Jakarta -

Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri tetap mendalami kasus dugaan penyelundupan bibit lobster berjumlah 73 ribu ekor dari Indonesia menuju Vietnam. Pelaku sudah bertindak sebanyak 40 kali.

Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni melakukan pendalaman dan mendatangi langsung letak pelaku mengemas bibit lobster di Cinere, Depok, Rabu (21/10/2026). Dia mengatakan dua tersangka, ialah Rafles Valentino Jose Rijal dan Ferdi Avansah, mengambil bibit lobster dari wilayah Pangandaran, Jawa Barat.

"Kemudian rencananya mau disimpan di Cinere, Depok, sementara untuk di-repacking selanjutnya untuk diselundupkan ke luar negeri," ujar Brigjen Irhamni kepada wartawan di lokasi.

Berdasarkan hasil pengembangan, pelaku berinisial DN dan IB sudah menjalankan upaya selama empat bulan. Mereka bertindak sebanyak 40 kali dengan nilai Rp 280 miliar.

"Kemudian hasil pengembangan, kita ketahui bahwa di tempat sinilah kerabat DN dan kerabat IB memulai upaya 4 bulan lalu. Kemudian total mereka melakukan penyelundupan sebanyak 40 kali. Dari total 40 kali tersebut dengan jumlah kurang lebih 3,5 juta. Kalau dirupiahkan hari ini Rp 80.000, total adalah Rp 280 miliar," ungkapnya.

Dia menjelaskan jalur para pelaku mendistribusikan bibit lobster ialah melakukan repacking di Depok, kemudian melalui Bandara Soekarno-Hatta untuk jalur udara.

"Akan tetapi, jika melalui jalur darat, mereka menyeberang ke Bakauheni, kemudian masuk Lampung, Palembang, Jambi, menyeberang ke Malaysia dan Singapura, Kamboja dan Vietnam," ungkapnya.

Brigjen Irhamni menyampaikan ini merupakan kejahatan transnasional. Dia berterima kasih pencegahan dapat dilakukan dan terungkap.

"Ini adalah kejahatan transnasional crime nan sangat luar biasa. Alhamdulillah bisa kita ungkap mafia besar ini sesuai dengan apa nan disampaikan oleh Bapak Kapolri, kita kudu dapat melakukan pengungkapan kejahatan-kejahatan besar, apalagi ini adalah kejahatan transnasional," tutupnya.

Polisi menjerat para tersangka dengan Pasal 92 UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Para tersangka juga berpotensi dijerat dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

(dvp/fca)

Pembalap Tim Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton. (Foto: Instagram/lewishamilton)

SEBELUM memutuskan berasosiasi dengan Mercedes AMG Petronas di Formula One (F1) pada musim 2013, Lewis Hamilton rupanya sempat berupaya berlabuh ke Red Bull Racing. Fakta mengejutkan ini diungkapkan oleh mantan bos Red Bull, Christian Horner, melalui autobiografi terbarunya nan berjudul Drive.

Pertandingan F1 secara live dapat disaksikan streaming di Vision+ channel beIN Sport dengan klik di sini.

Langkah Hamilton meninggalkan McLaren pada akhir musim 2012 demi berasosiasi dengan Mercedes sempat memicu banyak pertanyaan di paddock F1. Namun, sebelum sepakat dengan Tim Panah Perak, pembalap asal Inggris tersebut rupanya menjadikan Red Bull sebagai destinasi angan utamanya.

Hamilton, nan meraih gelar juara bumi pertamanya berbareng McLaren pada 2008, memang terlihat frustrasi sepanjang musim 2012. Rangkaian masalah teknis pada mobil McLaren dan hubungannya nan merenggang dengan Jenson Button disinyalir menjadi pemicu utama niatnya untuk hengkang.

Sinyal kepindahan tersebut mulai menguat ketika ayah Hamilton menghubungi Horner, nan kemudian bersambung pada sebuah obrolan rahasia. Pertemuan unik itu digelar secara tertutup di kediaman perancang mobil ternama Red Bull, Adrian Newey, di area Ascot.

1. Impian Duet Bintang

Dalam pertemuan tersebut, Hamilton secara terbuka menyampaikan keinginannya untuk berasosiasi dengan tim bertanduk merah tersebut. Kesempatan untuk menyandingkan Hamilton dengan Sebastian Vettel tentu menjadi prospek nan sangat menggiurkan bagi petinggi teknis Red Bull.

Lewis Hamilton

"Apa nan dibutuhkan agar saya bisa berasosiasi dengan kalian?" ujar Hamilton saat duduk berbareng para petinggi Red Bull dalam pertemuan tersebut, dikutip dari Crash, Kamis (22/1/2026).

Adrian Newey sangat antusias dengan kesempatan memboyong sang juara bumi 2008 nan dikenal handal di lintasan basah dan tak gentar berduel. Namun, mantan penasihat Red Bull, Helmut Marko, justru merasa cemas kehadiran Hamilton bakal mengganggu posisi Vettel sebagai pembalap utamanya.

Jakarta -

Kemacetan terjadi di Jalan Cinere Raya, Depok, malam ini. Kemacetan dipicu adanya perbaikan jalan.

Pantauan detikcom di Jalan Cinere Raya, Depok, Rabu (21/10/2026) pukul 20.00 WIB. Kemacetan mulai terjadi sejak persimpangan Bukit Cinere.

Kemacetan mulai mengular sejak persimpangan Bukit Cinere hingga South City perbatasan Tangeran Selatan (Tangsel). Kendaraan hanya bisa melambatkan laju kendaraannya.

Pemotor menempuh waktu selama 10 menit untuk melintas dari Bukit Cinere menuju persimpangan Jalan Anggrek. Pemotor menyalakan klakson lantaran kondisi stuck.

Kendaraan roda empat stuck di lokasi. Pemotor hanya bisa bergantian dan memasuki Jalan tikus untuk memotong jalan untuk menghindari kemacetan.

Kemacetan diduga dipicu oleh pekerjaan perbaikan jalan di depan area South City. Arus lampau lintas dari arah sebaliknya juga mengalami kemacetan.

Diketahui kemacetan mengular imbas adanya perbaikan jalan. Per pukul 21.00 WIB kemacetan mulai melandai, dan lalin bisa dilewati.

(dvp/fca)

Jakarta -

TNI menyampaikan menghormati proses norma nan tengah ditangani oleh KPK mengenai kasus dugaan korupsi biaya siap pakai (DSP) pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) nan diduga melibatkan dua prajurit aktif. TNI mengatakan terus berkoordinasi dengan pihak KPK.

"TNI menghormati proses norma nan sedang melangkah dan bakal berkoordinasi dengan KPK," kata Kapuspen TNI Brigjen Muhammad Nas saat dimintai konfirmasi, Rabu (21/10/2026).

Nas menjamin TNI bakal menindaklanjuti setiap info nan diterima. Nas mengatakan tindak lanjut bakal dilakukan sesuai sistem norma nan berlaku.

"Serta menindaklanjuti setiap info nan disampaikan sesuai sistem dan ketentuan nan berlaku. Terima kasih," terang Nas.

Sebelumnya, KPK menyampaikan terus berkoordinasi dengan Puspom TNI mengenai kasus dugaan korupsi DSP pada BNPB. KPK mengatakan telah menyampaikan kepada Puspom TNI mengenai dua personil TNI aktif dalam bangunan perkara di kasus BNPB.

"Jadi pada hari kemarin tanggal 20 Oktober, KPK bersurat ke Panglima TNI, lanjutan dari penanganan perkara di BNPB bahwa dalam surat tersebut kami sampaikan secara utuh gimana bangunan perkaranya, gimana peran dari para pihak termasuk dugaan keterlibatan oknum TNI aktif dalam bangunan perkara tersebut," kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (21/10).

"Ini kan tetap awal ya, tentu kelak juga bisa terus dilakukan pengembangan. Sejauh ini nan kami sampaikan ada dua oknum TNI aktif nan ada di dalam bangunan perkara tersebut," lanjutnya.

Namun, Budi tak membeberkan siapa dua personil TNI aktif nan terlibat tersebut. Dia mengatakan penindakan keduanya tetap diproses di Puspom TNI.

"Ya detailnya kelak kita tunggu, ya, prosesnya di Puspom TNI," ungkapnya.

(kuf/fca)

Jakarta -

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti 70 ribu lebih balita nan terkena jangkitan saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kebakaran rimba dan lahan (karhutla). Puan menegaskan pentingnya perlindungan kesehatan bagi anak-anak.

"Bagi orang tua, anak nan mengalami gangguan kesehatan, termasuk masalah pernafasan menghadirkan kekhawatiran nan sangat dekat dan mendesak," kata Puan dalam keterangannya, Rabu (21/10/2026).

Puan meminta pemerintah segera selesaikan persoalan Karhutla karena dampaknya sudah meluas. Dirinya menyebut para orang tua paati mau anak-anaknya beraktivitas dengan normal.

"Pemerintah perlu menjawab keadaan tersebut dengan keputusan nan memberi kepastian bahwa keselamatan anak mendapat perhatian penuh dan support tersedia selama dibutuhkan," ucapnya.

"Setiap orang tua mau memandang anaknya bisa menjalankan aktivitas dengan nyaman, tidur dengan tenang, dan kembali bermain. Harapan nan sederhana ini perlu menjadi perhatian utama kita dalam menentukan langkah penanganan," tambah dia.

Puan meminta pemerintah konsentrasi memberikan perlindungan bagi anak-anak selain berupaya memadamkan api. Anak-anak, menurutnya, perlu dijamin kesempatan tumbuh dan berkembang dengan baik.

"Selain proses pemadaman api nan masif, Pemerintah perlu menempatkan perlindungan anak sebagai tujuan berbareng dalam penanganan Karhutla. Perlindungan anak dari kabut asap nan ditimbulkan Karhutla kudu menjadi komitmen nasional," tuturnya.

Ketua DPP PDIP ini mendorong pemerintah mendengarkan family terdampak karhutla sebagai dasar pemberian support penanganan. Pemerintah diminta memberikan penjelasan nan transparan mengenai langkah pertolongan bagi anak-anak nan terdampak karhutla.

"Informasi kudu membantu family memahami keadaan serta pilihan pertolongan, dengan tetap menjaga angan dan menghindari konklusi tentang masa depan anak nan belum didukung pemeriksaan," sebutnya.

Selain itu, Puan menilai perlunya ada intervensi untuk menyediakan support perangkat medis. Tak hanya itu, diharapkan pemerintah membantu biaya pengobatan korban Karhutla.

"Jangan sampai para korban Karhutla ini menanggung beban ganda. Pastikan jasa BPJS bagi masyarakat terdampak tidak ada hambatan," sebutnya.

"Pemerintah juga perlu memberi pendampingan dan support kepada para orang tua nan anaknya sakit akibat paparan kabut asap. Kemudian support untuk tenaga kesehatan, serta petugas dan relawan nan terus membantu penanganan Karhutla," tambah dia.

Diketahui, berasas info Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI per 18 Oktober 2026 pukul 10.00, jumlah kumulatif kasus ISPA sekarang mencapai 306.309 kasus, dari semula 277.075 di Rabu (14/10).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 69.015 kasus dialami balita berumur 0 hingga 5 tahun. Sementara itu, golongan anak-anak berumur 6 hingga 9 tahun nan terdampak ISPA tercatat 77.022 kasus dan golongan lanjut usia (lansia) sebanyak 49.680 kasus. Data Kemenkes RI juga mencatat 22 kasus ISPA pada golongan pengidap asma.

Penambahan kasus harian ISPA di wilayah terdampak karhutla tercatat sebanyak 2.778 kasus pada 17 Oktober 2026. Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan penambahan kasus pada 16 Oktober nan mencapai 2.808 kasus.

(ial/eva)

Kementerian Pertahanan Turki menyatakan bahwa negara-negara tersebut menandatangani “Nota Kesepahaman Badr” di Doha, Qatar. (X/ @Defence_Turk_EN)

KPK menerima pengembalian duit dari pihak Hercules senilai Rp 800 juta nan diduga pemberian dari PT Summarecon Agung Tbk. Kuasa Hukum DPP Ormas GRIB Jaya, Wilson Colling, menjelaskan awal mula PT Summarecon Agung memberikan duit tersebut ke Hercules.

"Perlu kami tegaskan bahwa duit sebesar Rp 800.000.000 tersebut telah diberikan jauh sebelum terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata Wilson kepada wartawan, Rabu (21/10/2026).

Wilson mengatakan duit itu mulanya diserahkan oleh seorang pengacara nan berangkaian dengan PT Summarecon, berinisial MW. Penyerahan duit itu, kata Wilson, dilakukan dalam konteks komunikasi dan upaya memfasilitasi penyelesaian persoalan sengketa pertanahan nan berangkaian dengan objek tanah seluas kurang lebih 65 hektare.

"Persoalan tersebut berangkaian dengan 12 (dua belas) sertifikat Hak Milik (SHM) nan kemudian menjadi objek publikasi 12 sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Pada saat itu, penanganan persoalan tersebut melibatkan Tim Hukum dan Advokasi DPP GRIB Jaya. Dalam konteks tersebut, pengacara berinisial MW menghubungi Ketua Umum DPP GRIB Jaya dengan maksud meminta support untuk memfasilitasi komunikasi dan upaya penyelesaian sengketa pertanahan dimaksud," katanya.

Namun, menurut Wilson, dalam perkembangan selanjutnya, muncul penafsiran dari pihak pengacara nan berangkaian dengan PT Summarecon bahwa pemberian duit sebesar Rp 800 juta tersebut merupakan bagian dari suatu kesepakatan nan diklaim telah tercapai. Selanjutnya, Ketua Umum DPP GRIB Jaya Hercules Rosario de Marshall mempertanyakan itu.

"Terhadap penafsiran tersebut, Ketua Umum DPP GRIB Jaya mempertanyakan dasar dan kelaziman dugaan bahwa persoalan sengketa tanah dengan nilai objek nan diperkirakan mencapai triliunan rupiah dapat dianggap selesai hanya dengan pemberian duit sebesar Rp 800.000.000, terlebih andaikan tidak terdapat kesepakatan nan jelas, tegas, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai maksud, tujuan, serta akibat norma dari pemberian duit tersebut," ujar Wilson.

Wilson mengatakan Hercules sempat mendiskusikan langkah nan patut diambil terhadap duit tersebut. "Yakni apakah duit itu perlu dikembalikan kepada pihak nan menyerahkannya alias justru diserahkan kepada KPK agar lembaga antirasuah tersebut dapat menelusuri sumber, asal-usul, serta kemungkinan keterkaitannya dengan perkara OTT nan sedang ditangani," ujarnya.

Wilson menyebut penyerahan duit itu ke KPK dilakukan pihaknya setelah mempertimbangkan pentingnya transparansi dan perlunya menghindari spekulasi mengenai asal-usul maupun tujuan pemberian duit tersebut. Ia mendorong duit itu diproses sesuai dengan kewenangan norma nan berlaku, termasuk andaikan dipandang perlu untuk disita dan diperiksa sebagai peralatan bukti.

"Dengan demikian, penyerahan duit tersebut kepada KPK dimaksudkan agar sumber dana, pihak nan memberikan, tujuan pemberian, serta ada alias tidaknya keterkaitan dengan perkara OTT dapat ditelusuri secara objektif dan menyeluruh oleh abdi negara penegak norma nan berwenang," ujarnya.

Langkah tersebut, sambung Wilson, diharapkan dapat membantu membikin persoalan menjadi terang berasas kebenaran dan perangkat bukti. Dia mendorong agar ada tidaknya hubungan antara duit tersebut dan perkara OTT didasarkan pada hasil pemeriksaan, penelusuran aliran dana, arsip pendukung, serta keterangan para pihak nan relevan.

"Oleh lantaran itu, waktu pemberian uang, konteks awal penyerahan, tujuan nan sebenarnya, serta argumen duit tersebut kemudian diserahkan kepada KPK merupakan rangkaian kebenaran krusial nan kudu diperiksa secara utuh dan tidak boleh dipisahkan satu sama lain," kata Wilson.

Diketahui, KPK tetap mendalami mengenai duit nan dikembalikan pihak Hercules senilai Rp 800 juta diduga pemberian dari PT Summarecon Agung Tbk. KPK mendapatkan info bahwa PT Summarecon memberikan duit ke pihak Hercules berangkaian dengan pengamanan lahan-lahan.

"Kami tetap dalami soal itu (maksud pemberian uang). Karena memang info nan kami dapatkan bahwa duit itu diberikan dari PT SMC kepada kerabat HC berangkaian dengan pengamanan, ataupun pengelolaan lahan-lahan PT SMC di wilayah Kabupaten Bogor," jelas ahli bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (21/10).

Di sisi lain, Budi menyampaikan bahwa duit itu diduga memang mengenai dengan lahan nan ada di Kabupaten Bogor. Lahan itu berada dalam satu kawasan.

"Jadi memang dalam satu area ini awalnya ada dugaan sengketa lantaran ada beberapa penduduk nan menyatakan mempunyai sertifikat tanah dari sebagian tanah nan dikelola oleh PT SMC nan kemudian mengusulkan tutup blokir ke Kantah Bogor," ungkap Budi.

"Kemudian, pada prosesnya PT SMC melakukan dugaan penyuapan kepada oknum di Kementerian ATR/BPN untuk membuka blokir itu sehingga proses HGB (hak guna bangunan)-nya bisa berlanjut," lanjutnya.

(fca/eva)

Kapolres Batu, AKBP Panji Gedhe Prabawa, mengungkapkan bahwa tersangka membeli peralatan haram tersebut dari seseorang di Padang, Sumatera Barat. "Barang ini milik dia (DK) nan dibeli seharga Rp25 juta dari media sosial, tersangka laki-laki pekerjaannya petani," ujar Panji di Mapolres Batu, Rabu.

Modus Pengiriman Paket Ekspedisi

Pengungkapan kasus ini bermulai dari info nan diterima Satuan Reserse Narkoba Polres Batu pada Senin (12/10) mengenai pengiriman paket mencurigakan. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi instansi jasa ekspedisi darat.

Di lokasi, petugas menemukan satu paket nan diduga berisi narkotika. Paket tersebut dikirim dari Padang, Sumatera Barat menuju alamat tersangka di Kabupaten Malang. Hasil uji laboratorium memastikan isi paket tersebut positif ganja.

Polisi menyita sejumlah peralatan bukti, antara lain resi pengiriman bertanggal 30 September 2026, kardus pembungkus, bubble wrap, kain busana jejak nan digunakan untuk menyamarkan ganja, serta satu unit ponsel milik tersangka. "Kemudian ada telepon genggam nan sedang dilakukan pemeriksaan mendalam di laboratorium untuk mengetahui apakah ada jaringan di kembali ini semua," jelas Panji.

Penangkapan di Rumah Tersangka

Setelah identitas penerima paket dipastikan, abdi negara langsung bergerak sigap melakukan penangkapan. DK, penduduk Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, diringkus di kediamannya pada Selasa (13/10) sekitar pukul 04.30 WIB.

"Begitu identitasnya dipastikan jelas, kami bergerak sigap mengamankan tersangka di rumahnya," tutur Panji.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, DK mengaku membeli ganja tersebut dari seseorang berinisial H nan berada di Padang. Saat ini, polisi telah menetapkan H sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dan terus melakukan pengejaran.

Atas perbuatannya, DK dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana alias Pasal 111 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009. "Ancaman pidana paling singkat enam tahun dan paling lama 20 tahun," tegas Panji.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara

Jakarta, CNN Indonesia --

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ungkap pengguna transportasi publik di Jakarta naik sebesar 10,8 persen per September 2026.

Hal ini dia sampaikan dalam aktivitas Konferensi Pers Realisasi APBD Triwulan III Tahun 2026, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (21/10).

"Jumlah penumpang TransJakarta, MRT, LRT mencapai 368,4 juta. Sekali lagi saya ulangi, mencapai 368,4 juta, naik 10,8 persen," ujar Pramono.

Ia menyebut peningkatan ini menunjukkan peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik nan cukup signifikan. Terlebih dengan konektivitas transportasi publik nan diklaim telah mencapai nomor 93 persen.

Kini, transportasi publik Jakarta apalagi dilaporkan berada pada ranking 15 dunia.

"Jakarta sekarang ini transportasi publiknya nomor 15 dunia, nomor 2 ASEAN ialah setelah Singapura, nomor 7 Asia," kata Pramono.

Pramono mengaku konektivitas transportasi publik di Jakarta juga semakin baik dengan diresmikannya Lintas Raya Terpadu (LRT) Kelapa Gading-Manggarai pada Rabu (16/9) lalu.

"Walaupun tetap ada tiga stasiun nan belum beroperasi, tetapi sekarang ini hariannya kita sudah mengangkut 11.361 penumpang. Jadi angkanya sudah naik secara signifikan, dulu maksimum 4.000, sekarang sudah 11.361," jelasnya.

Menurut Pramono, ketika  seluruh stasiun di jalur LRT ini sudah selesai dibangun, maka peningkatan pengguna LRT Kelapa Gading-Manggarai pun bakal semakin tinggi.

Pramono juga bilang kenaikan jumlah pengguna transportasi publik terlihat pada pikulan Transjabodetabek. Moda bus rapid transportation (BRT) nan meladeni penumpang wilayah penyangga Jakarta itu mengalami kenaikan pesat, terutama Bogor-Blok M.

"Saya mendapatkan laporan Transjabodetabek sebagai contoh, Bogor ke Blok M nan dulu hanya ditargetkan 2.000 [pengguna], sekarang rata-rata sudah nyaris 10.000," ungkap Pramono.

Ia kemudian menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal mempertimbangkan peluncuran rute-rute baru sebagai upaya peningkatan konektivitas.

Terakhir, Pramono kembali menyampaikan mengenai perubahan kebijakan pengguna nan mendapat akses cuma-cuma transportasi publik.

Perubahan ini berangkaian dengan penambahan enam golongan nan mendapat kemudahan tersebut. Dua di antaranya meliputi pencari kerja dan pendamping disabilitas.

(mou/kid)

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan pembangunan nan dilakukan pemerintah kudu dirasakan oleh rakyat.

Ia menyinggung keterkaitan erat antara arah pembangunan pemerintah dan pemenuhan kewenangan asasi manusia.

Hal itu disampaikan Pigai saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia (Musrenbang HAM) Nasional Tahun 2026 bertema "Memperkuat Perencanaan Pembangunan HAM nan Partisipatif, Responsif, dan Antisipatif", Rabu (21/10).

Kegiatan itu sekaligus menjadi kick-off rangkaian aktivitas peringatan Hari HAM Sedunia ke-78, nan terdiri atas Musrenbang HAM 2026, Rapat Koordinasi Penggerak Desa/Kelurahan/Kampung Sadar HAM Tahun 2026, dan Hari Bhakti Kementerian HAM ke-2.

"Pembangunan memperoleh maknanya ketika masyarakat merasakan perubahan dalam kehidupan mereka. Anak dapat bersekolah, orang sakit memperoleh pelayanan kesehatan, pekerja mendapat perlindungan, penyandang disabilitas mengakses jasa publik secara mandiri, dan masyarakat hidup dalam lingkungan nan sehat. Di situlah hubungan antara pembangunan dan HAM menjadi nyata," kata Pigai dalam keterangan tertulis.

Ia menekankan agenda pemajuan HAM sejalan dengan visi Asta Cita dan UUD 1945.

"Asta Cita adalah HAM, dan HAM adalah Asta Cita. Hubungan tersebut kudu kita terjemahkan ke dalam pilihan kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan pelayanan publik," ujarnya.

Selain empat agenda utama tersebut, aktivitas itu juga ditandai dengan peluncuran Peta Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar Masyarakat hingga Tingkat Desa sebagai instrumen krusial penyusunan kebijakan berbasis data.

Pigai mengatakan Musrenbang HAM membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk turut andil dalam pembuatan keputusan, di mana Penggerak HAM bekerja membawa bunyi penduduk terpencil, golongan rentan, serta masyarakat nan susah menjangkau jasa publik secara utuh dan aman.

Selain itu, Musrenbang HAM turut membahas isu-isu terkini nan beririsan dengan HAM, seperti perkembangan kepintaran artifisial (AI), teknologi neuro (neurorights), perubahan iklim, transisi energi, dan dinamika demografi.

Forum itu diarahkan untuk menyepakati prioritas HAM nasional guna memusatkan tindak lanjut nan konkret.

"Ukuran kemajuan pembangunan HAM adalah membaiknya kehidupan masyarakat, termasuk mereka nan paling susah menjangkau pelayanan dan paling jarang didengar suaranya. Tetapkan prioritas berasas dampaknya terhadap manusia, rumuskan tindak lanjut nan dapat dikerjakan, dan ukur perubahan nyata nan dialami masyarakat," katanya.

(yoa/dal)

Liputan6.com, Jakarta - Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menegaskan dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum untuk memperkuat kerakyatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Haris, kerakyatan tidak cukup diwujudkan melalui kebebasan politik, tetapi juga kudu memberikan akses nan setara kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya ekonomi dan menikmati kekayaan negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Haris melalui arsip politik berjudul 'Gerak Nyata 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Satu Tekad, Tumbuh Merakyat, Makmur Bersama'.

Dalam arsip tersebut, dia memaparkan sembilan poin nan menggambarkan arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam membenahi tata kelola politik dan perekonomian nasional.

Haris menjelaskan bahwa aktivitas reformasi telah menghasilkan pelembagaan kerakyatan politik, mulai dari agunan kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat di muka umum, kemerdekaan pers, peradilan independen, hingga penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala. Mekanisme kerakyatan tersebut mencakup pemilihan presiden, personil DPR RI dan DPRD, gubernur, serta bupati dan wali kota.

Namun, Haris mengingatkan bahwa kerakyatan politik nan tidak melangkah beriringan dengan kerakyatan ekonomi berpotensi melahirkan kerakyatan semu. Menurut dia, kebebasan politik kudu disertai kesempatan nan setara bagi masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya ekonomi serta kekayaan negara.

Dia menilai kerakyatan kehilangan tujuan utamanya andaikan kekayaan nasional hanya terkonsentrasi pada segelintir golongan nan disebutnya sebagai serakahnomic. Kondisi tersebut, kata Haris, bertentangan dengan cita-cita kerakyatan nan semestinya menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Dalam pernyataannya, Haris turut mengutip pemikiran Presiden pertama RI Soekarno untuk menggambarkan ketimpangan pengedaran kekayaan.

"Jangan sampai rakyat nan mati-matian berjuang, tapi nan mengkonsumsi nangkanya hanya segelintir alias 1 persen orang alias kelompok, sementara 99 persen rakyat hanya kena ‘getahnya’ saja," ujarnya.

Haris menegaskan bahwa upaya pembenahan pemerintahan Prabowo-Gibran kudu berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dia menyebut kebijakan pemerintah perlu mencerminkan petunjuk penderitaan rakyat nan menjadi semangat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Poin pertama nan disampaikan Haris adalah pelembagaan kerakyatan ekonomi sebagai salah satu agenda utama pemerintahan Prabowo selama dua tahun terakhir. Dia menilai langkah tersebut merupakan upaya menjalankan Pasal 33 UUD 1945 yang, menurut 98 Resolution Network, belum diterapkan secara optimal sepanjang era reformasi.

Haris menyebut Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional nan semestinya menjadi referensi seluruh kebijakan dan program pemerintah. Dengan demikian, pengelolaan ekonomi nasional dinilai kudu berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan hanya menguntungkan golongan tertentu.

Poin kedua berangkaian dengan penataan ulang arah kebijakan pemerintah agar masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Haris menilai rakyat tidak hanya kudu ditempatkan sebagai pemegang kedaulatan politik, tetapi juga sebagai pihak nan berkedudukan aktif dan menerima faedah dari pembangunan nasional.

Dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA), Haris menilai penguasaan kekayaan selama ini tetap terkonsentrasi pada segelintir elite nan disebut serakahnomic. Dia menyatakan pemerintah Prabowo berupaya mengembalikan kewenangan penguasaan negara atas sumber daya alam agar pemanfaatannya dapat memberikan faedah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Di sektor keuangan, Haris menyebut Prabowo mendorong perubahan arah pembiayaan perbankan agar lebih mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah juga disebut melakukan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk meningkatkan produksi serta produktivitas ekonomi rakyat.

Poin ketiga menyoroti upaya pemerintah mengoreksi model pertumbuhan ekonomi nan dinilai berpotensi memperlebar kesenjangan sosial. Haris menyoroti kondisi ketika produk domestik bruto (PDB) meningkat, tetapi ketimpangan ekonomi justru semakin melebar.

Dia mengkritik model pertumbuhan nan berjuntai pada investasi sumber daya alam untuk memasok bahan mentah bagi negara-negara industri.

Selain itu, ketergantungan pada peralatan impor, komoditas impor, modal asing, dan utang luar negeri dinilai berisiko menjadikan Indonesia sekadar pasar bagi produk negara lain serta menghalang kemandirian ekonomi nasional.

Menurut Haris, pertumbuhan ekonomi nan tidak disertai industrialisasi dan keterlibatan masyarakat dapat membikin Indonesia terus berjuntai pada pasokan bahan mentah dan tenaga kerja. Dia menggambarkan kondisi tersebut dengan istilah 'bangsa kuli dan kuli diantara bangsa-bangsa'.

Poin keempat adalah penataan kebijakan untuk membangun pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan dan kemandirian nasional. Haris menjelaskan bahwa konsep ekonomi kerakyatan berdasarkan prinsip upaya berbareng berasas asas kekeluargaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945.

Dia menilai pertumbuhan ekonomi kudu ditopang oleh partisipasi dan kerja sama beragam pelaku ekonomi nasional. Pihak-pihak tersebut meliputi koperasi, upaya mikro, kecil, dan menengah (UMKM), badan upaya milik negara (BUMN), serta sektor swasta nasional.

Haris juga menyoroti program strategis pemerintah nan dinilai dapat memperluas keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Program tersebut mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), Kampung Nelayan Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih, rumah subsidi bagi rakyat, dan swasembada pangan.

Dia berambisi beragam program tersebut bisa mendorong kerja sama antarpelaku ekonomi masyarakat. Dengan demikian, partisipasi rakyat dalam pembangunan dapat meningkat sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Hilirisasi dan Kemandirian Modal Nasional

Poin kelima menekankan pentingnya membangun pertumbuhan ekonomi nan bertumpu pada kekuatan dan kapabilitas sumber daya nasional. Haris menyebut swasembada pangan, hilirisasi komoditas perkebunan, serta pembangunan akomodasi pengolahan dan pemurnian mineral sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia.

Dia menilai Indonesia mempunyai sumber daya alam melimpah dan posisi krusial dalam perdagangan komoditas dunia. Dalam pernyataan 98 Resolution Network, Indonesia disebut sebagai produsen dan eksportir minyak sawit terbesar, eksportir batu bara terbesar, produsen dan eksportir nikel terbesar, eksportir timah utama, salah satu eksportir emas, perak, dan tembaga terbesar, serta salah satu eksportir gas alam terbesar di dunia.

Poin keenam adalah mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri dan modal asing nan dinilai dapat memengaruhi arah kebijakan nasional. Untuk mendukung tujuan tersebut, Haris menyebut Prabowo melakukan konsolidasi modal dalam negeri, terutama aset milik negara.

Pembentukan Danantara dipandang sebagai langkah untuk mengonsolidasikan modal nasional dan mengoptimalkan pemanfaatan aset BUMN. Dalam pernyataan tersebut, Danantara ditargetkan mengelola aset senilai 1 triliun dolar AS nan bakal digunakan sebagai sumber pendanaan pembangunan ekonomi nasional dan program kesejahteraan rakyat.

Haris juga menyoroti potensi finansial Indonesia nan dinilai mempunyai surplus ekspor sumber daya alam dan persediaan devisa besar. Namun, menurut pernyataan tersebut, potensi itu belum sepenuhnya disimpan dan dikelola di dalam negeri sebagai sumber modal nasional.

"Kondisi itu disebut menjadi salah satu argumen pemerintah menetapkan kebijakan penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam dalam sistem finansial nasional paling sigap selama satu tahun," ujarnya.

Dalam perihal investasi asing, Haris menilai kebijakan investasi selama ini condong mengarahkan pengelolaan sumber daya alam Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor bahan mentah. Ia menyatakan pemerintah berupaya mengubah orientasi tersebut dengan membangun kembali industri nasional melalui hilirisasi dan smelterisasi.

Terkait pengelolaan utang pemerintah, Haris menyebut Prabowo berorientasi memperkuat kemandirian APBN. Dalam pidato pada 17 Agustus 2026, menurut pernyataan tersebut, Prabowo menyampaikan rencana menghentikan sistem anggaran defisit sebagai upaya membangun APBN nan mandiri.

Selain itu, pemerintah disebut menginstruksikan penegakan norma untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah tersebut mencakup penindakan terhadap praktik transfer pricing, under invoicing, dan kecurangan alias fraud nan dinilai berpotensi merugikan negara.

Poin ketujuh menyoroti upaya mengembalikan kewenangan penguasaan negara atas sumber daya alam untuk mewujudkan kemakmuran bersama. Haris menyebut pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan moratorium izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan nan dikuasai segelintir golongan sebagai bagian dari langkah tersebut.

Menurut Haris, kebijakan itu bermaksud mengembalikan kekayaan negara nan diduga dikuasai secara terlarangan oleh golongan nan disebut serakahnomic. Dia menilai negara perlu mengendalikan produksi hingga ekspor sumber daya alam agar kebutuhan nasional dipenuhi terlebih dulu sebelum kelebihannya dialokasikan untuk pasar luar negeri.

Haris juga menyebut pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai satu-satunya pintu ekspor komoditas strategis. Menurut pernyataan 98 Resolution Network, kebijakan tersebut ditujukan untuk menghentikan praktik kecurangan ekspor sekaligus memastikan surplus ekspor sumber daya alam memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan tidak dicuri.

Poin kedelapan berangkaian dengan pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan perumahan bagi masyarakat. Haris menilai program-program tersebut merupakan bagian dari upaya menjalankan petunjuk konstitusi sekaligus memperluas akses rakyat terhadap jasa dasar.

Di bagian pendidikan, dia menyoroti program Sekolah Rakyat nan disebut menyasar empat juta anak terlantar sebagai bagian dari penyelenggaraan Pasal 34 UUD 1945. Sementara itu, program pemeriksaan kesehatan cuma-cuma dinilai dapat mempermudah masyarakat mengakses jasa kesehatan.

Pada sektor perumahan, Haris menyoroti penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dia juga menyebut Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan bagi UMKM serta program pembaharuan alias bedah rumah terhadap 400 ribu rumah tidak layak huni menggunakan APBN.

Program bedah rumah tersebut, menurut pernyataan 98 Resolution Network, diharapkan dapat menyerap ratusan ribu tenaga kerja. Haris menilai kebijakan perumahan tidak hanya bermaksud meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan.

Demokrasi Harus Diikuti Pemenuhan Aspirasi Masyarakat

Poin kesembilan menegaskan bahwa perjuangan kerakyatan pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran berbareng DPR RI periode 2024–2029 tidak boleh terbatas pada kebebasan berpendapat, kemerdekaan pers, dan kebebasan berserikat. Menurut Haris, kerakyatan juga kudu diwujudkan melalui pemenuhan aspirasi nan diperjuangkan beragam aktivitas sosial.

Dia menyatakan sejumlah izin nan selama ini diperjuangkan aktivitas sosial telah disahkan oleh DPR RI. Regulasi tersebut meliputi undang-undang mengenai pelindungan tenaga kerja, reformasi agraria, dan pelindungan pekerja rumah tangga (PRT).

Haris juga menyoroti pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi undang-undang pada era pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut pernyataan tersebut, kedua rancangan itu sebelumnya telah berada dalam proses pembahasan selama puluhan tahun.

Selain itu, Haris menyoroti publikasi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Digital. Peraturan tersebut, membatasi potongan biaya aplikasi alias komisi aplikator maksimal delapan persen.

Menutup pernyataannya, Haris menegaskan support 98 Resolution Network terhadap upaya pemerintah mengoreksi dan menata ulang kebijakan nasional berasas UUD 1945. Dia menyatakan arah kebijakan tersebut diharapkan bisa mewujudkan Indonesia nan berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan mempunyai pertumbuhan nan berpihak kepada rakyat.

"Tujuan akhirnya adalah mewujudkan bangsa nan berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, serta mempunyai pertumbuhan ekonomi nan berpihak kepada rakyat," katanya.

Haris menekankan bahwa kemakmuran berbareng kudu dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dia berbareng relawan dan pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran menyatakan komitmen untuk mengawal upaya mewujudkan cita-cita tersebut.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tengah mengevaluasi beberapa area ekonomi unik nan kinerjanya tetap agak lambat. Meski demikian, Airlangga tidak menjelaskan dengan komplit mengenai beberapa area ekonomi unik nan dimaksud.

"Kita juga sedang mengevaluasi juga beberapa area ekonomi unik nan kelihatannya tetap agak lambat," ujar Airlangga kepada awak media di kantornya, Rabu (21/10/2026).

Dalam paparannya, Airlangga sempat menjelaskan kunjungan visitor di area ekonomi unik Lido tetap perlu didorong. Sebab, potensi kunjungan visitor di area tersebut hanya 220.000 orang pada 2027 dengan nilai ekonomi sebesar. Meski demikian, potensi devisa dari area ekonomi unik tersebut adalah US$1,8 miliar.

Adapun, potensi kunjungan visitor area ekonomi unik Lido itu lebih rendah dibandingkan dengan area lain. Misalnya, area ekonomi unik Kura Kura Bali dengan potensi kunjungan visitor 600.000 orang dengan nilai ekonomi sebesar Rp600 miliar.

Selanjutnya, area ekonomi unik Mandalika dengan potensi kunjungan visitor sebanyak 1,6 juta orang dan event Moto GP dengan nilai ekonomi sebesar Rp8,6 triliun; dan area ekonomi unik Tanjung Lesung dengan potensi kunjungan visitor 1,5 juta orang dengan nilai ekonomi sebesar Rp3 triliun.

"KEK Lido ini juga tetap perlu untuk didorong, 220.000 visitor dengan nilai Rp352 miliar," ujarnya.

Realisasi investasi di area ekonomi unik mencapai Rp46 triliun pada Januari-September 2026. Angka ini baru setara 67% dari sasaran investasi Rp69,1 triliun pada 2026.

Adapun, realisasi investasi hingga kuartal III-2026 mengalami penurunan sebesar 9,09% secara tahunan alias year-on-year jika dibandingkan dengan periode nan sama pada tahun sebelumnya. Berdasarkan info pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Evaluasi Kinerja KEK tercatat capaian realisasi investasi Rp50,6 triliun hingga triwulan III-2025.

(mij/mij) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan Jaringan Listrik Nasional Filipina alias National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) secara resmi mengeluarkan peringatan siaga merah dan kuning untuk jaringan transmisi di wilayah Visayas. Kondisi darurat ini terjadi lantaran sejumlah pembangkit listrik utama di wilayah tersebut dilaporkan terus mengalami pemadaman alias lumpuh total.

Mengutip Manila Times, Rabu (21/10/2026), perusahaan transmisi tersebut merilis peringatan melalui laporannya pada pukul 14.15 waktu setempat. Peringatan ini dikeluarkan lantaran tingginya perkiraan beban puncak nan bersiap menembus pemisah kapabilitas nan ada.

"Siaga merah bakal bertindak antara pukul 17.00 hingga 18.00, sementara siaga kuning bakal bertindak antara pukul 18.00 hingga 19.00," ungkap perwakilan NGCP.

Berdasarkan info perusahaan, beban puncak diperkirakan bakal meroket hingga mencapai 2.557 megawatt (MW), sementara kapabilitas listrik nan tersedia saat ini sangat menipis, ialah hanya di level 2.583 MW. Krisis ini diperparah oleh puluhan akomodasi nan bermasalah secara serentak.

"Sebanyak 23 pembangkit listrik mengalami pemadaman paksa, sementara 21 pembangkit lainnya beraksi dengan kapabilitas nan diturunkan," paparnya.

Lebih lanjut, pihak NGCP membeberkan akar penyebab dari status siaga merah dan kuning nan mencekik pasokan listrik di wilayah Visayas tersebut.

"Hal ini terutama disebabkan oleh ketidaktersediaan Unit 3 Panay Energy Development Corporation dan Unit 1 KEPCO SPC Power Corporation."

"Pasokan impor listrik dari Mindanao juga terbatas lantaran adanya pemadaman terencana di beberapa pembangkit listrik di sana," pungkas NGCP.

Sebagai informasi, status siaga merah dikeluarkan ketika pasokan listrik dipastikan tidak mencukupi untuk memenuhi lonjakan permintaan konsumen serta persyaratan pengaturan jaringan transmisi. Sementara itu, status siaga kuning diberikan ketika margin operasi sistem dinilai tidak cukup untuk memenuhi persyaratan kontingensi dari jaringan transmisi tersebut.

(tps/luc) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas membuka kans memasukkan kebakaran rimba dan lahan (karhutla) sebagai terorisme ekologi ke dalam Peraturan Perundang-Undangan.

"Nanti pasti [Dimasukkan ke UU], lantaran perintahnya tadi kepada Menteri Kehutanan dan Menteri KLHK juga perihal nan sama, nan tadi secara riil beliau sebut," kata Supratman di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10).

Supratman menyampaikan perihal itu bakal diatur dalam peraturan perundangan, namun dia tak merinci perihal itu bakal diatur dalam peraturan apa.

Pada saat nan sama, dia memastikan bahwa nan terpenting adalah proses penegakan norma nan tegas terhadap para pelaku karhutla.

"Kan semua undang-undangnya ada, tinggal jika ada sesuatu perihal nan mau disempurnakan, tinggal ditambah," ujar dia.

Ucapan terorisme ekologis pertama kali muncul dari ucapan Prabowo Subianto. Salah satunya pada Sidang Kabinet Paripurna pada Rabu (21/10) nan menyebut dengan ucapan terorisme lingkungan.

Prabowo menyebut hasil penyelidikan terhadap karhutla tidak semata lantaran aspek alamiah belaka, tapi juga ada kombinasi tangan manusia.

Ia pun meminta kepada polisi untuk menyelidiki dan melakukan penindakan terhadap pelaku biang kerok karhutla ini.

"Kita anggap ini terorisme lingkungan, kejahatan terhadap kemanusiaan lantaran apa nan mereka lakukan membahayakan kesehatan jutaan rakyat kita," ujar Prabowo.

(mnf/isn)

Jakarta, CNN Indonesia --

Seorang petani lanjut usia (lansia) di Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya, tewas terbakar di kebun miliknya pada Rabu (21/10).

Korban dengan inisial S (65) adlaah penduduk Kampung Culamega RT 02/01, Desa Bojongsari, Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar).

"Awalnya korban berpamitan kepada istrinya untuk mengambil kayu bakar di kebun miliknya sendiri," kata Kapolsek Bantarkalong Iptu Agus Kasdili saat dikonfirmasi, Rabu sore, dikutip dari detikJabar.

Setibanya di kebun nan berada di area tebing perbukitan, korban diduga membakar tumpukan daun dan ranting kering untuk membersihkan kebun. Namun, api dengan sigap merambat ke sekeliling lantaran kondisi kebun nan kering.

"Diduga api merambat ke sekelilingnya, korban berupaya memadamkan api tersebut namun korban diduga mengalami sesak napas akibat menghirup asap," ujar Agus.

Menurut keterangan keluarga, korban memang mempunyai riwayat penyakit sesak napas dan masam urat.

Saat berupaya memadamkan api menggunakan pelepah pisang dan pohon kapol, korban diduga terpeleset dan pingsan. Korban diduga terjatuh ke dalam kobaran api.

"Jadi lantaran ada riwayat sesak napas jadi korban ini akhirnya jatuh ke kobaran api," kata Agus.

Korban baru ditemukan penduduk pada Rabu sore. Dua penduduk berjulukan Abdu dan Iwan nan memandang kepulan asap dari kejauhan mendatangi letak dan menemukan korban dalam kondisi gosong terbakar 100 persen.

"Korban ditemukan di posisi tanah miring tebing di kebun milik korban, dalam keadaan hangus. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan," jelas Agus.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Tasikmalaya Aipda Triana Anggasari mengatakan proses pemindahan melibatkan petugas gabungan.

"Di TKP ditemukan tumpukan rumput kering, daun, dan bambu nan diduga dibakar korban. Ada juga pohon pisang dan pohon kapol nan digunakan untuk memadamkan api oleh korban," kata Triana.

Pihak family menyatakan menerima kejadian tersebut dengan tulus sebagai takdir dan menolak dilakukan autopsi.

"Keluarga menerima dengan ikhlas, tidak mau diotopsi. Sudah dibuatkan surat penolakan otopsi," pungkas Triana.

Jenazah korban kemudian diserahkan kepada family untuk segera dimakamkan.

Baca buletin lengkapnya di sini.

(tim/kid)

Jakarta, CNN Indonesia --

Ditresnarkoba Polda Metro Jaya membongkar dua pabrik obat keras ilegal jenis Tramadol dan Triheksifenidil di wilayah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Dalam kasus ini, polisi turut menangkap 16 orang tersangka.

Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto menerangkan pengungkapan ini bermulai dari info Bea dan Cukai mengenai temuan 20 koli berisi 650 ribu butir Tramadol di Kompleks Pergudangan Kereta Api Kampung Bandan, Ancol, Jakarta Utara pada 7 Oktober.

Informasi itu kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan mengarah ke dua letak di Kecamatan Kartasura dan Gatak, Sukoharjo. Polisi kemudian langsung bergerak ke letak itu pada 15 Oktober.

"Di dua letak tersebut kemudian petugas menemukan pabrik alias disebut juga dengan aktivitas produksi, mulai dari mesin, bahan, dan petugas alias karyawan. nan kemudian berasas temuan tersebut dilakukan upaya-upaya pemeriksaan lebih lanjut," kata Dadang dalam konvensi pers di Polda Metro Jaya, Rabu (21/10).

Dari dua letak tersebut, polisi turut menangkap 16 tersangka, rinciannya 11 tersangka di Kartasura dan lima lainnya di Gatak. Selain itu, polisi juga menemukan lebih dari 7 juta butir obat keras, bahan baku dan sejumlah mesin produksi.

Berdasarkan pemeriksaan awal, kata Dadang, aktivitas produksi obat keras ilegaldi Gatak telah berjalan sejak 2025. Sementara untuk produksi di Kartasura dilakukan sejak Juli 2026.

Dadang membeberkan satu pabrik tersebut diperkirakan memproduksi obat 55 koli per hari alias sekitar 1.700.000 butir dengan perkiraan penjualan bisa mencapai Rp2-3 miliar. Sementara para pekerja mengaku mendapat penghasilan Rp5 - 10 juta per bulan dan bekerja dalam pengawasan ketat para tersangka.

Adapun untuk tersangka di pabrik Kartasura ialah inisial MR dan ATM sebagai penanggung jawab alias operator pabrik, JPI dan CS sebagai operator perangkat pencampur bahan produksi.

Kemudian R dan AA sebagai operator perangkat cetak butiran obat, PAP, KS, dan ERS sebagai operator perangkat packing strip otomatis, TBW sebagai koordinator packing strip obat ke dus.

Sedangkan untuk tersangka di pabrik Gatak, inisial DO sebagai penanggung jawab alias operator pabrik, MFS dan W sebagai operator perangkat pencampur bahan produksi, kemudian MK dan IS sebagai operator perangkat cetak butiran obat.

"Dalam penggeledahan di lokasi, di beberapa tempat nan berangkaian dengan pengembangan perkara, petugas juga menemukan duit tunai ialah Rp9 miliar ya, sejumlah BPKB dan surat berharga, asal-usul serta keterkaitannya dengan perkara nan sedang ditelusuri," ucap Dadang.

Dadang menyebut interogator Ditresnarkoba Polda Metro Jaya tetap terus melakukan pengembangan untuk mengungkap asal bahan baku, pihak nan mengendalikan kegiatan, jalur pengedaran serta aliran biaya nan berangkaian dengan perkara.

"Jadi tugas kami tidak berakhir sampai di sini, dan saya imbau para pelaku-pelaku narkoba, sudah, jangan lagi melakukan pengedaran, jangan jangan lagi meracuni anak-anak bangsa ya dengan mendapatkan uang, anggaran untuk kehidupan ya untuk dirinya sendiri. Berhenti, jika tidak, kami bakal tindak tegas dan kami bakal kejar," tutur dia.

Dalam perkara ini, para tersangka dijerat dengan Pasal 435 dan/atau Pasal 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, nan telah disesuaikan dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dengan ancaman balasan maksimal 12 tahun penjara dan denda Rp5 miliar.

(dis/isn)