Ilusi Kehadiran Negara dalam Layar Film, “Ayah Ini Arahnya ke Mana Ya?”

Ada satu ironi mempertemukan ruang family dengan ruang tata kelola kekuasaan. Seseorang bisa saja duduk tegak di bangku utama, menikmati segala privilese nan ada, dan memegang simbol otoritas tertinggi, namun kehadirannya sebagai ayah di dalam keluarga, sebagai pemimpin di dalam negara, sama sekali tidak memberikan arah bagi mereka nan semestinya dia lindungi.

Layar bioskop kita baru saja disuguhi sebuah refleksi nan sangat meresahkan melalui film "Ayah, Ini Arahnya Kemana Ya?" Karya sinematik ini menelanjangi sebuah kejadian kelumpuhan fungsional dari seorang figur pemimpin. Melalui karakter Yudi, kita tidak sedang memandang sosok ayah nan sadis alias abusif. Sang sutradara justru menyajikan corak pengkhianatan peran nan jauh lebih sunyi namun destruktif. Sosok nakhoda itu datang secara bentuk di dalam rumah, menjalankan rutinitas nan tampak normal dari luar, namun secara emosional dan manajerial dia sebenarnya telah lama mati. Puncaknya terjadi ketika tumpukan utang nan selama ini disembunyikan rapat-rapat akhirnya meledak, memaksa sang anak untuk mengambil alih kemudi kapal nan nyaris karam dan menanggung beban kedewasaan nan bukan miliknya.

Bagi penonton awam, ini adalah drama family nan menguras emosi. Namun, jika kita menarik lensa ini lebih jauh ke ranah manajemen publik dan tata kelola pemerintahan, dinamika tragis family tersebut sejatinya adalah sebuah gambaran dari krisis kepemimpinan struktural nan sedang menjangkiti kehidupan bernegara kita.

Kegagalan Fungsional Pemimpin Publik

Karakter ayah dalam film ini adalah personifikasi nan sangat sempurna dari organisasi publik nan menderita sindrom ilusi kehadiran. Secara institusional, negara alias lembaga pemerintahan itu tampak berdiri tegak. Gedung-gedung birokrasinya berdiri megah, apel pagi dilaksanakan rutin, seragam kebesaran dikenakan, dan triliunan anggaran terus dihabiskan atas nama program kerja.

Namun, ketika krisis melanda, ketika ketidakpastian ekonomi mencekik, alias ketika masyarakat akar rumput berada di persimpangan jalan nan genting dan bertanya tentang arah, kompas kebijakan itu rupanya tidak berfungsi.

Ketidakmampuan memberikan arah nan jelas dan solusi nan nyata ini adalah corak pelanggaran etika publik nan paling mendasar. Etika publik menuntut seorang pemimpin tidak sekadar menjalankan rutinitas administratif secara kaku, tetapi juga kudu mempunyai kepekaan moral untuk menyelamatkan warganya dari lembah keputusasaan. Para pemegang otoritas telah kandas menerjemahkan mandat kekuasaannya menjadi sebuah kepastian perlindungan.

Bom Waktu Itu Bernama Defisit Akuntabilitas

Lebih jauh lagi, kita bisa membedah skandal utang nan disembunyikan oleh karakter utama sebagai sebuah metafora brilian tentang defisit akuntabilitas publik. Dalam manajemen publik, menyembunyikan kebusukan sistem demi menjaga gambaran stabilitas adalah sebuah moral hazard nan sangat fatal. Para pejabat publik sering kali terjebak dalam jebakan pencitraan, memoles laporan keahlian seolah semuanya melangkah sempurna, padahal di bawah permukaan, fondasi lembaga sedang keropos digerogoti inefisiensi dan salah urus. Kebohongan demi ketidakejujuran manajerial ini ditumpuk hingga akhirnya mencapai titik didih nan tidak lagi bisa ditutupi oleh narasi manis humas pemerintahan.

Di sinilah konsep akuntabilitas antar-generasi menemukan relevansinya nan paling menyedihkan. Utang masa lampau selalu menuntut pelunasan di masa depan. Ketika para kreator kebijakan hari ini menyembunyikan defisit anggaran struktural, menunda mitigasi krisis lingkungan, alias merancang pembangunan prasarana tanpa kajian resiliensi nan matang, mereka sejatinya tidak sedang membangun bangsa. Mereka sedang mewariskan kebangkrutan sistemik nan bakal mencekik leher generasi mendatang.

Karakter Dira nan dipaksa dewasa sebelum waktunya adalah cermin retak dari generasi muda kita saat ini. Mereka adalah anak-anak era nan kudu memikul beban sosial, ekonomi, dan ekologi dari kebijakan rabun jauh nan sama sekali tidak pernah mereka sepakati pembuatannya.

Ketika figur otoritas mengalami kelumpuhan fungsional semacam ini, sebuah kejadian sosiologis nan memilukan terjadi di mana publik terpaksa kudu membangun ketahanannya sendiri. Warga negara secara berdikari menambal jalan nan berlubang, menggalang biaya untuk musibah alam nan lambat ditangani, alias menciptakan ekosistem perlindungan sosial mereka sendiri. Dari satu sisi, ini sering diromantisasi sebagai semangat gotong royong masyarakat kita. Namun dari kacamata kebijakan publik nan kritis, ini adalah bukti nyata dari kebangkrutan sebuah tata kelola pemerintahan.

Rakyat dibiarkan memungut serpihan angan mereka sendiri lantaran figur nan semestinya melindungi justru enak-enak berlindung di bawah payung kekuasaannya.

Pelanggaran Etika dan Akuntabilitas Publik

Dalam lanskap tata kelola pemerintahan, etika dan akuntabilitas adalah dua sisi koin nan berbeda fungsi. Kegagalan memberikan arah (seperti ayah nan tak bersuara saja saat family hancur) adalah pelanggaran etika, lantaran ini berangkaian dengan hilangnya kompas moral dan empati pemimpin saat rakyatnya menderita. Sementara itu, menyembunyikan utang alias memanipulasi laporan adalah pelanggaran akuntabilitas, lantaran ini berangkaian dengan sistem pertanggungjawaban administratif dan finansial institusi.

Dalam ranah akademik, kita kudu membedah kejadian saling lempar tanggung jawab ini dengan presisi konseptual. Ada garis demarkasi nan tegas antara sekadar proses penerapan kebijakan dengan disiplin studi penerapan kebijakan itu sendiri. Jika penerapan kebijakan hanya berbincang tentang eksekusi teknis dan penyaluran petunjuk operasional, maka studi penerapan kebijakan menuntut kita untuk menukik jauh lebih dalam ke jantung persoalan struktural dan perilaku tokoh di dalamnya. Melalui kacamata studi ini, kita bisa memandang bahwa kealpaan sosok ayah, alias absennya kehadiran negara, bukan semata-mata kegagalan prosedural di atas kertas. Ini adalah kegagalan sistemik dalam mengelola variabel etika, kapabilitas perilaku, dan kerasionalan para pemegang otoritas saat mereka diharuskan merespons krisis di lapangan.

Perbaikan Tata Kelola Publik nan Nyata

Oleh lantaran itu, memperbaiki tata kelola publik tidak bisa lagi hanya mengandalkan perombakan dokumen, revisi undang-undang, alias pergantian semboyan kementerian. Kita memerlukan sebuah intervensi etika perilaku nan membumi dan nyata. Layaknya sebuah tuas mini nan bisa menggeser tumpukan beban raksasa, perubahan moral dari figur pemimpin, dimulai dari kejujuran mengakui krisis hingga keberanian mengambil akibat nan tidak popular, adalah instrumen paling krusial untuk membalikkan keadaan. Tanpa adanya kesadaran moral nan menggigit semacam ini, negara hanya bakal terus memproduksi kebijakan nan kehilangan ruh, dan rakyat bakal selalu dipaksa menjadi martir atas kesalahan navigasi pemimpinnya.

Pada akhirnya, tata kelola sebuah negara tidak berbeda jauh dengan tata kelola sebuah keluarga, dia tidak bisa memperkuat hidup hanya dengan mengandalkan presensi bentuk para pejabatnya di kursi-kursi kekuasaan. Menggenggam kedudukan tanpa keahlian menavigasi krisis adalah pengkhianatan terhadap logika publik.

Sebuah arah tidak bisa dibentuk hanya dengan pidato resmi dan spanduk di pinggir jalan. Arah itu hanya bisa diciptakan melalui keberanian moral untuk memegang kompas, mengakui kelemahan, menunjukkan jalan keluar nan benar, dan berdiri paling depan saat angin besar menghantam. Jika negara tetap terus bertanya-tanya ke mana arahnya kudu melangkah, maka mungkin sudah saatnya kita mengevaluasi dengan jujur, apakah selama ini kita betul-betul mempunyai seorang nakhoda, alias hanya kebetulan sedang diawaki oleh penumpang nan tersesat di bangku kapten.