Aturan Baru Piutang Negara: Purbaya Bisa Sita Aset Tanpa Persetujuan

1 jam yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan peraturan baru tentang pengurusan piutang negara, melalui publikasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2026. PMK nan merevisi PMK 240/2016 ini dia berlakukan sejak 24 April 2026.

Salah satu ketentuan baru dalam PMK ini adalah tentang skema pemanfaatan aset-aset nan telah dijadikan agunan oleh penanggung utang terhadap negara ataupun kekayaan lainnya. Ketentuan terbaru ini Purbaya tetapkan dalam pasal sisipan, ialah pasal 186A PMK 23/2026.

Dalam pasal itu, disebutkan peralatan agunan alias kekayaan lainnya milik penanggung utang dan telah disita oleh negara dapat langsung dikuasai maupun dimanfaatkan pemerintah melalui panitia urusan piutang negara (PUPN) tanpa kudu memperoleh persetujuan dari penanggung utang/penjamin utang.

"Pendayagunaan oleh PUPN bagian tanpa persetujuan Penanggung Utang/Penjamin Utang dan hasilnya digunakan untuk mengurangi utang Penanggung Utang," dikutip dari ketentuan terbaru PMK 23/2026, Senin (27/4/2026).

Dalam pasal 186B PMK itu, Purbaya menetapkan patokan main namalain syarat penguasaan bentuk dan penggunaan oleh negara terhadap peralatan agunan alias kekayaan kekayaan lain milik penanggung utang nan telah disita negara.

Pertama, Surat Perintah Penyitaan alias SPP dan buletin aktivitas penyitaan sudah kudu terbit; Kedua, Kementerian/Lembaga (K/L) selaku pemohon menyampaikan permohonan tertulis kepada Penyerah Piutang; dan Ketiga, penyelenggaraan penguasaan bentuk dan penggunaan oleh negara dilakukan setelah diterbitkannya keputusan ketua PUPN cabang.

K/L pun diharuskan memberikan kajian penelitian nan menjelaskan bahwa penguasaan bentuk dan penggunaan aset bakal digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk penyelenggaraan pembangunan guna kepentingan umum dalam permohonan tertulis; dan kesediaan menerima aset dalam kondisi bentuk dan/atau arsip sebagaimana adanya (as is) dan menanggung segala biaya nan tertunggak.

Ketika seluruh syarat terpenuhi, Ketua PUPN bagian menetapkan surat keputusan penguasaan bentuk dan penggunaan oleh negara dalam jangka waktu paling singkat 10 hari kerja setelah tanggal pengiriman pemberitahuan upaya penguasaan dan pemanfaatan kepada Penanggung Utang/Penjamin Utang/Pihak nan Memperoleh Hak.

Purbaya dalam PMK itu juga hanya memberi ruang bagi (K/L) pemohon untik melakukan penguasaan bentuk dan penggunaan oleh negara untuk jangka waktu 2 tahun, dan penguasaan bentuk maupun penggunaan oleh negara itu tidak mengurangi utang Penanggung Utang/Penjamin Utang.

Sementara itu, dalam pasal 186C, tidak hanya K/L saja nan bisa mengusulkan permohonan pendayagunaan aset bentuk alias kekayaan kekayaan penanggung utang negara, melainkan termasuk badan upaya milik negara (BUMN)/daerah (BUMD)/desa (BUMDes); perorangan; unit penunjang aktivitas penyelenggaraan pemerintahan/negara seperti perhimpunan ASN, TNI/Polri; badan upaya lain; serta badan lainnya seperti perseroan terbatas, koperasi, hingga beragam jenis persekutuan.

Adapun untuk corak peralatan agunan dan/atau kekayaan kekayaan lain nan bisa dilakukan pengalihan kewenangan secara paksa atas aset bergerak termasuk aset finansial berupa: duit tunai; aset digital/kripto; kekayaan nan tersimpan pada lembaga jasa finansial seperti deposito, tabungan, saldo rekening koran, giro, alias corak lainnya nan dipersamakan dengan itu; obligasi, saham, alias surat berbobot lainnya; piutang/tagihan; dan/atau penyertaan modal pada perusahaan lainnya.

Adapun aset berupa tanah dan/atau gedung kudu memenuhi kriteria sebagai berikut: aset telah bersertipikat atas nama Penanggung Utang/Penjamin Utang/Pihak nan Memperoleh Hak; aset tidak mengenai persoalan hukum; aset dalam kondisi tidak dalam penguasaan pihak ketiga secara tidak sah; dan aset dalam kondisi tidak menjadi agunan utang kepada kreditur nan lain.

"Pembayaran utang dengan pengambilalihan aset hanya mengurangi jumlah utang dari Penanggung Utang/Penjamin Utang, tanpa mengurangi biaya manajemen pengurusan Piutang Negara," sebagaimana tertera dalam pasal 297D PMK 23/2026.

(arj/haa)

Add