Wapres Gibran Tinjau Penanganan Pascabencana di NTT, Libatkan Mahasiswa untuk Trauma Healing.(Dok. Istimewa)

WAKIL Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming bertolak menuju Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (20/8) untuk meninjau langsung progres penanganan dan pemulihan pascabencana. Kunjungan kerja ini difokuskan pada pemastian pengedaran support serta pemulihan psikologis masyarakat di wilayah terdampak.

Dalam agenda tersebut, Wapres dijadwalkan mengunjungi sejumlah titik strategis di tiga kabupaten, ialah Kabupaten Sikka, Manggarai, dan Manggarai Timur. Selain meninjau akomodasi pelayanan dasar, Gibran menekankan pentingnya aspek non-fisik dalam pemulihan bencana, salah satunya melalui support kesehatan mental.

Hal menarik dalam kunjungan kali ini adalah keterlibatan aktif generasi muda. Gibran menggandeng mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI) untuk memberikan jasa trauma healing bagi para korban bencana. Langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat, terutama anak-anak dan golongan rentan, mendapatkan pendampingan psikologis nan memadai.

“Semangat dan kepedulian anak muda perlu difasilitasi agar dapat diwujudkan dalam tindakan nyata nan membantu masyarakat terdampak,” ujar Gibran dalam keterangan resmi nan diterima Media Indonesia, Kamis (20/8).

Ia menambahkan bahwa skill spesifik mahasiswa di bagian ilmu jiwa merupakan bentuk nyata semangat gotong royong nan sangat dibutuhkan dalam masa transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan permanen.

Penyesuaian Kebijakan Berbasis Lapangan

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan pemulihan pascabencana tidak bakal hanya bersandar pada laporan administratif. Peninjauan langsung oleh Wapres bermaksud untuk memandang situasi nyata di lapangan agar intervensi kebijakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik penduduk di tiap lokasi.

Prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan keselamatan penduduk dan pemenuhan kebutuhan dasar tetap terjaga. Selain itu, pemerintah membuka ruang kerjasama seluas-luasnya bagi beragam komponen bangsa, termasuk akademisi dan masyarakat sipil, guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Nusa Tenggara Timur. (Dev/I-1)

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan perusahaan modal ventura nan telah mempunyai izin dan terdaftar berada dalam domain pengawasan. Pengawasan tersebut menjadi salah satu instrumen untuk menangani beragam persoalan nan muncul di industri modal ventura.

"Kalau nan legal, nan sudah mempunyai izin dan terdaftar, itu menjadi domain kami untuk melakukan review dan pengawasan," kata Kepala Direktorat Pengawasan Perusahaan Modal Ventura dan Lembaga Keuangan Khusus OJK, Aulia Fadly dalam keterangannya, Kamis (20/8/2026).

Menurut Aulia, pengawasan terhadap perusahaan modal ventura telah dilakukan sejak proses awal melalui fit and proper test terhadap calon pihak utama. Pihaknya memeriksa dokumen, wawancara, serta penelusuran latar belakang untuk menilai integritas dan kompetensi pengurus maupun pemegang saham pengendali.

Ia menjelaskan, izin dan sistem mitigasi telah disiapkan untuk mencegah penyimpangan. Namun, praktik penyimpangan nan dilakukan oknum tetap menjadi tantangan dalam pengawasan.

"Kalau peraturannya sudah kita buat, langkah-langkah mitigasinya sudah kita buat, tapi ada penyimpangan di jalan nan disebabkan oleh oknum, ini memang menjadi tantangan buat kita semua," tambahnya.

Sementara itu, master kebijakan ekonomi makro sekaligus Dosen Fakultas Bisnis dan Inovasi Sosial Universitas Atma Jaya Jakarta, YB Suhartoko, menilai pengawasan perlu diperkuat bukan hanya terhadap perusahaan modal ventura (PMV), tetapi juga terhadap perusahaan pasangan upaya (PPU). Menurut Suhartoko, posisi PPU dapat menjadi lebih lemah ketika berhadapan dengan perusahaan modal ventura nan mempunyai kekuatan modal lebih besar.

"Jadi walaupun PMV itu selalu sudah memberitahukan risikonya, di sini PPU kita pada posisi nan lemah, maka pendampingan PPU-nya saya kira dari OJK kudu menjadi lebih kuat," kata Suhartoko.

Ia menilai penguatan pendampingan krusial untuk memastikan perusahaan penerima investasi mempunyai perlindungan nan memadai dalam hubungan dengan investor. Pengawasan sektor PVML mencakup pengawasan langsung dan tidak langsung, pemeriksaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta penetapan status pengawasan intensif dan khusus.

Ketentuan tersebut diatur antara lain dalam POJK Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Laman OJK - POJK Nomor 49 Tahun 2024⁠.

OJK juga mencatat pemberian hukuman administratif kepada perusahaan modal ventura sebagai bagian dari tindak lanjut pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap industri tidak berakhir pada tahap perizinan, tetapi bersambung selama perusahaan menjalankan aktivitas usahanya.

(rea/ara)

Jakarta -

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mengumumkan pembagian dividen BBCA interim untuk kuartal III tahun kitab 2026. Nilai dividen interim nan disiapkan emiten perbankan raksasa ini mencapai Rp 3,07 triliun.

Presiden Direktur BCA Hendra Lembong menjelaskan, keputusan pembagian dividen BBCA ini didasari oleh posisi permodalan perseroan nan solid, likuiditas memadai, pengembangan upaya perseroan maupun entitas anak, serta kualitas aset nan tetap terjaga.

"Kami berterima kasih dapat kembali menjalankan komitmen untuk membagikan dividen interim lebih dari satu kali pada tahun kitab 2026," kata Hendra dalam keterangan resminya, dikutip dari situs BCA Sekuritas, Kamis (20/8/2026).

Untuk diketahui, per Juni 2026, BBCA sukses membukukan pertumbuhan angsuran 8,0% secara tahunan (year on year/yoy) sebesar Rp 1.036 triliun. Capaian tersebut menjadi penanda untuk pertama kalinya angsuran perbankan melampaui Rp 1.000 triliun.

Penyaluran angsuran tersebut didukung pendanaan nan solid, dengan biaya giro dan tabungan (CASA) sebesar Rp 1.082 triliun alias tumbuh 10,2% (yoy). Adapun total untung BBCA dan entitas anak mencapai Rp29,5 triliun pada semester I 2026.

Berkat hasil keahlian inilah Hendra menambahkan nilai dividen interim di kuartal III ini juga tercatat lebih tinggi dari kuartal sebelumnya. Menurutnya kondisi ini adalah gambaran keahlian solid BBCA pada semester I 2026.

Sementara untuk rencana pembagian dividen BBCA selanjutnya, nilai pembagian untung per lembar saham bakal mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan kondisi finansial perseroan.

"Terobosan ini diharapkan dapat menjadi bingkisan bagi investor, bertepatan dengan bulan Kemerdekaan Republik Indonesia," ujarnya.

Pembagian kali ini merupakan realisasi dari komitmen perseroan nan berencana membayarkan dividen interim sebanyak tiga kali sepanjang tahun 2026. Sebelumnya, dividen interim termin pertama alias kuartal II 2026 telah rampung dibayarkan pada 26 Juni 2026 lalu.

Langkah ini sejalan dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 12 Maret 2026, di mana manajemen mengusulkan opsi pembagian dividen interim per kuartal. Sementara seluruh kucuran dividen BBCA ini nantinya bakal diperhitungkan pada RUPST 2027 nanti.

Bagi para penanammodal nan mengincar dividen BBCA, simak agenda komplit proses pembaginya berikut ini:

- Pengumuman Bursa & Situs Resmi: 19 Agustus 2026
- Cum Dividen Pasar Reguler & Negosiasi: 28 Agustus 2026
- Ex Dividen Pasar Reguler & Negosiasi: 31 Agustus 2026
- Cum Dividen Pasar Tunai: 1 September 2026
- Ex Dividen Pasar Tunai: 2 September 2026
Record Date (Pemegang Saham Berhak): 1 September 2026
- Tanggal Pembayaran Dividen: 16 September 2026

Demikian info seputar Dividen BBCA interim untuk kuartal III tahun kitab 2026.

(fdl/fdl)

Ilustrasi(Dok Istimewa)

PENGURUS Besar Olahraga Domino Nasional (PB ORADO) resmi menjadi induk organisasi olahraga domino setelah diterima sebagai personil Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat. Kepengurusan PB ORADO juga resmi dilantik KONI Pusat.

Ketua Umum PB ORADO Yooky Tjahrial mengatakan, pelantikan tersebut menjawab pertanyaan masyarakat mengenai organisasi resmi nan menaungi olahraga domino di Indonesia.

"Hari ini juga menjawab satu perihal nan selama ini mungkin tetap sering ditanyakan oleh masyarakat: ‘Sebenarnya, organisasi resmi olahraga domino di Indonesia itu siapa?’ Jawabannya jelas. PB ORADO adalah induk organisasi olahraga domino nan telah diterima sebagai personil KONI Pusat," kata Yooky di Kantor KONI Pusat, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/8).

Menurut Yooky, status tersebut merupakan amanah untuk menata, membina, dan mengembangkan olahraga domino secara resmi dan berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Saat ini, ORADO telah datang di 38 provinsi dan 309 kabupaten/kota di Indonesia. Jaringan tersebut menjadi modal organisasi untuk merangkul organisasi dan pemain domino di beragam daerah.

Yooky menegaskan, PB ORADO tidak dibentuk untuk mempertajam perbedaan dengan organisasi alias golongan domino nan telah lebih dulu ada.

"Kita datang bukan untuk mempertajam perbedaan. Kita datang untuk menyatukan seluruh insan domino Indonesia ke dalam satu wadah, satu sistem, dan satu tujuan nan sama," ujarnya.

Setelah pelantikan, PB ORADO bakal memprioritaskan pembangunan sistem kompetisi, pembinaan atlet secara berjenjang, peningkatan kualitas wasit, pembentukan klub, serta penyelenggaraan pertandingan nan profesional.

ORADO juga bakal dikembangkan sebagai bagian dari sport industry dengan menggabungkan unsur prestasi, hiburan, dan nilai ekonomi.

"Kita bakal membangun klub, turnamen, liga, merchandise, dan membuka ruang kerja sama dengan beragam pihak," kata Yooky.

Meski demikian, dia menegaskan atlet tetap menjadi pusat pengembangan olahraga domino.

"Yang kudu menjadi bintang adalah para atlet. Mereka nan kudu dikenal, mendapatkan prestasi, menjadi brand ambassador, dan menginspirasi generasi berikutnya," tuturnya.

PB ORADO juga menargetkan domino dapat dipertandingkan sebagai bagian olahraga eksibisi pada Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, ORADO bakal membangun organisasi, pembinaan, kualitas atlet, regulasi, dan kejuaraan dari tingkat wilayah hingga nasional.

Yooky pun membujuk generasi muda mengenal domino sebagai olahraga nan terbuka, tertib, sportif, dan profesional.

"Hari ini KONI telah memberikan kepercayaan kepada kita. Sekarang tugas kita adalah membuktikan bahwa kepercayaan tersebut diberikan kepada organisasi nan tepat," pungkasnya.(H-2)

MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.(MI/Insi)

MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis untuk membatasi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Kebijakan ini difokuskan agar subsidi lebih tepat sasaran, dengan salah satu opsi utama membatasi akses bagi masyarakat nan masuk dalam golongan Desil 10.

Purbaya menjelaskan bahwa rencana pembatasan ini tetap dalam tahap persiapan teknis. Pemerintah berencana melakukan uji coba kebijakan tersebut dalam waktu dekat guna memandang efektivitasnya di lapangan.

"Kita bakal coba kelak berapa bulan ke depan, nan Desil 10, kita batasin dulu," ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/8).

Memahami Kelompok Desil 10

Dalam sistem pengelompokan kesejahteraan ekonomi, masyarakat dibagi menjadi 10 golongan (desil) dengan ukuran nan sama. Desil 1 merupakan golongan dengan tingkat kesejahteraan terendah, sementara Desil 10 merupakan golongan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan ekonomi paling tinggi alias golongan terkaya.

Menkeu menegaskan bahwa langkah ini bukan merupakan upaya memperketat penyaluran secara membabi buta, melainkan corak pembenahan distribusi. Tujuannya adalah memastikan bahwa masyarakat nan betul-betul memerlukan tetap mendapatkan faedah penuh dari subsidi negara.

"Enggak, nggak diperketat. Cuma bakal dipastikan kelak agar tepat sasaran," tegas bendaharawan negara tersebut.

Potensi Penghematan Anggaran

Pemerintah memproyeksikan adanya penghematan anggaran nan signifikan melalui kebijakan ini. Meski nomor pastinya tetap dalam tahap kalkulasi, Purbaya memberikan gambaran awal mengenai potensi biaya nan bisa diefisiensikan.

"Nanti ada penghematan, kita tetap menghitung. Kira-kira sepersepuluhnya jika enggak salah," tuturnya.

Berikut adalah komparasi kuota BBM subsidi nan diproyeksikan pemerintah berasas info terbaru:

Penurunan kuota nan cukup signifikan untuk tahun depan menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatur penyaluran agar tidak lagi dinikmati oleh golongan masyarakat nan secara ekonomi dinilai mampu. Dengan pembatasan pada Desil 10, diharapkan beban fiskal negara dapat berkurang dan dialokasikan untuk sektor pembangunan lainnya. (Ins/I-1)

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengaku telah melakukan protes ke Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai penetapan desil masyarakat di DIY.

Made juga mengaku heran lantaran banyak desil masyarakat nan tiba-tiba naik.

“Kemarin saya sudah protes juga sama Bu Endang (Plt Kepala BPS DIY), kok bisa? Apa kemudian dari sisi, agar terjadi pengurangan beban (pemerintah) apa ya? Jadi semuanya dinaikkan istilahnya,” ujar Ni Made kepada awak media, Rabu (19/8).

Namun dia juga mengaku belum mendapatkan penjelasan dari BPS mengenai dengan persoalan tersebut.

”Belum sempat ketemu, lantaran kan libur,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa nan menjadi tanggungan pemerintah saat ini adalah masyarakat nan berada di desil 1-5 alias di bawah garis kemiskinan.

Perubahan info desil ini kata dia berpotensi membikin masyarakat nan mestinya tetap berada di bawah garis kemiskinan dapat kehilangan kewenangan support sosial.

”Ini gimana mereka (Pemerintah Pusat) mengklasifikasikan itu kan kita kudu bertanya pada BPS,” ujar Ni Made.

Pemda DIY menurut Made sebenarnya telah mempunyai info kemiskinan terintegrasi dari kabupaten/kota. Data tersebut kata dia

“Sebenarnya dengan info satu itu, akhirnya kita bisa memantau, itu sudah sangat detail, dalam artian kemiskinannya dalam golongan apa, dapat support apa, jenisnya apa. Itu sudah terlihat,” jelas Made.

Jakarta, CNBC Indonesia- Di tengah ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan penutupan selat Hormuz, pasokan minyak mentah bumi mengalami gangguan nan berkapak pada hilangnya sekitar 10,1 juta barer minyak per hari dari pasar global.

Seperti apa analisa hilangnya pasokan minyak dunia? Bagaimana dampaknya terhadap ekonomi global? Selengkapnya simak Shania Alatas dengan Commodity Expert CNBC Indonesia, Emanuella Egatirta dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Kamis, 20/08/2026)

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk alias BNI terus menyalurkan support bagi masyarakat terdampak musibah di Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui penyediaan jasa kesehatan, akomodasi trauma healing, air bersih, serta support logistik di sejumlah wilayah terdampak.

Salah satu support tersebut dihadirkan melalui Posko BNI Berbagi BUMN Peduli NTT di Lapangan Berdikari, Danga, Mbay. Posko ini menyediakan jasa kesehatan, akomodasi trauma healing, tenda pengungsian, air bersih, serta support logistik bagi masyarakat selama masa tanggap darurat dan pemulihan.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya BNI untuk merespons kebutuhan masyarakat secara berjenjang seiring perkembangan kondisi pasca bencana.

(rah/rah) [Gambas:Video CNBC]

Seorang laki-laki lanjut usia berinisial ISH (80) meninggal bumi setelah tertabrak Kereta Rel Listrik (KRL) rute Bogor-Jakarta Kota di area Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (20/8) pagi ini.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP) mengenai peristiwa tersebut.

“Bahwa betul telah dilakukan pengecekan TKP diduga orang nan terserempet kereta listrik,” kata Joko dalam keterangannya, Kamis (20/8).

“Korbannya seorang laki-laki diketahui berjulukan Ishak, usia 80 tahun,” lanjutnya.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 06.50 WIB di jalur rel KRL bidang Bogor-Jakarta, tepatnya di Jalan Kebon Baru RT 06/06, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

Joko menjelaskan, berasas keterangan saksi, sebelum kejadian korban terlihat melangkah di sekitar pinggir rel kereta api.

“Sesaat setelah melintas kereta listrik dari arah Bogor menuju Jakarta diketahui korban terserempet kereta listrik dimaksud,” ujarnya.

Akibat kejadian tersebut, ISH meninggal bumi di lokasi. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit.

Sempat Bikin Perjalanan KRL Terhambat

KAI Commuter menyampaikan, perjalanan Commuter Line Bogor-Jakarta Kota mengalami keterlambatan setelah KA 1183 relasi Bogor-Jakarta Kota tertemper orang di antara Stasiun Pasar Minggu dan Manggarai.

“Mohon maaf atas keterlambatan perjalanan Commuter Line Bogor-Jakarta Kota sehubungan KA 1183 (Bogor-Jakarta Kota) di antara Stasiun Pasar Minggu-Manggarai tertemper orang. Saat ini dalam penanganan petugas,” tulis akun resmi KAI Commuter.

Petugas kemudian melakukan penanganan terhadap kejadian tersebut. KAI Commuter juga sempat melakukan pemindahan sebelum perjalanan kembali dilanjutkan.

Kini, operasional KRL Bogor-Jakarta Kota telah kembali normal. Perjalanan Commuter Line di kedua jalur sudah dapat dilalui, meski sempat dilakukan penguraian kepadatan perjalanan akibat gangguan tersebut.

Liputan6.com, Jakarta - Video nan memperlihatkan longsor di area Gunung Ranaka, Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), beredar di media sosial. Dalam video tersebut, seorang pengendara merekam momen material longsor terlihat menuruni lereng gunung.

Bupati Manggarai Herybertus Geradus Laju Nabit membenarkan adanya longsor tersebut. Namun, dia menegaskan peristiwa itu bukan disebabkan oleh aktivitas vulkanik.

"Itu longsoran, bukan aktivitas gunung berapi," tegas Herybertus kepada Liputan6.com, Kamis (20/8/2026).

Herybertus kembali memastikan hingga saat ini tidak ada letusan Gunung Ranaka.

"Tidak ada letusan," ujarnya.

Terpisah, Kepala Seksi Humas Polres Manggarai, Gusti Putu Saba Nugraha mengatakan, longsor nan terjadi bukan di Gunung Ranaka. Melainkan di bukit nan berada di sekitar Gunung Ranaka.

"Di bukit Wae Reno. Antara perbatasan Manggarai dan Manggarai Timur," katanya.

Menurutnya, bukit tersebut jauh dari permukiman warga. Sehingga dia memperkirakan tak ada penduduk nan terdampak.

Jakarta -

Penetapan desil oleh pemerintah menjadi sorotan lantaran dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi. Menurut Menteri Koordinator bidanng Perekonomian Airlangga Hartarto, penetapan desil merujuk pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

DTSEN merupakan info terpusat nan memuat info kondisi sosial, ekonomi, serta desil alias ranking kesejahteraan. DTSEN digunakan dalam kebijakan support sosial (bansos) pemerintah.

"Jadi, tentu kemarin kan unik untuk desil ekonomi itu basisnya DTSEN, dan sekarang kebijakan untuk bansos itu menggunakan satu info dari DTSEN," kata Airlangga di kantornya Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026).

Di sisi lain ada survei ekonomi nan sedang dilakukan. Saat dikonfirmasi apakah hasil survei ekonomi bakal berpengaruh terhadap perubahan desil, Airlangga menjawab bahwa info berkarakter dinamis.

"Terus sekarang survei ekonomi sedang dilakukan. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Iya, selalu info kan sifatnya dinamis," tuturnya.

Perbincangan mengenai desil ramai di media sosial. Mereka mengecek secara berdikari di website dtsen-form.bps.go.id dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Udah pada cek info ekonomi kalian kah? Kalian di desil berapa? Aku mau flexing lah, lantaran saya masuk desil 10 namalain SANGAT KAYA. Entahlah.. Aminkan aja ya gaes ya.. amiiin.. Ada tetangga yg kerja serabutan tapi masuk desil 9," tulis listyan**.

"mamaku single parent dengan penghasilan 1,4 jt perbulan, tapi herannya kami malah dapet desil 9. asing banget:( kip kuliahku terancam kandas lantaran desilnya terlalu tinggi.. padahal semestinya kami masuk desil 3," tulis @keluhkesah*.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf merespons keluhan penduduk nan mempunyai penghasilan biasa, namun masuk dalam desil dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pria nan berkawan disapa Gus Ipul mengatakan info desil berkarakter bergerak dan dapat diperbarui setiap tiga bulan. Warga nan merasa info ekonominya tidak sesuai dapat mengusulkan sanggahan melalui aplikasi Cek Bansos alias melalui kelurahan dan desa setempat.

"Setiap tiga bulan sekali ada hasil pemutakhiran. Maka itu kita harapkan memang semuanya bisa ikut berperan-serta aktif dalam pemutakhiran info ini," ujar Gus Ipul dikutip dari 20detik.

(ily/ara)

Jakarta -

Saat ini, Bank Emas Indonesia telah mengelola sekitar 177 ton emas. Angka tersebut terbagi menjadi dua ialah Pegadaian 153 ton emas dan Bank Syariah Indonesia (BSI) 24 ton emas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan capaian tersebut pun mendapatkan apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI tanggal 14 Agustus 2026. Airlangga mengatakan Presiden menilai Bank Emas Indonesia merupakan salah satu terobosan strategis nan bisa mengamankan aset nasional, memperkuat sistem keuangan, sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia.

"Di PT Pegadaian ada 153 ton emas ya, itu nilainya sekitar US$ 20 miliar. Sedangkan di BSI 24 ton," kata Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis, Kamis (20/8/2026).

Hal tersebut diungkapkan oleh Airlangga saat meresmikan Indonesia Bullion Market Association (IBMA) di BSI Tower, Jakarta, hari ini. IBMA resmi dibentuk untuk mendorong pengembangan pasar bullion nan kredibel, efisien, dan berkepanjangan melalui kolaborasi, standardisasi, edukasi serta penguatan ekosistem industri nasional.

"Indonesia mempunyai potensi emas nan besar. Tantangan kita bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi memastikan emas tersebut dikelola di dalam negeri sehingga menciptakan nilai tambah nan lebih besar bagi perekonomian nasional. IBMA diharapkan menjadi katalis nan memperkuat kerjasama industri sekaligus meningkatkan daya saing pasar bullion Indonesia," ujar Airlangga.

Terkait IBMA, Airlangga menyatakan kehadirannya diharapkan menjadi wadah kerjasama strategis bagi para pelaku industri dari hulu hingga hilir dalam memperkuat ekosistem pasar bulion nasional, serta bisa menjadi mitra strategis dalam pengembangan kebijakan, peningkatan standar industri, serta penguatan daya saing pasar bullion nasional di tingkat regional maupun global.

"IBMA terdiri atas lintas industri mulai dari hulu hingga hilir, di antaranya perusahaan dengan bagian upaya pertambangan emas dan manufaktur serta pengolahan bijih menjadi emas batangan dan perak, perusahaan nan memperdagangkan emas batangan (bullion dealer); perusahaan pembiayaan & lembaga finansial non-Bank nan mempunyai izin di bagian industri bulion dan bank bullion," tuturnya.

Dia mengatakan IBMA bakal semakin memperkuat peran bullion bank dengan datang menjadi platform strategis nan membawa ekosistem bullion Indonesia ke tahap berikutnya dan dalam jangka panjang memperkuat posisi Indonesia di pasar bullion regional.

Saat ini nan telah berasosiasi di dalam IBMA adalah PT Pegadaian (Persero), Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI), PT Hartadinata Abadi, Tbk. (HRTA) , UBS Gold, PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMAN), Galeri 24, Brinks Solution Indonesia, ICDX Group, serta PT Central Mega Kencana (CMK nan menaungi Merek Perhiasan Mondial, Frank & co. dan The Palace Jeweler) dan PT Sentral Kreasi Kencana (biasa dikenal SKK Jewels) serta PT Laku Emas Indonesia. Selfie Dewiyanti sebagai Ketua Umum, dan Anton Sukarna sebagai Sekretaris Jenderal.

"Bagi bumi usaha, penguatan ekosistem bullion tidak hanya membuka kesempatan pengembangan jasa finansial berbasis emas seperti tabungan, pembiayaan, perdagangan, dan penitipan emas, tetapi juga menciptakan pasar nan lebih dalam (deeper market) dengan likuiditas nan semakin baik. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut diharapkan bisa meningkatkan efisiensi industri, memperkuat pembiayaan sektor riil, dan menarik partisipasi penanammodal domestik maupun internasional," jelasnya.

Pemerintah Republik Indonesia memandang pengembangan pasar bullion merupakan bagian dari strategi transformasi ekonomi menuju sasaran pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 diantaranya melalui program hilirisasi sebagaimana tertuang dalam visi Astacita.

Untuk mendukung sasaran tersebut, penguatan dilakukan secara menyeluruh melalui peningkatan kapabilitas industri pengolahan emas, pengembangan jasa finansial bullion, penyempurnaan regulasi, pemberian insentif fiskal, serta pengharmonisan standar industri agar sejalan dengan praktik terbaik internasional.

Data world gold council menyebut produksi emas Indonesia pada tahun 2025 mencapai 104 ton nan menempatkan Indonesia berada pada ranking 10 di dunia. World gold council juga menyoroti peningkatan investasi menjadi pendorong utama pertumbuhan permintaan emas baik dari sisi kepemilikan emas pada ETF Emas dunia nan memasuki tahun kedua terkuat sepanjang Sejarah maupun pembelian emas batangan dan koin meningkat hingga mencapai level tertinggi dalam 12 tahun terakhir.

Sementara itu, Ketua IBMA Selfie Dewiyanti mengatakan kehadiran IBMA ditargetkan menjadi akselerator utama dalam membangun ekosistem perdagangan dan jasa bullion nasional nan transparan serta berkekuatan saing global. Melalui penguatan wadah ini, seluruh pelaku industri didorong untuk menciptakan pasar bullion Indonesia nan kredibel, kompetitif, dan memenuhi standar internasional.

Langkah strategis tersebut diproyeksikan bisa membawa Indonesia beralih bentuk dari sekadar negara produsen komoditas emas menjadi pusat perdagangan (bullion hub) terkemuka di area regional, sekaligus memberikan kontribusi signifikan bagi ekspansi investasi, pendalaman pasar keuangan, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kehadiran IBMA diharapkan menjadi platform utama bagi seluruh pelaku industri untuk membangun pasar bullion Indonesia nan kredibel, kompetitif, dan berstandar internasional. Dengan ekosistem nan semakin kuat, Indonesia tidak hanya bakal menjadi negara penghasil emas, tetapi juga berkembang sebagai pusat perdagangan dan jasa bullion di area nan bisa memberikan kontribusi lebih besar terhadap investasi, pendalaman pasar keuangan, dan pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Selfie.

Melalui penguatan ekosistem bullion nan terintegrasi dan berkekuatan saing global, seluruh personil IBMA berkomitmen mengoptimalkan potensi emas nasional untuk mendukung stabilitas sistem finansial dan pertumbuhan ekonomi nan berkelanjutan. Pengembangan produk bullion, penguatan sinergi dengan sektor finansial syariah, kemudahan berusaha, serta peningkatan literasi masyarakat bakal terus didorong guna memperluas pedoman penanammodal sekaligus meningkatkan pemanfaatan emas dalam sistem finansial nasional.

Pembentukan IBMA sekaligus menandai kesungguhan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengidentifikasi peluang, menjawab tantangan, dan memperkuat arah kebijakan nan diperlukan dalam membangun rantai nilai emas nasional dari hulu hingga hilir.

"Melalui kerjasama tersebut, Indonesia diharapkan bisa mengembangkan penemuan produk finansial dan perdagangan berbasis emas nan inklusif, transparan, dan berkelanjutan, sehingga potensi emas nasional tidak hanya menjadi aset komoditas, tetapi juga menjadi salah satu penggerak hilirisasi, penguatan sistem keuangan, dan pertumbuhan ekonomi nasional," tutupnya.

(akn/ega)

Jakarta -

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat signifikan hingga penutupan perdagangan sesi I, Kamis (20/8/2026). Indeks saham Garuda menguat nyaris ke level 6.500-an.

Berdasarkan info RTI Business, IHSG menguat 1,47% ke level 6.487,95 hingga penutupan sesi I siang ini. IHSG sempat menyentuh level tertingginya sebelum penutupan perdagangan pada level 6.493,75.

Hingga paruh pertama perdagangan hari ini, volume transaksi tercatat sebesar 22,46 miliar dengan nilai transaksi sebesar Rp 7,98 triliun. Frekuensi saham nan diperdagangkan hingga sesi I tercatat sebanyak 1.298.096 kali.

Sejalan dengan perihal tersebut, LQ45 juga tercatat menguat 1,46% ke level 636,653 hingga penutupan perdagangan siang ini. Secara umum, tercatat 417 saham menguat, 187 saham melemah, dan 185 saham bergerak stagnan.

Hingga paruh pertama perdagangan hari ini, tercatat PT Indokripto Koin Semesta Tbk (COIN) menjadi emiten dengan penguatan terbesar mencapai 24,82% ke level Rp 880 per saham. Sementara saham dengan pelemahan terbesar adalah PT Citra Tubindo Tbk (CTBN) hingga 12,28% ke level Rp 3.500 per saham.

Kemudian berasas info Stockbit, PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) menjadi saham dengan net foreign buy sebesar Rp 33,40 miliar. Kemudian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) mencatat net foreign buy sebesar Rp 186,23 miliar. Selanjutnya PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) sebesar Rp 114,91 miliar.

(acd/acd)

Jakarta -

Usia galon guna ulang tidak menjadi penentu kualitas air minum di dalamnya. Sejumlah master menyebut keamanan dan kualitas air lebih dipengaruhi oleh kondisi galon, proses sanitasi, serta pengawasan nan dilakukan produsen.

Guru Besar Bidang Rekayasa Pengemasan Pangan IPB, Prof. Nugraha Edhi Suyatma mengatakan hingga sekarang tidak ada standar nan membatasi usia penggunaan galon guna ulang. Ia menjelaskan produsen air minum dalam bungkusan (AMDK) telah mempunyai sistem pengendalian mutu untuk memastikan galon nan beredar tetap memenuhi persyaratan keamanan pangan.

"Mereka sudah punya standar internal mengenai mutu fisik, kimia dan keamanan pangannya. Jadi, insyaallah aman," kata Nugraha dalam keterangan tertulis, Kamis (20/8/2026).

Nugraha mengungkapkan ketahanan galon lebih ditentukan oleh langkah pemakaian dibanding usia bungkusan itu sendiri. Adapun perlakuan konsumen seperti langkah mencuci maupun penggunaan nan berpotensi menggores permukaan bagian dalam galon, justru lebih memengaruhi kualitas dan keamanan kemasan.

"Jadi, perlakuan para konsumen lebih mempengaruhi usia alias ketahanan daripada galon itu menjadi sigap rusak alias tidak," katanya.

Senada, Guru Besar Departemen Teknologi Industri Pertanian (TIN) IPB nan mendalami bagian air, Prof. Suprihatin menegaskan hingga saat ini tidak ada bukti ilmiah nan menunjukkan galon guna ulang menimbulkan gangguan kesehatan hanya lantaran telah digunakan dalam waktu lama.

"Selama ini tidak ada laporan ilmiah nan menunjukkan galon guna ulang menimbulkan akibat kesehatan hanya lantaran aspek usia pemakaian," paparnya.

Suprihatin menjelaskan aspek nan kudu menjadi perhatian justru kebersihan bentuk galon serta pengawasan sanitasi dan mikrobiologis. Menurutnya, selama galon memenuhi standar kebersihan dan diproses sesuai prosedur, kualitas air minum tetap terjaga.

Pakar lingkungan dan keamanan pangan ini menambahkan, perusahaan AMDK nan telah mempunyai reputasi umumnya menerapkan standar ketat sebelum galon digunakan kembali. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi bentuk galon, umur pakai, hingga kebersihan secara kimia maupun mikrobiologis.

"Perusahaan AMDK nan sudah punya nama umumnya memperhatikan perihal tersebut dan jarang menggunakan galon nan lanjut usia," jelasnya.

Sementara itu, Pakar Teknik Kimia Steven Soen mengatakan dugaan bahwa galon nan telah digunakan bertahun-tahun otomatis rawan tidak dapat disimpulkan begitu saja. Menurutnya, aspek nan paling menentukan justru langkah penyimpanan dan penggunaan galon selama masa pakainya.

"Cara penyimpanan dan penggunaan galon jauh lebih berpengaruh (memicu migrasi) dibanding sekadar lamanya usia pakai," tegasnya.

Ia juga menepis dugaan bahwa produsen AMDK menggunakan galon nan sama tanpa pemisah waktu. Ia menilai produsen mempunyai standar internal mengenai jumlah penggunaan dan umur pakai galon sehingga bungkusan nan sudah tidak memenuhi persyaratan bakal ditarik dari peredaran.

"Apakah memang semua orang galon pemberian kakek ini terus dipakai? Enggak juga. Pabrik juga pasti punya kebijakan. Dia juga cuci-cuci pasti ada batasnya, nggak mungkin dari era ratusan tahun itu terus dipakai. Pasti dia bikin lagi. Jadi enggak mungkin galon itu dipakai bertahun-tahun terus tanpa ada penggantian. Pasti pada akhirnya kembali di-recycle dan pabrik mengeluarkan nan baru," pungkasnya.

(ega/ega)

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto (foto: Okezone)

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf mengatakan pembahasan RUU Pemilu tidak perlu dilakukan secara terburu-buru. Sebab, tahapan Pemilu 2029 baru bakal dimulai pada Juni 2027.

Namun, dia memastikan Komisi II DPR bakal menindaklanjuti pembahasan tersebut sesuai dengan pengarahan ketua DPR.

“Nah itu saya belum tahu tuh. Mulai kapannya saya belum tahu. Tetapi nan jelas ketua DPR kan Pak Dasco sudah mengatakan bahwa bakal segera menindaklanjuti. Jadi ya mudah-mudahan segera ditindaklanjuti dalam konteks artinya mengikuti agenda tahapan Pemilu,” kata Dede di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8).

Menurut Dede, tahapan Pemilu tetap cukup panjang sehingga pembahasan RUU Pemilu tidak perlu dipaksakan untuk segera selesai. Dia menilai perhatian untuk mempercepat pembahasan selama ini lebih berangkaian dengan kebutuhan pergantian alias pengisian penyelenggara Pemilu.

“Sebetulnya tahapan Pemilu ini tetap lama ya tetap bulan Juni jika kita mau jujur. nan buru-buru ini kan sebetulnya adalah nan masalah penyelenggara,” ujarnya.

Dede menjelaskan proses mengenai penyelenggara Pemilu, termasuk pembentukan panitia seleksi (pansel) dan penjaringan calon, berada di ranah pemerintah. Karena itu, Komisi II DPR tidak dapat menentukan proses tersebut melangkah lebih sigap tanpa adanya usulan dari pemerintah.

“Nah, penyelenggara itu bolanya bukan di DPR. Di pemerintah. Mulai pansel, mulai calon. Jadi bukan di kami. Bolanya di pemerintah. Kalau pemerintahnya belum siap, ya kita mau bilang apa? Kan kita hanya menampung usulan dari pemerintah. Gitu,” katanya.

Dia kembali menegaskan bahwa pembahasan RUU Pemilu semestinya dilihat berasas agenda tahapan Pemilu nan berlaku. Dede menyebut tahapan Pemilu baru dimulai pada Juni 2027 sehingga tetap tersedia cukup waktu untuk membahas dan menyusun izin tersebut.

“Jadi konteksnya agar tidak salah makna undang-undang Pemilu itu tahapannya baru bulan Juni 2027. Jadi tetap panjang, tetap banyak waktu,” tutur Dede.

Dede mengatakan dorongan agar pembahasan RUU Pemilu dipercepat muncul lantaran adanya kebutuhan mengenai penyelenggara Pemilu, bukan semata-mata lantaran tahapan Pemilu sudah bakal segera dimulai.

“Kenapa kemarin ramai-ramai pengin dipercepat, pengin dipercepat? Ya lantaran masalah ini saja. Masalah penyelenggara. Nah, bolanya bukan di DPR, bolanya di pemerintah. Pemerintah mengusulkan nama-nama. Gitu ya,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR bakal mulai membahas RUU Pemilu secara terbatas.

“RUU Pemilu kami tadi sudah bermufakat dengan para ketua-ketua fraksi, kita bakal mulai melakukan pembahasan secara terbatas,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Dia menjelaskan, DPR belum sempat melakukan kunjungan untuk menyerap aspirasi dari partai politik nonparlemen.

“Kemarin lantaran beberapa kesibukan, itu kunjungan untuk menyerap aspirasi dari partai-partai non-parlemen itu belum sempat dilakukan,” ujarnya.

Karena itu, Dasco mengatakan DPR bakal mulai menyerap aspirasi tersebut pada pekan depan. Menurutnya, masukan dari partai politik nonparlemen krusial dalam proses pembahasan RUU Pemilu.

“Nah, sehingga di minggu depan itu bakal mulai dilakukan, dan kita menyambut kemungkinan pansel dari KPU nan bakal dimulai pada bulan Oktober,” kata Dasco.

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf mengatakan pembahasan RUU Pemilu tetap menunggu masukan dari pihak partai politik.

Hal itu disampaikan sembari mengaitkan pertemuan para sekjen partai politik personil koalisi pemerintah.

Dede mengatakan pertemuan para sekjen tersebut menjadi salah satu forum menghimpun pandangan partai politik nan nantinya dapat menjadi bahan bagi Komisi II DPR dalam penyusunan RUU Pemilu.

“Kan begini ya, jika saat ini saya dengar sudah ada pertemuan dengan para Sekjen. Nah tentu para Sekjen ini mengatasnamakan alias juga mendapat masukan dari para ketua umum,” kata Dede di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8).

“Baru setelah semua didiskusikan, Komisi II kemudian mendapatkan katakanlah obrolan ataupun perbincangan dengan para Sekjen-Sekjen ini kan mengenai dengan partai-partai Pemilu ya,” sambungnya.

Dede menegaskan Komisi II DPR pada prinsipnya siap memulai pembahasan RUU Pemilu. Namun, hingga sekarang pihaknya tetap menunggu keputusan ketua DPR untuk memulai pembentukan panitia kerja (panja).

“Nah jadi prinsipnya jika kami selalu open menunggu kapan kita bisa start, kita bisa mulai. Ya. Nah jika misalnya katakanlah kita tetap belum bisa memulai panja berfaedah tetap menggunakan undang-undang lama gitu,” ujarnya.

Menurut Dede, patokan Pemilu nan bertindak saat ini tetap dapat digunakan selama pembahasan dan penyusunan UU Pemilu nan baru belum dimulai.

“Undang-undang lama kan sebetulnya tetap berlaku. Ya, jadi kita sementara ini tetap menunggu keputusan ketua untuk kita bisa memulai panja. Sambil menjaring-menjaring tentunya dari masukan dari tempat-tempat lain,” katanya.

Dede juga menanggapi pertemuan para sekjen partai politik nan digelar di kediaman Sekjen Partai Gerindra Sugiono. Menurutnya, pertemuan tersebut pada dasarnya merupakan forum nan pembahasannya tidak terlepas dari beragam kepentingan dan agenda partai, dan salah satunya urusan RUU Pemilu.

“Kalau pertemuan para Sekjen pasti urusannya partai kan. Nah jika salah satu nan berurusan dengan partai kan adalah undang-undang Pemilu. Jadi kita juga berambisi bahwa ada output kelak dialog-dialog di antara para Sekjen ini nan bisa menjadi pengayaan bagi kita di Komisi,” tutur Dede.

Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Sugiono duduk berbareng para sekjen partai politik personil koalisi Merah Putih dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Sugiono mengatakan, pertemuan tersebut merupakan arena silaturahmi sekaligus momentum memperkuat komunikasi antarpartai politik koalisi menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI pada Kamis (13/8) lalu.

“Pertemuan ini merupakan silaturahmi nan selama ini belum sempat dilakukan. Kami berkumpul dalam suasana kekeluargaan untuk menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus merefleksikan perjalanan koalisi selama nyaris dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka,” kata Sugiono.

Sejumlah partai nan datang dalam pertemuan tersebut antara lain Partai Gerindra, Partai Golongan Karya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai NasDem, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur.

Kunjungan Menlu Tiongok Wang Yi (kanan).(Antara)

MENTERI Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menyatakan komitmen Beijing untuk memainkan "peran konstruktif" dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun di Seoul pada Rabu.

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengungkapkan bahwa komitmen tersebut muncul setelah Cho meminta support Tiongkok untuk mendorong Korea Utara kembali ke meja dialog. Pertemuan ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan Wang Yi sebelum berjumpa dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung pada Kamis.

Dalam obrolan tersebut, Cho memaparkan cetak biru perdamaian nan sebelumnya telah disampaikan Presiden Lee Jae Myung. Rancangan tersebut mengusulkan perundingan antara pihak-pihak nan berkepentingan langsung untuk secara resmi mengakhiri Perang Korea (1950-1953) dan mengubah status gencatan senjata menjadi tatanan perdamaian permanen.

Pihak Korea Selatan meyakini bahwa perundingan tersebut dapat menjadi jalan efektif untuk menghentikan pengembangan keahlian nuklir Korea Utara. Menanggapi perihal itu, Wang Yi menyatakan angan Beijing agar kedua Korea dapat secara berjenjang menempuh jalan menuju kehidupan berdampingan secara damai.

Di sisi lain, dinamika area juga dipengaruhi oleh pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu. Trump menyatakan harapannya untuk menggelar pertemuan langsung dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un sebelum akhir tahun ini.

Sebagai langkah deeskalasi, Trump memerintahkan pemangkasan lama latihan militer campuran tahunan antara AS dan Korea Selatan. Ia menilai latihan tersebut terlalu mahal dan mengirimkan sinyal nan tidak layak serta berbeda kepada Pyongyang.

Namun, langkah pengurangan skala latihan militer tersebut ditanggapi dingin oleh Korea Utara. Pihak Pyongyang menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak bakal mengubah pandangan mereka terhadap AS dan Korea Selatan sebagai pihak nan bermusuhan. (Kyodo/Ant/I-1)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meluruskan bahwa biaya pemerintah pusat sebesar Rp 44 miliar nan dipakai untuk penanganan tanggap darurat musibah bukan anggaran baru.

Sebelumnya, Purbaya meminta kepada Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) menggunakan anggaran tersebut terlebih dahulu. Namun, menurut Purbaya, banyak pihak mengira biaya tersebut merupakan biaya unik untuk penanganan gempa NTT nan baru disalurkan.

Purbaya menjelaskan biaya Rp 44 miliar ini adalah biaya tanggap darurat untuk seluruh pemerintah wilayah dan sudah dialokasikan pada awal Agustus sesuai pengarahan Presiden.

"Ada salah mengerti salah saya tambah duit Rp44 miliar itu kan, itu tuh sudah Rp44 miliar jumlah nan kita kirim awal Agustus untuk support pemerintah pusat ke wilayah atas petunjuk Bapak Presiden," kata Purbaya, di Gedung DPR, Kamis (20/8/2026).

Dia pun mengungkapkan, Bupati di NTT mungkin lupa memperhitungkan transfer tersebut.

"Jadi nan dibilang bupati sana hanya punya sekitar sekian ratus juta, rupanya dia kemungkinan besar lupa menghitung nan transfer nan baru itu," katanya.

Kemudian, unik musibah Gempa di NTT, Purbaya menuturkan Menteri Dalam Negeri sudah mengusulkan besaran kebutuhan ke Kementerian Keuangan. Purbaya menegaskan pihaknya tinggal menunggu persetujuan dari Presiden. Namun demikian, dia memastikan kesiapan anggaran memadai dan tidak menakut-nakuti fiskal pemerintah.

"Menunggu persetujuan dari Setneg dan Presiden seperti apa, tapi uangnya jumlahnya tetap manageable, jadi tidak menakut-nakuti anggaran kami," paparnya.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia- Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, Ahmad Yani memastikan komitmen PGE sebagai anak upaya Pertamina Power Indonesia bagian panas bumi untuk meningkatkan potensi upaya dan rantai pasok geothermal Tanah Air.

PGE mempunyai 3 strategi pengembangan panas bumi lewat 'managing based' dengan menjaga asset nan ada agar dapat beraksi maksimal. Selain itu PGE juga menerapkan 'growth strategy" serta strategi 'new stream revenue' melalui penemuan upaya geothermal diluar listrik.

PGE menargetkan peningkatan kapabilitas listrik panas bumi hingga 1,8 GW di tahun 2034 sekaligus menggali kesempatan upaya baru dari rantai pasok panas bumi, salah satunya lewat proyek green hydrogen serta pengembangan kopi canaya dan industri hijau.

Seperti apa strategi pengembangan upaya panas bumi PGE? Selengkapnya simak ulasan Andi Shalini dengan Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO), Ahmad Yani dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Kamis, 20/08/2026)

Polda Banten mengungkap kasus penimbunan solar subsidi alias biosolar dengan modus memodifikasi mobil boks. Mobil tersebut mempunyai tangki 5.000 liter.

Ditreskrimsus Polda Banten menangkap RH (26) pada 3 Agustus 2026 di sebuah SPBU area Cikupa, Tangerang. Saat itu, RH baru mengisi solar subsidi ke mobil boks itu.

Polisi kemudian mengecek dan menemukan mobil boks tersebut telah dimodifikasi. Terdapat tangki berkapasitas 5.000 liter nan disembunyikan di dalam boks mobil tersebut.

Polisi juga menemukan tombol nan bisa mengaktifkan pompa untuk memindahkan solar dari tangki normal ke tangki penyimpanan.

"Jadi dengan pengisian nan wajar sehingga tidak dicurigai oleh petugas dari SPBU. Namun, setelah diisi ke tangki mobil, dia punya perangkat pompa penyedot dari tangki mobil ke tangki nan sudah disiapkan di dalam atas boks," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Banten, Kombes Yudhis Wibisana, Kamis (20/8/2026).

Mobil boks itu beraksi dengan berpindah-pindah SPBU di wilayah Tangerang. Mobil tersebut mengisi bahan bakar dengan nominal wajar di tiap SPBU.

"(Petugas SPBU) nggak berprasangka lantaran pengisiannya secara wajar. Secara wajar jika truk itu ya mungkin di bawah 100 liter, sehingga berpindah-pindah dia dari SPBU ke SPBU nan lain," katanya.

RH diduga telah menyiapkan beberapa nomor kendaraan serta barcode untuk mendapatkan solar subsidi. Pelat itu berasal dari beberapa daerah.

"Ada pelat B, jika pelat B mungkin tetap bisa ya namanya Jakarta dekat. Jadi kebanyakan pelat KH Kalimantan Tengah dipergunakan dengan barcode-nya di wilayah Tangerang untuk SPBU," ujarnya.

Tersangka diduga menjual minyak tersebut kepada industri. Dia mengatakan RH membeli solar subsidi seharga Rp 6.800 per liter untuk dijual dengan nilai industri.

"Biosolar nan telah dikumpulkan dalam jumlah berat, selanjutnya dijual kembali dengan nilai industri nan pada hari ini seharga Rp 17.000," katanya.

Petugas menemukan sekitar 600 liter solar subsidi di tangki nan disembunyikan. Mobil boks modifikasi itu pun telah diamankan Polda Banten.

Tersangka penyalahgunaan BBM dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana diubah dengan Pasal 40 nomor 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

(aik/haf)

Jakarta -

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Stevano Rizki Adranacus merespons langkah Pemerintahan Prabowo Subianto nan memperhatikan nasib pembimbing Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia mengapresiasi rencana pemerintah untuk mengangkat PPPK menjadi penuh waktu hingga PNS.

"Kami mengapresiasi Pemerintah Pusat nan telah mendengar aspirasi masyarakat, khususnya mengenai nasib para pembimbing PPPK. Mereka telah mengabdi dan menjadi bagian krusial dalam mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Stevano, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/8/2026).

Legislator dari NTT ini berambisi kebijakan tersebut tidak hanya memperhatikan aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan tenaga pendidik di daerah-daerah nan selama ini menghadapi keterbatasan sumber daya.

Ia juga secara unik mendorong agar kebijakan pengangkatan pembimbing PPPK menjadi PNS turut difokuskan pada wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar.

"Daerah 3T kudu menjadi prioritas. Guru nan mengabdi di wilayah-wilayah dengan tantangan geografis dan keterbatasan akomodasi memerlukan kepastian serta perhatian dari pemerintah," katanya.

Lebih lanjut, Stevano memberikan perhatian unik kepada Provinsi NTT. Ia menilai NTT mempunyai karakter geografis dan tantangan pemerataan pendidikan nan memerlukan kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat.

"Secara khusus, saya mendorong agar NTT mendapat perhatian dalam kebijakan ini. Para pembimbing di NTT telah mengabdi di tengah beragam keterbatasan. Mereka layak mendapatkan kepastian dan penghargaan atas pengabdian tersebut," tegas Stevano.

Menurutnya, penguatan status pembimbing di wilayah 3T juga dapat menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempertahankan tenaga pendidik berbobot agar tetap bekerja di wilayah nan membutuhkan.

"Dengan demikian kebijakan tersebut tidak hanya memberikan kepastian bagi para guru, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia," tutur Stevano.

Sebelumnya, Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyampaikan jumlah PPPK pembimbing saat ini mencapai 955.245 orang, sementara PPPK paruh waktu nan berprofesi sebagai pembimbing sebanyak 231.246 orang. Pemerintah juga memproyeksikan kebutuhan pembimbing nasional sebanyak 526.689 formasi.

"PPPK paruh waktu bakal diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu nan bakal dilakukan di tahun 2027," ujar Rini.

Guru berstatus PPPK juga bakal diberikan kesempatan mengikuti seleksi PNS nan pendaftarannya diperkirakan dimulai pada awal 2027. Menteri Keuangan menyampaikan skema tersebut telah melalui simulasi anggaran dan dinilai dapat dijalankan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal. Defisit pada 2027 tetap diproyeksikan sekitar 2,4%.

(maa/gbr)