Jakarta -

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengembangkan teknologi makanan siap saji untuk mendukung jasa pangan jamaah haji. Teknologi ini dipaparkan oleh Kepala BRIN Arif Satria dalam rapat koordinasi terbatas nan membahas kesiapan pemenuhan pangan haji 2026 , hari ini.

Arif mengatakan teknologi makanan ini dikembangkan di BRIN dalam beragam corak seperti makanan kaleng, pengemasan fleksibel, hingga pemanas tanpa api nan saat ini menjadi konsentrasi pengembangan BRIN.

"Ini memang teknologi nan sudah berkembang di perusahaan riset kita, ialah teknologi pengemasan makanan. Mulai dari makanan dalam kaleng, pengemasan elastis termasuk untuk daging berkuah, hingga teknologi pemanas tanpa api. nan terakhir inilah nan ke depan bakal terus kita kembangkan," kata Arif dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4/2026).

Dia mengatakan dengan teknologi ini, makanan dapat dipanaskan hanya dengan menambahkan air dingin dan tidak perlu pemanas air. Teknologi ini menggunakan bahan seperti zeolit, kapur, dan sebagainya.

"Teknologi ini aman, sudah melalui uji keamanan pangan. Jadi makanan dapat dipanaskan tanpa api. Ini bakal sangat membantu, misalnya saat di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), di mana kita bisa mendapatkan sajian makanan dengan cepat, tetapi tetap enak," tuturnya.

Arif pun telah mencicipi makanan siap saji dengan teknologi ini. Menurutnya, makanan nan disajikan cukup pas untuk dinikmati.

"Teknologi ini bakal terus kita kembangkan. Basis utama kita adalah food safety (keamanan pangan) dan ketahanan pangan, dengan memastikan tidak mengandung unsur berbahaya, serta didukung teknologi lainnya," kata Arif.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengapresiasi support teknologi pangan nan dikembangkan BRIN. Terutama dalam pengemasan makanan agar lebih tahan lama sebelum masuk ke tahap pengedaran dan perdagangan.

Dia mengatakan dengan support penemuan teknologi pangan dari BRIN, diharapkan jasa konsumsi jemaah haji Indonesia ke depan semakin efisien, aman, dan berkualitas. Kendati demikian, Zulhas menegaskan makanan nan dikirimkan tersebut diperuntukkan unik bagi jemaah haji Indonesia dan bukan untuk diedarkan di dalam negeri Arab Saudi.

"Perlu dicatat, makanan tersebut hanya untuk konsumsi jemaah kita, tidak untuk diedarkan di dalam negeri Arab Saudi. Jika untuk diedarkan, ada persyaratan lain nan kudu dipenuhi. Namun selama untuk jemaah dan memenuhi standar kita termasuk legal dan izin BPOM maka dapat langsung dikirim," ujarnya.

Ketua Umum PAN ini juga memastikan kesiapan pangan bagi jemaah haji Indonesia dalam kondisi aman, meskipun di tengah dinamika geopolitik global.

"Terkait konsumsi jemaah haji, kondisinya aman. Walaupun ada rumor geopolitik, jemaah tidak perlu cemas soal makanan. Makanan tersedia di setiap waktu saji, insyaallah cukup komplit dan tidak kurang apa pun. Pangan kondusif untuk jemaah haji Indonesia," pungkasnya.

(akn/ega)

KPK (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Staf PBNU Syaiful Bahri mangkit dari panggilan tim interogator Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (21/4/2026). Ia dipanggil sebagai saksi mengenai investigasi kasus dugaan korupsi kuota haji.

"Saksi tidak hadir," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Budi menyatakan, bakal melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan. Namun, belum diungkap kapan waktunya.

"Penyidik bakal koordinasikan untuk penjadwalan berikutnya," ujarnya.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Awalnya, KPK menetapkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas namalain Gus Yaqut, dan Ishfah Abidal Aziz namalain Gus Alex nan merupakan eks staf khususnya.

Kemudian terdapat dua tersangka baru, ialah Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), dan Asrul Azis Taba selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri). Namun, dua tersangka baru tersebut belum dilakukan penahanan.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan buletin terkini dengan jeli dan terpercaya. Ikuti info terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa krusial lainnya, langsung dari sumber nan terpercaya.

JAKARTA - Momen ulang tahun Abew kali ini betul-betul beda dari biasanya. Aturan ini langsung disambut dengan penuh semangat oleh Abew, sementara Papoy dan Mamoyuk Abew nan sedang berulang tahun.

Di hari spesialnya, Abew diberi kebebasan untuk mengambil apa saja nan dia pegang saat shopping di mall. Aturan ini langsung disambut dengan penuh semangat oleh Abew, sementara Papoy dan Mamoy mulai terlihat was-was sejak awal.

Sebelum shopping dimulai, Abew terlebih dulu diajak bermain di playground. Abew apalagi berkesempatan memilih sendiri tempat dan lama bermainnya, nan membikin suasana ulang tahunnya terasa semakin bebas dan menyenangkan.

Setelah puas bermain, barulah momen utama dimulai. Papoy dan Mamoy sepakat bahwa apa pun nan disentuh Abew bakal langsung dibeli.

Awalnya terlihat santai, namun situasi langsung berubah jadi “chaos” saat Abew mulai mengambil beragam peralatan tanpa ragu. Mulai dari mainan, mobil-mobilan hingga berbagPapoy dan Mamoy hingga besar, semuanya masuk dalam daftar pilihannya.

Jakarta -

Penemuan barang menyerupai torpedo membikin geger penduduk di pesisir Aeng Lombi, Desa Torjek, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur (Jatim). Benda berwarna kuning itu pertama kali ditemukan seorang nelayan berjulukan Heri saat hendak mengecek perahu nan ditambatkan di sekitar lokasi.

Dilansir detikJatim, mulanya dia memandang barang mencurigakan tidak jauh dari perahunya. Benda tersebut kemudian dievakuasi ke pinggir pantai dan dilaporkan ke Polsek Kangayan.

Kapolres Sumenep, AKBP Anang Hardiyanto membenarkan adanya penemuan itu. Dia menyampaikan pihak kepolisian langsung bergerak sigap mengamankan letak setelah menerima laporan dari warga.

"Benda tersebut pertama kali ditemukan nelayan, kemudian dilaporkan ke Polsek Kangayan. Anggota langsung turun ke letak untuk mengamankan," ujarnya.

Gegana Cek Benda Mirip Torpedo

Tim Gegana Satuan Brimob Polda Jatim mendatangi letak untuk mendeteksi temuan barang mirip torpedo. Benda tersebut ditemukan penduduk pada 20 April 2026 di pesisir Pantai Dusun Aenglombi, Desa Torjek, Kecamatan Kangayan, Pulau Kangean, Sumenep.

"Kami langsung melaporkan temuan itu ke Polda Jatim dan hari ini tim Gegana Polda Jatim diterjunkan ke Sumenep untuk mendeteksi temuan nan diduga proyektil alias rudal bawah air tersebut," kata Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardiyanto di Sumenep dilansir Antara, Selasa (21/4/2026)

Saat ini barang mirip torpedo itu tetap berada di letak penemuan dan dijaga ketat abdi negara kepolisian dari Polsek Kangayan. Benda mirip torpedo itu berwarna kuning dengan diameter sekitar 30 sentimeter, panjang sekitar 2 meter, dan ujungnya berbentuk lancip.

"Warga setempat kami larang mendekat, lantaran dikhawatirkan barang nan diduga proyektil itu tetap aktif," katanya.

Baca selengkapnya di sini.

(dek/dek)

Jakarta -

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menyambut positif pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) di Rapat Paripurna DPR RI nan bertepatan dengan peringatan Hari Kartini, hari ini. Hadirnya Undang-Undang PPRT ini merupakan petunjuk dari konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Bagi PKB, disahkannya UU PPRT ini merupakan pengejawantahan dari lima pasal di UUD 1945, antara lain mulai dari pasal 27 ayat (2) tentang kewenangan atas pekerjaan dan penghidupan layak hingga pasal 34 ayat (2) soal agunan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tegas Neng Eem dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

Eem menjelaskan Pasal 27 ayat (2) bersuara 'tiap-tiap penduduk negara berkuasa atas pekerjaan dan penghidupan nan layak bagi kemanusiaan' dengan demikian UU PRT ini bakal mewujudkan agunan bayaran layak, jam kerja nan manusiawi dan kewenangan rehat bagi PRT. Hal itu diungkapkan olehnya di Gedung DPR/MPR, hari ini.

"Setelah disahkan, langkah selanjutnya nan kudu dilakukan pemerintah adalah langsung mensosialisasikan dan memastikan UU PPRT dilaksanakan oleh semua pihak terkait, teruma para pemberi kerja" jelasnya.

Lebih lanjut Neng Eem juga menjelaskan, UU PPRT ini bermaksud untuk memberikan kepastian norma bagi pekerja rumah tangga maupun pemberi kerja, sekaligus mencegah diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan.

Seperti diketahui, DPR telah mengesahkan UU PPRT nan merupakan usulan inisiatif DPR, pada Rapat Paripurna DPR nan dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Undang-Undang ini menjadi bingkisan spesial ditengah bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini.

"Regulasi ini juga mendorong hubungan kerja nan selaras dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan," tutupnya

(akn/ega)

Konten dari Pengguna

21 April 2026 23:00 WIB·waktu baca 4 menit

Jakarta -

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan upaya memperbaiki kualitas bangsa kudu dimulai dari pembenahan partai politik (Parpol) sebagai fondasi utama demokrasi. Saat ini Parpol merupakan titik utama nan sangat menentukan arah dan kualitas penyelenggaraan negara, sehingga reformasi politik nan menyeluruh tidak bakal pernah efektif tanpa perbaikan serius di tubuh Parpol itu sendiri.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945, Parpol mempunyai posisi nan sangat strategis. Parpol menjadi satu-satunya pintu untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum.

Peran tersebut menjadikan Parpol sebagai tokoh utama dalam menentukan kepemimpinan nasional lima tahunan nan berakibat langsung terhadap arah pembangunan bangsa. Hal itu diungkapkan oleh Bamsoet saat memberikan testimoni dalam aktivitas ulang tahun ke-70 sekaligus peluncuran 12 kitab Prof. Jimly Asshiddiqie di Parle Senayan, Selasa (21/4).

"Saya sangat terpengaruh sekali dengan pemikiran Prof. Jimly, jika kita mau memperbaiki bangsa ini secara menyeluruh, maka pembenahan kudu dimulai dari partai politik. Parpol adalah tulang punggung kerakyatan dan menjadi hulu dari seluruh proses politik nan menentukan masa depan negara," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4/2026).

Bamsoet menjelaskan, Parpol mempunyai kewenangan besar dalam proses seleksi pejabat publik strategis di tingkat pusat maupun daerah, baik melalui sistem Pemilu, Pilpres maupun Pilkada. Parpol juga terlibat dalam proses uji kepantasan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap beragam posisi strategis negara.

Mulai dari Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, hingga ketua lembaga independen seperti KPK, KPU, BPK, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung, semuanya melewati sistem politik di DPR nan didominasi oleh fraksi-fraksi Parpol.

"Dengan kewenangan sebesar itu, Parpol memegang kendali krusial dalam menentukan kualitas lembaga negara. Karena itu, reformasi partai politik menjadi kebutuhan mendesak agar proses seleksi pejabat publik betul-betul berbasis merit dan integritas," ungkap Bamsoet.

Bamsoet menilai, beragam persoalan bangsa seperti korupsi, rendahnya kualitas pelayanan publik, hingga lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, tidak bisa dilepaskan dari kualitas Parpol. Data Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 nan tetap berada di kisaran skor 37 menunjukkan tetap adanya tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan nan bersih.

"Selama hulu kerakyatan kita belum sehat, maka hilirnya juga bakal bermasalah. Kesejahteraan rakyat susah tercapai jika proses politiknya tetap diwarnai praktik-praktik nan tidak ideal," jelas Bamsoet.

Bamsoet menegaskan langkah konkret pembenahan nan perlu dilakukan antara lain memperkuat sistem kaderisasi Parpol, meningkatkan transparansi pendanaan politik, serta mendorong pendidikan politik nan lebih substantif kepada masyarakat. Data Kementerian Dalam Negeri mencatat tingkat partisipasi politik masyarakat memang meningkat dalam Pemilu 2024 hingga mencapai sekitar 82 persen. Namun kualitas partisipasi tersebut tetap perlu ditingkatkan agar lebih logis dan berbasis program.

"Ke depan, kita kudu mendorong partai politik menjadi lembaga nan modern, transparan, dan akuntabel. Dengan begitu, Parpol dapat betul-betul menjadi pilar kerakyatan nan bisa melahirkan pemimpin berbobot dan kebijakan nan berpihak kepada rakyat," tutup Bamsoet

(akn/ega)

Siak -

Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan meminta jajarannya untuk meningkatkan kepekaan di tengah situasi ketidakpastian ekonomi dan dinamika keamanan global. Di tengah memanasnya geopolitik bumi nan memicu kenaikan nilai energi, Kapolda menegaskan pentingnya strategi pemolisian adaptif, mulai dari penguatan patroli di tingkat akar rumput hingga langkah nyata penghematan BBM di internal kepolisian.

Hal itu disampaikan oleh Irjen Herry Heryawan dalam paparannya berjudul 'Sense of Crisis dan Strategi Pemolisian Adaptif dalam Menghadapi Ketidakpastian Ekonomi dan Dinamika Kamtibmas' di Polres Siak. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat utama (PJU) Polda Riau dan Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Syam Siregar.

Kapolda mengatakan perang AS-Israel dan Iran, penutupan Selat Hormuz berakibat tidak hanya di tingkat global, tetapi juga memberikan akibat langsung bagi negara Indonesia. Di tengah situasi penuh disrupsi ini mempengaruhi stabilitas dalam negeri baik dari aspek ekonomi dunia maupun dinamika sosial.

"Kita sedang berada pada situasi nan tidak pasti. Dalam kondisi seperti ini, Polri kudu datang sebagai penjaga keteraturan sosial dan stabilisator di tengah masyarakat. Karena itu, setiap personel wajib mempunyai sense of crisis nan kuat," ujar Irjen Herry, Selasa (21/4/2026).

Menindaklanjuti pengarahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Kapolda menginstruksikan kepada staf ASN non-operasional di lingkungan Polda Riau untuk menerapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Rabu. Kebijakan WFH bagi ASN tersebut mulai bertindak pada tanggal 21 April di lingkungan Polda Riau.

"Termasuk, irit BBM dan irit listrik dan itu kudu disampaikan juga kepada keluarga," imbuhnya.

Salah satu poin krusial lainnya nan digarisbawahi oleh Irjen Herry Heryawan ialah mengenai potensi kebakaran rimba dan lahan (karhutla). Fenomena siklus Super El Nino nan diperkirakan muncul, sehingga seluruh jejeran diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan.

"Berdasarkan hasil komunikasi dengan BMKG, BNPB, BPBD bahwa tandus panjang terjadi di bulan Mei, Juni, Juli sampai Agustus," katanya.

Sebagai langkah antisipasi, Polda Riau berbareng TNI dan Pemda menguatkan early warning system dalam rangka menyiapkan langkah-langkah kedaruratan.

"Embung kita perbanyak. Sampai saat ini di Provinsi Riau ada 1.102 embung, menara sebanyak 300-an nan dibuat perusahaan konsesi," imbuhnya.

Dalam pemaparannya, jenderal bintang dua itu juga meminta seluruh jajaran, khususnya Bhabinkamtibmas, untuk memperkuat penemuan dini dan meningkatkan komunikasi langsung dengan masyarakat.

"Potensi karhutla kudu kita antisipasi sejak awal. Saya minta seluruh personel aktif turun ke lapangan, memberikan edukasi, dan memastikan tidak ada lagi pembukaan lahan dengan langkah membakar. Ini bagian dari komitmen kita menjaga keadilan ekologi," pungkasnya.

(mea/eva)

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

JAKARTA – PT PLN (Persero) terus berkomitmen mendorong kontribusi wanita dalam menghadirkan akibat sosial berkelanjutan, sekaligus penggerak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui program Srikandi Movement nan sejalan dengan semangat Hari Kartini.

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ini telah memberikan akibat luas dengan menjangkau lebih dari 40 ribu penerima faedah di lebih dari 140 letak nan tersebar di beragam wilayah sepanjang 2025.

Srikandi Movement merupakan aktivitas inisiatif Srikandi PLN nan berfokus pada peningkatan kualitas hidup melalui pemberdayaan masyarakat. Program ini diimplementasikan melalui lima inisiatif utama, ialah Srikandi Goes to School/Campus, Srikandi Sahabat Anak, Women Support Women, Srikandi Care, serta Inspiring Srikandi, nan dirancang untuk menghadirkan akibat nyata di bagian pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, hingga pengembangan kapabilitas perempuan.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa tugas Srikandi PLN sekarang tidak hanya berfokus pada aktivitas operasional dan penyediaan daya listrik, tetapi juga aktif mendorong pembuatan nilai tambah bagi masyarakat, khususnya wanita dan golongan rentan. Lewat Srikandi Movement, secara kontinyu PLN dapat berkontribusi positif dalam pemberdayaan wanita di beragam sektor.

“Melalui Srikandi Movement, PLN mau memastikan bahwa kehadiran kami memberikan faedah nan lebih luas. Program ini dirancang untuk mendorong kemandirian, meningkatkan kualitas hidup, serta membuka kesempatan bagi wanita untuk berkembang dan berkontribusi dalam perekonomian,” ujar Darmawan.

Ketua Harian Srikandi PLN, Kamia Handayani mengatakan, secara keseluruhan, Srikandi Movement telah menjangkau puluhan ribu penerima faedah melalui beragam inisiatif lintas sektor. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 89,5 serta nilai Social Return on Investment (SROI) nan positif, sebagai parameter nyata faedah nan dirasakan masyarakat.

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) merupakan langkah konkret mewujudkan emansipasi bagi jutaan wanita di Indonesia. Sebab UU PPRT bisa melindungi para pekerja rumah tangga.

Hal itu diungkapkan Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya menanggapi pengesahan UU PPRT nan bertepatan dengan peringatan Hari Kartini, hari ini.

"Nilai-nilai perjuangan RA Kartini untuk mewujudkan emansipasi wanita terus hidup hingga kini. Emansipasi tanpa perlindungan norma hanyalah retorika. Lahirnya UU PPRT hari ini diharapkan bisa memutus rantai pemanfaatan di ruang domestik nan dialami pekerja rumah tangga.," kata Lestari Moerdijat dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

Setelah 22 tahun lampau diajukan dan dibahas, RUU PPRT disahkan menjadi UU PPRT dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta.

Menurutnya, pengesahan UU PPRT ini merupakan momentum penegasan bahwa negara sekarang datang bagi golongan marginal nan selama puluhan tahun hidup tanpa jaminan.

Data Kementerian Ketenagakerjaan pada 2025 mencatat, terdapat lebih dari 4 juta pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia dengan kebanyakan didominasi perempuan. Ironisnya, selama ini mereka tidak terlindungi secara spesifik dalam norma ketenagakerjaan.

"Upah seringkali tidak jelas, tidak ada agunan kesehatan, serta rentan terhadap beragam corak kekerasan," ujarnya.

Dia mengungkapkan, sejumlah poin krusial mengenai kepastian perlindungan seperti agunan sosial, kesehatan, dan ketenagakerjaan diatur dalam UU PPRT.

Lestari beranggapan bahwa pengesahan UU PPRT adalah langkah awal untuk mewujudkan sistem perlindungan menyeluruh bagi pekerja rumah tangga.

Sejumlah langkah konkret lanjutan kudu segera dilakukan seperti sosialisasi masif ke seluruh kabupaten/kota di Indonesia agar masyarakat memahami isi UU PPRT secara utuh.

"Selain itu, pembentukan sistem pengaduan nan sigap dan mudah diakses, serta sistem penerapan hukuman nan tepat bagi pelanggar undang-undang tersebut, kudu segera direalisasikan," ungkapnya.

Menurutnya, amanah UU PPRT ini kudu dikawal berbareng hingga perlindungan bagi pekerja rumah tangga betul-betul terwujud secara nyata di lapangan.

"Bila Kartini dalam salah satu quote suratnya menyebut 'Habis gelap terbitlah terang' UU PPRT adalah terang bagi pekerja rumah tangga nan nyalanya kudu kita upayakan dan jaga bersama," pungkasnya

(akn/ega)

Jakarta -

Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Senin (20/4/2026). Hal itu untuk meninjau kesiapan prasarana sekaligus membahas rencana perpindahan lembaga ke ibu kota baru.

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah mengatakan kunjungan ini diikuti ketua MPR, ketua fraksi, serta ketua perangkat kelengkapan MPR.

"Tujuannya untuk memandang persil MPR, kesiapan bandara, jalan tol, serta beragam persiapan lainnya mengenai rencana perpindahan MPR ke IKN," kata Siti dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

Dia menegaskan, rencana perpindahan lembaga negara, termasuk MPR, tetap menunggu pengarahan Presiden. Menurutnya, pemindahan aparatur sipil negara (ASN) dari unsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif bakal dilakukan setelah seluruh prasarana dinyatakan siap.

"Kalau pindah, kita tergantung pengarahan Presiden. nan krusial jika sudah siap, baru kita bakal memindahkan ASN," katanya.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan MPR mendarat di Bandar Udara Internasional Nusantara untuk mengecek kesiapan akomodasi transportasi udara dan melanjutkan peninjauan ke sejumlah titik strategis, seperti instansi Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) dan persil area MPR.

Di instansi OIKN, delegasi Pimpinan MPR mendapatkan paparan perkembangan pembangunan kawasan.

"Di sana kami memandang presentasi perkembangan IKN. Setelah itu, kami juga meninjau persil MPR untuk memandang sejauh mana progresnya," ucap Siti.

Selain itu, rombongan juga meninjau sejumlah akomodasi pendukung seperti masjid negara dan akomodasi kesehatan nan telah disiapkan di Kawasan IKN.

Terkait pembangunan gedung MPR di IKN, Siti menyebut konsep dasar dan kreasi awal sebenarnya telah disusun sejak 2022. Namun, sejumlah penyesuaian tetap dimungkinkan agar sesuai dengan kebutuhan terkini.

"Gambaran kasar dan perincian ruangan sebenarnya sudah ada, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan sekarang," katanya.

Dia juga mengakui adanya aspek efisiensi dalam pembangunan, namun tetap mempertimbangkan kebutuhan strategis perpindahan ke IKN.

"Efisiensi memang ada, tapi kebutuhan perpindahan juga ada. Jadi bakal disesuaikan," tutupnya.

Sebagai info tambahan, kunjungan ini dipimpin Ketua MPR RI Ahmad Muzani berbareng para Wakil Ketua MPR ialah Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Hidayat Nur Wahid, dan Eddy Soeparno.

Turut datang dalam aktivitas Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Ketua Fraksi PKB MPR Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, Ketua Fraksi Nasdem MPR Robert Rouw, Ketua Kelompok DPD RI MPR Dedi Iskandar Batubara, Pimpinan Fraksi PDIP MPR Sadarestuwati, Pimpinan Fraksi PAN MPR Muhammad Hoerudin Amin, Ketua Badan Sosialisasi MPR Abraham Liyanto, Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR Ajbar, Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR Hindun Anisah, para personil MPR RI Danang Wicaksana dan Kamrussamad, Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) Martin Hutabarat, personil K3 Najib Aska, Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Seno Haji, Kepala Otoritas Ibu Kota Negara Basuki Hadimuljono serta seluruh jejeran otoritas IKN.

Dari Sekretariat Jenderal MPR terlihat hadir, Plt. Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah, para pejabat eselon antara lain Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan, Inspektur Anies Mayangsari Muninggar, Kepala Biro Sekretariat Pimpinan Agus Soebagyo, Kepala Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi Wachid Nugroho, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Triyatni serta beberapa pejabat eselon III dan IV serta staf sebagai support teknis.

(akn/ega)

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

LONDON - Sejak bulan lalu, organisasi internasional telah diingatkan tentang pentingnya Selat Hormuz untuk mendukung perekonomian global.

Di luar guncangan pasar, ada akibat nan lebih langsung: gangguan terhadap support pangan nan berpotensi memicu kelaparan terburuk dalam sejarah.

Menurut lembaga bantuan, kontainer makanan unik nan awalnya dikirim dari Dubai melalui Selat Hormuz kudu dikembalikan ke penyimpanan Program Pangan Dunia (WFP).

Selain itu, sekitar 70.000 metrik ton pasokan makanan juga dilaporkan terhenti setelah jalur pelayaran strategis tersebut ditutup.

Karena mereka nan kudu berpuasa menjadi kelaparan dan mereka nan sakit semakin parah, para mahir logistik sekarang berjuang untuk menemukan rute pengganti untuk mengirimkan pasokan makanan.

Perempuan dan anak-anak termasuk di antara golongan nan paling terdampak oleh krisis kelaparan di seluruh dunia. Foto Agensi
Perempuan dan anak-anak termasuk di antara golongan nan paling terdampak oleh krisis kelaparan di seluruh dunia. Foto Agensi

Krisis ini berisiko mempersulit mereka nan sudah terdampak untuk memperoleh penghidupan, terutama di negara-negara nan dilanda bentrok seperti Sudan dan Somalia, nan menghadapi kelaparan hebat.

WFP memperkirakan bahwa akibat langsung bentrok bakal menyebabkan jumlah orang nan mengalami kerawanan pangan akut meningkat sebesar 24 persen di Asia, Afrika Barat (21 persen), Afrika Tengah (17 persen), Afrika Timur dan Selatan (16 persen), Amerika Latin, Karibia, Asia Barat (21 persen), Afrika Tengah (17 persen), Afrika Timur dan Selatan (16 persen), Amerika Latin, Karibia, Asia Barat dan Afrika Utara (14 persen).