Gambar dari dekat retakan poligon nan ditemukan oleh penjelajah Curiosity Mars milik NASA menyoroti teksturnya nan mirip sarang lebah. (NASA/JPL-Caltech/MSSS)

ROVER Curiosity milik NASA menemukan bentuk-bentuk unik dan mengejutkan pada tanah Planet Merah saat menjelajahi sebuah lembah besar.

Gambar-gambar tersebut ditangkap pada 19 dan 20 Juni 2026, nan bertepatan dengan hari Mars (sol) ke-4.930 dan 4.931 dalam misi Curiosity. Foto-foto tersebut memperlihatkan pola mirip sarang lebah nan disebut sebagai "retakan poligonal" (polygonal fractures) di area lembah Mars berjulukan Valle Grande. Retakan tersebut berukuran sekitar 1,5 hingga 3 inci (4 hingga 8 sentimeter).

Meskipun Curiosity pernah memandang pola geometris unik lainnya di Mars sebelumnya, para intelektual tetap terkejut dengan temuan terbaru ini.

"Kami telah memandang banyak pemandangan menakjubkan melalui mata Curiosity, tetapi hamparan poligon ini betul-betul membikin kami terperangah," kata intelektual proyek Ashwin Vasavada dari Jet Propulsion Laboratory NASA. 

"Kami mengukur corak dan kimianya secara jeli dan berambisi ada petunjuk dalam info tersebut mengenai gimana fitur-fitur ini terbentuk."

Hamparan poligon di Valle Grande ini membentang sejauh mata instrumen Curiosity memandang, apalagi hingga ke sekitar dasar bukit curam nan dinamai "Miraflores" oleh para ilmuwan.

Hingga saat ini, proses terbentuknya struktur tersebut tetap menjadi misteri, meski para intelektual misi sudah mempunyai beberapa teori. Perubahan suhu di Mars diperkirakan memicu air menembus lapisan sedimen. Namun, para intelektual tetap perlu mengumpulkan lebih banyak info sebelum dapat menarik konklusi nan pasti. (Space/Z-2)

Indonesia sedang berada di tengah jendela sejarah nan tidak datang dua kali. Menurut proyeksi Badan Pusat Statistik, masyarakat usia produktif bakal mendominasi struktur demografi nasional hingga pertengahan tahun 2030-an, dengan rasio ketergantungan nan sempat berada di bawah 50 persen. Dua dasawarsa lagi, tepat saat republik ini merayakan satu abad kemerdekaannya, jendela itu bakal mulai menutup: masyarakat lanjut usia diproyeksikan melonjak menjadi sekitar seperlima populasi.

Banyak negara telah membuktikan bahwa bingkisan demografi bukan agunan kemakmuran. Sejumlah negara Amerika Latin dan Timur Tengah mengalami ledakan usia produktif namun kandas mengubahnya menjadi lompatan ekonomi lantaran tidak siap dari sisi keahlian kerja dan struktur industri. Indonesia tidak punya ruang untuk mengulang kegagalan nan sama.

Karena itu, visi Indonesia Emas 2045 tidak boleh direduksi menjadi sekadar sasaran pertumbuhan ekonomi tahunan. nan dibutuhkan adalah sinkronisasi tiga perihal sekaligus: ketahanan pangan sebagai fondasi, pembangunan manusia melalui pendidikan sebagai mesin, dan hilirisasi industri sebagai pengungkit nilai tambah nasional. Ketiganya kudu bergerak dalam satu irama, bukan melangkah sendiri-sendiri sebagai program sektoral.

Tantangan Multidimensi Menuju 2045

Jalan menuju 2045 tidak lurus. Di satu sisi, bingkisan demografi membuka kesempatan besar—BPS memproyeksikan masyarakat usia produktif Indonesia pada 2045 bakal mencapai sekitar 213 juta jiwa dari total populasi 324 juta. Namun di sisi lain, bumi sedang bergolak. Ketegangan jual beli antara kekuatan-kekuatan ekonomi besar mengguncang rantai pasok global, perubahan suasana menakut-nakuti produktivitas pertanian dan ketahanan pangan, sementara disrupsi kepintaran buatan mulai menggeser struktur ketenagakerjaan lebih sigap dari nan diantisipasi banyak negara berkembang. Bank Dunia dan IMF berulang kali mengingatkan bahwa negara-negara dengan populasi muda besar justru paling rentan jika tidak bisa menciptakan lapangan kerja berbobot dalam jumlah memadai.

Di ranah pendidikan, hasil PISA 2022 nan dirilis OECD menunjukkan Indonesia tetap tertinggal jauh dari rata-rata global, dengan skor matematika, membaca, dan sains nan justru menurun dibanding 2018 meski ranking relatifnya membaik. Sementara UNESCO mencatat kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antarwilayah di Indonesia tetap lebar.

Kombinasi tantangan geopolitik, iklim, teknologi, dan kualitas SDM ini menegaskan satu hal: kebijakan pembangunan tidak bisa lagi melangkah secara sektoral dan parsial. Dibutuhkan pendekatan nan memandang pangan, pendidikan, dan industri sebagai satu sistem nan saling menopang.

Pilar Pertama: Pangan sebagai Fondasi Kedaulatan Nasional

Pangan sering diperlakukan sebagai urusan teknis pertanian semata. Padahal, pangan adalah fondasi stabilitas politik, keamanan nasional, pengendalian inflasi, penanggulangan kemiskinan, sekaligus kesehatan masyarakat. Ketika nilai beras alias minyak goreng bergejolak, dampaknya bukan hanya ekonomi—ia langsung menyentuh kepercayaan publik terhadap negara.

Upaya menuju swasembada pangan sudah lama menjadi agenda nasional, mulai dari program food estate hingga modernisasi pertanian melalui mekanisasi dan digital farming. Program-program ini perlu dilihat secara objektif: ada capaian, tetapi juga ada persoalan tata kelola lahan, kesesuaian agroekosistem, dan keberlanjutan nan tetap perlu dibenahi. nan tidak boleh diabaikan adalah ketahanan logistik pangan dan penyesuaian terhadap perubahan iklim, mengingat pola cuaca ekstrem semakin sering mengganggu musim tanam di beragam daerah.

Argumentasi mendasarnya sederhana namun krusial: negara nan terlalu berjuntai pada impor pangan bakal selalu rentan terhadap tekanan geopolitik dan gejolak nilai global. Kedaulatan pangan bukan slogan, melainkan syarat agar Indonesia punya ruang mobilitas independen dalam mengambil keputusan strategis di panggung internasional.

Pilar Kedua: Pendidikan sebagai Mesin SDM Indonesia Emas

Jika pangan adalah fondasi, pendidikan adalah mesin nan menggerakkan seluruh cita-cita Indonesia Emas. Penguatan pendidikan dasar nan berkualitas, pendidikan vokasi nan relevan dengan kebutuhan industri, penguasaan STEM, literasi digital, kecakapan menghadapi AI, hingga pembentukan karakter—semuanya kudu melangkah beriringan, bukan dipilih salah satu.

Prinsip link and match antara bumi pendidikan dan bumi industri menjadi kunci. Sehebat apa pun ambisi hilirisasi, dia bakal mandek jika tenaga kerja Indonesia belum mempunyai keahlian nan dibutuhkan industri modern. Pengalaman Korea Selatan menunjukkan gimana investasi masif pada pendidikan teknik dan riset mengantarkan negara itu dari pedoman manufaktur sederhana menjadi produsen teknologi kelas dunia. Singapura membuktikan bahwa negara mini tanpa sumber daya alam bisa unggul lewat kualitas manusia dan tata kelola pendidikan nan presisi.

Finlandia menawarkan pelajaran tentang gimana sistem pendidikan nan berpusat pada kualitas pembimbing dan pembelajaran mendalam menghasilkan lulusan nan adaptif. Jerman, dengan sistem pendidikan vokasi dan magang gandanya, menjadi rujukan gimana industri dan sekolah bisa tumbuh bersama. Indonesia perlu meracik pelajaran dari keempatnya sesuai konteksnya sendiri, bukan sekadar meniru.

Pilar Ketiga: Hilirisasi Industri sebagai Pengungkit Nilai Tambah

Hilirisasi adalah inti dari transformasi ekonomi nan tengah digenjot Indonesia. Data pemerintah menunjukkan lonjakan luar biasa pada sektor nikel: nilai ekspor produk hilirisasi nikel nan pada 2017 hanya berkisar tiga miliar dolar AS, melesat mendekati 34–40 miliar dolar AS pada 2023–2024 setelah kebijakan larangan ekspor bijih mentah diterapkan. Pola serupa mulai dirintis pada bauksit, tembaga, dan sejumlah komoditas mineral lainnya, dengan peta jalan hilirisasi pemerintah nan mencakup puluhan komoditas unggulan hingga 2040.

Namun hilirisasi tidak boleh berakhir pada sektor tambang. Kekayaan sawit, rumput laut, dan hasil perikanan Indonesia tetap sebagian besar diekspor dalam corak bahan mentah alias separuh jadi, padahal potensi nilai tambahnya sangat besar jika diolah menjadi produk pangan olahan, bioindustri, farmasi, hingga produk industri imajinatif berbasis kekayaan hayati. Hilirisasi pertanian dan kelautan inilah nan bakal membikin faedah industrialisasi dirasakan lebih merata, tidak hanya terkonsentrasi di area tambang.

Intinya jelas: Indonesia kudu naik kelas dari sekadar eksportir bahan mentah menjadi produsen peralatan berbobot tambah tinggi. Itulah langkah satu-satunya agar kekayaan sumber daya alam betul-betul berubah menjadi kemakmuran rakyat, bukan sekadar nomor ekspor nan dinikmati segelintir pihak.

Benang Merah Ketiganya

Di sinilah letak keterhubungan nan sering luput dari perhatian publik. Ketahanan pangan memerlukan sumber daya manusia nan terampil mengelola pertanian modern. Sumber daya manusia nan berbobot hanya lahir dari sistem pendidikan nan relevan.

Pendidikan itu sendiri baru berbobot ekonomi andaikan lulusannya terserap oleh industri nan terus tumbuh. Sementara industri, terutama industri hilirisasi, memerlukan pasokan bahan baku domestik nan stabil—baik dari sektor pangan maupun sumber daya alam lainnya.

Dengan kata lain, pangan, pendidikan, dan hilirisasi bukanlah tiga program pembangunan nan berdiri sendiri-sendiri di kementerian nan berbeda. Ketiganya adalah satu ekosistem nan saling mengunci. Melemahkan salah satu simpul bakal menggoyahkan seluruh rantai. Sebaliknya, memperkuat ketiganya secara serempak bakal menciptakan pengaruh gandeng nan jauh lebih besar daripada penjumlahan masing-masing sektor.

Penutup

Indonesia Emas 2045 bukanlah bingkisan nan datang lantaran usia kemerdekaan mencapai satu abad. Ia merupakan hasil dari keahlian bangsa membangun fondasi nan kokoh melalui ketahanan pangan, pendidikan nan relevan, dan hilirisasi industri nan berkelanjutan.

Jika ketiganya bisa dipercepat secara bersamaan, maka bingkisan demografi bakal berubah menjadi bingkisan kemakmuran. Sebaliknya, tanpa integrasi ketiga sektor tersebut, Indonesia hanya bakal menjadi pasar besar nan kehilangan momentum sejarahnya.

Musi Rawas Utara -

Polisi menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kecelakaan antara bus ALS dengan truk tangki BBM di Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan nan menewaskan 19 orang. Dua tersangka itu ialah Direktur PT Sinar Bumi Pertiwi (SBP) Shandi Hermanto dan Direktur PT Antar Lintas Sumatera (ALS) Chandra Lubis.

"Polisi menetapkan Direktur PT SBP, Shandi Hermanto, sebagai tersangka. Ia dipersangkakan melanggar Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juncto Pasal 474 KUHP Nasional serta Pasal 315 UU LLAJ mengenai dugaan kelalaian dan pertanggungjawaban korporasi," kata Wakapolres Muratara Kompol Ermi dilansir detikSumbagsel, Selasa (4/8/2026).

"Kemudian Direktur PT ALS, Chandra Lubis juga ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik menerapkan Pasal 474 KUHP Nasional juncto Pasal 315 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," sambungnya.

Ermi mengungkapkan untuk Shandi Hermanto telah dilakukan pemanggilan sebanyak dua kali, namun tersangka tidak memenuhi panggilan tersebut.

"Tersangka Shandi sudah dua kali dilakukan pemanggilan, namun nan berkepentingan memang belum hadir, kelak bakal kita lakukan pemanggilan lagi secara persuasif," ungkapnya.

Ermi mengatakan dalam waktu dekat, pihak interogator bakal melakukan pemanggilan ketiga terhadap tersangka Shandi. Bila panggilan tersebut tidak dipenuhi, pihak kepolisian bakal melakukan upaya jemput paksa secara persuasif.

"Menurut undang-undang, dalam pemanggilan ketiga bisa dilakukan upaya paksa, tapi tetap bakal kita lakukan dengan langkah humanis dan persuasif. Mohon nan berkepentingan untuk kooperatif. Untuk pemanggilan ketiga ini bakal direncanakan secepatnya," bebernya.

Sementara tersangka Chandra dijadwalakn pemanggilan perdana pada Rabu (5/8/2026). Tersangka menyatakan bersedia hadir.

Baca selengkapnya di sini

(idh/dhn)

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut kenaikan indeks pembangunan manusia (IPM) Jakarta menjadi bukti kualitas pendidikan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat di ibu kota terus membaik. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan kebijakan nan dijalankan Pemprov DKI Jakarta berada di jalur nan tepat.

Hal itu disampaikan Pramono saat membuka Workshop National Creativity Day for Teacher 2026 di Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Kamis (6/8/2026).

"Jakarta baru saja mendapatkan indeks pembangunan manusia alias IPM. Indeks pembangunan manusia ini mengukur gimana kualitas pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup di masing-masing provinsi," kata Pramono.

Pramono mengatakan, Jakarta kembali menjadi provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia. Tahun ini, nilainya meningkat menjadi 85,05 dari sekitar 84 pada tahun sebelumnya.

"Tahun lampau Jakarta sudah juara satu. nan saya senang di tahun 2026 nan baru saja diumumkan beberapa hari nan lalu, Jakarta kembali nomor satu dan angkanya naik menjadi 85,05," ujarnya.

Menurut Pramono, kenaikan tersebut mencerminkan semakin baiknya kualitas jasa pendidikan, kesehatan, hingga aspek sosial di Jakarta.

"Ini menunjukkan bahwa kenyamanan, keamanan, pendidikan, kesehatan, hal-hal nan berangkaian dengan sosial, betul-betul Jakarta ini menjadi lebih baik," ucapnya.

Meski demikian, Pramono menegaskan capaian tersebut bukan untuk dibanggakan semata. Baginya, posisi Jakarta sebagai provinsi dengan IPM tertinggi justru menjadi pengingat agar pemerintah terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Bagi saya pribadi sebagai Gubernur Jakarta, tentunya ini bukan sesuatu nan membanggakan. Tetapi ini menjadi pengingat kepada kita semua bahwa apa nan kita lakukan sudah pada trek nan benar," katanya.

Pramono juga memaparkan lima besar provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia. Jakarta berada di posisi pertama, disusul Daerah Istimewa Yogyakarta, Riau, Kalimantan Timur, dan Bali.

Ia berambisi capaian tersebut menjadi modal bagi seluruh komponen masyarakat, termasuk para guru, untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jakarta.

"Sehingga dengan demikian modal inilah nan menjadi dasar bagi kita semua terutama para pembimbing untuk menjadi bangga dan merasa mempunyai Jakarta ini bersama-sama," pungkasnya.

(bel/maa)

Jakarta -

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengkritik tenaga kesehatan (nakes) nan diduga menghina pasien BPJS lantaran mengeluh kudu menunggu delapan jam untuk mendapatkan bilik rawat inap. Nurhadi meminta dugaan pelanggaran etik para nakes nan terlibat untuk diusut.

Nurhadi mengatakan polemik tersebut tak sekedar persoalan komunikasi di media sosial. Namun, kata dia, juga menyangkut kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan kesehatan nasional.

"Terlepas gimana kronologi medisnya, setiap pasien berkuasa diperlakukan dengan hormat, bermartabat, dan penuh empati," kata Nurhadi kepada wartawan, Kamis (6/8/2026).

Nurhadi menegaskan pekerjaan tenaga kesehatan merupakan pekerjaan kemanusiaan. Sebab itu, ucapan maupun perilaku nan terkesan merendahkan penderitaan pasien tak bisa dibenarkan.

Politikus NasDem itu juga menyampaikan belasungkawa kepada family pasien. Dia berambisi peristiwa tersebut menjadi momentum pertimbangan bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor kesehatan.

"Pelayanan kesehatan tidak hanya diukur dari kecanggihan perangkat dan kompetensi medis, tetapi juga dari sikap empati, etika dan penghormatan terhadap martabat manusia," ujarnya.

Nurhadi menilai kasus tersebut perlu diusut secara objektif. Termasuk dugaan pelanggaran etik oleh oknum tenaga kesehatan serta pertimbangan terhadap sistem pelayanan rumah sakit. Menurutnya, jika betul terjadi keterlambatan penanganan akibat keterbatasan ruang rawat inap, penyebabnya kudu diungkap secara terbuka.

"Masyarakat berkuasa memperoleh kepastian apakah nan terjadi murni persoalan kapabilitas layanan, tata kelola rumah sakit, alias terdapat unsur kelalaian nan kudu dipertanggungjawabkan," katanya.

Dia juga mengingatkan peserta BPJS Kesehatan mempunyai kewenangan pelayanan nan sama dengan pasien lainnya. Menurutnya, tak boleh ada stigma maupun perlakuan berbeda terhadap pasien berasas status pembiayaannya.

"BPJS bukan pasien kelas dua. Tidak boleh ada stigma, diskriminasi, ataupun perlakuan berbeda hanya lantaran status pembiayaannya," kata Nurhadi.

Lebih lanjut, Nurhadi meminta Kementerian Kesehatan, organisasi profesi, lembaga pendidikan tenaga kesehatan, hingga akomodasi pelayanan kesehatan memperkuat pembinaan etika profesi, termasuk etika bermedia sosial.

"Profesionalisme kudu tercermin tidak hanya di ruang praktik, tetapi juga dalam setiap hubungan di ruang digital," ujarnya.

Adapun kasus ini mencuat setelah curhatan pasien BPJS berjulukan Yurizal Tri Chaerawan viral di media sosial. Pada 22 Juli 2026, melalui akun Threads @yurizaltrich, Yurizal mengaku telah menunggu bilik rawat inap selama delapan jam. Dalam unggahannya, dia tidak menyebut nama rumah sakit tempat dirinya dirawat.

"8 jam blm dpt ruangan. Gamau spill RS nya, soalnya gue pake bpjs," tulis Yurizal.

Alih-alih mendapat simpati, unggahan tersebut justru dibanjiri komentar bersuara menghina. Sebagian akun apalagi menyarankan Yurizal pindah ke ruang jenazah agar lebih sigap mendapat kamar. Ada pula komentar nan menyinggung penyakit serius dan menyakiti diri dengan nada bercanda.

Sejumlah akun nan menuliskan komentar tersebut diduga berprofesi sebagai dokter, perawat, maupun tenaga kesehatan lain berasas info nan tercantum di profil media sosial mereka. Namun, hingga sekarang identitas maupun pekerjaan para pemilik akun tersebut belum seluruhnya terverifikasi.

Perbincangan semakin meluas setelah Yurizal dikabarkan meninggal bumi pada 31 Juli 2026. Kabar duka itu disampaikan oleh sepupunya melalui media sosial dan membikin unggahan lama Yurizal kembali viral.

(amw/dwr)

Jakarta -

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menegaskan soal peran Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) sebagai penyaring penduduk negara asing (WNA) nan masuk ke Tanah Air. Dia menyebut tugas imigrasi bukan hanya mengenai perolehan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari urusan arsip keimigrasian.

"Kemenimipas telah menunjukkan gimana peran keimigrasian menyaring visitor masuk ke negara kita. Ini tidak hanya tentang PNBP, tetapi juga tentang kedaulatan negara kita, jauh lebih krusial dari sekadar penerimaan," ujar personil I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, dikutip dari keterangan pers, Kamis (6/8/2026).

Hal itu disampaikan Nyoman saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025, Senin (3/8).

Diketahui, Direktorat Jenderal Imigrasi memang telah menerapkan kebijakan publikasi visa secara selektif. Meski selektif, Imigrasi mengatakan semangat mereka tetap mendukung pertumbuhan pariwisata, investasi, dan mobilitas internasional.

Kebijakan selektif nan dimaksud adalah menyertakan pertimbangan asas timbal balik, faedah ekonomi, akibat keamanan, serta kualitas orang asing nan masuk ke Indonesia. Selaras dengan perihal ini, BPK juga memberi rekomendasi soal penataan Bebas Visa Kunjungan (BVK), lantaran pemberlakuan bebas visa secara luas kepada 169 negara berpotensi mengurangi penerimaan negara hingga Rp 3,02 triliun setiap tahun.

Nyoman lampau menyampaikan, berasas hasil pemantauan BPK, penghentian sementara kebijakan BVK membawa berakibat positif terhadap penerimaan negara. Tercatat pada 2023, PNBP sektor keimigrasian mencapai Rp 7,61 triliun alias 327,03 persen dari sasaran nan ditetapkan.

Berdasarkan info tersebut, tercatat jumlah kunjungan penduduk negara asing ke Indonesia tetap meningkat hingga lebih dari 10,6 juta orang. Nyoman mengatakan nomor tersebut menjadi bukti kebijakan visa selektif tak serta-merta menghalang mobilitas internasional maupun pertumbuhan sektor pariwisata.

Bahkan dia merekomendasikan agar rencana pemberlakuan kembali BVK secara luas ditinjau secara menyeluruh dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Nyoman menjelaskan perlu pertimbangan untuk memastikan akomodasi diberikan kepada negara nan memberikan faedah nyata, menerapkan asas resiprositas, serta mempunyai tingkat akibat keimigrasian nan dapat dikendalikan.

Dalam kesempatan nan sama, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan bahwa peningkatan PNBP merupakan salah satu faedah dari kebijakan visa, namun tak jadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Kebijakan keimigrasian, tegas Hendarsam, kudu memastikan negara mempunyai kendali terhadap setiap orang asing nan masuk, tinggal, dan berkegiatan di wilayah Indonesia.

"Dengan support dan pengawasan BPK, Ditjen Imigrasi bakal terus mengevaluasi dan meningkatkan kebijakan visa, pemeriksaan perlintasan, pengawasan orang asing, serta integrasi info lintas kementerian dan lembaga," tutur Hendarsam.

"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kemudahan keimigrasian tetap melangkah seiring dengan perlindungan kepentingan nasional, keamanan, dan kedaulatan Indonesia," pungkasnya.

(aud/yld)

Sarolangun -

Pria berinisial AR (35) tewas dihajar warga. Peristiwa itu terjadi setelah AR membunuh istrinya, D (29), di Sarolangun, Jambi.

Dilansir detikSumbagsel, Kamis (6/8/2026), peristiwa itu terjadi di Desa Lubuk Napal, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Selasa (4/8), pukul 23.00 WIB.

"Anak korban berteriak meminta pertolongan kepada penduduk dengan mengatakan bahwa ibunya dibunuh oleh ayahnya. Mendengar teriakan tersebut, penduduk langsung mendatangi lokasi," ujar Kapolsek Pauh Iptu Hans Simangunsong.

Hans menyebut saksi nan pertama tiba di letak memandang pelaku AR berdiri di depan pintu rumah sembari memegang sebilah parang nan diduga digunakan dalam peristiwa tersebut. Warga juga memandang istri telah tergeletak dengan luka parah.

Warga lampau berdatangan ke letak dan mengejar AR. Setelah itu, AR dihajar penduduk nan marah hingga tewas.

"Terduga pelaku selanjutnya diduga menjadi sasaran amuk massa hingga meninggal dunia," ujarnya.

Simak selengkapnya di sini.

(haf/idh)

Bekasi -

Aksi perampokan bersenjata tajam (sajam) menyasar seorang pengguna terjadi di area Cibitung, Kabupaten Bekasi. Korban seorang pengguna nan baru pulang dari bank dirampok hingga duit puluhan juta raib.

Peristiwa perampokan tersebut terjadi pada Rabu (5/8). Kejadian ini terekam CCTV dan viral di media sosial.

Dalam rekaman video nan beredar, mulanya korban naik motor mampir di sebuah lapak. Belum juga memarkirkan motornya, tiba-tiba dia diserang oleh dua orang laki-laki bersenjata tajam.

Kedua pelaku membacok korban hingga korban membentur gerobak dagangan dan nyaris terguling. Setelah sukses membawa kabur tas milik korban pelaku melarikan diri.

Kejadian ini membikin saksi nan ada di letak kaget. Pelaku juga melakukan tindakan kekerasan tersebut di depan seorang anak mini nan sedang makan.

Dikonfirmasi, Kapolsek Cibitung Kompol Dimmas Adhit membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia mengatakan pihaknya saat ini tetap melakukan penyelidikan.

"Korban belum membikin laporan lantaran tetap perawatan, namun kami dari Polsek sudah turun ke TKP untuk melakukan penyelidikan," kata Kompol Dimmas, dikonfirmasi detikcom, Kamis (6/8/2026).

Dimmas mengatakan korban adalah seorang tenaga kerja swasta. Saat itu korban baru keluar dari bank mengambil duit Rp 30 juta.

"Betul, jumlahnya segitu. Kami tetap lakukan pendalaman," imbuhnya.

(mea/dhn)

Jakarta -

Polres Tangerang Selatan (Tangsel) mengungkap peredaran obat keras daftar G terlarangan sebanyak 46 juta butir nan disita dari penyimpanan di Jakarta Timur (Jaktim). Puluhan juta obat keras itu sekarang dimusnahkan.

"Komitmen Polda Metro Jaya dan Polres Tangerang Selatan adalah terus melakukan upaya pemberantasan narkoba maupun obat keras daftar G. Kami tidak memberikan ruang kepada para pelaku penyalahgunaan narkoba ataupun obat keras daftar G," kata Kapolres Tangerang Selatan AKBP Boy Jumalolo kepada wartawan, Kamis (6/8/2026).

Boy menegaskan berkomitmen untuk menindak tegas seluruh pelaku penyalahgunaan narkoba maupun peredaran obat keras daftar G. Pihak kepolisian membujuk masyarakat untuk berkedudukan aktif dalam pemberantasan peredaran narkoba dan obat-obatan berbahaya.

"Saya meminta kepada seluruh masyarakat, andaikan melihat, mendengar, alias mengetahui adanya peredaran narkoba maupun obat keras daftar G, agar segera melaporkannya kepada instansi kepolisian terdekat alias melalui jasa kepolisian 110," tambahnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Banten III, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi Polres Tangerang Selatan mengenai pengungkapan 46 juta butir obat keras ilegal. Pengungkapan itu, kata dia, sebagai corak komitmen Polri dalam menindak peredaran narkotika termasuk obat keras.

"Ini bukan pengungkapan nan biasa. Jumlah peralatan bukti nan sangat besar ini menunjukkan kesungguhan abdi negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan obat-obatan ilegal," ujar Rano.

"Sinergi antara abdi negara penegak norma dan masyarakat menjadi kunci untuk memutus mata rantai peredaran obat-obatan terlarangan nan menakut-nakuti masa depan generasi bangsa," imbuhnya.

Kronologi Pengungkapan Kasus

Kapolsek Serpong Kompol Suhardono menjelaskan pengungkapan kasus tersebut bermulai dari info masyarakat mengenai adanya peredaran obat keras daftar G di wilayah norma Polsek Serpong dan area Tangerang Raya, Banten.

Menindaklanjuti info tersebut, pada Kamis (30/4), Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Serpong menyelidiki dan membuntuti sebuah mobil Mitsubishi Colt Diesel nan diduga digunakan untuk mengangkut obat-obatan tersebut.

"Saat kendaraan pelaku berada di flyover Pasar Rebo, Jalan Raya Bogor, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Tim Opsnal Polsek Serpong sukses mengamankan kendaraan pelaku, kemudian membawanya ke Polsek Serpong untuk pemeriksaan lebih lanjut," kata Kompol Suhardono, Rabu (5/8/2026).

Dari kedua tersangka berinisial F dan A, petugas menemukan 78 karton berisi obat keras daftar G beragam jenis nan tidak dilengkapi izin edar. Dari hasil pemeriksaan, tim kemudian melakukan pengembangan ke sebuah penyimpanan di Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Kota Jakarta Timur.

Di letak tersebut, polisi kembali mengamankan 838 karton obat keras daftar G beragam jenis. Dia mengatakan para tersangka mengedarkan sediaan farmasi nan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, faedah alias kemanfaatan, serta mutu, berupa obat keras daftar G beragam jenis ke wilayah Tangerang Raya, Jakarta Raya, dan Jawa Barat.

(wnv/whn)

Seekor harimau Amur betina berjulukan Umit dilepasliarkan ke Cagar Alam Ile-Balkhash di Kazakhstan pada 31 Juli 2026. Kementerian Ekologi dan Sumber Daya Alam Kazakhstan mengumumkan pelepasliaran harimau tersebut pada Senin (3/8).

Pelepasliaran ini merupakan bagian dari proyek reintroduksi nan telah lama dikembangkan untuk mengembalikan populasi harimau di delta Sungai Ili.

Dikutip dari Reuters, Menteri Ekologi Kazakhstan Yerlan Nyssanbayev mengatakan, harimau Amur dan harimau Kaspia mempunyai kekerabatan nan erat, sehingga Umit tidak bakal kesulitan beradaptasi dengan kondisi lingkungan nan baru.

Harimau Kaspia dulu menghuni wilayah nan luas di Asia Tengah namun punah pada abad ke-20 akibat perburuan, kerusakan habitat, dan hilangnya sumber mangsa mereka.

Umit adalah satu dari empat ekor harimau Amur nan dipindahkan dari Rusia ke Kazakhstan sebagai bagian dari program pemulihan populasi tersebut. Waktu pelepasliaran tiga ekor harimau lainnya bakal ditentukan berasas info nan diperoleh melalui pengamatan terhadap Umit di kediaman barunya.

Meskipun merupakan predator puncak dan tidak mempunyai pesaing alami, harimau Amur rentan terhadap penurunan populasi mangsa akibat aktivitas manusia.

Menurut Nyssanbayev, pemulihan populasi harimau nan berkepanjangan di Asia Tengah bakal menyantap waktu puluhan tahun, dengan proyek saat ini dijadwalkan berjalan selama 25 tahun ke depan.

Hakim I Ketut Darpawan(MI/Muhammad Ghifari A)

PENGADILAN Negeri Jakarta Selatan menyatakan permohonan praperadilan nan diajukan Roy Suryo mengenai gugatan tukar rugi atas penangkapan, penggeledahan, dan penahanan nan sebelumnya dinyatakan tidak sah, tidak dapat diterima.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang praperadilan Nomor 118 pada Kamis (6/8) oleh Hakim Praperadilan I Ketut Darpawan.

Dalam amar putusannya, pengadil menyatakan permohonan tidak dapat diterima lantaran mengandung abnormal formil. Hakim menilai Menteri Keuangan semestinya ikut dijadikan pihak dalam perkara lantaran mempunyai kewenangan melakukan pembayaran tukar rugi andaikan permohonan dikabulkan.

"Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima," ujar pengadil saat membacakan amar putusan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Selain itu, pengadil juga membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar nihil.

Dalam pertimbangannya, majelis menjelaskan bahwa permohonan Roy Suryo bermaksud memperoleh tukar rugi atas tindakan interogator berupa penggeledahan, penangkapan, dan penahanan nan sebelumnya telah dinyatakan tidak sah melalui putusan praperadilan Nomor 99/Pid.Prap/2026/PN JKT.SEL tertanggal 7 Juli 2026.

Untuk mendukung permohonannya, Roy Suryo mengusulkan perangkat bukti berupa arsip P-1 hingga P-16 serta menghadirkan mahir Dr. Didit Wijayanto Wijaya, S.H., M.H.

Sementara itu, pihak termohon mengusulkan bukti T-1 hingga T-8 dan menghadirkan mahir Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H. Termohon beranggapan putusan praperadilan nan memenangkan Roy Suryo sebelumnya tidak secara otomatis menimbulkan kewenangan atas seluruh nilai tukar rugi nan dimohonkan. Menurut termohon, besaran tukar rugi tetap kudu dibuktikan berasas adanya kerugian nyata, hubungan karena akibat, serta asas kepatutan, proporsionalitas, dan keadilan.

Sebelum memeriksa pokok perkara, pengadil terlebih dulu menilai aspek umum permohonan.

Hakim merujuk pada Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lantaran hingga saat ini Peraturan Pemerintah mengenai pembayaran tukar rugi sebagaimana diamanatkan Pasal 175 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP belum diterbitkan.

Oleh lantaran itu, pengadil menggunakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. Dalam patokan tersebut disebutkan bahwa pembayaran tukar rugi dilakukan oleh Menteri nan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bagian finansial berasas putusan alias penetapan pengadilan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengadil beranggapan Menteri Keuangan merupakan pihak nan mempunyai kewenangan melakukan pembayaran tukar rugi sehingga semestinya ikut dilibatkan dalam perkara.

"Yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pembayaran tukar rugi adalah Menteri Keuangan. Dengan tidak ditariknya Menteri Keuangan sebagai pihak, maka permohonan ini mengandung abnormal formil lantaran kurang pihak," ujar pengadil dalam pertimbangannya.

Atas dasar itu, pengadil menyimpulkan permohonan Roy Suryo tidak dapat diterima tanpa memasuki pemeriksaan lebih lanjut mengenai pokok tuntutan tukar rugi.

Usai membacakan putusan, pengadil menyatakan salinan putusan bakal segera disiapkan dan sidang praperadilan Nomor 118 resmi ditutup. (Z-2)

Bek kanan timnas Inggris Kyle Walker(AFP/Glyn KIRK)

MANTAN bek kanan timnas Inggris, Kyle Walker, menyatakan dirinya merasa tenang dengan keputusan untuk menyudahi pekerjaan internasionalnya. Pemain nan sekarang memihak Burnley tersebut berambisi langkah ini dapat memperpanjang lama kariernya di level klub, mengikuti jejak mantan rekan setimnya, James Milner.

Walker, nan genap berumur 36 tahun pada Mei lalu, mengumumkan pengunduran dirinya dari The Three Lions pada Maret 2026. Keputusan tersebut mengakhiri perjalanan gemilang selama 96 caps nan mencakup partisipasi di lima turnamen mayor, termasuk mencapai final Euro 2021 dan 2024, serta semifinal Piala Dunia 2018.

Keputusan Bersama Keluarga

Berbicara pada peluncuran media musim English Football League (EFL) di National Football Museum, Manchester, Rabu (5/8), Walker menegaskan tidak menyesali keputusannya meski Inggris sempat mengalami krisis bek kanan di turnamen musim panas Amerika Utara akibat cederanya Reece James dan Tino Livramento.

"Keputusan dalam hidup adalah sesuatu nan kudu Anda pertanggungjawabkan," ujar Walker. "Saya membikin keputusan itu secara kolaboratif berbareng family saya. Mereka telah melewati segalanya berbareng saya di setiap musim panas dan laga internasional, jadi ini bukan keputusan nan saya ambil sendiri."

Terkait absennya dia dari skuad didikan Thomas Tuchel, Walker mengaku tidak terkejut. "Dia [Tuchel] bisa saja memanggil saya dan saya bakal mewakili negara saya, tetapi dia memutuskan tidak melakukannya dan begitulah adanya. Saya tidak mengharapkan panggilan lantaran saya sudah pensiun," tambahnya.

Inspirasi dari James Milner

Walker berasosiasi dengan Burnley pada 2025 setelah memenangkan enam gelar Liga Primer Inggris dan Liga Champions berbareng Manchester City. Musim lalu, dia tampil konsisten dengan bermain dalam 36 dari 38 pertandingan liga, meski akhirnya Burnley kudu terdegradasi ke Championship.

Ia sekarang membidik umur panjang dalam berkarier seperti James Milner. Milner pensiun dari timnas Inggris pada usia 30 tahun dengan 61 caps, namun bisa terus bermain di level tertinggi hingga usia 40 tahun sebelum gantung sepatu di Brighton and Hove Albion, akhir musim lalu.

"Saya bakal menjalaninya musim demi musim," kata Walker. "Saya berumur 36 dan bakal menjadi 37 pada akhir musim nanti. Saya bakal memandang gimana emosi saya dan gimana tubuh saya bertahan. Saya tetap merasa baik dan bermain di level nan bagus."

Burnley bakal memulai perjuangan mereka di Championship dengan menjamu West Ham United pada Minggu, 16 Agustus 2026. Walker berambisi konsentrasi penuh pada klub bakal membantunya terus berkontribusi bagi The Clarets dalam upaya kembali ke kasta tertinggi. (bbc/Z-1)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Prabowo Subianto Bakal memanggil jejeran ketua Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ke Istana Kepresidenan, Kamis (6/8/2026), siang ini. Rencananya pertemuan itu bakal dihadiri hingga tingkat Kepala Pusat Riset hingga Kepala Organisasi Riset, hingga pejabat struktural BRIN.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, dalam pertemuan itu Presiden bakal mendengarkan paparan mengenai beragam hasil penelitian BRIN nan dinilai mempunyai potensi untuk mempercepat pencapaian sasaran pemerintah di beragam sektor strategis.

"Teman-teman BRIN bakal memaparkan beberapa hasil hasil penelitian nan memang konsentrasi kepada membantu pencapaian program-program prioritas pemerintah, dalam perihal pangan, energi, dan beberapa perihal nan bisa menyelesaikan problem-problem nan dihadapi masyarakat," kata Prasetyo, mengutip keterangannya, Kamis (6/8/2026).

Beberapa penemuan nan bakal dipaparkan antara lain pengelolaan sampah berbasis teknologi serta pengembangan perahu berkekuatan panel surya (solar cell).

"Misalnya sampah, kemudian perahu berbasis solar cell, dan sebagainya," kata Prasetyo.

(pgr/pgr) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Jumlah serapan tenaga kerja sepanjang semester I 2026 tembus 1,45 juta orang. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan nomor ini naik 15% dibanding periode nan sama tahun lalu.

Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Kamis, 06/08/2026) berikut ini.

ilustrasi(Antara)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, sekarang memprioritaskan perlindungan area permukiman dari ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Upaya ini difokuskan pada titik api nan telah berkobar selama 12 hari di belakang Komplek Arwana Indah, Kecamatan Sungai Raya.

Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana BPBD Kubu Raya, Sulistiono, menegaskan bahwa keselamatan penduduk menjadi urgensi utama mengingat posisi api nan sangat dekat dengan rumah penduduk.

"Kami punya tanggungjawab mengamankan rumah masyarakat lantaran api tadi sudah menakut-nakuti permukiman dengan jarak sekitar satu separuh meter. Itu nan menjadi prioritas kami," ujar Sulistiono di Sungai Raya, Kamis (6/8).

Luas Lahan dan Ancaman Terhadap Bandara

Sulistiono menjelaskan bahwa api di area tersebut sempat dinyatakan padam, namun kembali muncul sehingga petugas kudu melakukan pemadaman ulang. Hingga saat ini, luas lahan nan terbakar di belakang Komplek Arwana Indah diperkirakan telah melampaui 10 hektare dan tetap berpotensi bertambah lantaran proses pemadaman tetap berlangsung.

Selain menakut-nakuti permukiman, letak kebakaran ini menjadi perhatian serius lantaran hanya berjarak sekitar 1,7 kilometer dari Bandara Supadio. Potensi akibat asap dinilai dapat mengganggu aktivitas penerbangan jika tidak segera dikendalikan.

Titik karhutla lain nan juga menjadi atensi berada di area SMP Negeri 12 dan SD Negeri 5 di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, nan mencakup area terbakar cukup luas.

Kendala Lapangan dan Kondisi Personel

Dalam proses pemadaman, tim di lapangan menghadapi hambatan utama berupa keterbatasan sumber air. BPBD Kubu Raya saat ini mengandalkan kerjasama lintas sektor, mulai dari Manggala Agni, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), hingga relawan pemadam kebakaran.

Sulistiono juga mengungkapkan kondisi personel nan mulai mengalami kelelahan fisik. Para petugas telah menangani karhutla di beragam letak selama nyaris satu bulan, termasuk 12 hari berturut-turut di area Arwana Indah.

Kondisi Petugas: Sejumlah personel BPBD dan relawan dilaporkan mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap dan beban kerja tinggi, apalagi beberapa di antaranya kudu menjalani perawatan medis.

Pihak BPBD mengapresiasi support dukungan obat-obatan dan vitamin dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk menjaga stamina petugas. Sulistiono berambisi support dari pemerintah wilayah dan pemangku kepentingan terus diperkuat, baik dari sisi logistik, peralatan, maupun jasa kesehatan, agar penanggulangan karhutla selama musim tandus dapat melangkah optimal. (Ant/E-3)

Menteri Kesehetan Budi Gunadi Sadikin(ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)

KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mengonfirmasi temuan kuman Escherichia coli (E. coli) dalam sampel makanan pada kasus keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua dan Semarang, Jawa Tengah. Hasil pengetesan laboratorium tersebut telah diserahkan sebagai bahan masukan teknis kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membeberkan bahwa tim Kemenkes bergerak sigap menerjunkan personel ke letak kejadian guna mengambil sampel.

"Begitu itu ada keracunan, tim Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah turun. Laporannya sudah ada, hasil labnya juga sudah ada, jadi memang kita identifikasi ada beberapa makanan nan ada kuman E. coli-nya, bukan hanya semangka tapi ada beberapa makanan lain," kata Budi Gunadi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (6/8).

Menkes mengapresiasi respons sigap Kepala BGN Sudaryono dalam menindaklanjuti beragam rekomendasi perbaikan tata kelola di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menanggapi hasil laboratorium tersebut, Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa kejadian keracunan merupakan masalah fatal nan menyangkut keselamatan jiwa penerima manfaat. Oleh karena itu, BGN menargetkan pembenahan total hingga tak ada lagi kasus serupa.

"Target saya adalah gimana caranya, apapun caranya, gimana caranya, itu kemudian nol. Case keracunannya," tegas Sudaryono.

Jadwal Masak Terlalu Cepat dan Opsi Sanksi Pidana

Berdasarkan pertimbangan rekam jejak (log system) di dapur SPPG, penyebab utama kontaminasi makanan dipicu oleh waktu pengolahan masakan nan terlalu sigap dari standar operasional.

"Kalau di Papua kita lihat dari log. Log dapurnya itu kan kita ada sistem log-nya, dia kapan persiapan, kapan nyacah, kapan apa, kapan dimasak itu ada. Jadi memang memulai masaknya kecepatan, jika gak salah jam 7 alias separuh 8 hari sebelumnya untuk diberi makan di hari berikutnya di jam 11," ungkap Sudaryono.

Pola serupa terjadi pada dapur penyedia MBG di Semarang, di mana proses memasak telah dimulai sejak pukul 21.00 WIB pada malam sebelum hari pembagian.

Mengenai hukuman hukum, BGN tidak menutup kemungkinan menyerahkan pengelola dapur ke abdi negara penegak norma jika ditemukan unsur kesengajaan alias sabotase.

"Ini kan masalah kedisiplinan. Nah ini kita lagi cari formula. Kalau memang ada unsur-unsur lain, ya misalnya ada unsur kesengajaan, sabotase, dan lain-lain, kami tidak segan-segan untuk kemudian diperiksa oleh pihak kepolisian," ujarnya.

Kendati demikian, Sudaryono meminta semua pihak mengedepankan asas prasangka tak bersalah. Ia mengungkapkan adanya kasus di mana prosedur dapur sudah sesuai jadwal, namun makanan dibawa pulang oleh siswa untuk dikonsumsi berbareng family beberapa jam kemudian.

Guna mencegah akibat kontaminasi berulang, BGN berupaya memperkuat edukasi publik mengenai keamanan pangan, komposisi gizi, hingga batas waktu layak konsumsi bagi para penerima manfaat.

Tim mahasiswa Jurusan Teknik Kimia USK mengembangkan membran penyaring air dengan langkah memanfaatkan xanthone.(MI/AMIRUDDIN ABDULLAH REUBEE)

UNIVERSITAS Syiah Kuala (USK) Aceh terus memperkuat posisi sebagai lembaga nan berfokus pada kemajuan pengetahuan pengetahuan dan teknologi. Melalui Jurusan Teknik Kimia, kampus kebanggaan masyarakat Serambi Mekah ini kembali melahirkan penemuan mutakhir berupa teknologi penyaringan air nan memanfaatkan limbah alami.

Tim mahasiswa USK sukses mengembangkan membran penyaring air nan mengintegrasikan senyawa xanthone dari kulit manggis sebagai pemasok antibakteri. Inovasi ini tidak hanya menjadi solusi ramah lingkungan, tetapi juga memberikan nilai tambah pada limbah pertanian nan selama ini kurang dimanfaatkan.

Riset ini dilakukan melalui Program Kreativitas Mahasiswa Riset Eksakta (PKM-RE) 2026. Tim ini dipimpin oleh Adisti Juliani, dengan personil Adzkia Syahra dan Jihan Sakinah Alwi, di bawah pengarahan Prof. Nasrul, S.T., M.T.

Komposisi dan Keunggulan Teknologi

Membran nan dikembangkan menggunakan material dasar Polietersulfon nan dimodifikasi dengan dua komponen utama untuk mendongkrak performa penyaringan. Pertama, penggunaan Polietilenglikol (PEG) untuk meningkatkan sifat hidrofilik agar proses filtrasi lebih optimal. Kedua, penambahan Graphene Oxide (GO) untuk memperkuat keahlian membran dalam menyisihkan logam berat.

Berikut adalah perincian komponen dan kegunaan dalam penemuan membran tersebut:

Solusi Pencemaran Logam Berat

Ketua Tim, Adisti Juliani, menjelaskan bahwa pemilihan logam timbal (Pb) sebagai sasaran utama penyisihan didasarkan pada tingginya potensi polutan tersebut dalam perairan akibat limbah industri.

"Kami berambisi penelitian ini dapat menjadi langkah awal dalam pengembangan teknologi penyaringan air nan lebih efektif di masa depan," ujar Adisti kepada Media Indonesia, Kamis (6/8).

Anggota tim lainnya, Adzkia Syahra dan Jihan Sakinah Alwi, menambahkan bahwa keberadaan timbal sangat membahayakan kesehatan manusia dan ekosistem jika tidak ditangani dengan tepat. Oleh lantaran itu, membran ini dirancang mempunyai sifat antifouling (tahan penyumbatan) agar lebih awet dan efektif saat digunakan untuk mengolah air tercemar.

Selain melakukan riset di laboratorium, tim ini juga aktif memberikan edukasi kepada publik mengenai teknologi membran melalui akun IG @pkmre.pegostin. Langkah ini diambil agar masyarakat dapat memantau langsung proses penemuan dan memahami pentingnya teknologi pengolahan air.

Melalui semangat kerjasama ini, tim mahasiswa USK berambisi temuan mereka dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengatasi persoalan lingkungan, khususnya di wilayah Aceh, serta membawa faedah luas bagi kualitas hidup manusia. (Z-1)

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan permohonan praperadilan jilid III nan diajukan Roy Suryo mengenai gugatan tukar rugi atas penangkapan, penahanan, dan penggeledahan dalam perkara dugaan tuduhan dan penyebaran rumor piagam Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak dapat diterima.

Hakim tunggal I Ketut Darpawan menyatakan permohonan Roy mengandung abnormal formil lantaran tidak menyertakan Menteri Keuangan sebagai pihak turut termohon.

“Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima,” kata Hakim I Ketut Darpawan saat membacakan amar putusan di PN Jaksel, Kamis (6/8).

Dalam pertimbangannya, pengadil menjelaskan hingga saat ini Peraturan Pemerintah mengenai pembayaran tukar rugi sebagaimana diamanatkan Pasal 175 ayat (5) KUHAP nan baru belum diterbitkan.

Oleh lantaran itu, pengadilan tetap berpatokan pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015.

Berdasarkan itu, pembayaran tukar rugi dilakukan oleh Menteri nan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bagian keuangan, ialah Menteri Keuangan.

“Oleh lantaran nan diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pembayaran tukar rugi adalah Menteri nan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bagian keuangan, nan dalam perihal ini adalah Menteri Keuangan, maka Menteri Keuangan kudu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini,” ujar hakim.

Namun, menurut hakim, Roy tidak memasukkan Menteri Keuangan sebagai pihak turut termohon dalam permohonannya. Maka dari itu, pengadil menyatakan permohonan Roy tidak dapat diterima.

“Menimbang bahwa dengan tidak ditariknya Menteri Keuangan sebagai pihak, maka permohonan ini mengandung abnormal formil lantaran kurang pihak. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima,” kata hakim.

Dalam praperadilan jilid III ini, Roy menggugat Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan tuntutan tukar rugi sebesar Rp 206 juta, nan terdiri atas Rp 106 juta kerugian materiil dan Rp 100 juta kerugian immateriil.

Permohonan tersebut diajukan setelah pada praperadilan jilid I, PN Jaksel menyatakan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan terhadap Roy Suryo tidak sah. Sementara itu, pada praperadilan jilid II, pengadil menolak permohonan Roy nan menggugat keabsahan penetapan status tersangkanya.

Jakarta -

Seorang pramusapa Transjakarta membantu dan mendampingi penumpang disabilitas menuju Stasiun MRT di Kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan apresiasi.

Aksi petugas Transjakarta itu viral di media sosial. Dilihat detikcom dalam media sosial IG pada Kamis (6/8/2026), petugas terlihat membantu beberapa penduduk disabilitas nan menggunakan bangku roda, saat menyeberang dan menaiki trotoar. Petugas juga tampak memastikan penumpang dapat melanjutkan perjalanan menuju Stasiun MRT.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pun mengapresiasi tindakan pramusapa nan membantu penyandang disabilitas menyeberang itu. Menurutnya, tindakan tersebut mencerminkan pelayanan nan diharapkan dari jejeran Pemprov DKI Jakarta.

"Saya sudah memandang itu dan saya memberikan apresiasi terhadap perihal nan seperti itu. Dan itulah sebenarnya gambaran Pemerintah DKI Jakarta," kata Pramono di Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Kamis (6/8/2026).

Pramono mengatakan Pemprov DKI tengah menyiapkan beragam akomodasi agar Jakarta semakin ramah bagi penyandang disabilitas. Salah satunya dengan membangun jembatan penyeberangan orang (JPO) nan dilengkapi lift.

"Karena untuk disabilitas nantinya termasuk di wilayah nan kemarin penyeberangan itu terjadi tidak lagi menggunakan pelican cross di atas, tetapi alternatifnya sekarang ini saya lagi memikirkan sebagian besar bakal naik lift ke atas seperti nan di Sarinah alias nan seperti di Bundaran HI, nantinya lewat di bawah," ujarnya.

Menurut Pramono, konsep serupa juga bakal diterapkan di sejumlah titik lain, termasuk area Dukuh Atas. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI untuk meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

"Termasuk Dukuh Atas dan sebagainya. Sehingga dengan demikian membikin Jakarta menjadi ramah disabilitas adalah salah satu program saya nan saya secara serius untuk melakukan itu," tuturnya.

(bel/lir)

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tak menerima gugatan praperadilan ketiga nan diajukan Roy Suryo. Hakim menilai gugatan Roy Suryo soal tukar rugi bukan ranah praperadilan.

"Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima," ujar pengadil saat membacakan putusan di PN Jaksel, Kamis (6/8/2026).

Hakim mengatakan urusan tukar rugi telah diatur oleh pemerintah lewat Menteri Keuangan. Hakim mengatakan tukar rugi bukan ranah praperadilan.

"Oleh lantaran nan diberi kewenangan oleh negara untuk melakukan pembayaran tukar kerugian adalah Menteri nan menyelenggarakan urusan pemerintah dalam perihal finansial nan dalam perihal ini adalah Menteri Keuangan, maka Menteri Keuangan kudu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Menimbang bahwa dengan tidak ditariknya Menteri Keuangan sebagai pihak maka permohonan ini mengandung abnormal formil," ujar hakim.

Ini merupakan gugatan ketiga Roy Suryo. Sebelumnya, pengadil telah mengabulkan sebagian gugatan praperadilan Roy Suryo mengenai penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Hakim praperadilan menyatakan putusan itu tidak mempengaruhi pokok perkara.

Kemudian, Roy Suryo mengusulkan kembali gugatan praperadilan mengenai status tersangka kasus tuduhan piagam Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi). Hakim telah menolak permohonan praperadilan Roy mengenai status tersangka untuk seluruhnya. Hakim juga mengatakan Roy Suryo menyalahgunakan praperadilan untuk menunda sidang pokok perkara.

Sebagai informasi, Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma namalain dr Tifa ditetapkan sebagai tersangka kasus tuduhan piagam Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Berkas perkara Roy dan dr Tifa telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Hakim PN Jaktim telah mengabulkan eksepsi master Tifa. Belakangan, jaksa kembali melimpahkan lagi dakwaan master Tifa ke PN Jaktim.

Saksikan Live DetikPagi:

(ond/haf)