Jakarta -

Pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping dinilai tidak bakal membahas perang jual beli nan berjalan antara kedua negara adikuasa tersebut.

Pertemuan kedua ketua negara ini diprediksi hanya konsentrasi pada sektor AI namalain Artificial Intelligence.

Dikutip dari Reuters, pertemuan kedua kepala negara berkesempatan membahas kemungkinan pelonggaran pembatasan ekspor chip asal China nan selama ini diterapkan AS.

Namun, wacana itu dinilai kontras dengan perubahan nilai aset China dalam beberapa tahun terakhir nan banyak dipengaruhi sentimen perang jual beli dan kebijakan tarif.

Kondisi tersebut paling terlihat pada pergerakan yuan nan terus menguat sepanjang tahun terakhir hingga menyentuh level tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Investor saat ini menganggap pertemuan tersebut lebih konsentrasi pada prospek pertumbuhan sektor teknologi China daripada rumor sensitif seperti perang AS-Israel dengan Iran, Taiwan, logam tanah jarang, hingga senjata nuklir.

Menjelang pertemuan tersebut, sejumlah saham pada indeks Shanghai Composite (SSEC) tercatat pada level tertinggi dalam 11 tahun dengan pertumbuhan ekspor nan meningkat pesat berkah gelombang pesanan nan didorong oleh AI.

Bahkan surplus perdagangan China nan melebar tidak membikin cemas tentang putaran tarif AS nan baru. Pada pelaku industri disebut telah mengalihkan portofolionya ke arah swasembada AI buatan China.

"Situasinya telah berbalik. China hanya mau membahas sedikit perihal dengan Trump," kata wakil manajer umum Tongheng Investment, nan Tingwu, dikutip dari Reuters, Selasa (12/5/2026).

Ia menambahkan, perang nan belum terselesaikan antara AS dan Iran melemahkan posisi Trump dalam persaingan sektor AI. Kondisi tersebut tercermin dari tingkat investasi pada saham China Mobile dan China Telecom nan memperoleh eksposur terhadap upaya pusat info milik Tiongkok tersebut.

Pertemuan ini juga mencerminkan berkurangnya ketegangan hubungan AS-China. Kemudian juga pengadilan AS telah membatalkan sebagian besar halangan tarif awal Trump.

Data perdagangan menunjukkan barang-barang Tiongkok tetap sampai ke AS melalui Asia Tenggara. Seiring akibat dari perang Iran, China terus berupaya memperkuat rantai pasokannya.

Para penanammodal pun memperhitungkan ketegangan AS-China sebagai katalis nan mendorong pengembangan teknologi Tiongkok. Negeri Tirai Bambu ini dianggap sukses berinvestasi di sektor prasarana AI.

Investor pun berambisi hubungan AS-Tiongkok stabil hingga kunjungan lanjutan Xi Jinping ke ke AS.

"China telah membikin kemajuan besar dalam teknologi, mengembangkan ekonomi baru, memperluas pengaruh globalnya, dan meningkatkan daya tawarnya dalam persaingan kekuatan global," kata Wen Xu.

"Setelah kunjungan Xi ke AS, kedua negara mungkin bakal memasuki tahap persaingan selanjutnya, tetapi saat ini situasinya relatif damai," tambahnya.

(ahi/hns)

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mendorong jemaah aktif menggunakan aplikasi Kawal Haji untuk melaporkan beragam hambatan jasa selama berada di Arab Saudi. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan masalah menjelang puncak operasional haji 2026.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Maria Assegaff, mengatakan aplikasi Kawal Haji menjadi bagian krusial dari penguatan sistem pengawasan jasa jemaah berbasis digital.

“Salah satunya melalui Kawal Haji, sebuah aplikasi nan kemudian mudah diakses oleh jemaah maupun petugas untuk bisa menyampaikan laporan, kemudian info maupun hambatan jasa selama berada di Tanah Suci,” ujarnya, Selasa (12/5).

Melalui aplikasi tersebut, setiap laporan jemaah dapat langsung dipantau dan diteruskan kepada petugas mengenai untuk segera ditindaklanjuti.

Maria mengatakan pemerintah mau memastikan setiap keluhan jemaah dapat direspons lebih sigap dan tepat.

“Tujuannya jelas ialah memastikan setiap jasa kepada jemaah dapat langsung dipantau secara lebih dekat, setiap hambatan dapat segera diketahui dan setiap respons dapat dilakukan secara lebih sigap dan tepat,” katanya.

Kemenhaj meminta jemaah memanfaatkan kanal resmi andaikan menemukan hambatan mengenai hotel, konsumsi, transportasi, kesehatan, maupun kebutuhan pendampingan lainnya.

Selain melalui aplikasi Kawal Haji, laporan juga dapat disampaikan kepada petugas kloter, ketua rombongan, ketua regu, hingga petugas sektor.

Maria menegaskan transformasi digital dalam jasa haji bukan sekadar penggunaan teknologi, tetapi bagian dari perubahan tata kelola jasa publik nan lebih transparan dan akuntabel.

“Kami mau memastikan bahwa setiap laporan jemaah didengar,” ujarnya.

Kemenhaj berambisi penggunaan aplikasi Kawal Haji dapat memperkuat pengawasan jasa di tengah terus meningkatnya jumlah jemaah Indonesia nan tiba di Makkah menjelang fase puncak ibadah haji 2026.

V+Short

Liputan6.com, Jakarta - Eks konsultan teknologi Kemdikbudristek, Ibrahim Arief namalain Ibam divonis balasan penjara empat tahun dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa selama 6-15 tahun penjara.

Hakim Ketua Purwanto S. Abdullah, menungkap beberapa perihal nan memberatkan dan meringankan vonis Ibam dalam perkara ini. Menurutnya, perbuatan Ibam mengakibatkan kerugian negara nan besar pada tahun anggaran 2020-2021.

"Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara nan bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme," jelasnya saat pembacaan amar putusan, Selasa (12/5/2026).

Selain itu, perbuatan Ibam juga berakibat dobel terhadap finansial negara lantaran pengadaan ini berjalan di masa pandemi. Hal ini dinilai berakibat kepada terhambatnya pembangunan kualitas pendidikan anak Indonesia.

Sementara itu, terdapat beberapa perihal nan meringankan vonis Ibam, termasuk belum pernah dijatuhi balasan pidana sebelumnya.

"Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya," ujar Purwanto.

Selanjutnya, Ibam disebut hanya sebagai konsultan, bukan penentu kebijakan utama. Dia juga tidak terbukti menerima aliran biaya ke kantong pribadinya.

"Terdakwa berada pada posisi sebagai konsultan teknologi nan memberikan masukan teknis dan bukan sebagai penentu kebijakan utama dalam pengadaan TIK Chromebook, sehingga kadar peran terdakwa secara struktural berbeda dengan kadar peran pejabat publik nan menetapkan kebijakan strategis," jelas Purwanto

"Terdakwa tidak terbukti menerima aliran biaya langsung dari pengadaan TIK kepada pribadinya," sambungnya.

Pendeta Gilbert Sebut Kasus Video Dipotong Banyak Tokoh Jadi Korban

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyatakan pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu tetap alot. Sebab, DPR kudu hati-hati menerjemahkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Aria menegaskan, hingga saat ini RUU Pemilu tetap menjadi inisiatif DPR RI dan pembahasannya tetap berada di Komisi II DPR.

“Sampai hari ini DPR RI. Sampai hari ini di dalam Prolegnas ya, bahwa RUU Pemilu entah itu RUU Pemilu, Pilpres, dan Pilkada ataupun kodifikasi menjadi bagian Prolegnas inisiatif DPR di dalam Bamus sudah diputuskan lewat paripurna adalah Komisi II. Sampai hari ini ya,” ungkap Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5).

Menurut Aria, salah satu tantangan utama dalam penyusunan RUU Pemilu adalah posisi DPR nan kudu menyatukan seluruh pandangan dalam satu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

“Nah kita ngikuti nan sudah ada sandaran hukumnya, nan sudah ada keputusan paripurna di Komisi II. Tentang Panjanya memang tidak mudah, lantaran kita ini kan satu DIM,” ucap Aria.

“Kalau urusan inisiatif DPR kita ini satu DIM, nggak bisa kita ini beda DIM antara satu fraksi dengan fraksi nan lain. DIM kita DPR dengan pemerintah. Ini nan salah satu selain dalam penyusunan draf ya, kita ini kudu satu lembaga,” lanjutnya.

Ia mengatakan kondisi itu berbeda jika RUU berasal dari inisiatif pemerintah, di mana masing-masing fraksi bisa mempunyai DIM tersendiri.

“Beda jika itu inisiatif pemerintah, kita bisa DIM fraksi. Ini nan salah satu juga tidak memudahkan kita menyusun draf RUU ya. Kita ributnya silang pendapatnya demokrasinya kan di penyusunan draf RUU. Kalau sudah RUU kan satu persepsi,” katanya.

Aria pun merespons dugaan bahwa pembahasan RUU Pemilu melangkah lambat meski tahapan menuju Pemilu 2029 semakin dekat.

Ia menyebut proses tersebut memang tidak sederhana lantaran DPR berupaya agar patokan baru tidak kembali digugat ke MK.

“Ya ini teman-teman, jika ada nan mengatakan penundaan-penundaan pembahasannya alot, memang nggak mudah menerjemahkan putusan MK nan kali ini,” tuturnya.

Namun, Aria mengatakan pembahasan substansi tetap terus berjalan.

“Nah itulah pembahasannya. Ya akhirnya jika kayak gini, ya kita kudu panggil-panggil, jangan sampai gini loh kita sudah bikin, tiba-tiba ke MK lagi. Ini loh masalahnya itu,” ujar Aria.

“Jangan sampai kemudian dipersoalkan lagi di Mahkamah Konstitusi lantaran rakyat alias siapa pun berkuasa mengusulkan judicial review,” sambung dia.

Menurut Aria, DPR juga kudu mempertimbangkan aspek politik dan akademik dalam menyusun patokan pemilu baru, termasuk soal representasi wilayah dan prinsip kesetaraan suara.

“Sementara di DPR ini kan banyak kompromi-kompromi politik nan betul-betul kita itu jangan sampai menyalahi konstitusi gitu loh. Ya contohnya one man one vote lah. Kok saya di dapil saya 320 ribu satu kursi, kok di Papua 160. Kan keputusan politik. Kalau itu di judicial review bicara soal one man one vote tanpa keterwakilan wilayah ya kalah lagi gitu,” imbuh Aria.

“Tapi ini kan kerakyatan kita dalam rangka penguatan NKRI, dalam rangka penguatan tidak hanya sekadar elektoralnya tapi keterwakilan wilayahnya juga ada. Ada keputusan politik, ada keputusan nan didasarkan didasari akademis. Nah kita ini mencari mana bijaksananya,” sambung dia.

Aria mengungkapkan hingga sekarang tetap banyak rumor nan belum menemukan titik temu, terutama mengenai penerapan putusan MK.

“Itu saja nan tetap terus saja, dan moga-moga secepatnya, mungkin nan dimaksud Mbak Puan (Ketua DPR Puan Maharani) sekarang ini Badan Keahlian nan juga berkomunikasi dengan ketua dan Komisi II tetap banyak perihal nan irisannya belum ketemu,” ungkap Aria.

“Terutama di implementasi. Contohnya tadi, mau parlemen sela, mau pilkada, masa perpanjangan sampai 2,5 tahun gitu loh. Terus sementara MK sudah memutuskan bahwa pemilu juga bagian rezim pilkada, rezim pemilu kan gitu loh,” tambahnya.

Meski demikian, Aria memastikan pembahasan tetap melangkah dan beragam rumusan pasal sudah dituangkan dalam corak arsip tertulis.

“Tapi sekali lagi bahwa nan saya bicarakan ini semua sudah menjadi draf arsip tertulis. Saya bukan hanya ngomong tapi sudah berbentuk arsip tertulis nan terus kita perbaiki dari pasal-pasal. Nantinya bakal pada saat Panja alias lobi-lobi antar elite di DPR maupun di pemerintahan maupun di Mahkamah Konstitusi selesai pasti bakal segera diwujudkan daripada kita keburu-buru di MK-nya kena lagi,” pungkasnya.

​"Kita semua saling berjuntai satu sama lain. Kita kudu menyadari bahwa kebahagiaan perseorangan secara mendasar berjuntai pada kebahagiaan seluruh umat manusia. Bekerja demi kepentingan orang lain sebenarnya adalah corak terbaik dari melayani kepentingan diri kita sendiri." Kutipan dari HH Dalai Lama ini menegaskan pentingnya menyadari "The Oneness of Humanity", kesatupaduan umat manusia, demi mencapai kebahagiaan bersama. Bagi beliau, menyadari kesatupaduan ini bukanlah sekadar pilihan moral, melainkan realitas aktual bahwa kita semua memang adalah saling terikat dalam satu jalinan kehidupan.

​Visi dunia ini selaras dengan semangat "Ubuntu" dari Afrika Selatan nan dipopulerkan oleh mendiang Uskup Agung Desmond Tutu. Beliau menjelaskan, "Orang nan mempunyai Ubuntu adalah orang nan terbuka dan tersedia bagi orang lain... dia tidak merasa terancam ketika orang lain bisa dan baik, lantaran dia mempunyai kepercayaan diri nan datang dari pengetahuan bahwa dia adalah bagian dari keseluruhan nan lebih besar." Identitas kita sebagai manusia tidak berdiri sendiri; kita menjadi manusia seutuhnya justru melalui manusia lainnya.

​Bahkan, Nelson Mandela menggunakan filosofi Ubuntu ini sebagai fondasi utama untuk rekonsiliasi nasional pasca-Apartheid nan kelam. Bagi Mandela, Ubuntu bukanlah larangan bagi perseorangan untuk maju alias memperkaya diri, melainkan sebuah pertanyaan etis nan mendasar: "Apakah Anda melakukan itu demi meningkatkan organisasi di sekitar Anda?"

​Pengorbanan sebagai Puncak Kebajikan

​Berangkat dari kesadaran bakal kesatupaduan tersebut, maka dalam narasi besar spiritualitas, kata "pengorbanan" selalu menempati posisi sebagai puncak kebajikan. Kita tumbuh dengan mengagumi kisah-kisah radikal tentang penyerahan diri.

Lihatlah dinding-dinding bisu Candi Borobudur; di sana terpahat relief Jataka nan menceritakan gimana seorang Bodhisattva, dalam bentuk kelinci, penyu, hingga gajah putih, merelakan tubuh fisiknya demi menyambung nyawa makhluk lain.

​Dalam tradisi Kristiani, kita mengenal "agape", kasih tanpa syarat nan dipuncaki oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Sementara itu, dalam tradisi kebatinan Jawa, terdapat konsep "manunggaling kawulo gusti", sebuah rayuan untuk meluruhkan ego pribadi demi menyatu dengan nan Ilahi.

​Mengapa narasi "peluruhan ego" ini begitu dominan? Karena secara universal, ego alias "diri" nan sempit dianggap sebagai sumber utama bentrok dan penderitaan manusia. Fokus nan terlalu besar pada diri sendiri (self-cherishing) dianggap sebagai akar dari kecemasan, sementara perhatian nan diberikan kepada orang lain diyakini membawa kedamaian sejati.

Semua narasi ini seolah menggiring kita pada satu kesimpulan: bahwa kematangan spiritual hanya bisa dicapai ketika kita bisa melampaui kepentingan diri nan sempit. Maka, ketika diskursus modern mengenai self-compassion (welas asih pada diri sendiri) mulai marak, muncul kegelisahan batin: Apa nan kudu diprioritaskan Kesehatan mental nan menetapkan batas (boundaries), alias kasih sayang universal nan tanpa batas?

Bagaimana kita bisa membedakan mana kebutuhan tulus untuk menjaga stabilitas batin, dan mana dorongan ego nan berlindung di kembali dalih merawat diri?

Realitas di Ruang Kelas: Fenomena "Stuck" pada Diri Sendiri

​Ketegangan antara idealisme spiritual dan kebutuhan merawat diri bukan hanya terjadi di kepala kita, melainkan menjadi realitas nyata di dalam praktik-praktik pengajaran Compassion Training. Sebagai contoh, dalam kelas-kelas training Compassion Cultivation Training (CCT) maupun Cognitively-Based Compassion Training (CBCT), terdapat kejadian nan menarik sekaligus menantang.

​Kurikulum training ini biasanya disusun secara progresif: dimulai dari stabilitas perhatian, lampau bergerak ke self-compassion, kemudian puncaknya adalah menumbuhkan kasih sayang kepada orang lain hingga ke lingkup universal.

Menariknya, banyak peserta nan seolah "bertahan" alias terus kembali ke tema self-compassion dan izin emosi pribadi, apalagi ketika kelas sudah masuk ke tahap akhir nan semestinya berfokus pada orang lain.

​Mengamati kejadian ini, muncul pertanyaan: Apakah peserta terjebak dalam narsisme spiritual? Apakah mereka menggunakan self-compassion sebagai pembenaran untuk menjadi self-centered (berpusat pada diri sendiri)?

​Namun, observasi mendalam menunjukkan bahwa kejadian ini bukanlah sebuah kesalahan sistem. Ketidaksediaan, alias lebih tepatnya ketidakmampuan, seseorang untuk beranjak dari konsentrasi pada diri sendiri sering kali mencerminkan sebuah faktualitas jiwa nan jujur: bahwa "sumur" mereka memang sedang kering. Kita tidak bisa memberikan air kepada pengelana nan kehausan jika sumur kita sendiri tidak mempunyai satu tetes pun air.

Self-Compassion sebagai Pengakuan atas Faktualitas

​Welas asih pada diri sendiri tidak semestinya dipandang sebagai antitesis dari pengorbanan spiritual. Sebaliknya, dia perlu dipahami sebagai pengakuan atas faktualitas kondisi kita saat ini.

Kita adalah manusia nan sedang berada dalam proses menapaki jalan spiritual secara bertahap.

​Bagi banyak orang, membangun hubungan nan sehat dengan diri sendiri adalah tugas nan sangat berat dan menyantap waktu lama. Banyak dari kita membawa luka masa lalu, trauma nan belum tuntas, alias kritik internal nan tajam.

Jika seseorang tetap berjuang untuk menstabilkan kondisi internalnya, menuntut mereka untuk langsung "berkorban bagi sesama" secara radikal justru bisa menjadi kontraproduktif.

​Inilah kenapa self-compassion menjadi sangat krusial. Ia adalah fase stabilisasi. Dalam perjalanan menuju idealisme spiritual, kita perlu menjaga "kapal" nan kita gunakan untuk berlayar, ialah kehidupan ini, baik secara bentuk maupun mental.

Menambal retakan pada kapal diri adalah corak tanggung jawab agar kita bisa mencapai tujuan akhir dengan utuh.

Jembatan Menuju Sesama, Bukan Destinasi Akhir

​Namun, krusial untuk ditegaskan bahwa self-compassion bukanlah pemberhentian terakhir. Di sinilah letak garis demarkasi nan jelas antara self-care nan sehat dengan self-centeredness nan melenakan.

Kita tidak merawat diri hanya untuk berakhir di sana. Visi besar kita tetaplah melampaui sekat-sekat ego menuju Kemanunggalan (Oneness).

​Namun, kita kudu jujur pada realitas: gimana mungkin kita bisa mewujudkan kemanunggalan dengan dunia, jika kita tetap bertempur dengan diri sendiri? Self-compassion adalah upaya kita untuk menghentikan "perang saudara" di dalam batin. Ia adalah pengembangan stabilitas nan memungkinkan kita untuk, pada akhirnya, betul-betul bisa datang bagi orang lain tanpa motif tersembunyi.

Kita belajar mengampuni keterbatasan diri agar kita tidak lagi mempunyai dorongan untuk menghakimi keterbatasan dunia.

Penutup: Menjadi Nahkoda nan Bijak

​Idealisme spiritual tetaplah bintang penunjuk arah nan agung. Kita perlu memelihara angan untuk memberikan nan terbaik bagi dunia, demi tercapainya kebahagiaan kolektif nan melampaui ego pribadi. Namun, jalan menuju ke sana adalah sebuah maraton, bukan lari sprint.

​Rawatlah kapal Anda.

Tamballah setiap lubang emosional dengan welas asih.

Cukupkanlah kebutuhan jiwa Anda. Lakukanlah itu semua dengan satu kesadaran besar: bahwa Anda sedang mempersiapkan diri untuk menjadi lebih kuat, lebih jernih, dan lebih sensitif bagi mereka nan membutuhkan.

​Tujuan kita adalah mencapai garis finish, bukan sebagai martir nan karam lantaran pengabaian diri, melainkan sebagai manusia nan utuh.

Sebab pada akhirnya, pengorbanan nan paling bagus adalah pengorbanan nan lahir dari kepenuhan, bukan dari kekosongan jiwa nan dipaksakan.

Jakarta, CNBC Indonesia - CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani buka bunyi mengenai rencana akusisi saham Eramet Indonesia di PT Weda Bay Nickel (WBN). Menurutnya, saat ini tetap dalam tahapan diskusi.

"Kita sih pada dasarnya terbuka atas obrolan kemudian pembicaraan mengenai investasi nan ada di Indonesia dan kita kan Danantara ini bisa menjadi strong local mitra juga. Kita terbuka kok, kita obrolan juga dengan Eramet," kata Rosan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (12/5/2026).

Mengutip MySteel, Danantara dikabarkan sedang melakukan pembicaraan untuk membeli seluruh alias sebagian dari 38,7% saham Eramet di PT Weda Bay Nickel.

Menurut sumber, negoisasi dalam tahap awal. Namun sebagai bagian dari kesepakatan Danantara disebut mungkin bakal berperan-serta dalam publikasi saham baru (right issue) Eramet senilai 500 Juta Euro nan direncanakan tahun ini.

Eramet belum memberikan komentar mengenai perihal ini.

Sebelumnya, Eramet telah menangguhkan pembayaran dividen dan berencana untuk mengumpulkan 500 juta Euro alias setara dengan Rp 10,27 triliun, untuk memperbaiki posisi keuangannya.

Sementara itu, Eramet mengumumkan pada 23 April bahwa lantaran pemotongan tajam sebesar 71% oleh pemerintah Indonesia terhadap kuota produksi RKAB 2026, produksi di PT Weda Bay Nickel bakal dihentikan sementara mulai Mei 2026, lantaran kuota nyaris habis.

(haa/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

MK juga menilai pemohon tidak menjelaskan secara memadai argumen pertentangan norma Pasal 71 nomor 2 UU Cipta Kerja dengan UUD 1945. Akibatnya, permohonan dinilai tidak jelas alias kabur.

"Berdasarkan kebenaran dan pertimbangan norma masing-masing permohon tersebut di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan a quo tidak jelas, alias kabur alias obscuur," ujar Saldi, dilansir Antara.

Karena permohonan dinilai obscuur, MK memutuskan tidak melanjutkan pemeriksaan lebih jauh terhadap substansi gugatan tersebut.

Perkara nomor 87/PUU-XXIV/2026 diajukan oleh Rachmad Rofik. Selain perkara itu, terdapat sedikitnya 31 gugatan serupa mengenai kuota internet gosong nan saat ini tetap berproses di MK.

Salah satunya perkara nomor 273/PUU-XXIV/2026 nan diajukan pengemudi ojek daring Didi Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Trisna Sari.

Jemaah haji Indonesia diimbau untuk tidak sembarangan mengambil foto alias merekam video penduduk Arab Saudi tanpa izin.

Pelanggaran terhadap patokan privasi di negara tersebut dapat berujung pada proses hukum, termasuk ancaman penjara hingga satu tahun dan denda sebesar 500.000 riyal Saudi alias setara lebih dari Rp 2 miliar.

Imbauan tersebut disampaikan Kepala Daerah Kerja (Kadaker) Madinah, Khalilurrahman, usai memimpin apel di Sektor 3 Madinah.

“Karena di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia. Tidak boleh merekam orang lain, apalagi nan berbeda jenis, tanpa izin,” ujar Khalilurrahman kepada Media Center Haji, Senin (11/5).

Menurut dia, baik jemaah maupun petugas haji Indonesia nan diketahui mengambil gambar seseorang tanpa persetujuan dapat ditindak oleh abdi negara keamanan setempat.

“Itu dapat berakibat pada keselamatan nan bersangkutan. Mereka bisa diamankan oleh askar di Madinah maupun Makkah,” katanya.

Peringatan serupa disampaikan Koordinator Satgas Pelindungan KJRI Jeddah, Ahmad Masbukhin.

Ia mengungkapkan, terdapat seorang jemaah haji Indonesia nan sempat ditangkap polisi di Madinah lantaran merekam seorang wanita berumur sekitar 30 tahun tanpa izin.

“Ketika ditangkap dan diinterogasi, nan berkepentingan menyampaikan tidak mempunyai niat jahat. Namun kasusnya tetap diteruskan ke Niabah Amah alias Kejaksaan Umum untuk ditindaklanjuti,” ujar Masbukhin.

Menurut dia, meskipun pelaku akhirnya dapat dibebaskan, proses norma tetap melangkah andaikan korban melaporkan kewenangan privasinya telah dilanggar.

Masbukhin menegaskan bahwa patokan tersebut telah diatur dalam Cybercrime Law Arab Saudi nan melindungi privasi setiap individu.

“Penyalahgunaan kamera, termasuk kamera ponsel, untuk mengambil gambar seseorang tanpa izin dapat dikenai balasan penjara paling lama satu tahun alias denda 500.000 riyal Saudi, sekitar dua miliar rupiah,” jelasnya.

Ia pun mengingatkan seluruh jemaah haji Indonesia untuk selalu menaati patokan nan bertindak selama berada di Tanah Suci.

“Mari kita berhati-hati mematuhi patokan di Arab Saudi, menghormati budaya istiadat, serta menjaga privasi penduduk setempat. Jaga diri, jaga hati, untuk menggapai ridha Ilahi,” tandasnya.

Jakarta -

Pemerintah tetap mengkaji pembangunan double-double track (DDT) Bekasi-Cikarang. Rencana pengembangan jalur dobel ini ini dilakukan menyusul kejadian kecelakaan maut kereta api di Stasiun Bekasi Timur beberapa waktu lalu.

DDT berfaedah untuk memisahkan jalur antara kereta api jarak jauh nan berkecepatan tinggi dengan KRL. Adapun jalur dobel tersebut baru terhubung dari Stasiun Manggarai hingga Stasiun Bekasi.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan rencana pengembangan tersebut tetap dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan operator perkeretaapian.

Namun dia menegaskan, pengembangan jalur DDT menjadi bagian dari pertimbangan menyeluruh terhadap sistem transportasi nasional.

"Itu terus menjadi bagian dari pertimbangan menyeluruh. Tentunya kelak Kementerian Perhubungan berada di depan berbareng KAI. Dan nan jelas memang kita juga sedang memikirkan pengembangan double-double track tersebut," kata AHY kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

AHY mengatakan pengembangan jalur kereta memerlukan waktu, dan pemerintah tidak hanya konsentrasi pada pengembangan lintasan baru, tetapi juga peningkatan jalur dan reaktivasi rel-rel nan tidak beroperasi.

"Tentu butuh waktu untuk bisa merampungkan rencana besar pengembangan kereta, baik existing maupun pengembangan baru, dan reaktivasi dari rel-rel nan selama ini tidak berfungsi. Nanti kita sampaikan berikutnya," ungkapnya.

Selain itu, AHY juga mengatakan pemerintah bakal mengembangkan jaringan perkeretaapian di Trans Sumatera, Trans Kalimantan, dan sebagian wilayah Sulawesi.

Menurutnya, langkah ini krusial sebagai corak pemerataan pembangunan.

"Ini sebagai corak dari upaya memeratakan pembangunan di seluruh wilayah lantaran kereta bukan hanya untuk masyarakat tapi juga untuk angkut logistik alias komoditas di sejumlah daerah," jelasnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah menutup sekitar 76 perlintasan sebidang di wilayah Jawa dan sebagian wilayah Sumatera. Ke depan, pemerintah bakal membangun palang pintu kereta, flyover, maupun underpass di perlintasan sebidang.

"Ada kurang lebih 76 perlintasan sebidang nan ada di wilayah Jawa dan juga sebagian Sumatera nan itu memang butuh segera dilakukan pembangunan, apakah itu palang pintu kereta maupun flyover alias underpass. Selebihnya kita lakukan penutupan titik-titik rawan dan kita juga mau terus perbaiki sistem persinyalan dan modernisasi sistem kereta lainnya," terang AHY.

(hns/hns)

Seorang pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, berinisial IAJ (60 tahun) ditangkap polisi usai diduga memperkosa salah satu santriwatinya. Modus pelaku adalah menikahi siri korban secara fiktif.

"Penahanan telah kami lakukan lantaran sudah memenuhi unsur-unsur pidana nan cukup. Fokus kami bukan hanya penegakan hukum, tetapi juga rehabilitasi dan agunan hak-hak korban melalui pendampingan psikologis," ujar Kapolres Jepara, AKBP Hadi Kristanto, Selasa (12/5).

Kasus ini terbongkar setelah ibu korban menemukan pesan WA tidak senonoh dari IAJ kepada korban. Saat itu, korban sedang pulang liburan pondok.

"Setelah dilakukan pendalaman, family korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jepara pada 19 Februari 2026," jelas dia.

Pemerkosaan ini diduga terjadi sejak April 2025, di penyimpanan pesantren tersebut. Modus nan digunakan tersangka adalah dengan melakukan tipu muslihat berupa prosesi pernikahan siri fiktif dengan duit sebesar Rp 100 ribu.

"Dengan dalih telah menjadi istri sah, tersangka kemudian leluasa membujuk korban melakukan hubungan layaknya suami istri berulang kali," ungkap Hadi.

Polisi mengimbau kepada masyarakat andaikan terdapat peristiwa serupa untuk melaporkannya ke Polres Jepara.

"Kami menjamin keamanan dan kerahasiaan identitas korban serta bakal menangani perkara secara ahli berbareng dinas terkait," tegas Hadi.

Pelaku Dipecat

Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Jepara, Akhsan Muhyiddin, menambahkan pihaknya juga telah melakukan langkah-langkah tegas. Salah satunya adalah memecat tersangka sebagai pengajar.

"Mulai dari pemberhentian tersangka sebagai tenaga pengajar berasas surat dari Kemenag RI, larangan bagi pondok pesantren mengenai untuk menerima santri baru guna pertimbangan total hingga rencana deklarasi seluruh pengasuh ponpes di Jepara untuk menjamin lingkungan pendidikan nan kondusif dan nyaman," kata Akhsan.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan ​Pasal 6 huruf c Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan Pasal 418 ayat (2) huruf b KUHP tentang penyalahgunaan kepercayaan alias hubungan keadaan untuk melakukan perbuatan cabul di lembaga pendidikan.

Kiai cabul itu terancam balasan pidana penjara paling lama 12 tahun.