Presiden Prabowo Subianto.(MGN)

PRESIDEN Prabowo Subianto membujuk pemerintah wilayah menjaga estetika lingkungan dengan merawat gedung dan mengurangi penggunaan material nan mudah berkarat. Dalam sambutannya pada Peresmian Revitalisasi Stasiun Semarang Tawang, Semarang, Kamis (30/7), Prabowo menilai keelokan lingkungan menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan.

Ia apalagi mengusulkan penggunaan material nan lebih ramah lingkungan dan telah lama digunakan masyarakat Indonesia. "Aslinya bangsa Indonesia tidak pakai seng. Kalau perlu kita kembali pakai ijuk, kembali pakai rumbai. Kalau tidak, kita kudu cari. Rakyat kita dari dulu bisa bikin genteng kok. Genteng bukan teknologi baru. Rakyat kita dari dulu pakai genteng," kata Prabowo.

Kepala Negara mengingatkan material nan karatan dapat berakibat jelek terhadap kesehatan. "Seng ini sigap berkarat. Karat ini tidak baik untuk kesehatan. Begitu banyak kelak penyakit paru-paru tanpa kita sadari. Orang-orang muda sudah kena kanker paru-paru. Padahal dia tidak merokok," jelas Prabowo.

Karenanya, dia meminta gubernur, bupati, dan wali kota menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan di wilayah masing-masing. (Mir/P-3)

Febri Diansyah menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan Persada, Jakarta(MI/Susanto)

KUASA Hukum eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Febri Diansyah menyebut interogator Kejaksaan Agung (Kejagung) kudu membuktikan dan mengungkap kepemilikan duit dan 74 kilogram emas dan duit Rp476 miliar nan disita dari penggeledahan di rumah kliennya. Ia menyebut kliennya sudah menjelaskan pada penyidik.

"Kan sudah dijelaskan, kudu dicari. Itu tugas interogator untuk mencari perihal tersebut. Jangan mengandalkan pengakuan dari tersangka," kata Febri melalui keterangannya, Kamis (30/7/2026).

Selain itu, dia mengatakan bahwa interogator juga kudu bisa menjelaskan tindak pidana asal nan menjadi dasar penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus dugaan TPPU tersebut. 

"Kami menghormati kewenangan penyidik, namun interogator tentu semestinya membuktikan ini. Kalau asetnya sudah ditemukan, maka ditarik ke belakang. Ini aset siapa dan sumbernya dari mana? Ini nan kabur," katanya.

Menurutnya, perihal tersebut kudu bisa dijelaskan sesuai dengan patokan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) nan  menjelaskan bahwa tersangka juga mempunyai kewenangan untuk mengetahui secara jelas apa perbuatan nan dituduhkan padanya.

"Kenapa ini penting? Karena semua orang nan jadi tersangka itu punya kewenangan untuk pembelaan," tambahnya. 

Febri mengakui bahwa kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian duit merupakan perkara nan sangat rumit dan memerlukan pembuktian nan sangat kompleks.

"Itulah tugas, tugas para interogator ini untuk mencari buktinya. Apa iya interogator berjuntai pada pengakuan? Kan enggak begitu," katanya.

Febri meminta agar kasus TPPU nan menjerat kliennya Febrie Adriansyah bisa dijelaskan sesuai dengan kebenaran norma dan ditegakkan melalui jalur norma nan sesuai, bukan hanya asumsi.  

Febri mengaku pihaknya tetap menghormati setiap pendapat pihak lain mengenai kasus nan menjerat Febrie Adriansyah. Meski demikian, dia membujuk seluruh pihak untuk bersama-sama memberikan edukasi kepada publik.

"Makanya betul-betul kudu clear, jika kita bicara norma tentu kita bicara bukti, kita bicara kewenangan," ujarnya. 

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Febrie sekarang telah dilakukan penahanan di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kejagung menerbitkan empat surat perintah investigasi (sprindik) baru mengenai perkara nan diserahkan dari interogator Kortastipidkor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Empat sprindik tersebut mengenai dengan dugaan korupsi batu bara PLN nan menyebabkan blackout, kasus PT Asabri, PT Krakatau Steel dan dugaan TPPU nan menyeret nama Febrie Adriansyah. (H-4)

Berikut Manfaat Wortel bagi Kesehatan(magnific)

WORTEL adalah sayuran akar nan berasal dari tanaman Daucus carota. Sayuran ini dikenal dengan warna oranye cerah, meskipun terdapat juga varietas berwarna ungu, kuning, merah, dan putih.

Wortel mempunyai tekstur renyah, rasa sedikit manis, serta kaya bakal vitamin, mineral, serat, dan antioksidan nan berfaedah bagi kesehatan.

Berikut 11 Manfaat Wortel bagi Kesehatan

1. Menjaga kesehatan mata

Wortel kaya bakal beta-karoten nan diubah menjadi vitamin A. Nutrisi ini krusial untuk menjaga kegunaan retina, membantu penglihatan pada kondisi minim cahaya, dan mengurangi akibat rabun senja.

2. Meningkatkan daya tahan tubuh

Kandungan vitamin A, vitamin C, dan antioksidan membantu memperkuat sistem imun sehingga tubuh lebih siap melawan infeksi.

3. Menyehatkan kulit

Vitamin A dan antioksidan dalam wortel membantu menjaga regenerasi sel kulit, melindungi dari kerusakan akibat radikal bebas, serta membikin kulit tampak lebih sehat.

4. Menjaga kesehatan jantung

Serat, kalium, dan antioksidan pada wortel dapat membantu mengontrol tekanan darah, menurunkan kadar kolesterol, serta mendukung kesehatan pembuluh darah.

5. Membantu menurunkan kolesterol

Serat larut dalam wortel membantu mengurangi penyerapan kolesterol di saluran pencernaan sehingga kadar kolesterol jahat dapat lebih terkontrol.

6. Melancarkan pencernaan

Kandungan serat nan tinggi membantu memperlancar buang air besar, menjaga kesehatan usus, serta mencegah sembelit.

7. Membantu mengontrol kadar gula darah

Wortel mempunyai indeks glikemik nan relatif rendah. Seratnya juga membantu memperlambat penyerapan gula sehingga baik dikonsumsi dalam porsi wajar.

8. Menjaga kesehatan tulang

Wortel mengandung vitamin K, kalium, dan sejumlah mini kalsium nan berkedudukan dalam menjaga kepadatan dan kekuatan tulang.

9. Membantu menjaga berat badan

Wortel rendah kalori namun tinggi serat, sehingga memberikan rasa kenyang lebih lama dan membantu mengurangi kemauan untuk makan berlebihan.

10. Menurunkan akibat penyakit kronis

Antioksidan seperti beta-karoten, lutein, dan polifenol membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas nan berangkaian dengan beragam penyakit kronis.

11. Mendukung kesehatan otak

Antioksidan dalam wortel dapat membantu mengurangi peradangan dan stres oksidatif nan berpotensi memengaruhi kegunaan otak seiring bertambahnya usia.

Meskipun sangat bergizi, konsumsi wortel sebaiknya tetap dalam jumlah nan wajar dan dipadukan dengan beragam sayur serta buah lainnya untuk memperoleh nutrisi nan lengkap. (Z-4)

Sumber: alodokter, siloamhospital

Trofi Piala Dunia.(AFP )

GELOMBANG respons dari konfederasi sepak bola bumi mulai bermunculan menyusul rencana FIFA membentuk FIFA Forward Enterprise (FFE) selaku perusahaan baru nan bakal mengelola kewenangan komersial beragam turnamen termasuk Piala Dunia.

Dari seluruh konfederasi, UEFA tampil sebagai pihak nan paling keras menentang proposal tersebut. Sementara itu, AFC, CAF, dan Concacaf memilih meminta proses nan lebih terbuka sebelum keputusan diambil.

FFE merupakan entitas baru nan dirancang FIFA untuk mengelola aspek komersial kompetisi-kompetisinya dengan membuka kesempatan masuknya penanammodal swasta. FIFA menegaskan tetap bakal memegang kendali kebanyakan tetapi skema itu memicu kekhawatiran mengenai tata kelola, transparansi, hingga potensi komersialisasi berlebihan terhadap sepak bola.

AFC Kecewa tak Diajak Berdiskusi

Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) mengambil sikap lebih moderat, tetapi tetap menyampaikan kekecewaan lantaran tidak dilibatkan sebelum proposal diumumkan ke publik. AFC menilai rencana sebesar ini semestinya dibahas lebih dulu melalui sistem tata kelola nan berlaku.

"AFC tidak diajak berkonsultasi mengenai proposal ini dan kecewa lantaran persoalan nan sangat krusial justru lebih dulu diketahui publik sebelum family besar AFC memperoleh kesempatan untuk mempelajari dan mendiskusikannya melalui jalur tata kelola nan semestinya," demikian pernyataan resmi AFC.

AFC mengakui pentingnya mencari pendekatan baru demi memperkuat masa depan sepak bola global. Namun, konfederasi Asia menyatakan setiap kebijakan strategis kudu berdasarkan tata kelola nan baik, transparansi, dan konsultasi nan bermakna.

"Semua pemangku kepentingan kudu memperoleh info nan memadai serta waktu nan cukup untuk menilai proposal ini secara menyeluruh, termasuk implikasi tata kelola, hukum, komersial, dan strategisnya," tulis AFC.

CAF Pilih Jalur Konsultasi

Konfederasi Afrika (CAF) mengambil pendekatan lebih hati-hati. Presiden CAF Patrice Motsepe mengumumkan rapat darurat Komite Eksekutif bakal digelar pekan depan untuk membahas proposal FIFA tersebut.

CAF juga meminta seluruh federasi anggotanya mempelajari arsip nan telah dikirim FIFA dan ikut berperan-serta dalam proses konsultasi. Di saat nan sama, CAF menegaskan komitmennya untuk tetap bekerja sama dengan FIFA dan seluruh pemangku kepentingan internasional demi memastikan pengembangan sepak bola Afrika memperoleh support pendanaan nan memadai.

Concacaf Soroti Proses

Konfederasi Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (Concacaf) juga menyoroti langkah FIFA memperkenalkan proposal tersebut. Menurut Concacaf, mereka baru mengetahui rencana itu dari pemberitaan media sebelum menerima keterangan resmi FIFA.

Concacaf menyatakan kekecewaannya lantaran rincian proposal dipublikasikan sebelum dibahas berbareng badan tata kelola maupun para pemangku kepentingan sepak bola. Meski menyampaikan pendapatnya, Concacaf tidak menyatakan penolakan langsung terhadap proposal tersebut.

"Sebagai pemimpin sepak bola, kami adalah penjaga olahraga ini. Setiap keputusan kudu dipandu oleh tata kelola nan baik, proses nan kuat, dan tanggung jawab jangka panjang," tegas Concacaf.

UEFA: Piala Dunia Bukan untuk Dijual

Konfederasi sepak bola Eropa (UEFA) menjadi pihak nan paling vokal dan langsung menolak pendapat tersebut. UEFA menilai FIFA telah melewati pemisah dengan menggulirkan proposal tanpa pembahasan terlebih dulu berbareng para pemangku kepentingan. Dalam pernyataannya, UEFA menegaskan Piala Dunia bukan untuk diperdagangkan.

Penolakan itu apalagi berpotensi bersambung ke langkah nan lebih ekstrem. UEFA dijadwalkan menggelar pertemuan darurat berbareng 55 federasi anggotanya untuk membahas respons lanjutan, termasuk kemungkinan mengangkat opsi boikot terhadap kejuaraan FIFA. Langkah serupa pernah digunakan UEFA pada 2021 ketika menentang usulan penyelenggaraan Piala Dunia setiap dua tahun sekali. (Dhk/P-3)

Ilustrasi online scam.(Dok. Magnific)

TRANSFORMASI digital nan masif tidak hanya membawa kemudahan dalam berkomunikasi dan bekerja, tetapi juga membuka celah baru bagi sindikat pidana internasional. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), nan dulu identik dengan penculikan bentuk alias penipuan lapangan kerja konvensional, sekarang telah bermutasi menjadi kejahatan berbasis teknologi nan sangat canggih.

Para pelaku memanfaatkan anonimitas internet untuk menjaring korban lintas negara tanpa kudu bertatap muka secara langsung. Di tanggal 30 Juli nan rutin diperingati sebagai World Day Against Trafficking in Persons atau Hari Antiperdagangan Orang Sedunia, masyarakat diimbau untuk terus waspada bakal potensi ancaman dari upaya-upaya tindakan perdagangan orang di era modern.

Evolusi TPPO di Ruang Siber

Kejahatan perdagangan orang di era digital saat ini tidak lagi mengenal pemisah geografis. Dengan modal perangkat gawai dan hubungan internet, sindikat dapat melakukan rekrutmen, transportasi, hingga pemanfaatan dengan akibat penemuan nan lebih rendah dibandingkan metode tradisional. Penggunaan enkripsi pada aplikasi pesan singkat dan mata duit mata uang digital untuk transaksi finansial semakin mempersulit abdi negara penegak norma dalam melacak jejak digital para pelaku.

Jenis-Jenis Kejahatan Perdagangan Orang Digital nan Paling Marak

1. Penipuan Lowongan Kerja Online (Online Scam Centers)

Ini merupakan tren TPPO nan paling mengkhawatirkan di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir. Modusnya adalah menawarkan pekerjaan sebagai customer service alias tenaga manajemen di luar negeri dengan penghasilan tinggi dan akomodasi mewah. Namun, setibanya di lokasi, korban disekap dan dipaksa bekerja sebagai operator penipuan daring (online scammer). Jika sasaran tidak tercapai, korban sering kali mengalami kekerasan fisik, denda finansial, hingga dijual kembali ke perusahaan terlarangan lainnya.

2. Eksploitasi Seksual Komersial Anak Berbasis Online (OCSEA)

Media sosial dan aplikasi kencan menjadi perangkat utama bagi predator untuk melakukan grooming alias pendekatan manipulatif terhadap anak-anak. Pelaku sering kali membujuk korban untuk mengirimkan foto alias video cabul (sexting), nan kemudian digunakan sebagai perangkat pemerasan (sextortion). Dalam banyak kasus, info digital ini diperjualbelikan di situs gelap (dark web) alias korban dipaksa melakukan siaran langsung tindakan seksual demi untung materi pelaku.

3. Rekrutmen Pekerja Migran Ilegal via Media Sosial

Sindikat memanfaatkan grup-grup di FB alias Telegram untuk menawarkan jasa pemberangkatan pekerja migran secara instan tanpa prosedur resmi. Mereka menjanjikan kemudahan arsip dan keberangkatan cepat. Faktanya, korban sering kali berhujung tanpa perlindungan hukum, paspor ditahan, dan dipaksa bekerja dalam kondisi nan tidak manusiawi di sektor domestik alias perkebunan di luar negeri.

4. Perdagangan Organ Melalui Forum Gelap

Meskipun frekuensinya tidak sebanyak penipuan kerja, perdagangan organ manusia sekarang mulai merambah bumi digital. Pelaku mencari donor nan sedang terdesak masalah finansial melalui forum-forum tertutup alias media sosial. Korban dijanjikan kompensasi besar untuk ginjal alias organ lainnya, namun sering kali prosedur dilakukan secara terlarangan dan membahayakan nyawa tanpa pembayaran nan dijanjikan.

Metode Rekrutmen Digital nan Perlu Diwaspadai

Para pelaku TPPO digital sangat mahir dalam melakukan manipulasi psikologis. Berikut adalah beberapa pola nan sering digunakan:

• Iklan Berbayar nan Tersegmentasi: Menggunakan algoritma media sosial untuk menyasar orang-orang nan sedang mencari pekerjaan alias mempunyai masalah keuangan.
• Profil Palsu (Catfishing): Menggunakan foto orang menarik untuk membangun hubungan romantis tiruan guna menjerat korban.
• Testimoni Palsu: Menampilkan video alias foto sukses buatan untuk meyakinkan calon korban bahwa tawaran tersebut valid.

Jika Anda alias kerabat menemukan tawaran kerja luar negeri nan mencurigakan, segera verifikasi melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan alias BP2MI. Jangan pernah memberikan arsip original seperti paspor kepada pihak nan tidak berwenang.

Langkah Pencegahan dan Perlindungan Diri

Melindungi diri dari ancaman TPPO digital memerlukan kewaspadaan tingkat tinggi terhadap info nan diterima di internet. Beberapa langkah praktis meliputi:

1. Jangan mudah tergiur dengan tawaran penghasilan nan tidak masuk logika untuk kualifikasi pendidikan nan rendah.
2. Lakukan riset mendalam terhadap profil perusahaan alias agensi nan menawarkan pekerjaan.
3. Jaga privasi info pribadi di media sosial; jangan membagikan letak alias info sensitif kepada orang asing.
4. Gunakan fitur keamanan dobel (Two-Factor Authentication) pada semua akun digital untuk mencegah peretasan.

Kejahatan perdagangan orang di era digital adalah ancaman nyata nan terus berkembang. Kesadaran kolektif dan literasi digital nan baik menjadi tembok utama dalam memutus rantai pemanfaatan ini. Pastikan untuk selalu melakukan verifikasi dobel sebelum mengambil keputusan besar nan melibatkan perpindahan letak alias pengiriman info pribadi di bumi maya. (H-3)

Ilustrasi(Dok Istimewa)

PERTUMBUHAN ekonomi digital Indonesia terus mendorong ekspansi beragam perusahaan teknologi global. Laporan e-Conomy SEA 2025 oleh Google, Temasek, dan Bain & Company menempatkan Indonesia sebagai salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara dengan nilai ekonomi nyaris mencapai US$100 miliar, tumbuh sebesar 14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kondisi ini mendorong perusahaan teknologi untuk memperkuat kapabilitas upaya dan talenta lokal guna mengakomodasi peningkatan permintaan pasar. Sejalan dengan perkembangan tersebut, Odoo Indonesia, penyedia perangkat lunak manajemen upaya Enterprise Resource Planning (ERP) terkemuka asal Belgia, resmi memperluas instansi operasionalnya di Biomedical Campus, BSD City.

Sejak datang secara resmi di Indonesia pada 2023, Odoo mencatatkan pertumbuhan upaya nan pesat. Hingga pertengahan 2026, lebih dari 45.000 pengguna enterprise di Indonesia telah mengangkat solusi upaya terintegrasi Odoo untuk mendukung operasional perusahaan. Pertumbuhan ini juga mendorong ekspansi organisasi, dengan jumlah tenaga kerja Odoo Indonesia meningkat, dari 4 orang pada 2023 menjadi lebih dari 200 ahli saat ini. Ke depan, perusahaan juga menargetkan penambahan talenta dalam skala nan lebih besar untuk mendukung ekspansi upaya di Indonesia.

Director Odoo Indonesia, Benny Putra Sugito, mengatakan, “Ekspansi ini merupakan refleksi dari kepercayaan ribuan upaya di Indonesia terhadap teknologi Odoo. Bukan hanya untuk menambah ruang kerja, tetapi untuk menciptakan lingkungan nan menarik talenta digital terbaik di Indonesia. Dengan sasaran untuk melipatgandakan jumlah tim dalam beberapa tahun ke depan, kami memerlukan lingkungan kerja nan bisa mendukung kolaborasi, inovasi, serta memberikan pengalaman terbaik. Digital Hub BSD City menawarkan seluruh komponen tersebut melalui ekosistem teknologi nan dinamis, prasarana modern, serta organisasi upaya nan terus berkembang.”

Sejalan dengan itu, ekspansi instansi di BSD City juga memperkuat komitmen Odoo untuk menghadirkan solusi nan semakin relevan dengan kebutuhan upaya di Indonesia. Berbagai fitur lokal seperti integrasi dengan marketplace (Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, dan Lazada), sistem payroll dan perpajakan sesuai izin Indonesia, metode pembayaran lokal, hingga integrasi dengan platform jasa pesan antar makanan GrabFood dan GoFood telah dikembangkan untuk mendukung percepatan digitalisasi perusahaan nasional.

CEO Urban Solution & Development Sinar Mas Land, Irawan Harahap, mengatakan, “Kehadiran Odoo mencerminkan meningkatnya kepercayaan perusahaan teknologi dunia terhadap BSD City sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi digital dan teknologi di Indonesia. Kami menyambut baik ekspansi Odoo Indonesia di Biomedical Campus sebagai bagian dari perkembangan positif ekosistem penemuan di BSD City. Sejalan dengan visi Digital Hub, Sinar Mas Land senantiasa berupaya mendukung pertumbuhan ekosistem melalui akses terhadap kolaborasi, jaringan industri, talenta, serta kesempatan pengembangan bisnis. Kami berambisi kehadiran Odoo dapat semakin memperkuat kerjasama dan memberikan nilai tambah bagi perkembangan ekonomi digital nasional.”

Odoo Indonesia merupakan bagian dari Digital Hub, sebuah ekosistem nan dirancang sebagai pusat penemuan dan teknologi. Lahir pada tahun 2016, Digital Hub dikembangkan untuk menjadi pusat penemuan Sinar Mas Land nan mengintegrasikan ekosistem startup, perusahaan multinasional, lembaga pendidikan, serta pelaku di bagian teknologi, kesehatan, dan pendidikan di BSD City. 

Kini Digital Hub beralih bentuk menjadi business enabler nan dirancang untuk mendukung investasi, baik dari pelaku lokal maupun internasional, serta menjadi ekosistem digital nan menghubungkan perusahaan teknologi, startup, industri kreatif, dan lembaga pendidikan di beragam proyek Sinar Mas Land di Indonesia.

Gedung Biomedical Campus nan menjadi letak Odoo Indonesia merupakan salah satu office building milik Sinar Mas Land nan telah memperoleh Greenship Gold Certificate dari Green Building Council Indonesia. Gedung perkantoran ini mempunyai aksesibilitas nan baik, terintegrasi dengan beragam jaringan tol; Tol Serpong-Balaraja (Serbaraja) Seksi 1A & 1B, Tol Jakarta-Serpong nan terintegrasi dengan Tol JORR 1, Tol JORR 2 (Bandara Soekarno Hatta - Kunciran - Serpong - Cinere - Cimanggis - Cibitung - Cilincing), Tol Japek dan Tol Jagorawi. Mobilitas dari/ke Biomedical Campus, BSD City juga didukung oleh beragam transportasi publik, mulai dari bus BSD Link, feeder bus BSD City, hingga KRL Commuter Line melalui Stasiun Cisauk di Kawasan Intermoda BSD City dan Stasiun Jatake di Kawasan Hiera. Selain itu, Biomedical Campus juga dilengkapi dengan ruang terbuka hijau, akomodasi komersial nan lengkap, serta organisasi teknologi nan terus berkembang. (H-2)

Jakarta, CNBC Indonesia- Iran dikabarkan bakal menerima ratusan sistem rudal pertahanan udara portabel buatan China dalam beberapa pekan mendatang. Langkah ini disebut menjadi bagian dari upaya Teheran memperkuat pertahanan udara di tengah bentrok dengan Amerika Serikat dan Israel.

Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Kamis, 30/07/2026) berikut ini.

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pegadaian (Persero) secara resmi memasuki babak baru dalam pengelolaan hubungan ketenagakerjaan nan inklusif dan berkeadilan. Hal ini ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Pegadaian Periode 2026-2028 oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia kepada manajemen PT Pegadaian (Persero).

Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Damar Latri Setiawan mengungkapkan bahwa adanya SK PKB ini menjadi bentuk nyata kesepakatan resmi antara manajemen dan SP Pegadaian untuk mewujudkan suasana kerja nan kondusif dan dinamis.

"Dengan diserahkannya SK PKB ini menjadi penanda berlakunya landasan norma dan patokan baru ketenagakerjaan di lingkungan Pegadaian untuk tiga tahun ke depan. Pengesahan SK ini juga menjadi bentuk nyata kesepakatan resmi antara manajemen dan Serikat Pekerja Pegadaian, nan harapannya dapat menciptakan suasana kerja nan kondusif, dinamis, serta memberikan kepastian kewenangan dan tanggungjawab bagi seluruh insan Pegadaian di seluruh Indonesia," ujar Damar dalam keterangan resmi, Kamis (30/7/2026).

Penyusunan hingga pengesahan PKB Periode 2026-2028 ini membawa tiga tujuan utama bagi keberlanjutan upaya dan kesejahteraan pekerja di PT Pegadaian, diantaranya kepastian norma dan izin terbarukan untuk periode tiga tahun mendatang, Hubungan Industrial selaras dan berkeadilan guna memperkuat komitmen kolektif antara Manajemen dan Serikat Pekerja, serta peningkatan produktivitas korporasi untuk memberikan rasa kondusif dan kejelasan kewenangan serta tanggungjawab bagi karyawan.

"Perjanjian Kerja Bersama bukan sekadar arsip administratif formal, melainkan simbol kemitraan strategis dan mutual trust antara manajemen dan seluruh Insan Pegadaian. Dengan kepastian norma dan suasana kerja nan selaras ini, kami meyakini seluruh komponen perusahaan dapat semakin konsentrasi memberikan performa terbaik demi mendukung pertumbuhan perusahaan nan berkepanjangan dan berkontribusi nyata bagi perekonomian nasional," tambah Damar.

Melalui penyerahan SK PKB Periode 2026-2028 dari Kemenaker RI ini, PT Pegadaian mempertegas komitmennya untuk menjadi salah satu BUMN nan berada dibawah naungan Danantara dengan tata kelola hubungan industrial nan baik di Indonesia. Pegadaian bakal terus berupaya memprioritaskan kesejahteraan SDM sebagai aset paling berbobot dalam mencapai visi upaya perusahaan di masa depan untuk mengEMASkan Indonesia.

Acara penyerahan SK PKB periode 2026-2028 ini dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Prof. Yassierli, Ph.D., berbareng jejeran pejabat tinggi Kemenaker RI, di antaranya Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia bagian hubungan industrial, perbincangan sosial dengan serikat buruh, kebijakan pengupahan, serta pengawasan ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3), Indra, S.H., M.H, serta Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan di Kementerian Ketenagakerjaan RI, Dhatun Kuswandari, S.H., M.H.

Selain Tim Perunding nan terdiri dari campuran unsur Manajemen dan Serikat Pekerja PT Pegadaian (Persero), turut datang pada aktivitas tersebut jejeran ketua Serikat Pekerja dari beragam BUMN, termasuk Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN, FSP Pertamina Bersatu, FSP Perkeretaapian, SP PLN, SP Bank Mandiri, SP Kimia Farma Apotek, SP Bank BRI, SP Jasa Raharja, hingga Sekar Telkom.

(dpu/dpu) [Gambas:Video CNBC]

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kiri).(Antara)

WAKIL Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) merespons permintaan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung nan meminta support personil DPR RI dan DPD RI wilayah pemilihan (dapil) Jakarta agar pemerintah pusat mempercepat pencairan biaya bagi hasil (DBH) untuk Pemprov DKI.

Permintaan itu disampaikan Pramono dalam agenda silaturahmi berbareng DPRD DKI, Pemprov DKI, serta personil DPR RI dan DPD RI dapil Jakarta. Pemprov DKI saat ini tetap menunggu pencairan DBH nan baru terealisasi sekitar 23 persen dari pagu anggaran tahun ini.

Terkait persoalan DBH nan disalurkan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke pemerintah daerah, HNW menyebut rumor tersebut berangkaian langsung dengan pembahasan anggaran di DPR RI, khususnya melalui Badan Anggaran (Banggar).

"Kalau mengenai dengan biaya bagi hasil, ya ini satu perihal nan kebenaran nan kemudian terjadi adalah ini pasti terhubung juga jika dalam konteks di DPR terhubung juga dengan Badan Anggaran," kata HNW di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/7).

HNW lantas menyebut bahwa Pramono sejatinya mempunyai jalur komunikasi informal nan lebih efektif agar pencairan sisa DBH segera direalisasikan. Mengingat, Pramono, sebagai politikus senior PDI Perjuangan (PDIP) berada dalam satu partai politik nan sama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah.

"Pasti lah Pak Gubernur punya jalur tol, tol nan sangat cepat, gitu ya. Karena jikalau Badan Anggaran pasti ada ketuanya. Nah, beliau tahu tuh Ketua Badan Anggaran itu siapa dan Ketua Badan Anggaran pasti ada Ketua DPR-nya. Apalagi, beliau bisa lebih tahu lagi, gitu. Artinya ada jalur nan memungkinkan kita untuk saling berkomunikasi," ucap HNW.

Meski demikian, HNW menilai forum komunikasi antara Pemprov DKI, DPRD DKI, DPR RI, dan DPD RI merupakan langkah positif untuk memperkuat koordinasi antarlembaga.

"Kita sangat berterima kasih dan mengapresiasi adanya ijtihad, satu terobosan masa depan mengumpulkan kita semuanya personil DPR RI dengan personil DPRD dan DPD RI. Ini adalah sebuah tradisi nan baik," kata Hidayat.

Lebih lanjut, HNW juga mengapresiasi beragam kebijakan nan telah disampaikan ketua DPRD DKI maupun Gubernur DKI dalam pertemuan tersebut. Sebelumnya, di aktivitas nan sama, Pramono meminta support seluruh wakil rakyat dari Jakarta untuk ikut menyuarakan percepatan pencairan DBH nan dinilai sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan ibu kota.

"Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sekali lagi, perihal nan berangkaian dengan biaya bagi hasil memang Jakarta membutuhkan. Jadi jika kemudian teman-teman nan di DPR RI, DPD RI, dan teman-teman DPRD DKI Jakarta ikut menyuarakan, itu sangat bagus bagi Jakarta untuk membangun," tutur Pramono.

Di mana, pemotongan DBH nan dialami Jakarta dalam APBD tahun 2026 mencapai Rp15 triliun, sehingga biaya nan disalurkan hanya sekitar Rp11 triliun. Meski demikian, Pemprov DKI memutuskan tiga sektor tidak boleh terdampak pemotongan anggaran, ialah pendidikan, kesehatan, dan tambahan penghasilan pegawai (TKD) ASN.

Pramono mengaku sengaja mempertahankan anggaran TKD ASN lantaran tidak mau pengalaman pada masa pandemi covid-19 kembali terulang. "Saya tidak mau TKD ASN itu dipotong. Karena pengalaman covid nan lalu, terus terang sampai ada nan bunuh diri di Jakarta. Sehingga peristiwa itu saya tidak mau terulang kembali lantaran tidak semua orang nan sudah mendapatkan kesempatan seperti kita semua. Makanya untuk itu tidak dipotong," urai Pramono.

Menurut Pramono, akibat pemotongan DBH dirasakan di beragam sektor. Namun, dia menilai pembangunan Jakarta tetap dapat melangkah lantaran adanya transparansi kebijakan dan koordinasi nan baik antara pelaksana dan legislatif.

"Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, inilah nan jika saya jujur, kemudian kenapa membikin Jakarta tetap bisa membangun dengan baik, walaupun ada pemotongan DBH nan besar sekali. Dampak DBH ini terasa di mana-mana," imbuh dia. (Far/P-3) 

Pesepak bola Semen Padang FC Froese (kiri) menggiring bola dibayangi pesepak bola Persebaya Toni F (kanan) pada pertandingan BRI Super League 2025/2026 di Stadion H Agus Salim, Padang, Sumatra Barat, Jumat (15/5/2026).(Antara/Fitra Yogi)

PERSEBAYA Surabaya terus mematangkan persiapan tim menjelang bergulirnya kejuaraan kasta tertinggi, Super League musim 2026/2027. Meski saat ini tengah disibukkan dengan agenda Piala Presiden, manajemen tim berjuluk Bajul Ijo tersebut menjadwalkan satu pertandingan uji coba internasional bergengsi melawan klub asal Malaysia, Penang FC.

Laga berjudul International Friendly Game tersebut rencananya bakal digelar pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Pertandingan ini diproyeksikan menjadi tolok ukur terakhir bagi skuat didikan Bernardo Tavares sebelum terjun ke kejuaraan resmi nan sesungguhnya.

Fokus Membangun Kedalaman Skuat

Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, menegaskan bahwa rangkaian pertandingan pramusim, termasuk keikutsertaan di Piala Presiden, merupakan bagian dari proses besar membangun kekuatan baru Green Force. Baginya, hasil akhir di turnamen pramusim bukanlah prioritas utama dibandingkan dengan pemahaman strategi para pemain.

"Duel melawan Penang FC menjadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum memasuki kejuaraan resmi," ujar Tavares saat ditemui di Surabaya, Kamis (30/7).

Eksperimen strategi Tavares sudah terlihat dalam dua laga awal Piala Presiden. Saat menghadapi Persija Jakarta dan PSMS Medan, pembimbing asal Portugal tersebut melakukan rotasi besar-besaran untuk memandang kualitas seluruh pemainnya.

Tren Positif di Pramusim

Sejauh ini, Francisco Rivera dan kawan-kawan menunjukkan performa nan menjanjikan. Persebaya sukses menyapu bersih kemenangan dalam dua laga pramusim terakhir:

• Persebaya 1-0 Persija Jakarta: Kemenangan tipis nan menunjukkan soliditas pertahanan.
• Persebaya 1-0 PSMS Medan: Kemenangan nan diraih meski menurunkan kebanyakan pemain lapis kedua dan ketiga sejak menit awal.

Laga melawan Penang FC diharapkan menjadi panggung bagi para pemain inti untuk menunjukkan kekompakan setelah melewati rangkaian pertimbangan dari turnamen pramusim sebelumnya.

Informasi Tiket Pertandingan

Antusiasme pendukung setia Persebaya, Bonek, diperkirakan bakal memuncak pada laga internasional ini. Pihak panitia pelaksana (Panpel) pun sudah mulai bergerak untuk memfasilitasi penjualan tiket.

Ketua Panpel Persebaya, Surahman, menjelaskan bahwa sistem penjualan tiket bakal diprioritaskan bagi pemegang keanggotaan resmi. Hal ini dilakukan untuk memberikan apresiasi kepada pendukung nan loyal mengikuti perkembangan tim melalui platform digital klub.

"Saat ini penjualan tiket pertandingan sudah dibuka melalui presale unik Membership di aplikasi Persebaya Selamanya. Tiket presale ini kuotanya terbatas," kata Surahman.

Dengan waktu persiapan nan tersisa sekitar dua pekan, laga melawan Penang FC bakal menjadi ujian krusial bagi Persebaya untuk membuktikan kesiapan mereka bersaing di papan atas Super League 2026/2027.

Siswa membawa ompreng berisi Makan Bergizi Gratis (MBG) hari pertama tahun aliran 2026/2027 di SD Negeri 06 Pagi Petukangan Utara, Jakarta Selatan, Senin (13/7/2026). Pemerintah berupaya memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis alias MBG setelah(MI/Ramdani)

JARINGAN Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyambut baik Putusan Mahkamah Konstitusi nan menegaskan agar anggaran pendidikan tidak dipakai untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis. Meski demikian, JPPI menyatakan kecewa lantaran Mahkamah tetap memberikan ruang pemisahan anggaran tersebut hingga paling lambat APBN 2028 alias dua tahun sejak putusan diucapkan. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menilai masa transisi itu terlalu panjang dan tidak sejalan dengan substansi pertimbangan Mahkamah sendiri.

“JPPI menyambut baik putusan ini lantaran MK akhirnya menegaskan bahwa MBG bukan komponen utama pendidikan. Ini merupakan kemenangan krusial bagi perlindungan anggaran pendidikan. Namun, kami kecewa lantaran koreksinya tidak diwajibkan langsung mulai APBN 2027,” tegas Ubaid, Kamis (30/7). 

Menurut JPPI, pemerintah dan DPR tetap mempunyai waktu untuk menyesuaikan postur APBN 2027. Bahkan, dalam pertimbangan nan dibacakan, Mahkamah mengakui bahwa proses penyusunan APBN 2027 tetap berjalan dan bakal lebih baik andaikan anggaran MBG sudah dipisahkan dari anggaran pendidikan sejak APBN 2027.

“Kalau MK sendiri mengakui bahwa APBN 2027 tetap bisa disesuaikan, kenapa pemerintah diberi ruang menunggu sampai 2028? Kalau kekeliruan pengelompokkan anggarannya sudah dinyatakan hari ini, koreksinya juga kudu dilakukan secepatnya, bukan ditunda dua tahun,” ujar Ubaid.

JPPI menegaskan bahwa tenggat 2028 merupakan pemisah paling lambat, bukan izin bagi pemerintah untuk terus membebani anggaran pendidikan. Pemerintah dan DPR kudu menjadikan APBN 2027 sebagai titik awal pemisahan total pembiayaan MBG dari anggaran pendidikan minimal 20 persen.

“Putusan ini jangan dibaca sebagai lampu hijau untuk kembali menggunakan biaya pendidikan pada 2027. Pemerintah jangan berlindung di kembali tenggat paling lambat. Kepatuhan terhadap konstitusi kudu ditunjukkan dengan memisahkan MBG mulai APBN 2027,” katanya.

Dalam keterangannya sebagai mahir Pemohon, Ubaid telah menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan mencakup aktivitas instruksional, pedagogis, akademik, dan pengelolaan satuan pendidikan agar proses pembelajaran dapat berlangsung. MBG, meskipun berfaedah bagi kesehatan anak, secara substansi merupakan program pangan, kesehatan masyarakat, dan perlindungan sosial, bukan komponen intrinsik sistem pendidikan. 

MK juga menegaskan bahwa anggaran pendidikan minimal 20 persen ditujukan untuk membiayai komponen utama pendidikan, antara lain peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana-prasarana, kurikulum, evaluasi, serta pengembangan pendidikan. Program MBG tidak termasuk di dalam komponen utama tersebut.

“Putusan ini membongkar pengaburan anggaran nan selama ini dilakukan pemerintah. Program pangan tidak dapat diubah menjadi program pendidikan hanya lantaran makanan dibagikan di sekolah. Lokasi pengedaran tidak menentukan kegunaan anggarannya,” tegas Ubaid.

Dalam keterangan mahir tersebut, JPPI juga menunjukkan bahwa MBG tidak masuk ke dalam delapan Standar Nasional Pendidikan dan tidak dapat dikategorikan sebagai biaya investasi maupun biaya operasional pendidikan. Karena itu, memasukkan MBG ke dalam mandatory spending pendidikan merupakan kekeliruan penalaran hukum. 

Putusan MK atas Perkara No. 40/PUU-XXIV/2026) itu menegaskan bahwa program makan bergizi bukan komponen utama pendidikan. Karena itu, pembiayaan MBG kudu dipisahkan dan tidak lagi menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. (H-4)

ilustrasi korupsi kepala darah.(MI)

KOMISI II DPR RI menyuarakan aspirasi para kepala wilayah dan wakil kepala wilayah mengenai perlunya reformulasi penyesuaian kewenangan keuangan, ialah gaji, tunjangan, dan biaya operasional nan dinilai sudah tertinggal dan tidak relevan dengan beban kerja saat ini. Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa izin nan mengatur remunerasi kepala wilayah saat ini tetap berpatokan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 nan telah berumur 26 tahun.

Menurut Rifqi, kompleksitas tugas dan dinamika politik pemilihan kepala wilayah telah mengalami perubahan drastis dibanding tahun 2000, ketika pemilihan tetap dilakukan oleh DPRD.

"Aturan tersebut sudah terlalu lama, 26 tahun tepatnya. Dan pada saat tahun 2000 itu, sistem pemilihan kepala daerahnya tetap dilakukan di DPRD. Terjadi dinamika politik, perkembangan kompleksitas tugas, dan seterusnya nan sangat tinggi," ujar Rifqi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Rifqi menegaskan bahwa perubahan formulasi penghasilan dan tunjangan tersebut kudu disusun secara adil, proporsional, serta berbasis pada pertimbangan capaian keahlian dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan kementerian terkait. Skema baru nan diusulkan tidak hanya memberikan penghargaan bagi kepala wilayah berkinerja baik, tetapi juga hukuman bagi mereka nan capaian kerjanya belum memenuhi target.

"Karena itu kami juga mendorong agar dilakukan reformulasi terhadap kewenangan finansial kepala wilayah dan wakil kepala wilayah secara proporsional dan berbasis capaian kinerja. Kita tentu mau memberi reward kepada nan berkinerja baik, tetapi juga punishment kepada nan kinerjanya memang belum mencapai target," terangnya.

Lebih lanjut, Rifqi berambisi perbaikan gaji, tunjangan, dan biaya operasional itu dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan dan tindak pidana korupsi di tingkat daerah.

Rifqi menyerahkan teknis perumusan formula baru tersebut kepada pemerintah agar menghasilkan kebijakan nan setara bagi seluruh jejeran ketua daerah. "Ujungnya salah satunya kita tentu berambisi potensi penyalahgunaan kewenangan termasuk korupsi di dalamnya bisa kita minimalisir. Tentu ini bukan satu-satunya cara, tapi ini aspirasi dari para kepala wilayah nan perlu kita lihat lebih objektif ke depan," pungkasnya. (Faj/P-3)

Audit Cybernews mengungkap aplikasi VPN di Google Play Store lebih rentan dibandingkan Apple App Store.(Dok. Magnific)

MEMILIH aplikasi Virtual Private Network (VPN) nan tepat bukan lagi sekadar mencari hubungan cepat, melainkan tentang menjaga integritas info pribadi. Anda mungkin setuju bahwa privasi adalah prioritas utama saat berselancar di jaringan publik.

Artikel ini bakal mengulas hasil audit terbaru nan membandingkan standar keamanan VPN di dua platform raksasa, Google Play Store dan Apple App Store, serta memberikan pedoman agar Anda tidak terjebak dalam aplikasi nan berisiko.

Audit Cybernews: Google Play Store vs Apple App Store

Sebuah audit mendalam nan dilakukan oleh perusahaan keamanan siber Cybernews baru-baru ini memicu obrolan hangat di kalangan pengguna teknologi. Penelitian tersebut menganalisis ratusan aplikasi VPN terkenal dan menemukan kesenjangan signifikan dalam perihal keamanan dan privasi antara pengguna Android dan iOS.

Hasil audit menunjukkan bahwa aplikasi VPN nan tersedia di Google Play Store condong mempunyai akibat keamanan nan lebih tinggi. Sebaliknya, Apple App Store dinilai mempunyai standar nan lebih ketat, sehingga aplikasi nan lolos kurasi di platform tersebut relatif lebih kondusif bagi pengguna akhir.

Temuan Utama Audit:

• Banyak aplikasi VPN di Google Play menggunakan perangkat lunak (software) usang nan belum diperbarui.
• Kebijakan privasi pada platform Android seringkali kurang transparan dibandingkan jenis iOS.
• Ditemukan potensi kerentanan terhadap serangan siber pada aplikasi dengan jumlah unduhan tinggi di Play Store.

Mengapa Standar Keamanan Berbeda?

Perbedaan tingkat kerentanan ini bukan tanpa alasan. Para peneliti menyoroti sistem kurasi sebagai aspek pembeda utama. Apple dikenal dengan proses peninjauan aplikasi (App Review) nan sangat ketat dan berlapis sebelum sebuah aplikasi diizinkan tayang di App Store.

Di sisi lain, Google Play Store menghadapi tantangan volume. Dengan jumlah aplikasi nan jauh lebih besar, pengawasan menyeluruh terhadap setiap pembaruan menjadi tugas nan sangat kompleks. Hal ini terkadang memberikan celah bagi developer nan kurang alim pada standar keamanan terbaru untuk tetap mendistribusikan aplikasi mereka.

Masalah Izin Akses dan Kebijakan Data

Selain aspek teknis, audit juga menyoroti perilaku aplikasi dalam meminta izin akses. Beberapa VPN ditemukan meminta izin nan tidak relevan dengan kegunaan utamanya, seperti akses ke kontak alias letak presisi. Berdasarkan pedoman dari National Institute of Standards and Technology (NIST), aplikasi nan menangani info sensitif semestinya hanya menerapkan prinsip least privilege—hanya meminta izin nan betul-betul diperlukan untuk beroperasi.

Rekomendasi Keamanan bagi Pengguna

Meskipun App Store dinilai lebih ketat, para peneliti menegaskan bahwa tidak ada platform nan 100% bebas risiko. Keamanan tetap menjadi tanggung jawab berbareng antara penyedia platform, pengembang, dan pengguna.

Badan keamanan siber Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) memberikan beberapa langkah preventif bagi masyarakat:

• Unduh dari Sumber Resmi: Hindari menginstal VPN melalui file APK dari situs pihak ketiga.
• Periksa Izin Aplikasi: Selalu tinjau izin apa saja nan diminta saat instalasi. Jika VPN meminta akses ke galeri foto alias mikrofon tanpa argumen jelas, segera hapus.
• Pilih Kebijakan No-Logs: Pastikan penyedia VPN mempunyai kebijakan nan jelas bahwa mereka tidak mencatat aktivitas browsing Anda.
• Update Berkala: Selalu perbarui aplikasi ke jenis terbaru untuk mendapatkan patch keamanan terkini.

Kesimpulannya, baik Anda pengguna Android maupun iPhone, kecermatan dalam memilih penyedia jasa VPN adalah kunci. Reputasi developer dan transparansi pengelolaan info jauh lebih krusial daripada sekadar label "gratis" alias "populer" di toko aplikasi. (Z-10)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membuka kesempatan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan Kepala Daerah. Menurut Tito, izin nan telah bertindak selama 26 tahun itu sudah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini.

"Kalau kita lihat, tahun 2000 sampai tahun 2026 kan sudah jauh berbeda. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan revisi. Tentunya kelak kita bakal membentuk tim di tingkat pemerintah dan membahasnya berbareng Menteri Keuangan serta Bappenas," ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Ia menjelaskan, rencana revisi tersebut merupakan tindak lanjut dari konklusi rapat Komisi II DPR berbareng Kemendagri.

"Ini tadi kan ada pesan dari konklusi rapat agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas," kata Tito.

Tito menambahkan, revisi tidak hanya bakal menyesuaikan besaran kewenangan finansial kepala daerah, tetapi juga mengubah dasar perhitungannya agar sesuai dengan kondisi saat ini.

"Kalau kelak direformasi alias diformulasikan kembali, tentu kudu disesuaikan dengan keadaan sekarang lantaran kenaikan biaya dari tahun 2000 sampai sekarang sudah sangat berbeda," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan, Sarwoko mengatakan pembangunan gedung baru SDN Cipete Utara 01 semula ditargetkan selesai dalam waktu enam bulan. Namun, hingga sekarang pembangunan belum rampung meskipun proyek tersebut sudah melangkah nyaris satu tahun.

"Rencananya, September selesai dan sekolah sudah bisa kembali menyelenggarakan aktivitas belajar mengajar (KBM)," ujarnya, Rabu (29/7/2026).

Sarwoko menjelaskan, pada awalnya proyek tersebut hanya ditujukan untuk membangun gedung baru SDN Cipete Utara 01. Namun, di tengah proses pelaksanaan, muncul rencana untuk mengubah proyek tersebut menjadi gedung multifungsi alias mixed use hingga 20 lantai.

"Awalnya hanya pembaharuan alias membangun sekolah baru untuk SD Negeri 01 Cipete Utara, kemudian ada kemauan untuk mixed use, membangun ke atas sampai dengan 20 lantai," ujar dia.

Menurutnya, rencana tersebut kemudian kembali berubah setelah terjadi pergantian kontraktor. Proyek akhirnya difokuskan hanya pada pembangunan gedung sekolah. Namun, pengerjaannya tetap belum selesai hingga melewati pemisah waktu nan ditetapkan.

Sarwoko menuturkan, sekarang berasas pengarahan pimpinan, pembangunan gedung SDN Cipete Utara 01 akhirnya menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. Sedangkan, rencana pembangunan gedung multifungsi dipastikan tidak dilanjutkan.

Ia memastikan, KBM peserta didik tetap melangkah selama proses pembangunan berlangsung. Untuk sementara, mereka dipindahkan ke SDN Cipete Utara 09 nan berjarak sekitar 1,6 kilometer dari letak sekolah.

"Mudah-mudahan ini selesai tepat waktu dan KBM kembali normal," tandasnya.

Presiden Prabowo Subianto melontarkan candaan kepada Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, saat menghadiri aktivitas janji massal 62.000 unit Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Subsidi dan Penyaluran Kredit upaya Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp880 miliar, di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7).

Momen itu terjadi ketika Prabowo menyapa pejabat dan tamu undangan nan hadir.

Dia meluruskan pernyataan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, nan menyebut kedudukan Destry sebagai Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia.

"Menteri Perumahan salah tadi, ini ibu Destry adalah Pejabat (Pjs/pejabat sementara) pejabat gubernur sementara. Jadi pejabat," kata Prabowo.

Destry pun berdiri dan mengatupkan tangan ketika namanya disebut Prabowo.

Kemudian Prabowo melontarkan candaan kepada tamu undangan nan hadir.

"Kayaknya gimana? oke ya?" kata Prabowo.

"Tapi kelak terserah DPR," tambah Prabowo.

Adapun Perry Warjiyo resmi mengundurkan diri dari kedudukan Gubernur Bank Indonesia, terhitung pada 25 Juli 2026 lalu.

Jabatan tersebut sementara dilanjutkan Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti sebagai pejabat Gubernur Sementara, sesuai dengan Pasal 50 (2) Undang-Undang tentang Bank Indonesia.