9 Juta Warga Muslim Tetangga RI Terancam Kehilangan Hak Lakukan Ini

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia - Negara bagian West Bengal di India sekarang tengah didera gejolak dahsyat menjelang pemilihan majelis wilayah nan dijadwalkan berjalan dalam dua fase pada 23 April dan 29 April mendatang. Sebanyak sembilan juta orang dilaporkan kehilangan kewenangan pilih mereka setelah Komisi Pemilihan India (ECI) melakukan revisi daftar pemilih melalui skema Special Intensive Revision (SIR) nan kontroversial.

Nabijan Mondal, seorang nenek berumur 73 tahun nan rutin memberikan suaranya selama 50 tahun terakhir, menjadi salah satu korban dari pembersihan daftar tersebut. Namanya menghilang dari daftar resmi meskipun seluruh personil family lainnya tetap terdaftar sebagai pemilih sah.

Persoalan administratif sederhana, ialah perbedaan nama panggilan "Nabijan" di kartu pemilih dengan nama "Nabirul" di arsip pemerintah lainnya, menjadi ganjalan fatal.

"Kali ini, seluruh family saya bakal memilih, tapi saya tidak bisa. Saya tidak terlalu mengerti hal-hal seperti ini, dan tidak tahu bahwa perbedaan nama bakal menghalangi saya untuk memberikan suara," ujar Nabijan saat ditemui di kediamannya di desa Gobindapur oleh Al Jazeera, Jumat (17/4/2026).

Muslim Jadi Target?

Penghapusan massal ini memicu kemarahan lantaran diduga menyasar organisasi Muslim secara tidak proporsional. Berdasarkan analisis, pencoretan nama paling banyak terjadi di distrik-distrik dengan populasi Muslim tinggi nan selama ini menjadi lumbung bunyi penentu, seperti Murshidabad, North 24 Parganas, dan Malda.

Dari sembilan juta penduduk nan kewenangan pilihnya dicabut, sekitar enam juta orang dinyatakan telah pindah alias meninggal dunia, sementara tiga juta lainnya kudu melalui pengadilan unik untuk membuktikan identitas mereka. Namun, kesempatan mereka untuk memilih sangat tipis lantaran agenda sidang nan mustahil rampung sebelum hari pemungutan suara.

Sohidul Islam, penduduk dari desa Sagarpara di Murshidabad, mengungkapkan rasa sakit hatinya setelah mengetahui namanya dihapus dari daftar meskipun dia selalu berperan-serta dalam pemilu-pemilu sebelumnya.

"Saya sangat menderita. Kepada siapa saya kudu mengadu? Saya tidak pernah menyangka nama saya bakal dihapus dari daftar. Tapi sekarang saya mau konsentrasi agar nama saya dimasukkan kembali. Meski kudu kehilangan duit dan waktu, saya kudu memikirkan masa depan," kata Islam melalui sambungan telepon.

Tudingan Motif Politik di Balik SIR

Langkah ECI ini memicu tuduhan serius dari partai oposisi dan golongan Muslim. Mereka menuding revisi ini adalah upaya sistematis untuk menyingkirkan pemilih nan mini kemungkinannya memberikan bunyi bagi Partai Bharatiya Janata (BJP) ketua Perdana Menteri Narendra Modi.

Ketua Menteri West Bengal sekaligus tokoh oposisi vokal, Mamata Banerjee, telah membawa masalah ini ke Mahkamah Agung India. Ia menuduh ECI bersikap partisan demi menguntungkan BJP dalam pemilu kali ini.

"Proses SIR diterapkan secara selektif di West Bengal untuk menguntungkan BJP. BJP sedang merencanakan untuk merebut bunyi secara paksa melalui cara-cara curang lantaran mereka tidak punya keberanian untuk berkompetisi dan memenangkan pemilu secara demokratis," tegas Banerjee dalam rapat umum kampanyenya pekan ini.

Di sisi lain, pemimpin BJP West Bengal, Bimal Sankar Nanda, membantah tuduhan tersebut. Ia justru menuding partai petahana (TMC) sengaja menyimpan nama-nama pemilih nan sudah meninggal dalam daftar untuk kepentingan politik.

"Adalah betul bahwa karakter demografis di wilayah perbatasan dengan Bangladesh telah berubah secara terencana. Sudah menjadi rahasia umum dan saluran TV telah menunjukkan orang-orang nan bukan penduduk negara India meninggalkan negara bagian setelah latihan SIR dimulai," klaim Nanda.

Motif di Balik Proses nan Terburu-buru

Sabir Ahamed dari Institut SABAR, sebuah lembaga riset independen, menyoroti adanya kejanggalan dalam kecepatan proses revisi ini. Menurutnya, revisi daftar pemilih biasanya menyantap waktu satu hingga dua tahun, namun di West Bengal, proses ini dilakukan dengan sangat tergesa-gesa menggunakan pengamat dari luar negara bagian dan penggunaan teknologi AI nan justru merugikan nama-nama Muslim.

"Tampaknya ada motif di kembali aktivitas nan begitu terburu-buru ini. Temuan awal menunjukkan bahwa Muslim adalah populasi nan paling banyak dipetakan. Studi kami menemukan bahwa Muslim dari populasi nan dipetakan telah dihapus secara tidak proporsional," ungkap Ahamed.

Keresahan serupa disampaikan oleh Mohammad Bakibillah Molla, kepala Persatuan Imam Seluruh India bagian West Bengal. Ia menyatakan bahwa organisasi tersebut sekarang sibuk mendirikan posko support bagi penduduk nan kehilangan kewenangan pilihnya.

"Seharusnya tidak ada persekongkolan terhadap pemilih India nan memenuhi syarat, baik itu Muslim, Hindu, alias organisasi lainnya. Siapa nan bakal bertanggung jawab atas orang-orang nan tidak bisa memilih?" tuturnya.

Beban Berlebih pada Pemilih Perempuan

Para mahir norma dan pengamat politik juga menyoroti gimana proses ini sangat mendiskriminasi kaum wanita dan masyarakat miskin nan seringkali kekurangan arsip resmi. Swati Narayan, pengajar norma di National Law School of India University, menjelaskan bahwa perubahan nama belakang setelah menikah sering kali dianggap sebagai kesalahan administratif nan menggugurkan kewenangan pilih.

"Apa nan kita lihat sekarang adalah sebuah latihan nan telah menyebabkan kepanikan besar di kalangan penduduk," kata Narayan.

Psephologist Yogendra Yadav menambahkan bahwa beban pembuktian arsip ini memberikan tekanan nan tidak setara bagi perempuan. Menurutnya, masalah utama justru terletak pada negara nan menuntut arsip nan apalagi tidak pernah disediakan oleh negara itu sendiri kepada rakyatnya.

"Masalahnya ada pada negara. Ia menuntut arsip dari rakyat nan tidak pernah dia berikan. Tiba-tiba, Anda menginginkan arsip tertentu; ekspektasi bahwa nama Anda kudu dicatat sama persis dari seseorang nan mungkin tidak berpendidikan. Masalahnya adalah negara itu sendiri nan menulis nama mereka dalam format nan berbeda-beda di register nan berbeda," jelas Yadav.

Di tengah ketidakpastian ini, penduduk seperti Jesmina Khatun di Gobindapur merasa resah lantaran namanya dihapus hanya lantaran perbedaan pelafalan nama ayahnya di piagam sekolah dan arsip lainnya. Sementara itu, Sohidul Islam dari Murshidabad menegaskan identitas dan haknya atas tanah kelahirannya.

"Anda tahu apa nan menyedihkan? Jika Anda menggali tanah ini, Anda bisa menemukan tali pusar kami di sini. Saya adalah laki-laki Muslim. Kami bakal memilih di sini, dan kami bakal meninggal di sini," pungkas Islam.

(tps/luc)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]