ilustrasi(Magnific)

DI tengah tren meningkatnya penyakit metabolik pada usia muda, para mahir kesehatan kembali memperingatkan akibat jelek tekanan ahli terhadap tubuh. Sebuah studi terbaru nan dipublikasikan dalam International Journal of Clinical Practice mengungkapkan bahwa stres akibat pekerjaan memicu gangguan hormon serius dan disfungsi ereksi alias imptensi pada laki-laki di usia 20-an dan 30-an tahun.

Riset nan melibatkan lebih dari 800 partisipan laki-laki berumur 20 hingga 40 tahun ini menyoroti gimana beban psikologis di instansi dapat merusak sistem metabolisme dan reproduksi laki-laki jauh sebelum usianya senja.

"Stres psikologis di tempat kerja dapat merusak kegunaan ereksi pada laki-laki muda dengan memengaruhi jalur pengelolaan stres tertentu di dalam otak serta menurunkan kadar testosteron," ungkap tim peneliti asal Tiongkok. 

Kaitan Antara Stres, Hormon, dan Impotensi

Tim peneliti dari Universitas Zhejiang dan Kolese Medis Jiangsu menemukan bahwa aspek lingkungan kerja, seperti jam kerja nan panjang, minimnya otonomi, kurangnya support atasan, hingga tekanan dalam pengambilan keputusan, berkontribusi besar terhadap kesehatan seksual pria.

Sebanyak 55% partisipan nan masuk dalam golongan "stres tinggi" mengalami disfungsi ereksi. Angka ini tercatat 10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan golongan pekerja dengan tingkat stres rendah.

Ketika stres mendera, tubuh memproduksi hormon kortisol dalam jumlah tinggi. Lonjakan kortisol ini terdeteksi 2 hingga 4 minggu sebelum kadar testosteron para pekerja mulai merosot.

Penurunan testosteron tersebut kemudian disusul oleh timbulnya indikasi disfungsi ereksi dalam rentang waktu satu bulan hingga enam minggu berikutnya.

Dari temuan kronologis tersebut, para mahir mencatat adanya "jendela intervensi" sekitar sepuluh minggu sejak seseorang mulai merasakan peningkatan stres di tempat kerja sebelum kerusakan kegunaan ereksi betul-betul terjadi.

Para peneliti menyarankan agar pendekatan medis ke depannya memadukan asesmen stres psikologis dengan tes hormon secara berkala guna mendeteksi secara awal golongan pekerja nan paling rentan mengalami akibat jelek tersebut.

(DPA/P-4)

ilustrasi(Antara)

Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan pihaknya bakal segera melakukan obrolan mendalam dengan Menteri Keuangan (Menkeu) nan baru, Suahasil Nazara. Pertemuan tersebut konsentrasi membahas rencana pemberian dividen sebesar Rp120 triliun kepada negara.

"Ada beberapa perihal nan kelak kami juga Prof Suahasil semuanya bakal kita diskusikan. Rencananya juga bakal segera bertemu,” ujar Rosan saat ditemui usai Rapat Terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (16/9).

Rosan memastikan bahwa komunikasi antara Danantara dan Menkeu melangkah dengan baik. Ia optimistis kedua belah pihak bakal menemukan solusi terbaik mengenai sistem setoran tersebut. Saat ini, posisi rumor setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada pemerintah tetap dalam tahap pembahasan intensif.

Sebelumnya, mantan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara diproyeksikan menyetorkan sebagian keuntungannya sebesar Rp120 triliun ke penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.

Dana tersebut rencananya bakal dimasukkan ke dalam pos Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Sebagai informasi, dividen perusahaan BUMN sebelumnya masuk ke pos PNBP Kekayaan Negara Dipisahkan (KND). Namun, skema ini berubah setelah dialihkan ke Danantara menyusul amandemen patokan BUMN pada tahun lalu.

Purbaya menjelaskan bahwa sebelum pengelolaan beranjak ke Danantara, setoran dividen BUMN tercatat berada di kisaran Rp90 triliun per tahun. Kenaikan sasaran menjadi Rp120 triliun ini dinilai sebagai langkah positif dalam optimasi untung investasi untuk menopang postur APBN mendatang. (Ant/E-3)

NEWS

Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta.(Antara)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang ada dua struktur organisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), ialah resmi dan bayangan.

“Kami memandang seolah ada dua skema alias struktur di ATR/BPN. Ada skema alias struktur organisasi nan resmi, dan ada juga skema alias struktur nan seperti bayangan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/9).

Budi menjelaskan KPK memandang demikian lantaran banyaknya lapisan alias sirkel dalam kasus dugaan suap di lingkungan ATR/BPN, terutama dengan adanya empat pihak swasta nan diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

“Banyaknya sirkel di luar struktur ATR/BPN, seperti F (Fahd Arafiq), kemudian ARF (Arif Sugiyanto) nan berkedudukan sebagai pengepul, pengelola uang, dan penghubung antara pihak-pihak eksternal kepada penyelenggara negara di lingkungan ATR/BPN,” katanya.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di area Jabodetabek pada 14 September 2026. OTT tersebut mengenai dugaan korupsi dalam pengurusan kewenangan guna gedung (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sehari setelahnya, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, dan Rizal Pahlevi selaku pihak swasta alias perantara Summarecon.

Tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz namalain Fahd Arafiq, serta pihak swasta berjulukan Erwin dan Muhammad Fakhry. Keempatnya diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. (Ant/P-3)

Harga iPhone 15, 16, dan 17 justru melonjak hingga Rp3 juta.(Dok. Apple)

FENOMENA unik tengah terjadi di pasar smartphone Indonesia. Biasanya, peluncuran generasi terbaru bakal memicu penurunan nilai pada model-model lama. Namun, pasca perkenalan iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max pada 9 September 2026, nilai sejumlah iPhone generasi sebelumnya di tanah air justru melonjak drastis.

Berdasarkan pantauan pada sejumlah pemasok resmi, kenaikan nilai nan paling mencolok terjadi antara tanggal 12 hingga 13 September 2026. Tidak tanggung-tanggung, beberapa model mengalami lonjakan nilai hingga Rp3 juta hanya dalam kurun waktu sekitar satu hari. Anomali ini memicu pertanyaan di kalangan konsumen nan mengharapkan adanya potongan nilai pasca rilisnya seri terbaru.

Daftar Kenaikan Harga iPhone di Distributor Resmi

Model nan paling terdampak oleh penyesuaian nilai ini adalah jenis dasar dari iPhone 15 dan iPhone 16. Sebagai contoh, iPhone 15 128 GB nan pada awal September sempat menyentuh nomor Rp12,499 juta, sekarang dibanderol seharga Rp15,499 juta di gerai resmi seperti Digimap per 16 September 2026.

Berikut adalah rincian komparasi nilai berasas pantauan pemasok resmi pada periode 12-13 September 2026:

Catatan: Harga di atas berasas pantauan pada pemasok resmi (Apple Authorized Reseller). Harga antar-retailer dapat berbeda tergantung pada promo, cashback, alias program trade-in nan berlaku.

Mengapa Harga iPhone Lama Justru Naik?

Kenaikan nilai di Indonesia ini terjadi di tengah penyesuaian nilai Apple secara dunia dan lonjakan biaya komponen memori di industri smartphone. Fenomena ini rupanya tidak hanya terjadi di pasar domestik; Apple juga dilaporkan meningkatkan nilai sejumlah model lama di Amerika Serikat pasca peluncuran generasi terbaru.

Dari sisi industri, terdapat tekanan besar pada biaya produksi. Data dari TrendForce menunjukkan bahwa biaya memori (DRAM dan NAND) untuk perangkat high-end pada kuartal III-2026 mengalami kenaikan signifikan, apalagi mencapai nyaris 400% secara tahunan untuk komponen tertentu.

Hal ini dipicu oleh tingginya permintaan kapabilitas produksi memori untuk kebutuhan server AI global.

Laporan Counterpoint juga memperkuat kondisi ini dengan mencatat bahwa rata-rata nilai ritel smartphone secara dunia naik sekitar 15% sepanjang tahun 2026 akibat kenaikan biaya komponen inti tersebut.

Model Premium nan Cenderung Stabil

Meskipun model dasar mengalami lonjakan, pantauan pada pertengahan September menunjukkan bahwa jenis premium lama seperti iPhone 17 Pro dan iPhone 17 Pro Max relatif tidak mengalami perubahan nilai nan ekstrem dibanding bulan sebelumnya.

• iPhone 17 Pro: Mulai dari Rp22,999 juta
• iPhone 17 Pro Max: Mulai dari Rp24,999 juta

Pergerakan nilai di bulan September 2026 ini tergolong sangat dinamis. Sebagai gambaran, pada 1 September 2026, harga iPhone 15 128 GB sempat turun ke nomor Rp12,499 juta sebelum akhirnya melonjak kembali ke nomor Rp15,499 juta setelah peluncuran iPhone 18.

Bagi konsumen, sangat disarankan untuk memantau situs resmi pemasok secara berkala lantaran nilai dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan promo dan kesiapan stok. (Apple/Digimap/Erafone/Z-10)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menerima penghargaan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi.(Dok. Pemprov Jateng)

PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menerima penghargaan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai provinsi dengan jasa investasi terbaik di Indonesia dalam arena Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2026. 

Dalam kategori itu Jawa Tengah meraih juara ketiga setelah Maluku Utara dan Jawa Timur. 

Penghargaan itu diterima langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dalam aktivitas ALI 2026 di Ruang Nusantara, Gedung Suhartoyo, Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Jakarta, Rabu, 16 September 2026.

Luthfi mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) dan support dari stakeholder terkait. Melalui penghargaan itu, menjadi pelecut motivasi untuk meningkatkan pelayanan investasi dan perizinan nan cepat, mudah, dan prima.

"Ini menjadi semangat untuk kita. Sebab, salah satu pintu masuk daripada investasi adalah adanya perizinan cepat, mudah, dan pelayanan prima," katanya.

Karenanya, Luthfi meminta kepada seluruh jajarannya untuk meningkatkan keahlian pelayanan perizinan dan investasi. Di antaranya, petugas kudu jemput bola, melayani dengan senyum, banyak bertanya kepada calon penanammodal mengenai kebutuhan dan persoalan nan dihadapi, dan lainnya. 

Berdasarkan data, realisasi investasi di Jawa Tengah pada semester I-2026 mencapai Rp59,94 triliun. Terdiri atas PMA sebesar Rp25,92 triliun (53,40%), PMDN sebesar Rp22,62 triliun (46,60%) serta investasi UMK sebesar Rp11,40 triliun. Investasi tersebut sukses menyerap 213.217 tenaga kerja melalui 55.989 proyek.

Melalui investasi itu, diharapkan terus membuka lapangan kerja, memperkuat ekonomi lokal, dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Investasi adalah salah satu langkah menumbuhkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kita," kata Luthfi dalam beragam kesempatan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Roslan Roeslani mengatakan, jasa investasi adalah salah satu kunci gimana meningkatkan suasana investasi keseluruhan di Indonesia. Tujuannya adalah menarik investasi dari dalam dan luar negeri, serta menciptakan lapangan pekerjaan. Sebab, pembuatan lapangan pekerjaan ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama.

"Investasi adalah salah satu program nan membikin lapangan pekerjaan tercipta dan melangkah baik. Terima kasih kepada seluruh kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota nan sudah membantu meningkatkan investasi dan industri," katanya.

Menurut dia, jasa investasi nan terukur dan terstruktur bakal memberikan kepastian investasi. Mulai dari waktu dan pelayanan nan bakal berakibat positif.

"Kerja kita kudu cepat, kerja kita kudu baik, dan mempunyai akibat nan besar terutama dalam perekonomian. Dalam menarik investasi  ini kita kudu berkompetisi dengan negara tetangga. Kita tidak boleh ketinggalan apalagi kudu lebih maju dalam rangka menciptakan jasa investasi nan baik," katanya.

Dalam arena itu, Pemerintah Kabupaten Semarang nan mendapatkan penghargaan jasa investasi. Adapun untuk Kabupaten Karanganyar nan masuk nominasi alias enam besar untuk kategori nan sama. (H-3)

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.(MI)

MENTERI Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menargetkan draf final Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara rampung pada tahun ini.

Saat memimpin rapat berbareng Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto beserta jajaran, di Jakarta, Rabu (16/9), dia mendorong percepatan penyusunan RUU tersebut sebagai landasan norma nan memberikan kepastian dalam penyelenggaraan pemindahan narapidana lintas negara.

“Target kami jika bisa tahun ini kudu selesai,” ujar Yusril, seperti dikonfirmasikan.

Ia menegaskan penyusunan izin itu perlu dilakukan secara efektif dengan mempertimbangkan praktik pemindahan narapidana nan selama ini telah dilakukan Indonesia.

Menurutnya, pengaturan nan dibentuk kudu memberikan kepastian norma tanpa menciptakan sistem nan justru mempersulit proses pemindahan dan pembinaan narapidana.

“Kita ini mudahnya lantaran sudah praktik di lapangan dan enggak ada hambatan. Tinggal lakukan seperti itu daripada buat patokan nan baru malah susah nanti,” ucap dia.

Yusril menjelaskan salah satu substansi krusial nan perlu diperjelas dalam RUU berupa kewenangan dan tanggung jawab negara penerima setelah narapidana dipindahkan.

Hal tersebut, kata dia, menjadi perhatian dalam pembahasan rancangan perjanjian pemindahan narapidana dengan Malaysia. Menko beranggapan setelah proses pemindahan dilakukan, tanggung jawab pembinaan narapidana sebaiknya berada pada negara penerima.

Dengan demikian, sambung dia, kewenangan mengenai pembinaan, termasuk pemberian remisi, maupun sistem pemaafan seperti grasi, dapat dilaksanakan berasas ketentuan norma negara nan menerima narapidana tersebut.

“Jadi kami sendiri nan mengambil keputusan terhadap pembinaan narapidana ini. Kalau sudah diserahkan tanggung jawab pembinaan narapidana, tanggung jawab pemerintah nan bersangkutan, bukan Indonesia lagi,” tutur Yusril.

Dalam konteks kerja sama dengan Malaysia, Yusril menyampaikan pembahasan rancangan perjanjian telah melangkah dan mendekati tahap final. Karena itu, dia menyebut pembahasan dengan Malaysia tetap perlu dilanjutkan sembari menunggu proses penyelesaian RUU.

“Kalau RUU ini belum selesai, mungkin lebih baik kami teruskan dengan Malaysia perundingan ini. Kalau RUU ini sudah selesai, kami limpahkan ke Bapak Menteri Imipas lagi,” ungkap Menko.

Dalam rapat tersebut, Menteri Imipas Agus Andrianto menyatakan pihaknya telah menerima pengarahan untuk menjadi pemrakarsa RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara.

Disebutkan bahwa Kementerian Imipas juga telah melakukan pembahasan internal dan bakal segera membentuk tim panitia antarkementerian untuk mempercepat proses penyusunan RUU.

“Intinya kami siap untuk segera menindaklanjuti pengarahan Pak Mensesneg dan Bapak Menko, mudah-mudahan tim nan kami susun bisa bekerja cepat. Kami juga menyadari ini undang-undang nan sangat kita butuhkan,” kata Agus.

Agus menambahkan, izin tersebut diharapkan dapat mempermudah proses pemindahan narapidana penduduk negara Indonesia dari negara lain ke Indonesia maupun sebaliknya, dengan sistem nan jelas dan tidak berbelit.

Adapun rapat membahas percepatan penyusunan RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara sekaligus perkembangan pembahasan kerja sama pemindahan narapidana antara Indonesia dan Malaysia.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk mempercepat penyelesaian RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara sekaligus memperkuat landasan norma bagi kerja sama pemindahan narapidana dengan negara lain.

Regulasi itu diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai sistem pemindahan, kewenangan pembinaan, tanggung jawab negara penerima, serta aspek administratif dan pendanaan dalam pelaksanaannya. (Ant/P-3)

Ilustrasi(Istimewa)

TIRTA Dental meresmikan bagian terbaru nan berlokasi di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (16/9). Klinik kesehatan gigi tersebut mulai membuka pelayanan penuh untuk masyarakat luas pada Kamis (17/9).

Langkah penambahan bagian di Jalan Tebet Utara Dalam No. 24 ini merupakan corak ekspansi strategis untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut modern bagi area pemukiman serta perkantoran di Jakarta Selatan.

Chief Operating Officer Tirta Medical Centre (TMC), Dr. Amalia Tanjung, menyatakan bahwa kehadiran bagian Tebet ditujukan untuk mengedukasi masyarakat agar memandang kesehatan gigi secara holistik, tidak hanya berobat saat mengalami sakit.

"Kami menghadirkan akomodasi pelayanan gigi secara holistik, mulai dari pencegahan hingga perawatan. Harapan kami, jasa ini dapat membantu masyarakat nan memerlukan perawatan gigi," ujar Dr. Amalia Tanjung di Jakarta, Rabu (16/9).

Perawatan Lengkap dan Promo Grand Opening

Tirta Dental Tebet menyediakan ragam perawatan komprehensif mulai dari perawatan dasar, pencegahan, estetika (bleaching), hingga ortodonti dasar (basic orthodonti). Fasilitas klinik ditopang oleh teknologi modern seperti kamera intraoral guna memastikan kecermatan pemeriksaan medis.

Kepala Klinik Tirta Dental Tebet, drg. A. A. Ayu Dyah Kusuma Wardani, memimpin tim master medis nan terdiri atas drg. Bhegina Vinccota Lymufa Sembiring dan drg. Laurentius Paskal Rinaldi.

"Harapan kami dengan hadirnya Tirta Dental bagian Tebet adalah dapat memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut nan berkualitas, aman, nyaman, dan berorientasi pada kebutuhan pasien," tutur drg. Ayu Dyah. (E-4)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kabar mengejutkan datang dari industri properti Australia. Pengembang Bathla Group nan berbasis di Western Sydney tengah menghadapi krisis finansial serius setelah masuk ke dalam proses voluntary administration.

Voluntary administration adalah proses norma di Australia ketika perusahaan nan sedang mengalami masalah finansial menunjuk pengurus independen untuk mengambil alih pengelolaan sementara.Tujuannya adalah mencari jalan terbaik bagi perusahaan dan krediturnya

Lebih dari dua pekan sejak proses tersebut dimulai, Bathla tetap bertahan. Namun, kondisi perusahaan terus menyusut setelah Teneo mengambil alih pengelolaan perusahaan dan para kreditur mulai menentukan nasib proyek-proyek nan menjadi agunan utang.

Mengutip ABC News, Rabu (16/9/2026), Bathla kudu kembali mencari biaya agar bisa mempertahankan operasionalnya. Lima kreditur sepakat menyediakan biaya antara A$3 juta hingga A$5 juta (sekitar Rp37,8 miliar-Rp63,1 miliar) untuk membikin sebagian mini operasi Bathla tetap melangkah selama dua pekan ke depan.

Jumlah tersebut jauh lebih mini dibandingkan kebutuhan awal nan diperkirakan administrator. Sebelumnya, sekitar A$20 juta (Rp252,1 miliar) disebut dibutuhkan untuk menjaga aktivitas bangunan tetap melangkah selama lima pekan.

Krisis tersebut membikin proyek-proyek nan tidak didukung lima kreditur pemberi biaya baru dihentikan sementara. Kreditur masing-masing proyek dapat mengambil alih pembangunan dan melanjutkannya secara terpisah dengan lisensi bangunan nan berbeda.

Lebih dari 60% dari sekitar 350 tenaga kerja Bathla juga telah dirumahkan. Saat ini, hanya sekitar 14 proyek nan tetap melangkah sementara nasib proyek lainnya semakin banyak ditentukan secara terpisah oleh para kreditur.

Proyek Mulai Diambil Alih

Perpecahan upaya Bathla mulai terlihat ketika para kreditur nan memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek tertentu mulai menggunakan kewenangan mereka atas aset nan menjadi jaminan. Dari sekitar 40 kreditur nan sebelumnya mendanai Bathla, hanya lima nan saat ini mendukung kelanjutan operasional perusahaan.

Salah satunya adalah 360 Capital Mortgage REIT nan sedang berupaya menagih A$31,7 juta dari empat pinjaman nan mengenai dengan Bathla. Receiver telah ditunjuk untuk tiga pinjaman, sementara proses serupa tengah ditempuh untuk pinjaman keempat.

Untuk sebagian besar properti, strategi kreditur adalah menjual aset tersebut. Namun, terdapat satu pinjaman nan dijamin oleh 72 unit apartemen nan nyaris selesai.

Kreditur berupaya menyelesaikan proyek hingga dapat dihuni agar transaksi penjualan nan sebelumnya telah dilakukan kepada pembeli dapat diselesaikan. Setelah itu, unit nan tersisa bakal dijual.

Sejumlah kreditur lain seperti Ray White Capital, Leda milik penanammodal properti miliarder Bob Ell, Balmain dan Woodbridge Capital juga telah menunjuk receiver alias mengambil kendali atas proyek tertentu.

Pengambilalihan proyek oleh kreditur sebenarnya bukan perihal nan tidak biasa dalam kasus kebangkrutan developer properti. Namun, skala persoalan Bathla menjadi sorotan.

Perusahaan tersebut mempunyai puluhan kreditur, ratusan perusahaan dan lebih dari 200 letak proyek. Akibatnya, meski Bathla secara keseluruhan tetap berada dalam proses voluntary administration, nasib bisnisnya sekarang semakin ditentukan proyek demi proyek.

Kondisi tersebut juga membikin nasib kontraktor dan pembeli berbeda-beda. Kontraktor nan tetap mempunyai tagihan atas pekerjaan nan telah diselesaikan dapat tetap kudu menagih melalui proses administrasi, meskipun proyeknya sudah diambil alih receiver dan pekerjaan dilanjutkan oleh perusahaan lain.

Sementara bagi pembeli rumah alias apartemen Bathla, hasil akhirnya bakal berjuntai pada masing-masing proyek, termasuk apakah pembangunan dilanjutkan, proyek dijual alias dibiayai kembali, serta ketentuan dalam perjanjian mereka.

Masih Ada Upaya Penyelamatan

Meski situasi semakin rumit, sebagian upaya Bathla tetap mempunyai kesempatan untuk diselamatkan alias direstrukturisasi. Dalam proses voluntary administration, Teneo bekerja mengkaji beragam opsi untuk masa depan Bathla dan memberikan rekomendasi mengenai langkah nan dinilai dapat memberikan hasil terbaik bagi kreditur dibandingkan likuidasi.

Salah satu opsi nan sempat muncul adalah pembiayaan kembali sekitar 25 lahan Bathla nan belum dikembangkan dengan nilai sekitar A$1 miliar.

Renown Wealth sebelumnya mengoordinasikan proposal tersebut atas nama sindikasi penanammodal nan didukung penanammodal Jepang. Utang pada proyek-proyek tersebut direncanakan dibiayai kembali melalui Buildwell Australia Pty Ltd.

Namun, proposal itu akhirnya ditarik pada Jumat.

Renown mengatakan pihak-pihak nan terlibat tidak sukses mencapai kesepakatan mengenai sejumlah persyaratan utama, termasuk struktur perusahaan dalam transaksi tersebut dan kebutuhan melakukan penilaian baru terhadap lahan.

Renown juga menyampaikan kekhawatiran mengenai rencana keterlibatan berkepanjangan pendiri Bathla, Bhart Bhushan.

Pemerintah Australia Tak Mau Bailout

Pemerintah Negara Bagian New South Wales (NSW) menyatakan masa depan Bathla merupakan urusan para krediturnya. Bendahara NSW Daniel Mookhey mengatakan pemerintah bakal konsentrasi melindungi pembeli serta menjaga agar rumah nan sedang dibangun dapat diselesaikan jika memungkinkan.

Namun, pemerintah tidak bakal menggunakan duit pembayar pajak untuk menyelamatkan kreditur swasta. Dengan semakin banyaknya proyek nan diambil alih secara terpisah, upaya untuk mengembalikan Bathla menjadi satu kesatuan seperti sebelumnya juga semakin sulit.

Untuk saat ini, Bathla tetap memperkuat dalam proses voluntary administration. Namun, masa depannya bakal sangat berjuntai pada keputusan para kreditur dan keahlian pengurus mempertahankan nilai aset perusahaan.

(sef/sef) [Gambas:Video CNBC]

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah wilayah (pemda) mempercepat penggunaan anggaran penanganan kebakaran rimba dan lahan (karhutla), sekaligus memperkuat langkah pencegahan agar tidak muncul titik kebakaran baru. Hal itu disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Perkembangan Penanganan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan secara daring dari Jakarta, Rabu (16/9/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Mendagri menjelaskan, pemerintah telah menyalurkan support anggaran sebesar Rp 760 miliar kepada 7 provinsi dan 35 kabupaten/kota terdampak musibah karhutla di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Bantuan tersebut diberikan kepada masing-masing wilayah sesuai dengan tingkat keparahan dampaknya.

“Kami sudah menerbitkan surat info Bapak untuk kecepatan penggunaan lantaran sekarang ini nan krusial adalah kecepatan. Jadi agar tidak tertahan uangnya sembari kami turunkan juga tim dari Itjen dan dari [Direktorat Jenderal Bina] Keuangan Daerah untuk mendampingi,” ujarnya.

Ia menekankan, anggaran tersebut perlu segera dimanfaatkan untuk mendukung pengadaan kebutuhan penanganan karhutla serta mobilisasi masyarakat dan relawan. Langkah ini juga perlu dibarengi pendampingan agar penggunaan anggaran melangkah sigap dan tepat.

Selain penanganan kebakaran nan sudah terjadi, Mendagri menegaskan pentingnya mencegah munculnya kebakaran baru. Ia merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 nan mengatur larangan pembakaran dalam kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat.

“Jadi di masa saat-saat ini tidak boleh ada pembakaran dan kami memandang dari Perda-Perda nan ada, ada delapan wilayah nan kami minta untuk merubah Perdanya [agar sesuai dengan Inpres],” tegasnya.

Menurutnya, penyesuaian izin wilayah diperlukan agar tidak terdapat celah pembakaran, termasuk nan dilakukan dengan argumen kearifan lokal selama masa kedaruratan. Delapan wilayah tersebut diminta menyesuaikan ketentuan dalam peraturan daerahnya dengan kebijakan penanganan karhutla.

“Nanti jika sudah terkendali baru mungkin bisa dievaluasi lagi,” jelas Mendagri.

Lebih lanjut, Mendagri menambahkan, pemerintah juga terus melakukan pendampingan terhadap wilayah dalam penanganan musibah gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dukungan tersebut mencakup support anggaran, pemenuhan kebutuhan masyarakat, hingga percepatan pelayanan manajemen bagi masyarakat terdampak.

Jakarta -

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie) mengatakan industri batik nasional terus mencatat keahlian positif di pasar global. Namun, para pekerja wanita nan menjadi tulang punggung produksi fashion berkelanjutan, seperti batik, justru tetap terkurung dalam sistem bayaran nan stagnan dan beban kerja nan kian berat.

"Pertumbuhan produksi sustainable fashion seperti batik, belum berakibat positif terhadap bayaran pekerja nan kebanyakan perempuan," ujar Rerie dalam keterangan tertulis, Rabu (16/9).

Data Kementerian Perindustrian mencatat, nilai ekspor batik nasional pada 2025 mencapai US$30,62 juta, tumbuh 13,03% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tren batik nan mengandalkan proses nan ramah lingkungan dan memanfaatkan pewarna alami sejatinya sejalan dengan tuntutan fesyen berkepanjangan global.

Namun, proses tersebut rupanya menciptakan kompleksitas baru di ruang produksi lantaran tahapan produksi nan lebih panjang menambah beban para pekerja. Penelitian menunjukkan bahwa tambahan beban kerja itu tidak berkorelasi positif terhadap eskalasi bayaran pekerjanya.

Rerie menekankan perlindungan kesejahteraan pekerja bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan petunjuk konstitusi. Ia juga mendorong terciptanya integrasi holistik antara konservasi lingkungan, pelestarian warisan budaya, dan agunan perlindungan hak-hak dasar pekerja dalam industri batik hijau.

"Label 'hijau' dan 'berkelanjutan' dalam industri batik bakal kehilangan makna etis jika di baliknya tetap ada tenaga kerja tanpa kompensasi nan setara," tutur Rerie.

Adapun ungkapan ini disampaikan Rerie dalam obrolan daring bertema Batik Hijau dan Keadilan Pekerja Perempuan: Menyatukan Agenda Lingkungan, Budaya, dan Kesejahteraan.

Diskusi ini dimoderatori Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI, Eva Kusuma Sundari, menghadirkan Staf Ahli Bidang Sosial Politik dan Kebijakan Publik Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Agus Triyono, Guru Besar IPB Anas Miftah Fauzi, M.Eng., dan Ekonom Senior - Institute for Development of Economics and Finance /INDEF Dr. Aviliani turut datang sebagai narasumber.

Hadir pula Pendiri NGO Sekar Kawung - Praktisi Batik Berkelanjutan, Chandra Kirana Prijosusilo sebagai penanggap.

(anl/ega)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan argumen mencopot personil kabinet salah satunya lantaran kesalahan nan kudu dipertanggungjawabkan. Dia menceritakan KPK pernah mendatangi dirinya terlebih dulu sebelum menindak anak buahnya.

"Jadi jikalau kelak ada reshuffle saya kira antara lain mungkin untuk promosi orang, ya, tentunya kita organisasi ini kita selalu cari the right man in the right place, ya, kompetensi. Dan jika ada nan mungkin dia nggak cocok di tempat itu ya kita harus, tadi, bisa untuk mengganti orang nan bener. Atau dia sendiri nan ada masalah, ya kita nggak bisa hindari kan," kata Prabowo dalam Program Prabowo Menjawab, Rabu (16/9/2026).

Prabowo mengatakan interogator KPK pernah menemui dirinya dan menginformasikan kasus nan menjerat pejabat tertentu. Dia menyebut tak ada kewenangan untuk menahan proses norma tersebut.

"Seperti saya nggak tau, ada, tahu-tahu KPK ada datang ke saya bilang, 'Pak, ini..', ya kan. 'Pejabat ini begini, begini, begini'. Ya gimana saya ya kan. Apa kami diizinkan untuk menahan," ujarnya.

Prabowo mengaku mempersilakan KPK menindak anak buahnya jika ditemukan bukti hukum. Dia mengungkit kasus nan dimaksud menjerat salah satu wakil menterinya.

"'You ada bukti? jika ada bukti silakan', saya bilang. Tahu-tahu ada kejadian ya. Ada, wamen saya, ya itu tanggung jawab dia," lanjut Prabowo.

(fca/lir)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah selesai menghitung restitusi pada kasus kekerasan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta.

"Bahwa LPSK telah selesai menghitung, ya, kerugian alias restitusi nan diperoleh berasas proses norma nan berjalan sampai dengan hari ini," kata Kepala Biro Penelaahan Permohonan LPSK Muhammad Ramdan kepada wartawan di kantornya, Rabu (16/9).

Hasil penilaian restitusi ini bakal diusulkan kepada jaksa agar bisa masuk dalam tuntutan di pengadilan.

Ramdan belum merinci besaran restitusi ini, hanya saja dia menegaskan nilai kerugian ini mencakup kerugian materiil, penderitaan nan dirasakan korban, biaya nan dikeluarkan akibat peristiwa pidana, biaya operasional, hingga soal pendidikan anak ke depan.

"Medis, psikologis, ya, kemudian lantaran ini anak ya, proyeksi ke depannya seperti apa, memperhatikan pendidikan nan berkepanjangan bagi anak, kan ini juga termasuk kerentanan, begitu. Jangan sampai kemudian secara psikis juga anak mengalami traumatik nan berkepanjangan sehingga konsepnya adalah proyeksi pemulihan nantinya," katanya.

Tenaga Ahli LPSK Pusat Abdanev Jopa mengatakan ada dua perihal nan sudah dilakukan LPSK di kasus ini. Pertama, pendampingan kepada sekitar 28 orang tua korban dalam persidangan.

Kemudian untuk restitusi ada 83 korban nan LPSK lakukan perhitungan. Harapannya minggu ini bisa diserahkan ke kejaksaan.

"Kalau soal besaran nomor restitusi, kelak teman-teman bisa datang di persidangan. Nanti kami sampaikan besaran nomor beserta dengan analisisnya," kata Abdanev.

Abdanev mengatakan ketika kelak dipanggil kejaksaan, pihaknya siap memberikan penjelasan baik itu metode perhitungan, analisa, dan nomor nan keluar.

"Kami siap bakal memberikan penjelasan. Metode perhitungan, analisa, dan nomor kelak bakal kami sampaikan," tuturnya.

Abdanev memberikan bocoran, ada korban nan mendapat nilai restitusi Rp 7 juta sampai nan mencapai Rp 70 juta. "Ada nan Rp 70 juta," katanya.

Lebih dari 2 ribu penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) nan ditangguhkan support sosialnya lantaran terindikasi aktivitas gambling online (judol) mengusulkan sanggah.

Dinas Sosial DIY menyebut pengajuan sanggah tersebut tetap berproses dan selanjutnya bakal diusulkan ke Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menentukan apakah bansos dapat kembali diberikan.

"Ya mungkin 2.000-an sudah ada ya, kurang lebihnya, lantaran Gunungkidul kemarin sudah nyaris 1.000-an begitu, nan ditindaklanjuti sudah 900. Terus kabupaten nan lainnya juga rata-rata di atas 200 gitu ya," kata Kepala Dinsos DIY Suyarno di kompleks Kepatihan Pemda DIY, Rabu (16/9).

Data-data ini tengah diproses untuk diusulkan ke pusat. Suyarno bilang, nan menentukan dikabulkan dan tidak adalah pemerintah pusat.

"Jadi kami hanya membantu memfasilitasi gitu, untuk sanggah maupun untuk perubahan desil dan seterusnya," ujarnya.

Bermacam Kasus

Terkait rekening penerima bansos nan terindikasi judol ini ada beberapa peristiwa mulai dari memang penerima bansos tersebut terlibat judol hingga info digunakan orang lain.

"Macam-macam. Jadi memang ada nan betul-betul melakukan judol, ada gitu ya. Jadi bansos itu dipakai untuk judol itu ada," katanya.

"Tetapi ada juga nan disalahgunakan dalam tanda kutip digunakan alias disalahgunakan oleh personil family nan lain, alias orang lain, betul-betul orang lain gitu," ujarnya.

Ada kasus penduduk penerima bansos nan KTP-nya dipinjam orang lain. Ternyata info KTP digunakan untuk judol.

"Jadi ada identitas KTP misalnya dipinjam, rupanya untuk hal-hal seperti itu. HP dipinjam untuk judol dan lain-lain," pungkasnya.

Kemarau panjang menerpa Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Akibatnya, Bendung Wilalung nan berada di Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah ikut mengering selama tiga bulan terakhir.

Pantauan kumparan di Bendung Wilalung pada Rabu (16/9) siang, tampak pada pintu nomor 1 sampai pintu nomor 11 tidak terdapat air. Di letak itu hanya ada sisa air nan berada di pintu nomor 11.

Di area bawah Bendung Wilalung tampak retakan tanah di beberapa titik. Kondisi tanah mengering dan gersang. Rumput di sekitar Bendung Wilalung juga menguning.

Operasional dan Pemeliharaan Bendung Wilalung, Sugeng Haryanto menyampaikan, kekeringan di area Bendung Wilalung sudah terjadi sejak tiga bulan terakhir. Salah satu faktornya tandus panjang nan menerpa Kabupaten Kudus.

"Faktornya lantaran kemarau. Selain itu kondisi debit air dari Bendung Klambu di Kabupaten Grobogan tetap aman. Sehingga debit airnya tidak dialirkan ke Bendung Wilalung," katanya kepada kumparan, Rabu (16/9).

Sugeng memaparkan, kendati Bendung Wilalung mengering, tidak memberikan akibat apa pun kepada masyarakat sekitar. Sebab, kegunaan Bendung Wilalung tidak mengalirkan air untuk irigasi sawah. Melainkan hanya sebagai penampung air saja.

"Bendung Wilalung ini fungsinya menampung air dan mengendalikan air saat terjadi banjir. Fungsinya sudah tidak lagi mengalirkan air ke irigasi," terangnya.

Ia melanjutkan, Bendung Wilalung biasanya terisi air ketika curah hujan tinggi. Dari situ, Bendung Wilalung menerima kiriman air nan berasal dari Bendung Klambu.

"Ketika musim tandus seperti ini, debit air Bendung Klambu normal. Maka, tidak perlu membuka pintu air ke Bendung Wilalung," jelasnya.

Sementara itu, mengenai tanah nan mengalami retak-retak di bawah Bendung Wilalung, dia menjelaskan penyebabnya memang lantaran kemarau. Tanah tersebut merupakan jenis tanah aluvial nan berupa endapan seperti lumpur dan pasir.

Bendung Wilalung selama ini mengalirkan air ke Sungai Juwana (arah Kabupaten Pati) dan Sungai Wulan (dari Kabupaten Kudus ke arah Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak menuju ke muara Laut Jawa).

"Saat musim hujan, kegunaan Bendung Wilalung ini membagi beban air ke Sungai Wulan dan Sungai Juwana. Yakni dengan catatan debit air di Bendung Klambu 800 meter kubik per detik," ujarnya.

Bendung Wilalung dibangun pada 1908. Dari sebelas pintu nan ada, hanya pintu nomor 8 nan tetap dapat dioperasikan. Sisanya, keseluruhan pintu sudah tidak dapat dibuka tutup.

"Saat ini hanya pintu nomor 8 saja nan tetap aktif dioperasikan. Tentunya dengan SOP nan disepakati berbareng ketika hendak membuka pintu," imbuhnya.

Terpisah, Kepala BPBD Kudus, Jawa Tengah, Eko Hari Djatmiko mengatakan tandus nan panjang mengakibatkan Bendung Wilalung mengering. Bahkan, Eko menyebut, kekeringan tidak hanya terjadi di Bendung Wilalung saja.

"Di Kabupaten Kudus ada lima desa nan terdampak kekeringan," katanya kepada kumparan, Rabu (16/9).

Lima desa nan dimaksud oleh Eko adalah Desa Glagahwaru, Desa Colo, Desa Setrokalangan, Desa Kedungdowo, dan Desa Mijen. Jumlah ini bertambah satu desa ialah Desa Mijen dari nan sebelumnya pada 2 September 2026 silam hanya empat desa terdampak kekeringan.

"Semua wilayah saat ini terdampak musim kemarau," imbuhnya.

Sementara itu, Kasi Kedaruratan BPBD Kudus, Jawa Tengah, Ahmad Munaji memaparkan, lima desa tersebut sudah diberikan air bersih. Hal itu untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat di tengah kemarau.

"Kekeringan melanda lima desa di tiga kecamatan. Jumlah terdampak 1.031 KK alias 3.154 jiwa," katanya, Rabu (16/9).

Dropping air tersebut sudah dialokasikan sejak beberapa bulan lalu. Seperti Desa Glagahwaru nan sudah di dropping air bersih sejak 15 Juli 2026.

Desa Colo menerima dropping air bersih sejak 9 Agustus 2026. Sedangkan Desa Setrokalangan menerima dropping air bersih pada 18 Agustus 2026.

Kemudian Desa Kedungdowo menerima dropping air bersih mulai 28 Agustus 2026. Sementara itu, Desa Mijen menerima dropping air bersih sejak 8 September 2026.

"Untuk Desa Glagahwaru kebutuhan dropping air bersih saat ini sudah mulai berkurang lantaran masyarakat sudah banyak nan menerima," imbuhnya.

Salah seorang warga, Faiq Maulana menyampaikan area Bendung Wilalung memang mengering beberapa bulan lamanya. Menurutnya, kekeringan juga melanda Desa Kalirejo, bakal tetapi kebutuhan air tetap tersedia.

"Ada beberapa RW terdampak kekeringan. Hanya, tetap bisa teratasi dengan adanya PDAM serta aliran Waduk Kedungombo nan sudah mengalir sejak 15 September 2026 kemarin," imbuhnya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.(Antara)

MENTERI Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menekankan perlunya sistem nan sederhana dan mudah diterapkan dalam pelaksanaan pemindahan narapidana antarnegara. Menurutnya, pengalaman Indonesia dalam melaksanakan pemindahan narapidana selama ini dapat menjadi referensi dalam merumuskan ketentuan nan lebih efektif.

“Jadi coba bikin simpel saja. Enggak usah rumit-rumit begitu,” kata Yusril saat memimpin rapat berbareng Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto beserta jajaran, di Jakarta, Rabu, seperti dikonfirmasikan.

Yusril menegaskan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara perlu diarahkan pada pengaturan nan sederhana, jelas, dan dapat diterapkan dengan merujuk pada praktik nan telah berjalan.

Ia berambisi koordinasi antara Kemenko Kumham Imipas, Kementerian Imipas, serta Kementerian Hukum dapat mempercepat penyelesaian substansi RUU. Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kemenko Kumham Imipas Nofli menyampaikan proses penyusunan RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara pada prinsipnya telah melalui sejumlah tahapan, termasuk rapat internal, rapat tingkat menteri, forum obrolan dengan akademisi, serta penjaringan partisipasi masyarakat.

Menurutnya, substansi RUU juga telah melalui proses pengharmonisan dan telah memperoleh surat dari Kemenkum sehingga andaikan terdapat hal-hal nan tetap perlu disempurnakan, penyesuaian dapat dilakukan tanpa mengulang seluruh proses nan telah dilalui.

“RUU ini sebetulnya sudah siap untuk diajukan ke DPR. Kalau memang ada hal-hal nan tetap bisa dirapikan dan ditambahkan kami siap, tetapi jika konsepnya sudah cukup lengkap, saya kira tinggal didorong,” ujar Nofli.

Nofli juga menekankan pentingnya percepatan penyelesaian RUU mengingat agenda legislasi nan terus berjalan. Dirinya berambisi proses nan telah dilakukan dapat segera ditindaklanjuti sehingga RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara tidak kembali tertunda dalam agenda legislasi berikutnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Imipas Asep Kurnia, turut menyampaikan sejumlah aspek teknis nan perlu diselaraskan dalam rancangan regulasi, termasuk ketentuan mengenai tata langkah pemindahan narapidana dan pengaturan pendanaan.

Dia menyoroti ketentuan nan mengatur bahwa tata langkah pemindahan narapidana bakal diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri koordinator. Dikatakan bahwa perihal tersebut bakal dikaji kembali untuk menentukan corak pengaturan nan paling tepat, termasuk kemungkinan pengaturan melalui peraturan pemerintah maupun izin Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Selain itu, lanjutnya, aspek pendanaan juga bakal diselaraskan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemindahan narapidana, termasuk support penganggaran dan petunjuk teknis di lingkungan pemasyarakatan. (Ant/P-3)

Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sedang mengikuti apel di Plaza Pemkot Bekasi.(DOK. PEMKOTBEKASI)

PEMERINTAH Kota Bekasi mengambil langkah tegas terhadap aparatur sipil negara (ASN) nan terbukti melakukan pelanggaran berat. Sepanjang periode Januari hingga Agustus 2026, tercatat sebanyak 24 ASN telah resmi diberhentikan dari jabatannya lantaran beragam persoalan norma dan kedisiplinan.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, mengungkapkan bahwa tindakan tegas ini diambil sebagai corak komitmen pemerintah dalam menjaga integritas dan etika kerja di lingkungan birokrasi. Pelanggaran nan dilakukan puluhan ASN tersebut mencakup aspek disiplin, sikap, hingga etika profesi.

“Januari sampai Agustus, sudah 24 ASN nan kami berhentikan, lantaran ada beragam persoalan mengenai disiplin, sikap, dan etika,” ujar Tri Adhianto di Bekasi, Rabu (16/9).

Menunggu Putusan BKN

Selain 24 pegawai nan sudah diberhentikan, Tri menyebut tetap ada 24 ASN bermasalah lainnya nan saat ini sedang dalam proses penjatuhan sanksi. Nasib para aparatur tersebut sekarang berada di tangan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dari jumlah tersebut, lima di antaranya merupakan pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi. Kelima oknum tersebut sempat menjadi sorotan publik setelah diduga terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli) terhadap pengemudi pikulan di Pos Poncol, Simpang Kartini, Bekasi Timur.

Mekanisme Sanksi

Wali Kota menjelaskan bahwa penjatuhan hukuman bagi ASN mengikuti sistem nan ketat sesuai dengan tingkat pelanggaran, mulai dari skala ringan, sedang, hingga berat. Pemerintah Kota Bekasi bekerja mengusulkan sanksi, nan kemudian bakal ditelaah dan ditetapkan oleh BKN sebelum akhirnya Pemkot menerbitkan Surat Keputusan (SK) resmi.

“Termasuk kemarin lima pegawai Dishub sedang menunggu keputusan dari BKN,” tambah Tri.

Langkah pertimbangan kedisiplinan ini dipastikan bakal terus dilakukan secara berkala. Hal ini bermaksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memastikan seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi bekerja sesuai dengan koridor patokan nan berlaku. (AK/I-1)

ilustrasi(Antara)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai terdapat dua struktur organisasi di dalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), ialah struktur resmi dan struktur bayangan.

“Kami memandang seolah ada dua skema alias struktur di ATR/BPN. Ada skema alias struktur organisasi nan resmi, dan ada juga skema alias struktur nan seperti bayangan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/9).

Budi menjelaskan, pandangan tersebut muncul lantaran banyaknya lapisan alias sirkel luar nan terlibat dalam kasus dugaan suap di lingkungan ATR/BPN. Secara khusus, KPK menyoroti keberadaan empat pihak swasta nan diduga menjadi orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

“Banyaknya sirkel di luar struktur ATR/BPN, seperti F (Fahd Arafiq), kemudian ARF (Arif Sugiyanto) nan berkedudukan sebagai pengepul, pengelola uang, dan penghubung antara pihak-pihak eksternal kepada penyelenggara negara di lingkungan ATR/BPN,” ujarnya.

Perkara ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di area Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi senyap tersebut mengenai dengan dugaan korupsi dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) milik perusahaan swasta di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah penangkapan, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN tersebut.

Daftar Delapan Tersangka Kasus Suap

Para tersangka nan ditetapkan oleh KPK terdiri dari unsur pejabat kementerian, pihak swasta, hingga sirkel eksternal, antara lain:

• Lampri (Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN)
• I Sontang Coin Manurung (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor)
• Adrianto Pitojo Adhi (Pihak swasta)
• Rizal Pahlevi (Pihak swasta)
• Arif Sugiyanto (Mantan Bupati Kebumen)
• Fahd El Fouz namalain Fahd Arafiq (Ketua DPP Partai Golkar)
• Erwin (Pihak swasta)
• Muhammad Fakhry (Pihak swasta)

Empat nama terakhir, ialah Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry, diduga kuat merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid nan membentuk sirkel di luar struktur resmi kementerian. (Ant/E-3)

Jakarta, CNN Indonesia --

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memperkuat sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dengan mengintegrasikan proses penegakan norma tilang elektronik ke dalam satu ekosistem Criminal Justice System (CJS).

Integrasi tersebut menghubungkan proses penindakan oleh kepolisian, penyelesaian perkara di pengadilan hingga pembayaran dan pencatatan denda melalui Kejaksaan.

Penguatan sistem ini dimaksudkan agar proses penegakan norma tilang elektronik semakin cepat, transparan, akuntabel, mudah dipantau dan memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat.

Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen I Made Agus Prasatya mengatakan integrasi sistem memerlukan kerjasama seluruh lembaga nan terlibat dalam proses penegakan norma tilang.

"Kami tidak bisa bekerja sendiri, kami perlu support bapak ibu (Kejaksaan dan Mahkamah Agung)," kata Made Agus dalam keterangannya, Rabu (16/9).

Menurut dia, keterhubungan antarlembaga menjadi salah satu kunci untuk membangun ekosistem penegakan norma nan terintegrasi.

"Jadi mulai dari penindakan, kemudian proses penyelesaian perkara, pembayaran denda, sampai dengan pencatatannya, semuanya dapat terhubung dalam satu sistem," ucap dia.

Salah satu pengembangan nan didorong Korlantas adalah dashboard berbareng nan memungkinkan lembaga mengenai memantau info penindakan, keputusan pengadilan, hingga pembayaran denda dalam satu sistem.

Dengan sistem tersebut, setiap lembaga dapat mengakses info berasas info nan terintegrasi. Dengan demikiann, progres penanganan suatu perkara juga dapat dipantau tanpa kudu menunggu pertukaran arsip alias info secara manual.

Selain itu, Korlantas juga mendorong sistem pembayaran denda tilang nan terhubung dengan sistem penerimaan negara melalui perbankan resmi.

Dengan sistem itu, setiap transaksi dapat tercatat secara elektronik sehingga dapat ditelusuri dan dipantau. Sistem tersebut diharapkan mencegah biaya mengendap akibat proses manajemen nan terpisah sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai status pembayaran.

Tak hanya teknologi, Korlantas turut mendorong sertifikasi bagi petugas nan terlibat dalam penyelenggaraan sistem penegakan norma elektronik.

Penguatan teknologi dan kompetensi petugas tersebut menjadi bagian dari pengembangan ETLE nasional agar proses penegakan norma lampau lintas semakin terintegrasi, transparan, dan akuntabel.

(dis/dal)

ilustrasi duit nan disita KPK dari OTT pejabat Kementerian ATR/BPN.(Antara)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pihak swasta sempat memberikan duit sejumlah Rp300 juta kepada pihak-pihak di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebelum terjadi operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan kementerian tersebut.

“Diduga sekitar Maret ada pemberian duit sejumlah Rp300 juta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/9).

Budi mengatakan KPK menduga Rp300 juta tersebut diberikan untuk pengurusan kewenangan guna gedung (HGB) atas sejumlah tanah nan dikelola swasta. Oleh karena itu, dia mengatakan pemberian Rp1,5 miliar oleh pihak swasta kepada pihak Kementerian ATR/BPN bukan nan pertama.

“Kami perlu sampaikan bahwa mengenai dengan dugaan suap nan dilakukan oleh swasta kepada oknum-oknum di lingkungan Kementerian ATR/BPN ini diduga bukan pemberian nan pertama,” katanya.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di area Jabodetabek pada 14 September 2026. OTT tersebut mengenai dugaan korupsi dalam pengurusan kewenangan guna gedung (HGB) perusahaan swasta di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelahnya, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur perusahaan swasta Adrianto Pitojo Adhi, dan Rizal Pahlevi selaku pihak swasta alias perantara swasta.

Tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz namalain Fahd Arafiq, serta pihak swasta berjulukan Erwin dan Muhammad Fakhry. Keempatnya diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. (Ant/P-3)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah wilayah (pemda) mempercepat penggunaan anggaran penanganan kebakaran rimba dan lahan (karhutla), sekaligus memperkuat langkah pencegahan agar tidak muncul titik kebakaran baru.

Hal itu disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Perkembangan Penanganan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan secara daring dari Jakarta, Rabu (16/9/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Mendagri menjelaskan, pemerintah telah menyalurkan support anggaran sebesar Rp760 miliar kepada 7 provinsi dan 35 kabupaten/kota terdampak musibah karhutla di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Bantuan tersebut diberikan kepada masing-masing wilayah sesuai dengan tingkat keparahan dampaknya.

“Kami sudah menerbitkan surat info Bapak untuk kecepatan penggunaan lantaran sekarang ini nan krusial adalah kecepatan. Jadi agar tidak tertahan uangnya sembari kami turunkan juga tim dari Itjen dan dari [Direktorat Jenderal Bina] Keuangan Daerah untuk mendampingi,” ujarnya.

Ia menekankan, anggaran tersebut perlu segera dimanfaatkan untuk mendukung pengadaan kebutuhan penanganan karhutla serta mobilisasi masyarakat dan relawan. Langkah ini juga perlu dibarengi pendampingan agar penggunaan anggaran melangkah sigap dan tepat.

Selain penanganan kebakaran nan sudah terjadi, Mendagri menegaskan pentingnya mencegah munculnya kebakaran baru. Ia merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 nan mengatur larangan pembakaran dalam kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat.

“Jadi di masa saat-saat ini tidak boleh ada pembakaran dan kami memandang dari Perda-Perda nan ada, ada delapan wilayah nan kami minta untuk mengubah Perdanya [agar sesuai dengan Inpres],” tegasnya.

Menurutnya, penyesuaian izin wilayah diperlukan agar tidak terdapat celah pembakaran, termasuk nan dilakukan dengan argumen kearifan lokal selama masa kedaruratan. Delapan wilayah tersebut diminta menyesuaikan ketentuan dalam peraturan daerahnya dengan kebijakan penanganan karhutla.

“Nanti jika sudah terkendali baru mungkin bisa dievaluasi lagi,” jelas Mendagri.

Lebih lanjut, Mendagri menambahkan, pemerintah juga terus melakukan pendampingan terhadap wilayah dalam penanganan musibah gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dukungan tersebut mencakup support anggaran, pemenuhan kebutuhan masyarakat, hingga percepatan pelayanan manajemen bagi masyarakat terdampak.

Perbandingan iPhone 18 Pro vs iPhone 18 Pro Max.(Dok. Appleindisder)

MEMILIH antara model "Pro" dan "Pro Max" pada lini iPhone terbaru sering kali menjadi dilema bagi para fans Apple. Tahun ini, melalui seri iPhone 18, Apple tampak semakin menyelaraskan keahlian inti kedua perangkat flagship-nya. Jika sebelumnya ada perbedaan signifikan pada teknologi kamera, kali ini konsentrasi utamanya bergeser pada aspek ergonomi dan daya tahan.

Artikel ini bakal membedah komparasi spesifikasi iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max berasas info terbaru. Kami bakal membantu Anda menentukan apakah kenyamanan genggaman alias luasnya layar nan lebih sesuai dengan kebutuhan harian Anda.

Spesifikasi Inti: Kembar Identik di Sektor Performa

Bagi Anda nan cemas bakal kehilangan fitur kamera canggih jika memilih model nan lebih kecil, iPhone 18 Pro membawa berita baik. Apple menyematkan chip A20 Pro nan sama pada kedua model, komplit dengan konfigurasi 6-core CPU dan 7-core GPU. Tidak ada perbedaan performa komputasi maupun skematis di antara keduanya.

Sektor fotografi juga mengalami standarisasi. Keduanya dibekali sistem kamera 48 MP Fusion, Ultra Wide 48 MP, dan lensa Telephoto 48 MP dengan keahlian 4x optical zoom. Dengan teknologi optical-quality zoom hingga 8x dan digital zoom hingga 40x, kualitas tangkapan gambar iPhone 18 Pro sekarang setara dengan jenis Pro Max.

Catatan Validasi: Spesifikasi ini berasas info input pengguna untuk lini iPhone 18. Informasi nilai resmi di Indonesia saat ini tetap dalam tahap pengesahan dan belum tersedia di pasar lokal.

Tabel Perbandingan Spesifikasi

Dimensi dan Kenyamanan Genggaman

Perbedaan paling mencolok terletak pada dimensi fisik. iPhone 18 Pro datang dengan layar 6,3 inci, ukuran nan dianggap sebagai "sweet spot" bagi pengguna nan menginginkan keseimbangan antara luas visual dan kemudahan penggunaan satu tangan. Dengan berat 211 gram, perangkat ini lebih ramah di kantong celana.

Di sisi lain, iPhone 18 Pro Max adalah raksasa dengan layar 6,9 inci. Ini adalah layar terbesar nan pernah ada di seri iPhone. Namun, kompensasinya adalah berat mencapai 249 gram. Selisih 38 gram mungkin terdengar kecil, namun bakal sangat terasa saat penggunaan lama lama alias saat perangkat dipasangi casing tambahan.

Daya Tahan Baterai: Keunggulan Mutlak Pro Max

Jika mobilitas tinggi tanpa akses pengisian daya adalah prioritas Anda, iPhone 18 Pro Max adalah pemenangnya. Apple menyatakan pemutaran video pada model Max mencapai 45 jam, unggul jauh dibandingkan model Pro nan memperkuat di nomor 36 jam. Untuk penggunaan tipikal harian, model Max memberikan napas lebih panjang hingga 30 jam, memberikan ketenangan ekstra bagi pengguna intensif.

Kesimpulan: Pilih nan Mana?

Pilih iPhone 18 Pro Jika:

• Anda lebih menyukai navigasi ponsel dengan satu tangan.
• Faktor portabilitas (mudah masuk kantong) sangat krusial bagi Anda.
• Anda menginginkan performa kamera terbaik tanpa kudu membawa bodi nan besar.
• Layar 6,3 inci sudah dirasa cukup untuk kebutuhan media sosial dan produktivitas.

Pilih iPhone 18 Pro Max Jika:

• Daya tahan baterai adalah variabel terpenting dalam memilih ponsel.
• Anda sering menggunakan ponsel untuk menonton konten streaming (Netflix/YouTube) alias bermain game berat.
• Anda memerlukan ruang layar nan luas untuk multitasking alias penyuntingan dokumen.
• Bobot 249 gram bukan masalah bagi kenyamanan Anda.

Secara keseluruhan, iPhone 18 Pro menawarkan nilai ergonomi nan lebih baik, sementara iPhone 18 Pro Max tetap menjadi raja dalam perihal konsumsi konten dan ketahanan daya. Mengingat spesifikasi kamera dan chipset nan sekarang identik, keputusan Anda murni berjuntai pada preferensi ukuran bentuk dan kebutuhan baterai. (Z-10)

Presiden Prabowo Subianto.(MGN)

PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus konsentrasi menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar nan menjadi fondasi kekuatan dan kemandirian Indonesia, mulai dari ketahanan pangan, energi, pengentasan kemiskinan, hingga pembuatan lapangan kerja.

Dalam program "Presiden Prabowo Menjawab" sebagaimana dirilis Badan Komunikasi Pemerintah, di Jakarta, Rabu (16/9), Presiden mengatakan ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.

"Yang paling mendasar adalah bagi saya, saya kudu amankan pangan. Habis itu kita kudu amankan BBM," kata Prabowo.

Pemerintah juga terus mengantisipasi kebutuhan daya nasional melalui pengembangan bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit, termasuk biodisel 50 persen (B50), serta pengembangan daya surya dalam skala besar.

Selain pangan dan energi, Prabowo menegaskan pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan kelaparan anak, stunting, serta kemiskinan absolut dan kemiskinan ekstrem. "Bagi saya nan kita kudu segera atasi adalah kelaparan anak-anak, stunting dan kemiskinan absolut, kemiskinan ekstrem," katanya menegaskan.

Upaya tersebut melangkah beriringan dengan agenda efisiensi anggaran dan pengamanan duit negara dari beragam kebocoran. Pemerintah, kata Presiden, kemudian mengarahkan sumber daya nan tersedia untuk investasi pada sektor-sektor produktif nan dapat menghasilkan devisa dan menciptakan lapangan kerja.

Di sektor ekonomi, pemerintah juga mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.

Ia menyebut pemerintah telah memulai sejumlah proyek hilirisasi nan diharapkan dapat memperkuat industri nasional, sekaligus membuka lebih banyak kesempatan kerja.

Penguatan ekonomi masyarakat turut dilakukan melalui pengembangan Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat rantai pasok hingga tingkat desa, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi biaya logistik.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa integrasi antara desa nelayan dan Koperasi Desa Merah Putih juga dapat memberikan kepastian pasar bagi hasil tangkapan nelayan, sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan protein masyarakat.

"Jadi mereka tidak bakal khawatir offtaker-nya ke mana. Ini perhitungannya sangat jelas, kehidupan mereka tambah baik," kata Presiden lagi.

Di sektor pendidikan, pemerintah terus melakukan beragam intervensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, antara lain melalui digitalisasi pembelajaran, pembaharuan sekolah, dan peningkatan kompetensi guru.

Presiden menegaskan seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi Indonesia agar bisa menghadapi tantangan ke depan. "Kita mau semua lebih cepat, tapi insya Allah kita bakal sukses capai sasaran kita," katanya pula. (Ant/P-3)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas pelaku manipulasi beras fortifikasi. Ia apalagi meminta izin produk nan terbukti melanggar dicabut, dan tidak lagi dipasarkan di Indonesia.

"Beras fortifikasi, nan melakukan manipulasi ditindak tegas, beri balasan seberat-beratnya," kata Amran saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Amran mengatakan, pengawasan terhadap peredaran beras, termasuk beras premium, terus dilakukan. Ia telah meminta Sekretaris Utama (Sestama) Bapanas Ito Hediarto, serta Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Hermawan, nan baru dilantiknya, untuk mengawasi sekaligus menindak pelanggaran.

"Itu diawasi. Kami sudah minta Sestama, dan Deputi nan baru kami lantik, awasi, tindak. Dan nan sudah melanggar kemarin, nan fortifikasi, izinnya dicabut. Nggak boleh lagi memasarkan beras di Republik Indonesia," ujarnya.

Kronologi Modus Fortifikasi Abal-Abal Terbongkar

Sementara itu, Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan menjelaskan pengawasan beras fortifikasi sebelumnya dilakukan di 11 provinsi. Dari pengawasan tersebut, Bapanas mengambil 198 sampel nan kemudian diperiksa di laboratorium.

Dari ratusan sampel itu, terdapat beberapa produk dengan merek nan sama sehingga totalnya menjadi 25 merek dagang. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh 25 merek tersebut bermasalah lantaran kandungan gizi tidak sesuai dengan klaim pada label.

"Kemarin kita melakukan pengawasan di 11 provinsi nan terbesar. Kita mengambil sampel itu ada 198 sampel. Di mana dari 198 sampel itu ada beberapa nan sama mereknya, jadi totalnya 25 merek dagang. Dari 25 merek jual beli tersebut kita periksakan lab," jelas Hermawan.

"Kemudian kemarin sudah diekspos ya sama Pak Menteri langsung, Kepala Badan Pangan Nasional. Terkait dari 25 merek itu rupanya bermasalah semua 25 merek itu," sambungnya.

Hermawan mencontohkan, ada produk nan mencantumkan kandungan vitamin B12 sebesar 30% pada label, tetapi hasil pemeriksaan hanya menemukan sekitar 15%. Bahkan, terdapat produk nan sama sekali tidak mempunyai kandungan nan diklaim.

"Jadi labelnya menyampaikan misalnya B12 30%, rupanya kan faktanya hanya 15%, apalagi ada nan tidak ada sama sekali isinya, tidak ada sama sekali kandungannya," beber dia.

Atas temuan tersebut, Bapanas telah memerintahkan pencabutan izin unik beras fortifikasi terhadap seluruh 25 merek. Produk-produk tersebut juga diperintahkan untuk ditarik dari peredaran dan produksinya dihentikan.

"Semuanya 25 merek jual beli (yang dinyatakan tidak sesuai), sudah kita memerintahkan untuk menarik dari peredaran, dan juga memerintahkan untuk tidak memproduksi lagi," kata Hermawan.

Selain penindakan administratif, kasus tersebut sekarang masuk tahap assessment berbareng Bareskrim Polri. Hermawan mengatakan, 15 dari 25 merek sudah menjalani assessment, sementara 10 merek lainnya tetap dalam proses.

Hasil assessment bakal menentukan apakah kasus tersebut dapat ditingkatkan menjadi dugaan tindak pidana penipuan maupun pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

"Nah kelak dari hasil assessment tersebut bakal ditindaklanjuti mana nan betul-betul dapat dilanjutkan prosesnya sebagai kejahatan, alias tindak pidana penipuan ya. Lebih tepatnya penipuan, saat ini dugaan penipuan. Kemudian undang-undang lainnya adalah undang-undang perlindungan konsumen tentunya," pungkasnya.

(dce) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan rentetan capaian strategis instansinya hingga September 2026. Pemaparan keahlian ini mencakup pemulihan pascabencana, jasa kependudukan, pengendalian inflasi, hingga program prioritas nasional.

Laporan tersebut disampaikan secara langsung dalam Rapat Kerja berbareng Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Tito menguraikan besaran serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di kementeriannya. Realisasi anggaran Kemendagri tercatat mencapai Rp 4,36 triliun alias 63,54 persen dari total pagu Rp 6,86 triliun per 14 September 2026.

Penggunaan anggaran tersebut secara nyata dialokasikan untuk menyelesaikan beragam tugas strategis pemerintah pusat. Salah satunya berfokus pada langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera. Mendagri berbareng jejeran terus melakukan pertimbangan dan peninjauan lapangan guna memastikan proses pemulihan melangkah mulus hingga 2028.

Kemendagri juga terlibat aktif dalam penanganan musibah musibah alam di Nusa Tenggara Timur (NTT). Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) turun langsung ke lapangan untuk memberikan jasa jemput bola. Masyarakat di area Sumatera dan NTT mendapatkan akomodasi percepatan penggantian arsip kependudukan nan rusak.

Tito merinci jumlah jasa jemput bola nan telah direalisasikan di wilayah terdampak bencana.

"Penerbitan arsip kependudukan pengganti bagi masyarakat terdampak baik musibah Sumatera lebih kurang 59 ribu lebih jasa dilakukan, dan gempa di NTT kepada penduduk terdampak 11.225 layanan," ujar Tito pada keterangan tertulisnya, Rabu (16/9/2026).

Kementerian ini turut memastikan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi wilayah senantiasa terpantau aman. Catatan inflasi hingga Agustus 2026 dipastikan tetap terkendali dalam rentang sasaran pemerintah. Instansi pemerintah ini juga bersiap mendukung eksekusi beragam program prioritas milik Presiden Republik Indonesia.

Sederet program jagoan tersebut meliputi Program 3 Juta Rumah, pengelolaan sampah menjadi daya listrik, hingga Koperasi Desa Merah Putih. Tito turut membeberkan rancangan arah kebijakan Kemendagri pada tahun 2027 mendatang. Fokus utamanya mencakup transformasi digital pemerintahan, kesehatan fiskal daerah, serta penguatan kapabilitas pemerintah desa.

Kemendagri mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 5,28 triliun untuk melancarkan beragam rencana tersebut. Total kebutuhan operasional kementerian pada tahun depan diproyeksikan bakal mencapai Rp 10,93 triliun. Dalam kesempatan sama, Tito nan juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melaporkan keahlian lembaga tapal batas.

Realisasi anggaran BNPP sukses menyentuh nomor Rp 266,6 miliar alias 69,41 persen dari total pagu. Capaian ini difokuskan untuk memberdayakan masyarakat perbatasan dan mempercepat pemenuhan gizi di Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Rapat kerja ini turut dihadiri oleh jejeran petinggi OIKN, Kementerian ATR/BPN, KPU, Bawaslu, hingga DKPP.

(anl/ega)