Kerugian akibat kebakaran nan melanda area Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, pada Sabtu (22/8) malam diperkirakan mencapai Rp 34 miliar.

Angka tersebut diperoleh setelah dilakukan pendataan dan penghitungan berbareng Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, pemerintah desa, serta abdi negara kepolisian.

“Jadi total kerugiannya setelah kita hitung berbareng Pak Bupati, berbareng kepala dusun, kepala desa di sini, Pak Kapolres. Dengan data-data nan ada kita totalkan itu di Rp 34 miliar,” kata Staf Ahli Bupati Lombok Tengah Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Lalu Sungkul, Selasa (25/8).

Kebakaran tersebut tidak hanya menghanguskan rumah penduduk saja, tetapi juga sejumlah gedung dan akomodasi krusial bagi kehidupan masyarakat budaya Sade.

Sungkul menjelaskan, salah satu gedung krusial nan turut terbakar adalah Masjid Jami' Sade. Masjid tersebut selama ini menjadi pusat aktivitas keagamaan masyarakat setempat.

Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga menjadi tempat untuk berinteraksi dan berkumpul di hari hari keagamaan, karena, kehidupan sosial masyarakat Sade selama ini selalu hidup berbareng dengan tradisi dan budaya Sasak.

Sementara dari sektor ekonomi, kebakaran juga menyumbang kerugian besar bagi masyarakat budaya Sade. Sebanyak 69 unit art shop alias toko seni nan selama ini menjadi sumber mata pencaharian penduduk nan menjual beragam kerajinan unik Lombok juga gosong terbakar.

Art shop ini, kata Sungkul, adalah satu satunya penggerak ekonomi. Karena tempat itu merupakan toko seluruh hasil tenunan dan pernak pernik tradisional nan dibuat langsung oleh penduduk dan diminati oleh ribuan visitor nan berkunjung.

Kerugian akibat hilangnya toko dan peralatan dagangan pun sangat berpengaruh terhadap pendapatan warga. Karena Sade selama ini dikenal sebagai salah satu lokasi wisata budaya utama di Lombok.

75 Rumah Adat Terbakar

Kerusakan paling besar dari sisi warisan budaya adalah musnahnya puluhan rumah budaya Sasak. Sebanyak 75 unit rumah budaya dilaporkan gosong terbakar. Di antara gedung tersebut terdapat bale beleq, ialah rumah berukuran besar nan mempunyai kegunaan krusial bagi penduduk budaya lantaran di dalam Bale Beleq terdapat sejumlah barang pusaka peninggalan leluhur masyarakat Sasak.

"Rumah budaya termasuk Bale Beleq, merupakan bagian dari identitas dan sejarah masyarakat Sade nan diwariskan dari generasi ke generasi," kata Sungkul.

Sungkul juga menyebut terdapat gedung lain nan ikut terbakar, ialah menara panggang alias nan dalam penyebutan lokal disebut Pelunggu.

“Ada juga menara panggang nan disebut Pelunggu, bahasa sini,” ujar Sungkul.

Hingga Selasa (25/8), penyebab pasti kebakaran nan melanda Desa Adat Sade tetap belum diketahui.

Belum ada konklusi resmi mengenai sumber api maupun aspek nan menyebabkan kebakaran dengan sigap meluas di area tersebut.

Di tengah masyarakat, muncul dugaan bahwa kebakaran dipicu oleh korsleting alias hubungan arus pendek listrik. Namun, dugaan tersebut tetap belum dapat dipastikan dan tetap menunggu hasil penyelidikan pihak berwenang.

Karena itu, penyebab kebakaran perlu dibedakan antara info nan berkembang di masyarakat dengan hasil penyelidikan resmi dari Laboratorium Forensik Polri.

ilustrasi(Antara)

Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan mendorong perubahan paradigma dalam penanganan musibah di Indonesia agar support pemerintah pusat diberikan berasas kapabilitas wilayah dalam menangani keadaan darurat, bukan semata-mata menunggu penetapan status bencana nasional. Ia menyadari bahwa pemerintah daerah memang menjadi pihak nan paling dekat dengan masyarakat ketika musibah terjadi. Namun, kedekatan tersebut tidak selalu diikuti keahlian nan memadai dari sisi personel, peralatan, logistik maupun anggaran.

Karena itu, pemerintah pusat dinilai perlu segera memberikan support ketika keahlian wilayah mulai terlampaui. Penetapan status musibah tidak semestinya menjadi argumen untuk menunda pengerahan sumber daya nan dibutuhkan masyarakat terdampak.

“Jangan sampai lantaran status nasional belum ditetapkan, support pusat seolah-olah kudu menunggu. Dalam keadaan darurat, nan dibutuhkan rakyat bukan label, melainkan air bersih, makanan, obat-obatan, perangkat berat, tenaga medis, tempat pengungsian dan akses transportasi,” kata Djohermansyah dalam keterangannya, Selasa (25/8).

Ia menjelaskan, penerapan otonomi wilayah dalam penanggulangan musibah bukan berfaedah pemerintah kabupaten alias kota kudu menangani seluruh akibat musibah secara mandiri. Pembagian kewenangan kudu disertai dengan pembagian tanggung jawab, sumber daya, serta support antartingkat pemerintahan.

Menurut dia, pemerintah nan berada paling dekat dengan letak musibah kudu menjadi pihak pertama nan bergerak. Namun, ketika keahlian tersebut tidak lagi mencukupi, pemerintah di tingkat nan lebih tinggi kudu segera memperkuat penanganan.

“Yang dekat bergerak lebih dahulu, nan lebih kuat segera memperkuat,” ujar Djohermansyah.

Dalam skema tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten alias kota menjadi ujung tombak ketika musibah tetap dapat ditangani dengan kapabilitas lokal. Apabila keahlian wilayah terlampaui, pemerintah provinsi kudu mengambil peran lebih besar. Selanjutnya, ketika kapabilitas provinsi tidak lagi mencukupi, pemerintah pusat perlu segera mengerahkan support nasional.

Djohermansyah menilai penanganan musibah selama ini terlalu sering tersandera pembahasan mengenai apakah suatu kejadian telah memenuhi kriteria sebagai musibah nasional. Padahal, persoalan nan lebih mendesak adalah keahlian pemerintah setempat dalam menyelamatkan masyarakat dan mengendalikan akibat bencana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengatur penetapan status dan tingkatan musibah dengan mempertimbangkan antara lain jumlah korban, kerugian, kerusakan sarana dan prasarana, cakupan wilayah terdampak, serta akibat sosial ekonomi. Sementara PP Nomor 21 Tahun 2008 mengatur penetapan status keadaan darurat pada tingkat nasional oleh Presiden, tingkat provinsi oleh gubernur, serta tingkat kabupaten alias kota oleh bupati alias wali kota.

Namun, menurut Djohermansyah, ketentuan mengenai status tersebut tidak semestinya ditafsirkan sebagai prasyarat bagi pemerintah pusat untuk memberikan support kepada daerah.

Ia pun mendorong pembentukan sistem eskalasi nan lebih otomatis. Ketika kapabilitas kabupaten alias kota mulai terlampaui, pemerintah provinsi kudu segera masuk memberikan dukungan. Jika keahlian provinsi juga tidak mencukupi, support pemerintah pusat kudu langsung diberikan sebelum kondisi di lapangan semakin memburuk.

Mekanisme tersebut dinilai semakin krusial lantaran akibat musibah tidak mengenal pemisah administrasi. Banjir dapat melintasi sejumlah kabupaten, kebakaran rimba dan lahan dapat menyebar hingga antarprovinsi, sementara musibah hidrometeorologi dalam skala besar dapat dengan sigap menguras sumber daya suatu daerah.

Karena itu, Djohermansyah menilai konsep penanganan musibah lintas wilayah alias regional perlu diperjelas dalam sistem kebencanaan nasional. Pengaturan tersebut bukan untuk menambah birokrasi, melainkan memastikan adanya protokol komando, koordinasi, serta pembiayaan ketika akibat musibah melampaui pemisah satu wilayah otonom.

Selain sistem eskalasi, penguatan BPBD juga dinilai mendesak. Djohermansyah mengatakan BPBD tidak semestinya hanya aktif ketika musibah telah terjadi, tetapi kudu menjadi lembaga strategis nan membangun kesiapsiagaan jauh sebelum keadaan darurat muncul.

Berbagai persoalan tetap menjadi tantangan di daerah, mulai dari keterbatasan personel dan kompetensi, minimnya peralatan, keterbatasan teknologi hingga anggaran penanggulangan musibah nan belum memadai.

Menurut Djohermansyah, kebijakan anggaran juga perlu diarahkan untuk memperkuat kapabilitas sebelum musibah terjadi. Pemerintah tidak cukup hanya menyediakan biaya untuk penanganan pascabencana, tetapi juga perlu meningkatkan investasi untuk pencegahan dan mitigasi.

Ia mendorong pemerintah pusat memperkuat support melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kebencanaan bagi wilayah nan mempunyai tingkat kerawanan tinggi. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun sistem peringatan dini, jalur dan tempat evakuasi, penyimpanan logistik, peralatan penyelamatan, sistem komunikasi darurat, akomodasi publik, serta prasarana nan lebih tahan terhadap bencana.

“Investasi sebelum musibah jauh lebih murah daripada bayar kerusakan setelah bencana,” katanya.

Di sisi lain, Djohermansyah menilai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) perlu diperkuat sebagai orkestrator nasional. Peran tersebut tidak semestinya baru terlihat setelah Presiden menetapkan suatu kejadian sebagai musibah nasional, tetapi sejak indikasi kapabilitas pemerintah wilayah mulai terlampaui.

Ia juga menilai sistem support internasional perlu disiapkan secara terukur. Bantuan dari negara lain tetap kudu masuk melalui koordinasi pemerintah Indonesia dan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Namun, pertimbangan mengenai kedaulatan tidak semestinya berubah menjadi penolakan otomatis ketika kapabilitas nasional tidak mencukupi.

“Kedaulatan tidak berfaedah menolak pertolongan. Kedaulatan justru berfaedah negara bisa mengatur pertolongan itu agar sampai kepada rakyat nan membutuhkan,” ujar Djohermansyah.

Dalam konteks kebakaran rimba dan lahan, misalnya, tawaran support pemadaman dari negara tetangga seperti Malaysia alias Singapura dapat dipertimbangkan sebagai corak solidaritas kemanusiaan dengan kendali operasional tetap berada di tangan pemerintah Indonesia.

Djohermansyah juga menyoroti praktik kepala wilayah dari wilayah lain nan datang langsung ke letak musibah sebagai corak solidaritas. Menurutnya, langkah tersebut memang menunjukkan kepedulian, tetapi dalam situasi darurat kehadiran rombongan pejabat dapat menambah beban wilayah terdampak.

Pengamanan, pengaturan lampau lintas, serta kebutuhan koordinasi tambahan dapat membikin abdi negara setempat mengalihkan perhatian dari penanganan korban. Karena itu, support antardaerah dinilai lebih efektif andaikan disalurkan melalui sistem pemerintah dan dikoordinasikan, antara lain, melalui Kementerian Dalam Negeri.

Bantuan tersebut juga perlu diperluas dari sekadar pengiriman makanan, pakaian, dan logistik darurat. Daerah nan tidak terdampak dapat mengambil peran dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, seperti membantu membangun kembali sekolah, puskesmas, jalan, jembatan, pasar, akomodasi umum, serta memulihkan sumber penghidupan masyarakat.

Menurut Djohermansyah, keberhasilan pemulihan tidak cukup diukur dari jumlah rumah nan telah dibangun kembali. Dampak musibah juga dapat menyebabkan anak-anak kehilangan akses pendidikan, pedagang kehilangan pasar, petani kehilangan lahan dan hasil panen, nelayan kehilangan peralatan, serta family kehilangan sumber pendapatan.

Karena itu, rehabilitasi dan rekonstruksi kudu diarahkan untuk memulihkan kembali ekosistem kehidupan masyarakat. Sekolah kudu kembali beroperasi, puskesmas berfungsi, pasar kembali bergerak, konektivitas jalan dan jembatan pulih, serta pelaku UMKM, petani dan nelayan memperoleh support untuk kembali menjalankan aktivitas ekonominya.

“Ukuran keberhasilannya adalah kehidupan masyarakat sudah kembali berjalan,” kata Djohermansyah.

Ia merumuskan sejumlah pembenahan nan perlu dilakukan pemerintah, antara lain membangun sistem eskalasi berbasis kapasitas, memperkuat BPBD, meningkatkan support DAK Fisik Kebencanaan bagi wilayah rawan, memperkuat BNPB sebagai orkestrator nasional, membangun sistem support antardaerah, mengatur support internasional secara terukur, serta mengubah pola pembiayaan pemulihan agar lebih kuat mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi.

Djohermansyah menegaskan, otonomi wilayah dalam penanggulangan musibah pada akhirnya bukan sekadar persoalan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sistem tersebut kudu diarahkan untuk memastikan pelayanan publik tetap melangkah dan masyarakat memperoleh perlindungan ketika menghadapi bencana.

“Daerah tidak boleh merasa sendirian, sementara pusat tidak boleh berlindung di kembali argumen bahwa musibah merupakan urusan daerah. Sebaliknya, wilayah juga tidak dapat menjadikan otonomi sebagai argumen untuk menolak koordinasi dan bantuan,” tuturnya.

Menurut dia, pemerintah memerlukan pola hubungan pusat dan wilayah nan saling memperkuat, terutama ketika keahlian salah satu tingkat pemerintahan tidak lagi bisa menghadapi skala bencana.

“Kita memerlukan otonomi nan saling menopang, bukan otonomi nan saling melempar tanggung jawab,” pungkas Djohermansyah. (E-3)

Bogor -

Satu unit mobil Honda CRV menabrak tiga unit motor nan sedang parkir hingga gerai penjualan ayam di Ciheleut, Bogor Timur, Kota Bogor. Kecelakaan diduga akibat pengemudi tidak konsentrasi saat berkendara.

"Betul, kejadiannya semalam. Korban luka satu orang pengendara motor," kata Kanit Gakkum Satlantas Polresta Bogor Kota Iptu Susilo saat dihubungi, Selasa (24/8/2026).

Kecelakaan itu terjadi saat mobil Honda CRV melaju dari arah Jalan Pakuan menuju Jalan Tegalega pada Senin (24/8) pukul 22.56 WIB. Sopir diduga lenyap konsentrasi sehingga tidak bisa mengendalikan kendaraannya, lampau menabrak tiga motor dan gerai di sebelah kanan jalan.

"Diduga pengemudi kendaraan Honda CR-V saat mengemudikan kendaraannya tidak hati-hati dan tidak konsentrasi, kemudian lenyap kendali, oleng ke arah kanan lampau menabrak kendaraan motor Honda Scoopy nan berada di depan Circle K," kata Susilo.

"Kemudian Honda CR-V tetap melaju dan menabrak kendaraan motor Honda PCX dan kendaraan motor Honda Supra X, nan sedang terparkir di laman parkir Circle K. Kendaraan Honda CR-V lampau terhenti setelah menabrak gedung gerai unggas," lanjutnya.

Akibat kejadian tersebut, satu pengendara motor mengalami luka-luka dan sudah dibawa ke rumah sakit. Susilo mengatakan pengemudi tidak terindikasi mabuk dan sudah diamankan usai kejadian untuk dimintai keterangan.

"Sudah dilakukan olah TKP awal, mengamankan peralatan bukti kendaraan nan terlibat dan mengamankan pengemudi untuk dimintai keterangan. Tidak ada indikasi (sopir mabuk)," ujar Susilo.

(sol/ygs)

Seminar Nasional GENZ Inspiring Batch #1 Dorong Generasi Muda Bangun Kepemimpinan dan Personal Branding (Foto: Okezone)

Taylor Swift ungkap langkah atasi tekanan hidup nan membesar hingga perjalanan kariernya. Simak pengakuan jujurnya dalam wawancara The Icon Sessions.(Tangkapan layar Youtube)

PENYANYI ternama Taylor Swift membagikan langkah dirinya menjalani hidup dan mengelola tekanan ketika segala sesuatunya mulai terasa begitu besar hingga susah dikendalikan. Pemilik 14 piala Grammy tersebut mengungkapkan refleksinya dalam wawancara retrospektif nan merangkum perjalanan kariernya di program The Icon Sessions, nan diselenggarakan Songwriters & Composers Wing dari Recording Academy.

Dalam sesi percakapan tersebut, Swift membahas gimana dia berupaya tidak membiarkan persepsi publik menghentikan alias memperlambat kreativitasnya dalam berkarya. Ia mengaku telah melewati beragam proses dan menemukan langkah tersendiri untuk memperkuat dalam menghadapi masa-masa susah selama bertahun-tahun.

“Saya melalui beberapa proses dan sistem pertahanan diri nan telah saya lewati selama bertahun-tahun,” ujar Swift. “Dan salah satunya adalah dengan mengatakan, ‘Kamu memilih ini. Kamu memilih ini setiap hari. Kamu bisa saja keluar dari ini kapan saja sebelum ini menjadi terlalu besar hingga susah dikendalikan.’ Dan saya memutuskan untuk tidak keluar lantaran saya sangat menyukainya.”

Bagi musisi kelahiran Pennsylvania ini, dedikasi terhadap karya adalah perihal mendasar nan menjadi titik awal sekaligus titik akhir dari seluruh perjalanan kariernya di industri hiburan. Bagi Swift, seluruh akibat serta tantangan nan menyertai popularitasnya pada akhirnya sebanding dengan kesempatan nan dia dapatkan untuk terus berkarya.

“Semua nan datang berbareng ini pada akhirnya sebanding, selama saya tetap bisa terus membikin musik,” tuturnya.

Meski musik menurutnya berpusat pada kebenaran emosional nan bisa terhubung alias tidak dengan para pendengar, Swift terbukti sukses melangkah sejauh ini dengan tidak mendengarkan pandangan skeptis orang-orang sewaktu dia tumbuh dewasa. Saat itu, beberapa pihak sempat menilai bahwa dia tidak mempunyai perspektif nan sah untuk menarik minat pada aliran tertentu.

“Saya menyadari bahwa saya membikin musik lantaran saya bermain untuk para penggemar,” kata Swift. “Saya merilis ini untuk orang-orang nan peduli tentang ini dan nan memandang musik sebagai langkah untuk mengatasi hidup mereka seperti nan saya lakukan.”

Ia juga memberikan pandangannya mengenai motivasi utama seorang seniman dalam menciptakan karya agar tetap memperkuat dengan argumen nan tepat di tengah sorotan publik.

“Saya pikir jika Anda betul-betul dapat melalui semua tahapan itu dan menyadari bahwa merilis musik nan telah Anda buat dan sangat Anda cintai bukanlah jalan menuju pengesahan universal, jika Anda tetap melakukannya, maka Anda mencintainya untuk argumen nan benar,” tambah Swift.

Perjalanan pekerjaan Swift mencapai titik sejarah baru pada Juni lampau ketika dirinya resmi diinduksi ke dalam Nashville Songwriters Hall of Fame angkatan 2026. Dalam angkatan tersebut, sang megabintang diinduksi berbareng sederet nama besar industri musik seperti Walter Afanasieff, Terry Britten, Graham Lyle, Paul Stanley dan Gene Simmons dari grup musik KISS, Kenny Loggins, Alanis Morissette, serta Christopher “Tricky” Stewart.

Saat menyampaikan pidato berdurasi 20 menit dalam aktivitas penghargaan tersebut, Swift mengenang kembali gimana menulis lagu pada dasarnya merupakan corak refleksi diri nan muncul secara alami bagi dirinya.

“Tidak ada nan mengajari saya langkah melakukannya,” kata Swift. “Saya kudu diajari langkah menghibur penonton dan mempelajari koreografi, menjadi tidak terlalu mengganggu, menavigasi industri, dan dengan gigih melindungi kesehatan mental saya sendiri. Saya kudu mempelajari semua itu seiring berjalannya waktu melalui pelajaran nan sulit, uji coba dan kesalahan dalam jumlah besar, serta kekacauan dan bencana.”

Swift menegaskan bahwa di antara seluruh rangkaian keahlian nan kudu dia pelajari di industri musik, keahlian merangkai lirik dan nada adalah satu-satunya perihal nan datang secara alami tanpa paksaan.

“Penulisan lagu, bagi saya, bisa dibilang satu-satunya perihal nan pernah saya lakukan secara alami,” pungkasnya. (People/Z-2)

Kabar mengejutkan datang dari bumi musik Jepang. Setelah dua dasawarsa mewarnai industri musik rock, band ikonik SCANDAL resmi mengumumkan bakal bubar.

Pengumuman ini disampaikan langsung oleh para personel di atas panggung setelah sukses menggelar konser ulang tahun ke-20 mereka di Osaka-Jo Hall pada 21 Agustus lalu.

Bagi Haruna, Mami, Tomomi, dan Rina, panggung tersebut bukan sekadar tempat konser biasa.

"Osaka-Jo Hall adalah panggung angan kami berempat saat baru saja membentuk band ini. Selama bertahun-tahun, kami telah merayakan banyak hari krusial di panggung ini," tulis mereka.

Merasa Sudah Mencapai Segalanya

Keputusan bercempera tidak didasari oleh kesedihan, melainkan rasa syukur atas pencapaian. Setelah berkeliling bumi dan mewujudkan banyak mimpi sebagai musisi, SCANDAL merasa ini adalah waktu nan tepat untuk menutup buku.

"Melalui tempat nan telah kami kunjungi, orang orang nan kami temui, dan banyak pengalaman nan hanya bisa kami dapatkan dengan menjalani hidup sebagai SCANDAL, kami berempat merasa kami telah melakukan semua nan kami bisa bersama-sama," ungkap SCANDAL.

Menentukan akhir dari sebuah band dengan personil sama selama 20 tahun tentu bukan perkara mudah. Namun, melalui obrolan panjang, mereka sepakat memberikan babak terakhir nan manis bagi para penggemar.

"Memutuskan gimana langkah mengakhiri band nan telah berbareng selama ini betul-betul sulit. Namun setelah obrolan berkali-kali, kami berempat akhirnya sampai pada konklusi ini," jelas mereka.

Tur Keliling Jepang dan Konser Yokohama Arena

SCANDAL telah menyiapkan "hadiah perpisahan" selama satu tahun penuh untuk para fans setia.

Mulai Oktober mendatang, SCANDAL bakal memulai tur besar nan mencakup seluruh 47 kecamatan di Jepang. Perjalanan ini bakal mencapai puncak pada 21 Agustus 2027, tepat di ulang tahun mereka nan ke-21, dengan sebuah konser solo di Yokohama Arena.

"Selama tahun terakhir kami bersama, kami bakal menghargai setiap pagelaran dan setiap hari, dan kami bakal terus bermain sebagai kami berempat hingga saat terakhir," tutup mereka.

Ilustrasi karya seniman ini menggambarkan tabrakan antara Bima Sakti dan LKH nan terjadi selama jutaan tahun.(NASA, ESA, Joseph Olmsted (STScI))

BIMA Sakti, galaksi berbentuk spiral nan menjadi rumah bagi ratusan miliar bintang termasuk Matahari, tidak tumbuh secara terisolasi. Sebuah penelitian terbaru menemukan bukti bahwa galaksi kita pernah menelan galaksi kerdil sekitar 11,8 miliar tahun lalu. Peristiwa antik ini menjadi penggabungan galaksi (galactic merger) terbesar dan tertua nan pernah tercatat dalam sejarah perkembangan Bima Sakti.

Aksi kanibalisme kosmik tersebut terjadi ketika alam semesta tetap sangat muda, ialah kurang dari 15 persen dari usianya saat ini. Galaksi kerdil nan dilahap tersebut sekarang dinamai Low-energy-Kraken-Heracles alias disingkat LKH.

"Rumah kita adalah Galaksi Bima Sakti, tetapi kita tidak tahu gimana rumah ini dibangun," kata Davide Massari, astronom dari Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna, Italia, nan memimpin studi tersebut. "Dalam makalah ini, kami menemukan dari mana asal tumpukan batu bata signifikan pertama: sebuah galaksi kerdil nan kami sebut Low-energy-Kraken-Heracles."

Penemuan ini sukses diungkap setelah tim peneliti menganalisis info pengamatan dari Teleskop Luar Angkasa Hubble dan Teleskop Gaia milik Badan Antariksa Eropa (ESA). Dengan memetakan usia dan komposisi kimia dari 39 kluster bintang padat (globular clusters), para intelektual menemukan golongan bintang "asing" nan mengumpul di bagian dalam pusat Bima Sakti.

Karakteristik kimiawi kluster bintang ini terbukti berbeda dari bintang original Bima Sakti maupun hasil penggabungan galaksi lainnya nan terjadi belakangan. Berdasarkan perkiraan para astronom, galaksi kerdil LKH diperkirakan mempunyai massa bintang setara dengan 500 juta kali massa Matahari. Jumlah ini setara dengan seperempat dari total massa Bima Sakti pada masa purba tersebut.

Sebelum ditemukannya jejak LKH, peristiwa penggabungan galaksi terbesar nan diketahui di masa lampau Bima Sakti adalah tabrakan dengan galaksi Gaia-Sausage-Enceladus (GSE). Namun, tabrakan dengan GSE diperkirakan baru terjadi sekitar 10 miliar tahun lalu. Temuan LKH ini sukses mendorong rekor waktu penggabungan galaksi utama Bima Sakti mundur 1,8 miliar tahun lebih awal dari nan diperkirakan sebelumnya.

"Beberapa studi terdahulu beranggapan bahwa fase awal perkembangan Galaksi kita hanya ditentukan oleh bintang-bintang nan lahir di Galaksi kita sendiri," ujar Massari.

Hasil temuan ini membantah pendapat lama tersebut dan membuktikan Bima Sakti telah aktif melahap galaksi-galaksi tetangganya sejak tahap terawal pembentukannya. Ketika LKH tersedot oleh gravitasi Bima Sakti, sebagian besar materi, bintang, dan gas segar dari galaksi kerdil tersebut diendapkan langsung ke wilayah dalam pusat Bima Sakti. Pasokan gas baru ini memicu ledakan pembentukan bintang-bintang baru serta meninggalkan "bekas luka" berupa populasi bintang asing nan memperkuat hingga hari ini di inti galaksi kita.

Rekonstruksi sejarah kelam ini memberi pemahaman baru bagi para intelektual tentang gimana Bima Sakti berevolusi hingga membentuk struktur megah nan menjadi tempat lahirnya Tata Surya dan kehidupan di Bumi. Studi ilmiah nan mendasari penemuan ini telah dipublikasikan di jurnal Nature Astronomy. (Space/Z-2)

Laporan Ynet mengungkap dugaan pengepungan, intimidasi, dan kekerasan oleh pemukim Israel nan mendorong penduduk Palestina meninggalkan rumah serta lahan di Tepi Barat.(AFP)

PASUKAN Israel disebut semakin sering menggunakan pengepungan, kekerasan, dan intimidasi untuk menekan penduduk Palestina agar meninggalkan rumah serta lahan mereka di Tepi Barat nan diduduki. Laporan tersebut diungkap portal buletin Israel, Ynet, pada Senin (24/8).

Ynet menyebut pengepungan terhadap sebuah rumah penduduk Palestina di Kota Qusra, Tepi Barat, nan baru-baru ini menjadi perhatian internasional, bukan merupakan kejadian tunggal. Menurut laporan itu, pemuda Israel dari pos-pos permukiman terlarangan secara rutin memblokir akses menuju desa-desa Palestina dan memberikan tekanan kepada masyarakat agar meninggalkan wilayah tersebut.

Dalam dua pekan terakhir, pasukan Israel nan dalam sejumlah kasus mendapat perlindungan personel militer Israel dilaporkan telah mengepung tiga rumah penduduk Palestina di Qusra. Akses terhadap kebutuhan pokok untuk family nan berada di dalam rumah tersebut juga disebut dibatasi.

Warga Tinggalkan Rumah akibat Intimidasi

Di Desa Jalud, dekat Nablus, pasangan Mahmoud dan Aida Tubasi mengaku akhirnya meninggalkan rumah mereka setelah berbulan-bulan menghadapi ancaman dan beragam tindakan intimidasi. Menurut laporan Ynet, pasangan tersebut menghadapi pembakaran, pelemparan batu, serta pemblokiran jalan. Kondisi itu membikin mereka merasa tidak lagi kondusif untuk tetap tinggal di rumah.

"Tidak ada air, tidak ada tepung, tidak ada beras (yang diizinkan masuk ke desa)," kata Mahmoud Tubasi kepada Ynet. 

"Kami tahu semuanya sudah berakhir, dan kami pergi," ujarnya. 

Meski telah meninggalkan rumah, family Tubasi tetap dapat memandang kediaman mereka dari tempat tinggal sementara nan berada tidak jauh dari letak tersebut.

Tubasi mengatakan para pemukim telah menyiram pintu rumahnya dengan bahan bakar sebelum membakarnya. Ia juga menuduh para pemukim mendirikan gedung di dekat rumah, melempari kediaman dengan batu, memutar musik keras pada malam hari, serta melontarkan ancaman terhadap keluarganya.

"Mereka mengatakan kepada kami, Kami bakal membakar kalian seperti family Dawabshe," katanya.

Ancaman tersebut merujuk pada serangan pembakaran nan terjadi di Desa Duma, Tepi Barat, pada 2015. Serangan itu menewaskan seorang anak Palestina berumur 18 bulan serta melukai kedua orang tuanya dan kakaknya nan berumur empat tahun.

Kedua orang tua tersebut kemudian meninggal akibat luka nan diderita. Sementara itu, anak mereka nan selamat mengalami luka bakar pada sekitar 60% bagian tubuhnya dan sekarang berada dalam perawatan keluarga.

Pos Pemukiman dan Kekerasan

Ynet melaporkan kasus family Tubasi merupakan bagian dari pola kekerasan nan lebih luas nan dikaitkan dengan aktivitas pemukim Israel di Tepi Barat.

Menurut laporan tersebut, pos-pos pemukiman didirikan di sejumlah wilayah nan secara nominal berada di bawah manajemen Palestina. Setelah itu, penduduk Palestina setempat disebut menghadapi beragam corak intimidasi dan kekerasan nan bermaksud mendorong mereka meninggalkan rumah serta tanah mereka.

Kelompok anti-pemukiman Israel Peace Now menyebut terdapat 26 pos pemukiman nan didirikan di Area A dan B Tepi Barat nan diduduki. Pos-pos tersebut disebut telah menguasai sekitar 100.000 dunam alias sekitar 25.000 hektare lahan.

Sementara itu, golongan kewenangan asasi manusia Israel Yesh Din mengatakan lebih dari 60 persen kasus kekerasan oleh pemukim nan mereka dokumentasikan pada paruh pertama 2026 terjadi di Area A dan B. Pada tahun sebelumnya, sekitar sepertiga dari seluruh kejadian nan didokumentasikan golongan tersebut terjadi di Area C.

"Semakin dalam pemukiman, semakin dalam kekerasannya," kata Direktur Riset Yesh Din, Yonatan Kanonich, kepada Ynet.

Kasus-kasus nan didokumentasikan mencakup pemukulan, pelemparan batu, penggunaan peledak molotov, penembakan, hingga pembakaran rumah, kendaraan, dan tanaman pertanian.

AS Sebut Serangan Pemukim sebagai Terorisme

Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, baru-baru ini menggunakan pernyataan keras ketika mengomentari serangan terhadap penduduk Palestina. "Ketika Anda terlibat dalam aktivitas nan dirancang untuk menciptakan rasa takut pada individu, masyarakat, alias komunitas, itulah arti terorisme menurut kamus," lanjutnya. 

Ynet menyebut laporan mengenai intimidasi dan kekerasan serupa juga muncul dari sejumlah organisasi Palestina lainnya.

Salah satunya terjadi di Jaljulia, sebelah utara Ramallah. Warga setempat mengatakan pendirian sebuah pos pemukiman sekitar 10 bulan lampau telah mengubah wilayah nan sebelumnya relatif tenang menjadi letak serangan berulang. Menurut warga, pemukim bersenjata memasuki lahan pertanian, merusak tanaman, dan menakut-nakuti para pekerja dengan tindakan kekerasan.

Pembagian Wilayah Tepi Barat

Tepi Barat dibagi menjadi Area A, B, dan C berasas Perjanjian Oslo II nan disepakati pada 1995. Area A berada di bawah kendali administratif dan keamanan Palestina. Area B berada di bawah kendali administratif Palestina, sementara aspek keamanannya berada di bawah kendali Israel.

Adapun Area C, nan mencakup sekitar 60% wilayah Tepi Barat, berada di bawah kendali penuh Israel. Situasi di wilayah tersebut terus menjadi sumber ketegangan, terutama lantaran aktivitas pemukiman, kekerasan terhadap penduduk Palestina, serta perselisihan mengenai penguasaan dan penggunaan lahan. (Anadolu/Z-2)

ilustrasi(Antara)

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufikurrahman, menilai PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) mempunyai potensi besar dalam memperkuat ekonomi nasional. Namun, dia menekankan bahwa ukuran keberhasilan lembaga ini tidak boleh hanya diukur dari nilai transaksi nan diawasi.

Menurut Rizal, parameter kesuksesan nan jauh lebih krusial adalah keahlian DSI dalam menutup celah kebocoran penerimaan negara. Hal ini mencakup penanganan praktik under-invoicing, transfer pricing, hingga deviasi nilai ekspor nan selama ini merugikan negara.

“Jika itu efektif, pedoman pajak, PNBP, royalti, dan devisa hasil ekspor nan masuk ke dalam negeri bakal meningkat. Jadi pengaruh fiskalnya berasal dari perbaikan governance dan kepatuhan, bukan semata dari aktivitas perdagangan nan lebih besar,” ujar Rizal saat dihubungi, Selasa (25/8).

Dukungan terhadap Stabilitas Rupiah

Dari perspektif ekonomi makro, Rizal memandang PT DSI berkesempatan besar memperkuat suplai kurs asing (valas) di pasar domestik. Keberadaan DSI diharapkan bisa memastikan Devisa Hasil Ekspor (DHE) tercatat dengan jeli dan direpatriasi ke sistem finansial nasional.

“Semakin besar devisa ekspor nan tercatat, direpatriasi, dan memperkuat di sistem finansial nasional, semakin kuat dukungannya terhadap Rupiah dan stabilitas eksternal,” jelasnya.

Kendati demikian, dia memberikan catatan bahwa akibat signifikan tersebut hanya bakal tercipta jika DSI terintegrasi secara penuh dengan kebijakan DHE, sistem perpajakan, bea cukai, serta pengawasan transaksi lintas negara nan ketat.

Risiko Birokrasi dan Daya Saing

Di sisi lain, Rizal mengingatkan pemerintah agar kehadiran PT DSI tidak menjadi beban baru bagi para pelaku usaha. Ia mewanti-wanti agar lembaga ini tidak menjelma menjadi layer birokrasi tambahan nan justru meningkatkan biaya ekspor.

Fokus utama DSI, lanjutnya, kudu tetap pada transparansi harga, integrasi data, dan penegakan patokan (enforcement) tanpa mengorbankan efisiensi.

“Kalau governance-nya kuat, DSI bisa menjadi instrumen krusial untuk memperkuat penerimaan negara sekaligus ketahanan eksternal. Tetapi jika implementasinya tidak efisien, faedah devisa nan diperoleh bisa tergerus oleh penurunan daya saing eksportir,” pungkas Rizal. (E-3)

Festival Mendongeng Suara Nusantara 2026(MI/HO)

FESTIVAL Mendongeng Cerita Rakyat Suara Nusantara 2026 sukses memasuki tahun ketiga penyelenggaraannya dengan skala nan jauh lebih besar. Setelah sebelumnya sukses digelar di DKI Jakarta dan Banten, arena storytelling bergengsi nan diinisiasi oleh PT Navaswara Bhuwana Kencana ini sekarang menyapa Provinsi Jawa Barat.

Berlangsung pada 22–23 Agustus 2026 di Auditorium Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor, pagelaran tahun ini mengusung tema “Menghidupkan Legenda Jawa Barat, Menginspirasi Masa Depan.” Sebanyak 1.120 peserta dari 16 kabupaten dan kota di Jawa Barat turut berpartisipasi, membawa kekayaan cerita dan bahasa wilayah ke atas panggung nan sama.

Ketua Panitia sekaligus Managing Director PT Navaswara Bhuwana Kencana, Cahaya Manthovani, mengungkapkan rasa bangganya atas antusiasme masyarakat nan terus meningkat secara signifikan setiap tahunnya.

“Pada penyelenggaraan awal di Jakarta, jumlah peserta sekitar 300, lampau naik menjadi 500 di Banten. Kali ini di Jawa Barat mencapai 1.120 peserta. Ini menunjukkan cerita rakyat tetap mempunyai ruang kuat di hati masyarakat, terutama generasi muda,” ujar Cahaya.

Storytelling sebagai Keterampilan Masa Depan

Cahaya menekankan bahwa storytelling bukan sekadar aktivitas mendongeng cerita lama, melainkan keahlian esensial nan relevan di era digital. Kemampuan menyusun alur, menentukan tujuan, dan membangun keterlibatan emosional sangat dibutuhkan dalam beragam bidang, termasuk bagi para content creator.

Senada dengan perihal tersebut, Inisiator Yayasan Inklusi Pelita Bangsa sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM-Intel), Prof. Dr. Reda Manthovani, menilai mendongeng adalah fondasi untuk membangun keberanian anak dalam mengungkapkan pendapat. Ia berambisi latihan ini dapat mencetak pemimpin handal untuk Indonesia Emas 2045.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, juga memberikan support penuh. Menurutnya, pagelaran ini selaras dengan upaya membangun empat kompetensi utama generasi masa depan: critical thinking, creativity, collaboration, dan communication.

Apresiasi dan Daftar Pemenang

Setelah melalui babak semifinal nan ketat, terpilih 20 pendongeng terbaik nan melaju ke babak final. Para finalis membawakan 15 titel cerita rakyat Jawa Barat dengan produktivitas tinggi. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen RI turut memberikan apresiasi tinggi atas peran pagelaran ini sebagai mitra strategis dalam meningkatkan literasi nasional.

Berikut adalah daftar pemenang Festival Suara Nusantara 2026:

Rencana Ekspansi Nasional

Ke depan, Festival Suara Nusantara direncanakan datang secara berkepanjangan di beragam wilayah Indonesia. Cahaya Manthovani menyebut bahwa konsentrasi awal bakal diarahkan ke wilayah Pulau Jawa lainnya seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, sebelum merambah ke Bali dan Lampung.

Kesuksesan aktivitas ini tidak lepas dari kerjasama lintas sektor, mulai dari Pemerintah Kabupaten Bogor, beragam perusahaan BUMN dan swasta, hingga organisasi dongeng dan mitra media nan berkomitmen menjaga cerita nusantara tetap hidup. (Z-1)

Jakarta, CNBC Indonesia- Ketegangan Rusia Vs Ukraina nan menyasar kapal dan pelabuhan di Laut Hitam telah mengganggu pasokan biji-bijian dari kedua negara ke pasar ekspor dunia, efeknya kenaikan nilai komoditas biji-bijian seperti gandum tidak dapat terelakan.

Indonesia sendiri tetap mengimpor gandum murah dari Rusia dan Ukraina, sehingga kenaikan Harga dan gangguan pasokan biji-bijian ini bakal berakibat pada industri dalam negeri.

Seperti apa akibat gangguan pasokan gandum dari Laut Hitam ke Indonesia? Selengkapnya simak perbincangan Shania Alatas dengan Commodity Expert CNBC Indonesia, Emanuella Egatirta di Squawk Box, CNBC Indonesia (Jum'at, 21/08/2026)

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima menyambut baik petunjuk Mendagri Tito Karnavian kepada seluruh kepala wilayah nan melarang membuka lahan dengan langkah membakar. Namun, Aria menilai petunjuk tersebut terlambat disampaikan.

"Saya menyambut baik petunjuk tegas dari Mendagri Tito Karnavian kepada seluruh kepala wilayah untuk melarang pembukaan lahan dengan langkah membakar. Ini langkah nan sudah semestinya diambil, apalagi barangkali agak terlambat mengingat pola karhutla nan berulang setiap tahun di sejumlah provinsi rawan seperti Riau, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan," kata Aria Bima saat dihubungi, Selasa (25/8/2026).

Aria memandang larangan itu tepat lantaran praktik pembakaran lahan bukan sekadar persoalan administratif alias teknis pertanian semata. Dia menegaskan dampaknya jauh lebih luas.

"Kerusakan biodiversitas menjadi salah satu akibat paling nyata, ekosistem gambut nan terbakar butuh puluhan tahun untuk pulih, apalagi sebagian tidak bakal pernah kembali seperti semula. Belum lagi pelepasan karbon ke atmosfer dalam jumlah masif, nan jelas bertentangan dengan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement maupun sasaran NDC nan sudah kita tandatangani sendiri," ucap dia.

Aria juga menyoroti sisi kesehatan publik akibat pembakaran saat pembukaan lahan. Menurutnya, penderita ISPA meningkat tajam setiap musim tandus di wilayah nan terdampak karhutla.

"ISPA meningkat tajam setiap musim tandus di wilayah terdampak asap, anak-anak dan lansia nan paling rentan. Sekolah terpaksa diliburkan, aktivitas ekonomi lumpuh, airport kadang ditutup lantaran jarak pandang. Ini kerugian nyata, bukan sekadar wacana lingkungan," ujar dia.

Lebih jauh, Aria juga menyoroti perihal diplomatik dengan negara tetangga. Dia menekankan persoalan karhutla ini bisa mempertaruhkan kredibilitas Indonesia di mata negara-negara tetangga.

"Brunei dan Malaysia berulang kali menyampaikan komplain resmi soal kabut asap lintas batas, padahal titik panas di wilayah mereka jauh lebih sedikit dibanding kita. Ini memalukan sebetulnya, sebagai negara besar di area justru kita nan jadi sumber masalah bagi tetangga," tuturnya.

Namun demikian, Aria memandang persoalan karhutla ini sebagai momentum penguatan kerakyatan hijau di Indonesia. Ia berambisi kerakyatan hijau tak sekadar semboyan kosong, tetapi langkah pandang negara bahwa kebijakan lingkungan kudu lahir dari partisipasi publik nan luas, transparansi info titik panas, serta akuntabilitas kepala wilayah terhadap warganya sendiri, bukan sekadar alim pada petunjuk pusat semata.

Atas argumen itu, Aria pun meminta agar petunjuk Mendagri Tito ini betul-betul dikawal di lapangan. Jangan sampai, lanjut dia, petunjuk itu hanya berakhir sebatas surat edaran.

"Karena itu petunjuk Mendagri ini perlu dikawal implementasinya sampai ke tingkat lapangan, jangan berakhir di surat info saja. Kepala wilayah kudu diberi sistem pengawasan nan jelas, termasuk hukuman bagi nan lalai, sekaligus insentif bagi wilayah nan sukses menekan titik panas. DPR, khususnya komisi nan membidangi lingkungan dan pemerintahan daerah, perlu memastikan ada tindak lanjut konkret dan berbasis kerakyatan hijau, bukan sekadar seremoni petunjuk tahunan nan berulang tanpa hasil," tegas dia.

Instruksi Mendagri Tito

Sebelumnya diberitakan, petunjuk Mendagri tersebut ditujukan kepada para kepala daerah. Instruksi berangkaian dengan larangan pembukaan lahan dengan langkah dibakar, termasuk untuk argumen adat.

"Saya mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2026, nan intinya melarang kepala daerah-bupati, gubernur, wali kota-melakukan pembukaan lahan dengan langkah membakar tanpa terkecuali. Kalau kemarin kan ada pengecualian masalah adat, sekarang tanpa terkecuali," kata Tito di JCC, Jakarta, Minggu (23/8).

Tito menyebut langkah tersebut diambil guna mencegah munculnya titik pembakaran baru. Ia menambahkan petunjuk itu baru saja diterbitkan.

"Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2026 saya keluarkan kemarin, langsung. Meskipun Menteri Lingkungan Hidup juga sudah mengeluarkan info tanggal 10," sebutnya.

Tito menjelaskan seluruh unsur telah diminta bekerja maksimal dalam menangani kebakaran rimba dan lahan (karhutla). Prioritas saat ini adalah memadamkan api sekaligus mencegah timbulnya titik api baru.

"Jadi strategi utamanya, lahan nan sudah terlanjur terbakar kudu segera dipadamkan dan dilokalisasi dengan semua mobilisasi kekuatan, termasuk dari Kementerian PU, Kementerian Pertanian, dan lain-lain," sebutnya.

(maa/gbr)

Edukasi Pasar Modal, MNC Sekuritas Gelar Seminar Beyond Smart Seri 2 di MNC University

Pembalap Tim KTM Tech3, Enea Bastiani. (Foto: Instagram/bestia23)

PEMBALAP asal Italia, Enea Bastianini, akhirnya secara resmi mengonfirmasi kepindahannya dari tim Tech3 KTM menuju Trackhouse Aprilia untuk mengarungi kejuaraan MotoGP 2027 mendatang. Keputusan besar ini sekaligus menandai babak baru dalam perjalanan pekerjaan rider berjuluk The Beast di arena balap motor paling bergengsi di bumi tersebut.

Sebelum menjatuhkan pilihan ke kubu Aprilia, tim pabrikan nan tengah memimpin klasemen MotoGP 2026, pemilik nomor start unik tersebut sempat dikabarkan menjadi sasaran untuk kembali berasosiasi berbareng Gresini. Namun, takdir membawanya menuju RC16 jenis pabrikan Noale.

Bergabungnya Bastianini ke Trackhouse Aprilia juga bakal menjadikannya salah satu dari tiga pembalap asal Italia nan semuanya merupakan mantan rider Ducati di dalam jejeran skuad RS-GP musim depan.

1. Perjalanan Penuh Tantangan

Keputusan untuk meninggalkan kandang mobil Tech3 tentu bukan perihal nan mudah bagi pembalap asal Italia tersebut. Melalui pesan perpisahannya, dia mengungkapkan rasa terima kasih nan mendalam atas support penuh nan telah diberikan oleh seluruh personil tim selama masa-masa kebersamaan mereka.

Enea Bastianini. (Foto: Instagram/bestia23)

"Bukan perihal nan mudah untuk mengambil keputusan seperti ini. Kalian telah menjadi family saya, dan bakal terus begitu hingga akhir. Terima kasih, saya mencintai kalian semua," ujar Bastianini mengutip dari Crash, Selasa (25/8/2026).

Perjalanan Bastianini berbareng KTM sendiri diwarnai oleh beragam rintangan berat setelah dia meninggalkan Ducati menyusul hilangnya bangku pabrikan dari Marc Marquez. Berpindah motor dari Desmosedici ke RC16 dengan sasis serat karbon dan suspensi WP, ditambah krisis finansial nan melanda KTM, sempat membuatnya kesulitan beradaptasi di awal musim.

Polri terus memperkuat support penanganan kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah dengan menyalurkan support logistik dan peralatan pendukung bagi petugas di lapangan.

Untuk Kalimantan Barat, support karhutla nan dikirim dari Jakarta telah diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa (25/8/2026). Bantuan tersebut meliputi 100 set masker gas dan canister, 200 tabung oksigen, serta beragam peralatan pendukung pemadaman, seperti selang pemadam, selang hisap, pistol nozzle, connector Y, kolam air embung berkapasitas 5.000 liter, pompa robin, pompa apung, genset, dan pompa darat.

Bantuan tersebut dikirim menggunakan sejumlah penerbangan secara berjenjang untuk selanjutnya diterima dan dimanfaatkan dalam mendukung penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Barat.

Sementara itu, support logistik dan tabung oksigen untuk wilayah lainnya juga terus dipersiapkan. Pengiriman dilakukan secara berjenjang dengan menyesuaikan kesiapan pikulan udara, kapabilitas pengiriman, serta kebutuhan di masing-masing wilayah terdampak.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan Polri memastikan support logistik terus disalurkan agar penanganan karhutla di lapangan dapat melangkah secara optimal.

“Polri terus memastikan kebutuhan personel dan masyarakat di wilayah terdampak karhutla mendapat support nan memadai. Bantuan dikirim secara berjenjang dengan menyesuaikan kesiapan sarana pikulan dan kondisi di lapangan, sehingga setiap support dapat segera diterima oleh jejeran nan membutuhkan,” ujar Isir, Selasa (25/8/2026).

Ia menegaskan, support tersebut tidak hanya ditujukan untuk mendukung aktivitas pemadaman, tetapi juga untuk menjaga keselamatan dan kesehatan petugas serta masyarakat nan terdampak asap karhutla.

“Peralatan pemadaman dan support kesehatan, termasuk tabung oksigen dan masker gas, menjadi bagian dari upaya Polri untuk melindungi petugas nan bekerja di lapangan sekaligus membantu masyarakat nan terdampak,” katanya.

Polri bakal terus memantau perkembangan karhutla di beragam wilayah dan menyesuaikan support nan diberikan berasas kebutuhan masing-masing wilayah. Pengiriman support selanjutnya dilakukan secara berjenjang dengan mempertimbangkan kesiapan pikulan dan prioritas kebutuhan di lapangan.

Polri juga terus bersinergi dengan pemerintah daerah, TNI, stakeholder terkait, serta seluruh unsur penanggulangan musibah untuk mempercepat penanganan karhutla dan memastikan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas.

PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) alias DSI resmi mengumumkan rencana implementasi, susunan ketua eksekutif, serta identitas mereknya pada Senin (24/8). Perusahaan nan dibentuk berasas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis ini mengemban mandat untuk memperkuat transparansi, tata kelola, dan optimasi nilai ekspor komoditas strategis nasional.

PT DSI juga telah menjalankan mandatnya secara berjenjang dengan konsentrasi pada tiga komoditas utama, ialah batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy, sembari tetap menjaga kelancaran arus ekspor dan kepastian berupaya bagi pelaku industri.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menegaskan mandat DSI diarahkan untuk memperkuat visibilitas dalam ekosistem komoditas strategis Indonesia sekaligus membangun pemahaman nan lebih komprehensif atas transaksi ekspor, dinamika pasar, dan langkah memaksimalkan nilainya bagi perekonomian nasional.

“Indonesia mempunyai sumber daya alam nan melimpah, tetapi sumber daya saja tidak cukup. Kita memerlukan tata kelola nan lebih kuat, visibilitas nan lebih baik, dan sistem nan lebih akuntabel untuk memastikan nilai nan dihasilkan dari komoditas-komoditas ini dicatat dan dioptimalkan dengan baik bagi kepentingan nasional,” ujar Rosan melalui keterangannya, dikutip Selasa (25/8).

Dalam kurun waktu sedikit lebih dari dua bulan sejak beroperasi, Rosan mengatakan DSI telah sukses membangun visibilitas analitis terhadap sekitar 6.500 deklarasi ekspor, nan mencakup nilai lebih dari USD 14 miliar dan volume lebih dari 90 juta ton komoditas. Arus perdagangan itu melalui lebih dari 50 pelabuhan muat di 25 provinsi menuju lebih dari 100 negara tujuan ekspor.

Selain itu, DSI mengintegrasikan info ekspor domestik dengan referensi nilai pasar global, sehingga dapat menghubungkan info harga, volume, kualitas, pengelompokkan Harmonized System (HS), kapal pengangkut, hingga pasar tujuan. Pendekatan berbasis info ini memberikan pemahaman nan lebih menyeluruh atas alur perdagangan dan nilai komoditas strategis Indonesia di sepanjang rantai ekspornya, dengan memanfaatkan sistem pemerintah nan sudah ada.

Rosan menjelaskan, pada tahap awal ini, konsentrasi perhatian memang baru tertuju pada tiga komoditas strategis nasional tersebut. Langkah ini dilakukan tanpa mengubah hubungan komersial nan sudah melangkah antara eksportir dan pembeli.

“Jadi tidak upaya ragu bahwa kita bisa melakukan ekspornya secara langsung we honor the sanctity of the contract,” ucap Rosan dalam peluncuran Babak Baru Tata Kelola Ekspor PT DSI di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Senin (24/8).

Ia juga menerangkan peran DSI saat ini lebih berfokus pada aktivitas evaluasi, pemantauan, dan pemastian transparansi transaksi. Menurutnya, keterbukaan info tersebut merupakan aspek nan paling krusial.

“Itu nan paling krusial bagi kita, sehingga semuanya ini juga melangkah upstream dan melangkah dengan baik dan benar,” tutur Rosan.

Dari hasil kajian awal nan dilakukan berbareng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait, DSI mengidentifikasi potensi optimasi nilai ekspor ketiga komoditas tersebut nan mencapai sekitar USD 5 miliar per tahun. Hal itu mengindikasikan ruang perbaikan tata kelola nan selama ini belum tergarap optimal.

Adapun Dewan Komisaris DSI dipimpin oleh Komisaris Utama Cipung Noer, didampingi Tony Wenas, Mari Elka Pangestu, dan Harold Tjiptadjaja sebagai Komisaris, dengan latar belakang pengalaman puluhan tahun di bagian pengembangan industri dan teknologi, operasi pertambangan global, kebijakan ekonomi dan perdagangan internasional, investasi, hingga pasar keuangan.

Sementara itu, jejeran Direksi dipimpin oleh Luke Mahony sebagai Direktur Utama, berbareng Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan dan Treasury, Nur Hidayat Udin menjadi Direktur Manajemen Risiko, dan Ivan Ferdiansyah Baely sebagai Direktur Hukum & Kepatuhan.

Implementasi mandat DSI dilakukan secara bertahap, dimulai dari integrasi info ekspor nasional dan analitik tingkat transaksi untuk ketiga komoditas strategis. Seiring matangnya kapabilitas tersebut, DSI bakal memperluas cakupan pemantauan dan verifikasi melalui pencarian kapal, pengesahan negara tujuan, hingga rekonsiliasi devisa hasil ekspor, sembari semakin terintegrasi ke dalam proses ekspor.

Pada tahap lanjut, DSI diproyeksikan berkedudukan sebagai perantara tunggal untuk komoditas dalam cakupan mandatnya, dengan tetap menjaga hubungan komersial nan sudah terjalin antara penjual dan pembeli serta memastikan keberlanjutan ekspor.

Direktur Utama DSI, Luke Mahony, menegaskan kembali bahwa konsentrasi utama perusahaan saat ini adalah membangun sistem dan kapabilitas untuk menjalankan mandatnya secara kredibel, terukur, dan berkelanjutan.

“Sejak mulai beroperasi, kami telah mengembangkan visibilitas terhadap ribuan transaksi ekspor serta fondasi analitis nan diperlukan untuk mendukung mandat DSI. Kami bakal terus mengukuhkan kapabilitas pemantauan, verifikasi, dan operasional guna mendukung ekosistem ekspor nan lebih transparan, akuntabel, dan efisien, sekaligus menjaga kepastian berupaya dan keberlanjutan ekspor,” ujar Luke melalui keterangannya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Sedikitnya 47 orang tewas dan 22 lainnya terluka dalam serangan golongan bersenjata di sebuah area permukiman di Kenscoff, wilayah perbukitan nan menghadap ibu kota Haiti, Port-au-Prince. Serangan terjadi pada Senin (24/8/2026) awal hari dan memicu kemarahan penduduk lantaran letak kejadian berada tidak jauh dari instansi kepolisian.

Kantor Terpadu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Haiti menyebut jumlah korban tersebut tetap merupakan perkiraan dan dapat berubah seiring proses pendataan. Kelompok kewenangan asasi manusia Haiti, RNDDH, memperkirakan sekitar 30-40 orang tewas dan 15-20 lainnya terluka dalam serangan nan dimulai sekitar pukul 22.30 waktu setempat.

Kenscoff menjadi salah satu wilayah strategis lantaran berada di posisi nan mengawasi sejumlah jalur menuju Port-au-Prince. Kawasan tersebut telah mengalami sekitar selusin serangan golongan bersenjata sejak tahun lalu, nan memaksa ribuan penduduk meninggalkan rumah mereka.

Kelompok-kelompok bersenjata nan tergabung dalam aliansi besar selama bertahun-tahun telah memperkuat pengaruhnya di ibu kota Haiti dan memperluas wilayah kekuasaan ke daerah-daerah di sekitarnya. Kondisi tersebut terus terjadi meski sejumlah negara asing berupaya membantu memperkuat kepolisian Haiti nan kekurangan personel dan persenjataan.

Warga Kenscoff sekarang menuntut pertanggungjawaban pemerintah dan meminta kepala kepolisian setempat dicopot. Mereka menilai abdi negara kandas melindungi warga, terlebih lantaran serangan berjalan hanya beberapa menit dari instansi polisi.

Kantor Perdana Menteri Haiti menyebut serangan tersebut sebagai tindakan nan biadab dan berjanji memperkuat keamanan di Kenscoff.

"Kenscoff tidak bakal ditinggalkan. Wewenang pemerintah bakal dipulihkan, tanpa kelemahan dan tanpa penundaan," tulis pernyataan instansi perdana menteri melalui media sosial dilansir dari Reuters.

Kekerasan di Kenscoff sebenarnya telah berjalan sejak awal 2025. Dalam serangkaian serangan selama dua bulan pada periode tersebut, lebih dari 260 orang tewas dan sekitar 200 rumah dihancurkan alias dibakar. Berdasarkan perkiraan PBB, sekitar 3.000 penduduk terpaksa mengungsi dari wilayah tersebut.

Sejak saat itu, nyaris selusin serangan kembali terjadi. Kekerasan tersebut mencakup pemerkosaan, penculikan, pembakaran rumah, hingga pencurian ternak.

Coriolan Kendy, salah seorang warga, mengatakan keluarganya menjadi korban dalam serangan terbaru tersebut. Ia menyampaikan pernyataan itu sembari berdiri di dekat jasad sepupunya nan tergeletak di jalan dan ditutupi kain bernoda darah.

"Keluarga saya adalah korban. Warga Kenscoff menderita dan pemerintah kudu disalahkan," ujar Kendy.

Warga lainnya, nan hanya menyebut namanya sebagai Orisme, juga meminta support pemerintah. Ia mengatakan masyarakat Kenscoff merasa dipermalukan lantaran serangkaian serangan terus terjadi tanpa perlindungan nan memadai.

"Kami hidup dalam penghinaan dan mereka tidak melakukan apa pun untuk kami," katanya, sembari meminta support dari perdana menteri.

Sejumlah penduduk mengatakan puluhan polisi sempat berupaya menghadang golongan bersenjata tersebut pada malam hari. Beberapa polisi disebut terluka dalam upaya tersebut. Warga juga mengatakan mereka tidak menemukan personil golongan bersenjata di antara orang-orang nan tewas.

Media lokal melaporkan beberapa rumah dibakar dalam serangan itu, termasuk rumah Jean William Pape, seorang master kesehatan masyarakat terkemuka di Haiti.

Kepala Kepolisian Nasional Haiti, Vladimir Paraison, membantah dugaan bahwa abdi negara menyerah dalam menghadapi serangan tersebut. Saat mengunjungi Kenscoff setelah kejadian, dia mengatakan polisi terus memperkuat menghadapi golongan bersenjata.

"Polisi tidak pernah menyerah," ujar Paraison kepada wartawan.

Kenscoff mempunyai posisi krusial lantaran menghadap jalur menuju Petion-Ville, area nan menjadi letak sejumlah kedutaan besar, hotel-hotel kelas atas, serta tempat sementara pemerintahan Haiti. Wilayah tersebut juga berada di dekat jalan utama nan menghubungkan Port-au-Prince dengan bagian selatan Haiti.

Gelombang kekerasan terbaru turut meningkatkan kekhawatiran terhadap keahlian Haiti menggelar pemilu pada Desember mendatang. Pemilu tersebut bakal menjadi nan pertama dalam satu dasawarsa setelah sejumlah pemerintahan sebelumnya berulang kali menunda penyelenggaraan pemilu akibat semakin kuatnya pengaruh golongan bersenjata.

Sementara itu, Gang Suppression Force nan didukung PBB dan mempunyai mandat membantu kepolisian Haiti memerangi golongan bersenjata menargetkan kapabilitas lebih dari 5.500 personel pada musim gugur tahun ini.

Juru bicara pasukan tersebut belum segera memberikan tanggapan ketika ditanya apakah pasukan bakal dikerahkan untuk memperkuat keamanan di Kenscoff.

(fys/wur) [Gambas:Video CNBC]

Ilustrasi(Dok Magnific)

INDONESIA Police Watch (IPW) menilai kematian Sutrimo, penjaga rumah kosong milik mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, merupakan kematian nan tidak wajar. Hal itu terlihat dari langkah kepolisian nan telah meningkatkan penanganan kasus tersebut ke tahap penyidikan.

Menurut Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, kematian Sutrimo dinilai sebagai kematian tidak wajar lantaran kasus tersebut telah masuk ke tahap penyidikan. Menurutnya, peningkatan penanganan perkara ke tahap investigasi menunjukkan bahwa polisi menemukan adanya dugaan peristiwa pidana nan perlu diusut. Dalam konteks ini, polisi tetap mendalami penyebab dan gimana Sutrimo meninggal.

Salah satu kemungkinan nan sedang diselidiki adalah apakah Sutrimo menjadi korban pembunuhan alias pembunuhan berencana. Namun, konklusi mengenai penyebab kematian maupun ada tidaknya tindak pidana belum dapat dipastikan sebelum seluruh pemeriksaan selesai.

“Kematiannya itu adalah kematian tidak wajar ya. Tidak wajar dan sudah ditetapkan adanya satu proses penyidikan. Jadi penyidikan, jika proses investigasi berfaedah ada peristiwa pidana,” ujar Sugeng dikutip Selasa (25/8).

Sugeng mengatakan, hasil pemeriksaan forensik tetap diperlukan untuk mendapatkan konklusi nan lebih final. Hasil tersebut diperkirakan baru dapat diketahui sekitar satu pekan lagi. Dengan demikian, untuk saat ini, dugaan bahwa Sutrimo menjadi korban pembunuhan tetap menjadi bagian dari penyelidikan dan belum merupakan konklusi akhir.

“Yaitu Sutrimo mati, apakah dibunuh, apakah kasus pembunuhan alias pembunuhan berencana, ini nan sedang didalami. Nah, hasil sementara nan final itu kelak menunggu kurang lebih tetap seminggu lagi,” paparnya.

Hasil pemeriksaan forensik terhadap jenazah Sutrimo bakal menjadi penentu untuk mengungkap penyebab kematiannya. Menurut Sugeng, pemeriksaan juga bakal mengungkap apakah terdapat kandungan racun tertentu nan menyebabkan Sutrimo meninggal dunia.

“Hasil dari pemeriksaan beberapa mayit setelah diekshumasi itu, apakah ditemukan jenis racun apa nan menyebabkan kematian, itu baru bakal ketahuan,” ucap dia.

Ia menegaskan, andaikan hasil pemeriksaan membuktikan Sutrimo meninggal akibat tindak pidana pembunuhan, polisi kudu mencari dan mengungkap pelakunya. Ia pun mendorong Polda Metro Jaya untuk mengusut kasus kematian Sutrimo secara serius dan profesional. Menurut dia, penyelidikan perlu dilakukan dengan menggunakan sistem scientific crime investigation.

"Saya mendorong agar polisi, dalam perihal ini Polda Metro Jaya, menyelidiki kasus kematian Sutrimo nan sungguh-sungguh. Kemudian melakukan pendekatan nan ahli dengan sistem scientific crime investigation nan sudah dilakukan,” tegasnya.

Selain itu, Sugeng berambisi Polda Metro Jaya dapat bersikap transparan dengan menyampaikan hasil autopsi kepada masyarakat setelah seluruh pemeriksaan selesai dilakukan.

“Yang selanjutnya diharapkan penyelidik Polda Metro Jaya transparan setelah hasil autopsi ini bisa disampaikan kepada masyarakat nan menunggu-nunggu,” pungkas dia.

Sugeng juga memandang kemungkinan adanya keterkaitan antara kematian Sutrimo dan info nan diketahui Sutrimo mengenai kasus nan melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Ketika ditanya apakah Sutrimo dapat disebut sebagai salah satu saksi kunci, Sugeng mengatakan perihal tersebut dapat dilihat andaikan nantinya terbukti bahwa Sutrimo merupakan korban pembunuhan.

“Ya, jika dia memang terbukti dia dibunuh, dia saksi kunci juga salah satunya,” sebut Sugeng.

Menurut dia, posisi Sutrimo sebagai penjaga rumah menjadi krusial lantaran berangkaian dengan info mengenai barang-barang nan ditemukan di rumah Febrie Adriansyah di area Sentul maupun di letak lainnya.

Sutrisno Pulang Mendadak ke Banyumas

Sutrimo sebelumnya disebut pulang mendadak ke Banyumas, Jawa Tengah, setelah serangkaian penggeledahan dilakukan di sejumlah letak di Jakarta. Sutrimo diketahui bekerja sebagai penjaga rumah kosong milik Febrie Adriansyah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Pengacara family Sutrimo, Aan Rohaeni, mengatakan kepanikan Sutrimo muncul setelah penggeledahan nan dilakukan Tim Gabungan Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya pada 8-9 Juli 2026. Saat operasi penggeledahan berlangsung, Sutrimo disebut sedang berada di rumah kosong milik Febrie Adriansyah tersebut. Ia kemudian pulang ke Banyumas.

Menurut keterangan nan disampaikan kepada keluarga, Sutrimo meninggalkan Jakarta hanya mengenakan celana pendek, hoodie, dan sandal jepit. Ia juga disebut tidak membawa tas maupun uang.

“Dia sampaikan ke family jika ketakutan. Tidak ada nan mengancam, hanya takut kebawa-bawa lantaran ada proses hukum. Pulang tidak membawa tas sama sekali, tidak bawa duit sama sekali,” kata Aan dalam tayangan Metro TV, Kamis (20/8).

Kepulangan Sutrimo ke Banyumas rupanya tidak berjalan lama. Setelah beberapa hari berada di kampung halaman, Sutrimo disebut kembali diminta datang ke Jakarta oleh atasannya melalui sambungan telepon. Aan mengatakan, Sutrimo sempat menyampaikan bahwa dirinya tidak mempunyai duit untuk membeli tiket perjalanan menuju Jakarta. Namun, menurut Aan, atasannya kemudian menyatakan tiket perjalanan telah disiapkan dan duit telah ditransfer.

“Sutrimo menyampaikan, ‘enggak punya duit bos’, gitu kan. ‘Tiketmu sudah disiapkan, duit sudah ditransfer, lampau juga Anda ditemani oleh dua orang kelak dari Stasiun Purwokerto’,” ujar Aan.

Bahkan, lanjut Aan, dua orang disebut telah dikirim ke Banyumas untuk menjemput Sutrimo dan menemaninya dalam perjalanan menuju Jakarta. Hal tersebut kemudian menjadi tanda tanya bagi family Sutrimo. Aan mengaku family tidak mengetahui identitas kedua orang nan disebut menemani Sutrimo tersebut.

Menurut Aan, ada info nan menyebut dua orang tersebut kemungkinan berasal dari Cilacap. Namun, info tersebut belum dapat dipastikan lantaran tidak ada pihak family nan menyaksikan langsung keberangkatan Sutrimo dari Banyumas. Saat berada di kampung halaman, Sutrimo juga disebut hanya menyampaikan kepada family bahwa dirinya diminta kembali ke Jakarta oleh atasannya.

“Beberapa (pekerja nan lain) memang ada nan disuruh pulang juga selain Pak Sutrimo, katanya,” beber Aan.

Ditemukan tak Sadarkan Diri hingga Meninggal Dunia

Tak lama setelah kembali ke Jakarta, Sutrimo ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di depan Klinik Mordent, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis (23/7). Sutrimo kemudian meninggal bumi dan dimakamkan di kampung halamannya pada malam hari. Hingga kini, penyebab pasti kematian Sutrimo tetap menunggu hasil pemeriksaan forensik dan laboratorium.

Tim forensik tetap melakukan pemeriksaan terhadap puluhan sampel nan diambil dalam proses ekshumasi dan autopsi untuk mengetahui penyebab kematian. Ketua Persatuan Dokter Forensik Medikolegal Indonesia (PMFI), Brigjen Sumy Hastry Purwanti, mengatakan tim forensik juga telah memperoleh riwayat kesehatan Sutrimo sebagai salah satu info pendukung pemeriksaan. Sutrimo diketahui mempunyai riwayat glukosuria mellitus dan penyakit jantung. Meski demikian, riwayat penyakit tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan penyebab kematian Sutrimo.

“Data riwayat sakit ya, sakit glukosuria mellitus (kencing manis) dan jantung,” kata Sumy Selasa (18/8).

Dengan demikian, hasil pemeriksaan forensik dan laboratorium tetap menjadi penentu untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo. Di sisi lain, IPW meminta Polda Metro Jaya mengedepankan pembuktian ilmiah dalam mengusut kasus tersebut serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada publik secara transparan.

Sugeng menilai, andaikan nantinya ditemukan bukti bahwa Sutrimo merupakan korban tindak pidana, kepolisian kudu mengungkap pelaku serta motif di kembali kematiannya. (E-4)

Depok -

Sebuah video memperlihatkan maling motor di Sukmajaya, Depok dikejar-kejar penduduk hingga diduga meletupkan senjata api. Polisi menyelidiki video nan ramai diperbincangkan oleh publik tersebut.

Dari video nan beredar di media sosial, terlihat pelaku kabur saat dikejar oleh sekelompok warga. Warga nan mengejar di sebuah gang itu pun mengerumuni dan berupaya menangkap pelaku.

Namun, pelaku sukses melarikan diri hingga motornya ditinggalkan. Kemudian, setelah kabur, terdengar bunyi letupan diduga berasal dari senpi pelaku sebanyak tiga kali.

Warga kemudian kabur berlawanan arah meninggalkan letak dan berlindung usai mendengar letupan itu. Dinarasikan peristiwa itu terjadi pada Minggu (23/8/2026) di Sukmajaya, Depok.

Kanit Reskrim Polsek Sukmajaya Iptu Mulyanto menindaklanjuti peristiwa itu. Saat ini pihak kepolisian tengah mendalami dan memburu pelaku.

"Kami tindak lanjuti mengenai laporan tersebut. Setelah itu kami berkoordinasi dengan Pak RW, kemudian kami tindak lanjuti laporan tersebut. Setelah kami tindak lanjuti, kami berkoordinasi dengan Timsus," ujar Iptu Mulyanto saat dihubungi wartawan, Selasa (25/8).

Dia mengatakan pelaku sempat meletupkan diduga senpi ke arah warga. Pelaku juga membawa motor milik korban namun, motornya tertinggal.

"Untuk mengenai tembakan, kami dalami. Benar bahwa ada bunyi letusan nan diarahkan ke masyarakat. Pelaku sukses membawa motor Scoopy warna putih coklat," jelasnya.

"Kemudian pelaku akhirnya dikejar oleh masyarakat dan motor pelaku sukses diamankan. Tetapi pelaku sendiri sukses kabur membawa motor korban," tambahnya.

(dvp/dwr)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka bunyi mengenai penundaan transaksi rekening pengguna milik Supriyono namalain Botok, koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa (AMPB) oleh salah satu Bank Himbara.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK Dian Ediana Rae mengatakan, sistem penundaan transaksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Selain itu, OJK juga mengatur sistem tersebut melalui Pasal 47 POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

“Penundaan transaksi andaikan dilakukan dengan tujuan nan sesuai dengan ketentuan nan bertindak justru merupakan sebuah corak perlindungan, bukan ancaman, terhadap kepercayaan,” kata Dian saat dihubungi kumparan, Selasa (25/8).

Dian menjelaskan, Penyedia Jasa Keuangan (PJK) wajib melakukan penundaan transaksi setelah menerima perintah alias permintaan dari PPATK, penyidik, penuntut umum, alias hakim.

Penundaan transaksi tersebut dilakukan paling lama lima hari kerja sejak penundaan transaksi dilakukan.

Selain itu, Dian mengatakan OJK tengah berkoordinasi dengan manajemen bank terkait. OJK juga tetap melakukan pendalaman terhadap persoalan ini.

“Berdasarkan info nan ada hingga saat ini, bank di dalam melakukan langkahnya tetap dengan merujuk pada ketentuan nan ada,” ujarnya.

OJK, kata Dian, bakal mengambil langkah pengawasan dan tindak lanjut sesuai kewenangan andaikan dalam proses pendalaman ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan nan berlaku.

OJK juga meminta bank mengenai terus berkoordinasi dan melakukan beragam tindakan penyelesaian selama masa penundaan transaksi sesuai aturan.

Lebih lanjut, OJK bakal memantau tindak lanjut nan dilakukan bank, termasuk pemulihan kembali akses terhadap rekening setelah proses dalam masa penundaan selesai dan konklusi telah dicapai.

“Proses penundaan transaksi tersebut berkarakter sementara dan bakal berhujung seiring dengan selesainya proses penyelidikan nan dijalankan. Dalam perihal tidak ditemukan unsur pelanggaran pidana, maka akses kepada rekening semestinya bakal dibuka kembali,” jelas Dian.

OJK Minta Masyarakat Tenang

Di sisi lain, Dian mengimbau masyarakat tetap tenang menyikapi info mengenai penanganan rekening tersebut. OJK memastikan biaya masyarakat nan disimpan di bank tetap aman, dijaga kerahasiaannya berasas UU Perbankan, serta dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dian menilai penanganan rekening menjadi perhatian krusial lantaran rumor mengenai perbankan dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap sistem perbankan dan finansial secara keseluruhan.

“OJK sangat memahami bahwa kepercayaan (trust) adalah fondasi utama industri jasa keuangan,” ujarnya.

Menurut Dian, sistem penundaan transaksi nan dilakukan sesuai ketentuan justru merupakan bagian dari sistem perlindungan untuk menjaga kepentingan semua pihak secara setara dan profesional.

Polda Metro: Bukan Pemblokiran, Tapi Penundaan Transaksi

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto meluruskan info mengenai dugaan pemblokiran rekening bank milik Supriyono namalain Botok, koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa (AMPB).

Budi mengatakan, rekening tersebut bukan diblokir, melainkan dikenai penundaan transaksi.

“Oh ya, di sini kita luruskan ya, bahwa surat nan diajukan oleh interogator Ditreskrimsus Polda Metro Jaya itu tentang penundaan transaksi,” kata Budi kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Senin (24/8).

Menurut Budi, penundaan transaksi dilakukan berasas Pasal 26 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Penundaan transaksi dalam proses penyelidikan dilakukan selama kurang lebih lima hari kerja.

Dia menegaskan, selama masa penundaan transaksi, rekening tersebut tidak disita dan tetap menjadi milik pemegang rekening.

“Selama penyelenggaraan penundaan transaksi, rekening nan berada di dalam tabungan tersebut itu tidak disita. Jadi rekening tersebut tetap berada di dalam rekening pemilik,” ujarnya.

Setelah masa penundaan transaksi selama lima hari kerja selesai, rekening dapat kembali digunakan andaikan dalam penyelidikan tidak ditemukan dugaan tindak pidana.

Budi juga meminta masyarakat membedakan antara pemblokiran rekening dan penundaan transaksi.

“Kita kudu bisa pisahkan antara pemblokiran dengan penundaan transaksi,” kata dia.

Polda Metro Jaya juga merujuk pada Pasal 237 UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Aturan tersebut berangkaian dengan penghimpunan biaya nan kudu dilakukan dengan izin badan upaya mengenai dan tidak dilakukan secara perorangan.

Saat ini, interogator Polda Metro Jaya tengah meminta penjelasan mengenai tujuan penggalangan biaya tersebut. Polisi juga berkoordinasi dengan OJK dan Kementerian Sosial.

“Pada hari ini interogator sedang mengirimkan penjelasan untuk bisa ditindaklanjuti penggalangan tersebut tujuannya untuk apa. Penyelidik juga berkoordinasi dengan pihak OJK dan Kementerian Sosial,” jelasnya.

Polisi Telusuri Aliran Dana

Budi mengatakan, pemilik rekening bakal dimintai penjelasan mengenai penggalangan biaya tersebut. Penelusuran dilakukan untuk mengetahui tujuan serta aliran biaya nan masuk ke rekening.

Dia mengatakan, andaikan dalam lima hari kerja penyelidikan tidak menemukan adanya tindak pidana, transaksi bakal kembali dibuka oleh pihak bank.

“Tapi andaikan ditemukan ada pidana, misalnya ada aliran rekening dari orang untuk sengaja membikin Jakarta tidak aman, ada lagi rekening-rekening itu masuk dari, minta maaf tanda kutip, gambling online ataupun aliran narkoba, ini kan juga kudu kita lihat,” tuturnya.

Namun, andaikan transaksi dinilai tidak bermasalah, Budi memastikan rekening bakal kembali dibuka setelah masa penundaan berakhir.

“Kalau rekening itu transaksi itu sehat, silakan. Selama lima hari kerja bakal dijamin untuk dibuka dan tidak berkurang satu rupiah pun,” katanya.

Budi kembali menegaskan bahwa langkah nan dilakukan polisi bukan pemblokiran rekening.

“Kami meluruskan pada seluruh masyarakat, tidak ada pemblokiran,” tegasnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa support kemasyarakatan Presiden alias tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung penanganan musibah gempa di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah ditransfer pada Senin (24/8/2026).

“Sudah ditransfer semua pagi ini tambahan BTT dari Presiden oleh Mensesneg,” ujar Mendagri dalam keterangannya Senin (24/8/2026).

Berdasarkan rincian pembayaran support kemasyarakatan Presiden dalam rangka penanggulangan musibah alam di Provinsi NTT per 24 Agustus 2026, total biaya nan disalurkan mencapai Rp200 miliar. Dana tersebut terdiri atas Rp40 miliar untuk Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi NTT serta masing-masing Rp20 miliar untuk delapan pemerintah kabupaten di NTT.

Delapan kabupaten penerima support tersebut meliputi Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ende, Ngada, Nagekeo, Sikka, dan Flores Timur.

Penyaluran tersebut menjadi bagian dari support pemerintah dalam memperkuat penanganan akibat musibah alam di wilayah NTT. Dengan telah ditransfernya seluruh tambahan biaya tersebut, pemerintah wilayah (Pemda) diharapkan dapat segera memanfaatkannya sesuai kebutuhan penanggulangan bencana.

Sejumlah siswa dan siswi memainkan peran dalam teatrikal untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (25/8).

Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 108 siswa. Dalam pertunjukan, para siswa menampilkan kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad sebagai bagian dari rangkaian peringatan Maulid Nabi.

Selain menjadi sarana untuk mengenalkan kembali keteladanan Nabi Muhammad, aktivitas teatrikal tersebut juga dimanfaatkan untuk melatih keberanian dan mental siswa saat tampil di hadapan banyak orang.

Melalui aktivitas ini, siswa tidak hanya terlibat dalam aktivitas keagamaan, tetapi juga mendapat pengalaman untuk bekerja sama, mempersiapkan pertunjukan, serta membangun kepercayaan diri di depan publik.