Liputan6.com, Jakarta - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan support terhadap usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nan mendorong partai politik melaporkan aktivitas pendidikan politik nan didanai dari anggaran negara.
Hal ini disampaikan Hasto usai memperingati 71 Tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026). Menurut Hasto, pelaporan pendidikan politik partai krusial untuk kepentingan transparansi dan penguatan kegunaan kaderisasi partai.
“Itu sejalan, apalagi disertasi saya itu telah mengungkapkan tentang pentingnya pendidikan politik, kaderisasi, sebagai bagian dari kegunaan strategis dalam pelembagaan partai,” kata Hasto.
Ia menjelaskan, pendidikan politik merupakan kegunaan mendasar partai nan tidak hanya berkarakter administratif, tapi juga strategis dalam menyiapkan kepemimpinan nasional. Oleh lantaran itu, usulan KPK dinilai perlu ditindaklanjuti secara konkret.
Selain itu, Hasto mengatakan bahwa pelaporan pendidikan politik bakal memperkuat akuntabilitas partai politik dalam penggunaan biaya publik, sekaligus memastikan proses kaderisasi melangkah sistematis dan berkelanjutan.
“Sehingga dengan usulan dari KPK itu kudu dijabarkan lantaran pendidikan politik merupakan kegunaan pokok partai nan kudu dijalankan sebagai tanggung jawab partai dalam melakukan rekrutmen dan mempersiapkan calon-calon pemimpin di dalam seluruh aspek kehidupan strategis bangsa dan negara,” jelasnya.
4 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·