Menteri Keuangan Suahasil Nazara(Antara)

Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan bakal segera memaparkan info realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) periode Juli dan Agustus 2026. Langkah ini diambil sesaat setelah dirinya resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9).

Hingga saat ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tercatat belum mempublikasikan realisasi terperinci APBN untuk bulan anggaran Juli dan Agustus 2026. Data keahlian fiskal terakhir nan tersedia bagi publik adalah realisasi semester I-2026.

“Kalau mengenai APBN, kami bakal bikin konvensi pers ALCo (Asset and Liability Committee) secepatnya,” ujar Suahasil dalam konvensi pers di instansi Kemenkeu, Jakarta.

Sebagai informasi, ALCo merupakan forum internal di Kemenkeu nan bekerja membahas perkembangan ekonomi makro, penyelenggaraan APBN, realisasi penerimaan dan shopping negara, serta kondisi pembiayaan dan kas pemerintah. Hasil dari pembahasan forum ini menjadi fondasi krusial dalam pertimbangan dan penyusunan kebijakan fiskal pemerintah.

Suahasil menegaskan bahwa pelaporan info APBN untuk dua bulan terakhir tersebut bakal dipaparkan secara lengkap. Hal ini bermaksud agar masyarakat mendapatkan transparansi penuh mengenai pengelolaan anggaran negara.

Mantan Wakil Menteri Keuangan ini juga berkomitmen untuk melanjutkan agenda kerja di lembaga bendaharawan negara guna menjaga kredibilitas lembaga. “Kita lanjutkan pekerjaan kita masing-masing dan kita buat Kementerian Keuangan nan kredibel, nan bisa dipercaya, nan membanggakan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tuturnya.

Transisi Kepemimpinan di Kemenkeu

Suahasil Nazara resmi menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Pelantikan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 97P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Sisa Jabatan 2024-2029.

Suahasil menjadi Menteri Keuangan ketiga di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, posisi ini dijabat oleh Purbaya Yudhi Sadewa nan dilantik pada 8 September 2025 untuk menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Rekam jejak Suahasil di Kemenkeu tergolong panjang. Ia mulai menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan pada 25 Oktober 2019 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Ia kemudian kembali dipercaya menduduki posisi nan sama pada awal Kabinet Merah Putih ketua Presiden Prabowo Subianto per 21 Oktober 2024, sebelum akhirnya sekarang didapuk sebagai Menteri Keuangan. (Ant/E-3)

Liputan6.com, Jakarta - Gempa bumi dengan magnitudo 6,2 mengguncang wilayah 42 km Timur Laut Pulau Doi, Maluku Utara pada Rabu, 14 September 2026 pukul 17.58 WIB.

Episentrum gempa terletak pada koordinat 2,52 Lintang Utara dan 128,09 Bujur Timur dengan kedalaman 145 km.

Menurut BMKG, gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Meski demikian, masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti info resmi dari pihak berkuasa untuk memastikan keselamatan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan sejumlah agenda strategis nan selama ini ditangani Kementerian Keuangan. Salah satunya mengenai proses handover proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh nan tengah berjalan.

Menanggapi perihal tersebut, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani memastikan pergantian Menteri Keuangan tidak bakal menghalang penyelesaian agenda nan sudah berjalan, termasuk proses nan berangkaian dengan proyek Whoosh.

"Saya rasa tidak bakal masalah lantaran pergantian tadi sempat bicara dengan Pak Suahasil, semua program-program nan tetap melangkah alias outstanding kita bakal segera duduk bareng," kata Rosan kepada wartawan, Senin (14/9/2026).

Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa pembahasan lanjutan mengenai beragam agenda strategis, termasuk nan berangkaian dengan pengelolaan dan penyelesaian tanggungjawab proyek Whoosh, bakal tetap dilanjutkan di bawah kepemimpinan Suahasil.

Rosan mengungkapkan dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Suahasil setelah pelantikan Menteri Keuangan nan baru tersebut. Keduanya apalagi telah menjadwalkan pertemuan pada pekan ini untuk membahas sejumlah rumor nan tetap menjadi pekerjaan berbareng antara Danantara, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Investasi.

"Kita sudah janji bakal berjumpa hari minggu ini, hari Kamis alias Jumat ini untuk menindaklanjuti beberapa perihal nan tentunya berasosiasi baik di Danantara maupun juga dengan Kementerian Investasi. Sehingga beliau juga bergerak cepat. Jadi kita bakal berjumpa langsung dengan beliau," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah telah menyepakati restrukturisasi utang proyek Whoosh dengan tenor pembayaran hingga 80 tahun. Melalui skema tersebut, beban angsuran pemerintah disebut menjadi kurang dari Rp1 triliun per tahun.

Karena itu, perhatian pasar sekarang tertuju pada gimana kelanjutan proses manajemen dan handover proyek tersebut setelah tongkat estafet kepemimpinan Kementerian Keuangan beranjak ke Suahasil.

Meski demikian, Rosan menegaskan tim nan menangani proses handover tetap bekerja sesuai jadwal. Ia berambisi seluruh proses dapat dirampungkan dalam waktu dekat.

"Iya, ini sih tim langsung tetap bekerja, mudah-mudahan sih minggu ini bisa beres semua," katanya.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta - Menkeu Suahasil Nazara meminta pegawai Kemenkeu melanjutkan tugas menjaga APBN. Ia menekankan pentingnya membangun lembaga nan andal dan dipercaya publik.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengecek kesiapsiagaan tsunami di sejumlah wilayah pesisir Banten di tengah potensi akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Pengecekan dilakukan di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon dengan merujuk pada parameter standar Tsunami Ready.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan tim Kedeputian Bidang Pencegahan BNPB telah melakukan penugasan sejak 6 September 2026. Tim berkoordinasi dengan pemerintah daerah, memantau kondisi wilayah terdampak, sekaligus memberikan asistensi kesiapsiagaan.

Menurut Berton, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pemerintah dan masyarakat di area pesisir siap menghadapi potensi akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau, termasuk ancaman tsunami. Pengecekan juga menyasar wilayah vital dan permukiman nan pernah terdampak tsunami Selat Sunda pada 2018.

"Penilaian kesiapsiagaan dilakukan di area Tanjung Lesung, Desa Sumberjaya, dan Desa Panimbangjaya di Pandeglang, serta beberapa desa pesisir di Serang dan Cilegon, untuk memastikan berfungsinya sarana peringatan dini," kata Berton, Kamis (10/9/2026).

Di Kabupaten Pandeglang, tim BNPB mencatat menara sirene peringatan awal di Kecamatan Sumur dan Panimbang dalam kondisi siap operasi. Jalur pemindahan juga terpasang dengan baik dan simulasi musibah rutin digelar.

Meski demikian, perangkat Warning Receiver System (WRS) Gen di Tanjung Lesung tetap dalam proses perbaikan.

Sementara di Kabupaten Serang, pemeriksaan dilakukan di Desa Salira, Karang Suraga, dan Desa Anyar. BNPB mencatat Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan relawan pantai aktif menjalankan perannya, didukung menara sirene serta peta pemindahan menuju titik kondusif nan berfaedah normal.

Untuk Kota Cilegon, peninjauan dilakukan di Kelurahan Kubangsari. BNPB memastikan terdapat standar operasional prosedur (SOP) peringatan dini, penyedia kelurahan aktif menyebarkan informasi, serta sirene tsunami di area instansi kelurahan berfaedah dengan baik.

Berton mengapresiasi kerjasama pemerintah wilayah dan organisasi relawan dalam menjaga kesiapan prasarana peringatan dan pemantauan bencana. Menurut dia, kesiapan tersebut krusial untuk mendukung keselamatan masyarakat nan tinggal di area pesisir.

Surabaya, CNN Indonesia --

PT Virgo Karya Shipping selaku pemilik sekaligus operator KM Virgo Transport 8 menyatakan aspek cuaca ekstrem lah penyebab satu-satunya tenggelamnya kapal tersebut di perairan Laut Jawa, Minggu (13/9) awal hari.

General Manager PT Virgo Karya Shipping, Yoel Rihi, menduga kuat kejadian tenggelamnya kapal nan memuat 243 jiwa dan 89 kendaraan itu dipicu oleh cuaca jelek dan hantaman gelombang tinggi.

Yoel menjelaskan, laporan pertama mengenai gangguan operasional kapal diterima pada pukul 01.00 WITA, Minggu awal hari. Laporan itu, kata dia menunjukkan adanya anomali gelombang di perairan Laut Jawa.

"Kalau untuk dugaan awal ini ya, ini tuh lantaran cuacanya buruk, gelombang. Saya dapat laporan itu jam 01.00 itu lantaran ada gelombang. Sesuai dengan laporan dari Basarnas juga memang posisi gelombang itu sekitar 1,5 sampai 2,5 meter. Emang dugaan pertama ini gara-gara gelombang itu aja, cuaca buruk," kata Yoel di kantornya, Senin (14/9).

Kendati dugaan awal mengarah pada aspek alam, dakron keamanan di KM Virgo seperti apakah sirine bersuara tepat waktu, sistem penurunan sekoci, hingga dugaan kebocoran lambung kapal tetap menjadi tanda tanya.

Perusahaan memang belum memberikan kronologi secara perincian mengenai detik-detik karamnya kapal belum dapat diungkap. Yoel menegaskan bahwa manajemen sengaja memberikan ruang rehat bagi para kru alias Anak Buah Kapal (ABK) nan baru saja lolos dari maut.

"Untuk sistem ini, kita tetap belum dapat info aslinya lantaran untuk memberikan keterangan kru pun kudu ditanya dulu. Dan memang dari kru pun kita enggak bakal pasti langsung nanya, 'Gimana? Ada apa? Kejadian apa?' Harus kita fokusin mereka rehat dulu, dirawat dulu sampai mereka sehat dan selamat," ucapnya.

Menghadapi kesimpangsiuran info nan beredar di media sosial, pihak operator juga memilih untuk tidak memperkirakan lebih jauh. Mereka menyatakan tunduk pada prosedur norma dan keselamatan maritim dengan menyerahkan sepenuhnya pengusutan perkara kepada otoritas berwenang.

"Kalau itu (detail kejadian) tetap belum saya konfirmasi. Harus nunggu hasil investigasi dari KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) dulu. Alangkah baiknya untuk kepastian ini kita didiskusikan dengan Basarnas saja, soalnya saya juga pasti nunggu info dari mereka," ujar dia.

Tak hanya itu, Yoel juga menegaskan KM Virgo 8 dipastikan laik laut dan beraksi dengan arsip legalitas nan komplit sebelum bertolak.

"Layak. Surat-surat lengkap. SPB (Surat Persetujuan Berlayar), kelaiklautan kapal, betul," tegas Yoel.

Soal performa mesin dan kelaikan bentuk kapal, Yoel memastikan KM Virgo 8 juga rutin menjalani perawatan, termasuk pemeliharaan di galangan kapal awal tahun ini.

"Untuk info docking, terakhir itu kita lakukan di bulan Februari [2026] tahun ini. Full. Pasti harus, lantaran biar memenuhi standar nan ditetapkan," tambahnya.

Syahbandar bantah cuaca ekstrem

Di sisi lain Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Perak Surabaya, Agustinus Maun, menepis dugaan nan menyebut kejadian nan menimpa KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, Minggu (13/9), terjadi akibat kelalaian pengecekan teknis kapal maupun cuaca ekstrem.

Ia menyatakan KM Virgo 8 telah memenuhi seluruh aspek keselamatan sebelum Surat Persetujuan Berlayar (SPB) diterbitkan.

Kapal itu disebut sudah mengantongi sertifikat keselamatan nan tetap bertindak hingga Februari 2027. Selain itu, verifikasi lambung dan permesinan dari Badan Klasifikasi Indonesia (BKI) juga berstatus aktif hingga Mei 2027.

Selain menjamin kelaikan kapal, KSOP juga membantah adanya pemaksaan izin berlayar di tengah potensi gelombang tinggi. Agustinus menyatakan pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Kepala BMKG Tanjung Perak nan mengonfirmasi bahwa pada hari kejadian, tidak ada peringatan awal alias early warning cuaca ekstrem nan bisa berakibat ke pelayaran.

Berdasarkan info prakiraan cuaca, kata dia, ketinggian gelombang di Laut Jawa pada hari keberangkatan berada di kisaran 1,5 hingga 2 meter. Kondisi ini dipastikan tetap masuk dalam pemisah toleransi keselamatan laut untuk kapal dengan berat sebesar 8.540 Gross Tonnage (GT).

"Dari info prakiraan cuaca pada tanggal itu, itu enggak ada masalah. Informasinya gelombang, ketinggian gelombang pada wilayah itu Laut Jawa itu paling tinggi 2 meter. Dan kapal itu dengan berat tonase 8.540 itu, itu tetap bisa melewati situasi seperti itu," kata Agustinus saat ditemui di Terminal Gapura Surya Nusantara (GSN), Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Senin.

"Nanti ada info dari BMKG bahwa peringatan itu tidak diizinkan untuk pelayaran, baru kita hentikan. Hari itu jika ada peringatan awal pasti kita tidak bakal mengizinkan kapal itu untuk berlayar," tambahnya.

KM Virgo nan tenggelam di perairan Jawa disebut memuat 243 orang penumpang, awak kapal hingga kru. Serta ada juga 89 kendaraan.

Dari 243 korban, telah terevakuasi sebanyak 108 korban dalam kondisi selamat dan 6 korban dalam kondisi meninggal dunia, Sementara itu, sebanyak 129 orang lainnya tetap dalam pencarian.

(frd/wis)

Kabupaten Sukabumi -

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingatkan seluruh komponen pekerja untuk selalu menjaga ketertiban dalam memperjuangkan kewenangan dan kesejahteraan pekerja. Menurutnya, besarnya kekuatan dan soliditas buruh, kudu diarahkan melalui perjuangan nan tenteram agar aspirasi dapat tersampaikan secara utuh dan menghasilkan perubahan nan nyata.

"Buruh mempunyai kekuatan besar dan militan. Namun saya wanti-wanti agar seluruh perjuangan dilaksanakan dengan langkah tenteram dan tetap menjaga ketertiban," kata Kapolri saat menghadiri puncak HUT ke-53 Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (FSP TSK) KSPSI AGN di Sukabumi, Senin (14/9/2026).

Kapolri menilai pekerja merupakan kekuatan besar nan mempunyai militansi tinggi dalam memperjuangkan kepentingan pekerja. Namun, semangat tersebut kudu selalu dibarengi dengan komitmen menjaga keamanan dan ketertiban dalam setiap penyampaian aspirasi.

Menurutnya, perjuangan nan dilakukan secara tertib bakal membikin pesan dan tuntutan pekerja semakin kuat. Kapolri juga mengingatkan agar perjuangan pekerja tidak dimanfaatkan pihak lain untuk kepentingan nan dapat mengaburkan substansi aspirasi pekerja. Dengan demikian, setiap tuntutan nan diperjuangkan dapat diterima secara jelas dan tidak terdistorsi oleh persoalan lain.

Pesan tersebut menjadi krusial di tengah perjuangan pekerja dalam mengawal perubahan izin ketenagakerjaan. Kapolri menegaskan bahwa perlindungan dan kesejahteraan pekerja kudu terus diperkuat melalui izin nan berkeadilan. Karena itu, dia meminta pekerja tetap mengedepankan cara-cara tenteram dan konstruktif dalam memperjuangkan aspirasi.

Di sisi lain, Kapolri menekankan bahwa kepentingan buruh dan keberlangsungan bumi upaya kudu melangkah beriringan. Buruh dan pengusaha kudu menjadi mitra strategis nan saling memerlukan dan menguatkan. Kesejahteraan pekerja bakal mendorong produktivitas, sementara perusahaan nan sehat bakal menjaga lapangan kerja dan mendorong investasi.

Komitmen Polri terhadap persoalan pekerja juga diwujudkan melalui Desk Ketenagakerjaan Polri. Sejak 2025 hingga Agustus 2026, desk tersebut telah menangani 358 perkara ketenagakerjaan dan memfasilitasi 4.236 pekerja terdampak PHK untuk kembali bekerja.

Kapolri berambisi FSP TSK KSPSI AGN terus menjaga kekompakan dan soliditas dalam memperjuangkan kewenangan serta kesejahteraan pekerja. Sinergi antara buruh, pengusaha, pemerintah, dan Polri juga kudu terus diperkuat untuk membangun hubungan industrial nan harmonis.

Perjuangan pekerja kudu tetap kuat dalam menyampaikan aspirasi, namun pada saat nan sama tetap menjaga ketertiban agar tujuan utama meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja betul-betul dapat tercapai.

(jbr/dhn)

Kuasa norma pelapor dalam kasus dugaan kekerasan seksual nan menyeret Betrand Peto membantah dugaan bahwa korban merupakan wanita bandel lantaran berada di tempat intermezo malam.

Kuasa norma korban, Nathaniel Hutagaol, menegaskan korban merupakan wanita nan bekerja sekaligus menjalani pendidikan. Karena itu, mereka meminta publik tidak berasumsi negatif hanya lantaran korban berada di tempat intermezo hingga larut malam.

“Korban ini adalah wanita pekerja. Punya kerja sebagai karyawan, dan dia juga kuliah,” ujar Nathaniel Hutagaol usai mendampingi pemeriksaan korban di Polda Metro Jaya, Senin (14/9).

Nathaniel menegaskan, keberadaan wanita di tempat intermezo malam bukan argumen untuk membenarkan dugaan pelecehan seksual.

“Jangan sampai di kemudian hari, kita lihat cewek-cewek ketika keluar malam jam 02.00 ke tempat intermezo malam, memang patut dan layak untuk diperlakukan seperti ini?” tegas Nathaniel.

“Apakah semua cewek-cewek nan keluar malam, cewek-cewek nan ke klub itu layak dilecehkan? Pantas enggak? Kan enggak,” lanjut dia.

Dia juga membantah dugaan nan menyebut korban sebagai LC alias wanita nan bekerja di tempat intermezo malam.

“Banyak nan nganggep dia LC, wanita bar. Bukan, ya! Ingat teman-teman, bukan,” bantah Nathaniel.

Menurut Nathaniel, stigma terhadap korban justru dapat membikin korban kekerasan seksual takut untuk bersuara. Dia meminta masyarakat tidak buru-buru menyalahkan korban.

“Kenapa korban-korban pelecehan seksual tidak berani bersuara? Karena semua korban pelecehan seksual dipojokkan!” kata Nathaniel.

“Mereka dianggap wanita nakal, dianggap dia mau sama mau, dianggap dia mau memeras, dianggap dia mau duit. Padahal tidak!” sambungnya.

Senada dengan Nathaniel, kuasa norma Deki Patria mengatakan wanita tetap mempunyai kewenangan untuk mendapatkan perlindungan, terlepas dari aktivitas maupun tempat nan mereka datangi.

“Jangan ketika perempuan-perempuan nan mencoba untuk mencari intermezo lantaran untuk melepaskan kepenatannya ketika dia bekerja, kemudian dicap sebagai perempuan-perempuan nakal,” ujar Deki.

Bahkan, Deki mengatakan dugaan tersebut tetap tidak dapat dijadikan pembenaran jika seseorang menjadi korban kekerasan seksual.

“Jikapun korban ini wanita nakal, apakah secara norma boleh dilecehkan? Apakah secara norma boleh diperkosa? Kan tidak,” katanya.

“Walaupun dia katakanlah wanita nakal, tentu dia mempunyai kewenangan untuk dilindungi,” lanjut Deki.

Kuasa norma juga meminta publik tidak menyimpulkan kasus tersebut hanya berasas penampilan alias sikap korban di depan kamera. Menurut mereka, kondisi korban berbeda dengan BP nan merupakan figur publik.

“Ini bukan berbincang soal ketenangan. Ini berbincang tindak pidana terhadap perempuan,” kata Deki.

(Kiri-Kanan) dr. Sukardi, MARS, FISQua selaku Direktur Utama PT. Sumatera Cahaya Mandiri, dr. Maya Nirmala Budiman MARS Direktur Utama PT. Saranaduta Jasamedika, Ang Kok Bin Komisaris PT. Saranaduta Jasamedika(Dok RS Pluit)

RUMAH Sakit Pluit bekerja sama dengan Sabang Merauke Eye Center (SMEC) Group untuk memperkuat dan menghadirkan jasa kesehatan mata unggulan di area Jakarta Utara. 

Langkah ini diambil guna menjawab kesiapan akomodasi kesehatan mata skala besar nan dinilai tetap minim di wilayah tersebut, sekaligus menekan nomor kebutaan akibat katarak.

Direktur Utama RS Pluit, Jantini Utama, menyampaikan bahwa selama ini RS Pluit belum menjadikan poli mata sebagai jasa utama. 

Namun, kemitraan jangka panjang berbareng SMEC Group diharapkan bisa mentransformasi poli mata menjadi salah satu pusat rujukan terdepan.

"Sementara ini di Jakarta Utara belum ada eye center nan cukup baik alias cukup besar. Jadi menurut saya ini adalah kesempatan Rumah Sakit Pluit bekerja sama dengan SEC (SMEC) untuk menjadikan suatu eye center nan bagus, nan baik dan maju," ujar Jantini kepada Media Indonesia di Jakarta Utara, Senin (14/9).

Ia menambahkan bahwa profil pasien di RS Pluit didominasi oleh golongan usia di atas 40 tahun, di mana kasus katarak menjadi keluhan nan paling sering ditemui. 

Sebagai corak sosialisasi, RS Pluit menggelar program pemeriksaan mata cuma-cuma untuk 30 orang serta satu tindakan operasi katarak cuma-cuma selama tiga hari berturut-turut.

"Strategi kami adalah promosi pasti. Memang untuk hari ini, selama 3 hari ke depan, kami ada pemeriksaan gratis, pemeriksaan mata cuma-cuma untuk 30 orang. Dan ada 1 operasi katarak gratis. Itu adalah strategi kami untuk depannya untuk menyampaikan," ungkap Jantini.

Rendahnya Kesadaran Operasi Katarak Sejak Dini

Dokter Spesialis Mata Alexander, menjelaskan bahwa kondisi suasana Indonesia di garis khatulistiwa dengan paparan sinar ultraviolet (UV) tinggi menjadi salah satu pemicu utama tingginya kasus katarak akibat aspek penuaan. 

Namun, kesadaran masyarakat untuk melakukan penanganan sejak awal tetap sangat rendah dibanding penduduk luar negeri.

"Bedanya dengan di luar, di Indonesia sendiri sih belum terlalu ada kesadaran untuk melakukan operasi katarak pada fase nan awal. Sedangkan jika di luar negeri itu ketebalannya tetap nan fase-fase awal udah dilakukan operasi. Sedangkan di Indonesia condong tetap nunggu sampai tebal banget, sampai nggak bisa lihat banget, baru memeriksakan mata dan mempertimbangkan untuk operasi katarak," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu takut lantaran prosedur operasi katarak standar sekarang terbilang singkat dan minim rasa sakit. 

“Padahal jika kataraknya tidak susah kasusnya, standar, pada umumnya mungkin sekitar 10 menitan juga, 10 sampai 15 menit operasinya udah selesai. Nyerinya juga minimal," tambahnya.

Selain masalah katarak, Alexander mengingatkan pentingnya membatasi screen time pada anak-anak serta imbauan bagi pekerja usia produktif nan berkendara di tengah polusi Jakarta. 

“Kalau untuk nan usia produktif dan menggunakan transportasi misalkan motor, mungkin baiknya helmnya selalu ditutup, terutama jika berkendaranya cepat, agar matanya nggak kering, tidak kena angin dan debu," imbaunya.

Fasilitas Komprehensif dan Tarif Kompetitif

Project Manager SMEC Group, Mariana, memastikan bahwa kerja sama ini menghadirkan teknologi diagnostik dan tindakan mata secara komprehensif bagi penduduk Jakarta Utara.

"Secara komprehensif semua pemeriksaan mata, dari awal dilakukan pemeriksaan tajam penglihatan untuk memandang minus dan silindernya, lampau pengukuran tekanan bola mata, termasuk memandang saraf mata lebih jelas dengan perangkat OCT dan foto fundus. Lalu ada pemeriksaan USG mata juga sampai tindakan unik seperti operasi katarak ataupun laser," papar Mariana.

Meskipun jasa ini tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, Mariana menjamin tarif nan ditawarkan sangat kompetitif dan terjangkau bagi masyarakat umum serta didukung beragam jaringan asuransi swasta.

"Untuk tarif, kita sangat kompetitif. Untuk operasi katarak sendiri saja kita start dari Rp7 juta sampai dengan Rp35,5 juta. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga kita menjangkau dari lapisan masyarakat mana pun," kata Mariana.

Mariana menjelaskan bahwa kerjasama skema kemitraan dengan rumah sakit nan sudah berdiri merupakan langkah tercepat SMEC Group untuk memeratakan akomodasi kesehatan mata tepercaya di Indonesia.

"Kita tahu jika di Indonesia ini membikin sesuatu, segala perizinan dan lain-lainnya itu sangat lama. Sedangkan cita-cita ketua kami dari Sabang sampai Merauke itu terlayani perihal nan sama dengan kualitas nan sama, buat apa ke luar negeri. Cara tercepat lainnya adalah kita bekerja sama dengan rumah sakit nan sudah ada. Harapan terbesarnya adalah menekan nomor kebutaan," tutup Mariana. (E-4)

Berikut Rekomendasi HP dengan Baterai dan Memori Besar(magnifik)

BATERAI HP adalah komponen nan berfaedah menyimpan dan menyediakan daya listrik untuk menjalankan beragam kegunaan pada ponsel, seperti menyalakan layar, menjalankan aplikasi, melakukan panggilan, mengakses internet, hingga menggunakan kamera. Kapasitas baterai umumnya dinyatakan dalam mAh.

Semakin besar kapasitasnya, semakin banyak daya nan dapat disimpan, meskipun daya tahan sebenarnya juga dipengaruhi oleh prosesor, layar, jaringan, dan pola penggunaan.

1. Samsung Galaxy A07 5G

Samsung Galaxy A07 5G dapat menjadi pilihan untuk pengguna nan memerlukan RAM 8 GB dan penyimpanan 256 GB, dengan baterai 6.000 mAh. Kapasitas tersebut cukup untuk menyimpan banyak aplikasi, foto, video, dan dokumen.

2. realme C75

realme C75 menawarkan kombinasi RAM 8 GB, memori internal 256 GB, dan baterai 6.000 mAh. Kapasitas penyimpanan nan besar membuatnya cocok untuk penggunaan harian dan menyimpan banyak file.

3. vivo Y29

vivo Y29 tersedia dengan konfigurasi RAM 8 GB/256 GB dan baterai 6.000 mAh. Pilihan ini cocok bagi pengguna nan mengutamakan daya tahan baterai sekaligus ruang penyimpanan nan lega.

4. TECNO POVA 6

TECNO POVA 6 membawa RAM 12 GB dan penyimpanan 256 GB, serta baterai 6.000 mAh. Kombinasi tersebut menarik untuk pengguna nan sering menjalankan banyak aplikasi dan memerlukan ruang penyimpanan besar.

5. POCO C85

POCO C85 menjadi opsi lain dengan RAM hingga 8 GB, penyimpanan 256 GB, dan baterai 6.000 mAh. Spesifikasinya cocok untuk penggunaan sehari-hari, multimedia, dan gaming ringan.

Untuk kebutuhan baterai besar dan memori 256 GB, kelima HP tersebut bisa dipertimbangkan. Jika mau kapabilitas baterai nan jauh lebih besar, tersedia pula model seperti iQOO Z11 5G dengan baterai 9.020 mAh dan beberapa HP lain dengan baterai 8.000 mAh ke atas. (Z-4)

Sumber: erablue, 91mobiles

Jakarta, CNBC Indonesia - Gempa berkekuatan M 6,2 mengguncang wilayah Maluku Utara pada hari ini, Senin (14/9/2026), pukul 17:58:04 WIB.

BMKG mencatat sumber gempa berada pada 2.52 LU, 128.09 BT, sejauh 42 kilometer Timur Laut Pulau Doi, Maluku Utara. Gempa ini mempunyai kedalaman 145 km.

"Tidak berpotensi tsunami," tulis BMKG dalam laman resminya.

Belum ada laporan mengenai akibat kerusakan dari gempa nan terhitung dalam ini.

(fab/fab) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Suahasil Nazara resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, pada hari ini, Senin (14/9/2026). 

Pergantian mendadak ini dinilai ahli ekonomi sebagai sinyal keberlanjutan kebijakan fiskal, tetapi tantangan nan dihadapi Suahasil tidak ringan lantaran ruang fiskal pemerintah semakin terbatas.

Lead Economist PT Bank Danamon Indonesia Tbk Irman Faiz menilai pengalaman panjang Suahasil di Kementerian Keuangan dapat menjadi modal krusial untuk menjaga kredibilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, rekam jejak Suahasil di Kementerian Keuangan dapat meminimalkan akibat transisi, sementara latar belakang teknokratisnya dinilai bisa menjaga kesinambungan kelembagaan dalam pengelolaan fiskal.

"Secara keseluruhan, kami memperkirakan kebijakan fiskal bakal tetap mendukung pertumbuhan sembari mempertahankan patokan fiskal 3% sebagai jangkar kredibilitas utama," ujar Faiz kepada CNBC Indonesia, Senin (14/9/2026).

Pandangan serupa disampaikan ahli ekonomi UOB Kay Hian Surya Wijaksana. Dia menilai rekam jejak Suahasil nan baik dan andal bakal membantu menjaga stabilitas kebijakan fiskal Indonesia.

"Saya pikir kebijakan fiskal Indonesia bakal terus terjaga dan menyebabkan sentimen positif di pasar finansial," ujarnya kepada CNBC Indonesia.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga menilai pengangkatan Suahasil memberikan untung dari sisi kesinambungan kebijakan fiskal. Pasalnya, Suahasil mempunyai pengalaman dalam penyusunan APBN, penerimaan negara, belanja, pembiayaan, hingga koordinasi fiskal dengan beragam lembaga.

"Keuntungan utamanya adalah masa transisi nan relatif mini pada saat pemerintah sedang menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN 2027," kata Josua.

Meski transisi diperkirakan melangkah mulus, Josua menilai tantangan Suahasil ke depan justru terletak pada gimana menjaga keseimbangan antara mendorong pertumbuhan ekonomi, membiayai program prioritas pemerintah, meningkatkan penerimaan negara, dan mempertahankan kredibilitas fiskal.

Tantangan tersebut menjadi semakin krusial lantaran ruang fiskal pemerintah relatif terbatas.

"RAPBN 2027 sendiri dirancang dengan pendapatan Rp3.426 triliun, shopping Rp4.097,2 triliun, dan defisit 2,40% PDB, sehingga ruang kesalahan kebijakan relatif terbatas," imbuh Josua.

Menurutnya, Suahasil perlu memastikan kebijakan fiskal tetap bisa menopang perekonomian tanpa mengorbankan disiplin anggaran. Sementara itu, Faiz memandang tantangan utama Suahasil adalah menyeimbangkan agenda pertumbuhan pemerintah nan ambisius dengan ruang fiskal nan semakin terbatas.

"Kami mempertahankan perkiraan pertumbuhan nan lebih konservatif di nomor 5,1% dan memproyeksikan defisit sekitar 2,75% terhadap PDB, nan tetap berada dalam pemisah patokan fiskal 3% sesuai undang-undang," ujar Faiz.

Dengan kondisi tersebut, dia menilai pemerintah perlu semakin selektif dalam menentukan prioritas belanja.

"Hal ini memperkuat perlunya menjaga kredibilitas fiskal sembari mengalihkan prioritas shopping dengan pengganda (multiplier) rendah menuju pengeluaran nan lebih produktif," jelasnya.

Tantangan Suahasil

Surya menambahkan, tantangan Suahasil tidak hanya berasal dari pengelolaan fiskal, tetapi juga dari persoalan domestik nan langsung memengaruhi daya beli masyarakat.

"Masalah domestik, terutama mengenai lapangan pekerjaan dan inflasi. Termasuk nilai bahan pokok," kata Surya.

Tekanan juga datang dari kondisi perekonomian dunia nan tetap penuh ketidakpastian. Chief Economist Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai dinamika dunia menjadi salah satu tantangan besar nan kudu diantisipasi Suahasil.

"Jelas tantangan ke depan lumayan besar mengenai tetap tingginya nilai minyak, inflasi akibat el Nino berkepanjangan dan tren suku kembang dunia nan meningkat," ungkap David.

Suahasil resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin (14/9/2026) di Istana Presiden, Jakarta.

Usai pelantikan, Suahasil mengatakan penunjukan dirinya merupakan corak kepercayaan Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan tugas sebagai Menteri Keuangan hingga akhir masa kedudukan Kabinet Merah Putih 2024-2029.

Suahasil menegaskan konsentrasi utamanya adalah menjaga kesehatan dan kredibilitas finansial negara. APBN, menurutnya, kudu tetap sehat dan bisa mendukung program prioritas pemerintah.

Dengan pengalaman panjangnya di Kementerian Keuangan, Suahasil sekarang menghadapi pekerjaan rumah untuk memastikan kesinambungan fiskal sekaligus memberikan ruang nan cukup bagi pemerintah untuk mengejar sasaran pertumbuhan ekonomi.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) langsung mengalami tekanan pada perdagangan Senin, 14 September ini. Belum genap 20 menit perdagangan IHSG sudah merosot lebih dari 1% ke bawah level 6.500. Sementara itu, pemerintah tengah mempercepat digitalisasi perlindungan sosial alias perlinsos untuk memperbaiki penyaluran support sosial bansos.

Selengkapnya dalam program Closing Bell CNBC Indonesia (Senin, 14/09/2026) berikut ini.

Jakarta -

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi kepada kalangan pekerja nan mendorong agar Desk Ketenagakerjaan Polri masuk dalam revisi RUU Ketenagakerjaan. Dukungan tersebut dinilai krusial untuk memperkuat penyelesaian persoalan hubungan industrial sekaligus memberikan perlindungan nan lebih baik bagi pekerja.

Hal itu disampaikan Kapolri saat menghadiri puncak HUT ke-53 Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit (FSP TSK) KSPSI AGN di Sukabumi, Senin (14/9/2026).

"Saya juga berterima kasih bahwa teman-teman pekerja mendorong Desk Ketenagakerjaan ini untuk masuk di revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oleh lantaran itu, saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan semua," ungkap Kapolri.

Kapolri mengatakan kehadiran Desk Ketenagakerjaan Polri selama ini telah membantu menyelesaikan beragam persoalan hubungan industrial nan sebelumnya berlarut-larut. Melalui desk tersebut, Polri berupaya menjadi bagian dari penyelesaian masalah ketenagakerjaan secara cepat, objektif, profesional, dan berkeadilan.

Sejak 2025 hingga Agustus 2026, Desk Ketenagakerjaan Polri telah menangani 358 perkara ketenagakerjaan. Selain itu, sebanyak 4.236 pekerja terdampak PHK telah difasilitasi untuk dapat kembali bekerja.

Kapolri pun secara unik mengapresiasi support pekerja agar keberadaan Desk Ketenagakerjaan Polri dapat diperkuat melalui revisi RUU Ketenagakerjaan. Menurutnya, langkah tersebut membuka ruang bagi Polri untuk terus berkontribusi dalam membantu penyelesaian persoalan perburuhan.

Di sisi lain, Kapolri menegaskan perlindungan dan kesejahteraan pekerja kudu terus diperkuat melalui izin ketenagakerjaan nan berkeadilan. Penyusunan RUU Ketenagakerjaan menjadi momentum krusial untuk mengakomodasi beragam aspirasi pekerja sekaligus menciptakan hubungan industrial nan semakin sehat.

Jenderal Sigit juga menekankan pentingnya membangun hubungan nan seimbang antara pekerja dan pengusaha. Keduanya kudu menjadi mitra strategis nan saling memerlukan dan menguatkan. Kesejahteraan pekerja bakal mendorong produktivitas, sementara perusahaan nan sehat dapat menjaga keberlangsungan lapangan kerja dan investasi.

Dalam kesempatan itu, Kapolri berambisi sinergi antara Polri dan pekerja terus terjaga, khususnya dalam membangun hubungan industrial nan harmonis, menjaga stabilitas keamanan, serta mendukung terciptanya suasana upaya nan kondusif dan kesejahteraan pekerja nan semakin baik.

Bagi Kapolri, support pekerja terhadap Desk Ketenagakerjaan Polri menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan ketenagakerjaan memerlukan kolaborasi. Pemerintah, buruh, pengusaha, dan Polri kudu bergerak berbareng agar perlindungan terhadap pekerja semakin kuat dan setiap persoalan hubungan industrial dapat diselesaikan secara adil.

(jbr/dhn)

Jakarta - Pemerintah memperpanjang support beras bagi masyarakat kurang bisa hingga Desember 2026. Program ini ditujukan untuk membantu penduduk memenuhi kebutuhan pangan.

Jakarta -

Suahasil Nazara resmi dilantik jadi Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dia menggantikan posisi Purbaya Yudhi Sadewa nan sudah menjabat selama setahun ke belakang sebagai Bendahara Negara.

Setelah dilantik, Suahasil ditanya apakah bakal meninjau kembali kebijakan Purbaya alias tidak, namun enggan bicara soal perihal itu. Dia hanya bilang dirinya bakal menjalankan APBN agar bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Kita tuh menjalankan APBN agar bisa APBN itu menumbuhkan ekonomi masyarakat, APBN itu bisa menstabilkan ekonomi masyarakat. Saya rasa itu dulu, kelak saya mesti ke instansi ya," katanya singkat ketika dikonfirmasi usai dilantik di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).

Sebelumnya, Suahasil mengatakan dirinya sebelum ini merupakan Wakil Menteri Keuangan dan juga bakal melanjutkan tugas di Kementerian Keuangan. Dia mengatakan dirinya juga diamanatkan untuk memperkuat finansial negara dan juga Kementerian Keuangan sebagai lembaga negara nan cukup besar.

"Tentu (alasan dilantik) untuk memperkuat finansial negara, melanjutkan apa nan kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian nan sangat besar, 77.000 pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia. Prioritasnya adalah menjalankan APBN nan kredibel. Jadi saya bakal terus menjalankan APBN nan dapat dipercaya, komunikasi publik nan dapat dipercaya, dan juga bakal memastikan bahwa apa nan dilakukan oleh APBN adalah mendukung program prioritas pemerintah," ungkap Suahasil.

(hal/ara)

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta. Suahasil menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Jakarta -

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) disebut bakal menyetorkan dividen Rp 120 triliun tahun ini ke kas negara. Wacana tersebut sempat disebut oleh Purbaya Yudhi Sadewa saat tetap menjadi Menteri Keuangan

Lantas apakah wacana ini bakal tetap direalisasikan setelah Purbaya digantikan Suahasil Nazara nan dilantik di Istana Negara hari ini? CEO Danantara Rosan Roeslani mengaku tetap perlu mendiskusikan perihal itu dengan Suahasil. Dia bilang dirinya bakal menemui Suahasil pekan ini.

"Ya, kelak kita bakal bicara semua lah ya, tapi ini kan baru. Nanti kita bakal bicara dengan Kementerian Keuangan dengan Pak Menkeu pada minggu ini saya kira," ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).

Akhir Agustus lalu, Purbaya mengatakan pembahasan dividen masuk kocek negara sudah dibahas dengan Rosan Roeslani. Saat ini, pemerintah hanya tinggal menunggu eksekusi transfer biaya tersebut.

"Sudah dibahas, sudah dipastikan tinggal ditentukan kapan dia mau ngirim itu aja sekitar Rp 120 triliun. Itu nan diputuskan oleh presiden." ujar Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2026) nan lalu.

Menurut Purbaya, besaran setoran dari Danantara ini menjadi angin segar bagi fiskal negara. Dia membandingkan dengan penerimaan dividen tahun sebelumnya nan hanya mencapai Rp 90 triliun.

"Kalau tahun-tahun sebelumnya saya hanya dapet Rp 90 triliun dari dividen. Kalau meningkat, Rp 120 triliun kan bagus meningkat, malah jadi saya nggak rugi, pemerintah nggak rugi, pendapatan nggak rugi, malah nambah," beber Purbaya.

(hal/ara)

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah bakal mengevaluasi sistem legalisasi rumah sakit (RS). Nantinya, penilaian tidak hanya memandang kelengkapan akomodasi alias laporan dari rumah sakit, tetapi juga pengalaman pasien dan hasil pelayanan medis nan diterima pasien.

Budi mengatakan, selama ini proses legalisasi lebih banyak dilakukan berasas laporan dari pihak rumah sakit. Ke depan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bakal mendorong penilaian nan melibatkan pasien secara langsung.

“Nah, contohnya, Pak, ada satu konsep legalisasi nan betul-betul kelak kita minta pasiennya nan ngukur, bukan rumah sakitnya. Jadi selama ini kan legalisasi rumah sakitnya nan memberikan laporan ke kita, kan? Nanti kita bakal ukur pasiennya,” kata Budi saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9).

Ia mencontohkan sistem sederhana nan diterapkan di sejumlah jasa publik, seperti di Bandara Changi, Singapura. Pengguna jasa diminta memberikan penilaian berasas pengalaman mereka.

“Contohnya sederhana jika Bapak, Ibu misalnya ke Changi tuh, alias naik pesawat atau, Bapak, Ibu kan disuruh pijit-pijit begitu ke WC di Changi, Bapak, Ibu keluar kan ingat tuh apa mukanya ada lima, mukanya cemberut alias muka senyum (tingkat kepuasan), ya. Itu kan sesuatu perihal nan gampang,” ujarnya.

Menurut Budi, sistem serupa nantinya dapat diterapkan untuk menilai pelayanan rumah sakit. Pasien bakal diberikan langkah nan mudah untuk memberikan penilaian, kemudian hasilnya menjadi salah satu dasar dalam proses akreditasi.

“Nah, kita kelak bakal sorong tuh agar pasien memilih secara mudah seperti itu, dan itu bakal menjadi dasar untuk penilaian akreditasi. Sehingga dengan demikian rumah sakit nggak bisa bilang, ‘Oh, saya layanannya udah bagus.’ Oh, pasiennya bilang semuanya dikasih cemberut semua sama pasiennya. Artinya kan nggak,” kata Budi.

Budi mengatakan, penilaian tidak hanya bakal diberikan kepada rumah sakit secara umum. Kemenkes juga bakal mengukur pengalaman pasien dalam setiap proses utama pelayanan kesehatan.

“Nah, kita bakal lakukan nan sama juga ke tenaga kesehatannya. Nanti kita ukur ya, bahwa legalisasi berasas pengalaman pasien untuk masing-masing proses nan utama,” ujarnya.

Beberapa perihal nan bakal dinilai antara lain lamanya proses pendaftaran, waktu antre untuk mendapatkan pelayanan dokter, hingga waktu pasien memperoleh obat.

“Misal pendaftarannya lama apa nggak, antre dokternya lama apa nggak, ini obatnya lama apa nggak, kemudian pada saat berinteraksi dengan master dijutekin apa nggak dia sebagai pegawai, pasien BPJS. Nah, itu kita kasih nan mudah pakai muka-muka seperti nan kita lakukan jika kita ke WC-nya di Changi, ya,” kata Budi.

Budi mengatakan, selama ini penilaian rumah sakit hanya memandang aspek input, seperti kesiapan tempat tidur, kondisi kebersihan, ventilator, hingga akomodasi lainnya.

Ke depan, pemerintah mau memandang apakah pelayanan medis nan diberikan betul-betul menghasilkan outcome yang baik bagi pasien.

“Kemudian, nah ini nan kemarin sempat ramai. Kita bakal ukur lebih banyak ke output, bukan hanya input. Karena rumah sakit kan diukurnya sekarang bed-nya ada nggak, bersih apa nggak, ada ventilatornya apa nggak, ada kordennya apa nggak. Nah, kita bakal ukur kelak orang operasi di sana usus buntu ketinggalan perban apa nggak? Itu kan sering terjadi,” tuturnya.

Menurut Budi, kejadian seperti barang medis tertinggal setelah operasi merupakan salah satu perihal nan semestinya dapat dicegah melalui penerapan prosedur medis nan benar.

“Bapak, Ibu jika dioperasi suka ketinggalan perban, ya, alias dia operasi kemudian re-admisi balik. Jadi sering tuh dioperasi katarak jika saya dengar dari JEC, nan dilakukan adalah lantaran operasinya salah, mesti dibetulin,” katanya.

“Nah, kejadian-kejadian itu sebenarnya harusnya nggak terjadi,” lanjut Budi.

Budi menegaskan pengukuran outcome bukan berfaedah pemerintah menuntut tenaga medis untuk selalu menghasilkan kondisi pasien nan sempurna. Ia mengatakan setiap tindakan medis mempunyai clinical pathway alias prosedur pelayanan nan kudu diikuti.

“Nah, ini kemudian ramai lantaran banyak nan merasa, ‘Waduh, jika gitu kita bukan Tuhan. Kita nggak mungkin dong bisa mengerjakan seperti itu.’ Oh, maksudnya saya mesti luruskan bukan seperti itu. Setiap prosedur medis itu ada clinical pathway-nya, ada kita bilang PPK-nya,” jelas Budi.

Menurutnya, andaikan seluruh prosedur nan tercantum dalam PPK (Panduan Praktik Klinis) telah dipenuhi, tetapi kondisi pasien tetap tidak sesuai harapan, perihal tersebut tidak serta-merta menjadi masalah dalam penilaian.

“Kalau misalnya PPK-nya sudah dipenuhi, kemudian pasiennya outcome-nya nggak bagus, itu nggak masalah buat kita,” kata Budi.

Namun, rumah sakit tidak dapat disamakan dengan rumah sakit lain andaikan hasil pasien jelek lantaran prosedur pelayanan nan semestinya dilakukan justru tidak dipenuhi.

“Tapi kita nggak bisa juga menyamakan rumah sakit nan tidak melakukan PPK kemudian outcome-nya jadi jelek. Karena selama ini kan nggak pernah diukur nan seperti itu. Itu nan kudu kita beresin,” lanjutnya.

Budi kemudian memberikan contoh mengenai prosedur nan kudu dilakukan tenaga medis saat operasi untuk mencegah adanya kasa nan tertinggal di dalam tubuh pasien.

“Jadi misalnya, oh, ada ini contoh tadi kan nan sering ketinggalan tuh. Kalau kita operasi, itu di PPK-nya jelas. Kalau kita pakai apa, apa bukan kapas, apa itu? Kasa. Kasa nan dipakai itu dihitung 10, kan. Pada saat mau ditutup itu perutnya alias apanya, itu kan mesti dihitung juga nan keluar 10 apa nggak? Kalau nggak ada, ada ketinggalan di dalam,” ujarnya.

“Itu sering kejadian kan, jadi begitu itu kelak ada infeksi, kemudian mereka datang lagi sebulan kemudian lantaran ketinggalan kasa di dalam,” sambung Budi.

Dalam kondisi tersebut, Budi menegaskan rumah sakit dapat dikenai akibat dalam sistem legalisasi lantaran tidak menjalankan prosedur nan telah ditetapkan.

“Nah, itu jika itu terjadi ya, nah itu kita kudu turunkan akreditasinya, lantaran dia tidak sesuai dengan PPK-nya,” ujar Budi.

Sebaliknya, andaikan seluruh prosedur telah dijalankan sesuai PPK dan clinical pathway, tetapi pasien mengalami kondisi nan tidak diharapkan hingga meninggal, perihal tersebut tidak otomatis menjadi dasar untuk menurunkan legalisasi rumah sakit.

“Tapi jika dia sudah sesuai dengan PPK-nya, kemudian meninggal, kita nggak ada masalah. Karena memang nan krusial dia sudah melakukan seluruh PPK dan clinical pathway-nya,” katanya.

Budi mengakui perubahan sistem penilaian tersebut berpotensi membikin sebagian rumah sakit dan tenaga medis tidak nyaman.

“Tapi ini adalah practices yang juga bertindak di seluruh negara untuk bisa menjaga, menjamin outcome bagi pasien itu mendapatkan nan terbaik,” tutup Budi.

PT MRT Jakarta sedang mengembangkan konsep placemaking di beberapa titik di Jakarta, salah satunya di Kota Tua. Ini jadi ikhtiar MRT Jakarta dalam mencapai misi menghidupkan sebuah area agar bisa ditinggali dengan nyaman (liveable) sekaligus dicintai oleh warganya (loveable).

Division Head Business Planning and Expansion Division MRT Jakarta, Samuel Ryan Pradipta Pranowo, menjelaskan, konsep placemaking sendiri adalah perancangan dan pengembangan ruang ketiga nan berkualitas. Syaratnya, ruang tersebut kudu hidup, inklusif, dan melibatkan masyarakat-bisnis lokal di sekitar.

Kota Tua jadi sasaran pengembangan konsep ini setelah sebelumnya sukses diterapkan di area Blok M.

“Dan mudah-mudahan segera area kota tua itu bakal kami revitalisasi juga dengan mempertahankan identitas heritage-nya,” kata Samuel di Wisma Nusantara pada Rabu (9/9) lalu.

Samuel bilang, rencananya, Kota Tua bakal dikembangkan dengan tema sejarah-budaya, tapi tetap modern. “Jadi heritage Chinatown-nya, Little Amsterdam-nya itu gak hilang, tapi tetap areanya bakal dibuat hidup dengan kombinasi retail, organisasi dan lain sebagainya,” jelasnya.

Untuk mewujudkan rencana itu, MRT Jakarta bakal bekerja-sama dengan beragam pihak, salah satu nan tak kalah krusial adalah komunitas. Menurut Samuel, organisasi adalah bagian dari masyarakat nan paling bisa memberikan masukan mengenai pengembangan sebuah kawasan.

“Pelanggan kami nan loyal itu banyak berasal dari komunitas-komunitas, ada organisasi olahraga, ada organisasi hobi, ini banyak nan kami ajak,” tambah Samuel.

Merespons perihal tersebut, arkeolog sekaligus Dewan Penasihat Kelompok Pemerhati Budaya dan Museum Indonesia (KPBMI), Djulianto Susantio, menyambut baik. Dia tak menutup kemungkinan untuk bekerja-sama dengan MRT Jakarta andaikan dibutuhkan, demi menciptakan area nan hidup dan berfaedah bagi warganya.

“Bisa sebagai tenaga pembantu di bagian informasi, publikasi, alias lainnya sesuai kebutuhan,” kata Djulianto.

Lebih lanjut, Djulianto menyebut bahwa Kota Tua memang berpotensi untuk lebih berkembang. Apalagi, Kota Tua sudah lama dikenal dengan organisasi sejarah dan budayanya lewat aktivitas blusukan.

“Cuma banyak organisasi punya waktu terbatas, selain organisasi onthel dan organisasi ‘manusia batu’ nan memang cari nafkah di Kota Tua,” paparnya.

Menurutnya, pengembangan area berbareng organisasi tetap kudu sesuai karakter unik golongan tersebut, lantaran katanya, tiap organisasi punya karakter masing-masing.

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyebut tugas nan diberikan Presiden Prabowo Subianto kepadanya adalah menjaga finansial negara sekaligus memastikan APBN bisa mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

“Menjaga finansial negara, memastikan finansial negara kita bakal terus menjadi APBN nan menumbuhkan, APBN nan menstabilkan ekonomi kita, berfaedah paling maksimal untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” kata Suahasil usai agenda pelantikan di instansi Kemenkeu, Jakarta, Senin (14/9).

Suahasil mengatakan APBN diharapkan bisa memberikan faedah lewat beragam aktivitas ekonomi, mulai dari konsumsi masyarakat, investasi, hingga pengeluaran pemerintah.

Dia juga menegaskan bakal melanjutkan pekerjaan di Kementerian Keuangan untuk menjaga kredibilitas lembaga dan kepercayaan masyarakat.

“Kita lanjutkan pekerjaan kita masing-masing, dan kita buat Kementerian Keuangan nan kredibel, nan bisa dipercaya, nan membanggakan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” jelas Suahasil.