Data Pertumbuhan Ekonomi Dikritik, BPS Ungkap Fakta Ini (Foto: Freepik)

Gucci Siap Meluncurkan Kacamata Pintar. Foto/ Daily

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia hingga sekarang tetap relatif rendah, sekalipun potensinya sangat besar.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Sripeni Inten Cahyan mengungkapkan bahwa rendahnya pemanfaatan PLTS tidak hanya dipengaruhi aspek efisiensi, tetapi juga hambatan keekonomian dan teknis.

"Nah sekarang, kenapa sih pemanfaatan kita kok rendah ya? Kita tidak bicara mengenai efisiensi nan mungkin di sekitar 20%, jika di negara subtropis lebih dari itu. Tetapi intinya adalah ini ada daya lokal nan bisa kita optimalkan. PR-nya sekarang adalah soal keekonomian. Kalau kita bicara keekonomian maka, ada dua ya, keekonomian sama teknis," kata Sripeni di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Menurut dia, pengembangan industri PLTS memerlukan skala ekonomi (economies of scale) agar biaya dapat lebih kompetitif sekaligus memberikan akibat ekonomi nasional nan signifikan.

Ia membeberkan, saat ini Indonesia mempunyai sekitar 25 pabrikan dengan kapabilitas produksi panel surya mencapai sekitar 5,8 GW per tahun. Dengan kapabilitas tersebut, andaikan hanya mengandalkan produksi dalam negeri untuk mencapai sasaran besar seperti 100 GW, dibutuhkan waktu hingga sekitar 20 tahun.

Bahkan, jika kapabilitas produksi menjadi dikisaran 10-11 GW per tahun, waktu nan dibutuhkan tetap sekitar satu dekade. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembagian pasar antara proyek skala mini dan besar.

Selain aspek ekonomi, aspek teknis juga menjadi tantangan utama. Sifat intermiten daya surya menuntut sistem kelistrikan nan elastis dan didukung oleh teknologi penyimpanan daya seperti baterai.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah mengatur tanggungjawab penambahan baterai untuk PLTS. Selain itu, pembangkit berbasis gas seperti PLTGU dan PLTG dinilai bisa merespons perubahan produksi listrik dari PLTS dengan cepat.

"Artinya apa? Dia bisa segera mengikuti perubahan perubahan intermitensi dari PLTS. Nah itu dari sisi sistem. Maka jika begitu nan diperkuat di Jawa dulu dong nan sudah siap dengan sistemnya. PLTA-nya sudah ada, PLTGU dan PLTG nan sifatnya gas sudah ada. Jadi secara sistem sudah kuat," ujarnya.

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

BRI raih tiga penghargaan di Infobank 500 Most Outstanding Women 2026. (Foto: dok BRI)

Seorang remaja wanita berinisial TN (15), penduduk Tambakmulyo, Semarang Utara, Kota Semarang, dibakar pamannya, S (32) hingga terluka. Alasannya lantaran dia tidak mau disuruh mandi.

Kapolsek Semarang Utara, Kompol Heri Sumiarso, mengatakan peristiwa ini terjadi pada Sabtu (18/4) sekitar pukul 18.30 WIB. Awalnya pelaku meminta korban untuk mandi.

"Jadi korban sedang duduk di depan rumah, kemudian pamannya menyuruh mandi, tapi anaknya tidak mau," ujar Heri, Selasa (21/4).

Tiba-tiba pelaku nan tinggal serumah dengan korban mengambil botol nan diduga berisi bensin. Ia lampau menyiramkannya ke tubuh korban.

"Pamannya itu lampau mengambil botol berisi diduga bensin, kemudian disiramkan lampau disulut pakai rokok hingga terbakar," jelasnya.

Akibat peristiwa itu, korban mengalami luka bakar di bagian punggung dan tangan. Ia langsung mendapatkan perawatan di rumah sakit.

"Langsung dibawa ke rumah sakit. Senin (20/4) kemarin sudah pulang. Lukanya di punggung dan tangan," ungkap Heri.

Saat ini polisi tetap terus melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, termasuk mengejar pelaku nan tetap buron.

"Terkait psikologis pelaku tetap didalami lantaran tetap dalam pencarian. Lebih jelasnya kelak kita lakukan pemeriksaan," kata Heri.

Viral Video Pencurian Motor di Bintaro Terekam Kamera CCTV (Ist)

Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan S&P Global tidak bakal mengubah ranking angsuran dan outlook Indonesia selama dua tahun ke depan. Jaminan tersebut dia dapat kala berjumpa jejeran S&P di New York, Amerika Serikat (AS), beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, S&P mempertahankan ranking angsuran RI pada level BBB dengan outlook stabil. Purbaya sendiri mengaku sempat terkejut dengan hasil tersebut, nan kemudian mendapat agunan tak ada perubahan selama dua tahun ke depan.

"Intinya apa dia bilang? 'Rating Anda tidak berubah BBB, outlook stabil.' Wah, saya bilang terima kasih. Kan saya terlihat agak kaget kan. Dia bilang, 'Kamu kelihatannya kaget, Anda ngarepin turun ya?' Gitu dia bilang. Enggak, saya bilang terima kasih. Terus dia nanya lagi sama saya. 'Kamu tau itu apa artinya?' Enggak, saya nggak tau, coba tolong jelaskan. Kan kita nanya gitu, belaga bego. Keluar lah dari dia, itu artinya selama dua tahun ke depan, rating ranking Anda nggak bakal berubah," ungkap Purbaya kepada wartawan di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Purbaya juga membantah adanya ancaman perubahan ranking angsuran RI nan disebut bakal dilakukan S&P pada bulan Juni mendatang. Ia menyebut, S&P bakal datang ke Indonesia hanya untuk berbincang dengannya pada bulan tersebut.

"Tapi Juni saya bakal datang ke sini, ke Indonesia ketemu Anda lagi. Jadi bukan untuk pembaruan, tapi untuk obrolan aja. Apakah kita menjalankan, apa nan saya ceritakan pada waktu itu dengan konsisten sampai bulan Juni nanti. Tapi ancaman-ancaman itu nggak ada. Bukannya bilang, Juni bakal diubah. Nggak, dia bilang sampai dua tahun (tidak diubah)," jelasnya.

Purbaya menambahkan, S&P juga membantah kajiannya sendiri nan menyebut ranking utang RI paling rentan di area Asia Tenggara. Hal ini terjadi lantaran pihaknya sukses meyakinkan S&P mengenai kondisi ekonomi nasional.

"Kenapa jadi percaya? Mungkin langkah kita menyampaikan lebih meyakinkan, lantaran orang ngelihat. Kalau orang ngomong ragu-ragu kan kelihatan. Terus kita meyakinkan, dan dia lihat di belakangnya seperti apa. Clear. Dia tanya beberapa pertanyaan, lenyap langsung," pungkasnya.

(acd/acd)

Liputan6.com, Takengon - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyerahkan support lima unit ambulans untuk memperkuat jasa kesehatan di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Bantuan tersebut ditujukan bagi lima Puskesmas nan terdampak musibah hidrometeorologi dan sempat mengalami keterisolasian.

Penyerahan support dilakukan di Takengon, Senin (20/4/2026) malam. Tito menjelaskan, lima ambulans itu berasal dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan diberikan untuk mendukung mobilitas jasa kesehatan di wilayah terdampak. Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada Bupati Aceh Tengah Haili Yoga.

“Lima kendaraan dari Bapak Menkes (Budi Gunadi Sadikin) ini bakal berfaedah untuk tenaga kesehatan di Aceh Tengah,” kata Tito.

Menurut Tito, pemulihan akomodasi kesehatan sejak awal menjadi salah satu perhatian utama Satgas PRR nan dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai akomodasi kesehatan mempunyai peran krusial sebagai garda depan dalam mendukung pemulihan sosial bagi masyarakat penyintas bencana.

“Oleh lantaran itu, saya berbareng Menkes menyerahkan sejumlah kendaraan dan juga peralatan kesehatan support dari Kemenkes, kepada semua wilayah nan terdampak bencana, di antaranya untuk Kabupaten Aceh Tengah,” kata Tito.

Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga mengatakan, lima ambulans tersebut bakal langsung dioperasikan untuk memperkuat jasa di lima Puskesmas nan sebelumnya sempat terisolasi dan memerlukan tambahan sarana transportasi. Lima Puskesmas tersebut adalah Puskesmas Bintang, Kepuyang, Pamar, Ketapang, dan Jagung.

“Kami atas nama masyarakat Aceh Tengah mengucapkan terima kasih kepada Menkes dan diberikan kepada Mendagri dan bapak Wakil Gubernur Aceh, untuk 5 Puskesmas nan terisolir. Masyarakat senang atas perhatian pemerintah luar biasa. Ambulan ini untuk melayani masyarakat. Jadi saya bahagia, semoga kelak petugas puskesmas semangat,” kata Halili Yoga.

Kunjungan Muhammad Tito Karnavian ke Aceh Tengah merupakan bagian dari rangkaian agenda Satgas PRR untuk meninjau progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera. Selain itu, kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memantau kondisi terkini para penyintas musibah di Aceh.

Dalam agenda itu turut datang Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, serta jejeran Forkopimda Kabupaten Aceh Tengah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan lembaga pemeringkat Standard & Poor's (S&P) menilai ranking angsuran Indonesia bakal tetap berada di level BBB dengan outlook stabil dalam dua tahun ke depan. Purbaya menceritakan, pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh ketua S&P saat keduanya berjumpa di Washington DC, Amerika Serikat (AS). “Jadi pas ngomong dia (pemimpin S&P) langsung buka, intinya dia bilang rating Anda tidak berubah. BBB outlook stabil. Wah, saya bilang terima kasih,” kata Purbaya di Kantor Kemenkeu, Selasa (21/4). Menurut dia, kepastian tersebut sempat membuatnya terkejut. Namun, S&P kemudian menjelaskan bahwa stabilnya rating itu mencerminkan tidak adanya perubahan peringkat. Meski begitu, S&P tetap bakal melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Purbaya menyebut, pertemuan lanjutan juga bakal dilakukan pada Juni mendatang untuk mengevaluasi konsistensi kebijakan nan telah disampaikan pemerintah. Menurut Purbaya, keputusan S&P mempertahankan rating Indonesia didukung oleh esensial ekonomi nan dinilai tetap solid di tengah gejolak geopolitik saat ini, termasuk defisit fiskal nan tetap terkendali dan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas. “Fondasi ekonomi bagus, di tengah gejolak ini tetap bagus, defisit terkendali, komitmen kita kuat, ya, terkendali. Kalau saya baca sinyal dia, dia bilang gitu, artinya dua tahun ke depan nggak bakal berubah ranking kami,” jelasnya. Selain itu, keahlian penerimaan pajak juga menjadi salah satu aspek positif nan dilihat S&P. Purbaya menyebut, penerimaan pajak pada dua bulan pertama tahun ini tumbuh hingga 30% secara tahunan, meskipun sedikit melandai pada Maret lantaran aspek musiman. Ke depan, pemerintah bakal terus memperbaiki sejumlah parameter nan menjadi perhatian S&P, termasuk rasio pembayaran utang terhadap pendapatan negara, salah satunya melalui optimasi penerimaan pajak. “Sekalian juga saya bisa beresin program-program nan macet-macet, kita jalanin sesuai dengan concern dari S&P, antara lain salah satu concern-nya rasio pembayaran utang ke income-nya. Kan, saya bakal betulin pajaknya,” katanya. “Jadi bentar lagi pajak bakal kita gebrak-gebrak lagi agar performanya lebih bagus walaupun sekarang lebih bagus. Jadi hubungan kita dengan S&P baik. Dan mereka juga terbuka. Apa nan kudu kita perhatikan, segala macam. Kita bakal bereskan itu,” tutupnya.

Purbaya: Indonesia Kadang Dipuji Kadang Diragukan

Purbaya juga menilai sentimen terhadap kondisi ekonomi Indonesia kerap berubah-ubah, dari nan semula positif menjadi diragukan dalam waktu singkat. Dia mengatakan, kondisi fiskal nasional sebenarnya sudah cukup baik, namun seringkali muncul narasi negatif nan membikin persepsi publik berbalik. Menurut Purbaya, keraguan tersebut bukan berasal dari kondisi esensial ekonomi dalam negeri, melainkan lebih dipengaruhi oleh opini nan berkembang, termasuk dari luar negeri. “Sentimen di Indonesia mudah terbalik kadang-kadang dipuji, besoknya lagi diragukan, begitulah fiskal sudah bagus, keluar lagi buletin jelek, bukan jelek beritanya sih, bukan jelek keadaan fiskalnya, hanya di luar banyak nan menghembuskan bahwa kita keahlian fiskalnya jelek dan kelihatannya ekonominya betul-betul bakal jatuh,” katanya. Dia menegaskan, saat berjumpa dengan penanammodal maupun lembaga pemeringkat global, pandangan terhadap Indonesia justru relatif jelas dan tidak mempermasalahkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menambahkan, dinamika sentimen tersebut tidak lepas dari pengaruh ketidakpastian dunia nan sedang meningkat, mulai dari bentrok kebijakan hingga “noise” info nan berlebihan. Meski demikian, Purbaya memastikan fondasi ekonomi Indonesia tetap kuat dan meminta publik tidak perlu cemas terhadap kondisi saat ini.

Pemprov DKI Jakarta menghormati sepenuhnya proses norma nan melangkah mengenai penetapan eks Kadis Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto, sebagai tersangka dalam kasus longsor di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menyatakan, penetapan status tersangka merupakan akibat dari rangkaian pemeriksaan nan telah dilakukan. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mematuhi seluruh sistem norma nan berlaku.

“Kita alim pada hukum. Jika itu menjadi konsekuensi, tentu kudu dijalankan,” ujar Rano, di Balai Kota Jakarta, Selasa (21/4).

Ia menegaskan, Pemprov DKI Jakarta mendukung langkah-langkah terbaik dalam penanganan kasus ini. Seluruh jejeran juga siap menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tata kelola pengelolaan sampah secara sigap dan sesuai ketentuan.

“Pak Gubernur telah memerintahkan seluruh jejeran untuk mengakselerasi penuntasan rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup mengenai perbaikan tata kelola TPST Bantargebang. Kami juga terus mengedukasi masyarakat agar melakukan pengelolaan sampah dari sumber,” jelasnya.

Pemprov DKI Jakarta juga mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk penerapan teknologi pengelolaan sampah nan lebih modern. Perlu dicatat bahwa TPST Bantargebang melayani tidak hanya DKI Jakarta, tetapi berkarakter regional.

Kasus ini bermulai dari kejadian longsor di area landfill 4 TPST Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu (8/3). Peristiwa tersebut mengakibatkan 7 orang meninggal bumi dan 6 orang lainnya mengalami luka-luka.

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyatakan bahwa penegakan norma merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan pengelolaan sampah dilakukan secara bertanggung jawab, sesuai peraturan perundang-undangan, serta melindungi keselamatan masyarakat.

Pemprov DKI Jakarta menyampaikan duka cita mendalam atas korban jiwa dan luka dalam peristiwa tersebut, serta berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem pengelolaan sampah agar kejadian serupa tidak terulang.

Dari masa ke masa, rumor pelecehan seksual tetap menjadi trending topic nan tidak pernah lenyap di publik. Di beragam tempat umum seperti di jalanan, perusahaan, kantor, rumah sakit, apalagi sampai di lingkup kepolisian serta pendidikan pun sudah biasa menjadi area nyaman untuk melakukan tindakan biadab tersebut. Seakan-akan tubuh wanita diciptakan untuk menjadi objek permainan. Sepanjang sejarah manusia, laki-laki telah konsistensi mengendalikan perempuan. Syekh Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa sebelum Islam hadir, wanita selalu dilecehkan, direndahkan, dihina, dan diperbudak. Dan perihal ini terjadi pada setiap negara di dunia.

Kita flashback sejenak pada fase jahiliyah, khususnya di jazirah Arab. Pada masa pra-Islam, kaum wanita seperti tidak ada harganya. Mereka dijadikan sebagai perangkat pemuas syahwat, diperlakukan secara otoriter, apalagi bayi wanita nan baru lahir usianya tidak bakal mencapai satu hari. Para laki-laki memperlakukan wanita seumpama boneka lantaran mereka berpegang teguh terhadap norma-norma sosial patriarki.

Sebagai manusia nan berakal sehat, kita tumbuh dengan nasihat nan sama, ialah wanita wajib menjaga diri. Menjaga langkah menutup aurat, menjaga langkah berbicara, dan menjaga akhlak. Namun, di saat nan sama pula kita tidak sering mendengar nasihat nan setara ditujukan kepada laki-laki, ialah tentang menjaga niat, menjaga pandangan, dan menghormati pemisah tubuh orang lain. Kemudian, ketika penyimpangan seksual terjadi, arah pertanyaan kita pada akhirnya selalu merujuk kepada perempuan. Padahal sebenarnya, sejak awal kita lengah untuk kembali mengonstruksi sesuatu nan jauh lebih mendasar, ialah langkah manusia memandang dirinya di hadapan Tuhan.

Akidah dan Tauhid sebagai Edukasi Seksual

Sebagai makhluk nan dibekali logika pikiran dan nurani, manusia diamanahi untuk menjaga martabatnya. Guna mempertahankan nilai martabatnya nan sungguh mulia, Islam memberi beragam macam pedoman mengenai edukasi seksual. Dalam Al-Quran dan khususnya di dalam sabda serta kitab-kitab fikih, kita dapat menjumpai penjelasan tentang aturan-aturan kehidupan seksual bagi orang nan sudah baligh hingga usia tamyiz, alias usia mendekati baligh, antara usia 7–12 tahun.

Edukasi seksual semestinya sudah diajarkan sejak fase kanak-kanak pada usia tamyiz. Memang persoalan tersebut dianggap sesuatu nan tabu bagi masyarakat awam. Akan tetapi, Islam justru menganjurkan orang tua dan pembimbing untuk mengajarkan edukasi seksual kepada anak-anak jenjang sekolah dasar. Apabila edukasi seksual tidak disampaikan sejak dini, hasilnya kelak di usia SMP dan SMA mereka belum begitu mengerti mengenai batasan-batasan pergaulan dengan sesama jenis maupun musuh jenis.

Kemudian, nan menjadi persoalan juga adalah poin-poin nan diajarkan dalam pendidikan seksual hanya berkutat pada lingkup pengetahuan biologi dan sosial. Padahal poin prioritas nan wajib disampaikan adalah soal akidah, tauhid, dan akhlak. Ketika kita dihadapkan dengan pertanyaan klise seperti "Kenapa kasus penyimpangan seksual di akhir era ini semakin marak terjadi?" Lebih mirisnya lagi, penyimpangan tersebut menyusup di setiap diri seseorang, tidak mengenal usia.

Ada satu perihal krusial nan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Jika kita mencermati situasi dari tahun ke tahun, akar masalahnya saat ini bukan sekadar pada dimensi sosial semata, melainkan juga pada dimensi spiritual nan tidak ditanamkan pada anak-anak. Seorang anak nan tumbuh dengan iktikad dan tauhid nan murni bakal menghasilkan akhlakul karimah.

Mereka tidak bakal bertanya "Apakah perbuatan ini boleh dilakukan alias tidak?", tetapi bertanya "Apakah perbuatan ini dilihat oleh Allah?" Sebab iktikad tidak sekadar kepercayaan di dalam hati. Ia kudu dibenarkan lampau diucapkan secara lisan dan diamalkan dalam corak perbuatan. Jika sudah begitu, jiwa seseorang bakal menjadi sangat mantap terhadap keimanan, sehingga tidak mudah goyah oleh keraguan ataupun prasangka buruk.

Apabila iktikad sudah lurus, dia bakal melahirkan bibit kepercayaan bahwa Allah itu bukan sekadar satu, tetapi Allah Maha Melihat dan Maha Mengetahui isi hati. Maka dari itu, gerak-gerik seseorang sekecil apa pun dan dikerjakan di mana pun, semuanya bakal dipertanggungjawabkan dan ada balasannya. Sebagian orang selama ini mendidik wanita agar senantiasa memelihara perhiasan tubuhnya dari dunia. Namun, di sisi lain, mereka lupa bahwa moral laki-laki jarang betul-betul dibangun dari akarnya.

Boleh jadi banyak orang nan luput bahwa Islam memerintahkan kaum laki-laki nan beragama untuk lebih dulu menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan untuk melindungi kesucian diri. Perintah ini sejalan dengan firman Allah Swt. nan berbunyi:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْۗ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝٣٠

Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki nan beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa nan mereka perbuat.” (QS. An-Nur: 30)

Frasa ghaddul bashar tidak berfaedah memandang wanita sembari menundukkan kepala ke bawah, melainkan tidak memandang dengan syahwat. Dari dulu kita sibuk melindungi tubuh perempuan, tetapi tidak sadar bahwa terdapat perkara nan lebih serius lagi, ialah menjaga langkah pandang laki-laki. Tanggung jawab moral tidak hanya dibebankan kepada satu pihak. Orang tua, guru, serta lingkungan sekitar kudu turut bekerja-sama untuk membimbing anak laki-laki dan wanita agar saling memelihara akidah, menjaga langkah pandang dan berbicara, serta menutup aurat.

Karena ironisnya, aurat sudah dijaga, tetapi iktikad dibiarkan dangkal. Alhasil, bakal menumbuhkan perspektif nan keliru dan adab nan menyeleweng dari koridor syariat. Sebagaimana beragam jenis kasus pelecehan seksual baik bentuk maupun verbal di seluruh seantero dunia. Apalagi di era serba digital ini, tindakan pelanggaran norma tersebut dapat dilakukan dengan mudah di media sosial tanpa perlu menyembunyikan diri.

Sejatinya, semua orang tua dan pembimbing di sekolah tidak bermaksud salah, hanya mau nan terbaik bagi anak-anak. Mungkin wawasan pengetahuan iktikad dan tauhid dari para orang tua, guru, dan apalagi kita sendiri nan tetap minimalis. Oleh lantaran itu, kita semua perlu menambah asupan pengetahuan mengenai dengan kajian pengetahuan pendidikan kepercayaan walaupun usia terus menua. Sebab andaikan kita memutuskan untuk berakhir belajar, kepada siapakah anak-anak generasi di masa depan bakal memetik nilai-nilai teladan kehidupan? Seperti pada aspek kehidupan hablumminannas, alias bersosialisasi dengan orang nan lebih tua, lebih muda, dan dengan musuh jenis.

Dengan demikian, dapat diambil benang merah bahwa pola asuh nan sepantasnya kita ajarkan dalam edukasi seksual bukan hanya gimana langkah memandang dan berpakaian, tetapi gimana agar anak selalu merasa disaksikan Allah Swt. di setiap tingkah laku nan dia kerjakan. Tatkala iktikad dan tauhid betul-betul menyala di hati, otomatis baik-buruknya adab bakal tampak sesuai besarnya kapabilitas keagamaan hamba kepada Allah Swt. Dan akhirnya manusia tidak butuh diawasi untuk selalu istiqamah melakukan benar.

Dalam pandangan saya, wanita memegang posisi krusial dengan potensi luar biasa dalam menjalankan beragam peran kehidupan. Seperti nan kita ketahui bersama, bahwasanya setiap tanggal 21 April, bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini sebagai momentum untuk mengenang perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan kewenangan perempuan, khususnya di dalam bagian pendidikan.

Jika pada masa Kartini emansipasi dimaknai sebagai upaya keluar dari keterbelakangan dan keterbatasan akses, hari ini makna tersebut telah jauh berkembang. Perempuan tidak hanya menuntut kesetaraan, tetapi juga menunjukkan kapasitasnya sebagai tokoh utama dalam beragam bagian kehidupan.

Dari emansipasi menuju partisipasi, wanita Indonesia sekarang datang bukan hanya sebagai objek pembangunan, melainkan juga sebagai subjek nan aktif menentukan arah perubahan.

Capaian Akses Pendidikan Perempuan

Realitas saat ini menunjukkan bahwa akses wanita terhadap pendidikan semakin terbuka. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa nomor partisipasi sekolah wanita di Indonesia terus meningkat dan nyaris setara dengan laki-laki, apalagi di beberapa jenjang pendidikan tinggi, jumlah mahasiswa wanita lebih dominan.

Hal ini menandakan bahwa perjuangan Kartini dalam membuka akses pendidikan telah membuahkan hasil nyata. Perempuan sekarang mempunyai kesempatan nan lebih luas untuk mengembangkan potensi diri, memperoleh keterampilan, dan berkontribusi dalam beragam sektor.

Kesenjangan Partisipasi dalam Dunia Kerja

Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan kesetaraan dalam bumi kerja. Berdasarkan info BPS tahun 2024, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) wanita hanya sebesar 56,42%, sedangkan laki-laki mencapai 86,46%.

Artinya, dari 100 wanita usia kerja, hanya sekitar 56 orang nan aktif bekerja alias mencari kerja, sementara laki-laki jauh lebih tinggi. Banyak wanita nan tetap menghadapi halangan struktural, seperti stereotip gender, beban dobel dalam rumah tangga, dan keterbatasan akses terhadap pekerjaan nan layak.

Tidak hanya itu, wanita juga tetap tertinggal dalam sektor formal. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa hanya sekitar 36,32% tenaga kerja umum adalah perempuan, sedangkan laki-laki mencapai lebih dari 45%.

Bahkan, sebagian besar wanita tetap bekerja di sektor informal nan rentan dan kurang mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa kualitas partisipasi wanita tetap menjadi tantangan besar.

Partisipasi Perempuan

Dalam bagian politik dan kepemimpinan, partisipasi wanita juga mengalami peningkatan, meskipun belum ideal. Keterwakilan wanita di parlemen Indonesia tetap berada di kisaran 20—22 persen, belum mencapai sasaran 30 persen nan sering didorong dalam kebijakan afirmatif.

Meski demikian, kehadiran tokoh-tokoh wanita dalam posisi strategis—baik di pemerintahan maupun sektor publik—menjadi bukti bahwa wanita bisa memimpin dan mengambil keputusan penting. Hal ini memperlihatkan bahwa semangat Kartini tidak hanya hidup dalam wacana, tetapi juga terwujud dalam praktik nyata.

Di era digital saat ini, banyak wanita nan memanfaatkan teknologi dan platform e-commerce untuk membangun upaya mandiri, mulai dari upaya kuliner, fashion, hingga jasa digital.

Fenomena ini menunjukkan bahwa wanita tidak lagi hanya berada di ranah domestik, tetapi juga aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Bahkan, di tingkat akar rumput, wanita sering menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, terutama dalam situasi krisis seperti pascapandemi.

Landasan Hukum

Jika dilihat dari perspektif hukum, perjuangan wanita di Indonesia sebenarnya telah mempunyai landasan nan cukup kuat. Seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945, prinsip persamaan kedudukan di hadapan norma ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1), nan menyatakan bahwa setiap penduduk negara mempunyai kedudukan nan sama di dalam norma dan pemerintahan.

Pasal 28D ayat (1) juga menjamin kewenangan setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian norma nan adil. Hal ini menjadi dasar konstitusional bahwa wanita mempunyai kewenangan nan sama dengan laki-laki dalam beragam aspek kehidupan.

Selain itu, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 nan meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Indonesia berkomitmen untuk menghapus segala corak diskriminasi terhadap perempuan. Perlindungan ini diperkuat lagi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, nan memberikan payung norma terhadap korban kekerasan, terutama perempuan.

Namun tanpa menutup mata, sampai hari ini tetap nyata bakal tantangan nan kudu dihadapi oleh perempuan, seperti kasus nan menyita perhatian publik akhir-akhir ini: kasus pelecehan seksual di salah satu lingkungan Universitas Ternama di Indonesia pada tahun 2026, sebuah bukti nyata bahwa wanita tetap menghadapi kekerasan, apalagi di ruang akademik nan semestinya menjadi ruang aman, sekaligus menunjukkan bahwa tantangan wanita saat ini tidak hanya berkarakter fisik, tetapi juga berkembang ke ranah digital.

Selain itu, tetap ada praktik diskriminasi dan ketidakadilan nan dialami wanita di beragam sektor. Oleh lantaran itu, perjuangan Kartini belum sepenuhnya selesai. Emansipasi nan dulu diperjuangkan sekarang kudu dilanjutkan dengan upaya memperkuat partisipasi nan berkualitas, ialah partisipasi nan tidak hanya datang secara kuantitas, tetapi juga mempunyai pengaruh nyata dalam keterlibatan bersuara dan pengambilan keputusan.

Pada akhirnya, memperingati Hari Kartini tidak sekadar mengenang sejarah, tetapi juga merefleksikan kondisi wanita hari ini. Dari emansipasi menuju partisipasi, wanita Indonesia telah menempuh perjalanan panjang dengan support landasan norma nan kuat, meskipun tetap dihadapkan pada beragam tantangan nyata di lapangan.

Semangat Kartini semestinya tidak hanya hidup dalam seremoni, tetapi juga diwujudkan dalam karya, kebijakan, tindakan, dan kesadaran kolektif untuk menciptakan masyarakat nan lebih setara dan setara. Dengan demikian, wanita tidak hanya menjadi simbol perjuangan, tetapi juga menjadi kekuatan utama dalam membangun masa depan bangsa.

Refly Harun Klaim Penyidikan Perkara Ijazah Jokowi Langgar KUHAP Baru (Okezone/Achmad Al Fiqri)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menilai keberadaan kapal milik Amerika Serikat nan melintasi Selat Malaka tidak mengganggu sikap politik bebas aktif Indonesia.

Menurut Utut, Selat Malaka merupakan jalur internasional nan dapat dilalui beragam negara, selama Indonesia tidak berada dalam situasi konflik.

"Apakah ini kelak potensi mengganggu sikap kita nan bebas dan aktif? Saya rasa pasti tidak," kata Utut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Dia menegaskan, Indonesia telah lama menjalin hubungan dengan negara-negara Barat sejak era 1970-an, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Utut mengutip pendapat Mohammad Hatta mengenai politik luar negeri Indonesia.

"Kalau kata Bung Hatta terkenal 'Mendayung di Antara Dua Karang', nah ini sekarang ini betul-betul sedang kita jalani. Kita berterima kasih bahwa kita tidak dalam region nan ancaman untuk berperang," ujarnya.

Selain itu, Utut memastikan tidak ada perjanjian mengenai overflight alias lintasan udara antara Indonesia dan Amerika Serikat. Hal tersebut disampaikan setelah dirinya mengonfirmasi langsung kepada Menteri Pertahanan.

“Beliau jelaskan tidak ada itu,” kata Utut.

Ia juga menegaskan tidak ada kesepakatan nan menyerahkan kedaulatan wilayah udara Indonesia kepada pihak lain.

“Jadi tidak ada di sini nan sifatnya bahwa kedaulatan kita sudah diberikan kepada United States, utamanya di udara kita,” ujarnya.

© 2026 Trans Media, CNN name, logo and all associated elements (R) and © 2026 Cable News Network, Inc. A Time Warner Company. All rights reserved. CNN and the CNN logo are registered marks of Cable News Network, Inc., displayed with permission.
Tentang Kami | Redaksi | Pedoman Media Siber | Karir | Disclaimer
CNN U.S. | CNN International | CNN en ESPAÑOL | CNN Chile CNN México | العربية | 日本語 | Türkçe

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mempercepat pengembangan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) alias Waste to Energy (WtE) secara besar-besaran. Sebanyak 32 akomodasi PSEL ditargetkan langsung masuk tahap bangunan dalam waktu sekitar tujuh minggu, menyusul status darurat nan ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, percepatan ini merupakan petunjuk langsung Presiden Prabowo. Karenanya, pemerintah sekarang memangkas waktu pengerjaan secara drastis dibandingkan proyek serupa sebelumnya.

"Di atas perintah Bapak Presiden semua lantaran darurat kudu dipercepat, ya sudah kita ini maraton ya. Dulu itu 11 tahun hanya 2 (proyek). Bank Dunia, tadi Pandu (Chief Investment Officer Danantara) bilang itu 45 bulan. Kita 6 bulan sekarang, kita bakal selesaikan 32 (proyek) itu dalam waktu 7 minggu (mulai pembangunan). Semuanya ini Waste to Energy, ini incinerator," kata Zulhas saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Di tahap awal, pemerintah bakal memulai proyek secara berjenjang di sejumlah daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebut gelombang pertama bakal mencakup enam wilayah, termasuk Bogor, Bekasi, dan Denpasar.

"Ini bertahap. Ini gelombang pertama 6. Tadi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kota Denpasar, Kabupaten Bekasi," ucap Bima ditemui dalam kesempatan nan sama.

Menurutnya, proyek ini menjadi langkah terobosan untuk mengurangi persoalan sampah nasional. Pada tahap awal, akomodasi tersebut ditargetkan bisa mengolah sekitar 25% timbulan sampah. Jika diperluas dalam beberapa gelombang, masalah sampah diyakini bisa ditekan signifikan dalam 2-3 tahun ke depan.

Dari sisi kesiapan proyek, pemerintah memastikan pembangunan bisa segera dimulai setelah lahan tersedia. Namun, penanammodal dituntut bergerak sigap dalam tahap eksekusi.

"Jadi kudu mulai proses pembangunannya mulai. Kan ini baru lahannya siap, setelah itu mulai. Jadi investornya kudu siap, jika tidak diambil alih," imbuhnya.

Meski sasaran percepatan dikejar, pemerintah mengakui hambatan utama tetap berkutat pada penyediaan lahan di sejumlah daerah. Wilayah nan belum siap bakal masuk ke tahap berikutnya, mengingat proses investasi memerlukan pembebasan lahan.

"Sejauh ini nan bermasalah itu lahannya. Makanya nan belum itu gelombang berikutnya. Kan tidak semua pemda punya lahan, ada nan investasi. Investasi kan kudu ada proses pembebasan dan lain-lain," kata dia.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pemerintah wilayah sudah mulai bergerak. Pemprov Jawa Barat berbareng sejumlah pemerintah kota dan kabupaten telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan pihak pemenang tender untuk proyek WtE.

"Nanti jika sudah selesai, kan beroperasinya jika pembangunannya sudah selesai, mudah-mudahan sigap ya," kata laki-laki nan berkawan disapa KDM itu.

Fasilitas pengolahan sampah ini ditargetkan mulai beraksi pada tahun depan, seiring dorongan pemerintah untuk mempercepat solusi jangka panjang terhadap persoalan sampah, sekaligus mendukung penyediaan daya alternatif.

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]