Jakarta -

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan masa tugas Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) lenyap pada Desember 2024.

Sampai saat ini belum ada keputusan apakah keberadaannya bakal diperpanjang alias tidak.

"Jadi Satgas BLBI kan lenyap tahun lampau ya, Desember 2024, sudah lama, jadi sudah nggak ada ini," ujar Purbaya dalam media briefing di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Purbaya menyebut bakal membereskan utang BLBI dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nan baru. Diketahui, pejabat saat ini Rionald Silaban nan mengisi posisi tersebut bakal pensiun dalam waktu dekat.

"Jadi jika obrolan dengan dia (Rionald) kelak nan masuk bingung lagi. Jadi saya bakal rapikan kelak dengan pejabat nan baru di sana," kata Purbaya.

Purbaya memastikan bakal mengejar utang obligor BLBI jika tetap banyak. Meski demikian, dia tidak mau dalam pelaksanaannya hanya ribut-ribut saja seperti nan dialami Satgas BLBI.

"Kalau tetap banyak uangnya, kita kejar. Tetapi saya nggak mau hanya ribut-ribut nggak ada duitnya, hanya ciptakan noise lagi nan bisa mengganggu pasar modal tuh, lantaran begitu orang kaya kesentuh dikit, kabur dia," tutur Purbaya.

"Kalau memang betul-betul case-nya clear, kita kejar. Jadi bukan untuk sekedar meras-meras aja," tambahnya.

Kerja Satgas BLBI

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan tetap banyaknya utang obligor eks BLBI nan belum kembali ke negara. Upaya penagihan nan dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dinilai belum efektif.

Hal itu tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II-2025. BPK mencatat terdapat sebanyak 25.306 debitur nan belum melunasi utangnya sebesar Rp 211,02 triliun per 30 Juni 2025 ke negara.

"Upaya penagihan piutang negara eks BLBI oleh PUPN belum efektif, ditunjukkan dengan tetap terdapat sebanyak 25.306 debitur nan belum melunasi utangnya sebesar Rp 211,02 triliun per 30 Juni 2025 ke negara," tulis arsip IHPS II-2025 BPK.

BPK menganggap piutang nan tidak kunjung kembali ke negara itu disebabkan lantaran koordinasi interdepartemental PUPN antara Kementerian Keuangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta Kejaksaan Agung dalam menagih piutang negara eks BLBI belum optimal.

Penilaian itu didasari tetap terdapat persoalan dalam perihal penelusuran alamat dan status perusahaan dalam rangka pemanggilan obligor dan debitur, pemblokiran dan penyitaan jaminan, pencegahan ke luar wilayah Indonesia, serta tindakan keperdataan dan/atau jasa publik kepada para debitur.

Selain itu, upaya penyelesaian piutang melalui keringanan utang berisiko persoalan hukum. Akibatnya proses penyelesaian piutang negara eks BLBI tidak optimal.

"BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Kekayaan Negara lebih optimal dalam melaksanakan koordinasi dengan lembaga mengenai dalam pengurusan dan/atau penyelesaian piutang negara eks BLBI," saran BPK.

(aid/hns)

Airlangga Sebut Penyebab Rupiah Tembus Rp 17.300 lantaran Gejolak Global

Respons Purbaya

BI Perkuat Intervensi Jaga Stabilitas Rupiah

Liputan6.com, Jakarta - Aktivitas pengelolaan sampah di TPA Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, lumpuh akibat krisis bahan bakar. Kondisi ini menyebabkan puluhan perangkat berat nan bekerja menata gunungan sampah tidak dapat beroperasi.

Dampaknya, pengedaran sampah ikut terganggu. Puluhan truk pengangkut terpaksa mengantre panjang di sepanjang akses masuk hingga area parkir TPA. Armada tersebut tertahan dengan muatan penuh lantaran tidak dapat menjangkau titik pembuangan.

"Situasi seperti ini baru kali ini terjadi, alasannya lantaran operator kesulitan mendapatkan pasokan BBM industri," tutur Kepala UPTD TPA Burangkeng pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Samsuro di lokasi, dikutip Sabtu (25/4/2026), seperti dilansir dari Antara.

Ia menjelaskan, dalam kondisi normal, pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) industri jenis solar untuk operasional perangkat berat biasanya langsung dikirim setelah pemesanan. Namun, saat ini terjadi keterlambatan distribusi.

"Biasanya pesan langsung dikirim. Sekarang mulai sulit. Katanya lantaran BBM industri lagi naik-naiknya. Kedua lantaran penyedianya memang agak susah mendapatkan katanya. Pesan kemarin dikirimnya bisa berhari-hari. Sekarang nggak sampai-sampai. Sulit dapat," jelas dia.

Samsuro menyebutkan, TPA Burangkeng mempunyai 22 unit perangkat berat nan masing-masing mengonsumsi sekitar 150 liter BBM per hari, sehingga total kebutuhan mencapai 3.000 liter setiap hari.

Ini Pendidikan Syekh Ahmad Misry, Tersangka Kasus Dugaan Pelecehan Seksual (Foto: Ist)

Praka Rico Pramudia gugur akibat serangan Israel di Lebanon selatan. (Foto: UNIFIL)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada tahun ini tidak memberikan satu pun penghargaan tertinggi Adipura kepada kota ataupun kabupaten, lantaran masalah tata kelola sampah nan tak kunjung tuntas.

"Alhamdulillah sampai hari ini belum ada pun satu kota nan dapat Adipura," kata Menteri Lingkungan Hidup (MenLH) Hanif Faisol Nurofiq dalam program Nation Hub CNBC Indonesia, dikutip Sabtu (25/4/2026).

Faisal menjelaskan, penghargaan bergengsi itu sekarang mempunyai landasan norma nan makin selektif, ialah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendali Lingkungan Hidup.

Dalam Perpres itu, Faisol menjelaskan, pemerintah wilayah tidak hanya dituntut untuk menciptakan kebersihan di teras depan kotanya saja, melainkan menciptakan tata kelola pengelolaan sampah nan menyeluruh hingga ke wilayah pinggiran.

"Karena pemberian Adipura itu hanya betul-betul kita sampaikan sebagai simbol penghargaan pemerintah kabupaten-kota nan sukses menghadirkan kota bersih untuk rakyatnya. Nah sampai hari ini belum ada," kata Hanif.

Meski begitu, Ia mengakui, tetap ada sejumlah kota nan nyaris memenuhi kriteria untuk memperoleh Adipura, ialah nan termasuk ke dalam golongan menuju kota bersih. Di antaranya adalah Surabaya, Balikpapa, dan Ciamis.

"Yang paling tinggi nilainya dari kota Surabaya dan kota Balikpapan serta Kabupaten Ciamis. Tiga kota ini mempunyai nilai tinggi namun belum sampai mencapai predikat Adipura. Mudah-mudahan tahun depan bisa. Ini dikawal terus penilaiannya," kata Hanif.

Untuk memberikan predikat Adipura, Hanif mengatakan, setidaknya ada tiga parameter utama nan kudu dipenuhi kabupaten kota, mulai dari adanya instrumen dan pendanaan dalam pengelolaan sampah, SDM dan prasarana nan mempunyai kapabilitas, hingga hasil nyata kota nan bersih secara menyeluruh.

"Kita menilai adipura tidak lagi figuratif. Hanya on the spot. Enggak. Kita langsung memandang langsung di lapangan apakah sudah ada pilahnya. Ada pengelola sampah di lapangan dan seterusnya," tutur Hanif.

Penilaian nan menjadi krusial berikutnya kata Hanif adalah keberhasilan pemerintah wilayah dalam membentuk budaya masyarakat nan bersih dari sampah. Termasuk dalam perihal keahlian masing-masing perseorangan dalam memilah sampah.

"Masalah kedua bahwa budaya ini belum terbangun, budaya masyarakat. Karena selama nyaris 10 tahun selalu mencari biaya murah padahal akibat lingkungannya cukup besar. Jadi hanya ditaruh, merasa masyarakat sudah bayar retribusi, dan dia enggak mau pilah, kemudian pemerintah wilayah juga enggak ngurusin, diambil saja, diangkut pakai truk, ditimbun ke TPA," tuturnya.

Pada 2026, Hanif menegaskan, pemerintah pusat bakal lebih tegas dalam pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) untuk memicu budaya pilah sampah. Salah satunya adalah melarang sampah organik masuk ke TPA.

"Akhirnya nan organik bakal terpilah di hulu dan bakal kemudian mau enggak mau ekosistem sirkular ekonominya bakal terbangun," paparnya.

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta -

Indonesia tetap bergerilya mencari pasokan minyak dari Amerika Serikat (AS), meskipun sudah sepakat impor minyak 150 juta barel dari Rusia. Minyak Rusia digunakan untuk memenuhi pasokan daya hingga akhir tahun.

Impor minyak dari AS menjadi bagian kesepakatan dalam perjanjian jual beli Agreement on Reciprocal Trade (ART) nan diteken Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump awal tahun ini.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan dalam pembelian minyak dan LPG ini ditugaskan kepada PT Pertamina (Persero). Saat ini kata Yuliot, tim Pertamina tengah berada di AS untuk melakukan negosiasi upaya dengan sejumlah perusahaan AS nan bisa mengirimkan pasokan minyaknya secapat mungkin ke Indonesia.

"Kita kan juga mempunyai komitmen dengan Amerika. Jadi pagi tadi saya juga rapat dengan Kementerian Luar Negri dan juga dengan beberapa Dubes itu juga kita atas komitmen itu. Tim dari Pertamina kan juga lagi ada di Amerika sekarang," jelas Yuliot di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (24/4/2026).

"Jadi perusahaan-perusahaan mana nan bisa mensuplai kita dalam waktu sigap dan juga gimana pengiriman, ya kita harapkan itu beragam sumber untuk kebutuhan crude kita dan juga untuk kebutuhan LPG dalam negeri itu bisa terpenuhi," sambungnya menjelaskan.

Yuliot menyatakan sebelum perjanjian ART, Indonesia sendiri telah melakukan kerja sama pembelian minyak dan LPG dengan negeri Paman Sam. Untuk LPG sendiri totalnya sekitar 7 juta ton. Dengan adanya adanya perjanjian ini, maka volume impor dari AS bertambah.

"Kita sudah ada impor dari Amerika baik crude itu maupun LPG. Kalau untuk LPG, total impor kita dari sekitar 7 juta ton nan kita impor itu kan sekitar 60% itu kan sudah dari Amerika. Jadi ya kita berupaya untuk meningkatkan sebagai pemenuhan komitmen kita di ART," kata Yuliot.

"Tetapi di dalam ininya kan jika kita menambah itu sumbernya dari mana lagi? Untuk crude itu juga sama. Itu nan lagi didetailkan oleh teman-teman Pertamina," pungkasnya menjelaskan.

Sebagai informasi, Indonesia bakal mengimpor minyak dan gas (Migas) dari Amerika Serikat (AS) senilai US$ 15 miliar alias Rp 253,32 triliun (kurs Rp 16.888). Hal ini merupakan bagian dari kesepakatan jual beli mengenai tarif resiprokal alias Agreements on Reciprocal Trade (ART).

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pernah mengatakan Indonesia mengedepankan politik bebas aktif, dengan begitu dalam urusan perekonomian Indonesia juga bakal bebas aktif. Indonesia bakal melakukan perdagangan dengan siapapun nan bisa diajak kerja sama, tak terkecuali Rusia.

"Yang jelas kita kedepankan politik bebas aktif. Dalam politik itu juga ada ekonomi bebas aktif. Jadi kita bisa shopping dengan siapa saja dengan negara nan sudah kita ajak kerja sama termasuk Rusia, Afrika, Nigeria," ujar Bahlil di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026) nan lalu.

Dengan Amerika Serikat pun, Indonesia juga bakal tetap menghargai kerja sama pembelian daya nan termaktub dalam perjanjian jual beli Agreement on Reciprocal Trade (ART). "Dan lebih unik nan kita hargai juga perjanjian kita dengan Amerika," tegasnya menekankan.

(hrp/hal)

Kasus debt collector (DC) pinjaman online nan diduga menjebak ambulans, petugas pemadam kebakaran, hingga jasa sedot WC di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, terus berkembang. Polisi sekarang menelusuri nomor telepon nan digunakan pelaku.

Modusnya sederhana namun mengganggu jasa publik: membikin laporan darurat tiruan agar petugas datang ke rumah debitur. Kreatif, licik, dan sangat menyusahkan. Paket lengkap.

Polisi Telusuri Nomor Pelaku

Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan mengatakan Satreskrim Polresta Sleman telah meminta keterangan dari pengemudi ambulans dan petugas Damkarmat nan menjadi korban.

"Petugas dari Satreskrim Polresta Sleman telah meminta info dari Rekan Driver Ambulans serta Damkarmat. Saat ini petugas tengah melaksanakan proses pengecekan berasas nomor penelepon nan telah didapatkan petugas," kata Ihsan, Jumat (24/4).

Kapolresta Sleman Kombes Pol Adhitya Panji Anom menyebut nomor telepon nan digunakan pelaku terdeteksi berada di wilayah Sumatera Utara.

"Saat ini, kami tetap melakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk penelusuran terhadap nomor telepon nan digunakan pelaku, nan terdeteksi berada di wilayah Sumatera Utara," kata Adhitya.

Untuk sementara, belum ada pihak nan diamankan.

Bermula dari Laporan Darurat Palsu

Kasus ini bermulai pada Rabu (22/4), ketika ambulans dan Damkar Kabupaten Sleman diminta datang ke sebuah rumah indekos di area Caturtunggal, Depok, Sleman.

Ambulans diminta menjemput pasien nan disebut sakit dan kudu dibawa ke rumah sakit. Namun setelah tiba di lokasi, orang nan dimaksud rupanya sudah pindah sejak tiga tahun lalu.

Sementara itu, petugas damkar menerima laporan permintaan pemindahan ular. Setelah datang, laporan tersebut juga terbukti palsu.

"Dari hasil penyelidikan awal, betul terdapat laporan masuk ke call center Damkar mengenai permintaan pemindahan ular. Namun, setelah petugas datang ke lokasi, diketahui bahwa laporan tersebut tidak betul alias fiktif," kata Adhitya.

Pelaku Ngaku Debt Collector

Setelah curiga, petugas menghubungi kembali nomor pelapor. Dalam percakapan telepon, penelepon mengaku sebagai debt collector pinjol.

Pelaku apalagi tetap meminta ambulans dan damkar membantu menagih utang kepada penunggu rumah nan didatangi.

Polisi menduga jasa darurat dipakai sebagai perangkat tekanan terhadap debitur.

Jasa Sedot WC Juga Dikerjai

Modus tersebut rupanya tidak berakhir pada ambulans dan damkar. Penghuni rumah berinisial Y mengungkap jasa sedot WC juga datang ke alamat nan sama pada hari nan sama.

"Sedot WC. Itu setelah dua itu (damkar dan ambulans). Di hari nan sama," kata Y.

Menurut Y, tukang sedot WC mengaku sudah beberapa kali mengalami kejadian serupa.

"Tukang sedot WC-nya juga bilang sudah nan ketiga kali ditipu seperti ini," katanya.

Y mengaku terkejut lantaran tidak pernah meminta jasa apa pun.

"Tidak tahu menahu, tiba-tiba pada datang," ujarnya.

Damkar Semarang Resmi Lapor Polisi

Kasus serupa sebelumnya juga terjadi di Kota Semarang. Damkar menerima laporan tiruan soal kebakaran warung nasi goreng, nan belakangan diketahui mengenai penagihan utang.

Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Damkar Kota Semarang, Tantri Pradono, menyebut kasus itu telah resmi dilaporkan ke Polrestabes Semarang.

"Hari ini sudah kami laporkan DC pinjol nan kemarin membikin laporan tiruan ke Polrestabes Semarang," kata Tantri.

Menurut hasil penelusuran awal, nomor pelaku diduga berada di wilayah Sleman.

"Dugaannya di wilayah Sleman," katanya.

Anggota DPR Minta Pelaku Dipidana

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menilai modus tersebut sangat rawan lantaran mengganggu jasa darurat dan membahayakan masyarakat.

“Debt collector tersebut kudu dipidanakan lantaran telah membahayakan nyawa banyak orang,” kata Abdullah.

Ia menegaskan penyalahgunaan ambulans dan damkar bisa menghalang penanganan keadaan darurat nan sesungguhnya.

“Artinya, debt collector tersebut telah bermain-main dengan keselamatan dan nyawa masyarakat,” ujarnya.

Polisi Imbau Warga Hati-hati Pinjol

Polda DIY mengimbau masyarakat berhati-hati saat meminjam duit melalui pinjaman online dan memastikan perusahaan terdaftar resmi di OJK.

Jika mengalami kejadian serupa, masyarakat diminta segera melapor melalui jasa 110.

Karena ketika ambulans, damkar, dan sedot WC dipakai perangkat teror utang, kita sedang memandang sungguh rendahnya standar logika sehat sebagian orang.

Scroll IG sejenak saja, dan nyaris pasti ada satu momen di mana kita berakhir lebih lama dari nan direncanakan. Bukan lantaran kontennya luar biasa, melainkan lantaran satu perihal nan sering kali lebih menarik dari videonya sendiri: kolom komentar.

Video laki-laki dengan badan sixpack, wajah “standar ganteng” jenis algoritma, alias sekadar konten gym nan entah kenapa selalu sukses masuk explore, biasanya punya satu pola nan sama di bawahnya.

“Rahimku anget.”

“Ga ada hujan tapi becek.”

“Duh ga kuat, pengen dipake.”

Kalimat-kalimat ini bukan lagi sesuatu nan mengejutkan. Justru sebaliknya, dia terasa biasa. Terlalu biasa, bahkan. Dapat ribuan likes, dibalas dengan emoji tertawa, diangkat jadi konten ulang, dan pada akhirnya masuk ke dalam kategori nan paling kondusif di internet: candaan.

Semuanya terasa ringan. Seolah tidak ada nan perlu dipermasalahkan. Seolah semua orang sepakat bahwa ini hanya bagian dari intermezo digital. Namun, justru di situlah masalahnya mulai terasa. Karena ada satu pertanyaan nan diam-diam mengganggu, tapi jarang betul-betul dijawab: Kalau kalimat nan sama diarahkan ke perempuan, apakah reaksinya bakal tetap sama santainya?

Kalau jawabannya tidak, berfaedah kita sedang berhadapan dengan sesuatu nan lebih dari sekadar humor. Kita sedang memandang standar dobel nan bekerja dengan sangat lembut dan diterima dengan sangat santai.

Di satu sisi, kita hidup di era di mana rumor pelecehan seksual semakin disadari. Banyak wanita berani bersuara, membagikan pengalaman, dan menuntut ruang nan lebih aman. Istilah seperti consent, boundaries, dan respect bukan lagi istilah asing. Bahkan, dalam banyak kasus, kehadiran perempuan, terutama di media sosial, menjadi garda terdepan dalam menyuarakan perihal ini.

Dan itu penting.

Namun di sisi lain, ruang nan sama juga dipenuhi oleh praktik yang—jika dilihat tanpa label siapa pelakunya—tidak jauh berbeda dari apa nan selama ini dikritik.

Komentar seksual nan terang-terangan. Objektifikasi nan dibungkus sebagai pujian. Tubuh nan direduksi jadi bahan konsumsi publik.

Bedanya hanya satu: siapa nan berbicara. Dan anehnya, perbedaan itu cukup untuk mengubah langkah kita menilai. Selama komentar itu diarahkan ke laki-laki nan dianggap “pantas” untuk dijadikan objek lantaran tampan, lantaran atletis, lantaran terlihat percaya diri, semuanya terasa sah, apalagi lucu.

Padahal, jika kita jujur, esensinya tidak berubah. Tetap ada reduksi. Tetap ada pelanggaran batas. Hanya saja, kita memilih untuk tidak melihatnya sebagai masalah.

Ini bukan tentang membalikkan siapa nan salah. Ini bukan tentang mengatakan bahwa satu pihak lebih jelek dari nan lain. Ini tentang sesuatu nan jauh lebih sederhana, tapi justru lebih susah diakui: inkonsistensi.

Dan inkonsistensi ini sering kali muncul dari mereka nan paling keras menyuarakan pentingnya batas. Di sinilah sindiran itu sebenarnya mengarah.

Bukan pada wanita secara umum, melainkan pada siapa pun, termasuk wanita nan vokal tentang pelecehan, tapi diam—atau apalagi ikut terlibat, ketika konteksnya terasa “menguntungkan." Karena memperjuangkan nilai semestinya tidak tergantung pada posisi.

Kalau kita percaya bahwa tubuh tidak boleh dijadikan objek tanpa persetujuan, prinsip itu semestinya bertindak ke semua orang, di semua situasi, bukan hanya ketika kita ada di posisi nan dirugikan.

Masalahnya, internet tidak bekerja dengan logika se-ideal itu. Internet bekerja dengan atensi. Dan dalam ekonomi atensi, nan paling ekstrem biasanya nan paling menang.

Komentar biasa tenggelam. Komentar “berani” naik ke atas. Komentar nan vulgar, nan out of pocket, nan buat orang antara kaget alias ketawa itu nan paling sigap viral.

Dari situ, terbentuklah standar baru. Bukan standar tentang apa nan benar, melainkan standar tentang apa nan menarik. Dan lama-lama, kita berakhir bertanya "Apakah sesuatu itu layak alias tidak?" Kita hanya bertanya "Ini kocak alias tidak?"

Kalau lucu, selesai.

“Kan hanya bercanda.”

Kalimat ini mungkin adalah tameng paling kuat di media sosial hari ini. Ia sederhana, efektif, dan nyaris selalu sukses meredam kritik. Siapa pun nan mencoba mempertanyakan langsung berisiko dicap terlalu sensitif, terlalu serius, alias tidak bisa menikmati humor.

Padahal, justru di kembali candaan itulah banyak perihal dinormalisasi.

Humor membikin sesuatu terasa ringan, tapi bukan berfaedah dia menghilangkan dampaknya. Ia hanya membikin akibat itu tidak terlihat.

Dan ketika sesuatu terus diulang dalam corak candaan, dia perlahan berubah menjadi kebiasaan, lampau menjadi budaya.

Di titik itu, pemisah tidak lenyap secara tiba-tiba. Ia memudar.

Pelan-pelan, tanpa kita sadari.

Kita jadi terbiasa memandang komentar seksual tanpa merasa itu aneh. Kita jadi kebal. Bahkan, mungkin ikut-ikutan lantaran tidak mau terlihat berbeda.

Padahal, jika dipikir ulang, ada sesuatu nan jelas-jelas tidak konsisten.

Kita bicara soal consent, tapi hanya ketika itu relevan dengan pengalaman kita sendiri.

Kita bicara soal respect, tapi tidak selalu menerapkannya dalam langkah kita berinteraksi.

Kita mau pemisah kita dihormati, tapi tidak selalu berakhir untuk memastikan bahwa kita juga menghormati pemisah orang lain.

Dan semua ini terjadi bukan lantaran kita tidak tahu, melainkan lantaran kita memilih untuk tidak terlalu memikirkannya.

Karena lebih mudah begitu.

Tulisan ini mungkin terasa menyentil, terutama bagi mereka nan aktif bersuara soal rumor pelecehan. Namun justru lantaran itu, refleksi ini jadi penting.

Karena bunyi nan lantang bakal selalu punya akibat lebih besar. Dan dengan akibat itu, datang juga tanggung jawab untuk konsisten.

Bukan berfaedah tidak boleh bercanda. Bukan berfaedah semua corak lawakkudu disterilkan. Namun mungkin, setidaknya, kita perlu mulai bertanya ulang: Apakah candaan kita tetap berada dalam pemisah nan kita tuntut untuk dihormati?

Atau jangan-jangan, kita hanya nyaman dengan batas—selama pemisah itu melindungi kita, bukan membatasi kita.

Pada akhirnya, kejadian “rahimku anget” bukan hanya soal satu jenis komentar. Ia adalah cermin. Tentang gimana kita memandang tubuh, gimana kita memahami batas, dan seberapa konsisten kita dengan nilai nan kita bawa.

Dan mungkin, di tengah semua tawa di kolom komentar itu, ada satu perihal nan pelan-pelan hilang: kesadaran bahwa tidak semua perihal kudu dilakukan hanya lantaran bisa.

Karena jika semua bisa dijustifikasi dengan “cuma bercanda,” nan lenyap tidak hanya batas, tetapi juga arah.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk alias BNI meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai maraknya kejahatan siber, khususnya vishing, phishing, dan social engineering nan menyasar pengguna jasa digital seperti BNIdirect. Nasabah diminta lebih waspada dan tidak mudah membagikan info sensitif kepada pihak nan tidak dapat diverifikasi.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menegaskan bakal perkembangan teknologi turut diikuti dengan semakin beragamnya modus penipuan.

"Masyarakat perlu memahami beragam modus penipuan tersebut agar dapat lebih waspada dan tidak mudah memberikan info pribadi kepada pihak nan tidak bertanggung jawab," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Dia menjelaskan, salah satu modus nan kerap terjadi adalah vishing alias voice phishing, ialah penipuan melalui telepon di mana pelaku mengaku sebagai petugas bank.

Dalam praktiknya, pelaku biasanya menyebut identitas korban dan menciptakan situasi mendesak, seperti dugaan transaksi mencurigakan, untuk meminta info krusial seperti ID perusahaan, ID pengguna, kata sandi, hingga kode token. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk mengakses akun dan melakukan transaksi tanpa izin.

Selain itu, terdapat pula modus phishing nan dilakukan melalui situs tiruan nan menyerupai portal resmi perbankan. Korban diarahkan untuk memasukkan info sensitif nan kemudian disalahgunakan oleh pelaku. Modus lain nan juga perlu diwaspadai adalah social engineering, ialah teknik manipulasi psikologis di mana pelaku menyamar sebagai petugas bank untuk memperoleh info rahasia seperti kode OTP, token, alias kata sandi.

BNI menekankan pentingnya kewaspadaan dan verifikasi dalam setiap hubungan nan berangkaian dengan jasa digital. Nasabah diimbau untuk hanya mengakses jasa melalui situs resmi seperti bnidirect.bni.co.id alias directbisnis.bni.co.id, serta menghindari mengklik tautan mencurigakan nan dikirim melalui pesan singkat, email, maupun aplikasi percakapan.

Selain itu, pengguna juga diminta untuk tidak menyimpan kata sandi di perangkat, rutin mengganti password, serta tidak pernah membagikan kode OTP alias token kepada siapa pun, termasuk pihak nan mengatasnamakan bank. Langkah-langkah ini dinilai krusial untuk mencegah penyalahgunaan akses akun.

BNI juga mengingatkan masyarakat untuk selalu melakukan pengecekan info melalui kanal resmi perseroan, termasuk website resmi di http://www.bni.co.id, guna memastikan keabsahan setiap info nan diterima dan menghindari potensi penipuan.

Melalui peningkatan literasi keamanan digital ini, BNI berambisi masyarakat semakin memahami pola kejahatan siber dan bisa melindungi diri dari potensi kerugian finansial. Edukasi berkepanjangan dinilai menjadi kunci dalam menjaga keamanan transaksi digital sekaligus memperkuat kepercayaan pengguna terhadap jasa perbankan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Mantan presiden Filipina, Rodrigo Duterte, bakal diadili di Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ ICC). Namun, tanggal dimulainya persidangan belum ditetapkan.

Para pengadil ICC mendakwa Duterte atas sejumlah kejahatan terhadap kemanusiaan saat dia menjabat pada periode tahun 2016-2022.

Panel nan terdiri dari 3 pengadil sepakat ada argumen kuat untuk meyakini Duterte bertanggung jawab atas puluhan pembunuhan, pertama sebagai walikota kota Davao di Filipina selatan dan saat menjabat sebagai presiden.

Para pengadil menyebut ada bukti Duterte "mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan" kebijakan "untuk 'menetralisir' terduga pelaku kriminal."

Masih melansir CNN International, jaksa, polisi dan personil regu pembunuh penghasilan mengaku melakukan puluhan pembunuhan atas perintah Duterte mulai tahun 2011, dengan motivasi berupa janji duit alias untuk menghindari menjadi sasaran bagi orang lain.

Ditambahkan, jumlah korban jiwa selama masa kepresidenan Duterte bervariasi, lebih dari 6.000 orang seperti dilaporkan kepolisian nasional hingga 30.000 nan diklaim oleh golongan kewenangan asasi manusia.

Terpisah, Pengacara utama Duterte Nick Kaufman kepada Associated Press menyampaikan kekecewaannya atas keputusan tersebut, menyebutnya, "didasarkan pada pernyataan nan tidak didukung bukti dari para pembunuh sadis nan mengaku bersalah dan bertindak sebagai saksi nan bekerja sama."

Sebelumnya, Duterte ditangkap begitu mendarat di airport internasional Manila setelah perjalanan singkat ke Hong Kong pada Maret 2025 lalu.

Melansir CNN International, Duterte ditangkap berasas surat perintah ICC atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Duterte lampau diterbangkan ke Den Haag, Belanda, tempat ICC. Dia sendiri  membantah tuduhan nan dilontarkan kepadanya.

(dce/dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]