Jakarta -

Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mengundang Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk meminta penjelasan mengenai kondisi fiskal nasional dan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026-2027. Pembahasan mencakup pendapatan, belanja, pembiayaan negara hingga alokasi anggaran di sejumlah sektor prioritas.

Pertemuan tersebut berjalan dalam rapat pleno ketiga Wantimpres nan dipimpin Ketua Wantimpres Pratikno di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Pratikno mengatakan kebijakan fiskal berangkaian dengan beragam bagian nan menjadi perhatian Wantimpres, tidak hanya ekonomi dan keuangan, tetapi juga politik, hukum, keamanan, serta kesejahteraan sosial.

"Kami mau memperoleh gambaran tentang postur kebijakan fiskal kita. Di Wantimpres, kami ada tiga bidang, ialah politik, hukum, dan keamanan; kesejahteraan sosial, agama, dan budaya; serta ekonomi dan keuangan. Tetapi, fiskal bukan hanya mengenai dengan bagian ekonomi dan keuangan. Bidang-bidang nan lain juga sangat mengenai dengan kita," kata Pratikno di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Dalam rapat tersebut, Suahasil memaparkan perkembangan ekonomi dan kondisi fiskal sepanjang 2026 serta gambaran APBN 2027. Ia menjelaskan pendapatan dan shopping negara, pembiayaan, serta alokasi anggaran untuk perlindungan sosial, penanggulangan bencana, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.

Suahasil juga menjelaskan tiga kegunaan APBN, ialah alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Menurutnya, APBN menjadi instrumen pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan menjaga stabilitas perekonomian.

"Pemerintah bakal terus menjaga APBN sebagai instrumen nan menumbuhkan ekonomi, melindungi masyarakat, dan tetap kredibel, sehingga pertumbuhan dapat terus terjaga, kesejahteraan meningkat, dan stabilitas ekonomi tetap kuat," ujar Suahasil.

Suahasil turut menjelaskan peran Kementerian Keuangan dalam mengelola APBN untuk mendukung penyelenggaraan beragam program prioritas Presiden, dengan tetap menjaga kesehatan dan kesinambungan fiskal.

Pemaparan Suahasil berjalan sekitar 30 menit sebelum dilanjutkan dengan obrolan nan dimoderatori Wakil Ketua Wantimpres Muhammad Hatta Rajasa. Sejumlah personil Wantimpres menyampaikan pertanyaan, pandangan, dan masukan berasas bagian skill masing-masing.

Wantimpres menggelar rapat tersebut untuk mendalami kondisi fiskal dan arah kebijakan anggaran pemerintah sebagai bahan dalam menjalankan tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

Rapat pleno ketiga tersebut dipimpin Ketua Wantimpres RI Pratikno, dihadiri Wakil Ketua merangkap Anggota Wantimpres RI Muhammad Hatta Rajasa, Sekretaris merangkap Anggota Wantimpres RI Muhammad Qodari, serta para Anggota Wantimpres RI, ialah Sinta Nuriyah Wahid, Muhammad Quraish Shihab, Agum Gumelar, Chairul Tanjung, Yahya Cholil Staquf, Jusuf Wanandi, Budi Gunawan, Bambang Soesatyo, Salim Segaf Al-Jufri, Soekarwo, Rocky Gerung, Ida Bagus Purwalaksana, Philip Kuntjoro Widjaja, Budi Santoso Tanuwibowo, Anwar Usman, Mohammad Hatta, Jusuf Hamka, Dato' Sri Tahir, Margarito Kamis, Jacklevyn F. Manuputty, dan Ignasius Jonan.

(eva/amw)

Ilustrasi (Foto: traveldailymedia)

Penampakan 7 Tersangka Baru Kasus Korupsi BBPJN Sumut/Okezone

BRI umumkan rencana buyback saham Tahap II dengan nilai senilai Rp1 triliun di tengah kondisi pasar modal nan berfluktuasi secara signifikan. (Foto: dok BRI)

Bahlil Tegaskan Bakal Stop Ekspor Gas ke Negara nan Tak Menghargai Indonesia (Foto: Setpres)

Jakarta -

Video seorang wanita dievakuasi keluar dari Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, viral di media sosial (medsos). Perempuan tersebut didampingi 3 orang petugas stasiun.

Pengguna kereta rel listrik (KRL) nan ada di letak sempat merekam momen tersebut. Video itu diunggah pada Rabu (21/10) kemarin.

Dalam video nan beredar, terlihat wanita itu sempat berteriak-teriak. Penumpang lain tampak terpancing emosi sehingga ikut berteriak.

Petugas nan ada di letak terlihat memenangkan penumpang lain sembari mendampingi wanita berbaju biru itu untuk turun tangga untuk keluar dari stasiun. Petugas KAI Commuter menindaklanjuti kejadian tersebut berasas laporan dari pengguna lain bahwa terdapat seseorang nan menunjukkan perilaku tidak kondusif di area peron Stasiun Bekasi Timur.

Manager Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan, menjelaskan bahwa laporan diterima oleh Petugas Pengamanan (PKD) nan sedang berdinas di peron 1 dan 2 sekitar pukul 17.40 WIB.

"Petugas Keamanan Stasiun berbareng petugas Passenger Service segera mendatangi letak untuk melakukan penanganan", jelas Leza, Kamis (22/10/2026).

Saat dilakukan pendekatan, orang tersebut menunjukkan sikap tidak kooperatif dan melontarkan kata-kata kurang baik kepada petugas maupun pengguna lain di area peron. Untuk memastikan situasi tetap terkendali, petugas melakukan penanganan dengan mengutamakan keamanan serta kenyamanan pengguna lainnya.

"Kami berupaya menjaga situasi tetap kondusif agar aktivitas pelayanan dan perjalanan Commuter Line dapat berjalan dengan baik," ujar Leza.

"Setelah dilakukan penanganan, pada pukul 17.50 WIB petugas mengarahkan orang tersebut keluar dari area stasiun melalui pintu selatan nan mengarah ke Jalan Ir. H. Juanda," tambahnya.

KAI Commuter mengimbau kepada seluruh pengguna untuk turut menjaga ketertiban dan kenyamanan di area stasiun. Apabila menemukan situasi nan berpotensi mengganggu keamanan alias kenyamanan bersama, pengguna dapat segera melaporkannya kepada petugas di stasiun agar dapat ditindaklanjuti dengan tepat.

(jbr/ygs)

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan support pemerintah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk pemerintah wilayah (Pemda) tetap tersedia pada Tahun Anggaran (TA) 2027. Kepastian ini disampaikan setelah Tito melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai program batuan kepada pemerintah wilayah melalui sistem kejuaraan antardaerah.

"Sesuai perintah dari Bapak Presiden kepada saya tadi di luar 'Umumkan! Bahwa insentif fiskal [untuk TA 2027] tetap ada'," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Kamis (22/10/2026).

Hal tersebut disampaikannya usai mendampingi Presiden Prabowo menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta.

Tito menambahkan berasas hasil koordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2 triliun untuk TA 2027.

Anggaran tersebut direncanakan bakal terbagi menjadi Rp1 triliun untuk support pemerintah kepada Pemda dan Rp1 triliun untuk insentif fiskal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada daerah. Meski demikian, Tito menyebut teknis penyelenggaraan program tersebut tetap dalam tahap pematangan.

Di sisi lain, Tito mengungkapkan selama tahun 2026 Kemendagri telah menggelar arena Apresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Berprestasi. Ajang tersebut mempertandingkan wilayah dalam tiga gelombang dan enam regional.

Selain itu, pada arena nan sama, Kemendagri mempertandingkan wilayah berasas kategori penilaian nan berbeda di setiap gelombangnya.

"Jadi ada enam jika kita. Dan kita pecah menjadi tiga gelombang. Jadi tiga gelombang, kelak apa kategori nan diperlombakan? Mulai dari penanganan inflasi nan terbaik, kemudian penanganan sampah nan terbaik, kemudian penurunan kemiskinan, stunting," katanya.

Sebagai contoh, pada gelombang pertama 2026, Kemendagri menggelar Apresiasi Pemda Berprestasi dengan empat kategori, ialah Penurunan Tingkat Pengangguran, Creative Financing, Pengendalian Inflasi, serta Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting. Setiap kategori mencakup ranking I, II, dan III untuk tingkat pemerintahan, ialah kabupaten, kota, dan provinsi.

Sebagai corak apresiasi, Kemendagri memberikan support pemerintah kepada para pemenang. Peringkat I memperoleh support pemerintah sebesar Rp3 miliar, ranking II sebesar Rp2 miliar, dan ranking III sebesar Rp1 miliar.

"Nah, jadi kami sudah laksanakan. Tinggal menunggu nan batch ketiga sejenak lagi," tandasnya.

Perlu diketahui, aktivitas Rakornas TPAKD tersebut dibuka secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo juga secara resmi meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) nan menandai ekspansi orientasi dari akses jasa finansial menuju kesejahteraan finansial keluarga.

Peresmian tersebut ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Presiden Prabowo didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Suahasil Nazara, Mendagri, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, dan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.

(akd/ega)

Para pencari kerja alias jobseeker ramai-ramai mendatangi job fair nan digelar Pemprov DKI Jakarta. Mereka berambisi usahanya datang ke job fair membuahkan hasil.

Job fair Karir Jakarta dan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Expo 2026 dibuka Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Kamis (22/10/2026). Ada 12 ribu lowongan pekerjaan dari 100 perusahaan baik nasional maupun internasional.

"Kurang lebih ada seratus perusahaan dan kemudian ada 12 ribu lowongan pekerjaan. Dan mudah-mudahan, walaupun tentunya tidak bisa memenuhi semua angan lantaran baru dibuka hari ini saja, tadi sudah mendapatkan laporan nan melalui online kurang lebih 28.484 lamaran melalui online," kata Pramono di lokasi.

Harap Usia Tak Jadi Pertimbangan

Salah seorang jobseeker asal Bogor, Syarif (47) rela berangkat pukul 06.00 WIB. Syarif nan mempunyai pengalaman di bagian teknologi info (IT) selama 20 tahun itu sudah dua bulan menganggur usai terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kalau usia, saya nggak PD (percaya diri) sama nan baru nih, 47. Karena baru kena layoff dua bulan lalu," kata Syarif saat ditemui di Smesco, Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2026).

Saat bekerja di bagian IT, Syarif bekerja memantau dan menjaga server. Setelah kehilangan pekerjaan, dia mencoba mencari kesempatan baru melalui beragam cara, termasuk memanfaatkan jaringan pertemanan dan platform pencarian kerja daring, seperti LinkedIn.

Kali ini, dia mencoba mendatangi job fair untuk memperluas kesempatan mendapatkan pekerjaan. Menariknya, Syarif mengaku tidak hanya mengincar lowongan nan sesuai dengan pengalaman kerjanya di bagian IT.

"Apa aja sih. Kalau lihat keadaan kayak gini, kita nggak bisa konsentrasi di satu bagian itu aja. Apa pun nan bisa terima kita, ya kita ambil," ujarnya.

Syarif mengakui persaingan mencari kerja saat ini menjadi tantangan tersendiri, terlebih dirinya kudu bersaing dengan pelamar nan berumur lebih muda. Meski demikian, dia memilih tetap optimis dan mencoba kesempatan nan ada.

Menurutnya, pengalaman kerja semestinya menjadi salah satu pertimbangan perusahaan dalam merekrut karyawan, tanpa menjadikan usia sebagai batas utama.

"Penginnya sih jika memang tiap-tiap nan mengadakan itu jika bisa usia kerja jangan dilihat. Kan jika kita lihat di luar negeri semua banyak gitu kan tanpa usia kerja, nan krusial dia skill. Kalau skill-nya ada, jangan lihat umurnyalah," tuturnya.

Syarif berambisi dirinya dan para pencari kerja lain nan datang ke job fair tersebut bisa memperoleh pekerjaan. Dia juga berambisi kesempatan kerja tetap terbuka bagi pelamar dengan beragam usia dan latar belakang pengalaman.

"Semuanya nan di sini Insyaallah bisa dapat kerjalah," pungkasnya.

Ortu Disabilitas Harap Anak Dapat Kerja

Kemudian ada Nur Aini (21), seorang lulusan sekolah luar biasa (SLB). Nur Aini datang dengan ditemani ibu nya, Maryam.

Maryam meletakkan angan putrinya dapat diterima kerja lewat job fair ini. Nur Aini sendiri telah menyelesaikan pendidikan pada 2025.

"Pengin ini (anak) pengalaman kerja gitu, ada di rumah, udah lulus gitu," kata Maryam saat ditemui di Smesco, Jakarta Selatan.

Nur Aini merupakan lulusan SLB Negeri 02 Jakarta. Dia mempunyai keahlian di bagian tata boga, termasuk membikin makanan dan minuman. Selama bersekolah, dia juga pernah mengikuti training nan berangkaian dengan bagian tersebut.

Maryam mengatakan putrinya pernah belajar membikin ayam bakar hingga kopi. Kemampuan itu menjadi bekal bagi Nur Aini untuk mencoba memasuki bumi kerja.

"Dulu ada nan bikin ayam bakar, sama bikin kopi. Semuanya," ujar Maryam.

Karena itu, Maryam berambisi perusahaan membuka kesempatan bagi putrinya dan penyandang disabilitas lainnya untuk bekerja sesuai keahlian masing-masing.

"Ya, emang dia pengin kerja gitu," tuturnya.

Maryam juga berambisi pemerintah dapat membantu mempermudah akses penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan. Menurutnya, kesempatan kerja nan lebih terbuka bakal membantu mereka mengembangkan potensi dan memperoleh pengalaman.

"Dimudahkan ya biar ya dimudahinnya gitu," tuturnya.

Gen Z Harap Dapat Pekerjaan Baru

Harapan segara mendapat pekerjaan juga diungkapkan Gen Z. Salah satunya Haekal (23).

Lulusan Farmasi Apoteker itu mengaku sudah beberapa kali menjalani wawancara alias interview. Namun sampai saat ini belum juga mendapat pekerjaan.

"Iya, jujur sekarang sih susah banget lantaran banyak company nan tetap fresh hiring ya, jadi saya sekarang tetap struggle di interview-interview sih. Sebenarnya lantaran kan kayak jika kita koordinasi langsung, tapi ketika dibicarain pakai bunyi tuh kayak jadi kurang gitu loh, kurang bisa menceritakan di interview-nya, paling struggle," kata Haekal.

Haekal bercerita setelah wawancara kerja, pihak perusahaan kerap tak memberi berita lanjutan. Dia mengaku sering 'di-ghosting' alias dibiarkan menunggu tanpa kepastian oleh pihak perusahaan tempat dirinya melamar.

"Kendala sih paling ketika kita udah lamar dan lain-lain, tapi HR alias pihak dari sana tuh nggak ada info sih, gitu ya. Itu nan paling susah bagi saya. Jadi kita ditinggalin, kayak 'di-ghosting' gitulah sebutannya ya bagi Gen Z, mungkin itu sih palingan," ujarnya.

Gen Z lainnya, Ayu (23), juga bercerita tetap mencari pekerjaan setelah lulus. Dia mengaku mau mengubah karir dari pegawai marketing ke analis data.

"Iya, lantaran switch career dari marketing ke info analyst," kata Ayu.

Ayu mengungkapkan kendalanya dalam mengubah pekerjaan kudu memperbanyak skill dan proyek. Selain itu, pengalaman kerja menjadi hambatan nan dia alami.

"Iya, kudu ubah CV, juga kudu mempertambah skill, kudu banyak nambahin proyek, terus juga beberapa lowongan juga kudu punya pengalaman kan, 2 tahun, 5 tahun, untuk dapatin jadi staf info analyst. Nah, di situ struggle-nya, jadi kudu ikut banyak bootcamp," ujar Ayu.

Ayu mengatakan kuota pelamar sangat terbatas. Lowongan nan tersedia tidak sebanding dengan jumlah pelamar.

"Eh, jika dari saya sih, memandang juga sih dari kuota pelamarnya. Terus juga keterimanya kansnya itu sangat-sangat rendah, gitu. Jadi menurut saya, menurut saya sih, jika untuk di Indonesia, banyak lowongan nan lebih ke sales. Sedangkan namanya juga fresh graduate pasti dari semua bidang, kan, di situ ada gap di antara lowongannya sama si orang-orang nan lagi lamar kerja," katanya.

(dek/isa)

Nicholas Saputra

Polda Jawa Timur terus mematangkan program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN). Program ini sebagai salah satu upaya mendorong pemberdayaan masyarakat melalui aktivitas produktif nan memanfaatkan potensi lingkungan dan ekonomi lokal.

Dalam keterangan nan diterima, Kapolda Jawa Timur Irjen Dekananto Eko Purwono berbareng sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim meninjau langsung persiapan program tersebut di Kampung Wisata Ondomohen, area Ondomohen Magersari Gang V, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Kamis (22/10/2026).

Peninjauan dilakukan untuk memandang potensi wilayah sekaligus mematangkan konsep penyelenggaraan program sebelum nantinya diimplementasikan. Kampung Wisata Ondomohen dipilih sebagai salah satu letak lantaran mempunyai potensi pengembangan aktivitas produktif masyarakat nan dapat dipadukan dengan pengelolaan lingkungan dan ekonomi kreatif.

Melalui POLIRAN, Polda Jatim merancang kerjasama pemberdayaan masyarakat nan memadukan sejumlah sektor, antara lain ketahanan pangan melalui pertanian perkotaan (urban farming) serta pengelolaan sampah nan mempunyai nilai ekonomi melalui bank sampah. Program tersebut diarahkan untuk memberikan ruang produktif sekaligus membekali masyarakat, khususnya penduduk nan belum mempunyai pekerjaan tetap, dengan keahlian nan dapat dikembangkan menjadi aktivitas ekonomi secara berkelanjutan.

Selain mendukung ketahanan pangan, pengembangan bank sampah juga diharapkan bisa mendorong kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi dari pengelolaan sampah. Polda Jatim berambisi POLIRAN tidak berakhir pada aktivitas nan berkarakter seremonial, tetapi dapat berkembang menjadi model pemberdayaan masyarakat nan berkepanjangan dengan melibatkan beragam pihak mengenai sesuai bagian dan kewenangannya.

Dalam peninjauan tersebut, Kapolda Jatim dan jejeran juga berinteraksi dengan masyarakat setempat untuk memandang secara langsung potensi nan dapat dikembangkan serta menyerap masukan penduduk sebagai bagian dari pematangan program. Melalui POLIRAN, Polda Jatim berupaya mendorong kehadiran Polri nan tidak hanya berorientasi pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga membangun kemitraan serta mendukung tumbuhnya aktivitas produktif di tengah masyarakat.

(isa/ygs)

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) tetap menempatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sebagai lex specialis alias undang-undang unik nan menjadi rujukan utama dalam pengaturan Pesantren.

Menurutnya, penyebutan Pesantren secara tersendiri dalam RUU Sisdiknas patut diapresiasi sebagai corak pengakuan terhadap Pesantren. Namun, pengaturan lebih lanjut mengenai definisi, jenis, jenjang pendidikan, hingga pendanaannya kudu tetap merujuk pada UU Pesantren nan telah secara legal mengatur kekhasan dan kegunaan pesantren secara khusus.

"Jangan sampai niat mengintegrasikan sistem pendidikan nasional justru membikin pengaturan tentang Pesantren bisa mendistorsi UU Pesantren, alias menjadi tidak sesuai dengan kekhasan dan petunjuk UU Pesantren, nan lahir melalui perjuangan panjang untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi kepada Pesantren dengan 3 jenisnya itu," ujar HNW dalam keterangannya, Kamis (22/10/2026).

HNW mengingatkan sesuai UU Pesantren, maka Pesantren tidak hanya menjalankan kegunaan pendidikan, tetapi juga dakwah dan pemberdayaan masyarakat, dengan kekhasan kelembagaan, tradisi, serta sistem pendidikan nan tidak dapat diseragamkan begitu saja dengan satuan pendidikan lainnya.

Apalagi sejak awal agenda revisi Sisdiknas diarahkan untuk kodifikasi hanya tiga undang-undang nan mempunyai irisan pengaturan, ialah UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, serta UU Pendidikan Tinggi.

Oleh lantaran itu, pembahasannya tidak semestinya berkembang menjadi pengaturan ulang secara terperinci apalagi mendistorsi terhadap Pesantren nan telah mempunyai undang-undang tersendiri (lex specialis).

"Kalau dalam revisi UU Sistim Pendidikan Nasional, 'Pesantren' disebut secara terpisah dari jenis pendidikan keagamaan, kami mendukung dan mengapresiasi pengakuan tersebut. Tapi kemudian, pengaturan mengenai Pesantren agar tetap merujuk pada UU Pesantren sebagai lex specialis, bukan malah diatur ulang secara rinci dengan rumusan nan distortif dan berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan nan merugikan Pesantren dan nan terkait," tegasnya.

Meski demikian, Anggota DPR RI Fraksi PKS ini mendorong agar pembahasan RUU Sisdiknas dapat menjadi payung norma dipisahkannya biaya kekal pesantren dari biaya kekal pendidikan.

Hal ini berasas aspirasi nan diterima dari para ketua Pesantren bahwa pendanaan Pesantren antara lain berasal dari biaya kekal Pesantren, tapi belum banyak dirasakan manfaatnya lantaran memang belum dilaksanakan dengan sebenarnya.

"Memang di Pasal 49 UU Pesantren jelas disebut bahwa Pemerintah menyediakan dan mengelola biaya kekal Pesantren nan berasal dan merupakan bagian dari biaya kekal pendidikan. Maka jika pun UU Sisdiknas bakal turut mengintegrasikan UU Pesantren, bagian biaya kekal ini nan kudu disertakan, bukan nan mengenai dengan jenis pendidikan maupun kekhasan pesantren lainnya," pungkas HNW.

(akd/akd)

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |20:51 WIB

Berita Terkait

Jakarta -

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya pemerintah wilayah (Pemda) membangun ekosistem ekonomi berbasis potensi wilayah. Upaya tersebut perlu dilakukan dengan menghubungkan aktivitas produksi, pengolahan, dan pemasaran agar potensi wilayah menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.

Bima mengatakan pertumbuhan ekonomi nasional merupakan akumulasi dari keahlian ekonomi daerah. Karena itu, kepala wilayah perlu mengenali kelebihan wilayah masing-masing dan merumuskan strategi pengembangan ekonomi sesuai karakter daerah.

"Kalau kepala wilayah tidak bisa mengidentifikasi pertumbuhan ekonomi, tidak bisa membangun ekosistem untuk pertumbuhan ekonomi, then we are finished," ujar Bima dalam keterangannya, Kamis (22/10/2026).

Hal tersebut disampaikan Bima dalam aktivitas Wealth Wisdom di Pacific Place, Jakarta, Kamis (22/10).

Ia mengingatkan agar Pemda tidak sekadar mengikuti tren alias menerapkan program nan sukses di wilayah lain tanpa menyesuaikannya dengan kondisi setempat. Strategi pengembangan ekonomi perlu bertumpu pada potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah agar memberikan akibat nyata bagi perekonomian lokal.

Bima mencontohkan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan (Sulsel), nan mengembangkan komoditas porang melalui pendekatan dari hulu hingga hilir. Menurutnya, hilirisasi krusial agar potensi wilayah tidak berakhir pada produksi, tetapi juga menghasilkan nilai tambah dan memperluas akses pasar.

Untuk mendukung pengembangan sektor unggulan, Bima mendorong kepala wilayah membangun kerjasama dengan akademisi, pelaku usaha, perbankan, dan komunitas. Sinergi tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi kesempatan ekonomi serta merumuskan strategi nan sesuai dengan potensi wilayah.

"Kepala wilayah itu kudu membangun kolaborasi, at least membangun kerjasama dan kokreasi dengan para ahli ekonomi nan bisa mengidentifikasi gimana membangun ekosistem di daerah," kata Bima.

Bima juga menekankan pentingnya pertimbangan terhadap penyelenggaraan program pembangunan agar Pemda tidak terjebak dalam pola kerja rutin alias business as usual. Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi hal-hal nan perlu diperbaiki sekaligus mendorong penemuan dalam mengembangkan ekonomi daerah.

Melalui penguatan ekosistem ekonomi berbasis potensi wilayah, Bima berambisi pemerintah wilayah dapat mengembangkan sektor unggulan secara berkepanjangan sehingga manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

(akd/ega)

Jakarta -

Perhimpunan Tanggap Darurat Bidang Pertambangan dan Energi Indonesia (Pertapindo) berbareng PT Freeport Indonesia (PTFI) sebagai tuan rumah siap menggelar 8th Indonesian Fire & Rescue Competition (IFRC) 2026 di Timika, Papua Tengah.

Adapun sebanyak 17 tim dari 16 perusahaan pertambangan dan daya di Indonesia bakal mengikuti kejuaraan pada 25-30 Oktober 2026 untuk menguji keahlian dan meningkatkan kesiapsiagaan tanggap darurat.

Kepala Teknik Tambang PTFI, Carl Tauran mengatakan kepercayaan menjadi tuan rumah IFRC 2026 merupakan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam keselamatan kerja serta penanganan keadaan darurat dengan peserta dari perusahaan lain.

"Keselamatan merupakan fondasi utama dalam setiap aspek operasi PTFI. Bagi kami, keberhasilan operasional adalah ketika seluruh pekerja dapat kembali ke rumah dengan sehat dan selamat," kata Carl dalam keterangannya, Kamis (22/10/2026).

Hal tersebut dia katakan dalam konvensi pers IFRC 2026 di Timika, Papua Tengah, Rabu (21/10).

Selain itu, dia menjelaskan PTFI menerapkan nilai-nilai perusahaan, ialah Safety, Integrity, Commitment, Excellence dan Respect (SINCERE) nan menempatkan keselamatan (Safety) sebagai prioritas utama. Komitmen ini diwujudkan melalui penerapan sekitar 2.400 prosedur operasional standar, training keselamatan secara berkala, serta kampanye Safety Starts with Me untuk membangun budaya keselamatan di lingkungan kerja. PTFI melalui tim Emergency Preparedness & Response (EP&R) juga terlibat dalam penanganan beragam bencana, termasuk kebakaran rimba dan lahan di Indonesia.

"Dengan dilandasi semangat 'Tumbuh Bersama Papua, Berkarya untuk Indonesia' kami terus meningkatkan standar keselamatan, mengembangkan kompetensi tenaga tanggap darurat, serta berbagi praktik terbaik demi kemajuan industri pertambangan dan daya nasional," kata Carl.

Komitmen tanggap darurat PTFI juga diwujudkan melalui keterlibatan tim EP&R dalam penanganan beragam bencana, termasuk kebakaran rimba dan lahan di Indonesia.

Sementara itu, Ketua Panitia IFRC 2026, Periyadi mengatakan rangkaian IFRC 2026 di akomodasi PTFI antara lain Kuala Kencana, Danau Mile Post 28, dan Mimika Sport Complex. Kompetisi tahun ini mempertandingkan delapan kategori keahlian tanggap darurat, di antaranya penanganan kebakaran, pengamanan korban kecelakaan kendaraan, pemindahan di ruang terbatas dan ketinggian, hingga pengamanan bawah air.

Selain kompetisi, IFRC 2026 menghadirkan program Safety Goes to School pada 23 Oktober 2026 nan bakal menjangkau sekitar 1.000 pelajar dari 10 sekolah di Timika. Program ini bermaksud memperkenalkan budaya keselamatan, kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat, serta pekerjaan penyelamat kepada generasi muda.

Periyadi menjelaskan salah satu tantangan penyelenggaraan IFRC 2026 adalah kondisi kabut asap nan memengaruhi wilayah Timika. Panitia terus mengantisipasi perkembangan situasi untuk memastikan aktivitas berjalan dengan aman.

Perwakilan Pertapindo sekaligus Koordinator Juri IFRC 2026, Wiyono Winarno mengatakan IFRC merupakan bagian dari upaya berkepanjangan untuk meningkatkan profesionalisme personel tanggap darurat di sektor pertambangan dan daya Indonesia. IFRC bukan sekadar kompetisi, melainkan wadah evaluasi, pembelajaran, dan pertukaran praktik terbaik untuk meningkatkan profesionalisme tim penyelamat serta memperkuat kesiapsiagaan tanggap darurat di Indonesia.

"Terima kasih kepada PT Freeport Indonesia atas support sebagai tuan rumah nan memberikan ruang bagi organisasi tanggap darurat untuk bertemu, berbagi pengalaman, mengembangkan jejaring profesional, dan memperkuat komitmen berbareng terhadap keselamatan.," kata Wiyono.

(akd/akd)

Jakarta -

Pemerintah Kabupaten Gresik terus memperkuat upaya penurunan nomor kematian ibu (AKI), nomor kematian bayi (AKB), dan prevalensi stunting melalui Gerakan Mengisi dan Memanfaatkan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (GEMMA KIA). Gerakan ini diluncurkan Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif dalam aktivitas Seminar dan Launching GEMMA KIA Kabupaten Gresik Tahun 2026 di Hotel Aston Gresik.

Kegiatan nan diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik ini dihadiri oleh Ketua TP PKK Kabupaten Gresik, Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Gresik, kepala organisasi perangkat wilayah (OPD) terkait, kepala puskesmas se-Kabupaten Gresik, kader kesehatan, Bunda PAUD, pembimbing PAUD, serta perwakilan organisasi profesi.

Dalam sambutannya, Alif menegaskan bahwa pemerintah wilayah terus berkomitmen meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak. Meski demikian, nomor kematian ibu pada 2026 tetap mengalami peningkatan dibandingkan dengan 2025, sementara prevalensi stunting belum menunjukkan penurunan nan signifikan.

"Pemerintah Kabupaten Gresik terus berkomitmen menurunkan nomor kematian ibu, nomor kematian bayi, dan prevalensi stunting. Namun, upaya ini memerlukan kerja berbareng dan keterlibatan seluruh pihak agar hasilnya semakin optimal," ujar Alif dalam keterangan tertulis, Kamis (22/10/2026).

Alif memaparkan lebih dari 98 persen ibu mengandung di Kabupaten Gresik telah mempunyai Buku KIA nan diberikan secara cuma-cuma melalui puskesmas. Capaian tersebut perlu diimbangi dengan pemanfaatan kitab secara optimal, baik oleh ibu hamil, ibu balita, keluarga, kader kesehatan, maupun tenaga kesehatan.

"Buku KIA bukan sekadar kitab nan kudu dimiliki oleh ibu mengandung dan keluarga, tetapi menjadi pedoman krusial untuk memahami kondisi kesehatan ibu dan anak, mengenali tanda bahaya, serta memantau tumbuh kembang anak," jelas Alif.

Menurut Alif, ibu mengandung dan ibu balita perlu membaca, memahami, serta mengisi Buku KIA lantaran di dalamnya terdapat info dan edukasi kesehatan mereka dan juga tumbuh kembang anak. Suami dan personil family juga perlu dilibatkan agar edukasi kesehatan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain keluarga, keterlibatan kader kesehatan dan pembimbing PAUD dinilai krusial untuk memperkuat edukasi serta pemantauan kesehatan ibu dan anak. Keduanya diharapkan dapat bersinergi dengan tenaga kesehatan dalam memberikan pendampingan, mencatat hasil pemantauan, serta mendukung stimulasi tumbuh kembang anak.

"Melalui GEMMA KIA, kader kesehatan, pembimbing PAUD, dan tenaga kesehatan kudu memperkuat kolaborasi. Pendampingan dan edukasi nan berkepanjangan sangat krusial untuk memastikan kesehatan ibu serta tumbuh kembang anak terpantau dengan baik," tegas Alif.

Alif menambahkan bahwa pengisian dan pemanfaatan Buku KIA secara konsisten dapat membantu meningkatkan kewaspadaan terhadap tanda ancaman kehamilan dan akibat gangguan kesehatan pada anak. Dengan pencatatan nan baik, kondisi berisiko diharapkan dapat dikenali lebih awal sehingga penanganan dapat dilakukan secara sigap dan tepat.

Untuk mendukung penanganan kondisi darurat gawat di masyarakat, Pemerintah Kabupaten Gresik juga menyediakan jasa panggilan darurat 112, termasuk untuk kondisi kegawatdaruratan pada ibu dan anak.

Layanan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh pertolongan ketika menghadapi kondisi darurat sehingga keterlambatan penanganan dapat dicegah.

Alif berambisi GEMMA KIA tidak berakhir pada aktivitas peluncuran, tetapi menjadi aktivitas berbareng nan dilaksanakan secara berkepanjangan di tengah masyarakat.

"Saya berambisi GEMMA KIA tidak berakhir pada aktivitas seremonial, tetapi betul-betul menjadi aktivitas berbareng nan diterapkan secara konsisten di masyarakat. Tujuan akhirnya adalah menurunkan nomor kematian ibu, nomor kematian bayi, dan prevalensi stunting di Kabupaten Gresik," pungkas Alif.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik dr. Mukhibatul Khusnah menyampaikan, tren nomor kematian ibu dan nomor kematian bayi di Kabupaten Gresik tetap belum menunjukkan penurunan nan signifikan. Hingga Oktober 2026, jumlah kematian ibu tercatat sebanyak 16 kasus, meningkat dibandingkan dengan tahun 2025 nan mencatat 11 kasus.

"Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi kita semua. Oleh lantaran itu, diperlukan penguatan upaya pencegahan melalui keterlibatan seluruh pihak, mulai dari tenaga kesehatan, keluarga, kader, hingga masyarakat," ujar Mukhibatul.

Di sisi lain, kepemilikan Buku KIA di Kabupaten Gresik telah mencapai 98 persen. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan optimalnya pengisian dan pemanfaatan kitab oleh ibu hamil, ibu balita, kader, pembimbing PAUD, dan tenaga kesehatan.

"Buku KIA bukan sekadar kitab catatan kesehatan, tetapi merupakan instrumen krusial untuk memantau kondisi kesehatan ibu dan anak, mengenali tanda ancaman sejak dini, serta mendukung pengambilan keputusan nan tepat dalam pelayanan kesehatan," tutur Mukhibatul.

Melalui GEMMA KIA, Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik membujuk seluruh pihak untuk membangun komitmen berbareng dalam memastikan Buku KIA diisi secara komplit dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Gerakan ini juga bermaksud memperkuat penemuan awal serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan ibu dan anak.

Adapun aktivitas GEMMA KIA meliputi komitmen pengisian Buku KIA secara komplit oleh ibu hamil, ibu balita, kader, pembimbing PAUD, dan tenaga kesehatan. Selain itu, dilakukan pemberian notifikasi tanda ancaman kehamilan dan masa nifas oleh kader, penyampaian info nomor panggilan kegawatdaruratan maternal dan neonatal, serta pemberian penandaan Anak Prasekolah (APRAS) Paripurna.

Mukhibatul berambisi seluruh pihak dapat menjalankan perannya secara optimal. Kader dan pembimbing PAUD diharapkan turut mendukung pemantauan kesehatan ibu dan anak, sementara tenaga kesehatan terus memberikan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat.

"Keberhasilan GEMMA KIA tidak hanya diukur dari tingginya kepemilikan Buku KIA, tetapi juga dari kelengkapan pengisian dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kerja sama dan komitmen bersama, kita berambisi dapat memperkuat upaya pencegahan kematian ibu, kematian bayi, dan stunting di Kabupaten Gresik," ungkap Mukhibatul.

(akd/akd)

Puncak seremoni Hari Museum Indonesia ke-11 dan Hari Kebudayaan Nasional 2026 digelar di Museum Rudana, Ubud, Bali, Senin (19/10). Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI) Putu Supadma Rudana mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap pelestarian museum dan penguatan kebudayaan nasional.

"Di tengah beragam tantangan nan dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo selama dua tahun ini, kami memandang sektor kebudayaan dan permuseuman mempunyai peran krusial dan menjadi salah satu mercusuar pencapaian pemerintah. Kami mengapresiasi perhatian Bapak Presiden Prabowo Subianto percepatan revitalisasi museum dan kebudayaan Indonesia," ujar Putu melalui keterangan pers, Kamis (22/10/2026).

Menurut Putu, salah satu langkah nan menjadi perhatian adalah percepatan revitalisasi dan penataan lebih dari 200 titik museum, cagar budaya, keraton, istana, benteng, dan aset budaya lainnya sepanjang 2026. Program tersebut tidak hanya menyasar pembenahan fisik, tetapi juga pembaruan narasi sejarah, tata letak, serta pemanfaatan teknologi digital untuk menghadirkan pengalaman museum nan lebih edukatif dan menarik bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

Putu berambisi perhatian pemerintah terhadap permuseuman dan kebudayaan terus diperkuat melalui kerjasama dengan pengelola museum, seniman, budayawan, dan masyarakat. Dengan demikian, museum tidak hanya menjadi tempat menyimpan peninggalan masa lalu, tetapi juga ruang pembelajaran, kreativitas, dan pengembangan kebudayaan untuk masa depan.

Kegiatan puncak nan diselenggarakan AMI berbareng Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Museum Rudana of The Rudana Art Institution, dan Institut Seni Indonesia (ISI) Bali ini diikuti para tokoh bangsa, budayawan, seniman, serta insan permuseuman. Dalam seremoni tahun ini, AMI mengangkat tema Hari Museum Indonesia ke-11, ialah "Museum Soko Guru Bangsa, Rumah Kebudayaan Kita". Tema tersebut menegaskan pentingnya museum dalam merawat ingatan kolektif, mengembangkan pengetahuan, serta memperkuat jati diri bangsa.

Pimpinan The Rudana Art Institution nan menaungi museum, galeri, yayasan, dan beragam inisiatif kebudayaan ini menuturkan, kebesaran sebuah bangsa tidak hanya diukur dari kemajuan pembangunan dan pencapaian material, tetapi juga dari kemampuannya menjaga kebudayaan serta meneruskan nilai-nilai luhur lintas generasi.

"Oktober menjadi bulan spesial alias bulan sakti bagi permuseuman dan kebudayaan Indonesia. Rangkaian peringatan diawali dengan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober, dilanjutkan Hari Museum Indonesia pada 12 Oktober, serta Hari Kebudayaan Nasional pada 17 Oktober. Melalui museum, kekayaan warisan budaya Nusantara diharapkan tidak sekadar terpelihara secara fisik, tetapi juga terus dihayati dan menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat," ucap Putu.

Puncak seremoni Hari Museum Indonesia dan Hari Kebudayaan Nasional 2026 juga diisi sejumlah agenda kebudayaan. Rangkaian aktivitas meliputi pidato kebudayaan Menteri Kebudayaan Fadli Zon, pagelaran seni "Huni-Jnana-Hana" nan dipersembahkan ISI Bali, serta pameran tunggal berjudul "GUWUNG SUWUNG".

Pagelaran "Huni-Jnana-Hana" memberikan ruang bagi mahasiswa dan family besar ISI Bali untuk menampilkan karya seni di lingkungan Museum Rudana. Sementara itu, pameran "GUWUNG SUWUNG" menghadirkan perjalanan imajinatif dan perenungan artistik Wayan Kun Adnyana dalam membaca warna, bentuk, ruang, dan perubahan waktu.

Rangkaian aktivitas tersebut menjadi bagian dari upaya mempertemukan museum, seni, dan masyarakat dalam satu seremoni kebudayaan. Museum tidak hanya menjadi ruang untuk mengenang masa lalu, tetapi juga tempat lahirnya pendapat dan produktivitas baru.

"Melalui puncak seremoni ini, AMI berambisi museum semakin dikenal sebagai rumah kebudayaan berbareng nan terbuka bagi masyarakat. Upaya memuliakan kebudayaan, merawat warisan leluhur, dan menjaga kesinambungan antargenerasi diharapkan terus memperkuat identitas serta keberlanjutan peradaban Indonesia," pungkasnya.

(dhn/amw)