Kapolda dan Gubernur Banten Kumpulkan Buruh se-Serang, Janji Tindak Percaloan

Serang - Kapolda Banten Irjen Pol Hengki berbareng Gubernur Banten Andra Soni menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 berbareng aliansi serikat pekerja/buruh Kabupaten Serang. Mereka menyampaikan komitmen untuk memberantas praktik percaloan rekrutment tenaga kerja.

Kegiatan digelar di Lapangan depan PT Samator, Kawasan Industri Modern, Minggu (3/5/2026), dan dipadati oleh pekerja se-Kabupaten Serang. Acara ini juga dihadiri Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, Kapolres Serang AKBP Andri Kurniawan, serta Dandim 0602/Serang Kolonel Arm Oke Kistianto.

Dalam sambutannya, Hengki menegaskan peran strategis pekerja dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

"Buruh merupakan kekuatan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan daya saing, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat," kata Hengki.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah untuk menciptakan hubungan industrial nan harmonis.

"Sinergi nan baik menjadi fondasi krusial dalam menciptakan hubungan industrial nan harmonis, berkeadilan, dan berkelanjutan," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan komitmen untuk menindak praktik percaloan. Menurutnya, percaloan adalah kejahatan.

"Percaloan itu adalah kejahatan. Kami berbareng Kapolda Banten sepakat untuk menindak siapa pun nan terlibat," katanya.

Menurut Andra Soni, percaloan tenaga kerja menjadi tantangan, khususnya dalam pembuktian. Namun, praktik tersebut kerap muncul di tengah masyarakat. Karena itu, dia meminta partisipasi seluruh pemangku kepentingan untuk melaporkan jika menemukan praktik percaloan dalam rekrutmen tenaga kerja.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk segera melapor ke abdi negara penegak norma (APH) jika menemukan praktik tersebut, agar dapat segera ditindaklanjuti.

Oleh karena itu, Andra Soni meminta Polda Banten dan Forkopimda, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dalam memperoleh kesempatan kerja nan layak. Ia menegaskan praktik percaloan kudu dihentikan, meskipun diduga melibatkan banyak pihak.

"Ibu Bupati sudah membentuk satgas. Kami juga di provinsi sudah membentuk desk ketenagakerjaan nan di dalamnya ada Kapolda," katanya. (aik/maa)