Blokade Selat Hormuz Picu Ketegangan di Selat Malaka, Asia Tenggara Memanas

Blokade Selat Hormuz sekarang menimbulkan masalah baru di Asia Tenggara, utamanya di Selat Malaka. Dikutip dari Bloomberg, Jumat (17/4), Selat Malaka nan berada di antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura menghubungkan Samudera Hindia dan Pasifik nan pada titik tersempitnya hanya sekitar 2,7 km -- 10 kali lebih sempit dari Selat Hormuz.

Selat Malaka dilalui sekitar 40 persen perdagangan global, termasuk sebagian besar aliran minyak dari Timur Tengah ke negara-negara ekonomi kuat di Asia seperti China, Jepang, dan Korsel.

Berada dalam jangkauan operasi Armada Ketujuh Angkatan Laut AS, Selat Malaka sudah sejak lama diidentifikasi oleh pemimpin China sebagai titik lemah dalam skenario perang, dengan "Dilema Malaka" nan dipopulerkan selama masa kepresidenan Hu Jintao pada awal 2000-an. Gambaran ini semakin rumit lantaran klaim teritorial nan saling bersaing, meningkatnya keahlian China untuk memproyeksikan kekuatan militer di luar wilayahnya, dan ketidakpastian sikap Presiden AS Donald Trump.

Usai menyatakan bakal memblokade Selat Hormuz, Trump mengatakan telah menginstruksikan Angkatan Laut AS untuk mencegat setiap kapal di perairan internasional nan telah bayar tarif ke Iran. Meski sejauh ini hanya sedikit kapal nan dilaporkan bisa melintas, perairan di sekitar Selat Malaka menjadi salah satu titik krusial bagi praktik transfer minyak antar kapal oleh 'kapal gelap' Iran ke negara-negara di Asia, utamanya China.

"Meskipun saya tidak menunjukkan adanya ancaman nyata dan langsung nan ada saat ini bagi Selat Malaka, siapa pun nan cemas tentang persenjataan jalur maritim nan rawan bentrok kudu memikirkan langkah mengelola kerentanan geopolitik ke depan," kata kepala program penelitian perdagangan internasional di Hinrich Foundation di Singapura.

"Apa nan tampaknya tidak terpikirkan hari ini semestinya tidak dianggap sebagai sesuatu nan mutlak," lanjutnya.

Ketegangan Selat Malaka Meningkat Imbas Penutupan Selat Hormuz

Seiring dengan penutupan Selat Hormuz dalam beberapa minggu terakhir, ketegangan telah meningkat di Asia Tenggara. Singapura sangat menentang negosiasi dengan Iran untuk bayar tarif di Selat Hormuz, Malaysia memihak pembicaraannya dengan Iran, dan Presiden Prabowo Subianto menekankan kedekatan geografis Indonesia dengan Selat Malaka sebagai sumber kekuatan geopolitik sembari memperdalam kerja sama militer dengan AS.

"Apakah kita menyadari sungguh pentingnya Indonesia? Betapa strategis dan pentingnya posisi kita?" kata Prabowo beberapa waktu lalu. Dia menyoroti sekitar 70 persen daya dan perdagangan Asia Timur melewati perairan Indonesia, termasuk Selat Malaka.

"Kita kudu memahami bahwa kita selalu menjadi konsentrasi perhatian dunia," kata Prabowo lagi.

Tak lama kemudian, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengkonfirmasi sedang mempertimbangkan proposal dari pemerintahan Trump untuk mengizinkan penerbangan lintas (overflight) militer AS melalui wilayah udara Indonesia. Isu ini memicu perdebatan di kalangan militer di Indonesia.

Salah satu Kolonel TNI, Arm Oke Kistiyanto, menerbitkan penilaian panjang di situs militer nan menunjukkan bahwa kesepakatan penerbangan lintas dapat menyeret negara ke dalam kontijensi area di luar kendalinya sekaligus menimbulkan akibat terjebak dalam bentrok nan lebih luas.

"Wilayah udara adalah domain inti kedaulatan negara. Ketika akses kepada domain tersebut diminta oleh kekuatan besar, nan dipertaruhkan bukan hanya izin lintas, tapi juga signifikansi strategis izin itu: siapa nan memperoleh faedah operasional, gimana negara lain menginterpretasikannya, dan apakah keputusan itu konsisten dengan orientasi politik luar negeri Indonesia," katanya dalam penilaiannya.

Ahli pertahanan Indonesia nan juga manager Mirage Defence for Indonesia, Anastasia Febiola S, mengatakan penilaian tersebut mencerminkan resistensi internal.

"Untuk Indonesia, ini tentang reputasi, jika bukan tentang kebanggaan -- rasa hormat negara lain terhadap kewenangan kedaulatan dan kepentingan Indonesia," kata Anastasia.

Salah seorang pejabat pemerintah Indonesia mengatakan kesepakatan dengan AS lebih tentang peningkatan kerja sama nan sudah ada daripada pergeseran strategis apa pun. Prioritas Indonesia adalah menjaga selat tetap stabil dan bebas konflik, dan tidak ada kemauan untuk memfasilitasi tekanan AS terhadap negara lain.

Dalam sebuah pernyataan, ahli bicara Kemhan RI mengatakan kesepakatan dengan AS dapat membuka kesempatan nan lebih terarah dalam modernisasi pertahanan, peningkatan kapasitas, pendidikan dan training militer profesional, serta latihan dan kerja sama operasional.

"Semua implementasinya tetap dalam kerangka kepentingan nasional, politik luar negeri bebas dan aktif, menghormati kedaulatan negara, dan berasas sistem resmi pemerintah Indonesia," kata jubir Kemhan.

Terpisah, ahli bicara Kemlu RI mengatakan proposal penerbangan lintas tetap dipertimbangkan dan belum ada kebijakan untuk memberikan akses kepada pihak asing mana pun untuk menggunakan wilayah udara Indonesia.

Meski Selat Hormuz tetap menjadi jalur daya paling krusial di dunia, Selat Malaka adalah jalur utama bagi rantai manufaktur dan pasokan daya Asia dengan sekitar 82 ribu kapal melintas setiap tahunnya. Selat Malaka juga 5 kali lebih panjang dibandingkan Selat Hormuz, sehingga memberikan ruang lingkup nan cukup besar untuk terjadinya gangguan.

Debat keamanan maritim meluas melampaui Indonesia, dengan krisis Selat Hormuz nan mengungkap perbedaan filosofi antara Singapura dan tetangganya Malaysia.

Menlu Singapura Vivian Balakrishnan menanggapi pertanyaan di hadapan parlemen pekan lampau tentang apakah negara itu kudu bermusyawarah dengan Iran untuk mendapatkan jalur kondusif alias bayar tarif, menegaskan bahwa jalur transit dijamin berasas norma internasional dan bahwa segala pengaturan semacam itu bakal menciptakan preseden rawan bagi Selat Malaka.

"Ini bukan kewenangan spesial nan diberikan oleh negara tetangga, ini bukan izin nan kudu dimohonkan, ini bukan tarif nan kudu dibayar. Ini adalah kewenangan kapal untuk melintas," kata Vivian.

Pernyataan itu membikin sebagian pihak di Malaysia geram, setelah baru-baru ini sukses mengamankan jalur pelayaran kapal-kapalnya melalui Selat Hormuz, usai pembicaraan tingkat tinggi antara PM Malaysia Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian.

"Malaysia tidak bakal menerima pidato tentang faedah dialog," kata putri Anwar nan juga wakil presiden Partai Keadilan Rakyat nan berkuasa, Nurul Izzah Anwar.

"Kami menilai perbincangan lebih efektif, lantaran sejarah telah menunjukkan bahwa penarikan diri justru memicu eskalasi," katanya.