Anggaran PU Dipangkas Rp 12,7 T, Menteri Bilang Nggak Takut

Jakarta -

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada 2026 ini bakal dipangkas sebesar Rp 12,71 triliun. Melalui pemangkasan ini, pagu anggaran Kementerian PU turun dari sebelumnya Rp 118,89 triliun menjadi Rp 106,18 triliun.

Pemangkasan ini dilakukan berasas surat Menteri Keuangan Nomor S-181/MK.03/2026 tertanggal 1 April 2026. Pemangkasan tersebut merupakan pengarahan Presiden mengenai mitigasi kondisi global, dan menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 agar tetap terkendali.

Menteri PU Dody Hanggodo mengaku tak masalah jika anggaran kementerian nan dipimpinnya mengalami efisiensi hingga belasan triliun. Sebab dia merasa sudah mengalami pemangkasan dengan jumlah nan lebih besar tahun lalu.

Sebagaimana diketahui, anggaran Kementerian PU 2025 sempat mengalami pemangkasan sebesar Rp 81 triliun, dari pagu awal sebesar Rp 110,95 triliun. Hal ini selaras dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja nan diteken Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025.

"Saya ini dulu pernah diefisiensi jauh lebih parah daripada ini. Jadi saya nggak pernah takut ya," kata Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (10/4/2026).

Menurutnya efisiensi nan dilakukan pemerintah mempunyai maksud dan tujuannya sendiri, ialah untuk mengalihkan biaya dari program-program nan kurang berakibat ke masyarakat sehingga dapat digunakan dengan lebih baik.

"Sebagai pembantu umum, jika misalnya saya disuruh kerja jika misalnya saya nggak ada duit saya minta, itu saja sih dan itu pengalaman 2025 mengatakan kepada saya itu bisa dikerjakan dengan mudah," ujarnya.

Di luar itu, dirinya juga mengaku tak berencana untuk menegosiasikan kembali jumlah pemangkasan nan bakal dilakukan ke kementerian nan dipimpinnya dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Sebab menurut Dody saat ini pihaknya banyak melakukan pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM). Dengan begitu mulai dari pembiayaan, pembangunan, hingga perawatan bisa dilakukan secara swadaya oleh masyarakat sekitar proyek.

"Bagaimanapun kudu kita akui dalam kondisi ekonomi seperti hari ini prasarana berbasis masyarakat itulah nan bisa kemudian sedikit memberikan angan lebih cerah kepada masyarakat, terutama nan di bawah ya," ujarnya.

"Saya nggak ada rencana untuk berjumpa dengan Pak Purbaya, itu nggak. Sudah cukup, kita sudah punya pengalaman 2025, kondusif bos," sambung Dody.

(igo/fdl)