Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) berambisi Taufik Hidayat (30), pelaku penganiayaan dan penyekapan terhadap wanita berinisial YTR (29) di Cileunyi, Kabupaten Bandung, segera ditangkap.

KDM mengaku telah berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat mengenai upaya pengejaran pelaku.

“Sudah komunikasi dengan jejeran Polda, saya percaya tidak bakal lama lagi tertangkap,” kata Dedi usai menjenguk korban di RSHS Bandung, Senin (22/6).

“Saya percaya Pak Kapolda dan seluruh timnya, tidak bakal lama lagi pelakunya bisa ditangkap,” lanjutnya.

Dedi menyebut polisi mempunyai komitmen serius dalam mengusut kasus tersebut. Sementara itu, mengenai biaya pengobatan korban, KDM memastikan bakal menanggung seluruhnya.

“Kalau urusan penyelesaian pengobatan kan tanggung jawabnya dokter,” kata Dedi.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menyatakan kemandirian industri obat nasional terus membaik dalam beberapa tahun terakhir sehingga akibat kenaikan nilai tukar dolar terhadap nilai obat dinilai tidak bakal sebesar sebelumnya.

Menurut Budi, Indonesia sekarang mulai bisa memproduksi beragam obat, vaksin, dan perangkat kesehatan nan sebelumnya berjuntai pada impor. Kondisi tersebut dinilai dapat menekan akibat lonjakan nilai obat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

"Kemandirian kita sekarang sudah jauh membaik dari dulu. Perusahaan vaksin tadinya ada satu, Bio Farma, sekarang sudah ada tiga. Jadi banyak sudah sekarang pabrik-pabrik obat dan juga perangkat kesehatan," kata Budi usai peluncuran Komisi The Lancet Regional Health-Western Pacific di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (22/6).

Budi mencontohkan produksi obat berbasis plasma darah seperti Intravenous Immunoglobulin (IVIG) dan albumin nan sebelumnya sepenuhnya diimpor sekarang mulai diproduksi di dalam negeri. Pemerintah juga telah membangun akomodasi pengolahan plasma berkapasitas 600 ribu liter dan tengah menyiapkan akomodasi kedua berkapasitas 1 juta liter.

Selain obat, industri perangkat kesehatan nasional juga mulai berkembang. Budi menyebut sejumlah produk nan sebelumnya berjuntai pada impor, seperti perangkat antropometri, USG, hingga CT Scan sekarang mulai diproduksi alias dirakit di Indonesia melalui kerja sama industri dalam negeri dan perusahaan global.

"Jadi untuk perangkat kesehatan, obat-obatan, dan vaksin, sudah mulai diproduksi di Indonesia," ujarnya.

Menurut Budi, semakin besarnya komponen produksi dalam negeri membikin akibat pelemahan rupiah terhadap nilai obat menjadi lebih terbatas. Sebab sebagian besar biaya produksi, seperti tenaga kerja dan distribusi, menggunakan rupiah.

"Nah dengan diproduksi di Indonesia itu tadi, dampaknya ke dolar nggak terlalu tinggi kan. Karena kita bayar gajinya rupiah. Nggak dolar kan. Bahan bakunya darahnya kayak plasma, biasanya kan dikasih telor, dikasih makanan, itu juga rupiah. Jadi kita tidak impor, mengurangi kebutuhan dolar juga," katanya.

Meski demikian, Budi mengakui tetap terdapat sejumlah bahan baku dan komponen bungkusan nan berjuntai pada impor sehingga tetap berpotensi terdampak perubahan nilai tukar. Namun, menurutnya kenaikan nilai nan wajar kudu dihitung berasas besarnya porsi komponen impor dalam struktur biaya produksi.

"Kita hitung sama industri. nan krusial nilai untuk BPJS tetap dijaga," ujar Budi.

Budi menambahkan pemerintah bakal terus berbincang dengan pelaku industri farmasi untuk memastikan pasokan obat tetap terjaga sekaligus menjaga keterjangkauan nilai bagi masyarakat di tengah dinamika nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

1. Bubur ase

2. Sayur babanci

3. Gabus pucung

4. Asinan alias rujak juhi

5. Kembang goyang

6. Ketupat tahu Betawi

7. Kue dongkal

Isu relokasi industri komponen otomotif mencuat setelah dua perusahaan asal Jepang di Jawa Timur, disebut tengah mempertimbangkan pemindahan sebagian produksinya ke Vietnam.

Informasi tersebut diperoleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dari komunikasi antara manajemen perusahaan dan serikat pekerja di tingkat pabrik.

"Saya sebut inisialnya dulu, PT J dan PT S. Serikat pekerjanya sudah diajak bicara oleh ketua perusahaan bahwa perusahaan ini sebagian bakal dipindah ke Vietnam," ujar Said kepada kumparan, Senin (22/6/2026).

Menurut Said, relokasi tersebut mencakup produksi komponen untuk kendaraan listrik maupun mobil berbahan bakar bensin. Namun keputusan final tetap menunggu persetujuan prinsipal di Jepang.

Dampak nan paling dikhawatirkan adalah potensi pengurangan tenaga kerja dalam jumlah besar. Berdasarkan info nan diterimanya, PT J nan saat ini mempekerjakan sekitar 7.000 tenaga kerja berpotensi memangkas 4.000 pekerja, sementara PT S dengan sekitar 4.000 tenaga kerja disebut dapat mengurangi hingga 3.000 tenaga kerja.

Meski demikian, Said menegaskan hingga sekarang belum ada pemutusan hubungan kerja maupun penurunan produksi di kedua pabrik tersebut.

"Belum ada PHK. Pabrik ini tetap melangkah baik, kapabilitas produksinya juga tidak turun," katanya.

Sebagai langkah mitigasi, KSPI katanya mendorong perundingan antara manajemen dan serikat pekerja agar potensi PHK dapat ditekan seminimal mungkin. Selain itu, pemerintah juga diminta turun tangan melalui Kementerian Perindustrian untuk mencari solusi agar relokasi tidak terjadi.

"Saya minta untuk dilanjutkan perundingan. Sebisa mungkin tidak terjadi PHK. Kalaupun ada, mini lah, di bawah 500 tidak sampai ribuan," ujarnya.

"Saya bakal minta agar pengusahanya dipertemukan dengan Menteri Perindustrian. Bisa tidak pemerintah memberikan insentif agar perusahaan ini tidak pindah ke Vietnam," lanjut Said.

Lahan sawah terlihat dari ketinggian di Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.(ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

JUMLAH petani melenial semakin menyusut, Pemerintah Kabupaten Semarang mulai melakukan strategis dengan menyiapkan pembelajaran pertanian diterapkan di sekolah-sekolah untuk mendorong minat generasi muda terjun ke sektor pertanian.

Pemantauan Media Indonesia Senin (22/6) seiring dengan berkurangnya lahan pertanian akibat alih kegunaan lahan, jumlah petani di Kabupaten Semarang juga semakin menyusut setiap tahunnya, sehingga kondisi ini dikhawatirkan bakal semakin menyulitkan langkah penyediaan pangan di masa mendatang. 

Berdasarkan info diterima Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan (Dispertanikap) Kabupaten Semarang sebanyak 77,6 persen petani saat ini berumur di atas 45 tahun dan petani milenial sekitar 11,8 persen, sedangkan jumlah rumah tangga upaya pertanian di wilayah ini berkurang 10,27 persen dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan penyediaan sekolah berbasis pertanian ada di Kabupaten Semarang nan setiap tahun melahirkan ribuan lulusan berbasis pertanian dan calon-calon petani muda, namun kenyataannya hanya beberapa persen nan memperkuat menggeluti pengetahuan pertanian. 

Di Kabupaten Semarang setidaknya ada cukup banyak sekolah berbasis pertanian dengan jumlah siswa mencapai ribuan orang ialah SMK Negeri Bawen (Bawen), SMK Negeri H. Moenadi (Ungaran), SMK Farming Suwakul (Ungaran), SMK Theresiana (Bandungan), SMA Negeri 1 (Susukan) dan SPMA Kanisius (Ambarawa). 

Melihat kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Semarang kembali mengambil langkah menghadapi krisis sumber daya manusia (SDM) di bagian pertanian, terutama semakin sulitnya generasi muda (melenial) bergerak di bagian pertanian ini, lantaran dikhawatirkan bakal berakibat terhadap ketahanan pangan di masa depan. 

Pendidikan Pertanian

Mendorong minat dan talenta bagi generasi muda (kaum melenial) di bagian pertanian, Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan (Dispertanikap) Kabupaten Semarang melakukan kerjasama Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikbudpora) Kabupaten Semarang dengan memasukkan pelajaran pertanian di sekolah. 

"Setiap tahun jumlah petani berkurang satu persen, sedangkan jumlah kebutuhan semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk," kata Kepala Dispertanikap Kabupaten Semarang Moh Edy Sukarno Senin (22/6). 

Maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut, lanjut Moh Edy Sukarno, Pemkab Semarang segera mengambil langkah strategis lantaran dikhawatirkan bakal mengganggu ketahanan pangan di masa depan, ialah dengan bekerjasama dengan Disdikbudpora Kabupaten Semarang mengenai Program Penyuluh Masuk Sekolah dan Sekolah Pangan Lestari, 

Rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian, ungkap Moh Edy Sukarno, dipengaruhi beragam aspek seperti perubahan pola pikir hingga dugaan bahwa pertanian identik dengan pekerjaan kotor dan kurang menjanjikan secara ekonomi, meskipun sektor pertanian merupakan bagian upaya nan tidak pernah kehilangan relevansinya lantaran berangkaian langsung dengan kebutuhan pangan masyarakat.

Langkah ditempuh menghadapi kondisi ini, demikian Moh Edy Sukarno, ialah mengenalkan bumi pertanian sejak usia sekolah melalui pendekatan nan lebih menarik dan aplikatif dengan program penyuluh pertanian bakal masuk ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi serta praktik sederhana mengenai pertanian.

"Diharapkan program ini dapat mendorong anak-anak mempunyai kesukaan pada bumi pertanian, " tambahnya. 

Selain melalui pendidikan formal, menurut Moh Edy Sukarno, Dispertanikap juga mempunyai program pendidikan non-formal melalui training sekolah tani milenial dan di tahun ini juga ada tujuh paket training bagi generasi muda berumur 15-39 tahun takut meliputi technical skill budidaya dengan jalur organik, upgrade skill tentang berwirausaha agro dan marketing digital. 

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang M Taufiqur Rahman mengatakan sangat menyambut baik kerjasama program tersebut kode, lantaran mempunyai nilai strategis lantaran tidak hanya mendukung ketahanan pangan, juga membentuk karakter siswa, khususnya kemandirian dan kewirausahaan.

"Kami berambisi program ini bisa masuk ke kokurikuler lantaran bakal lebih terstruktur dan menjadi bagian dari perencanaan pembelajaran di sekolah, sehingga kita segera godok pematerian pendidikan itu dari SF hingga SMP," ujar Taufiqur Rahman. (AS)

Menko PM Muhaimin Iskandar(MI/Usman Iskandar)

MENTERI Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar  alias Cak Imin menyatakan dukungannya terhadap langkah perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) nan sedang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, penyempurnaan manajemen program serta penetapan golongan sasaran prioritas bakal meningkatkan efektivitas penyelenggaraan program strategis tersebut.

Cak Imin menilai kebijakan BGN nan memfokuskan program kepada golongan B3, ialah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, merupakan langkah nan tepat untuk mempercepat penurunan nomor stunting sekaligus meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

"Saya memandang skala prioritas, ialah bai busui, bumil, balita, itu skala prioritas nan paling tepat. Sehingga, nan lain sebelum skala prioritas kudu merelakan untuk mengatasi stunting dengan secara lebih efektif dan cepat," kata Cak Imin, Senin (22/6).

Ia menjelaskan, golongan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita merupakan sasaran nan paling memerlukan intervensi gizi lantaran berangkaian langsung dengan tumbuh kembang anak dan kualitas generasi mendatang. Oleh lantaran itu, konsentrasi pada golongan tersebut diyakini dapat memberikan akibat nan lebih nyata dalam upaya pencegahan stunting.

Meski demikian, Muhaimin menegaskan bahwa penetapan prioritas tidak berfaedah pemerintah mengabaikan golongan penerima faedah lainnya. Menurutnya, dalam kondisi tertentu diperlukan kebijakan nan memastikan golongan paling rentan mendapatkan perhatian utama agar tujuan program dapat dicapai secara maksimal.

Selain penentuan sasaran prioritas, Menko PM juga menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola serta manajemen kelembagaan dalam penyelenggaraan MBG. Ia berambisi seluruh pihak nan terlibat dapat bekerja-sama untuk memastikan program melangkah sesuai sasaran dan pengarahan pemerintah.

"Di sisi nan lain, manajemen dan tata kelola kelembagaan nan ada, sekaligus saya berambisi kepada semua pihak nan telah terlibat untuk duduk berbareng memberikan solusi agar efektif betul sesuai sasaran nan diperintahkan oleh Presiden," ujarnya.

Sebagai salah satu program strategis nasional, MBG diharapkan bisa mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan gizi nan lebih baik. Karena itu, perbaikan tata kelola dinilai menjadi aspek krusial agar faedah program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat nan paling membutuhkan.

Cak Imin optimistis langkah pertimbangan dan penataan nan tengah dilakukan BGN bakal memperkuat penerapan MBG di masa mendatang. Ia meyakini program tersebut dapat memberikan kontribusi nan lebih besar dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas generasi muda, serta kesejahteraan bangsa secara keseluruhan. (Fik/P-3)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan, tanggungjawab mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku upaya di platform e-commerce tidak mengenai dengan pungutan pajak. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari patokan baru perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), nan bermaksud memperkuat legalitas upaya para penjual daring.

Sebagaimana diketahui, tanggungjawab NIB diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) nan mulai bertindak pada 8 Juni 2026.

Menanggapi beragam info nan beredar di media sosial, Budi menepis dugaan tanggungjawab NIB bakal membikin para penjual online otomatis dikenakan pajak.

"NIB itu kan bagian dari revisi Permendag e-commerce. NIB itu kan sebenarnya legalitas. NIB tidak ada hubungannya dengan pajak saya lihat teman-teman di medsos seolah-olah kena pajak, nggak ada hubungannya," ujar Budi saat ditemui di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Menurut Budi, setiap aktivitas upaya pada dasarnya memang wajib mempunyai NIB, baik nan dijalankan secara perorangan maupun berbadan usaha. Ia menilai keberadaan NIB justru memberikan sejumlah faedah bagi pelaku usaha, khususnya UMKM.

Salah satu faedah utama adalah memudahkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan. Dengan status upaya nan legal, pelaku upaya dinilai lebih mudah memperoleh pinjaman alias modal upaya dari perbankan.

Selain itu, NIB juga dinilai dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap penjual. Budi mengatakan legalitas upaya menjadi salah satu aspek nan dipertimbangkan pembeli saat bertransaksi secara online.

"Kalau konsumen tidak percaya, ya kan tidak bisa jual. Nah salah satunya kepercayaan nan ditanamkan oleh konsumen kepada seller itu salah satunya legalitas. Kalau dia mempunyai legalitas, berfaedah ya memang betul usahanya," jelasnya.

Meski izin tersebut sudah berlaku, pemerintah memberikan masa transisi bagi para pelaku upaya untuk melengkapi persyaratan. Penjual nan baru memulai upaya diberikan waktu enam bulan untuk mengurus NIB, sedangkan pelaku upaya nan telah lama berdagang memperoleh tenggat hingga 18 bulan.

Budi juga memastikan proses publikasi NIB saat ini dapat dilakukan secara daring tanpa biaya. Bahkan, Kementerian Perdagangan siap memberikan pendampingan andaikan pelaku upaya mengalami hambatan saat pengurusan.

"Mengurus NIB cuma-cuma dan gampang. Semua cukup online. Itu ya kan sejenak saja selesai. Kalau misalnya 30 menit, nan jika sudah ini juga selesai. Banyak kok itu di cara-caranya," kata Budi.

"Kalaupun itu kesulitan, kelak Kemendag bisa memberikan pendampingan, fasilitasi untuk gimana langkah membikin NIB. Jadi itu untuk mengembangkan upaya teman-teman semua, UMKM khususnya. Bisa berkembang lebih bagus," pungkas dia.

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan musibah rob dan genangan permanen melanda Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, kudu ditangani secara menyeluruh. Persoalan ini dinilai mendesak dan perlu menjadi prioritas nasional.

Hal tersebut disampaikannya dalam aktivitas penyerapan aspirasi masyarakat MPR RI berjudul ' Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah: Tantangan Ekologi dan Infrastruktur' di Hotel Amantis, Demak, Senin (22/6/2026).

Dalam sambutannya, Lestari menyoroti pembangunan prasarana seperti jalan Tol Semarang-Sayung. Meskipun bermaksud mempercepat akses pembangunan, proyek tersebut dinilai telah menimbulkan akibat lingkungan nan masif.

Perempuan nan berkawan disapa Rarie ini menjelaskan area Sayung secara historis merupakan wilayah selat nan sejak era kolonial Belanda tidak dibangun lantaran pertimbangan geologis. Namun saat ini, area tersebut mengalami tekanan berat akibat pembangunan prasarana dan perubahan iklim.

"Kalau kita bicara konteks Demak, wilayah Sayung dan desa-desa di sekitarnya ini sudah masuk kategori musibah permanen, bukan lagi hanya banjir rob," tegas Rerie dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).

Legislator asal wilayah pemilihan (dapil) II Jawa Tengah ini mengungkapkan berasas info nan dihimpun, musibah tersebut telah menyebabkan 6.600 hetare wilayah Demak tergenang. Kondisi ini berakibat langsung pada sekitar 15.000 kepala keluarga.

Banyak penduduk nan kudu kehilangan lahan pertanian. Mereka pun terpaksa beranjak menjadi petani tambak tanpa bekal pengetahuan nan memadai, sehingga pendaoatan hariannya tidak stabil.

Menghadapi situasi ini, Anggota Komisi X DPR RI itu menawarkan dua opsi. Opsi pertama adalah relokasi nan dinilai sangat susah direalisasikan saat ini. Opsi kedua, mendorong upaya penyesuaian dengan mempersiapkan penduduk terdampak melalui beragam program.

"Misalnya, lahan pertanian nan tidak bisa ditanami, kita bicarakan dengan pemerintah untuk mengusahakan padi jenis biosalin. Atau, sawah nan berubah menjadi genangan difungsikan menjadi tambak. Namun, rupanya urusan perizinan mengubah sawah menjadi tambak juga tidak sederhana," paparnya.

Lebih lanjut, Rarie mengkritisi solusi jangka pendek berupa peninggalan badan jalan. Hal ini dinilai hanya memindahkan masalah lantaran limpasan air bakal tetap kembali merendam pemukiman warga. Ia pun meminta Pemerintah Daerah dan DPRD setempat untuk berani mengambil kebijakan administratif nan lebih progresif.

Selain aspek prasarana dan ekonomi, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menyoroti pentingnya edukasi lingkungan. Ia mendorong adanya restorasi ekologis berbasis alam, seperti penanaman mangrove sebagai penahan pengikisan serta pengelolaan sampah sistematis.

"Ini sudah musibah dan kita tidak bisa membiarkan. Kalau pendekatannya selalu normatif, persoalan ini tidak bakal selesai. nan lenyap di Sayung bukan hanya tanah, tetapi ruang hidup, kepastian, dan masa depan," pungkas Rerie.

Sebagai informasi, datang pada kesempaan tersebut tokoh masyarakat Demak Mugiyono, sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Demak dari Fraksi Partai NasDem (Sulkan, Ibrahim Suyuti, Martono, Muh Safii, dan Endang Susilowati), hingga tokoh lainnya seperti Tri Wahyu Habsari dan Nandy Ikhtiar Indonesia. Kegiatan ini juga menampung aspirasi perwakilan penduduk dari belasan kecamatan setempat.

(akd/ega)

Pekanbaru -

Polda Riau resmi meluncurkan jersey yang bakal dikenakan ribuan pelari dalam arena Riau Bhayangkara Run (RBR) 2026. Ada tiga jenis jersey sesuai kategori. Begini potretnya.

Desain jersey ini secara resmi diluncurkan pada aktivitas Road to Riau Bhayangkara Run 2026 nan digelar di Kota Pekanbaru, pada Minggu, 21 Juni 2026. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Wakapolda Brigjen Hengki Haryadi, seluruh pejabat utama (PJU) Polda Riau, termasuk Karorena Polda Riau nan sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Riau Bhayangkara Run 2026, Kombes Daniel Widya Muharam.

Mengutip situs resmi Riau Bhayangkara Run, jersey untuk event lari tahun ini didesain dengan estetika modern, bersih, dan bergerak nan mewakili semangat baru menuju garis finish.

Dengan kekuasaan warna putih nan dipadukan dengan motif topografi unik Riau dan ornamen Melayu kontemporer, jersey ini menjadi simbol pergerakan, semangat, dan keberlanjutan. Dihasilkan berbareng MILLS sebagai Official Jersey Partner, menggunakan material berbobot dan kampanye ramah lingkungan melalui MILLS Green.

Filosofi Motif Jersey

Motif pada jersey Riau Bhayangkara Run 2026 mengangkat identitas alam dan budaya Riau nan dipadukan dengan semangat modern, sportif, dan berkelanjutan. Garis-garis topografi melambangkan bentang alam Riau nan kaya serta perjalanan setiap pelari menuju garis akhir dengan tekat dan konsistensi.

"Garis kontur terinspirasi dari peta geografis Provinsi Riau nan mempresentasikan sungai, perbukitan, dan rimba luas-simbol perjalanan, tantangan, konsistensi, dan semangat pelari menuju garis finish," ujar Kombes Daniel, Senin (22/6/2026).

Jersey RBR 2026 kali ini punya icon simbolik perjuangan, seperti icon pelari dan gajah. Simbol perjuangan ini merepresentasikan visi Green Policing, seperti Riau Lawan Karhutla, Peduli Gajah, dan aktivitas kepedulian lingkungan lainnya.

Aksen warna jersey kali ini ada 3 warna, sesuai dengan kategori masing-masing. Warna hijau tua untuk kategori 5K melambangkan ketangguhan, sementara biru muda untuk 10K melambangkan semangat, dan hijau terang 21K melambangkan daya serta kepedulian lingkungan.

Sementara warna putih nan mendominasi warna jersey merepresentasikan sportivitas dan daya positif. Jersey RBR tahun ini juga menonjolkan ornamen Melayu kontemporert nan terinspirasi dari ragam hias Melayu modern nan melambangkan kearifan lokal, persatuan, dan identitas budaya Riau nan terus berkembang mengikuti zaman.

Garis lurus tebal dan vertikal pada bagian depan jersey melambangkan fokus, kecepatan, dan semangat untuk terus melangkah maju membawa nama baik Riau.

Riau Bhayangkara Run 2026 diselenggarakan pada tanggal 19 Juli 2026 mendatang. Kegiatan nan digelar dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80 ini diikuti oleh 15 ribu peserta dari domestik hingga mancanegara.

Menariknya, tahun ini Polda Riau memberikan kesempatan kepada organisasi difabel untuk mengikuti arena ini. Kegiatan ini rencananya bakal dibuka langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang bakal mengambil flag off.

Misi Jaga Lingkungan

Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menyampaikan Riau Bhayangkara Run bukan hanya sekadar lomba lari, melainkan sebuah aktivitas untuk maju berbareng dalam melindungi dan melestarikan alam serta ekosistemnya.

"Dengan berlari, kita mau menggaungkan pesan bahwa menjaga alam dan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Kita satukan langkah dan rapatkan barisan untuk menanamkan upaya kolaboratif. Ini adalah langkah untuk mengubah mindset seluruh masyarakat Provinsi Riau agar selalu melindungi alam, menjaga ekosistem, termasuk melindungi satwa liar kita seperti gajah dan harimau Sumatera," kata Irjen Herry Heryawan di Pekanbaru, Minggu (21/6).

Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menegaskan bahwa setiap derap langkah dalam arena ini membawa misi besar: menyatukan komitmen seluruh komponen masyarakat untuk bekerja-sama melawan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta melestarikan satwa endemik Riau.

Tahun 2026 ini diprediksi menjadi tantangan berat bagi sektor lingkungan. Berdasarkan info Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Riau tengah memasuki siklus cuaca ekstrem 30 tahunan, nan mana kejadian serupa terakhir kali melanda Indonesia pada tahun 1997 silam.

(mea/imk)

Roy Suryo dan Dokter Tifa (Foto: Dok)

Pimpinan DPR RI menerima audiensi Dewan Pengurus Nasional Koalisi Nasional Reforma Agraria (DPN Knara) berbareng perwakilan masyarakat budaya dan petani dari beragam daerah. Pertemuan berjalan di Ruang Abdul Muis, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (22/6/2026).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Hadir pula Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto beserta wakil-wakilnya, termasuk Alex Indra Lukman dan Abdul Kharis Almasyhari.

“Nah, tentu kami dari DPR mau mendengarkan, ada Pak Rajiv juga ini personil Tim Pansus Tanah. Kita langsung mendengarkan ya Bu Titiek ya, dari ahli bicara Koalisi Nasional Reforma Agraria mengenai dengan aspirasi nan bakal disampaikan,” ujar Saan.

Dalam audiensi tersebut, sejumlah perwakilan petani dan masyarakat budaya menyampaikan keluhan atas bentrok agraria berkepanjangan nan mereka hadapi di lapangan.

Ketua budaya Suku Anak Dalam dari Dusun Tanah Menang, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Jambi, mengungkapkan bahwa dusun tempatnya tinggal telah lenyap digusur.

“Dusun perkampungan saya itu mulai sebelum era Belanda sudah ada. Sehingga terbitnya HGU pada tahun ’86 ’87 dusun perkampungan saya habis. Habis digusur, dimusnahkan lantaran terbitnya izin-izin HGU tersebut,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa keberadaan dusunnya telah diakui sejak era kolonial Belanda, apalagi tercatat dalam arsip resmi pemerintah Belanda.

“Belanda melewatkan jalan pipa dari Palembang sampai ke Plaju itu mengakui surat Belandanya mengakui betul dusun perkampungan Suku Anak Dalam,” katanya.

Akibat penggusuran itu, dia menyebut 85 persen family besarnya sekarang buta huruf dan tidak dapat mengakses jasa dasar, termasuk kesehatan.

“85 persen anak cucu saya buta huruf, tidak bisa sekolah lantaran dusun perkampungan beliau lenyap digusur,” ujarnya.

Bahkan untuk keluar dari wilayah tempat tinggalnya pun, dia mengaku dihalangi secara bentuk oleh perusahaan.

“Jalan saya nak keluar bae nak ngobatkan anak-anak saya itu diparit gajah keliling, enggak boleh saya keluar. Ini kejam, lebih-lebih dari era kolonialisme Belanda dulu,” katanya.

Ia mendesak DPR mengembalikan kewenangan budaya atas lahan seluas 1.295 hektar itu, seraya menegaskan bahwa publikasi HGU tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan alias persetujuan masyarakat budaya setempat.

“Saya angan dengan Bapak DPR agar segera mengembalikan nan namanya hak, kewenangan budaya dan kewenangan waris dan tanah budaya saya nan saya miliki dari era leluhur nenek moyang saya dulu sampai sekarang saya tetap tetap memperkuat di sana,” katanya.

“Kembalikan dusun perkampungan saya lantaran saya tidak ada tanda tangan di dalam HGU izin-izin itu enggak ada. nan mengeluarkan izin itu bukan masyarakat tapi negara, pemerintah,” tegasnya.

Sementara itu, petani asal OKU Timur, Sumatera Selatan, Wayan Karyana, menyampaikan bentrok puluhan tahun antara penduduk Desa Mulyajaya dan Campang Tiga Ulu dengan PT Laju Perdana Indah (LPI). Ia menyebut penduduk kerap diadu dengan abdi negara keamanan perusahaan.

“Masyarakat diadu dengan Pam Swakarsa perusahaan. Itu sering terjadi,” ujarnya.

Wayan menyebut dirinya sebelumnya sempat menyampaikan aspirasinya secara langsung dalam rapat di Komisi II DPR RI. Dari rapat itu lahir notulensi nan mendesak ATR/BPN mencabut HGU PT LPI.

“Saya pernah ikut rapat di Komisi II DPR RI. Ini ada keputusan di ini, ada Dirjen nan teken juga di sini,” ujarnya.

Tak hanya itu, dia menyebut telah ada tiga keputusan rapat nan semuanya mendesak pencabutan HGU PT LPI dari Komisi II DPR RI, Pansus Perkebunan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, hingga paripurna DPRD Sumsel pada 8 Juni 2026.

“Kami sebenarnya sudah tidak tahan lagi nan rapat-rapat seperti ini selaku petani. Kami dengan adanya tiga keputusan ini mau segera mau mengambil kewenangan kami di lapangan,” ujarnya.

Ia meminta DPR mendampingi penduduk saat turun ke lapangan dan tidak lagi membiarkan petani berhadapan dengan abdi negara keamanan perusahaan.

“Mohon didampingi kami di lapangan. Jangan diadu lagi kami dengan aparat, baik itu polisi, tentara, apalagi Pam Swakarsa,” katanya.

Salah satu perwakilan petani dari Riau turut menyuarakan nasib suaminya nan dikriminalisasi setelah menggarap lahan warisan family nan sekarang masuk dalam area PT SBP. Suaminya dilaporkan ke pihak kepolisian dengan beragam laporan berbeda-beda, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya.

“Suami saya dikriminalisasi, sekarang suami saya tak tahu keberadaannya di mana. Macam mana nasib kami?” ungkapnya.

Ia mewakili petani dari Desa Sungai Raya dan Sekip Hilir nan hanya mau bertani dengan tenang tanpa ancaman pemanggilan polisi.

“Kami di Riau mau melapor ke pemerintah wilayah Indragiri Hulu rupanya mereka tidur. Sampai saat ini belum bangun-bangun,” katanya.

“Kami hanya mau bertani dalam keadaan tenang dan nyaman. Tidak mau lagi dipanggil-panggil ke polisi,” pungkasnya.

Pemerintah menyiapkan stimulus Rp26,34 triliun untuk semester II 2026.(MI/Naufal Zuhdi)

PEMERINTAH resmi menyiapkan biaya stimulus ekonomi sebesar Rp26,34 triliun untuk memperkuat daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas industri pada semester kedua tahun 2026. Anggaran jumbo tersebut dialokasikan untuk beragam sektor strategis, mulai dari bantuan pangan, program vokasi, hingga insentif transportasi udara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, merinci bahwa total stimulus tersebut terdiri dari anggaran support pangan sebesar Rp18,04 triliun, program magang dan vokasi senilai Rp6,26 triliun, serta stimulus dan insentif transportasi sebesar Rp2,04 triliun.

“Untuk mendorong mobilitas masyarakat, pengarahan Bapak Presiden untuk potongan nilai transportasi sekalian saja diumumkan untuk periode libur sekolah maupun libur Nataru (Natal dan Tahun Baru). Ini bisa diikuti dengan insentif transportasi udara selama musim liburan,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6).

Selain transportasi, pemerintah memberikan perhatian unik pada sektor imajinatif dengan menetapkan tarif unik Pajak Penghasilan (PPh) Final Royalty sebesar 1,5% bagi penulis. Langkah ini diharapkan dapat menggairahkan ekosistem literasi nasional.

Insentif Industri dan Impor 0%

Menghadapi ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto juga menginstruksikan pemberian insentif impor. Pemerintah menetapkan bea masuk 0% untuk impor LPG bagi industri petrokimia dan bahan baku plastik. Kebijakan ini diproyeksikan memberikan nilai faedah ekonomi sebesar Rp2,25 triliun melalui pengurangan biaya produksi.

“Pemerintah mengharapkan dengan bahan baku plastik 0% ini bakal membantu menekan inflasi, terutama lantaran nyaris seluruh bungkusan makanan menggunakan plastik,” tambah Airlangga. Selain itu, bea masuk impor suku cadang pesawat juga diturunkan menjadi 0% guna mendukung daya saing industri penerbangan dan Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) dalam negeri.

Ketahanan Pangan dan Subsidi Kedelai

Di sektor pangan, pemerintah bakal melanjutkan program support pangan selama tiga bulan (Juli, Agustus, September) nan menyasar 33,24 juta penerima manfaat. Tak hanya itu, Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga disiapkan bagi pengrajin tahu dan tempe.

Pemerintah mengalokasikan subsidi kedelai maksimal Rp2.000 per kilogram dengan sasaran kuota 250 ribu ton. “Subsidi ini bakal diberikan andaikan nilai kedelai berada di atas nilai referensi pembelian, guna melindungi para pengrajin dari perubahan nilai komoditas global,” pungkasnya. (Z-10)

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar (kiri)(MI/Devi Harahap)

DIREKTORAT Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum memusnahkan 567 produk palsu bermerek Lacoste dengan nilai ekonomi mencapai Rp940,4 juta. Tindakan tersebut dilakukan setelah terungkapnya praktik pelanggaran merek nan berpotensi merugikan pemilik kewenangan dan menyesatkan konsumen, sekaligus menjadi penegasan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan kekayaan intelektual.

Pemusnahan peralatan bukti dilakukan di Gedung DJKI Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (22/6), setelah perkara diselesaikan melalui sistem perdamaian alias restorative justice antara pemegang merek Lacoste dan pihak nan diduga melakukan pelanggaran.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar menegaskan bahwa pemusnahan peralatan bukti bukan sekadar penyelenggaraan prosedur hukum, melainkan corak nyata kehadiran negara dalam menjaga kredibilitas sistem kekayaan intelektual nasional.

“Lebih dari sekadar pemusnahan peralatan bukti, aktivitas ini menunjukkan bahwa negara datang untuk menjaga integritas sistem kekayaan intelektual, memberikan kepastian norma bagi para pelaku usaha, serta memperkuat kepercayaan masyarakat dan bumi internasional terhadap sistem perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia,” kata Hermansyah di laman DJKI Jakarta, Senin (22/6).

Menurutnya, perlindungan kekayaan intelektual mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Di tengah persaingan dunia nan semakin kompetitif, kepastian norma terhadap kewenangan kekayaan intelektual menjadi salah satu aspek nan menentukan kepercayaan penanammodal dan daya saing bumi usaha.

“Pelindungan dan penegakan norma kekayaan intelektual tidak hanya untuk melindungi pemegang hak, tetapi juga untuk menciptakan kepastian hukum, menjaga persaingan upaya nan sehat, melindungi kepentingan konsumen, dan mendorong suasana investasi nan kondusif,” ujarnya.

Hermansyah menjelaskan pemerintah terus memperkuat ekosistem kekayaan intelektual melalui peningkatan jasa publik, penyempurnaan regulasi, transformasi digital, edukasi masyarakat, serta penguatan penegakan hukum.

Selain itu, Ia menegaskan bahwa komitmen Indonesia dalam melindungi kekayaan intelektual juga menjadi perhatian masyarakat internasional lantaran berangkaian erat dengan penilaian terhadap kepastian norma dan suasana investasi suatu negara. “Kegiatan nan kita laksanakan pada hari ini merupakan salah satu bentuk dari komitmen tersebut,” katanya.

Terbongkar dari Laporan Pemilik Merek

Pada kesempatan nan sama, Direktur Penegakan Hukum DJKI Arie Ardian Rishadi mengungkapkan perkara tersebut bermulai dari laporan pemilik merek nan menemukan banyak produk Lacoste tiruan beredar di pasaran.

“Kalau dilihat dari temuan awal, ini memang berasas hasil temuan dari pemilik merek di mana banyaknya merek Lacoste nan dipalsukan di beberapa tempat. Akhirnya mereka melaporkan ke kita dan kita melakukan penyelidikan,” ujar Arie kepada wartawan.

Setelah menerima laporan, interogator DJKI melakukan serangkaian langkah penegakan norma mulai dari olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan lokasi, hingga penyelidikan terhadap pihak-pihak nan terlibat dalam pengedaran barang.

Dari hasil investigasi tersebut, petugas menyita 567 peralatan nan terdiri dari 135 kaos jersey, 42 celana training, 25 jaket, 204 kemeja, 32 sweater, 9 polo t-shirt, 91 kaos, dan 29 boxer nan menggunakan merek tanpa izin.

“Keseluruhan peralatan bukti tersebut mempunyai perkiraan nilai ekonomi sebesar Rp940.400.000. Jadi tentunya nilai ini juga menunjukkan sungguh besarnya potensi kerugian ekonomi nan ditimbulkan andaikan peralatan ini beredar di pasar alias di masyarakat dengan mengatasnamakan merek nan sah,” kata Arie.

Menurutnya, nomor tersebut hanya berasas kalkulasi nilai ritel produk original nan sejenis di pasaran. Jika produk tiruan tersebut terus beredar, dampaknya tidak hanya merugikan pemilik merek, tetapi juga berpotensi menyesatkan konsumen dan mengganggu persaingan upaya nan sehat.

“Pemusnahan peralatan bukti ini bukan sekadar pemenuhan tanggungjawab administratif, melainkan langkah nyata untuk mencegah kerugian nan lebih besar bagi pemegang hak merek, konsumen maupun bumi usaha. Pelanggaran merek tidak hanya merugikan pemilik hak, tetapi juga berpotensi menyesatkan konsumen dan mengganggu persaingan upaya nan sehat,” ujarnya.

Diselesaikan lewat sistem restorative

Arie menjelaskan perkara tersebut tidak bersambung ke meja hijau lantaran para pihak memilih menyelesaikannya melalui sistem restorative nan difasilitasi DJKI. “Terkait dengan proses penyelesaiannya, lantaran ada proses restoratif nan disepakati oleh kedua belah pihak sehingga penyelesaiannya diselesaikan di luar pengadilan. Mereka bermufakat untuk memusnahkan barang-barang tersebut seperti nan kita saksikan sekarang,” katanya.

Meski demikian, Arie memastikan proses penyelidikan terhadap jaringan peredaran produk tiruan tetap terus dikembangkan. Berdasarkan hasil penelusuran awal, peralatan bukti ditemukan di salah satu pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta Timur.

“Ini terus bakal kita kembangkan. Kemarin ada beberapa titik nan sudah kita selidiki mengenai dengan tempat produksinya,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pelanggaran merek merupakan delik kejuaraan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Karena itu, penegakan norma baru dapat dilakukan setelah adanya laporan dari pemilik hak.

“Bila hak-haknya dilanggar, mereknya dipalsukan, abdi negara bisa bertindak jika ada pengaduan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,” katanya.

Komitmen lindungi kewenangan intelektual

Selain menangani perkara pidana, DJKI juga menyediakan jasa mediasi sengketa kekayaan intelektual dan akomodasi pemblokiran situs nan melanggar kewenangan kekayaan intelektual. Menurut Arie, setiap tahun pihaknya menindak ratusan pelanggaran digital.

“Kalau ada hak-hak pemilik kekayaan intelektual nan dilanggar, diperjualbelikan di web-web tertentu, web terlarangan ataupun di e-commerce tertentu, kita bisa melakukan takedown. Rata-rata kita per tahun itu men-takedown lebih dari 500 link,” ujarnya.

Arie menekankan bahwa merek bukan sekadar simbol alias identitas produk, melainkan aset nan merepresentasikan kualitas, reputasi, investasi, dan kepercayaan nan dibangun pemiliknya selama bertahun-tahun.

Karena itu, DJKI mengimbau para pelaku upaya untuk memastikan penggunaan merek dilakukan secara sah dan tidak melanggar kewenangan pihak lain. Masyarakat juga diminta lebih selektif dalam membeli produk serta mengutamakan peralatan original sebagai corak support terhadap perlindungan kekayaan intelektual dan persaingan upaya nan sehat.

Ke depan, DJKI berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemegang hak, abdi negara penegak hukum, kementerian dan lembaga mengenai guna menciptakan ekosistem kekayaan intelektual nan aman, sehat, dan berkekuatan saing. Langkah tersebut dinilai krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional nan berbasis inovasi, kreativitas, dan kepastian hukum. (Dev/P-3) 

Jakarta -

Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani menyampaikan nasib lahan dan gedung Hotel Sultan, Jakarta Pusat, nan baru saja dieksekusi oleh pemerintah bakal diserahkan ke negara. Nantinya area ini bakal diubah menjadi satu area ikon baru Indonesia.

Dia bilang ada rencana Hotel Sultan bakal dirobohkan. Kawasan Hotel Sultan bakal disulap jadi area nan jauh lebih baru daripada saat ini.

"Saya belum bisa mengatakan tapi rencana itu bakal dijadikan satu area baru ya. Eventually, iya gitu ya (dirobohkan)," kata Rosan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026).

Meski begitu, dia belum bisa merinci lebih jauh mengenai perencanaan pembangunan area jejak eks Hotel Sultan ke depan. nan jelas, pemerintah berencana untuk merombak ulang kreasi area Gelora Bung Karno (GBK) secara keseluruhan.

"Rencananya itu bakal dijadikan ikon baru di Indonesia, nan kelak bakal diubah secara komprehensif, tidak hanya di wilayah GBK ini tapi juga secara keseluruhan bakal didesain ulang dari termasuk lapangan golf sampai juga dengan area GBK nan kurang lebih itu luasnya 200 hektar," ujar Rosan.

Menurutnya jika kelak area eks Hotel Sultan betul diserahkan ke Danantara, Rosan Memiliki BUMN sektor pariwisata ialah PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney) nan dapat berkedudukan sebagai pengelola. Dalam perihal ini menurutnya InJourney juga sudah berilmu dalam tata kelola hotel, melalui contoh 'The Meru'.

"Kalau kita kan punya Injourney, kita punya nan namanya Meru, ya kan? Ya kelak jika ini semua oleh, sudah selesai semua di Mensekneg, ya tentunya pengelolaannya kita bakal pakai bisa Injourney, Meru, dan kan Meru juga sangat-sangat baik ya. Mungkin itu rencananya," paparnya.

Di luar itu, selain area eks Hotel Sultan, Rosan menuturkan pemerintah berencana untuk meningkatkan seluruh akomodasi nan ada di area GBK. Dengan begitu, pusat olahraga kebanggaan Indonesia ini dapat memenuhi standar internasional dan jadi semakin bersinar.

"Semuanya bakal kita tingkatkan, kita sempurnakan menjadi standar internasional alias world class standard sehingga ini juga bisa memberikan satu sentral ekonomi baru di Jakarta," tegasnya.

(igo/hal)

Jakarta -

Mahasiswa nan melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat (Jakpus), sudah membubarkan diri. Arus lampau lintas nan sempat macet sekarang kembali normal.

Pantauan detikcom lokasi, Senin (22/6/2026), massa mahasiswa mulai membubarkan diri pada pukul 18.00 WIB. Massa membubarkan diri ke arah Slipi.

Setelah semua massa bubar, lampau lintas Jalan Gatot Subroto nan mengarah ke Slipi kembali dibuka di semua lajur. Sebelumnya, lajur paling kiri di jalan tersebut sempat ditutup imbas adanya demo.

Lalu lintas terpantau ramai lancar. Kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal di Jalan Gatot Subroto depan Gedung DPR.

Sebelumnya, massa mahasiswa dari golongan PB PMII nan menggelar tindakan demo di depan gedung DPR/MPR RI datang membawa lima tuntutan. Mereka meminta pemerintah menegakkan petunjuk UUD RI 1945 hingga memperkuat kemandirian ekonomi nasional, serta mereset BGN dan menyejahterakan guru.

(wnv/wnv)

CEO Danantara, Rosan Roeslani, menjelaskan kelanjutan dari area eks Hotel Sultan. Nantinya Rosan membuka kemungkinan bahwa gedung lama Hotel Sultan bakal dirobohkan dan area itu bakal dikelola oleh InJourney.

Adapun Rosan menyebut bahwa pengelolaan area eks Hotel Sultan tersebut baru bakal dilakukan oleh InJourney ketika persoalan sengketa sudah diselesaikan oleh Kementerian Sekretariat Negara.

“Ya, kan jika kita kan punya Injourney, kita punya nan namanya Meru, ya kan? Ya kelak jika ini semua sudah selesai semua di Mensesneg, ya tentunya pengelolaannya kita bakal pakai bisa Injourney, Meru, dan kan Meru juga sangat-sangat baik ya. Mungkin itu rencananya,” kata Rosan di Istana Negara, Jakarta pada Senin (22/6).

Sementara mengenai opsi merobohkan gedung lama Hotel Sultan, Rosan menyebut memang nantinya bakal ada area baru nan terbentuk di area eks Hotel Sultan itu.

“Pada saat ini mungkin saya belum bisa mengatakan tapi rencana itu bakal dijadikan suatu area baru ya. Eventually iya (dirobohkan),” ujarnya.

Terkait apakah di area eks Hotel Sultan itu hanya bakal dijadikan hotel baru alias berubah menjadi gedung lain, Rosan menyebut hotel bakal tetap ada. Namun, pengarahan Presiden Prabowo kepadanya adalah menjadikan area itu sebagai ikon baru Indonesia.

“Nanti di antaranya pastinya ada hotel juga ya. Dan tidak satu mungkin. Jadi tapi pesan Bapak Presiden ini dijadikan ikon baru untuk Indonesia, sehingga perencanaannya tuh kudu dilakukan secara komprehensif dan memberikan akibat nan nyata kepada perekonomian dan juga nan paling krusial kepada rakyat Indonesia gitu,” kata Rosan.

Karena kawasannya nan tetap ada dalam area Gelora Bung Karno (GBK), Rosan juga membuka kemungkinan bakal didorongnya sport tourism di area itu. Ia berambisi nantinya area eks Hotel Sultan bisa menjadi sentral ekonomi baru.

“Ya ini mungkin saya tetap terlalu early ya untuk menyampaikan ini tapi tentu semuanya ada lantaran memang itu adalah sport jadi memang bakal GBK ya tetep ada GBK-nya, tetapi semuanya bakal kita tingkatkan, kita sempurnakan menjadi standar internasional alias world class standard sehingga ini juga bisa memberikan satu sentral ekonomi baru di Jakarta,” ujarnya.

Ajang sport tourism unggulan Bank Mandiri, Mandiri Jogja Marathon (MJM) 2026, resmi mencapai puncaknya pada Minggu (21/6) di area Candi Prambanan, Yogyakarta. Mengusung tema “More Than a Race”, gelaran tahunan ini menghadirkan pengalaman lari nan memadukan olahraga, budaya, pariwisata, keberlanjutan, dan pemberdayaan ekonomi dalam satu rangkaian aktivitas nan terintegrasi.

Gelaran MJM tahun ini diikuti oleh 10.200 pelari dari 17 negara, menjadikannya penyelenggaraan dengan jumlah peserta terbesar sejak pertama kali digelar pada 2017. Para peserta mengikuti empat kategori lomba, ialah Marathon (42K), Half Marathon (21K), 10K, dan 5K Fun Run dengan lintasan nan telah tersertifikasi Association of International Marathons and Distance Races (AIMS).

Selaras dengan semangat “More Than a Race”, para peserta tidak hanya disuguhkan pengalaman berlari, tetapi kesempatan menikmati kekayaan budaya dan keelokan lanskap unik Yogyakarta. Rute nan dilalui melintasi sejumlah ikon budaya, seperti Candi Plaosan, Monumen Taruna, serta area perdesaan nan turut berkedudukan aktif dalam mendukung penyelenggaraan arena tersebut.

Di sektor putra, Pelari Kiprono Koech keluar sebagai juara pertama kategori Full Marathon Open MJM 2026 dengan catatan waktu 02:20:28, diikuti Amos Kipkemoi Chesang, dan James Cherutich Tallam. Sementara itu, di sektor putri, Pelari Eunice Nyawira Muchiri finis terdepan dengan waktu 02:39:35, unggul atas Medanit Feyera Gurmesa dan Elizabeth Chepkanan Rumokol di ranking 2 dan 3. Dominasi atlet-atlet internasional ini kembali menegaskan posisi MJM sebagai arena lari bergengsi dunia.

Pada kategori Full Marathon National (Closed Marathon), pelari Indonesia tampil impresif. Rikki Marthin L Simbolon sukses meraih posisi pertama di sektor putra dengan waktu 02:30:06, disusul oleh Immanuel Hutasoit, dan Laode Safrudin. Di sektor putri, Dwi Tiansi Anggraini keluar sebagai juara dengan catatan waktu 03:04:55, mengungguli Ina Lydia Utari Damanik, dan Asnida Aras.

Prestasi ini menunjukkan peningkatan kualitas pelari nasional serta antusiasme tinggi terhadap sport tourism nan semakin tumbuh di Indonesia.

Corporate Secretary Bank Mandiri, Adhika Vista, mengatakan MJM telah berkembang menjadi lebih dari arena olahraga. Menurutnya, MJM merupakan platform kerjasama nan menghubungkan komunitas, pelaku upaya lokal, pemerintah daerah, hingga masyarakat untuk bersama-sama menciptakan akibat ekonomi dan sosial nan berkelanjutan.

“MJM merupakan bentuk sinergi nan terintegrasi antara Bank Mandiri, komunitas, pelaku UMKM, dan pemerintah daerah. Kami mau setiap langkah pelari memberikan akibat nyata bagi lingkungan dan masyarakat, sehingga MJM betul-betul datang sebagai More Than a Race,” ujar Adhika, di Yogyakarta, Minggu (21/6).

Dampak Nyata Sosial dan Lingkungan di Setiap Langkah

Sebagaimana penyelenggaraan dari tahun ke tahun, bank berkode emiten BMRI ini memastikan MJM 2026 menghadirkan faedah nan lebih luas bagi perekonomian, lingkungan, sosial, dan budaya di Yogyakarta.

Adhika menyebutkan, sebagai corak nyata semangat “More Than a Race”, perseroan juga memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program literasi finansial digital bagi pelaku UMKM di sekitar wilayah penyelenggaraan guna mendorong mengambil transaksi digital dan meningkatkan kapabilitas usaha.

Upaya ini dilengkapi dengan program Mandiri LAKU LOKAL (mLaku Lokal) di Race Village area Candi Prambanan nan menghadirkan 27 brand lokal dan 70 tenant UMKM sebagai ruang promosi bagi pelaku upaya kuliner dan ekonomi imajinatif Yogyakarta.

Tidak hanya itu, pemberdayaan ekonomi lokal juga dilakukan Bank Mandiri melalui penyelenggaraan UMKM Festival nan melibatkan sekitar 60 pelaku UMKM nan berdomisili di sekitar Candi Prambanan. Bank Mandiri pun memperkuat aspek pemberdayaan ekonomi lewat Literasi UMKM Pasar Ngasem.

Pada saat bersamaan, komitmen keberlanjutan diwujudkan di sepanjang siklus acara, mulai dari fase Road to MJM 2026, Race Day, hingga Post-Race, guna mendorong partisipasi nan lebih bertanggung jawab. Pada fase pre-event, peserta berkontribusi terhadap tindakan suasana sejak registrasi melalui program One Ticket, One Climate Action nan terintegrasi dengan fitur Livin' Planet, serta dapat mengimbangi jejak karbon lewat pembelian Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK).

Saat race day, perseroan menerapkan pengelolaan area zero waste to landfill, memakai racepack tekstil hasil upcycling, dan membujuk peserta mengikuti kampanye daur ulang busana Mandiri Looping for Life. Setelah perlombaan, peserta program pengimbangan emisi memperoleh laporan individual sebagai penguat kesadaran terhadap akibat lingkungan.

Di sisi sosial dan budaya, bank berlogo pita emas ini menggulirkan rangkaian program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bertema "Melangkah Bersama, Membangun Jogja". Melalui Mandiri Bakti Kesehatan, perseroan menghadirkan Mini General Check Up bagi 1.650 Abdi Dalem di Puro Pakualaman, Puralaya Imogiri, dan Keraton Ngayogyakarta, serta Khitanan Massal bagi 280 anak di sekitar Prambanan.

Bank Mandiri juga menghadirkan aktivitas Mandiri Sahabat Desa, dengan penerapan berupa perbaikan jalan, pembangunan pemisah desa dan tindakan bersih desa di 28 desa nan dilalui rute MJM serta pembagian 2.800 paket sembako.

Sementara pelestarian budaya diwujudkan melalui program "Pustaka Luhur, Akses untuk Semua" berupa digitalisasi manuskrip antik koleksi Widyapustaka Pakualaman. Rangkaian ini menegaskan kelebihan berkepanjangan sekaligus penguatan ekosistem bagi masyarakat.

Adhika menambahkan, melalui pendekatan nan mengintegrasikan olahraga, budaya, keberlanjutan, dan pemberdayaan ekonomi, MJM diharapkan terus menjadi benchmark sport tourism nasional sekaligus memberikan faedah nan semakin luas bagi masyarakat.

"Melalui Mandiri Jogja Marathon, kami mau menghadirkan seremoni nan tidak hanya dinikmati para pelari, namun juga bisa menciptakan nilai tambah bagi masyarakat, lingkungan, dan perekonomian wilayah secara berkelanjutan," ujar Adhika.

Lebih dari Lari, MJM 2026 Jadi Panggung Inovasi Digital Bank Mandiri

Sejalan dengan semangat More Than a Race, MJM 2026 juga menjadi momentum untuk memperkenalkan beragam penemuan terbaru pada aplikasi perbankan Bank Mandiri nan dirancang untuk mendukung beragam aktivitas pengguna di beragam segmen. Mulai dari membangun kebiasaan menabung hingga mengoptimalkan pengelolaan aset dan pembiayaan.

Salah satu penemuan nan diperkenalkan adalah Livin’ Next-G, solusi tabungan dan transaksi digital bagi generasi muda. Produk ini memungkinkan anak untuk belajar mengelola finansial sejak dini, sekaligus memberikan kemudahan bagi orang tua untuk memantau transaksi secara langsung serta melakukan transfer teragendakan tanpa biaya. Inisiatif tersebut merupakan bagian dari kampanye #MandiriSejakDini guna mendorong literasi dan inklusi finansial sejak usia dini.

Selain itu, untuk melengkapi solusi pembiayaan, Bank Mandiri menghadirkan fitur Livin’ Kredit Back to Back Obligasi nan memungkinkan pengguna memanfaatkan kepemilikan surat berbobot negara sebagai agunan. Melalui jasa ini, pengguna dapat mengakses akomodasi pembiayaan melalui Livin’ by Mandiri maupun Kopra by Mandiri tanpa perlu mencairkan investasi nan dimiliki.

Bank Mandiri turut memperluas akses kepemilikan emas melalui KSM Emas pada fitur Livin’ Gold. Melalui jasa ini, pengguna dapat mempunyai emas secara lebih elastis dengan duit muka mulai 5 persen dan tenor hingga lima tahun.

Beragam penemuan tersebut merupakan bagian dari komitmen Bank Mandiri untuk terus menghadirkan jasa nan relevan dengan kebutuhan masyarakat nan semakin dinamis. Ke depan, Bank Mandiri bakal memperkuat kapabilitas digital dan memperluas ekosistem jasa guna memberikan pengalaman perbankan nan semakin mudah, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna di beragam tahap kehidupan.

"Melalui semangat More Than a Race, kami mau memastikan Mandiri Jogja Marathon meninggalkan pengalaman nan berkesan, sekaligus memberikan faedah nan lebih luas melalui penguatan ekosistem serta beragam solusi nan bisa mendukung kebutuhan masyarakat nan terus berkembang," pungkas Adhika.

Berikut Penyebab Bensin Motor Bocor dari Karburator(magnific)

KARBURATOR adalah komponen pada sistem bahan bakar motor nan berfaedah mencampurkan udara dan bensin dalam komparasi tertentu sebelum masuk ke ruang bakar mesin.

Karburator banyak digunakan pada motor generasi lama sebelum teknologi injeksi bahan bakar menjadi standar.

1. Pelampung Karburator Macet

Pelampung berfaedah mengatur ketinggian bensin di dalam mangkuk karburator. Jika macet alias tersangkut, aliran bensin tidak dapat dihentikan sehingga bensin meluap dan bocor.

2. Jarum Pelampung Aus

Jarum pelampung bekerja menutup aliran bensin saat ruang pelampung sudah penuh. Jika ujungnya aus alias rusak, bensin bakal terus mengalir dan menyebabkan kebocoran.

3. Kotoran Menumpuk di Karburator

Debu, karat, alias kotoran dari tangki bensin dapat menghalang kerja pelampung dan jarum pelampung sehingga sistem tidak dapat menutup aliran bahan bakar dengan sempurna.

4. Setelan Pelampung Tidak Tepat

Ketinggian pelampung nan tidak sesuai spesifikasi dapat membikin volume bensin di ruang pelampung terlalu tinggi dan akhirnya meluap keluar.

5. Paking alias Gasket Rusak

Paking nan getas, sobek, alias aus dapat menimbulkan celah pada sambungan karburator sehingga bensin merembes keluar.

6. Selang Bensin Retak alias Longgar

Selang bensin nan sudah tua dapat mengalami retak alias pecah. Klem nan lenggang juga bisa menyebabkan bensin menetes dari sambungan selang.

7. Baut Pembuangan Tidak Rapat

Karburator mempunyai baut pembuangan untuk menguras bensin. Jika baut ini lenggang alias seal-nya rusak, bensin dapat bocor dari bagian bawah karburator.

8. Dudukan Jarum Pelampung Rusak

Selain jarumnya, dudukan alias seat jarum pelampung juga dapat mengalami keausan sehingga tidak bisa menutup aliran bensin dengan sempurna.

9. Karburator Mengalami Kerusakan Fisik

Retakan pada bodi karburator akibat tumbukan alias usia pakai dapat menjadi jalur keluarnya bensin.

Karburator nan bekerja dengan baik membantu mesin menghasilkan tenaga nan optimal, irit bahan bakar, dan mudah dihidupkan. (Z-4)

Sumber: suzuki, momotor

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi(MI/Naufal Zuhdi)

PEMERINTAH menyiapkan anggaran sebesar Rp1,54 triliun untuk memberikan beragam insentif dan potongan nilai transportasi pada periode libur sekolah pertengahan tahun 2026 serta libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong mobilitas masyarakat sekaligus mendukung sektor pariwisata dan transportasi nasional.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah memberikan sejumlah stimulus berupa potongan nilai tiket kereta api, kapal laut, jasa penyeberangan, hingga subsidi pajak pertambahan nilai (PPN) untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Untuk periode libur sekolah, pemerintah memberikan potongan nilai tiket kereta api sebesar 30% nan bertindak pada 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Selain itu, tarif dasar kapal penumpang milik PT Pelayaran Nasional Indonesia juga didiskon 30% untuk perjalanan pada 20 Juni hingga 15 Agustus 2026. Pemerintah juga menggratiskan tarif jasa kepelabuhanan nan dikelola ASDP Indonesia Ferry selama periode 20 Juni hingga 5 Juli 2026.

“Total alokasi anggarannya adalah sebesar Rp190,5 miliar dengan sasaran sebesar 3 juta penumpang,” kata Dudy di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6).

Selain itu, pemerintah kembali memberikan akomodasi PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 100% untuk tiket pesawat domestik berjadwal kelas ekonomi. Program tersebut didukung anggaran Rp472,7 miliar dengan sasaran menjangkau sekitar 2,3 juta penumpang.

Tak hanya untuk periode libur sekolah, pemerintah juga telah menyiapkan paket insentif serupa untuk menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat pada masa Natal dan Tahun Baru 2026/2027.

Untuk periode Nataru, potongan nilai tiket kereta api sebesar 30% bakal bertindak pada 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027. Sementara itu, potongan nilai tarif dasar kapal Pelni sebesar 30% diberikan untuk perjalanan pada 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.

Pemerintah juga menggratiskan tarif jasa kepelabuhanan ASDP selama 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027. “Total alokasi anggaran sebesar Rp161,4 miliar dengan sasaran 2,8 juta penumpang,” kata Dudy.

Sementara itu, subsidi PPN DTP 100% untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi kembali diberikan pada periode Nataru dengan anggaran sebesar Rp722 miliar dan sasaran 3,7 juta penumpang.

Menurut Dudy, pengumuman insentif dilakukan lebih awal agar masyarakat mempunyai waktu nan cukup untuk merencanakan perjalanan dan memanfaatkan beragam stimulus nan telah disiapkan pemerintah.

Secara keseluruhan, anggaran nan digelontorkan pemerintah untuk program insentif transportasi pada dua momentum besar tersebut mencapai Rp1,54 triliun. Pemerintah berambisi kebijakan ini dapat meningkatkan keterjangkauan biaya perjalanan masyarakat sekaligus memperkuat pemulihan sektor transportasi dan pariwisata nasional. (Fal/P-3)

Deregulasi bermaksud melindungi pekerja dan mencegah PHK.(Dok. Antara)

PENASIHAT Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa langkah deregulasi nan diambil pemerintah bermaksud untuk melindungi pekerja sekaligus mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya ini dilakukan melalui peninjauan ulang patokan nan dinilai menghalang bumi upaya tanpa mengabaikan kewenangan pekerja.

Dalam kunjungannya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (22/6), Said menyebut deregulasi sebagai langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan upaya dan perlindungan tenaga kerja, terutama di sektor padat karya.

"Langkah perlindungan dari pemerintah saat ini salah satunya adalah deregulasi. Peraturan nan menyulitkan bumi upaya bakal ditinjau ulang untuk memastikan aktivitas upaya tetap melangkah tanpa mengabaikan perlindungan terhadap pekerja," ujar Said Iqbal.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah tengah mengevaluasi sejumlah izin nan dianggap membebani industri nasional. Salah satu contoh nyata adalah peninjauan kembali Permendag Nomor 8 Tahun 2023 nan sebelumnya berakibat negatif pada industri tekstil dan garmen akibat banjir produk impor.

"Dulu industri tekstil dan garmen terpukul oleh Permendag Nomor 8 Tahun 2023 nan memungkinkan impor dalam jumlah besar, terutama dari China. Saat ini, izin tersebut sudah ditinjau oleh pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas industri dalam negeri," tambahnya.

Selain izin perdagangan, pemerintah juga konsentrasi pada perbaikan patokan ketenagakerjaan. Said mengungkapkan adanya rencana revisi terhadap Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang pekerja alih daya (outsourcing). Revisi ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian kerja nan lebih kuat bagi buruh.

"Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 bakal direvisi agar lebih melindungi pekerja dari ancaman PHK akibat status pekerja alih daya nan tidak memberikan kepastian kerja," tegas Said.

Melalui rangkaian deregulasi ini, pemerintah berambisi daya saing industri nasional dapat meningkat, sekaligus memberikan agunan perlindungan nan lebih baik bagi para pekerja di seluruh Indonesia. (Z-10)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Lingkungan Hidup, menggandeng pemerintah daerah, bumi upaya dan juga masyarakat. Berupaya meningkatkan pencegahan kebakaran rimba dan lahan di Kabupaten Pelalawan, Riau, perihal ini untuk mengantisipasi datangnya musim tandus pada tahun ini. Pencegahan apa nan dilakukan klh untuk mengatasi karhutla tahun ini/ simak info nya berikut ini

Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia (Senin, 22/06/2026) berikut ini.

Add as a preferred
source on Google