Kementerian Sosial bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan memperkuat pendidikan karakter dan kedisiplinan siswa Sekolah Rakyat melalui program pengabdian Kadet Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI).

Sebanyak 1.289 kadet Unhan direncanakan mengabdi di Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia pada 12-24 Oktober 2026 mendatang. Mereka bakal didampingi 236 pengasuh, sehingga total personel nan terlibat sebanyak 1.525 orang.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya Kemensos memperkuat penyelenggaraan Sekolah Rakyat, khususnya dalam membentuk karakter dan kedisiplinan siswa.

“Kita memerlukan role model nan bisa jadi contoh bagi siswa Sekolah Rakyat nan datang dari beragam latar belakang nan berbeda-beda. Lebih-lebih anak-anak kita ini, adalah siswa ‘istimewa’ dengan beragam kemampuan, (dan) beragam kebiasaan,” kata Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2026).

Menurutnya, siswa Sekolah Rakyat tidak melalui tes akademik. Penjangkauan siswa dilakukan berasas desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga siswa nan mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat mempunyai keahlian dan kebiasaan nan beragam.

Karena itu, penguatan kedisiplinan perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkepanjangan sebagai bagian dari pembentukan karakter siswa.

Gus Ipul mengatakan, para kadet Unhan nantinya diharapkan menjadi kakak asuh bagi siswa Sekolah Rakyat. Mereka bakal datang selama dua pekan sebagai sahabat belajar, teladan, sekaligus pendamping aktivitas siswa.

Para kadet juga bakal mendampingi penguatan karakter nan mencakup penanaman disiplin, tanggung jawab, kemandirian, kepemimpinan, dan cinta tanah air. Pendampingan dilakukan melalui keteladanan dan aktivitas ramah anak, tanpa kekerasan bentuk maupun seksual, perundungan (bullying), serta tanpa intoleransi.

Selain penguatan karakter, kadet Unhan juga bakal menjadi role model belajar bagi siswa untuk mencapai cita-cita. “Kita berambisi kadet Unhan menjadi role model belajar untuk mencapai cita-cita. Membantu pembelajaran, keahlian komunikasi, serta kelas inspirasi agar siswa lebih percaya diri dan berani merancang masa depan,” jelas Gus Ipul.

Kegiatan ini juga memberikan kesempatan bagi siswa Sekolah Rakyat nan mempunyai minat dan talenta untuk melanjutkan pendidikan di Unhan. Mereka bakal mendapatkan pendampingan dan pengarahan untuk mempersiapkan diri memenuhi persyaratan masuk Unhan.

“Bagi siswa nan memang berminat, bakal dilakukan pendampingan, bimbingan, agar kelak pada saatnya bisa memenuhi syarat sebagai mahasiswa Unhan. Karena tentu jika menjadi mahasiswa Unhan, memerlukan syarat-syarat nan kudu dipenuhi,” kata Gus Ipul.

Sementara itu, Rektor Unhan RI Letjen TNI (Purn.) Dr. Anton Nugroho mengatakan, aktivitas tersebut merupakan corak pengabdian Unhan dalam mendukung pendidikan di Sekolah Rakyat. Pelaksanaannya dilakukan atas perintah Menteri Pertahanan.

“Kegiatan pengabdian kadet Unhan direncanakan 12-24 Oktober 2026, bakal melibatkan 1.289 kadet Unhan dan 236 pengasuh,” jelas Anton.

Dalam aktivitas tersebut, para kadet bakal memberikan sejumlah materi pendidikan karakter, antara lain etika dalam bersikap, berbincang dan bertindak, tata langkah berpakaian seragam dan berpenampilan rapi, Peraturan Urusan Dalam (PUD), penataan busana dalam lemari, kepemimpinan, serta motivasi diri.

Siswa juga bakal mendapatkan pembekalan mengenai wawasan nusantara, bela negara, cinta tanah air, sejarah perjuangan bangsa Indonesia, serta keahlian kepramukaan.

“Semua materi itu berkarakter dasar dan angan kami bisa memotivasi para siswa Sekolah Rakyat ini dan mereka bisa tampil percaya diri, disiplin, dan kita harapkan kelak menjadi generasi penerus kita di masa nan bakal dating,” pungkasnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Afrizon Tanjung, Wakil Rektor I Unhan Mayjen TNI Priyanto, Wakil Rektor II Marsekal Muda TNI Yusran Lubis, dan Kepala Lembaga Pengembangan Pertahanan Negara (LPPN) Unhan Mayjen TNI Endro Satoto.

Hujan mengubah agenda pertandingan Asian Games 2026.(Antara)

JADWAL pertandingan Asian Games Aichi-Nagoya mengalami gangguan cukup parah akibat hujan turun baru-baru ini menjelang upacara pembukaan Asian Games 2026 pada Sabtu (19/9), dengan potensi datangnya Topan Dujuan memicu kekhawatiran untuk pertandingan di luar ruangan.

Pertandingan pembuka kriket putri antara Bangladesh dan Tiongkok, Kamis (17/9), setelah hujan semalaman membikin lapangan di Korogi Athletic Park, Nisshin, menjadi tidak layak untuk digunakan. Padahal, para relawan telah berupaya keras sejak Kamis pagi.

Kondisi lapangan luar ruangan nan basah membikin Bangladesh lolos berasas peraturan nan menetapkan bahwa tim dengan ranking lebih tinggi dapat melaju ke babak berikutnya andaikan pertandingan dibatalkan lantaran cuaca.

"Kami tahu bakal susah untuk menggelar pertandingan mengingat kondisi cuaca di sini selama sepekan terakhir dan beragam tantangan nan ada. Kami berterima kasih kepada staf lapangan nan telah berupaya semaksimal mungkin. Kami sangat kecewa. Kami berambisi bumi dapat memandang tim putri Tiongkok bermain untuk pertama kalinya di turnamen besar. Namun, kami bakal mengatur ulang dan mencoba lagi," kata pembimbing tim Tiongkok, Alan Newington.

Sementara itu, bagian olahraga dayung, nan dijadwalkan berjalan pada Minggu (20/9), juga telah dipindahkan ke Senin (21/9) lantaran hujan deras pada 8 September lampau memaksa dermaga di Nagaragawa International Regatta Course dibongkar dan dilakukan penataan ulang.

Topan Dujuan diperkirakan mendekati Jepang selama periode libur lima hari mulai Sabtu (19/9). Badan Meteorologi Jepang, Rabu (16/9), mengatakan topan itu telah berkembang di lepas Kepulauan Mariana di Samudra Pasifik. (Ant/P-3)

ilustrasi(Antara)

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono memproyeksikan penempatan manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dapat direalisasikan pada pekan depan. Langkah ini dilakukan menyusul rencana publikasi Surat Keputusan (SK) pengangkatan bagi puluhan ribu manajer nan telah direkrut.

Ferry mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sebanyak 28.626 manajer KDKMP nan telah menyelesaikan proses rekrutmen. Namun, publikasi SK pengangkatan tersebut tetap menunggu rampungnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola KDKMP.

“Dalam satu-dua hari ini bakal diterbitkan SK pengangkatan manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, termasuk dengan besaran gaji, tunjangan, dan sebagainya,” ujar Ferry dalam rapat kerja berbareng Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (17/9).

Menunggu Regulasi Tata Kelola

Ferry menjelaskan bahwa penundaan penempatan manajer selama ini disebabkan oleh proses administratif regulasi, bukan lantaran aspek teknis lainnya. Pemerintah perlu memastikan Perpres tentang Tata Kelola KDKMP terbit terlebih dulu lantaran patokan tersebut menjadi payung norma bagi besaran penghasilan dan tunjangan para manajer.

Ia menegaskan bahwa keterlambatan ini murni lantaran menunggu kesiapan izin dan menepis adanya rumor sabotase dalam proses tersebut. Berdasarkan skema nan ada, para manajer KDKMP bakal berstatus sebagai pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di bawah naungan PT Agrinas Pangan Nusantara dengan masa perjanjian selama dua tahun.

Proses Verifikasi dan Validasi Aset

Selain kesiapan sumber daya manusia, Menkop juga memaparkan perkembangan prasarana koperasi. Berdasarkan info dari PT Agrinas, sebanyak 17.288 KDKMP tercatat telah mempunyai gedung gudang, gerai, serta kelengkapan pendukung lainnya.

Saat ini, Kementerian Koperasi tengah melakukan proses verifikasi dan pengesahan (verval) terhadap 7.028 koperasi. Proses ini melibatkan tim teknis di tingkat provinsi serta kabupaten/kota untuk memastikan kesesuaian info di lapangan.

“Verifikasi pengesahan itu diserahkan ke kami untuk kemudian menjadi dasar untuk pencairan pembayaran nan dibayarkan oleh Kementerian Keuangan kepada Bank Himbara nan jatuh tempo,” jelas Ferry.

Setelah proses verval selesai, hasilnya bakal ditinjau kembali oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Review dari BPKP ini nantinya bakal menjadi dasar norma bagi proses pembayaran serta serah terima gedung koperasi secara resmi kepada pihak desa. (ant/E-3)

Jakarta, CNN Indonesia --

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan ada 94 pengungsi gempa Nusa Tenggara Timur (NTT) nan meninggal bumi di pengungsian.

Hal itu disampaikan Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam konvensi pers secara daring pada Selasa (15/9) lalu.

"Korban nan meninggal secara langsung akibat gempa bumi itu 48 orang, tetapi secara tidak langsung nan ada di pengungsian ada 94 orang," kata Berton seperti dikutip dari Youtube BNPB pada Kamis (17/9).

Kemudian dalam unggahan di akun IG BNPB pada Kamis hari ini, Berton menerangkan bahwa pihaknya telah melakukan verifikasi dan pengesahan berbareng dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di tujuh kabupaten terdampak.

Hasilnya, dipastikan bahwa 94 korban itu bukan meninggal lantaran trauma bentuk langsung alias akibat runtuhan gedung saat gempa.

"Data dari tim medis menunjukkan sebagian besar penduduk tersebut adalah golongan lansia nan meninggal bumi lantaran komplikasi penyakit kronis nan sudah diderita, seperti stroke dan glukosuria melitus," tutur Berton.

Berton menyebut penanganan medis telah dilaksanakan secara maksimal di beragam akomodasi kesehatan dan pos kesehatan terpadu. Ia juga memastikan pelayanan dasar dan kesehatan bagi para penyintas tetap terlaksana optimal.

"Sejak hari pertama, BNPB telah mengaktifkan pos support logistik di Labuan Bajo dan Maumere. Bantuan medis, obat-obatan, termasuk peralatan lain nan dibutuhkan terus bergerak menjangkau pengungsi, baik terpusat maupun mandiri," ucap dia.

(dis/dal)

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus mengatakan ambang pemisah parlemen alias parliamentary threshold (PT) sebesar 5 persen bukan nomor nan menakutkan bagi partainya.

Bestari menyebut PSI optimistis lantaran merujuk hasil survei internal dan SMRC. 

Dari survei SMRC elektabilitas PSI di nomor 4,1 persen. Sementara untuk survei internal, Bestari tidak membeberkan nomor elektabilitas partai.

"4,1 persen terakhir Saiful Mujani. Internal cukup internal nan tahu, saya kira nomor 5 bukan nomor menakutkan bagi PSI," kata Bestari saat dihubungi, Kamis (17/9).

Bestari mengatakan sama dengan partai nonparlemen lain, PSI pasti bakal ikut berapapun nilai periode batas.

Namun, dia mempertanyakan sistem pembahasan hingga muncul kesepakatan nomor 5 persen oleh sejumlah partai politik.

"Namun, catatan kita enggak tahu sistem apa obrolan seperti apa nan kemudian dirilis ke media bermufakat di nomor 5 persen. Kami enggak tahu itu, tapi rekomendasi MK membujuk partai nonparlemen membahas," ujarnya.

Bestari mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah memberi isyarat agar pembentuk undang-undang tidak kembali membikin patokan nan menyebabkan bunyi pemilih tidak dapat dikonversi menjadi bangku di parlemen.

"Tentu bakal menjadi pertanyaan besar, jika itu naik, argumen naik untuk apa? Bukannya undang-undang dibuat untuk kemaslahatan masyarakat? Dari 4 persen ke 5 persen apa maslahatnya?" katanya.

Bestari mengatakan jika tujuannya untuk menyederhanakan partai di parlemen, tidak kudu dilakukan dengan meningkatkan periode batas.

"Mengubah bukan ke atas dengan argumen menyederhanakan. Seharusnya nan disederhanakan adalah fraksi, syarat untuk jadi fraksi. Boleh sendiri alias gabungan," katanya.

Ia kembali menyatakan PSI tidak mempersoalkan nomor 5 persen. Namun, dia mengingatkan dalam dua pemilu terakhir, banyak bunyi pemilih nan tidak terkonversi menjadi bangku di DPR lantaran patokan periode pemisah parlemen 4 persen.

"Pada prinsipnya PSI tidak masalah dengan nomor itu. Namun dua periode ini banyak bunyi tidak terkonversi jadi kursi. Sebaiknya para pihak diajak bicara kembali," katanya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Sugiono sebelumnya membenarkan pertemuan para ketua umum partai untuk membahas sejumlah poin dalam RUU Pemilu.

Namun, kata Sugiono, pertemuan hanya dihadiri para ketua umum partai koalisi.

Menurut Sugiono, hasil pertemuan antara lain menyepakati perubahan periode pemisah parlemen alias parliamentary threshold (PT) dari 4 menjadi 5 persen. Namun, Sugiono tak mau mewakili sikap partai-partai lain.

"Satu perihal nan sepertinya semua sepakat tapi saya kira saya tidak bisa berbincang atas nama partai-partai lain. Tapi Gerindra juga sepakat soal PT 5 persen. Seperti juga kemarin Golkar juga menyampaikan ya, PKS juga menyampaikan dan saya kira itu nan kita sepakati," katanya.

(yoa/wis)

Jakarta -

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan banyak orang beranjak menggunakan BBM subsidi dari BBM nonsubsidi. Menurutnya perubahan ini terjadi lantaran nilai minyak kembali tinggi.

Bahlil memaparkan nilai minyak sudah menyentuh US$ 100 per barel dan nilai BBM nonsubsidi nyaris semuanya naik. Sementara itu BBM subsidi harganya sama sekali tidak dinaikkan pemerintah.

Atas dasar perbedaan nilai nan makin lebar, banyak orang beranjak menggunakan BBM subsidi lantaran lebih murah.

"Ya kita tahu bahwa nilai bumi sekarang kan lagi, tidak dalam kondisi baik-baik saja. Sekarang sudah mencapai US$ 100 lebih, US$ 100 lebih per barel. Jadi pasti berakibat pada nilai nasional, di mana nilai subsidi kita tidak ada kita naikkan. Jadi pasti orang bakal memilih ke sana," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2026).

Dia mengimbau bagi pihak nan sudah mampu, apalagi nan mempunyai kendaraan mewah, jangan menggunakan BBM subsidi nan diperuntukkan bagi orang nan membutuhkan.

"Tapi maksud saya adalah, saudara-saudara kita nan mampu, nan memakai mobil bagus, ya tolonglah, subsidi ini kan untuk saudara-saudara kita nan berkuasa menerimanya," kata Bahlil.

Peralihan penggunaan BBM subsidi juga disebut Bahlil menjadi salah satu biang kerok antrean panjang isi BBM di Makassar, Sulawesi Selatan belakangan ini. Banyak masyarakat nan beranjak menggunakan BBM subsidi lantaran mahalnya nilai BBM nonsubsidi sehingga antrean membludak.

"Kondisi kemarin itu kan ada memang nan shifting dari pemakaian BBM nan tadinya memakai RON 92, 95, nan nonsubsidi, ada sebagian ke subsidi," jelas Bahlil.

(hal/ara)

Jakarta -

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mencegah korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, APIP berkedudukan sebagai perangkat kepala wilayah nan dapat mengingatkan andaikan terdapat kekeliruan dalam tata kelola pemerintahan.

Penekanan tersebut disampaikan Wiyagus dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Kamis (17/9).

"APIP ini kan mitra para kepala daerah. Jadi titip jangan dimusuhi. Justru merekalah nan menjadi pengingat kita ketika ada kekeliruan," ujar Wiyagus dalam keterangannya, Kamis (17/9/2026).

Sejalan dengan itu, Wiyagus menekankan perlunya penguatan APIP agar bisa menjalankan kegunaan pengawasan secara optimal. Apabila terdapat penyimpangan alias kekeliruan dalam tata kelola pemerintahan, APIP perlu diberi kepercayaan untuk menanganinya terlebih dulu sebelum masuk ke tahap penegakan hukum.

"APIP kudu bisa meyakinkan, jika ada penyimpangan dan kekeliruan di tata kelola pemerintahan, penegak hukum, Aparat Penegak Hukum (APH) ini memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada APIP dulu, sebelum kepada APH," jelasnya.

Selain penguatan APIP, Wiyagus mengingatkan pentingnya integritas dalam pengelolaan dan pengawasan finansial daerah. Menurutnya, lembaga pengawasan perlu ditempatkan sebagai mitra pemerintah wilayah (Pemda) dalam mencegah terjadinya penyimpangan.

"Jadikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai partner, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai partner, kemudian Inspektorat sebagai partner. Nah justru itulah nan bakal membantu kita mengelak dari penyimpangan-penyimpangan nan terjadi," katanya.

Dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, Wiyagus meminta Pemda memetakan akibat pada delapan area prioritas perbaikan, di antaranya perencanaan dan penganggaran, pengadaan peralatan dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan optimasi pajak daerah.

Pemda juga perlu memperkuat pengendalian sejak tahap perencanaan dan penganggaran serta meningkatkan keterhubungan dan kualitas data.

Ia juga meminta hasil aktivitas tersebut ditindaklanjuti melalui rencana tindakan nan terukur dengan menetapkan masalah nan kudu diselesaikan, langkah perbaikan, penanggung jawab, pemisah waktu, dan bukti penyelesaian. Pemantauan secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan tindak lanjut menghasilkan perbaikan sekaligus mencegah masalah nan sama berulang.

Selain itu, Wiyagus mengingatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan wilayah memerlukan sinkronisasi dan kerjasama antara Pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), termasuk dalam perencanaan dan penganggaran. Kedua unsur tersebut perlu bersama-sama mengawal tata kelola pemerintahan dan finansial daerah.

"Pada akhirnya pencegahan korupsi ini sekali lagi sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan di pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota," pungkasnya.

(anl/ega)

Kabupaten Agam -

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade sosialisasi langsung ke penduduk soal rencana pembangunan akses exit tol Sicincin-Bukittinggi di Pasar Amor ke Simpang Taluak. Dialog juga dihadiri pihak pemerintah pusat, PT Hutama Karya, Pemprov Sumatera Barat, Pemkab Agam, serta unsur masyarakat.

Sosialisasi digelar di Kantor Wali Nagari Sariak, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, pada Kamis (17/9/2026), sebagai ruang untuk menjelaskan rencana pembangunan sekaligus mendengar langsung aspirasi masyarakat mengenai trase dan dampaknya.

Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro; Wakil Bupati Agam M Iqbal; Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Sumbar Ahdiyarsyah; perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Siska; Camat Sungai Pua Syahrul Hamidi; Camat Banuhampu Susi Karmila; para wali nagari; Kerapatan Adat Nagari (KAN); ninik mamak; berilmu ulama; cadiak pandai; bundo kanduang; tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya.

Andre mengatakan sosialisasi tersebut krusial agar rencana pembangunan tidak hanya dipahami dari sisi teknis pemerintah, tetapi juga dibicarakan berbareng masyarakat nan berada di sekitar trase. Andre menegaskan dirinya berbareng pemerintah dan Hutama Karya datang untuk berbincang secara terbuka serta mencari solusi nan dapat mengakomodasi pembangunan sekaligus kepentingan masyarakat.

"Tidak ada nan ditutup-tutupi. nan ada, kita mau kampung ini maju," kata Andre nan juga Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) dalam keterangan nan diterima.

Andre juga menjelaskan bahwa pemerintah pusat mempunyai komitmen besar terhadap pembangunan Sumatera Barat. Dia menyebut anggaran untuk rehabilitasi, rekonstruksi akibat musibah dan pembangunan prasarana di Sumbar hingga 2028 mencapai sekitar Rp 19 triliun, termasuk pembangunan jalan, jembatan, irigasi dan penyediaan air bersih. Menurutnya, support pemerintah pusat tersebut kudu dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan konektivitas di Sumbar.

Wakil Bupati Agam M Iqbal menyambut kehadiran Andre berbareng rombongan. Ia mengatakan pertemuan tersebut krusial lantaran masyarakat mendapatkan info langsung mengenai rencana pembangunan bypass nan berangkaian dengan konektivitas Tol Sicincin-Bukittinggi.

Iqbal juga mengapresiasi perhatian Andre terhadap pembangunan di Agam, termasuk sebelumnya dalam mendorong penanganan jalan Malalak melalui anggaran pemerintah pusat. Dia berambisi pembangunan konektivitas dapat memberikan faedah bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

"Ini merupakan kecamatan nan kebanyakan masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Di sini banyak sayur-sayuran segar, tomat, cabe dan sebagainya," ujar Iqbal.

Dirut Hutama Karya Koentjoro mengatakan pihaknya sejak 2018 telah menyiapkan dan mengerjakan ruas Padang-Sicincin sepanjang 36 kilometer (km). Atas dorongan Andre selaku Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Hutama Karya kemudian menyiapkan info dan kajian untuk melanjutkan konektivitas dari Sicincin menuju Bukittinggi, khususnya Padang Panjang-Bukittinggi.

Menurut Koentjoro, Tol Pekanbaru-Padang Seksi Bukittinggi-Sicincin mempunyai panjang sekitar 39,6 km, dengan akses tol menuju Bukittinggi sekitar 5,7 km. Ruas tersebut dirancang dengan kecepatan 80 kilometer per jam dan konfigurasi 2x2 lajur.

Trase melintasi Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam. Rencana tersebut juga dilengkapi Interchange Padang Panjang dan on-off ramp di area Pasar Amor.

Aspirasi Warga Direspons Pemprov

Ketua KAN Batu Palano Editiawarman menyampaikan, masyarakat pada prinsipnya tidak menolak pembangunan jalan akses ke tol. Namun, dia menekankan pentingnya memperhatikan tanah ulayat, lahan pertanian dan akibat sosial nan mungkin muncul. Ia meminta sosialisasi dilakukan secara langsung hingga ke nagari agar masyarakat menerima info nan sama dan dapat memahami akibat pembangunan secara menyeluruh.

"Secara umum kami di Nagari, Kecamatan Sungai Pua, tidak pernah menolak pembangunan jalan tol. Hanya saja, jika jalan tol itu membelah kampung dan nagari, tentu bakal menimbulkan persoalan," ujar Editiawarman.

Wali Nagari Sariak Ismet Dianto juga menyampaikan persoalan mengenai trase nan menurutnya beberapa kali mengalami perubahan. Ia mengatakan Pemerintah Nagari Sariak telah membawa pembahasan trase ke KAN dan apalagi sebelumnya telah mengumpulkan info masyarakat nan terdampak. Karena itu, dia meminta adanya kepastian trase agar pemerintah nagari dapat memberikan penjelasan nan jelas kepada ninik mamak dan masyarakat.

"Kalau bisa trase ini jangan ke padat penduduk. Kami tidak menolak, tetapi kami meminta kepastian trase," kata Ismet.

Menanggapi perihal tersebut, Kepala Dinas Perkimtan Sumbar Ahdiyarsyah menjelaskan tahapan nan berjalan merupakan sosialisasi dan pendataan awal. Menurutnya, masukan maupun keberatan masyarakat bakal menjadi bagian dari proses pembahasan di lapangan. Ia memastikan tim pendataan bakal turun berbareng pemerintah wilayah dan masyarakat untuk mencocokkan kondisi lapangan dengan rancangan teknis.

"Nanti pada saat sosialisasi pendataan awal, keberatan itu bakal kita terima. Ini nan bakal kita sepakati berbareng di lapangan," ujar Ahdiyarsyah.

Ia juga menjelaskan bahwa perbedaan trase nan muncul dapat berangkaian dengan standar teknis jalan nan digunakan dalam perencanaan sebelumnya. Karena itu, menurutnya, perlu dilakukan pendataan dan verifikasi lapangan berbareng agar trase nan ditetapkan betul-betul sesuai kondisi aktual.

Andre menegaskan, seluruh masukan tersebut bakal menjadi bagian krusial dalam proses selanjutnya. Ia meminta masyarakat menyampaikan persoalan secara terbuka sehingga pemerintah dan tim teknis dapat mencari jalan keluar bersama.

"Mari kita diskusi, berdialog, sampaikan apa nan dirasakan. Kita cari solusi terbaik untuk gimana kampung kita bisa maju. Soal trase nan berubah itu, mungkin baiknya dikembalikan kepada trase Bypass awal," katanya.

(jbr/dhn)

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman. (Foto: PSSI)

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, memberikan perhatian unik kepada Timnas Vietnam saat membahas peta persaingan di arena FIFA ASEAN Cup 2026. Juru strategi asal Inggris tersebut secara blak-blakan menyoroti tiga kelebihan utama nan dimiliki oleh skuad didikan Kim Sang-sik tersebut.

Ketika ditemua awak media di Jakarta, Herdman disinggung mengenai tantangan terbesar di turnamen FIFA ASEAN Cup 2026. Mantan pembimbing Timnas Kanada itu pun mengaku skuad Garuda tidak hanya berfokus pada satu tim saja, melainkan memberikan penilaian mendalam terhadap karakter permainan Vietnam nan dinilai sangat merepotkan.

Menariknya, langkah pandang Herdman terhadap Vietnam sangat berbeda jika dibandingkan dengan analisisnya terhadap negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia alias Thailand.

Jika untuk Vietnam, Herdman lebih memuji aspek kolektivitas dan mentalitas, maka untuk Malaysia dan Thailand, pembimbing Timnas Indonesia itu justru lebih menyoroti kualitas perseorangan dari para pemain naturalisasi nan memperkuat kedua negara tersebut.

Timnas Indonesia vs Timnas Singapura di Piala AFF 2026 (Foto: FA Singapore)

Pujian ini tentu beralasan, mengingat Herdman mempunyai pengalaman pahit saat Timnas Indonesia dipaksa menyerah 0-3 oleh Vietnam di Stadion Pakansari pada arena Piala AFF 2026Agustus lalu. Kala itu, gawang Garuda jebol lewat tindakan Nguyen Van Vi, Nguyen Hai Long, serta bomber tajam Nguyen Xuan Son.

Kini pada arena FIFA ASEAN Cup 2026 mendatang, Timnas Indonesia tergabung di Grup A berbareng Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sementara itu, Vietnam berada di Grup B ditemani oleh Thailand, Filipina, serta Pakistan, membuka kesempatan bagi kedua tim untuk saling berantem kembali di partai puncak.

(MI/Lilik Darmawan)

LAHAN bambu seluas sekitar satu hektare di Dukuh Lokidang, Desa Giritirto, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, gosong terbakar pada Kamis (17/9). Kobaran api sempat membesar akibat hembusan angin kencang, tetapi sukses dipadamkan sebelum merambat ke area lain.

Kapolres Kebumen Ajun Komisaris Besar I Putu Bagus Krisna Purnama menjelaskan bahwa kebakaran pertama kali diketahui sekitar pukul 09.30 WIB. Saksi mata, seorang penduduk berjulukan Jumadi, memandang api dan segera melaporkannya kepada perangkat Desa Giritirto.

"Angin nan cukup kencang membikin api sigap membesar," ujar Putu dalam keterangannya, Kamis (17/9).

Merespons laporan tersebut, Polres Kebumen segera berkoordinasi dengan petugas pemadam kebakaran, BPBD, TNI, serta pemerintah desa setempat. Sejumlah personel campuran dari Polsek Karanggayam, Sat Samapta Polres Kebumen, Damkar, BPBD, dan Koramil 05/Karanggayam diterjunkan ke letak untuk melakukan pemadaman berbareng warga.

Petugas mengerahkan satu mobil pemadam kebakaran untuk menjinakkan si jago merah. Setelah upaya pemadaman selama beberapa jam, api akhirnya sukses dikendalikan sekitar pukul 14.00 WIB.

Pascapemadaman, petugas melakukan pengecekan menyeluruh untuk memastikan tidak ada sisa bara api nan berpotensi memicu kebakaran susulan. Petugas juga memastikan api tidak sempat merambat ke lahan milik penduduk lain.

Menurut Putu, lahan bambu nan terbakar tersebut merupakan milik penduduk setempat. Lokasi kebakaran berada sekitar 500 meter dari permukiman masyarakat dan tetap dapat dijangkau oleh kendaraan roda dua maupun roda empat.

Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Pihak kepolisian juga menyatakan belum menerima laporan mengenai kerugian material secara spesifik akibat kebakaran tersebut.

Kapolres menduga kondisi tandus panjang menjadi aspek utama nan meningkatkan akibat kebakaran. Vegetasi nan kering membikin api sangat mudah menyala dan menyebar luas, terutama saat didukung hembusan angin.

Terkait kejadian ini, Putu mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas nan dapat memicu munculnya api.

"Masyarakat kami imbau tidak membakar sampah alias lahan secara sembarangan. Dalam kondisi kemarau, api mudah membesar dan dapat menyebar lantaran angin," tegasnya.

Polres Kebumen berbareng lembaga mengenai juga meminta penduduk untuk segera melapor jika menemukan titik api sekecil apa pun. Penanganan awal dinilai sangat krusial untuk mencegah kebakaran meluas, terutama di area lahan kering nan berdekatan dengan permukiman warga. (I-2)

KPK mengonfirmasi personil DPRD DKI Jakarta Partai PAN Bebizie Sri Mulyati tidak memenuhi panggilan interogator pada Kamis (17/9). Bebizie dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan ini berangkaian dengan dugaan tindak pidana pencucian duit (TPPU) di Kabupaten Kukar. Mantan Bupati Kukar Rita Widyasari menjadi tersangka dalam kasus ini.

“Saksi nan berkepentingan konfirmasi tidak hadir. Penyidik bakal jadwalkan ulang pemeriksaannya,” kata Budi kepada wartawan.

Bebizie belum berkomentar soal pemanggilan maupun ketidakhadirannya tersebut.

Sebelumnya, Bebizie telah diperiksa oleh KPK pada Kamis (13/8). Saat itu, Bebizie dicecar soal aliran duit dari PT Bara Kumala Sakti (BKS) nan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi. Usai pemeriksaan tersebut, Bebizie menjelaskan soal honor menyanyinya.

"Jadi, lantaran ada transaksi pembayarannya sehingga saya dipanggil mengenai itu, dan insyaallah sudah dipertanggungjawabkan lantaran memang saya dulu penyanyi," kata Bebizie kepada wartawan.

Dia menjelaskan honor menyanyi tersebut diperolehnya secara ahli setelah mengisi sejumlah aktivitas di Kalimantan Timur.

"Saya menjelaskan bahwa pada 2017-2018 itu ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur. Ada PT nan mengundang saya," jelasnya.

Menurut dia, perihal tersebut nan kemudian membuatnya diperiksa KPK. Namun, Bebizie tidak menjelaskan lebih lanjut soal honor maupun aktivitas nan dimaksud.

Sementara, menurut KPK, duit nan diterima Bebizie itu bukan duit mengenai honornya sebagai penyanyi.

“Ada dugaan aliran duit dari pihak PT BKS ini kepada saksi Saudari BBZ,” kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (18/8).

“Ini aliran duit dari pihak-pihak di PT BKS, ya, bukan dalam rangka nan berkepentingan menjalankan apa namanya profesinya, ya, sebagai artis, bukan itu,” lanjut Budi.

Dalam pemeriksaan, KPK kemudian mendalami tujuan pemberian duit tersebut kepada Bebizie. Menurut Budi, Bebizie mengakui adanya aliran duit dari pihak PT BKS tersebut.

Budi mengatakan KPK tetap menunggu proses pengembalian duit dari Bebizie. Ia juga belum mengungkap nominal duit nan bakal dikembalikan.

Kasus Gratifikasi Kukar

Adapun perkara ini bermulai pada September 2017 ketika KPK menetapkan mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pengurusan izin perkebunan kelapa sawit senilai Rp 6 miliar dan gratifikasi. Perkara tersebut kemudian dikembangkan ke dugaan tindak pidana pencucian duit (TPPU) pada Januari 2018.

Dalam proses penyidikannya, KPK telah menyita sejumlah aset, di antaranya 91 unit kendaraan, lima bagian tanah, serta 30 arloji mewah.

Seiring pengembangan perkara, KPK menemukan dugaan penerimaan lain nan dilakukan Rita. Dia diduga menerima gratifikasi berupa jatah sebesar USD 3,6 hingga USD 5 per metrik ton dari tambang batu bara nan beraksi di Kukar selama menjabat di sana.

KPK menyebut penerimaan itu diduga sebagai corak gratifikasi nan diterima Rita dari sejumlah perusahaan tambang. Gratifikasi tersebut kemudian mengalir ke sejumlah pihak.

Rita kemudian dijerat sebagai tersangka. Dari gratifikasi nan kemudian dilakukan pencucian duit oleh Rita, diduga turut mengalir ke sejumlah pihak. Penerimaan itu nan kemudian terus dikejar oleh interogator lembaga antirasuah.

Pada Februari 2026, KPK menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka, ialah PT Sinar Kumala Naga, PT Alamjaya Barapratama, dan PT Bara Kumala Sakti, mengenai dugaan gratifikasi produksi batu bara.

Kasus ini merupakan nan kedua bagi Rita. Sebelumnya dia terjerat kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi dari kontraktor sebesar Rp 110.720.440.000 selama menjabat sebagai Bupati, dalam kurun Juni 2010 hingga Agustus 2017. Rita divonis 10 tahun penjara mengenai kasus tersebut.

para medis memberikan pelayanan terbaik dan humanis kepada penduduk lansia pada aktivitas Bakti Kesehatan Presisi Polri nan digawangi Tim Kesehatan RS Bhayangkara Polda Jambi, di Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Muarojambi, Kamis (17/9/2026).(Mi/Solmi)

POLDA Jambi melalui tim medis Rumah Sakit Bhayangkara, Kamis (17/9), melakukan hormat kemanusiaan berupa pemeriksaan kesehatan cuma-cuma untuk penduduk terdampak kabut asap karhutla, khususnya ibu mengandung dan penduduk lansia (lanjut usia) di Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muarojambi.

Mendapat sambutan antusias, tindakan sosial nan merupakan bagian Program Bakti Kesehatan Presisi Polri tersebut, digawangi Wakil Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi AKBP Ns. Rieni Parapat berbareng tiga master umum, satu orang master kandungan dan puluhan para medis. Dibantu Sekretaris Desa Kasang Pudak Sumaryono dan Kapolsek Kumpeh Ulu AKP Chandra berbareng sejumlah anggota.

“Alhamdulillah, saya berterima kasih mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan kehamilan saya secara cuma-cuma oleh master rumah sakit polisi hari ini,” ungkap ibu mengandung tujuh bulan Emilia,35 tahun, usai pemeriksaan USG di letak pelayanan nan dipusatkan di laman Kantor Desa Kasang Pudak, Kamis siang.

Emilia mengaku, semenjak kabut asap parah ini, Ia agak abai memeriksakan kesehatan kehamilannya ke perawat alias master nan berlokasi relatif jauh dari kediamannya. 

“Saya mendapat informasi, kualitas udara sangat tidak sehat lantaran tercemar kabut asap. Dan kabut asap infonya bisa membahayakan kesehatan diri saya dan janin saya. Untung ada master dari Polda Jambi, lantaran dekat saya ke sini minta diperiksa dan diuesge (USG),’ ujar Emilia.

Ungkapan serupa dikemukakan 16 orang ibu mengandung nan meramaikan aktivitas Bakti Ksehatan Presisi Polri, di desa nan berdekatan dengan beberapa titik letak kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di Kabupaten Muarojambi beberapa pekan belakangan.

Potensi ancaman gangguan kesehatan ibu hamil, terhadap ibu mengandung diamini Waka RS Bhayangkara Polda Jambi Rieni Parapat. 

“Benar, ibu mengandung dan penduduk lansia merupakan golongan paling rentan kena akibat jelek kabut asap,” sebutnya.

Kapolda Jambi Inspektur Jenderal Krisno H Siregar melalui Kabid Humas Komisaris Besar Erlan Munajj mengatakan, pemilihan wilayah Desa Kasang Pudak sebagai pusat letak aktivitas Kamis itu, adalah upaya Polri untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat nan berada dekat area terdampak karhutla.

Dikatakan, selain pemeriksaan ibu hamil, pada Bakti Kesehatan Presisi Polri tersebut ratusan penduduk mendapatkan beragam pelayanan kesehatan. Antara lain pengecekan tekanan darah, masam urat dan gula darah, serta pembagian obat dan vitamin secara cuma-cuma.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Polda Jambi, khususnya Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi, nan telah melaksanakan hormat kesehatan di Desa Kasang Pudak. Kegiatan ini sangat membantu masyarakat lantaran penduduk dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan dan pengobatan secara gratis,” ujar Sumaryono.

“Bakti kesehatan ini merupakan corak kepedulian Polda Jambi melalui Rumah Sakit Bhayangkara terhadap masyarakat. Kami mau kehadiran Polri tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan faedah melalui pelayanan kesehatan nan mudah diakses dan gratis,” ujar Erlan Munaji. (SL/E-4)

Siti Fadia(Dok PBSI)

TIM bulu tangkis Indonesia resmi menunjuk Amri Syahnawi dan Siti Fadia Silva Ramadhanti sebagai kapten tim beregu putra dan putri untuk arena Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

Duet kepemimpinan baru ini terpilih berasas hasil pemungutan bunyi nan melibatkan seluruh personil tim, mulai dari atlet putra, putri, hingga jejeran pelatih.

Bagi Amri, mandat itu menjadi pengalaman perdana memimpin skuad Merah Putih di kejuaraan beregu. Pemain ahli dobel putra tersebut mengaku terkejut sekaligus bangga atas amanah nan diberikan rekan-rekannya.

"Di grup WhatsApp tim ada beberapa nama nan bisa divoting untuk menjadi kapten. Ternyata saya dan Fadia nan dipilih paling banyak. Kami merasa terhormat dan siap menjalankan tugas ini," kata Amri dalam keterangannya.

Rasa terkejut juga dirasakan Fadia saat mendapati namanya mengantongi bunyi terbanyak untuk memimpin tim beregu putri.

"Pas saya lihat hasil voting-nya kaget juga kok ada 15 bunyi padahal tim putri hanya 10 orang, rupanya pemain-pemain laki-laki dan pembimbing juga voting untuk saya," ujar Fadia.

Meski berada di antara deretan pemain senior seperti Jonatan Christie dan Fajar Alfian, Amri mengaku kecanggungannya perlahan mencair berkah eratnya rasa kebersamaan di dalam tim.

"Awalnya memang agak gugup, agak tidak enak, tapi lama-lama sudah di sini kami sering bareng, jalan dan makan bareng. Ternyata suasananya semua cair. Bonding di tim juga cukup baik," ungkap Amri.

Menatap persaingan nan makin dekat, Amri mematok sasaran tertinggi untuk sektor putra sekaligus meminta seluruh pemain terus menjaga ritme semangat.

"Kalau harapannya pasti kami bisa membawa pulang lencana emas untuk tim putra. Semoga kami bisa selalu kompak dan hawa semangatnya terus dinaikkan," pesan Amri.

Senada dengan Amri, Fadia mengobarkan semangat pantang menyerah kepada rekan-rekannya agar bisa melangkah jauh dan menyumbangkan medali. Ia mengikis lenyap sekat perbedaan status demi kesatuan skuad putri.

"Untuk tim putri, kami berambisi kami bisa mencapai sasaran dengan mendapat medali. Jadi kudu semangat, jangan takut musuh siapapun. Saya sebagai kapten terus berpesan untuk semua agar membaur, kompak dan tidak ada istilah senior-junior. Kita di sini satu untuk Indonesia," ucap Fadia.

Rombongan tim bulu tangkis Indonesia sendiri telah mendarat di Nagoya pada Kamis (17/9) siang dan langsung menuju penginapan.

Berbeda dari jenis sebelumnya, Asian Games 2026 tidak menyediakan Perkampungan Atlet terpusat, sehingga seluruh kontingen bulu tangkis diinapkan di salah satu hotel di area Nagoya.

Lokasi penginapan tersebut berjarak sekitar 27 kilometer dari arena pertandingan di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, dengan perkiraan waktu tempuh perjalanan darat berkisar 40 menit. (E-4)

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mencegah korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, APIP berkedudukan sebagai perangkat kepala wilayah nan dapat mengingatkan andaikan terdapat kekeliruan dalam tata kelola pemerintahan.

Penekanan tersebut disampaikan Wiyagus dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Kamis (17/9/2026).

"APIP ini kan mitra para kepala daerah. Jadi titip jangan dimusuhi. Justru merekalah nan menjadi pengingat kita ketika ada kekeliruan," ujar Wiyagus.

Sejalan dengan itu, Wiyagus menekankan perlunya penguatan APIP agar bisa menjalankan kegunaan pengawasan secara optimal. Apabila terdapat penyimpangan alias kekeliruan dalam tata kelola pemerintahan, APIP perlu diberi kepercayaan untuk menanganinya terlebih dulu sebelum masuk ke tahap penegakan hukum.

"APIP kudu bisa meyakinkan, jika ada penyimpangan dan kekeliruan di tata kelola pemerintahan, penegak hukum, Aparat Penegak Hukum (APH) ini memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada APIP dulu, sebelum kepada APH," jelasnya.

Selain penguatan APIP, Wiyagus mengingatkan pentingnya integritas dalam pengelolaan dan pengawasan finansial daerah. Menurutnya, lembaga pengawasan perlu ditempatkan sebagai mitra pemerintah wilayah (Pemda) dalam mencegah terjadinya penyimpangan.

"Jadikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai partner, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai partner, kemudian Inspektorat sebagai partner. Nah justru itulah nan bakal membantu kita mengelak dari penyimpangan-penyimpangan nan terjadi," katanya.

Dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, Wiyagus meminta Pemda memetakan akibat pada delapan area prioritas perbaikan, di antaranya perencanaan dan penganggaran, pengadaan peralatan dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan optimasi pajak daerah. Pemda juga perlu memperkuat pengendalian sejak tahap perencanaan dan penganggaran serta meningkatkan keterhubungan dan kualitas data.

Ia juga meminta hasil aktivitas tersebut ditindaklanjuti melalui rencana tindakan nan terukur dengan menetapkan masalah nan kudu diselesaikan, langkah perbaikan, penanggung jawab, pemisah waktu, dan bukti penyelesaian. Pemantauan secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan tindak lanjut menghasilkan perbaikan sekaligus mencegah masalah nan sama berulang.

Selain itu, Wiyagus mengingatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan wilayah memerlukan sinkronisasi dan kerjasama antara Pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), termasuk dalam perencanaan dan penganggaran. Kedua unsur tersebut perlu bersama-sama mengawal tata kelola pemerintahan dan finansial daerah.

"Pada akhirnya pencegahan korupsi ini sekali lagi sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan di pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun ... kota," pungkasnya.

Wacana penaikan periode pemisah parlemen (parliamentary threshold) menjadi 5 persen dalam revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dinilai bakal memukul langsung partai-partai mini dan non-parlemen. Salah satu partai nan dinilai paling terdampak secara kelembagaan adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat menilai kenaikan periode pemisah tersebut bakal bertindak sebagai institutional barrier to entry namalain rintangan kelembagaan nan kian mempersempit ruang mobilitas penantang baru menembus Senayan.

“Apakah kemudian petahana PT nan dari 4% ke 5% itu dirancang alias berpotensi menghasilkan sistem nan semakin susah ditembus ya oleh partai-partai mini alias pendatang baru? Ya jawaban institusionalnya iya. Potensinya jelas ada potensinya ya. Tapi kan bukan hanya bertindak untuk PSI,” ujar Cecep saat dihubungi, Kamis (17/9).

Menurut Cecep, bagi partai nan pada Pemilu 2024 lampau hanya mengantongi perolehan bunyi di rentang 2 hingga 3 persen seperti PSI dan PPP, patokan 5 persen bukan lagi sekadar tantangan elektoral biasa, melainkan ancaman eksistensial.

“Ya jika partai nan 2 sampai 3% jika basisnya 2024 kayak PPP, PSI mungkin jadi survival problem ya, persoalan untuk survive gitu ya,” jelasnya.

Meski demikian, Cecep menggarisbawahi perlunya memisahkan antara akibat struktural izin dan dugaan politis bahwa patokan ini sengaja dibuat untuk menjegal partai ketua Kaesang Pangarep tersebut.

“Ya jika ada quote unquote tuduhan ya, ada pihak nan sengaja merancang 5% buat menghalangi PSI, saya kira itu kan butuh bukti ya. Bukti apa, mens rea-nya gitu ya, niatnya betul alias enggak. Tapi dari info nan ada sekarang, itu kan kita belum bisa nyimpulin,” tegas Cecep.

Partai Menengah Rentan-Banyak Suara Terbuang

Cecep mengingatkan partai-partai papan menengah di parlemen seperti PKS, Partai Demokrat, dan PAN agar tidak terburu-buru merasa kondusif mendukung opsi 5 persen. Meski perolehan bunyi mereka di Pemilu 2024 berada di kisaran 7 hingga 8 persen, peta politik menjelang Pemilu 2029 berkarakter bergerak dan fluktuatif.

“Kalau kondisinya tetap oke mereka selamat. Tapi jika enggak ya sebaliknya. Hasil 2024 tidak menjamin hasil 2029. Bisa aja kayak tadi PKS, Demokrat, PAN nan di 7 sampai 8%, di 2029 bisa aja turun di bawah 5%,” tuturnya.

Ia memaparkan kenaikan periode pemisah ini memicu redistribusi akibat (risk redistribution), di mana partai menengah justru rentan terpeleset jika pedoman massanya tergerus dalam tiga tahun ke depan.

Dari perspektif pandang sistem presidensial, Cecep mengakui periode pemisah tinggi memang efektif menyederhanakan fragmentasi di parlemen, sehingga memudahkan stabilitas koalisi pemerintahan di masa depan. Namun, akibat mahalnya adalah lonjakan bunyi sah pemilih nan terbuang sia-sia (wasted votes).

“Kalau threshold-nya tinggi ya, 5% katakan, lebih sedikit partai nan masuk, fragmentasinya berkurang. Jadi koalisi pemerintahan pasca-2029 mungkin lebih sederhana. Tapi apa? Suara nan tidak terkonversi ini kan meningkat, nan gosong ya,” papar Cecep.

Kemendikdasmen Buka Seleksi 174 Formasi Guru SILN dan CLC.(Dok. Antara)

KEMENTERIAN Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi membuka seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) serta Pendidik Tetap pada Community Learning Center (CLC) untuk tahun 2026. Sebanyak 174 susunan disediakan guna memenuhi kebutuhan SDM pendidikan nan kompeten di beragam satuan pendidikan luar negeri.

Dari total susunan tersebut, 42 posisi dialokasikan untuk SILN nan terdiri atas 39 pembimbing dan 3 tenaga kependidikan. Sementara itu, 132 susunan lainnya diperuntukkan bagi Pendidik Tetap CLC, dengan rincian 112 susunan di Sabah dan 20 susunan di Sarawak, Malaysia. Program ini bermaksud menjaga mutu jasa pendidikan bagi penduduk negara Indonesia (WNI) nan berada di mancanegara.

Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Temu Ismail, menyatakan bahwa penugasan ini menuntut integritas dan resiliensi nan tinggi. "Menjadi pembimbing di SILN dan CLC memerlukan kompetensi, keahlian beradaptasi, profesionalisme, serta komitmen pengabdian nan kuat," ujar Temu dalam sosialisasi daring, Rabu (16/9).

Terkait kesejahteraan, Kepala Bagian Kerja Sama dan Fasilitasi Internasional Kemendikdasmen, Lukmanul Hakim, menjelaskan bahwa honorarium merujuk pada Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Kementerian Keuangan. Besaran honor disesuaikan dengan biaya hidup di negara penempatan, mencakup tempat tinggal, asuransi, hingga pajak. Masa penugasan bagi pembimbing non-ASN ditetapkan selama 2 tahun dan dapat diperpanjang sesuai pertimbangan kinerja.

Persyaratan umum bagi pelamar antara lain berstatus WNI, non-ASN, berumur maksimal 45 tahun, dan mempunyai keahlian bahasa Inggris (TOEFL minimal 450 alias IELTS 5,0). Untuk penempatan di wilayah Arab Saudi seperti Jeddah, Riyadh, dan Makkah, pelamar wajib menguasai bahasa Arab lisan maupun tulisan. Selain itu, pembimbing TIK diutamakan menguasai Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA).

Bagi tenaga kependidikan, kriteria utama mencakup pengalaman manajemen sekolah, penguasaan Dapodik, dan pengelolaan keuangan. Khusus pelamar Kepala Tenaga Administrasi Sekolah, diwajibkan mempunyai pengalaman minimal dua tahun pada posisi serupa di satuan pendidikan formal.

Pendaftaran dilakukan secara daring mulai 14 September hingga 2 Oktober 2026 melalui laman resmi Kemendikdasmen. Seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya, dan setiap pelamar hanya diperbolehkan memilih satu susunan nan tersedia. (Z-10)

Jakarta, CNBC Indonesia - Penerbangan American Airlines dari Baltimore menuju Miami, Amerika Serikat (AS), mengalami gangguan. Hal ini terjadi setelah seorang penumpang dilaporkan membikin keributan dengan membuka seluruh pakaiannya di dalam pesawat terbang.

Insiden itu terjadi di penerbangan American Airlines AA1779 nan berangkat dari Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport menuju Miami International Airport 11 September lalu. Mengutip catatan Aircraft Communications Addressing and Reporting System (ACARS), AIRLIVE.net. penumpang wanita nan duduk di baris kesembilan tersebut bugil dan melakukan tindakan seksual terhadap dirinya sendiri di hadapan para penumpang.

Mengutip USA Today, American Airlines mengonfirmasi bahwa penumpang tersebut kemudian dikeluarkan dari pesawat. "Individu tersebut telah dikeluarkan dari pesawat," kata American Airlines dalam pernyataannya.

Maskapai menyatakan keselamatan dan keamanan penumpang serta awak kabin menjadi prioritas utama. American Airlines juga meminta maaf kepada penumpang lain atas ketidaknyamanan nan ditimbulkan.

Kantor Sheriff Miami-Dade mengatakan petugas mereka merespons pesawat tersebut setelah menerima laporan mengenai gangguan di dalam kabin. Aparat penegak norma langsung datang setibanya pesawat di Miami.

"Investigasi awal mengungkapkan bahwa gangguan terjadi selama penerbangan, nan kemudian mendorong MDSO untuk menghubungi FBI," kata pihak kepolisian.

Federal Bureau of Investigation (FBI) selanjutnya mengambil alih penyelidikan. Insiden tersebut apalagi berujung pada keterlibatan. Namun belum ada komentar langsung dari lembaga itu.

Insiden penumpang mengganggu penerbangan menjadi perhatian otoritas penerbangan AS. Federal Aviation Administration (FAA) mencatat sekitar 1.200 laporan mengenai penumpang nan berulah sepanjang 2026 hingga 5 September.

Meski demikian, jumlah tersebut tetap lebih rendah dibandingkan tahun 2025 dan 2024. Di 2025 ada 1.621 laporan sedangkan di 2024 ada 2.096 laporan.

(sef/sef) [Gambas:Video CNBC]

Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.(dok.KPK)

PENGAMAT Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu memanggil Purbaya Yudhi Sadewa untuk meminta penjelasan mengenai bingkisan alias saweran nan diterima saat melakukan siaran langsung melalui TikTok berbareng putranya, Yuda Purboyo Sunu. KPK perlu menjelaskan dan menginvestigasi persoalan tersebut, terutama lantaran Purbaya melakukan live TikTok ketika tetap menjabat sebagai Menteri Keuangan

"Kalau menurut saya, persoalan itu kudu segera diklarifikasi. KPK juga kudu transparan dan terbuka terhadap persoalan duit saweran ini lantaran menyangkut reputasi lembaga maupun reputasi Pak Purbaya," kata Trubus, Kamis (17/9).

Sebelumnya, KPK meminta Purbaya berkonsultasi alias melaporkan bingkisan tersebut andaikan terdapat keraguan mengenai potensi gratifikasi. KPK juga mengapresiasi kehati-hatian Purbaya dan menyarankan fitur penerimaan bingkisan dimatikan andaikan kembali melakukan siaran langsung di TikTok.

Trubus mengatakan, kejelasan penanganan krusial agar tidak muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa persoalan tersebut dibiarkan tanpa penyelesaian. "Kalau tidak ada kejelasan, publik bisa membangun dugaan seolah-olah persoalan ini masuk angin alias tidak ditindaklanjuti. Karena itu, paling tidak kudu ada penjelasan dan koordinasi dengan KPK," jelasnya.

Ia menilai, sebagai pejabat publik pada saat peristiwa tersebut terjadi, Purbaya mempunyai tanggung jawab untuk memberikan penjelasan secara terbuka. Menurut Trubus, langkah itu merupakan bagian dari prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan nan baik alias good governance.

"Sebagai pejabat publik ada akuntabilitas dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Karena itu, semestinya ada niat untuk menjelaskan dan berkoordinasi dengan KPK agar persoalannya menjadi terang," ujarnya.

Trubus menambahkan, penyelesaian nan transparan juga krusial untuk memberikan standar nan jelas bagi pejabat publik lainnya ketika menghadapi situasi serupa.

"Kalau persoalan seperti ini tidak dijelaskan secara tuntas, itu bisa menjadi preseden nan kurang baik bagi birokrasi lantaran dapat dianggap sebagai sesuatu nan biasa dan kemudian ditiru pihak lain," pungkasnya. (Cah/P-3)

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengecam tindakan penembakan terhadap pengemudi travel asal Toraja, Aris, di Wamena, Papua Pegunungan, nan dilakukan golongan pidana bersenjata (KKB). Sukamta mengatakan tuduhan Aris sebagai pemasok intelijen nan menyamar sebagai pengemudi kudu dibuktikan melalui proses penyelidikan.

"Apapun tuduhan terhadap korban, tidak boleh menjadi argumen untuk melakukan pembunuhan di luar proses hukum. Keselamatan penduduk sipil kudu menjadi prioritas utama," ujar Sukamta kepada wartawan, Kamis (17/9/2026).

Sukamta mengatakan kejadian tersebut menunjukkan masyarakat sipil tetap menghadapi ancaman di wilayah bentrok Papua. Menurutnya, ancaman juga dihadapi penduduk nan bekerja sebagai pengemudi dan melayani kebutuhan transportasi serta pengedaran logistik masyarakat.

Politikus PKS ini pun meminta abdi negara keamanan melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap kronologi, pelaku, dan motif penembakan tersebut. Dia juga meminta pihak nan bertanggung jawab diproses secara hukum.

"Jangan sampai penduduk sipil menjadi korban lantaran tuduhan sepihak. Negara kudu memastikan bahwa siapa pun nan melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil dapat diproses sesuai hukum," ujarnya.

Sukamta juga meminta pemerintah meningkatkan upaya pencegahan dan perlindungan terhadap penduduk sipil. Terutama di jalur transportasi nan tingkat kerawanan tinggi.

"Jangan hanya bergerak setelah terjadi penembakan. Pengamanan kudu berbasis pencegahan, dengan memperkuat intelijen teritorial, penemuan dini, dan perlindungan masyarakat di titik-titik rawan," kata Sukamta.

"Jangan sampai masyarakat takut bekerja, takut bepergian, alias takut melayani kebutuhan masyarakat lainnya. Negara kudu datang memberikan rasa aman," sambungnya.

Sukamta juga mendorong pendekatan keamanan nan tetap menempatkan perlindungan masyarakat dan pembangunan kesejahteraan sebagai bagian krusial dari penyelesaian persoalan Papua.

"Keamanan dan kesejahteraan tidak bisa dipisahkan. Masyarakat Papua memerlukan ruang hidup nan kondusif agar aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik dapat berjalan," katanya.

Sebelumnya, Satgas Operasi Damai Cartenz mengantongi info terduga golongan pidana bersenjata (KKB) nan membunuh pengemudi travel asal Toraja, Aris, di Wamena, Papua Pegunungan. Satgas tetap terus mendalami keterlibatan golongan KKB Kodap III Ndugama di letak kejadian.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026 Kombes Yusuf Sutejo menegaskan klaim KKB nan menuduh korban merupakan abdi negara intelijen adalah berita bohong. Korban, kata dia, adalah penduduk sipil nan bekerja sebagai pengemudi pikulan lajur selama belasan tahun.

"Kami bisa pastikan bahwa buletin nan menyebut pengemudi lanjuran ini merupakan personil intel abdi negara keamanan adalah buletin bohong alias hoaks. Sopir tersebut memang bekerja sebagai pengemudi dan sudah menjalankan pekerjaannya selama sekitar 13 tahun di jalur tersebut," tegasnya.

(amw/zap)

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade memprakarsai dan datang langsung pada sosialisasi pembangunan akses exit tol Sicincin-Bukittinggi di Pasar Amor ke Simpang Taluak dengan menghadirkan langsung pemerintah pusat, PT Hutama Karya, Pemprov Sumatera Barat, Pemkab Agam serta unsur masyarakat.

Sosialisasi digelar di Kantor Wali Nagari Sariak, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Kamis (17/9/2026), sebagai ruang untuk menjelaskan rencana pembangunan sekaligus mendengar langsung aspirasi masyarakat mengenai trase dan dampaknya.

Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro, Wakil Bupati Agam M. Iqbal, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Sumbar Ahdiyarsyah, perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Siska, Camat Sungai Pua Syahrul Hamidi, Camat Banuhampu Susi Karmila, para wali nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), ninik mamak, berilmu ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya.

Andre mengatakan sosialisasi tersebut krusial agar rencana pembangunan tidak hanya dipahami dari sisi teknis pemerintah, tetapi juga dibicarakan berbareng masyarakat nan berada di sekitar trase.

Andre menegaskan dirinya berbareng pemerintah dan Hutama Karya datang untuk berbincang secara terbuka serta mencari solusi nan dapat mengakomodasi pembangunan sekaligus kepentingan masyarakat.

“Tidak ada nan ditutup-tutupi. nan ada, kita mau kampung ini maju,” kata Andre nan juga Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM).

Andre juga menjelaskan bahwa pemerintah pusat mempunyai komitmen besar terhadap pembangunan Sumatera Barat. Dia menyebut anggaran untuk rehabilitasi, rekonstruksi akibat musibah dan pembangunan prasarana di Sumbar hingga 2028 mencapai sekitar Rp 19 triliun, termasuk pembangunan jalan, jembatan, irigasi dan penyediaan air bersih. Menurutnya, support pemerintah pusat tersebut kudu dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan konektivitas di Sumbar.

Wakil Bupati Agam M. Iqbal menyambut kehadiran Andre berbareng rombongan. Ia mengatakan pertemuan tersebut krusial lantaran masyarakat mendapatkan info langsung mengenai rencana pembangunan bypass nan berangkaian dengan konektivitas Tol Sicincin-Bukittinggi. Iqbal juga mengapresiasi perhatian Andre terhadap pembangunan di Agam, termasuk sebelumnya dalam mendorong penanganan jalan Malalak melalui anggaran pemerintah pusat.

“Ini merupakan kecamatan nan kebanyakan masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Di sini banyak sayur-sayuran segar, tomat, cabe dan sebagainya,” ujar Iqbal, seraya berambisi pembangunan konektivitas dapat memberikan faedah bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

Dirut Hutama Karya Koentjoro kemudian memberikan penjelasan teknis. Ia mengatakan pihaknya sejak 2018 telah menyiapkan dan mengerjakan ruas Padang-Sicincin sepanjang 36 kilometer.

Atas dorongan Andre selaku Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Hutama Karya kemudian menyiapkan info dan kajian untuk melanjutkan konektivitas dari Sicincin menuju Bukittinggi, khususnya Padang Panjang-Bukittinggi.

Menurut Koentjoro, Tol Pekanbaru-Padang Seksi Bukittinggi-Sicincin mempunyai panjang sekitar 39,6 kilometer, dengan akses tol menuju Bukittinggi sekitar 5,7 kilometer. Ruas tersebut dirancang dengan kecepatan 80 kilometer per jam dan konfigurasi 2x2 lajur.

Trase melintasi Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam. Rencana tersebut juga dilengkapi Interchange Padang Panjang dan on-off ramp di area Pasar Amor.

Ketua KAN Batu Palano Editiawarman menyampaikan bahwa masyarakat pada prinsipnya tidak menolak pembangunan jalan akses ke tol. Namun, dia menekankan pentingnya memperhatikan tanah ulayat, lahan pertanian dan akibat sosial nan mungkin muncul. Ia meminta sosialisasi dilakukan secara langsung hingga ke nagari agar masyarakat menerima info nan sama dan dapat memahami akibat pembangunan secara menyeluruh.

“Secara umum kami di Nagari, Kecamatan Sungai Pua, tidak pernah menolak pembangunan jalan tol. Hanya saja, jika jalan tol itu membelah kampung dan nagari, tentu bakal menimbulkan persoalan,” ujarnya.

Wali Nagari Sariak Ismet Dianto juga menyampaikan persoalan mengenai trase nan menurutnya beberapa kali mengalami perubahan. Ia mengatakan Pemerintah Nagari Sariak telah membawa pembahasan trase ke KAN dan apalagi sebelumnya telah mengumpulkan info masyarakat nan terdampak. Karena itu, dia meminta adanya kepastian trase agar pemerintah nagari dapat memberikan penjelasan nan jelas kepada ninik mamak dan masyarakat.

“Kalau bisa trase ini jangan ke padat penduduk. Kami tidak menolak, tetapi kami meminta kepastian trase,” kata Ismet.

Menanggapi perihal tersebut, Kepala Dinas Perkimtan Sumbar Ahdiyarsyah menjelaskan bahwa tahapan nan berjalan merupakan sosialisasi dan pendataan awal. Menurutnya, masukan maupun keberatan masyarakat bakal menjadi bagian dari proses pembahasan di lapangan. Ia memastikan tim pendataan bakal turun berbareng pemerintah wilayah dan masyarakat untuk mencocokkan kondisi lapangan dengan rancangan teknis.

“Nanti pada saat sosialisasi pendataan awal, keberatan itu bakal kita terima. Ini nan bakal kita sepakati berbareng di lapangan,” ujar Ahdiyarsyah.

Ia juga menjelaskan bahwa perbedaan trase nan muncul dapat berangkaian dengan standar teknis jalan nan digunakan dalam perencanaan sebelumnya. Karena itu, menurutnya, perlu dilakukan pendataan dan verifikasi lapangan berbareng agar trase nan ditetapkan betul-betul sesuai kondisi aktual.

Andre menegaskan, seluruh masukan tersebut bakal menjadi bagian krusial dalam proses selanjutnya. Ia meminta masyarakat menyampaikan persoalan secara terbuka sehingga pemerintah dan tim teknis dapat mencari jalan keluar bersama. “Mari kita diskusi, berdialog, sampaikan apa nan dirasakan. Kita cari solusi terbaik untuk gimana kampung kita bisa maju. Soal trase nan berubah itu, mungkin baiknya dikembalikan kepada trase bypass awal,” katanya.