APEKSI Komwil I Fokuskan Penguatan Kota Tangguh Bencana dan Fiskal

, BANDA ACEH, – Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Raker Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Banda Aceh telah menyusun sejumlah rekomendasi dengan konsentrasi utama pada penguatan kota handal bencana dan fiskal. Rekomendasi ini bakal dibawa ke rapat kerja nasional pada 2026.

Ketua Komwil I APEKSI nan juga Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan pentingnya kota handal dari segi kebencanaan dan fiskal. "Kita bicarakan kali ini tentang kota tangguh. Kami menggarisbawahi kota handal ini adalah handal dalam kebencanaan dan handal fiskal. Ini dua perihal nan sama-sama penting," ujarnya dalam konvensi pers usai Raker Komwil I di Banda Aceh.

Rico Waas menjelaskan bahwa Komwil I APEKSI menetapkan 24 rekomendasi untuk dibawa dalam Rakernas di Medan pada Juni 2026. Namun, rumor tentang kota handal musibah dan fiskal menjadi prioritas utama. Menurutnya, masalah ini kudu sampai ke tingkat pusat lantaran kota, terutama sebagai ibu kota provinsi, mempunyai peran krusial dalam perekonomian.

"Misalnya, andaikan terjadi musibah di satu kota, maka dapat mempengaruhi seluruh kota dan wilayah di sekitarnya, dan akhirnya ekonomi tidak bisa berjalan. Maka, persoalan ini menjadi utama dan krusial untuk diperhatikan," tambahnya.

Terkait kota handal fiskal, Rico menyebut pentingnya berbagi produktivitas dalam meningkatkan pendapatan original wilayah (PAD). Ia mencontohkan Kota Malang nan mengelola sistem perdagangan dengan baik dan Kota Medan nan menerapkan sistem setoran pajak restoran dengan langkah split, ialah pembayaran lewat QRIS nan langsung dibagi otomatis kepada finansial wilayah dan pihak swasta.

Rekomendasi Lainnya

Selain konsentrasi pada ketahanan musibah dan fiskal, rekomendasi Komwil I APEKSI nan bakal dibawa ke Rakernas 2026 juga mencakup area konservasi dan lingkungan hidup, percepatan pembangunan infrastruktur, serta pertimbangan tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah.

Rekomendasi lainnya meliputi penyempurnaan sistem online single submission (OSS) dan sistem info pembangunan wilayah (SIPD), penguatan ekonomi dan layanan, perlindungan sosial dan kesehatan, serta support pusat untuk memfasilitasi UMKM.

APEKSI juga mendorong perencanaan tata ruang dan pembangunan, penguatan SDM dan birokrasi, serta meminta pembayaran penghasilan PPPK dibayar melalui APBN. Selain itu, ada usulan pembayaran pajak penerangan jalan (PPJ) menggunakan pola seperti opsen kendaraan bermotor, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kabupaten/kota dibayarkan seperti pola opsen.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara