Siapa Pemilik PO Bus Primajasa? Ini Profilnya (Dok Primajasa)

Kolaborasi bank bjb dengan Pemda dan Stakeholder sorong pembangunan wilayah di Banten. (Foto: dok bank bjb)

Empat pelaku pemalak bercelurit nan merampas motor dan ponsel seorang pengendara di area Gunung Sahari, Jakarta Pusat, ditangkap polisi.

Diterbitkan 24 April 2026, 14:39 WIB

Share

Jakarta, CNBC Indonesia - Fenomena sejumlah merek otomotif nan tetap memanfaatkan akomodasi produksi pihak lain alias belum mempunyai pabrik sendiri di Indonesia kembali menjadi sorotan. Tercatat beberapa brand nan tetap mengandalkan akomodasi pihak ketiga seperti Handal untuk produksi, misalnya Chery, Jetour hingga Jaecoo.

Skema ini umum terjadi di tahap awal ekspansi, terutama bagi merek nan baru masuk pasar nasional. Pemerintah pun menilai praktik tersebut sebagai bagian dari strategi industri nan wajar dalam fase pengembangan investasi.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Setia Diarta menilai pendekatan joint production alias perakitan berbareng bukanlah sesuatu nan perlu dipersoalkan dalam industri otomotif.

"Tentang joint production, ini nan menarik sebenarnya, prinsip dasar ketika orang CKD (completely knocked down) itu bisa memanfaatkan akomodasi nan dia miliki sendiri ataupun akomodasi nan sifatnya lebih universal," kata Tata dikutip Jumat (24/4/2026).

Dalam praktiknya, penggunaan akomodasi produksi berbareng kerap menjadi langkah awal sebelum produsen membangun pabrik secara mandiri. Skema ini juga dinilai bisa mengoptimalkan utilisasi akomodasi nan sudah ada di dalam negeri. Selain itu, pendekatan tersebut membuka ruang efisiensi bagi pelaku industri nan baru masuk pasar.

"Jadi, apakah salahkah ini? Tidak ada nan salah lantaran memang selama poinnya kembali, poinnya kembali pada memberikan nilai tambah bagi konsep itu. Dalam perihal ini contohnya untuk ekonomi," sebut Tata.

Menurutnya, model upaya dalam industri otomotif memang elastis dan dapat disesuaikan dengan strategi masing-masing perusahaan. Variasi pendekatan ini juga menjadi salah satu aspek nan mendorong masuknya investasi baru ke Indonesia. Pemerintah memandang dinamika ini sebagai sinyal positif bagi pertumbuhan industri manufaktur otomotif nasional.

"Ini bawaannya bisa beda-beda, modelnya bisa pilihan juga bisa. Ini nan mendorong sebenarnya kenapa tadi mulai ada perusahaan investasi juga," sebut Tata.

Kemenperin menekankan, nan terpenting dari setiap skema produksi adalah kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Selama aktivitas tersebut bisa menciptakan nilai tambah, keberadaannya tetap sejalan dengan arah kebijakan industri. Hal ini termasuk dalam mendorong pembuatan lapangan kerja dan penguatan rantai pasok domestik.

"Jadi tidak ada nan salah sebenarnya untuk memproduksi kendaraan selama itu memang memberikan nilai tambah nan lebih besar," ujar Tata.

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Ammar Zoni Ganti Tim Kuasa Hukum

Jaecoo J5 EV

JAKARTA - Mobil listrik sekarang tak lagi otomatis bebas pajak. Jika tanpa insentif, berapa kisaran pajak mobil listrik Jaecoo J5 EV? 

Diketahui, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Alat Berat.

Dalam patokan baru ini, kendaraan listrik tidak termasuk dalam kendaraan nan dikecualikan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea kembali nama kendaraan bermotor (BBNKB). Kini kendaraan listrik tak lagi otomatis bebas PKB dan BBNKB, melainkan berjuntai kebijakan masing-masing pemerintah daerah.

1. Pajak Jaecoo J5 EV

Lalu, berapa pajak Jaecoo J5 EV jika tanpa insentif? Berikut hitung-hitungan simulasinya: 

Jaecoo J5 EV jenis Comfort Long Range mempunyai nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) sebesar Rp199 juta. Jaecoo J5 EV  memiliki berat koefisien 1,05. Untuk menghitung dasar pengenaan PKB-nya, nilai dari NJKB dikali bobot. 

Jaecoo J5 EV (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Simulasinya berarti, Rp199 juta x 1,05 sehingga menjadi Rp208,9 juta. Sementara pajak tahunannya adalah Rp208,9 juta dikali tarif PKB di Jakarta sebesar 2 persen. Hasilnya, pajak tahunan Jaecoo J5 EV mencapai Rp4,178 juta.

Kemudian ditambah sumbangan wajib biaya kecelakaan lampau lintas (SWDKLLJ) sebesar Rp143 ribu, total pajak tahunan Jaecoo J5 EV jenis Comfort Long Range adalah Rp4,321 juta. 

Jakarta -

Beredar unggahan di media sosial nan secara tidak langsung membujuk masyarakat menarik duit tabungan dari bank BUMN agar tidak dipakai untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam narasinya disebutkan info bohong bahwa kas negara sisa Rp 120 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, mengatakan duit di bank tidak bakal dipaksa disalurkan ke program-program prioritas pemerintah termasuk MBG. Masyarakat diminta jangan percaya dengan info nan menghasut dan tidak betul keasliannya.

"Masyarakat jangan terpancing dengan isu-isu nan tidak bertanggung jawab. Nggak mungkin pemerintah maupun OJK bakal memaksa bank untuk menyalurkan angsuran ke program-program prioritas pemerintah," kata Dian kepada detikcom, Jumat (24/4/2026).

OJK menyadari bahwa duit di bank termasuk Himbara dominan milik masyarakat. Oleh lantaran itu, penyaluran angsuran ke program-program pemerintah disebut tidak ada pemaksaan dan sudah menjadi keputusan upaya bank nan tunduk kepada patokan OJK.

"Nggak mungkin (dipakai untuk program MBG), selain bank-bank tersebut sudah melakukan kajian upaya jika itu bakal menguntungkan bank-nya dan sudah sesuai dengan aturan-aturan OJK nan mengatur pemberian angsuran bank," ucap Dian.

Saat ini OJK sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Rencana Bisnis Bank (RBB). Dalam lampiran dinilai perlu menambahkan poin spesifik pemberian angsuran untuk program pemerintah, guna mendukung bank mempunyai perencanaan strategis nan terarah, terukur dan berkepanjangan melalui penyusunan rencana bisnis.

"Hal-hal nan tercantum dalam rencana bisnis, termasuk poin pemberian angsuran untuk program pemerintah pada dasarnya bermaksud untuk memperkuat kualitas perencanaan upaya bank agar komprehensif dan forward looking dalam mengidentifikasi kesempatan intermediasi nan dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional," jelas Dian.

Dengan demikian potensi penyaluran angsuran ke sektor-sektor nan mempunyai akibat pada pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat teridentifikasi dengan lebih terstruktur. Penyaluran angsuran dimaksud tidak berkarakter mandatori dan tidak disertai dengan penetapan kuota tertentu oleh OJK.

"Bank tetap mempunyai keleluasaan dalam menetapkan strategi penyaluran angsuran dengan mempertimbangkan risk appetite dan risk tolerance masing-masing bank, dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen akibat nan memadai dan penerapan tata kelola nan baik," ucap Dian.

Menurutnya, keputusan untuk menyalurkan angsuran tetap merupakan prinsip norma dari bank nan dilakukan berasas prospek usaha, keahlian debitur dan keahlian membayar. Adapun dalam proses persetujuan kredit, bank kudu mempunyai kepercayaan atas kepantasan debitur berasas kajian (character, capacity, capital, collateral dan condition of economy), disertai dengan pembentukan pencadangan sesuai dengan standar akuntansi finansial nan berlaku.

"OJK senantiasa mendorong peran aktif perbankan dalam mendukung program pemerintah, dengan tetap memperhatikan manajemen akibat dan tata kelola nan baik sejalan dengan peran perbankan sebagai lembaga intermediasi nan mengelola biaya masyarakat," pungkas Dian.

(aid/fdl)

Jakarta -

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 3,06% pada penutupan perdagangan sesi I hari ini, Jumat (24/4). Pelemahan indeks saham ini disebut terjadi lantaran akumulasi dari sentimen geopolitik dunia dan tekanan ekonomi domestik.

Berdasarkan info perdagangan RTI Business, indeks saham melemah 3,06% ke level 7.152,85 hingga penutupan sesi I perdagangan. Tercatat sebanyak 642 saham melemah, 90 saham menguat, dan 82 saham stagnan.

Bursa Efek Indonesia (BEI) sendiri telah melakukan sejumlah inisiatif untuk menjaga stabilitas dan transparansi pasar modal Indonesia. Teranyar, BEI telah mengubah kriteria konstituen pada indeks utama LQ45, IDX30, dan IDX80. Perubahan kriteria mencakup minimum free float dan tidak masuk dalam kategori High Shareholding Concentration (HSC).

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Irvan Susandy, mengatakan perubahan ketentuan ini menjadi salah satu langkah untuk Self-Regulatory Organization (SRO) untuk mengamankan pasar dan mengembalikan kepercayaan penanammodal domestik maupun asing.

"Perubahan-perubahan nan kita lakukan harapannya memberikan info nan lebih clear kepada para investor, lokal maupun asing, dan juga menambah likuiditas ke pasar," terang Irvan kepada detikcom, Jumat (24/4/2026).

Sebelumnya, BEI juga telah melakukan sejumlah inisiatif untuk meningkatkan transparansi pasar modal domestik, seperti peningkatan free float menjadi 15%, pengungkapan kepemilikan saham di atas 1%, ekspansi kategori penanammodal menjadi 39 kelompok, dan pengungkapan HSC.

Irvan menyebut, perubahan ini mestinya bisa menjadi katalis positif bagi IHSG. Namun dia tak menampik tekanan dunia turut mempengaruhi keputusan investasi para penanammodal di pasar modal.

"Seharusnya perihal ini merupakan perihal nan positif bagi pasar kita, bakal tetapi nampaknya pengaruh dunia lebih besar mempengaruhi kalkulasi dari para investor," jelasnya.

Selain kondisi global, diketahui pergerakan IHSG turut dipengaruhi sentimen dari pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengenai pembekuan rebalancing indeks saham Indonesia untuk periode Mei 2026. Kondisi ini diperparah dengan kondisi rupiah nan sempat menembus level Rp 17.310 pada awal perdagangan Kamis (23/4) kemarin.

Head of Research & Chief Economist PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rully Arya Wisnubroto, menilai tekanan pasar saat ini perlu dilihat dalam konteks dinamika dunia nan tetap dipenuhi ketidakpastian. Sepanjang tahun 2026, rupiah sendiri telah terkoreksi hingga 3,5%. Meski demikian, pelemahan ini dianggap relatif lebih baik dibandingkan beberapa mata duit emerging markets lain seperti Rupee India dan Lira Turki.

"Pelemahan rupiah saat ini lebih mencerminkan kombinasi sentimen risk-off dunia dan meningkatnya risk premium domestik, bukan disebabkan oleh krisis kebijakan nan ekstrem," ujar Rully dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/4).

Meski begitu, SRO pasar modal saat ini dianggap telah menunjukkan progres reformasi nan cukup signifikan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah menyelesaikan empat dari delapan agenda reformasi transparansi pasar modal nan diumumkan pada awal April 2026.

Sejak pengumuman reformasi pada 2 April 2026, IHSG tercatat menguat sekitar 8% meskipun volatilitas pasar saat ini tetap tinggi. Menurut Rully, konsentrasi penanammodal selanjutnya bakal tertuju pada MSCI Index Review pada 12 Mei 2026.

Selain itu, penanammodal juga tengah menanti hasil Market Accessibility Review pada Juni 2026. Hasil ini dianggap sebagai penentu arah pasar domestik dan persepsi penanammodal dunia terhadap pasar modal Indonesia.

"Langkah reformasi nan telah dijalankan merupakan sinyal positif bagi pasar. Penguatan IHSG sejak awal April menunjukkan bahwa kepercayaan penanammodal terhadap komitmen reformasi otoritas tetap cukup terjaga. Pasar sekarang bakal mencermati sejauh mana konsistensi reformasi dapat dipertahankan dan gimana MSCI menilai efektivitas kebijakan nan telah diterapkan," pungkasnya.

(acd/acd)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP Nasdem Rifqinizamy Karsayuda mengusulkan skema ambang pemisah parlemen (parliamentary threshold) tunggal di tingkat nasional hingga daerah. Menurut Dengan skema ini, partai politik nan tidak memenuhi periode pemisah nasional nan disepakati, misalnya 6 persen maka dianggap tidak lolos di Pileg DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota.

"Contoh, 6 persen parliamentary threshold nasional, nan jika partai politik tertentu tidak memenuhi 6 persen parliamentary threshold nasional, maka secara otomatis keberadaan bunyi dan alias kursinya di tingkat provinsi, kabupaten, kota dinyatakan tidak bertindak alias hangus," ujar Rifqinizamy pada wartawan, Jumat (24/4/2026).

Selain model tunggal, Nasdem juga mengusulkan skema berjenjang nan membedakan besaran periode pemisah di tiap tingkatan. Misalnya 6 persen untuk nasional, 5 persen untuk provinsi, dan alias 4 persen untuk kabupaten.

"Parliamentary threshold nan menggunakan standar tunggal tapi kemudian mempunyai akibat sampai dengan tingkat provinsi, kabupaten, kota,” ungkap Rifqinizamy.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana menerapkan skema windfall tax, salah satunya bea keluar batu bara, di tengah besarnya potensi kenaikan nilai sejumlah komoditas ekspor jagoan Indonesia di pasar dunia. Seperti diketahui kenaikan nilai komoditas batu bara merupakan pengaruh perang Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel di area Timur Tengah.

Adapun penerapan durian runtuh alias windfall tax namalain pajak rente ekonomi ini diyakini dapat menambah pundi-pundi penerimaan negara dalam rangka memperkokoh kondisi fiskal.

M. Rosyid Jazuli, Dosen Prodi Magister Manajemen Universitas Paramadina, menyoroti bahwa tantangan utama Indonesia dalam menerapkan windfall tax bukan hanya pada aspek kebijakan, tetapi juga pada kelembagaan dalam mengelola windfall profit.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia pernah mengalami masa keemasan dari sektor migas pada era 1970-an nan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, kondisi tersebut tidak bersambung hingga saat ini.

"Dulu kita menikmati oil boom, tetapi sekarang windfall keuntungan dari migas sudah tidak ada. Namun, kita mempunyai sumber windfall baru dari CPO, nikel, dan batu bara," ujarnya.

Meski demikian, dia menilai bahwa terdapat missing institution dalam pengelolaan untung tersebut.

"Kita belum mempunyai lembaga nan secara unik mengelola windfall profit, padahal kita punya banyak benchmarking dari negara lain," jelasnya.

Ia juga menyoroti kegagalan berulang dalam pembentukan sovereign wealth fund berbasis sumber daya alam di Indonesia, meskipun wacana tersebut telah muncul sejak lama.

"Seharusnya kita sudah mempunyai sovereign wealth fund dari petroleum fund sejak era Orde Baru, tetapi tidak terwujud. Upaya pada 2015 dan 2021 pun tidak berhasil," ungkapnya.

Menurutnya, salah satu penyebab utama adalah lemahnya kapabilitas investasi dan integritas pengelola dana. Rosyid mengungkapkan seringkali pengelola biaya tidak mempunyai keahlian dan integritas nan memadai, apalagi terjerat praktik KKN.

Contohnya kasus seperti Asabri dan Jiwasraya menjadi pelajaran penting. Ia menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan biaya seperti di Norwegia tidak hanya berjuntai pada sumber daya, tetapi juga pada tata kelola nan baik.

"Hal nan perlu diteladani adalah independensi, patokan fiskal nan ketat, diversifikasi investasi global, serta transparansi nan radikal. Tanpa komitmen politik nan kuat, semua kreasi kebijakan nan baik tidak bakal pernah terwujud," katanya.

Sementara itu, Dosen Prodi Manajemen Universitas Paramadina Ariyo DP Irhamna nan sekaligus peneliti INDEF menjelaskan bahwa dalam 15 tahun terakhir, struktur penerimaan negara dari sektor sumber daya alam telah mengalami perubahan nan sangat signifikan.

"Kontribusi minyak bumi terhadap PNBP SDA turun drastis dari 64% pada 2009 menjadi 34 persen pada 2024. Gas alam juga turun dari 24 persen menjadi 14 persen. Sebaliknya, sektor minerba melonjak dari 9,5% menjadi 51% pada 2025," paparnya.

Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran esensial dalam sumber penerimaan negara. Namun, dia menilai bahwa kebijakan fiskal Indonesia belum bisa mengimbangi perubahan tersebut.

"Desain fiskal kita tetap menggunakan instrumen warisan era migas, sehingga tidak bisa menangkap windfall keuntungan secara optimal," tegasnya.

Oleh lantaran itu, dia mengusulkan dua jalur reformasi kebijakan. Pertama, reformasi jangka pendek melalui revisi kebijakan royalti progresif tanpa perlu membentuk pajak baru. Menurutnya, revisi izin diperlukan untuk memasukkan parameter keuntungan proxy dan utilisasi kapabilitas agar windfall dapat ditangkap secara lebih proporsional.

Kedua, reformasi jangka panjang melalui pembentukan pajak rente progresif sumber daya alam. "Pajak ini dirancang untuk menangkap economic rent, dengan tarif progresif saat boom dan nol saat bust, sehingga lebih setara dan adaptif terhadap siklus nilai komoditas," ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya pembentukan Revenue Stabilization Fund sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas fiskal dalam jangka panjang.

Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini menegaskan bahwa gejolak nilai komoditas merupakan kejadian berulang dalam sejarah ekonomi Indonesia, mulai dari era Orde Baru hingga saat ini. "Kita telah acapkali menghadapi guncangan nilai minyak global, dan dampaknya selalu signifikan terhadap perekonomian nasional," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa kenaikan nilai daya tidak hanya meningkatkan biaya produksi, tetapi juga memberikan tekanan besar pada anggaran negara melalui subsidi.

"Krisis nilai minyak menekan ekonomi melalui peningkatan biaya energi, tekanan fiskal subsidi, dan pelemahan nilai tukar," tambahnya.

Namun demikian, dia memandang bahwa kondisi saat ini juga membuka kesempatan strategis. Pasalnya, sumber daya alam RI mempunyai kelebihan lantaran biaya produksinya dalam rupiah, sementara ekspornya dalam dolar.

"Ini memberikan untung besar nan kudu dimanfaatkan," tegasnya.

Ia menekankan bahwa kebijakan windfall tax kudu dirancang secara hati-hati agar tidak menghalang bumi usaha, tetapi tetap bisa mendorong efisiensi. Momentum ini, kata Didik, tidak boleh lepas.

"Perusahaan kudu terdorong untuk lebih efisien, sementara negara memastikan bahwa untung nan diperoleh dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik," pungkasnya.

(haa/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa kesepakatan impor minyak dan gas (migas) dari Rusia ke Indonesia mencapai 150 juta barel hingga akhir tahun 2026. untuk mendukung itu, Pemerintah tengah meramu impor dengan dua skema.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan bahwa terdapat dua skema impor migas dari Rusia ialah antara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) alias melalui Badan Layanan Umum (BLU). Dan sekarang, pemerintah tengah mematangkan regulasinya.

"Nah untuk ini komitmen impor minyak dari Rusia ini kan baru negosiasi kemarin kan sudah disepakati total nan bakal kita impor dari Rusia itu kan (minyak mentah) sekitar 150 juta barel untuk mencukupi kebutuhan kita sampai dengan akhir tahun," katanya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

"(Skema impor) apakah langsung Badan Usaha Milik Negara alias ini ada BLU? Ini dua opsi ini lagi kita siapkan payung regulasinya," tegasnya.

Jjika skema impor nan digunakan melalui BUMN, maka ada akibat berupa penyesuaian perjanjian dengan pihak nan sudah ada sebelumnya. Sedangkan jika melalui BLU maka kudu ada kemudahan salah satunya pembiayaan.

"BUMN kan juga ini sudah ada kontrak-kontrak dengan pihak lain ya kemudian untuk pemenuhan di dalam negeri gimana proses pengadaan ya kemudian gimana pembiayaan itu kan konsekuensinya proses pengadaan," tambahnya.

Selain minyak mentah dari Rusia, Indonesia juga tetap melakukan negosiasi impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari Negeri Beruang Merah tersebut. Dia menyebut belum ada nomor pasti berapa volume LPG nan bakal diimpor dari Rusia.

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) buka bunyi mengenai melemahnya nilai tukar rupiah nan sempat menyentuh Rp 17.300 per dolar AS. Menurut Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie, pelemahan tersebut dipicu oleh pergeseran perilaku pasar nan lebih mengutamakan likuiditas, sehingga dolar AS menjadi pilihan utama dibandingkan aset lainnya.

Anindya pun mengusulkan, agar pengusaha terus meningkatkan upaya ekspor secara intensif, baik di sektor migas dan nonmigas.

“Kita mau tidak mau mesti meningkatkan upaya ekspor nan sudah jalan selama ini. Selama ini kan sangat besar ekspor-ekspor nan ada, baik nan migas dan non migas,” kata Anindya dalam Konferensi Pers Kadin Business Pulse Q1 2026 di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Jumat (24/4).

Untuk sektor nonmigas, Anindya menyoroti pentingnya memberikan support penuh pada industri garmen, tekstil, furnitur, dasar kaki, hingga elektronik. Menurutnya, segala lini nan berpotensi menghasilkan devisa kudu dibantu, meskipun permintaan dunia saat ini terpantau sedang landai.

“Apa pun nan bisa menghasilkan devisa ya kita mesti tolong. Sekarang mengatakan bahwa demand-demand negeri itu semua biasa-biasa saja, tapi tetap secara prinsip ekspor itu mesti dibuka,” lanjut Anindya.

Selain memperluas akses ekspor, dia juga menekankan pentingnya menarik investasi asing sebagai langkah strategis kedua dalam menghadapi pelemahan rupiah. Menurutnya, investasi tidak hanya berkedudukan dalam menciptakan lapangan kerja.

“Karena investasi juga membawa mata duit asing dan itu membantu sekali selain buat lapangan kerja dan lain-lain,” kata Anindya.

Adapun nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Jumat (24/4) siang ini terpantau turun 0,13 persen. Merujuk info Stockbit, Rupiah berada di level Rp 17.28o per dolar AS pada pukul 14.02 WIB.

Jamaah haji (Foto: Ilustrasi/Dok Okezone)

Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan kesempatan peserta magang nasional untuk direkrut jadi pegawai di tempatnya bekerja sangat besar. Menurutnya, respons perusahaan swasta terhadap peserta magang dinilai cukup positif.

Sejumlah perusahaan disebut telah merekrut sekitar 20% hingga 30% dari peserta nan bekerja selama 6 bulan masa magang.

"Berdasarkan monitoring nan kita lakukan, respons dari perusahaan, saya lihat sangat baik ada nan sudah merekrut 20% dari nan magang, ada nan sudah 30% dan ini nan sekarang sedang kita data," kata Yassierli dalam penutupan Program Magang Nasional Batch 1, disiarkan YouTube@KemnakerRI, Jumat (24/4/2026).

Yassierli mengatakan pemerintah saat ini tetap menghitung tingkat penyerapan peserta magang, khususnya di luar kementerian dan lembaga. Hal ini lantaran proses rekrutmen di lembaga pemerintah kudu melalui sistem seleksi CPNS sesuai agenda dan kuota dari Kementerian PAN-RB.

"Batch satu nan sudah selesai dan nan sudah ditawari kerja oleh perusahaan. Kami sedang menghitung jika kita exclude nan dari kementerian dan lembaga. Karena jika kementerian dan lembaga direkrutnya kudu mengalami sistem CPNS. Mengikuti tanggal dari Kementerian PAN-RB, kapan ini dibuka dan berapa kuotanya," jelas Yassierli.

Meski demikian, ada juga perusahaan nan belum dapat melakukan rekrutmen lantaran kondisi internal. Namun, Yassierli menilai perihal tersebut tidak mengurangi kesempatan peserta magang untuk mendapatkan pekerjaan di masa depan.

"Ada juga perusahaan nan ingin, 'Pak Menteri, kami lihat adik-adik peserta magang ini bagus-bagus mereka. Kami mau rekrut, tapi sayang kita belum bisa merekrut saat ini.' Itu lantaran ada kondisi internal perusahaan dan seterusnya. Tapi tentu jika adik-adik nan magang sudah dibilang bagus oleh perusahaannya, saya percaya adik-adik bisa sukses di masa depan," papar Yassierli.

Sebagai informasi, pada batch pertama dari total 16.112 peserta nan lolos seleksi awal, jumlah peserta aktif hingga akhir program tersisa 11.949 orang. Rinciannya, peserta batch 1A sebanyak 11.110 orang dan batch 1B sebanyak 839 orang.

(ily/hal)

Liputan6.com, Jakarta - Sebuah mobil jenis Low Cost Green Car (LCGC) terperosok ke dalam tangki septik atau septic tank yang rentan di rumah penduduk Jatijajar, Tapos, Depok, Kamis, 23 April 2026. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) alias Damkar Kota Depok menerima laporan tersebut sekitar pukul 13.20 WIB.

Kabid Penanggulangan Bencana pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, Denny Romulo membenarkan adanya mobil nan terperosok ke dalam tangki septik.

“Warga meminta support kami untuk mengevakuasi mobilnya nan terperosok ke dalam septic tank,” ujar Denny kepada Liputan6.com, Jumat (24/4/2026).

Sebanyak tujuh personil Damkar mendatangi rumah penduduk nan berada di Jalan Al Barkah, Jatijajar, Tapos. Sesampainya di lokasi, petugas langsung memandang letak kejadian dan mencari langkah untuk melakukan evakuasi.

“Jadi septic tank itu pondasinya sudah rapuh,” jelas Denny.

Dikarenakan kondisi tersebut, septic tank tidak kuat menahan beban mobil sehingga terperosok dengan kedalaman sekitar dua meter, dengan lebar sekitar tiga meter.

“Untuk lebar lubang kurang lebih ada tiga meter,” terang Denny.

Mengingat peralatan nan terbatas, Damkar kemudian mencari langkah untuk dapat membantu penduduk mengevakuasi kendaraannya. Hingga akhirnya hanya dapat dilakukan secara manual.

“Kita putuskan untuk melakukan penanganan secara manual menggunakan tali pengikat,” ucap Denny.