GAMKI Polisikan JK soal Ceramah di UGM

1 minggu yang lalu

Jakarta, CNN Indonesia --

Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) dan sejumlah organisasi lain melaporkan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla buntut pernyataannya pada pidato di Masjid Universitas Gadjah Mada.

DPP GAMKI berbareng sejumlah lembaga kristen dan organisasi kemasyarakatan lain itu menilai pernyataan JK dalam pidato tersebut menuai polemik.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam keterangannya, DPP GAMKI mengutip pernyataan JK nan dinilai kontroversial itu. Pernyataan itu menyinggung bentrok di Poso dan Ambon pada awal 2000-an. Mereka mempermasalahkan soal frasa 'syahid' nan diungkap JK mengenai bentrok nan menyinggung agama, termasuk di Poso dan Ambon.

Atas pernyataan itu, GAMKI berbareng Dewan Pakar Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI), Asosiasi Pendeta Indonesia (API), Gerakan Perjuangan Masyrakat Pluralisme, DPP Si Pitung, hingga DPP Horas Bangso Batak memutuskan untuk melaporkan JK ke pihak kepolisian.

"Bersama ini kami nan terdiri dari beragam Lembaga Kristen dan Organisasi Masyarakat bakal melaporkan Bapak Jusuf Kalla ke-Kepolisian RI," kata Ketua Umum DPP GAMKI Sahat Sinurat dalam keterangannya, Minggu (12/4).

Sahat menyatakan mereka juga mengecam keras pernyataan JK nan dinilai menyakiti hati umat Kristen dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Sahat menyatakan kepercayaan Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh orang berbeda kepercayaan maka bakal masuk surga. Justru, sambungnya, gama Kristen mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia apalagi musuh sekalipun.

Respons JK

Merespons itu, Juru Bicara JK, Husain Abdullah menyatakan DPP GAMKI dan organisasi nan melaporkan kudu mendalami konteks pidato komplit JK di UGM pada 5 Maret 2026 lalu.

Ia juga meminta mereka bertanya ke tokoh perdamaian nan tetap hidup mengenai kebenaran sosiologis kedua pihak nan bertikai saat itu, baik di Poso maupun di Ambon nan menggunakan semboyan alias simbol agama.

"JK datang mendamaikan justru dengan terlebih dulu meluruskan pandangan nan mereka jadikan dasar untuk saling membunuh. Bahwa tidak ada satupun kepercayaan nan membolehkan umatnya saling membunuh. Bukannya bakal mendapatkan surga tapi justeru masuk neraka," ucap Husain lewat pesan singkat, Minggu (12/4) malam.

Konflik Poso, Sulawesi Tengah, terjadi kurun waktu sekitar 1998-2001. Kerusuhan komunal itu kerap dinilai sebagai konflik bernuansa agama. Namun akar masalahnya disebutkan mengenai ketimpangan ekonomi, persaingan politik lokal, serta akibat program transmigrasi nan mengubah demografi wilayah tersebut.

Pada 2001, JK nan tetap menjabat Menko Kesra dalam kabinet kepresidenan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri memimpin proses mediasi di Malino, Sulawesi Selatan. JK nan juga tokoh Sulawesi itu kemudian sukses mendorong Deklarasi Malino I setelah mengumpulkan tokoh Islam dan Kristen nan berkonflik untuk bermufakat berdamai.

Sementara itu bentrok Ambon merupakan kerusuhan komunal nan bermulai dari perselisihan perseorangan kemudian sigap meluas dengan menjadi prahara bernuansa kepercayaan di provinsi Maluku kurun waktu sekitar 1999 hingga 2002.

JK nan kala itu menjabat Menko Kesra kemudian mengumpulkan tokoh Islam dan Kristen dari Ambon untuk mediasi di Malino. Hasilnya adalah kesepakatan perdamaian alias Deklarasi Malino II pada 12 Februari 2002.

(mnf/kid)

Add