ilustrasi duit nan disita KPK dari OTT pejabat Kementerian ATR/BPN.(Antara)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pihak swasta sempat memberikan duit sejumlah Rp300 juta kepada pihak-pihak di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebelum terjadi operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan kementerian tersebut.

“Diduga sekitar Maret ada pemberian duit sejumlah Rp300 juta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/9).

Budi mengatakan KPK menduga Rp300 juta tersebut diberikan untuk pengurusan kewenangan guna gedung (HGB) atas sejumlah tanah nan dikelola swasta. Oleh karena itu, dia mengatakan pemberian Rp1,5 miliar oleh pihak swasta kepada pihak Kementerian ATR/BPN bukan nan pertama.

“Kami perlu sampaikan bahwa mengenai dengan dugaan suap nan dilakukan oleh swasta kepada oknum-oknum di lingkungan Kementerian ATR/BPN ini diduga bukan pemberian nan pertama,” katanya.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di area Jabodetabek pada 14 September 2026. OTT tersebut mengenai dugaan korupsi dalam pengurusan kewenangan guna gedung (HGB) perusahaan swasta di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelahnya, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur perusahaan swasta Adrianto Pitojo Adhi, dan Rizal Pahlevi selaku pihak swasta alias perantara swasta.

Tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz namalain Fahd Arafiq, serta pihak swasta berjulukan Erwin dan Muhammad Fakhry. Keempatnya diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. (Ant/P-3)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah wilayah (pemda) mempercepat penggunaan anggaran penanganan kebakaran rimba dan lahan (karhutla), sekaligus memperkuat langkah pencegahan agar tidak muncul titik kebakaran baru.

Hal itu disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Perkembangan Penanganan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan secara daring dari Jakarta, Rabu (16/9/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Mendagri menjelaskan, pemerintah telah menyalurkan support anggaran sebesar Rp760 miliar kepada 7 provinsi dan 35 kabupaten/kota terdampak musibah karhutla di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Bantuan tersebut diberikan kepada masing-masing wilayah sesuai dengan tingkat keparahan dampaknya.

“Kami sudah menerbitkan surat info Bapak untuk kecepatan penggunaan lantaran sekarang ini nan krusial adalah kecepatan. Jadi agar tidak tertahan uangnya sembari kami turunkan juga tim dari Itjen dan dari [Direktorat Jenderal Bina] Keuangan Daerah untuk mendampingi,” ujarnya.

Ia menekankan, anggaran tersebut perlu segera dimanfaatkan untuk mendukung pengadaan kebutuhan penanganan karhutla serta mobilisasi masyarakat dan relawan. Langkah ini juga perlu dibarengi pendampingan agar penggunaan anggaran melangkah sigap dan tepat.

Selain penanganan kebakaran nan sudah terjadi, Mendagri menegaskan pentingnya mencegah munculnya kebakaran baru. Ia merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 nan mengatur larangan pembakaran dalam kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat.

“Jadi di masa saat-saat ini tidak boleh ada pembakaran dan kami memandang dari Perda-Perda nan ada, ada delapan wilayah nan kami minta untuk mengubah Perdanya [agar sesuai dengan Inpres],” tegasnya.

Menurutnya, penyesuaian izin wilayah diperlukan agar tidak terdapat celah pembakaran, termasuk nan dilakukan dengan argumen kearifan lokal selama masa kedaruratan. Delapan wilayah tersebut diminta menyesuaikan ketentuan dalam peraturan daerahnya dengan kebijakan penanganan karhutla.

“Nanti jika sudah terkendali baru mungkin bisa dievaluasi lagi,” jelas Mendagri.

Lebih lanjut, Mendagri menambahkan, pemerintah juga terus melakukan pendampingan terhadap wilayah dalam penanganan musibah gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dukungan tersebut mencakup support anggaran, pemenuhan kebutuhan masyarakat, hingga percepatan pelayanan manajemen bagi masyarakat terdampak.

Perbandingan iPhone 18 Pro vs iPhone 18 Pro Max.(Dok. Appleindisder)

MEMILIH antara model "Pro" dan "Pro Max" pada lini iPhone terbaru sering kali menjadi dilema bagi para fans Apple. Tahun ini, melalui seri iPhone 18, Apple tampak semakin menyelaraskan keahlian inti kedua perangkat flagship-nya. Jika sebelumnya ada perbedaan signifikan pada teknologi kamera, kali ini konsentrasi utamanya bergeser pada aspek ergonomi dan daya tahan.

Artikel ini bakal membedah komparasi spesifikasi iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max berasas info terbaru. Kami bakal membantu Anda menentukan apakah kenyamanan genggaman alias luasnya layar nan lebih sesuai dengan kebutuhan harian Anda.

Spesifikasi Inti: Kembar Identik di Sektor Performa

Bagi Anda nan cemas bakal kehilangan fitur kamera canggih jika memilih model nan lebih kecil, iPhone 18 Pro membawa berita baik. Apple menyematkan chip A20 Pro nan sama pada kedua model, komplit dengan konfigurasi 6-core CPU dan 7-core GPU. Tidak ada perbedaan performa komputasi maupun skematis di antara keduanya.

Sektor fotografi juga mengalami standarisasi. Keduanya dibekali sistem kamera 48 MP Fusion, Ultra Wide 48 MP, dan lensa Telephoto 48 MP dengan keahlian 4x optical zoom. Dengan teknologi optical-quality zoom hingga 8x dan digital zoom hingga 40x, kualitas tangkapan gambar iPhone 18 Pro sekarang setara dengan jenis Pro Max.

Catatan Validasi: Spesifikasi ini berasas info input pengguna untuk lini iPhone 18. Informasi nilai resmi di Indonesia saat ini tetap dalam tahap pengesahan dan belum tersedia di pasar lokal.

Tabel Perbandingan Spesifikasi

Dimensi dan Kenyamanan Genggaman

Perbedaan paling mencolok terletak pada dimensi fisik. iPhone 18 Pro datang dengan layar 6,3 inci, ukuran nan dianggap sebagai "sweet spot" bagi pengguna nan menginginkan keseimbangan antara luas visual dan kemudahan penggunaan satu tangan. Dengan berat 211 gram, perangkat ini lebih ramah di kantong celana.

Di sisi lain, iPhone 18 Pro Max adalah raksasa dengan layar 6,9 inci. Ini adalah layar terbesar nan pernah ada di seri iPhone. Namun, kompensasinya adalah berat mencapai 249 gram. Selisih 38 gram mungkin terdengar kecil, namun bakal sangat terasa saat penggunaan lama lama alias saat perangkat dipasangi casing tambahan.

Daya Tahan Baterai: Keunggulan Mutlak Pro Max

Jika mobilitas tinggi tanpa akses pengisian daya adalah prioritas Anda, iPhone 18 Pro Max adalah pemenangnya. Apple menyatakan pemutaran video pada model Max mencapai 45 jam, unggul jauh dibandingkan model Pro nan memperkuat di nomor 36 jam. Untuk penggunaan tipikal harian, model Max memberikan napas lebih panjang hingga 30 jam, memberikan ketenangan ekstra bagi pengguna intensif.

Kesimpulan: Pilih nan Mana?

Pilih iPhone 18 Pro Jika:

• Anda lebih menyukai navigasi ponsel dengan satu tangan.
• Faktor portabilitas (mudah masuk kantong) sangat krusial bagi Anda.
• Anda menginginkan performa kamera terbaik tanpa kudu membawa bodi nan besar.
• Layar 6,3 inci sudah dirasa cukup untuk kebutuhan media sosial dan produktivitas.

Pilih iPhone 18 Pro Max Jika:

• Daya tahan baterai adalah variabel terpenting dalam memilih ponsel.
• Anda sering menggunakan ponsel untuk menonton konten streaming (Netflix/YouTube) alias bermain game berat.
• Anda memerlukan ruang layar nan luas untuk multitasking alias penyuntingan dokumen.
• Bobot 249 gram bukan masalah bagi kenyamanan Anda.

Secara keseluruhan, iPhone 18 Pro menawarkan nilai ergonomi nan lebih baik, sementara iPhone 18 Pro Max tetap menjadi raja dalam perihal konsumsi konten dan ketahanan daya. Mengingat spesifikasi kamera dan chipset nan sekarang identik, keputusan Anda murni berjuntai pada preferensi ukuran bentuk dan kebutuhan baterai. (Z-10)

Presiden Prabowo Subianto.(MGN)

PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus konsentrasi menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar nan menjadi fondasi kekuatan dan kemandirian Indonesia, mulai dari ketahanan pangan, energi, pengentasan kemiskinan, hingga pembuatan lapangan kerja.

Dalam program "Presiden Prabowo Menjawab" sebagaimana dirilis Badan Komunikasi Pemerintah, di Jakarta, Rabu (16/9), Presiden mengatakan ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.

"Yang paling mendasar adalah bagi saya, saya kudu amankan pangan. Habis itu kita kudu amankan BBM," kata Prabowo.

Pemerintah juga terus mengantisipasi kebutuhan daya nasional melalui pengembangan bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit, termasuk biodisel 50 persen (B50), serta pengembangan daya surya dalam skala besar.

Selain pangan dan energi, Prabowo menegaskan pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan kelaparan anak, stunting, serta kemiskinan absolut dan kemiskinan ekstrem. "Bagi saya nan kita kudu segera atasi adalah kelaparan anak-anak, stunting dan kemiskinan absolut, kemiskinan ekstrem," katanya menegaskan.

Upaya tersebut melangkah beriringan dengan agenda efisiensi anggaran dan pengamanan duit negara dari beragam kebocoran. Pemerintah, kata Presiden, kemudian mengarahkan sumber daya nan tersedia untuk investasi pada sektor-sektor produktif nan dapat menghasilkan devisa dan menciptakan lapangan kerja.

Di sektor ekonomi, pemerintah juga mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.

Ia menyebut pemerintah telah memulai sejumlah proyek hilirisasi nan diharapkan dapat memperkuat industri nasional, sekaligus membuka lebih banyak kesempatan kerja.

Penguatan ekonomi masyarakat turut dilakukan melalui pengembangan Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat rantai pasok hingga tingkat desa, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi biaya logistik.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa integrasi antara desa nelayan dan Koperasi Desa Merah Putih juga dapat memberikan kepastian pasar bagi hasil tangkapan nelayan, sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan protein masyarakat.

"Jadi mereka tidak bakal khawatir offtaker-nya ke mana. Ini perhitungannya sangat jelas, kehidupan mereka tambah baik," kata Presiden lagi.

Di sektor pendidikan, pemerintah terus melakukan beragam intervensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, antara lain melalui digitalisasi pembelajaran, pembaharuan sekolah, dan peningkatan kompetensi guru.

Presiden menegaskan seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi Indonesia agar bisa menghadapi tantangan ke depan. "Kita mau semua lebih cepat, tapi insya Allah kita bakal sukses capai sasaran kita," katanya pula. (Ant/P-3)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas pelaku manipulasi beras fortifikasi. Ia apalagi meminta izin produk nan terbukti melanggar dicabut, dan tidak lagi dipasarkan di Indonesia.

"Beras fortifikasi, nan melakukan manipulasi ditindak tegas, beri balasan seberat-beratnya," kata Amran saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Amran mengatakan, pengawasan terhadap peredaran beras, termasuk beras premium, terus dilakukan. Ia telah meminta Sekretaris Utama (Sestama) Bapanas Ito Hediarto, serta Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Hermawan, nan baru dilantiknya, untuk mengawasi sekaligus menindak pelanggaran.

"Itu diawasi. Kami sudah minta Sestama, dan Deputi nan baru kami lantik, awasi, tindak. Dan nan sudah melanggar kemarin, nan fortifikasi, izinnya dicabut. Nggak boleh lagi memasarkan beras di Republik Indonesia," ujarnya.

Kronologi Modus Fortifikasi Abal-Abal Terbongkar

Sementara itu, Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan menjelaskan pengawasan beras fortifikasi sebelumnya dilakukan di 11 provinsi. Dari pengawasan tersebut, Bapanas mengambil 198 sampel nan kemudian diperiksa di laboratorium.

Dari ratusan sampel itu, terdapat beberapa produk dengan merek nan sama sehingga totalnya menjadi 25 merek dagang. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh 25 merek tersebut bermasalah lantaran kandungan gizi tidak sesuai dengan klaim pada label.

"Kemarin kita melakukan pengawasan di 11 provinsi nan terbesar. Kita mengambil sampel itu ada 198 sampel. Di mana dari 198 sampel itu ada beberapa nan sama mereknya, jadi totalnya 25 merek dagang. Dari 25 merek jual beli tersebut kita periksakan lab," jelas Hermawan.

"Kemudian kemarin sudah diekspos ya sama Pak Menteri langsung, Kepala Badan Pangan Nasional. Terkait dari 25 merek itu rupanya bermasalah semua 25 merek itu," sambungnya.

Hermawan mencontohkan, ada produk nan mencantumkan kandungan vitamin B12 sebesar 30% pada label, tetapi hasil pemeriksaan hanya menemukan sekitar 15%. Bahkan, terdapat produk nan sama sekali tidak mempunyai kandungan nan diklaim.

"Jadi labelnya menyampaikan misalnya B12 30%, rupanya kan faktanya hanya 15%, apalagi ada nan tidak ada sama sekali isinya, tidak ada sama sekali kandungannya," beber dia.

Atas temuan tersebut, Bapanas telah memerintahkan pencabutan izin unik beras fortifikasi terhadap seluruh 25 merek. Produk-produk tersebut juga diperintahkan untuk ditarik dari peredaran dan produksinya dihentikan.

"Semuanya 25 merek jual beli (yang dinyatakan tidak sesuai), sudah kita memerintahkan untuk menarik dari peredaran, dan juga memerintahkan untuk tidak memproduksi lagi," kata Hermawan.

Selain penindakan administratif, kasus tersebut sekarang masuk tahap assessment berbareng Bareskrim Polri. Hermawan mengatakan, 15 dari 25 merek sudah menjalani assessment, sementara 10 merek lainnya tetap dalam proses.

Hasil assessment bakal menentukan apakah kasus tersebut dapat ditingkatkan menjadi dugaan tindak pidana penipuan maupun pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

"Nah kelak dari hasil assessment tersebut bakal ditindaklanjuti mana nan betul-betul dapat dilanjutkan prosesnya sebagai kejahatan, alias tindak pidana penipuan ya. Lebih tepatnya penipuan, saat ini dugaan penipuan. Kemudian undang-undang lainnya adalah undang-undang perlindungan konsumen tentunya," pungkasnya.

(dce) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan rentetan capaian strategis instansinya hingga September 2026. Pemaparan keahlian ini mencakup pemulihan pascabencana, jasa kependudukan, pengendalian inflasi, hingga program prioritas nasional.

Laporan tersebut disampaikan secara langsung dalam Rapat Kerja berbareng Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Tito menguraikan besaran serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di kementeriannya. Realisasi anggaran Kemendagri tercatat mencapai Rp 4,36 triliun alias 63,54 persen dari total pagu Rp 6,86 triliun per 14 September 2026.

Penggunaan anggaran tersebut secara nyata dialokasikan untuk menyelesaikan beragam tugas strategis pemerintah pusat. Salah satunya berfokus pada langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera. Mendagri berbareng jejeran terus melakukan pertimbangan dan peninjauan lapangan guna memastikan proses pemulihan melangkah mulus hingga 2028.

Kemendagri juga terlibat aktif dalam penanganan musibah musibah alam di Nusa Tenggara Timur (NTT). Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) turun langsung ke lapangan untuk memberikan jasa jemput bola. Masyarakat di area Sumatera dan NTT mendapatkan akomodasi percepatan penggantian arsip kependudukan nan rusak.

Tito merinci jumlah jasa jemput bola nan telah direalisasikan di wilayah terdampak bencana.

"Penerbitan arsip kependudukan pengganti bagi masyarakat terdampak baik musibah Sumatera lebih kurang 59 ribu lebih jasa dilakukan, dan gempa di NTT kepada penduduk terdampak 11.225 layanan," ujar Tito pada keterangan tertulisnya, Rabu (16/9/2026).

Kementerian ini turut memastikan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi wilayah senantiasa terpantau aman. Catatan inflasi hingga Agustus 2026 dipastikan tetap terkendali dalam rentang sasaran pemerintah. Instansi pemerintah ini juga bersiap mendukung eksekusi beragam program prioritas milik Presiden Republik Indonesia.

Sederet program jagoan tersebut meliputi Program 3 Juta Rumah, pengelolaan sampah menjadi daya listrik, hingga Koperasi Desa Merah Putih. Tito turut membeberkan rancangan arah kebijakan Kemendagri pada tahun 2027 mendatang. Fokus utamanya mencakup transformasi digital pemerintahan, kesehatan fiskal daerah, serta penguatan kapabilitas pemerintah desa.

Kemendagri mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 5,28 triliun untuk melancarkan beragam rencana tersebut. Total kebutuhan operasional kementerian pada tahun depan diproyeksikan bakal mencapai Rp 10,93 triliun. Dalam kesempatan sama, Tito nan juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melaporkan keahlian lembaga tapal batas.

Realisasi anggaran BNPP sukses menyentuh nomor Rp 266,6 miliar alias 69,41 persen dari total pagu. Capaian ini difokuskan untuk memberdayakan masyarakat perbatasan dan mempercepat pemenuhan gizi di Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Rapat kerja ini turut dihadiri oleh jejeran petinggi OIKN, Kementerian ATR/BPN, KPU, Bawaslu, hingga DKPP.

(anl/ega)

FINANCE

SPORTS

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengaku tak puas terhadap draf RUU Pelindungan Ketenagakerjaan nan tengah dibahas DPR. Mereka menilai sejumlah rumor krusial nan selama ini diperjuangkan pekerja belum terakomodasi di dalam draf tersebut.

Ia mengatakan pihaknya telah menempuh jalur diplomasi selama berbulan-bulan untuk mendorong lahirnya patokan ketenagakerjaan nan dinilai setara bagi seluruh pihak.

Namun, setelah mendapatkan draf RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dari DPR, Andi Gani menyebut hasilnya mengecewakan.

“Kita sudah mencoba jalur diplomasi mungkin sekitar 4 bulan membentuk tim berbareng dengan Apindo lantaran kita menginginkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan ini menjadi undang-undang ketenagakerjaan nan berkeadilan untuk semua stakeholder. Tapi dengan draf nan kita dapatkan dari DPR RI, sangat-sangat mengecewakan kaum buruh,” jelas Andi usai rapat dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).

Andi Gani mengatakan pihaknya tetap memberikan waktu hingga 22 September 2026 agar pemerintah dan DPR merespons aspirasi buruh. Jika tidak ada respons, pekerja mempertimbangkan menggelar tindakan besar di Jakarta.

“Karena itu, teman-teman sekalian, kami bakal mencoba terus sampai tanggal 22 September. Itu menjadi pemisah akhir dari Gerakan Buruh Indonesia dan bakal kelak disampaikan oleh Bung Sunarno nan sudah ditunjuk menjadi Panglima Aksi Koalisi Besar. Kelihatannya pilihan tindakan besar masuk Jakarta bakal menjadi pilihan buat Koalisi Besar,” katanya.

Ia berambisi pemerintah dan DPR segera merespons masukan buruh.

“Dan tentunya kami mau berambisi pemerintah dan DPR untuk segera merespons. Karena kami tahu betul akibat mengerahkan massa besar-besaran ke Jakarta cukup besar. Kejadian-kejadian beberapa waktu nan lampau membikin kami menempuh jalur diplomasi sekian panjang,” tutur Andi Gani.

Meski demikian, Andi Gani menyebut tindakan pekerja telah dilakukan di sejumlah daerah. Pada 10 September lalu, tindakan disebut berjalan di 30 kota. Selanjutnya, pekerja Jawa Timur dijadwalkan menggelar tindakan pada 17 September.

Andi Gani memperkirakan andaikan tindakan besar di Jakarta betul-betul dilakukan, jumlah massa nan datang dapat mencapai puluhan ribu hingga 100 ribu buruh.

“Jadi, kami dalam kesempatan ini menyampaikan kepada DPR terbuka, kami tidak mau berbincang banyak panjang-panjang mengenai apa, beberapa perihal lantaran kami sudah sampaikan semuanya. Dan rupanya draf nan dihasilkan, nan kami dapatkan, sangat jauh dari draf nan sudah diajukan oleh Koalisi Besar,” ungkapnya.

Andi Gani mengatakan ketua konfederasi pekerja bakal menunggu hingga 22 September untuk memandang respons DPR dan pemerintah.

“Karena itulah para pimpinan-pimpinan konfederasi pekerja bakal menantikan sampai tanggal pemisah waktu 22 September,” ucapnya.

“Karena apa? Batas waktu nan disampaikan oleh MK itu 30 Oktober. Tetapi reses DPR 8 Oktober. Artinya waktu kita efektif itu hanya tinggal sekitar 10 hari dari hari ini. Sangat sempit,” sambung dia.

Dengan kondisi tersebut, Andi Gani memperkirakan pengesahan RUU Ketenagakerjaan dapat dilakukan pada awal Oktober sebelum DPR memasuki masa reses.

“Batas waktu pengesahan, menurut kami dengan adanya reses, berfaedah tanggal 5 sampai tanggal 7 Oktober bakal ada pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan,” ucapnya.

“Ini merupakan waktu nan sangat pendek dan kami menantikan DPR dan pemerintah merespons usulan dari Koalisi Besar dan juga teman-teman koalisi pekerja lainnya agar betul-betul undang-undang ini tidak terjadi undang-undang Cipta Kerja jilid 2 nan akhirnya digugat di MK, ada demo berjilid-jilid panjangnya dan itu tentu sangat-sangat membikin semua pihak bakal menjadi menyulitkan situasinya,” tambah dia.

Buruh Soroti Sejumlah Isu Krusial

Ketua Umum KASBI Sunarno mengatakan pihaknya telah berulang kali berbincang dan berkompromi dengan DPR mengenai RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Ia menyebut komunikasi tersebut dilakukan dengan fraksi-fraksi, ketua DPR, hingga sejumlah ketua partai.

“Tapi kita lihat dari draf, di RUU Perlindungan Ketenagakerjaan, jadi isu-isu krusial nan ada di, secara substansi itu rupanya memang belum mengakomodir apa nan selama ini, ya, kita suarakan,” tuturnya.

Salah satu persoalan nan disoroti adalah sistem pengupahan. Sunarno mengatakan pekerja setiap tahun tetap kudu melakukan tindakan untuk menuntut kenaikan upah. Karena itu, dia menginginkan adanya konsep pengupahan nan dinilai lebih jelas dan setara dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

“Misalnya soal pengupahan. Buruh setiap akhir tahun itu selalu melakukan tindakan demonstrasi alias unjuk rasa hanya untuk menuntut kenaikan upah. Nah, ini mestinya di dalam undang-undang ini ada konsep pengupahan nan jelas, nan setara buat kawan-kawan buruh,” kata Sunarno.

“Supaya tidak terjadi disparitas bayaran pekerja antar wilayah satu dengan wilayah nan lainnya. Ya, itu, secara substansi kita sudah sampaikan,” tambahnya.

Selain pengupahan, pekerja menyoroti ketentuan pekerja kontrak. Sunarno mengatakan pekerja menginginkan masa kerja perjanjian maksimal satu tahun, kemudian pekerja diangkat menjadi pekerja tetap.

“Tapi ini memang ada kebalikannya, ya. Dari pihak Apindo, keinginannya tetap 5 tahun. Lalu juga dari DPR, di drafnya itu tetap 4 tahun. Jadi ini cukup besar perbedaannya,” ungkapnya.

Buruh juga mempersoalkan ketentuan mengenai outsourcing atau alih daya. Sunarno mengatakan pihaknya menolak skema outsourcing untuk tenaga kerja alias labor supply.

“Lalu untuk pekerja outsourcing atau alih daya untuk labor supply alias tenaga kerja, itu bagi kami tidak diperbolehkan. Kami melarang pekerja outsourcing,” katanya.

Meski menolak outsourcing, Sunarno mengatakan pihaknya tetap memberikan toleransi terhadap pekerjaan nan dilakukan melalui pemborongan pekerjaan alias perusahaan subkontrak dengan persyaratan nan ketat.

“Jadi agar apa? Agar tidak terjadi perbudakan di era nan modern ini. Karena trennya ini sekarang pekerja untuk diangkat menjadi pekerja tetap itu sangat minim, ya. Jadi, sangat, apa, kemungkinan besar untuk diangkat menjadi pekerja tetap itu sudah sangat jarang,” jelasnya.

Karena itu, pekerja meminta patokan mengenai outsourcing diperketat dalam RUU Perlindungan Ketenagakerjaan.

Sunarno juga menyoroti praktik pemagangan di perusahaan swasta. Ia menilai pemagangan tidak semestinya digunakan sebagai pola kerja dengan bayaran di bawah ketentuan bayaran minimum.

“Selain itu juga, ada masalah pemagangan. Pemagangan sekarang juga menjadi tren di perusahaan-perusahaan swasta. Bahkan penyelenggaranya juga perusahaan swasta juga. Nah, menurut kami ini, nggak bagus,” kata dia.

“Ini juga bagian dari pemanfaatan dari tenaga kerja kawan-kawan pekerja muda nan apa, dipekerjakan sebagai pekerja magang dengan di bawah UMK, dan lain sebagainya,” tambahnya.

Menurutnya, magang semestinya ditempatkan dalam konteks pendidikan, seperti bagi siswa sekolah maupun mahasiswa.

“Mestinya, soal pemagangan ini hanya untuk pendidikan, ya. Baik SMK, alias SLTA, lampau juga mahasiswa,” tutur dia.

Isu lain nan menjadi perhatian pekerja adalah pekerja platform. Sunarno meminta status dan perlindungan pekerja platform diatur secara jelas dalam undang-undang ketenagakerjaan.

Ia mengatakan pekerja mau pekerja platform diakui sebagai pekerja, bukan ditempatkan dalam kategori UMKM maupun kemitraan.

“Jadi, menurut kami ini krusial agar di dalam undang-undang ketenagakerjaan ini dimasukkan dalam substansinya,” katanya.

Sunarno juga menyinggung adanya rumor mengenai kemungkinan pemerintah menerbitkan Perppu untuk menggantikan proses legislasi RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Ia menilai opsi tersebut tidak diinginkan buruh.

“Nah, lantaran kami juga sudah berupaya, untuk berdialog, berdiskusi, dan lain sebagainya, seperti disampaikan oleh Bung Andi Gani tadi, dalam waktu dekat ini, tentu kami juga mau menyampaikan kepada DPR ya, agar undang-undang, undang-undang perlindungan ketenagakerjaan ini diselesaikan sesuai waktunya,” ungkap Sunarno.

“Jangan, lantaran ada isunya lain juga, ada nan menginginkan bakal dibuat Perppu. Peraturan pengganti, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, menurut kami ini justru kembali mundur, gitu, ya,” sambungnya.

Sunarno kemudian membandingkan wacana tersebut dengan proses pembentukan patokan sebelumnya nan berangkaian dengan Omnibus Law Cipta Kerja.

Ia menegaskan, pekerja menginginkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan segera diselesaikan dan menghasilkan patokan nan dianggap dapat memberikan perlindungan bagi pekerja.

“Jadi, warning dari kami, jadi petunjuk alias aspirasi dari kawan-kawan pekerja itu, undang-undang ketenagakerjaan ini kudu jadi. Dan setara alias terhormat buat kawan-kawan pekerja Indonesia,” katanya.

Sunarno mengatakan persoalan ketenagakerjaan telah menjadi polemik selama puluhan tahun. Ia menilai pengesahan patokan baru menjadi momentum untuk memperbaiki perlindungan pekerja, termasuk menghadapi persoalan PHK dan sistem kerja.

“Karena undang-undang ketenagakerjaan ini bakal bertindak 10, bisa sampai 20 tahun ke depan. Jadi, undang-undang ini kudu bisa menjamin pekerja di masa kini, masa sekarang ini, dan juga untuk pekerja di masa nan bakal datang,” ucap dia.

Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia (YPKBI), Dirgayuza Setiawan menemui Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo di Ruang Kerja Wakapolri, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Dalam pertemuan itu, mereka membahas SMA Kemala Taruna Bhayangkara (SMA KTB) berkesempatan menerima siswa penduduk negara asing (WNA) pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun aliran 2027/2028.

Peluang tersebut terbuka seiring penerapan kurikulum International Baccalaureate (IB) serta support akomodasi pendidikan di SMA KTB.

“SMA KTB adalah SMA dengan kurikulum internasional IB, dengan akomodasi nan setara apalagi mempunyai kelebihan dibandingkan sekolah-sekolah internasional di Indonesia,” kata Dirgayuza dalam keterangannya.

Menurut Dirgayuza, penerapan kurikulum IB juga membuka kesempatan bagi SMA KTB untuk menerima siswa WNA pada beragam jenjang.

“Dengan kurikulum IB, SMA KTB mempunyai kesempatan untuk menerima siswa-siswi WNA, baik nan masuk kelas 10, 11 maupun 12. Keberadaan siswa internasional bakal memperkuat SMA KTB sebagai sekolah unggulan dan memberikan pengalaman pendidikan lintas budaya bagi para siswa WNI nan berguru di SMA KTB,” ujarnya.

Karena itu, kata Dirgayuza, dalam diskusinya dengan Wakapolri turut diwacanakan pembukaan jalur unik bagi siswa WNA, khususnya putra-putri diplomat kepolisian alias atase kepolisian nan sedang bekerja di Indonesia.

“Karena itu, diwacanakan tahun ini dibuka jalur unik bagi WNA, khususnya putra-putri diplomat kepolisian alias atase kepolisian nan sedang bekerja di Indonesia. Ini bisa menjadi langkah awal bagi SMA KTB untuk membangun ekosistem pendidikan nan semakin internasional,” katanya.

Penerimaan Siswa WNA Disiapkan Bertahap

Rencana penerimaan siswa WNA tetap dalam tahap persiapan. Sebelum direalisasikan, diperlukan penyesuaian AD/ART, keputusan yayasan, pemenuhan ketentuan izin dan administrasi, sistem seleksi, serta kesiapan operasional sekolah.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, langkah internasionalisasi SMA KTB bakal dilakukan secara berjenjang dengan tetap memastikan kesiapan kelembagaan dan pendidikan.

“Ada kesempatan membuka penerimaan bagi siswa mancanegara pada Angkatan III. Untuk itu, regulasi, sistem seleksi, dan kesiapan operasional segera diupayakan sesuai keputusan bersama. Internasionalisasi KTB kudu dibangun dengan fondasi kelembagaan nan kuat,” ujar Isir.

Menurutnya, internasionalisasi tidak hanya menghadirkan siswa dari negara lain, tetapi juga memperluas pengalaman belajar dan wawasan dunia siswa Indonesia.

“Menerima siswa-siswi WNA bukan berfaedah meninggalkan jati diri. Karakter, nilai kebangsaan, Pancasila, dan semangat pengabdian kepada Indonesia tetap kudu menjadi fondasi pendidikan di SMA KTB,” katanya.

296 Siswa Telah Mengikuti Pendidikan

SMA KTB merupakan sekolah berasrama nan dirintis atas inisiatif Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo sebagai bagian dari kontribusi Polri dalam pembangunan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Saat ini, sebanyak 296 siswa dari Angkatan I dan II telah mengikuti pendidikan berasrama di SMA KTB.

Proses pendidikan tidak hanya berorientasi pada prestasi akademik, tetapi juga pengembangan karakter, kepemimpinan, keahlian berpikir kritis, sains, teknologi, Artificial Intelligence (AI), coding, literasi digital, keahlian bahasa asing, serta wawasan global.

SMA KTB telah memperoleh sertifikat International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) pada 11 Juni 2026. Kurikulum IB dipadukan dengan Kurikulum Nasional untuk menghadirkan standar pendidikan internasional sekaligus memperkuat karakter dan nilai kebangsaan.

Perkuat Blueprint dan Grand Strategy

Pengembangan SMA KTB juga diiringi penguatan kelembagaan melalui Lembaga Perguruan Kemala Taruna Bhayangkara (LP-KTB). Pengurus harian lembaga tersebut telah dikukuhkan pada 21 Juli 2026.

Wakapolri mendorong penyusunan Blueprint, Handbook, dan Grand Strategy SMA KTB sebagai pedoman pengembangan sekolah dalam jangka panjang, mulai dari tata kelola, kurikulum, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pembinaan siswa, hingga strategi internasionalisasi.

Pengelolaan operasional SMA KTB ditargetkan secara berjenjang melangkah melalui LP-KTB mulai 2027.

Pahami pengertian patokan saham Rp1 nan bakal diterapkan BEI mulai 28 September 2026.(Dok. Antara)

Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana menerapkan kebijakan baru nan memungkinkan nilai saham di Pasar Reguler dan Pasar Tunai menyentuh level terendah Rp1 per lembar mulai 28 September 2026. Kebijakan ini bermaksud untuk menghapus batas nilai minimum Rp50 nan selama ini bertindak pada papan perdagangan utama.

Apa Itu Saham Rp1?

Secara sederhana, saham Rp1 adalah pemisah nilai paling rendah (floor price) nan diperbolehkan oleh sistem perdagangan bursa. Selama ini, saham di Papan Utama, Papan Pengembangan, dan Papan Ekonomi Baru mempunyai pemisah bawah Rp50 alias nan sering disebut sebagai "saham gocap".

Dengan patokan baru ini, saham nan sebelumnya tertahan di nilai Rp50 lantaran tekanan jual nan tinggi, sekarang mempunyai ruang untuk bergerak turun lebih jauh. Namun, perlu dipahami bahwa tidak semua saham bakal berbobot Rp1; nomor tersebut hanyalah pemisah minimum teknis dalam sistem perdagangan.

Mekanisme Perubahan Harga

Penurunan nilai dari Rp50 menuju Rp1 tidak terjadi secara instan dalam satu hari perdagangan. Pergerakan nilai tetap mengikuti mekanisme pasar dan batas auto rejection nan ditetapkan bursa.

Jika sebuah saham di nilai Rp50 tetap mempunyai antrean jual nan masif tanpa adanya permintaan beli nan sebanding, maka nilai bakal bergeser ke Rp49, Rp48, dan seterusnya secara bertahap.

Harga Rp1 sebenarnya bukan perihal baru di BEI. Sebelumnya, nilai di bawah Rp50 sudah bisa terjadi pada saham nan masuk dalam Papan Pemantauan Khusus dengan sistem Periodic Call Auction (PCA).

Kebijakan per 28 September 2026 ini memperluas jangkauan nilai tersebut ke sistem pasar nan lebih luas.

Tujuan Kebijakan

Dilansir dari Antara, Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk meningkatkan likuiditas pasar. Batasan di nomor Rp50 dinilai sering kali menghalang proses price discovery alias pembentukan nilai nan wajar.

Dengan membuka pemisah bawah hingga Rp1, diharapkan nilai saham dapat mencerminkan nilai esensial dan titik jumpa antara permintaan serta penawaran secara lebih akurat.

Bagi investor, kebijakan ini menuntut kajian nan lebih mendalam. Saham nan menembus ke bawah level Rp50 memberikan sinyal pasar mengenai kondisi emiten tersebut, sekaligus memberikan kesempatan bagi pasar untuk kembali aktif bertransaksi pada nilai nan dianggap lebih realistis. (Z-10)

ilustrasi(Antara)

Sebaran abu vulkanik akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau mendorong masyarakat meningkatkan kebutuhan terhadap perlengkapan perlindungan diri. Permintaan masker juga meningkat di sejumlah wilayah nan terdampak, terutama DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Lampung.

Data internal Grab Indonesia mencatat permintaan masker melalui jasa GrabMart melonjak hingga 24 kali lipat pada periode 5-8 September 2026. Kondisi tersebut menunjukkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap perlengkapan untuk melindungi diri dari paparan abu vulkanik. Kondisi udara nan kurang baik juga menjadi perhatian bagi pekerja nan tetap kudu beraktivitas di luar ruangan, termasuk mitra pengemudi jasa transportasi dan pengantaran.

Berbeda dengan masyarakat nan dapat membatasi aktivitas di luar ruangan, mitra pengemudi menghabiskan sebagian besar waktu kerjanya di jalan. Karena itu, perlindungan diri menjadi salah satu aspek nan perlu diperhatikan ketika kualitas udara memburuk.

Sebagai langkah kesiapsiagaan, Grab Indonesia menyalurkan ribuan masker kepada mitra pengemudi di sejumlah titik dengan mobilitas tinggi di wilayah Jabodetabek. Distribusi dilakukan antara lain di Stasiun Tanah Abang, Stasiun MRT Fatmawati, Stasiun MRT Lebak Bulus, dan Stasiun Tangerang. Selain membagikan masker, edukasi keselamatan disampaikan secara berkala melalui imbauan resmi di aplikasi. Materi tersebut disesuaikan dengan aktivitas Mitra Pengemudi roda dua, roda empat, maupun Mitra Merchant.

“Dalam situasi nan dapat berubah dengan cepat, banyak masyarakat tetap perlu menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk mitra pengemudi nan melayani kebutuhan mobilitas dan pengantaran. Karena itu, Grab berupaya memberikan support dari beragam sisi, mulai dari penyediaan masker dan edukasi keselamatan bagi Mitra nan tetap beraktivitas di jalan hingga membantu masyarakat mengakses kebutuhan kesehatan, seperti masker dan vitamin, melalui GrabMart,” tutur Melinda Savitri, Country Marketing & Communications Head, Grab Indonesia.

Dalam pedoman keselamatan tersebut, mitra pengemudi diimbau menggunakan masker, terutama jenis KN95, serta kacamata pelindung ketika beraktivitas di luar ruangan. Mereka juga diingatkan untuk tidak mengucek mata andaikan terkena abu vulkanik.

Mitra juga diminta mengenakan busana tertutup, seperti jaket, serta segera membersihkan diri dan mengganti busana setelah selesai beraktivitas.

Dari aspek keselamatan berkendara, Mitra Pengemudi diminta mewaspadai kondisi jalan dan jarak pandang, mengurangi kecepatan, menjaga jarak aman, menyalakan lampu, serta menghindari pengereman mendadak. Abu vulkanik dapat membikin permukaan jalan menjadi lebih licin. Dalam situasi darurat, Mitra dapat menggunakan tombol SOS pada aplikasi.

Panduan Keselamatan Dibedakan untuk Roda Dua dan Roda Empat

Bagi mitra pengemudi roda dua, pedoman keselamatan mencakup penggunaan helm cakup penuh alias full-face dengan kaca pelindung helm (visor) dalam posisi tertutup. Mitra juga diimbau melakukan pengereman secara lembut menggunakan rem belakang dan menghindari marka jalan nan berpotensi licin lantaran tertutup abu vulkanik.

Sementara bagi mitra pengemudi roda empat, sirkulasi udara di dalam kabin disarankan menggunakan mode recirculate. Mitra juga diminta menggunakan lampu dekat alias lampu kabut (fog lamp), menyemprotkan cairan pembersih kaca (washer) sebelum mengaktifkan penyeka kaca (wiper), serta menjaga jarak kondusif hingga empat kali lebih jauh dibandingkan kondisi normal.

Edukasi keselamatan juga diberikan kepada Mitra Merchant. Materinya meliputi perlindungan diri dan karyawan, menjaga kebersihan area gerai serta stok makanan, memastikan pesanan dikemas dengan rapat, hingga menyediakan area tunggu nan terlindung dari abu bagi mitra pengemudi. Mitra juga diingatkan untuk memanfaatkan jasa pemeriksaan kesehatan cuma-cuma nan disediakan Kementerian Kesehatan.

Kebutuhan Produk Kesehatan Meningkat

Meningkatnya permintaan masker juga menunjukkan adanya perubahan kebutuhan masyarakat selama kondisi udara kurang baik. Masyarakat di wilayah terdampak diimbau mengikuti pengarahan otoritas dan membatasi aktivitas di luar ruangan andaikan memungkinkan.

Melalui GrabMart, masyarakat dapat mengakses sejumlah produk kesehatan dari merchant di sekitar mereka, termasuk masker dan vitamin, tanpa kudu berjalan untuk mendapatkannya.

Layanan tersebut menyediakan pilihan pengiriman same day maupun instant nan tersedia selama 24 jam di beragam merchant. Lonjakan permintaan masker hingga 24 kali lipat pada 5–8 September 2026 menjadi salah satu parameter meningkatnya kebutuhan terhadap perlengkapan perlindungan diri selama periode tersebut.

“Grab bakal terus berkoordinasi dengan para Mitra Merchant untuk membantu menjaga kesiapan produk kesehatan nan dibutuhkan masyarakat. Dukungan tersebut merupakan bagian dari upaya Grab untuk membantu masyarakat, Mitra Pengemudi, dan merchant menghadapi situasi dengan lebih siap. Kami membujuk semua pihak untuk saling menjaga dan berambisi kondisi ini dapat segera membaik,” tutup Melinda. (E-3)

NEWS

Campus League Badminton Regional Bandung telah mendapatkan juara dari enam nomor perseorangan nan dipertandingkan di GOR Bandung, Jawa Barat, pada 15-16 September 2026.

Turnamen nan diikuti student-athlete dari 23 universitas di Bandung, Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, hingga Cimahi itu mempertandingkan tunggal putra, tunggal putri, dobel putra, dobel putri, dobel campuran, dan 3v3.

Berikut daftar juara nomor perseorangan Campus League Badminton Regional Bandung:

• Tunggal Putra: Nopriansyah Adi Gunawan (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi)

• Tunggal Putri: Maria Veronica Ngadien Prawesti (Universitas Padjadjaran)

• Ganda Putra: Fajar Putra Setiawan/Ridho Ma’sum Firdaus (Universitas Komputer Indonesia)

• Ganda Putri: Alya Ardelia/Shofi Aprilia Argyanti (Universitas Budi Luhur Jakarta)

• Ganda Campuran: Muhammad Halim As Sidiq/Citra Murdiningrum Surono (Universitas Negeri Jakarta)

• 3v3: Agnia Sri Rahayu/Rangga Arda Rheta/Deandra Ikhsan Gunawan (STKIP Pasundan Cimahi)

Pada nomor tunggal putra, Nopriansyah menjadi juara setelah mengalahkan unggulan tiga Muhammad Bagus Suyarto (Universitas Budi Luhur Jakarta) dengan skor 15-12, 16-14. Sebelumnya, Nopriansyah menundukkan unggulan empat Triyugo Frediqke Sunandar Hidayat (Universitas Trisakti Jakarta) 15-12, 15-9 di semifinal.

Maria Veronica nan berstatus unggulan dua menjuarai tunggal putri setelah mengalahkan Alya Zafira (Universitas Gunadarma) 15-9, 15-12. Ia mengakui pertandingan melangkah lebih ketat pada gim kedua lantaran serangannya beberapa kali gagal.

“Babak kedua lebih struggling lantaran serangan saya banyak meninggal sendiri. Tegang juga sehingga kejar-kejaran skor dengan Alya Zafira terasa lebih ketat,” ujar Maria.

Student-athlete Universitas Padjadjaran itu juga mengapresiasi kehadiran Campus League sebagai wadah kejuaraan bagi mahasiswa.

“Bagus, Campus League Badminton menjadi wadah bagi student-athlete di beragam kota di Indonesia untuk menunjukkan talenta mereka,” cetusnya.

Sementara itu, Fajar/Ridho mengalahkan Gilang Pramunantio/Miftah Ilman Khatami (Universitas Trisakti Jakarta) 15-10, 17-15 pada final dobel putra. Di dobel putri, Alya/Shofi menang atas Shafa Alya Ramadhani/Aura Zalfa Syafiya 15-13, 15-10.

Gelar dobel campuran menjadi milik Halim/Citra setelah mengalahkan Khaddhaffy Allrhenandhy/Alya Ardelia (Universitas Budi Luhur Jakarta) 15-13, 15-10.

Pada nomor 3v3, Agnia/Rangga/Deandra mengalahkan trio Universitas Gunadarma, Alya Zafira/Muhammad Irsya Mubarok/Ardha Tanu Widarma, dengan skor 15-10, 15-5.

Head of Competition Campus League, Dave Leopold, mengatakan nomor 3v3 bakal tetap menjadi bagian dari format kejuaraan Campus League.

“Jadi secara jam terbang dan kerja sama tim, 3 versus 3 tak kalah seru. Ke depan Campus League bakal tetap ada nomor ini alias enggak? Pasti ada. Selama 30 tahun ke depan, format kejuaraan bulu tangkis Campus League bakal seperti ini (tunggal putra, tunggal putri, dobel putra, dobel putri, dobel campuran, 3v3),” ujar Dave.

Setelah kategori perseorangan rampung, Campus League Badminton Regional Bandung bersambung ke kategori beregu pada 17-18 September 2026. Pada kategori ini, pertandingan menggunakan sistem 55 poin kumulatif sesuai format terbaru nan diperkenalkan Badminton World Federation (BWF).

ilustrasi(Magnific)

SIAPA sangka, kunjungan rutin ke master mata di masa depan mungkin dapat menyelamatkan seseorang dari ancaman demensia. Sejumlah riset medis terbaru mengungkapkan bahwa tanda-tanda awal penyakit Alzheimer rupanya dapat terdeteksi melalui retina mata, jauh sebelum indikasi gangguan memori alias kognitif muncul pada pasien.

Penemuan ini memperkuat teori bahwa pembuluh darah mini di bagian belakang mata bertindak sebagai gambaran langsung dari perubahan neurologis nan terjadi di dalam otak manusia.

Kaitan Retina Mata dan Penyakit Alzheimer

Studi ilmiah nan dipublikasikan dalam jurnal Acta Neuropathologica mencatat adanya peningkatan signifikan penanda protein beta-amiloid pada jaringan retina penderita Alzheimer. Melalui kajian sampel jaringan terbesar nan pernah dilakukan, para peneliti menemukan pola perubahan bentuk nan konsisten pada struktur mata pasien.

• Pemeriksaan OCTA: Teknologi pencitraan canggih berupa optical coherence tomography angiography (OCTA) memungkinkan master ahli mata memindai pembuluh darah mikro di bagian belakang mata.
• Penipisan Lapisan Retina: Baik pasien dalam tahap awal maupun perseorangan dengan riwayat family Alzheimer menunjukkan kejadian penipisan pada lapisan dalam retina, serta penyusutan pada area hipokampus otak.
• Kehilangan Pembuluh Darah Mikro: Pengamatan menunjukkan bahwa pasien Alzheimer mengalami penyusutan jaringan pembuluh darah mini di retina, nan polanya sejalan dengan kerusakan di dalam otak.

Pentingnya Intervensi Sebelum Terlambat

Selama ini, pemindaian otak umumnya baru dapat mendeteksi kerusakan Alzheimer ketika kondisi penyakitnya sudah telat untuk diobati secara efektif. Dr. Ygal Rotenstreich dari Goldschleger Eye Institute menegaskan bahwa bumi medis sangat memerlukan metode tes nan akurat, cepat, dan ekonomis untuk menangkap akibat penyakit ini sejak dini.

Dengan penemuan awal melalui mata, pasien berisiko tinggi dapat mengambil langkah pencegahan lebih cepat, termasuk mengontrol aspek akibat seperti hipertensi dan diabetes, serta mengubah style hidup sehat puluhan tahun sebelum indikasi klinis memori betul-betul merusak kualitas hidup.

(Thehealthy/P-4)

Jakarta, CNN Indonesia --

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menegaskan info nan beredar media sosial soal penertiban dan pemeriksaan kendaraan bermotor dari rumah ke rumah pada akhir September 2026 adalah tidak betul alias hoaks.

Dalam narasi beredar, disebutkan penertiban itu meliputi kendaraan non pajak nan masa bertindak baik STNK/pajak mati, kendaraan sengketa kredit, kendaraan hanya mempunyai STNK alias tanpa kelengkapan resmi serta kendaraan over -kredit terlarangan nan dipindahtangankan tanpa sepengetahuan finance.

Selain itu, narasi jugamenyebut bahwa penertiban dilakukan tim campuran dari kepolisian dan pihak finance.

Lewat unggahan di akun IG Korlantas @korlantaspolri.ntmc, dipastikan info nan beredar itu adalah hoaks.

"Klaim razia oleh tim campuran polisi dan perusahaan pembiayaan pada akhir September 2026 tidak betul dan bukan pengumuman resmi," demikian tertulis dalam unggahan itu, dikutip Selasa (16/9).

Korlantas Polri menjelaskan bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor oleh Kepolisian mempunyai ketentuan dan prosedur nan berlaku.

Ketentuan ini merujuk Pasal 264 dan Pasal 265 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nan mengatur bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh petugas Kepolisian dan/atau PPNS di bagian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam pelaksanaannya, petugas kudu mempunyai surat perintah tugas, menggunakan seragam dan atribut, serta melakukan pemeriksaan sesuai letak dan prosedur nan ditentukan.

Korlantas Polri juga menegaskan bahwa BPKB bukan arsip nan wajib dibawa saat berkendara. Berdasarkan Pasal 106 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2009 mengatur arsip nan wajib ditunjukkan saat pemeriksaan di jalan, ialah STNK alias STCK, SIM, bukti lulus uji berkala bagi kendaraan wajib uji, dan/atau tanda bukti lain nan sah.

Kemudian, Korlantas juga meluruskan narasi soal penggeledahan rumah masyarakat nan menunggak pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan Pasal 112 sampai dengan Pasal 114 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mengatur bahwa penggeledahan rumah hanya dapat dilakukan oleh interogator untuk kepentingan investigasi tindak pidana.

Karena itu, tunggakan pajak kendaraan tidak serta-merta menjadi dasar bagi petugas untuk menggeledah rumah secara pidana.

Selain itu, Korlantas Polri menegaskan bahwa penarikan kendaraan angsuran tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang.

Eksekusi kendaraan nan menjadi objek agunan fidusia kudu merujuk pada UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan debitur tidak menyerahkan kendaraan secara sukarela, perusahaan pembiayaan kudu menempuh sistem eksekusi melalui pengadilan. Kepolisian bukan pihak nan bertindak sebagai penagih utang perusahaan pembiayaan.

"Dengan demikian, narasi mengenai adanya 'razia kendaraan dari rumah ke rumah pada akhir September 2026 oleh tim campuran Polisi dan pihak finance' tidak mempunyai dasar norma dan bukan kebijakan resmi," ucap Korlantas Polri.

Atas dasar itu, Korlantas Polri mengimbau masyarakat tidak menyebarluaskan info tersebut serta selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi Polri, Samsat, Bapenda dan perusahaan pembiayaan terkait. Masyarakat juga diminta melakukan konfirmasi kepada lembaga resmi sebelum menyerahkan arsip original ataupun uang.

"Apabila ada pihak nan datang dengan mengatasnamakan operasi tersebut, masyarakat berkuasa meminta identitas dan surat tugas serta melakukan konfirmasi kepada lembaga resmi sebelum menyerahkan kendaraan, arsip original ataupun uang. Saring sebelum sharing. Pastikan info berasal dari sumber resmi dan dapat dipertanggungjawabkan," tutur dia.

(dis/wis)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Malaysia bakal menggelar rapat unik pada Kamis untuk membahas langkah mitigasi terhadap kenaikan tagihan listrik nan dirasakan sebagian rumah tangga. Rapat tersebut digelar setelah muncul keluhan masyarakat mengenai lonjakan penggunaan dan biaya listrik.

Pernyataan langsung dikeluarkan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim, melalui akun media sosialnya, Rabu (16/9/2026). Ia mengatakan pemerintah bakal segera menindaklanjuti keluhan tersebut dengan melibatkan Kementerian Transisi Energi dan Transformasi Air (PETRA), Komisi Energi (EC), Tenaga Nasional Bhd (TNB), serta Kementerian Keuangan (MoF).

"Saya telah mendengar keluhan nan disampaikan, dan perihal ini perlu mendapat perhatian dan segera ditangani," kata Anwar dilihat CNBC Indonesia.

Anwar nan juga menjabat Menteri Keuangan mengatakan pertemuan itu bakal mengkaji langkah-langkah segera untuk mengurangi akibat kenaikan tagihan listrik terhadap rumah tangga nan terdampak. Menurut dia, kebijakan subsidi tertarget tetap bakal dipertahankan untuk melindungi kebanyakan masyarakat.

Sekitar 80% pengguna listrik domestik dengan konsumsi tidak lebih dari 600 kilowatt-jam (kWh) per bulan, kata Anwar, tetap terlindungi. Mereka tidak terdampak kenaikan tarif setelah biaya bahan bakar meningkat tahun ini.

Namun, kondisi kabut asap dan cuaca nan lebih panas belakangan ini mendorong sebagian rumah tangga meningkatkan konsumsi listrik. Akibatnya, penggunaan listrik sejumlah rumah tangga melewati periode 600 kWh per bulan dan membikin mereka terkena sistem Penyesuaian Biaya Bahan Bakar Otomatis (AFA).

"Namun, kondisi kabut asap dan cuaca nan lebih panas belakangan ini telah mendorong peningkatan konsumsi listrik di beberapa rumah tangga sehingga menyebabkan penggunaan bulanannya melampaui periode pemisah 600 kWh sehingga dikenakan AFA," ujar Anwar.

Pemerintah Malaysia sebelumnya juga menyatakan bahwa sistem AFA berangkaian dengan perubahan biaya bahan bakar dan nilai tukar. Data TNB nan dilaporkan RTM menunjukkan konsumen telah menerima rabat AFA sebesar 3,1 miliar ringgit (Rp13,5 triliun) sejak sistem tersebut diperkenalkan pada Juli 2025, sementara pemerintah menyalurkan tambahan 435 juta ringgit (Rp1,90 triliun) untuk mengurangi akibat biaya tambahan tersebut.

"Kepentingan serta kesejahteraan rakyat sentiasa menjadi keutamaan," kata Anwar lagi.

(sef/sef) [Gambas:Video CNBC]

Tabrakan truk trailer dengan sepeda motor di Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut) diikuti peristiwa kebakaran. Pengendara motor tutup usia dalam kejadian tersebut.

Peristiwa kecelakaan maut itu berjalan cepat. Insiden tabrakan dan kebakaran terjadi seketika waktu.

Kecelakaan itu terjadi di Jalan Raya Pelabuhan wilayah Koja, Jakut pada Selasa (15/9) pukul 18.05 WIB. Tabrakan terjadi di persimpangan besar nan menjadi jalur lintasan kendaraan besar di area Pelabuhan Tanjung Priok.

Momen terjadinya kecelakaan itu terekam kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi. Warga nan melintas juga membagikan rekaman video hingga viral di media sosial (medsos).

Truk dan sepeda motor nan terlibat kecelakaan itu melaju dari arah berbeda. Tumburan tak terhindarkan lantaran sepeda motor Suzuki Satria Fu-150 dengan nomor polisi (nopol) B-3356-UFQ nan dikendarai MJ melaju cukup kencang.

Begitu juga truk trailer bernopol B-9610-UEH nan dikemudikan RG tidak dapat langsung berakhir sebagaimana karakter kendaraan berbobot besar.

Terjadinya Kecelakaan

Kecelakaan truk trailer dengan sepeda motor di Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Priok terjadi pada persimpangan lampu merah. Truk kontainer itu sedang melaju keluar dari area pelabuhan.

"Awalnya truk trailer melaju dari arah utara ke selatan, keluar dari Pelabuhan JICT, tepatnya di depan Pos 9 berbenturan dengan kendaraan sepeda motor Suzuki," kata Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakut, AKP Edy Wibowo, Selasa (15/9/2026).

Dalam video beredar, sepeda motor nan dikemudikan MJ diduga menerobos lampu merah. Motor nan melaju cukup kencang itu lampau berbenturan dengan truk nan melaju dari arah depannya.

"Sepeda motor Suzuki B-3356-UFQ dikemudikan Saudara MJ nan melaju dari arah selatan membelok ke timur," kata Edy.

Motor korban lantas terseret kabin truk trailer itu. Gesekan rangka besi motor dengan aspal memicu kemunculan api hingga terjadinya kebakaran.

Api membakar kabin pengemudi truk dan jejak apinya juga sempat menyala di atas aspal. Korban tewas di tempat kejadian perkara (TKP) kecelakaan.

"Akibat dari kecelakaan lampau lintas tersebut pengemudi kendaraan sepeda motor meninggal bumi di TKP," katanya.

Damkar Padamkan Api

Pemadam kebakaran (damkar) dikerahkan ke TKP kecelakaan untuk memadamkan api. Petugas damkar menerima info kecelakaan itu pukul 18.14 WIB.

Sebanyak 3 mobil pompa dan 15 personel damkar dikerahkan ke letak kecelakaan untuk memadamkan kebakaran.

"Sepeda motor menerobos lampu merah lampau dari arah berlawanan ada sebuah truk trailer melintas sehingga laka lantas tidak terhindarkan nan mengakibatkan motor terseret di bawah kepala trailer kurang lebih 10 meter, sementara pengendara motor tertinggal saat terjadinya tabrakan," kata petugas Command Center Dinas Damkar Jakarta.

Operasi pemadaman dinyatakan selesai pukul 18.29 WIB. Kedua kendaraan mengalami kerusakan akibat tabrakan dan kebakaran tersebut.

Kasus kecelakaan ini tetap diselidiki kepolisian. Kedua kendaraan mengalami kerusakan akibat tabrakan dan kebakaran tersebut.

(jbr/lir)

WOMEN

Jakarta -

Nasib dividen Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) nan bakal disetorkan ke kas negara Rp 120 triliun, belum jelas. Wacana ini pernah diembuskan oleh Purbaya Yudhi Sadewa saat tetap menjadi Menteri Keuangan.

Malah, Menteri Keuangan (Menkeu) Baru Suahasil Nazara, enggan bicara soal nasib setoran dividen BUMN tersebut.

Usai rapat di Istana Kepresidenan, Rabu (16/9/2026) malam, Suhasil memilih tak bersuara seribu bahasa. Suahasil juga enggan berkomentar soal apakah betul Presiden Prabowo Subianto tak setuju dengan rencana menarik dividen Rp 120 triliun dari Danantara.

Ketika pertanyaan-pertanyaan itu dilontarkan kepadanya, dia langsung buru-buru masuk mobil dan memberikan gestur minta maaf kepada awak media.

Padahal dia sempat menjawab panjang lebar pertanyaan awak media sebelumnya soal nasib perombakan pejabat Kementerian Keuangan.

Pertanyaan serupa juga ditanyakan kepada CEO Danantara Rosan Roeslani usai rapat di Istana. Berbeda dengan Suahasil, Rosan buka bunyi menyatakan perlu berbincang terlebih dulu dengan Suahasil.

"Kita kan ada beberapa perihal nan kelak kami duduk dengan Prof Suahasil. Ya semuanya bakal kita diskusikan gitu ya. Rencananya juga bakal segera berjumpa dan apa... Kita komunikasinya sangat-sangat baik dan saya percaya semuanya pasti bakal ada selalu solusi nan terbaik gitu," ujar Rosan.

Ketika ditanya lebih lanjut, Rosan hanya bilang dirinya bakal berjumpa segera empat mata dengan Suahasil. "Nanti kita bakal ketemu segera kok, ya," sebutnya singkat.

Akhir Agustus lalu, Purbaya saat tetap menjabat Menteri Keuangan, mengatakan pembahasan dividen masuk kocek negara sudah dibahas dengan Rosan Roeslani. Pemerintah hanya tinggal menunggu eksekusi transfer biaya tersebut.

"Sudah dibahas, sudah dipastikan tinggal ditentukan kapan dia mau ngirim itu aja sekitar Rp 120 triliun. Itu nan diputuskan oleh presiden." ujar Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2026) nan lalu.

Menurut Purbaya, besaran setoran dari Danantara ini menjadi angin segar bagi fiskal negara. Dia membandingkan dengan penerimaan dividen tahun sebelumnya nan hanya mencapai Rp 90 triliun.

"Kalau tahun-tahun sebelumnya saya hanya dapet Rp 90 triliun dari dividen. Kalau meningkat, Rp 120 triliun kan bagus meningkat, malah jadi saya nggak rugi, pemerintah nggak rugi, pendapatan nggak rugi, malah nambah," beber Purbaya.

(hal/hns)

Dalam keheningan itu, keduanya tampak khusyuk. Tangan terangkat, angan dipanjatkan, dan angan diserahkan kepada Tuhan nan Maha Esa agar Bagus segera ditemukan dan dapat kembali pulang ke rumah.

Lautan di hadapan mereka terbentang luas. Di kembali hamparan air itu, ada seorang anak nan hingga sekarang belum diketahui keberadaannya.

Sudah sembilan hari berlalu sejak Bagus dan tujuh orang lainnya lenyap kontak di perairan Selat Sunda. Namun, bagi Mansyur, waktu nan terus melangkah bukan argumen untuk berakhir berharap.

Di tengah ketidakpastian dan hari-hari pencarian nan terus berlalu, dia memilih untuk tetap percaya bahwa putranya tetap berada di suatu tempat dan menanti untuk kembali pulang.

Suara ombak nan datang silih berganti, menyatu dengan embusan angin laut, menambah kesyahduan suasana saat keduanya memanjatkan doa. Sesekali, tatapan Mansyur mengarah ke lautan nan seolah tak ada ujung.

"Saat ini kita membentuk khairunnas anfa’uhum linnas, saling membantu antar sesamanya. Dan mudah-mudahan ikhtiar kita berbareng ini bisa terlaksana dengan baik. Al-Fatihah," ungkap Mansyur dalam doanya, Rabu (16/9/2026).

Doa kemudian selesai. Mansyur perlahan menurunkan tangannya. Namun, tatapannya tetap menuju arah laut. Di sampingnya, sang ustad tetap duduk mendampingi.

Tak banyak nan bisa dilakukan di tengah ketidakpastian selain terus berupaya dan mempertahankan harapan.

Lantunan angan mungkin saja selesai, tetapi dalam hati angan itu tetap menyala. Mansyur yakin, sang anak tetap hidup dan suatu saat dapat kembali pulang.

"Optimis, Bagus tetap hidup," ungkapnya.

Bogor -

Truk boks menabrak mobil nan sedang parkir, lapak tukang sate dan bengkel di Jalan Raya Puncak, Bogor, Jawa Barat (Jabar). Kecelakaan diduga dipicu truk boks mengalami rem blong.

"Yang terlibat kecelakaan kendaraan truk boks Isuzu warna putih nopol B-9501-PXV, minibus Daihatsu Sigra hitam F-1402-FBM. (Yang terdampak) gedung bengkel velg, gedung sate tegal," kata Kanit Gakkum Satlantas Polrea Bogor Ipda Arif Rahman, Rabu (16/9/2016).

Arif menyebutkan, kecelakaan terjadi ketika truk boks nan dikendarai GF melaju dari arah Puncak menuju Jakarta, sekitar pukul 14.30 WIB. Ketika melewati jalan menurun di Tanjakan Selarong, truk diduga mengalami rem blong, hingga menabrak mobil nan sedang parkir di bahu jalan.

"Pada saat di tempat kejadian perkara (TKP), Kendaraan Truk Box Isuzu warna putih tersebut mengalami kandas kegunaan rem alias rem blong," kata Arif.

"Kemudian bergerak ke kiri jalan, menabrak bagian belakang sebelah kanan minibus Daihatsu Sigra hitam F-1402-FBM nan dikemudikan oleh R, sedang berakhir di bahu jalan sebelah kiri dari arah Puncak menuju ke arah Gadog," sambungnya.

Tak berakhir di situ, minibus Sigra kemudian terdorong ke depan dan manghantam gedung bengkel dan lapak pedagang sate. Kecelakaan mengakibatkan kedua gedung ambruk di bagian depan.

"(Minibus Sigra) lampau terdorong menabrak gedung bengkel velg milik J dan gedung sate tegal milik AS, sehingga terjadi kecelakaan lampau lintas," kata Arif.

(sol/lir)

© 2007 - 2026 Okezone.com, All Rights Reserved

Memasuki usia lima tahun, PT Bank BCA Digital (BCA Digital) mencatat pertumbuhan upaya nan terus berlanjut. Layanan perbankan digital blu semakin banyak digunakan masyarakat, terutama kalangan gen Z dan milenial.

Pada Semester I-2026, Dana Pihak Ketiga (DPK) BCA Digital tumbuh 20 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Pertumbuhan tersebut sejalan dengan kenaikan Net Open Customer (NOC) alias pertumbuhan pengguna bersih sebesar 25 persen yoy.

Pertumbuhan tersebut turut didukung didominasi pengguna Gen Z sekitar 56 persen, sementara 35 persen lainnya merupakan milenial.

Direktur Bisnis BCA Digital Aditya Wahyu Windarwo mengatakan lima tahun pertama menjadi fase bagi blu untuk membangun fondasi, kepercayaan publik, sekaligus skala bisnis. Menurutnya, BCA Digital mengandalkan rekam jejak dan kepercayaan dari Grup BCA, namun tetap menjalankan upaya dengan karakter perusahaan nan mengedepankan teknologi.

“Memasuki fase ekspansi ke depan, konsentrasi kami adalah deepening ecosystem, di mana kami memastikan blu tidak sekadar menjadi aplikasi perbankan digital pilihan, melainkan bagian tak terpisahkan dari style hidup finansial harian masyarakat Indonesia secara berkelanjutan,” kata Direktur Bisnis BCA Digital Aditya Wahyu Windarwo dikutip dari keterangan resminya, Rabu (16/9).

Dari sisi akuisisi, BCA Digital mencatat Gen Z juga menjadi golongan dengan pertumbuhan pengguna baru paling tinggi, ialah mencapai 30 persen yoy.

Seiring bertambahnya pengguna, aktivitas transaksi melalui blu juga terus meningkat. Berdasarkan info per 31 Agustus 2026, volume transaksi digital di luar transfer dalam tiga tahun terakhir melonjak 186 persen menjadi Rp13,13 triliun.

Tak hanya untuk transaksi domestik, penggunaan blu juga semakin berkembang untuk kebutuhan internasional. Pada Semester I-2026, jumlah transaksi kurs asing melalui bluValas melonjak 435 persen yoy, sedangkan volumenya tumbuh 535 persen yoy.

Melalui bluValas, pengguna dapat melakukan transaksi di beragam negara menggunakan kartu fisik, kartu virtual, maupun Garuda x bluDebit Card tanpa biaya konversi kurs untuk sejumlah mata duit populer, seperti USD, EUR, GBP, SGD, JPY, AUD, CNY, dan HKD.

Pada Semester I-2026, pengguna bluSaving tumbuh 38 persen yoy. Fitur tabungan berbareng bluGether juga mencatat pertumbuhan 47 persen yoy, sedangkan pengguna bluBisnis untuk mengelola finansial upaya meningkat 37 persen yoy.

Pertumbuhan paling tinggi terjadi pada bluRDN nan melonjak 225 persen yoy. Layanan tersebut memberikan akses bagi pengguna untuk berinvestasi di pasar modal melalui rekening biaya nasabah.

Perkembangan ini menjadi salah satu gambaran meningkatnya kebutuhan anak muda terhadap jasa finansial nan tidak berakhir pada transaksi harian. BCA Digital kemudian mengembangkan ekosistem blu 2.0 dengan pendekatan finansial 360 derajat melalui empat pilar SIAP, ialah Simpanan, Investasi, Asuransi, dan Pinjaman.

Pada sisi simpanan, ekosistem blu mencakup bluSaving, bluDeposit, bluGether, bluValas, hingga bluBisnis. BCA Digital juga memperluas akses bluAccount for Teens nan sekarang dapat digunakan oleh remaja usia 10–17 tahun, dari sebelumnya mulai 12 tahun.

Untuk investasi, blu menghadirkan bluInvest nan menyediakan pilihan Reksa Dana dan emas digital, serta bluRDN melalui kerjasama dengan BCA Sekuritas.

Sementara pada sisi proteksi, tersedia bluInsurance dengan pilihan perlindungan seperti asuransi perjalanan, perangkat elektronik, individual cyber, kesehatan, kecelakaan, hingga jiwa. Adapun kebutuhan likuiditas dilayani melalui bluExtraCash.

Lima Tahun blu, Masuk ke Ekosistem Lifestyle

Perjalanan lima tahun blu juga tidak hanya ditandai oleh pertumbuhan jumlah pengguna dan produk perbankan. BCA Digital memperluas peran blu ke dalam beragam aktivitas style hidup melalui integrasi Banking-as-a-Service alias blUnion.

Per 31 Agustus 2026, gelombang transaksi melalui blUnion tumbuh lebih dari 50 persen di beragam sektor style hidup. Transaksi groceries & necessities tercatat tumbuh 70 persen yoy, pembelian tiket bioskop 60 persen yoy, transportasi publik dan perjalanan 54 persen yoy, serta food & beverages (F&B) 51 persen yoy.

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) secara virtual dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/9). Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatra hingga penanganan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya mengatakan rapat juga membahas kecelakaan kapal KMP Virgo Transport 8 di Laut Jawa dan delapan orang nan lenyap di Selat Sunda. Sejumlah menteri dan kepala lembaga mengenai mengikuti rapat tersebut.

"Rabu sore, 16 September 2026, dari Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat virtual berbareng sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan kepala BNPB, BMKG, Basarnas dan Geologi untuk memonitor perkembangan penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatra, kecelakaan kapal KMP Virgo Transport 8 di Laut Jawa dan 5 wartawan di Selat Sunda, pencarian korban, serta pascagempa NTT," kata Teddy dalam unggahan akun IG @sekretariat.kabinet, Rabu (16/9).

Dalam rapat tersebut, Teddy menjelaskan Prabowo menekankan pentingnya memperkuat pencegahan karhutla. Pemerintah diminta mendorong pengolahan lahan tanpa bakar, termasuk dengan menyediakan perangkat dan pendampingan bagi masyarakat.

"Tidak boleh ada lagi pembakaran rimba dan lahan dengan argumen apa pun. Penanganan karhutla kudu tegas, menyeluruh, dan diperkuat dengan pencegahan sejak dari sumbernya," ujarnya.

Teddy menuturkan, Prabowo juga meminta agar tidak ada peraturan wilayah nan memberikan ruang bagi pembukaan lahan dengan langkah membakar berasas izin kepala daerah.

Selain itu, setiap pihak nan terbukti melakukan pembakaran maupun lalai mencegah terjadinya pembakaran rimba dan lahan diminta ditindak tegas.

"Melarang keras adanya peraturan wilayah nan mengatur pembukaan lahan dengan langkah membakar berasas izin kepala daerah," kata Teddy.

Dalam rapat itu, disebutkan pula laporan Kapolri mengenai lebih dari 95 korporasi nan melanggar. Prabowo meminta penegakan norma terhadap pihak-pihak nan terbukti melakukan alias lalai mencegah pembakaran rimba dan lahan.

Selain karhutla, Teddy menegaskan Prabowo meminta pencarian korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 dan delapan orang nan lenyap di Selat Sunda dimaksimalkan.

"Memaksimalkan pencarian korban KMP Virgo Transport 8 dan 8 orang nan lenyap di Selat Sunda," ucap dia.

Menteri Perhubungan juga diminta terus memberikan info kepada family korban serta memastikan hak-hak family terpenuhi.

"Memerintahkan Menteri Perhubungan terus memberi info kepada pihak family serta memastikan kewenangan family korban terpenuhi serta investigasi kecelakaan kapal dilakukan secara mendalam dan objektif," ujarnya.

Prabowo turut meminta penanganan pascagempa NTT dipercepat. Penanganan tersebut mencakup pemberian support stimulan, penyediaan kediaman sementara, hingga pembangunan kembali rumah penduduk nan terdampak gempa.

"Mempercepat penanganan pascagempa NTT, termasuk support stimulan, kediaman sementara, dan pembangunan kembali rumah terdampak," kata dia.

Presiden menegaskan pemerintah kudu datang dengan respons sigap sekaligus memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi musibah agar persoalan serupa tidak terus berulang.

Rapat tersebut dihadiri antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.