1. Bandung, Buat Kulineran Sambil Menikmati Udara Sejuk

2. Puncak: Short Escape ke Alam

3. Bogor: Kota Hujan nan Bikin Rindu

4. Kepulauan Seribu: Ke Pantai Tanpa Naik Pesawat

5. Sukabumi: Surga Tersembunyi untuk Healing

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan pentingnya peningkatan perlindungan pekerja dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2026. Ia menegaskan negara kudu datang secara nyata bagi pekerja di beragam sektor dan profesi.

“Selamat Hari Buruh Internasional 2026 bagi semua pekerja. Peringatan May Day menjadi momentum untuk memastikan semua pekerja di Indonesia memperoleh hak-haknya, termasuk agunan perlindungan dari Negara,” kata Puan, Jumat (1/5).

Puan berambisi peringatan Hari Buruh dapat berjalan kondusif dan damai.

“Semoga aspirasi nan dibawa teman-teman pekerja dapat menjadi pengingat bagi Negara, khususnya Pemerintah, untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja,” tuturnya.

Dalam momentum May Day tahun ini, golongan pekerja membawa 11 tuntutan. Di antaranya penghapusan outsourcing, penolakan bayaran murah, antisipasi potensi PHK akibat dinamika geopolitik global, pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru, hingga penurunan potongan tarif ojek online dari 20% menjadi 10%.

Ia menilai beragam tuntutan tersebut—mulai dari penataan outsourcing, ancaman PHK, hingga perlindungan pekerja transportasi digital—perlu dilihat dalam satu kerangka besar.

“Yaitu menjaga agar perubahan kebijakan ketenagakerjaan tidak memperbesar ketidakpastian hidup masyarakat, namun justru meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja,” ungkap Puan.

Puan juga menyoroti ancaman gelombang PHK di sektor industri nasional akibat bentrok global. Kelompok pekerja memperkirakan sekitar 9.000 pekerja berpotensi terdampak dalam waktu dekat.

“Ini menjadi sinyal peringatan nan tidak bisa diabaikan. Di titik inilah, kebijakan pemerintah diuji. Target pembuatan 19 juta lapangan kerja dalam lima tahun bakal susah tercapai jika fondasi industri tidak diperkuat,” sebut dia.

Ia menekankan pentingnya penguatan jaring pengaman sosial bagi pekerja terdampak PHK, mengingat dampaknya tidak hanya pada individu, tetapi juga daya beli dan stabilitas ekonomi.

“Negara juga perlu menyiapkan jaring pengaman sosial nan lebih kuat bagi pekerja terdampak. Ancaman PHK bukan hanya soal kehilangan pekerjaan, tetapi juga berimplikasi pada daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan,” ujar Puan.

Terkait rencana pembentukan Satgas PHK, Puan menilai langkah tersebut krusial jika tidak hanya berkarakter reaktif, tetapi juga bisa mengantisipasi tekanan tenaga kerja sejak dini.

“Pendekatan seperti ini diperlukan agar negara tidak bergerak setelah gelombang pemutusan kerja membesar, melainkan mempunyai instrumen antisipasi nan dapat mempertemukan kebutuhan industri, kondisi tenaga kerja, dan langkah perlindungan bagi pekerja nan lebih cepat,” paparnya.

Soal outsourcing, mantan Menko PMK itu menyambut terbitnya Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya. Namun, dia mengingatkan agar implementasinya jelas dan tidak menciptakan corak kerentanan baru bagi pekerja.

“Ini diperlukan agar patokan tersebut tidak menimbulkan pola baru nan justru memindahkan ketidakpastian ke corak hubungan kerja lain nan belum sepenuhnya terlindungi,” imbau wanita pertama nan menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan juga menyoroti perlindungan pekerja transportasi digital sebagai bagian dari perubahan struktur kerja nan perlu direspons serius.

“Perlindungan terhadap penghasilan, kepastian hubungan kerja, dan agunan sosial bagi pengemudi jasa transportasi online menjadi krusial lantaran sektor digital sekarang menjadi penopang ekonomi banyak keluarga,” ucap Puan.

Ia menegaskan, seluruh izin nan dibuat kudu bermuara pada rasa kondusif bagi pekerja dan keluarganya.

“Karena ketika ketidakpastian kerja meningkat, tekanan sosial bakal jauh lebih sigap dirasakan di tingkat keluarga. Ini tentang kebutuhan pokok rumah tangga, pendidikan anak-anak, dan beragam kebutuhan hidup lain,” tegas Puan.

Dalam pernyataannya, Puan juga menyinggung dua peristiwa nan menjadi perhatian publik, ialah kecelakaan kereta api di Bekasi Timur dan kasus kekerasan anak di daycare di Yogyakarta.

“Dalam sepekan terakhir, kita memandang beragam potret memilukan nan dihadapi pekerja. Kecelakaan kereta baru-baru ini dialami oleh kebanyakan pekerja saat hendak pulang ke rumah,” kata Puan.

“Lalu kasus kekerasan pada Daycare, ini juga menjadi keprihatinan kita berbareng lantaran tempat penitipan anak kita ketahui sekarang menjadi pengganti pengasuhan bagi orangtua pekerja,” lanjutnya.

Untuk itu, Puan mendorong peningkatan akomodasi pendukung bagi pekerja, mulai dari keamanan transportasi hingga jasa kebutuhan domestik.

Ia juga menegaskan DPR bakal terus mengawal kebijakan nan berpihak pada pekerja, termasuk melalui pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).

“Pengesahan UU PPRT nan bertepatan dengan peringatan Hari Kartini dan berdekatan dengan momen May Day, kita harapkan menjadi sebuah corak perjuangan nyata dari DPR untuk pekerja,” jelas Puan.

Menurutnya, seluruh pekerja berkuasa mendapatkan perlindungan nan layak, tanpa terkecuali.

“Baik itu pekerja formal, pekerja informal, pekerja di sektor konvensional, pekerja di sektor domestik, freelancer dan kreatif, guru, driver ojek online, PRT, petani gurem, pekerja harian, hingga pekerja kaki lama, dan lain-lain, semuanya berkuasa mendapat perlindungan dari Negara,” urai cucu Bung Karno itu.

Puan menutup dengan menegaskan bahwa pekerja berkuasa menjalani hidup dengan rasa aman.

“Peringatan Hari Buruh kudu dipahami sebagai pengingat bahwa menjaga kualitas hidup pekerja berfaedah juga menjaga landasan sosial nan menopang pembangunan nasional,” tutup Puan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengingatkan seluruh jajarannya termasuk kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik untuk menyelenggarakan sekolah rakyat dengan baik dan penuh kejujuran.

Gus Ipul juga menekankan jangan ada penyimpangan dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

"Saya tidak bakal bosan-bosan mengingatkan, dan ini bertindak tidak hanya untuk bapak-ibu sekalian, tapi bertindak untuk diri saya juga untuk semua jejeran Kemensos nan terlibat dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Intinya jangan ada korupsi. Jangan ada penyalahgunaan, jangan ada penyimpangan, jangan ada kekerasan seksual maupun fisik, jangan ada bully, jangan ada intolerasi," ujar Gus Ipul saat pertemuan dengan jejeran Sekolah Rakyat secara daring, Kamis (30/4).

Tak hanya mengingatkan hal-hal nan dilarang dalam lingkup Sekolah Rakyat, Gus Ipul juga mengungkapkan tak bakal segan menindak tegas jika ada pihak nan terbukti melakukan pelanggaran.

"Jika ada tanda-tanda bullying, kekerasan, intoleransi dan itu ada bukti, maka secepat itu pula kita bakal segera berhentikan," tegasnya.

Banyak pihak mengawal agar Sekolah Rakyat melangkah dengan maksimal, baik dari lingkup internal Kementerian Sosial alias pihak-pihak pengawasan eksternal seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kejaksaan dan lembaga pengawas lainnya.

Mata dan telinga masyarakat juga tak bakal lepas dari penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Gus Ipul pun membuka kesempatan seluas-luasnya untuk melaporkan andaikan terbukti ada kejanggalan alias penyelewengan dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Meski pengawasan datang dari beragam pihak, bagi Gus Ipul penyelenggaraan secara jujur dan berintegritas kudu dibangun sebagai kesadaran, bukan sekadar kewajiban.

Menurutnya, Sekolah Rakyat adalah program prioritas presiden nan mulia lantaran berpihak pada masyarakat nan paling tidak mampu. Oleh lantaran itu, dia melarang seluruh jejeran Kemensos dan Sekolah Rakyat untuk menyakiti mereka.

"Orang nan tidak bisa ini jangan dilukai, jangan disakiti, jangan diperas, malah justru kita muliakan, kita hormati sebagai bagian dari perintah kepercayaan dan UUD 45, khususnya Pasal 34, dan nan terakhir adalah bagian dari perintah Bapak Presiden," pungkas Gus Ipul.

Presiden Indonesia Prabowo Subianto berapi-api menyampaikan pidato di depan para pekerja dan pekerja nan memperingati Hari Buruh Internasional di Monas, Jumat (1/5).

Dalam pidatonya, dia mengingatkan para pejabat di bawah kepemimpinannya agar membikin kebijakan nan memihak kaum buruh, nelayan, dan kaum tani, bukan hanya pengusaha.

Di tengah arus kejuaraan nan semakin ketat, masyarakat kerap menempatkan kepintaran sebagai ukuran utama keberhasilan. Anak-anak didorong meraih nilai tinggi, mahasiswa berkompetisi mengejar IPK sempurna, dan para ahli dituntut unggul dalam keahlian teknis. Dalam kerangka ini, “pintar” seolah menjadi tiket emas menuju masa depan. Namun, realitas menunjukkan sesuatu nan tidak selalu sejalan dengan dugaan tersebut.

Banyak perseorangan nan pandai justru tersandung masalah etika, kehilangan kepercayaan publik, apalagi merusak sistem nan semestinya mereka perkuat. Dari sini muncul pertanyaan mendasar: Apakah pandai saja cukup? Tulisan ini berpandangan tegas bahwa kepintaran tanpa karakter bukan hanya tidak memadai, melainkan juga berpotensi menimbulkan akibat nan merugikan.

Fenomena ini bukan sekadar asumsi, melainkan juga kebenaran nan berulang kali muncul dalam kehidupan nyata. Berbagai kasus korupsi di Indonesia, misalnya, sering melibatkan perseorangan dengan latar belakang pendidikan tinggi. Mereka bukan orang nan kurang pengetahuan, melainkan orang nan memilih mengabaikan nilai-nilai moral. Dalam banyak kasus, kepintaran justru digunakan untuk menyusun strategi manipulasi nan lebih rapi dan susah terdeteksi. Hal ini menunjukkan bahwa kepintaran kognitif tidak otomatis menghasilkan perilaku nan benar.

Data dari beragam lembaga juga memperkuat pandangan ini. Laporan transparansi dunia dan indeks persepsi korupsi menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak selalu berkorelasi langsung dengan integritas. Artinya, seseorang bisa saja mempunyai gelar akademik tinggi, tetapi tetap melakukan pelanggaran etika. Ini menjadi bukti bahwa pendidikan umum nan menekankan aspek kognitif saja belum cukup untuk membentuk perseorangan nan utuh.

Masalah ini juga terlihat dalam bumi pendidikan. Selama ini, sistem pendidikan condong berfokus pada capaian akademik. Kurikulum disusun untuk mengukur keahlian berpikir logis, analitis, dan hafalan. Sementara itu, pendidikan karakter sering kali hanya menjadi pelengkap. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati diajarkan secara teoritis, tetapi kurang diinternalisasi dalam praktik sehari-hari.

Padahal, beragam penelitian menunjukkan bahwa pendidikan karakter mempunyai peran krusial dalam membentuk perilaku individu. Seseorang nan mempunyai karakter kuat condong lebih bisa mengambil keputusan nan etis, apalagi dalam situasi sulit. Ia tidak mudah tergoda untuk melakukan pelanggaran, meskipun mempunyai kesempatan. Sebaliknya, perseorangan nan hanya mengandalkan kepintaran tanpa karakter condong lebih rentan menyalahgunakan keahlian nan dimilikinya.

Kondisi ini semakin kompleks di era digital. Perkembangan teknologi memberikan akses luas terhadap info dan membuka kesempatan besar untuk inovasi. Namun, di sisi lain, teknologi juga memunculkan beragam risiko, seperti penyebaran hoaks, penipuan daring, dan manipulasi data. Banyak pelaku kejahatan digital adalah orang-orang nan pandai secara teknis. Mereka memahami sistem, tetapi tidak mempunyai kompas moral nan kuat. Akibatnya, kepintaran nan semestinya menjadi perangkat untuk kemajuan justru berubah menjadi perangkat untuk merugikan orang lain.

Fenomena penyebaran info palsu, misalnya, menunjukkan gimana kepintaran komunikasi tanpa etika dapat menyesatkan publik. Individu nan pandai merangkai kata dan memahami algoritma media sosial dapat dengan mudah memengaruhi opini masyarakat. Tanpa tanggung jawab moral, keahlian ini dapat digunakan untuk menyebarkan kebencian, memecah belah, dan menciptakan keresahan sosial.

Selain itu, lemahnya karakter juga terlihat dalam budaya kerja. Banyak perusahaan menghadapi masalah seperti manipulasi laporan, penyalahgunaan wewenang, dan bentrok kepentingan. Pelaku tindakan ini sering kali bukan orang nan tidak kompeten, melainkan orang nan memilih jalan pintas demi untung pribadi. Dalam jangka panjang, perilaku seperti ini tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi.

Dalam konteks sosial nan lebih luas, lemahnya karakter juga berakibat pada menurunnya kualitas hubungan antarindividu. Sikap saling menghormati, empati, dan tanggung jawab sosial semakin terkikis. Masyarakat menjadi lebih egoistis dan kurang peduli terhadap kepentingan bersama. Jika kondisi ini dibiarkan, kohesi sosial bakal melemah, dan bentrok bakal lebih mudah muncul.

Melihat beragam persoalan tersebut, jelas bahwa kita tidak bisa lagi memandang kepintaran sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Diperlukan keseimbangan antara kepintaran dan karakter. Keduanya kudu melangkah beriringan dan saling melengkapi. Kecerdasan memberikan keahlian untuk berpikir dan bertindak secara efektif, sementara karakter memberikan arah agar tindakan tersebut tetap berada dalam koridor nan benar.

Upaya membangun karakter tidak bisa dilakukan secara instan. Ia memerlukan proses panjang nan melibatkan beragam pihak. Keluarga mempunyai peran krusial sebagai lingkungan pertama dalam pembentukan nilai. Anak-anak belajar tentang kejujuran, tanggung jawab, dan empati dari hubungan sehari-hari dengan orang tua. Keteladanan menjadi kunci utama dalam proses ini.

Sekolah juga mempunyai tanggung jawab besar dalam membentuk karakter siswa. Pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada hasil ujian, tetapi juga pada proses pembelajaran nan menanamkan nilai-nilai moral. Guru perlu menjadi teladan dan menciptakan lingkungan belajar nan mendorong siswa untuk bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Program pendidikan karakter kudu diintegrasikan dalam aktivitas sehari-hari, bukan hanya menjadi materi tambahan.

Di sisi lain, masyarakat juga berkedudukan dalam membentuk karakter individu. Norma sosial, budaya, dan lingkungan sekitar memengaruhi langkah seseorang berpikir dan bertindak. Jika masyarakat menoleransi perilaku tidak etis, perseorangan bakal condong menganggapnya sebagai perihal nan wajar. Sebaliknya, jika masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai moral, perseorangan bakal terdorong untuk berperilaku sesuai dengan standar tersebut.

Pemerintah juga mempunyai peran strategis dalam menciptakan sistem nan mendukung pembentukan karakter. Kebijakan pendidikan, penegakan hukum, dan transparansi publik menjadi aspek krusial dalam membangun budaya integritas. Penegakan norma nan tegas terhadap pelanggaran etika bakal memberikan pengaruh jera dan memperkuat kepercayaan masyarakat.

Selain itu, krusial bagi setiap perseorangan untuk melakukan refleksi diri. Karakter tidak hanya dibentuk oleh lingkungan, tetapi juga oleh pilihan pribadi. Setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk menjaga integritas, apalagi ketika tidak ada nan mengawasi. Kejujuran, tanggung jawab, dan empati kudu menjadi prinsip nan dipegang dalam setiap tindakan.

Dalam bumi nan semakin kompleks, tantangan terhadap karakter bakal semakin besar. Godaan untuk mengambil jalan pintas, tekanan untuk mencapai target, dan kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan bakal selalu ada. Dalam situasi seperti ini, karakter menjadi tembok utama nan menentukan apakah seseorang bakal tetap berada di jalur nan betul alias justru menyimpang.

Oleh lantaran itu, redefinisi makna “pintar” menjadi sangat penting. Pintar tidak lagi cukup diartikan sebagai keahlian akademik alias teknis, tetapi juga mencakup keahlian untuk bersikap etis dan bertanggung jawab. Kecerdasan sejati adalah ketika seseorang bisa menggunakan pengetahuannya untuk kebaikan bersama, bukan hanya untuk kepentingan pribadi.

Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa kepintaran tanpa karakter adalah kombinasi nan rentan dan berisiko. Berbagai contoh nyata menunjukkan bahwa banyak masalah sosial justru muncul dari perseorangan nan cerdas, tetapi tidak berintegritas. Oleh lantaran itu, pembangunan karakter kudu menjadi prioritas dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari keluarga, pendidikan, hingga kebijakan publik.

Kita tidak hanya memerlukan generasi nan pintar, tetapi juga generasi nan jujur, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Sudah saatnya kita mengubah langkah pandang dan menempatkan karakter sebagai fondasi utama dalam mencapai kesuksesan. Karena pada akhirnya, bukan seberapa tinggi kepintaran seseorang nan bakal menentukan masa depan, melainkan seberapa kuat karakter nan dia miliki dan gimana dia menggunakannya untuk kebaikan.

Dia menegaskan DPR bakal terus mengawal kebijakan nan berpihak pada pekerja, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan di beragam sektor. Salah satu langkah nan telah dilakukan adalah pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).

“Pengesahan UU PPRT nan bertepatan dengan Hari Kartini dan berdekatan dengan May Day diharapkan menjadi corak nyata perjuangan DPR untuk pekerja,” jelasnya.

Puan menekankan, seluruh pekerja tanpa terkecuali berkuasa mendapatkan perlindungan dari negara, baik pekerja umum maupun informal. Termasuk mereka nan berada di sektor domestik dan pekerjaan non-konvensional.

“Semua pekerja berkuasa mendapat perlindungan nan layak, mulai dari pekerja formal, informal, hingga pekerja domestik seperti PRT, driver ojek online, petani, pekerja harian, dan lainnya,” ujarnya.

Dia menutup dengan menegaskan bahwa peringatan Hari Buruh semestinya menjadi momentum refleksi bersama.

“Peringatan Hari Buruh kudu dipahami sebagai pengingat bahwa menjaga kualitas hidup pekerja berfaedah juga menjaga landasan sosial nan menopang pembangunan nasional,” pungkasnya.

FINANCE

Kecelakaan nan melibatkan kereta api dan satu unit mobil terjadi di perlintasan sebidang Dusun Sugihan, Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dalam kejadian ini 4 orang dinyatakan tewas.

Plt Kasi Humas Polres Grobogan, Ipda Arif Suryanto mengatakan, kecelakaan ini terjadi pada Jumat (1/5) awal hari pukul 03.50 WIB. Mobil itu tertemper kereta api Argo Bromo Anggrek.

"Benar terjadi laka KA Argo Bromo Anggrek bidang Jakarta-Surabaya dengan mobil di perlintasan KA Dusun Sugihan, Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon," ujar Arif, Jumat (1/5).

Ia menyebut, mobil itu ditumpangi 9 orang rinciannya 4 orang meninggal dunia, sisanya selamat.

"Korban meninggal bumi atas nama Pipi (8), dan tiga orang lain nan identitasnya belum diketahui," jelas dia.

Keempat jenazah selanjutnya dibawa ke Puskesmas Pulokulon 1.

Sementara itu, Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif akibat kejadian ini, KA Argo Bromo Anggrek Berhenti Luar Biasa (BLB) di Stasiun Kradenan pada pukul 02.54 WIB guna dilakukan pemeriksaan kondisi sarana.

"Setelah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan kondusif oleh Awak Sarana Perkeretaapian (ASP), KA Argo Bromo Anggrek berangkat kembali dari Stasiun Kradenan pada pukul 02.56 WIB," imbuh Luqman.

KAI Daop 4 Semarang mengimbau agar masyarakat tidak berkegiatan di jalur kereta api. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 181 Ayat (1) UU 23 Tahun 2007 Tentang Perekeretaapian.

Dalam Ayat (1) Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang dilarang berada di ruang faedah jalur kereta api; menyeret, menggerakkan, meletakkan, alias memindahkan peralatan di atas rel alias melintasi jalur kereta api; alias menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain, selain untuk pikulan kereta api.

"PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan menyayangkan atas kejadian tersebut," kata Luqman.

Demo Hari Buruh, Polisi Imbau Masyarakat Tak Lintasi Jalan Sekitar DPR RI

Ada momen unik usai Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidato peringatan Hari Buruh Internasional pada Jumat (1/5).

Usai menyampaikan pidato, Prabowo memutuskan untuk membuka baju safari cokelat nan dipakainya dan melemparnya ke arah buruh.

Dengan hanya menggunakan kaos dalam hitam di bagian atas, Prabowo kemudian menghampiri ribuan pekerja nan datang di Monas.

Sebelumnya, Prabowo sempat melempar topi nan dipakainya saat tiba di atas panggung Hari Buruh.

Simak agenda dan link pembelian tiket AC Milan vs Chelsea di SUGBK (Foto: Chelsea)

Hari ini 1 Mei, Indonesia berbareng banyak negara di bumi memperingati Hari Buruh alias May Day. Peringatan untuk para pekerja ini bukan sekadar hari libur belaka, melainkan sebagai simbol perjuangan pekerja dalam menuntut kewenangan atas kehidupan nan layak.

Sebab di kembali peringatannya, Hari Buruh mempunyai sejarah panjang dan kelam nan menjadi tonggak lahirnya solidaritas untuk para pekerja di beragam negara.

Dikutip dari situs resmi Industrial Workers of the World (IWW), Jumat (1/5/2026), hari pekerja bermulai dari perjuangan para pekerja pada abad ke-18. Kala itu banyak pekerja dipaksa bekerja hingga 10-16 jam sehari dalam kondisi nan tidak layak.

Bahkan kematian dan cedera dianggap sebagai perihal biasa di banyak tempat kerja. Tercatat ribuan pria, wanita, dan anak-anak meninggal sia-sia setiap tahun di tempat kerja, dengan angan hidup hanya sampai usia awal dua puluhan di beberapa industri, dan sedikit angan bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan selain kematian.

Kondisi ini kemudian mendorong banyak kaum pekerja meminta mempersingkat hari kerja tanpa pengurangan bayaran pada awal tahun 1860-an. Namun, baru pada akhir tahun 1880-an serikat pekerja bisa mengumpulkan kekuatan nan cukup untuk mendeklarasikan sistem 8 jam kerja sehari.

Proklamasi ini tentu disampaikan tanpa persetujuan dari pengusaha, namun dituntut oleh banyak personil kelas pekerja. Walau pada akhirnya sistem ini tentu tidak bisa melangkah sesuai angan lantaran para pekerja dan pekerja waktu itu tetap dipaksa untuk bekerja selama belasan jam.

Hingga pada 1884, dalam sebuah konvensi di Chicago-Amerika Serikat (AS), Federation of Organized Trades and Labor Unions alias FOTLU (saat ini sudah berganti nama jadi American Federation of Labor) dengan tegas memproklamirkan bahwa "delapan jam bakal menjadi hari kerja nan sah mulai tanggal 1 Mei 1886."

Pada tahun-tahun berikutnya, FOTLU terus menyuarakan tuntutan ini dan mendapatkan banyak support dari serikat pekerja di AS lainnya seperti Knights of Labor, Trades and Labor Assembly, serta Socialistic Labor Party.

Mogok Kerja Massal

Sampailah pada 1 Mei 1886, lebih dari 300.000 pekerja di 13.000 perusahaan di seluruh memutuskan untuk melakukan tindakan mogok kerja massal. Mereka meninggalkan pekerjaan dan pergi 'merayakan' Hari Buruh pertama dalam sejarah dengan tindakan unjuk rasa.

Di Chicago nan adalah pusat aktivitas 8 jam kerja dalam sehari, sekitar 40.000 orang melakukan pemogokan. Aksi ini terus bersambung selama beberapa hari dan jumlah pekerja nan ikut melakukan tindakan mogok semakin bertambah menjadi nyaris 100.000 orang.

Saat itu tindakan unjuk rasa selalu melangkah dengan damai, hingga pada 3 Mei 1886 kekerasan pecah di Pabrik Pemanen McCormick antara polisi dan para pekerja nan melakukan tindakan mogok.

Polisi setempat melakukan tindak kekerasan dengan memukul demonstran dengan pentungan. Keributan meningkat menjadi pelemparan batu oleh para pekerja nan mogok, nan kemudian dibalas polisi dengan tembakan. Setidaknya dua pekerja nan mogok tewas dan sejumlah lainnya terluka.

Diliputi amarah, sejumlah pekerja mengadakan pertemuan publik keesokan harinya (4 Mei 1886) di Haymarket Square untuk membahas kebrutalan polisi. Namun tindakan ini berubah menjadi ricuh setelah sebuah peledak dilempar ke arah polisi.

Insiden tersebut menewaskan sejumlah abdi negara dan penduduk sipil, serta memicu tindakan represif terhadap aktivis buruh. Sejumlah pemimpin pekerja kemudian ditangkap dan dijatuhi hukuman, meskipun bukti keterlibatan mereka dalam pelemparan peledak tetap diperdebatkan.

Singkat cerita, peristiwa Haymarket inilah nan menjadi titik kembali aktivitas pekerja global. Pada 1889, organisasi pekerja internasional menetapkan 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional untuk mengenang perjuangan tersebut sekaligus melanjutkan tuntutan hak-hak pekerja.

Di banyak negara termasuk India, Afrika Selatan, China, Jerman, Prancis, Spanyol, Portugal, dan Yunani hari pekerja ini kemudian dijadikan sebagai hari libur nasional. Di Indonesia sendiri, 1 Mei ditetapkan sebagai hari libur nasional sejak 2014 dan rutin diisi dengan beragam aktivitas buruh.

Seiring waktu, peringatan ini berkembang menjadi simbol solidaritas pekerja di beragam negara. Isu nan diangkat pun meluas, mulai dari bayaran layak, jam kerja manusiawi, hingga perlindungan sosial dan kewenangan berserikat.

Dengan demikian, Hari Buruh Internasional tidak hanya menjadi peringatan sejarah, tetapi juga refleksi atas perjuangan nan tetap berjalan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja.

Simak Video "Video 400 Ribu Buruh hingga Ojol Bakal Padati Monas saat May Day"
[Gambas:Video 20detik]
(igo/ara)

Liputan6.com, Jakarta - Personel Polres Metro Depok berbareng Kodim 0508 Depok, Dishub dan Satpol PP Kota Depok bakal mengawal peringatan Hari Buruh. Nantinya, petugas campuran bakal bersiaga di sejumlah titik nan telah ditentukan.

Kapolres Metro Depok Kombes Abdul Waras mengatakan, Polres Metro Depok membantu pengamanan peringatan hari pekerja nan jatuh pada 1 May alias hari ini. Petugas campuran telah disiapkan untuk jalur perlintasan pekerja menuju Jakarta.

"Ada 480 personel gabungan, mulai dari Polri, TNI, Satpol PP dan Dishub Kota Depok," ujar Abdul, Jumat (1/5/2026).

Dia menjelaskan, pengamanan difokuskan di sejumlah titik strategis nan menjadi jalur perlintasan massa pekerja menuju Jakarta. Abdul mengatakan, beberapa letak nan menjadi perhatian di antaranya area Jalan Margonda Raya, Flyover UI, Exit Tol Cisalak, serta Pertigaan Bojongsari.

"Keempat titik ini dinilai rawan kepadatan lantaran menjadi akses utama menuju ibu kota," kata Abdul.

Tidak hanya jalur jalan raya, lanjut dia, pengamanan dilakukan di sejumlah stasiun kereta api. Hal itu dikarenakan, moda transportasi kereta api alias KRL, merupakan salah satu transportasi dari wilayah Bogor maupun Depok menuju Jakarta.

"Untuk stasiunnya ada Stasiun Bojonggede, Stasiun Depok Lama, Stasiun Depok Baru, Stasiun Universitas Indonesia, dan Stasiun Pondok Cina," terang Abdul.

Puan menyoroti perihal krusial nan kedua. Yakni adanya ancaman gelombang PHK nan mulai terasa di sektor industri nasional. Dampak bentrok geopolitik global. Kelompok pekerja memperkirakan bakal ada 9.000 pekerja terdampak dalam waktu dekat.

“Ini menjadi sinyal peringatan nan tidak bisa diabaikan. Di titik inilah, kebijakan pemerintah diuji. Target pembuatan 19 juta lapangan kerja dalam lima tahun bakal susah tercapai jika fondasi industri tidak diperkuat,” sebut mantan Menko PMK itu.

Puan menilai, perlindungan terhadap sektor padat karya bukan berfaedah proteksionisme berlebihan. Hal ini sebagai upaya menjaga keseimbangan antara keterbukaan pasar dan keberlanjutan industri nasional.

“Negara juga perlu menyiapkan jaring pengaman sosial nan lebih kuat bagi pekerja terdampak. Ancaman PHK bukan hanya soal kehilangan pekerjaan, tetapi juga berimplikasi pada daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan,” ujar Puan.

Di sinilah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK menjadi penting. Apabila diarahkan bukan hanya untuk merespons kasus setelah terjadi, tetapi bisa membaca sektor-sektor nan mulai menunjukkan tekanan tenaga kerja lebih awal. 

“Pendekatan seperti ini diperlukan agar negara tidak bergerak setelah gelombang pemutusan kerja membesar, melainkan mempunyai instrumen antisipasi nan dapat mempertemukan info industri, kondisi tenaga kerja, dan langkah perlindungan bagi pekerja nan lebih cepat,” paparnya.

Sementara itu, mengenai outsourcing, Puan menyambut positif langkah Pemerintah dalam rangka Hari Buruh 2026 menerbitkan patokan baru melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya. Salah satu poin dalam Permenaker ini adalah pembatasan jenis pekerjaan dalam outsourcing. 

Menurut Puan, penataan patokan outsourcing juga perlu memastikan bahwa elastisitas hubungan kerja tidak berkembang menjadi ruang nan memperbesar kerentanan pekerja terhadap kehilangan pekerjaan mendadak. 

Puan memandang pembatasan outsourcing pada jenis pekerjaan tertentu pun kudu diikuti kejelasan implementasi.

“Ini diperlukan agar patokan tersebut tidak menimbulkan pola baru nan justru memindahkan ketidakpastian ke corak hubungan kerja lain nan belum sepenuhnya terlindungi,” imbau wanita pertama nan menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Jakarta, CNBC Indonesia — Aksi peringatan Hari Buruh Internasional di depan Gedung DPR RI, Kamis (1/5/2026), diwarnai penyampaian aspirasi dari ribuan massa pekerja nan tergabung dalam beragam organisasi. Sedikitnya 4.000 peserta tindakan nan tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) dari 38 golongan turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan mereka kepada parlemen.

Di sisi lain, abdi negara campuran sebanyak 6.678 personel dikerahkan untuk mengawal jalannya tindakan agar tetap kondusif. Sejumlah personil DPR nan menerima perwakilan pekerja antara lain Sufmi Dasco Ahmad, Saat Mustofa, Puti Sari, dan Habiburrahman.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan pekerja menyampaikan sedikitnya lima tuntutan utama kepada DPR. Pertama, mendesak pengesahan RUU Ketenagakerjaan nan dinilai lebih berpihak kepada buruh. Kedua, menolak praktik outsourcing dan sistem kerja elastis nan dianggap merugikan pekerja.

Ketiga, menyoroti ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah ketidakpastian global.

Keempat, pekerja menuntut penghapusan sejumlah beban pajak terhadap pekerja, termasuk pajak Tunjangan Hari Raya (THR) serta skema nan berangkaian dengan Jaminan Hari Tua (JHT) dan agunan pensiun. Kelima, mereka juga mendorong percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Selain lima tuntutan utama tersebut, massa tindakan juga membawa sejumlah rumor tambahan, mulai dari penguatan agunan sosial, perlindungan pekerja perempuan, hingga kebebasan sipil dan ruang demokrasi.

Perwakilan aliansi pekerja menegaskan bahwa tindakan di depan DPR dipilih secara sengaja, meskipun sebagian golongan pekerja lainnya menghadiri agenda peringatan Hari Buruh berbareng pemerintah di letak berbeda. Mereka menilai kondisi ketenagakerjaan saat ini tetap belum berpihak pada pekerja, sehingga penyampaian aspirasi tetap diperlukan.

"Aksi ini bukan berfaedah kami membenci pemerintah. Tapi kondisi pekerja saat ini tetap sangat berat, sehingga kami perlu menyuarakan langsung aspirasi dari beragam sektor, mulai dari manufaktur, perkebunan, pertambangan hingga tenaga kesehatan," ujar perwakilan aliansi dalam pernyataannya.

Mereka juga menyoroti tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya Putusan MK Nomor 168, nan dinilai kudu menjadi dasar penyusunan ulang izin ketenagakerjaan. Buruh meminta DPR melibatkan serikat pekerja secara substantif dalam proses pembahasan agar hasil izin betul-betul mencerminkan kepentingan pekerja.

Selain itu, rumor disparitas bayaran antar wilayah turut menjadi sorotan. Buruh menilai adanya kesenjangan signifikan antara bayaran minimum di beragam wilayah, sehingga pemerintah didorong untuk merumuskan sistem pengupahan nan lebih terstandarisasi secara nasional.

Dalam praktik di lapangan, pekerja juga menyoroti maraknya sistem kerja tidak tetap, termasuk outsourcing, kontrak, hingga pekerja lepas. Dari sekitar 62 juta pekerja formal, sekitar 40% disebut berstatus tidak tetap, nan berakibat pada lemahnya perlindungan hak-hak pekerja.

Isu lain nan disorot adalah status pekerja transportasi berbasis aplikasi (driver online), nan hingga sekarang tetap dikategorikan sebagai mitra. Buruh meminta pemerintah menetapkan mereka sebagai pekerja umum agar memperoleh perlindungan dan kewenangan nan lebih jelas.

Tak hanya itu, pekerja juga mendorong ratifikasi konvensi internasional, termasuk konvensi pekerja perikanan maritim serta Konvensi ILO 190 mengenai penghapusan kekerasan dan pelecehan di bumi kerja.

Di sisi demokrasi, massa tindakan menekankan pentingnya menjaga kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat. Mereka juga menyinggung adanya kriminalisasi terhadap aktivis dalam sejumlah tindakan sebelumnya, dan berambisi pemerintah memberikan agunan perlindungan terhadap hak-hak sipil tersebut.

Aksi serupa disebut tidak hanya berjalan di Jakarta, tetapi juga digelar di beragam wilayah seperti Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, hingga Maluku Utara, sebagai bagian dari peringatan Hari Buruh Internasional tahun ini.

(mkh/mkh)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan pengarahan kepada para Ketua Tim Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tingkat kecamatan hingga kabupaten se-Madura secara daring dari Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Kamis (30/4).

Arahan tersebut menyoroti pentingnya ketepatan dalam penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, terutama di wilayah Madura nan dikenal sebagai pedoman pesantren.

Gus Ipul menegaskan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari petunjuk konstitusi untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak telantar. Karena itu, sasaran program kudu betul-betul tepat.

“Utamakan anak-anak telantar, anak-anak nan masuk dalam kategori miskin ekstrem,” tegas Gus Ipul didampingi Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan, Staf Khusus Menteri Ishaq Zubaedi Raqib, serta Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan Faisal.

Ia secara unik mengingatkan agar tidak terjadi kesalahan dalam penjangkauan, termasuk mengambil anak nan sudah berguru alias sedang mondok di pesantren.

“Jangan sekali-sekali mengambil siswa nan sudah sekolah di tempat lain alias sedang berada di pesantren,” ujarnya.

Menurut Gus Ipul, penjangkauan siswa Sekolah Rakyat kudu berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta dilengkapi dengan verifikasi langsung di lapangan.

“Tidak ada pendaftaran Sekolah Rakyat, nan ada adalah penjangkauan. Datanya ada, faktanya sesuai, itu nan kita pegang,” katanya.

Gus Ipul juga mengingatkan, seluruh proses kudu dilakukan secara jujur dan profesional. Praktik titipan, manipulasi data, maupun penerimaan hadiah dalam corak apa pun disebutnya sebagai pelanggaran berat.

Terutama di Madura, Gus Ipul meminta para pendamping PKH tidak hanya bekerja secara teknis, tetapi juga aktif melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat, pemangku kepentingan, pemerintah daerah, LSM, ulama, kiai, dan lain sebagainya, agar program Sekolah Rakyat dapat dipahami dengan baik.

“Madura ini gudangnya pesantren, banyak ulama, banyak ustad nan kudu kita hormati. Maka komunikasi kudu dijaga dengan baik,” pesannya.

Lebih lanjut, Gus Ipul menekankan, penjangkauan kudu memastikan empat perihal utama. Yaitu kesesuaian info dengan kondisi riil, status anak nan belum sekolah alias berpotensi putus sekolah, kesiapan mengikuti pendidikan berasrama, serta persetujuan keluarga.

Di akhir arahannya, Gus Ipul mengingatkan para pendamping PKH untuk tetap rendah hati dalam menjalankan tugas.

“Jangan gagah-gagahan, jangan ada jumawa. Kita ini sedang menjalankan amanah negara,” katanya, mengingatkan.

Gus Ipul menutup dengan rayuan agar seluruh pendamping bekerja dengan hati, menjaga kepercayaan negara, serta memastikan program betul-betul memberikan faedah bagi masyarakat nan paling membutuhkan.