Rising Girls berbareng Plataran Menteng gelar HER PURPOSE Women Leading the Next Generation. (Foto: dok Rising Girls)

Jakarta -

Penyedia indeks saham global, Morgan Stanley Capital International (MSCI), mengumumkan kembali menunda review indeks saham Indonesia di bulan Mei 2026. Sebab saat ini, MSCI tetap mengkaji aksesibilitas investasi di pasar modal Indonesia.

Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Sjahrir, beranggapan pengumuman lanjutan dari MSCI mengenai peringatan kepada Indonesia merupakan perihal nan positif. Sebab menurutnya langkah ini menunjukkan bahwa lembaga indeks dunia itu mau mengawasi secara ketat keberlanjutan reformasi di pasar modal Tanah Air.

"Menurut saya positif di note bahwa dari sisi bursa bahwa mereka telah melakukan tahap-tahap sesuai dengan feedback nan didapatkan dari MSCI dan merupakan kemajuan," kata Pandu saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).

Menurutnya ke depan MSCI bakal terus mengawasi perbaikan pasar modal Indonesia. Sehingga perihal ini dapat menjadi dorongan bagi pasar modal Garuda untuk terus melakukan reformasi sesuai dengan dengan arah nan sudah ditetapkan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya.

"Mereka juga mau mengawasi ke depan bahwa reformasi bakal terus dilakukan. Saya rasa tuh ini tahap inisial awal nan positif mengenai MSCI," ujarnya.

Dengan begitu Pandu menekankan gimana sistem pasar modal Tanah Air sudah melangkah sebagaimana mestinya. Sementara hasil akhirnya bakal berjuntai pada proses reformasi pasar modal itu sendiri.

"Saya rasa market sistem berjalan, dan sekarang kan dari MSCI juga bakal memandang gimana perkembangan reformasi nan ada," tegasnya.

Sebagai informasi, MSCI memperpanjang rebalancing indeks saham-saham Indonesia pada Mei 2026. Dalam pengumuman terbarunya, MSCI mengaku tetap mengkaji akibat reformasi pasar modal terhadap aksesibilitas investasi.

MSCI juga mengaku telah menerima laporan dari OJK, BEI, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mengenai reformasi pasar modal. Reformasi tersebut meliputi peningkatan keterbukaan info pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%; peningkatan perincian pengelompokkan penanammodal dalam info kepemilikan saham; pengenalan kerangka HSC; dan peta jalan peningkatan pemisah minimum free float menjadi 15%.

Meski begitu, MSCI tetap mempertahankan keputusannya untuk menunda rebalancing saham Indonesia. Selain itu, MSCI juga bakal membekukan seluruh kenaikan Foreign Inclusion Factors (FIF) dan jumlah saham (Number of Shares/NOS); MSCI tidak bakal menambahkan saham ke dalam indeks MSCI Investable Market Indexes (IMI); dan MSCI tidak bakal melakukan kenaikan pengelompokkan ukuran saham ke segmen nan lebih besar, termasuk dari Small Cap ke Standard.

"MSCI bakal terus menjalin komunikasi dengan para pelaku pasar dan otoritas mengenai di Indonesia, serta menyambut masukan dari para pelaku pasar mengenai sumber info dan parameter nan baru diperkenalkan, termasuk efektivitasnya dalam menentukan free float dan menilai kepantasan investasi. MSCI berencana untuk memberikan info lebih lanjut mengenai topik ini sebagai bagian dari Tinjauan Aksesibilitas Pasar nan dijadwalkan pada Juni 2026," tulis pengumuman MSCI.

(igo/fdl)

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) RI Agus Jabo Priyono mengingatkan pemerintah wilayah untuk aktif melakukan pemutakhiran info guna memastikan optimasi program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Hal ini disampaikan Agus Jabo dalam audiensi berbareng sejumlah pemerintah wilayah di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (21/4/2026).

“PBI JKN saat ini sudah sangat padat. Karena itu, wilayah kudu aktif melakukan pemutakhiran info agar support betul-betul tepat sasaran,” ujarnya.

Audiensi dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Polewali Mandar, serta DPRD Tanggamus, dengan konsentrasi pembahasan pada penguatan agunan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas support sosial.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah pemerintah wilayah menyampaikan tingginya kebutuhan PBI JKN di tengah keterbatasan fiskal dan tetap besarnya jumlah masyarakat rentan.

Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, misalnya, menyampaikan bahwa wilayahnya memerlukan tambahan kuota PBI JKN mengingat kebanyakan masyarakat bekerja di sektor pertanian dan kondisi geografis nan menantang.

Ia menjelaskan, support Kementerian Sosial dalam penanganan musibah telah mencapai lebih dari Rp5 miliar untuk 434 kepala keluarga, mencakup support agunan hidup, permakanan, hingga stimulan ekonomi. Namun hingga saat ini, proses pendataan tetap terus melangkah lantaran musibah dan curah hujan nan tetap berlangsung.

“Kami berambisi adanya penambahan kuota PBI JKN, mengingat kondisi masyarakat dan fiskal daerah,” harapnya.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga mengusulkan pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) sebagai jasa terpadu satu pintu bagi masyarakat.

Perwakilan Kabupaten Tanggamus menyampaikan kebutuhan mendesak terhadap PBI JKN. Dengan sekitar 650 ribu jiwa memerlukan layanan, pemerintah wilayah mengusulkan tambahan kuota sekitar 160 ribu jiwa untuk meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sementara itu, Bupati Polewali Mandar, Samsul Mahmud, mengungkapkan bahwa kebutuhan PBI JKN di wilayahnya tetap cukup besar dan belum sepenuhnya terakomodasi.

“Sepanjang Januari hingga April 2026, kami telah mengusulkan 27.312 jiwa melalui SIKS-NG. Saat ini peserta aktif mencapai 256.411 jiwa, sementara jumlah masyarakat dalam DTSEN desil 1 hingga 5 mencapai 326.217 jiwa,” jelasnya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut menunjukkan tetap adanya kesenjangan antara jumlah masyarakat rentan dengan kuota PBI JKN nan tersedia. Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan PBI JKN di Polewali Mandar mencapai sekitar Rp44 miliar per tahun.

Menanggapi perihal tersebut, Agus Jabo menegaskan bahwa penguatan PBI JKN kudu berbasis pada info nan jeli dan mutakhir melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Ia menjelaskan bahwa pemutakhiran info support sosial dilakukan setiap tiga bulan, sementara untuk PBI JKN dilakukan setiap bulan melalui koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial.

Dalam paparannya, Agus Jabo juga menyampaikan bahwa hingga Februari 2026, cakupan skema support iuran JKN nan meliputi PBI, PBPU Pemda, dan PBPU kelas 3 telah menjangkau 156,8 juta jiwa. Hal ini menunjukkan besarnya intervensi pemerintah sekaligus pentingnya menjaga kecermatan info agar penyaluran tepat sasaran.

“Sinergi pusat dan wilayah menjadi kunci dalam memperkuat perlindungan sosial. Pemutakhiran data, support fiskal, dan penemuan jasa kudu melangkah beriringan agar agunan kesehatan tepat sasaran,” tutup Agus Jabo.

Komandan Korps Brimob (Dankorbrimob) Polri Komjen Pol Ramdani Hidayat, menyampaikan pesan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo agar seluruh jejeran Brimob selalu siap menghadapi akibat bentrok global, termasuk potensi gangguan dalam negeri.

Hal itu disampaikan Ramdani usai apel pembukaan rapat kerja teknis (rakernis) Korps Brimob di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Selasa (21/4).

“Jadi pesan-pesan nan yang disampaikan oleh Bapak Kapolri bahwa inti daripada Korbrimob Polri itu kudu siap. Baik itu personelnya, sarana prasarana, dan seluruh sumber daya nan ada di Korbrimob Polri untuk mengantisipasi khususnya kejadian-kejadian nan berakibat kepada negara kita,” ujar Ramdani.

Ramdani menyinggung, bahwa mau tak mau, polisi juga perlu waspada terhadap akibat dari bentrok global. Sebab, secara tak langsung, dampaknya berkapak pada ekonomi masyarakat.

“Dampak dari perang Iran, Israel, sama Amerika, akhirnya berakibat ke seluruh, termasuk akibat kepada kebutuhan pokok, kebutuhan krusial masyarakat. Bukan masalah naik turunnya nilai itu, tapi akibat naik dan turunnya nilai itu maka Brimob Polri sangat memerlukan personel Polri untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan berangkaian dengan permasalahan-permasalahan tersebut,” lanjut dia.

Menurutnya, Kapolri menekankan kesiapsiagaan seluruh unsur Brimob, baik personel maupun perlengkapan dalam situasi dimanika dunia nan tidak menentu.

“Itu sebenarnya pesan-pesan beliau adalah mengharapkan dan memerintahkan bahwa personil Polri, personel, dan sarana prasarana dan sumber daya Brimob Polri untuk selalu siap gitu,” ucapnya.

Menindaklanjuti pengarahan tersebut, Ramdani menyebut pihaknya terus melakukan pertimbangan dan pembenahan di beragam lini, mulai dari peralatan hingga sistem pelatihan.

“Setiap pertimbangan baru kita bakal perbaiki, kita benahi. Kejadian-kejadian apa pun kita pertimbangan dan kita benahi, termasuk penguatan peralatan, modernisasi peralatan, sampai sistem pelatihan. Itu nan kita siapkan semuanya,” kata dia.

Dalam pengamanan massa, Brimob juga diminta mengedepankan pendekatan humanis. Penggunaan kekuatan menjadi opsi terakhir setelah upaya persuasif dilakukan.

“Penanganan massa sekarang tidak kudu dengan kekerasan ya. Kita tunjukkan dulu pakai soft power. Ada dari Binmas, ada dari Sabhara. Jadi kekuatan Brimob adalah kekuatan terakhir,” imbuhnya.

Ia menegaskan, peran Brimob dalam pengendalian massa lebih pada pencegahan tindakan anarkis, bukan represif sejak awal.

“Jadi maka itu kita sampaikan bahwa PHH itu bukan pasukan huru-hara, tapi pasukan untuk mencegah anarkis. Anarkisnya nan kita utamakan untuk pencegahan sampai penindakan.”

“Kalau unjuk rasanya sih, semua boleh-boleh saja unjuk rasa, tapi jika sampai perusakan, pembakaran, kemudian membikin jiwa seseorang terancam, apalagi sampai meninggal dunia, baru kita kelak tindak. Itu sebenarnya,” jelasnya.

Terkait potensi gangguan keamanan akibat kenaikan nilai minyak, Ramdani menyebut pemetaan sudah dilakukan oleh Badan Intelijen dan Keamanan (BIK) Polri. Sejauh ini, dia memastikan kondisi tetap terkendali dan belum ada laporan gangguan signifikan.

“Alhamdulillah tetap tertangani semuanya. Makanya saya bilang, unjuk rasa nan ada sekarang tetap bisa diatasi oleh kewilayahan. nan jelas kita kudu siap saja semuanya, gitu.”

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin apel pembukaan Rakernis Korps Brimob Polri di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Selasa (21/4). Dalam aktivitas tersebut, sekitar 7.000 personel Brimob disiapkan untuk mendukung program pemerintah tahun 2026 sekaligus menghadapi potensi dinamika keamanan.

Marc Marquez berjuang bangkit di MotoGP 2026. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

Sebelumnya, sebuah arsip pertahanan Amerika Serikat bocor. Terungkap rencana strategis Amerika bebas melintas wilayah udara Indonesia.

Perjanjian itu dikabarkan disepakati saat pertemuan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump beberapa waktu lalu. Pemerintah Indonesia dikabarkan memberikan izin kepada pesawat militer Amerika Serikat untuk melintasi wilayah udara Indonesia, untuk kepentingan operasi darurat (contingency operations), misi respons krisis, hingga latihan militer.

Namun sejauh ini belum ada penjelasan resmi dari pemerintah Indonesia. DPR belum bisa memastikan kebenaran dari perjanjian tersebut. Informasi nan beredar mengenai izin penggunaan ruang udara bagi pesawat militer Amerika Serikat tetap berasal dari arsip nan belum dikonfirmasi.

“Belum dikonfirmasi secara resmi oleh pemerintah Indonesia maupun Amerika Serikat. Dengan demikian, Komisi I DPR RI belum dapat memberikan komentar lebih jauh sebelum ada kejelasan resmi dari pihak pemerintah,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono pada wartawan, Senin (13/4/2026).

DPR selalu memonitor isu-isu strategis nan berangkaian dengan kedaulatan ruang udara Indonesia.

“Setiap kebijakan nan menyangkut akses militer asing merupakan perihal nan sangat sensitif dan kudu melalui sistem resmi sesuai norma nasional serta prinsip diplomasi nan menjaga kepentingan bangsa,” kata Dave.

Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI) Putrama Wahju Setyawan memastikan bakal mengembalikan biaya mengenai kasus nan dialami pengguna di KCP Aek Nabara, Sumatera Utara, pada Rabu (22/4).

Kasus tersebut merupakan penggelapan biaya koperasi simpan pinjam gereja sebesar Rp 28 miliar oleh eks Kepala Kantor Kas BNI Aek Nabara, Andi Hakim Febriansyah.

Hal itu disampaikannya dalam pertemuan dengan Bendahara Credit Union (CU) Paroki Aek Nabara, Suster Natalia Situmorang, nan diinisiasi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4).

“Pertama kami tentunya mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak Presiden Prabowo atas situasi nan sedang berjalan saat ini, dan solusi sudah kami dapatkan untuk segera kami dudukkan berbareng dengan pihak Credit Union Paroki Aek Nabara,” ujar Putrama.

Ia menegaskan pengembalian biaya bakal dilakukan secara penuh sesuai dengan nilai nan dimiliki oleh pihak CU Paroki Aek Nabara.

“Sehingga paling tepat besok tanggal 22 April 2026, kami sudah dapat melakukan pengembalian biaya milik Credit Union Paroki Aek Nabara. Full, sesuai dengan nan disampaikan oleh pihak CU Paroki Aek Nabara,” katanya.

Selain itu, Putrama menyebut peristiwa ini menjadi bahan pertimbangan bagi seluruh pihak, baik perbankan maupun nasabah, terutama mengenai pentingnya literasi finansial dan pengawasan internal.

“Ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua bahwa sesuatu nan terang ini rupanya kudu disertai dengan sebuah literasi keuangan. Kemudian juga dari pihak perbankan tentunya adalah mengenai pemahaman atas penerapan Know Your Employee,” tutur Putrama.

Terkait proses nan tetap melangkah sebelum pencairan biaya dilakukan, pihaknya menyebut tengah menyusun kesepakatan sebagai dasar norma penyelenggaraan pengembalian dana.

“Saya rasa kita hari ini bakal mendudukkan di dalam sebuah kesepakatan, perjanjian sebagai sebuah dasar norma untuk kita semua dalam melaksanakan keputusan besok,” ungkap dia.

Sementara Suster Natalia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR nan telah membantu penyelesaian masalah ini sehingga biaya pengguna dapat segera dikembalikan.

Universitas Indonesia (UI) membentuk Tim Ahli Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) untuk memperkuat proses penanganan dugaan pelecehan seksual dalam grup chat di lingkungan Fakultas Hukum.

Penetapan ini dilakukan berasas Keputusan Rektor Nomor 360/SK/R/UI/2026 sebagai upaya untuk memastikan proses investigasi melangkah komprehensif, objektif, dan berkeadilan atas laporan dengan Nomor Aduan 73-FH-VI-2026.

Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Dr. Erwin Agustian Panigoro, mengatakan pembentukan Tim Ahli merupakan langkah strategis untuk mendukung pendalaman laporan oleh Satgas PPK serta memastikan proses pemeriksaan melangkah objektif.

Keahlian tim dibagi secara fungsional meliputi asesmen dan pendampingan korban, penggalian kebenaran dan pembuktian, kajian hukum, serta pendekatan sosial dan kebijakan, untuk menjamin investigasi nan menyeluruh, independen, dan akuntabel. Namun, belum disebutkan siapa saja nan bakal mengisi tim mahir tersebut.

Proses penanganan kasus dilakukan dalam lima tahap, ialah penerimaan laporan, pemeriksaan korban, pengumpulan dan pendalaman bukti, serta pemeriksaan terhadap terlapor, korban, dan saksi, disertai asesmen tambahan seperti pertimbangan psikologis guna memperkuat pembuktian.

Seluruh temuan kemudian dibahas dalam rapat internal tim pemeriksa untuk merumuskan rekomendasi, nan pada tahap akhir disampaikan kepada ketua universitas sebagai dasar pengambilan keputusan.

Erwin menyampaikan bahwa pelibatan tenaga mahir merupakan bagian dari komitmen universitas dalam menjaga kualitas dan integritas proses pemeriksaan.

“Saat ini, proses penanganan telah sampai pada tahap pemeriksaan. UI memastikan setiap tahapan dilaksanakan secara jeli serta berbasis prinsip independensi dan akuntabilitas," kata Erwin dalam rilis nan diterima kumparan, Selasa (21/4).

UI menegaskan seluruh tahapan penanganan dilaksanakan sesuai ketentuan nan bertindak dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 serta Peraturan Rektor UI Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Indonesia.

Erwin meminta selama proses penanganan, publik diimbau untuk tidak menyebarkan info nan belum terverifikasi serta menghindari spekulasi nan berpotensi mengganggu proses penanganan. Komitmen terhadap prinsip objektivitas, kerahasiaan, dan akuntabilitas terus dijaga dalam setiap tahapan.

"Enough of the idolatry of self and money! Enough of the display of power! Enough of war!"

Penampilan Justin Bieber sebagai headliner Coachella 2026 pada 11 dan 18 April sukses mencuri perhatian publik. Kembalinya Justin ke panggung besar dengan membawakan deretan lagu hits lamanya langsung disambut antusias oleh penonton.

Lagu-lagu seperti Baby, Sorry, hingga One Less Lonely Girl seolah membawa penonton kembali ke era awal karier Justin Bieber. Tak heran, banyak fans nan merasa nostalgia, termasuk sejumlah selebritas Indonesia nan pernah menjadi Beliebers.

Berikut deretan seleb Indonesia nan ikut mengenang momen tersebut.

Selebriti Kenang Jadi Penggemar Justin Bieber

1. Alyssa Daguise

Alyssa Daguise menjadi salah satu nan mempunyai kenangan paling spesial dengan Justin Bieber. Ia mengingat kembali pengalamannya saat menonton konser Justin di Jakarta pada 2011.

Saat itu, Alyssa apalagi sempat terpilih sebagai One Less Lonely Girl (OLLG), sebuah momen ikonik di konser Justin di mana seorang fans diajak naik ke panggung. Pengalaman tersebut membikin Alyssa bisa berjumpa langsung dengan idolanya dari jarak dekat. Kini, momen itu dia kenang kembali saat memandang penampilan Justin di Coachella.

2. Pevita Pearce

Berbeda dengan Alyssa, Pevita Pearce menikmati momen nostalgia dengan caranya sendiri. Ia tak kuasa menahan haru saat menyaksikan penampilan Justin di Coachella.

Menariknya, Pevita juga menunjukkan kaus bergambar dirinya berbareng Justin nan dia kenakan saat menonton penampilan tersebut dari rumah.

3. Prilly Latuconsina

Prilly Latuconsina juga ikut terbawa suasana nostalgia saat lagu One Less Lonely Girl dibawakan di panggung Coachella.

Momen tersebut mengingatkannya pada masa ketika dia menjadi fans Justin di usia 13 tahun. Ia juga merasa senang memandang Billie Eilish ditarik ke panggung sebagai OLLG, lantaran menurutnya perihal itu mewakili para fans Justin di seluruh dunia.

Bahkan, Prilly secara blak-blakan menyebut dirinya belum bisa “pensiun” menjadi Belieber.

4. Wendy Walters

Sebagai fans berat Justin Bieber, Wendy Walters juga tak ketinggalan merasakan euforia nan sama.

Ia tak kuasa menahan haru sekaligus terkejut memandang Justin kembali membawakan One Less Lonely Girl, apalagi dengan menghadirkan Billie Eilish sebagai OLLG di atas panggung.

Tak hanya itu, Wendy juga berambisi Justin bisa segera kembali menggelar tur bumi agar para penggemarnya bisa kembali merasakan pengalaman menonton langsung.

Penampilan Justin Bieber di Coachella 2026 ini memang bukan sekadar konser biasa. Bagi banyak orang, terutama para Beliebers, momen ini menjadi pengingat bakal perjalanan panjang mereka mengikuti pekerjaan sang pujaan dari masa ke masa.

Terlebih, Justin juga menghadirkan segmen unik nan dia sebut sebagai "YouTube Section" di sela penampilannya. Di segmen itu, dia membujuk penonton memandang kembali video-video lama dari masa awal kariernya di platform tersebut.

Aksi pemberantasan ikan sapu-sapu belakangan ini menarik perhatian publik, terutama lantaran jumlah ikan ini terus meningkat di beragam perairan, termasuk di Jakarta.

Namun di tengah upaya pemberantasan tersebut, media sosial justru diramaikan dengan munculnya beberapa video orang luar negeri nan memperlihatkan ikan sapu-sapu dijadikan makanan.

Tentu saja perihal ini langsung menimbulkan pertanyaan, kenapa di negara lain ikan sapu-sapu dikonsumsi, sementara di Indonesia justru dianggap sebagai hama?

Menurut Dosen Teknologi Hasil Perikanan Universitas Sriwijaya, Gama Dian Nugroho, ikan sapu-sapu alias pleco memang dikonsumsi di wilayah asalnya, seperti di wilayah Amazon. Namun, kondisi lingkungan di sana sangat berbeda dengan di Indonesia.

“Di tempat asalnya (ikan sapu-sapu) ada nan dikonsumsi, di sana perairan tetap bersih, enggak ada industri nan buang limbah ke perairan dan memang ikan lokal sana,” jelas Gama saat berbincang dengan kumparanFOOD.

Berbeda dengan di Indonesia, terutama di wilayah perkotaan seperti Jakarta, ikan sapu-sapu hidup di perairan nan kualitas lingkungannya jauh lebih buruk. Ikan ini dikenal bisa memperkuat hidup di air nan tercemar dan minim oksigen, kondisi nan justru susah ditoleransi oleh banyak jenis ikan lain.

“Karena kemampuannya memperkuat di lingkungan ekstrem, ikan sapu-sapu menjadi jenis invasif nan berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem. Populasinya mudah berkembang lantaran tidak banyak predator alami nan bisa memangsa ikan ini. Tubuhnya nan keras dan berduri membikin predator lokal enggan memakannya,” tambah Gama.

Menurut Gama, dari sisi kandungan gizi pun ikan sapu-sapu tidak terlalu unggul untuk dikonsumsi. “Kalau di Indonesia banyak banget jenis ikan konsumsi kita nan kandungan proteinnya di atas ikan sapu-sapu. Kandungan gizi ikan sapu-sapu juga rendah, makanya ikan sapu-sapu tidak layak dikonsumsi,” ujarnya.

Ia menambahkan, dengan kondisi ikan nan hidup di perairan tercemar, akibat kontaminasi unsur rawan menjadi argumen kuat kenapa ikan ini tidak direkomendasikan untuk dimakan.

“Jadi buat apa makan ikan sapu-sapu, apalagi dagingnya tercemar unsur berbahaya,” kata dia.

Ikan Sapu-sapu Merusak Ekosistem Perairan

Bukan hanya soal konsumsi, keberadaan ikan sapu-sapu dalam jumlah besar juga dapat merusak ekosistem perairan. Ikan ini hidup di dasar sungai alias waduk dan suka membikin lubang di tepian sungai untuk tempat tinggal serta berkembang biak.

“Itu jika ikan sapu-sapunya dalam jumlah banyak bisa menyebabkan erosi di pinggiran sungai, dan itu secara tidak langsung bakal merusak kediaman alami dari organisme nan lain,” bebernya.

Selain itu, ikan sapu-sapu juga bersaing dengan ikan lokal dalam memperebutkan makanan alami seperti alga. Dalam kondisi perairan nan sudah tercemar, kesiapan makanan pun semakin terbatas sehingga kejuaraan menjadi semakin berat bagi ikan lokal.

Dampak lainnya, populasi ikan sapu-sapu nan terlalu banyak juga dapat menurunkan kualitas air. Limbah organik dari ikan ini dapat meningkatkan akibat eutrofikasi alias ledakan alga, nan pada akhirnya mengurangi kadar oksigen terlarut di dalam air dan memperburuk kondisi ekosistem perairan.

“Dalam siklus alami di kediaman asalnya di Amazon, ikan sapu-sapu tetap mempunyai predator alami dalam rantai makanan. Namun, di perairan Indonesia kondisinya berbeda. Ikan sapu-sapu nyaris tidak mempunyai predator alami,” jelas Gama.

Oleh lantaran itu, meskipun di negara lain ikan sapu-sapu bisa dikonsumsi, kondisi di Indonesia sangat berbeda. Lingkungan perairan nan tercemar, rendahnya nilai gizi, serta dampaknya terhadap ekosistem membikin ikan ini lebih tepat dikendalikan populasinya daripada dijadikan bahan pangan.

Nunung berjanji, Polri bakal terus memberantas para pelaku penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Jika ada pihak nan bermain-main dengan migas, bakal disikat.

"Moto-nya tetap tetap sama seperti kemarin rekan-rekan. Kalau kalian tetap nekat, tetap saya sikat," ungkap Nunung.

Nunung menegaskan, setiap biaya subsidi nan dikeluarkan oleh pemerintah kudu betul-betul sampai kepada masyarakat nan berhak. "Jangan pernah menganggap subsidi negara sebagai celah untuk mencari keuntungan," tegasnya.

Oleh karena itu, dia dan jajaranya bakal bertindak tegas pada para pelaku penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Polri berbareng kementerian dan lembaga mengenai bakal terus berkoordinasi untuk mengungkap kasus tersebut.

Nunung turut membujuk kepada semua stakeholder untuk tidak mentoleransi segara corak praktik penyalahgunaan BBM dan LPG oleh mafia.

"Saya membujuk kepada seluruh rekan-rekan dan terutama para stakeholder untuk menyatukan satu komitmen bersama, zero tolerance terhadap mafia BBM dan LPG subsidi," tandasnya.

Liputan6.com, Banda Aceh - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar menjaga integritas dan efisiensi dalam menjalankan pemerintahan. Pesan itu disampaikan menyusul tetap adanya kasus korupsi dan pemborosan anggaran nan dinilai dapat merusak gambaran kepala wilayah secara luas.

Dalam arahannya pada forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Banda Aceh, Senin (20/4/2026), Tito menegaskan ada dua perihal nan kudu menjadi perhatian serius para kepala daerah, ialah praktik korupsi dan inefisiensi anggaran.

“Tolonglah teman-teman kepala daerah, ini menjaga betul diri masing-masing, membikin kebijakan juga. Karena terutama dari kasus korupsi dan kasus inefisiensi. Dua ini, korupsi sama inefisiensi, pemborosan,” tegasnya di Banda Aceh, Senin (20/4/2026).

Menurut Tito, persepsi masyarakat saat ini sangat dipengaruhi oleh pemberitaan media. Karena itu, ketika terjadi operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) alias muncul kasus pemborosan anggaran, dampaknya tidak berakhir pada perseorangan nan terlibat, tetapi bisa meluas ke seluruh pemerintah daerah.

Ia menilai kondisi tersebut dapat memengaruhi tingkat kepercayaan antara pemerintah wilayah dan pemerintah pusat. Padahal, kepercayaan itu menjadi aspek krusial dalam mendukung kelancaran pengajuan anggaran, mulai dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga Dana Bagi Hasil (DBH).

Tito mengakui banyak kepala wilayah nan sebenarnya telah bekerja dengan baik dan menghasilkan beragam inovasi. Namun, menurut dia, capaian positif itu kerap tertutup oleh pemberitaan negatif nan lebih sigap menyebar dan mudah menjadi viral.

Ia pun mencontohkan bahwa ratusan ribu orang bisa saja bekerja dengan baik, tetapi satu kesalahan nan mencuri perhatian publik dapat membentuk persepsi nan tidak berimbang. Karena itu, Tito mendorong asosiasi kepala wilayah agar lebih aktif membangun narasi positif dengan mempublikasikan prestasi dan penemuan wilayah secara berkelanjutan.

Selain memperkuat tata kelola pemerintahan, Tito juga menekankan pentingnya komunikasi publik nan terbuka. Menurutnya, upaya pencegahan korupsi kudu melangkah beriringan dengan keterbukaan info dan publikasi keahlian pemerintah daerah.

“Nah, oleh lantaran itu, ini masalah persepsi, di samping kita memperbaiki tentunya. Memperbaiki untuk betul-betul hati-hati terhadap praktik koruptif,” ujarnya.

Pernyataan Tito tersebut menegaskan bahwa pemerintah pusat terus mendorong penguatan integritas di daerah. Ia menilai, hubungan nan baik antara pemerintah pusat dan wilayah sangat berjuntai pada kepercayaan, nan dibangun melalui keahlian nan baik dan persepsi publik nan positif.

Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) mengatur sistem penyelesaian perselisihan antara pekerja rumah tangga (PRT), pemberi kerja hingga penyalur.

Penyelesaian dilakukan dari tingkat paling dasar, ialah melalui musyawarah hingga mediasi oleh ketua RT/RW.

Dalam Pasal 31, disebutkan setiap perselisihan nan melibatkan beragam pihak, baik antara pemberi kerja dan PRT, Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT), maupun kombinasi di antara ketiganya, wajib terlebih dulu diselesaikan melalui musyawarah mufakat.

Adapun berikut isi Pasal 31 dalam draf UU PPRT:

1. Penyelesaian perselisihan antara:

• a. Pemberi Kerja dan PRT

• b. P3RT dan Pemberi Kerja

• c. P3RT dan PRT

• d. Pemberi Kerja, P3RT, dan PRT dilakukan dengan langkah musyawarah mufakat.

2. Proses musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permintaan musyawarah dari salah satu pihak.

Aturan ini menegaskan pendekatan kekeluargaan menjadi langkah awal dalam menyelesaikan bentrok di sektor pekerja rumah tangga, dengan pemisah waktu nan jelas untuk menghindari berlarut-larutnya perselisihan.

Namun, andaikan musyawarah tidak mencapai kesepakatan, UU PPRT membuka jalur penyelesaian berikutnya melalui mediasi.

Khusus untuk perselisihan antara pemberi kerja dan PRT, mediasi dilakukan oleh ketua RT/RW alias julukan lain di wilayah tempat PRT bekerja.

Berikut isi dari Pasal 32:

1. Dalam perihal musyawarah mufakat antara Pemberi Kerja dan PRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan dengan langkah mediasi oleh ketua RT/RW alias julukan lainnya tempat PRT bekerja.

2. Dalam perihal musyawarah mufakat antara Pemberi Kerja, PRT, dan/atau P3RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan dengan langkah mediasi melibatkan mediator pada lembaga nan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bagian ketenagakerjaan secara terkoordinasi dengan lembaga terkait.

3. Mediator kudu menangani dan menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengaduan diterima.

4. Selain rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mediator dapat mengeluarkan keputusan.

5. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengenai perselisihan Upah antara Pemberi Kerja dan PRT berkarakter final dan mengikat untuk dilaksanakan dengan iktikad baik.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, merespons rencana kemenkeu mengenai tarif PPN untuk penyerahan jasa jalan tol pada 2028.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan jasa jalan tol pada 2028 dalam Keputusan DIrektur Jenderal Pajak Nomor Kep-252 KEP-252/PJ/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025-2029.

“(Aturannya) belum selesai sampai sekarang, udah 10 tahun. Nanti saya lihat,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (21/4).

Kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa jalan tol sempat diberlakukan pemerintah pada 2015 melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2015 nan menetapkan jasa tol sebagai Jasa Kena Pajak (JKP) dengan karcis tol dipersamakan sebagai tagihan pajak dan tarif sudah termasuk PPN.

Namun, patokan tersebut tidak berjalan lama lantaran pemerintah kemudian mencabutnya lewat PER-16/PJ/2015 pada tahun nan sama, menyusul munculnya polemik di masyarakat serta pertimbangan untuk menjaga suasana investasi di sektor prasarana jalan tol.

DJP kemudian memasukkan kebijakan pengenaan PPN jalan tol Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025-2029. Dengan demikian kebijakan ini direncanakan bakal diberlakukan, tepatnya mulai 2028.

Ini dilakukan untuk memperluas pedoman pajak dalam rangka pengenaan pajak nan lebih adil. “Pemberian landasan norma bagi sistem pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol,” tulis bagian kerangka izin beleid tersebut dikutip Selasa (21/4).

Selain pengenaan pajak atas penyerahan jasa jalan tol, beleid tersebut juga menjelaskan beberapa rencana ekspansi pedoman pajak lain. Salah satunya adalah penyempurnaan sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri. Selain itu, landasan norma bagi pajak karbon juga sedang disusun.