Warga melangkah di pedestrian nan menyempit akibat adanya pengerjaan revitalisasi Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Senin (20/4/2026).(Antara)

GUBERNUR Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menyampaikan bahwa pihaknya optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan baik didukung oleh permintaan domestik. 

Hal itu tercermin dari konsumsi pemerintah nan tumbuh tinggi sejalan berlanjutnya realisasi program-program prioritas serta percepatan shopping Pemerintah, terutama pemberian penghasilan ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyaluran support sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

“Konsumsi rumah tangga terjaga didorong akibat percepatan konsumsi pemerintah dan kepercayaan konsumen nan tetap baik. Investasi juga meningkat tecermin pada Purchasing Manager Index (PMI) nan berada pada area ekspansi, terutama didukung investasi gedung mengenai proyek pemerintah,” kata Perry saat Konferensi Pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Kamis, (18/6).

Sementara dari sisi eksternal, lanjut Perry, ekspor perlu terus didorong guna memanfaatkan tingginya nilai komoditas dunia, di tengah melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi global. Ke depan, beragam program stimulus pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat serta penerapan program prioritas terus dioptimalkan untuk mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dari permintaan domestik. 

Sejalan dengan itu, tambah dia, BI terus mengoptimalkan bauran kebijakannya untuk memperkuat stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, termasuk melalui penguatan kebijakan makroprudensial lenggang dan kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung aktivitas ekonomi digital dan finansial inklusif. 

“Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 berada dalam kisaran 4,9–5,7%,” pungkasnya. (E-4)

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjamin tidak ada rencana pemadaman listrik ke depan usai telaah subsidi PLN.(Dok. Antara)

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada rencana pemadaman listrik di masa mendatang. Kepastian ini disampaikan usai koordinasi intensif untuk menjaga keandalan pasokan daya nasional.

“Insya Allah nggak,” ujar Bahlil saat memberikan keterangan di instansi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6). Pernyataan tersebut sekaligus menepis kekhawatiran masyarakat mengenai stabilitas pasokan listrik nasional.

Bahlil menjelaskan bahwa dirinya telah melakukan pembahasan strategis berbareng Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Fokus utama pertemuan tersebut adalah memastikan pelayanan listrik kepada masyarakat melangkah maksimal, termasuk penguatan kapabilitas finansial PT PLN (Persero).

Salah satu poin krusial nan dibahas adalah skema pembayaran kompensasi dan subsidi bagi PLN. Langkah ini diambil agar perusahaan setrum negara tersebut mempunyai likuiditas nan memadai untuk terus memasok listrik tanpa hambatan teknis maupun finansial.

Pasokan Batu Bara dan Tim Pengadaan

Terkait daya primer, Bahlil memaparkan bahwa total kebutuhan batu bara PLN mencapai 154 juta metrik ton per tahun. Saat ini, PLN telah mengamankan perjanjian sebesar 134 juta ton, sehingga terdapat kekurangan sekitar 20 juta ton nan sedang ditangani.

Untuk mengatasi hambatan pemenuhan batu bara kalori sedang, Menteri ESDM telah membentuk tim pengadaan unik nan melibatkan PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba), serta BPKP. Pembentukan tim ini merupakan petunjuk langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Data Harga Batu Bara Juni 2026:

• Harga DMO (Domestic Market Obligation): US$70 per ton.
• Harga Batu Bara Acuan (HBA) Periode I: US$121,83 per ton.

Bahlil mengakui adanya tantangan dalam pemenuhan kebutuhan batu bara kalori medium lantaran disparitas nilai nan cukup tinggi antara nilai DMO dan nilai pasar (HBA). Namun, dia menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga bakal memastikan kepentingan negara dan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama.

“Ini (pembentukan tim) agar tidak ada bohong di antara kita. Kita sama-sama memahami, nan krusial kita memberikan pelayanan nan terbaik untuk negara,” pungkasnya. (Ant/Z-10)

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bakal menyalurkan bibit beragam komoditas perkebunan dengan sasaran lahan seluas 870 ribu hektare (ha) hingga 2027. Anggaran Rp 9,95 triliun telah disiapkan untuk program tersebut.

Dia menjelaskan, bibit nan bakal disalurkan ke lahan seluas 870 ribu ha tersebut antara lain kopi, kakao, tebu, kelapa, mete, hingga pala. Program ini bakal melangkah selama tiga tahun, ialah pada 2025-2027.

"Targetnya total adalah 870 ribu hektare seluruh Indonesia. Komoditasnya adalah kopi, kakao, tebu, kelapa, mete, pala. Ini komoditas strategis nan permintaannya tinggi di tingkat dunia," kata Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Pembagian bibit cuma-cuma ini telah dilakukan sejak tahun lalu. Pada 2026 ini, Kementan sudah melakukan pembibitan dengan sasaran penyaluran pada akhir tahun. Total anggaran nan disiapkan mencapai nyaris Rp 10 triliun.

"Totalnya tiga tahun ini 870 ribu hektare. Anggarannya Rp 9,95 triliun, kurang lebih Rp 10 triliun. Kelapa, tebu, kakao, kopi, mete, pala, lada. Ya, semua untuk semua komoditas," ucapnya.

Adapun pembagian bibit ini dipastikan tidak dilakukan secara sembarangan. Amran memandang potensi dan kebiasaan wilayah dalam menanam komoditas tertentu. Proses pembibitan pun dilakukan di masing-masing wilayah sebagai upaya efisiensi logistik.

"Jangan nan tidak biasa tanam kelapa diberi kelapa. Jangan nan tidak biasa tanam kakao diberi kakao. nan sudah budayanya tanam kakao, iklimnya mendukung, sudah diarahkan ke sana," urainya.

"Cara pembibitannya adalah di tempat situ. Supaya tidak diangkut dari Jawa ke Sulsel, dari Sulsel ke Papua, enggak. Di tempat itu kita lakukan pembibitan, ahlinya kita datangkan. Jadi irit dan efisien dari sisi anggaran," tambah Amran.

Gelaran 8th Asian Indonesia Open Taekwondo Championships 2026 dapat support penuh dari Bank Mandiri (Foto: PBTI)

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Seluruh agenda nan diusulkan telah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham d.

Salah satu agenda nan disetujui ialah penunjukan kembali Agus D.W. Martowardojo sebagai Komisaris Utama, Marjorie Tiu Lau sebagai Komisaris Independen dan Santoso Kartono sebagai Komisaris, seiring dengan berakhirnya masa kedudukan pada bulan Juni 2026.

Tidak adanya perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi GOTO untuk mencerminkan keberlanjutan kepemimpinan dan tata kelola.

"Seiring dengan berjalannya tahun 2026, kami tetap konsentrasi untuk menciptakan nilai jangka panjang nan berkepanjangan bagi seluruh pemegang saham dan jutaan masyarakat Indonesia nan berjuntai pada GoTo setiap harinya, termasuk mitra pengemudi, konsumen, dan mitra pedagang kami," kata Direktur Utama Grup GOTO, Hans Patuwo, dalam keterangannya, Kamis (18/6).

Para pemegang saham juga menyetujui usulan dan pembaruan mengenai strategi pengelolaan modal perseroan, termasuk rencana pembelian kembali saham (share buyback) untuk periode 2026-2027 hingga Rp 3,5 triliun.

Kemudian, persetujuan juga diberikan untuk serangkaian agenda administratif, termasuk Laporan Tahunan GoTo Tahun Buku 2025, Laporan Keuangan Konsolidasian Diaudit Perseroan Tahun Buku 2025, Kompensasi dan Remunerasi bagi Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris, serta penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP).

"Kami mempunyai kepercayaan penuh bahwa perseroan berada di jalur nan tepat untuk menjaga momentum nan kuat ini demi mendorong pertumbuhan nan berkepanjangan di Indonesia," kata Komisaris Utama GoTo Agus Martowardojo .

Berikut susunan personil Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut, efektif terhitung sejak penutupan RUPST dan RUPSLB 2026:

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama: Agus D. W. Martowardojo

• Komisaris Independen: John A. Prasetio

• Komisaris Independen: Dirk Van den Berghe

• Komisaris Independen: Marjorie Tiu Lao

• Komisaris: Wishnutama Kusubandio

• Komisaris: Andre Soelistyo

• Komisaris: Santoso Kartono

Direksi

• Direktur Utama: Hans Patuwo

• Wakil Direktur Utama: Catherine Hindra Sutjahyo

• Direktur: Simon Tak Leung Ho

• Direktur: Monica Lynn Mulyanto

• Direktur: R.A. Koesoemohadiani

• Direktur: Wuzhen (William) Xiong

• Direktur: Sudhanshu Raheja

Bank Indonesia (BI) memproyeksi perkembangan situasi di Timur Tengah tetap bergerak meski sudah terdapat interim deal antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran. Untuk itu, BI menilai tetap diperlukan penguatan respons baik dari sisi fiskal maupun moneter.

AS dan Iran resmi menandatangani kesepakatan untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Sebuah seremoni dijadwalkan bakal berjalan pada Jumat 19 Juni 2026 untuk menandai dimulainya masa negosiasi selama 60 hari antara kedua negara tersebut.

“Perkembangan negosiasi antara AS dan Iran mengenai kesepakatan penyelesaian bentrok di Timur Tengah diperkirakan tetap bergerak sehingga memerlukan kewaspadaan serta penguatan respons dan sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik,” kata Gubernur BI, Perry Warjiyo dalam Rapat Dewan Gubernur BI pada Kamis (18/6).

Perry menilai perang di Timur Tengah sudah menimbulkan gangguan produksi, distribusi, dan rantai pasok perdagangan antarnegara, serta menurunkan prospek perekonomian global.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi bumi tahun ini juga diprediksi tetap tetap pada level 3,0 persen, diikuti naiknya tekanan inflasi menjadi sekitar 4,4 persen. Hal tersebut juga dibarengi langkah beragam bank sentral di bumi nan meningkatkan suku kembang acuan.

“Sejumlah bank sentral mulai meningkatkan suku kembang kebijakannya untuk merespons kenaikan inflasi tersebut. Suku kembang kebijakan moneter AS, Fed Funds Rate, saat ini dipertahankan pada level 3,75 persen dan ke depan terdapat kemungkinan bakal naik seiring dengan prospek inflasi AS nan lebih tinggi,” ujarnya.

Di samping itu, imbal hasil (yield) US Treasury tetap tinggi mencapai 4,49 persen untuk tenor 10 tahun dan 4,18 persen untuk tenor 2 tahun didorong oleh defisit fiskal nan membesar. Selain itu, indeks dolar AS terhadap negara maju (DXY) dan negara berkembang (ADXY) tetap kuat.

“Akibatnya, preferensi penempatan penanammodal dunia ke negara Emerging Markets belum kuat dan beranjak ke aset safe-haven assets di negara maju,” kata Perry.

Pertumbuhan Ekonomi RI Masih Baik

Perry memaparkan pertumbuhan ekonomi domestik tetap terjaga baik. Hal ini ditopang oleh permintaan domestik dan konsumsi pemerintah nan bertumbuh tinggi seiring berlanjutnya program percepatan shopping Pemerintah.

“Terutama pemberian penghasilan ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyaluran support sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Konsumsi rumah tangga terjaga didorong akibat percepatan konsumsi Pemerintah dan kepercayaan konsumen nan tetap baik,” ujarnya.

Meski demikian, Perry memandang ekspor perlu terus didorong untuk memanfaatkan tingginya nilai komoditas dunia, di tengah melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi global.

Ke depan, Perry juga mendorong agar beragam program stimulus pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, serta penerapan program prioritas terus dioptimalkan untuk mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dari permintaan domestik.

“Sejalan dengan itu, Bank Indonesia terus mengoptimalkan bauran kebijakannya untuk memperkuat stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, termasuk melalui penguatan kebijakan makroprudensial lenggang dan kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung aktivitas ekonomi digital dan finansial inklusif,” tutur Perry.

Ilustrasi(Dok Istimewa)

MENTERI Pertahanan RI Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan pentingnya mencetak perwira militer nan mempunyai karakter kepemimpinan adaptif dan visioner. Hal ini dinilai krusial agar jejeran komando Tentara Nasional Indonesia (TNI) bisa merespons dinamika lingkungan strategis dunia nan perubahannya kian sigap dan kompleks.

Pesan dan pengarahan strategis tersebut disampaikan Menhan saat memberikan pembekalan kepada 100 Perwira Siswa (Pasis) Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Seskoau) Angkatan ke-64 Tahun Pendidikan 2026 di Gedung Widya Mandala I Seskoau, Lembang, Bandung Barat, Rabu (17/6/2026).

Dalam aktivitas nan turut dihadiri langsung oleh Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI M. Tonny Harjono tersebut, Sjafrie memaparkan bahwa sejarah perjuangan bangsa bukan sekadar catatan masa lalu. Sejarah kudu dijadikan instrumen aktif dan sumber inspirasi utama untuk mempertebal daya juang serta mentalitas prajurit.

Sjafrie menggarisbawahi tiga aspek absolut nan saling terintegrasi dalam pembentukan kapabilitas seorang pemimpin militer di masa depan. Pertama, pendidikan berkepanjangan dengan menguasai literasi taktis, teknologi dirgantara modern, dan geo-strategi.

Kedua, pengalaman penugasan dengan menempa mentalitas kepemimpinan melalui penugasan lapangan nan dinamis. Ketiga, pengembangan kapabilitas diri terbuka terhadap penemuan pertahanan tanpa menanggalkan identitas prajurit.

"Ketiga aspek tersebut menjadi fondasi utama untuk membangun pemimpin nan visioner, bisa beradaptasi terhadap perubahan, serta siap mengambil keputusan strategis di tengah lingkungan dunia nan sangat dinamis," ujar Sjafrie.

Berdasarkan keterangan resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Dispenau), pembekalan ini merupakan bagian dari kurikulum strategis untuk memperkuat wawasan kebangsaan, kualitas kepemimpinan, dan profesionalisme para perwira.

Sebagai calon ketua masa depan, para Pasis Seskoau Angkatan ke-64 ini disiapkan untuk memegang tongkat komando nan bakal mengawal arah transformasi taktis kekuasaan udara (air power) Indonesia, termasuk modernisasi perangkat utama sistem persenjataan (alutsista) siber dan pertahanan udara modern.

Menhan mengingatkan bahwa nilai-nilai dasar seperti patriotisme, nasionalisme, dan profesionalisme tertinggi kudu tetap menjadi doktrin meninggal nan melandasi setiap kebijakan pertahanan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (H-2)

Menteri HAM Natalius Pigai menilai abdi negara keamanan mengadang massa nan mau berdemo ke Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, sesuai dengan aturan. Pigai menekankan pengadangan tidak membatas kewenangan demonstran.

"Oh iya pengaturan. Bisa. Pemerintah bisa atur. Kalau jalan raya protokol utama tidak boleh," kata Pigai kepada wartawan di kompleks parelemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026) malam.

Pigai mengatakan pendemo sudah disediakan letak lain untuk menyampaikan pendapatnya. Pemerintah, kata Pigai, punya kewenangan untuk mengatur tanpa membatasi kewenangan pendemo.

"Kemudian disediakan akses untuk melakukan penyampaian pendapat di tempat lain, bisa. Namanya juga pengaturan," ucap dia.

Lebih lanjut, Pigai memastikan nan dilakukan abdi negara juga bukan pembatasan kewenangan menyampaikan pendapat di depan umum. Menurutnya, pengadangan itu hanya sekadar menerapkan aturan.

"Tidak ada (batasi hak), itu namanya pengaturan. Eh Anda tidak usah demo di Bundaran HI tapi Anda demo di Lapangan Banteng, boleh. Itu namanya sesuatu aturan, boleh. Prinsip Siracusa, bisa," ujar dia.

Sebagai informasi, prinsip Siracusa, ialah pedoman internasional tentang pembatasan alias derogasi penyelenggaraan HAM nan tertuang dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Seperti diketahui, massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) sempat hendak menyampaikan aspirasi di Bundaran HI, Jumat (12/6), nan lalu. Namun, upaya mahasiswa tertahan oleh pihak kepolisian.

Massa tertahan sebelum Halte Tosari. Sejumlah abdi negara campuran tampak menjaga akses jalan menuju Bundaran HI. Massa datang dengan membawa poster tuntutan serta atribut aksi. Mereka menyanyikan yel-yel tuntutan dari demo nan hendak digelar.

(maa/rfs)

Bogor -

Pihak kepolisian telah mengamankan anjing-anjing pemburu babi usai peristiwa bocah laki-laki berumur 9 tahun tewas digigit ketika sedang memancing di Kecamatan Jasinga, Bogor, Jawa Barat. Polisi memastikan keberadaan anjing pemburu sudah tidak ada di sekitar lokasi.

"Udah clear semua, terakhir itu kita ngamanin kan empat," kata Kapolsek Jasinga AKP Agus Hidayat, Kamis (18/6/2026).

Terakhir meninjau lokasi, pihaknya menerima laporan tetap berkeliarannya anjing pemburu di sana. Kemudian pihaknya melakukan penelusuran.

"Ternyata banyak nan berkembang itu katanya memang betul anjing-anjing pemburu, tapi pas kita cek ke sana kebanyakan anjing-anjing kampung," ungkapnya.

Dia menerima info keberadaan anjing pemburu di wilayah Lebak, bukan di Jasinga. Sementara di wilayahnya, anjing-anjing itu telah dievakuasi.

Bocah Tewas Diserang Anjing Pemburu

Sebelumnya, bocah laki-laki berumur 9 tahun tewas digigit anjing pemburu babi ketika sedang memancing di Jasinga, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (7/6) siang. Dalam proses penyelidikan, Polres Bogor sempat mengamankan 57 saksi dan pemburu babi untuk dimintai keterangan.

Berdasarkan bukti-bukti, pemilik anjing nan menyerang dan menggigit korban hingga tewas ditetapkan tersangka.

Kasatres PPA/PPO Polres Bogor AKP Silfi Adi Putri pada Rabu (10/6/2026) menyampaikan empat ekor anjing pemburu nan menyerang bocah 9 tahun di Kecamatan Jasinga, Bogor, Jawa Barat (Jabar) dilaporkan meninggal berbarengan di dalam mobil. Diduga keempatnya meninggal lantaran tidak ada oksigen.

"Infonya lantaran disimpan di dalam mobil, terus diikat, mobilnya tertutup, sehingga tidak ada oksigen di dalamnya. Iya (ada empat anjing nan mati)," kata Silfi.

Anjing tersebut dimasukkan ke dalam mobil setelah menyerang korban. Diduga anjing meninggal berbarengan lantaran kehabisan oksigen di dalam mobil.

"Untuk kondisi anjing, jadi pada saat anjing-anjing itu menerkam korban itu diamankan, lampau dimasukkan ke dalam mobil. Saat anjing di dalam mobil tersebut, mungkin mobil tidak dinyalakan, sehingga menyebabkan kematian pada anjing tersebut," kata Silfi.

(rdh/mea)

Jakarta -

Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) Tiyo Ardianto diadukan ke Bareskrim Polri. Pengaduan masyarakat (dumas) terhadap Tiyo ke Bareskrim Polri ini dilakukan oleh Gerakan Rakyat Dukung dan Bela Prabowo (Garda Prabowo).

Ketua LBH Garda Prabowo, Daeng Lukman, mengatakan pihaknya menghormati kebebasan beranggapan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah sebagai kewenangan konstitusional penduduk negara. Namun menurutnya, nan disampaikan Tiyo sudah masuk dalam kategori penghinaan, perendahan martabat, dan serangan individual terhadap Presiden Prabowo Subianto nan tidak dapat dibenarkan.

"Nah, ini kaitannya dengan dumas kami tadi. Dumas kami mengenai dengan si Saudara Tiyo Ardianto, eks Ketua BEM UGM nan menghina Presiden dengan julukan kata-kata kurang, ya, saya pikir teman-teman tahu semua," kata Lukman di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2026).

Lukman mengungkapkan, Garda Prabowo tidak langsung membikin laporan lantaran patokan nan ada saat ini mengharuskan pelaporan dengan dugaan penghinaan kudu dilakukan langsung oleh pihak nan merasa dirugikan. Adapun dumas nan dibuat hari ini, kata dia, merupakan upaya Garda Prabowo dalam menampung aspirasi masyarakat nan merasa tidak sepatutnya seorang presiden dihina.

"Kenapa kami dumas? Karena masyarakat Indonesia sekarang datang ke instansi Garda Prabowo nan notabene adalah basecamp-nya kami, anaknya beliau, kami tidak mungkin biarkan, kan? Jadi kami datang ke Mabes Polri dan kami sudah konsultasi di atas bahwa kami Dumas ini," jelas dia.

Lukman didampingi dua advokat lainnya ialah Sunan Kalijaga serta Ferdinand Hutahahean. Keduanya pun menyampaikan argumen turut mendampingi Garda Prabowo dalam membikin Dumas ini.

"Ini sangat krusial ya, sangat perlu. Saya mau menghimbau, menghimbau khususnya generasi muda Indonesia nan berpendidikan. Silakan kalian menyampaikan ya, pendapat, saran, kritik, kepada siapa pun, tidak terkecuali kepada Bapak Presiden, kepada pemerintahan. Namun demikian, seyogyanya selaku anak-anak alias generasi muda nan berilmu itu menyampaikan dengan baik dan benar," ujar Sunan.

"Saya dan Bang Sunan selaku pengacara diminta oleh rekan-rekan dari Garda Prabowo untuk memberikan pendampingan hukum. Mengambil langkah nan diambil sudah sangat baik, ialah menempuh jalur norma dengan melakukan Pengaduan Masyarakat (Dumas) terhadap kepolisian atas satu ucapan Saudara Tio nan membandingkan presiden kita dengan seekor hewan. Statement tersebut sangat menjijikkan dan tidak layak untuk kita sebutkan takutnya kelak anak-anak kita mengikuti," timpal Ferdinand.

Lebih lanjut, Ferdinand menjelaskan, ada juga dugaan penyebaran buletin bohong ialah adanya pemasangan perangkat pencari alias radar finder di mobil nan dipakai oleh Tiyo. Menurutnya, dumas ini juga sekaligus untuk meluruskan mengenai dugaan pemasangan perangkat pencari tersebut nan dinilai menimbulkan tuduhan dan dinggap memberatkan posisi pemerintah.

Di sisi lain, dia memastikan bahwa pembuatan Dumas Garda Prabowo ke Bareskrim Polri ini tidak mengenai dengan upaya pembungkaman. Dia memastikan, Garda Prabowo tidak mau memenjarakan Tiyo melainkan sekadar mengingatkan untuk memberikan kritik secara santun.

"Garda Prabowo tidak punya niat untuk memenjarakan Saudara Tiyo, tidak sama sekali. Tapi kami diminta untuk memastikan bahwa Tiyo kudu sadar bahwa di negara ini semua ada aturannya. Konstitusi kita mengatur kebebasan berpendapat, tetapi tidak mengatur kebebasan memaki alias menghina, melecehkan. Jadi itu nan mau kita ingatkan ke semua publik masyarakat maupun rekan-rekan mahasiswa nan sedang demo belakangan ini untuk menjaga moral," imbuhnya.

(kuf/jbr)

Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman ke kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Amran mengatakan bakal melapor mengenai nilai Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit.

"Ya, (mengenai pembahasan rapat) kelak tunggu saya keluar. Mungkin pertama, perkiraan saya ya, obrolan masalah TBS nan beberapa hari nan lampau turun. Tapi, Alhamdulillah sudah kembali normal," kata Amran setibanya di Istana, Kamis (18/6/2026).

Amran mengatakan perusahaan telah kembali meningkatkan nilai TBS di tingkat petani. Meski begitu, kata Amran, tetap ada sejumlah mini perusahaan nan belum menerapkan kenaikan nilai TBS.

"Tapi, tetap ada sedikit, mungkin sekitar 5 persen nan belum pulih sampai 10 persen," kata Amran.

Selain rumor nilai TBS, Amran mengatakan pemerintah juga bakal membahas kondisi pangan nasional. Agenda hilirisasi sektor pertanian nan menjadi salah satu prioritas pemerintahan kemungkinan juga bakal dibahas.

"Kemudian pangan, keseimbangan pangan kita dan hilirisasinya," ucapnya.

Sebelumnya, Amran telah menyatakan bakal menindak tegas perusahaan-perusahaan nan belum meningkatkan nilai beli TBS kelapa sawit di tingkat petani sesuai nilai semula.

Sebab alih-alih mengalami penurunan, Amran beranggapan semestinya nilai TBS saat ini masuk dalam tren kenaikan seiring penguatan nilai minyak sawit (Crude Palm Oil alias CPO) global. Belum lagi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) nan sekarang berada di atas Rp 18.000/US$ semestinya turut mendorong kenaikan harga.

"Ini ada anomali, di saat ini nilai harusnya naik bukan turun. Kenapa? Karena nilai dolar selisih (sudah naik) 10%. Ya kudu naik, tidak ada argumen turun. Kenapa turun? Kami tanya, tidak ada nan bisa jawab. Oke kita sepakat semua, tidak ada satupun nan menolak. Ketua asosiasi, perusahaannya hadir, pengusahanya hadir, eksportirnya hadir, semua sepakat nilai kembali seperti semula," ujarnya dalam konvensi pers hasil rapat mengenai nilai TBS berbareng pengusaha dan petani di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Senin (8/6).

(fca/isa)

Papuan Food Festival digelar di Sorong.(Dok.Istimewa)

Papuan Food Festival resmi dibuka di Belantara Papua, Jalan Maleo No.1, Remu Utara, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (18/6). Kegiatan ini menjadi arena pelestarian budaya sekaligus memperkenalkan kekayaan kuliner, seni, dan karya masyarakat budaya Papua kepada masyarakat luas.

Pembukaan pagelaran dihadiri Pemerintah Kota Sorong nan diwakili Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Sorong, Tamrin Tajuddin.

Festival diselenggarakan oleh Belantara Papua alias Bengkel Pembelajaran Antar Rakyat, organisasi non-pemerintah nan bergerak di bagian pemberdayaan masyarakat adat, pendidikan alternatif, dan pelestarian lingkungan di wilayah Papua.

Dalam sambutannya, Tamrin menegaskan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam menjaga keberlangsungan budaya Papua di tengah perkembangan zaman.

"Generasi muda Papua mempunyai peran krusial dalam menjaga dan melestarikan budaya agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Pelestarian budaya kudu menjadi tanggung jawab bersama, baik masyarakat maupun pemerintah," ujarnya.

Ia mengatakan, kekayaan budaya Papua merupakan identitas nan kudu terus dipertahankan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Menurutnya, support dari beragam pihak diperlukan agar nilai-nilai budaya lokal tetap hidup dan berkembang.

Selain kuliner, pagelaran juga menampilkan beragam karya seni masyarakat Papua. Tamrin menilai seni lukis Papua mempunyai karakter nan unik dan menjadi bagian krusial dari identitas budaya masyarakat setempat.

"Karya seni Papua mempunyai nilai nan tinggi dan menjadi identitas budaya masyarakat. Potensi ini perlu mendapat perhatian serta support agar semakin berkembang, dikenal luas, dan menjadi kebanggaan masyarakat Papua," katanya.

Papuan Food Festival diharapkan tidak hanya menjadi wadah promosi kuliner dan budaya lokal, tetapi juga bisa memperkuat kecintaan generasi muda terhadap warisan budaya Papua sekaligus mendorong pelestariannya secara berkelanjutan. (E-2)

Di tengah beragam kritik dan masukan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Muhammadiyah menegaskan komitmennya untuk mendukung sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam penyelenggaraan program tersebut.

Muhammadiyah menilai, pembenahan tata kelola secara menyeluruh perlu dilakukan agar tujuan program MBG dapat tercapai secara optimal.

Melalui Badan Pelayan dan Pemenuhan Gizi Muhammadiyah (BPPGM), Muhammadiyah menyatakan siap mendukung penyelenggaraan MBG secara amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Program tersebut dipandang sebagai bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Dengan jaringan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) nan luas di bagian pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial, Muhammadiyah menilai mempunyai kapabilitas dan pengalaman untuk berkontribusi dalam menyukseskan program strategis nasional tersebut.

Partisipasi itu sejalan dengan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan nan menempatkan pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan kemaslahatan umat sebagai bagian krusial dari aktivitas dakwah.

Direktur Badan Pelayan dan Pemenuhan Gizi Muhammadiyah (BPPGM), M. Nurul Yamin, mengatakan Muhammadiyah memandang MBG bukan sekadar program penyediaan makanan, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Menurutnya, pemenuhan gizi merupakan prasyarat krusial dalam menyiapkan generasi nan sehat, kuat, dan bisa bersaing di masa depan.

“Program makan bergizi merupakan salah satu ikhtiar krusial dalam menyiapkan generasi penerus bangsa nan sehat, cerdas, dan mempunyai daya saing tinggi. Gizi nan baik bukan sekadar kebutuhan dasar, tetapi merupakan prasyarat absolut terwujudnya generasi nan kuat, produktif, dan bisa membawa Indonesia menuju kemajuan,” ujarnya pada Rabu (17/6).

Yamin menilai beragam dinamika dan kritik nan muncul terhadap penyelenggaraan MBG kudu dijadikan momentum untuk memperkuat sistem pengelolaan program. Karena itu, Muhammadiyah mendorong peningkatan tata kelola, profesionalisme sumber daya manusia, serta sistem pengawasan nan berkelanjutan.

Ia menjelaskan terdapat tiga pilar utama nan menjadi standar dalam pengelolaan MBG Muhammadiyah.

Pertama, keamanan pangan nan mencakup aspek halal, tayib, dan kondusif dikonsumsi. Kedua, tata kelola nan amanah dan profesional. Ketiga, pengembangan ekosistem nan berkelanjutan.

Menurut Yamin, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas sistem nan dibangun untuk mendukung pelaksanaannya.

Karena itu, penguatan kapabilitas pengelola, pengawasan berkala, serta transparansi kudu menjadi bagian nan tidak terpisahkan dari program tersebut.

Dengan semangat dakwah berkemajuan, Muhammadiyah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis kudu menjadi sarana menghadirkan faedah nan luas bagi masyarakat sekaligus memperkuat upaya pembangunan generasi Indonesia nan unggul di masa depan.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mewajibkan pelaku upaya alias seller di platform niaga elektronik (e-commerce) mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB). Tujuannya agar seller e-commerce mempunyai legalitas, sekaligus membuka kesempatan peningkatan daya saing produk di platform.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) nan diundangkan pada 8 Juni.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso membeberkan, NIB merupakan identitas resmi nan diterbitkan melalui sistem OSS. Dengan demikian, NIB bisa menjadi instrumen nan memberikan kejelasan legalitas, sehingga bisa mengerek kepercayaan konsumen, mitra usaha, lembaga keuangan, maupun investor.

“Selain sebagai corak legalitas usaha, NIB dapat menjadi akses bagi pelaku upaya untuk memperoleh beragam kemudahan, perlindungan, dan kesempatan pengembangan usaha,” kata Budi dalam keterangannya, Kamis (18/6).

Budi menyebut, NIB juga bisa menjadi salah satu syarat dalam pengajuan pembiayaan, akses support pemerintah, program pelatihan, maupun pendampingan usaha.

“Dengan mempunyai NIB, UMKM bakal semakin kuat, mempunyai kesempatan lebih besar untuk memanfaatkan beragam kesempatan di era perdagangan digital, dan bisa meningkatkan kepercayaan konsumen,” jelasnya.

Budi pun membujuk pelaku upaya untuk segera mempunyai NIB dengan mengurus melalui Online Single Submission (OSS). Ia menjamin pengurusan NIB tidak dipungut biaya.

“Kami meminta seluruh platform untuk menginformasikan, mendampingi, dan menghubungkan pelaku upaya dengan sistem OSS agar masyarakat semakin mengetahui mudahnya proses pengurusan NIB,” terangnya.

Dalam beleid Permendag 19/2026, selain tanggungjawab setiap pelaku upaya e-commerce mempunyai NIB, penyelenggara platform e-commerce juga wajib menolak pendaftaran pedagang nan belum mempunyai perizinan berusaha.

Tetapkan Masa Tenggang

Permendag 19/6 juga menetapkan masa tenggang 18 bulan bagi pedagang nan telah berdagang di platform dan 6 bulan bagi pedagang baru. Tujuannya untuk memberikan ruang penyesuaian nan memadai.

Budi berambisi penetapan masa tenggang ini menjadi proses transisi menuju ekosistem perdagangan digital dan tidak memberatkan pelaku usaha.

Pekerja mengerjakan pembangunan stasiun Jakarta International Stadium (JIS) di Tanjung Priok, Jakarta, Senin (13/4/2026). PT KAI menyebut pembangunan stasiun tersebut memasuki tahap akhir dan ditargetkan dapat beraksi pada Juni 2026 untuk melayani pe(Antara)

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta segera meresmikan jembatan penghubung antara Ancol dan Jakarta International Stadium (JIS) serta stasiun KRL pada 22 Juni 2026 mendatang.

Gubernur DKI Pramono Anung mengatakan peresmian dua letak tersebut merupakan rangkaian agenda Hari Ulang Tahun (HUT) ke-500 tahun Kota Jakarta.

"Tanggal 22-nya, kami bakal meresmikan jembatan penghubung Ancol dengan JIS (Jakarta International Stadium), dan juga stasiun KRL," kata Pramono di Jakarta Selatan, Kamis (18/6).

Sebelumnya, Direktur Utama PT Jakpro, Iwan Takwin mengatakan stasiun ini bakal menjadi game changer dalam mendukung operasional JIS secara menyeluruh.

“Stasiun KRL ini bakal terletak tepat di sisi utara stadion, sehingga memudahkan penonton dari beragam wilayah, terutama dari arah Jakarta Kota dan Tanjung Priok, untuk langsung mencapai letak tanpa perlu berganti moda transportasi,” ujarnya. 

Iwan menjelaskan, pembangunan Stasiun KRL JIS lebih dari sekadar prasarana transportasi, sekaligus menjadi bagian dari pengembangan area berbasis Transit Oriented Development (TOD) di Jakarta Utara.

Ia menyebut, integrasi ini dirancang untuk menghubungkan beragam moda transportasi dengan ruang publik nan hidup, menjadikan JIS tidak hanya sebagai stadion, tetapi juga sebagai multipurpose venue nan aktif sepanjang waktu.

“Dengan pendekatan ini, area JIS diharapkan berkembang menjadi pusat aktivitas nan terintegrasi, mulai dari olahraga, hiburan, hingga aktivitas komunitas, nan didukung oleh akses transportasi publik nan mudah, nyaman, dan berkelanjutan,” jelasnya. (E-4)

Foto Bisnis

Agung Pambudhy - detikFinance

Kamis, 18 Jun 2026 15:30 WIB

Jakarta - Pencari kerja memadati bursa kerja di GOR KONI Bandung. Sebanyak 2.361 lowongan dari 20 perusahaan ditawarkan kepada para pelamar.

Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka kesempatan revisi nilai batu bara untuk kebutuhan dalam negeri alias domestic market obligation (DMO). Kebijakan ini ditujukan untuk pasokan batu bara ke PLN.

Hal ini dilakukan biaya operasional penambangan batu bara sekarang sudah menyentuh 8%-12%. Kondisi dinilai membebani pengusaha.

"Jadi kita juga kudu bijak agar teman-teman pengusaha juga jangan juga dibeli dengan nilai nan sangat murah. Kalau beli harganya rugi enggak mungkin juga. Karena pengusaha juga kan kita kudu jaga agar mereka tidak rugi," ujar Bahlil di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Kementerian ESDM tengah menghitung akibat atas bakal adanya revisi tersebut terhadap PLN sebagai pembeli batu bara dan perusahaan tambang sebagai pemasok.

"Lagi kita menghitung plus minus agar PLN-nya juga tidak dirugikan, tapi pengusahanya juga tidak dirugikan," terangnya.

Tambahan informasi, Bahlil sekarang membentuk tim pengadaan pasokan batu bara untuk PLN. Pasalnya kata Bahlil saat ini terdapat hambatan pada pasokan batu bara kalori sedang.

(hrp/hns)

Gapembi menyampaikan delapan aspirasi mitra Badan Gizi Nasional (BGN) kepada Presiden Prabowo Subianto.(Dok.Istimewa)

GABUNGAN Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) menyampaikan delapan aspirasi mitra Badan Gizi Nasional (BGN) kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aspirasi ini disampaikan menyusul berkembangnya wacana moratorium operasional sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di beragam daerah.

Ketua Umum DPP Gapembi Alven Stony menegaskan organisasi nan menaungi para mitra penyelenggara MBG itu menolak upaya penghentian alias penundaan operasional dapur MBG lantaran berpotensi mengganggu program prioritas nasional sebagai salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Program MBG bukan sekadar program support makanan, melainkan investasi strategis bangsa menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, keberlanjutan program ini kudu dijaga bersama,” kata Alven di Jakarta, Kamis (18/6), pada penyampaian aspirasi nan dihadiri jejeran pengurus DPP dan perwakilan DPW Gapembi dari beragam provinsi. 

Menurut Alven, penghentian alias moratorium dapur MBG bakal berakibat luas, tidak hanya pada penerima manfaat, tetapi juga terhadap ribuan pelaku usaha, petani, peternak, UMKM, serta tenaga kerja nan sekarang jadi bagian dari ekosistem program MBG.

“Moratorium bakal menimbulkan pengaruh berantai. Secara sosial dapat memutus mata pencaharian masyarakat nan berjuntai pada rantai pasok dapur MBG. Secara ekonomi dapat mengganggu kepercayaan pelaku upaya dan penanammodal nan menanamkan modal mendukung program ini. Sementara secara politik berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap program nan menjadi prioritas Presiden,” ujarnya.

USULAN STRATEGIS

Dalam kesempatan tersebut, Gapembi menyampaikan Asta Aspirasi Mitra BGN, nan berisi delapan usulan strategis untuk memperkuat keberlanjutan program MBG.

Pertama, menegaskan komitmen penuh mendukung keberlanjutan Program MBG di seluruh Indonesia. Kedua, memastikan kesiapan seluruh personil Gapembi menjadi pengelola dapur MBG nan memenuhi standar mutu, higienitas, dan ketepatan pengedaran sesuai pedoman BGN. Ketiga, mendukung efisiensi anggaran negara serta upaya pencegahan kebocoran anggaran tanpa merugikan investasi mitra.

Keempat, meminta pemerintah mengkaji ulang wacana moratorium dapur MBG lantaran dinilai mempunyai akibat sistemik pada pemenuhan gizi masyarakat, keberlangsungan upaya pemasok bahan baku, serta suasana investasi.

Kelima, meminta adanya agunan norma dan izin nan kuat untuk melindungi investasi para mitra dan yayasan nan berinvestasi dalam pembangunan dapur SPPG mandiri. Gapembi memperkirakan nilai investasi nan ditanamkan para mitra mencapai Rp60 triliun hingga Rp90 triliun. 
Aspirasi keenam adalah penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia di lingkungan BGN melalui penempatan personel nan mempunyai kapabilitas dan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi dari tingkat pusat hingga daerah.

Ketujuh, Gapembi menyatakan keberatan terhadap Surat Edaran Nomor 12 tertanggal 17 Juni 2026 nan dinilai bertentangan dengan Juknis BGN Nomor 401.1/2025 serta perjanjian kerja sama nan ditandatangani antara mitra dan BGN.

Adapun aspirasi kedelapan, mendorong terbentuknya kerjasama lebih erat antara BGN, pelaku usaha, dan kalangan akademisi melalui pembentukan tim asistensi berbareng guna merumuskan standardisasi nasional pengelolaan dapur MBG nan adaptif dan berorientasi pada penyelesaian masalah.

PEMBANGUNAN DAPUR SPPG
Alven mengatakan para mitra MBG pada prinsipnya siap mendukung sasaran percepatan pembangunan dapur SPPG nan dicanangkan pemerintah. Karena itu, Gapembi berambisi setiap pertimbangan program dilakukan objektif dan konstruktif tanpa mengganggu operasional dapur nan melangkah dan investasi nan dikeluarkan para mitra.

“Kami percaya Presiden Prabowo (Subianto) bakal mendengarkan aspirasi para mitra di lapangan. Program MBG adalah investasi jangka panjang bangsa untuk menciptakan generasi sehat, kuat, dan berkekuatan saing. Karena itu, nan dibutuhkan saat ini adalah penguatan tata kelola dan kolaborasi, bukan penghentian program,” ujar Alven.

BEBAS PRAKTIK KORUPSI
Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berkomitmen memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar terbebas dari praktik korupsi guna memaksimalkan anggaran nan digunakan betul-betul dirasakan oleh masyarakat.

"Kita pastikan setiap rupiahnya betul-betul termanfaatkan dengan baik dan juga nan paling krusial terbebas dari praktik korupsi," kata Gibran di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (18/6) sebelum bertolak melakukan kunjungan kerja. (Ant/E-2) 

Pemerintah China melalui Ministry of Industry and Information Technology (MIIT), bakal memberlakukan dua patokan baru untuk kendaraan listrik (EV) mulai 1 Juli 2026. Regulasi ini dinilai menjadi salah satu langkah paling 'agresif' dalam meningkatkan standar keselamatan kendaraan listrik di negara tersebut.

Disitat dari Car News China, patokan pertama mewajibkan baterai mobil listrik dirancang agar tidak mengalami kebakaran maupun ledakan. Kebijakan ini menjadi pembaruan signifikan dibanding standar sebelumnya, nan hanya mengharuskan kendaraan memberikan peringatan kepada pengguna beberapa menit sebelum potensi kebakaran terjadi.

Sebelumnya, MIIT menetapkan standar pengetesan nan mewajibkan sistem kendaraan memberikan sinyal peringatan. Setidaknya lima menit sebelum mobil listrik mengalami kebakaran. Namun dalam izin terbaru, fokusnya tidak lagi sebatas memberikan peringatan, melainkan mencegah kebakaran dan ledakan terjadi sejak awal.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, seluruh model EV baru diwajibkan menjalani pengetesan difusi termal alias thermal propagation test.

Pengujian ini bermaksud memastikan baterai tidak mengalami kebakaran maupun ledakan ketika terjadi thermal runaway, ialah kondisi saat suhu di dalam baterai meningkat secara tidak terkendali, dan berpotensi memicu reaksi berantai pada sel baterai lainnya.

Selain itu, terdapat dua parameter pengetesan baru nan ikut diperkenalkan. Pertama, baterai kudu lolos pengetesan tumbukan dari bagian bawah kendaraan nan dirancang untuk mensimulasikan kondisi jalan nyata.

Kedua, baterai wajib bisa menjalani 300 siklus pengisian menggunakan DC fast charger tanpa mengalami kebakaran maupun ledakan. Pengujian tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan baterai tetap terjaga meski digunakan secara intensif dalam jangka panjang.

Regulasi baru kedua berangkaian dengan aspek keselamatan saat kondisi darurat. Seluruh mobil listrik baru nantinya diwajibkan mempunyai tombol pemutus daya alias power cut off dalam corak fisik.

Ketentuan ini muncul di tengah tren industri otomotif nan semakin banyak mengurangi penggunaan tombol bentuk dan memindahkan beragam kegunaan kendaraan ke layar sentuh alias head unit.

Pada sejumlah model kendaraan modern, termasuk mobil listrik asal China, kegunaan tertentu apalagi hanya dapat diakses melalui perangkat lunak di layar tengah.

Desain tersebut memang bisa menciptakan tampilan kabin nan lebih minimalis dan modern. Namun dalam kondisi darurat, akses terhadap fungsi-fungsi krusial kendaraan dinilai menjadi kurang praktis.

Karena itu, MIIT mewajibkan produsen menyediakan tombol pemutus daya bentuk nan dapat dioperasikan secara sigap hanya dengan satu sentuhan ketika dibutuhkan.

Secara umum, kedua izin tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan keselamatan pengguna kendaraan listrik, tetapi juga memperkuat kepercayaan konsumen terhadap teknologi EV nan saat ini berkembang sangat pesat di China.

Aturan baru ini juga diperkirakan bakal menciptakan standar baru bagi industri kendaraan listrik nasional. Produsen baterai dan pabrikan otomotif dituntut menghadirkan teknologi nan lebih aman, sekaligus memberikan nilai tambah bagi pasar mobil listrik jejak di masa depan.

Selain itu, peningkatan standar keselamatan, diyakini dapat membantu mengurangi kekhawatiran perusahaan asuransi, dalam memberikan perlindungan terhadap kendaraan listrik, nan selama ini dianggap mempunyai karakter akibat berbeda dibanding mobil bermesin pembakaran internal.

Meski izin tersebut baru bakal bertindak pada Juli mendatang, sejumlah perusahaan menyatakan telah memenuhi standar baru nan ditetapkan pemerintah China.

Produsen baterai terbesar dunia, CATL, menyebut produk baterai untuk kendaraan penumpang maupun kendaraan komersial nan telah diproduksi massal sudah sukses lulus pengetesan terbaru pada Mei 2025.

Sementara itu, BYD menyatakan Blade Battery generasi kedua nan digunakan pada kendaraan elektrifikasinya juga telah memenuhi standar baru tersebut.

Menurut perusahaan, teknologi baterai tersebut apalagi bisa melampaui sejumlah persyaratan nan diwajibkan dalam izin terbaru pemerintah China.

Ratusan mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) menggeruduk pelaku pelecehan seksual secara verbal Rabu (17/6) malam.(Dok.Istimewa)

RATUSAN mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) menggeruduk seorang mahasiswa berinisial MF nan diduga melakukan pelecehan seksual secara verbal terhadap seorang pengemudi jasa titip (jastip) di area kampus, Rabu (17/6) malam.

Hingga Kamis (18/6) awal hari, ratusan mahasiswa tetap terlihat berkumpul di sejumlah titik di sekitar Simpang Tujuh Kampus Unnes. Mereka membahas dugaan pelecehan verbal nan disebut telah menimpa lebih dari satu korban.

Seorang mahasiswa Unnes, Andre, mengatakan tindakan tersebut dipicu oleh kemarahan mahasiswa setelah dugaan pelecehan verbal terhadap pengemudi jastip tersebar luas di media sosial.

"Kasus dugaan pelecehan verbal itu diduga sudah dilakukan terhadap sejumlah korban lain, sehingga mahasiswa geram dan menggeruduk pelaku," ujar Andre.

Menurutnya, MF kemudian dibawa ke area Simpang Tujuh Unnes untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas tindakan nan diduga dilakukan melalui percakapan pesan singkat.

Percakapan nan beredar di media sosial memuat sejumlah kalimat nan dinilai mengandung unsur seksual, di antaranya pertanyaan, "Kakaknya hyper ga liat?" nan kemudian diikuti dengan kalimat, "Maaf ya jika kurang sopan. Kakaknya pernah hb?"

Istilah HB nan diduga merujuk pada hubungan badan memicu kemarahan mahasiswa. Massa kemudian meminta MF menyampaikan permintaan maaf secara langsung sebelum akhirnya diamankan petugas keamanan kampus dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk penanganan lebih lanjut.

Dalam permintaan maafnya, MF mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak bakal mengulanginya. "Dari hati nurani saya minta maaf banget, saya menyesali perbuatan saya kali ini, saya tidak bakal mengulangi lagi," kata MF di area ATM Center Simpang Tujuh Unnes sekitar pukul 23.00 WIB.

Sementara itu, Kepala Humas Unnes, Rachmat Petuguran, mengatakan pihak kampus tetap menelusuri dan mengumpulkan info mengenai peristiwa tersebut sehingga belum mengambil keputusan terhadap terduga pelaku. "Kami tetap menggali info mengenai kejadian semalam dengan pihak-pihak terkait," ujar Rachmat, Kamis (18/6).

Pihak kepolisian sekarang menangani kasus tersebut untuk proses penyelidikan lebih lanjut, sementara kampus menyatakan bakal menunggu hasil penelusuran sebelum menentukan langkah selanjutnya. (E-2)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka potensi revisi nilai batu bara untuk domestik alias Domestic Market Obligation (DMO) khususnya pada kebutuhan pembangkit listrik PT PLN (Persero).

Memang, nilai batu bara untuk pembangkit listrik domestik belum pernah berubah sejak tahun 2018. Di mana, nilai patokan batu bara DMO ditetapkan US$ 70 per ton.

Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah perlu bijak dalam menetapkan nilai lantaran adanya kenaikan beban biaya operasional di tingkat hulu. Pemerintah juga mempertimbangkan beragam parameter keekonomian terbaru di sektor pertambangan.

"Lagi kita menghitung plus minus agar PLN-nya juga tidak dirugikan tapi pengusahanya juga tidak dirugikan," kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (18/6/2026).

Bahlil menekankan rencana penyesuaian nilai DMO dipicu oleh kondisi lapangan di mana rasio pengupasan tanah alias stripping ratio (SR) untuk batu bara kalori menengah sekarang sudah semakin tinggi. Hal tersebut diperhitungkan membikin biaya produksi nan kudu ditanggung pengusaha meningkat jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Oh iya untuk medium untuk medium ini kan SR-nya sudah di 8-12% cost produksinya kan udah tinggi. Jadi kita juga kudu membijaksanai agar teman-teman pengusaha juga jangan juga dibeli dengan nilai nan sangat murah. Kalau beli harganya rugi enggak mungkin juga. Karena pengusaha juga kan kita kudu jaga agar mereka tidak rugi," paparnya.

Selain soal biaya produksi, pemerintah juga mendengar keluhan pelaku upaya mengenai patokan Harga Batubara Acuan (HBA) nan dinilai belum mengalami perubahan sejak 2019.

"Betul itu salah satu pertimbangan nan bakal kita hitung ya," kata Bahlil.

Di sisi lain, pemerintah memastikan pasokan batu bara untuk PLN hingga pertengahan tahun ini relatif kondusif meski terdapat hambatan teknis pada jenis kalori tertentu. Dari total kebutuhan 154 juta ton pada tahun 2026, PLN tercatat sudah mengantongi komitmen perjanjian sebesar 134 juta ton.

"Batu baranya pun dari total kebutuhan 154 juta PLN pada tahun 2026, kita sudah PLN sudah melakukan perjanjian 134 juta. Jadi tinggal kurang lebih sekitar 18 sampai 20 juta nan belum. Jadi overall enggak ada masalah," pungkasnya.

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Perwakilan korban Hanania Travel, Uli Amelia Septriani, menyampaikan keluhan ribuan jemaah umrah nan ditipu oleh Hanania Travel. Uli meminta agar haknya dan para korban kembali.

Hal itu disampaikan Uli saat rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengan pendapat umum (RDPU) berbareng Komisi III DPR dan Polda Metro Jaya di kompleks parlemen, Senayan, Kamis (18/6/2026). Dia mengatakan saat ini korban Hanania Travel kurang lebih berjumlah 3.000 orang.

"Secara total nan dapat kami info secara mandiri, Bapak, kurang lebih terdapat 3.000 jemaah. Ini kami info secara mandiri. Hanya pada Syawal saja terdapat kurang lebih 1.500 orang dan pada Juni-Juli kurang lebih 1.400 orang. Itu ada lagi kloter nan Agustus, September, Oktober," kata Uli.

"Ada beberapa nan sampai dengan Desember sudah memberikan DP alias menabung di Hanania. Ada beberapa jemaah Haji Plus juga di situ, Bapak, Ibu, nan belum disetorkan porsinya," sambungnya.

Dia menjelaskan awalnya pembatalan keberangkatan jemaah non-direct menggunakan maskapai Emirates dan Etihad dilakukan dengan argumen force majeure akibat situasi di Timur Tengah. Namun, persoalan semakin membesar ketika penerbangan direct menggunakan Garuda juga dibatalkan pada 25 Maret.

"Pada tanggal tersebut, penerbangan nan direct menggunakan Garuda itu juga di-cancel, padahal tidak ada unsur force majeure di situ," ujarnya.

Saat itu, kata dia, Hanania Travel berasalan ada pengelolaan perusahaan nan buruk. Sehingga tiket nan ada tak dapat diterbitkan.

"Di situ jemaah marah. Itu awal mula kami, masalah kami jemaah khususnya Syawal bermulai dengan Hanania tanggal 25 Maret. Begitu banyak jemaah nan datang ke instansi mereka, kami menuntut pertemuan, menuntut solusi, lantaran selama ini nan kami kejar adalah mitigasi apa nan kalian sudah lakukan," ujarnya.

"Dan mitigasi tersebut sampai dengan hari ini kami tidak menerima bukti apa pun. Jadi ini bukan perihal nan terjadi terbatas hanya pada force majeure, Bapak, Ibu, izin. Ini murni mismanagement, tidak ada aspek mitigasi di situ dan aspek Timur Tengah tidak terjadi hanya satu malam," sambungnya.

Para korban pun sempat mencoba menyelesaikan persoalan melalui jalur komunikasi dengan Kementerian Haji dan Umrah. Pada 14 April, jemaah akhirnya dipertemukan dengan pemilik Hanania Travel, Farhan, nan sekarang telah berstatus tersangka, serta istri dari Farhan nan merupakan komisaris di Hanania Travel.

"Jadi selama 18 Maret sampai dengan 14 April tidak pernah sekali pun setidaknya kami menerima permintaan maaf resmi, tidak pernah. Itikad baik sekecil apa pun kami tidak menerima dan baru kami dapatkan setelah kami meminta pertolongan kepada Kemenhaj pada 7 April," ujarnya.

"Di 14 April itu akhirnya menghasilkan buletin aktivitas kesepakatan, nan di mana Kemenhaj datang sebagai mediator dan mengetahui hasil keputusannya. nan pertama adalah refund, keputusan refund dibagi menjadi tiga termin," sambungnya.

Dia mengatakan termin pertama pada 29 Mei 2026 sebesar 30 persen. Kemudian termin kedua 40 persen pada 31 Juli dan termin ketiga pelunasan 30 persen pada akhir Agustus.

Kemudian, opsi kedua reschedule. Dia mengatakan opsi tersebut untuk jemaah nan tetap mau berangkat dengan Hanania Travel.

"Hari itu angan kami besar, kami tetap mencoba percaya lantaran pada surat tersebut juga dituliskan Kemenhaj bakal berkedudukan mengevaluasi, memonitor, hingga dari jika kandas pada termin pertama bakal ada surat teguran tertulis, jika kandas pada termin kedua bakal ada pembekuan Siskopatuh, jika kandas pada nan termin ketiga bakal ada pencabutan izin," jelasnya.

"Dan minta izin sampai saat ini kami belum memandang ada tindakan tersebut dilakukan," sambungnya.

Kemudian puncaknya terjadi pada 26 Mei saat pihak Hanania Travel mengaku tidak lagi mempunyai biaya operasional untuk memenuhi tanggungjawab kepada jemaah. Uli menyebut korban nan sukses didata secara berdikari mencapai sekitar 3.000 jemaah nan tersebar di beragam wilayah Indonesia.

Uli mengatakan para korban tak pernah membayangkan biaya mereka nan tadinya untuk beragama berujung pada dugaan tindak pidana. Dia pun menduga adanya indikasi tindakan pidana pencucian duit (TPPU).

"Kalau kami tahu dari awal ini adalah penipuan, ini adalah ada indikasi tindakan TPPU, kami tidak mungkin memilih Hanania," ujar Uli.

Lebih lanjut, dia juga mengungkap sejumlah peristiwa nan menurutnya menggambarkan besarnya akibat nan dirasakan korban. Salah satunya, pembatalan keberangkatan nan dilakukan hanya beberapa jam sebelum agenda penerbangan.

"Yang paling parah pada tanggal 25, pembatalan dilakukan H-6 jam. Ada jemaah nan sudah di airport, Bapak, izin, sudah komplit dengan seragamnya," ujarnya.

Meski menuntut pengembalian dana, Uli menegaskan persoalan nan dialami para korban tak semata-mata soal uang. Menurutnya, banyak jemaah nan telah menabung bertahun-tahun demi bisa beragama ke Tanah Suci.

"Kerugian nan kami rasakan, kerugian materiil bisa dicari, betul, kami memang menuntut keadilan duit kami apa nan menjadi kewenangan kami semaksimal mungkin dikembalikan. Tapi kerugian materiil nan saya sendiri menyaksikan teman-teman korban ini alami itu begitu besar," ujarnya.

"Betapa banyak orang tua nan jatuh sakit lantaran mendengar pembatalan tersebut. Ada banyak anak nan kudu mendusta ke orang tuanya hanya lantaran tidak mau Bapak, Ibunya sakit mendengar tidak jadi berangkat ke Tanah Suci," sambungnya.

Uli meminta negara datang memberikan perlindungan dan solusi bagi para korban. Dia menilai kewenangan beragama merupakan kewenangan dasar nan semestinya mendapat perlindungan.

"Yang paling menyedihkan adalah ini ibadah itu kewenangan dasar konstitusional setiap penduduk negara. Di kembali setiap keberangkatan kami nan tertunda, ada harapan, ada doa, dan ada kewenangan jemaah nan perlu dilindungi," katanya.

"Kalau bukan kepada negara sekarang kami meminta untuk dilindungi, untuk didampingi, untuk mendapatkan apa nan memang kewenangan kami, ke mana lagi kami kudu bergerak?" lanjut dia.

Uli berambisi kasus Hanania Travel menjadi nan terakhir menimpa jemaah umrah di Indonesia. Dia meminta agar haknya dikembalikan.

"Tolong jadikan kami korban terakhir. Berikan solusi, bicara masa depan nggak apa-apa tapi tolong bantu kami sekarang solusinya apa. Kami tidak menyolong, kami tidak mau merampok, kami hanya meminta apa nan kewenangan kami untuk kembali," ungkapnya.

(amw/rfs)