Berawal dari Proses Ruilslag

Nilai Aset Ditaksir

“Berdasarkan appraisal dengan mempertimbangkan nilai premium lahan, lantaran berada di area pariwisata serta potensinya untuk pengembangan kepariwisataan maupun kediaman modern, nilai aset tersebut apalagi dapat mencapai Rp 4,8 triliun,” kata Indra.

Belum Ada Tersangka

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi RI) meminta 25 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat segera memenuhi tanggungjawab pendaftaran paling lambat 22 September 2026. Jika tidak, Komdigi bakal memblokir jasa mereka.

Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Ditjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Teguh Arifiyadi menyebut bahwa pendaftaran ini sifatnya wajib sesuai patokan perundang-undangan nan berlaku.

"Pendaftaran PSE Lingkup Privat merupakan tanggungjawab nan kudu dipenuhi oleh setiap penyelenggara nan memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan nan berlaku," ujar Teguh.

"Kami meminta PSE untuk segera menyelesaikan kewajibannya dan memastikan jasa nan diselenggarakan di Indonesia memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan," tambahnya.

Kewajiban pendaftaran PSE Lingkup Privat telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PM Kominfo 5/2020). Pasal 2 dan 4 izin tersebut secara tegas mewajibkan setiap PSE Lingkup Privat (baik domestik maupun asing) untuk mendaftarkan sistem elektroniknya.

Surat pemberitahuan tersebut sudah disampaikan Komdigi pada 16 September 2026 kepada 25 PSE Lingkup Privat nan terdiri atas 23 PSE Domestik dan 2 PSE Asing. PSE tersebut berasal dari beragam sektor, antara lain jasa transportasi dan perkeretaapian, pelayaran, perdagangan elektronik dan properti, serta penyedia jasa ahli dan peralatan lainnya.

PSE Lingkup Privat nan telah menerima surat pemberitahuan diminta segera menyelesaikan proses pendaftaran sesuai dengan ketentuan nan berlaku. Jika tidak, Komdigi bakal mengirim peringatan hingga pemblokiran akses layanan.

“Jika sampai dengan pemisah waktu nan telah ditentukan PSE belum memenuhi tanggungjawab pendaftaran, Kami bakal melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk penyampaian surat peringatan dan penerapan hukuman administratif berupa pemutusan akses jasa (access blocking),” tegas Teguh.

Komdigi membuka ruang koordinasi bagi PSE nan mengalami hambatan dalam proses pendaftaran.

"Apabila terdapat hambatan teknis, PSE Lingkup Privat nan telah menerima surat pemberitahuan tetap diwajibkan untuk menyampaikan tanggapan resmi kepada Komdigi dengan menjelaskan hambatan nan dihadapi serta melampirkan bukti pendukung, seperti tangkapan layar (screenshot) nan relevan, melalui email aduanpseprivat@komdigi.go.id," tulis Komdigi.

Daftar 25 PSE Privat nan Belum Daftar ke Komdigi, Per September 2026

Table Embed

Menampilkan 10 info dari 25 data

Nama Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)

Sistem Elektronik

Regional

Kapal Patroli KN. Grantin P. 211.(Dokumentasi : Istimewa)

MEMASUKI hari kelima operasi pencarian dan pertolongan (SAR) kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Perairan Laut Jawa, Tim SAR Gabungan terus memperluas area pencarian dan menambah unsur laut untuk mempercepat penemuan korban dengan menjangkau titik-titik nan sebelumnya belum tersisir. Mengoptimalkan pencarian, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Kelas II Tanjung Perak mengerahkan Kapal Negara Patroli KN Grantin P. 211 menuju letak pencarian.

“KN. Grantin berangkat pukul 07.00 WIB membawa 16 personel terdiri dari ABK dan tim penyelam dengan kualifikasi scuba, dengan perkiraan tiba di letak pada waktu 00.00 awal hari. Kapal ini juga dilengkapi peralatan selam, kantong jenazah, serta obat-obatan dan logistik,” ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud dikutip Kamis (17/9).

Sampai saat ini, dari total 243 orang dalam manifes, 114 orang telah ditemukan (108 selamat, 6 meninggal dunia), sementara 129 orang tetap dalam pencarian. Kemenhub memprioritaskan tiga perihal dalam penanganan musibah ini, ialah pencarian dan pertolongan korban, pendampingan family korban (informasi resmi, jasa kesehatan, dan hak-hak lain termasuk santunan asuransi), serta mendukung proses investigasi nan dilakukan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

Ia menambahkan, pemerintah sudah menjalankan sistem pemeriksaan dan sertifikasi keselamatan, mulai dari pengedokan, pemeriksaan klas, pemeriksaan berdikari oleh perusahaan dan awak kapal, uji petik kapal penumpang, pengawasan pemuatan, pemantauan cuaca, hingga verifikasi sebelum publikasi Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

"Semua itu kudu dinilai dari kualitas penyelenggaraan dan penyelesaian temuannya di lapangan, bukan hanya dari keberadaan dokumen,” tutur Masyhud.

Terkait cuaca buruk, Masyhud menjelaskan sebelumnya Ditjen Perhubungan Laut juga telah menerbitkan Surat Imbauan Nomor UM.006/29/17/DJPL/2026 mengenai Kewaspadaan Kondisi Cuaca Buruk di Laut untuk syahbandar, nakhoda, operator kapal, pemilik kapal dan pemangku kepentingan lainnya.

Surat ini berisikan beberapa poin, antara lain mewajibkan nakhoda untuk terus memantau perkembangan cuaca, menggunakan perangkat navigasi guna mendeteksi perubahan kondisi, memilih alias mengubah rute ke arah nan lebih aman, mengamankan muatan dan peralatan agar tidak bergeser, serta segera melapor kepada syahbandar terdekat andaikan terjadi kondisi darurat.

“Apabila kapal telah berlayar namun cuaca memburuk, kapal dapat berlindung ke perairan nan tenang alias ke pelabuhan terdekat, dan tidak memaksakan diri untuk terus berlayar. Nakhoda wajib mengambil tindakan untuk menjaga keselamatan kapal, awak, penumpang, dan muatan,” tegas Masyhud.

Ia menegaskan Ditjen Perhubungan Laut berkomitmen terus mendukung penuh operasi SAR campuran hingga seluruh korban ditemukan, dan mengimbau family korban memantau info resmi melalui posko campuran di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, dan Kantor SAR Kelas A Banjarmasin. (Fal/P-3)

ilustrasi(Antara)

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan keberatan terhadap wacana kenaikan ambang pemisah parlemen alias parliamentary threshold (PT) menjadi di atas 4%. Sikap ini didasari kekhawatiran bahwa kenaikan tersebut berpotensi bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, menjelaskan bahwa Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 telah mengamanatkan agar penentuan periode pemisah memperhatikan aspek keterwakilan politik. Hal ini bermaksud untuk mencegah banyaknya bunyi sah pemilih nan terbuang alias gosong dalam pemilu.

"Sikap PAN bukan lantaran cemas tidak lolos mendapatkan bangku DPR RI, lantaran sejak Pemilu 1999 sampai 2024 PAN terbukti selalu lolos ke Senayan," ujar Viva Yoga dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (17/9).

Risiko Disproporsionalitas Suara

Menurut Viva, semakin tinggi nomor periode pemisah parlemen, maka semakin besar kecenderungan bunyi sah pemilih tidak dapat dikonversi menjadi bangku di DPR. Kondisi ini dinilai bakal menciptakan tingkat disproporsionalitas nan tinggi dalam pemilu, sehingga nilai representasi kerakyatan menjadi lebih rendah.

Ia merujuk pada Putusan MK Nomor 45/PUU-XXII/2024 nan menyatakan bahwa penentuan besaran PT nan tidak didasarkan pada metode dan argumentasi memadai dapat menimbulkan ketimpangan antara bunyi sah nasional dan jumlah bangku nan diperoleh partai politik.

Berdasarkan info nan dipaparkan Viva, pada Pemilu Legislatif 2024 dengan periode pemisah 4%, terdapat 17.304.303 bunyi sah nasional (11,4%) nan tidak dapat dikonversi menjadi kursi. Angka ini meningkat dibandingkan Pemilu 2019 nan mencatat 13.595.842 bunyi gosong (9,71%), dan Pemilu 2014 sebanyak 2.964.975 bunyi (2,37%).

Menjaga Prinsip Proporsionalitas

Meskipun mengakui tidak ada nomor ideal nan absolut untuk besaran PT, Viva menekankan bahwa setiap perubahan kudu tetap berada dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu. Ia mengingatkan agar semangat penyederhanaan partai politik tidak mengabaikan kewenangan bunyi rakyat.

"Ide penyederhanaan partai politik di DPR tidak boleh berbenturan dengan keharusan menjaga prinsip proporsionalitas hasil pemilihan," tegasnya.

Sikap PAN ini muncul di tengah dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, menyatakan partainya menyepakati nomor periode pemisah parlemen sebesar 5%. Senada dengan itu, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun, menilai nomor 5% sebagai pemisah nan ideal untuk mewujudkan penyederhanaan partai politik di Indonesia. (Ant/E-3)

Salah satu WNI nan diduga menjadi tentara Rusia menghubungi Jubir Kemlu RI.(Dok. MetroTv)

JURU Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan bahwa salah satu penduduk negara Indonesia (WNI) nan diduga berasosiasi sebagai tentara Rusia telah menghubungi pihak pemerintah melalui pesan singkat. Pesan tersebut ditujukan kepada Menteri Luar Negeri RI Sugiono melalui nomor pribadi Yvonne.

Meski telah menerima komunikasi informal, Yvonne menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada surat resmi nan masuk ke kementerian. Pemerintah tetap perlu melakukan langkah verifikasi mendalam sebelum menentukan tindakan lebih lanjut mengenai info tersebut.

"Kita tidak menerima surat resmi untuk Menteri Luar Negeri RI, tapi ada satu WA nan notabene dari WNI tersebut ke nomor pribadi saya sebagai jubir, menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri RI," ujar Yvonne dalam keterangan pers di Kantor Kemlu RI, Jakarta Pusat, Kamis (17/9).

Kemlu RI saat ini tengah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Moskwa untuk memastikan validitas info tersebut. Yvonne menekankan bahwa proses ini tidak sederhana dan memerlukan koordinasi lintas kementerian serta lembaga terkait.

Dugaan Penipuan dan Eksploitasi

Selain melakukan verifikasi identitas, pemerintah juga mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi, hingga proses perekrutan kerja nan menyesatkan. Kemlu berkomitmen memberikan perlindungan penuh jika ditemukan bukti bahwa para WNI tersebut merupakan korban dalam proses rekrutmen militer tersebut.

Kasus ini mencuat setelah Badan Intelijen Luar Negeri Ukraina (SZRU) merilis laporan pada 27 Agustus nan menyebut adanya delapan nama WNI nan direkrut oleh militer Rusia. SZRU mengeklaim Rusia semakin aktif merekrut penduduk asing seiring menurunnya jumlah penduduk lokal nan bersedia menandatangani perjanjian militer.

Daftar WNI nan Disebut dalam Laporan SZRU:

• Yuda Putra Pratama (1997)
• Muhammad Syaripudin (1994)
• Erwanda (1988)
• M Hadi Maulana (1987)
• Wahyu Oktavian Iskandar (1985)
• Haryanto Dwi Kencana (1983)
• Helmi Nuraha Hakim (1983)
• Ngangun Hudri Fadli (1978)

Berdasarkan laporan intelijen tersebut, para rekrutan asing dijanjikan penghasilan tinggi, percepatan kebangsaan Rusia, hingga agunan tugas di luar medan tempur. Saat ini, pemerintah Indonesia tetap terus memantau kondisi dan status norma para WNI tersebut di wilayah konflik. (Z-10)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan di Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagai salah satu pusat upaya hasil tangkapan dan produk ekspor perikanan Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pengembangan pelabuhan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas produksi sekaligus memastikan hasil perikanan mempunyai ketertelusuran nan baik sehingga bisa menembus pasar internasional.

Hal tersebut disampaikan Trenggono saat melakukan peletakan batu pertama alias groundbreaking pembangunan PPN Kejawanan di Kota Cirebon, Jawa Barat, Kamis (17/9/2026).

"Tentu jika pelabuhannya bagus, kualitas produknya juga bagus. Dan ini bakal mempunyai tingkat ketertelusuran nan bagus. Kemudian pasti bakal diterima dengan baik di pasar internasional. Itu tujuannya nomor satu," kata Trenggono usai acara.

Menurutnya, pengembangan PPN Kejawanan merupakan bagian dari reformasi pelabuhan perikanan agar tidak hanya berfaedah sebagai tempat aktivitas kapal dan bongkar muat ikan, tetapi juga menjadi area nan mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Yang nomor dua, wilayahnya juga bisa digunakan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berikutnya ialah adalah sektor pariwisata dan seterusnya. Begitu," ujarnya.

Pembangunan PPN Kejawanan merupakan bagian dari Integrated Fishing Ports and International Fish Markets Project Phase-I (IDN-1055) nan dibiayai melalui pinjaman luar negeri Islamic Development Bank (IsDB).

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan, pelabuhan tersebut memang dipersiapkan sebagai pusat upaya hasil tangkapan dan produk ekspor perikanan.

"Tujuan pembangunan ini adalah menyiapkan pelabuhan perikanan sebagai pusat upaya untuk hasil tangkapan dan ekspor produk perikanan, dengan jasa one stop service, one stop solution untuk nelayan dan pelaku upaya lokal dengan produk nan berkekuatan saing internasional," kata Lotharia.

Dengan konsep tersebut, PPN Kejawanan bakal dikembangkan sebagai pelabuhan perikanan modern, berwawasan lingkungan, serta mempunyai sistem ketertelusuran nan mendukung kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT).

Pembangunan nan dikerjakan PT Nindya Karya dan PT Sumber Teknik Konstruksi ini berjalan selama 730 hari almanak alias sekitar 24 bulan, mulai 3 Agustus 2026 hingga 2 Agustus 2028.

Infrastruktur nan dibangun mencakup sisi laut dan darat. Di sisi laut, proyek meliputi breakwater, revetment, groin, reklamasi, kolam pelabuhan, serta dermaga untuk kapal besar dan kecil.

Sementara di sisi darat bakal dibangun instansi manajemen dan syahbandar, gedung Balai Besar Perikanan Penangkapan Ikan (BBPI), tempat pelelangan ikan (TPI), gerai UMKM, hingga instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Setelah pengembangan rampung pada 2028, kapabilitas kapal PPN Kejawanan diproyeksikan meningkat dari 241 unit menjadi 500 unit. Produksi ikan ditargetkan naik dari 5.600 ton menjadi 32.000 ton per tahun.

Peningkatan aktivitas tersebut juga diproyeksikan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari 2.900 orang menjadi 8.000 orang, sementara kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditargetkan naik dari Rp15 miliar menjadi Rp53 miliar.

Dari sisi kawasan, luas lahan PPN Kejawanan bakal diperluas dari 28 hektare menjadi 42,8 hektare. Luas kolam pelabuhan juga meningkat dari 11 hektare menjadi 26 hektare.

Pengembangan ini diharapkan memperkuat kualitas penanganan hasil tangkapan, membuka kesempatan upaya bagi nelayan dan pelaku upaya perikanan, sekaligus mendorong akses produk perikanan dari Cirebon ke pasar internasional.

(wur) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta -

Sea dan OpenAI resmi membuka pendaftaran untuk Sea x OpenAI Regional Codex Hackathon Series jenis Indonesia. Ajang hackathon ini bakal menjadi tempat bagi para developer alias developer teknologi lokal untuk belajar, bereksperimen, serta mengeksplorasi penerapan teknologi kepintaran buatan (artificial intelligence/AI) dalam menjawab kebutuhan nyata dalam kehidupan masyarakat.

Menyusul keberhasilan peluncuran seri regionalnya di Singapura, jenis Indonesia ini bakal memperluas konsentrasi pengembangan AI praktis bagi para developer teknologi di Tanah Air. Registrasi untuk jenis Hackathon di Indonesia sendiri, telah dibuka sejak 14 September 2026 dan bakal ditutup pada 10 Oktober 2026.

Para peserta dapat membentuk tim nan terdiri dari 3 hingga 4 orang personil untuk melakukan pendaftaran. Sebanyak 30 tim terpilih nantinya bakal diundang untuk mengikuti hackathon secara offline selama satu hari di Jakarta pada 7 November 2026.

"Inisiatif ini merupakan bagian dari kerjasama antara Sea dan OpenAI dalam mendukung penemuan AI serta organisasi developer di area Asia Pasifik. Para peserta bakal mendapatkan akses ke Codex, pemasok pemrograman OpenAI, serta pengarahan langsung dari para master teknologi Sea dan OpenAI. Melalui pendampingan ini, peserta dapat mengeksplorasi pendekatan baru dalam pengembangan perangkat lunak, meningkatkan alur kerja, hingga mengolah buahpikiran awal menjadi solusi nan berfaedah dengan baik," tulis keterangan resmi penyelenggara Shopee X Open AI Regional Codex Hackathon Series Indonesia, Kamis (17/9/2026).

Tiga Fokus Pengembangan Teknologi

Dalam arena ini, para peserta didorong untuk mengembangkan solusi AI praktis nan bisa menjawab kebutuhan nyata bagi konsumen, bisnis, maupun masyarakat melalui beberapa konsentrasi pengembangan teknologi berikut:

● Teknologi AI Adaptif dan Mandiri (Autonomous & Adaptive AI)

Mengembangkan pemasok AI nan dapat merespons perubahan kondisi secara andal, dengan manusia tetap memegang kendali. Dalam praktiknya, teknologi AI nan adaptif diharapkan dapat menangani kondisi tak terduga apalagi saat situasi di lapangan mengalami perubahan.

● Produk dan Sistem Operasional Berbasis AI (AI-Native Products & Operations)

Saat ini, kebanyakan produk menggunakan AI hanya sebagai fitur tambahan. Area pengembangan ini bakal berfokus pada perancangan ulang produk dan operasional nan dibentuk secara mendasar oleh teknologi berbasis AI.

● Deep Domain AI

Mengembangkan teknologi AI nan dirancang dengan skill unik pada bagian tertentu untuk memahami gimana konteks dan langkah kerjanya di lapangan. Sehingga teknologi AI tidak hanya dinilai lantaran kecanggihannya, namun bisa menghadirkan solusi nan relevan bagi kehidupan.

Hadiah untuk Pemenang Sea x OpenAI Regional Codex Hackathon Series

Tiga tim terbaik bakal mendapatkan:

● Juara 1: Kredit API OpenAI senilai US$30.000

● Juara 2: Kredit API OpenAI senilai US$15.000

● Juara 3: Kredit API OpenAI senilai US$5.000

Selain itu, setiap personil dari lima tim terbaik bakal mendapat paket berlangganan ChatGPT Pro cuma-cuma selama satu tahun. Pemberian bingkisan ini bermaksud untuk menyediakan sumber daya tambahan bagi para peserta agar dapat terus bereksperimen dan berkarya setelah hackathon berakhir.

Informasi lebih lanjut mengenai persyaratan, pendaftaran, dan perincian aktivitas Sea x OpenAI Regional Codex Hackathon jenis Indonesia dapat diakses melalui laman berikut. Bagi Anda nan merupakan engineer, developer, maupun penggiat teknologi AI, jangan lewatkan kesempatan ini dan segera daftarkan tim Anda!

(anl/ega)

Presiden Prabowo Subianto memanggil Dewan Energi Nasional ke Istana, Jakarta. Apa nan bakal dibahas?

Pantauan detikcom, Kamis (17/9/2026), sejumlah menteri nan tergabung dalam Dewan Ekonomi Nasional tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta sekitar pukul 15.28 WIB.

Di antaranya Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, hingga Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

Ketua Harian Dewan Energi Nasional Bahlil Lahadalia mengatakan rapat ini menjadi agenda rutin nan digelar dua kali setahun. Ia belum membeberkan perihal apa saja nan belum dibahas.

"Ini menjadi, agenda rutin. Karena dalam setahun ada dua kali sidang nan dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo dalam DEN. Selebihnya rapat-rapat nan lainnya itu dipimpin langsung oleh ketua harian," kata Bahlil.

Rapat juga dihadiri unsur Dewan Energi Nasional lain. Termasuk akademisi hingga beberapa pemangku kepentingan.

"Dan saya sebagai ketua harian. Dan kemudian ada personil DEN nan lain dari pemangku kepentingan, dari utusan masyarakat, akademisi, dan beberapa menteri sebagai personil DEN, ya," ujarnya.

(eva/isa)

Sidang korupsi kuota haji (Foto: Yuwantoro W/Okezone)

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |16:16 WIB

Berita Terkait

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi RI) meminta 25 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat segera memenuhi tanggungjawab pendaftaran paling lambat 22 September 2026. Jika tidak, Komdigi bakal memblokir jasa mereka.

Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Ditjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Teguh Arifiyadi menyebut bahwa pendaftaran ini sifatnya wajib sesuai patokan perundang-undangan nan berlaku.

"Pendaftaran PSE Lingkup Privat merupakan tanggungjawab nan kudu dipenuhi oleh setiap penyelenggara nan memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan nan berlaku," ujar Teguh.

"Kami meminta PSE untuk segera menyelesaikan kewajibannya dan memastikan jasa nan diselenggarakan di Indonesia memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan," tambahnya.

Kewajiban pendaftaran PSE Lingkup Privat telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PM Kominfo 5/2020). Pasal 2 dan 4 izin tersebut secara tegas mewajibkan setiap PSE Lingkup Privat (baik domestik maupun asing) untuk mendaftarkan sistem elektroniknya.

Surat pemberitahuan tersebut sudah disampaikan Komdigi pada 16 September 2026 kepada 25 PSE Lingkup Privat nan terdiri atas 23 PSE Domestik dan 2 PSE Asing. PSE tersebut berasal dari beragam sektor, antara lain jasa transportasi dan perkeretaapian, pelayaran, perdagangan elektronik dan properti, serta penyedia jasa ahli dan peralatan lainnya.

PSE Lingkup Privat nan telah menerima surat pemberitahuan diminta segera menyelesaikan proses pendaftaran sesuai dengan ketentuan nan berlaku. Jika tidak, Komdigi bakal mengirim peringatan hingga pemblokiran akses layanan.

“Jika sampai dengan pemisah waktu nan telah ditentukan PSE belum memenuhi tanggungjawab pendaftaran, Kami bakal melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk penyampaian surat peringatan dan penerapan hukuman administratif berupa pemutusan akses jasa (access blocking),” tegas Teguh.

Komdigi membuka ruang koordinasi bagi PSE nan mengalami hambatan dalam proses pendaftaran.

"Apabila terdapat hambatan teknis, PSE Lingkup Privat nan telah menerima surat pemberitahuan tetap diwajibkan untuk menyampaikan tanggapan resmi kepada Komdigi dengan menjelaskan hambatan nan dihadapi serta melampirkan bukti pendukung, seperti tangkapan layar (screenshot) nan relevan, melalui email aduanpseprivat@komdigi.go.id," tulis Komdigi.

Daftar 25 PSE Privat nan Belum Daftar ke Komdigi, Per September 2026

Table Embed

Menampilkan 10 info dari 25 data

Nama Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)

Sistem Elektronik

Regional

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mempertimbangkan kenaikan tarif masuk Taman Margasatwa Ragunan menjadi Rp10 ribu.(Dok. MetroTv)

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa tarif masuk Taman Margasatwa Ragunan bakal mengalami kenaikan dalam waktu dekat. Berdasarkan info nan dihimpun, Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah mempertimbangkan beragam usulan penyesuaian harga, salah satunya menjadi Rp10.000 per orang.

Pramono menjelaskan, Ragunan saat ini merupakan kebun hewan di ibu kota negara dengan tarif paling rendah di dunia. Oleh lantaran itu, penyesuaian nilai dinilai perlu dilakukan guna menjaga kualitas pelayanan serta perawatan seluruh satwa dan akomodasi di dalamnya.

“Ragunan ini kebun hewan nan ada di ibu kota di bumi itu paling rendah. Sehingga kami mempertimbangkan untuk penyesuaian tetapi belum diputuskan, saya segera bakal memutuskan,” ujar Pramono di Jakarta Pusat, Kamis (17/9).

Menurut Pramono, besaran pasti kenaikan tarif tersebut tetap dalam tahap pembahasan intensif. Pemerintah wilayah baru bakal mengumumkan nomor final setelah keputusan resmi ditetapkan. Ia juga mengungkapkan bahwa usulan kenaikan ini tidak hanya datang dari pihak pengelola, melainkan juga dari aspirasi masyarakat.

“Intinya adalah permintaan untuk kenaikan itu bukan hanya dari pengelola Ragunan, dari masyarakat sendiri meminta untuk itu lantaran harganya terlalu murah sementara perawatan untuk hewan, fauna, flora, dan sebagainya juga cukup tinggi,” tuturnya.

Biaya operasional Taman Margasatwa Ragunan terus membengkak seiring dengan tingginya kebutuhan pemeliharaan satwa, perawatan koleksi flora, hingga peningkatan akomodasi penunjang bagi pengunjung. Langkah penyesuaian tarif ini diharapkan bisa mendukung keberlanjutan pengelolaan area konservasi tersebut.

Di sisi lain, tren kunjungan ke Ragunan dilaporkan meningkat signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu aspek pendorong utamanya adalah penemuan pembukaan jasa kunjungan pada Sabtu malam nan mendapat respons sangat positif dari warga.

“Apalagi sekarang ini orang nan datang ke Ragunan memang mengalami peningkatan nan luar biasa setelah hari Sabtu malam kita buka untuk masyarakat,” pungkas Pramono.

Sebagai informasi, tarif masuk Taman Margasatwa Ragunan saat ini tetap memperkuat di nomor Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Nominal tersebut belum mengalami perubahan dalam waktu nan cukup lama, meskipun beban operasional dan kebutuhan perawatan satwa terus melonjak. (Z-10)

Batas Aman Konsumsi Matcha.(Dok. Cookin)

KONSUMSI matcha telah menjadi tren kesehatan global, namun banyak pengguna nan belum memahami batas ideal asupannya. Berdasarkan studi komposisi matcha, tidak ada pemisah resmi universal dalam satuan gram, melainkan ditentukan oleh akumulasi kafein dan senyawa katekin (EGCG) dalam tubuh.

Bagi orang dewasa sehat, konsumsi rutin sekitar 2 hingga 4 gram serbuk matcha per hari dianggap sebagai kisaran nan konservatif dan aman. Takaran ini setara dengan 1-2 porsi penyajian, nan memberikan margin cukup besar terhadap periode pemisah kafein harian sekaligus sejalan dengan jumlah nan sering digunakan dalam beragam penelitian klinis manusia.

Menghitung Batas Kafein

Kadar kafein dalam matcha sangat bervariasi, berkisar antara 18,9 mg hingga 44,4 mg per gram bubuk. Sebagai acuan, FDA dan EFSA menetapkan pemisah kondusif kafein bagi orang dewasa sehat adalah 400 mg per hari dari seluruh sumber makanan dan minuman.

Penting untuk diingat bahwa pemisah 400 mg tersebut adalah total akumulasi. Jika Anda juga mengonsumsi kopi, teh lain, alias minuman berenergi, porsi matcha kudu dikurangi agar tidak memicu pengaruh samping kafein berlebih.

Kandungan EGCG dan Kesehatan Hati

Selain kafein, matcha kaya bakal Epigallocatechin gallate (EGCG). Rata-rata matcha komersial mengandung 50,5 mg hingga 56,6 mg EGCG per gram. Konsumsi 4 gram matcha memberikan asupan sekitar 200-280 mg EGCG.

Meskipun EFSA menyoroti akibat kerusakan hati pada penggunaan suplemen ekstrak teh hijau dengan dosis EGCG ≥800 mg/hari, konsumsi matcha dalam corak minuman secara umum tidak menunjukkan masalah serupa. Hal ini dikarenakan pola penyerapan minuman berbeda dengan suplemen nan sangat terkonsentrasi.

Catatan untuk Kondisi Khusus

Bagi ibu hamil, batas kafein lebih ketat, ialah di bawah 200 mg per hari dari semua sumber. Oleh lantaran itu, porsi matcha perlu diperkecil secara signifikan. Selain itu, polifenol dalam teh dapat menghalang penyerapan unsur besi non-heme dari makanan.

Tips Konsumsi: Berikan jarak sekitar 1 jam setelah makan sebelum meminum matcha untuk mengurangi pengaruh penghambatan penyerapan unsur besi, terutama bagi penderita anemia.

Secara ringkas, sasaran 2-4 gram per hari adalah nomor nan masuk logika untuk mendapatkan faedah kesehatan matcha tanpa akibat berlebih. Faktor penentu utama tetaplah total kafein harian dan kondisi kesehatan individual masing-masing individu. (Z-10)

Pelatih Timnas Indonesia U-20 Nova Arianto (tengah) memberikan pengarahan kepada pemainnya saat pemusatan latihan di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (5/3/2025)(ANTARA FOTO/Rizal Hanafi)

TIM Nasional U-20 Indonesia dijadwalkan bakal segera bertolak ke Tiongkok pada akhir September 2026 ini untuk melaksanakan pemusatan latihan alias training camp (TC). Agenda jangka panjang tersebut dipersiapkan secara matang guna menghadapi putaran final Piala Asia U-20 2027 nan juga bakal dilangsungkan di negara tersebut pada Maret tahun depan.

Asisten Pelatih Timnas U-20 Indonesia, Gendut Doni Christiawan, mengungkapkan bahwa skuad Garuda Muda diagendakan menjalani pemusatan latihan selama kurang lebih sepekan di Negeri Tirai Bambu.

Alasan utama pemilihan Tiongkok sebagai letak pemusatan latihan berangkaian erat dengan aspek adaptasi, mengingat negara tersebut bertindak sebagai tuan rumah resmi penyelenggaraan Piala Asia U-20 2027.

Selain mematangkan strategi dan kondisi fisik, Gendut Doni menyebut bahwa rangkaian TC di Tiongkok juga bakal diisi dengan agenda pertandingan uji coba melawan tim tuan rumah nan berjuluk Tim Naga. Kendati demikian, mengenai kepastian jumlah laga uji coba nan bakal dilakoni apakah satu alias dua kali, mantan penyerang jagoan timnas tersebut mengaku tetap menunggu kepastian lebih lanjut.

"Justru itu uji coba. Di Tiongkok, TC itu dalam rangka uji coba," ujar Gendut Doni saat ditemui di Tangerang, Kamis (17/9).

Timnas U-20 Indonesia sukses mengamankan tiket berkompetensi di putaran final Piala Asia U-20 2027 setelah tampil gemilang sebagai juara Grup H pada babak kualifikasi nan dihelat di Laos. Garuda Muda keluar sebagai pemuncak klasemen berkah catatan impresif meraih dua kemenangan dan satu hasil imbang, serta sukses mencatatkan rekor bersih tanpa kebobolan satu gol pun dengan total memasukkan lima gol.

Keberhasilan tersebut mengantarkan Indonesia bersanding dengan sejumlah kekuatan sepak bola Asia lainnya nan turut lolos dari babak kualifikasi, di antaranya Korea Selatan, Uzbekistan, Korea Utara, Tajikistan, Arab Saudi, Irak, Jepang, Lebanon, Oman, Iran, Yordania, Thailand, India, hingga negara tetangga Malaysia.

Ajang putaran final Piala Asia U-20 2027 mempunyai makna strategis nan sangat besar, lantaran turnamen tersebut sekaligus berfaedah sebagai jalur utama bagi tim-tim tingkat Asia untuk memperebutkan tiket tampil dalam arena prestisius Piala Dunia U-20 2027 nan rencananya bakal diselenggarakan di Azerbaijan dan Uzbekistan.

(Ant/P-4)

Karhutla.(Antara)

KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan hingga sekarang tidak menerima nota protes dari negara tetangga mengenai kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di Indonesia nan turut menyebabkan kabut asap hingga ke sejumlah wilayah negara lain.

Juru Bicara I Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan, pemerintah belum menerima nota protes resmi dari negara-negara di area maupun negara tetangga mengenai persoalan tersebut.

"Kami tidak menerima nota protes dari negara-negara di area maupun negara-negara tetangga. Sampai saat ini, kami tidak menerimanya," kata Yvonne dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (17/9).

Pada kesempatan nan sama, Juru Bicara II Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela menyebut Indonesia tetap berupaya menangani karhutla secara maksimal, terlepas dari ada alias tidaknya keluhan resmi dari negara tetangga.

Menurut Vahd, pemerintah telah mengerahkan personel dalam jumlah besar serta beragam jenis armada pemadam untuk mengendalikan kebakaran. Langkah penegakan norma terhadap pihak nan diduga melakukan pembakaran rimba juga terus dilakukan.

Pemerintah juga meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan melibatkan masyarakat, pelaku usaha, dan sektor swasta. Upaya tersebut dilakukan berbareng pemerintah pusat dan wilayah untuk mempercepat penanganan karhutla di sejumlah wilayah.

"Kami terus melakukan koordinasi, dialog, dan komunikasi dengan negara-negara tetangga agar dapat mengatasi rumor ini secara bersama-sama," tambahnya.

Titik Panas Menurun

Berdasarkan info Sistem Monitoring Karhutla (SiPongi) nan berasal dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20, jumlah titik panas di Indonesia tercatat mengalami penurunan.

Hingga Selasa (15/9) pukul 21.05 WIB, terdapat 1.037 titik panas. Angka tersebut turun sebanyak 400 titik dibandingkan sehari sebelumnya nan mencapai 1.437 titik panas. Meski demikian, kabut asap akibat karhutla di Indonesia dilaporkan telah menyebar hingga sejumlah wilayah negara tetangga.

Dampaknya dirasakan di Sabah dan Sarawak, Malaysia, serta Singapura dan Brunei Darussalam. Kabut asap apalagi dilaporkan mencapai Filipina, termasuk wilayah ibu kota Manila.

Sebelumnya, pada Sabtu (5/9), Pemerintah Malaysia sempat menetapkan status darurat akibat kabut asap di wilayah Serian, Sarawak. Wilayah tersebut berada di dekat perbatasan dengan Indonesia. Namun, status darurat tersebut kemudian dicabut tidak lama setelah diberlakukan.

Jepang dan Malaysia Siapkan Bantuan

Penanganan karhutla di Indonesia juga mendapat support dari sejumlah negara. Pemerintah Jepang mengerahkan tiga helikopter untuk membantu operasi pemadaman kebakaran pada 12-19 September.

Sementara itu, Pemerintah Malaysia menyatakan kesiapannya memberikan support untuk menangani karhutla di Indonesia. Namun, support tersebut tetap menunggu respons dan koordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Indonesia.

Di dalam negeri, pemerintah juga meningkatkan langkah penegakan norma terhadap perusahaan nan diduga berangkaian dengan karhutla. Pemerintah telah membekukan izin upaya 26 perusahaan nan berangkaian dengan kasus karhutla. Sanksi administratif tersebut dapat diikuti dengan tindakan paksa untuk pemulihan lingkungan. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi tindak pidana, kasus tersebut dapat dilanjutkan ke proses norma pidana.

Pemerintah memastikan penanganan karhutla dilakukan melalui kombinasi upaya pemadaman, pencegahan, pemulihan lingkungan, serta penegakan norma untuk mengurangi akibat kebakaran terhadap masyarakat dan negara-negara di kawasan. (Fer/P-3)

Pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dalam rapat berbareng Komisi IX DPR RI.

Pemerintah menyampaikan sejumlah pandangan mengenai substansi RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Beberapa aspek nan menjadi perhatian antara lain perencanaan tenaga kerja, training dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta pengawasan ketenagakerjaan.

Rapat dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman, serta sejumlah wakil menteri dari kementerian terkait.

Yassierli menyambut baik inisiatif DPR mengusulkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Menurut dia, patokan tersebut perlu bisa mengakomodasi kepentingan pekerja dan bumi upaya sekaligus mendukung kebutuhan pembangunan nasional maupun daerah.

“Pembangunan ketenagakerjaan dalam RUU ini diarahkan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja, menyediakan tenaga kerja sesuai kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, serta memberikan pelindungan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya,” kata Yassierli dalam keterangan tertulis, Selasa (15/9/2026).

Dalam aspek perencanaan tenaga kerja, pemerintah menilai kebijakan ketenagakerjaan perlu disusun berasas info nan jeli dan dilakukan secara sistematis. Hal serupa bertindak pada training kerja nan diarahkan untuk meningkatkan kompetensi pekerja sesuai kebutuhan pasar dan bumi usaha.

Pelaksanaan training juga perlu merujuk pada standar kompetensi nan bertindak serta didukung dengan pendanaan nan memadai.

Sementara itu, pemerintah menekankan proses penempatan tenaga kerja kudu dilakukan secara objektif, transparan, adil, dan nondiskriminatif. Prinsip tersebut mencakup kesetaraan kelamin serta pelindungan bagi penyandang disabilitas, golongan rentan, dan masyarakat di wilayah tertinggal.

Untuk hubungan industrial, pemerintah berpandangan hubungan kerja perlu dibangun secara selaras dan berkeadilan. K3 juga ditempatkan sebagai bagian esensial dalam pelindungan ketenagakerjaan, mengingat aspek keselamatan pekerja menjadi bagian krusial dalam hubungan kerja.

Polisi memeriksa truk pengangkut sound horeg nan diamankan di Mapolres Blitar Kota, Kota Blitar, Jawa Timur, Kamis (28/8/2025)(ANTARA FOTO/Irfan Anshor)

DOKTER Spesialis Neurologi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Brigjen TNI (Purn) dr. Sholihul Muhibbi, Sp.N., M.Si.Med, mengingatkan bahwa paparan rangsangan bunyi nan berlebihan dapat memicu reaksi stres pada tubuh melalui respons sistem saraf autonom.

“Rangsangan bunyi berlebihan bisa menimbulkan reaksi stres tubuh nan oleh sistem saraf bakal direspons oleh sistem saraf autonom nan mengatur degub jantung sampai dengan hormon kortisol, nan bisa mengganggu baik jangka pendek maupun jangka panjang,” kata Sholihul kepada ANTARA di Jakarta, Kamis (17/9).

Selain gangguan tidak langsung pada sistem saraf dan hormon, paparan kebisingan dengan intensitas tinggi, seperti berasal dari pengeras suara, juga dapat mengakibatkan kerusakan saraf pendengaran secara langsung.

Sholihul menjelaskan bahwa kerusakan saraf pendengaran tersebut pada tahap awal umumnya memicu gangguan pada gelombang tinggi. Apabila paparan bising terus berjalan dalam jangka waktu lama, dampaknya bakal meluas hingga mengganggu gelombang sedang dan rendah.

“Yang pada awalnya dirasakan gangguan pendengaran berdenging dan selanjutnya mengganggu gelombang percakapan sehari-hari,” tutur staf pengajar untuk Dokter Muda Universitas Pertahanan Jakarta dan UPN Veteran Jakarta tersebut.

Pemerintah Kaji Regulasi Batas Desibel dan Fenomena Sound Horeg

Menanggapi beragam akibat kesehatan akibat kebisingan ekstrem, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah pusat saat ini tengah mengkaji patokan pembatasan tingkat kebisingan alias periode pemisah desibel nan diperbolehkan dalam penggunaan perangkat pengeras bunyi di tengah masyarakat.

"Seperti apa batasan, misalnya, desibel bunyi nan boleh ada. Kalau ada desibel tertentu nan bisa mengganggu kesehatan, ya, kita larang," tegas Tito.

Mendagri menjelaskan bahwa pelarangan maupun pembatasan tersebut dapat diberlakukan melalui produk perundang-undangan umum maupun peraturan di bawahnya. Ia apalagi membuka kesempatan untuk menerbitkan patokan setingkat menteri andaikan izin unik nan menangani persoalan spesifik tersebut belum tersedia.

Dalam proses perumusan kebijakan ini, Mendagri Tito Karnavian menggandeng sejumlah lembaga lintas sektoral terkait, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Agama, guna merumuskan izin komprehensif mengenai penggunaan tren sound horeg.

Fenomena sound horeg sendiri dikenal sebagai aktivitas parade alias konvoi golongan masyarakat nan memutar musik dengan volume ekstrem menggunakan perangkat pelantang bunyi berukuran besar nan diangkut di atas kendaraan pikap alias truk, lampau berkeliling perkampungan maupun jalan raya. Tren ini dalam beberapa waktu terakhir turut marak dijumpai di sejumlah daerah, khususnya di wilayah Jawa Timur.
(Ant/P-4)

Presiden Prabowo Subianto(Antara)

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa rencana penambahan kekuatan TNI, termasuk pembentukan batalyon-batalyon baru, merupakan langkah strategis untuk menjaga kekayaan alam Indonesia. Kehadiran satuan TNI di tingkat wilayah diharapkan bisa mencegah praktik terlarangan nan merugikan negara, seperti pembalakan liar (illegal logging) dan pertambangan tanpa izin (illegal mining).

Dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin media massa nasional dan tokoh masyarakat di kediaman pribadinya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Presiden mengungkapkan keprihatinannya atas minimnya pengawasan di wilayah-wilayah kaya sumber daya. Ia menyebut bahwa idealnya, setiap kabupaten di Indonesia dijaga oleh satu batalyon TNI.

“Padahal di situ ada kekayaan kita, lantaran itulah selama sekian puluh tahun terjadilah illegal logging, illegal mining, kebun-kebun liar,” ujar Presiden Prabowo sebagaimana disiarkan oleh Badan Komunikasi Pemerintah RI di Jakarta, Kamis (17/9).

Tantangan Pengawasan di 514 Kabupaten

Presiden memaparkan bahwa saat ini kekuatan TNI belum bisa menjangkau seluruh wilayah kabupaten/kota secara merata. Dari total 514 kabupaten di Indonesia, tetap terdapat lebih dari 360 kabupaten nan belum mempunyai kehadiran satuan TNI.

Kondisi ini, menurut Presiden, menjadi celah bagi praktik ilegal. Ia mencontohkan adanya temuan perkebunan kelapa sawit nan beraksi di dalam area rimba lindung akibat minimnya pengawasan. Prabowo menekankan bahwa tanpa pengawasan ketat, praktik serupa bakal terus berulang tanpa adanya penindakan norma nan efektif.

“Negara kita ini besar sekali. Kita punya 514 kabupaten, dan kabupaten itu besar, bukan kabupaten nan kecil-kecil,” tegasnya.

Anggaran Pertahanan Indonesia Terendah di ASEAN

Terkait akibat peningkatan anggaran akibat pembentukan unit-unit baru, Presiden Prabowo memberikan komparasi dengan negara-negara tetangga. Ia mengungkapkan bahwa anggaran pertahanan Indonesia saat ini tetap berada di bawah 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Anggaran kita termasuk nan paling mini di ASEAN. Walaupun kita sudah meningkatkan seperti itu, tidak sampai 2 persen dari GDP kita,” jelas Presiden.

Data menunjukkan bahwa selama beberapa dasawarsa terakhir, shopping pertahanan Indonesia hanya berkisar di nomor 0,9 persen PDB. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan Singapura nan mengalokasikan lebih dari 3 persen PDB untuk sektor pertahanan.

Presiden Prabowo meyakini bahwa penguatan unsur pertahanan sangat krusial untuk membangun sistem pertahanan dan keamanan (hankam) nan merata di seluruh pelosok negeri. “Sistem hankam nan merata memerlukan kehadiran unsur-unsur pertahanan nan cukup kuat,” pungkasnya. (Ant/E-3)

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun membantah tuduhan nan mengaitkan dirinya dengan dugaan transaksi mengenai pita cukai rokok ilegal. Ia menegaskan tidak pernah terlibat dalam pembicaraan maupun memperoleh untung ekonomi dari aktivitas tersebut.

"Saya tidak pernah terlibat soal itu satu rupiah pun, berjumpa orang pun saya enggak pernah untuk membicarakan ini dan mengambil untung pribadi alias untung apapun, ekonomi dari sini," kata Misbakhun kepada CNBC Indonesia, Kamis (17/9/2026).

Bantahan Misbakhun itu sebagai respons atas siniar salah satu media nan menyebut dirinya mengenai dengan urusan pita cukai rokok.

Misbakhun juga membantah narasi nan mengaitkan dirinya dengan Adi Harnowo dalam kasus tersebut. Ia menegaskan Adi Harnowo sudah tidak lagi menjadi tenaga ahlinya pada periode DPR 2024-2029.

"Dia tenaga mahir saya mulai 2014-2019, 2019-2024. Tapi saat saya Ketua Komisi XI, saya tidak menjadikan Adi Harnowo itu tenaga mahir saya," ujarnya.

Sebelumnya beredar narasi nan menyebut Adi Harnowo melakukan pembicaraan dengan seorang pengusaha rokok di sebuah hotel mengenai transaksi pita cukai.

Selain itu, Misbakhun juga membantah tuduhan nan menyebut dirinya pernah berjumpa pengusaha rokok untuk membahas transaksi pita cukai. Dalam narasi nan beredar, disebutkan pula bahwa dirinya memperoleh untung jutaan rupiah untuk setiap rim pita cukai.

"Itu kan bukan pembicaraan saya, pembicaraan orang nan mengaku berjumpa saya. Oke, hotel apa? Kalau itu pertemuan nan serius dan perlu tindak lanjut dan saya mau mengambil faedah ekonomi, bisa enggak disebutkan hotelnya? Kapannya? Kalau itu pertemuan nan sangat serius," kata Misbakhun.

Misbakhun mengatakan selama ini sikapnya mengenai industri hasil tembakau dilakukan dalam kapabilitas sebagai wakil rakyat nan mewakili wilayah pemilihannya di Jawa Timur.

Menurut dia, petani tembakau maupun pekerja industri hasil tembakau merupakan bagian dari konstituennya nan selama ini meminta agar kepentingan mereka diperjuangkan.

"Saya konsisten memihak petani tembakau. Posisi politik saya konstitusional, lantaran petani tembakau adalah konstituen saya di Dapil Kabupaten Probolinggo dan kemudian tembakau industri hasil tembakau itu di Kabupaten Pasuruan. Buruh-buruh pabrik tembakau itu ngevote saya," ujarnya.

Ia mengaku kerap mengkritik kebijakan nan terlalu mengandalkan kenaikan tarif cukai sebagai instrumen untuk menekan prevalensi merokok.

Menurut Misbakhun, kenaikan tarif cukai nan dilakukan secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir justru memberikan tekanan terhadap industri hasil tembakau, nan kemudian berakibat pada petani tembakau dan pekerja sektor tersebut.

"Terbukti dalam sejarah bahwa pertama kali industri tembakau mengalami tekanan lantaran apa? Karena kenaikan pita cukai nan sangat dramatis, konsisten setiap tahun dan kemudian memberikan akibat nan dulunya industri tembakau ini dikatakan inelastis terhadap tekanan, krisis, bukan tarif," katanya.

Meski demikian, Misbakhun mengaku siap menghadapi kritik maupun serangan politik atas sikapnya nan kerap menyuarakan kepentingan petani tembakau dan industri hasil tembakau.

"Saya merasa oh oke let's play the game. Saya menyuarakan sesuatu, saya siap untuk diserang untuk urusan sesuatu walaupun saya tidak melakukan," ujarnya.

Ia pun menegaskan terbuka terhadap proses pembuktian jika memang ada pihak nan menuduh dirinya menerima untung dari transaksi mengenai pita cukai.

"Silakan buktikan kapan saya menerima, jika kemudian ada transaksi dilakukan, oke silakan," tegas Misbakhun.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta -

Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Palang Merah Indonesia (PMI), Alfamart menggelar tindakan donor darah secara masif. Kegiatan sosial ini melibatkan langsung para tenaga kerja back office di 28 letak instansi Alfamart di beragam daerah.

Agenda mulia tersebut merupakan bagian dari kerjasama rutin perusahaan berbareng PMI di sejumlah kota. Para tenaga kerja diajak berkontribusi nyata memenuhi kebutuhan stok darah sekaligus membantu masyarakat nan membutuhkan. Alfamart menargetkan pengumpulan nyaris 2.000 kantong darah melalui tindakan serentak ini.

Pelaksanaan donor darah ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian Semarak Ulang Tahun (SUA) Alfamart. Perusahaan ritel terkemuka tersebut bersiap menyambut usia ke-27 tahun pada bulan Oktober 2026 mendatang.

General Manager Corporate Communications Alfamart Rani Wijaya memaparkan agenda ini merupakan kontribusi berkepanjangan perusahaan.

"Pelaksanaan kali ini terasa spesial lantaran kita adakan tepat di hari jadi PMI ke-81. Sehingga kita rayakan dengan tindakan sosial melibatkan tenaga kerja Alfamart, tidak hanya di instansi pusat, namun juga di 28 titik letak lainnya," kata Rani pada keterangan tertulisnya, Kamis (17/9).

Menurut Rani, agenda kerjasama berbareng PMI ini bukan kali perdana dilakukan oleh pihak perusahaan. Kegiatan serupa rutin menjadi almanak sosial nan secara berkala melibatkan partisipasi aktif para pekerja.

"Kami sangat antusias, lantaran selain membujuk tenaga kerja kami untuk ikut mendonorkan darahnya, juga membawa visi untuk saling membantu bagi nan membutuhkan," ujarnya.

Antusiasme tinggi sangat terlihat dari raut wajah para tenaga kerja nan mengantre dalam aktivitas tersebut. Rico selaku salah satu peserta mengaku sangat tertarik memanfaatkan kesempatan ini untuk menolong sesama.

"Karena panggilan hati. Mendonorkan darah nan ke-29 kali. Semoga dengan kontribusi saya mendonorkan darah bisa membantu saudara-saudara kita diluar sana," tuturnya.

Rico tercatat sudah belasan kali mengikuti tindakan donor darah nan diselenggarakan unik untuk internal karyawan.

"Mungkin sudah ke nan 14 kali ikut donor darah Alfamart. Berhadap ke depan aktivitas ini semakin banyak lagi partisipan alias orang-orang nan ikut mendonorkan darahnya," ujarnya.

Sebagai corak apresiasi, manajemen Alfamart turut memberikan penghargaan unik kepada tenaga kerja nan tercatat paling giat mendonorkan darahnya. Kegiatan ini diharapkan terus menumbuhkan semangat berbagi dan mendukung kesiapan stok darah nasional.

(anl/ega)

Presiden Prabowo Subianto bercerita pernah didatangi oleh KPK, nan membawa laporan bakal menindak anak buahnya. Presiden mengatakan, saat itu juga mempersilakan KPK melakukan penindakan dengan catatan kudu sudah mempunyai bukti nan kuat terhadap kesalahan dari anak buahnya.

Merespons cerita Presiden, pihak KPK pun memberikan penjelasan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan, sikap dari Presiden dalam pernyataannya itu bisa dipandang sebagai support terhadap upaya pemberantasan korupsi.

"KPK memandang perihal itu sebagai corak kepercayaan dan support penuh Bapak Presiden terhadap upaya pemberantasan korupsi nan dilakukan KPK, dengan tetap menempatkan setiap proses penegakan norma berasas bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Budi saat dimintai tanggapan, Kamis (17/9/2026).

Budi menyebut, KPK juga memandang jika pernyataan Presiden itu sebagai 'lampu hijau' terhadap langkah penegakan norma nan bakal dilakukan. Dia pun meyakini, Presiden melalui pernyataannya itu memberi pesan agar penyelenggaraan pemerintahan bisa melangkah efektif ketika ada upaya 'bersih-bersih' dari perbuatan menyimpang setiap pembantu Presiden.

"Sebab, korupsi bukan hanya persoalan hukum. Korupsi mempunyai akibat nan jauh lebih luas terhadap kualitas pembangunan dan kehidupan masyarakat," jelas Budi.

Budi lantas memberi contoh, dalam sektor pelayanan publik, korupsi dapat menggeser prinsip pelayanan nan semestinya inklusif, adil, mudah, murah, dan cepat.

Menurutnya, saat proses pelayanan publik disusupi praktik korupsi bakal berpotensi tidak lagi ditentukan oleh kebutuhan dan kewenangan masyarakat, tetapi oleh keahlian alias kesediaan untuk membayar.

"Pada akhirnya, masyarakat nan semestinya mendapatkan pelayanan secara setara justru kudu menanggung biaya nan lebih mahal," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan argumen mencopot personil kabinet salah satunya lantaran kesalahan nan kudu dipertanggungjawabkan. Dia menceritakan KPK pernah mendatangi dirinya terlebih dulu sebelum menindak anak buahnya.

"Jadi jikalau kelak ada reshuffle saya kira antara lain mungkin untuk promosi orang, ya, tentunya kita organisasi ini kita selalu cari the right man in the right place, ya, kompetensi. Dan jika ada nan mungkin dia nggak cocok di tempat itu ya kita harus, tadi, bisa untuk mengganti orang nan bener. Atau dia sendiri nan ada masalah, ya kita nggak bisa hindari kan," kata Prabowo dalam Program 'Prabowo Menjawab', Rabu (16/9).

Prabowo mengatakan interogator KPK pernah menemui dirinya dan menginformasikan kasus nan menjerat pejabat tertentu. Penyidik KPK, tutur Prabowo, menanyakan kepadanya apakah diizinkan menahan pejabat tersebut.

"Seperti saya nggak tau, ada, tahu-tahu KPK ada datang ke saya bilang, 'Pak, ini...', ya kan. 'Pejabat ini begini, begini, begini'. Ya gimana saya ya kan. 'Apa kami diizinkan untuk menahan?'" ujarnya.

Prabowo mengaku mempersilakan KPK menindak anak buahnya jika ditemukan bukti hukum. Dia mengungkit kasus nan dimaksud menjerat salah satu wakil menterinya.

"'You ada bukti? Kalau ada bukti silakan', saya bilang. Tahu-tahu ada kejadian ya. Ada, wamen saya, ya itu tanggung jawab dia," lanjut Prabowo.

(kuf/zap)

Mantan Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag), Rizky Fisa Abadi mengungkap kode pembagian duit fee percepatan haji khusus. Rizky mengatakan ada kode nomor 1 untuk eks Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Hal itu disampaikan Rizky Fisa saat menjadi saksi kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (17/9/2026). Duduk sebagai terdakwa ialah:

1. Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas
2. Mantan staf unik Yaqut berjulukan Ishfah Abidal Azis namalain Gus Alex
3. Ketum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba
4. Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham

Mulanya, jaksa menampilkan peralatan bukti (barbuk) foto dari layar laptop berisi tulisan angka. Rizky mengatakan nomor itu merupakan kode.

"Nah, saya mau tahu. Angka-angka ini, satu sampai sepuluh, itu maksudnya apa?" tanya jaksa.

"Ini kode aja, Pak," jawab Rizky.

Rizky mengatakan kode nomor itu merujuk ke orang untuk pembagian fee percepatan haji dari eks staf honorer Kemenag, Ridwan Kurniawan. Jaksa kembali menampilkan barbuk foto berupa tabel nomor dengan contoh tulisan 25 nan menurut Rizky berfaedah USD25 ribu.

"Kode nan menunjuk ke mana? Maksudnya kode menunjuk apa?" tanya jaksa.

"Ya ini kan plottingan dari kami, plottingan dari kami dari Subdit, ya kan, atas penerimaan duit nan dari Ridwan," jawab Rizky.

"Ke orang. Itu dulu aja, tunggu dulu. Nah, jika nan tabel kedua ini, ini menunjuk ke angka. Angka apa nih misalnya, 25, 25 apa nih?" tanya jaksa.

"25.000 (USD)," jawab Rizky.

"Berarti 25.000, 40.000, dan sebagainya. Kalau 362?" tanya jaksa.

"Itu totalan, Pak," jawab Rizky.

Jaksa mendalami maksud kode nomor 1,2,3 dalam foto barbuk tersebut. Rizky mengatakan nomor 1 berfaedah Yaqut, nomor 2 berati Gus Alex, dan nomor 3 untuk Dirjen.

"Nah, nan saya mau tanya, 1 maksudnya apa? Menunjuk ke orang siapa 1?" tanya jaksa.

"Saya persisnya lupa, tapi kemungkinan Pak Menteri," jawab Rizky.

"Pak Menteri? Pak Menteri Agama Pak Yaqut?" tanya jaksa.

"Iya, Pak," jawab Rizky.

"Oke. Nomor 2?" tanya jaksa.

"Pak Stafsus," jawab Rizky.

"Stafsus, Pak Gus Alex?" tanya jaksa.

"Pak Ishfah, ya," jawab Rizky.

"Oke. Ishfah Abidal Aziz namalain Gus Alex ya nomor 2 ya. Nomor 3?" tanya jaksa.

"Saya lupa kesemuanya, Pak. Mungkin Pak Dirjen, mungkin," jawab Rizky.

"Bisa jadi Pak Dirjen alias siapa gitu?" tanya jaksa.

"Bisa jadi. Iya, Pak," jawab Rizky.

Rizky mengatakan pembagian duit dalam tabel tersebut diketahui oleh Ridwan dan eks Analis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag, Abdul Muhyi. Dia mengatakan nominal nomor plotingan itu merupakan pembagian rata.

"Nah, berfaedah maksud Saudara apakah 1 berfaedah dapat 25.000 USD, 2, 25.000 USD, gitu?" tanya jaksa.

"Iya, Pak," jawab Rizky.

"Betul. Siapa nan menentukan nilai-nilai ini? Ini dapatnya 25.000, nan ini dapatnya 100.000, nan ini dapatnya 80.000?" tanya jaksa.

"Ya pembagian rata aja, Pak," jawab Rizky.

"Nggak, maksudnya siapa nan menentukan?" tanya jaksa.

"Mungkin saya, Pak," jawab Rizky.

Rizky mengatakan duit fee percepatan itu belum diserahkan sesuai plotingan pembagian pada tabel tersebut, termasuk belum diserahkan ke Yaqut. Dia mengatakan duit itu dalam penguasaanya dan dibelikan aset berupa tanah, rumah hingga ruko.

"Nah mengenai dengan apa namanya, uang-uang ini nan sudah Bapak siapkan ini pembagiannya, sudah diserahkan belum ke orangnya?" tanya jaksa.

"Belum, Pak," jawab Rizky.

"Belum diserahkan?" tanya jaksa.

"Belum," jawab Rizky.

"Sekarang posisinya uangnya ada di mana?" tanya jaksa.

"Sudah lenyap untuk pembelian aset maksudnya, Pak," jawab Rizky.

Dalam kasus ini, eks Menag Yaqut Cholil Qoumas didakwa merugikan finansial negara sebesar Rp 622.090.207.166,41 (622 miliar) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Jaksa mengatakan perbuatan ini dilakukan Yaqut bersama-sama Ketum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba, mantan staf unik Yaqut berjulukan Ishfah Abidal Azis namalain Gus Alex, dan Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham.

(mib/maa)

Anak flu. (Foto: Freepik)

Ilustrasi(Magnific.com)

BUAH sering dianggap sebagai makanan sederhana, padahal golongan pangan ini menyediakan beragam unsur gizi nan dibutuhkan tubuh. Kandungan serat, vitamin, mineral, serta senyawa bioaktif di dalam buah dapat menjadi bagian dari pola makan nan mendukung kesehatan dalam jangka panjang.

Meski begitu, tidak ada satu jenis buah nan secara unik bisa membikin seseorang panjang umur. Umur dan kesehatan dipengaruhi banyak faktor, termasuk pola makan secara keseluruhan, aktivitas fisik, kualitas tidur, kondisi kesehatan, kebiasaan merokok, serta aspek genetik.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan orang berumur di atas 10 tahun mengonsumsi setidaknya 400 gram buah dan sayuran setiap hari. WHO juga menekankan pentingnya keberagaman makanan agar kebutuhan unsur gizi tubuh dapat terpenuhi. 

Berikut enam buah nan dapat menjadi pilihan untuk melengkapi pola makan sehari-hari.

1. Apel

   Apel merupakan salah satu buah nan dapat dikonsumsi sebagai camilan. Buah ini mengandung serat dan beragam senyawa tumbuhan. Mengonsumsi buah dalam corak utuh juga memberikan serat nan lebih baik dibandingkan menjadikannya minuman saribuah dengan tambahan gula.

2. Jeruk

   Jeruk dikenal sebagai sumber vitamin C. Selain itu, buah ini juga mengandung serat dan air sehingga dapat menjadi bagian dari pola makan nan beragam. Mengonsumsi jeruk secara utuh lebih memungkinkan seseorang mendapatkan serat dibandingkan hanya meminum sarinya.

3. Pisang

   Pisang menyediakan karbohidrat, serat, dan mineral seperti kalium. Buah ini juga praktis dikonsumsi sehingga dapat menjadi pilihan camilan alias pelengkap sarapan. Kandungan nutrisinya membikin pisang dapat dimasukkan ke dalam pola makan seimbang berbareng sumber protein dan pangan lainnya.

4. Alpukat

   Berbeda dari sebagian besar buah lainnya, alpukat mengandung lemak tak jenuh dalam jumlah cukup tinggi. Buah ini juga menyediakan serat dan beragam mikronutrien. Konsumsinya tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan daya harian lantaran kandungan kalorinya relatif lebih tinggi dibandingkan banyak buah lain.

5. Pepaya

   Pepaya dapat menjadi pilihan buah nan mudah ditemukan di Indonesia. Selain mengandung vitamin dan mineral, pepaya juga menyediakan serat. Konsumsi buah berserat dapat membantu memenuhi kebutuhan serat harian nan krusial bagi kesehatan pencernaan.

6. Jambu biji

   Jambu biji termasuk buah nan kaya vitamin C dan mengandung serat. Buah ini dapat dikonsumsi langsung setelah dicuci dan dipotong sehingga tidak memerlukan tambahan gula.

Buah Bukan Satu-satunya Penentu Umur Panjang

Hubungan antara konsumsi buah dan kesehatan jangka panjang juga terlihat dalam penelitian populasi. Analisis nan didukung National Institutes of Health (NIH) terhadap dua studi kohort dan 24 penelitian prospektif lainnya, dengan total nyaris 1,9 juta peserta dalam meta-analisis, menemukan bahwa konsumsi buah dan sayuran nan lebih tinggi berangkaian dengan akibat kematian nan lebih rendah. Dalam kajian tersebut, sekitar lima porsi buah dan sayuran per hari berangkaian dengan akibat kematian 13 persen lebih rendah dibandingkan dua porsi per hari. 

Namun, penelitian tersebut berkarakter observasional sehingga tidak dapat membuktikan bahwa konsumsi buah secara langsung menyebabkan seseorang hidup lebih lama. Hasilnya menunjukkan adanya hubungan antara pola konsumsi buah dan sayuran dengan akibat kematian. 

Karena itu, faedah buah sebaiknya dilihat sebagai bagian dari pola makan secara keseluruhan. WHO menyarankan pola makan nan beragam dengan mengutamakan makanan minim proses, termasuk buah, sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian utuh, dan sumber protein nan sesuai kebutuhan. 

Jadi, enam buah tersebut bukanlah “obat panjang umur”. Namun, memasukkan beragam buah ke dalam pola makan sehari-hari dapat membantu memenuhi kebutuhan serat, vitamin, mineral, dan senyawa berfaedah lainnya nan mendukung kesehatan. (H-2)