Jakarta -

Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittpidnarkoba) Bareskrim Polri memusnahkan nyaris enam kilogram sabu. Sabu nan dimusnahkan merupakan peralatan bukti dari pengungkapan kasus di dua lokasi.

Pemusnahan peralatan bukti dilakukan di Kantor Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (23/4/2026) siang. Kasubdit III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Zulkarnain Harahap menyebut kasus itu sukses diungkap pada Februari lalu.

Barang bukti tersangka dari dua tersangka ialah Achmad Saiful Fauzi (51) dan Nurul Achmadi (73). Keduannya turut dihadirkan dalam pemusnahan hari ini.

"(Barang bukti nan dimusnahkan) Enam balut plastik berwarna hijau nan di dalamnya berisi narkotika jenis kristal alias sabu dengan berat netto 5913,29 gram (5,9 kilogram)," kata Zulkarnain melalui keterangannya.

Bareskrim turut melibatkan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) untuk mengecek keseluruhan peralatan bukti. Sabu-sabu itu dimusnahkan dengan langkah dilebur dengan cairan asam.

"Barang bukti dimusnahkan dengan langkah dilebur dengan cairan masam sulfat dan di buang ke dalam closet," jelas Zulkarnain.

Sebelumnya, Dittipidnarkoba Bareskrim Polri sukses menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu di Terminal Bungurasih, Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam operasi tersebut, polisi menangkap dua orang tersangka dan menyita enam paket sabu nan sempat coba dibuang oleh pelaku saat bakal ditangkap.

Kasubdit III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Zulkarnain Harahap menjelaskan, pengungkapan ini bermulai dari pemeriksaan rutin tim campuran di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, pada Senin (23/2/2026). Petugas mencurigai seorang penumpang bus bidang Pekanbaru-Yogyakarta berjulukan Achmad Saiful Fauzi (ASF).

"Saat pemeriksaan di area Seaport Interdiction pintu masuk Pelabuhan Bakauheni, petugas menemukan tas ransel hitam berisi enam paket kotak diduga sabu di bawah kaki tersangka AS," ujar Kombes Zulkarnain dalam keterangannya.

Kepada polisi, ASF mengaku diperintah oleh seseorang berinisial PT Karunia untuk mengambil peralatan haram tersebut di Pekanbaru. Sosok PT Karunia diduga merupakan seorang narapidana nan saat ini mendekam di Lapas Madiun, Jawa Timur.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Tim Gabungan Subdit III dan Satgas NIC melakukan teknik control delivery menuju Jawa Timur. Tersangka AS diminta terus berkomunikasi dengan pemesan barang.

Setibanya di Terminal Bungurasih, Sidoarjo, pada Selasa (24/2/2026), muncul tersangka kedua berjulukan Nurul Achamadi (NA) nan bakal mengambil tas berisi sabu tersebut. Keduanya sempat berkomunikasi melalui fitur berbagi letak sebelum bertemu.

"Saat transaksi pemindahan tas berlangsung, petugas langsung menyergap. Tersangka NA sempat mencoba melarikan diri dan membuang tas berisi enam balut sabu tersebut sebelum akhirnya sukses diamankan petugas," jelas Zulkarnain.

Berdadarkan hasil penyelidikan, Zulkarnain mengungkap bahwa peralatan haram tersebut diduga milik seorang residivis narkoba berjulukan Samsul Arifin, nan baru saja menghirup udara bebas pada Agustus 2025 lalu.

Selain enam paket sabu, polisi menyita sejumlah peralatan bukti berupa satu unit mobil Toyota Innova hingga beberapa ponsel.

"Hasil cek urine menunjukkan tersangka Nurul Achamadi positif mengandung Amphetamin dan Metafetamin, sementara tersangka ASF negatif," ucap Zulkarnain.

(ond/idn)

Jakarta -

Mantan artis Muhammad Ammar Akbar namalain Ammar Zoni divonis balasan penjara. Hakim menyatakan Ammar bersalah dalam kasus penjualan narkoba di dalam Rutan Salemba.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Muhammad Ammar Akbar terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa kewenangan dan melawan hukum, menawarkan untuk tujuan menjual alias menjadi perantara jual beli narkotika golongan I," ujar ketua majelis pengadil Dwi Elyarahma Sulistiyowati saat membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026).

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Ammar Akbar dengan pidana penjara selama 7 tahun," imbuh hakim.

Hakim juga menghukum Ammar bayar denda Rp 1 miliar. Hakim menyatakan Ammar bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Ammar Dituntut 9 Tahun Penjara

Ammar Zoni sebelumnya dituntut 9 tahun penjara. Ammar Zoni diyakini jaksa bersalah dalam kasus penjualan narkoba di dalam Rutan Salemba.

Ammar Zoni dituntut berbareng lima terdakwa lainnya. Jaksa meyakini Ammar Zoni dan lima terdakwa lainnya bersalah.

"Menyatakan Terdakwa I Asep bin Sarikin, Terdakwa II Ardian Prasetyo bin Arie Ardih, Terdakwa III Andi Muallim namalain Koh Andi, Terdakwa IV Ade Candra Maulana bin Mursalih, Terdakwa V Muhammad Rivaldi, Terdakwa VI Muhammad Amar Akbar bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa kewenangan dan melawan hukum, menawarkan untuk tujuan menjual alias menjadi perantara jual beli narkotika golongan I," ujar jaksa saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (12/3).

Jaksa menuntut Ammar dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda Rp 500 juta. Adapun jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 140 hari.

"Terdakwa VI Muhammad Amar Akbar dengan pidana penjara selama 9 tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan nan telah dijalani. Dan denda sejumlah Rp 500 juta," ujar jaksa.

(mib/whn)

Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan kajian mengenai tata kelola partai politik (parpol) untuk mencegah korupsi. Salah satunya, KPK mengusulkan adanya pembatasan masa kepemimpinan ketua umum parpol menjadi dua periode.

Kajian ini dilakukan KPK pada tahun 2025 melalui Direktorat Monitoring. KPK menemukan empat poin nan perlu dibenahi dalam sistem parpol di Indonesia dan memberikan enam belas rekomendasi.

"Untuk memastikan berjalannya kaderisasi perlu pengaturan pemisah kepemimpinan ketua umum partai menjadi maksimal 2 kali periode masa kepengurusan," demikian salah satu rekomendasi dalam hasil kajian KPK, dikutip detikcom, Kamis (23/4/2026).

Selain itu, KPK juga merekomendasikan penambahan pada revisi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, ialah ditambahkan persyaratan untuk calon presiden dan wakil presiden serta kepala wilayah kudu berasal dari kader partai.

"Persyaratan untuk bakal calon presiden/wakil presiden/kepala daerah/wakil kepala wilayah selain demokratis dan terbuka, menambahkan klausul nan berasal dari sistem kaderisasi partai," tulis KPK.

Sementara itu, Jubir KPK Budi Prasetyo menyebut kajian itu datang sebagai upaya pencegahan lantaran sektor politik rawan terjadi korupsi. Hasil kajian itu usai didiagnosa area mana saja nan rawan timbulnya korupsi.

"Memang itu juga berasas temuan nan KPK lakukan dalam kajian tersebut, misalnya mengenai dengan kaderisasi di partai politik itu juga menjadi salah satu aspek nan kemudian menjadi salah satu substansi alias materi dalam kajian," kata Budi kepada wartawan, hari ini.

Kajian itu dilakukan lantaran KPK merasa ongkos politik di Indonesia tetap tinggi nan berpotensi menimbulkan korupsi. Kajian itu sendiri telah melibatkan partai politik.

"Ya tentunya lantaran kajian itu kami melibatkan banyak komponen termasuk kawan-kawan dari partai politik nan juga memberikan saran masukan dalam upaya perbaikan sistem politik di Indonesia," ucapnya.

Berikut ini 16 poin rekomendasi KPK dari hasil kajian tata kelola partai politik:

1. Pemrakarsa perubahan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Kemendagri dan Kemenkum) dan DPR (Komisi II dan Badan Legislatif) melengkapi Pasal 34 dengan menambahkan klausul mengenai tanggungjawab pelaporan aktivitas pendidikan politik nan mencakup kegiatan, peserta, tujuan, dan output nan dilakukan oleh partai politik nan didanai dari support finansial pemerintah.
2. Kemendagri melakukan revisi pada Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 dan 36 Tahun 2010 untuk mengatur materi kurikulum pendidikan politik untuk referensi parpol.
3. Kemendagri menyusun sistem pelaporan terintegrasi mengenai penyelenggaraan pendidikan politik nan dilakukan oleh pemerintah ataupun partai politik. Hal sesuai dengan tugas dan kegunaan Kemendagri sebagai pembinaan umum di bagian penyelenggaraan politik dalam negeri dan kerakyatan (Pasal 117 Permendagri Nomor 9 Tahun 2025).
4. Penyusunan materi kurikulum dan sistem pelaporan terintegrasi oleh Kemendagri menjadi bagian tugas Kemendagri sebagai pengawas sesuai revisi Pasal 46 UU Nomor 2 Tahun 2008.
5. Perlunya penambahan pada revisi Pasal 29 UU Nomor 2 Tahun 2011:
• Terkait keanggotaan partai politik pada Pasal 29 Ayat (1) huruf a ditambahkan bahwa personil partai politik terdiri dari personil muda, madya, utama.
• Persyaratan kader nan menjadi bakal calon DPR/DPRD disebutkan jelas dan berjenjang dalam undang-undang Pasal 29 ayat (1a). Misal: calon DPR berasal dari kader utama, calon DPRD Prov berasal dari kader madya.
• Persyaratan untuk bakal calon presiden/wakil presiden/kepala daerah/wakil kepala wilayah selain demokratis dan terbuka, menambahkan klausul nan berasal dari sistem kaderisasi partai.
• Menambahkan persyaratan pemisah waktu minimal berasosiasi dalam partai untuk dapat dicalonkan oleh partai.
6. Kemendagri menyusun standardisasi dan sistem pelaporan kaderisasi partai politik nan terintegrasi dengan banpol.
7. Mendorong partai politik untuk mengimplementasikan putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang minimal threshold pilkada melalui rekrutmen cakada berasas kaderisasi.
8. Untuk memastikan berjalannya kaderisasi perlu pengaturan pemisah kepemimpinan ketua umum partai menjadi maksimal 2 kali periode masa kepengurusan.
9. Pemrakarsa perubahan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Kemendagri dan Kemenkum) dan DPR (Komisi II dan Badan Legislatif) melengkapi Pasal 34 ayat (1) huruf a dengan langkah memberlakukan iuran personil dengan besaran berasas jenjang kaderisasi dan dicatatkan dalam pelaporan finansial partai politik.
10. Partai politik mengimplementasikan Pasal 34 ayat (1) huruf a dengan langkah memberlakukan iuran personil dengan besaran berasas jenjang kaderisasi dan dicatatkan dalam pelaporan finansial partai politik.
11. Laporan finansial partai politik mengungkapkan sumbangan perseorangan terdiri dari sumbangan personil parpol pejabat eksekutif/legislatif, personil biasa, dan non-anggota parpol.
12. Menghapuskan sumber sumbangan dari badan usaha/perusahaan. Sumbangan nan berasal dari badan usaha/perusahaan dicatatkan sebagai sumbangan nan berasal dari perseorangan (beneficial ownership badan usaha) (implikasi: penghapusan pasal 35 ayat (1) huruf c).
13. Kemendagri membikin sistem pelaporan finansial partai politik nan terintegrasi dengan sistem pelaporan banpol nan dapat diakses oleh publik.
14. Perlu penambahan pada pasal 39 pada revisi UU 2 Tahun 2011:
Pengelolaan finansial Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diintegrasikan kepada sistem pelaporan finansial partai politik nan dikelola oleh pemerintah (Kemendagri) secara periodik tiap tahun pelaporan.
15. Perlu penambahan ketentuan hukuman pada pasal 47 UU 2 Tahun 2011 mengenai ketidakpatuhan partai politik dalam penyelenggaraan pasal 39 UU 2 Tahun 2011.
16. Revisi pasal 46 UU Nomor 2 Tahun 2011 dilengkapi dengan:
• Nama lembaga nan diberikan kewenangan pengawasan terhadap partai politik.
• Ruang lingkup pengawasan mencakup finansial partai, kaderisasi, dan pendidikan politik.

(ial/fas)

Jakarta, CNN Indonesia --

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN menolak usul Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membatasi masa kedudukan ketua umum partai maksimal dua periode.

Wakil Ketua Umum PAN, Saleh Partaonan Daulay menegaskan bahwa masa kedudukan ketua umum merupakan kewenangan partai politik.

"Bisa satu periode. Bisa dua periode. Bisa tiga, dan seterusnya. Tentu masing-masing ada argumen untuk mendukung masing-masing opsi," kata Saleh saat dihubungi, Kamis (23/4).

Ketua Komisi VII DPR itu mengingatkan KPK agar tak ikut kombinasi dan mengurusi teknis internal partai. Menurut dia, parpol adalah lembaga politik nan mempunyai AD/ART sebagai pedoman dan dasar norma internal untuk beraktivitas.

"Soal Ketum, ya biarlah itu diputuskan di internal. Kalau semua setuju boleh lebih 2 periode, ya silakan. Kalau mau ada pembatasan, bagus juga. nan krusial masuk dalam AD/ART agar bisa menjadi landasan hukum," ujarnya.

Sikap Golkar

Sementara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhamad Sarmuji belum menyampaikan sikap tegas soal usulan KPK untuk membatasi masa kedudukan ketua umum hanya dua periode.

Hanya saja, menurut Sarmuji, nan lebih krusial bagi partai saat ini adalah kerakyatan internal untuk menjamin suasana internal partai melangkah sehat dan kekuasaan bertumpu ada satu orang.

"Yang lebih krusial adalah adanya kerakyatan internal nan menjamin proses di partai melangkah sehat sehingga kekuasaan tidak hanya bertumpu ke satu orang," ujarnya.

Usulan KPK soal masa kedudukan ketum partai tertuang dalam laporan tahunan nan dirilis Direktorat Monitoring KPK 2025. Dalam laporan itu, KPK mengusulkan perbaikan tata kelola terhadap sejumlah lembaga dan program strategis pemerintah, termasuk partai politik.

Khusus perbaikan partai politik, KPK total mengeluarkan 16 poin rekomendasi perbaikan, salah satunya agar masa kedudukan ketua umum partai dibatasi hanya untuk dua periode. Selain itu, ada pula rekomendasi agar partai memperbaiki kurikulum pendidikan dan kaderisasi.

(thr/wis)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyampaikan orasi ilmiah dalam rangkaian Wisuda dan Dies Natalis ke-63 Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon.

Di hadapan ribuan wisudawan, Eddy membahas posisi Indonesia di tengah pusaran disrupsi global, termasuk tantangan dan kesempatan nan dihadapi generasi muda.

Dalam paparannya, Eddy mengatakan Indonesia saat ini berada dalam situasi dunia nan penuh perubahan besar di beragam bidang, mulai dari teknologi, kesehatan, geopolitik, hingga lingkungan.

Ia menyebut sejarah bumi telah mencatat beragam momentum besar nan mengubah tatanan global, seperti revolusi industri, perang dunia, revolusi digital, perkembangan kepintaran buatan, hingga pandemi COVID-19. Menurutnya, bumi sekarang kembali menghadapi tekanan akibat bentrok geopolitik, krisis energi, dan ancaman krisis iklim.

"Perlu ditegaskan bahwa disrupsi nan terjadi saat ini mempunyai karakter nan jauh lebih cepat, luas, dan berakibat simultan di beragam sektor," ujar Eddy dalam keterangannya, Kamis (23/4/2026).

"Perang di Timur Tengah dan ketegangan dunia telah mengganggu rantai pasok daya dan industri. Dampaknya terasa langsung pada kenaikan nilai beragam komoditas, termasuk energi, pangan, hingga transportasi," katanya.

Eddy juga menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan daya nasional. Ia menilai Indonesia saat ini menghadapi tantangan lantaran daya fosil tetap mendominasi, sementara transisi menuju daya bersih tidak bisa terus ditunda.

"Produksi migas nasional perlu ditingkatkan, tetapi di saat nan sama, transisi daya kudu dipercepat. Elektrifikasi, bioenergi, serta pengembangan daya baru seperti hidrogen dan nuklir menjadi bagian dari solusi jangka panjang," tegasnya.

Selain itu, Eddy menilai perubahan dunia juga bakal memengaruhi struktur pasar kerja. Ia mengatakan transisi daya berpotensi melahirkan industri hijau dan lapangan kerja baru alias green jobs, namun perihal itu menuntut kesiapan sumber daya manusia.

"Reskilling dan upskilling menjadi keharusan. Dunia pendidikan kudu terhubung erat dengan kebutuhan industri melalui konsep link and match," jelasnya.

Di akhir orasinya, Eddy membujuk generasi muda untuk memandang disrupsi sebagai peluang, bukan semata ancaman.

"Para pemenang adalah mereka nan bisa beradaptasi cepat, jeli memandang peluang, dan tetap berprestasi di tengah ketidakpastian. Jangan pernah capek mencintai Indonesia dan berkontribusi di bagian masing-masing," tutupnya.

Turut datang dalam aktivitas tersebut Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur Watubun, dan Sekda Provinsi Maluku Ir. Sadali.

(akd/ega)

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menyoroti aktivitas membaca nan mulai menggeliat di kalangan Generasi Z. Berdasarkan hasil riset lembaga survei Jakpat pada semester kedua 2025, tercatat persentase aktivitas membaca Gen Z (usia 14-29 tahun) mencapai 26%.

Adapun nomor tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan generasi Milenial (30-45 tahun) nan sebesar 20% dan Gen X (46-61 tahun) nan hanya 18%.

Lestari mengungkapkan peningkatan minat baca di kalangan generasi muda ini tidak boleh disia-siakan. Menurutnya, momentum berbobot tersebut kudu dimanfaatkan para pemangku kepentingan untuk mendongkrak literasi masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.

"Peningkatan minat baca di kalangan generasi muda ini kudu dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan beragam langkah strategis agar berkepanjangan dan pada akhirnya bisa meningkatkan literasi masyarakat Indonesia," ujar Lestari dalam keterangannya, Kamis (23/4/2026).

Lebih lanjut, Lestari mengungkapkan para pemuda sekarang mulai mencari pengganti aktivitas nan lebih berbobot untuk mengisi waktu luang. Namun, minat baca nan tinggi belum otomatis berbanding lurus dengan tingkat literasi masyarakat.

Agar kebiasaan membaca memberi akibat nan lebih luas, Lestari menilai perlu ada langkah-langkah strategis nan dilakukan secara konsisten. Salah satunya dengan menggerakkan organisasi baca, baik berbasis digital maupun fisik, sehingga dapat mendorong tumbuhnya obrolan dan resensi kitab secara organik di tengah masyarakat.

Selain itu, sekolah dan perguruan tinggi juga perlu mendorong pola pembelajaran nan membikin siswa tidak hanya membaca, tetapi juga bisa mengolah, mengkritisi, dan menyajikan kembali info nan diperoleh.

Di sisi lain, kesiapan bahan referensi nan mudah diakses-baik melalui koleksi bentuk maupun digital-serta nilai kitab nan terjangkau juga menjadi aspek krusial untuk meningkatkan minat baca masyarakat.

Karena itu, Lestari berambisi segera ada kebijakan nan dapat memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan, misalnya melalui penghapusan pajak kitab dan keringanan nilai kertas.

"Dengan sejumlah langkah tersebut, momentum 26% Gen Z nan aktif membaca tidak hanya menjadi nomor statistik, tetapi fondasi bagi terciptanya ekosistem literasi nasional nan lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan," pungkasnya.

(akd/ega)

Lebak -

Unit Perlindungan Perempuan (PPA) Satreskrim Polres Lebak menangkap laki-laki inisial IN (40) lantaran diduga telah mencabuli anak tirinya nan tetap di bawah umur. Pelaku melakukan pencabulan hingga korban mengandung tujuh bulan.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, korban mengandung tujuh bulan," kata Kanit PPA Satreskrim Polres Lebak, IPDA Limbong, Kamis (23/4/2026).

Kasus ini terungkap setelah family berprasangka terhadap perubahan postur tubuh korban. Dari hasil interogasi oleh pihak keluarga, korban mengaku mengandung lantaran ulah bejad ayah tiri.

"Setelah dilakukan interogasi, korban mengakui bahwa pelakunya adalah bapak tiri," katanya.

Hasil investigasi kemudian mengungkap tindakan bejat pelaku kepada korban telah dilakukan sejak Agustus 2025. Selama melakukan aksinya, pelaku selalu menakut-nakuti korban agar mau mengikuti keinginannya.

"Pengakuan korban dan tersangka awal pertama kali ada paksaan, sempat disampaikan oleh bapak tirinya jangan bilang ke siapa-siapa termasuk ke ibunya," kata Limbong.

Kini pelaku sudah ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian. Pelaku terancam pidana penjara selama 12 tahun.

"Ancaman pidana penjara selama 12 tahun," katanya.

(ygs/ygs)

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Sugiono menggelar pertemuan bilateral berbareng Menteri Luar Negeri Filipina Theresa Lazaro di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta. Pertemuan ini membahas penguatan kerja sama kedua negara, mulai dari sektor ekonomi hingga rumor geopolitik global.

Sugiono menegaskan, bahwa hubungan Indonesia-Filipina mencerminkan kemitraan erat sebagai sesama personil pendiri ASEAN.

“Pertemuan kita hari ini mencerminkan kemitraan nan kuat antara Indonesia dan Filipina sebagai tetangga dekat, negara kepulauan, dan juga sebagai personil pendiri ASEAN,” kata Sugiono, Kamis (23/4/2026).

Ia menjelaskan, konsentrasi utama pembahasan adalah memastikan kerja sama bilateral nan memberikan faedah bagi masyarakat kedua negara, sekaligus memperkuat peran ASEAN di tengah dinamika global.

“Dan lantaran Filipina memegang kepemimpinan ASEAN tahun ini, Indonesia juga menegaskan kembali support penuh dan komitmen berbareng kita untuk memperkuat persatuan dan sentralitas ASEAN di tengah meningkatnya ketidakpastian dan tantangan regional,” ujar dia.

Dalam pertemuan itu, berbareng Theresa Lazaro juga membahas langkah konkret untuk memperkuat kerja sama di beragam sektor strategis.

“Mengenai kerja sama ekonomi, kami sepakat untuk memperkuat kolaborasi, antara lain, dalam penyelesaian mata duit lokal, sistem pembayaran QR nan lebih kuat, dan konektivitas nan lebih baik antara kota-kota perbatasan seperti Manado, Bitung, Davao, dan General Santos,” ungkapnya.

Selain ekonomi, Sugiono menuturkan, kerja sama di sektor daya juga menjadi perhatian utama, mengingat kedua negara merupakan produsen nikel besar dunia.

Dea Imut dan Achmad Zacky

JAKARTA - Kabar senang datang dari mantan artis cilik Dea Annisa alias nan berkawan disapa Dea Imut. Setelah menjalin hubungan asmara selama nyaris dua tahun dengan kekasihnya, Achmad Zacky, Dea mantap melangkah ke jenjang pernikahan pada akhir tahun ini. 

Dea mengungkapkan bahwa persiapan hari bahagianya tersebut sudah mencapai 70 persen. Ia pun tak segan membagikan konsep pernikahan impiannya nan bakal digelar secara intim. 

"Persiapan kita sudah sekitar 70 persenan ya. Doakan saja semoga lancar semuanya sampai hari H," ujar Dea Annisa saat ditemui di area Mampang, Jakarta Selatan belum lama ini. 

Adapun konsep pernikahannya, Dea memilih tema internasional nan didominasi ruangan kaca estetik. 

"Kalau untuk konsep, kita rencananya internasional saja. Aku inginnya lebih ke arah nan intimate, lebih dekat dengan tamu undangan. Impian saya sih inginnya di glass house, bukan nan di pantai gitu," tuturnya. 

BANYAK orang kerap merasakan pegal setelah main padel alias menjalani olahraga lainnya. Biasanya rasa pegal tak langsung timbul setelah bermain.

Beberapa orang biasanya baru merasakan pegal alias nyeri di bagian tubuh ini saat pagi hari alias setelah beristirahat sejenak usai melakukan olahraga. Lalu, wajar apa enggak ya rasa pegal alias nyeri ini sebenarnya?

1. Pegal Usai Olahraga Wajar

Belakangan ini, banyak orang baru mencoba olahraga seperti padel, lari, alias latihan gym sering merasa cemas ketika tubuh mulai terasa pegal keesokan harinya. Padahal, kondisi ini sebenarnya merupakan reaksi normal tubuh setelah otot bekerja lebih keras dari biasanya.

Rasa nyeri alias kaku nan muncul ini sering membikin sebagian orang bertanya-tanya apakah itu tanda cedera alias justru bagian dari proses penyesuaian tubuh terhadap aktivitas fisik. Dokter ortopedi dari Rumah Sakit Columbia, dr. Aldo Fransiskus Marsetio, B.med.Sc, Sp.OT(K), Subsp. CO (K), pun memberikan penjelasannya dalam aktivitas Morning Zone nan tayang di Youtube Official Okezone.

Dokter Aldo mengatakan bahwa rasa pegal alias nyeri ini sangatlah wajar dirasakan oleh orang nan baru berolahraga. Pasalnya, olahraga bakal mengaktifkan otot-otot tertentu apalagi Gerakan nan dilakukan terus berulang.

Namun, jangan cemas dengan rasa sakit nan muncul. Sebab, perihal itu bisa jadi proses otot berkembang alias tumbuh menjadi lebih baik lagi.

“Sesuatu nan wajar (badan pegal setelah berolahraga), jadi saat olahraga kita mengaktifkan otot-otot tertentu apalagi aktivitas nan cukup monoton dan berulang. Jadi salah satu golongan otot tertentu kita pakai berulang-ulang. Sama seperti jika kita nge-gym pasti besoknya terjadi nyeri,” ujar dr Aldo dalam aktivitas Morning Zone di Youtube Official Okezone.

“Karena sebenarnya saat kita berolahraga itu otot kita bekerja kita sebutnya micro tears alias sobekan-sobekan mikro. Tapi sebenarnya itulah proses otot kita berkembang alias tumbuh menjadi lebih baik lagi. Cuma memang kudu dibedakan nyeri ini lantaran proses otot kita berkembang alias bertumbuh, alias malah lantaran cedera,” lanjutnya.

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengecam atas tindakan pasukan Israel nan mengibarkan spanduk bertuliskan Rising Lion di atas reruntuhan Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina.

“Kemarin juga kita menyampaikan statement kita untuk mengecam dan memprotes perihal tersebut,” kata Menlu Sugiono kepada wartawan di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026).

Sugiono mengingatkan, bahwa berasas norma humaniter internasional, seluruh akomodasi medis wajib dihormati dan dilindungi dalam situasi konflik.

“Walaupun sudah diserahkan dari MER-C Indonesia ke Palestina, itu merupakan satu instalasi, kemanusiaan nan tidak boleh dimasukkan dalam propaganda perang alias perang dan sebagainya. Jadi kita sudah menyampaikan keberatan kita,” tegasnya.

Sebelumnya, Pasukan Israel memasang spanduk besar 'Rising Lion' di bangunan Rumah Sakit Indonesia, Jabalia, Jalur Gaza bagian utara, nan hancur akibat perang sejak Oktober 2023 hingga tahun lalu.

Berdasarkan foto nan beredar di media sosial, seorang tentara Israel memandang spanduk besar dengan tulisan dalam bahasa Ibrani nan artinya "Lihatlah, suatu bangsa bangkit seperti singa, dan seperti singa mengangkat dirinya."

Foto spanduk tersebut beredar di akun Telegram Israel sejak Senin (21/4/2026). Salah satu akun menulis, "Batalyon 9208 Brigade Negev sedang bersiap untuk merayakan Hari Peringatan dan Hari Kemerdekaan di Rumah Sakit Indonesia, Jabalia".

Waktu pemasangan spanduk tersebut bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Israel, diperingati dari Selasa hingga Rabu (21-22/4). Tahun ini menandai 78 tahun kemerdekaan negara tersebut setelah peristiwa Nakbapada 1948, ialah pembersihan etnis alias pengusiran terhadap lebih dari 750.000 penduduk Palestina dari tanah air mereka.

⁠

Jakarta, CNBC Indonesia - Gangguan pasokan sulfur dari area Timur Tengah mulai mendorong pelaku industri nikel di Indonesia mencari sumber alternatif. Namun, upaya pengalihan impor tersebut dinilai tidak mudah dan penuh tantangan.

Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdana Kusumah mengungkapkan, sejumlah pelaku upaya saat ini mulai menjajaki pasokan sulfur dari negara lain di luar Timur Tengah sebagai langkah antisipasi.

"⁠⁠Akibat gangguan pasokan dan kelangkaan nan telah terjadi, beberapa pelaku upaya mulai mengusahakan sumber-sumber lain nan berasal dari negara-negara di luar Timur Tengah," ujarnya kepada CNBC Indonesia, Kamis (23/4/2026).

Meski demikian, dia menilai langkah tersebut tidak serta-merta dapat menggantikan pasokan utama. Pasalnya, negara pengganti mempunyai kapabilitas produksi nan lebih terbatas.

"Hal ini tidak mudah, lantaran jaraknya bisa lebih jauh dan jumlahnya tidak sebanyak nan diproduksi oleh negara-negara Timur Tengah penghasil minyak bumi dan gas alam. Disamping itu nilai sulfur bumi saat ini telah mengalami kenaikan nan sangat meningkat," katanya.

Oleh karena itu, beberapa perusahaan juga mulai mempertimbangkan impor dalam corak masam sulfat sebagai substitusi sulfur. Namun opsi ini juga menghadapi kendala, mulai dari kompleksitas logistik, kebutuhan penanganan khusus, hingga proses perizinan impor nan dinilai tetap cukup rumit.

"⁠Diperlukan kebijakan pemerintah dalam perihal untuk mempermudah pemberian izin import masam sulfat pada saat kondisi darurat seperti ini," katanya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah mulai mewaspadai potensi gangguan pada rantai pasok sulfur nan dapat berakibat pada program hilirisasi nikel. Hal tersebut diketahui setelah Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan berjumpa Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.

Dalam pertemuan tersebut, Luhut menyampaikan sejumlah perkembangan terkini, termasuk akibat dari bentrok dunia nan berpotensi berkepanjangan terhadap sektor daya dan komoditas strategis.

Melalui unggahan di akun instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, dia menyampaikan bahwa dalam tiga bulan ke depan, pertumbuhan dan aktivitas ekonomi Indonesia tetap relatif terjaga.

Namun demikian, pemerintah telah menyiapkan skenario untuk mengantisipasi beragam kemungkinan guna menghadapi situasi dunia nan semakin memburuk.

"Terutama jika bentrok dunia ini berjalan lebih lama dari nan kita perkirakan. Salah satu nan kami cermati adalah lonjakan nilai energi," terang Luhut, dikutip Kamis (23/4/2026).

Selain itu, pemerintah juga mencermati potensi gangguan rantai pasok komoditas krusial lainnya, terutama sulfur. Luhut menilai, komoditas ini mempunyai peran krusial dalam proses hilirisasi nikel serta pengembangan baterai kendaraan listrik di Indonesia.

"Selain energi, kami juga mencermati gangguan rantai pasok komoditas strategis lainnya; seperti sulfur nan krusial bagi hilirisasi nikel dan baterai kendaraan listrik," ujarnya.

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta -

KPK menyampaikan 16 rekomendasi hasil kajian tata kelola partai politik, salah satunya, tanggungjawab kaderisasi bagi bakal calon presiden dan wakil presiden. Menanggapi itu, Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, menilai kerakyatan kudu tetap membuka ruang luas bagi semua kalangan.

"Terkait usulan capres dan cawapres berasal dari kader partai, kerakyatan kudu membuka ruang bagi anak-anak muda terbaik bangsa dari dalam maupun luar partai politik," kata Angga kepada wartawan, Kamis (23/4/2026).

Dia mengatakan partai politik memang menjadi pintu masuk dalam sistem demokrasi. Namun, kata dia, perihal itu tak boleh menjadi penghalang bagi penduduk negara untuk maju sebagai pemimpin.

"Partai sebagai pintu masuk tapi tidak boleh membatasi kesempatan anak bangsa untuk menjadi pemimpin nasional," ujarnya.

"Hal nan lebih penting, proses rekrutmen dan transparansi kudu menjadi concern utama apalagi mengenai biaya politik nan tinggi," sambungnya.

Selain itu, dia menilai sistem pemilu juga perlu memberi ruang bagi partai baru agar kaderisasi politik bisa berkembang lebih luas. Dia menekankan agar tak ada pembatasan bagi partai.

"Sistem pemilu juga kudu memberikan ruang pada partai baru sehingga ruang kaderisasi politik juga menjadi lebih luas. Jangan sampai partai dibatasi dan dipersulit malah bakal memperparah situasi politik kita," ungkapnya.

Meski begitu, Angga mengapresiasi usulan dari KPK. Menurutnya, usulan tersebut sebagai bagian dari agenda besar pemberantasan korupsi.

"Apresiasi pada KPK nan memberikan masukan terhadap perbaikan partai politik sebagai agenda besar pemberantasan korupsi," tuturnya.

KPK memberikan 16 poin rekomendasi hasil kajian tata kelola partai politik. Soal capres kudu melalui kaderisasi partai, terdapat pada poin 5. Berikut 16 poin rekomendasi KPK:

1. Pemrakarsa perubahan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Kemendagri dan Kemenkum) dan DPR (Komisi II dan Badan Legislatif) melengkapi Pasal 34 dengan menambahkan klausul mengenai tanggungjawab pelaporan aktivitas pendidikan politik nan mencakup kegiatan, peserta, tujuan, dan output nan dilakukan oleh partai politik nan didanai dari support finansial pemerintah.
2. Kemendagri melakukan revisi pada Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 dan 36 Tahun 2010 untuk mengatur materi kurikulum pendidikan politik untuk referensi parpol.

3. Kemendagri menyusun sistem pelaporan terintegrasi mengenai penyelenggaraan pendidikan politik nan dilakukan oleh pemerintah ataupun partai politik. Hal sesuai dengan tugas dan kegunaan Kemendagri sebagai pembinaan umum di bagian penyelenggaraan politik dalam negeri dan kerakyatan (Pasal 117 Permendagri Nomor 9 Tahun 2025).
4. Penyusunan materi kurikulum dan sistem pelaporan terintegrasi oleh Kemendagri menjadi bagian tugas Kemendagri sebagai pengawas sesuai revisi Pasal 46 UU Nomor 2 Tahun 2008.
5. Perlunya penambahan pada revisi Pasal 29 UU Nomor 2 Tahun 2011:
• Terkait keanggotaan partai politik pada Pasal 29 Ayat (1) huruf a ditambahkan bahwa personil partai politik terdiri dari personil muda, madya, utama.
• Persyaratan kader nan menjadi bakal calon DPR/DPRD disebutkan jelas dan berjenjang dalam undang-undang Pasal 29 ayat (1a). Misal: calon DPR berasal dari kader utama, calon DPRD Prov berasal dari kader madya.
• Persyaratan untuk bakal calon presiden/wakil presiden/kepala daerah/wakil kepala wilayah selain demokratis dan terbuka, menambahkan klausul nan berasal dari sistem kaderisasi partai.
• Menambahkan persyaratan pemisah waktu minimal berasosiasi dalam partai untuk dapat dicalonkan oleh partai.
6. Kemendagri menyusun standardisasi dan sistem pelaporan kaderisasi partai politik nan terintegrasi dengan banpol.
7. Mendorong partai politik untuk mengimplementasikan putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang minimal threshold pilkada melalui rekrutmen cakada berasas kaderisasi.
8. Untuk memastikan berjalannya kaderisasi perlu pengaturan pemisah kepemimpinan ketua umum partai menjadi maksimal 2 kali periode masa kepengurusan.
9. Pemrakarsa perubahan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Kemendagri dan Kemenkum) dan DPR (Komisi II dan Badan Legislatif) melengkapi Pasal 34 ayat (1) huruf a dengan langkah memberlakukan iuran personil dengan besaran berasas jenjang kaderisasi dan dicatatkan dalam pelaporan finansial partai politik.
10. Partai politik mengimplementasikan Pasal 34 ayat (1) huruf a dengan langkah memberlakukan iuran personil dengan besaran berasas jenjang kaderisasi dan dicatatkan dalam pelaporan finansial partai politik.
11. Laporan finansial partai politik mengungkapkan sumbangan perseorangan terdiri dari sumbangan personil parpol pejabat eksekutif/legislatif, personil biasa, dan non-anggota parpol.
12. Menghapuskan sumber sumbangan dari badan usaha/perusahaan. Sumbangan nan berasal dari badan usaha/perusahaan dicatatkan sebagai sumbangan nan berasal dari perseorangan (beneficial ownership badan usaha) (implikasi: penghapusan pasal 35 ayat (1) huruf c).
13. Kemendagri membikin sistem pelaporan finansial partai politik nan terintegrasi dengan sistem pelaporan banpol nan dapat diakses oleh publik.
14. Perlu penambahan pada pasal 39 pada revisi UU 2 Tahun 2011:
Pengelolaan finansial Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diintegrasikan kepada sistem pelaporan finansial partai politik nan dikelola oleh pemerintah (Kemendagri) secara periodik tiap tahun pelaporan.
15. Perlu penambahan ketentuan hukuman pada pasal 47 UU 2 Tahun 2011 mengenai ketidakpatuhan partai politik dalam penyelenggaraan pasal 39 UU 2 Tahun 2011.
16. Revisi pasal 46 UU Nomor 2 Tahun 2011 dilengkapi dengan:
• Nama lembaga nan diberikan kewenangan pengawasan terhadap partai politik.
• Ruang lingkup pengawasan mencakup finansial partai, kaderisasi, dan pendidikan politik.

(amw/isa)