Ekonomi Iran Terpuruk Imbas Perang, Butuh Lebih dari 1 Dekade buat Pulih

Jakarta -

Perang berkepanjangan dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel mendorong ekonomi Iran ke dalam lembah kehancuran. Sebelum konflik, ekonomi Iran diketahui telah berada di bawah tekanan akibat sanksi.

Berdasarkan laporan CNBC, inflasi Iran tercatat melampaui 50% pada tahun 2025. Mata duit rial juga telah kehilangan 60% nilainya dalam beberapa bulan setelah perang 12 hari melawan AS pada Juli lalu.

Inflasi pangan di Iran juga tercatat melonjak hingga 64% pada Oktober tahun lalu. Kemudian pada Februari, inflasi pangan di Teheran meningkat menjadi 105% disusul dengan roti dan sereal nan naik 140%, dan minyak serta lemak naik 219% sejak awal tahun hingga Maret 2026.

Bank-bank Iran juga mulai mendistribusikan duit kertas 10 juta rial bulan lampau sebagai upaya mengendalikan inflasi dan memenuhi permintaan bakal duit tunai.

Berdasarkan laporan IMF, ekonomi Iran diperkirakan menyusut sebesar 6,1% pada tahun 2026, inflasi sebesar 68,9% dan mata duit jatuh menjadi sekitar 1,32 juta rial per dolar AS.

Iran juga belum menerbitkan info PDB sejak tahun 2024. Kemudian pemadaman internet nan meluas telah membikin statistik domestik tidak dapat diakses di luar negeri.

Ekonomi Tertekan Imbas Sengketa Hormuz

Ekonomi Iran juga disebut telah mencapai batasnya. Penutupan efektif Selat Hormuz dan blokade nan dilakukan AS telah memutus sebagian besar perdagangan internasional Teheran, termasuk ekspor minyak Iran.

Lebih dari 90% perdagangan minyak Iran melalui selat tersebut. Blokade AS terhadap Selat Hormuz disebut dapat memangkas 70% pendapatan Iran dari penjualan minyak.

Perang tersebut juga memicu penurunan tajam permintaan domestik dan impor berasas info dari mitra jual beli Iran. AS juga menakut-nakuti bakal menjatuhkan hukuman baru kepada bank-bank Tiongkok nan memfasilitasi transaksi nan mengenai dengan Iran.

Akumulasi dari ancaman ini nan membebani ekonomi Iran. Peneliti senior Brookings Institution, Robin Brooks, mengatakan ekonomi Iran terancam menerima pukulan nan lebih berat.

"Hal ini menutup salah satu jalur kehidupan utama Teheran, dan mempercepat titik di mana neraca pembayaran Iran bakal menemui jalan buntu," ujar Brooks dikutip dari CNBC, Sabtu (25/4/2026)

"Keefektifan blokade ini dan rasa takut nan ditimbulkannya pada Iran kemungkinan besar bakal membawa Teheran kembali ke meja perundingan dengan itikad baik," tambah Brooks.

CEO Avarice Strategies, Jasmine El-Gamal, mengatakan Iran menganggap Selat Hormuz sebagai kunci kebangkitan ekonominya. AS juga berambisi Iran segera melepaskan pengaruhnya di wilayah tersebut sebagai bagian dari kesepakatan perdamaian.

"Teheran telah berpegang teguh pada perihal itu ... lantaran mereka tahu bahwa itu adalah kunci mereka, jalan gerbang mereka menuju kebangkitan ekonomi," jelasnya.

Sementara itu, Iran mungkin tidak bakal menghadapi keruntuhan ekonomi sepenuhnya. Anggota majelis Quincy Institute for Responsible Statecraft, Amir Handjani, mengatakan Iran sudah terbiasa menghadapi hukuman internasional nan berat selama nyaris lima dasawarsa dan mempunyai sistem transaksi daya nan menghindari hukuman AS.

"Selama kesepakatan tenteram tercapai dengan Amerika Serikat nan mencabut hukuman dan membebaskan ekonomi Iran dari 'kotak penalti' nan telah menjeratnya selama empat dekade, negara itu dapat pulih lebih sigap daripada nan diperkirakan banyak orang," katanya.

Butuh Lebih dari Satu Dekade Pulihkan Ekonomi

Menurut laporan media lokal Iran, para pejabat ekonomi senior Teheran telah memperingatkan Presiden Masoud Pezeshkian mengenai pemulihan ekonomi usai perang. Menurut sejumlah laporan, dibutuhkan lebih dari satu dasawarsa untuk membangun kembali ekonomi nan porak-poranda.

Gubernur bank sentral Iran, Abdolnaser Hemmati, juga dilaporkan meminta Pezeshkian untuk mengambil langkah-langkah mendesak untuk menstabilkan ekonomi, termasuk memulihkan akses internet penuh dan mengupayakan kesepakatan tenteram dengan AS.

Namun analis mempertanyakan kecepatan Teheran dalam memperbaiki kerusakan pada sejumlah prasarana daya dan industri nan menopang pendapatan ekspor.

"Serangan terhadap kilang minyak, pembangkit listrik, dan akomodasi mengenai merupakan luka ekonomi paling parah akibat bentrok ini," kata Anggota majelis Quincy Institute for Responsible Statecraft, Amir Handjani.

Iran diketahui mengalami defisit anggaran sebelum perang dan menelan kerugian prasarana sekitar US$ 200 miliar hingga US$ 270 miliar.

"Tanpa ekonomi, jasa sosial dasar nan gagal, tanpa pilihan politik alias pemerintahan alternatif, dan tanpa kawan dunia untuk menyelamatkan mereka, serta musim panas nan sangat terik bakal segera tiba, musibah kemanusiaan serius sedang menakut-nakuti Iran," kata Wakil Presiden Global Guardian, Seth Krummrich.

Sementara itu ekonomi Oxford Economics, Lucila Bonilla, mengatakan lebih banyak kesulitan bakal datang bagi Iran. Pasalnya, negara-negara tetangga Iran terimbas serangan Teheran mulai tengah mencari rute pengganti untuk menghindari Selat Hormuz.

Sementara mitra jual beli Iran nan tersisa, seperti Rusia dan China, menunjukkan sedikit kemauan untuk membantu Iran.

"Kita tidak tahu apakah perang bakal berlanjut, apakah kita bakal mencapai kesepakatan alias tidak, tetapi nan kita ketahui adalah bahwa mereka [Iran] mempunyai mata duit nan lebih lemah, inflasi nan jauh lebih tinggi. Mereka bakal mempunyai defisit fiskal nan jauh lebih besar, dan kemudian dengan situasi pengalihan rute untuk menghindari [Selat Hormuz] kemungkinan bakal mempunyai daya tawar nan lebih rendah daripada nan mereka perkirakan," katanya.

(ahi/hns)