BNPP Resmikan Program Bedah 15.000 Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan 3T

Jakarta -

Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Tito Karnavian meresmikan program penyaluran support Peningkatan Kualitas 15.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) alias bedah rumah di area 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Peresmian tersebut dilakukan berbareng Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti.

Tito menegaskan program BSPS menjadi langkah konkret negara dalam menghadirkan keadilan pembangunan bagi masyarakat perbatasan. Ia menyebut selama ini belum banyak program nan betul-betul menyentuh kebutuhan riil penduduk di wilayah perbatasan.

"Salah satu tugas dari BNPP dan tugas dari pemerintah adalah untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan. Kemudian juga untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan agar mereka bangga dengan negara, bangga dengan pemerintah, dan nasionalisme bakal makin kuat," ujar Tito dalam keterangannya, Jumat (24/4/2026).

Tito mengungkapkan program BSPS di area perbatasan awalnya dialokasikan untuk 10.000 rumah dari total 400.000 unit program nasional Kementerian PKP tahun 2026. Namun, setelah kunjungan lapangan ke wilayah terdampak banjir bandang di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, jumlah tersebut ditingkatkan menjadi 15.000 unit.

"Belum ada program dari era dulu untuk melakukan bedah rumah di perbatasan. Dan kita pilihkan 40 kabupaten kota nan strategis di perbatasan, dan kemudian itu mencakup 17 provinsi," papar Menteri Dalam Negeri tersebut.

Pada kesempatan itu, Tito juga mengapresiasi support Presiden serta sinergi lintas kementerian dan lembaga. Menurutnya, keterlibatan BPS sangat krusial untuk memastikan support tepat sasaran.

Tito menjelaskan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional nan dimiliki BPS bakal digunakan untuk memverifikasi dan memvalidasi penerima support secara by name by address.

Ia pun berambisi program bedah rumah 15.000 RTLH diharapkan menjadi pemantik bagi kementerian dan lembaga lain untuk menghadirkan program-program tematik di area perbatasan, mulai dari pasar rakyat, dermaga, hingga akomodasi pendidikan. Dengan sinergi lintas sektor dan support info nan akurat, BNPP optimistis pembangunan perbatasan bakal semakin inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Maruarar menegaskan pembaharuan rumah rakyat merupakan salah satu prioritas nasional sesuai pengarahan Presiden. Ia menjelaskan,cakupan program BSPS tahun ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

"Tahun lampau itu 45.000 rumah seluruh Indonesia. Tahun ini 400.000 rumah. Naiknya luar biasa, dari 45.000 jadi 400.000. Tahun lampau ada 222 kabupaten kota nan tidak mendapatkan program ini, apalagi di wilayah perbatasan. Tahun ini, tidak boleh ada nan tidak dapat," kata Maruarar.

Maruar menambahkan, seluruh penyelenggaraan BSPS bakal berbasis 100 persen pada info BPS, dengan letak ditetapkan oleh Kepala BNPP RI. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan pendamping teknis dan pendamping pemberdayaan untuk memastikan kualitas pembaharuan sesuai kebutuhan masing-masing rumah.

"Kami siap bekerja cepat. Dalam satu hingga dua bulan ke depan, program ini sudah mulai berjalan," paparnya.

Pada kesempatan nan sama, Amalia menilai kerjasama BNPP RI, Kementerian PKP, dan BPS merupakan terobosan krusial dalam pembangunan area perbatasan. Menurutnya, kebijakan berbasis info menjadi kunci agar intervensi pemerintah lebih efektif dan tepat sasaran.

"Kami juga sudah menyediakan info backlog ketidaklayakan kediaman untuk 40 kabupaten kota di area perbatasan. Dan kami sudah memandang bahwa memang kebanyakan dari area perbatasan ini sangat tinggi. Ada sekitar 85% rumah nan tidak layak huni di salah satu kabupaten area perbatasan," jelas Amalia.

Selain itu, BPS juga menyediakan pengelompokkan desa dan kota serta kriteria area pesisir berasas Peraturan Kepala BPS Nomor 268 Tahun 2025, nan menjadi rujukan krusial dalam perencanaan program perumahan.

(ega/ega)