Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan dan mutilasi seorang laki-laki di Cipayung, Depok, berjulukan Kunaefi (51). Rekonstruksi itu dilakukan pada Selasa (11/8).

Sebanyak 51 segmen diperagakan pelaku, ialah Saepulloh (26), untuk mengungkap rangkaian peristiwa.

Pantauan di lokasi, rumah tempat kejadian perkara tetap dipasangi garis polisi berwarna kuning dan dijaga oleh petugas.

Sejumlah penduduk tetap berkumpul di depan gang dan membicarakan kejadian tersebut. Terlihat ibu-ibu dan anak-anak sekolah ikut menyaksikan dari kembali garis polisi. Suasana gang tampak ramai dan tegang.

Kanit 1 Resmob PMJ Kompol Dimitri Mahendra mengatakan ada 30 segmen utama nan diperagakan, dengan total 51 sub adegan.

"Di mana saat pelaku berupaya mencari korban, kemudian mencari niat untuk mendapatkan barang-barang milik korban, sampai pelaku melakukan pembunuhan, melakukan mutilasi, dan melakukan pembuangan badan-badan dari korban," kata Dimitri kepada wartawan.

Dimitri merinci beberapa segmen kunci. Penusukan terhadap korban terjadi pada segmen 15. Aksi mutilasi dilakukan pada segmen 17. Pembuangan bagian badan atas di segmen 22, dan pembuangan bagian kaki di segmen 24.

"Sudah disiapkan pisau dapur sebelumnya dibawa, dan dilakukan penusukan terhadap korban. Di saat sudah terjadi, pelaku secara spontan dengan melakukan pemotongan bagian-bagian tubuh dari badan korban dan dibuang di lokasi," ujar Dimitri.

Peristiwa pembunuhan terjadi pada 23 Juli 2026. Jenazah korban baru ditemukan masyarakat pada 4 Agustus 2026, alias selisih 13 hari.

"Dia melakukan pembunuhan pada tanggal 23 Juli, kami menemukan badan di TKP itu pada tanggal 4 (Agustus)," kata Dimitri.

Hingga sekarang polisi tetap mencari potongan kaki bagian bawah korban.

"Mohon kepada rekan-rekan masyarakat nan mengetahui, minta laporkan kepada kepolisian terdekat,"imbaunya.

"Di mana pelaku atas nama Saepulloh ini kami tetapkan sebagai tersangka dengan Pasal 458 ayat 2 dan/atau Pasal 459, dan/atau Pasal 469 ayat 2 dan/atau Pasal 479 ayat 3 KUHP Pidana," tutupnya

Pengemudi ojek daring menunggu penumpang di area Stasiun Palmerah, Jakarta, Rabu (24/6/2026).(MI/Agung Wibowo)

MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pengemudi ojek online (ojol) tetap wajib mendapatkan bingkisan hari raya (BHR), meski ketentuan tersebut tidak dicantumkan secara langsung dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojol.

Prasetyo mengatakan, status ojol nan dikategorikan sebagai pelaku upaya mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak menghilangkan kewenangan mereka untuk memperoleh BHR. Ketentuan mengenai pemberian BHR nantinya dapat diatur melalui patokan turunan.

"Loh, wajib dong. Itu tetap wajib. Wajib," kata Prasetyo usai menyaksikan persiapan pengibaran bendera dalam rangka HUT ke-81 RI di laman Istana Merdeka, Selasa (11/8).

Dia menjelaskan, tanggungjawab tersebut memang tidak diatur secara definitif dalam Perpres Ojol. Namun, pemerintah dapat mengaturnya melalui ketentuan turunan alias kebijakan pelaksana.

Menurut Prasetyo, pola serupa telah diterapkan pada kebijakan sebelumnya. Tidak semua ketentuan teknis kudu dituangkan secara langsung dalam Perpres lantaran terdapat instrumen kebijakan lain nan dapat digunakan pemerintah untuk memastikan pelaksanaannya.

"Sama kayak kemarin kan juga nggak ada di Perpres, tapi lantaran kita punya veto rate, apalagi angkanya pun naik kan, dua kali dibanding tahun lalu," ujar Prasetyo.

Dengan demikian, Prasetyo menegaskan keberadaan BHR bagi ojol tetap menjadi tanggungjawab meskipun dasar pengaturannya tidak berada langsung di dalam Perpres. Ketentuan tersebut bakal diperjelas melalui patokan alias kebijakan turunannya.

Penjelasan itu sekaligus menunjukkan Perpres Ojol tidak menjadi satu-satunya instrumen pemerintah dalam mengatur kewenangan dan perlindungan bagi pengemudi ojol. Sejumlah kebijakan teknis dapat ditetapkan melalui patokan pelaksana untuk memastikan ketentuan nan telah diputuskan pemerintah tetap berjalan. (E-4)

Jakarta -

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menggagalkan pengiriman 8,96 juta batang rokok ilegal. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Djaka Budi Utama mengatakan, peralatan tersebut hendak dikirim dari Jawa Timur ke Sumatera melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Jutaan batang rokok terlarangan tersebut disembunyikan dalam dua kontainer. Pengiriman dilakukan menggunakan modus baru, ialah rokok dikirim terlebih dulu menggunakan kereta api dari Surabaya ke Jakarta sebelum dilanjutkan melalui jalur laut ke Sumatera.

"Untuk melalui kereta ini baru nan pertama kali, ini adalah merupakan baru pertama kali. Tentunya ini adalah seperti saya bilang tadi, ini adalah modus-modus baru menggunakan kereta," kata Djaka dalam konvensi pers di area Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (11/8/2026).

Penindakan bermulai dari info masyarakat mengenai dugaan pengiriman rokok terlarangan dari Jawa Timur menuju Sumatera melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Pada Jumat (7/8), petugas mengidentifikasi dua kontainer nan diduga membawa rokok ilegal.

Dalam arsip pemberitahuan, kontainer tersebut disebut berisi pipa dan baja ringan. Petugas kemudian melakukan pemindaian menggunakan X-ray. Hasil kajian menunjukkan pola muatan nan mengindikasikan keberadaan rokok di dalam kontainer.

Pemeriksaan bentuk lantas dilakukan pada Senin (10/8). Petugas menemukan 8,96 juta batang sigaret kretek mesin (SKM) tanpa pita cukai alias rokok polos.
Dari penindakan tersebut, nilai peralatan diperkirakan mencapai Rp 13,30 miliar.

Sementara itu, potensi kerugian negara ditaksir Rp 8,66 miliar, terdiri atas potensi penerimaan cukai Rp 6,68 miliar, pajak rokok Rp 668 juta, dan PPN hasil tembakau Rp 1,31 miliar.

"Perkiraan peralatan mencapai Rp 13,30 miliar dengan potensi kerugian negara diperkirakan sebesar Rp 8,66 miliar nan terdiri dari potensi penerimaan cukai sebesar Rp 6,68 miliar pajak rokok sebesar Rp 668 juta, PPNHT sebesar Rp 1,31 miliar," tutup Djaka.

(ily/ara)

Wali Kota New York Zohran Mamdani mendukung rancangan undang-undang Delivery Protection nan ditujukan untuk memperketat pengawasan terhadap perusahaan jasa pengiriman besar seperti Amazon sekaligus meningkatkan keselamatan kurir, pengemudi, pekerja, dan pejalan kaki di jalanan New York City.

Mengutip situs resmi Pemerintah New York City pada Selasa (11/8), patokan nan disponsori Anggota Dewan New York City, Tiffany L. Cabán bakal mewajibkan sejumlah penyimpanan dan akomodasi pengedaran last-mile memperoleh lisensi dari Department of Consumer and Worker Protection (DCWP).

Regulasi ini juga bakal menetapkan standar minimum mengenai keselamatan, pelatihan, dan perlindungan pekerja.

Salah satu ketentuan utama dalam RUU adalah membikin perusahaan nan mengoperasikan akomodasi seperti Amazon bertanggung jawab mempekerjakan pekerja nan menjalankan jasa inti, termasuk pengiriman.

Pemerintah New York City menilai perusahaan besar seperti Amazon selama ini menggunakan sistem subkontrak untuk menghindari tanggung jawab langsung terhadap pekerja.

“Perusahaan seperti Amazon membangun model upaya berbobot miliaran dolar dengan melindungi diri dari akuntabilitas melalui sistem subkontrak nan eksploitatif. Seiring pusat-pusat pengiriman last-mile berkembang pesat di New York, kecelakaan lampau lintas dan cedera pekerja juga meningkat,” kata Mamdani.

Menurutnya, patokan tersebut diperlukan untuk melindungi pekerja pengiriman sekaligus masyarakat di sekitar akomodasi logistik.

“Warga New York tidak semestinya dipaksa mensubsidi untung perusahaan dengan jalanan nan semakin tidak kondusif dan pekerjaan nan semakin tidak pasti. Orang-orang nan membikin perusahaan-perusahaan ini melangkah berkuasa mendapatkan martabat, stabilitas, dan tempat kerja nan aman,” lanjut Mamdani.

Sejak 2017, setidaknya 18 akomodasi last-mile berukuran besar telah dibuka di New York City, termasuk 11 akomodasi sejak 2020.

Laporan Office of the Comptroller pada 2025 menemukan 78 persen wilayah di sekitar akomodasi last-mile mengalami peningkatan kecelakaan nan menyebabkan cedera setelah akomodasi tersebut dibuka.

Di area Maspeth, kecelakaan di sekitar penyimpanan besar FedEx meningkat 53 persen, sedangkan kecelakaan di sekitar penyimpanan Amazon naik 48 persen.

Sejumlah akomodasi di area East New York juga mencatat peningkatan tajam kecelakaan dalam radius separuh mil.

Melalui Delivery Protection Act, akomodasi last-mile bakal diwajibkan memenuhi standar keselamatan dan perlindungan pekerja. Perusahaan juga bakal dimintai pertanggungjawaban atas kuota, jadwal, serta rute nan mereka tetapkan lantaran kebijakan turut mempengaruhi kondisi kerja dan keselamatan publik.

1. Wuling Aira ev (Rp 155 juta)

2. Chery Q (Rp 249,9 juta)

3. Changan Nevo Q05 (Rp 309 juta)

4. Lepas E4 (Rp 349 juta)

5. BAIC T1 (Rp 393 juta)

6. Honda Super-ONE (Rp 438 juta)

7. Leapmotor B10 (Rp 499 juta)

8. Leapmotor C10 (Rp 618 juta)

9. Mazda 6e Fastback (Rp 850 juta)

10. Toyota bZ4X Touring (Rp 889 juta)

11. Lexus ES 350e (Rp 1,48 miliar)

12. BMW iX3 50 xDrive (Rp 2,2 miliar)

13. Lexus RZ 600e F Sport Performance (Rp 3,5 miliar)

Dunia keamanan siber sekarang menghadapi gelombang ancaman baru seiring dengan maraknya pemasok kecerdasan buatan atau AI agents nan bertindak di luar kendali. Mulai dari pembobolan platform repositori seperti Hugging Face, peretasan situs web, hingga pembuatan profil tiruan untuk rekayasa sosial, teknologi kepintaran buatan sekarang kerap disalahgunakan oleh tokoh jahat untuk meluncurkan serangan nan lebih presisi dan otonom.

Merespons eskalasi ancaman tersebut, OpenAI memperluas jasa pertahanan siber mereka nan berjulukan Daybreak sekaligus meleluncurkan model kepintaran buatan terbaru nan dirancang unik untuk tim pertahanan siber, ialah GPT-5.6-Cyber. Dalam pembaruan platform Daybreak ini, OpenAI membagi layanannya ke dalam dua tingkatan akses, ialah Blue dan Red.

Kedua kategori ini memungkinkan organisasi nan disetujui untuk memanfaatkan frontier models milik OpenAI, nan merupakan pengelompokkan model paling canggih saat ini. Langkah tersebut menandai perubahan kebijakan OpenAI nan sebelumnya sangat ketat membatasi penggunaan model terkuat mereka demi argumen keamanan.

Tingkatan Blue diposisikan sebagai fondasi awal nan direkomendasikan bagi sebagian besar perusahaan. Layanan ini mencakup keahlian mendasar namun krusial, seperti penanganan insiden, kajian perangkat lunak berbahaya, serta pengesahan perbaikan sistem. Opsi ini dirancang agar mudah diadopsi oleh tim TI korporat dalam mengamankan prasarana harian mereka.

GPT-5.6-Cyber di Tingkat Red

Sementara itu, tingkatan Red menawarkan ekosistem pertahanan nan jauh lebih kuat sekaligus sensitif. Melalui opsi ini, pengguna diberikan akses ke model unik nan dilatih untuk pengetesan penetrasi keamanan serta riset celah keamanan. Di sinilah OpenAI menempatkan senjata utamanya, ialah model GPT-5.6-Cyber, nan dibangun di atas fondasi model GPT-5.6 Sol.

Mengingat potensi penyalahgunaan nan tinggi, OpenAI membatasi pengedaran GPT-5.6-Cyber hanya untuk mitra tepercaya nan masuk dalam daftar khusus. Beberapa raksasa teknologi dan keamanan siber dunia seperti Accenture, IBM, CrowdStrike, dan Cloudflare dilaporkan menjadi golongan pertama nan mendapatkan kewenangan akses eksklusif ini guna menguji keandalan model dalam skenario bumi nyata.

Meskipun peluncuran teknologi ini disambut baik oleh industri, sejumlah kritikus menilai bahwa maraknya ancaman pemasok kepintaran buatan sengaja dimanfaatkan oleh laboratorium teknologi sebagai instrumen pemasaran. OpenAI dinilai menggunakan narasi urgensi krisis siber ini untuk mempercepat penetrasi pasar produk keamanan mereka, bersaing ketat dengan pesaing seperti Anthropic nan sebelumnya merilis model siber serupa berjulukan Mythos.

Dalam pernyataan resminya OpenAI menekankan urgensi dari ancaman ini dengan menyatakan, “Dunia keamanan siber tengah berubah dengan sangat cepat, tokoh ancaman bakal semakin sering menggunakan kepintaran buatan untuk melakukan serangan siber dengan kecepatan dan skala nan belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk dengan langkah nan sepenuhnya otonom.”

Persaingan AI sekarang tidak hanya berfokus pada chatbot alias keahlian menghasilkan konten. Keamanan siber menjadi salah satu bagian krusial dalam pengembangan AI, dengan perusahaan teknologi berkompetisi membikin sistem nan bisa menemukan sekaligus membantu menutup celah keamanan sebelum dimanfaatkan oleh penyerang.

​Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, tengah menyiapkan izin baru alias revisi patokan mengenai kriteria penerima support perangkat dan mesin pertanian (alsintan). Buruh tani dipastikan bakal mempunyai akses penuh untuk mendapatkan support tersebut.

​Langkah ini disiapkan pemerintah untuk memastikan pekerja tani tidak lagi terhalang oleh status sosial maupun persyaratan administratif nan kaku dalam mengakses support alsintan.

​“Banyak saudara-saudara kita pekerja tani di seluruh Indonesia tidak tersentuh lantaran kebijakan serta izin nan ada. Insyaallah sekembalinya saya ke Jakarta, izin itu bakal kita ubah. Buruh tani boleh dapat traktor, boleh dapat mesin pemanen, perangkat tanam, dan seterusnya,” ujar Amran melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (11/8).

​Menurut Amran, pelonggaran akses bagi pekerja tani merupakan langkah krusial. Perubahan patokan ini nantinya bakal berfokus pada penyederhanaan prosedur permohonan agar support dapat tepat sasaran kepada pihak nan betul-betul memerlukan di lapangan.

​Dalam skema baru tersebut, proses verifikasi dan pengusulan support bakal dibuat lebih ringkas dengan melibatkan peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Amran menilai PPL merupakan pihak nan paling memahami kondisi riil di tingkat tapak.

​“Tanda tangannya tidak usah ribet, cukup melalui PPL. Kami terima verifikasi dari PPL, langsung kami proses di Jakarta, dan alatnya langsung dikirimkan lantaran mereka sangat membutuhkannya saat ini,” kata dia.

​Skema pelibatan PPL dinilai sangat penting, khususnya untuk merespons kebutuhan petani nan memerlukan penanganan sigap tanpa kudu dibebani oleh birokrasi nan berbelit-belit.

​“Buruh tani juga kudu bisa mendapatkan bantuan. Jangan lantaran izin nan ketat, mereka tidak tersentuh. Kalau rakyat memerlukan dan kita bisa membantu, maka kita kudu bantu,” tegas Amran.

​Melalui kebijakan inklusif ini, Kementerian Pertanian optimistis upaya peningkatan produksi pangan nasional dapat melangkah optimal sekaligus memberikan akibat kesejahteraan secara langsung bagi para pekerja tani di akar rumput.

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga merampungkan proses docking terhadap 12 kapal pada periode Februari hingga Juli 2026 sebagai bagian dari program pemeliharaan berkala (planned maintenance). Langkah ini merupakan komitmen perusahaan dalam memastikan armada laut selalu memenuhi standar keselamatan, keamanan, dan kelaiklautan guna mendukung kelancaran pengedaran daya nasional.

Sebanyak 12 kapal nan telah menyelesaikan proses docking terdiri atas 2 kapal Crude, 3 kapal Gas & Petrochemical, 4 kapal Product-I, dan 3 kapal Product-II. Armada tersebut meliputi MT Serui, MT Gede, Transko Bima, Transko Aquila, Transko Aries, PIS Cepu, MT Matindok, MT Kasim, MT Pegadun, MT Sambu, MT Kamojang, dan MT Pasaman. Seluruh aktivitas pemeliharaan dilaksanakan di beberapa galangan kapal nasional melalui inspeksi, perawatan menyeluruh, penggantian komponen, serta pengetesan operasional sebelum kapal kembali bekerja mendukung pengedaran daya nasional.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan bahwa seluruh proses docking dirancang agar pemeliharaan armada dapat melangkah beriringan dengan operasional pengedaran daya sehingga tidak mengganggu pasokan kepada masyarakat.

"Program docking merupakan corak komitmen kami untuk memastikan pemeliharaan armada melangkah beriringan dengan operasional pengedaran energi. Melalui pengaturan agenda armada nan terencana, kami memastikan kontinuitas pasokan BBM, LPG, avtur, dan produk daya lainnya kepada masyarakat tetap terjaga," ujar Kitty dalam siaran persnya, Selasa (11/8/2026).

Selama proses docking, setiap kapal menjalani pemeriksaan menyeluruh terhadap struktur lambung, sistem propulsi, mesin utama dan mesin bantu, sistem perpipaan, tangki muatan, peralatan navigasi, hingga perangkat keselamatan. Selain itu, dilakukan pemeliharaan preventif, pengecatan ulang lambung kapal, penggantian komponen nan telah mencapai masa pakai, serta pengetesan kelaiklautan sesuai standar industri maritim dan ketentuan pengelompokkan nan berlaku.

Kitty menambahkan, pemeliharaan armada secara berkala menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk memastikan setiap kapal selalu berada dalam kondisi prima dan siap mendukung pengedaran daya di seluruh Indonesia.

"Keandalan armada laut menjadi aspek krusial dalam menjaga kelancaran pengedaran daya kepada masyarakat. Melalui program docking nan dilakukan secara berkala, Pertamina Patra Niaga memastikan setiap kapal berada dalam kondisi prima sehingga siap mendukung pengedaran BBM, LPG, avtur, maupun produk daya lainnya secara aman, andal, dan berkelanjutan," tambah Kitty.

Sebagai bagian dari penguatan sistem logistik daya nasional, Pertamina Patra Niaga bakal terus melaksanakan program pemeliharaan armada secara berkepanjangan dengan mengedepankan aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE), kepatuhan terhadap izin maritim, serta penerapan praktik operasional terbaik. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga pengedaran daya nasional nan aman, andal, dan berkelanjutan.

(pgr/pgr) [Gambas:Video CNBC]

PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAI menyiapkan program Promo Spesial 17-8-2026 untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia.

Melalui promo ini, masyarakat berkesempatan mendapatkan potongan nilai tiket sebesar 17 persen untuk kereta api ekonomi komersial. Selain itu, KAI menyediakan tarif unik Rp 8 untuk jasa LRT Jabodebek dan Commuter Line nan bertindak pada 17 Agustus 2026.

Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, mengatakan momentum kemerdekaan menjadi kesempatan untuk menghadirkan perjalanan nan semakin dekat dengan masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan melalui transportasi publik.

“Di setiap perjalanan ada family nan mau ditemui, tujuan nan mau dicapai, dan momen nan mau dirayakan. Pada Hari Kemerdekaan, KAI mau semakin banyak masyarakat dapat menikmati perjalanan dengan kereta api dan merayakan kebersamaan sebagai bangsa,” ujar Bobby melalui keterangannya, Selasa (11/8).

Sementara itu, Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyatakan program tersebut ditujukan untuk memperluas kesempatan masyarakat dalam memanfaatkan transportasi publik saat momentum peringatan Kemerdekaan. Promo ini sekaligus menjadi rayuan bagi pengguna untuk memperingati 17 Agustus melalui perjalanan menggunakan kereta api.

“Momentum Kemerdekaan selalu mempunyai makna unik bagi masyarakat Indonesia. KAI mau menghadirkan semangat tersebut dalam perjalanan pengguna melalui tarif nan lebih terjangkau serta jasa transportasi publik nan menghubungkan masyarakat dengan beragam aktivitasnya,” ujar Anne.

Untuk kereta api ekonomi komersial, potongan nilai nan diberikan mencapai 17 persen dari tarif reguler. Pembelian tiket promo dapat dilakukan mulai 14 Agustus 2026 pukul 00.01 WIB hingga 17 Agustus 2026 pukul 24.00 WIB, dengan ketentuan perjalanan dilakukan pada 17 Agustus 2026 mulai pukul 00.01 hingga 24.00 WIB.

Program potongan nilai tersebut bertindak untuk kereta api ekonomi komersial dengan mengikuti persyaratan dan ketentuan nan telah ditetapkan. Tiket dapat diperoleh melalui aplikasi Access by KAI maupun beragam kanal penjualan resmi KAI lainnya.

Selain itu, KAI juga memberikan tarif unik bagi pengguna transportasi perkotaan. Pada 17 Agustus 2026, masyarakat dapat menikmati perjalanan menggunakan LRT Jabodebek dan Commuter Line dengan tarif Rp 8 untuk perjalanan sepanjang pukul 00.01 hingga 24.00 WIB.

Anne mengatakan, pemberlakuan tarif unik tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum ketika menuju letak kegiatan, ruang publik, destinasi wisata, maupun beragam agenda seremoni Kemerdekaan di area perkotaan dan aglomerasi.

“Kereta api menjadi bagian dari perjalanan masyarakat dari satu kota ke kota lain hingga mobilitas harian di area perkotaan. Pada 17 Agustus, kami mau semakin banyak masyarakat dapat merasakan kemudahan berjalan menggunakan transportasi publik sembari merayakan hari berhistoris bagi Indonesia,” sebut Anne.

Promo Spesial 17-8-2026 ini merupakan bagian dari upaya KAI untuk membikin jasa transportasi semakin mudah dijangkau masyarakat. Jaringan kereta api dapat mendukung beragam kebutuhan mobilitas, mulai dari perjalanan untuk berjumpa keluarga, aktivitas pekerjaan, perjalanan wisata, hingga menghadiri rangkaian seremoni Kemerdekaan di beragam daerah.

KAI mengingatkan masyarakat agar mempersiapkan perjalanan lebih awal serta mengecek agenda keberangkatan dan ketentuan promo sebelum melakukan pembelian tiket. Informasi mengenai program tersebut dapat diperoleh melalui Access by KAI.

“Semoga perjalanan dengan kereta api pada 17 Agustus menjadi bagian dari pengalaman merayakan Kemerdekaan. Dari perjalanan antarkota hingga mobilitas harian, kami mau semangat Indonesia terus datang dan terhubung berbareng masyarakat,” tutur Anne.

Uji emisi nan diadakan DLH Kota Bandung.(Dok Diskominfo Kota Bandung)

DINAS Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung menggelar Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) Tahun 2026, melalui uji emisi kendaraan bermotor secara cuma-cuma dan pemantauan kualitas udara tepi jalan (roadside monitoring) di sejumlah ruas jalan Kota Bandung, 11 hingga14  Agustus 2026

Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dalam melakukan pemantauan dan pengendalian pencemaran udara, khususnya nan berasal dari sektor transportasi.

Berdasarkan info dalam penyelenggaraan EKUP, Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Bandung tahun 2026 tercatat sebesar 74,42. Angka tersebut berasas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor 27 Tahun 2021 berada pada kategori BAIK.

Pelaksanaan EKUP juga merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, nan mengatur pengendalian pencemaran udara serta tanggungjawab pengetesan emisi kendaraan bermotor.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kota Bandung, Fiziarita menyatakan, aktivitas tersebut dilakukan untuk memperoleh info mengenai keterkaitan emisi kendaraan bermotor dengan kualitas udara di Kota Bandung. Hasil pengetesan nantinya bakal menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebijakan pengendalian pencemaran udara.

“Dengan adanya aktivitas ini tentunya kita kelak bakal mengetahui sebenarnya apakah kendaraan bermotor itu mempengaruhi kualitas udara Kota Bandung alias tidak. Nanti kita bakal menentukan kebijakan seperti apa berasas hasil dari uji emisi ini,” terangnya Selasa (11/8).

Menurut Fiziarita, uji emisi kendaraan bermotor dalam aktivitas EKUP diberikan secara cuma-cuma kepada kendaraan dinas operasional maupun kendaraan pribadi milik tenaga kerja dan masyarakat umum. 

Sasaran aktivitas mencakup kendaraan berbahan bakar bensin maupun solar dengan sasaran sebanyak 500 kendaraan per hari. Pelaksanaan uji emisi menjadi bagian dari upaya untuk mengetahui kondisi emisi gas buang kendaraan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memastikan kendaraan nan digunakan memenuhi periode pemisah emisi nan telah ditetapkan.

"Selain uji emisi, DLH Kota Bandung juga melakukan pemantauan kualitas udara tepi jalan (roadside monitoring) untuk memperoleh info kualitas udara di sejumlah ruas jalan nan menjadi letak kegiatan," tuturnya.

Fiziarita memaparkan, pada hari ini Selasa, 11 Agustus 2026, uji emisi dilaksanakan di Jalan Pajajaran Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, tepatnya di depan Sentra Wyata Guna. Kegiatan selanjutnya dilaksanakan pada Rabu (12/8) di Jalan Soekarno Hatta No. 438 D, area Astra Biz Center, Kelurahan Pasirlayur, Kecamatan Regol, dan Kamis (13/8) di Jalan Buah Batu No. 62, 72, 82, Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung.

"Kegiatan EKUP Kota Bandung dilaksanakan oleh DLH Kota Bandung bekerja sama dengan Asosiasi Bengkel Indonesia (Asbekindo) dan didukung oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung, Satlantas Polrestabes Bandung, serta unsur kewilayahan setempat," imbuhnya. (AN/E-4)

Pengemudi ojek online (ojol).(Dok. Antara)

WAKIL Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia meminta pemerintah segera menindaklanjuti penetapan pengemudi ojek online (ojol) sebagai pelaku upaya mikro transportasi online. Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat perlindungan sosial-ekonomi melalui pelatihan, pemberdayaan, dan akses pembiayaan.

Chusnunia mengapresiasi kebijakan pemerintah tersebut lantaran memberikan kepastian norma bagi jutaan pengemudi. Menurutnya, status baru ini kudu menjadi momentum untuk membangun ekosistem transportasi daring nan lebih setara dan berkelanjutan.

“Platform digital telah membuka kesempatan kerja bagi jutaan masyarakat, namun pada saat nan sama juga menghadirkan tantangan baru mengenai regulasi, hubungan kemitraan, perlindungan pekerja, hingga tata kelola ekonomi digital,” ujar Chusnunia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/8).

Politikus nan berkawan disapa Nunik ini menekankan bahwa perubahan status pengemudi ojol menjadi pelaku upaya mikro tidak boleh hanya dipahami secara administratif. Status tersebut membuka kesempatan bagi pengemudi untuk mengembangkan upaya lain di luar aktivitas utamanya dengan memanfaatkan elastisitas kerja unik gig worker.

“Fleksibilitas pekerjaan merupakan ruh dari pekerja gig, di mana driver dapat bekerja untuk lebih dari satu pemberi kerja. Ketika jam kerja dan sistem kerja berkarakter fleksibel, pengemudi transportasi online berpotensi mendapatkan untung lebih,” tambahnya.

Berdasarkan info Kementerian Perhubungan, jumlah pengemudi ojol di Indonesia saat ini mencapai lebih dari tujuh juta orang nan tersebar di beragam wilayah dan platform. Mengingat besarnya jumlah tersebut, Nunik mendesak pemerintah untuk segera menyiapkan langkah teknis lanjutan.

“Tentu dengan penetapan status sebagai pelaku UMKM kudu ditindaklanjuti dengan pemberian training pemberdayaan serta pembukaan terhadap akses pembiayaan terhadap para pengemudi ojol tersebut,” pungkasnya. (Ant/H-3)

Tim Sembilan Kejagung memeriksa tiga saksi dari perbankan dan swasta mengenai kasus TPPU eks Jampidsus Febrie Adriansyah.(Dok. Antara)

TIM Penyidik Kejaksaan Agung (Tim Sembilan) memeriksa tiga orang saksi mengenai investigasi perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) nan melibatkan tersangka eks Jampidsus Febrie Adriansyah (FA), Selasa (11/8/2026). Pemeriksaan ini difokuskan untuk melacak aliran aset nan diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengungkapkan bahwa ketiga saksi tersebut berasal dari sektor perbankan dan swasta. "Tim Penyidik telah memeriksa tiga orang saksi, ialah dua orang dari pihak perbankan dan seorang saksi dari pihak swasta," ujar Anang dalam keterangan resminya.

Meski identitas saksi belum dirinci, Anang menegaskan bahwa keterangan mereka sangat diperlukan untuk memperjelas bangunan norma perkara. Langkah ini merupakan bagian dari upaya interogator dalam mengumpulkan perangkat bukti serta melakukan penelusuran aset secara mendalam.

Kejaksaan Agung menyatakan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus ini secara ahli dan akuntabel. Penyidik tetap mengedepankan asas prasangka tak bersalah dan prinsip kehati-hatian dalam setiap tahapan pemeriksaan.

Febrie Adriansyah resmi ditetapkan sebagai tersangka TPPU sejak 24 Juli 2026 berasas Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026. Saat ini, mantan Jampidsus tersebut sedang menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain Febrie, interogator juga telah menetapkan Don Ritto dan Nurman Herin sebagai tersangka nan diduga turut serta dalam tindakan pencucian duit tersebut. Tim Sembilan sekarang tengah mendalami dugaan keterlibatan jaringan jasa norma mengenai pengurusan perkara di lingkungan Jampidsus.

Dalam upaya memperkuat bukti, interogator sebelumnya telah memeriksa perwakilan dari tujuh perusahaan besar dan lembaga keuangan. Beberapa di antaranya meliputi PT Waskita Beton, PT Jasa Marga, hingga Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). (Z-10)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto bakal meningkatkan sasaran pembiayaan bagi pelaku upaya mikro mini dan menengah (UMKM) guna memperluas akses pembiayaan.

Airlangga mengusulkan sasaran pembiayaan UMKM naik menjadi Rp2.000 triliun, dari sebelumnya mencapai Rp1.500 triliun.

"Saya mau menyampaikan, kami bakal naikkan sasaran pembiayaan ke UMKM dari Rp1.500 triliun, menjadi Rp2.000 triliun," kata Airlangga dalam paparannya di UMKM Finance Summit 2026 Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Selasa (11/8/2026).

Peningkatan tersebut diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi pelaku upaya nan selama ini tetap berada di tengah alias belum memperoleh akses pembiayaan dalam skala nan memadai. Langkah tersebut krusial untuk mengisi kesenjangan pembiayaan bagi pelaku UMKM nan mempunyai potensi untuk berkembang dan naik kelas.

"Ini upaya kita untuk mendorong agar UMKM nan berada di tengah-tengah bisa naik kelas," terang Airlangga.

Selain memperluas pembiayaan, Menko Airlangga menegaskan bahwa pemerintah mendorong digitalisasi sebagai pengungkit UMKM, termasuk penggunaan teknologi AI.

"Jadi jika untuk mengelola usaha, di mana ada 54 juta pelaku UMKM, memang tidak ada langkah lain selain menggunakan AI," ujar Airlangga.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah sudah punya calon Gubernur Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Airlangga menyebut calon Gubernur PFII tersebut berasal dari internal pemerintah.

Meski begitu, dia tidak merinci siapa sosok nan bakal menjadi pemimpin dari lembaga tersebut.

"Calonnya sudah ada. Dari dalam pemerintah. (Siapa) Belum lah kelak kita inikan," ujar Airlangga saat ditemui di Hotel Kempinski Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Terkait letak PFII, Airlangga mengatakan saat ini belum ada keputusannya. Ia mengatakan salah letak nan dipertimbangkan berada di area milik InJourney di Bali, nan berdekatan dengan bandara.

"Salah satu nan dipertimbangkan kan ada wilayahnya InJourney di Bali, dekat airport. Tetapi ada untuk periode awal di Jakarta juga dipertimbangkan," ujarnya.

Adapun mengenai letak di Jakarta nan sebelumnya direncanakan bakal berada di Danareksa, Airlangga juga belum bisa memastikan perihal tersebut.

"Belum, belum. Ya kan sesudah terbentuk kelak baru dipastikan," ujarnya

(hrp/fdl)

Video tantangan (challenge) menghafal surah Al-Qur'an dengan iming-iming bingkisan sebotol minuman keras (miras) ramai dikecam. Pihak event organizer (EO) pagelaran musik, The Sounds Project, buka bunyi mengenai dugaan penistaan agama.

Pernyataan itu disampaikan The Sounds Project lewat akun IG @thesoundsproject. Mereka mengecam dan mengatakan kejadian itu di luar kendalinya.

"Kami sebagai penyelenggara aktivitas turut merasa marah, kecewa, dan mengecam perilaku tersebut. Kami tidak pernah dan tidak bakal pernah, membenarkan perilaku nan menjadikan kepercayaan sebagai bahan challenge alias promosi produk dalam corak apa pun," tulis pernyataan nan diunggah di akun @thesoundsproject, Selasa (11/8/2026).

"Kami tegaskan bahwa kejadian tersebut sepenuhnya di luar arahan, persetujuan, dan kendali kami sebagai penyelenggara acara," tambahnya.

The Sounds Project menegaskan tidak pernah dan tidak bakal menoleransi corak penistaan kepercayaan alias tindakan nan mengarah pada suku, ras, antargolongan (SARA) dalam aktivitas mereka. Pihaknya menyebut telah menegur sponsor mengenai dan bakal mengawal kasus itu.

"Kami melakukan pertimbangan ketat agar pihak sponsor segera mengidentifikasi pihak-pihak nan terlibat langsung pada kejadian tersebut untuk dapat dipertanggungjawabkan secara penuh," katanya.

"Kami melakukan pertimbangan internal untuk memastikan kejadian serupa tidak bakal terjadi lagi dalam penyelenggaraan aktivitas selanjutnya," imbuhhnya.

MC Minta Maaf dan Klarifikasi

Master of ceremony (MC) berjulukan Ega juga meminta maaf dan memberi penjelasan melalui akun medsos Threads @aqueer_. Dia mengakui lalai sehingga mik dikuasai audiens.

"Saya Ega, selaku MC pada aktivitas musik nan bekerja di booth Newport pada Hari Minggu, 9 Agustus 2026. Dengan ini menyampaikan permohonan maaf atas kejadian nan berjalan pada saat itu," tulis Ega di akun Threads @aqueer_. detikcom telah menghubungi MC untuk mengutip pernyataannya.

Dia mengatakan peristiwa itu terjadi saat jarak acara. Kemudian ada audien nan menggunakan mik hingga terjadi challenge membacakan mahfuz Al-Qur'an dengan hadiah sebotol minuman beralkohol (minol).

"Audiens tersebut langsung memberikan sayembara melafalkan salah satu surat kepada visitor lain dengan hadiah nan ditawarkan oleh audiens tersebut," katanya.

"Ketika mengetahui penyampaian sayembara tersebut, saya lalai untuk mengambil alih mic tersebut, lantaran pada dasarnya MC mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk memastikan aktivitas berjalan sesuai konsep nan telah ditentukan oleh brand," sambungnya.

Dia mengatakan pihak brand tak mempunyai kaitan atas kejadian tersebut. Dia kembali minta maaf lantaran tak dapat mengendalikan audiens hingga berujung kontroversi tantangan tersebut.

"Sekali lagi, saya secara pribadi menyatakan permohonan maaf lantaran tidak bisa mengontrol tindakan spontan dari audiens tersebut, sehingga menimbulkan kegaduhan. Kejadian ini bakal menjadi pelajaran bagi saya sebagai MC, dan semoga perihal seperti ini tidak terulang lagi," ucap dia.

Polisi Panggil EO Konser dan MC

Polisi menyelidiki kasus dugaan penistaan agama berupa promosi miras berkedok tantangan (challenge) mahfuz Al-Qur'an saat konser musik The Sounds Project di Ancol, Jakarta Utara (Jakut). Polisi memanggil pihak event organizer (EO) dan MC aktivitas tersebut.

"Hari ini, Selasa, 11 Agustus 2026, interogator menjadwalkan penjelasan terhadap pihak EO dan MC acara," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Selasa (11/8).

Polisi juga berkoordinasi dengan pihak The Sound Project hingga pemilik booth minuman tersebut. Polisi tetap melakukan pendalaman.

"Polsek Pademangan berkoordinasi dengan penyelenggara dan pemilik booth untuk membantu kelancaran proses hukum," kata dia.

(jbr/imk)

Jumlah penumpang transportasi umum di Jakarta meningkat.(Antara)

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meyakini peningkatan jumlah pengguna transportasi umum menjadi kunci utama untuk menekan polusi udara di Ibu Kota. Hal ini disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kualitas udara Jakarta nan memburuk saat laga uji coba Chelsea melawan AC Milan, Sabtu (8/8).

Pramono mengungkapkan bahwa saat ini terjadi tren positif pada penggunaan moda transportasi massal di Jakarta. Berdasarkan info terbaru, jumlah penumpang Transjakarta mengalami kenaikan nyaris 15%, sementara MRT meningkat signifikan hingga 23%, dan LRT naik sekitar 12%.

“Peningkatan jumlah penumpang transportasi umum dikarenakan tarif nan tetap terjaga. Selain itu, Pemerintah Jakarta juga menggratiskan tarif transportasi umum bagi 15 golongan tertentu,” ujar Pramono saat ditemui di area Jakarta Selatan, Selasa (11/8).

Selain aspek tarif, kebijakan internal pemerintah juga turut mendorong nomor tersebut. Pramono menyebut tanggungjawab bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu menjadi salah satu pemicu meningkatnya volume pengguna jasa publik.

Persoalan polusi udara Jakarta kembali menjadi perbincangan hangat setelah foto-foto pertandingan "Indonesia Super Cup 2026" di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) beredar. Dalam unggahan akun resmi Chelsea dan AC Milan, langit Jakarta tampak kusam dan abu-abu, nan kemudian dikaitkan warganet dengan buruknya kualitas udara.

Menanggapi keluhan tersebut, Pramono menjelaskan bahwa kondisi cuaca nan kering memperparah situasi. Sebagai langkah jangka pendek, Pemerintah Jakarta tengah menyiapkan skema modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan di wilayah Ibu Kota dan sekitarnya.

“Kami sedang menyiapkan hujan buatan. Begitu awannya ada, kami segera buat hujan buatan untuk Jakarta dan sekitarnya lantaran sudah terlalu lama tidak turun hujan,” pungkasnya. (Z-10)

.(MI/Yose Hendra)

PEMERINTAH Kabupaten Kepulauan Mentawai menjalin kerja sama dengan golongan upaya nasional Riyadh Group Indonesia (RGI) untuk mengembangkan area lokasi wisata terpadu seluas sekitar 5.000 hektare di Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana dan Presiden Direktur Riyadh Group Indonesia Bally Saputra Datuk Janosati di Jakarta, Senin (10/8).

Dalam kerja sama tersebut, RGI bakal bertindak sebagai developer utama alias master developer nan menangani aktivitas investasi, pengembangan, hingga pemasaran area lokasi wisata tersebut.

Kawasan ini dirancang sebagai destinasi pariwisata terpadu berkonsep eco-green nan mengedepankan kelestarian lingkungan, keberlanjutan, dan pemanfaatan teknologi. Konsep tersebut diharapkan dapat menjadikan Mentawai sebagai salah satu model pengembangan area wisata berstandar internasional.

Selain destinasi wisata, area tersebut dirancang sebagai area upaya dan komersial nan dilengkapi beragam akomodasi pendukung. Pengembangannya bakal membuka kesempatan investasi bagi penanammodal dunia dari Eropa, Timur Tengah, Tiongkok, Korea, Jepang, serta penanammodal nasional, termasuk developer nan tergabung dalam Realestat Indonesia (REI).

Untuk mendukung pengembangan kawasan, sejumlah prasarana berskala internasional juga direncanakan dibangun. Di antaranya pembangkit listrik berbasis daya baru terbarukan (EBT), seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), berikut jaringan kelistrikannya.

Infrastruktur pendukung lainnya meliputi pusat info (data center), jaringan komunikasi data, akomodasi pengolahan air bersih, digitalisasi sistem pendukung kawasan, pengembangan perikanan dan budidaya laut beserta hilirisasinya.

Sektor transportasi juga menjadi bagian krusial dalam rencana pengembangan kawasan, antara lain pembangunan dan pengembangan pelabuhan, kapal berbahan fiber, serta bandar udara.

Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana mengatakan, pemerintah wilayah mendorong agar pengembangan area wisata beserta prasarana pendukungnya dapat diarahkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan/atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

“Kami mau mendorong area lokasi wisata ini beserta sarana pendukungnya sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan/atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) nan berkekuatan saing,” kata Rinto.

Menurut Rinto, pengembangan area bakal dilakukan dengan pendekatan ekosistem terintegrasi. Ekosistem tersebut mencakup energi, air, transportasi, pariwisata, serta beragam sektor pendukung lainnya.

Seluruh tahapan perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan area juga diarahkan untuk memanfaatkan teknologi economic intelligence alias kepintaran ekonomi dan artificial intelligence (AI). Pemanfaatan teknologi tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan daya saing area dengan standar global.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, lanjut Rinto, juga bakal memfasilitasi aspek legalitas lahan dan pembangunan prasarana jalan. Selain itu, Pemkab Mentawai bakal memberikan kemudahan dalam proses perizinan sesuai kewenangan pemerintah daerah.

Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian dan meningkatkan kepercayaan investor, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk berinvestasi di area tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Presiden Direktur RGI Bally Saputra Datuk Janosati mengatakan, sebagai master developer, RGI bakal melakukan pembelian, penyewaan, maupun kerja sama pemanfaatan lahan untuk pengembangan area seluas sekitar 5.000 hektare tersebut.

RGI juga bakal membantu proses pengurusan beragam perizinan nan dibutuhkan penanammodal untuk mengembangkan upaya di area lokasi wisata dan akomodasi pendukung di Kepulauan Mentawai dan sekitarnya.

“Kami telah membikin semua perencanaan area alias master plan nan dibutuhkan untuk pengembangan kawasan, baik darat maupun lautnya,” ujar Bally, nan juga menjabat Sekretaris Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) REI.

Menurut Bally, konsep pengembangan area bakal mengedepankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian ekosistem, dan pemberdayaan sosial masyarakat sekitar.

Salah satu konsep nan bakal diterapkan adalah ecogreen resort, dengan mengintegrasikan aspek pariwisata, lingkungan, dan ketahanan pangan kawasan.

Ketahanan pangan tersebut dirancang melalui pengembangan sistem produksi pangan nan terintegrasi untuk memenuhi sebagian kebutuhan logistik area secara mandiri. Konsep ini, menurut Bally, menyerupai food estate dalam skala area resor.

RGI juga berkomitmen membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal dengan menerapkan sistem meritokrasi. Tenaga kerja lokal nan mempunyai kompetensi dan sertifikasi bakal menjadi bagian krusial dalam operasional kawasan.

“Penerapan sistem meritokrasi dalam penyerapan tenaga kerja lokal nan mempunyai kompetensi dan sertifikasi untuk operasional area pun menjadi komitmen RGI,” tegas Bally.

Bally menambahkan, pengembangan area wisata tersebut tidak hanya diarahkan untuk membangun destinasi baru, tetapi juga memperkuat posisi Mentawai dalam jaringan pariwisata global.

Salah satu pendapat nan bakal didorong adalah kerja sama sister city antara Mentawai, Miami, dan Hawaii nan disebut dengan konsep M2H.

“Ke depan, kami juga bakal mendorong terwujudnya kerja sama Sister City antara Mentawai, Miami dan Hawaii (M2H), sebagai bagian dari upaya menjadikan Mentawai sebagai pusat pariwisata dunia,” kata Bally.

Penandatanganan MoU tersebut turut dihadiri Presiden Komisaris RGI Soelaman Soemawinata, Komisaris PT Mentawai Internasional Investama Hari Ganie, Ikang Fawzi dan Katon Bagaskara selaku Direksi PT Mentawai Internasional Investama, serta Reisis Insani Saputra selaku Presiden Direktur PT Mentawai Internasional Investama.

Hadir pula Riyadhi Salman Saputra dari Direksi PT Mentawai Internasional Investama, Nofrins Napilus selaku pegiat pariwisata Indonesia, serta Gunawan selaku advisor bagi penanammodal asal Tiongkok. (YH/E-4)

Bea Cukai menyita 8,96 juta batang rokok terlarangan senilai Rp13,3 miliar di Pelabuhan Tanjung Priok(MI/Naufal Zuhdi)

BEA Cukai Tanjung Priok berbareng Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai sukses menggagalkan pengiriman 8,96 juta batang rokok ilegal tanpa pita cukai di area Pelabuhan Tanjung Priok. Penindakan ini dilakukan terhadap dua kontainer nan teridentifikasi dalam pengawasan lampau lintas peralatan antarwilayah pada Jumat (7/8).

Operasi ini bermulai dari info masyarakat mengenai adanya pengiriman rokok terlarangan asal Jawa Timur menuju Sumatra. Petugas kemudian melakukan penyisiran dan mengidentifikasi dua kontainer nan dilaporkan berisi pipa dan baja ringan. Namun, hasil pemindaian peti kemas menunjukkan gambaran muatan berupa susunan karton nan mencurigakan.

Pada pemeriksaan bentuk nan dilakukan Senin (10/8), petugas menemukan peralatan kena cukai hasil tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) tanpa pita cukai alias rokok polos. Total peralatan bukti mencapai 8.960.000 batang dari beragam merek.

Nilai peralatan terlarangan tersebut diperkirakan mencapai Rp13,3056 miliar. Potensi kerugian negara nan sukses diselamatkan mencapai Rp8,6698 miliar, nan terdiri dari komponen cukai, pajak rokok, dan Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT).

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, menyatakan bahwa peralatan tersebut dikirim dari Jawa Timur menggunakan kereta kargo sebelum direncanakan menyeberang ke Sumatra via laut. "Penindakan ini menunjukkan pengawasan berkepanjangan berasas kajian akibat dan info masyarakat," ujar Djaka di Jakarta, Selasa (11/8).

Djaka juga menekankan pentingnya sinergi masyarakat dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Ia mengimbau penduduk untuk tidak membeli alias mendistribusikan produk terlarangan lantaran merugikan penerimaan negara dan menciptakan persaingan upaya nan tidak sehat.

Saat ini, seluruh peralatan bukti telah diamankan oleh Bea Cukai Tanjung Priok. Proses investigasi lebih lanjut bakal dilakukan dengan berkoordinasi berbareng Korwas PPNS Bareskrim Polri sesuai ketentuan perundang-undangan nan berlaku. (Z-10)