Timnas voli putri(Dok.PP PBVSI)

KETUA Umum PP PBVSI Imam Sudjarwo resmi melepas keberangkatan Timnas voli putra senior dan Timnas voli putri U-18 nan bakal berkompetensi di beragam arena internasional. Pelepasan dilakukan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor, Rabu (17/6).

Timnas voli putra senior bakal tampil pada AVC Men's Cup 2026 di Ahmedabad, India, pada 20-28 Juni. Sementara Timnas voli putri U-18 bakal mengikuti Princess Cup U-18 pada 21-28 Juni dan AVC Girls Cup 2026 pada 1-8 Juli di Nakhon Ratchasima, Thailand. Timnas putra nan ditangani Reidel Toiran membawa 14 pemain dan tergabung di Grup B berbareng Qatar, Korea Selatan, Thailand, dan Oman.

Imam mengakui persaingan di fase grup tidak mudah, namun tetap menargetkan hasil lebih baik dibanding jenis sebelumnya. "Di sini musuh terberat kita kemungkinan Qatar dan Korea. Mudah-mudahan bisa masuk 4 besar setelah di turnamen sebelumnya masuk ranking 6," ujar Imam dalam keterangannya.

"Saya mau para pemain menunjukkan sikap pantang menyerah untuk bisa meraih kemenangan di setiap laganya. Saya sangat berambisi mereka bisa meraih hasil lebih baik dari jenis sebelumnya nan hanya di posisi keenam," lanjutnya.

Pada AVC Nations Cup 2025 di Manama, Bahrain, Indonesia menempati ranking keenam setelah kalah dari Australia dengan skor 0-3 (20-25, 21-25, 22-25). Kapten tim Jasen Natanael Kilanta menilai persiapan tim melangkah baik dan optimistis Indonesia bisa bersaing untuk merebut tiket semifinal.

"Dari segi persiapan semua melangkah baik. Dalam beberapa pekan ini berbareng coach Toiran maupun sebelumnya berbareng Sergio Veloso. Tentu kami mau mempersembahkan nan terbaik dan meraih hasil maksimal di AVC Men's Volleyball Cup 2026," kata Jasen.

Pada turnamen kali ini, PBVSI menunjuk Reidel Toiran sebagai pembimbing kepala sementara menggantikan Sergio Veloso nan terkendala manajemen untuk masuk ke India.

Timnas putra dijadwalkan bertolak ke India pada Kamis (18/6) siang WIB dan tiba pada Jumat (19/6) awal hari. Setelah itu, skuad Garuda bakal menjalani masa penyesuaian sebelum menghadapi Korea Selatan pada laga perdana, Minggu (21/6).

Untuk timnas putri U-18, Penanggung Jawab Pelatnas Voli Loudry Maspaitella mengatakan keikutsertaan pada dua turnamen di Thailand menjadi kesempatan untuk memperbaiki pencapaian sebelumnya.

"Tahun 2023 Indonesia juga menjadi runner-up (di Princess Cup), namun waktu itu Indonesia tidak tampil di AVC Girls U-18 nan sangat disayangkan penyelenggara. Kali ini kita ikut dua-duanya lantaran digelar berurutan dan di tempat nan sama," ujar Loudry.

PBVSI menargetkan tim putri U-18 minimal mencapai final Princess Cup U-18 alias mempertahankan status runner-up. Adapun pada AVC Girls Cup 2026, Indonesia nan berada di Grup C berbareng Jepang, Iran, dan Filipina ditargetkan menembus empat besar. Imam menegaskan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi sasaran nan telah ditetapkan. "Kalau kita berani berangkatkan tim, berfaedah kita siap," tegasnya.

Ia juga berambisi support masyarakat Indonesia untuk perjuangan kedua tim nasional tersebut. "Kami berambisi support dari masyarakat Indonesia agar duta bangsa ini bisa meraih hasil terbaik alias setidaknya sesuai dengan sasaran nan dicanangkan," pungkas Imam. (Ndf/P-3)

Suasana penggeledahan tim interogator pada Bidang Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengenai dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Perpustakaan Digital di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Perintis Kemerdekaan, K(Dok. Kejati Sulsel )

TIM penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (17/6/2026). Operasi ini berangkaian dengan investigasi dugaan tindak pidana korupsi pengadaan perpustakaan digital (Bookless Library) Tahun Anggaran 2022 dan 2023.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel, Rachmat Supriady, mengonfirmasi bahwa penggeledahan difokuskan pada ruang Bidang Sekolah Menengah Atas (SMA). "Penggeledahan dan penyitaan ini merupakan bagian dari upaya interogator untuk mengumpulkan perangkat bukti nan diperlukan dalam proses penyidikan," ujar Rachmat usai operasi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar.

Proyek perpustakaan digital ini diketahui menelan anggaran nan cukup dahsyat dari APBD Sulawesi Selatan. Pada tahun 2022, alokasi anggaran mencapai lebih dari Rp3,4 miliar. Anggaran tersebut melonjak signifikan pada tahun 2023 dengan alokasi lebih dari Rp9 miliar, sehingga total anggaran mencapai lebih dari Rp13 miliar.

Sebelum melakukan penggeledahan, pihak Kejati Sulsel juga telah memanggil dan memeriksa sejumlah Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) nan menjadi penerima faedah dari proyek tersebut. Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, membenarkan adanya pemeriksaan intensif terhadap para kepala sekolah tersebut.

Penyidik saat ini terus mendalami peran beragam pihak nan terlibat serta melacak aliran biaya guna mengungkap secara terang benderang kerugian negara nan ditimbulkan. Kejati Sulsel menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara ini secara transparan dan akuntabel demi tegaknya norma di wilayah Sulawesi Selatan. (Ant/I-1)

Penyaluran support air bersih oleh Polres Tuban(MI/M Yakub)

KEPOLISIAN Resor (Polres) Tuban, mendistribusikan 40.000 liter air bersih bagi tiga desa di Kecamatan Grabagan, nan mulai terdampak kekeringan, Rabu (17/6). Penyaluran support sosial itu dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Bhayangkara ke-80. 

Kapolres Tuban AKB Alaiddin, memberangkatkan 8 armada mobil tangki dari Mapolres Tuban, Rabu (17/6) siang. Tiga desa penerima support air bersih itu Desa Gesikan, Desa Ngandong, dan Desa Grabagan. 

Tiga desa ini nan selama menjadi wilayah terdampak kekeringan saat musim kemarau. Sebanyak 8 mobil tangki air bersih dengan kapabilitas masing-masing 5.000 liter. 

Menurut Alaiddin, aktivitas sosial nan dilaksanakan bukan hanya sekadar memberikan bantuan, namun juga sebagai corak kepedulian dan kebersamaan dalam membantu masyarakat nan membutuhkan.

“Semoga apa nan kita berikan dapat berfaedah bagi masyarakat dan menjadi kebaikan kebaikan bagi kita semua," kata Kapolres Tuban.

Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan aktivitas sosial atas support beragam pihak nan turut berpartisipas membantu sesama. Kasiran, penduduk Fesa Gesikan berterima kasih kepada Polres Tuban nan memberikan support air bersih saat musim kemarau.

"Kami mewakili penduduk mengucapkan terima kasih kepada Polres Tuban atas support air bersih nan diberikan," jelasnya. 

Menurut dia, support air bersih tersebut sangat berfaedah bagi masyarakat dan membantu memenuhi kebutuhan air bersih setiap hari. Bantuan air bersih tersebut disalurkan ke sejumlah desa nan mengalami kekurangan air bersih. (YK)

Jakarta -

PT Nindya Karya (Persero) kebut pembangunan Sekolah Rakyat Banyuwangi. Sekolah Rakyat merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan akses pendidikan nan berbobot bagi anak-anak Indonesia.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo mengatakan pentingnya percepatan penyelesaian proyek agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Selain berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, pembangunan ini juga mengedepankan kualitas akomodasi nan modern, aman, dan berstandar tinggi. Hal tersebut diungkapkan olehnya saat melakukan meninjau proyek pembangunan Sekolah Rakyat Banyuwangi.

"Sekolah Rakyat Banyuwangi ini tidak hanya dibangun untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan, tetapi juga dirancang dengan standar nan tinggi, setara dengan akomodasi pendidikan bertaraf internasional. Harapannya, anak-anak dari family prasejahtera dapat belajar di lingkungan nan kondusif dan berkualitas, sehingga mempunyai kesempatan nan sama dengan peserta didik di mana pun untuk meraih masa depan nan lebih baik," kata Dody Hanggodo dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).

Untuk mendukung sasaran penyelesaian proyek, Nindya Karya melakukan percepatan pengadaan dan pengiriman material utama. Nindya Karya juga melakukan pekerjaan secara paralel pada sektor arsitektur, mekanikal elektrikal plumbing (MEP), serta penataan kawasan.

Sementara itu, Project Director PT Nindya Karya (Persero), Bayu Apriyadi menyampaikan bahwa kunjungan Menteri PU menjadi dorongan sekaligus motivasi bagi seluruh tim proyek untuk menjaga kualitas pekerjaan serta memastikan proyek selesai sesuai sasaran nan telah ditetapkan.

"Kunjungan Bapak Menteri menjadi corak perhatian dan support nan sangat berfaedah bagi seluruh tim proyek. Kami berkomitmen untuk terus menjaga kualitas, keselamatan kerja, dan mempercepat penyelesaian pembangunan melalui optimasi sumber daya, sehingga Sekolah Rakyat Banyuwangi dapat segera dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan nan layak dan berbobot bagi generasi penerus bangsa," ujar Bayu.

Proyek pembangunan Sekolah Rakyat Banyuwangi nan dibangun di atas lahan seluas 6,8 hektare, PT Nindya Karya (Persero) berupaya menghadirkan angan baru bagi anak-anak nan selama ini mempunyai keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas.

Di kembali setiap ruang kelas, asrama, dan akomodasi nan dibangun, tersimpan angan agar para siswa dapat belajar dengan nyaman, mengembangkan potensi terbaiknya, serta mempunyai kesempatan nan sama untuk meraih cita-cita.

"Nindya Karya percaya bahwa investasi terbaik bagi masa depan bangsa adalah menghadirkan lingkungan pendidikan nan bisa menumbuhkan kepercayaan diri, karakter, dan mimpi-mimpi besar generasi muda Indonesia menuju Indonesia Emas 2045," tutupnya.

(prf/ega)

Tanah longsor di Kuala Enok(MI/Rudi Kurniawansyah)

TANAH longsor kembali terjadi di area pesisir Kelurahan Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau. Dilaporkan sedikitnya 14 rumah nan terdampak longsor, empat di antaranya ikut terseret ke sungai nan tak jauh dari muara laut. 

Peristiwa pada Selasa (16/6) pagi tersebut terjadi akibat pengikisan tanah lantaran hantaman ombak. Longsor juga diperparah kontur tanah nan labil. Selain terjadi di area Pasar Kuala Enok pada pukul 09.45 WIB, longsor juga melanda Jalan Kampung Jawa AEC sekitar pukul 10.00 WIB.

"Tim kita tetap di letak membantu korban sekaligus siaga mengantisipasi kejadian serupa," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Inhil, R Arliansah, Rabu (17/6). 

Kejadian longsor diketahui merusak akomodasi umum. Seperti vihara, jalan umum, dan pelabuhan. Selain itu, belasan Kepala Keluarga (KK) saat ini banyak nan mengungsi ke rumah kerabat nan kondusif dari bencana. Sedangkan BPBD Inhil mendirikan posko darurat. 

Sejauh ini diperkirakan total kerugian akibat musibah longsor mencapai Rp320 juta. Korban jiwa maupun korban luka-luka dilaporkan nihil dalam kejadian tersebut.

Ia menjelaskan, tim BPBD Inhil selain telah membantu pemindahan warga, juga sedang melakukan identifikasi akibat longsor. Kemudian melakukan koordinasi dengan unsur pihak berkuasa di tingkat kecamatan.

"Untuk penyaluran support bahan makanan pokok, kita sudah menyalurkan. Kebutuhan mendesak saat ini adalah penanganan segera berupa pengamanan letak dan support unik bagi penduduk rentan seperti lansia dan balita,” pungkasnya. (RK)

Penanggung Jawab Evakuasi Tanazul KKHI Makkah, Syougie (SpKP).(Dok. MCH 2026)

PETUGAS  Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi melalui Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) terus mengintensifkan program tanazul bagi jemaah haji nan mengalami gangguan kesehatan. Melalui program ini, jemaah dengan indikasi medis tertentu dapat dipulangkan ke Tanah Air lebih awal tanpa kudu menunggu agenda kepulangan kloternya.

Penanggung Jawab Evakuasi Tanazul KKHI Makkah, Syougie (SpKP), menjelaskan bahwa program tanazul diperuntukkan bagi jemaah nan dinilai layak terbang berasas hasil pemeriksaan medis secara ketat.

“Jadi program tanazul ini merupakan program di mana jemaah haji atas indikasi medis itu dipulangkan lebih awal dari kloternya alias jika jemaah hajinya dirawat di rumah sakit dan kloternya telah pulang ke Indonesia itu kita pulangkan,” ujar Syougie di Mekah.

Meski demikian, setiap jemaah nan diusulkan mengikuti program tanazul kudu melalui proses penilaian kesehatan terlebih dahulu. Aspek keselamatan penerbangan menjadi pertimbangan utama sebelum jemaah diberangkatkan.

Dokter nan berdinas di RS UI ini menjelaskan, asesmen dilakukan terhadap kondisi medis jemaah, baik nan mempunyai penyakit penyerta (komorbid) maupun nan baru selesai menjalani perawatan di rumah sakit. Setelah itu, tim kesehatan bakal menilai stabilitas kondisi pasien dan berkonsultasi dengan master penanggung jawab pelayanan (DPJP) sesuai penyakit nan diderita jemaah.

“Alur nan kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit alias nan datang ke kita, itu bakal kita nilai dulu stabilitasnya lampau bakal kita konsulkan ke DPJP nan terkait. Contoh misalnya dia ada masalah jantung kita konsulkan ke penyakit jantung, dia paska stroke kita konsulkan ke master saraf. Setelah itu baru kelak hasilnya kita nilai apakah layak untuk terbang alias tidak, baru kelak kita programkan untuk mutasi kloternya ke Yanpul,” jelasnya.

Hingga saat ini, permohonan tanazul nan masuk ke KKHI mencapai ratusan kasus. Namun, tidak semua permohonan berujung pada penyelenggaraan tanazul lantaran sebagian jemaah akhirnya dapat kembali pulih dan pulang berbareng kloternya.

“Yang masuk itu ada nyaris 400 permohonan nan masuk tetapi itu baru permohonan saja lantaran kadang mereka telah memohonkan tetapi jemaahnya telah pulang, itu bisa kembali dengan kloternya. Jadi permohonannya bukan ditolak tetapi dia tidak jadi kita tanazulkan,” kata Syougie.

Berdasarkan info terakhir nan dihimpun KKHI hingga Senin (15/6) malam, sebanyak 142 jemaah telah sukses dipulangkan melalui program tanazul. Sementara itu, jumlah permohonan nan tercatat mencapai 334 pengajuan, belum termasuk tambahan 33 permohonan nan masuk pada hari berikutnya.

Syougie memastikan jemaah sakit nan mengikuti program tanazul tetap mendapatkan pengawasan kesehatan secara berkala hingga menjelang keberangkatan. Mereka bakal menjalani pemeriksaan ulang sebelum masuk ke ruang tunggu bandara.

“Kalau dia memang sudah ada jadwalnya itu tidak terlalu lama dari agenda penerbangan lantaran nan amannya itu enam jam sebelum penerbangan jemaah sudah ada di bandara. Tapi untuk jemaah sakit kita bakal nilai ulang sebelum penerbangan,” ujarnya.

Ia menegaskan pendampingan medis tetap diberikan secara melekat selama proses pemulangan. Jemaah nan ditanazulkan bakal terus dipantau oleh petugas kesehatan hingga naik ke pesawat menuju Tanah Air. (Z-10)

Anggota Komisi X DPR RI Wahidin Halim(dok.istimewa)

KUASA norma Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menyiapkan langkah norma terhadap A. Ilham Aufa setelah nan berkepentingan diduga tetap menggunakan nama Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta untuk menggelar perbincangan dan dengar aspirasi berbareng Anggota Komisi X DPR RI Wahidin Halim serta perwakilan orang tua siswa pada Selasa (16/6).

Menurut kuasa norma UIN Jakarta, penggunaan nama Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta dalam aktivitas tersebut menimbulkan persoalan norma lantaran secara manajemen negara maupun berasas pertimbangan pengadilan, Ilham Aufa tidak lagi mempunyai kewenangan untuk mewakili yayasan tersebut.

Kuasa Hukum UIN Jakarta, Alwani, mengatakan perubahan info Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta telah diterima dan dicatat secara resmi oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Surat Nomor AHU-AH.01.06-0058084 tertanggal 22 Mei 2026 tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta.

"Negara telah memberikan kepastian norma melalui pencatatan perubahan info yayasan oleh Ditjen AHU. Karena itu, kami menyayangkan tetap adanya penggunaan nama Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta oleh pihak nan tidak lagi mempunyai kewenangan norma untuk mewakili yayasan," ujar Alwani, Selasa (16/6/2026).

Alwani menjelaskan, kebenaran manajemen tersebut juga telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang dalam Putusan Nomor 3/G/2026/PTUN.SRG.

Dalam pertimbangannya, majelis pengadil menyebut bahwa setelah terjadi perubahan kepengurusan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta nan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum RI, A. Ilham Aufa dan Dr. Tantan Hermansyah tidak lagi mempunyai kewenangan dan tanggungjawab untuk mewakili Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta dalam persidangan PTUN.

Menurut Alwani, putusan tersebut mempertegas bahwa kewenangan norma untuk mewakili yayasan telah beranjak kepada kepengurusan nan sah sebagaimana tercatat dalam manajemen negara.

Posisi norma UIN Jakarta, lanjut Alwani, semakin kuat lantaran upaya norma lain nan ditempuh pihak Ilham Aufa juga tidak membuahkan hasil. Gugatan nan diajukan terhadap notaris mengenai perubahan info Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta telah ditolak, sehingga semakin mempertegas bahwa perubahan info yayasan dilakukan sesuai prosedur norma nan berlaku.

"Selain perubahan info yayasan nan telah diterima dan dicatat oleh Ditjen AHU Kementerian Hukum, gugatan terhadap notaris juga telah ditolak. Ini semakin memperkuat legalitas kepengurusan yayasan nan saat ini sah menurut manajemen negara," kata Alwani.

Ia menjelaskan, dalam norma manajemen negara bertindak prinsip Asas Praduga Sah (Praesumptio Iustae Causa), ialah setiap keputusan alias tindakan pejabat pemerintah kudu dianggap sah dan mengikat sampai ada keputusan pejabat nan berkuasa alias putusan pengadilan nan membatalkannya.

"Asas Praduga Sah menegaskan bahwa setiap keputusan pejabat pemerintah kudu dianggap sah dan bertindak sampai ada putusan pengadilan alias keputusan pejabat berkuasa nan membatalkannya. Karena itu, perubahan info Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta nan telah diterima oleh Ditjen AHU wajib dihormati dan mempunyai kekuatan hukum," ujar Alwani.

Menurut dia, selama tidak ada putusan nan membatalkan perubahan info tersebut, maka seluruh pihak semestinya menghormati legalitas kepengurusan yayasan nan telah tercatat secara resmi oleh negara.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta saat ini telah berada di bawah kepengurusan nan sah sebagaimana tercatat dalam manajemen Kementerian Hukum. Karena itu, seluruh aktivitas nan mengatasnamakan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta semestinya dilakukan oleh pihak nan mempunyai kewenangan norma sesuai info nan telah disahkan negara.

"Kami mengimbau seluruh pihak untuk menghormati keputusan manajemen negara dan putusan pengadilan nan telah ada. Jangan sampai masyarakat menjadi korban info nan menyesatkan akibat penggunaan nama yayasan oleh pihak nan tidak mempunyai kewenangan. Negara telah memberikan kepastian norma dan kepastian norma itu kudu dihormati," pungkas Alwani. (Cah/P-3)

Jakarta -

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dalam rangkaian Peluncuran Nasional Program E-Learning ASN Berintegritas di Kantor Pusat Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Jakarta Pusat.

Diserahkan langsung oleh Ketua KPK RI Setyo Budiyanto, penghargaan ini diserahkan sebagai corak pengakuan dan apresiasi keberhasilan Pemprov Jawa Timur dalam mengimplementasikan Program Pembelajaran Integritas Berbasis E-Learning bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Diketahui, Jawa Timur menjadi salah satu dari 12 kementerian, lembaga, dan pemerintah wilayah nan dipercaya KPK RI sebagai peserta piloting nasional sebelum program tersebut diterapkan secara luas di seluruh Indonesia.

Tidak hanya berpartisipasi, Pemprov Jatim juga mencatatkan capaian membanggakan. Berdasarkan laporan Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI Wawan Wardiana per 16 Juni 2026, Pemprov Jatim sukses mengikutsertakan sebanyak 3.177 ASN alias mencapai 105,9 persen dari sasaran 3.000 ASN nan ditetapkan.

"Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan hasil kerja berbareng seluruh ASN Jawa Timur. Ini menjadi bukti bahwa integritas tidak hanya berakhir sebagai nilai, tetapi kudu betul-betul diimplementasikan dalam setiap penyelenggaraan tugas pemerintahan," kata Khofifah keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).

Lebih lanjut dia menyebut penghargaan tersebut sekaligus menjadi bukti nyata komitmen Pemprov Jatim dalam mewujudkan ASN nan berintegritas sekaligus membangun birokrasi nan profesional, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Penghargaan ini juga menunjukkan tingginya komitmen ASN Jawa Timur dalam mengikuti pembelajaran integritas sekaligus memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi.

Khofifah menegaskan penghargaan dari KPK RI ini bakal semakin meneguhkan posisi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi nan konsisten mendorong reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan nan baik.

Ke depan, Pemprov Jatim berkomitmen untuk terus menjadi bagian terdepan dalam membangun ekosistem ASN nan kompeten, profesional, dan berintegritas guna menghadirkan pelayanan publik nan semakin berbobot bagi masyarakat.

Menurut Khofifah, transformasi birokrasi di era digital tidak hanya memerlukan ASN nan pandai dan adaptif, tetapi juga ASN nan mempunyai integritas tinggi, bisa menjaga amanah publik, serta menjunjung nilai-nilai profesionalisme dalam setiap pengambilan keputusan.

"Integritas adalah fondasi utama pelayanan publik. Kompetensi nan tinggi kudu melangkah beriringan dengan integritas nan kuat. Karena itu, penguatan integritas ASN tidak boleh berakhir pada regulasi, tetapi kudu menjadi budaya kerja dan karakter nan hidup dalam setiap penyelenggaraan tugas pemerintahan," ujar Khofifah.

Ia menegaskan, Pemprov Jatim berkomitmen penuh untuk mewujudkan ASN nan berintegritas melalui beragam program pengembangan kompetensi nan dilaksanakan secara berkelanjutan, termasuk melalui penerapan E-Learning ASN Berintegritas nan dilaksanakan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur.

"Birokrasi kelas bumi dimulai dari aparatur nan berkarakter, beretika, dan berintegritas tinggi. Karena itu, penguatan integritas kudu menjadi aktivitas berbareng dan budaya kerja nan terus kita rawat," tegasnya.

Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan bahwa Program E-Learning ASN Berintegritas sangat krusial untuk diikuti lantaran nilai-nilai antikorupsi dan integritas merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter ASN.

Nilai-nilai tersebut meliputi kejujuran, tanggung jawab, kemandirian, keberanian, kesederhanaan, kepedulian, disiplin, keadilan, serta kerja keras.

"Fokus program ini adalah penguatan integritas dan penerapan nilai-nilai antikorupsi bagi seluruh ASN. Saya rasa ini krusial lantaran menjadi lapisan paling dasar dalam membentuk budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi," jelasnya.

Khofifah menambahkan nilai-nilai antikorupsi tidak hanya krusial untuk membentuk pribadi ASN nan berintegritas, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam menghadirkan pelayanan publik nan profesional, berkualitas, dan dipercaya masyarakat.

"Yang paling penting, nilai-nilai antikorupsi menjadi fondasi utama agar para ASN dapat memberikan pelayanan publik nan semakin ahli dan berkualitas," ujarnya.

Program E-Learning ASN Berintegritas merupakan penemuan pembelajaran digital nan dikembangkan KPK RI dengan pendekatan interaktif dan reflektif.

Melalui beragam media pembelajaran seperti video, infografis, narasi, simulasi studi kasus, dan modul berbasis pengalaman nyata, program ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman ASN terhadap nilai-nilai integritas sekaligus mendorong perubahan perilaku dan penguatan budaya kerja nan berintegritas.

"Saya sangat mengapresiasi program ini lantaran dirancang tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman ASN terhadap nilai-nilai integritas dan antikorupsi, tetapi juga mendorong perubahan perilaku serta penguatan budaya kerja nan berintegritas dalam penyelenggaraan tugas sehari-hari," tuturnya.

Khofifah menegaskan Pemprov Jatim berkomitmen penuh untuk mewujudkan agar seluruh ASN Jatim berintegritas.

Hal ini ditunjukkan dengan secara berjenjang seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jatim bakal mengikuti pendidikan dan training e-Learning ASN Berintegritas nan dilaksanakan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur.

"Program training ini menjadi awal agar integritas tidak hanya berakhir sebagi nilai tetapi kudu betul-betul diimplementasikan oleh seluruh ASN," kata Khofifah.

Melalui program tersebut, KPK RI menargetkan lebih dari 6,7 juta ASN di seluruh Indonesia dapat memperoleh pembelajaran integritas secara berkepanjangan hingga tahun 2029. Program ini sekaligus menjadi bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi melalui penguatan karakter, etika, dan budaya kerja ASN.

Peluncuran Nasional Program E-Learning ASN Berintegritas turut dihadiri ketua KPK RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Lembaga Administrasi Negara, para menteri, gubernur, wali kota, serta beragam pemangku kepentingan dari seluruh Indonesia.

"Alhamdulillah program sinergi kolaboratif dan komitmen dari sangat banyak komponen nan dikomandani oleh KPK RI hari ini meluncurkan e-learning ASN berintegritas, mudah-mudahan semua bakal menjadi bagian dari penguatan satu integritas ke integritas nan lain, satu level integritas ke integritas nan lebih tinggi," katanya

Dalam kesempatan tersebut juga ditegaskan pentingnya kerjasama antarinstansi dalam membangun ASN nan profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik sebagai fondasi utama terciptanya pemerintahan nan bersih dan bebas dari korupsi.

"Proses untuk menyemai bisa diikuti oleh semua komponen dan hari demi hari bisa lebih bagus, lebih menguatkan, meningkatkan dan meluaskan integritas di masing-masing elemen, terima kasih inisiasi dan kerjasama antar komponen baik di tingkat kementerian, kelembagaan maupun di provinsi dan kabupaten kita, mudah-mudahan ikhtiar ini bakal terus mendapatkan penguatan dari semua komponen nan diharapkan bisa meningkatkan seluruh integritas ASN di level manapun di negeri ini," pungkasnya.

(prf/ega)

Jakarta -

Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji 2026. Menurut Irfan, capaian tersebut tidak lepas dari kerja sama antara Kementerian Haji dan DPR sebagai Tim Pengawas Haji nan dinilai melangkah konstruktif.

"Kami melaporkan penyelenggaraan haji tahun 2026 ini, di mana beberapa poin kita mendapatkan nilai positif walaupun tidak menutup kemungkinan memang ada beberapa titik nan perlu disempurnakan," kata Gus Irfan usai berjumpa Prabowo di Hambalang, Bogor, Rabu (17/6/2026).

Ia menjelaskan tantangan penyelenggaraan haji 2026 cukup besar mengingat dirinya baru dilantik sebagai Menteri Haji pada September 2025. Sementara itu, tahapan penyelenggaraan haji dari Pemerintah Arab Saudi telah dimulai sejak Juni 2025, pihaknya kudu mengejar ketertinggalan waktu.

"Artinya kita ketinggalan sekitar 3-4 bulan, tapi alhamdulillah dengan kerja sama semua tim kita bisa mengejar ketinggalan itu. Alhamdulillah hari ini saya terutama dengan DPR, dan saya sangat senang tadi Bapak Presiden memberikan apresiasi kepada penyelenggaraan haji pada tahun ini," ujarnya.

Dalam laporan kepada Prabowo, Gus Irfan juga memaparkan sejumlah perbaikan jasa nan menjadi catatan positif penyelenggaraan haji tahun ini. Salah satunya adalah percepatan publikasi visa jemaah nan telah selesai pada pertengahan Ramadan.

"Ini perihal nan sangat sangat sangat luar biasa," ujarnya.

Selain itu, pengedaran kartu Nusuk telah dilakukan sejak di Tanah Air. Langkah tersebut dinilai sukses meminimalkan beragam persoalan nan selama ini kerap terjadi, seperti jemaah terpisah dari keluarga.

"Tidak ada lagi cerita jemaah nan terpisah dari keluarganya, jemaah nan tidak mendapatkan hotel padahal sudah sampai di sana, jemaah nan tercecer di mana-mana tidak ada lagi," ujarnya.

Gus Irfan juga menilai kualitas jasa haji tahun ini telah melampaui standar paket nan digunakan. Meski secara resmi tetap menggunakan skema Paket D, kualitas jasa nan diberikan disebut mendekati standar Paket C.

"Kemudian nan lainnya lagi kita sudah mulai memerlukan kontrak-kontrak ini multi-years untuk bisa memastikan, jasa kudu baik dan bisa menjadikan agunan bagi pihak vendor untuk bisa memberikan jasa terbaik dan kita juga bisa mendapatkan nilai nan lebih baik lagi," ujarnya.

Sementara untuk penyelenggaraan haji berikutnya, Prabowo katanya, memberikan sejumlah pengarahan mengenai peningkatan jasa jemaah. Arahan tersebut antara lain menyangkut penyediaan konsumsi nan lebih baik dan lebih dini, serta penataan akomodasi hotel agar semakin nyaman bagi jemaah Indonesia.

"Bapak Presiden memberikan masukan-masukan untuk peningkatan jasa kepada jemaah haji mengenai dengan tahun 2027 nanti, termasuk bagaimana, makanan-makanan bisa dipersiapkan lebih dini, lebih bagus lagi," ujarnya.

"Kemudian gimana beliau juga memberikan masukan tentang penginapan-penginapan hotel-hotel nan kudu juga lebih ditata lebih baik lagi," lanjut Gus Irfan.

(eva/zap)

Tim Sar Gabungan berbareng warga, Rabu pagi (17/6), sukses menemukan dan mengevakuasi jasad bocah M Fajar Setiawan, 7 tahun, nan dilaporkan lenyap tenggelam di Sungai Batanghari di sekitar Desa Teluk Jambu, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muarojambi, Prov(Doc Basarnas Jambi)

PENCARIAN hari kedua, Rabu pagi (17/6), tim SAR Gabungan sukses menemukan jasad bocah Muhammad Fajar Setiawan (7), nan dilaporkan tenggelam di Sungai Batanghari, nan mengalir di Desa Teluk Jambu, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muarojambi, Selasa petang kemarin.

Menurut Komandan Tim Rescue Kantor SAR Jambi Dede Alamsyah, dibantu beberapa orang penyelam tradisional, jasad bocah malang tersebut ditemukan dalam sungai, sekigar pukul 06.30, sekitar 10 meter dari letak pertama korban dilaporkan terpeleset masuk sungai, Selasa sore.

“Korban ditemukan, dalam keadaan meninggal dunia. Usai dievakuasi dari air korban kita boyong dan diserahkan kepada pihak keluarganya di Desa Teluk Jambu, Muarojambi,” beber Dede Alamsyah.

Dijelaskan, upaya pencarian sudah dilakukan semenjak Selasa sore hingga malam. Melibatkan belasan personel dari Kantor Basarnas Jambi, Polairud Polda Jambi, TNI dan sejumlah penduduk Desa Teluk Jambu, Kecamatan Taman Rajo, Muarojambi. (SL)

Selat Hormuz, Iran(BBC)

PEMERINTAH Uni Emirat Arab (UAE) sedang mengerjakan rencana besar untuk menghilangkan ketergantungannya pada Selat Hormuz setelah penutupan jalur air krusial tersebut baru-baru ini mengungkap kerentanan perdagangan dan aliran daya di Teluk.

Menteri Perdagangan Luar Negeri UAE, Thani Al Zeyoudi, mengatakan negara itu sedang bergerak menuju "nol ketergantungan pada Hormuz," menurut laporan Bloomberg, Rabu (17/6).

Rencana itu muncul ketika pasar dunia menunggu pembukaan kembali selat sepenuhnya setelah kesepakatan perdamaian sementara antara Iran dan AS.

Selat Hormuz, nan dilalui sekitar seperlima pengiriman minyak mentah dan gas alam cair dunia sebelum perang, telah terganggu sejak serangan AS dan Israel terhadap Iran dimulai pada akhir Februari.

Inti dari rencana UAE adalah ekspansi besar-besaran pelabuhan timur Dibba, Fujairah, dan Khor Fakkan, nan terletak di luar selat di pantai Teluk Oman, menurut laporan tersebut.

Negara itu juga berencana membangun setidaknya satu pelabuhan baru di garis pantai nan sama, berbarengan dengan jaringan pipa, kereta api, dan jalan raya baru untuk menghubungkan pelabuhan timur dengan ladang minyak dan gas serta akomodasi perminyakan.

UAE sudah menggunakan pipa nan ada dengan kapabilitas 1,5 juta barel per hari untuk mengirimkan minyak mentah ke Fujairah, memungkinkan mereka untuk sebagian menghindari Selat Hormuz.

Pada pertengahan Mei, mereka mengumumkan bakal mempercepat pembanguna pipa kedua untuk menggandakan kapabilitas ekspor minyak mentah melalui Fujairah pada 2027.

Negara itu juga sedang mempelajari pipa minyak bumi ketiga dan opsi lain untuk mendukung ekspor petrokimia, LNG, dan produk daya lainnya.

Al Zeyoudi tidak memberikan biaya alias jangka waktu, dengan mengatakan bahwa proyek-proyek tersebut tetap dalam tahap studi kelayakan, meskipun ekspansi prasarana diperkirakan bakal memerlukan investasi senilai miliaran dolar.

Mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz tetap sulit, lantaran mengalihkan LNG, aluminium, dan komoditas lainnya dari pelabuhan Teluk bakal lebih kompleks daripada mengalihkan minyak mentah dan minyak olahan.

UAE juga sangat berjuntai pada pelabuhan-pelabuhan di Teluk, khususnya Jebel Ali di Dubai, salah satu pusat kontainer terbesar di dunia, untuk impor dan redistribusi.

UAE telah berulang kali menyerukan lampau lintas tanpa gangguan melalui Selat Hormuz, dengan mengatakan bahwa jalur air tersebut sangat krusial untuk keamanan, stabilitas, dan kemakmuran ekonomi regional dan global.

Rencana itu menandai pergeseran strategis nan lebih luas menuju pengurangan paparan terhadap akibat geopolitik di Teluk dan penguatan jalur perdagangan dan daya pengganti di luar selat. (Ant/P-3)

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur memantau penyelenggaraan SPMB jenjang SMP nan dimulai dibuka pada Rabu (17/6).(MI/BENNY BASTIANDY)

SISTEM penerimaan siswa baru (SPMB) jenjang SMP di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mulai dilaksanakan per Rabu (17/6). Tak hanya di sekolah berstatus negeri, penerimaan juga dilaksanakan di SMP berstatus swasta.

Pelaksanaan SMPB jejang SMP menjadi atensi DPRD setempat. Para legislator di Komisi IV memantau pelaksanaannya.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, Rustam Efendi, mengatakan, monitoring dilakukan untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan SPMB nan mulai dibuka pada hari ini (Rabu).

"Kami melakukan monitoring dalam rangka SPMB sekaligus pembinaan. Kamu juga mendapatkan masukan dari para kepala sekolah SMP di Subrayon 4 dan 5. Sebelumnya kami melakukan aktivitas serupa di Subrayon 1, 2, 3, 6, dan 7," ungkapnya, di sela monitoring SPMB di SMP Al-Ma'moen di Kecamatan Karangtengah.

Rustam menuturkan, secara umum persiapan SPMB di tingkat SMP melangkah cukup baik dan tidak ditemukan persoalan nan krusial. Para kepala sekolah dan panitia penerimaan siswa baru dinilai sudah terbiasa melaksanakan sistem pendaftaran secara daring nan didukung jaringan internet nan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Namun, personil DPRD menemukan beragam persoalan mendasar mengenai akomodasi pendidikan. Dari hasil monitoring, tetap banyak sekolah, khususnya SMP negeri, nan kekurangan ruang kelas baru (RKB), belum mempunyai ruang guru, hingga belum mempunyai toilet nan layak.

"Bahkan ada sekolah nan sudah mempunyai toilet, tetapi tidak mempunyai sumber air. Tentu kondisi ini sangat mengganggu proses belajar mengajar," tegasnya.

Selain itu, kepala sekolah swasta juga menyampaikan beragam aspirasi dan kebutuhan sarana prasarana.

Menurut Rustam, sekolah negeri maupun swasta mempunyai tujuan nan sama, ialah mencerdaskan anak bangsa dan mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Cianjur menurunkan nomor anak tidak sekolah (ATS).

"Tinggal permasalahannya adalah anggaran dan political will dari TAPD serta dinas mengenai untuk menjadikan sarana dan prasarana pendidikan sebagai prioritas," pungkasnya.

Sampaikan aspirasi

Sementara itu, Kepala SMP Al-Ma'moen, Dede Muharamsyah, mengatakan, kunjungan Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur tidak hanya menjadi arena silaturahmi, tetapi juga wadah untuk menyampaikan beragam problematika SPMB tahun aliran 2026/2027.

"Kami juga menyampaikan kebutuhan dasar sekolah, baik akomodasi maupun sarana prasarana, terutama kesiapan WC dan gedung nan sudah kudu direhabilitasi. Kebetulan saat ini ada program revitalisasi dan personil Komisi IV bakal mendorong sekolah-sekolah nan memerlukan agar mendapat support setelah dilakukan pemetaan terlebih dulu berbareng MKKS," ujarnya.

Dia berterima kasih hadirnya Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur nan dapat memandang langsung kondisi sekolah swasta.  Sekaligus juga memperkuat sinergi antara sekolah swasta dan sekolah negeri mendukung seluruh program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora).

"Kami mau mengantarkan anak didik menjadi generasi nan saleh, pintar, dan siap membawa Cianjur lebih baik serta lebih maju ke depan," pungkasnya.

Tim Inafis Polda Jabar, Polres Purwakarta dan Tim Pusat Identifikasi (Pusident) Bareskrim Polri melakukan olah TKP lanjutan.(MI/Reza)

KEMATIAN Yogi Saleh (46), Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta, hingga sekarang tetap menjadi misteri. Guna mengungkap penyebab pasti peristiwa tersebut, Tim Pusat Identifikasi (Pusident) Bareskrim Polri berbareng Polda Jawa Barat turun langsung melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) lanjutan, Rabu (17/6) sore.

Penyelidikan intensif ini difokuskan di kediaman korban nan berlokasi di Jalan Patinggi III, Kampung Karangsari, Desa Citalang, Kecamatan Purwakarta. Langkah ini diambil setelah korban ditemukan tewas bersimbah darah pada Minggu (14/6) malam lalu.

Kasat Reskrim Polres Purwakarta, Ajun Komisaris I Made Purwantara, menjelaskan bahwa olah TKP lanjutan ini melibatkan tim mahir untuk mendalami sejumlah temuan janggal di lokasi. Salah satu nan menjadi sorotan utama adalah kondisi plafon rumah nan ditemukan jebol dengan sebuah tangga tepat di bawahnya.

“Untuk plafon nan jebol, itu juga menjadi argumen kami meminta support Polda dan Pusident Bareskrim untuk melakukan penyelidikan ulang,” ujar I Made Purwantara di letak kejadian, Rabu (17/6).

Selain aspek bentuk bangunan, interogator telah mengamankan sejumlah peralatan bukti krusial, di antaranya:

• Dokumen dan berkas-berkas mengenai pekerjaan korban.
• Telepon genggam (HP) milik korban dan istrinya.
• Sampel sidik jari di beragam titik letak kejadian.

“Kami tetap menunggu hasil penyelidikan terhadap HP serta berkas-berkas nan kami amankan. Semuanya tetap diteliti apakah mempunyai kaitan langsung dengan kejadian ini,” tambahnya.

Hasil Autopsi Sementara: Empat Luka Tusuk

Berdasarkan info pemeriksaan medis awal, polisi menemukan indikasi kekerasan nan cukup fatal pada tubuh korban. Terdapat empat luka tusuk nan ditemukan, ialah tiga luka di bagian leher dan satu luka tusuk di bagian ulu hati.

Meski demikian, pihak kepolisian belum berani menyimpulkan motif di kembali kematian pejabat BKAD tersebut. Hingga saat ini, sedikitnya lima orang saksi telah diperiksa secara intensif oleh penyidik.

“Pemeriksaan autopsi sudah dilakukan, namun kami tetap menunggu hasil resmi dari tim kedokteran forensik untuk memastikan penyebab kematian dan waktu kematian secara akurat,” pungkas Made. (RZ/I-1)

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu 17 Juni 2026 19:37 WIB

Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Ario Seto mengungkapkan upaya pemberdayaan masyarakat nan dilakukan di area rawan tanaman terlarang, termasuk di Aceh, dengan melatih penduduk nan sebelumnya menanam ganja untuk beranjak menjadi petani kopi.

Program tersebut menjadi bagian dari strategi BNN dalam menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Seperti di Aceh misalnya, nan kita latihkan masyarakat di sana nan tadinya menanam alias bercocok tanam dengan ganja, kita latihkan menjadi petani kopi nan lebih produktif dan berpenghasilan,” kata Suyudi saat rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6).

Suyudi menjelaskan, pihaknya mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp 112,77 miliar untuk bagian pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pengembangan potensi masyarakat di area rawan tanaman terlarang dan area rawan peredaran gelap narkotika.

“Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 112,77 miliar, di antaranya untuk pengembangan potensi masyarakat di area rawan tanaman terlarang, pengembangan potensi masyarakat di area rawan peredaran gelap narkotika, pemberdayaan stakeholder lembaga pendidikan, pemberdayaan stakeholder lembaga alias tempat kerja, dan penemuan awal penyalahgunaan narkotika,” tutur dia.

Menurut Suyudi, konsentrasi pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu strategi utama BNN untuk membangun ketahanan sosial terhadap ancaman narkotika.

Selain menyasar masyarakat umum, program pemberdayaan juga dilakukan melalui pelibatan lembaga pendidikan. BNN menilai sekolah mempunyai peran krusial dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda.

“Upaya strategis ini dilaksanakan melalui beberapa langkah berikut, ialah pelibatan aktif lembaga pendidikan dalam menghidupkan sirine kewaspadaan di lingkungan sekolah guna menekan akibat penyalahgunaan narkotika pada generasi muda,” ucapnya.

Langkah tersebut dinilai krusial lantaran info prevalensi penyalahgunaan narkotika menunjukkan golongan usia muda tetap menjadi golongan nan paling rentan.

“Hal ini menjadi sangat krusial mengingat info prevalensi tahun 2025 menunjukkan bahwa lonjakan nomor penyalahguna tertinggi berada pada golongan usia 15 sampai 24 tahun,” kata Suyudi.

“Penguatan stakeholder di lingkungan kerja sebagai respons atas maraknya penyalahgunaan narkotika di area perkebunan dan pertambangan,” lanjutnya.

Suyudi menilai peredaran narkotika di area perkebunan tidak hanya berakibat pada kesehatan masyarakat, tetapi juga berkorelasi dengan meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban.

“Langkah ini juga diharapkan bisa meningkatkan kewaspadaan bersama, terlebih kebenaran di lapangan menunjukkan bahwa peredaran narkotika di area perkebunan berkorelasi langsung dengan meningkatnya akibat gangguan keamanan dan ketertiban seperti tindak pencurian,” ungkapnya.

Salah satu program nan sekarang menjadi perhatian BNN adalah pengembangan ekonomi pengganti bagi masyarakat nan tinggal di area rawan tanaman terlarang.

Menurut Suyudi, pendekatan tersebut telah diterapkan di Aceh. Masyarakat nan sebelumnya menggantungkan penghasilan dari budidaya ganja diberikan training dan pendampingan untuk beranjak ke sektor pertanian nan legal.

“Kemudian penyelenggaraan Grand Design Alternative Development alias GDAD di area rawan tanaman terlarang melalui training keahlian hidup alias life skills. Masyarakat diberdayakan untuk membudidayakan komoditas pengganti nan berkepanjangan dan mempunyai nilai tambah ekonomi,” kata Suyudi.

Bantuan air bersih Perumda Tirta Bhagasasi bagi penduduk Kabupaten Bekasi.(ANTARA)

PERUSAHAAN Umum Daerah Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi siap menyalurkan support air bersih bagi penduduk terdampak kekeringan pada musim tandus tahun ini.

"Sudah menjadi tanggungjawab kami memberikan pelayanan masyarakat, terlebih dalam kondisi kesulitan akses air bersih bagi penduduk terdampak kekeringan nan mulai melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi," kata Direktur Utama Perumda Tirta Bhagasasi Reza Luthfi Hasan, Rabu (17/6).

Dia menjelaskan, support air bersih itu juga menjadi bagian dari visi perusahaan dalam mengoptimalkan pelayanan publik, di samping upaya meningkatkan pendapatan melalui lini upaya nan dijalankan.

Penyaluran support diperkuat melalui kerja sama antara Perumda Tirta Bhagasasi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi dalam penanganan darurat kekeringan.

Dalam kerja sama itu, Perumda Tirta Bhagasasi bekerja menyediakan pasokan air bersih, sedangkan BPBD mengerahkan armada truk tangki untuk mendistribusikannya ke wilayah nan mengalami krisis air bersih.

"Kerja sama ini merupakan bagian dari respons sigap terhadap kondisi darurat. Kami siap membantu BPBD lantaran mempunyai tanggung jawab nan sama dalam melayani masyarakat," ujar Reza.

Ia mengaku hingga saat ini belum menerima permintaan support air bersih secara langsung dari masyarakat. Namun, penduduk terdampak dapat mengusulkan permohonan melalui pemerintah desa untuk diteruskan ke kecamatan dan BPBD.

Menurut Reza, perusahaan siap menyalurkan support melalui instansi bagian maupun koordinasi dengan BPBD, sebagaimana nan telah dilakukan selama bertahun-tahun saat musim tandus maupun banjir.

Dua desa

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi Muchlis mengatakan, sedikitnya 1.650 jiwa dari 641 kepala family di dua desa mengalami kesulitan memperoleh air bersih.

Dua wilayah terdampak itu ialah Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, dan Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah.

Menurut Muchlis, Desa Ridogalih menjadi wilayah nan terdampak paling parah. Sebanyak 800 jiwa dari 296 kepala family mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat tidak turun hujan selama lebih dari satu bulan.

Kondisi serupa juga terjadi di Desa Nagasari sehingga pasokan air bersih tetap dibutuhkan penduduk setempat.

BPBD Kabupaten Bekasi telah menyalurkan 50.000 liter air bersih kepada penduduk terdampak melalui armada truk tangki dengan pasokan dari instansi bagian Perumda Tirta Bhagasasi terdekat.

"Kami terus berkoordinasi dengan aparatur wilayah untuk memastikan pengedaran melangkah optimal. Penyaluran support bakal terus dilakukan hingga menjangkau seluruh wilayah nan membutuhkan," tandas Muchlis.

Hutan(MI)

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup berbareng Working Group Indigenous and Community Conserved Areas Indonesia memulai penyusunan Peta Jalan Perlindungan dan Pemajuan Kearifan Lokal dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati, Selasa (17/6). Peta jalan ini menjadi bagian dari penerapan Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2025-2045 dan Program Kerja Pasal 8(j) Convention on Biological Diversity.

Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH Rasio Ridho Sani menegaskan masyarakat budaya dan organisasi lokal selama ini telah menjadi penjaga ekosistem nyata nan belum mendapat pengakuan dan perlindungan nan sepadan.

"Keanekaragaman hayati merupakan modal alam nan sangat krusial bagi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, masyarakat budaya dan organisasi lokal perlu mendapatkan dukungan, pengakuan, perlindungan, serta faedah nan setara atas kontribusinya dalam menjaga keanekaragaman hayati," ujar Rasio.

Data dari Working Group ICCAs Indonesia menunjukkan sungguh besarnya potensi nan selama ini luput dari kebijakan formal. Policy Advocacy and Campaign Manager WGII Muhammad Ihsan Maulana mengatakan lebih dari 192 masyarakat budaya dan organisasi lokal sudah mendokumentasikan praktik konservasi mereka dengan cakupan wilayah mencapai sekitar satu juta hektare.

"Lebih dari 192 masyarakat budaya dan organisasi lokal telah mendokumentasikan praktik konservasi mereka dengan cakupan wilayah mencapai sekitar satu juta hektare. Kontribusi ini perlu mendapat pengakuan nan lebih kuat dalam kebijakan agar sasaran konservasi nasional dapat dicapai secara setara dan inklusif," ujar Ihsan.

Ia menambahkan hasil kajian WGII menunjukkan Indonesia mempunyai potensi wilayah konservasi kelola masyarakat lebih dari 29 juta hektare nan sebagian besar berada pada bentang alam dengan ekosistem nan tetap relatif baik dan mempunyai nilai krusial bagi keanekaragaman hayati.

Akademisi Universitas Gadjah Mada Yance Arizona menyoroti perlunya penyederhanaan sistem pengakuan masyarakat budaya dan kearifan lokal agar lebih mudah diterapkan di tingkat daerah.

"Pendokumentasian kearifan lokal oleh pemerintah wilayah berbareng masyarakat dapat menjadi dasar nan kuat untuk mempercepat pengakuan dan perlindungan kearifan lokal melalui kebijakan nan lebih efektif," kata Yance.

Forum ini sekaligus menandai pembentukan tim penyusun peta jalan serta penyerahan kertas kebijakan mengenai penguatan izin perlindungan kearifan lokal sebagai masukan dalam proses penyusunannya.

KLH berambisi langkah ini tidak hanya memperkuat pelestarian keanekaragaman hayati, tetapi juga memastikan penghormatan terhadap hak, pengetahuan, dan praktik masyarakat budaya sebagai bagian krusial dari pembangunan lingkungan hidup nan berkelanjutan. (Ata/P-3)

Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah dinamika ketidakpastian dunia dan tantangan dari dalam negeri, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membidik pertumbuhan ekonomi nasional nan cukup ambisius ialah 8% pada 2029. Target tersebut tercermin dari sederet program prioritas beragam kementerian mengenai percepatan investasi, peningkatan ketahanan daya dan pangan, hingga transformasi digital.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pernah mengungkapkan bahwa strategi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional 8% pada 2029 antara lain mendorong kebijakan fiskal, moneter, dan sektor finansial nan selaras dan saling menguatkan.

Selain itu, pemerintah juga mengakselerasikan investasi berbobot tambah tinggi nan berorientasi ekspor dan mendorong peran BPI Danantara untuk percepatan investasi nan produktif pada sektor strategis. Tak hanya itu, investasi jangka panjang untuk leverage aset negara juga terus diperkuat melalui peningkatan partisipasi penanammodal global.

Lantas, kebijakan fiskal pada tahun depan bakal diarahkan untuk mendorong perekonomian nasional tumbuh lebih tinggi, serta sejahtera lebih cepat. Dari situ, pemerintah optimis perekonomian Indonesia dapat tumbuh lebih sigap nan kemudian bakal berakibat signifikan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kendati demikian, sasaran pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% tidak mungkin dicapai hanya melalui peningkatan shopping negara. Di sini, tiap kementerian mempunyai peran krusial sebagai motor penggerak ekonomi melalui wewenangnya dalam merumuskan kebijakan, regulasi, hingga pengawasan sesuai sektornya masing-masing.

Sinergi antar kementerian jelas dibutuhkan untuk menyukseskan program-program prioritas pemerintah secara keseluruhan sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk mengulas perihal itu secara komprehensif, CNBC Indonesia dengan bangga menghadirkan Economic Update 2026 dengan tema "Capaian Kinerja dan Arah Penguatan Program Prioritas Kementerian". Acara tersebut rencananya bakal diselenggarakan secara langsung mulai 22 Juni- 3 Juli 2026 mendatang.

Economic Update 2026 diharapkan bisa menjadi ruang obrolan nan memberikan gambaran ringkas mengenai capaian keahlian program prioritas kementerian dalam konteks dinamika ekonomi terkini, sekaligus mengulas arah penguatan kebijakan ke depan. Pembahasan difokuskan pada sejauh mana program nan dijalankan bisa mendorong pertumbuhan, meningkatkan efisiensi, serta menjawab tantangan struktural nan dihadapi.

Selain itu, pembaruan ini juga menyoroti langkah strategis nan bakal diambil untuk memperkuat akibat program, memastikan keberlanjutan, dan menjaga relevansi kebijakan terhadap kebutuhan ekonomi nan terus berkembang.

Jadi, jangan lupa saksikan Economic Update 2026 live hanya di CNBC Indonesia TV dan 

(dpu/dpu)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Kementerian ESDM tetap menghitung volume minyak kelapa sawit (CPO) nan dicampur solar alias biodiesel 50 persen (B50) pada 2026, nan diperkirakan naik dari kalkulasi awal.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, mengatakan sejauh ini uji coba B50 menunjukkan kualitasnya lebih baik dibanding B40, seperti kadar air nan turun 20 ppm.

Dengan begitu, Eniya memastikan B50 bakal diterapkan mulai 1 Juli 2026 setelah dua Keputusan Menteri (Kepmen), ialah mengenai dengan revisi mandatori dan mengenai volume alias alokasi B50.

"Iya, itu sudah mereka sanggup dengan spek tersebut. Jadi sudah oke, 1 Juli mandatorinya kan di kepmen, kepmen mandatori sudah Pak Menteri tinggal tekan. Terus selanjutnya saya sedang telaah dengan Dirjen Migas," ungkap Eniya saat ditemui di instansi Kementerian ESDM, Rabu (17/6).

Kementerian ESDM telah mengalokasikan 15.646.372 kiloliter (KL) untuk penyaluran B40 sepanjang 2026, kemudian direvisi untuk mengakomodasi kenaikan mandatori B50 menjadi 17.602.168 KL. Namun, Eniya menyebut alokasi ini tetap perlu mempertimbangkan permintaan liburan Natal dan tahun Baru (Nataru).

"Persiapan Nataru sama ini diperkirakan kok naik lagi dari tahun lalu. Nah, itu nan lagi dihitung betul sama Pak Dirjen Migas," jelas Eniya.

Mandatori B50 bakal dimulai pada 1 Juli 2026 hingga 2030 untuk mengurangi kebergantungan impor solar alias gasoil. Mandatori B40 sudah dimulai sejak 2025, dengan total realisasi penyaluran sebesar 14.940.729 KL, alias mencapai 95,67 persen dari total alokasi, terserap untuk sektor PSO dan nonPSO.

Dari total penyaluran tersebut, program B40 selama 2025 bisa menghemat devisa sebesar Rp 133,3 triliun, peningkatan nilai tambah CPO sebesar Rp 20,92 triliun, penyerapan tenaga kerja sebesar 1.881.683 orang, serta penurunan emisi gas rumah sekarang sebanyak 39,66 juta ton CO2.

Sementara pada 2026, mandatori B40 dilaksanakan hingga paruh pertama dan B50 pada paruh kedua. Target awal alokasi biodiesel sepanjang tahun ini ialah 15.646.372 KL. Hingga April 2026, alokasi itu sudah terealisasi 29,51 persen.

Dengan kenaikan mandatori menjadi 50 persen, penghematan devisa bisa mencapai Rp 157,28 triliun, peningkatan nilai tambah CPO naik menjadi Rp 24,68 triliun, proyeksi penyerapan tenaga kerja mencapai 2,2 juta orang, serta penurunan karbon emisi diprediksi 46,72 juta ton CO2.

Polisi belum mendalami persoalan dipalaknya MWP (6), anak nan dibully di Taman Kramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat pada Minggu (7/6) sore. Hal itu disampaikan oleh Kasat PPA-PPO Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Rita Oktavia Shinta menanggapi cerita dari ibu NWP, nan menyebut anaknya juga dipalak di letak oleh para pelaku.

“Yang kita telaah ini kan bukan mengenai pemalakannya, tetapi mengenai kekerasan terhadap anaknya dan apakah tiang ini ada aliran listriknya, itu aja sih,” ucap Rita saat dihubungi, Rabu (17/6).

MWP, dalam laporan nan diterima juga kesetrum saat dibully oleh para pelaku.

Rita menjelaskan belum masuk ke persoalan pemalakan, lantaran tidak disebut oleh orang tua korban saat dimintai keterangan.

“Pada saat kita melakukan BAP (Berita Acara Pemeriksaan), minta keterangan orang tua korban, si orang tua korban juga tidak menyampaikan di saat BAP gitu loh,” kata Rita.

“Kalau dia bilang bahwa, ‘Iya anak saya dipalak juga loh, Bu’, gitu kan. ‘Habis dipalak, pernah dipalak juga nih’, gitu kan, (akan jadi konsentrasi kepolisian),” sambungnya.

Periksa 6 Saksi

Dalam proses penyelidikan ini, Rita mengatakan telah memeriksa delapan orang, di antaranya enam orang saksi dan dua orang pelaku. Kedua pelaku tersebut adalah ALR (17) dan RM (13).

“Delapan orang (sudah diperiksa). Saksi sama ABH-nya (anak di bawah umur) kan dua,” ucap Rita.

Rita mengatakan ALR bakal menjalankan sistem peradilan anak. Sementara itu, RM dikembalikan kepada orang tua. Hal itu karena, menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, RM tetap di bawah usia 14 tahun dan

“14 tahun kita memang tidak boleh dilakukan penahanan dan bakal dikembalikan,” sebut Rita.

Selain itu, Rita juga mengatakan bakal melakukan koordinasi dengan pihak pertamanan dan kelurahan setempat. Hal itu untuk menelusuri tegangan listrik nan terjadi di tiang lampu taman.

“Kami juga bakal kelak koordinasi dengan pihak nan bertanggung jawab di taman tersebut dan kami koordinasi dengan pihak kelurahan,” ujar Rita

Berikut Rekomendasi Laptop Murah untuk Editing(magnific)

LAPTOP murah adalah laptop nan dijual dengan nilai terjangkau dibandingkan rata-rata laptop di pasaran, tetapi tetap bisa menjalankan kebutuhan dasar hingga menengah seperti belajar, bekerja, browsing internet, menonton video, dan menggunakan aplikasi perkantoran.

Laptop murah umumnya mempunyai spesifikasi nan disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari, seperti prosesor entry level alias menengah, RAM 4 GB hingga 16 GB, serta penyimpanan SSD untuk meningkatkan kecepatan kinerja.

1. Axioo Hype 7 AMD X8

Prosesor AMD Ryzen 7 7730U, RAM 16 GB, SSD 512 GB. Cocok untuk editing foto dan video Full HD, nilai sekitar Rp6-7 jutaan.

2. ASUS Vivobook 14

Prosesor AMD Ryzen 7, RAM 16 GB, SSD 512 GB, layar berbobot baik untuk kebutuhan kreasi dan editing, nilai sekitar Rp7 jutaan.

3. Lenovo IdeaPad Slim 3

Prosesor AMD Ryzen 5, RAM 8 GB, SSD 512 GB, performa cukup baik untuk editing ringan dan multitasking, nilai sekitar Rp6-7 jutaan.

4. Acer Aspire Lite 15

Prosesor AMD Ryzen 5, layar Full HD IPS, RAM dapat di upgrade. Cocok untuk pemula nan belajar editing, nilai sekitar Rp6-7 jutaan.

5. TECNO MEGABOOK T1

Prosesor AMD Ryzen 5 7430U, RAM 16 GB, SSD 512 GB, layar 100 persen sRGB nan baik untuk editing foto, nilai sekitar Rp7 jutaan.

6. Advan Workplus

Prosesor AMD Ryzen 7 6800H, RAM 16 GB, SSD 512 GB, performa kuat untuk editing video dan multitasking, nilai sekitar Rp7 jutaan.

Untuk budget terbatas, Axioo Hype 7 AMD X8, ASUS Vivobook 14, Lenovo IdeaPad Slim 3, Acer Aspire Lite 15, TECNO MEGABOOK T1, dan Advan Workplus merupakan pilihan menarik nan bisa menangani editing foto maupun video ringan hingga menengah dengan baik. (Z-4)

Sumber: pricebook, mybest