Ilustrasi(Dok Istimewa )

SEKTOR teknologi nasional kembali mencatatkan perkembangan krusial melalui langkah strategis PT Data Center Infrastructure Indonesia (Elitery). Perusahaan penyedia jasa teknologi info dan keamanan siber domestik tersebut resmi menjalin penjajakan kerja sama strategis dengan master teknologi dunia asal Amerika Serikat, Dr. Jamie Metzl.

Agenda kerjasama tersebut dikaji secara mendalam dalam forum obrolan virtual nan mempertemukan Metzl dengan jejeran ketua tertinggi Elitery pada Rabu (16/9). Hadir mewakili manajemen, Ketua Strategic Advisory Council Elitery Sandiaga Salahuddin Uno, Direktur Utama Elitery Kresna Adiprawira, serta Presiden Komisaris Elitery Tsamanov.

Fokus utama perbincangan upaya ini meliputi dinamika transformasi kepintaran buatan (Artificial Intelligence/AI), percepatan keamanan siber, tata kelola perusahaan, hingga manajemen akibat dan etika pemanfaatan teknologi. Melalui forum ini, manajemen Elitery berupaya menyerap pandangan strategis guna memperkuat esensial bisnis, mempertajam arah kebijakan korporasi, serta mengoptimalkan penetrasi pasar pada sektor jasa berbasis AI.

Dalam paparannya, Jamie Metzl menekankan pentingnya sinergi antara sumber daya manusia dan sistem digital dalam ekosistem upaya modern.

"Organisasi perlu memahami gimana manusia dapat bekerja secara efektif berbareng sistem AI. Kita perlu memandang pekerjaan secara lebih spesifik untuk menentukan bagian mana nan dapat diotomatisasi, diperkuat dengan AI, dan mana nan tetap memerlukan skill serta pertimbangan manusia," ujar Metzl dalam siaran tertulis pada Kamis 
(17/9).

Mitigasi Risiko dan Penguatan Keamanan Siber

Aspek krusial lain nan menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut adalah titik jumpa antara mengambil AI dan lanskap keamanan siber perusahaan. Di satu sisi, eskalasi kepintaran buatan menawarkan instrumen pertahanan nan jauh lebih tangguh. Namun di sisi lain, volatilitas teknologi ini turut memicu potensi ancaman serta kerentanan operasional baru bagi entitas bisnis.

Metzl menggarisbawahi bahwa korporasi dapat mengoptimalkan kapabilitas AI mutakhir untuk mendeteksi celah keamanan secara awal sebelum disalahgunakan oleh pihak eksternal nan bernyawa destruktif.

"AI saat ini memberikan kesempatan bagi pihak nan memperkuat untuk menemukan dan memperbaiki kerentanan sebelum pihak nan menyerang mempunyai akses terhadap keahlian teknologi nan sama," ujar Metzl.

Lebih lanjut, efektivitas kerjasama antara tenaga kerja manusia dan sistem otomatisasi menuntut adanya redefinisi peran nan jelas di dalam struktur organisasi bisnis.

"Ketika AI semakin bisa mengerjakan tugas-tugas dasar, manusia perlu semakin jelas memahami nilai unik nan dapat mereka berikan. Tantangannya bukan sekadar menggunakan AI, tetapi menentukan gimana manusia dan AI dapat bekerja berbareng secara efektif," kata Metzl.

Proyeksi Ekonomi dan Ekspansi Bisnis Elitery

Menanggapi urgensi tersebut, Ketua Strategic Advisory Council Elitery, Sandiaga Salahuddin Uno, memandang positif orientasi pengembangan teknologi nan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro dan penyerapan tenaga kerja.

"AI tidak hanya memudahkan tugas, tetapi juga kudu berakibat bagi masyarakat dalam pembuatan lapangan kerja," jelasnya.

Sejalan dengan visi tersebut, Direktur Utama Elitery, Kresna Adiprawira, memaparkan grand strategy upaya perusahaan untuk beralih bentuk menjadi penyedia manajemen sumber daya AI (AI resource management company).

"Elitery memandang kesempatan untuk berkembang sebagai AI resource management company. Fokus kami bukan sekadar membangun AI, tetapi membantu pengguna mengelola lingkungan AI dan pemasok AI, sekaligus mengintegrasikannya dengan manusia serta sistem teknologi nan sudah mereka miliki," ujar Kresna.

Kresna menambahkan, model upaya ini dirancang agar korporasi pengguna dapat mengimplementasikan solusi AI secara terukur dan selaras dengan kebutuhan spesifik industri. Selain itu, manajemen Elitery tengah menjajaki aliansi strategis dengan beragam laboratorium riset AI dunia demi mengamankan akses terhadap model-model teknologi eksklusif.

"Kerja sama dengan laboratorium AI juga menjadi salah satu perihal nan kami eksplorasi. Akses terhadap model dan keahlian AI nan lebih maju dapat menjadi bagian dari strategi kami, terutama untuk memperkuat pertahanan keamanan siber," tutup Kresna. (E-4)

Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta.(Antara)

KOMISI II DPR RI segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) guna menyusun cetak biru sistem kerakyatan dan kepemiluan Indonesia jangka panjang.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengonfirmasi bahwa langkah persiapan legislasi tersebut telah mengantongi izin dari ketua DPR RI usai dilakukannya rapat konsultasi berbareng Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

"Dari rapat konsultasi ketua Komisi II DPR RI dengan ketua DPR RI itu diputuskan dan diberikan izin untuk kami segera membentuk Panja revisi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," ujar politikus nan berkawan disapa Rifqi tersebut, melalui keterangannya, Jumat (18/9).

Rifqi menargetkan Panja RUU Pemilu tersebut dapat resmi terbentuk dalam kurun waktu satu hingga dua pekan ke depan. Ia mengatakan Komisi II DPR RI telah bersurat kepada seluruh ketua fraksi partai politik untuk segera mengirimkan nama-nama wakilnya nan bakal bekerja di Panja.

Ia menegaskan bahwa penyusunan draf serta pembahasan revisi izin pemilu ini tidak hanya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan Pemilu 2029 semata, melainkan dirancang sebagai injakan tata kelola kerakyatan nan berkelanjutan.

Rifqi menjamin pembahasan undang-undang ini bakal mengedepankan prinsip meaningful participation dengan membuka ruang aspirasi nan seluas-luasnya bagi masyarakat publik dan pemangku kepentingan.

"Nanti kami bakal bekerja dengan sangat serius, terbuka, dan akuntabel kepada masyarakat Indonesia untuk kita menyusun blueprint kerakyatan dan kepemiluan kita, bukan hanya untuk 2029, tapi untuk pemilu-pemilu nan bakal datang," ujarnya. (Faj/P-3)

Ilustrasi persiapan timnas bulu tangkis Indonesia.(Antara)

TIM bulu tangkis Indonesia mematangkan penyesuaian lapangan menjelang tampil di Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Para pemain memanfaatkan sesi latihan untuk mengenali karakter arena, termasuk arah angin dan pencahayaan.

Setelah tiba di Jepang pada 17 September 2026, tim bulu tangkis Indonesia langsung menjalani pemusatan latihan. Mereka menjajal Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Aichi, Jepang, pada Jumat (18/9), dua hari sebelum pertandingan dimulai.

Atlet dobel putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri, mengatakan sesi latihan melangkah lancar. Namun, dia menyebut kondisi pendingin ruangan menjadi salah satu perihal nan perlu diperhatikan.

"Kendala di latihan tadi sebenarnya tidak ada. Hanya saat pertama datang lapangan terasa ada angin dari pendingin ruangan tapi di tengah-tengah latihan pendingin ruangannya dimatikan. Jadi belum tahu kelak pertandingan apakah menggunakan pendingin ruangan alias tidak," ungkap Fikri dalam keterangannya, Jumat (18/9).

Fikri mengatakan dirinya tetap bakal memanfaatkan sesi test court terakhir untuk melakukan penyesuaian sebelum pertandingan. "Besok ada sesi test court terakhir, saya kudu memaksimalkan lagi segi teknik, penyesuaian arah angin dan pencahayaan," sambungnya.

Asian Games Aichi-Nagoya 2026 menjadi debut Fikri di arena multicabang Asia. Ia mengaku antusias dan mau memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia. "Kesan pertama cukup excited lantaran ini Asian Games pertama jadi tadi juga di lapangan saya sangat antusias untuk kasih nan terbaik," ucap Fikri. "Pastinya saya hanya mau memberikan nan terbaik untuk tim dan perorangan, semoga bisa menyumbang lencana emas," tambahnya.

Sementara itu, atlet tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, turut memberikan gambaran mengenai venue pertandingan. Ia menilai arena tersebut mempunyai akomodasi nan memadai meski kapasitasnya relatif kecil.

"Arena ini walaupun seperti di desa pelosok tapi dalamnya cukup baik, bagus dan rapi juga. Memang kapasitasnya cukup mini tapi secara akomodasi memadai," kata Putri.

Cabang olahraga bulu tangkis Asian Games Aichi-Nagoya 2026 bakal mulai dipertandingkan pada Minggu (20/9). Nomor beregu berjalan 20-24 September, sedangkan nomor perorangan digelar 25-29 September. Sebelum pertandingan dimulai, pengundian nomor beregu bakal dilakukan pada Sabtu (19/9) pukul 10.00 waktu setempat. (Ndf/P-3)

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono usai mengikuti Rapat Kerja (raker) dengan Komisi VI DPR.(Dokumentasi: Kementerian Koperasi)

MENTERI Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menghadiri Rapat Kerja (raker) dengan Komisi VI DPR untuk membahas mengenai penyesuaian anggaran kerja Kementerian Koperasi (Kemenkop), progres RUU Perkoperasian dan isu-isu strategis lainnya terutama mengenai dengan update Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Ferry mengapresiasi support dari seluruh personil Komisi VI DPR kepada Kemenkop sehingga di tahun 2027 mendapatkan tambahan anggaran. Tambahan anggaran tersebut bakal digunakan untuk mengoptimalkan pendampingan bagi program KDKMP dan juga koperasi eksisting.

"Tambahan anggaran ini bakal kita gunakan untuk mendukung proses verifikasi dan pengesahan (verval) KDKMP, kami juga bakal terus memberikan pendampingan kepada koperasi-koperasi eksisting," ujar  Ferry dalam raker tersebut.

Sementara mengenai dengan progres RUU Perkoperasian, dia menjelaskan pihaknya telah melakukan mengakomodir beragam masukan dari beragam pihak dan telah dimasukkan di dalam DIM (Daftar Inventarisasi Masalah).

"DIM nan belum diakomodir menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut. Harapannya bisa diakomodasi di RUU perkoperasian nan baru kelak termasuk juga adanya LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) bagi koperasi," kata Ferry.

Ia juga menegaskan menunggu izin nan ditetapkan berupa Peraturan Presiden (Perpres) mengenai tata kelola dan operasionalisasi KDKMP. "Jumlah manajer KDKMP nan sudah direkrut dan dilatih mencapai 28.626 orang. Surat Keputusan (SK) pengangkatan bakal diterbitkan dalam 1–2 hari setelah Perpres tata kelola keluar,” katanya.

Ferry menjelaakan, proses verval terhadap 17.228 gedung bentuk dan gerai KDKMP sedang berlangsung. Verval ini diperlukan sebagai bagian dari proses operasionalisasi KDKMP.

Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini menyoroti pentingnya penguatan koperasi sebagai badan upaya modern dan inklusif. Meski penambahan anggaran sedikit, dia berambisi Kemenkop dapat memaksimalkan support dan pendampingan kepada koperasi eksisting ataupun KDKMP nan menjadi program prioritas nasional agar dapat berkembang dengan baik.

"Koperasi kudu bisa menyediakan akomodasi dan jasa nan dibutuhkan masyarkat. Kemenkop punya tugas melakukan pembinaan, pendampingan agar tata kelolanya lebih baik," pungkasnya. (Fal/E-1)

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Astra International Tbk (Astra) nan didukung lebih dari 190.000 tenaga kerja kembali masuk dalam daftar 100 perusahaan terbesar di Indonesia melalui Fortune Indonesia 100 2026 dan meraih penghargaan Fortune Indonesia Outstanding Growth 2026: Biggest Company by Total Employees dari Fortune Indonesia dalam Fortune Indonesia 100 Gala.

Dalam Fortune Indonesia 100 2026, Astra menempati ranking ke-4. Sementara itu, penghargaan Fortune Indonesia Outstanding Growth 2026: Biggest Company by Total Employees merupakan apresiasi kepada Astra sebagai perusahaan dengan jumlah tenaga kerja terbesar.

"Penghargaan ini kami maknai sebagai penyemangat bagi seluruh Insan Astra untuk senantiasa memberikan nan terbaik dalam menjalankan aktivitas upaya dan berkontribusi bagi Indonesia. Menjelang tujuh dasawarsa perjalanan Astra, kami berambisi dapat terus berkarya dan tumbuh berbareng Indonesia serta menghadirkan faedah nan semakin luas bagi masyarakat sejalan dengan cita-cita Astra untuk Sejahtera Bersama Bangsa," ujar Chief of Corporate Affairs Astra, Boy Kelana Soebroto dalam keterangan resmi, Jumat (18/9/2026).

Menurutnya, Insan Astra nan tersebar di beragam wilayah Indonesia menjadi bagian krusial dalam perjalanan perusahaan untuk berkontribusi bagi Indonesia. Saat ini, Astra mempunyai 324 anak perusahaan, ventura bersama, dan entitas asosiasi dengan aktivitas upaya nan mencakup tiga Core Businesses, ialah Otomotif, Jasa Keuangan, serta Solusi Pertambangan & Alat Berat, serta sejumlah perusahaan dalam Wider Businesses.

Seiring dengan perkembangan aktivitas upaya tersebut, Astra terus menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai salah satu fondasi keberlanjutan perusahaan.

Melalui People Roadmap, Astra terus memperkuat upaya untuk menciptakan lingkungan kerja nan aman, inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan ruang bagi Insan Astra untuk terus mengembangkan kapabilitas dan kepemimpinan.

Semangat Astra untuk terus tumbuh dan berkarya melalui pengembangan aktivitas upaya serta penguatan kapabilitas Insan Astra sejalan dengan cita-cita Astra untuk Sejahtera Bersama Bangsa dan mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia.

Adapun Fortune Indonesia 100 merupakan daftar tahunan nan menghadirkan 100 perusahaan nan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Pemeringkatan Fortune Indonesia 100 2026 dilakukan berasas laporan finansial perusahaan nan telah diaudit untuk tahun 2025, dengan menggunakan sejumlah parameter utama, ialah pendapatan, untung bersih, total aset, ekuitas, dan kapitalisasi pasar.

(dpu/dpu) [Gambas:Video CNBC]

PKB

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membuka ruang untuk usulan PT 5 persen. Sekjen PKB Hasanuddin Wahid mengatakan nomor tersebut tetap dapat dibahas selama tetap menjaga proporsionalitas keterwakilan politik masyarakat.

“Usulan partai-partai soal periode pemisah 5 persen buat PKB tidak ada problem. nan krusial semangatnya adalah gimana periode pemisah itu bisa tetap menjaga proporsionalitas keterwakilan politik masyarakat,” kata Hasanuddin, Jumat (18/9/2026).

Menurut Hasanuddin, besaran PT perlu dibahas berbareng seluruh pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023. Penentuan nomor tersebut juga perlu memandang dampaknya terhadap sistem kepartaian.

“Angka itu perlu ditimbang dan didiskusikan oleh semua stakeholder guna mendorong penyederhanaan sistem kepartaian agar lebih efektif, sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023,” ujarnya.

Karena itu, PKB tidak mengunci sikap pada nomor 5 persen. Hasanuddin mengatakan partainya terbuka terhadap opsi lain selama perubahan tersebut dapat memperkuat sistem presidensial dan menjaga representasi rakyat.

“PKB terbuka kepada opsi-opsi lain sepanjang itu untuk menguatkan sistem politik presidensial dan meneguhkan representasi rakyat dalam sistem kepemiluan kita serta bisa menjamin terciptanya stabilitas politik nan handal,” katanya.

Hasanuddin juga mengusulkan adanya patokan turunan untuk mencegah banyak bunyi pemilih dari partai nan tidak memenuhi PT menjadi tidak terkonversi menjadi kursi.

PDIP

PDI Perjuangan (PDIP) juga memandang nomor 5 persen sebagai salah satu opsi nan dinilai cukup ideal.

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun mengatakan penyederhanaan jumlah partai di parlemen dapat mempermudah konsolidasi pemerintahan. Namun, menurut dia, proses tersebut tetap kudu menjamin keterwakilan golongan minoritas.

“Kalau ideal ya kurang lebih sekitar itu. Angka 5 persen itu agak ideal lah,” kata Komarudin.

“Semakin disederhanakan partai politik, semakin mudah dalam konsolidasi kekuasaan. Tapi dalam konsep negara dengan golongan minoritas, kebanyakan seperti begini kudu semua kan diakomodir,” ujarnya.

PDIP juga meminta pembahasan PT tetap merujuk pada putusan MK. Komarudin mengingatkan agar pembentuk undang-undang tidak menghasilkan patokan nan kemudian dibatalkan melalui pengetesan di MK.

“Keputusan MK itu berkarakter final dan mengikat. Kenapa banyak keputusan DPR ini buat undang-undang, capek-capek telaah kemudian di sana diketuk kasih gugur, itu kan jangan sampai terulang lagi,” katanya.

Golkar

Partai Golkar menilai PT 5 persen cukup ideal untuk mendorong penyederhanaan sistem multipartai.

Sekjen Partai Golkar Sarmuji mengatakan PT merupakan salah satu instrumen untuk membatasi jumlah partai nan masuk parlemen.

“PT adalah salah satu instrumen untuk menuju sistem multipartai sederhana. Dalam sistem pemerintahan presidensial nan kita anut, jumlah partai politik di parlemen seyogyanya tidak sangat banyak,” kata Sarmuji.

Namun, Golkar menilai penyederhanaan tersebut tetap perlu mempertimbangkan keberagaman pandangan di masyarakat.

“Tapi kita juga perlu mengakomodir ragam ideologi nan ada di masyarakat. Jadi nomor 5 persen cukup ideal,” ujarnya.

PKS

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga membuka ruang terhadap usulan PT 5 persen, meski menilai nomor 4 persen sebenarnya tetap mencukupi.

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan perubahan PT tetap layak dicoba setelah enam kali pemilu sejak era Reformasi.

“Kalau memandang sudah enam kali Pemilu dilaksanakan sejak Reformasi 1998, kita cukup memberi kesempatan bereksperimen. Jadi usul 5 persen tetap masuk akal,” kata Mardani.

Menurut Mardani, persoalan PT tidak hanya menyangkut besaran periode batas, tetapi juga gimana mencegah bunyi pemilih dari partai nan tidak memenuhi periode pemisah lenyap tanpa terkonversi menjadi kursi.

Dia mengusulkan sistem stembus accord seperti nan pernah digunakan pada Pemilu 1999 alias sistem kompensasi di tingkat nasional maupun wilayah pemilihan.

“Suara dari parpol nan tidak mencapai minimal 5 persen tetap mendapat alokasi bangku dari jalur kompensasi,” ujarnya.

Jakarta -

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya pemerintah wilayah memahami potensi wilayah masing-masing untuk mendukung sasaran pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi wilayah tidak hanya berjuntai pada shopping pemerintah, tetapi juga pada keahlian wilayah membangun ekosistem ekonomi sesuai dengan potensi nan dimiliki.

"Target pertumbuhan ekonomi 8 persen ini memerlukan support dari pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala wilayah kami minta untuk bisa mengidentifikasi potensinya apa saja dan memahami gimana langkah menghitung dan mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Bima dalam keterangannya, Jumat (18/9/2026).

Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah nan digelar di Gedung Pola, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Makassar, Jumat (18/9/2026). Rapat tersebut merupakan bagian dari rangkaian aktivitas Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Batch II Regional Sulawesi.

Pada kesempatan ini, Bima menekankan realisasi shopping Pemda merupakan salah satu komponen dalam mendorong sekaligus menghitung pertumbuhan ekonomi. Karena itu, penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) tidak dapat serta-merta dijadikan satu-satunya argumen untuk menjelaskan naik alias turunnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

"Bukan berfaedah lantas pengurangan, penyesuaian TKD itu pasti bakal menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Bima mengatakan terdapat beragam komponen lain nan dapat dikembangkan Pemda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia pun mencontohkan wilayah nan bisa membangun ekosistem ekonomi dan mendorong hilirisasi pangan. Upaya tersebut dapat dilakukan meskipun wilayah mempunyai keterbatasan kapabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Contoh-contoh baik banyak di Sulawesi Selatan ini salah satu contoh adalah Sidrap (Kabupaten Sidenreng Rappang) nan bisa mulai membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Bima menegaskan Kementerian Dalam Negeri berbareng Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) terus mendorong pertukaran pengalaman antardaerah melalui beragam forum di daerah. Langkah ini bermaksud untuk mengidentifikasi praktik-praktik nan telah melangkah sekaligus menjadi pembelajaran dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Lebih lanjut, Bima menilai capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulsel nan berada di atas rata-rata nasional serta inflasi nan terkendali merupakan modal penting. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi tersebut berjalan secara lebih merata dan berakibat nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

"PR-nya adalah, satu, gimana pertumbuhan ekonomi di tingkat Sulawesi Selatan secara agregat, itu juga bisa diikuti pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten, dan juga berakibat pada kesejahteraan, pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan, dan lain-lain. Sambil ada penguatan-penguatan ekosistem ekonomi di masing-masing daerah," pungkasnya.

Sebagai informasi, turut datang dalam pada tersebut Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri La Ode Ahmad Pidana Bolombo, Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Jenderal Kemendagri Bachril Bakri, Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Andi Ony Prihartono, serta para kepala wilayah se-Regional Sulawesi.

(akn/ega)

Kantor Imigrasi Dumai.(MI/Devi Harahap)

IMIGRASI Dumai memperkuat pengawasan jalur-jalur tikus di area pesisir untuk mencegah perlintasan terlarangan nan berpotensi dimanfaatkan untuk penyelundupan manusia, perdagangan orang, dan beragam pelanggaran keimigrasian lainnya.

Kepala Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan Imigrasi Dumai, Yusuf Jumianto, mengatakan perlintasan terlarangan menjadi salah satu pelanggaran keimigrasian nan banyak ditemukan di wilayah kerja TPI Dumai. Kondisi geografis Dumai nan berbatasan dengan wilayah laut membikin pengawasan terhadap pergerakan orang dari dan menuju negara lain menjadi tantangan tersendiri.

“Pelanggaran keimigrasian perlintasan secara ilegal. Karena memang perlintasan terlarangan ini lantaran kita memang berbatasan dengan wilayah laut, jadi banyak perlintasan-perlintasan ilegal,” ujar Yusuf saat ditemui Media Indonesia di Kantor Imigrasi Dumai, Jumat (18/9).

Salah satu pola nan ditemukan adalah perlintasan dari Malaysia menuju Indonesia tanpa arsip perjalanan dan tidak melalui pemeriksaan imigrasi. Kondisi tersebut menjadi perhatian lantaran jalur tidak resmi dapat membuka celah bagi aktivitas lintas negara nan susah terpantau aparat. “Contohnya dari melalui Malaysia ke Indonesia, dia tanpa arsip perjalanan,” katanya.

Menurut Yusuf, pengawasan jalur tikus tidak dapat dilakukan Imigrasi seorang diri. Pihaknya bersinergi dengan Polri dan TNI Angkatan Laut nan mempunyai kewenangan dalam pengawasan wilayah perairan. Koordinasi juga dilakukan dengan Bea Cukai, termasuk ketika lembaga tersebut menemukan WNA nan diduga melakukan pelanggaran.

“Biasanya kita sinergitas dengan lembaga lain, Polri ataupun Angkatan Laut nan memang mereka mempunyai tugas dan kegunaan di perairan. Bea Cukai juga sama, kadang mereka melakukan pelimpahan andaikan ada penduduk negara asing nan ditangkap oleh lembaga lain, kita koordinasi gimana penyelesaian hukumnya,” jelasnya.

Perkuat Pengawasan Berbasis Masyarakat

Untuk mempersempit ruang mobilitas perlintasan ilegal, Imigrasi Dumai juga mengandalkan pengawasan berbasis masyarakat melalui Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) dan program Desa Binaan. Edukasi diarahkan kepada masyarakat di desa-desa strategis nan berada di sekitar area pesisir.

“Koordinasi untuk meminimalkan di jalur-jalur tikus melalui sinergitas di Timpora. Kemudian ada Desa Binaan. Desa Binaan ini kita tempatkan, kita edukasi masyarakat-masyarakat di desa-desa strategis nan dekat dengan wilayah-wilayah pesisir,” kata Yusuf.

Masyarakat diberikan pemahaman mengenai ancaman penyelundupan manusia dan perdagangan orang. Setelah mendapatkan edukasi, penduduk diharapkan dapat menjadi bagian dari sistem penemuan awal dengan melaporkan potensi pelanggaran nan ditemukan di lapangan.

“Lalu kemudian kita edukasi mengenai ancaman penyelundupan manusia, perdagangan orang. Lalu kemudian setelah masyarakat teredukasi, mereka bisa melaporkan ke Kantor Imigrasi potensi-potensi apa saja nan ditemukan di lapangan,” ujarnya.

Menurut Yusuf, Timpora juga menjadi wadah koordinasi antarlembaga ketika ditemukan persoalan mengenai orang asing. Informasi nan diperoleh personil di lapangan dapat segera dikoordinasikan dengan Imigrasi untuk ditindaklanjuti.

“Itu sama juga dengan Timpora, kita ada wadahnya sendiri, ada grupnya sendiri. Ketika ada permasalahan, personil Timpora berkoordinasi dengan Imigrasi,” tuturnya.

Cegah Keberangkatan Ilegal Sejak Pengajuan Paspor

Pencegahan kejahatan keimigrasian juga dilakukan sejak tahap publikasi arsip perjalanan. Dari sekitar 12 ribu pemohon paspor, Imigrasi Dumai menemukan sejumlah pemohon nan memberikan keterangan nan tidak sesuai dengan tujuan keberangkatannya.

Yusuf mengatakan terdapat pemohon nan mengaku hendak mengunjungi keluarga, tetapi dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi bahwa tujuan sebenarnya berangkaian dengan pekerjaan.

“Dari 12.000 pemohon itu pasti tentunya ada nan kita tolak. Dan salah satunya itu ada mencoba mengelabui petugas, seperti alasannya untuk mengunjungi family tapi rupanya bekerja,” ungkapnya.

Untuk mencegah keberangkatan pekerja migran secara ilegal, termasuk calon pekerja nan tetap di bawah umur, petugas melakukan profiling dan wawancara secara lebih mendalam. Pemeriksaan mencakup usia, pekerjaan, domisili, lama tinggal, hingga argumen mengusulkan paspor di Dumai.

“Pastinya kita selektif dari segi umur, lampau kemudian kita selektif juga profiling orang, kayak usianya, pekerjaannya, lampau tinggal di mana, lampau di sini sudah berapa lama tinggal. Tentunya kita lebih detailnya pada saat wawancara,” jelas Yusuf.

Pemohon dari luar wilayah tetap dapat mengusulkan paspor di Dumai. Namun, petugas bakal menggali lebih jauh argumen keberadaan pemohon di wilayah tersebut serta tujuan pembuatan paspor.

“Yang pertama itu bisa jadi dari penampilan, kemudian kita lihat domisilinya. Kita jika di Dumai ini jika serata-rata Riau, pasti kita layani. Kita tetap melayani nan lain, tapi kelak pertanyaannya lebih perincian lagi,” ujarnya.

“Kita perlu menanyakan maksud dan tujuan dia berada di Dumai, kenapa buat paspor di Dumai, berapa lama, sudah berapa lama dia ada di Dumai, di Dumai tinggal dengan siapa, hubungan kekerabatannya kita cari tahu,” sambungnya.

Jalur Tikus dan Kejahatan Lintas Negara

Pengawasan terhadap jalur tidak resmi menjadi semakin krusial lantaran pelanggaran perlintasan dapat bersenggolan dengan kejahatan lintas negara. Yusuf menyebut perdagangan orang alias human trafficking dan penyelundupan manusia sebagai corak kejahatan nan perlu diantisipasi. “TPPO alias human trafficking, penyelundupan manusia juga,” tegasnya.

Karena itu, pengawasan tidak hanya diarahkan pada titik-titik nan sudah diketahui. Pergerakan melalui jalur tikus dapat berubah ketika letak tertentu mulai terpantau abdi negara maupun masyarakat.

Kondisi tersebut membikin pencegahan memerlukan pola pengawasan nan adaptif. Aparat tidak cukup hanya menjaga satu titik, tetapi kudu mengikuti perubahan pola perlintasan sekaligus memperkuat jaringan info di area pesisir.

“Jadi enggak bisa kita pantau lantaran dia sudah tahu di sini sudah tercium sama masyarakat lain, dia pindah. Cari tempat lain. Seterusnya gitu,” kata Yusuf.

Pengawasan terhadap WNA nan masuk secara terlarangan juga berujung pada penempatan sementara di ruang detensi Imigrasi sebelum proses selanjutnya. Hingga Jumat (18/9), terdapat sekitar tujuh hingga delapan deteni di ruang detensi Imigrasi Dumai.

“Terakhir saya lihat jika enggak… jika enggak delapan, tujuh,” ujar Yusuf.

Ketika dikonfirmasi mengenai asal para deteni tersebut, Yusuf mengatakan seluruhnya merupakan penduduk negara Bangladesh. “Itu Bangladesh semua,” katanya.

WNA nan ditangkap oleh lembaga lain lantaran dugaan pelanggaran keimigrasian selanjutnya dikoordinasikan dengan Imigrasi untuk menentukan penanganan sesuai ketentuan. Mereka dapat ditempatkan sementara di ruang detensi sebelum dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

“Untuk penduduk negara asing ditempatkan untuk sementara di ruang detensi. Nanti lampau kemudian dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi, kita juga koordinasi secara bersurat,” jelasnya. (Dev/P-3)

Kehadiran booth Nail Art by MUA Tuli Bakti BCA menjadi bagian dari showcase UMKM dan organisasi bimbingan Bakti BCA di BCA Expo Jabodetabek 2026, nan berjalan di ICE BSD, Tangerang pada 11-13 September 2026.(Dok. BCA)

DI booth Nail Art by MUA Tuli Bakti BCA di BCA Expo 2026, Nagita terlihat sibuk menata etalase cat kuku sembari berkoordinasi dengan para nail artist lain lewat bahasa isyarat. Mereka semua adalah nail artist profesional, hasil program training dan pembinaan tata rias serta nail art bagi Sahabat Disabilitas (Teman Tuli) nan digagas Bakti BCA.

Kehadiran booth Nail Art by MUA Tuli Bakti BCA menjadi bagian dari showcase UMKM dan organisasi bimbingan Bakti BCA di BCA Expo Jabodetabek 2026, nan berjalan di ICE BSD, Tangerang pada 11-13 September 2026. Program MUA Tuli Bakti BCA merupakan program training dan pembinaan merias bagi Sahabat Disabilitas (Teman Tuli) nan digagas Bakti BCA bekerja-sama dengan Yayasan Perempuan Tangguh Mandiri Indonesia (PTI).

Selama berperan-serta sejak 2024 hingga saat ini, Nagita mendapatkan training hingga menguasai teknik merias dan nail art dari nol. 

"Sejak lama saya sudah menyukai tata rias. Ketika mengikuti program dari Bakti BCA saya sempat mengalami kesulitan dalam beberapa hal, seperti riasan alis nan kurang rapi alias nail art nan berantakan. Namun, saya terus berlatih dengan support para pembimbing nan mengajari sampai saya betul-betul mengerti dan saya bisa menjadi ahli rias profesional," kata Nagita dikutip Jumat (18/9).

Peserta program MUA Tuli Bakti BCA menjalani seleksi, pembekalan, praktik tata rias, tata rambut, dan nail art, serta manajemen keuangan, pengelolaan media sosial, hingga ujian sertifikasi BNSP. Pelatihan dan pembinaan ini diarahkan untuk membekali penyandang disabilitas dengan keahlian nan dapat menjadi sumber penghasilan.

Selain Nagita, program MUA Tuli Bakti BCA turut membina 14 MUA Tuli lain dan mendapatkan aktivitas kelulusan pada Desember 2025. Kelimabelas MUA ini diberikan kesempatan berperan-serta pada acara-acara nan melibatkan BCA, termasuk dalam gelaran BCA Expo Jabodetabek 2026.

"Saya senang sekali bisa berperan-serta di BCA Expo 2026, dan kagum dengan support nan diberikan oleh BCA untuk teman-teman Tuli," kata Nagita.

Kehadiran MUA Tuli Bakti BCA memang menjadi salah satu daya tarik tersendiri di BCA Expo 2026 Jabodetabek. Selama tiga hari penyelenggaraan, booth ini mencatatkan total pendapatan sekitar Rp13.000.000. Pendapatan ini menjadi buah manis dari ketekunan mereka berlatih, serta menjadi gambaran ruang nan inklusif dari Bakti BCA.

"BCA percaya bahwa setiap perseorangan mempunyai potensi untuk berkembang dan berkarya ketika mendapatkan kesempatan serta support nan tepat. Kehadiran MUA Tuli di BCA Expo 2026 menjadi bukti bahwa pemberdayaan nan dilakukan secara berkepanjangan dapat menciptakan ruang nan lebih inklusif sekaligus memberikan kesempatan bagi Teman Tuli untuk menunjukkan keahlian dan karyanya kepada masyarakat," ucap EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F Haryn.

Ke depan, Bakti BCA menegaskan komitmennya untuk terus memperluas ekosistem pemberdayaan inklusif ini, agar semakin banyak Teman Tuli dan penyandang disabilitas lainnya mendapat akses nan setara untuk berkarya dan berdikari secara ekonomi. (E-1)

ilustrasi pencegahan WNA ilegal.(MI)

JALUR-JALUR tikus di area pesisir Dumai menjadi salah satu celah nan kudu diwaspadai dalam mencegah beragam corak kejahatan keimigrasian, termasuk masuknya penduduk negara asing (WNA) tanpa pemeriksaan dokumen.

Kondisi geografis Dumai nan mempunyai wilayah perairan luas membikin pola pengawasan kudu terus disesuaikan lantaran titik masuk terlarangan dapat beranjak dari satu letak ke letak lainnya.

Anggota Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, Muhammad Hafis, mengatakan pengawasan terhadap jalur tidak resmi memerlukan koordinasi lintas instansi, terutama dengan abdi negara keamanan nan bekerja di wilayah perairan.

“Jadi enggak bisa kita pantau lantaran dia sudah tahu di sini sudah tercium sama masyarakat lain, dia pindah. Cari tempat lain. Seterusnya gitu. Jadi jika kita pantau terus, kita jadi bingung sendiri,” ujar Hafis saat ditemui Media Indonesia di Kantor Imigrasi Dumai, Jumat (18/9).

Kerawanan tersebut terlihat dari penangkapan delapan WNA asal Bangladesh berbareng delapan penduduk negara Indonesia (WNI) di area Purnama, Dumai Barat, sekitar dua pekan lalu. Delapan WNA tersebut diketahui berangkat dari Malaysia dan masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur pesisir tanpa menjalani pemeriksaan keimigrasian.

Hafis menjelaskan penangkapan dilakukan setelah abdi negara TNI Angkatan Laut memperoleh info mengenai pergerakan mereka. Para WNA tersebut kemudian dipantau sejak malam hingga akhirnya diamankan sekitar pukul 06.00 WIB.

“Itu kejadiannya hari Senin sekitar dua minggu nan lalu. Itu dia ditangkap oleh Angkatan Laut lantaran dia masuk wilayah Indonesia dari wilayah Purnama Dumai Barat di wilayah pesisir,” kata Hafis.

Menurut dia, delapan WNA tersebut mengaku hanya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit sebelum melanjutkan perjalanan ke negara tujuan. Dari keterangan awal nan diperoleh, tujuan akhir mereka diduga Australia, meski pihak Imigrasi tetap melakukan pendalaman terhadap keterangan tersebut.

“Untuk nan WNA semuanya WN Bangladesh, mereka berangkat dari Malaysia. Modus alias argumen mereka mau datang hanya untuk melintas ke Indonesia saja. Katanya mereka ke Indonesia untuk melintas saja, tujuannya akhir untuk Australia, tapi tetap kita dalami itu,” jelasnya.

Perjalanan melalui jalur tidak resmi tersebut membikin mereka masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan imigrasi. Kondisi itu menjadi perhatian lantaran jalur semacam tersebut dapat dimanfaatkan untuk beragam aktivitas nan melanggar ketentuan keimigrasian maupun tindak pidana lintas negara.

“Mereka lewat jalur tikus tanpa pemeriksaan imigrasi, maka kita anggap itu jalur tikus. Jadi dia sudah diintai satu hari sama Angkatan Laut,” ungkap Hafis.

Hafis mengatakan letak Purnama nan menjadi tempat masuk delapan WNA tersebut berasas penelusuran sementara bukan merupakan titik nan selama ini dikenal sebagai jalur masuk ilegal. Setelah kejadian, petugas melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan meminta keterangan masyarakat sekitar.

“Kalau kemarin sudah kita olah TKP ke sana, sudah nanya masyarakat, itu baru pertama kali. Jalur itu lantaran jalurnya itu pun dekat pemukiman masyarakat,” ujarnya.

Informasi masyarakat menjadi bagian krusial dalam pengawasan lantaran penduduk nan tinggal di area pesisir mempunyai pengetahuan langsung mengenai aktivitas perairan di lingkungan mereka. Berdasarkan keterangan nan diperoleh, para WNA tersebut diduga menggunakan kapal sigap alias speedboat untuk memasuki area tersebut.

Kondisi geografis Dumai nan didominasi wilayah perairan membikin pengawasan terhadap jalur masuk tidak resmi menghadapi tantangan tersendiri. Ketika sebuah titik telah diketahui abdi negara maupun masyarakat, pelaku perjalanan terlarangan dapat mencari letak pengganti nan lebih susah terpantau. “Celahnya, lantaran di Dumai ini perairannya semua perairan air,” kata Hafis.

Karena itu, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan dengan menetapkan sejumlah titik sebagai letak rawan. Aparat perlu mengantisipasi pola pergerakan nan bergerak dengan memperkuat pertukaran info serta keterlibatan masyarakat pesisir.

Selain itu, Hafis menyebut pengamanan di jalur-jalur tersebut pada dasarnya melibatkan abdi negara kepolisian dan TNI. Apabila dalam penindakan ditemukan WNA, perkara selanjutnya dapat dilimpahkan kepada pihak Imigrasi untuk ditangani sesuai kewenangan.

“Kalau biasanya Polisi sama TNI nan menjaga. Nanti jika sudah ada tangkapan, paling limpahannya ke kita jika ada asingnya. Kalau tidak ada ke kita nan asing, jika WNI semua itu BP4MI,” jelasnya.

Pengakuan Deteni Bangladesh

Saat ini, delapan WNA asal Bangladesh nan diamankan tersebut tetap ditempatkan di ruang detensi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai. Petugas tetap mendalami latar belakang perjalanan mereka, termasuk memastikan tujuan sebenarnya berada di Indonesia dan kemungkinan adanya pihak lain nan terlibat.

Hafis mengatakan berasas penelusuran sementara, kedelapan WNA tersebut tidak menunjukkan indikasi hendak bekerja secara terlarangan di Indonesia. Indonesia diduga hanya dijadikan titik transit sebelum mereka melanjutkan perjalanan menuju negara lain.

“Kalau untuk bekerja di Indonesia kemungkinan enggak. Enggak, mau transit. Modusnya ke tempat lain lagi gitu. Bisa jadi Australia,” katanya.

Meski demikian, proses pendalaman tetap dilakukan untuk memastikan apakah mereka merupakan korban tindak pidana perdagangan orang alias mempunyai kesengajaan untuk menggunakan jalur terlarangan sebagai bagian dari perjalanan menuju negara tujuan.

Persoalan tersebut menjadi krusial lantaran jalur migrasi tidak resmi dapat bersenggolan dengan beragam corak kejahatan lintas negara, mulai dari penyelundupan manusia hingga perdagangan orang.

“Karena itu, pemeriksaan terhadap setiap WNA nan masuk secara terlarangan tidak hanya berangkaian dengan pelanggaran administratif keimigrasian, tetapi juga perlu memandang kondisi dan posisi mereka dalam jaringan perjalanan tersebut,” tuturnya.

Salah seorang deteni asal Bangladesh, Muhammad Wadud, 38, memberikan keterangan mengenai perjalanan nan membawanya hingga berada di ruang detensi Imigrasi Dumai. Ia mengaku menjadi korban penipuan pemasok nan menjanjikannya pekerjaan di Australia.

Wadud mengatakan dirinya memperoleh info mengenai kesempatan bekerja di Australia melalui internet. Setelah itu, pemasok tersebut menghubunginya melalui telepon dan menawarkan pekerjaan di negara tersebut.

“Terkena scam dan human trafficking. Tujuannya mau kerja ke Australia lewat agen. Agen ocehan mau ke Australia, ditipu agen,” ujar Wadud di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, Jumat (18/9).

Ia mengaku telah bayar sekitar 3.500 ringgit malaysia kepada pemasok tersebut. Namun, alih-alih sampai ke Australia untuk bekerja, perjalanan nan ditempuh justru membawanya masuk ke Indonesia dan berhujung dalam penanganan Imigrasi Dumai. “Dapat info dari internet, pemasok itu telepon-telepon dijanjikan untuk bekerja,” tuturnya.

Wadud mengaku telah berada di Rumah Detensi Imigrasi selama 19 hari. Di tengah proses penanganan tersebut, dia berambisi dapat kembali ke kampung halamannya di Bangladesh. “Harapannya ke depan, pergi kembali ke kampung,” katanya. (Dev/P-3) 

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan tetap mengkaji skema penerapan layer baru tarif cukai hasil tembakau, termasuk sistem untuk menarik produsen rokok terlarangan agar masuk ke jalur resmi.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama mengatakan pembahasan mengenai layer golongan 3 tetap berlangsung. Pemerintah juga tetap menentukan skema nan nantinya bakal diterapkan.

"Kita tetap bahas, nan pasti tunggu tanggal mainnya aja. Karena kan saya eksekutor, saya penyelenggara ya pasti kan dibicarakan sama DJSEF," kata Djaka kepada wartawan, Jumat (18/9/2026).

Menurut Djaka, pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga tetap diperlukan sebelum kebijakan tersebut dapat dijalankan. Bea Cukai tidak dapat memutuskan penerapan layer ketiga secara sepihak.

"Ya sementara kita belum. Mudah-mudahan mungkin kelak ada solusi untuk ini, apa namanya pembicaraan dengan DPR lantaran kan kita nggak bisa ini sendiri, pasti kita bakal konsultasi dengan DPR," ujarnya.

Salah satu tujuan skema layer golongan 3 tersebut adalah menarik produsen rokok nan selama ini beraksi secara terlarangan agar dapat masuk ke dalam sistem resmi dan memenuhi ketentuan nan berlaku.

"Itu kan kita mau menarik nan ilegal, sehingga dia belajar, belajar agar dia alim dengan patokan nan dibuat," kata Djaka.

Ia menjelaskan, produsen nan selama ini beraksi secara terlarangan nantinya dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Dengan begitu, aktivitas produksi dan penjualan mereka dapat dilakukan secara resmi.

"Mereka bakal daftar, mendaftar kepada kita untuk nomor NPPBKC-nya. Sehingga dia bisa, ini apa namanya, jualan dengan resmi. Selama ini kan ilegal, dia ke arah nan resmi," jelasnya.

Belum Ada Pendaftaran

Djaka mengatakan hingga saat ini belum terdapat jumlah pasti produsen rokok nan bakal masuk ke layer golongan 3. Hal ini lantaran pemerintah belum secara resmi membuka sistem pendaftaran.

"Yang pasti tetap menunggu, lantaran kita kan belum resmi untuk oke kita buka layer-nya. Ketika itu dibuka pasti bakal ada pendaftaran untuk bisa masuk ke kelas 3," ujarnya.

Sosialisasi mengenai rencana tersebut kepada pengusaha rokok disebut tetap dilakukan. Namun, Bea Cukai belum dapat melakukan langkah lebih jauh sebelum patokan mengenai skema layer golongan 3 ditetapkan.

Djaka mengatakan Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai nantinya berpotensi menjadi pihak nan aktif menjalankan proses tersebut di lapangan.

"Mungkin di Kanwil ya, kelak nan aktif itu Kanwil, tapi sementara sembari menunggu aturannya kita juga belum bisa bergerak. Kita tunggu aturannya baru kita bergerak," katanya.

Ia menegaskan skema layer golongan 3 hingga sekarang tetap dalam tahap pembahasan dan belum diputuskan.

"Masih, masih, tetap kita bicarakan," ujar Djaka.

Menurutnya, pemerintah tetap mengkaji sejumlah pengganti skema sebelum menentukan sistem final nan bakal digunakan.

"Kajian tetap terus berjalan, kan kita mau menentukan mana nih nan mau dipakai, skema B, skema A gitu kan. Nanti hasil diskusinya baru diputuskan," pungkasnya.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]

KPK menemukan dua unit mobil nan diduga diberikan pengusaha, Eno Bowo Susilo (EBS), kepada Anggota DPRD Kota Bengkulu, Vinna Ledy Anggraheni (VLA). KPK menduga dua mobil itu diatasnamakan adik Vinna, Dian Andini Anggraheni (DAA).

"Hari ini interogator melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudari DAA, selaku ASN Pemkot Tangerang, sekaligus adik dari saudari VLA," kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (18/9/2026).

KPK belum menjelaskan perincian apa kaitan dua mobil itu dalam perkara nan sedang diusut. Kedua mobil itu berjenis Toyota Fortuner dan Innova Zenix.

"Dalam pemeriksaan tersebut interogator mendalami pengetahuan saksi mengenai dugaan pemberian aset dari pengusaha kerabat EBS kepada saudari VLA, nan diatasnamakan DAA. Yakni dua unit mobil, Toyota Fortuner dan Innova Zenix," ujarnya.

Budi sebelumnya sempat menyampaikan jika interogator tetap terus menelusuri dugaan pemberian lain dari pihak swasta kepada personil DPRD Kota Bengkulu, Vinna Ledy Anggraheni (VLA). Termasuk, motif pemberian pihak swasta kepada Vinna.

"Penyidik tetap bakal terus menelusuri, melacak, apakah tetap ada pemberian-pemberian lain dari pihak swasta dimaksud kepada Saudara VLA ya," jelas Budi.

"Termasuk maksud dan tujuan, motifnya apa mengenai dengan pemberian dari pihak swasta kepada seorang personil DPRD Kota Bengkulu," jelasnya.

Sebelumnya, interogator telah menemukan dua unit mobil milik Vinna Ledy diduga pemberian dari pihak swasta Eno Bowo. Kedua mobil nan diduga diperoleh Vinna Ledy dari Eno Bowo adalah Pajero Sport dan Mercedes-Benz (Mercy).

Mobil Pajero Sport sudah disita KPK, sedangkan mobil Mercy belum disita. KPK sudah menemukan bukti pembelian dan pemberian Mercy dari Eno Bowo kepada Vinna. Mobil Mercy itu diduga diatasnamakan kawan Vinna, Rani Sorayya.

Sebagai informasi, nama Vinna mencuat saat KPK melakukan investigasi baru nan merupakan pengembangan dari perkara dugaan korupsi dengan tersangka Bupati Rejang Lebong nonaktif M Fikri Thobari. Fikri ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan alias OTT pada 9 Maret 2026.

KPK kemudian menetapkan Fikri sebagai tersangka dugaan suap Rp 1,7 miliar. Suap ijon proyek itu diduga diberikan secara berjenjang melalui perantara dan berulang.

Pada Juli 2026, KPK menyatakan telah memulai investigasi baru nan merupakan pengembangan dari kasus Fikri. Namun belum ada tersangka nan diumumkan dalam perkara ini.

"Sprindik umum," kata jubir KPK, Budi Prasetyo, Senin (20/7).

KPK kemudian menyita mobil Pajero Sport milik Vinna pada 10 Agustus 2026. Mobil itu diduga merupakan pemberian pengusaha. KPK juga melakukan penggeledahan mengenai perkara baru itu pada Rabu (12/8) hingga Kamis (13/8). Salah satu tempat nan digeledah adalah rumah Vinna.

Setelah itu, KPK memeriksa pengusaha berjulukan Eno Bowo Susilo. KPK menduga Eno Bowo memberi aset ke Vinna.

"Penyidik mendalami mengenai dugaan pemberian sejumlah aset oleh EBS (Eno Bowo Susilo) kepada pejabat di Kota Bengkulu, di antaranya mobil mewah, apartemen mewah, hingga rumah mewah. Penyidik tentu bakal mendalami keterkaitannya dengan pengerjaan proyek-proyek di Kota Bengkulu," kata Budi pada Kamis (27/8).

Aset itu diduga diberikan mengenai proyek di Kota Bengkulu. Namun KPK belum menguraikan perincian bangunan perkara tersebut.

Pada 1 September 2026, KPK menyita rumah mewah di wilayah Jakarta Selatan. Rumah itu milik Vinna.

KPK juga mengungkap Vinna diduga menerima duit dari pengusaha. Namun KPK belum mengungkap berapa nilai duit nan diduga diberikan ke Vinna.

(kuf/haf)

Seorang penyiar radio wanita berinisial FN (31) diteror seorang laki-laki berinisial AP (40). Peristiwa itu terjadi Kota Samarinda. FN telah melaporkan kasus itu ke Polresta Samarinda.

Kepada wartawan, FN mengaku pertama kali diganggu AP sejak 2022. Saat itu, AP berulang kali mengirim pesan, melakukan panggilan, hingga memberikan komentar di media sosial. Padahal FN tak mengenal AP.

FN telah berupaya menghentikan komunikasi tersebut dengan memblokir akun hingga meminta AP berakhir menghubunginya.

"Kronologinya dari awal dia itu udah neror saya dari tahun 2022. Sudah pernah saya blokir, sudah saya marahin juga, sudah saya chat, terus juga sudah nggak saya hiraukan sama sekali," kata FN kepada wartawan.

AP Datangi Tempat Kerja

Namun, menurut FN, gangguan tersebut kemudian tidak hanya terjadi di bumi maya. AP disebut mulai mendatangi tempat kerjanya dan mencari keberadaannya.

"Dia sampai berani datang ke instansi saya, masuk ke dalam instansi saya, nanya nomor telepon saya dan nanya saya di mana. Besoknya dia datang lagi ke instansi nungguin saya," ujarnya.

Salah satu kejadian nan paling membikin FN terkejut terjadi ketika AP disebut membuka pintu instansi saat dirinya berada di dalam.

"Waktu itu saya nan buka, dia hanya buka pintu terus dia nyengir, lenyap itu dia pergi. Saya juga agak shock, terus saya langsung lari menghampiri temen saya di dalam," katanya.

FN kemudian mengaku kembali menemukan dugaan jejak kehadiran AP di sekitar rumahnya. Peristiwa itu disebut terekam kamera CCTV pada 6 September 2026.

Meski wajah orang tersebut tertutup helm, FN mengaku mengenali busana nan digunakan dan menyebutnya serupa dengan busana nan pernah dikenakan AP.

"Baju nan dia pakai itu sama, seperti nan saya temukan di 6 September 2026," ungkapnya.

Sempat Lapor dan Dimediasi

Padahal, FN sebelumnya telah melaporkan AP ke polisi pada 28 Maret 2025 mengenai dugaan menguntit alias stalking.

Perkara tersebut saat itu berhujung melalui mediasi.

FN mengatakan dirinya sempat berambisi proses tersebut dapat menghentikan gangguan nan dialaminya. Namun, dia mengaku kembali didatangi di rumah pada 6 September 2026.

"Tapi dia tetap berani datang, sampai akhirnya dia datang ke rumah saya di tanggal 6 September 2026," tegas FN.

Kembali Tempuh Jalur Hukum

Setelah kejadian tersebut, FN berbareng tim kuasa hukumnya kembali menempuh jalur norma dengan membikin laporan ke Polresta Samarinda pada Senin (14/9/2026).

Kuasa norma FN, Dyah Lestari, mengatakan laporan terbaru berangkaian dengan dugaan tindak pidana masuk ke pekarangan orang tanpa izin.

Menurut Dyah, laporan tersebut telah diterima kepolisian dan FN juga telah menjalani pemeriksaan alias Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

"Kita sudah bikin laporan polisi, sudah kita bikin untuk laporan polisi ialah masuk ke pekarangan orang tanpa izin. Kita sudah pakai UHP (Undang-Undang Hukum Pidana) nan baru ya, itu sudah kita laporkan, tadi juga sudah di BAP," ujar Dyah saat dikonfirmasi, Jumat (18/9/2026).

Dyah menilai proses mediasi pada laporan sebelumnya belum memberikan penyelesaian sebagaimana nan diharapkan kliennya.

"Artinya tidak ada pengaruh jera jika hanya sekadar ketemu, mediasi, klarifikasi. Kalau perlu ambil tindakan hukum, penjarakan orang-orang seperti itu," tegasnya.

Ia juga menyoroti dugaan bahwa AP mengetahui sejumlah info pribadi FN.

"Dari 2022 sampai tahu alamat rumah, sampai tahu kendaraan nan dipakai, apalagi sampai tahu hewan peliharaannya. Ini sangat menakutkan sekali orang-orang kayak gini," ujar Dyah.

Sementara itu, Dyah berambisi laporan terbaru kliennya dapat segera ditindaklanjuti oleh kepolisian, terlebih AP disebut pernah dilaporkan dalam perkara serupa pada 2025.

"Harapan kami dari Kepolisian untuk progresnya disegerakan lantaran sudah pernah kejadian sebelumnya di 2025. Mengingat dia sudah pernah ada riwayat di sini, sudah pernah dimediasi, artinya bisa jadi polisi bakal mengambil tindakan lebih," pungkas Dyah.

Kejaksaan Agung menyita 11 unit mobil milik PT PSMI mengenai perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dan pemanfaatan area rimba untuk perkebunan di areal PT Inhutani V Provinsi Lampung.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan penyitaan tersebut dilakukan berasas tiga surat perintah investigasi dari Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Anang mengatakan seluruh peralatan bukti tersebut telah diamankan oleh interogator untuk kepentingan proses investigasi perkara.

“Seluruh peralatan bukti nan disita tersebut telah diamankan oleh Tim Penyidik guna kepentingan pembuktian dalam proses investigasi perkara nan sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung,” jelas Anang dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/9).

Berikut daftar 11 unit mobil tersebut:

• 1 unit mobil Honda CR-V RM3

• 1 unit mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x4

• 1 unit mobil Toyota Innova Zenix

• 1 unit mobil Honda CR-V RS58

• 1 unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 V

• 1 unit mobil Honda CR-V RM3

• 1 unit mobil Toyota Alphard 2.5

• 1 unit mobil Toyota Kijang Innova G

• 1 unit mobil Mitsubishi Canter FE 71 N (4x2) M/T

• 1 unit mobil Mitsubishi Strada CR 2.8 AM DC GLX (4x4) M/T

• 1 unit mobil Mitsubishi Xpander berwarna merah

Kasus PT PSMI

Perkara ini berangkaian dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dan pemanfaatan area rimba untuk perkebunan oleh PT PSMI pada areal PT Inhutani V di Provinsi Lampung. Kejagung sebelumnya mengambil alih investigasi perkara tersebut dari Kejaksaan Tinggi Lampung.

Kejagung menemukan adanya pembukaan area untuk perkebunan tebu nan beririsan dengan area PT Inhutani V. Salah satu temuan awal menyebut luas lahan nan dibuka untuk kebun tebu dan beririsan dengan area PT Inhutani V mencapai 1.268 hektare.

Dalam perkembangan perkara, Kejagung sebelumnya juga menyita duit sebesar Rp 1.003.184.000.000 dan USD 166 ribu dari PT PSMI melalui pegawainya berinisial PRL. Uang tersebut diserahkan secara sukarela kepada interogator untuk dilakukan penyitaan.

Hingga saat ini, Kejagung belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan korupsi tersebut.

Lab iOS Horizon University.(Dok. Horizon University)

PERJALANAN menempuh pendidikan tinggi tidak selalu dimulai dari kondisi nan sama. Sebagian mahasiswa kudu membagi waktu dengan pekerjaan, membantu keluarga, alias menjadi orang pertama di keluarganya nan melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.

Kondisi tersebut membikin akses terhadap pendidikan tinggi tidak hanya berangkaian dengan kesiapan program studi, tetapi juga keahlian lembaga menyesuaikan proses pembelajaran dengan kondisi mahasiswa. Fleksibilitas pendidikan, support akademik, serta lingkungan belajar nan suportif menjadi bagian dari kebutuhan tersebut.

Hal itu tecermin dari perjalanan mahasiswa di bawah pengelolaan Yayasan Triputra Persada Horizon Education. Hingga penutupan Tahun Ajaran 2025/2026, Horizon Education mengelola Horizon University di Karawang dan Kalbis University di Jakarta dengan jumlah mahasiswa secara keseluruhan lebih dari 3.500 orang.

Kedua universitas tersebut juga memperkuat kemitraan dengan Phinma Education, jaringan pendidikan tinggi terbesar di Asia Tenggara berasas jumlah mahasiswa, nan melayani sekitar 178.000 mahasiswa di Filipina dan Indonesia.

Salah satu mahasiswa nan menjalani pendidikan dengan pola tersebut adalah Dinda. Ia sempat menghentikan pendidikan untuk membantu keluarganya setelah memandang ayahnya nan hidup dengan disabilitas bekerja sebagai pengemudi.

Setelah empat tahun bekerja, Dinda kembali melanjutkan pendidikan melalui program Kelas Karyawan Kalbis University. Jalur pendidikan tersebut memungkinkan mahasiswa nan telah bekerja untuk menempuh pendidikan secara lebih fleksibel. Dinda mengambil program studi Manajemen Bisnis sembari tetap bekerja penuh waktu di Jakarta.

"Dulu saya berpikir bahwa kuliah dan bekerja tidak mungkin dilakukan secara bersamaan. Program Kelas Karyawan Kalbis membuktikan bahwa dugaan saya salah, saya bisa tetap mengembangkan pekerjaan sekaligus meraih gelar tanpa kudu memilih salah satunya," ujar Dinda, mahasiswa Kelas Karyawan Kalbis University, Jumat (18/9).

Cerita serupa datang dari Farras, lulusan Keperawatan Horizon University nan menjadi orang pertama di keluarganya nan meraih gelar sarjana. Bagi keluarganya, keberhasilan tersebut tidak hanya berangkaian dengan gelar nan diperoleh, tetapi juga support selama proses pendidikan.

Yayah, ibu Farras, mengatakan support dari lingkungan kampus menjadi salah satu perihal nan memberi kepercayaan bagi family dalam mendampingi perjalanan pendidikan anak.

"Terkadang, nan membikin orang tua percaya bukan hanya nama universitasnya, tetapi juga orang-orang di baliknya, mereka nan percaya pada anak-anak mereka dan mendampingi setiap langkah perjalanan mereka," ujar Yayah.

Dari sisi institusi, perkembangan jumlah mahasiswa juga menunjukkan pertumbuhan dalam dua tahun terakhir. Sejak berada di bawah pengelolaan Horizon Education pada 2024, jumlah mahasiswa baru Kalbis University meningkat lebih dari tiga kali lipat.

Kalbis University sekarang menawarkan program studi di bagian Bisnis, Teknologi, Komunikasi, Psikologi, Desain, dan Pariwisata. Pilihan tersebut kemudian diperluas dengan program studi Keperawatan, Kebidanan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan Pendidikan Bahasa Inggris.

Sementara itu, Horizon University di Karawang melayani wilayah Purwasukasi nan mencakup Purwakarta, Subang, dan Kabupaten Bekasi. Jumlah mahasiswa di universitas tersebut nyaris tiga kali lipat dalam enam tahun terakhir hingga mencapai nyaris 3.000 mahasiswa.

Horizon University juga mempunyai Fakultas Ilmu Kesehatan nan disebut sebagai nan terbesar di wilayah Purwasukasi, dengan pilihan program Diploma dan sarjana di bagian Keperawatan dan Kebidanan, serta Program Profesi Ners.

Selain bagian kesehatan, Horizon University menyediakan program sarjana Informatika, Sistem Informasi, Teknologi Informasi, Akuntansi, Manajemen, dan Pariwisata. Kampus tersebut juga menjadi satu-satunya kampus di wilayah Purwasukasi nan mempunyai laboratorium komputer iOS.

Pilihan pendidikan kemudian diperluas melalui lima program sarjana baru, ialah Psikologi, Ilmu Komunikasi, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan Pendidikan Anak Usia Dini. Untuk Psikologi dan Ilmu Komunikasi, tersediapula jalur Kelas Karyawan nan ditujukan bagi mahasiswa nan memerlukan pola pendidikan lebih fleksibel.

Country Head Phinma Education untuk Indonesia, Dr. Raymundo P Reyes, mengatakan penyediaan program pendidikan nan mudah diakses dan lingkungan belajar nan suportif menjadi bagian dari konsentrasi Phinma Education, termasuk dalam pengelolaan pendidikan melalui Horizon Education di Indonesia.

"Setiap mahasiswa mempunyai perjalanan nan berbeda. Ada nan merupakan ahli nan bekerja, ada nan menjadi orang pertama di keluarganya nan menempuh pendidikan tinggi, dan banyak pula nan kudu membagi waktu antara kuliah dan tanggung jawab keluarga. Kami percaya bahwa pendidikan tinggi kudu bisa beradaptasi dengan kehidupan mahasiswa, bukan sebaliknya. Dengan begitu, setiap mahasiswa mempunyai kesempatan nan lebih besar untuk menyelesaikan pendidikan dan mencapai tujuan mereka," ujar Raymundo.

Melalui Horizon University dan Kalbis University, Horizon Education menyatakan fokusnya pada penyediaan pendidikan tinggi nan berkualitas, terjangkau, dan mudah diakses, khususnya bagi mahasiswa dari golongan nan tetap mempunyai keterbatasan akses terhadap pendidikan tinggi. (E-1)

PLTU Bolok(Antara)

Kesiapan pasokan daya primer dan biomassa di PLTU Bolok, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), dipastikan dalam kondisi siap untuk mendukung operasional pembangkit listrik di Pulau Timor. Komisaris Utama PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) Nikson Silalahi mengatakan pihaknya melakukan kunjungan kerja ke PLTU Bolok untuk memandang langsung kondisi operasional pembangkit sekaligus mengevaluasi kesiapan pasokan daya primer dan biomassa.

“Kami melakukan kunjungan kerja ke PLTU Bolok di Desa Bolok Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk meninjau langsung kondisi operasional pembangkit serta kesiapan pasokan daya primer dan biomassa,” kata Nikson dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Kunjungan berbareng Komite Nominasi dan Remunerasi (NR) PLN EPI tersebut merupakan bagian dari kegunaan pengawasan majelis komisaris. Kegiatan itu juga menjadi bagian dari pertimbangan terhadap penyelenggaraan kebijakan strategis perusahaan dalam menjaga rantai pasok daya primer di NTT.

PLTU Bolok mempunyai kapabilitas 2 x 16,5 megawatt (MW) dan telah beraksi sejak 2013. Pembangkit tersebut menjadi salah satu penopang kebutuhan listrik di Pulau Timor sekaligus bagian dari upaya mengurangi ketergantungan pembangkit terhadap bahan bakar minyak (BBM).

Dalam kunjungan tersebut, Dewan Komisaris dan Komite NR PLN EPI memperoleh pemaparan mengenai kondisi operasional PLTU Bolok nan dikelola PT PLN Nusantara Power Services. Pemaparan mencakup kebutuhan dan kondisi pasokan daya primer, pengelolaan persediaan bahan bakar, hingga pemanfaatan biomassa untuk mendukung program co-firing. Nikson mengatakan kunjungan lapangan diperlukan agar majelis komisaris memperoleh gambaran langsung mengenai penyelenggaraan kebijakan perusahaan, terutama mengenai kesiapan daya primer untuk mendukung operasional pembangkit.

“Keandalan pembangkit tidak dapat dipisahkan dari kesiapan daya primernya. Melalui kunjungan ini, kami mau memandang langsung kondisi di lapangan, mulai dari kesiapan pasokan, pengelolaan persediaan hingga pemanfaatan biomassa, sehingga dapat menjadi bagian dari pertimbangan dan penguatan kebijakan strategis perusahaan,” katanya.

Menurut Nikson, karakter geografis NTT sebagai wilayah kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan rantai pasok daya primer. Karena itu, sejumlah aspek mulai dari kesiapan sumber, moda transportasi, kondisi cuaca, kesiapan akomodasi penerimaan, hingga kecukupan persediaan perlu dikelola secara terintegrasi.

“NTT mempunyai tantangan logistik nan berbeda dengan wilayah lainnya. Karena itu, pengamanan pasokan kudu dilakukan secara menyeluruh dengan memperhitungkan beragam akibat agar daya primer dapat tersedia dalam jumlah dan kualitas nan sesuai dengan kebutuhan pembangkit,” ujarnya.

Selain pasokan daya primer, kunjungan tersebut juga meninjau pemanfaatan biomassa sebagai substitusi sebagian batu bara melalui program co-firing. Pemanfaatan biomassa menjadi salah satu bagian dari upaya PLN Group meningkatkan penggunaan sumber daya daya domestik sekaligus mendukung agenda transisi energi.

Dewan komisaris mendorong agar pengembangan biomassa tidak hanya memperhatikan kebutuhan pembangkit, tetapi juga keberlanjutan pasokan dan potensi sumber daya lokal. Rantai pasok biomassa nan melibatkan masyarakat dan pelaku upaya wilayah dinilai berpotensi memberikan faedah ekonomi di sekitar wilayah pembangkit.

“Kami mau pemanfaatan biomassa tidak hanya memberikan faedah dari sisi energi, tetapi juga bisa membangun ekosistem nan memberikan nilai tambah bagi daerah. Potensi lokal perlu terus dipetakan, sehingga rantai pasok biomassa dapat tumbuh secara berkepanjangan dan pada saat nan sama memberikan faedah bagi masyarakat,” kata Nikson.

Sekretaris Perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan mengatakan penguatan rantai pasok menjadi salah satu aspek nan diperlukan untuk menjaga kesiapan daya primer bagi pembangkit, khususnya di wilayah kepulauan.

“Melalui pengawasan nan kuat dan rantai pasok nan semakin adaptif, PLN EPI terus memperkuat fondasi ketahanan daya untuk menjaga keandalan listrik bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur,” sebut Mamit. (Ant/E-3)

Influenza. (Foto: Freepik)

Sebanyak 128 pondok pesantren (ponpes) di Jawa Tengah diusulkan untuk dicabut izin operasionalnya. Ponpes nan dicabut izinnya adalah nan melanggar patokan seperti terdapat kekerasan seksual hingga tidak mempunyai santri.

Kepala Bidang Pontren Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Jateng, Moch Fatkhuronji, mengatakan usulan itu telah disampaikan ke Kementerian Agama. Adapun di Jateng terdapat 5.451 ponpes.

"Ada sekitar 128 nan diusulkan cabut izinnya oleh kementerian pusat," ujar Fatkhuronji, Jumat (18/9).

Ia menjelaskan, ponpes bisa diusulkan dicabut izinnya lantaran melakukan pelanggaran. Di antaranya menolak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak Rahmatan lil 'Alamin, hingga ada kasus pidana.

"Ponpes nan terbukti melakukan kekerasan seksual itu bisa dicabut izinnya," jelas dia.

Jumlah santri juga menjadi parameter pencabutan izin ponpes. Jika tidak mencapai nilai minimal ponpes bisa dicabut izinnya.

"Kiai perilakunya kudu baik. Ponpes minimal juga kudu punya santri 15," ungkap dia.

Namun, dia menegaskan 128 ponpes nan izinnya terancam dicabut itu sebagian besar lantaran sudah tidak mempunyai santri dah sudah tidak mempunyai kiai.

"Rata-rata enggak punya santri. Awalnya punya, tapi sudah lulus semua. Terus ada nan kiainya sudah wafat, lampau pondoknya tidak keurus," kata dia.

Lilla WonderWorld, immersive destination bagi family nan berjalan selama satu bulan di Fountain Atrium, Grand Indonesia–West Mall Level 3A, Jakarta, pada 3 September hingga 4 Oktober 2026.(Dok. Lilla)

KEBUTUHAN family terhadap produk ibu dan anak terus berkembang, tidak hanya pada perawatan bayi, tetapi juga perlengkapan makan, mainan, kebutuhan perjalanan hingga produk pendukung tumbuh kembang anak. Perubahan tersebut membikin pelaku industri perlu memperluas pilihan sekaligus menghadirkan pengalaman nan lebih dekat dengan konsumen.

Salah satu pemain di ekosistem tersebut adalah Lilla, ekosistem ibu dan anak di bawah naungan Social Bella. Hingga Juli 2026, Baby Care & Feeding Tools menjadi kategori produk nan paling banyak dicari di Lilla, sementara kategori Travel dan Toys menunjukkan pertumbuhan nan kuat.

Perubahan tersebut menjadi salah satu landasan Lilla memperluas pilihan produk dan brand sekaligus mengembangkan pengalaman nan lebih dekat dengan keseharian keluarga.

CEO of Lilla Chrisanti Indiana mengatakan, perkembangan kebutuhan family membikin peran Lilla tidak hanya berangkaian dengan penyediaan produk, tetapi juga memahami kebutuhan pada beragam tahap perjalanan keluarga.

"Menjadi Trusted Mom’s Companion for Every #MOMent bagi kami bukan hanya tentang menghadirkan produk, tetapi juga memahami gimana kebutuhan family terus berkembang di setiap tahap. Karena itu, kami mau Lilla menjadi ekosistem nan dapat menemani lebih banyak #MOMent, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga momen bermain, belajar, dan tumbuh bersama," ujar Chrisanti.

Salah satu corak pengembangan tersebut diwujudkan melalui Lilla WonderWorld, immersive destination bagi family nan berjalan selama satu bulan di Fountain Atrium, Grand Indonesia–West Mall Level 3A, Jakarta, pada 3 September hingga 4 Oktober 2026.

Mengusung tema 'A World Filled with Wonder, Play & Discovery', Lilla WonderWorld menghadirkan enam thematic worlds dari Mideer, b.box, UBMOM, Little Big Friends, Cloud.b, dan Lilla Baby. Enam area tersebut menawarkan pengalaman berbeda, mulai dari Adventure Land by Little Big Friends dengan animal toys, Dream Ocean by Cloud.b dengan konsep submarine-inspired space dan underwater light projection, hingga Lilo’s Bubble Boat by Lilla Baby untuk babies dan toddlers.

Ada pula Mideer ARTventure Space nan menggabungkan education dan art melalui art activities, puzzles, magnetic tiles, dan building blocks; UBMOM Picnic Garden nan memperkenalkan premium PPSU baby bottles asal Korea; serta Sip & Snack Bar by b.box dengan aktivitas build-your-own lunchbox.

Lilla WonderWorld sekaligus menjadi momentum exclusive launch b.box di Indonesia. Brand asal Australia tersebut menghadirkan mealtime essentials seperti lunch box, snack box, sippy cup, hingga drinking bottle.

Selain b.box, Fluora, brand oral care for kids, juga menjadi bagian dari ekosistem terbaru Lilla. Keduanya melengkapi pilihan pada kategori feeding & mealtime serta tooth and gum care.
Pengalaman WonderWorld dilengkapi Coloring Competition dan Magnetic Tiles Competition by Mideer, mini games di brand zones, serta Mission: Little Explorer Passport nan membujuk anak mengumpulkan stamps melalui beragam misi.

Pengunjung juga dapat menemukan produk Pure Paw Paw dan Fluora. Fluora, nan datang pada pertengahan September, menawarkan produk perawatan gigi dan mulut anak seperti toothgel dan tooth gum wipes.

Selama acara, tersedia pula free gift dengan nilai hingga Rp440.000, potongan nilai hingga 40%, tambahan potongan nilai hingga Rp200.000, serta beragam free gifts dari brand nan berpartisipasi, dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Selain menghadirkan pengalaman temporer, Lilla memperkuat jaringan bentuk melalui tiga format, ialah Lilla Flagship, Lilla Store, dan Lilla Corner. Ketiganya dirancang untuk memberikan akses terhadap kebutuhan ibu dan anak sesuai karakter tiap lokasi.

Ekspansi bakal bersambung melalui pembukaan Lilla Flagship di Lippo Mall Puri, Jakarta, pada September 2026, kemudian Tunjungan Plaza Surabaya pada November 2026. Pada November, Lilla Store juga dijadwalkan datang di Summarecon Mall Bandung, sebelum dilanjutkan ke Mall of Indonesia (MOI), Kelapa Gading, pada Desember 2026.

Menurut Chrisanti, ekspansi offline tersebut menjadi bagian dari upaya Lilla agar lebih banyak family dapat mengenal, mencoba, dan menemukan kebutuhan mereka secara langsung.

"Di saat nan sama, kami juga terus memperluas kehadiran Lilla secara offline agar semakin banyak family dapat mengenal, mencoba, dan menemukan beragam kebutuhan mereka dengan langkah nan lebih dekat dan relevan," ujarnya.

"Ke depannya, kami mau Lilla terus tumbuh berbareng keluarga, bukan hanya sebagai tempat untuk menemukan beragam kebutuhan ibu dan anak, tetapi sebagai companion nan datang di setiap tahap perjalanan mereka. Karena pada akhirnya, menjadi Trusted Mom’s Companion for Every #MOMent adalah tentang gimana kami dapat terus datang di semakin banyak #MOMderfulMOMents nan membikin perjalanan menjadi family terasa lebih berarti," tutup Chrisanti. (E-1)

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Analis politik dan rumor intelijen, Boni Hargens, menilai Polri berbareng TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN) kudu mengantisipasi serta menangani wacana pergerakan Black September nan beredar di masyarakat dan media sosial.

Boni menilai penyebaran rumor mengenai potensi tindakan destabilisasi politik menjelang akhir September tersebut sengaja memanfaatkan momentum historis untuk memicu tekanan psikologis dan kekhawatiran publik.

"Bulan September memang sarat dengan momen-momen berhistoris krusial di Indonesia, dan perihal itulah nan menjadi daya tarik bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkannya," ujar Boni di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) itu mencontohkan salah satu peristiwa sejarah nan kerap dieksploitasi adalah Tragedi Semanggi II pada 24 September 1999. Menurutnya, kerangka sejarah seperti ini sengaja digunakan tokoh tertentu untuk memberi daya kejut pada narasi tindakan mereka.

Meski demikian, Boni meminta masyarakat tidak perlu merespons wacana Black September dengan ketakutan alias kekhawatiran nan berlebihan.

Ia menilai Polri, TNI, dan BIN mempunyai rekam jejak serta kapabilitas nan solid dalam mengendalikan dinamika keamanan dan potensi kerusuhan politik secara sigap dan tepat. Selain itu, ketakutan sosial nan berlebihan justru secara tidak langsung memperkuat pengaruh dari strategi destabilisasi nan diincar oleh para pelaku.

"Ketakutan nan berlebihan terhadap wacana Black September justru memperkuat pengaruh dari aktivitas itu sendiri. Narasi ketakutan adalah bagian dari strategi destabilisasi nan mau dicapai para pelakunya," tegas Boni.

Ia mengimbau masyarakat memahami wacana ini secara proporsional serta bersama-sama dengan abdi negara menjaga ketenangan dan stabilitas nasional.

"Percayalah, Polri, BIN, dan TNI mempunyai kapabilitas dan pengalaman nan terbukti dalam menjaga keamanan nasional," pungkasnya.(H-2)

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Mendapatkan Booyah! di Free Fire (FF) pada tahun 2026 semakin menantang seiring dengan meningkatnya mekanik permainan dan keahlian para pemain. Salah satu kunci utama untuk mendominasi pertempuran jarak dekat maupun jauh adalah penguasaan aim. Artikel ini bakal membahas rekomendasi sensitivitas FF auto headshot 2026, pengaturan DPI, hingga kontrol nan dioptimalkan untuk beragam perangkat.

Penting untuk dicatat bahwa efektivitas pengaturan ini sangat berjuntai pada style bermain dan spesifikasi perangkat Anda. Berikut adalah pedoman komprehensif untuk membantu Anda menemukan titik kenyamanan dalam membidik lawan.

Memahami Komponen Sensitivitas Free Fire

Sebelum masuk ke angka-angka spesifik, Anda perlu memahami kegunaan dari setiap slider sensitivitas nan ada di menu pengaturan Free Fire:

• Lihat Sekeliling (General): Mengatur kecepatan rotasi kamera saat karakter bergerak. Ini adalah kunci utama untuk melakukan drag shot.
• Red Dot Sight: Sensitivitas saat membidik tanpa menggunakan scope tambahan.
• 2x & 4x Scope: Mengatur kecepatan bidikan saat menggunakan teropong bidik.
• Sniper Scope: Khusus untuk senjata jarak jauh seperti AWM alias M82B.
• Lihat Sekitar (Free Look): Mengatur kamera saat berlari tanpa mengubah arah mobilitas karakter.

Rekomendasi Sensitivitas FF Auto Headshot 2026

Berdasarkan tren permainan terbaru, berikut adalah konfigurasi sensitivitas nan banyak digunakan oleh para pemain pro untuk memudahkan auto headshot:

Catatan Penting: Data sensitivitas di atas merupakan rekomendasi umum. Jika layar HP Anda terasa terlalu licin, turunkan nilai "Lihat Sekeliling" secara berjenjang (per 2 poin) hingga Anda menemukan keseimbangan nan pas.

Pengaturan DPI (Dots Per Inch) untuk Kelincahan Maksimal

DPI adalah pengaturan pada sistem Android/iOS nan meningkatkan sensitivitas layar secara keseluruhan. Semakin tinggi DPI, semakin sigap aktivitas kursor alias kamera di dalam game.

• HP RAM 2GB - 4GB: Disarankan menggunakan DPI di rentang 420 - 500. Jangan terlalu tinggi agar sistem tidak crash.
• HP RAM 6GB - 8GB+: Anda bisa mencoba DPI di rentang 500 - 600 untuk pergerakan nan sangat lincah.
• Tanpa DPI: Jika Anda tidak mau mengubah pengaturan sistem, pastikan sensitivitas "Lihat Sekeliling" di nomor 100.

Setting Kontrol dan Custom HUD

Selain sensitivitas, tata letak tombol (Custom HUD) sangat menentukan kecepatan respon Anda. Berikut adalah beberapa tips kontrol untuk 2026:

1. Tombol Tembak Kanan: Ukuran ideal berkisar antara 45% hingga 55%. Letakkan agak ke bawah agar Anda mempunyai ruang nan cukup untuk melakukan drag up (menarik tombol ke atas untuk headshot).
2. Presisi Bidik: Gunakan mode "Default" agar fitur aim assist membantu mengarahkan peluru ke badan lawan, nan kemudian bisa Anda tarik ke arah kepala.
3. Quick Weapon Switch: Aktifkan fitur ini untuk mempermudah pergantian senjata secara sigap saat melakukan teknik jumpshot.

Kelebihan dan Kekurangan Menggunakan DPI Tinggi

Tips Tambahan: Latihan adalah Kunci

Menggunakan sensitivitas milik pemain ahli tidak menjamin Anda langsung bisa melakukan auto headshot. Anda perlu berlatih di Training Ground minimal 15-30 menit setiap hari untuk membiasakan muscle memory tangan Anda dengan pengaturan baru.

Fokuslah pada teknik menarik tombol tembak secara perlahan untuk jarak jauh, dan tarikan sigap (hentakan) untuk jarak dekat. Dengan kombinasi sensitivitas nan tepat dan latihan rutin, rasio headshot Anda di tahun 2026 dipastikan bakal meningkat signifikan.

Data mengenai tren sensitivitas ini dikumpulkan berasas preferensi organisasi pemain kompetitif saat ini. Selalu pastikan perangkat Anda mendukung perubahan DPI sebelum menerapkannya.