Ratusan peserta dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menggelar tindakan keprihatinan di depan Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).(MI/Agus Mulyawan)

KOALISI Masyarakat Sipil menemukan sedikitnya tiga potensi kemunduran substansi dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset jenis DPR tertanggal 10 Juli 2026. Temuan tersebut muncul setelah koalisi membandingkan draf DPR dengan draf nan sebelumnya disusun pemerintah.

Peneliti Transparency International Indonesia (TII), Agus Sarwono mengatakan tiga persoalan tersebut berangkaian dengan penghapusan norma illicit enrichment, penyempitan ruang lingkup perampasan aset tanpa pemidanaan alias non-conviction based asset forfeiture (NCB), serta ketidakjelasan lembaga pengelola aset.

“Koalisi Masyarakat Sipil mengidentifikasi setidaknya terdapat tiga kemunduran substansi dari draf nan beredar jenis DPR tertanggal 10 Juli 2026 dibandingkan draf dari pemerintah,” kata Agus Sarwono dalam keterangan resminya, Kamis (28/8).

Pertama, koalisi menduga DPR menghapus norma mengenai peningkatan kekayaan secara tidak sah alias illicit enrichment. Dalam draf pemerintah jenis 2023, ketentuan tersebut memungkinkan perampasan aset nan tidak seimbang dengan penghasilan pemiliknya dan tidak dapat dibuktikan asal-usulnya secara sah.

“Patut diduga DPR menghapus norma mengenai peningkatan kekayaan secara tidak sah (illicit enrichment),” ujar Agus.

Menurut dia, norma tersebut krusial untuk menjangkau kekayaan pejabat publik nan tidak sebanding dengan penghasilan resminya. Instrumen itu juga dinilai relevan dalam mengungkap kepemilikan kekayaan nan tidak wajar dalam perkara korupsi.

Kedua, koalisi menilai draf DPR berpotensi mempersempit penerapan NCB. Dalam draf DPR, sistem tersebut diatur dalam Pasal 3 huruf b dan kondisinya dirinci dalam Pasal 6, antara lain ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, alias perkaranya tidak dapat disidangkan.

Persoalannya, seluruh objek aset dalam Pasal 5 tetap dikaitkan dengan pelaku tindak pidana. Kondisi tersebut dinilai membikin NCB susah digunakan untuk menjangkau aset nan kandas dieksekusi maupun aset nan tidak diketahui pemiliknya.

“Akibatnya, NCB dalam draf DPR pada praktiknya hanya bisa dipakai ketika sudah diketahui tapi tak bisa dipidana, dan menjadi tidak jelas apakah bisa digunakan untuk menarik aset nan kandas dieksekusi alias aset nan tidak bertuan,” kata Agus.

Menurut dia, kondisi tersebut berbeda dengan draf pemerintah 2023 nan secara tegas menyasar peralatan hasil kejahatan ketika pelaku alias pemiliknya tidak diketahui. Contohnya antara lain kayu hasil pembalakan liar dan hasil pertaruhan daring.

Ketiga, koalisi menyoroti kreasi kelembagaan pengelola aset nan dinilai belum jelas. Dalam draf pemerintah 2023, Jaksa Agung ditetapkan sebagai penanggung jawab pengelolaan aset. Draf tersebut juga mengatur tugas pengelola, sistem info aset nan transparan, serta tanggungjawab pelaporan secara berkala.

Sementara dalam draf DPR, Pasal 46 menyebut Lembaga Pengelola Aset tanpa menjelaskan secara tegas corak kelembagaan, pimpinan, posisi institusional, maupun sistem pertanggungjawabannya.

“Kelembagaan pengelola aset dalam draf DPR justru menggantung tanpa penanggung jawab nan jelas,” ujar Agus.

Koalisi juga menilai ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa kewenangan antara Lembaga Pengelola Aset dengan Badan Pengelola Aset Kejaksaan Agung di kemudian hari. Selain itu, diperlukan sistem pengawasan agar pengelolaan aset hasil tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Atas temuan tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak DPR dan pemerintah segera membuka draf serta DIM RUU Perampasan Aset melalui kanal resmi DPR. Transparansi dinilai krusial agar publik dapat mengawasi setiap perubahan substansi selama proses pembahasan.

Lebih jauh, Koalisi meminta DPR memperkuat ketentuan illicit enrichment, memperjelas ruang lingkup dan norma aktivitas NCB, serta memastikan sistem tersebut dapat menjangkau aset nan kandas dieksekusi dan aset nan tidak bertuan.

“DPR wajib merancang kelembagaan pengelola aset nan akuntabel dengan satu penanggung jawab nan jelas corak dan pertanggungjawabannya,” pungkasnya. (P-4)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, penundaan pemberlakuan kebijakan mandatory spending shopping pegawai di pemerintah wilayah maksimal 30% tetap bakal tetap bertindak pada 2027, termasuk mengenai dengan tanggungjawab shopping prasarana minimal 40%.

Purbaya menegaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari arah kebijakan Transfer ke Daerah pada 2027.

Sebagaimana diketahui, kebijakan mandatory spending shopping pegawai pemda nan maksimal 30% nan diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) itu sempat membikin polemik pada tahun ini, lantaran menyebabkan pemda kesulitan untuk bayar penghasilan para aparatur sipil negara (ASN) khususnya PPPK.

"TKD 2027 diprioritaskan untuk dukung shopping pokok wilayah antara lain shopping pegawai operasional pemerintah dan pelayanan dasar publik," kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Kamis (27/8/2026).

Adapun anggaran TKD 2027 sendiri sudah ditetapkan pemerintah naik 5,5% menjadi Rp 735 triliun, dari outlook realisasi TKD 2026 sebesar Rp 696,9 triliun.

Purbaya mengatakan, besaran anggaran TKD pada 2027 bakal diprioritaskan untuk pemenuhan shopping pokok daerah, seperti shopping pegawai, shopping operasional pemerintah, dan pelayanan dasar publik.

Selanjutnya, ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal dan mendatar (antar daerah) untuk percepatan peningkatan dan pemerataan jasa dasar bagi masyarakat daerah, memperkuat keahlian fiskal daerah, serta mendukung penyelenggaraan otonomi daerah.

Selain itu, untuk memperkuat sinergi fiskal pusat dan wilayah dalam rangka mendukung peningkatan kualitas prasarana dan pelayanan publik, a.l. melalui:
1. Penguatan koordinasi lintas K/L dalam penyelenggaraan program prioritas;
2. Penyusunan KEM-PPKF Regional untuk sinkronisasi sasaran Pembangunan;
3. Penguatan probis aspek perencanaan/penganggaran berbasis output;
4. Penundaan pemberlakukan kebijakan mandatory spending shopping pegawai maksimal 30% dan shopping prasarana minimal 40%.

Terakhir, ditujukan untuk mendukung daya saing wilayah melalui shopping berkualitas, sinergi dengan pembiayaan kreatif, dan penguatan local taxing.

(arj/arj) [Gambas:Video CNBC]

Ilustrasi(ANTARA)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerima support pangan berupa 2,2 ton rendang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk masyarakat terdampak gempa bumi dan tsunami di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bantuan tersebut merupakan bantuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat Sumatera Barat nan dihimpun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat. BNPB selanjutnya menyiapkan pengedaran support tersebut ke sejumlah wilayah terdampak.

Bantuan diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah kepada perwakilan BNPB, Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari dan PIC Posko Aju 1 Labuan Bajo Mayjen TNI (Purn) Luthfie Beta, di Posko Aju 1 Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Selasa (25/8).

Dari total 2,2 ton rendang, sebanyak 500 kilogram langsung dibawa menuju Pos Kabupaten Manggarai. Gubernur Sumatera Barat berbareng Deputi Bidang Pencegahan BNPB turut mengawal penyerahan support tersebut.

Setibanya di Pos Kabupaten Manggarai, rombongan berjumpa dan berbincang dengan Bupati Manggarai Herybertus G.L. Nabit. Dalam kesempatan itu, Mahyeldi menyampaikan bahwa kedatangannya bukan sekadar kunjungan, tetapi membawa amanah masyarakat Sumatera Barat untuk masyarakat nan terdampak bencana.

“Kami membawa rendang nan dikumpulkan oleh pegawai-pegawai di Sumatera Barat dan masyarakat,” ujar Mahyeldi.

Menurutnya, support tersebut merupakan corak kepedulian masyarakat Sumatera Barat terhadap penduduk NTT nan sedang menghadapi akibat bencana.

“Bantuan ini support dari masyarakat Sumatera Barat nan juga ikut merasakan duka. Nusa Tenggara Timur tidak sendirian, tetap ada saudara-saudara kita di bagian pulau lain di Indonesia turut merasakan,” katanya.

“Mudah-mudahan NTT sigap pulih kembali,” pungkas Mahyeldi.

Rendang dipilih sebagai salah satu corak support pangan lantaran relatif tahan lama, mempunyai kandungan gizi dan mudah disajikan. Makanan unik Sumatera Barat itu juga praktis dikonsumsi berbareng nasi sehingga sesuai untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat dalam situasi tanggap darurat.

Mahyeldi menegaskan, support 2,2 ton rendang tersebut bukan merupakan support terakhir dari Sumatera Barat. Pemerintah wilayah berbareng masyarakat tetap terus berkoordinasi untuk menghimpun support bagi masyarakat terdampak musibah di NTT.

“Ini bukan satu-satunya support nan bakal diberikan. Koordinasi dan pengumpulan support dari Sumatera Barat tetap terus dilakukan,” ujarnya.

Mahyeldi juga mengapresiasi BNPB nan telah memfasilitasi proses pengedaran bantuan, termasuk pengiriman support menuju Kabupaten Manggarai menggunakan pesawat.

## BNPB Pastikan Bantuan Sampai kepada Masyarakat

Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari menyambut baik support dari Sumatera Barat dan beragam wilayah lain untuk membantu masyarakat terdampak gempa NTT M7,7.

Menurutnya, support tersebut menunjukkan kuatnya semangat gotong royong masyarakat Indonesia ketika menghadapi bencana.

“Penyampaian support dari masyarakat Sumatera Barat saat ini menunjukkan memang jiwa gotong royong kita sebagai bangsa, antarprovinsi, kabupaten dan kota, terbangun sangat baik,” ujar Abdul Muhari.

Abdul menegaskan, BNPB mempunyai tanggung jawab untuk memastikan support nan dititipkan dari beragam pihak dapat diterima oleh masyarakat nan membutuhkan.

“Kami di BNPB bekerja menyampaikan amanah dari Sumatera Barat, provinsi lain, lembaga dan entitas lain, agar sampai di tangan masyarakat terdampak,” tuturnya.

Ia menjelaskan, pengedaran support dalam situasi musibah memerlukan proses dan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kondisi lapangan serta kebutuhan di masing-masing wilayah. Karena itu, para dermawan maupun masyarakat nan memberikan support diharapkan bersabar dan mempercayakan proses pengedaran kepada petugas di lapangan.

“Kami terus berupaya hingga sampai di tangan masyarakat. Proses pengedaran support di posko kami lakukan secara bertahap,” kata Abdul.

Ia memastikan seluruh support logistik nan telah dititipkan melalui jalur pengedaran BNPB bakal disalurkan kepada masyarakat terdampak.

“Semua support logistik nan dititipkan kepada kami melalui Pos Halim, Labuan Bajo alias Maumere pasti kita bakal sampaikan kepada masyarakat terdampak,” tutupnya.(H-2)

Kamis, 27 Agu 2026 15:42 WIB

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) mempunyai makna krusial bagi masyarakat nan tetap menghadapi kesulitan ekonomi. Ia menyebut faedah MBG mungkin tidak terasa bagi masyarakat nan mampu, tetapi sangat berfaedah bagi anak-anak dan family nan membutuhkan. Ia juga menyinggung pengalamannya mendengar cerita penduduk nan pernah berguru dalam kondisi lapar.

#prabowo #mbg #video #cnbc clips

Jakarta -

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR bakal menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset paling lambat sebelum penutupan masa sidang DPR pada Desember 2026. Pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi salah satu aspirasi nan disampaikan sejumlah golongan masyarakat dalam tindakan unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta.

"Tadi sudah disampaikan oleh ketua DPR, Pak Dasco, bahwa insyaallah RUU Perampasan Aset ini bakal kami selesaikan pada tanggal 15 Desember tahun 2026," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (27/8/2026).

Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna DPR, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan perkembangan penyusunan RUU Perampasan Aset.

Laporan tersebut disaksikan langsung oleh Aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono namalain Botok berbareng sejumlah perwakilan massa nan datang dari anjungan ruang Rapat Paripurna.

Dalam laporannya, Habiburokhman memastikan RUU Perampasan Aset ditargetkan dapat disahkan DPR dalam Rapat Paripurna pada Desember 2026. Ia menjelaskan, pembahasan RUU tersebut memerlukan waktu lantaran mempunyai substansi baru serta perlu mendengarkan partisipasi publik.

Usai mendengarkan laporan perkembangan penyusunan RUU Perampasan Aset, Botok berbareng sejumlah perwakilan masyarakat kemudian diterima dalam audiensi oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berbareng Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, serta Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade.

Dalam audiensi tersebut, Botok meminta ketua DPR RI mengundurkan diri andaikan RUU Perampasan Aset tidak disahkan sesuai sasaran pada 15 Desember 2026. Dasco Ahmad kemudian menyatakan kesiapannya berbareng ketua DPR lainnya untuk memenuhi permintaan tersebut andaikan sasaran penyelesaian tidak tercapai.

Puan mengatakan, DPR tetap mempunyai waktu untuk menyelesaikan pembahasan berbareng pemerintah sebelum masa sidang DPR tahun 2026 berakhir.

"Sekarang bulan Agustus, lampau September, Oktober, November, Desember, artinya tetap kurang lebih empat separuh bulan lagi. Jadi insyaallah bahwa penutupan tahun ini, tahun 2026 itu kan 31 Desember," katanya.

Terkait keterlibatan masyarakat dalam mengawal pembahasan RUU Perampasan Aset, Puan menegaskan DPR terbuka menerima aspirasi publik sesuai dengan sistem nan berlaku.

"Jikalau aspirasi dan pertemuan itu mau dilakukan, silakan sampaikan surat permintaan untuk bertemu, sampaikan surat kemauan untuk menyampaikan aspirasi. Tentu saja kami bakal menemui dan menerima aspirasi tersebut," tuturnya.

Ia menjelaskan, penyampaian aspirasi dapat dilakukan melalui beragam mekanisme, mulai dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di perangkat kelengkapan majelis alias komisi terkait, melalui Badan Aspirasi Masyarakat (BAM), audiensi dengan ketua DPR maupun komisi, hingga menghadiri Rapat Paripurna.

"Bahkan sampai kemudian kami bakal bolehkan perwakilannya untuk ikut dalam paripurna. Namun ya ikuti sistem dan patokan nan ada di lembaga DPR ini," pungkasnya.

(anl/ega)

Presiden Prabowo Subianto tiba di Ponpes Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, untuk menghadiri pembukaan Muktamar ke-35 NU, Kamis (27/8).

Pantauan kumparan di lokasi, tampak Prabowo nan mengenakan baju koko putih dan peci hitam tiba pada pukul 15.25 WIB. Kedatangannya disambut oleh Rais Aam PBNU Kiai Miftachul Akhyar, Ketum PBNU Gus Yahya dan pengasuh Ponpes Bahrul Ulum Jombang Kiai Hasib Wahab Chazbullah.

Terlihat dia didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, serta Kepala BGN Sudaryono.

Sebelum Prabowo tiba, tampak Wapres Gibran Rakabuming Raka datang mengenakan setelan jas komplit dengan peci didampingi oleh Wamen BUMN Aminuddin Maruf.

Turut datang dalam aktivitas itu, Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menag Nasaruddin Umar, Muhaimin Iskandar, Menhaj Moch Irfan Yusuf, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak, Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Mendes Yandri Susanto, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi, Wamensesneg Juri Ardiantoro, Ketua MPR Ahmad Muzani.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Jombang, Jawa Timur untuk menghadiri sekaligus meresmikan pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama, Kamis (27/8).

“Siang ini, Bapak Presiden bertolak menuju Jawa Timur untuk menghadiri dan membuka secara resmi Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang,” ujar Teddy dalam keterangannya.

Teddy menjelaskan bahwa kehadiran Presiden dalam Muktamar NU merupakan corak penghormatan terhadap peran besar Nahdlatul Ulama nan selama lebih dari satu abad telah menjadi salah satu kekuatan krusial dalam perjalanan bangsa Indonesia.

“NU mempunyai sejarah panjang dalam perjuangan kemerdekaan, menjaga persatuan, merawat kehidupan berakidah nan damai, serta membangun pendidikan dan kesejahteraan umat. Bapak Presiden meletakkan penghormatan nan besar terhadap kontribusi para ulama, kiai, santri, dan seluruh family besar Nahdlatul Ulama bagi bangsa dan negara,” kata dia.

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, memastikan kategori Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) nan dinilai belum jeli tengah diperbaiki melalui Sensus Ekonomi 2026.

Perbaikan ini krusial di tengah upaya Indonesia menghindari jebakan negara berpenghasilan menengah, mengingat pendapatan per kapita saat ini baru menuju USD 6.000. Angka itu tetap jauh dari standar negara maju nan berada di kisaran USD 23.000.

"Saat ini ada beban nan berat juga dari sisi aspek kemiskinan...Desil ini menjadi salah satu aspek nan kudu kita perbaiki juga, gimana ke depan kita mentransformasi data-data nan lebih aktual, up to date, dan kemudian kita bisa mendapatkan nomor nan sebenarnya," tegasnya saat menghadiri OJK Digital Financial Innovation Day 2026, Kamis (27/8).

Misbakhun menjelaskan beragam parameter DTSEN sedang diukur ulang agar penyaluran perlindungan sosial (perlinsos) dan subsidi daya bisa lebih tepat sasaran. Ia menyebut pemerintah sekarang menggarap sensus ekonomi secara perincian sebagai bagian dari proses tersebut.

Meski BPS tidak lagi berada di bawah pengawasan Komisi XI, Misbakhun menegaskan parlemen tetap mengawal perbaikan info desil lantaran berangkaian langsung dengan pos anggaran negara.

Desil nan jeli menjadi tolok ukur utama untuk menentukan siapa nan berkuasa menerima support sosial, support pangan, hingga subsidi.

"Jangan sampai kemudian negara sudah menggelontorkan duit nan nilainya sampai ribuan triliun itu, kemudian tidak tepat sasaran," tandas Misbakhun.

DPR menegaskan sasaran penyelesaian RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026. Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-3 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, setelah Ketua Komisi III DPR Habiburokhman melaporkan perkembangan pembahasan RUU tersebut.

Usai rapat paripurna, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad berbareng Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di ruang Abdul Muis, gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Aktivis AMPB Supriyono namalain Botok menyampaikan aspirasi agar masyarakat mendapatkan kepastian mengenai sasaran penyelesaian RUU Perampasan Aset, serta meminta arsip tertulis sebagai pegangan publik atas komitmen DPR.

"Kami meminta buletin aktivitas audiensi AMPB dan DPR RI mengenai pengesahan RUU Perampasan Aset ini digetok Desember, kita minta tanggalnya, Pak. Jadi jelas," ujar Botok.

Menanggapi perihal tersebut, Dasco menegaskan kembali sasaran waktu nan telah disampaikan melalui rapat paripurna. "Limit waktu paling lambat untuk rancangan Undang-Undang Perampasan Aset itu bakal diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026," kata Dasco.

Untuk memberikan kepastian dan membuka ruang pengawasan publik, Dasco menyatakan DPR bakal menyiapkan salinan arsip hasil rapat paripurna serta pernyataan tertulis mengenai komitmen tersebut. Masukan nan disampaikan AMPB bakal diteruskan kepada Komisi III DPR sebagai bagian dari proses pembahasan RUU.

Komisi III DPR juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan secara langsung melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU). DPR memandang partisipasi publik krusial agar proses pembentukan RUU Perampasan Aset berjalan terbuka, dapat diawasi, serta menghasilkan undang-undang nan kuat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Terkait penyampaian aspirasi di sekitar kompleks parlemen, Dasco menegaskan DPR menghormati kewenangan masyarakat menyampaikan pendapat secara damai, dan membujuk seluruh pihak menjaga keamanan serta ketertiban bersama.

AMPB turut menyampaikan sejumlah laporan mengenai dugaan gangguan keamanan nan dialami peserta aksi. Dasco meminta letak dan kronologi kejadian disampaikan komplit agar dapat dikoordinasikan dengan abdi negara dan pihak berkuasa untuk ditindaklanjuti.

DPR menegaskan proses pembahasan RUU Perampasan Aset bakal terus melangkah menuju sasaran penyelesaian paling lambat 15 Desember 2026, sementara ruang partisipasi dan pengawasan masyarakat bakal tetap terbuka sepanjang proses berlangsung.

(rfs/gbr)

Jakarta -

KPK telah melimpahkan dua tersangka penyuap Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby ke jaksa penuntut umum (JPU). Mereka adalah Zulkarnain (ZKN) selaku Sekda Kuansing dan Ardiles (ARD) selaku Dirut PT MIC.

"Dalam lanjutan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi mengenai suap pengisian kedudukan perangkat wilayah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, pada hari ini, Kamis (27/8), interogator melaksanakan penyerahan tersangka pemberi suap ialah Saudara ZKN dan Saudara ARD beserta peralatan bukti alias Tahap II kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK," kata jubir KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Kamis (27/8/2026).

Budi mengatakan penyerahan tahap II tersebut dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan komplit alias P-21 oleh tim JPU, pada Rabu (26/8). Dia mengatakan perkara Zulkarnain dan Ardiles bakal segera memasuki tahapan penuntutan di pengadilan.

"Di sisi lain, Penyidik KPK tetap melakukan pendalaman dan bakal melakukan penanganan investigasi secara komprehensif dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak lain nan diduga terlibat," ujarnya.

Perkara Bupati Kuansing

Bupati Suhardiman sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka suap. Suhardiman diduga menerima suap mobil Toyota Land Cruiser senilai Rp 2 miliar untuk memilih Zulkarnain sebagai Sekda.

KPK juga mengungkap Suhardiman pernah menerima mobil Mitsubishi Pajero Sport dari Zulkarnain saat tetap menjabat Plt Bupati. Suhardiman menjadi Plt Bupati Kuansing setelah Andi Putra nan menjabat Bupati kena OTT pada 2021.

Total ada tiga orang nan telah ditetapkan sebagai tersangka. Berikut ini daftarnya:

1. Suhardiman Amby selaku Bupati Kuansing
2. Zulkarnain selaku Sekda Kuansing
3. Ardiles selaku Dirut PT MIC.

KPK menyebut ada dugaan penerimaan lain Suhardiman. KPK menduga Suhardiman menerima duit dari sejumlah Koperasi Unit Desa (KUD) nan beranggotakan para petani untuk mengurus alih kegunaan hutan. Izin alih kegunaan sendiri berada di Kemenhut, sedangkan Pemda punya kewenangan pada rekomendasi teknis.

(mib/ygs)

Simak agenda MotoGP Aragon 2026 pekan ini nan sudah diketahui (Foto: Facebook/MotoGP)

JADWAL MotoGP Aragon 2026 pekan ini sudah diketahui. Akankah Marc Marquez auto menang di kandangnya?

MotoGP 2026 memasuki seri ke-13. Pekan balapan berjudul MotoGP Aragon 2026 itu bakal digelar di Sirkuit MotorLand Aragon, Alcaniz, Spanyol, 28-30 Agustus.

1. Ajang Pelampiasan

Marc Marquez melaju di MotoGP Inggris 2026 (Foto: Ducati Corse)

Seri ini dianggap bakal jadi pelampiasan Marc Marquez nan kepayahan di MotoGP Inggris 2026, tiga pekan silam. Apalagi, karakter Sirkuit Aragon cocok dengannya.

Hingga kini, Marquez adalah rajanya Sirkuit MotorLand Aragon dengan tujuh kemenangan di kelas premier. Ia apalagi pernah menang empat kali beruntun pada 2016 hingga 2019.

Di dua musim terakhir, Marquez pun menang secara beruntun! Kemenangan pada MotoGP 2024 terasa spesial lantaran sekaligus mengakhiri puasa podium teratas selama 1.000 hari lebih.

Tidak heran jika Marquez dijagokan bakal menggila sejak sesi latihan bebas. Para pesaing kudu meningkatkan levelnya jika mau mengimbangi di sirkuit nan berlawanan dengan arah jarum jam tersebut.

Salah satu poin utama dalam gugatan wanprestasi Ardhito Pramono terhadap Sony Music Entertainment Indonesia adalah penggunaan lagu-lagu miliknya di beragam program televisi di Korea Selatan.

Penggunaan karya tersebut diduga dilakukan tanpa izin langsung dari Ardhito Pramono maupun koordinasi nan transparan dari pihak label.

Kuasa norma Ardhito, Adityo Ramadhan, membeberkan bahwa ada beberapa lagu terkenal Ardhito nan masuk dalam tayangan televisi di Korea, dalam rentang tahun 2023 hingga 2025.

"Ada empat ya jika enggak salah. 'Say Hello', 'Fine Today', '9 to 5', sama 'Bitterlove'," kata Adityo usai sidang di PN Jakarta Pusat, Kamis (27/8).

Tak hanya itu, lagu 'Here We Go Again' juga terdeteksi muncul di program terkenal seperti 3 Meals a Day dan I Live Alone. Sementara lagu 'Say Hello' diketahui mengisi tayangan Return of Superman.

Ardhito merasa haknya sebagai pembuat tidak dihargai dalam proses pemberian izin alias kewenangan sinkronisasi tersebut.

Adityo menjelaskan, dalam kewenangan cipta, penggunaan lagu untuk media visual mempunyai patokan nan ketat.

"Penggunaan karyanya Ardhito di film, ada film, ada reality show, itu namanya diatur di Undang Undang Hak Cipta namanya Hak Sinkronisasi. Nah, itu tidak bisa digunakan tanpa izin dari Sony ataupun dari Ardhito," tegas Adityo.

Pihak Ardhito mempertanyakan siapa nan sebenarnya memberikan lampu hijau bagi stasiun TV Korea Selatan untuk memutar lagu-lagu tersebut.

"Ya kami patut berprasangka jadinya, ini siapa nan kasih izin sinkronisasi untuk penggunaan lagu Ardhito di Korea Selatan?" tanya Adityo.

Saat dimintai klarifikasi, pihak Sony Music memberikan jawaban nan menurut Adityo tidak sesuai dengan kebenaran di lapangan.

"Menurut keterangan Sony, itu di-collect oleh WAMI. Namun kami sudah tanya via surat dan WAMI menjawab WAMI tidak pernah memberi izin sinkronisasi alias pengumpulan duit dari penggunaan lagu Ardhito di Korea," beber Adityo.

Meskipun saat ini Ardhito sudah tidak lagi berlindung di bawah Sony Music, pada saat karya tersebut diproduksi dan diputar, perjanjian kerja sama tetap berjalan.

"Masih, saat itu tetap di bawah naungan label. Dan sekarang katalognya pun masternya tetap di Sony," tambah Adityo.

Hingga saat ini, nilai perjanjian alias royalti dari proyek di Korea Selatan tersebut tetap menjadi belum diketahui. Pasalnya, pihak label diduga menahan info tersebut.

"Kami enggak tahu makanya. Karena kami tanya Sony, Sony bilang katanya WAMI nan meng-collect," pungkas Adityo.

Selain penggunaan lagu di TV Korea Selatan, dalam poin gugatan, Ardhito juga menekankan royalti nan diakui telah dihasilkan namun justru ditahan oleh pihak Sony Music.

Oleh karenanya, Ardhito mendaftar gugatan sejak 12 Agustus dengan nomor register 577/Pdt.G/2026. Ardhito menuntut tukar rugi sebesar Rp 5,7 miliar atas dugaan wanprestasi nan dilakukan oleh Sony Music.

Sidang bakal kembali digelar pada 10 September mendatang, dengan agenda tetap pemeriksaan legal standing.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.(MI/Insi Nantika Jelita)

MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak berencana meningkatkan tarif pajak untuk mengejar sasaran penerimaan pada 2027. Sebagai gantinya, pemerintah bakal mengoptimalkan ekspansi pedoman pajak dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam proses pemungutan.

Pemerintah merancang sasaran penerimaan pajak sebesar Rp2.591,4 triliun pada 2027. Angka ini mencerminkan kenaikan sebesar 9,91% dibandingkan sasaran APBN 2026 nan sebesar Rp2.357,7 triliun, alias tumbuh 12,14% jika dibandingkan dengan outlook 2026 senilai Rp2.310,8 triliun.

"Pemerintah sampai sekarang enggak ada rencana untuk meningkatkan tax tariff. Utamanya, kita juga bakal memperbaiki SDM di tax collection kita," ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Kamis (27/8).

Purbaya menekankan bahwa penguatan lembaga di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menjadi pilar utama. Reformasi ini bermaksud meningkatkan kepatuhan wajib pajak tanpa memberikan beban tambahan bagi mereka nan sudah alim bayar pajak.

Secara makro, total penerimaan perpajakan 2027 diproyeksikan mencapai Rp2.908 triliun, naik 10,5% dari outlook 2026. Target ini mencakup penerimaan pajak Rp2.591,4 triliun dan penerimaan kepabeanan serta cukai sebesar Rp316,6 triliun. Rasio perpajakan (tax ratio) pun dibidik pada level 10,38% terhadap PDB.

Strategi pencapaian sasaran bakal mengandalkan ekstensifikasi, pemanfaatan teknologi, dan sinergi antarlembaga. Purbaya juga menjanjikan penegakan norma nan lebih bersih dan berintegritas, baik dari sisi pembayar maupun petugas penagih pajak.

Di sisi pengeluaran, shopping pemerintah pusat dalam RAPBN 2027 direncanakan sebesar Rp3.362,2 triliun. Anggaran tersebut bakal dialokasikan untuk mendukung prioritas nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas jasa publik, hingga pembangunan sarana prasarana strategis. (Z-10)

Ilustrasi(Dok Unsoed)

WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan pendidikan tinggi bukan ruang untuk bertransaksi bagi mereka nan mempunyai finansial berlebih. Ia mengatakan praktik suap tidak boleh terjadi di perguruan tinggi manapun.

Hal tersebut disampaikan Lalu merespons Rektor Universitan Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq nan terjaring operasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran diduga terlibat pengondisian penerimaan mahasiswa baru.

"Kami atas nama Komisi X DPR RI menyatakan rasa prihatin dan sangat menyayangkan jika dugaan pengondisian penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman betul terjadi," kata Lalu saat dikonfirmasi, Kamis (27/8/2026).

Legislator dari Fraksi PKB ini mengingatkan bahwa penerimaan mahasiswa baru kudu melangkah objektif, transparan, akuntabel, serta berbasis pada prestasi calon mahasiswa bukan kedekatan dengan pihak tertentu alias keahlian membayar.

Meski menghormati asas prasangka tak bersalah dan proses norma di KPK, Lalu menyebut kasus ini kudu menjadi momentum pembenahan sistem penerimaan mahasiswa baru, khususnya pada seleksi jalur mandiri.

"Jangan sampai persoalan ini justru merusak kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi," ujarnya. 

Lebih lanjut, Lalu menuturkan Komisi X DPR RI berencana memanggil kementerian mengenai (Kemendiktisaintek) untuk meminta penjelasan mengenai langkah penguatan tata kelola penerimaan mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Apalagi, kata dia, Komisi X DPR RI baru saja menyelesaikan Panitia Kerja Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Panja SPMB) nan memuat rekomendasi krusial untuk perbaikan sistem seleksi ke depannya.

Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Purwokerto, Banyumas. Sebanyak sembilan orang, termasuk Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq dan dua wakil rektornya ditangkap dalam penindakan tersebut. KPK menyebut penangkapan para petinggi kampus negeri tersebut berangkaian erat dengan praktik manipulasi pada proses seleksi penerimaan mahasiswa baru, khususnya di jalur berdikari Fakultas Kedokteran Unsoed. (H-2)

Ilustrasi(Antara)

KEBAKARAN hutan di Blok Ranu Kembang memicu pemindahan massal 170 pendaki Gunung Semeru pada Kamis (27/8). Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) memastikan seluruh pendaki dalam kondisi selamat dan sedang dipandu turun menuju pos pemeriksaan.

Proses pemindahan melibatkan pengawalan ketat oleh Pemandu Pendakian Gunung Semeru Terdaftar (PPGST) serta tim campuran dari pos Ranu Pani. Langkah penanganan ini diambil setelah TNBTS secara resmi menutup total seluruh akses pendakian untuk mencegah timbulnya korban jiwa dan mempermudah pemadaman api.

Pranata Humas Balai Besar TNBTS, Endrip Wahyutama dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, Kamis, mengatakan seluruh pendaki saat ini telah beranjak turun dan tetap mendapatkan pendampingan oleh Pemandu Pendakian Gunung Semeru Terdaftar (PPGST).

"Untuk saat ini seluruh pendaki nan berjumlah sekitar 170an orang dalam proses turun dan didampingi oleh PPGST, semuanya dalam kondisi kondusif dan kondusif," kata Endrip.

Dia menjelaskan para pendaki nan dievakuasi sebelumnya memang sempat berkemah di Ranu Kumbolo. Endrip menyampaikan wilayah tersebut sesungguhnya menjadi satu-satunya letak camping ground atau area perkemahan di Gunung Semeru.

"Sehingga, tidak ada ada letak (perkemahan) lainnya," ucapnya.

Ia menyampaikan saat ini tim pemandu berbareng petugas TNBTS nan berada di wilayah Ranu Pani sudah bergerak naik ke jalur pendakian untuk bersiaga menunggu kehadiran para pendaki.

"Untuk mengantisipasi andaikan terdapat hambatan selama proses turun para pendaki," ujarnya.

Kronologi Kebakaran dan Penutupan Akses

Sebelumnya, pada Rabu, Balai Besar TNBTS memutuskan menutup total seluruh jalur pendakian di Gunung Semeru. Langkah itu diambil menyusul terjadinya peristiwa kebakaran rimba di area Blok Ranu Kembang.

Keputusan penutupan jalur pendakian Gunung Semeru diumumkan resmi oleh Balai Besar TNBTS melalui Surat Pengumuman Nomor: PG.20/T.8/TU/HMS.01.07/B/08/2026 nan diterbitkan kemarin.

Kebijakan ini diambil untuk mendukung kelancaran proses pengendalian kebakaran serta pemindahan visitor nan tetap berada di dalam area Semeru dengan tetap mengedepankan unsur keamanan dan keselamatan.

Pihak balai besar mengenai menyatakan area rimba nan menjadi titik kebakaran lokasinya berada di sekitar area jalur pendakian Gunung Semeru. Penutupan pendakian Gunung Semeru diberlakukan hingga pemisah waktu tang belum ditentukan. (Ant/-4)

Ilustrasi(Antara)

DEWAN Pimpinan Wilayah Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup & B3 Indonesia (DPW Amphibi) Jawa Timur mengkritik keras maraknya praktik pembakaran lahan terlarangan nan mengabaikan patokan norma demi menekan biaya alih kegunaan lahan sawit.

Amphibi Jatim menyatakan keprihatinannya atas peristiwa kebakaran rimba dan lahan (karhutla) nan kembali menakut-nakuti sejumlah wilayah Indonesia, khususnya Provinsi Riau dan pulau Kalimantan. 

Berbeda dari area Eropa dan Amerika Serikat nan dipicu gelombang panas alami, karhutla di Indonesia disinyalir kuat akibat kombinasi tangan manusia. Maka Amphibi Jatim mendesak penindakan tokoh karhutla itu, menyita aset korporasi dan melindungi kewenangan masyarakat adat

Ketua DPW Amphibi Jatim, Samsul Hadi, mendesak pemerintah dan abdi negara penegak norma untuk menindak tegas tokoh intelektual di kembali musibah lingkungan tersebut.

"Indonesia mempunyai wilayah rimba nan tersebar luas, namun Riau dan Kalimantan kerap menjadi titik krusial lantaran maraknya alih kegunaan lahan sawit dengan langkah dibakar tanpa mematuhi prosedur," tegas Samsul di Surabaya, Kamis (27/8).

Ia meminta penindakan tidak berakhir pada pekerja lapangan, melainkan menjangkau hingga ke tingkat dalang korporasi. Samsul mendorong abdi negara untuk tidak ragu menyita lahan serta aset perusahaan nan terbukti terlibat.

Selain penegakan hukum, Amphibi Jatim menekankan pentingnya pengawasan awal melalui sinergi Muspida, LSM lingkungan, dan masyarakat adat. Samsul mengingatkan agar hak-hak masyarakat budaya atas tanah tradisinya tidak dirampas, lantaran peran mereka krusial sebagai penjaga alam alami.

"Ketika masyarakat budaya tersingkir alias dibungkam, kegunaan monitoring alami penjaga alam di lapangan menjadi hilang. Hal ini membikin area rimba rentan dieksploitasi tanpa pengawasan," ujarnya.

Berdasarkan info pemantauan Kementerian Kehutanan, BNPB, dan BMKG hingga Agustus 2026, luas kebakaran mencapai lebih dari 107.000 hektare di seluruh Indonesia. Kalimantan Barat merupakan provinsi terdampak paling luas secara nasional dengan area terbakar melampaui 28.600 hektare. Disusul Riau mencatat area kebakaran terbesar di Pulau Sumatra dengan luasan mencapai 16.270+ hektare.

Ribuan titik panas alias hotspot terakumulasi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Selatan sepanjang pertengahan hingga akhir Agustus 2026.

Menurut Samsul, ada landasan norma penindakan terhadap perorangan maupun korporasi nan membakar alias memerintahkan pembakaran lahan. Yaitu UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, pada pasal 69 ayat (1) huruf h & Pasal 108. Yaitu melarang pembukaan lahan dengan langkah membakar dengan ancaman pidana penjara 3–10 tahun dan denda Rp3 miliar–Rp10 miliar. Sementara pada pasal 116 & 119 mengatur kejahatan korporasi dengan hukuman perampasan keuntungan, penutupan tempat usaha, hingga penyitaan aset dan lahan.

Selanjutnya, UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pada pasal 56 ayat (1) & pasal 108 menakut-nakuti pelaku upaya perkebunan nan membakar lahan dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar. Demikian pula pada KUHP pasal 187 jo. pasal 55 mengatur kesengajaan menimbulkan kebakaran serta hukuman bagi pihak penyuruh. (HS/E-4)

Jakarta, CNBC Indonesia- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bakal mengaktifkan kembali rekening milik Supriyono namalain Botok nan sebelumnya mengalami penundaan transaksi. Rekening tersebut dapat kembali digunakan setelah Polda Metro Jaya melakukan penjelasan mengenai penghimpunan biaya nan masuk ke rekening tersebut.

Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Kamis, 27/08/2026) berikut ini.

Presiden China Xi Jinping.

JAKARTA - 'Ternyata Ini Cinta' tayang pukul 17:40 WIB di RCTI Channel 28. Mengangkat cerita penuh intrik, sinetron ini menghadirkan drama keluarga, romantis, dan penuh konflik. Sinetron ini dibintangi oleh Luna (Elsa Japasal/Eca Aura), Marco (Ari Irham), Bima (Betrand Peto), Mila (Bebby Hatami), Martha (Sylvia Fully), Prisil (Dafina Jamasir), Saga (Yusuf Kartiko), Rifky (Boy Hamzah), Dewa (Reza Pahlevi), serta aktor-aktor berbakat lainnya.

Setelah melarikan diri dari penyimpanan Troy, Saga memindahkan persembunyian ke penyimpanan baru dan merahasiakan keberadaan van kuning mengenai kecelakaan Ryan dari Reno dan Andi. Sementara itu, Klinik The Lune milik Martha dilanda tuduhan akibat video tiruan dua influencer, nan menyeret Luna ke dalam perundungan Mila di sekolah. Hubungan Luna dan Marco sempat merenggang setelah terungkap Marco merahasiakan kejahatan Mila, namun keduanya akhirnya berbaikan dan semakin dekat.

Di sisi lain, kehangatan sederhana Luna saat mengobati luka Saga di sebuah warung makan diam-diam membekas di hati Saga. Konflik kian memanas saat hasil tes DNA membuktikan Mila bukan anak kandung Rifky, mendorongnya bekerja pada Dewa demi mencari keberadaan anak aslinya sekaligus menyelidiki pembakaran bengkelnya. Ditugaskan mengawal kontainer sparepart berbareng Saga, Rifky sukses menghalau serangan golongan misterius di perjalanan. Namun sesampainya di penyimpanan tujuan, kecurigaan Rifky justru memuncak saat pandangannya tertuju pada van kuning bertutup terpal nan tersembunyi.

Saksikan Layar Drama RCTI 'Ternyata Ini Cinta' hari ini pukul 17:40 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling bening dan stabil datang di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika tetap ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan buletin terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri

cara mencincang daging ayam | foto ilustrasi: Gemini AI

- Daging ayam cincang banyak digunakan untuk membikin beragam makanan, seperti siomay, dimsum, nugget, bakso ayam, perkedel, hingga isian pangsit. Biasanya, daging dihaluskan menggunakan chopper alias food processor alias blender agar teksturnya lebih sigap berubah menjadi cincangan halus.

Namun, perangkat tersebut sebenarnya tidak wajib digunakan, terutama jika jumlah daging nan hendak diolah tidak terlalu banyak. Daging ayam bisa dicincang secara manual menggunakan pisau. Hanya saja, potongan awal dan teknik mencincangnya perlu diperhatikan agar ukurannya lebih seragam dan hasil akhirnya tidak terlalu kasar.

Potong Daging Tipis-tipis Sebelum Dicincang

Sebelum mulai, pisahkan daging ayam dari tulangnya dan buang bagian kulit jika resep memerlukan daging tanpa kulit. Daging kemudian bisa dikeringkan menggunakan tisu dapur agar permukaannya tidak terlalu basah dan licin saat dipotong.

Untuk memudahkan proses, gunakan daging nan tetap dingin. Daging ayam nan dingin dan cukup firm lebih mudah dipotong rapi dibandingkan daging nan sudah terlalu lunak pada suhu ruang.

Letakkan daging di atas talenan nan stabil, kemudian pangkas menjadi irisan tipis. Setelah itu, susun kembali irisan tersebut dan pangkas melintang hingga menjadi potongan kecil.

Cincang dengan Pisau Tajam Secara Bertahap

Gunakan pisau nan tajam dan cukup kokoh untuk mencincang daging. Pisau nan tumpul justru dapat membikin daging lebih susah dipotong dan berisiko membikin aktivitas tangan menjadi kurang terkendali.

Setelah daging dipotong kecil, kumpulkan di tengah talenan. Pegang gagang pisau dengan kuat, lampau cincang daging menggunakan aktivitas berulang. Tidak perlu terburu-buru mengejar tekstur nan sangat lembut sejak awal.

Sesekali, kumpulkan kembali daging nan menyebar menggunakan sisi pisau. Balik alias kombinasi daging, kemudian cincang lagi bagian nan tetap terlihat lebih besar.

Cara ini membikin potongan nan berada di bagian bawah dan atas ikut terkena mata pisau. Proses dapat diulangi sampai mendapatkan ukuran cincangan nan sesuai dengan kebutuhan.

Jika mau tekstur nan sangat lembut untuk adukan dimsum alias nugget, pencincangan manual memang memerlukan waktu lebih lama dibandingkan menggunakan mesin. Namun, langkah ini cukup masuk logika untuk jumlah daging nan sedikit dan tidak memerlukan perangkat tambahan.

Teknik Ini Cocok untuk Porsi Daging nan Tidak Banyak

Ada argumen kenapa pencincangan manual lebih cocok untuk porsi kecil. Jika hanya memerlukan satu alias dua pangkas daging ayam untuk sebuah resep, mengeluarkan dan membersihkan chopper bisa terasa kurang praktis.

Sebaliknya, pisau dan talenan sudah cukup untuk mengubah daging menjadi cincangan. Ukuran akhirnya juga bisa disesuaikan berasas kebutuhan resep.

Untuk adukan nan memerlukan tekstur sangat lembut, daging bisa dicincang lebih lama. Sementara untuk tumisan, isian pangsit, alias hidangan nan memerlukan sedikit tekstur, daging tidak kudu dicincang sampai betul-betul lembut.

Hal nan Perlu Diperhatikan Saat Mencincang Ayam

Setelah tekstur daging sesuai, ayam cincang bisa langsung digunakan sebagai bahan masakan. Jika belum bakal dipakai, simpan dalam wadah tertutup dan masukkan ke lemari es alias freezer sesuai rencana penyimpanan.

Yang tidak kalah penting, gunakan talenan dan pisau nan bersih serta hindari mencampurkan peralatan nan sudah terkena ayam mentah dengan makanan matang tanpa dicuci terlebih dahulu.

Dengan teknik ini, daging ayam tetap bisa dibuat menjadi cincangan lembut meski tidak mempunyai blender alias chopper. Kuncinya bukan pada satu perangkat khusus, melainkan pada kondisi daging, ukuran potongan awal, pisau nan tajam, dan pencincangan secara bertahap.

FAQ

1. Apakah daging ayam bisa dihaluskan tanpa chopper?

Bisa. Daging ayam dapat dicincang secara manual menggunakan pisau tajam. Cara ini paling praktis untuk jumlah daging nan tidak terlalu banyak.

2. Bagian ayam mana nan paling mudah dicincang?

Baik dada maupun paha bisa dicincang. Dada mempunyai daging nan relatif padat dan rendah lemak, sedangkan paha lebih berlemak dan condong terasa lebih juicy. Pilih bagian sesuai tekstur nan dibutuhkan dalam resep.

3. Kenapa daging ayam sebaiknya tetap dingin saat dipotong?

Daging nan tetap dingin condong lebih firm sehingga lebih mudah diiris dan dicincang. Daging juga tidak mudah berubah corak saat terkena tekanan pisau.

4. Bagaimana agar daging ayam cincang lebih halus?

Potong daging menjadi irisan tipis terlebih dahulu, kemudian cincang secara bertahap. Kumpulkan dan kembali daging beberapa kali agar bagian nan belum lembut ikut tercincang.

5. Apakah ayam cincang bisa langsung disimpan setelah dibuat?

Bisa. Jika belum bakal dimasak, segera masukkan ayam cincang ke wadah tertutup dan simpan di lemari es untuk penggunaan dalam waktu dekat alias freezer jika mau disimpan lebih lama.

(brl/tin)

kenapa piring tetap licin setelah dicuci | foto ilustrasi: Gemini AI

- Piring sudah dicuci sampai tidak terlihat sisa makanan, tetapi saat disentuh setelah dibilas tetap terasa licin? Kondisi seperti ini cukup sering bikin bingung, apalagi jika busa sabun sudah tidak terlihat di permukaannya. Rasa licin juga belum tentu selalu menunjukkan penyebab nan sama.

Selain sisa detergen, ada beberapa perihal lain nan bisa membikin permukaan piring terasa berbeda setelah dicuci. Mulai dari lemak makanan nan belum terangkat, kondisi air, sampai spons nan digunakan untuk mencuci. Daripada langsung menambahkan sabun, coba cek dulu beberapa kemungkinan berikut.

1. Detergen nan Dipakai Terlalu Banyak

Sabun cuci piring memang membantu mengangkat minyak dan sisa makanan, tetapi penggunaannya tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan. Jika detergen nan dipakai terlalu banyak, proses pembilasan bisa memerlukan perhatian lebih agar tidak ada sisa bahan pembersih di permukaan. Jadi, banyaknya sabun tidak otomatis membikin piring lebih bersih.

Coba perhatikan apakah rasa licin muncul pada banyak piring setelah dicuci dengan takaran detergen nan sama. Jika iya, periksa kembali petunjuk penggunaan pada bungkusan dan gunakan secukupnya.

Langkah nan bisa dicoba

1. Periksa kembali takaran detergen nan digunakan.
2. Cuci piring dengan jumlah sabun secukupnya.
3. Gosok seluruh permukaan piring, termasuk bagian tepi dan belakang.
4. Bilas menggunakan air bersih sampai tidak terlihat sisa busa.

2. Sisa Lemak Makanan Belum Terangkat

Tidak semua rasa licin berasal dari sabun. Piring nan sebelumnya digunakan untuk makanan berminyak juga bisa terasa licin jika tetap ada lapisan lemak nan tertinggal di permukaannya.

Ciri nan bisa diperhatikan adalah sensasinya lebih mirip berminyak daripada seperti ada lapisan sabun. Kondisi ini lebih mungkin terjadi pada piring jejak makanan seperti gorengan, tumisan, makanan bersantan, alias hidangan dengan banyak minyak.

Langkah nan bisa dicoba

1. Buang sisa makanan dari piring sebelum mulai mencuci.
2. Perhatikan bagian nan tetap tampak mengilap alias terasa berminyak.
3. Gosok bagian tersebut dengan spons dan detergen secukupnya.
4. Bilas kembali dengan air bersih.
5. Pastikan tidak ada lapisan minyak nan tetap terasa saat piring disentuh.

3. Air Meninggalkan Lapisan pada Permukaan

Kondisi air juga bisa memengaruhi tampilan permukaan peralatan makan. Air dengan kandungan mineral nan tinggi dapat meninggalkan endapan setelah air mengering, terutama jika terlihat bercak alias lapisan putih pada piring dan gelas.

Namun, kondisi ini sebaiknya tidak langsung disamakan dengan rasa licin akibat detergen. Perhatikan juga apakah permukaan piring mempunyai bercak, tampak kusam, alias meninggalkan lapisan setelah kering.

Langkah nan bisa dicoba

1. Biarkan piring mengering setelah dibilas.
2. Periksa apakah muncul bercak putih alias lapisan pada permukaannya.
3. Bandingkan kondisi piring nan dicuci dengan air nan sama.
4. Jika bercak sering muncul, perhatikan kondisi air nan digunakan untuk mencuci.

4. Spons Cuci Piring Sudah Penuh Sisa Minyak

Spons juga perlu diperiksa jika piring acapkali terasa berminyak setelah dicuci. Spons nan sudah banyak menyerap minyak dan sisa makanan dapat membikin proses mencuci kurang maksimal lantaran kotoran dari spons berpotensi kembali mengenai permukaan piring.

Karena itu, jangan hanya memperhatikan piring ketika hasil cucian terasa kurang bersih. Kondisi perangkat nan digunakan untuk mencuci juga ikut menentukan hasil akhirnya.

Langkah nan bisa dicoba

1. Periksa apakah spons berbau alias terasa berminyak.
2. Bersihkan spons setelah digunakan.
3. Buang sisa makanan nan menempel pada spons.
4. Ganti spons jika kondisinya sudah susah dibersihkan alias rusak.
5. Gunakan spons nan bersih saat mencuci kembali piring.

Cara Membedakan Piring Licin lantaran Sabun alias Lemak

Supaya tidak salah menangani, perhatikan sensasi nan muncul setelah piring dibilas. Piring nan terasa seperti mempunyai lapisan berminyak perlu dicek dari sisa lemak, sedangkan bercak alias lapisan setelah kering bisa mengarah pada kemungkinan adanya endapan dari air.

Bagan Alur Mengecek Penyebab Piring Masih Licin

Jangan Langsung Tambah Sabun Saat Piring Terasa Licin

Rasa licin sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai tanda kurang sabun. Menambahkan detergen tanpa mengetahui penyebabnya justru bisa membikin proses pembilasan menjadi lebih lama jika masalah awalnya bukan berasal dari kurangnya sabun.

Lebih baik periksa dulu kondisi piring, sisa minyak, jumlah detergen, spons, dan apakah ada bercak nan muncul setelah piring kering. Setelah penyebabnya diketahui, piring bisa dicuci kembali dengan langkah nan sesuai.

FAQ

1. Apakah piring nan terasa licin berfaedah belum bersih?

Belum tentu. Sensasi licin perlu dilihat berbareng kondisi permukaan piring, misalnya apakah terasa berminyak, terdapat lapisan, alias hanya terasa lembut ketika tetap basah.

2. Kenapa gelas juga kadang terasa licin setelah dicuci?

Gelas mempunyai permukaan nan sangat lembut sehingga sensasinya bisa berbeda saat basah. Jika muncul lapisan alias bercak setelah kering, perhatikan juga kondisi air nan digunakan.

3. Apakah jenis bahan piring bisa memengaruhi rasa permukaannya?

Bisa. Keramik, kaca, melamin, dan bahan lainnya mempunyai karakter permukaan berbeda. Karena itu, sensasi saat menyentuh piring tidak bisa dijadikan satu-satunya langkah untuk menentukan apakah piring sudah bersih.

4. Kapan spons cuci piring sebaiknya diganti?

Spons sebaiknya diperhatikan kondisinya secara rutin. Jika sudah rusak, berbau, susah dibersihkan, alias tetap terasa berminyak setelah dibersihkan, sudah waktunya mempertimbangkan menggantinya.

5. Apakah piring kudu langsung dikeringkan setelah dibilas?

Tidak kudu selalu dilap. Piring bisa ditiriskan di tempat nan bersih agar air mengalir dan permukaannya mengering. nan penting, tempat penirisan juga dijaga tetap bersih.

(brl/tin)

Polemik desil baru dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menarik untuk dilihat bukan hanya dari soal siapa masuk desil berapa, tetapi dari dampaknya setelah nomor tersebut dipakai sebagai dasar kebijakan. Pemerintah tentu punya argumen kuat membangun satu pedoman info nan lebih terpadu. Bantuan sosial kudu diberikan kepada nan berhak, subsidi tidak semestinya terus dinikmati mereka nan sudah mampu, dan anggaran negara kudu digunakan seefisien mungkin. Namun, persoalan muncul jika sebuah pengelompokkan statistik nan sebenarnya dirancang untuk memetakan posisi relatif masyarakat kemudian diperlakukan seperti stempel nan menentukan keahlian ekonomi seseorang secara mutlak. Di sinilah kehati-hatian diperlukan, karena kesalahan membaca info bisa berujung pada kesalahan menentukan siapa nan dibantu dan siapa nan justru kehilangan perlindungan.

Desil pada dasarnya membagi masyarakat ke dalam sepuluh golongan berasas kondisi sosial ekonomi secara relatif. Karena itu, masuk desil 9 alias 10 tidak otomatis berfaedah seseorang kaya raya. Orang nan berada di bagian bawah desil 10 tidak bisa begitu saja disamakan dengan family nan mempunyai penghasilan dan kekayaan berlipat-lipat. Rentang kondisi ekonomi di dalam golongan tersebut tetap sangat lebar. Persoalan menjadi lebih rumit lantaran kehidupan family tidak hanya ditentukan oleh pendapatan alias aset nan terlihat. Ada orang nan mempunyai rumah tetapi tetap mencicil, mempunyai kendaraan lantaran digunakan untuk bekerja, alias mempunyai pendapatan nan terlihat cukup tetapi sebagian besar lenyap untuk biaya sekolah anak, kebutuhan orang tua, angsuran dan kebutuhan rumah tangga. Angka bisa membantu negara membaca pola, tetapi belum tentu bisa membaca seluruh cerita di kembali sebuah keluarga.

Catatan ahli ekonomi CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet patut diperhatikan dalam konteks ini. Ia mengingatkan bahwa desil tetap relevan untuk memandang posisi relatif masyarakat, tetapi penggunaan desil 9 dan 10 sebagai penanda otomatis golongan kaya dapat menimbulkan masalah. Untuk mengidentifikasi golongan ekonomi atas, ukuran pengeluaran absolut dinilai lebih tepat daripada hanya memandang posisi relatif seseorang dalam pengedaran masyarakat. Pandangan tersebut krusial lantaran kebijakan publik tidak berakhir pada klasifikasi. Begitu nomor digunakan untuk menentukan akses terhadap subsidi alias program pemerintah, kesalahan mini dalam membaca kondisi ekonomi dapat berubah menjadi persoalan nan dirasakan langsung oleh rumah tangga.

Masalah penargetan seperti ini sebenarnya bukan persoalan unik Indonesia. Dalam literatur perlindungan sosial Bank Dunia, dikenal dua jenis kesalahan nan perlu diperhatikan dalam penyaluran bantuan, ialah inclusion error, saat orang nan sebenarnya tidak berkuasa justru masuk sebagai penerima, dan exclusion error, saat orang nan sebenarnya berkuasa malah tersingkir. Ini menunjukkan bahwa mengejar ketepatan sasaran bukan sekadar soal membikin sistem semakin canggih, melainkan mencari keseimbangan agar dua jenis kesalahan tersebut bisa ditekan. Bagi Indonesia, pelajaran ini relevan: jangan sampai kemauan mengeluarkan mereka nan sudah bisa dari daftar penerima justru membikin family nan tetap rentan ikut terlempar. Data nan lebih banyak belum tentu otomatis menghasilkan kebijakan nan lebih setara jika langkah membaca datanya tidak tepat.

Desil semestinya menjadi petunjuk, bukan vonis. Angka membantu negara membaca masyarakat, tetapi jangan sampai nomor membikin negara berakhir memandang kenyataan.

Pemerintah tentu tetap perlu memperbaiki subsidi dan memastikan support tidak salah sasaran. Tidak masuk logika jika seseorang nan secara ekonomi sudah sangat bisa terus mendapatkan akomodasi nan dirancang untuk golongan rentan. Tetapi ketepatan sasaran tidak sama dengan ketegasan menggunakan satu angka. Pemerintah perlu memandang konteks sebelum menjadikan desil sebagai dasar keputusan nan berakibat langsung pada pengeluaran masyarakat. Pendapatan, pengeluaran, jumlah tanggungan, kepemilikan aset, kondisi tempat tinggal, dan perubahan ekonomi terbaru dapat menjadi parameter tambahan agar keputusan tidak terlalu sederhana. Semakin besar akibat sebuah kebijakan, semakin krusial pula memastikan bahwa ukuran nan digunakan betul-betul bisa membedakan golongan nan mau disasar.

Kehidupan ekonomi masyarakat juga bergerak jauh lebih sigap daripada administrasi. Seseorang nan tahun lampau mempunyai pekerjaan tetap bisa kehilangan penghasilan tahun ini. Usaha mini nan sebelumnya melangkah lancar bisa berhenti. Jumlah tanggungan family dapat bertambah sementara pendapatan tetap. Ada pula family nan mempunyai aset tetapi tidak mempunyai ruang finansial nan lenggang lantaran sebagian besar penghasilannya lenyap untuk kebutuhan rutin. Jika perubahan seperti itu belum masuk dalam data, pengelompokkan nan terlihat rapi di pusat belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Karena itu, pemutakhiran info kudu menjadi proses nan terus berjalan, bukan sekadar aktivitas administratif nan selesai setelah daftar dibuat.

Di sinilah sistem koreksi menjadi penting. Warga nan merasa pengelompokkan ekonominya tidak sesuai kudu mempunyai jalan nan jelas untuk mengusulkan keberatan dan memperbaiki data. Tentu bukan berfaedah setiap pengaduan kudu langsung mengubah status seseorang. Verifikasi tetap diperlukan agar sistem tidak mudah dimanipulasi. Tetapi masyarakat juga tidak boleh ditempatkan sebagai pihak nan hanya menerima keputusan sistem tanpa mengetahui dasar penetapannya. Jika pemerintah meminta masyarakat percaya kepada data, pemerintah juga kudu memberikan ruang nan wajar bagi masyarakat untuk mempertanyakan info tersebut.

Pemerintah juga tidak perlu melindungi terhadap kritik mengenai DTSEN. Sistem pendataan berskala nasional tentu memerlukan pertimbangan dan pembaruan. Kritik bukan berfaedah menolak DTSEN, sebagaimana koreksi info bukan berfaedah menganggap seluruh sistem gagal. Justru semakin besar peran sebuah info dalam menentukan kebijakan, semakin krusial info tersebut terbuka terhadap pengujian. Teknologi dapat membantu mengolah jutaan informasi, tetapi verifikasi di tingkat wilayah tetap mempunyai peran. Pemerintah desa dan kelurahan, misalnya, sering kali lebih sigap mengetahui bahwa sebuah family kehilangan pekerjaan, mengalami perubahan jumlah tanggungan, alias mengalami perubahan kondisi ekonomi dibandingkan sebuah sistem nan menunggu pembaruan administratif.

Yang perlu dihindari adalah kecenderungan menjadikan info sebagai jawaban untuk semua persoalan. Data memang penting, tetapi info memerlukan konteks. Desil dapat membantu pemerintah menyaring golongan masyarakat, tetapi keputusan akhir mengenai kebijakan nan berakibat besar sebaiknya tidak hanya bertumpu pada satu indikator. Pemerintah kudu bisa membedakan antara orang nan secara statistik berada di golongan atas dan orang nan betul-betul mempunyai keahlian ekonomi untuk menanggung pengurangan subsidi. Dua perihal itu bisa saja berbeda. Di atas kertas seseorang terlihat lebih sejahtera, tetapi dalam kehidupan sehari-hari dia mungkin tetap kudu berbilang keras agar pendapatan cukup sampai akhir bulan.

DTSEN tetap diperlukan dan perbaikan sistem pendataan patut didukung. Negara memang memerlukan pedoman info nan lebih baik agar support sosial dan subsidi tidak terus salah sasaran. Namun, tujuan akhirnya bukan membikin tabel nan semakin rapi alias membagi masyarakat ke dalam golongan nan semakin presisi. Tujuannya adalah membikin kebijakan nan lebih adil. Jika desil membantu menemukan family nan membutuhkan, gunakan. Jika rupanya ada bagian nan membikin golongan rentan justru tersingkir, perbaiki. Tidak ada kehormatan dalam mempertahankan sebuah nomor hanya lantaran nomor tersebut sudah terlanjur masuk sistem.

Pada akhirnya, keberhasilan DTSEN tidak ditentukan oleh seberapa canggih algoritmanya, melainkan oleh apa nan terjadi pada masyarakat setelah info tersebut digunakan. Apakah support betul-betul sampai kepada nan membutuhkan? Apakah mereka nan sudah sangat bisa betul-betul keluar dari program nan bukan lagi haknya? Dan nan tidak kalah penting, apakah family nan salah diklasifikasikan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki keadaan? Kalau jawabannya ya, info menjadi perangkat nan sangat berbobot bagi negara. Tetapi jika nomor diperlakukan sebagai vonis tanpa ruang untuk koreksi, kebijakan nan dimaksudkan untuk memperbaiki ketepatan sasaran justru bisa menciptakan ketidakadilan baru.

Sebab bagi pemerintah, perpindahan seseorang dari desil 8 ke 9 mungkin hanya perubahan nomor dalam sebuah sistem. Bagi family nan bersangkutan, perubahan itu bisa menyentuh pengeluaran rumah tangga dan akses terhadap program pemerintah. Karena itu, info memang kudu menjadi dasar kebijakan, tetapi manusia kudu tetap menjadi pusat perhatian. Jangan sampai negara sukses memperbaiki angka, tetapi kandas memperbaiki kenyataan.

Petugas Unit Penanganan Sampah Badan Air (UPS BA) Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Kecamatan Senen menyelesaikan pembuatan perahu berbahan limbah botol plastik di Jalan Habib Ali Kwitang, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).

Perahu tersebut dibuat dengan memanfaatkan ribuan botol plastik bekas nan dikumpulkan dan dirangkai menjadi bagian utama badan perahu.

Setelah rampung, perahu itu bakal diikutsertakan dalam lomba parade perahu berbahan limbah botol plastik nan digelar Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dalam rangka Festival Ciliwung pada Oktober 2026.

Pemanfaatan limbah botol plastik menjadi perahu merupakan salah satu upaya mengurangi sampah sekaligus mendorong produktivitas dalam mengolah sampah menjadi peralatan nan mempunyai nilai guna.