JAKARTA - Anak-anak sekarang tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga bagian dari ekosistem ekonomi digital. Namun, di saat nan sama, akibat nan mereka hadapi semakin kompleks. 

1. Risiko Kian Kompleks

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Mediodecci Lustarini, menegaskan urgensi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) berangkat dari meningkatnya akibat serius nan dihadapi anak di ruang digital, terutama mengenai kesehatan mental.

“Ruang digital tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga memengaruhi perkembangan mental anak. Ini nan kudu kita kelola bersama,” ujarnya, dikutip Jumat (1/5/2026).

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan tren nan mengkhawatirkan. Persentase siswa nan mempunyai pikiran untuk mengakhiri hidup meningkat 1,6 kali lipat dalam periode 2015–2023. Sementara percobaan bunuh diri meningkat hingga 2,7 kali lipat.

Dengan penetrasi internet nan telah melampaui 80 persen alias sekitar 229 juta pengguna, anak menjadi golongan dominan dalam ekosistem digital. Dari sekitar 79,7 juta anak usia 13 tahun ke atas, nyaris 80 persen telah aktif mengakses ruang digital.

“Semakin muda usia anak, semakin sigap mereka terpapar. Bahkan ada kejadian anak lahir sudah ‘punya’ media sosial lantaran dikenalkan oleh orang tuanya sendiri,” kata Mediodecci.

Ia kemudian mengungkapkan realitas di lapangan nan memperkuat kebutuhan regulasi. Saat mendampingi kunjungan Selvi Ananda Gibran Rakabuming selaku Pembina Seruni berbareng Seruni (Solidaritas Perempuan Untuk Indonesia) Kabinet Merah Putih ke Bali pada Oktober 2025, pemerintah menemukan anak-anak sekolah dasar nan tidak hanya aktif secara digital, tetapi juga sudah terlibat dalam aktivitas ekonomi digital.

“Ketika kami datang ke sekolah dasar di Bali, kami menemukan anak-anak nan sangat pandai dan sudah dekat dengan teknologi digital. Bahkan mereka sudah bisa menghasilkan duit dari platform digital, seperti menjual akun Roblox,” ujarnya.

Berita Terkait

Telusuri buletin news lainnya

JAKARTA - Tarif listrik PLN nan bertindak per 1 Mei 2026. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif listrik PT PLN (Persero) pada triwulan II-2026 (April-Juni) tidak naik. 

Dengan demikian, tarif listrik di Mei tetap sama dibandingkan periode sebelumnya. Kebijakan tarif listrik tidak naik hingga Juni 2026 diambil sebagai corak kehadiran negara dalam menjaga daya beli masyarakat serta mendukung daya saing industri nasional.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan bahwa keputusan tarif listrik tidak naik tersebut telah melalui pertimbangan menyeluruh terhadap parameter ekonomi makro sesuai ketentuan nan berlaku.

"Masyarakat tidak perlu cemas, lantaran Pemerintah telah menetapkan tarif listrik periode triwulan II tahun 2026 tetap. Penetapan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara efisien dan bijak sebagai bagian dari upaya berbareng dalam mendukung ketahanan daya nasional," ujar Tri di Jakarta.

Penyesuaian tarif listrik bagi pengguna nonsubsidi merujuk pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, dengan pertimbangan berkala setiap tiga bulan berasas perubahan kurs, ICP, inflasi dan HBA.

Untuk Triwulan II 2026, parameter nan digunakan merupakan realisasi periode November 2025 hingga Januari 2026, ialah kurs Rp16.743,46 per dolar Amerika Serikat, ICP USD62,78 per barel, inflasi 0,22 persen, serta HBA USD70 per ton.

Meskipun secara formula terdapat potensi perubahan tarif, Pemerintah memutuskan untuk mempertahankan tarif listrik guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Kebijakan ini juga bertindak bagi pengguna bersubsidi nan tetap mendapatkan tarif tanpa perubahan.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa PLN siap menjalankan kebijakan Pemerintah sekaligus memastikan keandalan pasokan listrik bagi seluruh pelanggan, khususnya di tengah dinamika dan ketidakpastian kondisi geopolitik global.

"Di tengah kondisi geopolitik dunia nan dinamis, kami mengapresiasi langkah Pemerintah nan tetap menjaga stabilitas tarif listrik pada triwulan II-2026. Kebijakan ini memberikan kepastian bagi masyarakat dan bumi usaha, serta menunjukkan kehadiran negara dalam menjaga daya beli dan daya saing nasional,” ujar Darmawan.

Sebagai tulang punggung ketenagalistrikan nasional, lanjut Darmawan, PLN berkomitmen untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik dari hulu hingga hilir, serta memastikan jasa kelistrikan tetap optimal di seluruh wilayah Indonesia.

“PLN siap mendukung penuh kebijakan Pemerintah dengan terus menjaga keandalan sistem dan memperluas akses listrik nan berkeadilan bagi seluruh masyarakat, serta meningkatkan efisiensi operasional,” tambahnya.

JAKARTA - Seorang buruh harian lepas, Maya (41), menyuarakan aspirasinya saat mengikuti peringatan Hari Buruh Internasional alias May Day 2026 di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026). Ia menuntut adanya perbaikan kesejahteraan bagi para pekerja, khususnya soal status perjanjian kerjanya.

1. Minta Kepastian Status

"Kalau saya kan kerja sebagai pekerja harian lepas. Kita sudah 15 tahun tapi tetap standarnya tuh begitu aja. Statusnya tuh perjanjian lepas aja gitu," keluh Maya saat ditemui wartawan.

Menurutnya, dengan status harian lepas, dia hanya menerima bayaran ketika bekerja. Sementara saat tidak bekerja dirinya tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Hal tersebut nan membikin penghasilan bulanan tidak menentu. 

"Nah seperti itu (kerja dibayar, enggak kerja enggak dibayar-red). Pengennya sih nan kayak (status harian lepas) gitu tuh dihilangin ya. kita sudah 15 tahun tetap begini aja gitu," ucap dia. 

Sebagai pekerja produksi sandal, dia berambisi perusahaan mengangkatnya menjadi tenaga kerja tetap. 

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengapresiasi peran Global Green Growth Institute (GGGI) dalam mendorong ekonomi hijau dan keberlanjutan lingkungan. Dia menilai perihal ini sejalan dengan Indonesia nan juga mendukung pertumbuhan ekonomi hijau dan keberlanjutan lingkungan.

Edhie Baskoro juga mengungkapkan rasa terima kasih atas sambutan hangat dari GGGI, sembari menyampaikan sungguh istimewanya bagi dirinya berada di instansi pusat GGGI di Seoul. Menurutnya, kunjungan tersebut mengingatkan dirinya kepada sang ayah presiden RI ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) nan pernah memimpin GGGI sebagai Chair (President) dari perkumpulan filantropis tersebut.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ibas saat kunjungan diplomasi kebangsaan ke instansi pusat Global Green Growth Institute (GGGI) di Seoul, Korea Selatan, beberapa waktu lalu. Kunjungan ini turut dihadiri oleh sejumlah personil MPR/DPR RI.

"Terima kasih, saya merasa seperti di rumah, seperti berjumpa dengan ayah saya (Pak SBY) nan dulu memimpin GGGI sembari disambut penuh senyum dan tawa hangat oleh semua. Saya sangat menghargai komitmen dan pemikiran mendalam nan diberikan oleh GGGI untuk masa depan dunia," ujar Ibas dalam keterangannya, Jumat (1/5/2026).

Dia juga menegaskan bahwa mengatasi perubahan suasana dan menjaga lingkungan bukan hanya tentang menanam banyak pohon, meskipun perihal tersebut sangat penting.

"Namun, nan lebih krusial adalah menciptakan izin dan kebijakan nan ramah lingkungan dan berkepanjangan nan memberikan dasar nan kuat untuk masa depan nan lebih hijau dan sehat," tuturnya.

Edhie Baskoro menyampaikan apresiasi besar terhadap peran GGGI sebagai penerang angan dalam menghadapi krisis suasana global. Menurutnya, GGGI menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan perlindungan lingkungan.

"GGGI ini seperti lentera di tengah kegelapan, nan menerangi jalan menuju masa depan nan berkelanjutan," ujarnya.

Ibas juga mencermati krisis suasana nan terjadi di seluruh bumi dengan menyoroti akibat musibah alam nan mengkhawatirkan di Indonesia dan Korea Selatan.

"Indonesia telah dilanda beragam musibah alam, dan kami sangat bersungkawa atas kehilangan jiwa nan terjadi di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatera Utara," katanya,

"Kami juga mengetahui bahwa Korea Selatan menghadapi cuaca ekstrem serupa, dengan musim dingin nan sangat dingin hingga -30°C dan musim panas nan lebih panas dibandingkan Jakarta," sambungnya.

Ibas turut mengenang visi Presiden RI Ke-6 SBY nan telah meletakkan dasar-dasar kesungguhan Indonesia terhadap keberlanjutan lingkungan.

"Presiden Yudhoyono menekankan pentingnya kepemimpinan nan tidak hanya datang dari Indonesia, tetapi juga dari Korea Selatan dan seluruh dunia. Saatnya para pemimpin berasosiasi dalam kebijaksanaan dan visi untuk mengatasi perubahan iklim," tuturnya.

Dia juga menyerukan untuk terus bekerja sama di tingkat internasional dan menekankan pentingnya peran GGGI dalam membangun masa depan nan berkelanjutan.

"Strategi empat jalur pro-pertumbuhan berkeadilan, pro-lapangan kerja, pro-pengentasan kemiskinan, dan pro-lingkungan hidup tetap menjadi bagian krusial dari agenda pembangunan Indonesia. Kita kudu terus melindungi lingkungan sembari mendorong pertumbuhan ekonomi untuk generasi mendatang," ungkapnya.

Dia pun turut menggarisbawahi inisiatif Indonesia di bawah manajemen Presiden Prabowo nan baru-baru ini diluncurkan, termasuk kebijakan perdagangan karbon, program daya terbarukan, dan investasi prasarana hijau nan krusial untuk mencapai tujuan keberlanjutan jangka panjang.

"Kami mendorong sektor swasta untuk berinvestasi dalam proyek-proyek hijau, biru dan kebijakan nan tidak hanya menanam pohon. Tetapi juga menciptakan lingkungan nan berkepanjangan untuk generasi mendatang," tambahnya.

Selain itu, Ibas menekankan pentingnya kerja sama dunia dalam mempercepat inisiatif daya bersih, terutama dengan meningkatnya nilai minyak dunia dan meningkatnya momentum transisi menuju kendaraan listrik (EV).

"Waktunya bertindak adalah sekarang," ujarnya.

Ibas pun mendukung misi GGGI dalam mempercepat pertumbuhan hijau di seluruh dunia. Menurutnya, perihal itu perlu diimbangi dengan kemitraan bilateral, multilateral, dan tanggung jawab berbareng untuk melindungi planet ini demi generasi masa depan.

"Ini bukan hanya tentang gimana kita hidup hari ini, tetapi gimana kita memastikan bahwa generasi mendatang mewarisi bumi nan berkelanjutan," jelasnya.

Tantangan Global dan Kebersamaan dalam Aksi

Ibas turut menekankan pentingnya tindakan berbareng dari para pemimpin bumi untuk menghadapi perubahan iklim.

"Kita memerlukan tindakan dunia nan bersatu, dan kebijaksanaan dari para pemimpin bumi untuk mengatasi tantangan nan ada. Kepemimpinan bersama, dengan visi dan komitmen nan jelas, sangat diperlukan untuk mewujudkan bumi nan lebih hijau dan lebih sejahtera," ujarnya.

"Dunia hijau memberikan kesempatan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat dunia. Sebaliknya, bumi nan semakin panas akibat perubahan suasana dan bentrok bakal merugikan semua pihak," tambahnya.

Ibas turut memaparkan beberapa inisiatif Indonesia dalam menangani isu-isu lingkungan, salah satunya adalah program 'waste-to-energy' nan sedang digalakkan di Indonesia. Dia mengatakan program itu sebagai salah satu solusi untuk mengurangi sampah dan mengubahnya menjadi daya nan berguna.

"Program waste-to-energy di Indonesia merupakan langkah konkret untuk menjaga keramahan lingkungan dan mengurangi akibat negatif sampah terhadap alam," jelasnya.

Dia pun mengingatkan pentingnya melibatkan generasi muda dalam menjaga keberlanjutan planet ini juga menjadi sorotan dalam pidato tersebut.

"Kami perlu mempersiapkan generasi muda dengan pemahaman dan pendidikan nan tepat mengenai masa depan dunia. Mereka bukan hanya penerus, tetapi juga bagian dari solusi. Aksi nyata dari generasi muda sangat diperlukan untuk menjawab tantangan era ini," ujar Ibas.

"Kami mengucapkan terima kasih nan sebesar-besarnya kepada GGGI atas komitmen dan pemikiran mendalam mereka dalam memberikan pengaruh positif terhadap isu-isu lingkungan dan generasi masa depan. GGGI adalah lembaga nan tak hanya memberikan ide, tetapi juga mendorong perubahan nyata di seluruh dunia," sambungnya

Sementara itu, Executive Director GGGI Sanghyup Kim menegaskan bahwa pertumbuhan hijau bukan hanya tentang tindakan iklim, tetapi juga kesempatan ekonomi baru nan bisa menciptakan lapangan kerja dan industri berkelanjutan. Dia menyampaikan bahwa investasi dunia di sektor daya hijau telah mencapai triliunan dolar dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dunia.

Sementara itu, Malle Fofana menyoroti peran GGGI sebagai mitra strategis bagi negara anggota, termasuk Indonesia dalam mendorong kebijakan dan diplomasi suasana nan terintegrasi dengan sektor swasta. Dia juga menegaskan bahwa Indonesia menjadi salah satu program terbesar GGGI nan apalagi menjadi rujukan bagi negara lain.

Senada dengan itu, Director Partnerships and Governance Hakseok Ryu menjelaskan bahwa GGGI telah menjangkau nyaris separuh wilayah Indonesia melalui beragam program strategis. Hal itu mencakup sektor daya terbarukan, kota hijau, rehabilitasi lingkungan pesisir serta mangrove, hingga pembiayaan suasana dan investasi berkelanjutan.

Kolaborasi ini dinilai sebagai contoh nyata gimana kemitraan internasional dapat memberikan akibat langsung bagi pembangunan nasional sekaligus menjadi model global.

Sementara itu, Perwakilan Global Green Growth Institute di Indonesia Rowan Fraser menegaskan bahwa konsentrasi kerja GGGI mencakup empat sektor utama ialah daya (termasuk daya terbarukan, efisiensi energi, hidrogen, dan bioenergi), pengembangan kota dan industri hijau, pengelolaan darat dan laut seperti rehabilitasi mangrove dan ekonomi pesisir, serta pembiayaan dan investasi hijau termasuk pasar karbon dan pembiayaan iklim.

"Seluruh upaya ini diselaraskan dengan rencana pembangunan nasional Indonesia. Dalam beberapa tahun ke depan GGGI menargetkan mobilisasi pendanaan sebesar US$ 2 miliar untuk mendukung transisi hijau melalui kerjasama erat dengan pemerintah dan sektor swasta guna memastikan aliran investasi berkepanjangan ke dalam negeri," tutupnya.

Turut mendampingi Ibas dalam kunjungan ini sejumlah personil Fraksi Partai Demokrat dari beragam komisi di DPR RI, ialah Anton Sukartono Suratto (Komisi I), Rinto Subekti (Komisi XIII), Dina Lorenza (Komisi VII), Lucy Kurniasari (Komisi IX), Bramantyo Suwondo (Komisi X), Rizki Aulia Rahman Natakusumah (Komisi I), Wastam, (Komisi V), Muhammad Lokot Nasution (Komisi V), dan Sartono (Komisi XII).

Sementara itu, dari pihak GGGI, pertemuan dihadiri oleh Executive Director Sanghyup Kim, Deputy Executive Director and Asia Regional Malle Fofana, Director Partnerships and Governance Hakseok Ryu, Deputy Regional Director, Asia Jason Lee, Country Representative, Asia Rowan Fraser, dan Deputy Country Representative, Indonesia Vidya Fauzianti. (akn/ega)

Jakarta - Kecelakaan kereta api (KA) Argo Bromo Anggrek dengan mobil Toyota Avanza terjadi di perlintasan KA swadaya, Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon, Grobogan, Jawa Tengah, pada Jumat awal hari. Akibat kejadian itu, empat orang tewas dan beberapa korban mengalami luka.

Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Grobogan, Iptu Eko Ari Kisworo, menceritakan awal mula kecelakaan maut tersebut. Eko menyebut peristiwa nahas itu terjadi pukul 02.52 WIB tadi.

"Toyota Avanza bernomor polisi H-1060-ZP, berpenumpang 9 orang, melangkah dari arah selatan alias Sidorejo menuju ke arah utara alias Purwodadi dengan kecepatan sedang," kata Eko saat dikonfirmasi wartawan, dilansir detikJateng, Jumat (1/5/2026).

Eko menyebut saat tiba di perlintasan swadaya itu, mesin mobil mati. Saat nan bersamaan, KA Argo Bromo Anggrek bakal melintas dari arah barat menuju timur.

Kecelakaan pun tak terhindarkan lantaran jarak KA nan sudah terlalu dekat. Mobil tersebut kemudian terpental sejauh sekitar 20 meter dan masuk ke area persawahan.

"Karena jarak sudah dekat, Kereta Api Argo Bromo Anggrek menabrak body depan kiri dari Toyota Avanza hingga mobil terpental sejauh kurang lebih 20 meter dan menabrak tiang Indihome. Kemudian mobil terjatuh ke selatan masuk ke sawah," ucap Eko.

Ada sembilan orang penumpang mobil nan menjadi korban dan empat di antaranya meninggal dunia. Korban meninggal atas nama Pipi (8), dan tiga orang lainnya belum diketahui identitasnya.

Simak selengkapnya di sini.

(fas/gbr)

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jakarta, CNN Indonesia --

Jalan Gatot Subroto nan mengarah ke Slipi ditutup imbas tindakan demo nan digelar massa pekerja dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional alias May Day 2026 di depan kompleks parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (1/6).

Penutupan dilakukan mulai dari flyover lakdogi, kendaraan nan hendak lurus ke arah Slipi pun dibelokkan ke kiri ke Jalan Gerbang Pemuda.

Selain itu, TransJakarta juga dialihkan melintas di ruas jalan tol imbas penutupan dan pengalihan arus lampau lintas.

Sementara itu, untuk ruas tol saat ini terpantau ramai lancar di tengah tindakan demo nan digelar massa buruh.

Hingga saat ini, tindakan demo tetap berlangsung. Berbagai tuntutan juga disuarakan oleh para orator dari atas mobil komando di depan pagar gedung nan jadi tempat berkantornya wakil rakyat tersebut.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 6.678 personel campuran untuk mengamankan tindakan demo untuk memperingati Hari Buruh alias May Day 2026 di depan Gedung DPR.

Aksi demo itu diketahui digelar oleh Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) hingga Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK).

"Jumlah personel nan dilibatkan dalam pengamanan di sekitar DPR-MPR sejumlah 6.678 personil," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan.

Budi menerangkan, tindakan demo itu diperkirakan bakal diikuti 5.000 massa nan berasal dari beragam wilayah, mulai dari Jakarta, Banten hingga Jawa Barat.

Penjelasan KASBI

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno membeberkan argumen pihaknya tak mengikuti aktivitas peringatan Hari Buruh alias May Day berbareng Presiden RI Prabowo Subianto di Monas pada Jumat pagi tadi. Mereka memilih berjumpa personil DPR dan melakukan tindakan di depan wakil rakyat pada Jumat siang jelang petang ini.

Sunarno menyebut langkah itu diambil bukan lantaran pihaknya membenci pemerintahan. Namun, lantaran memandang kondisi ketenagakerjaan di Indonesia nan tetap buruk.

"Memang kami sengaja melakukan tindakan di gedung DPR, tidak di Monas berbareng Presiden. Kami juga diundang, tapi bukan berfaedah kami apa, membenci pemerintahan dan lain sebagainya," kata Sunarno saat audiensi dengan ketua DPR RI di komplek parlemen, Jumat (1/6).

"Tapi, dengan situasi nan terjadi saat ini alias kondisi ketenagakerjaan nan ada saat ini tetap sangat buruk, artinya kami tetap mau menyuarakan apa nan menjadi aspirasi dari kawan-kawan di grassroot," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Sunarno turut menyampaikan sejumlah tuntutan nan diusung dalam peringatan May Day tahun ini.

Pertama, mengenai pembuatan UU Ketenagakerjaan baru sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami meminta kepada DPR untuk segera melakukan pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan nan pro pekerja dengan melibatkan unsur-unsur dari serikat buruh. Karena jika tidak melibatkan unsur-unsur dari serikat buruh, kami rasa secara substansi pasti tidak bakal sesuai dengan apa nan menjadi tuntutan kaum pekerja selama ini," tutur dia.

Kemudian, soal sistem pengupahan di Indonesia. Sunarno meminta pemerintah dan DPR untuk bersinergi dalam menyikapi tentang disparitas bayaran pekerja di Indonesia.

Selanjutnya, Sunarno juga soal sistem perjanjian kerja paruh waktu alias outsourcing, kerja kontrak, pemagangan apalagi mungkin harian lepas.

Hal lain nan juga menjadi sorotan soal ratifikasi konvensi ILO 188 tentang pekerja perikanan alias kelautan alias maritim dan ratifikasi konvensi ILO 190 lantaran di Indonesia belum diratifikasi tentang tindakan kekerasan alias pelecehan di bumi kerja.

"Nah mestinya apa pemerintah kita bisa melakukan ratifikasi itu," ucap Sunarno.

Sebelum tengah hari ini, perwakilan massa pekerja di depan DPR berjumpa sejumlah wakil rakyat dan ketua DPR. Mereka menyampaikan aspirasi mereka.

[Gambas:Youtube]

(dis/kid)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]

Cegah Judi Online hingga Kejahatan Siber, Komdigi Dorong Penegakan Hukum Ruang Digital

JAKARTA - Pesatnya transformasi digital membikin ruang siber menjadi bagian krusial dari kehidupan masyarakat. Namun ruang digital menghadirkan tantangan berupa kejahatan siber, penyalahgunaan info pribadi, konten negatif, kecanduan gim daring, judi online, hingga pemanfaatan anak di ruang digital.

“Ruang digital sekarang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, hingga budaya semakin berjuntai pada internet,”ujar Sekjen Komdigi, Ismail, saat Rakor Penguatan Sinergi Penegakan Hukum dan Perlindungan Ruang Digital Berdasarkan UU ITE, dikutip, Jumat (1/5/2026).

Namun, kata dia, ruang digital juga membawa akibat baru nan memerlukan respons norma secara sigap dan terkoordinasi.

Ismail menyebut, berasas survei, waktu layar alias screen time anak-anak telah mencapai lebih dari delapan jam per hari, baik melalui telepon genggam, tablet, maupun komputer. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat semakin berjuntai pada ruang digital.

Namun, ketergantungan itu juga membawa akibat serius dan dapat menjadi medium terjadinya beragam tindak pidana baru.

“Berbagai macam tindak pidana nan dilakukan di ruang digital sekarang makin banyak, variasinya bermacam-macam, dan bisa memberikan pengaruh nan cukup signifikan bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat,” katanya.

Indonesia telah mempunyai landasan norma melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta sejumlah perubahannya. Namun, UU ITE tidak dapat melangkah sendiri, terutama setelah disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana alias KUHP baru nan membawa implikasi terhadap pengaturan pidana di ruang siber.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk pembaruan buletin terbaru setiap hari

Follow

JAKARTA - Massa buruh demo di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada peringatan Hari Buruh, Jumat (1/5/2026) ini. Perwakilan massa menyampaikan sejumlah aspirasinya dari atas mobil komando. Hal ini  di antaranya soal patokan ketenagakerjaan.

Berdasarkan pantauan, massa tindakan pekerja dari beragam komponen orasi secara bergantian. Mereka menyampaikan aspirasinya dari atas mobil komando menggunakan pengeras suara.

Ada sejumlah tuntutan nan disampaikan para buruh, di antaranya tentang patokan ketenagakerjaan nan dinilai tetap sangat merugikan para buruh. Hal ini khususnya dari sisi upah, pesangon, hingga status kerja para pekerja.

"Kita mendesak pemerintah, DPR, perbaiki kebijakan ketenagakerjaan," ujar orator dari atas mobil komandonya, Jumat (1/5/2026).

Para pekerja juga menyuarakan agar stop tindakan represif hingga kriminalisasi terhadap para aktivis pekerja nan hingga sekarang tetap kerap terjadi. Terdapat beragam komponen pekerja nan datang di depan Gedung DPR RI, Jakarta nan tergabung dalam KASBI.

Sementara itu, polisi menjaga di sekitar Gedung DPR RI, khususnya di bagian depan lantaran para pekerja berkumpul. Meski begitu, mereka melakukan tindakan penyampaian pendapatnya secara tertib sehingga arus lampau lintas terpantau ramai lancar.

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan buletin terkini dengan jeli dan terpercaya. Ikuti info terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa krusial lainnya, langsung dari sumber nan terpercaya.

Berita Terkait

Telusuri buletin news lainnya

Jakarta - Sejumlah massa pekerja mendatangi Gedung DPR Senayan Jakarta dalam peringatan Hari Buruh Internasional alias May Day 2026. Polisi menyambut dengan humanis kehadiran massa pekerja tersebut.

"Selamat datang kepada para pejuang aspirasi buruh. Polda Metro Jaya siap mengawal dan melayani teman-teman pekerja serta komponen masyarakat nan menyampaikan aspirasinya secara tertib dan damai," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Kombes Budi mengatakan massa pekerja di area Gedung DPR/MPR RI sekitar 100 orang. Mereka berasal dari Aliansi Gerakan Reformasi Agraria, Serikat Buruh Migran Indonesia, dan Sentral Perjuangan Pemuda.

Dia mengatakan arus lampau lintas di area DPR/MPR RI hingga pukul 11.00 WIB belum terdapat pengalihan. Dia menuturkan situasi tetap terpantau kondusif dan kondusif.

"Untuk situasi lampau lintas di depan DPR/MPR RI tetap lancar. Sampai saat ini belum ada pengalihan arus. Petugas tetap disiagakan untuk melakukan pengaturan andaikan dibutuhkan secara situasional," ujarnya.

Dia mengatakan perwakilan massa pekerja juga telah difasilitasi masuk ke Gedung DPR/MPR RI untuk menyampaikan aspirasinya kepada personil DPR. Pertemuan itu menjadi wadah bagi pekerja menyampaikan tuntutan dalam momen peringatan May Day 2026.

Lebih lanjut, Kombes Budi mengatakan Polda Metro mengedepankan pendekatan pelayanan nan humanis dalam mengawal penyampaian pendapat di muka umum. Dia mengatakan petugas datang untuk memastikan aktivitas masyarakat melangkah aman, tertib, dan tetap menghormati kewenangan penduduk negara dalam menyuarakan aspirasi.

"Kami mengimbau seluruh peserta tindakan tetap menjaga ketertiban, menghormati pengguna jalan lain, serta mengikuti pengarahan petugas di lapangan. Mari bersama-sama kita jaga Jakarta agar tetap aman, nyaman, dan kondusif," ucapnya.

Dasco Serap Aspirasi Buruh

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima perwakilan dari massa pekerja dalam seremoni Hari Buruh Internasional alias May Day 2026. Dasco menyebut pemerintah dan DPR menargetkan paling lambat Undang-undang Ketenagakerjaan bakal rampung akhir tahun.

"Tadi juga pemerintah dan DPR sudah sepakat bahwa paling lambat akhir tahun ini kita melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi untuk membentuk Undang-Undang Tenaga Kerja nan baru," kata Dasco di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (1/5).

Meski begitu, Dasco menyebut seberapa sigap pembahasannya tergantung dari para buruh. Sebab pembahasan materi awalnya diserahkan ke para buruh.

"Ini kita serahkan nan masak teman-teman buruh, gitu. Nah, jadi kita tunggu, tapi pada prinsipnya pemerintah juga sudah minta bahwa sampai dengan akhir tahun ini itu Undang-Undang Tenaga Kerja kudu selesai," tuturnya.

"Sebenarnya lambat alias sigap dari undang-undang ini sebenarnya tergantung dari kawan-kawan pekerja sekalian," tambah dia.

Dasco juga menjawab kejuaraan para pekerja soal sistem outsourcing. Pemerintah, kata dia, sudah ada satgas mitigasi PHK dan kesejahteraan buruh.

"Nah, jadi mengenai masalah upah, mengenai masalah sistem outsourcing, kemudian masalah mengenai jika ada nan mau PHK dan lain-lain, itu bisa dibawa ke situ agar memutus rantai nan panjang itu," tuturnya. (mib/idn)