Identitas Kependudukan Digital (IKD) nan dikembangkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meraih penghargaan Top Public Service Application for Ministry pada arena JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026. Penghargaan tersebut diserahkan CEO JawaPos.com Dhimas Ginanjar kepada Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan.

IKD merupakan KTP elektronik dalam corak digital nan tersimpan di telepon seluler. Aplikasi ini memuat info kependudukan, Kartu Keluarga (KK), serta arsip krusial lainnya sehingga memudahkan masyarakat mengakses beragam jasa administrasi, jasa kesehatan, perbankan, maupun pendidikan tanpa perlu membawa alias menggandakan arsip fisik.

Dhimas mengatakan, JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026 digelar sebagai corak apresiasi kepada kementerian, lembaga, badan usaha, dan beragam organisasi nan terus beradaptasi, berinovasi, serta menghadirkan faedah bagi masyarakat melalui transformasi digital. Media menjadi saksi lahirnya ide-ide baru, menjadi saksi keberanian perusahaan untuk berubah, dan menjadi saksi gimana penemuan menghadirkan faedah bagi masyarakat.

"Kami mau memberikan apresiasi kepada para pelaku perubahan itu," katanya saat memberikan sambutan pada pembukaan JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026, di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Ia mengungkapkan, keberhasilan transformasi digital tidak semata ditentukan oleh teknologi nan digunakan, tetapi juga oleh budaya kerja dan keberanian organisasi untuk terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Ia menegaskan bahwa teknologi bukanlah tujuan, melainkan alat.

"Yang paling krusial adalah keberanian untuk berubahnya, lantaran apa pun teknologi nan digunakan bakal susah jika misalkan dari budaya kerja dan perusahaannya tidak ada nan mau berubah," ujarnya.

Dhimas menambahkan, perkembangan teknologi berjalan sangat sigap sehingga setiap organisasi dituntut untuk terus belajar. Menurutnya, perjalanan tersebut tidaklah mudah sehingga setiap organisasi dituntut untuk terus beradaptasi dan tidak sigap berpuas diri atas capaian nan telah diraih.

"Bagi kami, digital ini sebuah maraton nan mungkin tidak ada garis finisnya. Saat ini kita mungkin tahu apa nan bakal kita lakukan untuk menghadapi era digital, tapi besok ketika tiba-tiba ada teknologi baru, ada algoritma baru, kita seakan memulainya lagi dari nol. Tapi ya itu adalah tantangan nan kudu kita lewati," tandasnya.

Acara tersebut turut dihadiri Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Bidang Komunikasi dan Media Massa Molly Prabawaty nan mewakili Menteri Komdigi Meutya Hafid, Direktur Infovesta Utama Wawan Hendrayana, serta para perwakilan kementerian/lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan perusahaan swasta penerima penghargaan.

Asosiasi Galvanis Indonesia (AGI) mendorong penggunaan baja galvanis nan telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun standar internasional sebagai material bangunan nan aman, berkualitas, tahan lama, dan ramah lingkungan.

Ketua Umum AGI. Harris Hendraka, mengatakan penggunaan material bangunan sebaiknya merujuk pada standar teknis dan bukti ilmiah agar masyarakat memperoleh info nan akurat. Menurut Harris, istilah "atap seng" nan selama ini dikenal masyarakat umumnya merujuk pada lembaran baja berlapis zinc (baja galvanis), bukan seng murni.

Baja galvanis telah digunakan lebih dari satu abad sebagai material bangunan lantaran mempunyai ketahanan korosi nan tinggi melalui lapisan zinc nan melindungi baja, sehingga mempunyai umur pakai panjang, biaya perawatan rendah, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

"Selain digunakan sebagai material genting dan tembok bangunan, baja galvanis juga dimanfaatkan pada beragam prasarana strategis, seperti menara transmisi dan pengedaran listrik, gardu listrik, tiang penerangan jalan umum, guardrail jalan, jembatan baja, rambu lampau lintas, menara telekomunikasi, pelabuhan, instalasi pengolahan air, akomodasi industri, gudang, hingga beragam bangunan publik lainnya nan memerlukan perlindungan terhadap korosi," ujar Harris dalam keterangan tertulis, Jumat (31/7).

AGI juga menegaskan hingga saat ini belum terdapat bukti ilmiah nan menunjukkan penggunaan genting baja galvanis nan diproduksi sesuai SNI maupun standar internasional dapat menyebabkan kanker paru-paru.

Menurut asosiasi, akibat gangguan kesehatan dalam bumi bangunan lebih banyak dikaitkan dengan paparan material tertentu, seperti asbes, bukan baja galvanis.

Selain itu, AGI menyebut unsur zinc (Zn) maupun senyawa hasil oksidasi alias korosi alami pada permukaan baja galvanis tidak diklasifikasikan sebagai penyebab kanker paru-paru dalam penggunaan normal sebagai material bangunan.

Sebaliknya, zinc merupakan mineral esensial nan dibutuhkan tubuh manusia dan berkedudukan dalam kegunaan sistem imun, pertumbuhan, pengobatan luka, sintesis DNA, pembentukan protein, serta mendukung aktivitas lebih dari 300 enzim di dalam tubuh.

AGI menyatakan mendukung penuh upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, keselamatan bangunan, serta pembangunan prasarana nan berkelanjutan.

"Sebagai mitra pemerintah dan pemangku kepentingan di sektor konstruksi, AGI menyatakan siap memberikan support berupa kajian teknis, info ilmiah, pengalaman industri, serta masukan berbasis standar nasional maupun internasional dalam penyusunan kebijakan," tambahnya.

Sebanyak 1.263 personel campuran dikerahkan untuk mengamankan aktivitas zikir dan angan kebangsaan nan bakal digelar di area Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Sabtu (1/8) malam.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 RI.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan personel campuran dari TNI-Polri dan Pemprov DKI.

"Jadi besok hari Sabtu 1 Agustus bakal dilaksanakan zikir dan angan kebangsaan dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81. Sebanyak 1.263 personel campuran terdiri dari Polda Metro Jaya serta TNI dan pemerintah daerah," kata Budi kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (31/7).

Budi menjelaskan, sejumlah akses keluar masuk area Monas telah disiapkan untuk mendukung kelancaran kegiatan. Pintu timur laut Monas, pintu tenggara Monas, pintu Lapangan IRTI, dan pintu barat Monas bakal digunakan sebagai akses bagi peserta. Lalu, pintu barat laut Monas dikhususkan bagi tamu undangan khusus.

"Sementara itu pintu barat laut Monas diperuntukkan bagi Presiden dan Wakil Presiden serta tamu undangan VVIP dan VIP," katanya.

Selain menempatkan personel di sejumlah titik, kepolisian juga menyiapkan kantong parkir hingga menerapkan pengamanan terbuka maupun tertutup.

"Personel ditempatkan untuk memberikan rasa kondusif dan nyaman kepada seluruh peserta nan datang termasuk aktivitas kegiatan masyarakat secara rutin. Disiapkan kantong-kantong parkir termasuk melaksanakan penemuan dini, langkah-langkah upaya sterilisasi letak serta pengamanan terbuka dan tertutup," jelas Budi.

Terkait rekayasa lampau lintas, Budi mengatakan penerapannya bakal berkarakter situasional dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan.

"Untuk pengamanan ataupun rekayasa arus lampau lintas tetap dilakukan memandang situasi dan kondisi terkini. Artinya nan pertama memberikan akses kepada para peserta nan datang dalam angan dan zikir berbareng di Monas, nan kedua terhadap seluruh masyarakat nan melaksanakan aktivitas secara rutin. Ini juga kudu diperhatikan sehingga tidak terganggu dalam melaksanakan aktivitas," tegas Budi.

Budi berambisi seluruh rangkaian aktivitas dapat berjalan aman, tertib, dan kondusif.

"Kita sama-sama berambisi aktivitas angan dan zikir berbareng dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat sama-sama melangkah dengan aman, tertib, dan dapat dikendalikan," kata dia.

Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) menggelar Training of Trainers (ToT) sekaligus retret di Eco Edu Forest, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (31/7/2026). Kegiatan nan berjalan hingga 2 Agustus ini menjadi arena penguatan kapasitas, penyamaan visi organisasi, sekaligus membangun soliditas pengurus dari tingkat pusat hingga daerah.

Kegiatan juga bakal diisi dengan hormat sosial dengan menyerahkan support perlengkapan sekolah kepada siswa SDN Karangtengah 5, Kecamatan Babakan Madang, serta mendistribusikan air bersih kepada penduduk di sekitar lokasi.

Ketua Panitia Agus Maimun mengatakan retret dirancang untuk menyamakan langkah dan arah mobilitas seluruh pengurus Karang Taruna. Selain pembekalan mengenai organisasi, peserta juga bakal mengikuti outbound sebagai bagian dari penguatan kebersamaan antarpengurus.

"Ujung dari retret ini adalah gimana seluruh pengurus menyatu sehingga mempunyai mobilitas dan langkah nan sama dalam menjalankan organisasi," ujar Agus.

Retret diikuti 107 pengurus nasional serta 18 pengurus Karang Taruna tingkat provinsi. Selama tiga hari, peserta memperoleh materi dari sejumlah narasumber lintas kementerian guna memperkuat kapabilitas kepemimpinan dan pengelolaan organisasi.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf nan datang membuka aktivitas mengapresiasi langkah Pengurus Nasional Karang Taruna dalam membangun konsolidasi organisasi secara sistematis. Menurutnya, retret dan Training of Trainers menjadi langkah strategis untuk memperkuat kepemimpinan organisasi hingga ke daerah.

"Kegiatan retret alias Training of Trainers ini kelak bakal menjadi komandan, kompas, dan pemimpin daripada aktivitas konsolidasi secara nasional," kata Gus Ipul.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna Budisatrio Djiwandono mengatakan retret menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia Karang Taruna. Ia berambisi seluruh peserta membawa semangat baru untuk mengembangkan organisasi dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat di wilayah masing-masing.

"Kami berambisi setelah kembali ke daerah, teman-teman membawa semangat baru dan bisa memberi akibat nyata bagi masyarakat," ujar Budisatrio.

Kegiatan ini turut dihadiri Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM M. Riza Adam Damanik, Mediator Ahli Madya Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Kementerian Ketenagakerjaan Mujahidah Fauzi Islam, Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Sosial Andrianus Alla, serta jejeran Pengurus Nasional Karang Taruna.

Lokasi Gedung Hoegeng Akpol Semarang tempat diduga jatuhnya Cabhatar Akpol Semarang(MI/Akhmad Safuan)

POLISI tetap menyelidiki meninggalnya Calon Bhayangkara Taruna (Cabhatar) Akademisi Kepolisian (Akpol) Semarang Attar Mahattar Makkawang, 19. Ia ditemukan meninggal bumi dengan dugaan sementara korban jatuh dari lantai 3 Gedung Hoegeng. 

Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), interogator kepolisian  memeriksa sejumlah saksi, termasuk menggali keterangan teman-teman Cabhatar Akpol tersebut nan menemukan korban dalam kondisi terluka. Korban kemudian dilarikan ke RS Akpol Semarang untuk mendapatkan perawatan medis tetapi akhirnya meninggal dunia. 

Berdasarkan keterangan dihimpun dari kepolisian, peristiwa meninggalnya Cabhatar Akpol itu dilaporkan sekitar pukul 19.45 WIB Kamis (30/7). 

Sebanyak 340 taruna dan taruni mengikuti aktivitas peragaan drum operasional pada sore hari. Ketika aktivitas selesai, seluruh peserta kembali ke Gedung Hoegeng untuk membersihkan diri, salat, makan malam, dan mengikuti apel pengecekan sebagai persiapan pendidikan integrasi di Magelang.

Pada pengecekan pertama setelah makan malam, seluruh taruna dan taruni dinyatakan lengkap. Namun saat dilakukan pengecekan ulang sekitar pukul 19.00 WIB, pengasuh menemukan satu taruna tidak berada dalam barisan sehingga dilakukan pencarian di sekitar Gedung Hoegeng tempat terakhir mereka berkumpul. 

Berdasarkan keterangan saksi ekitar pukul 19.45 WIB, terdengar teriakan dari arah Gedung Hoegeng tersebut. Korban Attar Mahattar Makkawang sempat terlihat berada di atas tembok pembatas di lantai tiga dan kemudian kehilangan keseimbangan. Ia sempat kembali naik ke atas pembatas, namun akhirnya terjatuh.

"Korban segera dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapatkan penanganan medis, namun tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia, " kata Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah Kombes Yuliyanto. 

Keluarga korban telah menerima kejadian tersebut sebagai musibah. Namun kepolisian tetap melakukan v proses penyelidikan terhadap peristiwa ini untuk mengetahui penyebab pasti kejadian meninggalnya Cabhatar Akpol tersebut.

"Penyidik tetap melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi, menggali keterangan teman-temannya nan menemukan dan  mengetahui sebelumnya, maupun nan sempat berinteraksi dengan korban," ujar Yuliyanto.  (H-4)

Ketua DPW NasDem Jabar, Mamat Rachmat memimpin rapat Koordinasi dan Konsolidasi berbareng DPD NasDem se-Jabar(MI/NAVIANDRI)

DEWAN Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi dan Konsolidasi berbareng Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem se-Jabar, di Kantor DPW Partai NasDem Jabar, Jumat (31/7).

Pertemuan tersebut menjadi langkah awal Partai NasDem Jabar dalam memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menyusun strategi menghadapi Pemilu 2029. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPW Partai NasDem Jabar, Mamat Rachmat, dan dihadiri seluruh Ketua DPD Partai NasDem kabupaten/kota se-Jabar.

Dalam arahannya, Kang Rachmat menegaskan bahwa seluruh struktur partai kudu mulai bergerak sejak sekarang melalui program-program nan terukur dan berkelanjutan. Kesiapan menghadapi Pemilu 2029 tidak cukup hanya dengan konsolidasi organisasi, tetapi kudu diwujudkan melalui tindakan nyata hingga tingkat akar rumput.

“Kita mau seluruh struktur partai bergerak dalam satu komando. Delapan program tindakan ini menjadi pedoman berbareng untuk memperkuat organisasi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Partai NasDem,” paparnya.

Menurut dia, DPW Partai NasDem Jabar menetapkan delapan program tindakan nan bakal dilaksanakan secara masif oleh seluruh struktur partai, mulai dari tingkat DPW, DPD, DPC hingga DPRt (ranting). Ke delapan program tersebut meliputi penguatan struktur partai, penataan dan optimasi instansi partai.

Selain itu juga Papanisasi instansi sebagai identitas organisasi, penguatan branding Partai NasDem.

"Lalu ekspansi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat melalui program partai, penyelenggaraan pendidikan politik secara berkelanjutan, percepatan kepemilikan E-KTA Partai NasDem, serta persiapan dan pembinaan bakal calon legislatif (Bacaleg) sebagai bagian dari strategi menghadapi Pemilu 2029," paparnya.

KEBERHASILAN PENGURUS

Menurut Kang Rachmat, delapan program tindakan tersebut tidak hanya menjadi sasaran administratif, tetapi juga menjadi ukuran keberhasilan seluruh pengurus dalam membangun organisasi nan semakin kuat, modern, dan dekat dengan masyarakat.

“Seluruh pengurus, mulai dari DPW hingga ranting, kudu mempunyai sasaran dan tanggung jawab nan sama. Program ini kudu dijalankan secara konsisten agar keberadaan Partai NasDem betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya.

Dia menyebut, keberhasilan Partai NasDem pada Pemilu 2029 bakal ditentukan oleh kekuatan organisasi, kualitas kader, serta keahlian seluruh struktur partai dalam membangun komunikasi dan pelayanan kepada masyarakat sejak jauh hari.

"Melalui rapat koordinasi dan konsolidasi tersebut, DPW Partai NasDem Jabar optimistis seluruh jejeran partai mempunyai arah mobilitas nan sama dalam menjalankan delapan program tindakan sebagai fondasi memperkuat organisasi dan meningkatkan elektabilitas Partai NasDem di Jabar menuju Pemilu 2029," tandasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia -Vinfast Indonesia menjalin kerja sama strategis dengan Bank Danamon, melalui penandatanganan Memorandum of Understanding alias MOU di arena Gaikindo Indonesia International Auto Show 2026.

Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia (Jumat, 31/07/2026) berikut ini.

Founder and Chairman CT Corp, Chairul Tanjung (CT), menghadiri malam puncak Hoegeng Awards 2026. Ada lima kategori polisi penerima penghargaan Hoegeng Awards 2026 nan bakal diumumkan malam ini.

Malam puncak Hoegeng Awards 2026 digelar di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Jumat (31/7/2026). Chairul Tanjung tampak mengenakan kemeja batik berwarna hitam.

CT tampak tersenyum saat tiba di lokasi. Setibanya, dia langsung masuk menuju ke letak acara.

Acara ini juga bakal dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, tokoh agama, dan perwakilan organisasi masyarakat sipil. Para menteri Kabinet Presiden Prabowo Subianto juga menghadiri aktivitas ini.

Tentang Hoegeng Awards

Hoegeng Awards merupakan program kerjasama detikcom dan Polri untuk memberikan apresiasi kepada para polisi teladan nan menunjukkan dedikasi, integritas, dan pengabdian dalam menjalankan tugas.

Pada Hoegeng Awards 2026, penghargaan diberikan dalam lima kategori, ialah Polisi Berdedikasi, Polisi Inovatif, Polisi Berintegritas, Polisi Pelindung Perempuan dan Anak, serta Polisi Tapal Batas dan Pedalaman.

Rangkaian Hoegeng Awards 2026 diawali dengan penjaringan usulan polisi teladan dari masyarakat nan berjalan pada 27 Januari hingga 2 April 2026. Selama periode tersebut, masyarakat mengirimkan lebih dari 9.000 usulan nama polisi dari beragam wilayah di Indonesia.

Dari banyaknya usulan itu, tim panitia Hoegeng Awards 2026 melakukan verifikasi dan seleksi awal. Nama-nama nan lolos verifikasi dan seleksi tim panitia kemudian diserahkan ke Dewan Pakar Hoegeng Awards 2026, ialah Mantan Plt Pimpinan KPK Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M., Anggota Kompolnas Gufron Mabruri, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Qotrunnada Wahid, M.Psi. Wakil Ketua Komnas HAM Putu Elvina, S.Psi., MM dan Ketua Komisi III DPR, Dr. Habiburokhman, S.H., M.H.

Dewan Pakar Hoegeng Awards 2026 melakukan sejumlah rapat hingga akhirnya memilih nominasi kandidat di masing-masing kategori. Uji publik juga digelar sejak Kamis, 7 Mei 2026 hingga Jumat, 22 Mei 2026. Dalam tahap ini, detikcom menjaring masukan dari masyarakat mengenai para kandidat.

Berikut 15 polisi kandidat penerima Hoegeng Awards 2026:

Kategori Polisi Berdedikasi

- Aiptu Dafit Rico Dermawan

Jabatan: Kasubnit II Unit 6 Satreskrim Polresta Padang

- Brigpol Kamaludin

Jabatan: Bhabinkamtibmas Desa Sermong, Taliwang, Sumbawa Barat, NTB

- Kombes Eko Budhi Purwono

Jabatan: Dirbinmas Polda Riau

Kategori Polisi Inovatif

- Aipda Frits Bidara

Jabatan: Ps Kaur Ident Satreskrim Polres Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara

- Kombes Christian Tobing

Jabatan: Kapolresta Sidoarjo, Jawa Timur

- Brigadir Renita Rismayanti

Jabatan: Anggota Divisi Hubungan Internasional Polri

Kategori Polisi Pelindung Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan

- Ipda Kadek Sumerta

Jabatan: Panit Reskrim Polsek Blahbatuh, Polsek Gianyar, Bali

- AKP Siti Elminawati

Jabatan: Kanit 1 Subdit 4 Dit Reskrimum Polda Sulteng

- AKBP Ema Rahmawati

Jabatan: Kasubbag Binops Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri

Kategori Polisi Tapal Batas dan Pedalaman

- Iptu Bastian Tuhuteru

Jabatan: Kapolsek Sirimau, Polresta Ambon, Polda Maluku

- Iptu Motalip Litiloly

Jabatan: Kasat Samapta Polres Nduga, Polda Papua

- Bripka Hamzah Ladema

Jabatan: Bhabinkamtibmas Desa Sonit, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah

Kategori Polisi Berintegritas

- Kombes Muhammad Arsal Sahban

Jabatan: Kasubdit II Dittipideksus Bareskrim Polri

- Kombes Norul Hidayat

Jabatan: Kepala SPN Polda Bangka Belitung

- Kombes Yimmy Kurniawan

Jabatan: Karo SDM Polda Kepulauan Riau

(maa/dhn)

Jakarta -

Dittipidnarkoba Bareskrim Polri membongkar peredaran narkoba jenis ganja nan diedarkan lewat media sosial Instagram. Dalam kasus ini, polisi mengamankan dua orang tersangka.

"Di TKP 1 diamankan tersangka Rizka Aulia di Jalan Arus Jati Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur. Di TKP 2 ditangkap tersangka Rizky Maulana di Jl Cikutra Barat Gang Bojong Tengah II, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat," kata Dirtipidnarkoba Brigjen Eko Hadi dalam keterangannya, Jumat (31/7/2026).

Eko mengatakan tersangka mengedarkan ganja menggunakan akun Instagram. Ganja itu diedarkan di wilayah Bandung, Jawa Barat.

"Tersangka mengedarkan ganja di wilayah Bandung menggunakan media sosial akun IG milik Rizky Maulana Rahmawan," jelas dia.

Tak hanya itu, Rizky juga memesan ganja untuk diedarkan lewat media sosial. Dia memesan lewat pesan singkat lampau memberi alamat tujuan.

"Memesan paket narkotika jenis ganja melalui akun IG via DM dengan nilai transaksi Rp 14 juta," ucapnya.

Eko melanjutkan Rizky memesan ganja dengan menggunakan alamat Rizka di Jakarta. Kemudian paket ganja itu diambil Rizky.

"Paket tersebut dipesan oleh Rizky Maulana Rahmawan menggunakan nama Rizka dengan alamat Jl Arus Jati, Jakarta Timur. Rizka menerangkan bahwa pemilik paket tersebut adalah Rizki Maulana Rahmawan nan berada di Bandung," ucapnya.

Adapun Eko menerangkan awal mulai penangkapan dua orang tersebut. Polisi awalnya mendapatkan info ada paket mencurigakan nan bakal dikirimkan ke Jalan Arus Jati No. 36 dengan penerima Rizka.

Pada Selasa (28/7) pukul 10.00 WIB, polisi menuju instansi ekspedisi mengenai untuk menelusurinya. Setelah ditemukan paket nan dicurigai, barulah kemudian dilakukan metode penyelidikan control delivery.

"Pukul 15.00 WIB tim melakukan control delivery terhadap paket nan bakal diterimakan oleh Rizka. Pukul 16.30 WIB paket diterima oleh Rizka di Jalan Arus Jati, Jakarta Timur, selanjutnya Tim mengamankan penerima paket tersebut," ungkapnya.

Eko melanjutkan polisi kemudian menelusuri lebih jauh tentang siapa nan sebetulnya memesan ganja itu. Setelah diidentifikasi, polisi menuju Bandung lampau mengamankan Rizky.

"Pukul 00.30 WIB tim mengamankan seseorang berjulukan Rizky di Jalan Cikutra Barat Gang Bojong Tengah II Cigadung, Cibeunying Kaler, Bandung," katanya.

Selanjutnya, Eko mengatakan polisi menyita satu buah paket diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat sekitar 2.134 gram alias 2,1 kg. Kemudian satu unit HP POCO F3 warna hitam, satu unit HP Redmi 10C, dan satu buah timbangan digital warna hitam.

Setelah pengungkapan ini, polisi kemudian mendalami pemilik akun Jacksparrow. Polisi bakal mengejar pelaku.

"Lakukan pengembangan jaringan ke pemilik akun IG jacksparrow_," ucapnya

(tsy/mea)

Jakarta -

Relawan Sahabat Bahtra kembali menggelar aktivitas sosial rutin berjudul 'Bahtra Peduli' dengan membagikan paket sembako kepada penduduk kurang bisa di Kelurahan Kendari Caddi, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat (31/7/2026).

Program nan dilaksanakan setiap hari Jumat ini telah melangkah di 7 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara, ialah Kendari, Bombana, Wakatobi, Buton Tengah, Kolaka Timur, Kolaka, dan Kolaka Utara. Para relawan mendatangi langsung rumah-rumah penduduk nan memerlukan support sembako.

Jubir Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk menjangkau keluarga-keluarga nan paling memerlukan di beragam penjuru Sulawesi Tenggara.

"Program ini dilakukan setiap hari Jumat berbagi paket sembako kepada penduduk nan memerlukan di beragam kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara," kata Bahtra dikutip dari laman IG @bahtrapeduli.id, Jumat (31/7/2026).

Dalam aktivitas tersebut, relawan Sahabat Bahtra menghampiri penduduk nan sedang beraktivitas di rumah dan menyerahkan langsung paket sembako nan telah disiapkan. Warga nan mendapat support berkumpul di salah satu perspektif permukiman untuk menerima paket tersebut.

"Program ini menyasar keluarga-keluarga nan kurang mampu," ujar Bahtra.

Antusiasme penduduk penerima support terlihat jelas. Salah seorang ibu nan menerima sembako mengungkapkan rasa terima kasihnya secara langsung kepada Bahtra.

"Terima kasih Pak Bahtra sudah memperhatikan kami, kami tidak salah memilih Bapak. Karena itu kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak," ucap salah seorang ibu.

(akn/ega)

Jakarta -

Seorang remaja berinisial ZRS (14) terseret arus saat berenang di Sungai Ciliwung, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur (Jaktim). Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

"Korban sukses ditemukan berbareng tim gabungan," kata Command Center Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Pencarian korban dilakukan sejak Kamis (30/7) kemarin. Pencarian kembali dilakukan tim campuran sejak pagi tadi dan jasad korban ditemukan pukul 17.25 WIB.

Anak baru gede (ABG) itu dilaporkan tenggelam sekitar pukul 15.00 WIB kemarin sore saat berenang dan mandi di Sungai Ciliwung berbareng empat rekannya. Korban diduga terseret arus hingga tenggelam.

"Saat berenang, korban diduga memasuki area sungai nan lebih dalam, mengalami kesulitan menyelamatkan diri, kemudian terbawa arus dan diduga tenggelam," demikian keterangan Kantor SAR Jakarta.

Tim SAR campuran langsung melakukan penyisiran di sekitar letak kejadian dengan metode pengamatan visual untuk mencari tanda-tanda keberadaan korban.

Operasi pencarian melibatkan Unit Siaga SAR Bekasi, Pemadam Kebakaran Pasar Rebo, BPBD Jakarta Selatan, Babinsa Koramil 03 Cijantung, serta masyarakat setempat nan bahu-membahu dalam upaya kemanusiaan ini.

(jbr/mei)

Suara mesin sepeda motor nan kembali menyala menjadi momen nan sudah lama dinantikan Bidin (37). Warga Jakarta itu akhirnya bisa membawa pulang motornya setelah sempat lenyap lebih dari sebulan dan ditemukan dalam Operasi Berantas Jaya 2026 nan digelar Polda Metro Jaya.

Bagi Bidin, hilangnya motor itu bukan lantaran dicuri orang tak dikenal di jalan. Kendaraannya justru dipinjam oleh kawan adiknya. Namun, motor tersebut tak pernah dikembalikan.

"Kronologinya dipinjam sama temannya adik, terus tidak kembali lagi," kata Bidin usai menerima kembali motornya di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (31/7).

Motor itu lenyap pada Selasa (16/6). Awalnya Bidin mengira kendaraannya tetap digunakan oleh orang nan meminjamnya. Kecurigaannya muncul ketika mengetahui motor tersebut sudah tidak lagi berada di tangan peminjam.

Berbekal perangkat pencari GPS nan terpasang di motornya, Bidin kemudian menelusuri letak kendaraan. Sinyal GPS menunjukkan motornya sudah berada di Lampung.

Ia lampau menghubungi perusahaan ekspedisi tempat motornya terdeteksi berada. Setelah berkoordinasi dengan pihak ekspedisi dan kepolisian, motor tersebut akhirnya sukses diamankan.

"Benar motor kita di situ. Akhirnya dari Baraka Express lapor polisi dan diamankan lah sama Kepolisian Republik Indonesia," ujar Bidin.

Meski proses manajemen memerlukan waktu, Bidin mengaku penanganan dari kepolisian berjalan cepat. Saat menerima kembali motornya, dia mengatakan kondisi kendaraan nyaris tak berubah.

"Alhamdulillah, jika emang rezeki enggak ketukar udah. Balik sendiri," katanya sembari memegang motor nan sedang dinyalakan.

Ia juga mengaku proses pengambilan motor tidak berbelit-belit. Polisi hanya meminta laporan polisi dan arsip kepemilikan kendaraan sebagai syarat pengembalian.

Cerita serupa dialami Karim (24), penduduk Tanjung Priok. Motor Honda Scoopy keluaran 2018 miliknya lenyap pada Kamis (18/6). Berbeda dengan Bidin, Karim justru belum sempat membikin laporan polisi saat motornya raib.

Ia mengaku terkejut ketika mendapat berita dari jejeran Polda Metro Jaya bahwa sepeda motornya telah ditemukan.

"Dan saya dilaporkan jejeran Polda orang lapangan ke rumah saya untuk melapor ke saya bahwa motor saya sudah ditemukan," kata Karim dengan senang.

Setelah mendapat pemberitahuan tersebut, Karim baru mengurus laporan polisi untuk melengkapi proses manajemen pengembalian kendaraan.

Menurut Karim, seluruh proses melangkah sigap dan tidak menyulitkan pemilik kendaraan.

"Untuk prosesnya sih cepat. Semuanya baik-baik semua," ujar dia.

Ia juga memastikan pengambilan motor hanya memerlukan arsip kepemilikan kendaraan.

"Enggak ada nan disusah-susahin. Semua dipermudah," katanya.

Motor Bidin dan Karim menjadi dua dari ratusan kendaraan nan sukses diamankan Polda Metro Jaya dalam Operasi Berantas Jaya 2026. Polisi menyatakan kendaraan nan telah teridentifikasi pemiliknya bakal dikembalikan setelah proses norma dan verifikasi arsip kepemilikan selesai dilakukan.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah mengungkap 769 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dalam Operasi Berantas Jaya 2026 nan digelar dari 4 hingga 18 Juli 2026. Dari ratusan kasus tersebut, polisi menangkap 729 tersangka, terdiri dari 35 residivis dan 694 pelaku nonresidivis.

KPK telah menetapkan 4 orang tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi mengenai pembayaran komisi fiktif pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) periode 2015-2020. Keempat tersangka itu, yakni:

• Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi Jasindo periode Desember 2013-Oktober 2018;

• Eko Yuni Triyanto selaku Manajer Manajemen Risiko Biro Enterprise Risk Management & Litbang PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) periode 2012-Mei 2015;

• Yohanes Priyo Iriantono selaku Direktur PT Inovasi Vahana Indonesia periode 2015-2020; dan

• Zulchaibar selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.

"Berdasarkan perangkat bukti tersebut, interogator menetapkan 4 tersangka," kata Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, dalam bertemu pers, Jumat (31/7).

Taufik memaparkan, penetapan 4 tersangka ini merupakan pengembangan perkara nan menjerat Sahata Lumban Tobing selaku Direktur Operasi Ritel PT Jasindo periode 2013-2018; dan Toras Sotarduga Panggabean selaku pemilik dan pengendali PT Mitra Bina Selaras. Mereka telah diadili mengenai perbuatannya.

Perkara ini bermulai pada 2015-2020, ketika Jasindo mendapatkan pekerjaan asuransi perkapalan dari Pelni nan dilakukan dengan langkah penunjukan langsung. Nilai perjanjian selama periode itu sebesar Rp 263 miliar.

Jenis asuransi nan diberikan Jasindo kepada Pelni adalah asuransi Marine Hull, ialah asuransi nan menjamin tenggelam, terbalik, terbakar pada rangka dan isi kapal milik Pelni. Termasuk asuransi Wreck Removal dan Pollution mengenai dengan pengangkatan kapal nan tenggelam dan pencemaran laut nan ditimbulkan kapal milik Pelni.

"Bahwa sehubungan dengan pekerjaan Pengadaan Jasa Asuransi dari PT Pelni tersebut di atas, Saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Jasindo, telah memerintahkan untuk mengeluarkan dan membayarkan komisi pemasok nan tidak semestinya dikeluarkan (komisi fiktif) dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2020," jelas Taufik.

Pembayaran komisi pemasok itu disalurkan melalui PT Catur Lumintu, PT Morakabi Media Indonesia, dan PT Nusantara Proteksi Mandiri.

"Ketiga perusahaan pemasok asuransi tersebut diketahui tidak melakukan pekerjaan sebagai pemasok asuransi dalam pekerjaan pengadaan asuransi perkapalan milik PT Pelni nan diperoleh PT Jasindo," ungkap Taufik.

Komisi pemasok nan telah dibayarkan kepada PT Catur Lumintu dan PT Nusantara Proteksi Mandiri nan kemudian dikembalikan ke PT Jasindo Cabang Jakarta Menteng sebesar 93%–95%, sementara perusahaan pemasok asuransi hanya menerima bagian sebesar 5%–7%.

"Kemudian, atas sepengetahuan dan perintah dari Saudara UHS, komisi pemasok nan dikembalikan tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional instansi bagian dan juga mengalir kepada dirinya, Saudara ZC, Saudara YHP, dan Saudara EYT," jelas Taufik.

Kasus ini menyebabkan negara merugi hingga Rp 15,602 miliar. Keempat tersangka baru itu sudah ditahan penyidik. Mereka belum berkomentar mengenai perkara ini.

Kasus dugaan malapraktik di RSUD Prambanan, Kabupaten Sleman, mengenai meninggalnya Naura Dwi Meydita Putri (3 tahun 11 bulan), anak dari Anastacia Niken Purwandari (36), akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan.

Kesepakatan tersebut tercapai setelah dilakukan mediasi antara pihak family Anastacia dan RSUD Prambanan pada Kamis (30/7).

"Antara pengguna kami dengan pihak RSUD Prambanan bermufakat untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan," kata kuasa norma Anastacia, Purnomo Susanto, saat dikonfirmasi kumparan, Jumat (31/7).

Purnomo mengatakan, dalam mediasi tersebut pihak RSUD Prambanan menyampaikan permintaan maaf mengenai adanya kekurangan dalam komunikasi pelayanan kepada family almarhumah Naura.

"Pihak Direktur RSUD Prambanan meminta maaf atas kekurangan komunikasi dalam pelayanan terhadap family almarhumah Naura Dwi Meydita Putri. Pihak rumah sakit juga menyampaikan bakal melakukan pembenahan dalam komunikasi pelayanan medis kepada pasien maupun family pasien," ujarnya.

Dalam pertemuan itu, pihak rumah sakit turut memberikan penjelasan mengenai tindakan medis nan dilakukan terhadap Naura.

"Dalam mediasi tersebut juga telah disampaikan penjelasan medis nan dilakukan terhadap almarhumah Naura Dwi Meydita Putri nan kami dengarkan langsung dari dr. Dita maupun dr. Jimmy," kata Purnomo.

Ia menyebut, mediasi melangkah dengan komunikasi dua arah antara family dan pihak rumah sakit. Keluarga, kata dia, menerima penjelasan medis nan disampaikan.

"Terjadi komunikasi dua arah dalam pemaparan dan penjelasan medis tersebut. Klien kami dapat menerima dengan tulus atas penjelasan medis nan diberikan," ujarnya.

Sebelumnya, pihak family sempat melaporkan dugaan kasus tersebut ke Polda DIY. Polisi juga telah meminta keterangan dari sejumlah saksi mengenai laporan tersebut.

Naura meninggal bumi setelah menjalani tindakan pemberian obat penenang sebanyak tiga kali sebelum menjalani pemeriksaan CT scan di RSUD Prambanan. Naura dinyatakan meninggal bumi di rumah sakit tersebut pada 28 April lalu.

Sementara itu, RSUD Prambanan Sleman sebelumnya menyatakan hasil audit internal nan dilakukan pihak rumah sakit tidak menemukan adanya kelalaian medis dalam kasus tersebut.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Media, Hasan Nasbi, memastikan pemerintah mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nan memerintahkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipisahkan dari anggaran pendidikan.

Hasan menegaskan pemerintah tidak bakal berupaya mengelak putusan MK tersebut dengan langkah mengakal-akali.

"Enggak lah, masa pemerintah ngakalin? Enggak," kata Hasan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (31/7).

Hasan menekankan pemerintah tidak bakal mengakali dan justru bakal mematuhi putusan MK nan sudah menjadi perintah.

"Ya. Enggak, kan sudah jadi putusan hukum. Bahwa MBG kan konstitusional. Itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, kudu dipisahkan dari anggaran pendidikan ya," kata Hasan.

"Kita tetap punya waktu kan? Transisi 2 tahun lagi kan untuk sampai 2028, jadi kayaknya enggak terlalu masalah itu," sambung dia.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan mengenai UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.

"Mengabulkan gugatan permohonan para Pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan nomor 40/PUU-XXIV/2026 dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (30/7).

Dengan putusan ini, MK menyatakan anggaran operasional MBG kudu dipisahkan dari anggaran pendidikan. Aturan ini bakal mulai bertindak pada 2028 alias 2 tahun setelah putusan diucapkan.

Jakarta -

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) alias Pelindo mengumumkan perubahan susunan komisaris berasas surat keputusan pemegang saham. Berdasarkan salinan keputusan, pemegang saham Pelindo mengangkat Ubaidillah Amin.

Ubaidillah Amin diketahui menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa. Ubaidillah Amin efektif menjabat komisaris mulai 27 Juli 2026.

"Menunjuk Salinan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor: 355 Tahun 2026 dan SK.124/DI-DAM/DU/2026 tentang Pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia," tulis Manajemen Pelindo dikutip dari Keterbukaan Informasi, Jumat (31/7/2026).

Selain itu, Pelindo juga mengumumkan pengangkatan Hambra Samal sebagai komisaris perseoran. Masa kedudukan Hambara juga efektif sejak 27 Juli 2026.

Hambra saat ini juga menjabat sebagai Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan BP BUMN sejak 24 Februari 2026. Ia juga sempat menjabat sebagai Wakil Direktur PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2024-2025) dan Wakil Direktur PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019-2024).

Hambra juga sempat menjabat sebagai Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis (2016-2019), kemudian Staf Ahli Bidang Komunikasi Strategis dan Hubungan Industrial (2015-2016), hingga Kepala Biro Hukum (2014-2015).

(ahi/hns)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengaku gemas memandang komentar di media sosial nan seolah-olah menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghabiskan anggaran negara. Dia meminta masyarakat memandang program tersebut secara lebih utuh dan tidak menganggap anggaran MBG membikin sektor lain terbengkalai.

“Ini jika kita lihat perkembangan di medsos, di sosial media kan seolah-olah MBG ini ngabisin anggaran negara. Terus seolah-olah ini kurang, itu kurang, ini kurang, itu kurang,” jelas Sudaryono saat konvensi pers di Kantor BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (31/7).

Dia kemudian mencontohkan sektor pertanian, khususnya pupuk. Menurut Sudaryono, persoalan kesiapan pupuk tidak bisa begitu saja dikaitkan dengan adanya anggaran MBG.

“Maksud saya begini, ada nan nanya apa hubungannya pupuk Pak sama MBG? Kan orang menuduh bahwa MBG ngabisin anggaran. Dulu tidak ada MBG artinya tidak ada anggaran nan kepakai untuk MBG itu pupuknya kurang ya volume-nya Anda bisa cek itu,” katanya.

Menurutnya, setelah adanya MBG, pemerintah justru tetap memenuhi kebutuhan pupuk dan apalagi memberikan kebijakan nilai nan lebih murah.

“Dan apalagi sekarang sudah anggarannya dipakai MBG itu kemudian pupuknya dicukupi harganya diskon,” tuturnya.

Sudaryono juga menyinggung kondisi jaringan irigasi. Dia mengatakan kerusakan irigasi sudah terjadi sebelum program MBG melangkah sehingga tidak tepat jika kondisi tersebut dikaitkan dengan penggunaan anggaran untuk MBG.

Dia kemudian menyebut pemerintah tetap melakukan revitalisasi jaringan irigasi meski anggaran negara juga dialokasikan untuk MBG.

“Terus sekarang ada MBG sudah diambil untuk MBG sekarang ada revitalisasi irigasi Rp 12 T, Rp 14 T, Rp 14 T sampai dengan 5 tahun ini diberesin semua,” kata dia.

Hal serupa, kata dia, terjadi pada persoalan sekolah rusak. Sudaryono mempertanyakan dugaan bahwa kerusakan sekolah terjadi lantaran adanya program MBG.

“Dulu nggak ada MBG kan sekolah itu ada nan rusak, bolong, apa semua itu kan, nggak lantaran terus kemudian Pak Prabowo jadi presiden ada MBG terus sekolahnya mendadak jadi rusak kan nggak,” ujar Sudaryono.

Dia meminta masyarakat memandang persoalan tersebut secara lebih objektif dengan mempertanyakan kondisi sekolah sebelum MBG berjalan.

“Dulu ke mana? Anda harusnya bertanya dong ya dulu ke mana? nan sekolah rusak itu dulu duit nan untuk MBG mestinya dari kemarin-kemarin dong nggak ada MBG harusnya sekolah sudah bagus semua. Kan nggak,” jelasnya.

Menurut Sudaryono, pemerintah saat ini juga melakukan perbaikan sekolah secara besar-besaran.

“Ada dipakai MBG sekolahnya sekarang diperbaiki sama pemerintah. 16.000 kemarin, tahun ini 90.000 dan bakal selesai 300.000 alias nyaris 400.000 sekolah ini bakal diperbaiki semua,” ungkap Sudaryono.

Sudaryono juga membawa persoalan pembimbing honorer untuk menjelaskan bahwa adanya MBG tidak berfaedah seluruh kebutuhan negara menjadi terabaikan.

“Kita ngomongin misalnya nan lain pembimbing honorer. Loh dulu nggak ada MBG kan, nggak kemudian lantaran MBG kemudian pembimbing honorer gajinya kecil,” kata Sudaryono.

“Bahkan oleh Pak Presiden kan sudah dipastikan sampai dengan 2 juta ya kan gitu. Dulu kan nggak,” sambungnya.

Karena itu, Sudaryono kembali menegaskan agar masyarakat tidak memandang persoalan pembangunan secara sepotong-sepotong dan menyimpulkan bahwa MBG mengambil anggaran dari kebutuhan lainnya.

“Maksud saya mari kita sama-sama kita semua ini anak pinter lah ya, Anda semua media semua kita semua pakai logika sehat sekarang ini sedang kita perbaiki semua,” ucap Sudaryono.

Sudaryono menyadari anggaran MBG nan disiapkan pemerintah memang besar. Namun, menurut dia, program tersebut melangkah berbarengan dengan pembenahan di beragam sektor lain.

Dia kembali membujuk masyarakat memandang pembangunan secara menyeluruh, bukan dengan menganggap MBG sebagai penyebab persoalan di sektor lainnya.

“Terus kemudian siapa nan artinya kan maksud saya ini saya membujuk sebagai anak bangsa, sebagai kita punya logika sehat, kita orang-orang nan diberi logika kita adalah orang-orang terpilih nan sekolah oleh Allah, diberikan hidayah kecerdasan, mari kita bicara pakai hati pakai hati nurani pakai logika sehat. Jadi nan inilah nan sekarang sedang dikerjakan oleh Presiden kita,” kata Sudaryono.

Sudaryono juga menyinggung pembangunan jembatan di beragam daerah. Dia mengatakan persoalan akses masyarakat nan kudu menggunakan jembatan sederhana sudah ada sebelum program MBG berjalan.

“Dulu nggak ada MBG, jembatan nggak ada, dibangun maksudnya ya ada satu dua kemudian orang sekarang di video orang nyebrang sungai pakai titian mempertaruhkan nyawa. Dulu nggak ada MBG kenapa nggak dibangun jembatannya,” tuturnya.

Menurut dia, pemerintah sekarang juga menjalankan program pembangunan jembatan untuk menjawab persoalan tersebut.

“Maksud saya ini sekarang ada diambil MBG sekarang ada satgas jembatan sasaran 10.000 jembatan dibangun sudah ribuan jembatan oleh angkatan darat sama polisi dibangun di desa-desa,” kata dia.

Sudaryono menegaskan pemerintah menyadari tetap banyak persoalan nan perlu dibenahi. Namun, dia meminta pembenahan tersebut tidak diposisikan sebagai akibat dari penyelenggaraan MBG.

“Jadi saya mau membujuk kita semua, bukan hanya awak media tapi semua nan kemudian menonton press conference ini untuk kita sama-sama kita ini mau negara kita maju, mau negara kita kondusif negara kita baik ya,” tuturnya.

“Sekarang bumi sedang tidak baik-baik saja kita alhamdulillah nggak ada orang datang ke sini awak media datang ke sini jalan kaki kan nggak, di Filipina jalan kaki loh,” sambungnya.

Menurut Sudaryono, pemerintah memang tetap mempunyai banyak pekerjaan rumah, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga gizi.

“Maksud saya kita memang banyak nan kudu dibenahi, betul banyak nan kudu dibenahi. Memang tugas pemerintah adalah membenahi hal-hal nan memang kudu dibenahi pendidikan kesehatan gizi termasuk gimana pilar kerakyatan media kita benahi semua,” pungkasnya.

Berbagai komponen mulai membahas masa transisi menuju tahap rehabilitasi dan pemulihan di Kampung Adat Ciptamulya melalui rapat koordinasi.(MI/BENNY BASTIANDY)

MASA tanggap darurat musibah kebakaran nan meludeskan puluhan rumah dan akomodasi lain di Kampung Adat Kasepuhan Ciptamulya, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, berakhir, Jumat (31/7). Saat ini, pemerintah kabupaten mempersiapkan transisi menuju tahap rehabilitasi dan pemulihan.

Berbagai komponen mulai membahas masa transisi itu melalui rapat koordinasi. Pembahasan melibatkan unsur Forkopimcam Cisolok, BPBD Kabupaten Sukabumi, BPBD Provinsi Jawa Barat, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah desa Sirnaresmi, serta relawan.

Camat Cisolok, Okih Pazri Assidiq, mengatakan berasas hasil pertimbangan bersama, sebagian besar parameter penanganan darurat sejauh ini telah terpenuhi. Atas dasar itu, Forkopimcam Cisolok mengusulkan agar status tanggap darurat tidak diperpanjang.

"Dari hasil rapat koordinasi, kami menyampaikan rekomendasi kepada BPBD Kabupaten Sukabumi agar status tanggap darurat dapat diakhiri. Sebanyak 27 parameter nan menjadi syarat pencabutan status tersebut telah terpenuhi," ujarnya, Jumat (31/7).

Namun, dia menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada pemerintah wilayah melalui BPBD. Hasil rapat nan melibatkan beragam komponen bakal jadi bahan pembahasan pada rapat koordinasi tingkat kabupaten sebelum keputusan akhir ditetapkan.

PERKEMBANGAN POSITIF

Kondisi di letak pengungsian terus menunjukkan perkembangan positif. Sebagian besar tenda darurat telah dibongkar setelah banyak penduduk kembali ke rumah alias memilih tinggal berbareng kerabat.

Saat ini hanya tersisa 12 kepala family nan tetap menempati letak pengungsian. Pemerintah berbareng lembaga mengenai tetap melakukan pendampingan sekaligus menentukan langkah terbaik bagi para penyintas dengan mengedepankan aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan.

"Tenda pengungsian sebagian sudah dibongkar. Tinggal 12 kepala family nan tetap berada di lokasi. Kami bakal menentukan apakah mereka tetap di pengungsian sementara alias dipindahkan ke rumah kerabat dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan keselamatan mereka," jelas Okih.

Beberapa tenda darurat nan tetap berdiri juga bakal dimanfaatkan sebagai sarana aktivitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi masyarakat setempat selama proses pemulihan berlangsung. Pemerintah Kecamatan Cisolok memastikan proses penanganan pascabencana bakal tetap melangkah meski status tanggap darurat nantinya dicabut.

"Sekarang kami konsentrasi memulihkan kehidupan masyarakat terdampak, penyediaan jasa dasar, serta percepatan rehabilitasi agar aktivitas penduduk dapat kembali normal secepatnya," tandasnya.

caption : Gedung Kuno BI Solo nan diusulkan menjadi museum sejak 3 bulan terakhir dibenahi kembali dengan perlakuan sesuai norma heritage.(MI/Widjajadi)

GEDUNG antik alias heritage Bank Indonesia (BI) Perwakilan Solo selama tiga bulan terakhir ini sedang dibenahi. Diharapkan gedung itu nantinya dapat disetujui otoritas bank sentral di Jakarta menjadi museum.

"Gedung antik BI Solo karya arsitek orang Perancis pada 1867 ini, sejak tiga bulan terakhir ini terus dilakukan pembenahan sesuai proses konservasi dan norma heritage nan melekat," kata Kepala Perwakilan BI Solo, Dwiyanto Cahyo Sumirat menjawab wartawan, Jumat (31/7/2026).

Proses konservasi atas gedung heritage berlantai tiga nan pernah menjadi instansi De Javasche Bank Agentschap Soerakarta itu, pernah dilakukan pada 2015 silam. Ketika itu konservasi berbarengan dengan pemindahan instansi ke gedung baru nan ada di sebrang selatan jalan.

Selama menunggu proses persetujuan untuk difungsikan sebagai museum dari BI Pusat, instansi BI Solo lama itu selama sebelas tahun jarang dipergunakan untuk kegiatan, nan berujung kerusakan di sejumlah bagian. Bahkan cat tembok warna putih menjadi kusam.

" Jadi lantaran gedung antik ini berstatus heritage, maka perlakuan pembenahan kudu secara khusus. Bahkan warna cat pun kudu nan bernafas heritage. Ini tidak main main, BPK Jateng dilibatkan sebagai pemberi arahan,," imbuh laki-laki nan berkawan disapa Pak Anto itu.

BI, kata dia, mempunyai koleksi duit antik sejak era Hindia-Belanda sampai sekarang. Jika dapat persetujuan untuk difungsikan senagai museum, koleksi nan dimiliki gedung BI saat ini sudah siap dipamerkan.

Kota Solo sudah mempunyai sejumlah museum seperti Museum Keraton Surakarta, Museum Radya Pustaka, Museum Keris, dan terbaru adalah Museum Tahir Surakarta. (H-4)

Bedah kitab 'Pidana Politik, obstruction of justice dan amnesti presiden', karya Prof Muradi, di Bandung.(MI/BAYU ANGGORO)

GURU Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi, mengingatkan publik dan kalangan akademisi mengenai adanya potensi dan praktik kriminalisasi nan sering menjerat politisi.

Melalui pikirannya dalam kitab 'Pidana Politik, obstruction of justice dan amnesti presiden', dia membedah bahwa instrumen norma sering digunakan secara teknis untuk melemahkan mental, psikologis, hingga menjerat pihak-pihak nan berbeda posisi alias pandangan politik.

Dia menjelaskan, kaitan antara politik dan norma sangatlah kuat. Terlebih, tata kelola pemerintahan nan baik semestinya ditopang oleh penegakan dan ketaatan norma nan juga baik.

Namun, lanjut Muradi, dalam praktiknya kaitan tersebut sering bergeser menjadi instrumen untuk menjatuhkan lawan politik.

"Pidana politik secara harfiah kurang lebih sama makna dan maknanya dengan kriminalisasi politik, ialah untuk menjerat lawan-lawan politik. Namun, nan jadi pembeda adalah dalam pidana politik, menguraikan gimana kejelian instrumen penegak norma menggunakan pasal-pasal nan dapat menjerat musuh politik alias nan berbeda posisi dan pandangan dalam jeratan hukum," tandasnya, saat bedah buku, di Bandung.

Dia menambahkan, pidana politik ini tidak terbatas pada kasus-kasus nan beririsan langsung dengan kekuasaan seperti penyalahgunaan kewenangan alias korupsi, melainkan juga menyasar kasus-kasus lain nan melibatkan elit politik. Salah satu bagian dari pidana politik ini adalah obstruction of justice (merintangi proses hukum), nan sering kali tidak hanya menyasar calon tersangka, tetapi juga meluas hingga ke orang-orang sekitarnya seperti kuasa norma dan pihak-pihak mengenai lainnya.

LEBIH PANJANG

Secara teknis, proses norma dalam pidana politik sering kali dibuat lebih panjang untuk menguras tenaga dan menjatuhkan mental serta ilmu jiwa sasaran. "Orang kemudian tidak pernah bisa menjelaskan secara akademik bahwa kriminalisasi itu ada perihal nan sifatnya kemudian teknis. Nah, teknis itu adalah membikin proses norma itu menjadi lebih panjang," tambah Prof Muradi.

Dia melanjutkan, bangunan berpikir mengenai pidana politik nan dituangkan dalam bukunya ini merupakan perihal baru nan perlu dipahami oleh publik. Sebab, di kembali proses norma formal, terdapat situasi nan dirancang untuk meruntuhkan psikologis korban, mulai dari serangan buletin pribadi melalui media sosial hingga penersangkaan serta penuntutan nan sama sekali tidak berangkaian dengan substansi utamanya.

Sebagai studi kasus spesifik, kitab karya Muradi ini menyoroti jeratan pidana terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Hasto dinilai tidak pernah menjabat apa pun di luar partai selama era Presiden Joko Widodo maupun Presiden Prabowo Subianto.

Namun, pengaruh serta manuver politik Hasto dianggap membikin tidak nyaman pihak-pihak di sekitar kedua presiden tersebut sehingga mengundang praktik pidana politik.

Uniknya, lanjut Muradi, penetapan status norma Hasto terjadi di era Presiden Prabowo Subianto, padahal perkara nan mendasarinya terjadi di era Presiden Joko Widodo.

"Sejatinya kasus mengenai Hasto ini dianggap telah tuntas. Karena para tersangka lain dari internal partai maupun penyelenggara pemilu telah menjalani balasan dan bebas," katanya.

Muradi menjelaskan bahwa bukunya ini menguraikan gimana praktik pidana politik dapat diterapkan, apalagi setelah kasus tersebut dianggap telah selesai.

"Dengan penerapan pasal-pasal nan condong mengarah pada penggunaan 'pasal pinggiran', termasuk di dalamnya adalah penggunaan jeratan obstruction of justice dalam kasus Hasto Kristiyanto," kata Muradi nan juga mengenyam pendidikan sarjana dan magister pengetahuan hukum.

POLITISASI KPK

Muradi juga menyoroti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nan menurutnya berada dalam jangkauan politik. Meskipun lembaga antirasuah tersebut berada dalam otoritas nan condong mandiri, kenyataannya KPK justru menjelma menjadi lembaga nan menjalankan agenda pemidanaan politik.

Kondisi tersebut dinilai tidak jauh berbeda dengan era sebelumnya, di mana sejumlah elit politik dan pejabat negara dijerat dengan pasal menghalang-halangi penyidikan, meskipun saat itu KPK dinilai jauh lebih mandiri.

Melalui pemikirannya dalam kitab ini, Muradi mendorong kampus dan akademisi agar berani menjembatani antara perspektif pandang politik dengan hukum. Perspektif norma dan politik kudu diberi ruang nan sama dengan nilai-nilai objektif, sehingga dapat menjadi bagian keilmuan baru nan komprehensif.

Bagi para elit politik di pemerintahan dan birokrasi, Muradi berpesan agar senantiasa berhati-hati di tengah-tengah kekuasaan. Kesadaran ini krusial untuk meminimalisasi celah nan dapat dimanfaatkan oleh abdi negara penegak hukum.

Liputan6.com, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) melimpahkan berkas dakwaan tersangka kasus korupsi kuota haji Yaqut Cholil Qoumas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Hari ini (Jumat, 31/7/2026), JPU KPK melimpahkan berkas dakwaan ke PN Jakpus mengenai perkara dugaan korupsi kuota haji," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para wartawan di Jakarta.

Budi menyampaikan pernyataan tersebut setelah berkas perkara Yaqut melintas di gedung Merah Putih KPK, Jakarta dan menyita perhatian para wartawan lantaran ketebalannya.

Dia mengatakan JPU KPK menunggu penetapan agenda sidang mantan Menteri Agama tersebut.

"KPK membujuk masyarakat untuk terus mengawal perkembangan penanganan perkara ini, terlebih perkara ini menyangkut langsung rencana hidup masyarakat banyak, khususnya para calon jamaah haji Indonesia," lanjutnya.

KPK memulai investigasi kasus dugaan korupsi kuota haji Indonesia tahun 2023–2024 pada 9 Agustus 2025.

Selanjutnya, pada 9 Januari 2026, KPK menetapkan Yaqut dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz namalain Gus Alex, sebagai tersangka.

Sementara itu, Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour tidak ditetapkan sebagai tersangka, meskipun sempat dicekal ke luar negeri.

KPK kemudian menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan pada 24 Februari 2026 nan menyebut potensi kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp622 miliar.

Adapun Yaqut ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK pada 12 Maret 2026, sedangkan Ishfah ditahan lima hari kemudian.

Status penahanan Yaqut sempat dialihkan menjadi tahanan rumah pada 19 Maret 2026 atas permohonan keluarga. Namun, dia kembali ditempatkan di rumah tahanan KPK pada 24 Maret 2026.

Dalam perkembangan perkara tersebut, KPK juga menetapkan dua tersangka baru pada 30 Maret 2026, ialah Direktur Operasional Maktour Ismail Adham dan mantan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia Asrul Aziz Taba. Keduanya kemudian ditahan pada 8 Juni 2026.

Pada 24 Juni 2026, KPK membantarkan masa penahanan Yaqut ke RS Polri setelah nan berkepentingan mengalami gangguan kesehatan pada saluran pencernaan. KPK kembali menahan Yaqut pada 9 Juli 2026.

KPK pada 14 Juli 2026, mengumumkan melimpahkan berkas perkara Yaqut dan tiga tersangka lainnya kepada JPU KPK.