Jakarta, CNBC Indonesia - Uni Emirat Arab (UEA) mempercepat pembangunan jalur pipa minyak baru nan dirancang untuk menghindari Selat Hormuz. Ini terjadi di tengah memanasnya perang Iran dan krisis daya global.

Perusahaan daya nasional Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) mengatakan proyek tersebut sekarang nyaris selesai 50%. CEO ADNOC, Sultan Ahmed Al Jaber, mengatakan bumi saat ini terlalu berjuntai pada jalur daya sempit nan rentan terhadap bentrok geopolitik.

"Saat ini terlalu banyak daya bumi tetap bergerak melalui terlalu sedikit titik sempit," kata Al Jaber dalam wawancara di Atlantic Council, dimuat CNBC International, Kamis (21/5/2026).

Pipa baru itu bakal menggandakan kapabilitas ekspor ADNOC melalui Fujairah, pelabuhan UEA di Teluk Oman nan berada di luar Selat Hormuz. Jalur tersebut dipercepat pembangunannya setelah Iran memblokade Hormuz sejak awal Maret 2026.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur perdagangan minyak terpenting di dunia. Penutupan jalur itu membikin ekspor minyak dan gas UEA serta negara-negara Teluk Arab lainnya terganggu parah.

UEA sebelumnya telah mengalihkan sebagian ekspor minyak melalui jalur pipa lama menuju Fujairah dengan kapabilitas maksimal 1,8 juta barel per hari. Namun kapabilitas tersebut dinilai belum cukup untuk mengatasi gangguan besar akibat blokade Iran.

Menurut Al Jaber, penutupan Hormuz telah memicu gangguan pasokan daya paling parah dalam sejarah modern. Ia menyebut lebih dari 1 miliar barel minyak lenyap akibat penutupan jalur tersebut.

"Hampir 100 juta barel tambahan lenyap setiap minggu selama Hormuz tetap ditutup," ujar Al Jaber memperingatkan dampaknya tidak hanya terhadap ekonomi, tetapi juga keamanan daya global.

ADNOC memperkirakan pipa baru itu mulai beraksi pada 2027. Bahkan jika perang berhujung sekarang, Al Jaber mengatakan dibutuhkan setidaknya empat bulan untuk memulihkan aliran minyak hingga 80% dari kondisi normal.

Sementara itu, normalisasi penuh pasokan daya diperkirakan baru terjadi pada kuartal I alias kuartal II 2027. Menurut Al Jaber, ini bukan sekadar masalah ekonomi.

"Ini menciptakan preseden rawan ketika satu negara dapat menahan jalur perairan paling krusial di dunia," tambahnya.

Iran memblokade Selat Hormuz setelah Amerika Serikat (AS) dan Israel meluncurkan gelombang serangan udara besar terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Serangan tersebut menewaskan sejumlah petinggi Iran termasuk pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.

Menteri Energi AS Chris Wright mengatakan pentingnya Selat Hormuz bagi pasar daya dunia kemungkinan bakal menurun setelah perang Iran. Menurutnya, negara-negara Teluk sekarang bakal semakin garang membangun jalur pipa alternatif.

"Ini adalah kartu nan hanya bisa dimainkan sekali," kata Wright mengenai blokade Iran.

"Akan ada jalur lain bagi daya untuk keluar dari Teluk Persia," tambahnya.

(sef/sef)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Shai Gilgeous-Alexander(Dok Istimewa)

JUARA memperkuat Oklahoma City Thunder merespons sigap kekalahan pada gim pertama dengan menundukkan San Antonio Spurs 122-113 pada gim kedua Final Wilayah Barat NBA 2026 di Paycom Center, Oklahoma, Kamis (21/5) WIB. Hasil itu membikin kedudukan seri best-of-seven kembali seri 1-1.

Shai Gilgeous-Alexander tampil dominan untuk Thunder setelah sebelumnya kesulitan pada gim pertama. Pemain peraih MVP NBA dua musim beruntun itu menutup laga dengan 30 poin dan sembilan assist.

"Anak-anak tampil luar biasa malam ini, kami tahu betul apa artinya jika sampai kehilangan gim ini. Kami membawa daya besar sejak awal laga," kata Gilgeous-Alexander dikutip dari AFP.

Thunder langsung bermain garang sejak awal laga. Intensitas pertahanan nan mereka tampilkan membikin Spurs melakukan 13 turnover di paruh pertama. Situasi itu sukses dimanfaatkan tuan rumah menjadi 16 poin tambahan untuk unggul 11 nomor saat turun minum.

Jika pada gim pertama Victor Wembanyama bisa mencetak 41 poin, kali ini bintang muda asal Prancis itu tampil lebih susah berkembang. Thunder acapkali melakukan double-team melalui pertahanan nan dipimpin Isaiah Hartenstein untuk membatasi pergerakannya.

Meski begitu, Spurs tetap memberikan perlawanan sengit meski tetap kehilangan De'Aaron Fox nan tidakhadir akibat cedera pergelangan kaki. Rookie Stephon Castle apalagi sempat memukau publik tuan rumah lewat dunk spektakuler melewati Hartenstein.

Spurs juga sempat bangkit setelah tertinggal 13 poin dan menyamakan kedudukan pada pertengahan kuarter ketiga. Namun, Thunder bisa kembali mengendalikan permainan memasuki kuarter akhir.

Pertandingan berjalan keras dan menyantap korban di kedua kubu. Jalen Williams dari Thunder serta pemain muda Spurs Dylan Harper sama-sama kudu meninggalkan lapangan lebih sigap akibat cedera dan tidak kembali bermain.

Pada kuarter keempat, Thunder memastikan kemenangan lewat step-back jump shot Gilgeous-Alexander dan lay-up Alex Caruso pada 20 detik terakhir pertandingan.

"Kami mendapatkan kemenangan, itu nan terpenting. Sekarang kami kudu bertandang ke markas tim nan sangat bagus dan mencoba mencuri kemenangan di sana," ujar Gilgeous-Alexander.

Wembanyama mengakui timnya kandas menjalankan rencana untuk menghentikan SGA.

"Dia memasukkan tembakan-tembakan nan biasa dia lakukan sepanjang musim. Kami sudah melatih langkah mengantisipasinya, hanya saja kami tidak menerapkannya dengan baik di lapangan," kata Wembanyama.

Seri Final Wilayah Barat selanjutnya bakal bersambung di kandang Spurs untuk gim ketiga dan keempat nan dijadwalkan berjalan Jumat dan Sabtu mendatang. (H-2)
 

Polisi menetapkan pemandu Gunung Dukono, Reza Selang (35), sebagai tersangka atas kejadian tewasnya tiga pendaki saat erupsi pada Jumat (8/5) lalu.

"Kemarin sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Kapolres Halmahera Utara, AKBP Erlichson Pasaribu, saat dikonfirmasi, Kamis (21/5).

Reza terancam dijerat Pasal 474 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

"Pasal tersebut mengatur tindak pidana akibat kelalaian alias kealpaan nan menyebabkan orang lain terluka, luka berat, alias meninggal dunia," katanya.

Diketahui, dalam kejadian erupsi Gunung Dukono tersebut, ada tiga pendaki nan tewas. Dua di antaranya merupakan penduduk negara Singapura (WNS) berjulukan Heng Wen Qiang Timothy (30) dan Shahin Muhrez Bin Abdul Hamid (27).

Sementara satu korban tewas lainnya merupakan penduduk negara Indonesia (WNI) berjulukan Angel Krishela Pradipta.

Pemerintah Bolivia dan Kolombia saling mengusir duta besar (dubes) masing-masing pada Rabu (21/5), setelah memanasnya hubungan diplomatik mengenai gelombang demonstrasi anti-pemerintah di Bolivia.

Bolivia lebih dulu mengusir Dubes Kolombia, Elizabeth Garcia, lantaran menilai Presiden Kolombia Gustavo Petro telah mencampuri urusan dalam negeri negara tersebut.

Kantor buletin AFP melaporkan, Petro sebelumnya menyebut tindakan demonstrasi di Bolivia sebagai "pemberontakan rakyat" terhadap "kesombongan geopolitik".

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Bolivia mengatakan pengusiran itu dilakukan demi menjaga prinsip kedaulatan dan non-intervensi antarnegara.

"Langkah ini diambil untuk menjaga prinsip kedaulatan, non-intervensi, dan saling menghormati antarnegara," bunyi pernyataan pemerintah Bolivia.

Bolivia juga menegaskan keputusan tersebut dilakukan sesuai norma internasional dan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik.

Meski demikian, Pemerintah Bolivia menambahkan pengusiran dubes Kolombia tidak berfaedah hubungan diplomatik kedua negara putus, sebagaimana dikutip dari Reuters.

Tak lama setelah itu, Kolombia membalas dengan mengusir Dubes Bolivia untuk Bogota, Ariel Percy Molina Pimentel.

"Sebagai corak resiprokal, diumumkan pengakhiran tugas Ariel Percy Molina Pimentel," kata Kemlu Kolombia, dilansir AFP.

Gelombang demonstrasi di Bolivia berjalan selama beberapa pekan terakhir dan melibatkan petani, buruh, hingga penambang.

Mereka memprotes kebijakan ekonomi Presiden Bolivia Rodrigo Paz nan baru menjabat setelah memenangkan pemilu tahun lalu.

Paz mengakhiri dua dasawarsa pemerintahan sosialis di Bolivia nan dimulai era mantan presiden Evo Morales.

Untuk mengatasi krisis ekonomi terburuk dalam empat dekade, Paz mencabut subsidi bahan bakar nan selama ini bertindak di Bolivia.

Namun kebijakan itu memicu kemarahan publik dan tindakan demonstrasi besar di sejumlah kota, termasuk ibu kota La Paz.

Pemerintah Paz menuduh tindakan protes tersebut sebagai upaya kudeta nan didukung Morales.

Amerika Serikat (AS) juga menyatakan support terhadap pemerintahan Paz dan ikut menyinggung dugaan upaya kudeta tersebut.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja work from home (WFH) untuk aparatur sipil negara pada hari Jumat hingga dua bulan ke depan.

Kebijakan ini sebelumnya dikeluarkan untuk mengantisipasi naiknya nilai BBM imbas perang di Iran.

"Kemudian juga tadi dibahas beragam kebijakan nan bakal diambil, termasuk kebijakan paket mengenai dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga bakal dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan," ujar Airlangga di Istana Negara, Kamis (21/5).

Airlangga menyebut, selain itu pemerintah juga menyiapkan sejumlah insentif untuk mendorong perekonomian pada kuartal kedua.

"Ada beberapa insentif nan sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak," tuturnya.

Kebijakan WFH untuk ASN ini mulai diberlakukan oleh pemerintah sejak 1 April 2026. Setelah melangkah selama sebulan lebih, Airlangga memastikan kebijakan tersebut sekarang diperpanjang.

Jakarta -

Mantan Direktur Utama Mandiri Sekuritas, Oki Ramadhana sudah ditunjuk sebagai Ketua Dewan Direktur sekaligus CEO Indonesia Investment Authority (INA). Penunjukan tersebut dilakukan di tengah proses uji kepantasan dan kepatutan calon dewan Bursa Efek Indonesia (BEI) nan tengah berjalan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Oki Ramadhana menjadi salah satu kandidat dewan BEI nan sedang menjalani proses fit and proper test di OJK. Proses tersebut telah berjalan sejak pekan lalu.

Meski telah ditunjuk sebagai CEO INA, Oki Ramadhana tetap mengikuti proses uji kepantasan dan kepatutan dewan BEI. Sebab berasas persyaratan manajemen nan diajukan, Oki dinyatakan memenuhi ketentuan pencalonan nan berlaku.

"Sepanjang nan berkepentingan masuk di dalam personil paket, maka nan berkepentingan sudah memenuhi undangan untuk melakukan penilaian keahlian dan kecakapan tadi," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Hasan menjelaskan, OJK tidak mewajibkan calon dewan BEI untuk mengundurkan diri dari kedudukan saat ini selama tetap mengikuti proses seleksi. Namun, setelah ditetapkan sebagai dewan BEI melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), nan berkepentingan tidak diperbolehkan rangkap jabatan.

"Artinya, jika memilih dan confirm terpilih menjadi personil Direksi Bursa, dia kudu melepaskan diri dari kedudukan sebelumnya nan sedang dirangkap alias dijabat saat ini," jelasnya.

Sebagai informasi, OJK tengah melakukan proses seleksi terhadap 28 calon dewan BEI. Dari proses tersebut, bakal dipilih tujuh nama nan bakal diumumkan pada 22 Juni mendatang dan efektif menjabat setelah RUPS pada 29 Juni 2026.

Oki Ramadhana ditunjuk sebagai CEO INA berasas keputusan Dewan Pengawas INA beberapa waktu lalu. Oki diketahui menjadi salah satu calon dari paket dewan nan didaftarkan ke OJK.

Oki Ramadhana masuk berbareng enam calon lainnya, ialah Wuddy Warsono, Stephanus Turangan, Bernardus Sumargo, Poltak Hotradero, Syafruddin, dan Yoga Mulya.

(ahi/ara)

Liputan6.com, Jakarta - Tepat di hari nan sama, 28 tahun nan lalu, Presiden ke-2 RI Soeharto membacakan pidato singkat nan menjadi penanda runtuhnya rezim Orde Baru.

"Dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan ketua fraksi-fraksi nan ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berakhir dari kedudukan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini, pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998," ucap Soeharto kala itu.

Dalam kitab Biografi Bacharuddin Jusuf Habibie: dari Ilmuan ke Negarawan sampai Minandito karya Marmkur Makka, diceritakan sebenarnya sejak tanggal 19 Mei 1998, Presiden Soeharto sudah mengundang sejumlah tokoh, apalagi disiarkan langsung melalui televisi, di mana membicarakan tuntuntannya untuk mundur secara konstitusional.

"Karena itu, menurut Presiden Soeharto, tidak masalah jika dia kudu mundur. Hanya saja, dia mengingatkan apakah dengan kemundurannya sebagai presiden bakal membikin keadaan genting bakal segera bisa diatasi. Presiden tetap sangsi, apakah pengganti nan sesuai konstitusi ialah wakil presiden dapat melanjutkan tugas-tugasnya," demikian seperti dikutip.

Di kitab nan sama, pada tanggal 20 Mei 1998, BJ Habibie sempat menghadap Presiden Soeharto di jalan Cendana dalam kapasitasnya sebagai Ketua Koordinator Harian Keluarga Besar Golkar untuk membahas beragam keadaan nan telah berkembang.

"Menurut BJ Habibie, Presiden Soeharto sama sekali tidak memerhatikan ucapannya, apalagi mengatakan, bahwa dia bermaksud menyampaikan kepada Pimpinan DPR/ MPR untuk mengundurkan diri sebagaı presiden setelah Kabinet Reformasi dilantik. Namun nan menjadi pertanyaan B.J. Habibie saat itu, Presiden Soeharto sama sekali tidak menyampaikan argumen kenapa dia mundur, padahal baru saja disusun Kabinet Reformasi, apalagi setelah melalui perbincangan nan cukup seru," demikian seperti dikutip.

BJ Habibie pun mendapatkan info soal waktu pengunduran Soeharto pada 21 Mei 1998, setelah mendapat laporan dari ajudan, bahwa Presiden Soeharto tak berkenan menemuinya, di mana pada tanggal 20 Mei 1998, dia mau melaporkan hasil ad hoc terbatas kabinet pembangunan VII.

"Presiden hanya menugaskan Menteri Sekretaris Negara, Saadilah Mursyid untuk menyampaikan keputusan bahwa besok harinya pukul 10.00 pagi, Presiden Soeharto bakal mundur sebagai Presiden. Sesuai UUD 1945, Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaan dan tanggung jawab kepada Wakil Presiden RI di Istana Merdeka. Pengambilan sumpah wakil presiden menjadi presiden bakal dilaksanakan oleh Ketua Mahkamah Agung di hadapan para personil Mahkamah Agung lainnya," demikian seperti dikutip.

Sabar Pardamean L. Tobing usai menjalani sidang terbuka Program Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti.(Dok spesial )

IMPLEMENTASI sistem Coretax nan dimulai sejak 1 Januari 2025 menandai babak baru digitalisasi perpajakan di Indonesia. Sistem tersebut diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui jasa perpajakan nan lebih terintegrasi dan berbasis digital. 

Namun, digitalisasi dinilai belum cukup untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak andaikan tidak dibarengi dengan kepercayaan terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta pemeriksaan pajak nan efektif dan objektif. Pandangan tersebut disampaikan Sabar Pardamean L. Tobing saat menjalani sidang terbuka Program Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. 

"Teknologi perlu didukung oleh kepercayaan Wajib Pajak, kewenangan otoritas pajak nan sah dan adil, serta pemeriksaan pajak nan efektif. Karena itu, disertasi ini mencoba menyatukan aspek teknologi, psikologis, kelembagaan, dan penegakan norma dalam satu model penelitian,” ujar Sabar di Ruang Auditorium FEB, Kampus Universitas Trisakti, Jakarta, Kamis (21/5).

Dalam sidang, Sabar mempertahankan disertasi berjudul “Pengaruh Administrasi Pajak Digital, Kepercayaan Wajib Pajak, dan Kewenangan Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Efektivitas Pemeriksaan Pajak Sebagai Pemoderasi.” 

Sabar mengungkapkan bahwa topik tersebut dipilih lantaran Indonesia sedang berada pada fase modernisasi sistem manajemen perpajakan melalui Coretax. 

Dalam penelitiannya, dia menemukan bahwa tantangan paling mendasar dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia bukan hanya menghadirkan sistem digital, melainkan membangun ekosistem kepatuhan nan dipercaya masyarakat. Menurutnya, kepatuhan tidak bisa terus dibangun semata-mata dari rasa takut terhadap hukuman alias pemeriksaan pajak.

“Digitalisasi dapat mempermudah administrasi, tetapi jika Wajib Pajak belum percaya pada sistem alias merasa otoritas pajak belum cukup setara dan konsisten, maka kepatuhan belum tentu meningkat optimal,” ucapnya.

Dari hasil penelitiannya, manajemen pajak digital menjadi aspek nan paling besar memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dengan koefisien sebesar 0,381. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pengaruh kewenangan otoritas pajak sebesar 0,279 dan kepercayaan Wajib Pajak sebesar 0,247. 

“Artinya, kualitas sistem digital perpajakan menjadi pintu masuk utama bagi kepatuhan. Namun, digitalisasi perpajakan tidak boleh dimaknai sekadar penggunaan aplikasi. Sistem kudu mudah digunakan, aman, terintegrasi, memberikan kepastian, serta membantu Wajib Pajak memenuhi kewenangan dan kewajibannya secara lebih efisien,” urai Sabar. 

Riset tersebut juga menemukan bahwa efektivitas pemeriksaan pajak memperkuat hubungan antara manajemen pajak digital, kepercayaan Wajib Pajak, dan kewenangan otoritas pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

“Pemeriksaan pajak nan efektif bukan hanya berfaedah mencari kesalahan Wajib Pajak, tetapi juga memastikan sistem perpajakan melangkah dengan betul dan objektif,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan adanya temuan menarik dalam penelitiannya. Dalam uji ekspansi dimensi manajemen pajak digital, dimensi teknologi semata rupanya tidak terbukti signifikan memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Sebaliknya, aspek konteks regulasi, pemangku kepentingan, keamanan siber dan manajemen risiko, serta penyelenggaraan kewenangan dan tanggungjawab perpajakan justru menjadi dimensi nan paling kuat. 

“Hal tersebut menjadi pesan krusial bahwa keberhasilan digitalisasi pajak tidak cukup hanya dengan membangun sistem teknologi nan canggih. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan sistem perpajakan melangkah inklusif, aman, dan dipercaya masyarakat,” tutur Sabar. 

Sabar menegaskan, masa depan perpajakan Indonesia perlu dibangun melalui kombinasi digitalisasi, kepercayaan, kewenangan nan sah, dan pemeriksaan pajak nan efektif. Ia berharap, hasil penelitiannya dapat menjadi masukan bagi DJP dalam memperkuat strategi kepatuhan berbasis info dan pendekatan berbasis risiko.

Sementara bagi Wajib Pajak, sistem nan lebih transparan dan terintegrasi diharapkan bisa memberikan kepastian norma sekaligus mempermudah penyelenggaraan kewenangan dan tanggungjawab perpajakan. 

"Wajib Pajak perlu merasa bahwa negara datang bukan hanya sebagai pemeriksa, tetapi juga sebagai mitra nan menyediakan sistem nan transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya,” pungkasnya. (E-4)

Polisi telah menetapkan laki-laki berinisial ANR (36) sebagai tersangka kasus pencabulan terhadap anak kandungnya di bawah umur di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Ia terancam 20 tahun penjara.

Korban diperkosa hingga mengandung dan melahirkan bayi.

"Karena kejinya perbuatan tersangka dengan anak kandungnya, maka tersangka dijerat dengan Pasal 473 ayat 9 KUHP alias Pasal 418 ayat 1 KUHP tentang pencabulan dengan ancaman balasan 20 tahun penjara," kata Kapolres Kendal AKBP Hendry Susanto Sianipar kepada wartawan, Kamis (21/5).

Kasus ini terbongkar setelah bayi mereka dibuang di kebun milik penduduk di Dusun Kedungwungu, Desa Kedunggading, Kecamatan Ringinarum, pada Rabu (13/05) lalu. Polisi lampau melakukan penyelidikan.

"Setelah memeriksa sejumlah saksi, polisi mengamankan seorang remaja wanita di bawah umur, nan diketahui sebagai ibu dari bayi tersebut," jelas dia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, korban mengakui bayi itu memang anak kandungnya dengan sang ayah. Ibu korban sendiri telah berpisah dengan ayahnya dan meninggalkan korban.

"Korban mengaku sebagai korban pemaksaan dan ancaman persetubuhan nan dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri nan tinggal serumah," imbuh Hendry.

Diperkosa Sejak 2024

Korban sekarang berumur 15 tahun. Ia diperkosa pelaku sejak tahun 2024 hingga April 2026 alias sejak usianya tetap 13 tahun.

"Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka telah melancarkan tindakan bejatnya tersebut sebanyak sembilan kali dalam kurun waktu sejak tahun 2024 hingga April 2026," ungkap dia.

Perbuatan bejat pelaku dilakukan lantaran dia menyimpan dendam kepada mantan istri sekaligus ibu kandung korban. Sebelum bercerai, keduanya sering terlibat pertengkaran akibat masalah keuangan.

"Pelaku juga memendam rasa sakit hati lantaran family pelaku sering direndahkan," ungkap dia.

Pelaku sempat melarikan diri ke Jakarta sebelum akhirnya ditangkap di tempat persembunyiannya di Desa Mojo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, pada Selasa (19/5) awal hari. Sebelumnya dia sempat melarikan di ke Jakarta.

"Tersangka sempat kabur ke Jakarta selama satu hari, terus kembali lagi ke Ringinarum. Kemudian kami dapat info lampau kami amankan," tegas Hendry.

Jakarta -

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dirinya batal berangkat ibadah haji tahun ini. Sebelumnya, dia pernah mengatakan bakal berangkat haji pada 21 Mei 2026, semestinya hari ini dia berangkat namun tidak jadi.

Purbaya justru datang di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, memenuhi undangan makan siang Presiden Prabowo Subianto. Dia bilang, mungkin tahun ini belum saatnya untuk pergi ke tanah suci.

"Nggak jadi. Belum saatnya mungkin," kata Purbaya, Kamis (21/5/2026).

Dia mengaku tulus belum bisa beragama ke tanah suci hari ini. Bisa jadi, dia bilang, tahun depan menjadi waktunya untuk dipanggil ke tanah suci.

"Nggak apa-apa, belum saatnya mungkin. Tahun depan lah naik haji," kata Purbaya.

"Ya sedih-sedih nggak sedih lah. Mungkin memang belum waktunya," ujarnya ketika ditanya soal emosi batal naik haji.

(hal/ara)

Jakarta -

Komisi V DPR RI memanggil Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi hingga Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti untuk meminta penjelasan atas kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur. Menhub Dudy memberikan kronologi kecelakaan kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek nan menabrak KRL Commuter Line Jakarta-Cikarang di Stasiun Bekasi Timur pada Senin, 27 April 2026 pukul 20.52 WIB.

Dudy mengatakan kecelakaan tersebut menyantap 124 korban, dengan rincian 16 korban meninggal dunia, 5 korban tetap dirawat dan 103 korban sudah kembali ke rumah masing-masing. Lalu, Dudy menjelaskan kronologi kecelakaan kereta api tersebut disertai video ilustrasi.

Dudy menyebut KRL Jakarta-Cikarang KA 5568A tiba pukul 20.34 di Stasiun Bekasi, 1 menit lebih awal. Sementara, KA Sawunggalih 116B tiba di Stasiun Bekasi 20.35 WIB.

"(KA Sawunggalih) terlambat 5 menit dari jadwal. Kereta Sawunggalih berakhir di Bekasi untuk meningkatkan penumpang. (KA) Sawunggalih melintas Stasiun Bekasi Timur pukul 20.39 WIB," ujar Dudy dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).

Dudy menjelaskan sebuah taksi mogok di tengah rel dan menyebabkan KA 5181B Cikarang-Jakarta pukul 20.48 nan melintas menemper dengan taksi tersebut. Kejadian ini menyebabkan kerumunan warga.

"KA 5568A sudah terlambat 8 menit diberangkatkan 20.45 WIB. (Lalu) 20.49 WIB, KA KRL Jakarta-Cikarang 5568A tiba di Stasiun Bekasi Timur. KRL 6066B tiba di stasiun Bekasi, ini ada KRL nan di belakang Pak. KA KRL 5568A tiba 20.49 WIB di Stasiun Bekasi Timur sudah terlambat 9 menit. Kereta sempat berangkat, namun terhenti alias berakhir lantaran adanya kerumunan di depan untuk memandang kejadian temperan disebut," terang Dudy.

Selanjutnya, Dudy menjelaskan KA Argo Bromo melintasi Stasiun Bekasi Timur pukul 20.51, lebih awal 3 menit dari agenda dengan kecepatan 108 km per jam. Lalu, tabrakan terjadi pada jam 20.52, tepat KA Argo Bromo Anggrek tiba di Stasiun Bekasi Timur nan mana lebih awal 4 menit.

"Selanjutnya, Kementerian Perhubungan menghormati proses investigasi nan saat ini tetap berjalan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi alias KNKT dan mendukung penyelenggaraan secara independen ahli setelah transparan," terang Dudy.

(acd/acd)

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina secara resmi menyepakati prinsip-prinsip komersial utama alias agreements in principle dengan Inpex Corporation (Inpex) mengenai rencana penyerapan (offtake) LNG dan gas bumi dari Proyek Abadi LNG, Blok Masela.

Kesepakatan strategis ini ditandatangani dalam Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026 nan berjalan di Jakarta, (20/5/2026).

"Kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen nyata PGN dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber gas domestik untuk kebutuhan pelanggan, sekaligus sebagai bagian dari Pertamina Group dalam perannya memenuhi kebutuhan energi dan pondasi ketahanan daya nasional," ujar Direktur Utama PGN Arief K. Risdianto, dikutip Kamis (21/5/2026).

Melalui kesepakatan ini, PGN dan Inpex selaku operator Blok Masela berbareng mitra joint venture ialah PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dan Petronas Masela Sdn. Bhd. bakal menindaklanjuti kerja sama ini ke tahap Perjanjian Jual Beli (Sale and Purchase Agreement/ SPA) nan mengikat untuk pasokan LNG dan gas bumi.

Peran PGN sebagai pembeli domestik tidak hanya mempercepat proyek Abadi LNG menuju Keputusan Investasi Akhir, tetapi juga menjadi sinergi kuat di dalam internal Holding Migas Pertamina, di mana PHE bertindak di sisi hulu (upstream) dan PGN mengamankan di sisi hilir (downstream). Sinergi hulu-hilir ini memastikan sumber daya domestik Indonesia dapat dinikmati langsung secara optimal oleh masyarakat serta industri nasional.

Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan utilisasi sumber daya alam domestik demi mendukung pertumbuhan ekonomi, serta menjawab tantangan transisi daya dengan memanfaatkan gas bumi sebagai daya transisi nan lebih ramah lingkungan.

Dengan volume persediaan gas Blok Masela nan sangat besar, kerja sama ini diproyeksikan bakal menjaga stabilitas pasokan daya bersih di Indonesia dalam jangka panjang, sekaligus memperkokoh posisi Pertamina Group sebagai pilar utama ketahanan daya nasional.

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Anggota Timwas Haji DPR RI, Hidayat Nur Wahid(Dok. Antara)

TIM Pengawas (Timwas) Haji 2026 DPR RI mengeluarkan imbauan krusial bagi jemaah haji Indonesia nan sekarang berada di Tanah Suci. Para jemaah haji 2026 diminta untuk segera mengurangi aktivitas bentuk nan berat guna menjaga stamina menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Anggota Timwas Haji DPR RI, Hidayat Nur Wahid, menekankan bahwa menjaga kondisi kesehatan saat berada di hotel adalah kunci agar jemaah haji dapat melaksanakan rukun haji dengan sempurna.

"Kami mau memastikan ketika jemaah berada di hotel masing-masing, mereka tetap bisa memaksimalkan ibadah sekaligus menjaga kesehatan untuk persiapan puncak haji," ujar Hidayat dalam keterangan resminya, Kamis (21/5/2026).

Antisipasi Kepadatan 241 Ribu Jemaah

Dengan kuota jemaah haji 2026 Indonesia nan mencapai sekitar 241 ribu orang, kepadatan tinggi di Mekah menjelang keberangkatan ke Arafah menjadi tantangan besar. Timwas menyoroti pentingnya pengelolaan mobilitas nan efektif untuk menghindari kelelahan ekstrem pada jamaah.

Salah satu strategi nan dipastikan kesiapannya adalah skema murur (melintas di Muzdalifah tanpa turun dari bus). Skema ini diprioritaskan bagi jemaah lanjut usia (lansia), jemaah dengan akibat tinggi (risti) kesehatan, dan jemaah dengan keterbatasan bentuk lainnya.

“Siapa nan bakal murur dan tidak murur kudu dipastikan mendapatkan perhatian proporsional dari Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH),” tegas Hidayat.

Timwas Haji DPR RI memberikan perhatian unik pada dua sektor rawan, ialah transportasi dan akomodasi perkemahan, guna mencegah terjadinya keterlambatan armada alias penumpukan jemaah seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Kesiapan Transportasi dan Tenda di Armuzna

Persoalan transportasi menuju Arafah, Mina, dan kembali ke Makkah menjadi prioritas utama pengawasan. DPR tidak mau kejadian keterlambatan armada nan menghalang pergerakan jemaah terulang kembali.

Selain mobilitas, Timwas juga melakukan pengecekan intensif terhadap kesiapan tenda dan akomodasi pendukung di Arafah serta Mina. Kualitas sarana di letak wukuf dan lempar jamrah dinilai sangat menentukan kelancaran jamaah dalam menyelesaikan rukun Islam kelima ini.

"Tenda di Arafah maupun Mina kudu betul-betul siap agar jemaah bisa melaksanakan ibadah dengan maksimal dan paripurna," pungkasnya.

Jemaah haji diimbau untuk terus mengikuti pengarahan petugas kesehatan dan tidak memaksakan diri melakukan ibadah sunnah nan menguras daya di tengah cuaca panas Makkah sebelum waktu puncak haji tiba. (Ant/H-3)

Sebuah pabrik plastik di Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, terbakar sejak hari Senin (18/5) lalu. Proses pemadaman sudah berjalan selama 4 hari. Statusnya saat ini tetap pendinginan.

Kasie Ops Damkar Jakbar, Syaiful Kahfi, mengungkapkan api susah dipadamkan imbas material nan terbakar sebagian besar adalah plastik. Proses pendinginan pun tak kalah sulitnya lantaran material plastik itu tertimbun puing-puing bangunan.

"Ya, tetap proses pendinginan, material nan terbakar sebagian besar terbuat dari plastik, proses pendinginan terkendala lantaran materialnya tertimbun puing gedung nan sudah runtuh," ujar Syaiful saat dihubungi, Kamis (21/5).

"Jadi, perlu perangkat beko untuk mengurai sekalian disemprot pemadam, kami juga buka tembok sebelah gedung untuk menemukan titik-titik api," tambahnya.

Syaiful menjelaskan, kebakaran mulai terjadi pada Senin sekitar pukul 14.00 WIB lalu. Kini, proses pemadaman tetap terus diupayakan.

"Masih proses," tambah Syaiful.

Belum diketahui apa penyebab dari kebakaran ini. Syaiful menyebut tak ada korban tewas maupun luka dalam kejadian ini.

"Cuma sesak napas aja dari personil relawan kebakaran," ucap Syaiful.

"Ditangani di TKP," tandasnya.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyanggah laporan nan menilai Jawa Barat sebagai 5 besar provinsi dengan nomor kekerasan berbasis agama tertinggi. Hal itu disampaikan Pigai saat kelas Jurnalis HAM di Bandung, Rabu (20/5/2026).

“Saya menolak Jawa Barat dianggap sebagai provinsi intoleran,” kata Pigai seperti dikutip Kamis (21/5/2026).

Pigai beralasan, sebagai penduduk Jawa Barat, khususnya Depok selama 25 tahun, dirinya tidak pernah sama sekali mendapat gangguan.

“Saya menolak Depok dituduh sebagai kota intoleran. Saya 25 tahun tinggal di Depok, tidak pernah satu gereja pun diganggu,” ungkap dia.

Dia mengatakan, di Depok terdapat hingga lima gereja paroki Katolik. Menurutnya, jumlah tersebut cukup banyak jika dibandingkan dengan wilayah lain.

Sebagai perbandingan, kata dia, di Nusa Tenggara Timur ada kabupaten nan apalagi belum tentu mempunyai lima paroki.

“Di Depok lima, kok bisa disebut intoleran? Kan itu tidak fair,” jelas Pigai.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto mewajibkan setiap ekspor sumber daya alam (SDA) kudu melalui satu pintu. Kata dia, kebijakan ini dilakukan untuk mengontrol dan mengawasi ke mana dan berapa hasil SDA RI dijual.

Komoditas ekspor nan terkena kebijakan ini adalah minyak sawit, batu bara, dan ferroalloy (paduan besi).

Hal itu terungkap saat Presiden Prabowo menyampaikan Pidato Presiden RI pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Terkait KEM dan PPKF RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengumumkan, publikasi Peraturan Pemerintah (PP) baru dan pembentukan Badan Usah Milik Negara (BUMN) baru unik ekspor komoditas.

Dengan PP baru ini, jelas Prabowo, semua penjualan semua hasil SDA, mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, sampai paduan besi (ferroalloy), diwajibkan melalui BUMN nan ditunjuk pemerintah Indonesia.

Nama BUMN baru itu adalah PT Danantara Sumberdaya Indonesia.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso saat ditemui wartawan di instansi Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026) mengungkapkan tengah menyiapkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) untuk kebijakan tata niaga ekspor tersebut.

"Otomatis (Terbitkan Permendag baru bakal diterbitkan). Soal ekspor 3 komoditas itu. Hari ini kudu segera selesai. Paling lambat besok, tapi teknisnya hari ini kudu diselesaikan," kata Budi.

Lantas, apa saja produk sawit nan bakal dikenakan kebijakan ekspor wajib lewat 1 pintu ini?

Sebagai gambaran, mengutip bahan paparan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri bagian Perekonomian: Pembahasan Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam Strategis, Kamis (21/5/2026), Permendag baru nantinya bakal Permendag No 26/2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit

Dalam Permendag baru tentang ketentuan ekspor kelapa sawit itu nantinya memuat Pos Tarif/ HS kelapa sawit nan diatur ekspornya.

Di mana, Pos Tarif/HS kelapa sawit nan diatur ekspornya berasas Permendag No 26/2024 adalah:

1. CPO

• 1511.10.00 - Minyak mentah

2. RBDPO (bahan baku minyak goreng)

• ex 1511.90.20 -- minyak dimurnikan

3. RBDPL (minyak goreng)

• ex 1511.90.36 ---- dalam bungkusan dengan berat bersih tidak melampaui dari 25 kg
• ex 1511.90.37 ---- lain-lain, dengan nilai iodine 55 alias lebih tetapi kurang dari 60
• ex 1511.90.39 ---- lain-lain

4. UCO (minyak jelantah)

• ex 1518.00.14 -- minyak kacang tanah, kacang kedelai, kelapa sawit alias kelapa
• ex 1518.00.19 -- lain-lain
• ex 1518.00.32 -- dari kelapa sawit alias kernel kelapa sawit, dinetralkan, dijernihkan, dan dihilangkan baunya (NBD) atau
  dimurnikan, dijernihkan, dan dihilangkan baunya (RBD)
• ex 1518.00.38 -- dari buah kelapa sawit alias kernel kelapa sawit, lainnya
• ex 1518.00.60 - olahan alias campuran nan tidak dapat dimakan dari lemak alias minyak hewani alias fraksinya dan lemak alias minyak nabati alias fraksinya
• ex 1518.00.90 - lain-lain

Catatan Kemendag, untuk produk ini tetap belum dapat diterbitkan Persetujuan Ekspornya menunggu Rakortas Kemenko Pangan.

5. Residu (POME Oil, HAPOR, EFB Oil)

• ex 2306.60.90 -- lain-lain
• ex 2306.90.90 -- lain-lain

Catatan Kemendag, produk ini tetap belum dapat diterbitkan Persetujuan Ekspornya menunggu Rakortas Kemenko Pangan.

(dce/dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Direktur Branch Business Hana Bank, Hendri Setiawan(MI/Naufal Zuhdi)

Kenaikan suku kembang acuan alias BI Rate sebesar 50 pedoman poin menjadi 5,25% dinilai belum serta-merta mendorong perbankan meningkatkan suku kembang simpanan maupun kredit. Industri perbankan tetap memandang kondisi likuiditas nan relatif lenggang sehingga ruang penyesuaian kebijakan tetap terbuka.

Direktur Branch Business Hana Bank, Hendri Setiawan mengatakan, langkah Bank Indonesia meningkatkan BI Rate dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah nan tertekan akibat dinamika global.

“Kalau saya melihatnya ini lantaran mengenai dengan kurs kita nan terus naik. Itu kan salah satu instrumen BI untuk menjaga forex tersebut,” kata Hendri dalam aktivitas Media Gathering Hana Bank di Jakarta, Kamis (21/5).

Menurut dia, secara teori kenaikan BI Rate biasanya bakal diikuti penyesuaian suku kembang simpanan lantaran deposan condong meminta imbal hasil nan lebih tinggi. Namun, dia memandang kondisi saat ini dinilai berbeda lantaran likuiditas perbankan tetap cukup kuat. Ia menilai bank tidak bakal secara otomatis merespons kenaikan suku kembang referensi dengan meningkatkan kembang simpanan lantaran pertumbuhan kredit tetap condong tertahan.

“Kalau cost of fund naik, tentunya suku kembang angsuran juga bakal naik. Itu risikonya,” terang Hendri.

Ia menjelaskan, kenaikan biaya dana alias cost of fund pada akhirnya dapat berakibat terhadap biaya pinjaman nan ditanggung debitur. Kondisi tersebut, lanjut dia, berpotensi memengaruhi permintaan kredit, terutama di tengah daya beli masyarakat nan tetap menghadapi tekanan. Meski demikian, Hana Bank mengaku belum memandang persoalan dari sisi likuiditas maupun penyaluran kredit. Perseroan tetap bakal mencermati perkembangan pasar dan perilaku pengguna dalam jangka pendek sebelum mengambil langkah lanjutan.

“Kita tetap bakal memandang gimana respons pengguna dan market itu sendiri,” ujarnya.

Hendri mengatakan kebijakan moneter saat ini juga menghadirkan tantangan tersendiri lantaran di satu sisi Bank Indonesia berupaya menjaga stabilitas makroekonomi, sementara pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penyaluran kredit.

Ia menilai keseimbangan antara stabilitas moneter dan pertumbuhan perlu dijaga agar perlambatan ekonomi tidak semakin dalam.

Meski beragam kebijakan ekonomi dan dinamika sektor komoditas berpotensi memengaruhi aktivitas upaya pada kuartal II tahun ini, perbankan tetap optimistis terhadap prospek pertumbuhan kredit.

“Kami tetap percaya dengan perkembangan angsuran tahun ini. Sampai sekarang belum ada rencana merevisi target,” tandasnya. (E-3)

Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, menegaskan tidak mempermasalahkan jika PDIP tetap berada di luar pemerintahan selama masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai posisi PDIP sebagai partai di luar pemerintahan justru baik bagi suasana kerakyatan dan sistem kontrol terhadap pemerintah.

“Nggak ada masalah (PDIP berada di luar pemerintahan). Pak Prabowo sudah menyampaikan dalam pidato kemarin bahwa itu baik bagi suasana kerakyatan kita,” kata Bahtra saat dikonfirmasi kumparan, Kamis (21/5).

Bahtra mengatakan Gerindra menghormati sikap politik PDIP nan memilih berada di luar pemerintahan.

“Gerindra menghormati dan menghargai pilihan PDIP sebagaimana aliran Pak Prabowo,” ujarnya.

Ia juga menegaskan Presiden Prabowo terbuka terhadap kritik nan disampaikan, termasuk dari PDIP. Bahtra menyebut perihal itu sekaligus membantah tudingan bahwa Prabowo anti kritik.

“Itu menandakan bahwa Pak Prabowo tidak anti kritik, sebagaimana tuduhan pihak-pihak tertentu. Pak Prabowo menyampaikan bahwa kritik itu selain baik bagi suasana demokrasi, juga sebagai perangkat kontrol agar pelaksana tetap pada jalur nan benar,” kata Bahtra.

Meski demikian, dia menekankan kritik nan diharapkan pemerintah adalah kritik nan berkarakter membangun dan bukan didorong oleh kebencian politik.

“Tapi tentu kritik nan membangun, bukan kritik berdasar kebencian,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam pidatonya saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Rapat Paripurna DPR RI, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada PDIP nan memilih tetap berada di luar pemerintahan untuk menjalankan kegunaan pengawasan.

Dalam pidatonya, Prabowo mengaku kerap menerima kritik dari personil Fraksi PDIP nan menurutnya menjadi bahan refleksi dalam menjalankan pemerintahan.

“Setiap pemimpin kudu mau dikritik, diawasi, kadang sebelum tidur pilu hati saya, ini personil PDIP ini kadang kritikan keras banget, tapi saya sadar, sebetulnya mungkin ada dasarnya,” kata Prabowo.

Ia juga menekankan bahwa kritik tidak selalu berkarakter negatif, melainkan bisa menjadi corak peringatan nan justru membantu pemerintah agar tetap berada di jalur nan tepat.

“Ada pepatah, jika orang memperingatkan kita, kita tidak suka, tapi dia sebetulnya menyelamatkan kita,” ujarnya.

Apa Bedanya Gelar ST dan IR? Ini Penjelasannya (Foto: Freepik)