Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto buka bunyi mengenai kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA nan menjerat eks Wakil Menteri Imipas, Silmy Karim.

Agus mengaku tidak tahu mengenai praktik korupsi tersebut. Ia menyebut, kasus ini merupakan pengembangan nan dilakukan KPK atas kasus pemerasan calon tenaga kerja asing (TKA).

"Kami tidak tahu. Karena ini kan berasal daripada pengungkapan kasus nan ada di Kemenaker," ujar Agus di Graha Pengayoman, Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (8/6).

Agus mengungkapkan, sebenarnya sudah berulang kali memberikan peringatan kepada seluruh pegawai untuk menjauhi praktik ilegal. Peringatan terakhir apalagi baru saja ditekankan pada bulan lalu.

"Sebenarnya kami sudah, sudah wanti-wanti betul kepada pegawai. Bahkan satu bulan sebelumnya nan terakhir, kami tetap ingatkan untuk hati-hati dan menghentikan hal-hal nan dapat merugikan diri pegawai," tegasnya.

Sempat Bertemu Silmy

Agus mengakui sempat berjumpa Silmy sebelum menyerahkan diri ke KPK. Dalam pertemuan itu, Silmy sempat bertanya mengenai kasus nan sedang diusut KPK kepada Agus.

"Siang kan kita tetap di kantor, ketemu di kantor. Beliau sampaikan, 'ini arahnya ke mana', ya kami tidak tahu. Karena ini adalah proses investigasi nan dilaksanakan oleh abdi negara penegak hukum, jadi jangan sampai kita juga dianggap sebagai pihak nan menghalangi proses penyidikan," jelas Agus.

Sebelumnya, kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi nan menjerat sejumlah petinggi di lingkungan imigrasi ini mencuat ke publik setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada awal Juni 2026.

Perkara dugaan pungutan liar mengenai pengurusan arsip izin tinggal sementara bagi penduduk negara asing (WNA) ini telah menyeret delapan orang sebagai tersangka nan sekarang ditahan KPK, termasuk di antaranya Silmy Karim.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman memastikan seluruh pemangku kepentingan industri kelapa sawit telah mencapai kesepakatan untuk mengembalikan nilai Tandan Buah Segar (TBS) sawit ke level semula, usai sebelumnya sempat terjadi penurunan dalam beberapa hari terakhir.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat nan dihadiri asosiasi pelaku usaha, petani sawit, Satgas Pangan hingga Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) dari 25 provinsi di seluruh Indonesia.

"Hari ini kita rapat tentang penurunan nilai TBS beberapa hari terakhir, berbareng seluruh asosiasi, berbareng seluruh petani, dan berbareng Satgas dan Dirkrimsus dari 25 provinsi seluruh Indonesia, datang lengkap," kata Amran dalam konvensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Ia menuturkan, hasil pertemuan itu menghasilkan satu konklusi nan disepakati bersama, ialah tidak boleh ada lagi penurunan nilai TBS di tingkat petani.

"Kami sampaikan, Alhamdulillah hari ini sepakat tidak ada lagi nilai nan turun. Harus naik seperti kondisi semula. Bahkan jika perlu itu naik lebih tinggi," tegasnya.

Menurutnya, tidak ada argumen bagi nilai TBS untuk turun di tengah penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah. Bahkan, menurutnya, secara logika nilai sawit justru semestinya mengalami kenaikan.

"Kenapa? Nilai dolar dengan rupiah itu selisih kenaikannya 10%. Jadi minimal (harga TBS juga naik) sama dengan seperti semula, dan ada kurang lebih 270 sampai 300 perusahaan nan belum meningkatkan harga, kami bakal kirim langsung ke Polda, tembusan ke Pak Kapolri, Pak Kapolda, dan kepada Dirkrimsus ditindaklanjuti," jelas dia.

Amran mengatakan, dari sekitar 1.900 perusahaan nan bergerak di sektor kelapa sawit, tetap terdapat sekitar 300 perusahaan nan belum menyesuaikan nilai TBS sesuai kondisi pasar saat ini.

"Yang 300 ini kita bakal periksa, kita bakal cek kenapa dia tidak naikkan (harga TBS) seperti semula. Bahkan harusnya naik 10% daripada nilai sebelumnya lantaran ada selisih, nilai dolar sekarang Rp18.000/US$," sebutnya.

Ia menegaskan, pemerintah tidak mau petani sawit menjadi pihak nan dirugikan akibat anomali nilai tersebut. Apalagi, sektor sawit menjadi sumber penghidupan bagi jutaan petani di Indonesia.

"Kita kudu jaga petani kita. Ini ada 15 juta petani tidak boleh kita rugikan mereka. Ini ada anomali, di saat ini nilai harusnya naik, bukan turun," tegas Amran.

Amran kembali menekankan, seluruh pihak nan datang dalam rapat, mulai dari asosiasi, perusahaan, hingga eksportir, telah menyatakan setuju untuk mengembalikan nilai TBS ke posisi semula.

"Oke, kita sepakat semua, tidak ada satupun nan menolak, ketua asosiasinya, perusahaannya hadir, pengusahanya hadir, eksportirnya hadir, semua sepakat nilai kembali seperti semula," pungkasnya.

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menguraikan sejumlah solusi mengenai penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah. Langkah tersebut disampaikan sebagai respons atas dinamika kepegawaian nan terjadi di lingkungan pemerintah wilayah (Pemda), terutama setelah disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

“Kami datang di sini dalam rangka untuk membahas rumor persoalan PPPK dan honorer. Juga relaksasi kebijakan penyusunan izin besaran shopping pegawai di pemerintah nan lebih 30 persen APBD,” ujar Mendagri saat Rapat Kerja Komisi II DPR RI berbareng Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Mendagri, dan para kepala wilayah di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Mendagri menjelaskan, salah satu rumor nan banyak menjadi perhatian wilayah berangkaian dengan ketentuan shopping pegawai sebagaimana diatur dalam Pasal 146 UU HKPD. Aturan tersebut mewajibkan Pemda mengalokasikan shopping pegawai di luar tunjangan pembimbing nan dialokasikan melalui Transfer ke Daerah (TKD) paling tinggi 30 persen dari total shopping Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu, Pemda juga diwajibkan menyesuaikan porsi shopping pegawai sesuai ketentuan tersebut paling lama lima tahun sejak UU HKPD diundangkan. Dengan demikian, kebijakan itu mulai bertindak pada 2027. Menurut Mendagri, kondisi tersebut menimbulkan dinamika di sejumlah wilayah nan kapabilitas fiskalnya tetap terbatas.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Mendagri menawarkan sejumlah solusi strategis. Salah satunya adalah memastikan kepala wilayah bersikap tegas dengan tidak lagi merekrut tenaga honorer baru.

“Ini minta betul untuk seluruh pemerintah daerah, kudu tegas, tidak ada tenaga honorer baru,” ujar Mendagri.

Dari sisi pendapatan daerah, Mendagri menekankan pentingnya optimasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui beragam langkah, antara lain mendorong kemudahan perizinan berupaya guna meningkatkan aktivitas ekonomi daerah. Selain itu, Pemda juga didorong mengoptimalkan sistem pemungutan pajak dan retribusi secara digital untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Pada kesempatan nan sama, Mendagri mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelar rapat berbareng MenPAN-RB dan Menteri Keuangan guna membahas ketentuan pemisah maksimal shopping pegawai sebesar 30 persen sebagaimana diatur dalam UU HKPD. Hasil rapat tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa masa transisi penerapan ketentuan tersebut bakal diperpanjang.

Menurut Mendagri, kebijakan itu bakal dimuat dalam revisi Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Ini bakal dimasukkan. Sama-sama kita mengingatkan, minta support dari Pimpinan Komisi dan segenap personil Komisi II agar kelak dibunyikan di pasal itu bahwa diperpanjang masa transisi 5 tahun itu, misalnya menjadi … satu tahun kemudian alias dua tahun kemudian dibunyikan dalam Undang-Undang ini. Sehingga bertindak asas lex posterior derogat legi priori. Aturan nan terakhir mengalahkan patokan nan sebelumnya,” tandasnya.

Turut datang dalam rapat tersebut Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda beserta jejeran ketua Komisi II DPR RI, MenPAN-RB Rini Widyantini, para kepala wilayah nan tergabung dalam APPSI, APEKSI, dan APKASI, serta sejumlah pihak mengenai lainnya.

Polres Bogor terus mendalami kasus tewasnya bocah laki-laki (9) nan digigit anjing pemburu di wilayah Sipak, Jasinga, Kabupaten Bogor. Sejauh ini, delapan saksi telah diperiksa. Polisi juga telah mengamankan 30 ekor anjing pemburu.

"Saksi nan diperiksa dalam proses investigasi ada delapan orang, lampau sekarang ini ada sekitar 30 ekor anjing di Mapolres Bogor,” kata Kaur Bin Opsnal Sat Reskrim Polres Bogor, Iptu Dwi Wiyanto, Senin (8/6).

Ia menjelaskan, kasus tersebut bermulai pada Minggu (7/6/2026) setelah Polsek Jasinga menerima laporan mengenai penemuan jasad seorang anak laki-laki di area hutan.

"Berawal adanya info siang hari nan masuk ke Polsek Jasinga mengenai penemuan mayit seorang anak laki-laki di rimba di wilayah Jasinga," ungkapnya.

Lalu, petugas langsung menuju letak kejadian dan menemukan korban sudah meninggal bumi dengan luka di bagian kepala dan leher.

Jenazah korban kemudian dievakuasi ke RSUD Leuwiliang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Dari hasil penyelidikan, ditemukan ada aktivitas perburuan babi menggunakan anjing," kata Dwi.

Hingga kini, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Penyidik tetap mengumpulkan perangkat bukti guna mengungkap pihak nan bertanggung jawab atas kematian korban.

Berikut Rekomendasi HP RAM 12GB Harga Rp3 Jutaan(magnific)

HP RAM 12GB adalah smartphone nan dibekali Random Access Memory berkapasitas 12 gigabyte. RAM berfaedah sebagai memori sementara untuk menyimpan info aplikasi dan proses nan sedang melangkah sehingga ponsel dapat menjalankan banyak tugas secara lancar.

Perlu diketahui bahwa RAM berbeda dengan penyimpanan internal. RAM digunakan untuk menjalankan aplikasi dan proses aktif, sedangkan penyimpanan internal digunakan untuk menyimpan foto, video, aplikasi, dan file lainnya.

1. realme 13 5G

Menawarkan RAM 12 GB, chipset Dimensity 6300, support 5G, serta pengisian sigap 80W nan jarang ditemukan di kelas nilai Rp3 jutaan.

2. Redmi Note 13 Pro 5G

Ditenagai Snapdragon 7s Gen 2, layar AMOLED 120Hz, dan kamera 200 MP. Performa gaming dan multitasking menjadi salah satu nan terbaik di kelasnya.

3. OPPO Reno12 F 5G

Cocok bagi pengguna nan lebih mengutamakan fotografi, desain, dan pengalaman penggunaan harian nan nyaman.

4. Infinix Hot 40 Pro

Menggunakan Helio G99, layar 120Hz, dan kamera 108 MP dengan nilai nan sangat kompetitif.

5. Tecno Spark 20 Pro

Menawarkan RAM 12 GB, penyimpanan 256 GB, kamera 108 MP, dan nilai nan biasanya berada di bawah Rp2,5 juta.

Jika mencari pilihan paling seimbang di nilai Rp3 jutaan, realme 13 5G layak dipertimbangkan. Untuk gaming, Redmi Note 13 Pro 5G unggul berkah chipset nan lebih kuat.

Sementara Infinix Hot 40 Pro dan Tecno Spark 20 Pro menawarkan nilai terbaik bagi pengguna nan mau mendapatkan RAM 12 GB dan memori besar dengan nilai semurah mungkin. (Z-4)

Sumber: erablue, hitekno

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan tidak mengharapkan adanya opsi pemberhentian pegawai. Hal ini dia sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI mengenai persoalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan honorer.

"Kita tidak mengharapkan adanya opsi pemberhentian pegawai," terang Mendagri di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga memaparkan sejumlah strategi guna menyesuaikan postur shopping pegawai maksimal 30 persen, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang (UU) Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) mulai tahun 2027. Dari sisi belanja, dia mendorong pemerintah wilayah (Pemda) untuk tidak melakukan rekrutmen baru maupun pemberhentian pegawai nan sudah ada.

"[Kepala daerah] kudu tegas tidak ada perekrutan honorer baru," ujar Mendagri.

Kemudian, dari sisi pendapatan, Mendagri mendorong produktivitas Pemda guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mencontohkan keberhasilan Kota Pekanbaru nan bisa mengoptimalkan PAD dari Rp800 miliar menjadi lebih dari Rp1 triliun melalui kemudahan perizinan. Ia juga memaparkan contoh lain seperti Kabupaten Banyuwangi nan sukses menghubungkan pajak restoran dan hotel langsung ke Pemda hingga berakibat pada PAD.

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya resmi mengusulkan permohonan sebagai justice collaborator (JC) kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). Diketahui, dia merupakan tersangka atas kasus tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025-2026.

"Iya. Jadi hari ini kan kita bakal resmi mengusulkan surat permohonan JC. Dan kita baru saja tadi dari rutan telah mendapatkan pernyataan daripada pengguna kami, nan di mana pengguna kami bakal menyatakan bahwa dia melakukan justice collaborator. Artinya bahwa, kenapa kita lakukan justice collaborator?" kata kuasa norma Sony, Krisna Murti, kepada wartawan di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).

"Kita bukan mengelak daripada persoalan hukum, tapi kita mau mengungkap kooperatif, mengungkap peran-peran besar, siapa saja nan terlibat di dalam program apa namanya, unggulan presiden ini. Jadi, kan sekali lagi bukan kita mengelak mengenai menyangkut masalah norma pengguna kami," sambungnya.

Krisna menegaskan, pengajuan JC dilakukan sebagai corak komitmen kliennya untuk bersikap kooperatif dalam mengungkap pihak-pihak nan diduga terlibat dalam perkara tersebut.

Ia menjelaskan, surat permohonan JC telah disampaikan kepada Kejagung melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), bukan langsung kepada interogator nan menangani perkara.

"Nah, kita tadi kan lantaran beliau tetap isolasi, eh kan diberikan waktu berapa? Satu minggu ya? Eh kan sekitar 1 minggu sekitar 7 hari, lampau 7 hari itu kelak sekitar hari Rabu kita baru dapat ketemu dengan pengguna kita dalam kunjungan," jelasnya.

"Nah, tadi suratnya kita masukkan ke PTSP, dinaikkan ke dalam, ke atas, terus kemudian ditandatangani oleh pengguna kami dan diberikan kepada kami," tambahnya.

Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

BALATON – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, sukses melakukan tindakan comeback gemilang dengan menyapu bersih akhir pekan di MotoGP Hungaria 2026. Setelah memenangkan sesi sprint, pembalap asal Spanyol ini melengkapinya dengan naik podium tertinggi pada balapan utama di Sirkuit Balaton Park, Hungaria, pada Minggu 7 Juni 2026.

Kendati sukses merayakan kemenangan balapan utama pertamanya di musim 2026, Marquez justru merasa emosional dan menyebut kemenangan ini terasa terlalu mahal jika berkaca pada perjuangan mental serta bentuk nan kudu dilewatinya akibat cedera bahu kanan nan parah.

1. Kemenangan Spesial

Ini merupakan kemenangan Grand Prix pertama bagi Marquez sejak terakhir kali merajainya di Misano tahun lalu. Sukses ini juga menjadi penanda bangkitnya sang pembalap pasca-cedera bahu kanan serius nan dideritanya di Indonesia, nan apalagi memaksanya kembali naik meja operasi akibat masalah saraf beberapa pekan lalu.

Bagi Marquez, kembali dihantam angin besar cedera saat dirinya sedang berada di puncak pekerjaan usai merengkuh gelar juara bumi 2025 adalah pukulan nan sangat berat.

“Maksud saya, tentu saja, ini adalah comeback lainnya. Comeback ini belum sepenuhnya selesai lantaran meskipun kami menang, ini adalah sirkuit kidal (didominasi tikungan kiri). Hanya ada tiga tikungan kanan dengan titik pengereman keras, jadi ini membantu saya untuk bernapas,” jelas Marquez, mengutip dari Crash, Senin (8/6/2026).

Marc Marquez di MotoGP Hungaria (Dok MotoGP)

"Namun memang betul hari ini kami melakukan comeback lagi, kami menang lagi, kami meraih 37 poin, dan ini adalah sesuatu nan saya rasa... mungkin kemenangan ini terlalu mahal, lantaran sejak (insiden) Indonesia saya telah banyak menderita," tambahnya.

Meski sukses menang, Marquez mengaku performanya belum kembali ke level tertinggi nan dia inginkan. Kabar baiknya, Marquez merasa dirinya tetap sigap dan berambisi performa itu bisa terus memperkuat di seri-seri ke depan.

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan bahwa Indonesia tetap mempunyai kekurangan sekitar 93.200 master umum untuk mencukupi kebutuhan nasional.

Budi menjelaskan, pemerintah telah menyusun perencanaan nasional tenaga medis untuk pertama kalinya pada 2025, bekerja sama dengan Universitas Indonesia. Dokumen itu menarik info hingga sepuluh tahun ke belakang dan sekarang sudah memasuki jenis kedua, dengan jenis ketiga direncanakan terbit pada 2027.

“Kita lihat bahwa kebutuhan master umum itu gap-nya ya tetap sangat merah. Data ini sudah dua kali diuji, diverifikasi dan terbuka,” kata Budi dalam Rapat Kerja berbareng Komisi IX DPR RI dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Ia merinci, gap kebutuhan master umum saat ini mencapai 93.200 orang, sementara lulusan per tahun hanya berkisar 12.000 hingga 14.000 dokter. Dengan demikian, dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menutup defisit tersebut.

“Gap-nya untuk master umum ada sekitar 93.200 dengan lulusan setahun kita sekitar 12.000 alias mungkin sekarang ada 13.000-14.000 ya untuk mengejar gap ini,” ujarnya.

Ia mengakui selama ini pemerintah tidak pernah mempunyai perencanaan berbasis info nan sistematis soal kebutuhan dokter, sehingga banyak perdebatan nan terjadi tanpa support info nan memadai.

“Satu-satunya kelemahan nan kita sadari kita tidak pernah mempunyai perencanaan nan sistematis berbasis info terhadap berapa sebenarnya kebutuhan master dan master ahli sehingga banyak argumentasi terjadi tanpa didukung oleh info nan lengkap,” ujarnya.

Metodologi penyusunan arsip itu, kata Budi, menghitung sisi suplai sekaligus permintaan secara bersamaan. Dari sisi suplai, Kemenkes menghitung jumlah master nan ada saat ini, tingkat pengurangan akibat pensiun dan meninggal, penambahan kapabilitas lulusan baru, hingga pergerakan master antar wilayah. Budi juga menyoroti kebenaran bahwa tidak semua master nan lulus kemudian berpraktik.

“Kita juga memasukkan nan tidak praktik. Jadi kayak Ibu Yuli, Ibu Endang, ini dua dirjen di sebelah saya ini, berbareng Pak Anco, ini adalah dokter-dokter nan lulus, diluluskan oleh Kemendikbudristek tapi tidak praktik gitu ya. Dan itu hal-hal seperti ini banyak sekali terjadi,” katanya.

Dari sisi permintaan, Kemenkes menghitung info tindakan medis nan tercatat di BPJS, pola antrean, jam kerja efektif dokter, hingga kapabilitas akomodasi jasa kesehatan nan tersedia.

“Dari sisi demand-nya kita betul-betul menghitung info tindakan nan terjadi di BPJS, antreannya seperti apa, berapa lama mereka bekerja jam waktunya, total hari efektif jika sudah dihitung libur, pendidikan, continuous medical educations, kemudian juga terhadap akomodasi jasa kesehatan nan ada,” ujar Budi.

Proyeksi ke depan juga memperhitungkan pergeseran demografis dan epidemiologis. Budi mencontohkan, di sejumlah kabupaten dan kota, jumlah lansia sekarang sudah melampaui jumlah balita, sehingga kebutuhan master ahli penyakit dalam meningkat lebih sigap dibandingkan master anak maupun master kandungan.

“Dulu penyakit demensia, alzheimer, parkinson itu jarang sekali tapi lantaran sekarang lebih banyak nan tua alzheimer, parkinson itu juga jadi naik sehingga kita memerlukan jenis-jenis master ahli nan berbeda lantaran terjadi perubahan secara epidemiologi,” katanya.

Hasil akhir dari perencanaan itu, kata Budi, adalah peta suplai dan kebutuhan tenaga medis untuk sepuluh tahun ke depan, nan dirinci hingga ke level kabupaten dan kota.

“Outputnya kita mempunyai rencana suplai dan demand untuk setiap tenaga medis itu dalam sepuluh tahun ke depan sampai ke level kabupaten kota,” pungkasnya.

Ada beberapa suplemen nan krusial dan direkomendasikan untuk anak, salah satunya adalah zat besi. Ya Moms, unsur besi berkedudukan krusial dalam membantu pembentukan hemoglobin nan bekerja mengangkut oksigen ke seluruh tubuh.

Itulah kenapa, kebutuhan unsur besi nan tidak terpenuhi, bisa membikin anak mengalami beragam keluhan, mulai dari mudah lelah, susah berkonsentrasi, hingga penurunan prestasi belajar.

Namun, pemberian suplemen unsur besi pada anak tidak boleh sembarangan. Dokter Spesialis Anak, dr. Aisya Fikritama, Sp.A, menjelaskan, ada rekomendasi unik dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengenai pemberiannya.

Kapan Anak Boleh Mengonsumsi Suplemen Zat Besi?

Menurut dr. Aisya, suplementasi unsur besi sudah dapat diberikan sejak bayi.

"Untuk bayi nan mendapatkan ASI, suplementasi unsur besi dimulai pada usia 4 bulan sampai 2 tahun. Khusus bayi prematur alias bayi dengan berat badan lahir rendah, suplementasi bisa diberikan lebih awal lantaran persediaan unsur besinya lebih sedikit," ujar dr. Aisya kepada kumparanMOM beberapa waktu lalu.

Tak hanya bayi, anak usia sekolah hingga remaja juga dapat memperoleh suplementasi unsur besi sesuai kebutuhan dan rekomendasi dokter.

Berdasarkan rekomendasi IDAI, bayi umumnya mendapatkan suplementasi sejak usia 1–4 bulan hingga usia 2 tahun, tergantung kondisi saat lahir. Sementara pada balita, anak usia sekolah, dan remaja, suplementasi biasanya diberikan selama 3 bulan berturut-turut dan diulang dua kali dalam setahun.

Selain itu, pemeriksaan kadar hemoglobin (Hb) dianjurkan mulai usia 2 tahun dan dilakukan setiap tahun hingga anak memasuki masa remaja. Bila ditemukan anemia, master bakal mencari penyebabnya dan menentukan penanganan nan sesuai.

Kapan Suplemen Zat Besi Perlu Dihentikan Sementara?

Meski penting, ada kondisi tertentu nan membikin anak sebaiknya berakhir mengonsumsi suplemen unsur besi untuk sementara waktu, ialah saat sedang sakit alias mengalami infeksi. Kenapa?

"Karena saat infeksi, kuman dan virus menggunakan unsur besi sebagai makanan mereka untuk terus berkembang biak. Selain itu, unsur besi juga bisa memperparah mual, muntah, alias gangguan pencernaan lainnya," jelas dr. Aisya.

Karena itu, suplementasi unsur besi dapat dilanjutkan kembali setelah kondisi anak membaik dan tidak lagi sakit.

Jadi, Moms, meski suplemen unsur besi mempunyai banyak faedah untuk tumbuh kembang anak, pemberiannya tetap perlu disesuaikan dengan usia, kondisi kesehatan, dan rekomendasi dokter, ya.

Fenomena ini dikenal sebagai lipstick effect: kecenderungan masyarakat membeli peralatan mini nan terasa mewah saat kondisi ekonomi sedang tidak pasti. Konsumsi tidak berhenti, hanya berubah bentuk. Secara sederhana, masyarakat menunda kemewahan besar, tapi tetap memberi ruang bagi sedikit kemewahan nan tetap terjangkau.

Saat ini, stabilitas ekonomi makro sedang diuji di meja makan, di kasir minimarket, dan di layar ponsel saat seseorang memutuskan membayar.

Pertanyaannya: Jika semakin banyak orang nan mencari rasa senang dari pembelian peralatan non-esensial, apakah itu tanda ekonomi sedang semakin tangguh, alias justru menjadi tanda bahwa kenyamanan masyarakat semakin mengecil?

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.(Dok Humas Kementan)

LANGKAH sigap Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam mengawal pemulihan nilai tandan buah segar (TBS) kelapa sawit mendapat respons positif dari petani di beragam daerah. Dalam Rapat Koordinasi Pengembangan dan Upaya Stabilisasi Harga TBS Kelapa Sawit nan digelar di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (8/6/2026), para petani menyampaikan bahwa nilai TBS mulai berangsur membaik meskipun tetap diperlukan pengawalan agar pemulihan terjadi secara merata.

Perwakilan petani dari beragam sentra sawit, mulai dari Sumatra Selatan, Lampung, Sumatra Utara, hingga Banten, menyampaikan kondisi riil di lapangan sekaligus angan agar nilai TBS kembali stabil dan memberikan untung nan layak bagi petani. Salah satunya disampaikan Ardiansyah Saragih, petani sawit dari Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatra Utara. Ia menilai kebijakan dan perhatian pemerintah terhadap persoalan nilai sawit memberikan angan baru bagi jutaan petani.

"Harga sawit memang sempat turun sangat dalam, tetapi sekarang mulai naik kembali. Kami berambisi hasil rapat ini membikin nilai kembali ke posisi semula apalagi lebih baik lagi. Pak Menteri sangat pro terhadap masyarakat petani mini dan kami percaya nilai sawit bisa kembali meningkat," kata Ardiansyah.

Ardiansyah menambahkan bahwa paparan Menteri Pertanian mengenai tren kenaikan harga CPO dunia, penguatan dolar AS, dan tingginya permintaan ekspor memberikan optimisme bahwa nilai sawit ke depan tetap mempunyai prospek nan baik.

"Terima kasih Bapak Menteri Pertanian nan sudah memihak kami masyarakat petani kecil. Semoga apa nan kita harapkan dan Pak Menteri harapkan bisa tercapai kemakmuran petani sawit Indonesia," ucapnya.

Sementara itu, petani sawit asal Sumatra Selatan, Septriadi, mengatakan nilai TBS nan mengikuti referensi Dinas Perkebunan tetap berada pada tingkat nan layak. Namun, tetap terdapat petani nan kudu menjual hasil panennya ke tengkulak lantaran tidak memenuhi standar pembelian perusahaan mitra.

"Kalau nilai nan mengikuti standar Disbun tetap layak. Untuk sawit umur lima tahun kemarin sekitar Rp3.499 per kilogram. Tetapi petani nan tidak bisa masuk ke perusahaan mitra terpaksa menjual ke tengkulak dengan nilai jauh lebih rendah. Karena itu kami berambisi nilai bisa kembali normal seperti sebelumnya," katanya.

Senada, Hulibarawan dari Lampung Tengah menyampaikan bahwa nilai TBS di wilayahnya saat ini sudah mencapai sekitar Rp3.200 per kilogram, mendekati nilai standar provinsi sebesar Rp3.350 per kilogram.

"Kami sudah cukup nyaman dengan kondisi saat ini. Namun kami berambisi nilai sawit tetap distabilkan lantaran beberapa waktu lampau sempat turun mendadak nyaris Rp1.000 per kilogram," ungkapnya.

Kondisi berbeda tetap dirasakan petani sawit di Banten. Aryadi, petani asal Pandeglang, menyebut nilai TBS di tingkat pabrik berada di kisaran Rp2.500 per kilogram, sedangkan pendapatan bersih nan diterima petani jauh lebih rendah setelah dipotong biaya panen, angkut, dan operasional lain. Meski demikian, dia mengakui kondisi saat ini mulai membaik dibanding beberapa waktu lalu.

"Alhamdulillah setelah aktivitas Kementerian Pertanian nan mengingatkan perusahaan dan pabrik kelapa sawit untuk meningkatkan nilai kembali, nilai TBS di Banten mulai berangsur naik. Harapan kami ke depan nilai nya semakin membaik seperti provinsi lain," harapnya.

Menurut Aryadi, kehadiran pemerintah sangat krusial untuk memastikan petani sawit di wilayah nan belum mempunyai sistem penetapan nilai nan kuat tetap memperoleh perlindungan dan kepastian usaha.

Dalam kesempatan nan sama, Mentan Amran menegaskan pemerintah bakal terus mengawal pemulihan nilai TBS agar faedah kenaikan nilai komoditas sawit dunia dapat dirasakan langsung oleh petani. Pemerintah juga memastikan tidak ada pihak nan mengambil untung dengan mengorbankan kesejahteraan petani.

"Kita mau membangun ekosistem sawit nan sehat. Petani sejahtera, pengusaha juga sejahtera. Tidak boleh ada nan dirugikan. Karena itu nilai TBS kudu kembali normal dan petani kudu merasakan manfaatnya," tegas Mentan Amran.

Rapat koordinasi nan dihadiri petani, asosiasi, pelaku usaha, eksportir, perusahaan refinery, Satgas Pangan Polri, serta jejeran pemerintah wilayah tersebut menjadi forum krusial untuk menyerap langsung aspirasi petani sekaligus memastikan pemulihan nilai TBS berjalan merata di seluruh sentra sawit nasional. (RO/I-2)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat penerapan Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring (PARD) 2025–2029 melalui penguatan koordinasi, pembinaan, dan sosialisasi kepada pemerintah wilayah (Pemda). Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan PARD 2025–2029.

"Implementasinya di daerah, berasas pengamatan kami, teman-teman dari Kementerian PPPA belum banyak melakukan sosialisasi secara masif. Sesuai pengarahan Bapak Menteri Dalam Negeri, kami berasosiasi dengan Kementerian PPPA untuk membantu penerapan di daerah, khususnya memberikan sosialisasi kepada kepala wilayah sebagai pelaksana teknis nan mewakili pemerintah pusat," ujar Ribka dalam Rapat Koordinasi Perlindungan Anak di Ranah Daring di Kantor Kementerian PPPA, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Ribka menjelaskan Perpres Nomor 87 Tahun 2025 menjadi pedoman bagi kementerian, lembaga, dan Pemda dalam memperkuat perlindungan anak dari beragam akibat akibat perkembangan teknologi info dan komunikasi. Menurut dia, Kemendagri mempunyai peran strategis dalam mendorong Pemda mengimplementasikan beragam program perlindungan anak di ruang digital.

Menurutnya, Pemda merupakan ujung tombak penyelenggaraan kebijakan tersebut lantaran berhadapan langsung dengan masyarakat. Karena itu, penguatan koordinasi dan sosialisasi menjadi langkah krusial agar kebijakan tersebut dapat melangkah efektif hingga tingkat daerah.

Ia menambahkan, perkembangan teknologi digital memang memberikan banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan beragam tantangan nan perlu diantisipasi bersama. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan wilayah diperlukan untuk menciptakan ruang digital nan kondusif dan ramah bagi anak.

"Kami tetap berkomitmen memperkuat pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi dalam perlindungan anak di ranah daring. Kemendagri bakal membantu pemerintah wilayah mengimplementasikan perlindungan anak di ranah daring melalui penguatan koordinasi, pembinaan, fasilitasi program, serta peningkatan kapabilitas masyarakat dan sumber daya pendidikan," katanya.

Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab berbareng nan memerlukan support seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, Kemendagri bakal terus mengawal penyelenggaraan PARD 2025–2029 melalui pembinaan dan fasilitasi kepada Pemda agar melangkah optimal.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengaku sudah tidak mempunyai anggaran untuk bayar tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias PPPK.

Hal ini diungkapkan dirinya dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI nan juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri PANRB Rini Widyantini.

"Kami tidak punya cashflow untuk bayar penghasilan PPPK sampai akhir tahun. Apakah masalah wilayah sudah selesai, belum," kata Sherly.

Sherly mengatakan kebutuhan shopping pegawai di Maluku Utara mencapai Rp 1,1 triliun, sementara biaya alokasi umum (DAU) Rp 960 miliar. Artinya, shopping pegawai sudah melampaui DAU.

Untuk itu, pemerintah wilayah Maluku Utara kudu menggunakan biaya bagi hasil (DBH) untuk menutup kekurangan. Sayangnya, DBH dari Maluku Utara tetap ditahan sebesar 60%.

"Mungkin kami tidak meminta dibayar dari DAU, kami tidak meminta dibayar dari APBN, PPPKnya. Kami minta sebagian dari 60% dikembalikan," ujarnya.

Dia pun berambisi DPR dapat mengadakan rapat kembali membahas mengenai persoalan pemangkasan anggaran, terutama transfer ke wilayah (TKD) pada tahun depan. Sherly cemas jika ada pemotongan lanjutan dari posisi tahun ini.

Dia memahami permintaan pemerintah pusat untuk melakukan penemuan dalam menambah penerimaan negara. Namun, unik di Maluku Utara, dia menuturkan sudah banyak instrumen fiskal nan diambil oleh pusat.

"Dari ketua komisi mengatakan APBN sulit, kami memahami itu. Kami kudu melakukan inovasi, kami juga memahami itu. Tetapi persoalan di wilayah banyak tools nan dari kami nan diambil oleh pusat sehingga kami tidak mempunyai ruang untuk berinovasi," katanya.

(haa/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Said Iqbal mengaku telah berbincang dengan para serikat pekerja mengenai dirinya masuk pemerintahan.

"Bagi kami, setelah kami diskusikan di KSPI, khususnya, dan kawan-kawan buruh, kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam (pemerintahan)," kata Said di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Said mengungkapkan argumen menerima penugasan dari presiden sebagai Penasihat Khusus. Dia hendak memberikan masukan mengenai hak-hak pekerja dan rakyat mini langsung kepada Prabowo.

"Karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat mini termasuk buruh, petani, nelayan, dan pembimbing nan mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan," katanya.

Menurutnya, pemberi masukan kepada presiden mengenai perspektif pemilik modal telah ada. Namun, tetap nihil dari perspektif kelas pekerja.

"Karena kawan-kawan pengusaha kan misal, misal ya kita selalu memandang secara kasatmata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Rosan, banyak memberikan masukan perihal nan berkarakter dengan kepemilikan modal. nan dari pekerja kan tidak ada," kata dia.

Lebih lanjut, Said menegaskan kehadiran dirinya di dalam pemerintahan tidak bakal mengurangi daya kritis golongan buruh.

"Nah saya memberanikan diri berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga kudu memberikan keseimbangan terhadap apa-apa nan mau diperjuangkan oleh kaum buruh. Dan secara demokratis tidak bakal mengurangi daya kritis kami terhadap persoalan-persoalan perburuhan. Saya pikir itu aja," katanya.

(fca/dek)

Nanik S Deyang dan Sony Sonjaya (Foto: Dok Okezone)

Cinema XXI(MI/PIUS ERLANGGA)

JARINGAN bioskop terbesar di Indonesia, Cinema XXI, kembali mempertegas kebijakan mengenai larangan bagi penonton untuk membawa botol minum pribadi alias tumbler ke dalam area studio. Kebijakan ini memicu beragam reaksi dari para pencinta movie di media sosial.

Berdasarkan info nan dihimpun, patokan ini sebenarnya merupakan bagian dari prosedur standar operasional (SOP) perusahaan nan mengatur mengenai larangan membawa makanan dan minuman dari luar. Namun, pengetatan kembali patokan tumbler ini disebut berangkaian dengan upaya standarisasi jasa dan pengelolaan limbah di area bioskop.

Alasan di Balik Kebijakan Cinema XXI

Pihak manajemen Cinema XXI menekankan bahwa kebijakan ini tidak hanya sekadar patokan administratif, tetapi juga mempunyai dimensi kampanye lingkungan nan sedang dijalankan oleh perusahaan. Dalam pengumuman resminya, Cinema XXI menyoroti pentingnya transisi menuju kebiasaan nan lebih terukur dalam penggunaan bungkusan di lingkungan bioskop.

"Lewat inisiatif ini, kita bersama-sama membantu mengurangi penggunaan lebih dari 20 ribu bungkusan plastik dan menunjukkan jika perubahan besar bisa dimulai dari kebiasaan sederhana," tulis pengumuman resmi Cinema XXI.

Meskipun membawa tumbler pribadi dianggap sebagai tindakan ramah lingkungan oleh sebagian masyarakat, pihak bioskop mempunyai sistem tersendiri dalam mengelola konsumsi produk di dalam area mereka untuk memastikan kebersihan dan kenyamanan seluruh penonton.

Komitmen Pengurangan Sampah Plastik

Cinema XXI menyatakan bahwa konsentrasi utama mereka saat ini adalah mengontrol jenis bungkusan nan beredar di dalam bioskop agar lebih mudah didaur ulang alias dikelola melalui sistem internal mereka. Dengan mewajibkan penggunaan produk nan tersedia di concessions (kantin bioskop), pihak manajemen mengeklaim dapat lebih efektif dalam menghitung dan menekan jejak karbon serta limbah plastik secara kolektif.

Hingga saat ini, para petugas di pintu masuk studio (checkpoint) bakal meminta penonton nan membawa tumbler untuk menyimpannya di tempat penitipan peralatan alias menghabiskan isinya sebelum memasuki area menonton.

Kebijakan ini diharapkan dapat didukung oleh para pengguna setia demi terciptanya ekosistem bioskop nan lebih tertib dan selaras dengan sasaran keberlanjutan nan dicanangkan oleh perusahaan. Bagi penonton nan mau tetap terhidrasi, Cinema XXI menyediakan beragam pilihan minuman dengan bungkusan nan telah disesuaikan dengan standar pengelolaan lingkungan mereka. (Z-4)

Jakarta -

Bupati Muara Enim Edison diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Muara Enim, Sumatera Selatan (Sumsel). Seperti apa sosok Edison?

Dilihat di website Pemkab Muara Enim, Senin (8/6/2026), Edison lahir di Banuayu, Muara Enim, pada 6 Maret 1968. Edison maju di Pilbup 2024-2029 dari Partai NasDem.

Edison berpasangan dengan Sumarni, politikus PDIP. Edison resmi dilantik sebagai Bupati Muara Enim pada 20 Februari 2025.

Edison menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 1 Banuayu pada 1981. Kemudian menempuh pendidikan SMPN 1 Lubuklinggau pada 1984, selanjutnya menempuh SMAN 1 Lubuklinggau pada 1987.

Setelah itu dia melanjutkan studi di Universitas Sumatera Utara dan meraih gelar Sarjana Hukum pada 1992. Kemudian dia melanjutkan pascasarjana di Universitas Sriwijaya pada 2002.

Edison pernah berkarier di Badan Pertanahan Nasional (BPN) sejak 1995. Jabatan terakhirnya adalah sebagai Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan.

Sebelumnya diberitakan, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Muara Enim, Sumatera Selatan (Sumsel). Bupati Muara Enim Edison diamankan.

"Benar," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto ketika dimintai konfirmasi, Senin (8/6/2026).

KPK belum menjelaskan siapa saja pihak nan diamankan dalam OTT ini. Termasuk, apa kasus nan membikin Edison terjaring OTT.

(amw/imk)

Arctis Nova Pro Omni(Doc steelseries)

INDUSTRI periferal gaming kembali diramaikan dengan kehadiran penemuan terbaru dari lini audio premium. Bagi Anda para hardcore gamer nan mendambakan kualitas bunyi tanpa kompromi, kehadiran Arctis Nova Pro Omni menjadi jawaban nan dinanti. Headset ini dirancang untuk menetapkan standar baru dalam pengalaman audio spasial dan kenyamanan penggunaan jangka panjang.

Artikel ini bakal mengulas secara mendalam mengenai fitur unggulan, spesifikasi teknis, serta info nilai resmi Arctis Nova Pro Omni di pasar Indonesia. Mari kita bedah kenapa perangkat ini layak menjadi investasi utama di meja gaming Anda.

Kualitas Audio High-Fidelity dan Fitur Unggulan

Arctis Nova Pro Omni mengusung sistem akustik Nova Pro nan menggabungkan hardware premium dengan perangkat lunak canggih. Fokus utama dari seri "Omni" ini adalah elastisitas dan kejernihan bunyi nan bisa menangkap perincian terkecil dalam gim, mulai dari langkah kaki musuh hingga dentuman ledakan nan megah.

Beberapa fitur kunci nan menjadi daya tarik utama meliputi:

• Premium High-Fidelity Drivers: Menghasilkan bunyi nan sangat bening dengan rentang gelombang nan luas.
• 360° Spatial Audio: Memberikan pengalaman imersif nan memungkinkan pemain mengetahui posisi musuh dengan kecermatan tinggi.
• Multi-System Connect: Memudahkan pengguna beranjak antar perangkat (PC, PlayStation, Switch, alias Mobile) tanpa kudu mencabut kabel.
• ClearCast Gen 2 Mic: Mikrofon dengan teknologi noise cancelling berbasis AI untuk komunikasi tim nan lebih bersih.

Tabel Spesifikasi Arctis Nova Pro Omni

Spesifikasi teknis dan kesiapan fitur tertentu dapat bervariasi tergantung pada wilayah distribusi. Pastikan memeriksa paket penjualan resmi untuk memastikan support sistem nan sesuai.

Kelebihan dan Kekurangan

Berdasarkan kajian fitur nan ditawarkan, berikut adalah poin-poin nan perlu dipertimbangkan sebelum membeli:

Pros:

• Kualitas material sangat kokoh dan premium.
• Sangat nyaman digunakan untuk sesi gaming marathon berkah kreasi ComfortMAX.
• Kompatibilitas luas dengan beragam platform modern.

Cons:

• Harga masuk dalam kategori premium (high-end).
• Memerlukan pengaturan perangkat lunak tambahan untuk memaksimalkan potensi audio spasial.

Harga dan Ketersediaan di Indonesia

Untuk pasar Indonesia, Arctis Nova Pro Omni diposisikan sebagai produk flagship. Berdasarkan pantauan pasar saat ini, nilai perangkat ini berada di rentang nan kompetitif untuk kelas audio profesional.

Harga Estimasi: Data nilai resmi dalam Mata Uang Rupiah saat ini sedang divalidasi melalui pemasok resmi di Indonesia. Namun, memandang tren global, produk ini diperkirakan bakal dibanderol mulai dari Rp4.500.000 hingga Rp6.000.000, tergantung pada jenis konektivitas (Wired alias Wireless).

Anda dapat menemukan produk ini di toko resmi (Official Store) brand mengenai di marketplace terkemuka alias gerai retail periferal gaming bentuk di kota-kota besar. Pastikan membeli produk bergaransi resmi untuk mendapatkan jasa purna jual nan terjamin. (Z-4)