JAKARTA - PT Medela Potentia Tbk (MDLA) menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp176.561.595.000 alias setara dengan Rp12,6 per saham. Hal ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan nan digelar Selasa (12/5/2026).

Sekretaris Perusahaan Wimala Widjaja menyampaikan, pembagian dividen ini mencerminkan komitmen Perseroan untuk terus memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham secara konsisten sejak Perseroan menjadi perusahaan terbuka. Pada tahun sebelumnya, Perseroan membagikan dividen sebesar 40 persen dari untung bersih, sementara pada tahun kitab 2025 Perseroan meningkatkan rasio pembagian dividen menjadi 45 persen dari untung bersih.

“Perseroan mempertahankan dividen reguler sebesar 40 persen dari untung bersih, sekaligus menambahkan dividen tambahan sebesar 5 persen. Total dividen nan dibagikan mencapai Rp12,6 per saham, meningkat 28,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.” ujar Wimala di Jakarta.

Dalam RUPST, pemegang saham juga menyetujui pengunduran diri Krestijanto Pandji dari jabatannya sebagai Direktur Utama. Perseroan menyampaikan apresiasi atas kontribusi Krestijanto Pandji dalam penguatan tata kelola perusahaan, percepatan transformasi bisnis, dan peningkatan keahlian korporasi serta daya penyesuaian perusahaan.

Selanjutnya, RUPS mengangkat Juliwaty sebagai Direktur Utama Perseroan. Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama Medela Potentia, Juliwaty merupakan Direktur Utama PT Anugrah Argon Medica (AAM) nan merupakan entitas anak Medela Potentia,

Perubahan susunan Direksi ini diharapkan dapat melanjutkan kepemimpinan Perseroan sekaligus meningkatkan keahlian perusahaan dalam menghadapi dinamika industri kesehatan.

Transisi kepemimpinan ini merupakan bagian dari langkah strategis Perseroan dalam menjaga kesinambungan keahlian dan memperkuat arah pertumbuhan jangka panjang. 

“Pergantian kepemimpinan ini diharapkan dapat semakin memperkuat fondasi organisasi serta mendorong percepatan strategi upaya Perseroan secara berkelanjutan,” ujar Wimala. 

Bekasi - Video seorang laki-laki ditangkap oleh sejumlah penduduk di Jalan Raya Kodau, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, beredar di media sosial. Pria tersebut diduga merupakan pelaku penjambretan seorang wanita.

Dalam video nan dilihat detikcom, Selasa (12/5/2026), seorang laki-laki tampak duduk di jalan. Sejumlah penduduk terlihat mengelilingi laki-laki tersebut.

Dinarasikan bahwa sebelum kejadian, korban sedang melangkah kaki untuk menghadiri wawancara kerja. Kemudian pelaku menjambret telepon genggam milik korban.

Korban sempat berteriak untuk meminta tolong kepada penduduk sekitar. Teriakannya mengundang perhatian penduduk hingga pelaku bisa ditangkap.

Dikonfirmasi, Kapolsek Jatiasih Kompol Marganda Siahaan membenarkan kejadian itu. Pelaku berinisial KO itu kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya.

"Sudah dibawa (ke Polsek), terus dibawa ke Polda lantaran ada kaitan dengan penangkapan di sana," kata Marganda.

Dia mengatakan peristiwa itu terjadi pada Sabtu (9/5) sekitar pukul 12.30 WIB. Penanganan lebih lanjut dilakukan oleh Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

"Korbannya perempuan, satu orang inisialnya KO (pelakunya)," pungkasnya.

(rdh/ygs)

Ledakan gas diduga kuat memicu kebakaran di Sao Paulo, Brasil pada Senin waktu setempat. Kejadian ini mengakibatkan satu orang tewas dan tiga lainnya terluka. Insiden tersebut terjadi di lingkungan Jaguare, nan terletak sekitar 16 kilometer dari pusat kota metropolitan terbesar di Brasil.(Tangkapan Layar Video Reuters/TV GLOBO)

Ledakan tersebut dilaporkan merusak sekitar 10 rumah. Sejumlah gedung mengalami kerusakan parah akibat kuatnya ledakan. (REUTERS/Alexandre Meneghini)

inas pemadam kebakaran negara bagian Sao Paulo menyatakan telah mengerahkan 12 unit mobil pemadam untuk menjinakkan api. Melalui unggahan di media sosial X, pihak berkuasa menyebut ledakan kemungkinan besar berasal dari gas minyak cair alias liquefied petroleum gas (LPG). (REUTERS/Alexandre Meneghini)

Seorang ahli bicara dinas pemadam kebakaran mengatakan petugas menemukan seorang korban laki-laki meninggal bumi di bawah reruntuhan bangunan. Sementara itu, dua laki-laki dan seorang wanita sukses diselamatkan dengan luka ringan. (Tangkapan Layar Video Reuters/TV GLOBO)

Salah satu saksi mata menggambarkan kekuatan ledakan nan meratakan rumahnya. Petugas pemadam kebakaran melanjutkan pencarian di reruntuhan untuk memastikan tidak ada korban lain nan terjebak. "Saya terlempar keluar. Hanya saya, putra saya, dan anjing saya. Rumah saya meledak," tambah penduduk tersebut. (Tangkapan Layar Video Reuters/TV GLOBO)

JAKARTA - Jadwal, syarat, dan langkah daftar SIMAK UI 2026 krusial diketahui calon mahasiswa nan mau melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia. Jalur Seleksi Masuk Universitas Indonesia (SIMAK UI) menjadi salah satu jalur berdikari nan banyak diminati lantaran membuka kesempatan masuk beragam program studi di UI, mulai dari program vokasi, sarjana, hingga pascasarjana.

Hasil SIMAK UI untuk Program Sarjana Kelas Khusus Internasional (S1 KKI) dan Program Pascasarjana Gelombang 1 Tahun Akademik 2026/2027 diumumkan pada Jumat, 1 Mei 2026 pukul 16.00 WIB melalui laman resmi UI. Peserta dapat memandang hasil seleksi melalui dashboard masing-masing setelah login menggunakan akun Gmail nan dipakai saat pendaftaran.

Bagi peserta Program Spesialis dan Subspesialis Fakultas Kedokteran UI, pengumuman hasil seleksi bakal mengikuti agenda SIMAK Pascasarjana Gelombang 2 nan dijadwalkan paling lambat pada 1 Juli 2026.

Peserta nan dinyatakan lolos diwajibkan mengikuti tahap pra-registrasi dan tahapan manajemen lanjutan sesuai agenda nan telah ditentukan oleh pihak universitas.

Jadwal SIMAK UI 2026

Berikut agenda krusial SIMAK UI 2026 nan perlu diperhatikan calon peserta:

• Pendaftaran online: menyesuaikan agenda tiap program
• Pembayaran biaya pendaftaran: setelah registrasi akun selesai
• Ujian seleksi: sesuai agenda nan tercantum pada kartu ujian

Pengumuman hasil seleksi:

• S1 KKI dan Pascasarjana Gelombang 1: 1 Mei 2026
• Spesialis dan Subspesialis FK UI: paling lambat 1 Juli 2026

Peserta disarankan rutin memantau info resmi melalui portal penerimaan UI agar tidak tertinggal perubahan jadwal.

Syarat Daftar SIMAK UI 2026

Jakarta, CNN Indonesia --

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengatakan pemerintah bakal menggunakan biaya hasil efisiensi dan sitaan para koruptor untuk mendanai program revitalisasi puluhan ribu sekolah di Indonesia.

Dudung menegaskan langkah ini merupakan corak pemanfaatan anggaran negara secara tepat sasaran demi kenyamanan belajar bagi anak-anak.

"Ini anggaran dari bapak Presiden [Prabowo Subianto], dari efisiensi, kemudian dari sitaan-sitaan orang koruptor-koruptor, nan akhirnya berfaedah untuk anak-anak kelas, anak-anak sekolah kita," ujar Dudung saat meninjau revitalisasi SMP Muhammadiyah 16, Jakarta Pusat, Selasa (12/5).

"Nanti ke depan, tahun 2026 ini sudah 71 ribu sekolah nan bakal dibangun. Dan baru 11 ribu sekolah anggarannya ada, nan sudah siap, dan nan sisanya berfaedah kelak bakal di APBN kan. Dan ini insyaAllah, mudah-mudahan," sambungnya.

Dudung menjelaskan, agar terhindar dari praktik penyelewengan, pemerintah langsung menyerahkan anggaran sebesar total Rp1,2 triliun kepada pihak sekolah untuk dikelola.

"Jadi sekarang itu dari tahun 2025 itu sudah 16.167 sekolah nan dibangun. Artinya ada direvitalisasi, nan ini totalnya Rp1,2 triliun. Dan ini anggarannya itu langsung diserahkan ke kepala sekolah kemudian swadaya. Jadi swasekola ya," ujar Dudung.

"Jadi swakelola dikerjakan oleh tukangnya dari tim Muhammadiyah sendiri, sehingga tidak ada mark-up, tidak ada korupsi, ya betul-betul mau membangun," ucap Dudung menambahkan.

Dudung menyebut support nan diberikan tidak hanya sebatas perbaikan bentuk bangunan, melainkan juga mencakup pengadaan akomodasi penunjang seperti smart board (papan tulis pintar) dan pendingin ruangan (AC) hingga laboratorium.

Guna memastikan seluruh biaya terserap dengan baik dan transparan, KSP berbareng sejumlah lembaga mengenai bakal terus melakukan pengawasan ketat. Dudung memastikan ada audit menyeluruh nan melibatkan pihak kementerian, yayasan (seperti Muhammadiyah), hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dudung juga memastikan program pembangunan sarana pendidikan memberikan akibat ekonomi nan signifikan bagi masyarakat. Dudung mengatakan, proyek revitalisasi belasan ribu sekolah nan saat ini melangkah bisa menciptakan lapangan kerja di beragam daerah.

"Ya, untuk program revitalisasi di satu sekolah saja ini melibatkan 24 pekerja, sehingga jika ditotal dengan jumlah penyelenggaraan revitalisasi ini 16.139 sekolah, maka program ini telah menyerap lapangan pekerjaan sekitar 380 ribu lebih. Bayangkan aja ya, jadi banyak lah lapangan kerja nan bisa sekarang tumbuh ya," ujar Dudung.

(kna/har)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]

Jakarta -

Pemilik PT Sakti Mait Jaya Langit (SMJL) dan PT Mega Alam Sejahtera (MA), Hendarto dituntut 8 tahun penjara. Jaksa meyakini Hendarto bersalah dalam kasus korupsi mengenai pembiayaan ekspor dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) pada 2014-2015.

"(Menuntut majelis hakim) menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Hendarto dengan pidana penjara selama 8 tahun," kata jaksa saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026).

Jaksa menuntut Hendarto bayar denda Rp 500 juta subsider 140 hari pidana kurungan. Jaksa juga menuntut Hendarto bayar duit pengganti sebesar Rp 1,6 triliun dan 14,95 juta dolar Amerika Serikat subsider pidana kurungan selama 6 tahun.

Jaksa menyatakan pembayaran duit pengganti tersebut memperhitungkan peralatan bukti nan telah dirampas untuk negara sebagai pengurang duit pengganti dan duit nan telah disetor oleh Hendarto. Nilainya sebesar Rp 3,77 miliar.

Pertimbangan memberatkan tuntutan adalah perbuatan Hendarto dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya meningkatkan ekspor nasional. Kemudian, perbuatan Hendarto juga dinilai telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap LPEI.

"Sementara perihal meringankan berupa terdakwa mempunyai tanggungan family dan telah mengembalikan sebagian mini kerugian negara," ujar jaksa.

Jaksa meyakini Hendarto bersalah melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat 1 KUHP Nasional juncto Pasal 18 UU Tipikor.

Sebelumnya, jaksa mendakwa pemilik PT Sakti Mait Jaya Langit (SMJL) dan PT Mega Alam Sejahtera (MA), Hendarto, melakukan korupsi mengenai pembiayaan ekspor dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) pada 2014-2015. Jaksa mengatakan kerugian finansial negara dalam perkara ini mencapai Rp 1,8 triliun.

"Telah mengakibatkan kerugian finansial negara nan seluruhnya berjumlah Rp 1.059.350.000.000 dan USD 49.875.000," ujar jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (26/1).

Jaksa mengatakan korupsi ini dilakukan Hendarto secara bersama-sama dengan para pejabat LPEI. Mereka adalah Kukuh Wirawan selaku Kepala Divisi Pembiayaan I, Ngalim Sawega selaku Direktur Eksekutif, Basuki Setyadjid selaku Direktur Pelaksana III, Arif Setiawan selaku Direktur Pelaksana IV, dan Omar Baginda Pane selaku Direktur Pelaksana V.

"Telah turut serta melakukan tindak pidana bersama-sama Kukuh Wirawan, Ngalim Sawga, Basuki Setyadjid, Arif Setiawan, dan Omar Baginda Pane, terjadi perbarengan beberapa tindak pidana nan saling berhubungan, sehingga kudu dipandang sebagai perbuatan bersambung ialah secara melawan hukum," kata jaksa.

Jaksa mengatakan korupsi ini telah memperkaya sejumlah pihak. Di antaranya memperkaya Hendarto sejumlah Rp 1,05 triliun dan 49,875 juta dolar AS alias setara Rp 835,6 miliar (kurs Rp 16.754), sehingga totalnya Rp 1,8 triliun.

Hendarto disebut memperkaya Dwi Wahyudi sebesar Rp 7 miliar dan 227 ribu dolar AS (setara sekitar Rp 3,8 miliar), memperkaya Arif Setiawan 50 ribu dolar AS (setara sekitar Rp 837,7 juta) dan memperkaya Kukuh Wirawan Rp 500 juta dan 120 ribu dolar AS (setara Rp 2 miliar).

"Telah mengakibatkan kerugian finansial negara nan seluruhnya berjumlah Rp1,05 triliun dan 49,875 juta dolar AS (setara Rp 835,6 miliar)," ujar jaksa.

Jaksa mendakwa Hendarto melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 Ayat (1) juncto Pasal 618 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) alias Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor.

(mib/zap)

JAKARTA – Hasil Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia (FFI) sudah diketahui. Ada tiga perubahan untuk organisasi, ialah penyesuaian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART), perubahan nama organisasi, dan pergantian nama dalam kepengurusan.

Kongres Biasa FFI itu berjalan di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (12/5/2026). Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) dan para perwakilan klub ikut serta dalam aktivitas tersebut.

1. Dampak Besar

Ketua Umum FFI, Michael Victor Sianipar mengatakan, pembahasan mengenai pengelolaan organisasi dan masa depan Timnas Futsal Indonesia dibahas mendalam dalam Kongres Biasa. Hal itu agar keputusan nan diambil bakal memberikan akibat besar untuk kemajuan futsal tanah air.

"Tadi kami menyelesaikan serangkaian acara. Di kongres ini ada beberapa signifikan. Selain review pencapaian timnas futsal dan perkembangan liga, kami juga memutuskan beberapa perihal strategis," kata Michael dalam konvensi pers, dikutip Selasa (12/5/2026).

"Pertama penyesuaian AD ART futsal nan merujuk pada statuta PSSI 2025 dan kami butuh waktu untuk menyesuaikan dan peserta kongres sudah setuju," tambah laki-laki berkacamata itu.

Michael mengatakan perubahan nama organisasi pun telah disetujui para peserta kongres. Perubahan itu dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia (AFI).

JAKARTA - Uni Emirat Arab (UEA) diam-diam telah melakukan serangkaian serangan terhadap Iran di tengah perang Amerika Serikat (AS)-Israel nan sedang berlangsung, menurut sebuah laporan nan diterbitkan pada Senin (11/5/2026).

Salah satu targetnya adalah kilang minyak di Pulau Lavan, Iran, menurut sumber anonim nan mengetahui masalah tersebut kepada surat berita The Wall Street Journal (WSJ). Kilang minyak itu dihantam pada awal April, sekitar waktu Presiden AS Donald Trump bakal mengumumkan gencatan senjata dengan Iran, menyebabkan kebakaran besar dan melumpuhkan akomodasi tersebut, menurut WSJ.

Iran membalas dengan meluncurkan rudal balistik dan drone ke UEA dan Kuwait. Salah satu sumber mengatakan AS diam-diam menyambut masuknya UEA ke dalam perang. Iran telah menargetkan UEA lebih dari negara lain mana pun, termasuk Israel, melakukan lebih dari 2.800 serangan rudal dan drone ke negara Teluk tersebut, menurut laporan WSJ.

Serangan-serangan tersebut telah menimbulkan kerusakan signifikan pada ekonomi UEA, memicu PHK dan libur paksa, serta telah "memicu pergeseran mendasar dalam pandangan strategis negara tersebut menjadi pandangan nan sekarang memandang Iran sebagai tokoh jahat nan berkeinginan untuk merusak model ekonomi dan sosial negara nan berbasis pada talenta ekspatriat dan reputasi keamanan dan stabilitas," kata para pejabat Teluk nan tidak disebutkan namanya kepada WSJ.

Kementerian Luar Negeri UEA tidak berkomentar tentang serangan tersebut ketika didesak untuk memberikan komentar oleh surat berita tersebut. Namun, mereka merujuk pada pernyataan nan dikeluarkan sebelumnya nan menekankan kewenangan Abu Dhabi untuk menanggapi tindakan permusuhan.

“Sangat krusial untuk mempunyai negara Arab Teluk sebagai pihak nan bertempur nan menyerang Iran secara langsung,” kata Dina Esfandiary, seorang analis Timur Tengah, kepada WSJ. "Teheran sekarang bakal berupaya untuk semakin memperlebar lembah pemisah antara UEA dan negara-negara Arab Teluk lainnya nan mencoba menengahi pengakhiran perang."

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan buletin terkini dengan jeli dan terpercaya. Ikuti info terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa krusial lainnya, langsung dari sumber nan terpercaya.

Jakarta, CNN Indonesia --

Majelis pengadil Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis empat tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider 120 hari pidana penjara kepada Ibrahim Arief alias Ibam. Putusan ini diwarnai perbedaan pendapat alias Dissenting Opinion (DO) oleh dua pengadil anggota.

Berdasarkan kebenaran norma nan terungkap di persidangan, pengadil menyatakan Ibam selaku tenaga konsultan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terbukti bersalah merugikan finansial negara dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook tahun anggaran 2020-2022.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ibrahim Arief namalain Ibam oleh lantaran itu dengan pidana penjara selama 4 tahun," ujar ketua majelis pengadil Purwanto S Abdullah saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (12/5).

Dalam putusannya, pengadil menyatakan dengan tegas Ibam kudu menjalani pidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan), tidak lagi sebagaimana tahanan kota.

Ibam memang dinyatakan tak terbukti menguntungkan diri sendiri sebagaimana Pasal 603 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Namun, jika merujuk pada Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), ada ketentuan pidana terhadap perbuatan melawan norma memperkaya orang lain alias korporasi.

Berdasarkan kebenaran persidangan, pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) terbukti memberi untung bagi banyak pihak termasuk perorangan maupun korporasi.

Dalam pertimbangannya, pengadil memahami yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) nan menyatakan seorang konsultan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban norma asal memberi masukan secara objektif.

Lewat bukti-bukti nan muncul di persidangan, Ibam pada 21 Februari 2020 disebut mengetahui dan menuangkan dalam suatu catatan perihal tiga kelemahan Chromebook. Seperti perihal keterbatasan hubungan internet dan keterbatasan terhadap aplikasi-aplikasi milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Namun, dalam rapat-rapat berikutnya, lanjut hakim, Ibam tetap memaparkan dengan hanya menonjolkan kelebihan Chromebook dan mengarahkan pengadaan pada perihal tersebut saja.

"Perbuatan terdakwa tersebut telah melampaui koridor memberi masukan secara objektif," ucap pengadil personil Sunoto.

Hakim bilang, pada 23 Januari 2020, Ibam sebetulnya juga sudah mengetahui bahwa Chromebook bukanlah pilihan nan tepat Teknologi dan Informasi (TIK) untuk pendidikan dasar dan menengah.

Lewat keterangan saksi-saksi dan hasil forensik pada salah satu handphone, pengadil menyebut Ibam diketahui masuk ke dalam grup WA nan di dalamnya ada Nadiem dan staf khususnya.

Dari perihal itu, pengadil menyebut Ibam bukan sebagai konsultan eksternal nan netral, melainkan sebagai engineer leader (pemimpin teknis) organik dalam jaringan kekuasaan nan direkrut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim untuk mewakili kepentingannya.

Sebagai pemimpin teknis, Ibam menerima bayaran Rp163 juta setiap bulan.

"Terdakwa mempunyai posisi strategis dengan akses langsung ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan staf unik menteri," ungkap hakim.

Hakim juga menyinggung pengakuan terdakwa nan menyebut nilai jual Chromebook sekitar Rp2 juta. Namun, dalam pengadaan nan menjadi pokok masalah, pengadil menyebut ada penggelembungan nilai Rp4 juta per unit Chromebook.

Dengan demikian, pengadil menyimpulkan kerugian finansial negara dalam perkara ini jauh lebih besar dibandingkan dengan hasil audit penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) nan dijadikan referensi oleh pihak Kejaksaan Agung.

Perkara ini diputus oleh ketua majelis Purwanto S. Abdullah dengan pengadil personil Sunoto, Eryusman, Mardiantos, dan Andi Saputra.

Hakim personil Eryusman dan Andi Saputra mempunyai pendapat berbeda. Keduanya memandang Ibam semestinya tidak divonis bersalah lantaran unsur delik nan didakwakan jaksa tidak terpenuhi.

Perbedaan pendapat itu di antaranya menyoroti latar belakang Ibam nan tidak mempunyai hubungan dengan saksi-saksi lain di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebelum waktu tindak pidana alias tempus delicti terjadi.

Ibam juga disebut tidak terbukti melakukan pendekatan alias lobi-lobi terhadap pihak-pihak internal di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nan berkuasa mengenai perencanaan anggaran.

Harga Chromebook nan disodorkan Ibam, kata Andi, hanya merujuk pada penjualan di market place dan berkarakter rekomendasi.

Putusan pengadil tersebut belum memperoleh kekuatan norma tetap alias inkrah lantaran para pihak mempunyai waktu maksimal 7 hari kerja untuk menyampaikan sikap.

Vonis ini lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung.

Sebelumnya, tepatnya pada persidangan Kamis, 16 April 2026, Ibam dituntut dengan pidana 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari pidana kurungan.

Jaksa juga menuntut majelis pengadil agar menjatuhkan pidana tambahan kepada Ibam berupa tanggungjawab bayar duit pengganti sejumlah Rp16,92 miliar subsider 7 tahun dan 6 bulan penjara.

Berdasarkan kebenaran persidangan, jaksa meyakini Ibam bersalah melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 KUHP juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Dalam menjalani proses norma ini, Ibam tidak dilakukan penahanan Rutan. Dia ditetapkan sebagai tahanan kota lantaran mempunyai riwayat penyakit jantung kronis. Meski begitu, terhadap dirinya telah dipasangkan perangkat elektronik (detektor) untuk pemantauan.

Menurut jaksa, kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Kemendikbudristek diduga merugikan finansial negara sejumlah Rp2,18 triliun.

Secara rinci, kerugian finansial negara meliputi Rp1,56 triliun mengenai program digitalisasi pendidikan pada Kemendikbudristek, serta senilai 44,05 juta dolar Amerika Serikat alias setara dengan Rp621,39 miliar akibat pengadaan CDM nan tidak diperlukan dan tidak bermanfaat.

Tindak pidana tersebut diduga melibat pihak lain, antara lain Nadiem Anwar Makarim, Mulyatsyah, Sri Wahyuningsih, serta Jurist Tan nan saat ini tetap buron.

Mulyatsyah dan Sri Wahyuningsih sudah divonis bersalah. Majelis pengadil Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum Mulyatsyah selaku mantan Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020 dengan pidana 4,5 tahun penjara serta pidana denda sejumlah Rp500 juta subsider 120 hari.

Dia juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran duit pengganti sejumlah Rp2,28 miliar subsider 2 tahun penjara.

Sedangkan Sri Wahyuningsih selaku mantan Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021 divonis dengan pidana penjara selama 4 tahun, denda Rp500 juta subsider 120 hari pidana kurungan.

(ryn/fra)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]

Jakarta -

Mantan konsultan Kemendikbudristek era Nadiem Makarim, Ibrahim Arief namalain Ibam, divonis 4 tahun penjara. Hakim menyatakan Ibam bersalah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).

"Menyatakan terdakwa Ibrahim Arief namalain Ibam terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsider," kata ketua majelis pengadil Purwanto S Abdullah saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026).

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ibrahim Arief namalain Ibam oleh lantaran itu dengan pidana penjara selama 4 tahun," imbuh hakim.

Ibam dihukum bayar denda Rp 500 juta. Apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 120 hari.

Hakim menyatakan Ibam bersalah melanggar Pasal 603/Pasal 604 juncto Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dalam sidang nan digelar pada Kamis (16/4), Ibam dituntut 15 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 190 hari pidana kurungan. Jaksa juga menuntut Ibam bayar duit pengganti Rp 16,92 miliar subsider 7 tahun dan 6 bulan penjara.

Selain Ibam, pengadil juga telah menjatuhkan vonis bersalah terhadap dua terdakwa lainnya, ialah Sri Wahyuningsih selaku mantan Direktur Sekolah Dasar Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021, Mulyatsyah selaku mantan Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020. Sri divonis 4 tahun penjara dan Mulyatsyah divonis 4,5 tahun penjara.

Nadiem baru menjalani sidang tuntutan besok. Sementara tersangka lainnya, Jurist Tan, tetap buron.

(mib/haf)

Jakarta - Staf Ahli Bidang Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat, Yane Ardian Bima Arya memantau mobilisasi dan monitoring intervensi imunisasi zero dose di Provinsi Lampung.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kerjasama TP PKK Pusat dan TP PKK wilayah dalam menangani anak zero dose, ialah anak nan belum pernah menerima satu pun dosis imunisasi dasar rutin.

Dalam kunjungannya, Yane mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung berbareng TP PKK nan menargetkan capaian intervensi hingga 100 persen dalam waktu satu separuh bulan.

"Saya cukup senang ketika mendengar begitu komitmen Ibu Gubernur beserta dengan rekan-rekan nan dalam waktu satu separuh bulan targetnya 100 persen. Bismillah ya kondusif ya, bisa, insyaallah kita doain. Tapi sudah mencapai di atas 90 saja, 90 persen itu sudah sangat luar biasa," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (12/5/2026).

Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan pada Acara Ramah Tamah Agenda Kunjungan PKK di Provinsi Lampung, di Rumah Dinas Gubernur Mahan Agung, Senin (11/5/2026).

Yane menjelaskan kunjungan tersebut bermaksud untuk melakukan monitoring dan pertimbangan program zero dose agar tidak ada lagi anak nan belum memperoleh imunisasi.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Kesehatan menggandeng TP PKK turun langsung ke masyarakat, khususnya di wilayah dengan nomor zero dose nan tetap tinggi, guna memberikan intervensi dan edukasi kepada masyarakat.

Menurutnya, peran TP PKK krusial dalam mendukung upaya pemerintah menekan beragam persoalan sosial, termasuk peningkatan kesehatan anak. Hal itu didukung oleh keberadaan kader TP PKK nan aktif hingga tingkat akar rumput.

"Nah, inilah peran PKK nan sangat strategis dengan 10 program pokoknya nan bisa membantu pemerintah untuk menurunkan angka-angka kejadian sosial tersebut. Saya sangat mengapresiasi ketua Tim Penggerak PKK di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Ia menambahkan, kader-kader TP PKK berkontribusi krusial dalam mendukung beragam program pemerintah. Karena itu, pembinaan dan edukasi perlu terus dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat provinsi hingga dasawisma agar intervensi nan dilakukan dapat menjangkau masyarakat secara luas.

"Dengan kita turun ke Provinsi Lampung, kelak dari provinsi melakukan edukasi terus ke kota, kabupaten, lampau ke kecamatan, kelurahannya, sampai ke dasawisma. Tujuan kita untuk meningkatkan derajat kesehatan," pungkasnya.

Sebagai informasi, aktivitas tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza, Staf Ahli Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan TP PKK Pusat Marlina La Ode Ahmad, Ketua Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan TP PKK Pusat Safriati Safrizal, serta jejeran pengurus TP PKK Provinsi Lampung. (akd/ega)

JAKARTA - Media sosial dihebohkan atas keputusan dua orang majelis juri dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026. Keduanya jadi sorotan lantaran menilai jawaban salah satu peserta salah dan menekankan soal pentingnya artikulasi.

Dalam potongan video nan beredar di media sosial, kejadian ini bermulai ketika pembawa aktivitas memberikan pertanyaan mengenai sistem pemilihan personil Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Setelah selesai membacakan pertanyaan, regu C dari SMAN 1 Pontianak bergegas sigap menekankan bel nan menandakan golongan itu siap menjawab.

Salah satu siswa SMAN 1 Pontianak, lantas menjawab pertanyaan tersebut bahwa personil BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD serta diresmikan oleh presiden. Namun jawabannya  dinyatakan salah oleh Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI, Dyastasita Widya Budi.

Alhasil regu C mendapatkan pengurangan nilai minus lima. Kemudian, pertanyaan nan sama dibacakan kembali, dan Grup B dari SMAN 1 Sambas menyambar jawaban tersebut.

Namun nan mengejutkan, jawaban dari grup B rupanya sama persis seperti nan dijawab oleh grup C. Dyastasita kemudian membenarkan jawaban tersebut dan memberikan nilai sepuluh kepada grup B.

Mengetahui perihal tersebut, grup C, lantas memprotes kebijakan majelis juri. Sebab grup C menilai jawaban tersebut sebelumnya telah mereka sampaikan. "Izin, kami tadi menjawabnya sama seperti regu B," kata peserta grop C.

Dyastasita menyebut Grup C tidak menyebut adanya 'pertimbangan DPD'. Peserta dari Grup C lampau membantah pernyataan juri. Bahkan, dia secara terbuka meminta penonton alias audiens memberikan kesaksian.

Bahkan, juri lainnya ialah Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi, Indri Wahyuni mengingatkan agar peserta menjawab dengan artikulasi nan jelas. Dia mengatakan keputusan majelis juri final dan mengikat, tidak dapat diganggu gugat. "Jadi sekali lagi kami peringatkan, artikulasi diperhatikan," kata Indri.

Simak agenda dan link live streaming Piala Asia U-17 2026 nan bakal digelar Rabu 13 Mei (Foto: MNC Media)

JAKARTA – Turnamen AFC U-17 Asian Cup Saudi Arabia 2026 kembali menghadirkan pertandingan seru pada Rabu, 13 Mei 2026. Dimulai pada awal hari, sejumlah laga krusial bakal berjalan untuk menentukan posisi klasemen dan kesempatan lolos ke babak berikutnya. Klik di sini untuk nonton streaming di VISION+. 

Beberapa pertandingan nan menjadi sorotan antara lain duel tuan rumah Arab Saudi melawan Tajikistan, Thailand menghadapi Myanmar, hingga laga sengit Uzbekistan kontra Australia. Simak agenda lengkapnya berikut:

Arab Saudi vs Tajikistan, pukul 00.00 WIB

Thailand vs Myanmar, pukul 00.00 WIB

Uzbekistan vs Australia, pukul 23.00 WIB

Seluruh pertandingan digelar di Jeddah, Arab Saudi, nan menjadi tuan rumah turnamen AFC U17 Asian Cup 2026. Pertandingan antara Arab Saudi dan Tajikistan diprediksi berjalan sengit lantaran kedua tim tampil impresif sejak awal turnamen.

Arab Saudi sebelumnya sukses meraih kemenangan krusial atas Thailand untuk mengamankan posisi di papan atas Grup A. Mereka pun diunggulkan untuk melaju ke perempatfinal.