Ruben Onsu Serang Balik Sarwendah soal Bertemu Anak: Tak Pernah Diberi Waktu. (Foto: Instagram/@ruben_onsu)

JAKARTA - Polemik mengenai kewenangan asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah tetap terus bergulir. Setelah Sarwendah lewat kuasa hukumnya membantah tudingan mempersulit pertemuan, sekarang kuasa norma Ruben nan memberi serangan balik.

Menurut Minola Sebayang selaku kuasa norma Ruben, kedua putrinya saat ini tinggal berbareng Sarwendah. Dengan begitu, tanggung jawab untuk membantu mengatur waktu pertemuan anak dan Ruben, semestinya ada di pihak Sarwendah. 

Pernyataan itu disampaikan Minola untuk menanggapi pernyata kuasa norma Sarwendah nan menyebut Ruben Onsu tak pernah meminta untuk dipertemukan dengan anak-anaknya sejak akhir tahun 2025.

“Kewajiban untuk memastikan anak-anak ini ada waktu dan bisa berkumpul dengan ayahnya ada pada siapa sebenarnya? Ya, ada pada S dong. Kan kewenangan asuh anak ada di dia,” kata Minola.

Pengacara 57 tahun itu menilai, tak semestinya Ruben kudu selalu meminta waktu untuk dipertemukan dengan anak-anaknya. “Capek jika Ruben kudu selalu bertanya ada waktu enggak untuk berjumpa anak?” tuturnya.

Ruben Onsu Serang Balik Sarwendah soal Bertemu Anak: Tak Pernah Diberi Waktu. (Foto: Instagram/@ruben_onsu)

Menurut Minola, Ruben juga mempunyai tanggungjawab bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Sehingga tidak mungkin setiap saat hanya konsentrasi meminta agenda pertemuan dari mantan istrinya.

Ia menegaskan, semestinya kedua pihak sama-sama aktif membuka ruang komunikasi demi kepentingan anak. “Harusnya sama-sama aktif dong. Hidup ini kan kudu saling mengerti, saling menolong, dan saling memberi.”

Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati(Dok spesial )

WAKIL Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus penyekapan dan dugaan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial YTR, 29, nan diduga berjalan selama tiga tahun di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Sari menegaskan bahwa peristiwa tersebut merupakan tindak kekerasan nan sangat serius dan tidak dapat ditoleransi dalam corak apa pun.

“Kami turut prihatin atas tragedi nan menimpa saudari YTR. Kekerasan nan dialami korban merupakan pelanggaran serius terhadap kewenangan asasi manusia dan tidak boleh dibiarkan begitu saja,” ujar Sari Yuliati.

Menurut Sari, kasus tersebut tidak hanya merupakan tindak pidana, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai corak kekerasan berbasis kelamin nan menimbulkan akibat bentuk maupun psikologis nan mendalam bagi korban.

“Kami mengecam keras tindakan penyekapan dan penganiayaan nan terjadi. Setiap corak kekerasan terhadap wanita kudu ditindak tegas sesuai ketentuan norma nan berlaku,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sari meminta abdi negara kepolisian untuk mengusut kasus tersebut secara menyeluruh, termasuk terus melakukan pengejaran terhadap tersangka maupun pihak-pihak nan selama ini turut serta melakukan penyekapan.

“Kami meminta kepolisian untuk segera menangkap pelaku dan mengusut kasus ini hingga tuntas. Proses norma kudu terus melangkah dan memberikan kepastian keadilan bagi korban. Pelaku kudu dijerat dengan ketentuan norma nan berlaku, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan ketentuan dalam KUHP,” ujarnya.

Selain penegakan hukum, Sari juga menekankan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban. Ia mendorong kementerian, lembaga terkait, serta pemerintah wilayah untuk memastikan korban memperoleh jasa nan dibutuhkan.

“Korban kudu mendapatkan perlindungan nan maksimal, pendampingan psikologis, jasa kesehatan, support hukum, serta pemulihan trauma nan berkelanjutan. Negara kudu datang untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi dan proses pemulihan melangkah dengan maksimal,” kata Sari.

Sari berambisi kasus ini menjadi perhatian berbareng dan momentum untuk memperkuat upaya pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap wanita di Indonesia.

“Tidak boleh ada ruang bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan. Penegakan norma nan tegas dan perlindungan nan komprehensif bagi korban merupakan bagian dari komitmen kita dalam mewujudkan rasa kondusif dan keadilan bagi seluruh masyarakat,” tutupnya. (RO/E-4)

Salah satu rokok terlarangan nan beredar luas di Batam.(Dok.Istimewa)

PEREDARAN rokok terlarangan di Kota Batam kembali menjadi sorotan. Salah satu merek nan paling mencolok adalah Manchester, nan diduga beredar luas tanpa pita cukai dan mudah ditemukan di beragam titik, mulai dari gerai mini hingga jaringan distributor.

Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Pasalnya, rokok tanpa cukai itu diduga dapat beredar secara masif dan terbuka tanpa halangan berarti.

Anggota DPRD Kota Batam, Rival Pribadi, menilai kondisi ini tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan biasa. Ia menyebut peredaran rokok terlarangan telah berjalan secara terang-terangan dan terkesan tanpa rasa takut terhadap penindakan aparat.

“Ini bukan lagi soal satu-dua balut rokok ilegal. Peredarannya sudah sistematis, masif, dan terbuka. Hampir di setiap area ada. Kalau situasi ini terus dibiarkan, publik berkuasa bertanya, di mana pengawasan Bea Cukai?” ujarnya, Minggu (21/6).

Menurut dia, masifnya pengedaran rokok terlarangan merek Manchester mengindikasikan adanya rantai pasok nan kuat dan terorganisasi. Ia menilai, peredaran dalam skala besar susah terjadi tanpa adanya celah dalam pengawasan.

Dia juga menyoroti posisi Batam sebagai area strategis dengan lampau lintas peralatan nan padat. Karena itu, pengawasan terhadap peralatan kena cukai semestinya menjadi prioritas utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya di wilayah Batam.

“Kalau rokok terlarangan Manchester bisa masuk dan tersebar luas sampai ke warung-warung kecil, berfaedah ada masalah serius dari hulu hingga hilir. Ini perlu ditelusuri, siapa pemasoknya, siapa distributornya, dan gimana jalur masuknya,” ujarnya.

Ia menegaskan, peredaran rokok tanpa cukai bukan hanya pelanggaran administratif. Praktik tersebut juga berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar akibat hilangnya penerimaan dari sektor cukai.

Selain merugikan negara, maraknya rokok terlarangan juga dinilai menciptakan persaingan upaya nan tidak sehat. Pedagang maupun pemasok rokok legal nan alim patokan menjadi pihak nan dirugikan lantaran kudu bersaing dengan produk terlarangan nan dijual jauh lebih murah.

“Pelaku upaya nan alim bayar cukai justru kalah bersaing dengan produk terlarangan nan dijual jauh lebih murah. Ini merusak ekosistem upaya nan sehat,”tambahnya.

PEDAGANG KECIL
Untuk itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya lembaga mengenai di Batam, agar tidak hanya melakukan razia sesaat. Ia meminta penindakan diarahkan untuk mengungkap jaringan pengedaran hingga tokoh utama di kembali peredaran rokok terlarangan tersebut.

Menurut Rival, penegakan norma tidak boleh hanya menyasar pedagang mini di lapangan. Aparat juga kudu menelusuri pihak-pihak nan diduga menjadi pemasok, distributor, hingga pengendali pengedaran rokok ilegal. Jika tidak ditangani secara serius, Rival cemas peredaran rokok terlarangan bakal semakin merajalela dan susah dikendalikan.

“Publik mau memandang tindakan nyata, bukan sekadar operasi seremonial. Jika memang serius, bongkar sampai ke akar. Siapa pemain besarnya? Itu nan kudu diungkap. Kalau tidak, rokok terlarangan ini bakal terus merajalela,” tegasnya.

Maraknya peredaran rokok terlarangan seperti Manchester di Batam sekarang menjadi ujian serius bagi abdi negara penegak norma dan otoritas pengawasan cukai. Tanpa langkah konkret dan konsisten, peredaran rokok tanpa cukai dikhawatirkan bakal terus meluas dan semakin susah dikendalikan. (E-2)

Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim, mengungkap Rusia telah memberikan agunan pasokan minyak, gas, dan diesel untuk Malaysia setidaknya selama 20 tahun ke depan.

Pernyataan itu disampaikan Anwar pada Sabtu (20/6) setelah kembali dari kunjungan kerja ke Rusia dan Turkmenistan.

“Presiden Vladimir Putin memberikan agunan melalui pengaturan jangka panjang bahwa pasokan minyak, gas, dan diesel Malaysia bakal tetap kondusif setidaknya selama 20 tahun ke depan,” kata Anwar saat menghadiri seremoni peletakan batu pertama Setia Fontaines Industrial Park di Penang, seperti dikutip dari CNA, Minggu (21/6).

“Hal ini dimungkinkan melalui persahabatan antara negara kita,” lanjutnya.

Anwar sebelumnya menghadiri KTT Peringatan ASEAN-Rusia nan berjalan di Kazan, Rusia, pada 17-18 Juni 2026 berbareng para pemimpin negara Asia Tenggara lainnya.

Di sela-sela pertemuan tersebut, Anwar berjumpa Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membahas keamanan energi, kerja sama pasokan minyak, teknologi baru, dan sejumlah rumor lainnya.

Minat negara-negara Asia Tenggara terhadap daya Rusia meningkat sejak AS dan Israel melancarkan serangan ke Iran pada 28 Februari, nan mengganggu pasokan minyak dan gas Asia melalui Selat Hormuz.

Meski AS dan Iran telah menandatangani kesepakatan tenteram sementara pada 17 Juni, sejumlah negara di area tetap berupaya mengamankan sumber daya alternatif.

Filipina, Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan Myanmar termasuk negara nan menunjukkan kesukaan untuk membeli minyak dan gas Rusia guna mengatasi potensi kekurangan pasokan energi.

Langkah tersebut dilakukan meskipun berpotensi memicu ketegangan dengan sekutu Barat seperti AS dan negara-negara Eropa nan mendukung Ukraina dalam perang melawan Rusia.

Namun Malaysia tak termasuk dalam golongan negara nan menerapkan hukuman Barat terhadap Rusia pasca invasi ke Ukraina pada 2022. Kuala Lumpur selama ini mempertahankan kebijakan nan disebut sebagai netralitas strategis.

Selain membahas kerja sama dengan Rusia, Anwar juga menyoroti kesepakatan daya baru nan ditandatangani Malaysia dengan Turkmenistan selama kunjungannya pada 18-19 Juni.

Perusahaan daya Malaysia, Petronas, bakal terlibat dalam pengembangan dua blok gas besar di negara Asia Tengah tersebut. Menurut Anwar, kerja sama itu bakal semakin memperkuat posisi Malaysia sebagai pemain daya nan disegani di tingkat global.

Petronas lewat anak usahanya, Petronas Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd, menandatangani perjanjian bagi hasil untuk pengembangan blok lepas pantai 19 dan 20 di Laut Kaspia.

Kesepakatan diteken berbareng perusahaan minyak negara Turkmenistan, Turkmennebit, dan perusahaan negara Hazarnebit.

Selain itu, Petronas juga menandatangani kerja sama studi seismik 2D untuk wilayah Northern Offshore Blocks. Penandatanganan perjanjian tersebut disaksikan langsung oleh Anwar dan Presiden Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov.

Petronas sendiri telah beraksi di Turkmenistan selama sekitar 30 tahun dan mengembangkan Blok 1 di sektor Laut Kaspia milik Turkmenistan sejak 1996 melalui skema perjanjian bagi hasil.

Anwar mengatakan kesepakatan terbaru itu merupakan hasil hubungan baik dan negosiasi nan telah berjalan sejak Berdimuhamedov melakukan kunjungan resmi ke Malaysia pada Desember 2024.

Menurutnya, kerja sama tersebut bakal membantu menjamin kebutuhan daya Malaysia selama beberapa dasawarsa ke depan.

“Kami juga dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan ekspor ke negara-negara mitra, khususnya China, Jepang, dan Korea Selatan nan mempunyai kebutuhan daya tinggi,” imbuh Anwar.

Selebgram Adam Deni Gearaka namalain ADG (30) resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan perusakan sebuah ruko di area Cilincing, Jakarta Utara.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan Adam Deni dijerat dengan perusakan peralatan milik orang lain dengan ancaman balasan 5 tahun penjara. Kerugian materiil akibat tindakan tersebut ditaksir mencapai Rp 15 juta.

"Penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menjerat tersangka ADG dengan Pasal 521 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai perusakan peralatan milik orang lain,” kata Budi lewat keterangannya, Minggu (21/6).

Adam telah ditahan di Rutan Mapolres Metro Jakarta Utara untuk kepentingan penyidikan.

Kasus ini bermulai dari laporan pemilik upaya nan mengaku menjadi korban perusakan akomodasi upaya di Ruko Yummy Coin, Jalan Terusan Kelapa Hybrida, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara.

Peristiwa pertama terjadi pada Rabu (17/6) sekitar pukul 20.30 WIB. Berdasarkan hasil penyelidikan, Adam diduga mendatangi letak upaya korban lampau memaksa masuk ke area ruko.

“Tersangka ADG mendatangi letak upaya korban dan memaksa masuk. Tersangka kemudian melakukan tindakan perusakan secara sepihak nan menyebabkan hancurnya papan iklan (neon box) toko, bolongnya tembok pembatas gypsum, serta rusaknya properti ruko lainnya seperti bangku dan akomodasi sanitasi,” ujar Budi.

Tak hanya melakukan perusakan, Adam juga diduga mengintimidasi petugas keamanan di letak dengan memperlihatkan airsoft gun nan terselip di pinggangnya.

“Tersangka juga melakukan tindakan intimidasi dengan memperlihatkan satu unit senjata jenis airsoftgun nan terselip di pinggangnya kepada petugas keamanan ruko agar permintaannya dituruti,” jelas Budi.

Aksi itu disebut bersambung keesokan harinya, Kamis (18/6) sekitar pukul 19.30 WIB. Adam diduga kembali mendatangi letak dan merusak bagian eksterior mobil milik korban nan sedang terparkir.

Setelah menerima laporan dari tenaga kerja dan petugas keamanan, personel Polsek Cilincing langsung menuju letak dan mengamankan Adam. Penanganan perkara kemudian dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Utara.

Ilustrasi(Antara)

KETUA Umum Asosiasi Pangan dan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (APGI 3T) Herwil Junaidi Harefa menjelaskan argumen di kembali tindakan protes sejumlah penanammodal dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurut Herwil, tindakan tersebut muncul lantaran ratusan SPPG nan harusnya sudah beraksi setelah memenuhi tahapan persyaratan PKS di wilayah 3T Terpencil hingga sekarang belum memperoleh kepastian operasional, meskipun seluruh proses pembangunan dan persiapan telah diselesaikan sesuai ketentuan nan berlaku.

Herwil mengatakan, sejak awal para penanammodal menerima penugasan untuk membangun SPPG berasas pedoman dan petunjuk teknis nan diterbitkan BGN. Mereka kemudian membangun akomodasi tersebut dengan menggunakan biaya pribadi maupun pinjaman, tanpa menggunakan anggaran negara. 

“Kami membangun lantaran memandang tetap banyak anak-anak di wilayah terpencil nan belum terjangkau program Makan Bergizi Gratis. Niat kami hanya untuk membangun dan mendukung program pemerintah, bukan untuk memperjualbelikan titik alias akomodasi nan dibangun,” ucap Herwil dikutip dari siaran pers nan diterima, Minggu (21/6).

Ia menjelaskan bahwa membangun akomodasi di wilayah terpencil mempunyai tantangan nan jauh lebih besar dibandingkan di wilayah perkotaan, mulai dari keterbatasan akses hingga tingginya biaya logistik.

Menurut APGI 3T, sebagian besar pembangunan telah diselesaikan sejak Oktober hingga Desember 2025. Namun, hingga saat ini banyak pengelola nan belum memperoleh kepastian mengenai aktivasi operasional SPPG nan telah dibangun.

“Dana pembangunan berasal dari modal pribadi dan pinjaman. Banyak komitmen nan kudu kami penuhi kepada pekerja maupun pihak nan terlibat dalam pembangunan. Namun sampai saat ini belum ada kepastian operasional,” kata Herwil. 

APGI 3T mencatat sebanyak 645 SPPG wilayah terpencil telah menyelesaikan pembangunan, appraisal, verifikasi, pembukaan virtual account, penetapan kepala SPPG, hingga menerima draft perjanjian kerja sama dan dinyatakan siap operasional.

Nilai investasi nan telah direalisasikan diperkirakan mencapai sekitar Rp1 triliun. Karena itu, APGI 3T mendesak BGN segera memberikan kepastian operasional terhadap seluruh SPPG nan telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis agar faedah Program Makan Bergizi Gratis dapat segera dirasakan masyarakat di wilayah 3T. (E-4)

Warga mengisi bahan bakar di salah satu SPBU di Jawa Tengah.(Dok.Pertamina Jawa Tengah dan DIY)

PADA periode libur sekolah nan berjalan mulai 22 Juni hingga 3 Juli 2026, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (Jateng DIY) mengambil langkah proaktif. 

Pertamina resmi menambah pasokan stok pertalite sebesar 10% hingga 18% di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Langkah strategis ini diambil guna mengantisipasi lonjakan kendaraan wisatawan, berkaca pada tren kenaikan konsumsi BBM pada periode libur sekolah tahun lampau nan mencapai 1,4% di Jateng dan 7% di DIY.

Area Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Patra Niaga Jateng DIY, Taufiq Kurniawan, mengungkapkan bahwa posisi Jateng dan DIY sebagai lokasi wisata nasional utama menjadi argumen kuat dibalik penebalan stok ini.

"Jateng-DIY adalah dua provinsi nan mengandalkan sektor pariwisata sebagai jantung perekonomian. Aksesnya mudah dan terjangkau, sehingga seperti tahun-tahun sebelumnya, lonjakan konsumsi ini antisipasi dan kita dukung penuh," ujar Taufiq.

Penebalan stok harian di SPBU bakal dilakukan secara bergerak berasas pertimbangan berkala, dengan prioritas utama pada titik-titik jalur dan tujuan wisata.

Untuk menjamin kenyamanan konsumen dan mencegah kemacetan di sekitar area pengisian, Pertamina Patra Niaga Jateng DIY juga menerapkan 5 langkah taktis.

Pertama, pengedaran BBM ke SPBU dilakukan pada awal hari untuk menghindari kepadatan lampau lintas. Kedua, kapabilitas volume pengiriman Pertalite ke SPBU potensial ditambah 

Ketiga,  petugas unik disiapkan untuk pengatur antrean di lapangan agar pengisian tertib. Keempat, air inum dalam jemasan (AMDK) dibagikan cuma-cuma untuk pengendara nan mengantre. "Akses digital MyPertamina: dioptimalkan guna memudahkan pendatang mencari info SPBU terdekat," ungkap dia.

Demi kelancaran di lapangan, Pertamina memastikan koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan abdi negara kepolisian melangkah intensif. Langkah ini dilakukan agar pasokan BBM tetap terjamin lancar tanpa menimbulkan kemacetan nan mengganggu pengguna jalan lain. (E-2)

Bogor -

Branding di era digital tidak hanya dibangun melalui identitas visual, tetapi juga lewat pengelolaan konten nan konsisten di media sosial. Sebab, keahlian memproduksi konten nan relevan dan mudah dipahami menjadi bagian krusial dalam mendukung komunikasi publik.

Melalui sesi BrandLab dalam workshop The Classroom KLH, peserta Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mendapatkan pembekalan mengenai strategi pengelolaan media sosial. Materi tersebut disampaikan oleh Head of Brand Communication detikcom, Karel Anderson.

Dalam sesi BrandLab, Karel membahas peran branding dalam mendukung komunikasi publik serta pentingnya membangun identitas nan konsisten di beragam kanal digital. Ia mengatakan keberhasilan branding tidak hanya diukur dari banyaknya konten nan dipublikasikan, tetapi juga dari keahlian sebuah lembaga membangun keterhubungan dengan audiens melalui pesan nan relevan dan mudah dipahami.

"Tugas humas dan social media bukan membikin publik memandang konten kita. Tugas kita adalah membikin mereka merasa bahwa rumor nan kita bawa adalah rumor mereka juga," ujar Karel di Wisma PGN Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/6/2026).

Karel menjelaskan bahwa pengelolaan media sosial tidak semata-mata bermaksud mengejar viralitas. Menurutnya, nan lebih krusial adalah gimana sebuah konten bisa menyampaikan pesan utama secara efektif sehingga memberikan akibat dan relevansi bagi audiens. Ia pun membujuk peserta memahami beragam kesalahan nan kerap terjadi dalam pengelolaan branding di media sosial.

"Ya lantaran urusan sosial media itu banyak nan punya ahli filsafat hanya untuk demi viral, demi viral, demi viral. Tapi sebenarnya sosial media bukan hanya diperuntukkan untuk demi menuju tujuan viral, tapi gimana bisa menyampaikan perihal vital dari prinsip postingan kita sendiri. Itu nan lebih krusial dari kenapa akhirnya kita nge-branding di sosial media itu penting," ujarnya.

Lebih lanjut, Karel berambisi materi nan diberikan dapat membantu peserta mengevaluasi sekaligus memperkuat strategi branding di media sosial. Ia menilai pemahaman terhadap beragam tantangan dalam pengelolaan konten dapat menjadi bekal untuk menghasilkan komunikasi nan lebih efektif dan berdampak.

"Harapannya temen-temen humas KLH juga akhirnya lebih tahu lagi apa nan kudu bisa diperbaikin, apa nan bisa diimplementasikan untuk perusahaan branding, terutama branding di sosial media. Dan akhirnya setelah kita mengaku dosa, kita akhirnya dengan sadar apakah dosa kita, akhirnya kita bisa mendeliver sesuatu nan menjadi dahsyat dan akhirnya konten-konten dari kementerian dan nan dikelola oleh humas KLH menjadi posting nan wow dan juga impact-nya juga nan wow," katanya.

Tantangan Menyampaikan Isu Lingkungan kepada Publik

Pentingnya penyusunan pesan nan tepat juga menjadi perhatian KLH/BPLH dalam menyampaikan beragam info mengenai lingkungan hidup kepada masyarakat.

Kepala Biro Humas KLH/BPLH, Yulia Suryanti mengatakan bahwa penyampaian info mengenai rumor lingkungan kudu dilakukan secara tepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

"Kita memandang rumor lingkungan ini kadang-kadang kan memang kudu disampaikan secara tepat, valid, dan juga tidak mislead. Jadi lantaran itulah komunikasi itu kudu kita rancang untuk dapat diterima oleh publik, memang sah dan intinya tidak menjadi miskomunikasi. Sehingga masyarakat juga mengerti rumor lingkungan hidup itu seperti apa dan juga dapat membantu KLH untuk menjaga lingkungan hidup, jadi itu sebetulnya inti utamanya," kata Yulia.

Ia menyoroti adanya perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap rumor lingkungan hidup nan menjadi tantangan dalam penyampaian informasi.

"Tantangannya sebenarnya jika dibilang berbeda level pemahaman, ya, tentang lingkungan hidup. Ada nan memang mengerti sekali, nan selalu mengikuti, misalnya seperti LSM lingkungan. Tapi mungkin juga ada masyarakat awam di mana mereka juga tidak terbiasa dengan isu-isu lingkungan," ujarnya.

"Misalnya tadi, istilah gas rumah kaca. Tidak semua orang tahu gas rumah kaca itu apa, tapi semua orang sebenarnya terkena, terkena rumor tersebut, terkena dampaknya," sambungnya.

Menurutnya, kondisi tersebut membikin KLH perlu menyusun komunikasi nan lebih sederhana agar mudah dipahami masyarakat tanpa mengurangi kecermatan informasi.

"Jadi hal-hal seperti itu nan menjadi tantangan kami, sehingga komunikasi nan perlu disampaikan oleh KLH juga kudu tepat, tepat sasaran, dan juga tepat istilahnya, sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat. Mungkin itu tantangannya," jelas Yulia.

"Karena kadang kita juga terlalu teknis. Nah, masyarakat kan nggak perlu nan teknis-teknis ya, nan perlu adalah gimana sih kondisi lingkungan kita, gimana masyarakat juga bisa berperan, nah di situ tantangannya," lanjutnya.

Ia berambisi peserta dapat mengolah info teknis menjadi narasi nan lebih sederhana tanpa menghilangkan substansi.

"Nah, ini kami harapkan peserta di sini juga dapat belajar gimana sih menyampaikan rumor nan menurut masyarakat terlalu ribet, terlalu complicated, menjadi bahasa alias narasi nan sederhana, nan mudah dipahami tapi tentu saja tidak mislead, tidak miss komunikasi," kata Yulia.

Peserta Dapat Perspektif Baru dari The Classroom KLH

Peserta juga mendapatkan wawasan mengenai pemanfaatan media sosial sebagai sarana untuk memperkuat gambaran lembaga dan menjalin hubungan dengan publik. Sejumlah peserta mengaku memperoleh perspektif baru nan dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari, khususnya dalam pengelolaan konten dan komunikasi publik.

Kelompok 1 sukses keluar sebagai juara pertama dalam rangkaian aktivitas The Classroom KLH. Perwakilan golongan sekaligus peserta terbaik, Rury, mengaku tidak menyangka sukses meraih penghargaan tersebut. Menurutnya, keaktifan selama obrolan dan seluruh rangkaian aktivitas menjadi salah satu aspek nan membantu kelompoknya tampil maksimal.

"Kemudian ya aktif aja selama diskusi, selama aktivitas nan dilakukan oleh kelas seluruh mendetik. Kita berupaya lebih aktif, sehingga sampai sekarang," ujarnya.

Peserta lainnya, Ratu Salma Al Khairiyah, menilai materi nan disampaikan selama training sangat relevan dengan tugasnya dalam memproduksi konten. Ia mengaku mendapatkan banyak masukan, mulai dari proses perencanaan, pengambilan gambar, hingga penyuntingan konten.

"Jadi sebenarnya ketiga materi itu relevan banget. Mungkin nan tetap baru banget tuh, mungkin nan materi pertama kali ya, lantaran kami nggak bikin press release. Cuma untuk materi kedua dan ketiga itu relevan banget, apalagi untuk saya pribadi emang dari proses awal tag konten, dari konsep, record, sampai editing, itu emang dari saya juga," katanya.

Sementara itu, peserta lainnya, Aulia Rahman, mengaku materi mengenai videografi dan penyuntingan video menjadi bagian nan paling berfaedah untuk mendukung program edukasi nan sedang dijalankan di instansinya.

"Kalau untuk sekarang sih nan paling terawal itu nan bagian editing video ya, dan pengambilan video. Karena kebetulan sekarang di instansi tuh ada program KIE untuk komunikasi, informasi, dan edukasi ke masyarakat mengenai gimana mengolah sampah," katanya.

Menurut Aulia, materi serupa perlu terus dikembangkan dengan pembahasan nan lebih teknis agar dapat semakin membantu peserta dalam menjalankan tugas komunikasi publik di lingkungan kerja masing-masing.

Sebagai informasi, Kelompok 1 sukses meraih juara pertama dan memperoleh bingkisan sebesar Rp2 juta. Sementara itu, Kelompok 4 keluar sebagai juara kedua dengan bingkisan Rp1,5 juta, sedangkan Kelompok 2 meraih juara ketiga dan mendapatkan bingkisan Rp1 juta.

The Classroom KLH sendiri merupakan program training nan diselenggarakan KLH/BPLH berbareng detikcom guna memperkuat kapabilitas komunikasi publik peserta melalui materi jurnalistik, produksi konten kreatif, hingga strategi branding dan pengelolaan media sosial di era digital.

(prf/ega)

Jakarta -

Anggota Komisi XI DPR RI, Said Abdullah mendorong pemerintah memberikan kebijakan afirmatif bagi pabrikan rokok golongan III, khususnya perusahaan nan tetap baru dan berskala mini hingga menengah. Ia menjelaskan langkah tersebut krusial untuk menjaga keberlangsungan industri hasil tembakau, memperluas penggunaan cukai resmi, serta mendukung penyerapan tenaga kerja dan penerimaan negara.

Said menilai pemerintah perlu memahami karakter industri rokok nasional nan mempunyai beragam jenis upaya dan skala produksi. Ia mencontohkan kondisi di Madura nan banyak didominasi pabrikan rokok golongan III dengan ragam produk dan kapabilitas produksi nan berbeda-beda.

"Kita kudu bisa memahami karakter dan corak industri rokok di tanah air. Industri rokok, terutama nan di wilayah saya seperti di Madura ini levelnya banyak sekali, dan rata rata berada golongan III," kata Said dalam keterangannya, Minggu (21/6/2026).

"Produknya juga beragam dengan skala produksi nan berbeda beda. Kalau golongan tarif cukai terlalu sederhana, terutama di golongan III, itu bakal menyusahkan produsen pabrik rokok skala mini dan menengah," imbuhnya.

Menurutnya, keberadaan industri hasil tembakau mempunyai peran krusial dalam mendukung perekonomian masyarakat, terutama melalui kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan penerimaan negara dari sektor cukai.

"Dalam situasi perekonomian nan kurang baik seperti saat ini, pabrikan rokok itu menyumbang tarif cukai dan tenaga kerja. Kalau tarif cukai terlalu sederhana terutama di golongan III, bakal memberatkan perusahaan rokok menengah bawah," tuturnya.

Ia mengatakan industri hasil tembakau di Madura telah menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, baik secara langsung maupun tidak langsung.

"Di Madura saja, industri hasil tembakau mempekerjakan tenaga kerja langsung lebih dari 186 ribu orang, itu belum termasuk jumlah tenaga kerja tidak langsung dan akibat ekonomi di wilayah hilirnya. Dengan mempertimbangkan perihal ini, sewajarnya jika tarif cukai golongan III dibuat kebijakan nan afirmatif," ujarnya.

Lebih lanjut, Said menilai kebijakan afirmatif dapat memberikan ruang nan lebih luas bagi pabrikan golongan III untuk berkembang dan beraksi melalui sistem cukai resmi.

"Dengan kebijakan afirmatif tersebut pabrikan rokok golongan III nan beragam jenis produk dan jumlah produksinya bisa secara legal bisa terpayungi tarif cukai," lanjutnya.

Ia juga menyoroti kondisi produsen rokok baru nan rata-rata berumur di bawah 20 tahun dan tetap dalam tahap memperkuat pasar usahanya.

"Tarif golongan III saat ini bakal berat diraih oleh produsen rokok baru nan rata rata usianya dibawah 20 tahun, nan belum mempunyai segmen pasar nan kuat," katanya.

Karena itu, Said mengusulkan pemberian insentif tarif cukai bagi pabrikan golongan III nan tetap berumur di bawah 20 tahun.

"Kalau mereka diberikan tarif cukai nan afirmatif, semisal diberikan insentif tarif cukai sebesar 300 rupiah unik untuk pabrikan dibawah 20 tahun, kebijakan ini bakal mendorong mereka dinaungi cukai legal, pendapatan cukai naik, dan suasana upaya mereka bisa melangkah tanpa kejar kejaran dengan abdi negara cukai," ungkapnya.

Menurut Said, kebijakan afirmatif tersebut juga berpotensi meningkatkan penerimaan negara dari sektor cukai lantaran semakin banyak pelaku upaya nan memanfaatkan sistem cukai resmi.

"Dari kalkulasi kawan teman produsen rokok tarif cukai dengan golongan III, jika diberikan kebijakan afirmasi diatas, pendapatan cukai dari golongan III malah bisa meningkat drastis," ujarnya.

Selain itu, dia menilai banyaknya lapisan tarif cukai tidak serta-merta mempengaruhi penerimaan negara. Sebaliknya, peningkatan produksi dan bertambahnya pelaku upaya nan menggunakan cukai resmi dapat memperkuat kontribusi sektor tersebut.

"Banyaknya layer tarif cukai tidak serta merta bakal menurunkan tarif cukai. Kalau produksi hasil tembakau meningkat, dengan serta merta pendapatan cukai juga bakal naik, dan produsen rokoknya bertambah banyak, lantaran tarif cukai untuk golongan III dengan kebijakan afirmasi tidak bakal memberatkan mereka," jelas Said.

"Mereka bakal memilih menggunakan cukai legal. Pengawasan lebih mudah, penegakkan norma juga bakal semakin minimalis," lanjutnya.

Said menambahkan, kebijakan afirmatif dapat menjadi langkah untuk mendorong semakin banyak pelaku upaya memanfaatkan cukai resmi sehingga tercipta suasana upaya nan lebih sehat dan berkelanjutan.

"Justru kita kudu bisa mendorong pabrikan rokok nan menggunakan cukai tiruan dengan rela hati menggunakan cukai resmi. Kalau mereka diberikan kebijakan afirmasi sebagaimana nan saya jelaskan diatas, tentu saja itu bisa direalisasikan oleh pemerintah," tegasnya.

Selanjutnya, dia mengungkapkan penegakan norma tetap perlu dilakukan terhadap pelanggaran nan terjadi setelah beragam upaya pembinaan dan kebijakan afirmatif diberikan.

"Namun sebaliknya, jika kebijakan afirmasi telah dilakukan namun pabrikan golongan III dibawah 20 tahun tetap menggunakan cukai palsu, saya setuju diberikan hukuman norma dan denda nan berat," lanjut Said.

Karena itu, Said menilai solusi nan dibutuhkan saat ini bukan penambahan lapisan tarif cukai, melainkan kebijakan afirmatif nan lebih tepat sasaran bagi pabrikan rokok golongan III.

"Yang diperlukan sebenarnya bukan penambahan layer tetapi kebijakan afirmasi untuk tarif cukai golongan III, seperti nan saya jelaskan diatas," pungkasnya.

(akn/ega)

Relawan Pendukung Prabowo - Gibran.(Dok.Istimewa)

UNTUK menjaga martabat Presiden, menegakan supremasi norma dan melindungi kerakyatan Indonesia, Relawan Pendukung Prabowo - Gibran, nan tergabung dalam Perserikatan Baramuda Indonesia (PBI) menyatakan sikap sebagai berikut;

"Pertama, kami menghormati sepenuhnya proses norma nan sedang melangkah mengenai perkara nan menjerat Saudara Roy Suryo dan Saudari dr. Tifa. Seluruh tahapan nan dilakukan abdi negara penegak norma merupakan bagian dari sistem negara norma sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 nan menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum," ungkap Ketua PBI Ferdiansyah Rusman melalui keterangannya.

Kedua sebut Ferdiansyah, PBI memberikan apresiasi kepada jejeran interogator Polda Metro Jaya, Kejaksaan dan seluruh abdi negara penegak norma nan telah bekerja secara profesional, objektif, transparan dan independen. Proses penanganan perkara nan dimulai dari laporan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, hingga pelimpahan perkara menunjukkan bahwa norma bekerja berasas perangkat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan berasas tekanan opini maupun kepentingan politik.

"Ketiga, kami menilai bahwa perkara ini mempunyai makna krusial bukan semata-mata untuk Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, tetapi juga bagi masa depan kerakyatan Indonesia. Setiap penduduk negara memang berkuasa menyampaikan pendapat dan kritik, namun kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin oleh konstitusi tidak dapat digunakan untuk menyebarkan tuduhan, fitnah, info nan tidak dapat dipertanggungjawabkan, maupun serangan terhadap kehormatan seseorang tanpa dasar norma dan bukti nan sah," paparnya.

Keempat lanjut Ferdiansyah, andaikan proses peradilan nantinya menghasilkan putusan nan telah berkekuatan norma tetap (inkracht), maka perkara ini berpotensi menjadi salah satu rujukan yurisprudensi krusial dalam sistem norma Indonesia. Yurisprudensi tersebut bakal memberikan pemisah nan lebih tegas antara kritik nan dilindungi norma dan tindakan nan berpotensi melanggar norma melalui penyebaran info nan tidak benar, pencemaran nama baik, alias serangan terhadap kehormatan pribadi seseorang.

"Dengan demikian, perkara ini tidak semata-mata menyangkut Presiden Joko Widodo sebagai individu, melainkan menjadi pelajaran norma dan kerakyatan bagi seluruh bangsa agar praktik-praktik serupa tidak kembali menimpa Presiden Republik Indonesia mana pun di masa nan bakal datang. Apa nan dialami Presiden Joko Widodo hendaknya menjadi pengalaman terakhir nan tidak perlu terulang terhadap pemimpin bangsa berikutnya, siapa pun orangnya dan dari partai politik apa pun asalnya," tegasnya.

Kelima kata Ferdiansyah, PBI menyampaikan penghargaan kepada Presiden Prabowo Subianto nan secara konsisten menjaga suasana kerakyatan dan supremasi norma dengan memberikan ruang kepada abdi negara penegak norma untuk bekerja secara ahli sesuai kewenangannya. Penanganan perkara ini sekaligus menunjukkan bahwa setiap penduduk negara, termasuk mantan Presiden, mempunyai kewenangan nan sama untuk memperoleh perlindungan norma sebagaimana dijamin oleh konstitusi.

Keenam, PBI juga memandang bahwa proses norma nan melangkah saat ini membuktikan tetap terjalinnya hubungan nan selaras antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Keduanya menunjukkan komitmen nan sama dalam menjaga stabilitas nasional, memperkuat demokrasi, dan menghormati proses penegakan norma nan berlaku.

"Kami membujuk seluruh komponen masyarakat untuk menghormati proses norma nan sedang berlangsung, menjunjung tinggi asas prasangka tak bersalah, tidak membangun narasi nan dapat mengganggu jalannya peradilan, serta bersama-sama menjaga ruang kerakyatan nan sehat, beradab, dan bertanggung jawab," jelasnya.

Menurut Ferdiansyah, penegakan norma nan setara bukanlah kemenangan satu golongan atas golongan lainnya, melainkan kemenangan negara norma dan kerakyatan Indonesia.(E-2)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kawasan elite Menteng dikenal sebagai salah satu wilayah nan paling prestisius di Jakarta. Namun urusan nilai tanah rupanya tidak menjadi nan paling mahal.

Data pasar properti menunjukan nilai tanah di Sudirman Central Business District menunjukan bahwa tanah di area ini menjadi nan paling mahal di ibu kota.

"Menteng lantaran tetap dekat area upaya Rp 70-100 juta per meter persegi, Pondok Indah lebih murah di Rp 40-60 juta per meter persegi," ujar Associate Director Research & Consultancy Department PT Leads Property Services Indonesia Martin Hutapea di Media Briefing Leads Property, dikutip Minggu (21/6/2026).

Nilai tanah di sekitar area perkantoran CBD nan mempunyai nilai tinggi, dengan nilai nan mencapai ratusan juta rupiah per meter persegi. Misalnya, di area Sudirman, nilai tanah berkisar antara Rp 180 juta hingga Rp 200 juta per meter persegi. Angka itu jauh melampaui nilai tanah di area elite lainnya, termasuk Menteng.

"Sudirman Rp 180-200 juta per meter persegi," ujar Martin.

Makin mengarah ke pusat kota maka nilainya bakal makin mahal. Nilai tanah tertinggi di Jakarta saat ini pun berada di area Sudirman Central Business District (SCBD).

"Paling mahal ya di SCBD nilainya sekitar Rp 200-300 juta per meter persegi. Itu nilai, ya, artinya perkiraan, setelah transaksi bisa berubah," sebut Martin.

Selain aspek letak nan strategis di jantung Jakarta, tingginya aktivitas upaya dan terbatasnya lahan kosong membikin nilai tanah di SCBD terus mengalami apresiasi dari tahun ke tahun. Kondisi ini menjadikan area tersebut sebagai salah satu aset properti paling berbobot di Indonesia.

(emy/luc)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Ilustrasi Korupsi/ist

Tren olahraga tengah berkembang. (Foto: Freepik)

Ilustrasi(Dok Pexels )

WAKIL Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Diaz Hendropriyono mengingatkan ancaman serius krisis suasana terhadap wilayah kepulauan Indonesia. Ia menyebut ribuan pulau mini berpotensi tenggelam akibat kenaikan muka air laut sehingga diperlukan penguatan program penyesuaian berbasis organisasi dan support pendanaan suasana internasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Diaz dalam Berlin Climate Mobility Forum nan diselenggarakan Global Centre for Climate Mobility (GCCM) dan Robert Bosch Stiftung di Berlin, Jerman, pada 19 Juni 2026. Forum tersebut membahas rumor perpindahan masyarakat akibat dampak perubahan iklim. 

“Bagi Indonesia, pengungsian akibat suasana bukan masalah di masa depan, melainkan realita masa kini. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi beragam akibat suasana termasuk banjir, tenggelamnya pulau-pulau sedang maupun mini dan kenaikan permukaan air laut,” ujar Diaz.

Menurut dia, nyaris 60% penduduk Indonesia tinggal di area pesisir nan rentan terhadap akibat perubahan iklim.

Indonesia juga menghadapi ancaman tenggelamnya sekitar 1.500 pulau mini pada 2050 serta 115 pulau berukuran sedang pada 2100. Diaz menegaskan bahwa upaya mengurangi perpindahan masyarakat akibat perubahan suasana kudu dimulai dengan memperkuat ketahanan masyarakat sebelum krisis terjadi.

“Pengalaman kami menunjukkan dengan jelas bahwa mobilitas akibat perubahan suasana bermulai dari resilience. Cara terbaik untuk mengurangi pengungsian secara terpaksa adalah dengan memperkuat masyarakat sebelum krisisnya terjadi,” katanya. 

Dalam forum tersebut, Diaz memaparkan Program Kampung Iklim (ProKlim) sebagai salah satu strategi penyesuaian berbasis masyarakat. Program itu telah menjangkau lebih dari 12.600 letak di Indonesia, dengan sekitar 40% berada di area timur Indonesia, termasuk Maluku dan Papua.

Selain ProKlim, pemerintah juga menjalankan Program Desa Konservasi Mangrove di 220 lokasi. Salah satu contoh keberhasilannya berada di Desa Golo Sepang, Nusa Tenggara Timur, di mana rehabilitasi mangrove bisa memulihkan ekosistem pesisir sekaligus menghidupkan kembali sektor perikanan dan membuka kesempatan ekonomi baru bagi masyarakat setempat.

Untuk memperkuat upaya penyesuaian di tingkat akar rumput, Diaz menekankan pentingnya akses langsung organisasi lokal terhadap pendanaan suasana global. Ia menyoroti skema New Collective Quantified Goals (NCQG) nan menargetkan penghimpunan biaya suasana sebesar US$300 miliar per tahun pada 2035 dari beragam sumber pendanaan. 

“Kita kudu terus memperkuat support bagi negara-negara rentan melalui akses terhadap pendanaan iklim, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas. Implementasi New Collective Quantified Goal menjadi kunci untuk memastikan tersedianya pendanaan nan memadai dan mudah diakses bagi masyarakat rentan serta organisasi lokal,” ujar Diaz.

Forum tersebut juga dihadiri sejumlah pemimpin negara kepulauan nan rentan terhadap perubahan iklim, termasuk Presiden Kiribati Taneti Maamau, Presiden Palau Surangel S. Whipps Jr., serta perwakilan dari Tuvalu, Maladewa, Vanuatu, Kepulauan Solomon, dan Afrika Selatan. (E-4)

Konferensi PWI Surakarta di Monumen Pers Nasional, Kota Solo.(MI/Djoko Sardjono)

WAKIL Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, membuka Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Surakarta 2026 di Monumen Pers Nasional, Kota Solo, Sabtu (20/6).

Konferensi PWI Surakarta 2026 dihadiri perwakilan dari PWI Pusat, ialah Ketua Bidang Organisasi Zulkifli Gani Ottoh berbareng Ketua Bidang Pembinaan Daerah Mirza Zulhadi.

Dalam sambutannya, Astrid Widayani mengatakan bahwa pers mempunyai posisi alias peran strategis di tengah derasnya arus info dan perkembangan teknologi digital.

Pers tidak hanya menjalankan kegunaan menyampaikan informasi, tetapi juga memikul tanggung jawab mencerdaskan masyarakat, kontrol sosial, dan menjaga kepercayaan publik.

“Jadi, peran pers dalam perihal ini sekaligus menjadi tembok dalam menghadapi maraknya penyebaran buletin hoaks,” imbuhnya .

Dalam kesempatan tersebut, Astrid berambisi sinergi antara Pemerintah Kota Surakarta dan insan pers terus diperkuat demi menghadirkan info nan akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung pembangunan Kota Surakarta.
 
Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat Zulkifli Gani Ottoh menjelaskan, bahwa Konferensi PWI Surakarta digelar lebih awal lantaran Ketua PWI Surakarta 2022-2027, Anas Syahirul Alim, mendapat amanah mengemban tugas di PWI Pusat.

Konferensi ini semestinya digelar 2027. Namun, lantaran patokan organisasi tidak membolehkan rangkap kedudukan di wilayah dan pusat. Maka, perlu dilakukan Konferensi PWI Surakarta 2026 untuk memilih kepemimpinan baru.

“Proses regenerasi merupakan bagian krusial dalam menjaga keberlangsungan organisasi, sekaligus untuk memastikan regenerasi kepemimpinan melangkah sesuai ketentuan organisasi,” katanya.

Dalam konvensi nan dipimpin Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, Zulkifli Gani Ottoh, calon tunggal Sri Hartanto secara aklamasi terpilih sebagai Ketua PWI Surakarta dan Budi Santosa menjadi Ketua Dewan Kehormatan PWI Surakarta 2026-2031. 

Terpilihnya Sri Hartanto, wartawan Harian Suara Merdeka sebagai Ketua PWI Surakarta, menandai berakhirnya kepemimpinan Anas Syahirul Alim selama periode 2022-2026.

Konferensi PWI Surakarta di Monumen Pers Nasional, Kota Solo, berjalan secara demokratis dan bermartabat, serta penuh semangat persaudaraan. Pun, konvensi secara aklamasi dapat menerima laporan pertanggungjawaban kepemimpinan Anas Syahirul Alim. (E-2)

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menginisiasi kejuaraan "Gagasan Setkab Gengs". Kompetisi ini menjadi wadah bagi para pegawai Sekretariat Kabinet (Setkab) untuk menyampaikan gagasan, inovasi, dan solusi kebijakan nan mendukung program prioritas pemerintah serta Asta Cita Presiden.

"Seluruh pegawai diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat terbaik nan dapat memberikan faedah nyata bagi masyarakat dan mendukung kemajuan Indonesia," kata Teddy, dikutip dari keterangan tertulisnya, Minggu (21/6/2026).

Tak hanya itu, kejuaraan ini juga merupakan upaya penyelenggaraan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet melalui penguatan budaya kerja nan inovatif, kolaboratif, dan berorientasi pada solusi, serta peningkatan kapabilitas sumber daya manusia (SDM).

Pada tahap awal, kejuaraan ini diikuti oleh 106 proposal dari beragam unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet. Setelah melalui proses seleksi, sebanyak 30 proposal terbaik dinyatakan lolos ke babak penyisihan nan dilaksanakan pada 26 April 2026.

Dari jumlah tersebut, 16 proposal terbaik berkesempatan mempresentasikan gagasannya secara langsung di hadapan Seskab Teddy dalam format 3-minute pitch pada Senin, 8 Juni 2026.

Melalui format presentasi singkat tersebut, para peserta tidak hanya ditantang untuk menghasilkan buahpikiran nan relevan dan aplikatif, tetapi juga mengasah keahlian berpikir kritis, menyampaikan pendapat secara efektif, serta merespons beragam pertanyaan dan masukan secara terukur.

Jakarta -

Deretan peralatan elektronik didiskon gila-gilaan pada gelaran Transmart Full Day Sale. Gelaran potongan nilai tersebut datang lagi di seluruh gerai Transmart di tanah air hari ini, dari toko buka hingga tutup pukul 22.00 WIB.

Untuk peralatan elektronik, potongan nilai tersedia hingga 50+20% untuk produk LED TV dari beragam merek. Salah satunya ada untuk produk Samsung LED TV 50 inch UHD Smart, dari nilai normal Rp 6.799.000, promo menjadi Rp 6.199.000.

Harganya bisa lebih murah lagi jika transaksi menggunakan Bank Mega, alias Bank Mega Syariah. Harganya turun lagi jadi Rp 4.959.200. Artinya potongan nilai sampai Rp 1,8 jutaan.

Selama Transmart Full Day Sale, beragam promo menarik lainnya datang dengan potongan nilai hingga 50+20% menanti untuk produk-produk seperti sembako, produk rumah tangga, elektronik, furnitur, kosmetik, hingga fesyen item. Tentunya tambahan 20% bisa didapatkan dengan kartu Kredit Bank Mega alias Bank Mega Syariah.

Untuk nan belum punya Kartu Kredit Bank Mega, nggak perlu khawatir. Ada unit pembukaan instan nan tersedia di gerai Cibubur dan Central Park.

(acd/acd)

Dinas Pemadam Kebakaran (Disdamkar) Kabupaten Garut menemukan dua remaja tewas usai kebakaran terjadi rumah mereka di Desa Kadongdong, Banjarwangi, Garut, Jawa Barat. Kedua remaja tersebut diduga lantaran tertidur pulas sehingga tidak sempat menyelamatkan diri ketika terjadi kebakaran.

Kepala Disdamkar Garut Usep Basuki Eko membenarkan ada dua laki-laki nan meninggal bumi ialah Raihan (15) dan Jaeni (18), kemudian satu orang Rifaldi (18) mengalami luka bakar sehingga kudu menjalani perawatan medis di Puskesmas Banjarwangi.

"Kobaran api terus menyelimuti genting dan bagian lantai atas rumah tersebut, sehingga dua orang korban meninggal dunia, tidak terselamatkan," kata Usep dilansir Antara, Minggu (21/6/2026).

Peristiwa kebakaran rumah berlantai dua milik family Ahmad Zaki (47) diduga akibat adanya korsleting listrik, kemudian menimbulkan kobaran api, lampau membakar bagian genting rumah tersebut sekitar pukul 04.30 WIB.

Usep menyampaikan saksi korban berupaya menyelamatkan diri ketika mengetahui rumahnya kebakaran, kemudian mencoba membangunkan dua orang lainnya nan tertidur, namun tidak juga bangun sampai akhirnya tidak terselamatkan.

"Melihat ada api nan berasal dari genting rumah lantai atas nan kemudian sudah merembet ke seluruh genting rumah tersebut dan langsung membangunkan rekannya nan dua orang itu, namun tidak juga bangun," katanya.

Warga nan mengetahui adanya kejadian tersebut langsung berupaya membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya, sebelum akhirnya petugas Damkar Pos Wilayah Singajaya melakukan pemadaman.

Akibat kebakaran itu, kata dia, kondisi rumah bagian lantai atas dan genting serta isinya lenyap terbakar dengan menyisakan puing-puing rumah, selanjutnya untuk korban sudah dievakuasi.

"Setelah dilakukan pemadaman dan pendinginan oleh petugas, ditemukan korban meninggal bumi sebanyak dua orang, selanjutnya korban meninggal dimakamkan," kata Usep.

(rfs/knv)

Warga Ambon nan mendukung Timnas Belanda pada Piala Dunia 2026 melakukan konvoi di Kota Ambon, Maluku, Minggu (21/6) awal hari WIB. Konvoi ini dilakukan usai Belanda menang atas Swedia pada laga kedua Grup F.

Jalanan kota mendadak dipenuhi penduduk nan tumpah ruah merayakan kemenangan Belanda dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat.

Sebelumnya, ribuan penduduk menggelar nonton bareng (nobar) Timnas Belanda melawan Swedia di Lapangan Merdeka Ambon. Warga nan mengenakan atribut warna oranye unik Belanda memadati area nobar.