KPK menjelaskan argumen orang tua nan memberikan duit kepada Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodik tidak ditetapkan sebagai tersangka mengenai penerimaan mahasiswa baru. Di kasus ini, Akhmad ditetapkan sebagai tersangka pemerasan.

Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Hussein mengatakan unsur pemerasan dalam perkara tersebut mempunyai kemiripan dengan peristiwa suap. Namun, KPK memandang adanya relasi kuasa dan kewenangan dalam sistem penerimaan mahasiswa baru.

“Untuk unsur pemerasan tadi memang peristiwanya memang agak samar-samar dengan peristiwa suap begitu. Tapi lantaran ada relasi kuasa dan otoritas nan menjadi titik beratnya adalah sistem penerimaan ini kan ada nan punya kewenangan begitu, ada nan mengotorisasi,” kata Taufik dalam konvensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (21/8).

“Tadi kan ada sistem untuk memberikan kode persetujuan alias klik. Nah, ketika klik itu dipegang oleh suatu otoritas nan punya kewenangan penuh gitu, ini kan bisa muncul abuse of power,” tambah dia.

Di dalam kasus ini, diduga ada permintaan duit sebesar Rp 650 juta kepada orang tua calon mahasiswa baru Fakultas Kedokteran pada Agustus 2026.

KPK menilai, orang tua itu memberikan duit sebagai upaya agar anaknya masuk ke kampus tersebut.

“Nah, abuse of power ini kemudian nan memang diartikan ke bawah, ke staf-staf, diminta ke orang tua, sehingga orang tua mana kemudian nan memang punya niat untuk anaknya memasukkan ke Universitas Unsoed itu untuk bakal berupaya semaksimal mungkin gitu,” kata Taufik.

Taufik mengatakan kondisi tersebut menjadi argumen KPK mengonstruksikan klaster pertama kasus Akhmad ini sebagai pemerasan. Menurut dia, pihak orang tua tidak mempunyai upaya nan kuat untuk berada pada posisi nan selevel dengan pihak nan mempunyai kewenangan dalam sistem penerimaan.

“Nah, untuk klaster nan pertama, kenapa kita konstruksikan sebagai pemerasan? Karena terbukti kemudian dari pihak orang tua itu tidak terlalu ada upaya nan kuat begitu untuk bisa selevel dengan kewenangan dari nan punya otoritas, mengenai dengan di sistem penerimaannya,” ungkapnya.

Taufik menyebut kewenangan dalam sistem penerimaan mahasiswa baru tersebut hanya dimiliki oleh rektor di universitas tersebut.

“Sehingga itu dikonstruksikan sebagai pemerasan lantaran tidak ada upaya nan memang bisa seimbang untuk mengimbangi alias sebagai penyeimbang dari sistem penerimaan mahasiswa baru nan memang otoritasnya hanya dimiliki oleh Rektor gitu di universitas tersebut,” kata Taufik.

Taufik sebelumnya menjelaskan salah satu perkara dalam klaster pertama berangkaian dengan permintaan duit Rp 650 juta kepada orang tua calon mahasiswa baru Fakultas Kedokteran. Uang tersebut kemudian diberikan, tetapi calon mahasiswa itu dinyatakan tidak lulus.

“Untuk nan kesalahan untuk tarif nan fakultas kedokteran, tadi nan kluster pertama itu sudah saya sebutkan ada Rp 650 juta nan diminta tapi kemudian itu kan dinyatakan tidak lulus di prosesnya gitu,” ujar Taufik.

Dia mengatakan setelah calon mahasiswa tersebut dinyatakan tidak lulus, orang tuanya meminta duit tersebut dikembalikan. Taufik menyebut kondisi itu masuk dalam bangunan pemerasan.

“Itu kemudian ada dinamika orang tuanya minta pengembalian dengan tadi bangunan nan pertama nan masuk kategori pemerasan,” kata dia.

Taufik juga menjelaskan perbedaan bangunan perkara pada klaster kedua. Dalam klaster tersebut, KPK menggunakan pasal gratifikasi lantaran tidak menemukan unsur pemufakatan mengenai upaya memasukkan anak ke Unsoed.

“Di klaster nan kedua itu kita konstruksikan pasalnya pasal gratifikasi, lantaran jika hanya ada seorang penyelenggara negara nan kemudian menjalankan tugas negaranya normal begitu, kemudian lantaran ada prestasi nan dianggap oleh si klien, alias dalam perihal ini mahasiswa baru alias orang tua merasa anaknya sudah lulus, mengucapkan terima kasih, itu kan sebetulnya relasi kuasanya kan hanya dari sisi si mahasiswanya, dari orang tuanya, hanya mengucapkan ucapan terima kasih,” ujar Taufik.

Menurutnya, klaster kedua dan ketiga dikonstruksikan sebagai gratifikasi lantaran tidak ditemukan kesepakatan untuk memasukkan calon mahasiswa ke Unsoed.

“Itu makanya kita konstruksikan pasal gratifikasi unik kepada nan klaster kedua dan ketiga,” kata dia.

“Karena memang apa... tidak ada unsur alias pemufakatan jahat mengenai kesepakatan apakah ini bisa dilakukan upaya-upaya untuk memasukkan anaknya ke Unsoed. Jadi hanya memang hanya ada pungutan kemudian ketika itu dinyatakan lulus kemudian pihak orang tua memberikan ucapan terima kasih dalam corak duit tadi,” sambungnya.

Taufik menegaskan bangunan perkara tersebut tetap dapat berkembang dalam proses penyidikan. KPK tetap membuka kemungkinan adanya penambahan pasal berasas hasil penyidikan.

“Tetapi kami pastikan rekan-rekan bahwa sangat ada kemungkinan peluang-peluang dari proses investigasi nan melangkah kelak ke depan untuk ada penambahan-penambahan pasal nan berlapis, tadi seperti pasal TPPU, kemudian itu kan tetap sangat terbuka,” kata Taufik.

Sekilas Kasus

KPK menjerat Rektor Unsoed, Akhmad Sodiq, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemerasan dan gratifikasi mengenai seleksi mahasiswa baru (maba). Dia dijerat sebagai tersangka berbareng dengan lima orang lainnya.

Selain Akhmad, ini lima tersangka lainnya:

• Norman Arie Prayoga selaku Wakil Rektor III Unsoed;

• Eko Sumanto selaku Kepala Bagian Akademik Unsoed;

• Dian Mulia Wardhana selaku pihak swasta;

• Adhi Wiharto selaku swasta; dan

• Mulyono selaku swasta.

KPK menjelaskan, menjelang tahun akademik baru, Unsoed membuka pendaftaran melalui tiga jalur seleksi. Tiga jalur itu ialah SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi), SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes), dan Mandiri.

Seleksi Mandiri di Unsoed merupakan jalur pendaftaran nan dibuka dan dikelola secara berdikari oleh pihak Unsoed. Dalam proses penerimaan tersebut, calon mahasiswa dikenai pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) berbeda-beda, sesuai golongannya masing-masing.

Seperti misalnya, di Fakultas Kedokteran, rentang UKT-nya mulai dari Rp 7,1 juta sampai Rp 17 juta. Sementara rentang IPI pada Fakultas Kedokteran mulai dari Rp 100 juta (IPI 1) sampai Rp 260 juta (IPI 4).

Namun demikian, dalam proses penerimaan mahasiswa baru lewat jalur berdikari ini, KPK menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan penerimaan lainnya alias gratifikasi,

"Sehingga biaya tambahan nan timbul dari pungutan, di luar biaya nan wajib dibayarkan (UKT dan IPI), dirasa sangat memberatkan bagi calon mahasiswa baru," jelas Plt Dirdik KPK, Achmad Taufik Husein dalam konvensi pers di Gedung KPK, Jakarta pada Jumat (21/8).

KPK menyebut, ada tiga klaster korupsi nan dilakukan oleh Akhmad Sodiq. Pertama, ialah mengenai Norman atas sepengetahuan Akhmad Sodiq meminta Rp 650 juta kepada orang tua satu siswa untuk masuk FK Unsoed.

Namun, rupanya siswa itu kandas masuk. Orang tuanya kemudian meminta kembali uangnya. Namun, duit itu sudah dipakai, hingga akhirnya Norman meminjam kepada pihak swasta, nan dibayar dengan tiga proyek di Unsoed.

Klaster kedua, penerimaan gratifikasi mengenai dengan seleksi mahasiswa baru senilai Rp 680 juta.

Klaster ketiga, ialah Eko Sumanto mengumpulkan duit dari calon mahasiswa baru atas sepengetahuan Akhmad Sodiq. Disebutkan Eko mendapatkan duit Rp 1,12 miliar dari pengepul calon mahasiswa baru.

Diungkap oleh KPK, Akhmad Sodiq menjual 73 kuota mahasiswa berdikari dari beragam fakultas. Eko Sumanto menjadi koordinatornya. Kepada orang tua dan guru, Eko Sumanto menjual kuota-kuota tersebut dengan nilai Rp 50 juta hingga Rp 500 juta.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e alias Pasal 12 B UU Tipikor Jo Pasal 20 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Gempa berkekuatan 5,8 Magnitudo mengguncang area Sumur, Pandeglang, Banten pada Sabtu (22/8) awal hari.

BMKG melaporkan, gempa ini terdeteksi pada pukul 00.43 WIB.

"Lok: 7.72 LS, 104.47 BT, 170 km barat daya Sumur, Banten," jelas BMKG di akun X @infoBMKG.

"Kedalaman 10 km," tambahnya.

Menurut BMKG, gempa ini tidak berpotensi tsunami.

Tim Geypens optimistis Bali United bangkit di Super League 2026-2027. (Foto: Laman resmi Bali United)

BALI United mencatatkan hasil kurang baik dalam turnamen pramusim Dewata Challenge Series 2026 yang berjalan pada 13-18 Agustus 2026. Namun, pemain Bali United Tim Geypens menilai timnya terus berkembang jelang menyambut Super League 2026-2027.

Di turnamen tersebut, Bali United selalu kalah dalam dua pertandingan. Serdadu Tridatu -julukan Bali United- tumbang dari Sabah FC dengan skor 1-2, serta dibungkam Persib Bandung 2-3.

Bali United hancur lebur di Dewata Challenge Series 2026. (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

1. Bali United ke Arah Positif

Tim Geypens mengatakan Bali United terus berkembang ke arah nan cukup baik meskipun kalah dalam dua laga pramusim. Ia optimistis Bali United bakal siap sepenuhnya untuk bersaing di kejuaraan kasta teratas Tanah Air.

"Kami terus berupaya maksimal di latihan maupun pertandingan. Bisa dilihat dalam dua pertandingan terakhir gimana kami bermain," kata Tim Geypens, Okezone mengutip dari laman resmi Bali United, Sabtu (22/8/2026) 

"Kami semakin berkembang dan saya pikir setiap pertandingan selalu semakin membaik di lapangan," tambah mantan pemain FC Emmen tersebut.

Viral pemotor piting pengemudi mobil di Jagakarsa, Jakarta Selatan (Foto: IG wargajakarta.id)

Pembalap Tim LCR Honda, Cal Crutchlow. (Foto: Instagram/lcr.team)

ARAGON – Pembalap Tim LCR Honda, Johann Zarco dikabarkan siap kembali ke lintasan di balapan MotoGP Aragon 2026 pada 28-30 Agustus 2026. Pembalap asal Prancis tersebut berencana melakukan comeback lebih sigap dari agenda nan diperkirakan, namun partisipasinya tentu berjuntai pada hasil pemeriksaan medis wajib nan bakal dilakukan di Sirkuit Aragon nanti.

Zarco sebelumnya kudu menepi dari lintasan setelah mengalami cedera serius pada ligamen dengkul akibat kecelakaan beruntun di Tikungan 1 saat balapan MotoGP Catalunya 2026 pada Mei lalu. Awalnya, dia diprediksi baru bisa kembali membalap pada arena kandang tim LCR di MotoGP San Marino 2026 pada pertengahan September mendatang.

1. Proses Pemulihan nan Berjalan Sangat Positif

Beruntungnya, kondisi Zarco menunjukkan progres nan sangat baik dalam beberapa pekan terakhir. LCR menyatakan pembalapnya tersebut telah bisa meningkatkan intensitas latihan secara bertahap, termasuk menjajal motor supermoto dan Honda CBR1000RR untuk mempercepat proses rehabilitasi fisiknya.

"Saya cukup senang dengan gimana dengkul saya berproses dan pulih. Saya merasa cukup sehat untuk kembali menaiki motor MotoGP, dan saya sangat menantikan untuk kembali membalap," ungkap Zarco, dikutip dari Crash, Sabtu (21/8/2026).

"Motor Supermoto dan CBR sangat bagus untuk membangun intensitas dan melakukan lari jarak jauh. Saya sangat merindukan tim saya, balapan, dan paddock, jadi saya tidak sabar untuk kembali ke Aragon!" tambahnya.

Update Kondisi Johann Zarco 2026 (Foto: Instagram)

Lucio Cecchinello selaku Prinsipal Tim LCR pun menyambut hangat niat pembalapnya untuk segera kembali. Ia mengaku sangat menantikan Zarco untuk balapan kembali.

"Kami sangat senang memandang pemulihan Johann berkembang dengan sangat baik dan menyambutnya kembali lebih sigap dari perkiraan semula. Kami bakal menjalaninya selangkah demi selangkah, tetapi kami semua sangat menantikan kehadirannya kembali berbareng tim dan bekerja sama lagi di lintasan," ujar Cecchinello.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap tiga klaster dugaan tindak pidana korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Dugaan tersebut berupa pemerasan hingga gratifikasi dalam proses penerimaan mahasiswa baru.

Ada 6 Tersangka di kasus ini, yaitu:

• Akhmad Sodiq selaku Rektor Unsoed;

• Norman Arie Prayoga selaku Wakil Rektor III Unsoed;

• Eko Sumanto selaku Kepala Bagian Akademik Unsoed;

• Dian Mulia Wardhana selaku pihak swasta;

• Adhi Wiharto selaku swasta; dan

• Mulyono selaku swasta.

Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Hussein mengatakan, dugaan tersebut ditemukan dalam proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur berdikari Unsoed. Dalam proses tersebut, calon mahasiswa dikenai pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sesuai golongan masing-masing.

“Bahwa seleksi Mandiri di Unsoed merupakan jalur pendaftaran nan dibuka dan dikelola secara berdikari oleh pihak Unsoed. Di mana, dalam proses penerimaan tersebut calon mahasiswa dikenai pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) berbeda-beda, sesuai golongannya masing-masing," kata Taufik dalam konvensi pers di gedung merah putih KPK, Jumat (21/8).

Klaster pertama berangkaian dengan dugaan permintaan duit sebesar Rp 650 juta kepada orang tua calon mahasiswa baru Fakultas Kedokteran pada Agustus 2026.

Taufik mengatakan, Wakil Rektor III Unsoed Norman Arie Prayoga (NAP) atas sepengetahuan Rektor Unsoed Akhmad Sodiq (ASO) diduga meminta duit tersebut melalui dua perantara, ialah Dian Mulia Wardhana (DMW) dan Adhi Wiharto (AW) nan merupakan pihak swasta.

“Pada Agustus 2026, Saudara NAP selaku Wakil Rektor III Unsoed atas sepengetahuan Saudara ASO selaku Rektor Unsoed melalui dua perantara, ialah Saudara DMW dan Saudara AW keduanya selaku pihak swasta, diduga meminta duit kepada orang tua calon mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran senilai Rp 650 juta,” ujar Taufik.

Permintaan tersebut kemudian dipenuhi oleh orang tua calon mahasiswa baru. Namun, setelah duit diberikan kepada Dian dan Adhi, anak dari pemberi duit tersebut justru dinyatakan tidak lolos seleksi mahasiswa baru.

Pihak orang tua kemudian meminta pengembalian penuh atas duit tersebut. Namun, Dian dan Adhi diketahui telah menggunakan duit tersebut untuk keperluan pribadi.

“Selanjutnya, pihak orang tua meminta pengembalian penuh atas duit tersebut kepada DMW dan AW. Akan tetapi, DMW dan AW diketahui sudah menggunakan duit tersebut untuk keperluan pribadinya,” kata Taufik.

Dian dan Adhi kemudian melaporkan persoalan tersebut kepada Norman. Setelah itu, Norman atas sepengetahuan Akhmad meminjam duit kepada salah satu pihak swasta untuk mengembalikan duit kepada orang tua calon mahasiswa tersebut.

Norman melalui Dian, Adhi, dan Mulyono (MYN) namalain Nono, nan merupakan pihak swasta sekaligus keponakan Akhmad, menjanjikan pembayaran melalui pencairan tiga paket proyek di lingkungan Unsoed.

“Untuk mengembalikan duit atas peminjaman kepada pihak swasta itu, NAP melalui DMW, AW, dan kerabat MYN selaku pihak swasta sekaligus keponakan ASO, menjanjikannya dengan bayar melalui pencairan 3 paket proyek di lingkungan Unsoed, ialah pengadaan kanopi, pembaharuan kantin, dan pengecatan gedung,” ujar Taufik.

Paket pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan oleh CV milik Mulyono. Selanjutnya, pencairan pembayarannya dialihkan kepada pihak swasta nan memberikan pinjaman.

Klaster kedua berangkaian dengan dugaan penerimaan lainnya alias gratifikasi pada seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur berdikari tahun 2025 dan 2026.

Dalam klaster ini, Akhmad memberikan perintah kepada Mulyono dengan kode 'jangan diminta di awal, jika dikasih bilang terima kasih'. Atas perihal tersebut, MYN atas sepengetahuan Akhmad diduga menerima duit sekitar Rp 680 juta.

“Pada seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2025 dan 2026 jalur mandiri, ASO memberikan perintah kepada MYN dengan kode ‘jangan diminta di awal, jika dikasih bilang terima kasih’. Atas perihal tersebut, MYN atas sepengetahuan ASO diduga melakukan penerimaan lainnya/gratifikasi berupa duit sekurang-kurangnya senilai Rp 680 juta,” kata Taufik.

Selain itu, Akhmad diduga memerintahkan Mulyono melakukan pembayaran atas pembelian tiga bagian tanah nan kemudian diatasnamakan Mulyono.

“Sehingga dalam perihal ini, MYN bertindak sebagai penerima sekaligus pengelola duit nan diperuntukkan bagi ASO,” ujar Taufik.

Sementara klaster ketiga berangkaian dengan dugaan penerimaan duit melalui pihak pengepul calon mahasiswa baru dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.

Pada periode nan sama, Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto diketahui berkomunikasi dengan salah satu pihak pengepul calon mahasiswa baru. Dalam komunikasi tersebut, Eko atas sepengetahuan Akhmad diduga melakukan tawar-menawar mahar dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.

“Bahwa pada periode nan sama, diketahui Saudara ES selaku Kepala Bagian Akademik Unsoed berkomunikasi dengan salah satu pihak pengepul para calon mahasiswa baru di Unsoed. Dalam komunikasi tersebut diketahui, ES atas sepengetahuan ASO melakukan ‘tawar menawar mahar’ dengan pihak pengepul dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur Mandiri,” kata Taufik.

Setelah terdapat kesepakatan mengenai mahar tersebut, Eko kemudian menerima duit dari salah satu pihak pengepul calon mahasiswa baru dengan total mencapai Rp1,12 miliar untuk periode 2025-2026.

KPK mengungkap, dalam praktik itu, Akhmad berbareng Eko menjual 73 kuota mahasiswa jalur berdikari dari beragam fakultas. Harganya berkisar dari Rp 50 juta hingga Rp 500 juta nan dikoordinasikan dengan orang tua hingga pembimbing sebagai pengepul.

“Setelah sepakat mengenai ‘mahar’ tersebut, ES kemudian menerima duit dari salah satu pihak pengepul para calon mahasiswa baru dengan total mencapai Rp 1,12 miliar (2025-2026).” ujar Taufik.

Dalam OTT ini, KPK turut mengamankan peralatan bukti berupa duit tunai sekitar Rp 665 juta dan saldo dalam rekening senilai Rp 99 juta.

Para tersangka dijerat Pasal 12 huruf e alias Pasal 12 B UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 21 Agustus hingga 9 September 2026, di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Jakarta -

Gempa berkekuatan magnitudo (M) 5,8 terjadi di Pandeglang, Banten. Gempa terjadi pada kedalaman 10 kilometer.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa terjadi Sabtu (22/8/2026), pukul 00.41 WIB. Pusat gempa berada di laut.

"Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami," tulis BMKG.

Titik koordinat gempa berada di 7,73° Lintang Selatan (LS) dan 104,33° bujur timur (BT). "Tepatnya berlokasi di laut pada jarak 182 km arah barat daya Sumur, Pandeglang, Banten," imbuh BMKG.

BMKG melaporkan gempa nan terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas subduksi. Hasil kajian sistem sumber menunjukkan bahwa gempa bumi mempunyai sistem pergerakan naik.

Berdasarkan perkiraan peta tingkat guncangan, gempa bumi ini dirasakan dengan skala intensitas MMI III ata getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan bakal truk berlalu di Cimanggu, Sumur, Cibitung, Pandeglang.

(maa/maa)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya pembimbing nan mengoordinasikan sejumlah calon mahasiswa dari sekolah menengah atas (SMA) dalam praktik penerimaan mahasiswa baru melalui jalur berdikari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Hussein mengatakan, pihaknya menemukan percakapan WA antara pembimbing tersebut dengan tersangka Eko Susmanto (ES) selaku Kepala Bagian Akademik Unsoed sekaligus personil panitia penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.

“Nah, ini pembimbing ini nan kemudian ada kami temukan percakapan di WA-nya dengan Saudara ES, nan kemudian ini ada tawar-menawar jumlah kuotanya, dan juga tawar-menawar mengenai per orangnya, per kepalanya itu berapa,” kata Taufik dalam konvensi pers di gedung merah putih KPK, Jumat (21/8).

Taufik mengatakan, pembimbing tersebut mengoordinasikan beberapa golongan calon mahasiswa dari SMA. Dalam percakapan dengan Eko, terdapat pembahasan mengenai jumlah kuota dan biaya untuk setiap calon mahasiswa.

“Biasanya jika nan kami sudah dapatkan sementara begitu, ada beberapa golongan siswa calon SMA nan kemudian dikoordinir oleh seorang pembimbing begitu,” tuturnya.

Menurut Taufik, biaya nan ditawarkan dalam percakapan tersebut berkisar antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta untuk setiap calon mahasiswa.

“Berkisar antara ada 500 (juta) sampai nan paling tinggi itu 500 (juta) sampai nan paling rendah itu ada Rp 50 juta untuk per kepala gitu,” tambah Taufik.

Dalam keterangannya, Taufik juga menjelaskan posisi Eko dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Eko disebut merupakan orang kepercayaan Rektor Unsoed Akhmad Sodik (ASO).

“Ini ada di klaster nan ketiga memang itu sangat kental begitu, lantaran memang si ES ini selaku Kepala Bagian Akademik juga merupakan personil panitia penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Jadi nan berkepentingan memang orang kepercayaan Saudara ASO selaku Rektor,” ujar Taufik.

Taufik sebelumnya menyebut kuota penerimaan mahasiswa baru jalur berdikari Unsoed tahun 2026 mencapai 245 mahasiswa. Dari jumlah tersebut, KPK menemukan 73 kuota nan kemudian ditransaksikan untuk penerimaan uang.

“Untuk 245 kuota nan jalur berdikari tadi, itu tahun 2026 menjadi tahun 2026. Dan terkonfirmasi ada 73 nan kemudian ditransaksikan, perhitungannya untuk dikuotakan, nan bakal ditransaksikan penerimaan-penerimaan uang,” kata Taufik.

Dia mengatakan rincian mengenai kalkulasi tersebut tetap bakal didalami dalam proses penyidikan.

“Jadi ada itung-itungannya nan kami sebutkan, nan kami temukan di dokumen-dokumen. Nanti itu tentunya bakal didalami lebih lanjut seperti apa itung-itungannya tadi,” ungkapnya.

Praktik tersebut menjadi salah satu perihal nan bakal menjadi bahan bagi KPK dalam upaya pencegahan. Menurutnya, modus dan titik-titik dalam proses penerimaan mahasiswa baru nan ditemukan selama investigasi nantinya bakal disampaikan kepada Kedeputian Pencegahan.

“Nah, tentunya modus-modus dan titik-titik mana dari hasil proses investigasi nan sedang kami jalani itu, itu nan bakal disampaikan kepada Kedeputian Pencegahan untuk dilakukan penguatan-penguatan,” kata dia.

Sementara mengenai kemungkinan penghapusan jalur mandiri, Taufik menyebut perihal tersebut menjadi kewenangan kementerian mengenai maupun universitas.

“Itu kewenangan memang ada di kementerian mengenai maupun universitas,” tutupnya.

Sekilas Kasus

KPK menjerat Rektor Unsoed, Akhmad Sodiq, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemerasan dan gratifikasi mengenai seleksi mahasiswa baru (maba). Dia dijerat sebagai tersangka berbareng dengan lima orang lainnya.

Selain Akhmad, ini lima tersangka lainnya:

• Norman Arie Prayoga selaku Wakil Rektor III Unsoed;

• Eko Sumanto selaku Kepala Bagian Akademik Unsoed;

• Dian Mulia Wardhana selaku pihak swasta;

• Adhi Wiharto selaku swasta; dan

• Mulyono selaku swasta.

KPK menjelaskan, menjelang tahun akademik baru, Unsoed membuka pendaftaran melalui tiga jalur seleksi. Tiga jalur itu ialah SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi), SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes), dan Mandiri.

Seleksi Mandiri di Unsoed merupakan jalur pendaftaran nan dibuka dan dikelola secara berdikari oleh pihak Unsoed. Dalam proses penerimaan tersebut, calon mahasiswa dikenai pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) berbeda-beda, sesuai golongannya masing-masing.

Seperti misalnya, di Fakultas Kedokteran, rentang UKT-nya mulai dari Rp 7,1 juta sampai Rp 17 juta. Sementara rentang IPI pada Fakultas Kedokteran mulai dari Rp 100 juta (IPI 1) sampai Rp 260 juta (IPI 4).

Namun demikian, dalam proses penerimaan mahasiswa baru lewat jalur berdikari ini, KPK menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan penerimaan lainnya alias gratifikasi,

"Sehingga biaya tambahan nan timbul dari pungutan, di luar biaya nan wajib dibayarkan (UKT dan IPI), dirasa sangat memberatkan bagi calon mahasiswa baru," jelas Plt Dirdik KPK, Achmad Taufik Husein dalam konvensi pers di Gedung KPK, Jakarta pada Jumat (21/8).

KPK menyebut, ada tiga klaster korupsi nan dilakukan oleh Akhmad Sodiq. Pertama, ialah mengenai Norman atas sepengetahuan Akhmad Sodiq meminta Rp 650 juta kepada orang tua satu siswa untuk masuk FK Unsoed.

Namun, rupanya siswa itu kandas masuk. Orang tuanya kemudian meminta kembali uangnya. Namun, duit itu sudah dipakai, hingga akhirnya Norman meminjam kepada pihak swasta, nan dibayar dengan tiga proyek di Unsoed.

Klaster kedua, penerimaan gratifikasi mengenai dengan seleksi mahasiswa baru senilai Rp 680 juta.

Klaster ketiga, ialah Eko Sumanto mengumpulkan duit dari calon mahasiswa baru atas sepengetahuan Akhmad Sodiq. Disebutkan Eko mendapatkan duit Rp 1,12 miliar dari pengepul calon mahasiswa baru.

Diungkap oleh KPK, Akhmad Sodiq menjual 73 kuota mahasiswa berdikari dari beragam fakultas. Eko Susmanto menjadi koordinatornya. Kepada orang tua dan guru, Eko Susmanto menjual kuota-kuota tersebut dengan nilai Rp 50 juta hingga Rp 500 juta.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e alias Pasal 12 B UU Tipikor Jo Pasal 20 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jumlah korban meninggal bumi dalam kecelakaan beruntun di Jalan Raya Puncak, Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, Jawa Barat bertambah menjadi empat orang.

Direktur RSUD Cimacan dr Cok Gd Agung Dharma Putra mengatakan, tercatat sebanyak 12 orang menjadi korban dan empat di antaranya meninggal dunia.

"Tiga korban meninggal sebelum tiba di IGD, dan satu korban meninggal saat dilakukan penanganan medis. Jadi, total ada empat korban meninggal bumi dalam kecelakaan tersebut," kata Agung, saat ditemui Kumparan di IGD RSUD Cimacan, Jumat (21/8) malam.

Selain empat korban tewas, kata Agung, terdapat delapan korban luka, di antaranya lima korban luka berat dan tiga korban luka ringan.

"Untuk korban luka berat tetap dalam pemantauan intensif dari tim medis, dan bakal dilakukan rujuk ke akomodasi kesehatan nan lebih tinggi. Karena, sebagian besar korban mengalami luka serius pada bagian kepala," jelasnya.

Agung menambahkan, untuk korban tewas, ialah dua korban berjenis kelamin laki-laki dan dua korban lainnya perempuan.

"Korban tewas, tiga di antaranya merupakan penduduk asal Lampung, dan satu orang asal Cianjur. Seluruh korban tewas tetap berada di bilik mayat," ucapnya.

Sebelumnya, kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Puncak-Ciloto, Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumat (21/8) malam.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Cianjur Ipda Ahmad Prio Gunawan mengatakan, kecelakaan beruntun di ruas jalur utama area wisata Puncak, Ciloto itu melibatkan lima kendaraan, di antaranya satu truk, dua minibus, dan dua sepeda motor.

"Jajaran langsung bergerak sigap melakukan penanganan di TKP, termasuk pemindahan kendaraan nan terlibat kecelakaan dan korban. Tercatat, ada 12 korban," kata Prio, saat ditemui Kumparan di letak kejadian.

Seluruh korban, kata Prio, dievakuasi ke RSUD Cimacan untuk mendapatkan penanganan medis.

"Data awal, dari 12 korban, dua korban di antaranya meninggal dunia, ialah pengendara Toyota Avanza dan seorang penumpangnya," jelasnya.

RI dan RRT menggelar Dialog Strategis Komprehensif perdana di Jakarta, 21 Agustus 2026. (Foto: Dok Kemlu RI)

KPK membuka kesempatan untuk mengembangkan kasus Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq dengan mengusut dugaan tindak pidana pencucian duit (TPPU).

Akhmad Sodiq sekarang ditetapkan tersangka pemerasan mengenai penerimaan mahasiswa baru.

“Salah satu pengembangan nan juga sempat dibahas tadi di pembahasan pembeberan satu gelar perkara, begitu ada penerimaan alias pembelian aset. Nah itu juga jadi konsentrasi tim untuk pengembangan ke arah TPPU,” ujar Plt Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK, Akhmad Taufik Husein, dalam konvensi pers di Gedung KPK, Jakarta pada Jumat (22/8).

“Apakah ada modus-modus alias perbuatan indikasi pencucian duit mengenai perolehan aset,” tambahnya.

Sekilas Kasus

KPK menjerat Rektor Unsoed, Akhmad Sodiq, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemerasan dan gratifikasi mengenai seleksi mahasiswa baru (maba). Dia dijerat sebagai tersangka berbareng dengan lima orang lainnya.

Selain Akhmad, ini lima tersangka lainnya:

• Norman Arie Prayoga selaku Wakil Rektor III Unsoed;

• Eko Sumanto selaku Kepala Bagian Akademik Unsoed;

• Dian Mulia Wardhana selaku pihak swasta;

• Adhi Wiharto selaku swasta; dan

• Mulyono selaku swasta.

KPK menjelaskan, menjelang tahun akademik baru, Unsoed membuka pendaftaran melalui tiga jalur seleksi. Tiga jalur itu ialah SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi), SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes), dan Mandiri.

Seleksi Mandiri di Unsoed merupakan jalur pendaftaran nan dibuka dan dikelola secara berdikari oleh pihak Unsoed. Dalam proses penerimaan tersebut, calon mahasiswa dikenai pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) berbeda-beda, sesuai golongannya masing-masing.

Seperti misalnya, di Fakultas Kedokteran, rentang UKT-nya mulai dari Rp 7,1 juta sampai Rp 17 juta. Sementara rentang IPI pada Fakultas Kedokteran mulai dari Rp 100 juta (IPI 1) sampai Rp 260 juta (IPI 4).

Namun demikian, dalam proses penerimaan mahasiswa baru lewat jalur berdikari ini, KPK menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan penerimaan lainnya alias gratifikasi,

"Sehingga biaya tambahan nan timbul dari pungutan, di luar biaya nan wajib dibayarkan (UKT dan IPI), dirasa sangat memberatkan bagi calon mahasiswa baru," jelas Plt Dirdik KPK, Achmad Taufik Husein dalam konvensi pers di Gedung KPK, Jakarta pada Jumat (21/8).

KPK menyebut, ada tiga klaster korupsi nan dilakukan oleh Akhmad Sodiq. Pertama, ialah mengenai Norman atas sepengetahuan Akhmad Sodiq meminta Rp 650 juta kepada orang tua satu siswa untuk masuk FK Unsoed.

Namun, rupanya siswa itu kandas masuk. Orang tuanya kemudian meminta kembali uangnya. Namun, duit itu sudah dipakai, hingga akhirnya Norman meminjam kepada pihak swasta, nan dibayar dengan tiga proyek di Unsoed.

Klaster kedua, penerimaan gratifikasi mengenai dengan seleksi mahasiswa baru senilai Rp 680 juta.

Klaster ketiga, ialah Eko Sumanto mengumpulkan duit dari calon mahasiswa baru atas sepengetahuan Akhmad Sodiq. Disebutkan Eko mendapatkan duit Rp 1,12 miliar dari pengepul calon mahasiswa baru.

Diungkap oleh KPK, Akhmad Sodiq menjual 73 kuota mahasiswa berdikari dari beragam fakultas. Eko Susmanto menjadi koordinatornya. Kepada orang tua dan guru, Eko Susmanto menjual kuota-kuota tersebut dengan nilai Rp 50 juta hingga Rp 500 juta.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e alias Pasal 12 B UU Tipikor Jo Pasal 20 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Liputan6.com, Jakarta - Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dan dua wakil rektor terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (21/8/2026). Kabar tersebut membikin mahasiswa Unsoed ikut mempertanyakan kondisi kampus.

Bagi para mahasiswa, persoalan nan muncul bukan hanya soal proses hukum, tetapi juga menyangkut nama baik dan kepercayaan terhadap Unsoed. Presiden BEM Unsoed 2026, Azza Febra Pramudika, mengatakan mahasiswa tidak mau kasus korupsi rektor menjadi argumen untuk menjatuhkan almamater. Menurutnya, mahasiswa justru perlu menjaga dan menegakkan marwah kampus.

BEM Unsoed sejak lama telah mencium adanya praktik korupsi dengan penyalahgunaan kekuasaan di lingkungan kampus. Bahkan Azza tak menampik adanya dorongan agar rektor beserta jajarannya mundur. Desakan itu disebut muncul lantaran mahasiswa cemas terhadap keberlangsungan kampus ke depan.

Menurut Azza, pertimbangan tidak cukup hanya dengan mengganti perseorangan nan memegang jabatan. Sistem pengambilan keputusan dan pengawasan di lingkungan kampus juga perlu dibenahi.

"Kalau orangnya berganti tetapi sistem pengambilan keputusan, pengawasan, dan budaya kekuasaannya tetap sama, maka kita hanya sedang menunggu persoalan nan sama muncul kembali dengan nama nan berbeda" katanya.

BEM juga mendorong kampus membuka dan mengevaluasi proses penerimaan mahasiswa baru nan ikut menjadi sorotan. Azza menilai proses tersebut kudu transparan dan memastikan seluruh calon mahasiswa mendapatkan perlakuan nan sama.

"Kalau memang semuanya sudah melangkah sesuai aturan, buka dan buktikan secara transparan. Kalau rupanya ada penyimpangan, jangan dilindungi," ujarnya.

Azza menegaskan mahasiswa bakal terus mengawal proses norma dan beragam persoalan kampus nan muncul setelah OTT tersebut.

"Hari ini hanya satu nan kita yakini, adalah komersialisasi pendidikan nan perlu kita lawan, dengan apa pun itu," ujar Azza.

Menurutnya, persoalan tersebut bukan lagi sekadar mengenai rektor alias pihak tertentu, melainkan menyangkut peran mahasiswa dalam menentukan arah kampus ke depan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik Pergerakan BEM Unsoed, Pamungkas, mengatakan mahasiswa turut resah terhadap akibat kasus tersebut terhadap nama baik kampus dan keberlangsungan akademik.

Ia menyebut sempat beredar berita mengenai kemungkinan perubahan agenda wisuda nan semestinya berjalan pada September. Namun, BEM tetap menunggu info pasti mengenai berita tersebut.

"Yang menjadi pokok, kami minta perihal ini bisa menjadi pelajaran dan mendorong proses norma nan adil," kata Pamungkas.

Pamungkas juga menuntut birokrasi kampus lebih transparan dalam mengambil keputusan nan menyangkut mahasiswa. Ia mendorong adanya meaningful participation atau partisipasi berarti agar mahasiswa dapat ikut berbincang dan memberikan pertimbangan dalam kebijakan kampus.

Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen. (Foto: Instagram/maxverstappen1)

JUARA dunia empat kali, Max Verstappen, telah resmi menandatangani perpanjangan perjanjian jangka panjang nan bakal membuatnya memperkuat di Red Bull Racing hingga akhir Formula One (F1) 2030. Keputusan ini sekaligus meredam beragam spekulasi mengenai masa depan pembalap asal Belanda tersebut di lintasan balap.

Pertandingan F1 secara live dapat disaksikan streaming di Vision+ channel beIN Sport dengan klik di sini.

Meskipun rincian finansial dari kesepakatan tersebut tidak diungkapkan secara resmi kepada publik, berita mengenai kenaikan penghasilan Verstappen menjadi topik hangat di paddock. Mantan rekan setimnya, Pierre Gasly, secara tidak sengaja membocorkan Verstappen mendapatkan kenaikan penghasilan nan cukup signifikan dalam perjanjian barunya ini.

1. Negosiasi Hebat Verstappen

Gasly, nan pernah berkolaborasi dengan Verstappen selama 12 balapan pada F1 2019, memberikan apresiasi tinggi kepada manajer Verstappen. Menurutnya, manajemen Verstappen telah melakukan pekerjaan nan sangat luar biasa dalam menegosiasikan persyaratan perjanjian baru nan sangat menguntungkan tersebut.

"Saya rasa manajernya melakukan pekerjaan nan sangat bagus dan kenaikan gajinya pun lumayan. Ini adalah berita baik bagi kita semua untuk mempunyai Max di grid. Bisa dibilang nan terbaik di generasi kita, jadi saya pikir ini jelas berita baik,” ungkap Gasly, melansir dari Crash, Sabtu (22/8/2026).

Lebih lanjut, Gasly mengungkapkan kekagumannya terhadap loyalitas sang juara bumi tersebut. Sangat jarang ada pembalap nan bisa menghabiskan waktu pekerjaan nan begitu lama berbareng satu tim nan sama. Baginya, kisah ini adalah sebuah cerita nan sangat positif dan unik dalam sejarah F1.

Max Verstappen. (Foto: Instagram/maxverstappen1)

“Saya sebenarnya menganggapnya sebagai kisah nan cukup bagus. Saya tidak ingat ada pembalap nan menghabiskan waktu selama itu di tim nan sama. Tentu saja, itu datang dengan nilai nan kudu dibayar untuk tim tersebut, tetapi saya pikir itu adalah kisah nan cukup menarik,” tambahnya.

Verstappen sendiri sudah mempunyai penghasilan tertinggi di F1, nan ditaksir mencapai 50 juta dolar alias sekira Rp884 miliar per tahun. Dengan perpanjangan perjanjian ini, dipastikan pundi-pundi kekayaan pembalap berumur tersebut bakal semakin bertambah seiring dengan statusnya sebagai tulang punggung utama bagi Red Bull.

KPK menetapkan Rektor Universitas Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq (ASO) dan Wakilnya, Norman Arie Prayogo (NAP) selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan sebagai tersangka kasus pemerasan dan gratifikasi dalam proses penerimaan mahasiswa baru. KPK menyebut, Sodiq dan Norman mematok tarif sebesar Rp 650 juta untuk setiap calon mahasiswa baru Fakultas Kedokteran nan ikut seleksi jalur masuk berdikari kampus.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan, pada Agustus 2026, Norman selaku Warek memerintahkan dua orang perantara nan juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini, Dian Mulia Wardhana (DMW) dan Adhi Wiharto (AW), agar mematok nilai Rp 650 juta kepada setiap calon mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran. Perintah Norman pun dilaksanakan oleh Dian dan Adhi.

"Keduanya selaku pihak swasta, diduga meminta duit kepada orang tua calon mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran senilai Rp650 juta," ujar Taufik saat bertemu pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/8/2026).

Meski telah mematok harga, rupanya para calon mahasiswa baru ini tidak diberikan kepastian lulus dalam seleksi berdikari sehingga bisa masuk sebagai mahasiswa di Unsoed. Para orang tua calon mahasiswa baru pun tidak terima usai anak-anaknya tidak lulus seleksi sehingga meminta uangnya dikembalikan.

Namun permintaan para orang tua ini tidak dapat dipenuhi lantaran duit pemerasan itu telah digunakan oleh kedua perantara, Dian dan Adhi untuk keperluan pribadi mereka. Akhirnya, Norman pun meminjam kepada keponakan Sodiq berjulukan Mulyono (MYN) untuk bisa mengembalikan duit para orang tua.

"Untuk mengembalikan duit atas peminjaman kepada pihak swasta itu,NAP melalui DMW, AW, dan MYN selaku pihak swasta sekaligus keponakan ASO, menjanjikannya dengan bayar melalui pencairan 3 paket proyek di lingkungan Unsoed, ialah pengadaan kanopi, pembaharuan kantin, dan pengecatan gedung," kata dia.

"Paket pekerjaan itu telah selesai dikerjakan oleh CV milik MYN, nan selanjutnya untuk pencairan pembayarannya dialihkan ke pihak swasta dimaksud," lanjutnya.

Taufik juga mengatakan, pada periode 2025-2026, pihak Sodiq diduga memperoleh penerimaan lain. Penerimaan lainnya itu mencapai Rp 680 juta nan diterima melalui Mulyono dari para calon mahasiswa baru.

Dia juga mengungkapkan, pada tahun nan sama juga, bawahan Sodiq, Eko Sumanto (ES) selaku Kepala Bagian Akademik Unsoed untuk melakukan komunikasi dengan salah satu pihak pengepul. Sosok pengepul ini nan mengakomodir sejumlah orang tua calon mahasiswa baru, nan mau anaknya berkuliah di Unsoed.

"Dalam komunikasi tersebut diketahui, ES atas sepengetahuan ASO melakukan 'tawar menawar mahar' dengan pihak pengepul dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur Mandiri," tutur Taufik.

"Setelah sepakat mengenai 'mahar' tersebut, ES kemudian menerima duit dari salah satu pihak pengepul para calon mahasiswa baru dengan total mencapai Rp1,12 miliar (2025-2026)," lanjutnya.

Setelah duit diterima, Sodiq lantas memberikan akses user id-nya kepada Eko untuk proses otorisasi 'klik'. Proses ini dalam rangka memberikan approval pada calon mahasiswa baru nan telah memberikan uang.

KPK menetapkan Rektor Universitas Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq dan Wakilnya, Norman Arie Prayogo selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan sebagai tersangka kasus pemerasan dalam penerimaan mahasiswa baru. Selain keduanya, KPK juga menetapkan empat pihaknya sebagai sebagai tersangka.

"Berdasarkan kecukupan perangkat bukti, KPK menetapkan enam orang Tersangka," ungkap Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/8).

Keenam orang nan ditetapkan tersangka ialah:

1.Ahmad Sodiq selaku Rektor Unsoed;
2.Norman Arie Prayoga selaku Wakil
Rektor III Unsoed;
3.Eko Sumanto selaku Kepala Bagian
Akademik Unsoed;
4.Dian Mulia Wardhana selaku pihak
swasta;
5.Adhi Wiharto selaku pihak swasta;
6.Mulyono selaku pihak swasta;

Taufik mengatakan, para tersangka langsung ditahan untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih.

"Para tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e alias Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," tutur Taufik.

Diketahui, Rektor Unsoed Akhmad Sodiq dan dua Wareknya ditangkap oleh KPK dalam aktivitas OTT. Kasus nan membikin Sodiq dan Wakilnya diamankan KPK mengenai suap penerimaan mahasiswa baru kedokteran.

Akhmad Sodiq ditangkap dalam OTT nan berjalan pada Kamis (20/8). Sedangkan Wareknya diamankan di Purwokerto.

(kuf/maa)

KPK mengungkap, sebanyak 73 kuota mahasiswa baru jalur berdikari 2026 ‘dijual’ oleh Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq. Ia sudah didtetapkan sebagai tersangka pemerasan.

Diduga, praktek jual-beli kuota itu dilakukan di Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, hingga Fakultas Perikanan.

“Itu nan sementara tercatat info di arsip nan ada, tapi pastinya ini kita bakal kembangkan untuk sisi-sisi detailnya seperti apa, itu sudah masuk kelak materi di investigasi nan melangkah ya,” ujar Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, dalam konvensi pers di Gedung KPK, Jakarta pada Jumat (21/8).

“Tapi nan bisa kami update bahwa dari sekitar kuota 245 mahasiswa untuk jalur berdikari itu sudah di-setting oleh tersangka ini sebanyak 73 mahasiswa nan kelak bakal dikelola untuk bisa dimintakan sejumlah duit gitu,” tambahnya.

Achmad mengatakan, hitung-hitungan di dalam praktek itu tetap didalami.

“Jadi ada ada hitung-hitungannya nan kami sebutkan nan kami temukan di dokumen-dokumen yang... Nah itu tentunya bakal didalami lebih lanjut seperti apa hitung-hitungannya tadi,” ujar Achmad.

Achmad menjelaskan, jual-beli kuota ini dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto (ES) dengan sejumlah orang tua dan guru.

Kegiatan ini dilakukan dengan sepengetahuan Akhmad Sodiq sebagai rektor. Eko disebut sebagai orang kepercayaan Akhmad.

“Yang kemudian untuk transaksi alias negosiasi mengenai pungutan-pungutan kepada calon mahasiswa baru nan melalui ketua, nan melalui orang tua, dan melalui pembimbing ini juga dilakukan oleh Saudara ES,” jelas Achmad.

“Nah, biasanya jika nan kami sudah dapatkan sementara begitu, ada beberapa golongan siswa calon dari SMA nan kemudian dikoordinir oleh seorang pembimbing begitu,” tambahnya.

Negosiasi pun dilakukan melalui WhatsAspp. Salah satu nan dinegosiasikan adalah nilai kuota nan berkisar dari Rp 50 juta hingga Rp 500 juta.

“Nah, ini pembimbing ini nan kemudian ada kami temukan percakapan di WA-nya dengan Saudara ES, nan kemudian ini ada tawar-menawar jumlah kuotanya, dan juga tawar-menawar mengenai per orangnya, per kepalanya itu berapa,” tutur Achmad.

“Berkisar antara ada 500 (juta) sampai nan paling tinggi itu 500 (juta) sampai nan paling rendah itu ada Rp 50 juta untuk per kepala gitu,” tandasnya.

Sekilas Kasus

KPK menjerat Rektor Unsoed, Akhmad Sodiq, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemerasan dan gratifikasi mengenai seleksi mahasiswa baru (maba). Dia dijerat sebagai tersangka berbareng dengan lima orang lainnya.

Selain Akhmad, ini lima tersangka lainnya:

• Norman Arie Prayoga selaku Wakil Rektor III Unsoed;

• Eko Sumanto selaku Kepala Bagian Akademik Unsoed;

• Dian Mulia Wardhana selaku pihak swasta;

• Adhi Wiharto selaku swasta; dan

• Mulyono selaku swasta.

KPK menjelaskan, menjelang tahun akademik baru, Unsoed membuka pendaftaran melalui tiga jalur seleksi. Tiga jalur itu ialah SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi), SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes), dan Mandiri.

Seleksi Mandiri di Unsoed merupakan jalur pendaftaran nan dibuka dan dikelola secara berdikari oleh pihak Unsoed. Dalam proses penerimaan tersebut, calon mahasiswa dikenai pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) berbeda-beda, sesuai golongannya masing-masing.

Seperti misalnya, di Fakultas Kedokteran, rentang UKT-nya mulai dari Rp 7,1 juta sampai Rp 17 juta. Sementara rentang IPI pada Fakultas Kedokteran mulai dari Rp 100 juta (IPI 1) sampai Rp 260 juta (IPI 4).

Namun demikian, dalam proses penerimaan mahasiswa baru lewat jalur berdikari ini, KPK menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan penerimaan lainnya alias gratifikasi,

"Sehingga biaya tambahan nan timbul dari pungutan, di luar biaya nan wajib dibayarkan (UKT dan IPI), dirasa sangat memberatkan bagi calon mahasiswa baru," jelas Plt Dirdik KPK, Achmad Taufik Husein dalam konvensi pers di Gedung KPK, Jakarta pada Jumat (21/8).

KPK menyebut, ada tiga klaster korupsi nan dilakukan oleh Akhmad Sodiq. Pertama, ialah mengenai Norman atas sepengetahuan Akhmad Sodiq meminta Rp 650 juta kepada orang tua satu siswa untuk masuk FK Unsoed.

Namun, rupanya siswa itu kandas masuk. Orang tuanya kemudian meminta kembali uangnya. Namun, duit itu sudah dipakai, hingga akhirnya Norman meminjam kepada pihak swasta, nan dibayar dengan tiga proyek di Unsoed.

Klaster kedua, penerimaan gratifikasi mengenai dengan seleksi mahasiswa baru senilai Rp 680 juta.

Klaster ketiga, ialah Eko Sumanto mengumpulkan duit dari calon mahasiswa baru atas sepengetahuan Akhmad Sodiq. Disebutkan Eko mendapatkan duit Rp 1,12 miliar dari pengepul calon mahasiswa baru.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e alias Pasal 12 B UU Tipikor Jo Pasal 20 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kesempatan mengembangkan perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq ke arah tindak pidana pencucian duit (TPPU).

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, interogator bakal menelusuri penerimaan maupun pembelian aset nan diduga berangkaian dengan perkara tersebut.

"Salah satu pengembangan nan juga sempat dibahas tadi di pembahasan pembeberan satu gelar perkara, begitu ada penerimaan alias pembelian aset. Nah itu juga jadi konsentrasi tim untuk pengembangan ke arah TPPU. Apakah ada modus-modus alias perbuatan indikasi pencucian duit mengenai perolehan aset," kata Taufik kepada wartawan, Jumat (21/8/2026).

Menurut Taufik, interogator juga bakal menelusuri dugaan penerimaan saat Akhmad Sodiq menjabat sebagai rektor. Namun, pengembangan tidak menutup kemungkinan dilakukan terhadap dugaan penerimaan ketika Akhmad tetap menjabat sebagai wakil rektor.

"Tidak menutup kemungkinan andaikan memang ada fakta-fakta mengenai bahwa pada saat nan berkepentingan menjabat wakil rektor, begitu juga ada penerimaan-penerimaan nan juga bakal kelak dikembangkan," tuturnya.

KPK mengungkap, sebanyak 73 kuota mahasiswa baru jalur berdikari 2026 ‘dijual’ oleh Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq. Ia sudah didtetapkan sebagai tersangka pemerasan.

Diduga, praktek jual-beli kuota itu dilakukan di Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, hingga Fakultas Perikanan.

“Itu nan sementara tercatat info di arsip nan ada, tapi pastinya ini kita bakal kembangkan untuk sisi-sisi detailnya seperti apa, itu sudah masuk kelak materi di investigasi nan melangkah ya,” ujar Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, dalam konvensi pers di Gedung KPK, Jakarta pada Jumat (21/8).

“Tapi nan bisa kami update bahwa dari sekitar kuota 245 mahasiswa untuk jalur berdikari itu sudah di-setting oleh tersangka ini sebanyak 73 mahasiswa nan kelak bakal dikelola untuk bisa dimintakan sejumlah duit gitu,” tambahnya.

Achmad mengatakan, hitung-hitungan di dalam praktek itu tetap didalami.

“Jadi ada ada hitung-hitungannya nan kami sebutkan nan kami temukan di dokumen-dokumen yang... Nah itu tentunya bakal didalami lebih lanjut seperti apa hitung-hitungannya tadi,” ujar Achmad.

Sekilas Kasus

KPK menjerat Rektor Unsoed, Akhmad Sodiq, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemerasan dan gratifikasi mengenai seleksi mahasiswa baru (maba). Dia dijerat sebagai tersangka berbareng dengan lima orang lainnya.

Selain Akhmad, ini lima tersangka lainnya:

• Norman Arie Prayoga selaku Wakil Rektor III Unsoed;

• Eko Sumanto selaku Kepala Bagian Akademik Unsoed;

• Dian Mulia Wardhana selaku pihak swasta;

• Adhi Wiharto selaku swasta; dan

• Mulyono selaku swasta.

KPK menjelaskan, menjelang tahun akademik baru, Unsoed membuka pendaftaran melalui tiga jalur seleksi. Tiga jalur itu ialah SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi), SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes), dan Mandiri.

Seleksi Mandiri di Unsoed merupakan jalur pendaftaran nan dibuka dan dikelola secara berdikari oleh pihak Unsoed. Dalam proses penerimaan tersebut, calon mahasiswa dikenai pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) berbeda-beda, sesuai golongannya masing-masing.

Seperti misalnya, di Fakultas Kedokteran, rentang UKT-nya mulai dari Rp 7,1 juta sampai Rp 17 juta. Sementara rentang IPI pada Fakultas Kedokteran mulai dari Rp 100 juta (IPI 1) sampai Rp 260 juta (IPI 4).

Namun demikian, dalam proses penerimaan mahasiswa baru lewat jalur berdikari ini, KPK menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan penerimaan lainnya alias gratifikasi,

"Sehingga biaya tambahan nan timbul dari pungutan, di luar biaya nan wajib dibayarkan (UKT dan IPI), dirasa sangat memberatkan bagi calon mahasiswa baru," jelas Plt Dirdik KPK, Achmad Taufik Husein dalam konvensi pers di Gedung KPK, Jakarta pada Jumat (21/8).

KPK menyebut, ada tiga klaster korupsi nan dilakukan oleh Akhmad Sodiq. Pertama, ialah mengenai Norman atas sepengetahuan Akhmad Sodiq meminta Rp 650 juta kepada orang tua satu siswa untuk masuk FK Unsoed.

Namun, rupanya siswa itu kandas masuk. Orang tuanya kemudian meminta kembali uangnya. Namun, duit itu sudah dipakai, hingga akhirnya Norman meminjam kepada pihak swasta, nan dibayar dengan tiga proyek di Unsoed.

Klaster kedua, penerimaan gratifikasi mengenai dengan seleksi mahasiswa baru senilai Rp 680 juta.

Klaster ketiga, ialah Eko Sumanto mengumpulkan duit dari calon mahasiswa baru atas sepengetahuan Akhmad Sodiq. Disebutkan Eko mendapatkan duit Rp 1,12 miliar dari pengepul calon mahasiswa baru.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e alias Pasal 12 B UU Tipikor Jo Pasal 20 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 50 helikopter berkekuatan listrik alias electric Vertical Take-Off and Landing (eVTOL) buatan dalam negeri disiapkan untuk diuji dan dikembangkan hingga tahun depan.

Founder Whitesky Group, Denon Prawiraatmadja, mengatakan pengembangan 50 eVTOL Vela menjadi salah satu tonggak krusial perusahaan dalam membangun ekosistem Advanced Air Mobility (AAM) di Indonesia.

"Nah, salah satu significant milestone kita hari ini ada penandatanganan 50 eVTOL Vela nan ada di belakang ini, nan kelak bakal di-sandbox trial, diuji coba sama DKPU," ujar Denon dalam Indonesia International Transport Summit 2026 Hexia di area Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (21/8/2026).

Selain 50 unit produksi Indonesia, Whitesky menargetkan pengembangan 200 eVTOL dalam 10 tahun ke depan. Proyek tersebut mencakup 120 unit dari China, 30 unit dari Jepang, dan 50 unit dari Indonesia.

Pengembangan dilakukan secara berjenjang dengan mempertimbangkan kesiapan teknologi, regulasi, infrastruktur, serta pertumbuhan pasar.

Whitesky memproyeksikan ekosistem tersebut berpotensi mencapai valuasi US$ 1,2 miliar pada 2036.

"Jadi ke depannya, Indonesia bisa jadi pusat perkembangan transportasi udara di Asia Tenggara," kata Denon.

Menurut Denon, eVTOL dapat digunakan untuk beragam kebutuhan, mulai dari konektivitas bandara, mobilitas perkotaan, penerbangan bisnis, area industri, pariwisata, hingga konektivitas antarkawasan dan antarpulau.

Ia menilai potensi upaya eVTOL tidak hanya berasal dari produksi pesawat, tetapi juga dari pengembangan ekosistem pendukung, seperti pembiayaan, infrastruktur, operasional, pemeliharaan, dan sumber daya manusia.

“Kalau kita hanya memandang eVTOL sebagai aircraft, opportunity-nya bakal terbatas. Tetapi ketika kita membangun seluruh value chain, dari financing, infrastructure, operation, maintenance sampai human capital, economic value nan tercipta bakal jauh lebih besar,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade menawarkan solusi untuk menjawab aspirasi masyarakat mengenai pembangunan jalan tol di Sumatra Barat. Salah satu opsi nan didorong adalah memanfaatkan kembali trase Bypass Bukittinggi nan sebelumnya telah direncanakan pemerintah, tetapi hingga sekarang belum terealisasi.

Hal itu disampaikan Andre saat meninjau penyelesaian pembangunan Jembatan Gantung Koto Rawang di Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Kamis (20/8).

Andre mengatakan pemerintah memahami adanya aspirasi masyarakat nan pro maupun kontra terhadap rencana pembangunan jalan tol. Karena itu, pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan PT Hutama Karya (HK) terus mencari pengganti agar pembangunan tol tetap dapat dilaksanakan tanpa mengganggu kepentingan masyarakat.

"Kita memahami, kita mendengarkan aspirasi dari beragam golongan masyarakat, baik nan pro maupun kontra. Untuk itu pihak Balai Jalan Nasional, Kementerian PU, dan juga Hutama Karya mencoba mencari pengganti terbaik gimana jalan tol ini bisa tetap kita eksekusi, tapi bisa memenuhi angan masyarakat dan tidak mengganggu masyarakat," kata Andre.

Menurutnya, salah satu solusi nan sedang didorong adalah memanfaatkan trase bypass nan sebelumnya telah dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Trase tersebut, kata Andre, selama puluhan tahun belum terealisasi lantaran belum dilakukan pembebasan lahan maupun pembangunan fisik.

"Kami ada solusi, lantaran trase itu sudah ada. Nanti tol ini bakal kita sorong melewati trase tol. Jadi exit tol Bukittinggi itu kelak mempergunakan trase bypass nan ada," ujarnya.

Andre menjelaskan, pemerintah pusat berbareng Hutama Karya bakal didorong untuk membantu pembebasan lahan pada trase bypass tersebut. Bahkan, terdapat rencana pembangunan jalan sekitar 6 kilometer nan sekaligus dapat difungsikan sebagai akses keluar tol.

"Untuk membebaskan lahan bypass nan sudah ada trase, tapi belum dibebaskan oleh pemerintah provinsi, itu kelak bakal menggunakan biaya pembebasan lahan tol. Kita bakal bebaskan tambahan jalan itu sekitar 6 kilometer dan kita bangunkan langsung bypass itu," katanya.

Dengan skema tersebut, Andre menilai pembangunan tol dan bypass dapat melangkah secara bersamaan. Bypass nan selama ini hanya menjadi rencana dapat diwujudkan sekaligus menjadi bagian dari akses tol. "Jadi dapat dua. Tolnya dapat, bypass-nya pun dapat," tegasnya.

Menurut Andre, keberadaan bypass tersebut juga diharapkan menjadi pengganti untuk mengurai kepadatan lampau lintas di sejumlah ruas jalan nasional, termasuk area Padang Luar. Jika pembangunan flyover Padang Luar tidak dapat direalisasikan, keberadaan bypass dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk mengalihkan arus kendaraan.

"Sehingga meskipun flyover Padang Luar tidak dibangun, jika bypass ini bisa kita bangun, lantaran trase-nya sudah ada, insyaallah kemacetan bisa kita urai," ujarnya.

Untuk mematangkan rencana tersebut, Andre mengatakan pihaknya bakal menggelar pembahasan pada 8 September 2026. Pertemuan itu rencananya melibatkan Kepala Balai Jalan Nasional, Hutama Karya, Pemerintah Kabupaten Agam, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

"Kami berencana tanggal 8 September bakal mengundang Pak Andi sebagai Kepala Balai Jalan Nasional, kemudian Hutama Karya, Bupati Agam dan jajaran, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan jejeran untuk membahas trase bypass nan sudah ada ini," katanya.

Andre menyebut solusi tersebut sebagai langkah nan komprehensif lantaran dapat menyelesaikan beberapa persoalan sekaligus, mulai dari pembangunan tol, pembukaan akses bypass, hingga pengganti penanganan kemacetan.

"Ini sekali mendayung, dua-tiga pulau terlewati. Kita mendapatkan solusi soal tol, nan kedua bypass nan selama ini menjadi khayalan bisa kita bebaskan lahannya dan kita bangunkan enam kilometer," katanya.

Ia berambisi rencana tersebut mendapat support Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Agam. Andre juga tetap optimistis proses pembangunan dapat dimulai dalam waktu dekat.

"Kita tetap berkeyakinan tahun ini prosesnya tetap bisa dimulai. Kita tentu berambisi akhir tahun ini persiapan sudah dimulai sehingga awal tahun bisa dimulai dibangun," ujarnya.

Andre menegaskan dirinya berbareng Balai Jalan Nasional, Kementerian PU, dan Hutama Karya bakal terus berkomunikasi serta melakukan sosialisasi untuk mencari formula terbaik bagi pembangunan jalan tol di Sumatera Barat.

"Kita kerja terus, sosialisasi di lapangan, berkomunikasi di lapangan dan memandang beragam pengganti solusi. Alhamdulillah, solusi sudah ada nan saya rasa sangat komprehensif," katanya.

Ia menambahkan, pemanfaatan trase bypass tersebut juga menjadi pengganti untuk menghindari persoalan pembebasan lahan nan selama ini menjadi salah satu hambatan pembangunan infrastruktur.

"Kalau menunggu APBN kan lama. Ini ada biaya pembebasan lahan tol, itu nan kita bakal pakai. Jadi dapat dua nih, tolnya dapat, bypass-nya pun dapat," kata Andre.

Jembatan Kayu Gadang Sikabu, Nagari Sikabu, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, nan telah dua kali mengalami kerusakan dan putus akibat musibah banjir, dipastikan kembali dibangun.

Kepastian tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade saat meninjau kondisi jembatan tersebut, Jumat (21/8).

Andre mengatakan, pembangunan jembatan nan menjadi akses vital bagi masyarakat Sikabu itu telah mendapatkan support anggaran sebesar Rp 47,5 miliar melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD) tahun anggaran 2026.

“Kita sekarang ada di Jembatan Kayu Gadang Sikabu, jembatan nan sudah dua kali putus. Insya Allah bakal dibangun untuk ketiga kalinya,” kata Andre.

Menurutnya, kelengkapan manajemen dan rekomendasi teknis untuk pembangunan jembatan tersebut telah dipenuhi. Kementerian Pekerjaan Umum kemudian memasukkannya dalam program Inpres Jalan Daerah tahun 2026.

“Insya Allah dalam beberapa bulan ke depan jembatannya bakal segera dibangun melalui anggaran APBN Inpres Jalan Daerah tahun 2026. Mudah-mudahan akhir tahun ini sudah mulai dibangun,” ujarnya.

Andre juga mengapresiasi seluruh pihak nan telah bekerja menyelesaikan beragam persyaratan manajemen maupun teknis sehingga pembangunan jembatan tersebut dapat direalisasikan.

Bupati Padang Pariaman John Kennedi Azis menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas support Andre Rosiade serta seluruh pihak nan terlibat dalam memperjuangkan pembangunan kembali Jembatan Kayu Gadang Sikabu.

“Ini adalah kolaborasi, kerja sama kita semua. Aparat perangkat wilayah Kabupaten Padang Pariaman juga sangat dibantu oleh Pak Andre dan Pak Andi. Ini adalah kerjasama nan baik,” kata John Kennedi.

Ia menegaskan, keberadaan jembatan tersebut sangat vital bagi masyarakat Sikabu. Jika jembatan tidak dapat digunakan, penduduk kudu memutar hingga sekitar 10 kilometer untuk mencapai akses jembatan lainnya.

“Memang sangat vital diperlukan sekali oleh masyarakat Sikabu. Kalau tidak ada jembatan ini, mereka sekitar 10 kilometer mutar ke arah jembatan nan lain,” ujarnya.

John Kennedi berambisi pembangunan dapat dimulai sekitar November 2026. Ia juga membujuk masyarakat mendukung penyelenggaraan proyek agar pembangunan melangkah lancar dan menghasilkan jembatan nan berkualitas.

“Kita bantu kontraktornya agar bekerja dengan lancar, jangan ada masalah-masalah, agar hasilnya pun optimal,” katanya.

Sementara itu, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatra Barat Elsa Putra Friandi menjelaskan, pembangunan jembatan tersebut bakal menggunakan anggaran Rp 47,5 miliar melalui skema Inpres Jalan Daerah.

Saat ini, proses manajemen dan penganggaran tetap berjalan. Setelah surat keputusan dan anggaran diterbitkan, proses tender bakal dilakukan.

“Totalnya Rp 47,5 miliar nan bakal kita lakukan melalui skema Inpres Jalan Daerah. Ini sedang berproses, mudah-mudahan dalam waktu dekat SK-nya keluar dan kemudian anggarannya keluar. Setelah itu bakal kita lakukan proses tender,” jelas Andi.

Andi mengatakan, kreasi pembangunan jembatan juga memperhatikan pengalaman dua kejadian sebelumnya. BPJN telah berkoordinasi dengan pemerintah wilayah dan Balai Teknik Sungai untuk mendapatkan rekomendasi teknis mengenai kondisi sungai.

Menurut Andi, rekomendasi tersebut antara lain berangkaian dengan sistem perlindungan jembatan serta kedalaman fondasi. “Yang pertama mengenai dengan proteksi, nan kedua mengenai dengan kedalaman fondasi. Mudah-mudahan dengan kreasi nan ada ini, kita bisa mengantisipasi kejadian nan pernah terjadi sebelumnya,” ujarnya.

Diketahui, Jembatan Kayu Gadang Sikabu pertama kali terdampak musibah banjir pada 2017. Saat itu, Andre Rosiade belum duduk di Komisi VIII DPR RI ikut menyampaikan kondisi tersebut kepada BNPB.

Jembatan kemudian dibangun pada 2019 menggunakan biaya hibah BNPB dengan nilai sekitar Rp26 miliar. Namun, pada 2022 jembatan kembali roboh setelah baru sekitar dua tahun digunakan.

Pembangunan kembali kali ini diharapkan menghasilkan bangunan nan lebih kuat dan bisa menghadapi kondisi aliran sungai serta potensi musibah banjir di area tersebut.

KPK mengungkap ada kode dalam penerimaan gratifikasi oleh Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq mengenai penerimaan mahasiswa baru (maba). Kode itu disampaikan Akhmad kepada Mulyono selaku pihak swasta dan juga keponakan Akhmad.

Hal ini bermulai saat penerimaan mahasiswa baru 2025-2026 melalui jalur mandiri. Akhmad memberikan perintah kepada Mulyono dengan sebuah kode mengenai penerimaan gratifikasi.

"ASO (Akhmad) memberikan perintah kepada MYN (Mulyono) dengan kode ‘jangan diminta di awal, jika dikasih bilang terima kasih’," kata Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein dalam konvensi pers di kantornya, Jumat (22/8) malam.

Atas perintah tersebut, Mulyono kemudian diduga menerima gratifikasi berupa duit sekitar Rp 680 juta. Diduga duit itu diberikan oleh pihak maba nan masuk ke Unsoed.

Uang itu kemudian diperintahkan oleh Akhmad kepada Mulyono untuk bayar pembelian tiga bagian tanah. Tanah itu diatasnamakan Mulyono.

"Sehingga dalam perihal ini, MYN bertindak sebagai penerima sekaligus pengelola duit nan diperuntukkan bagi ASO," ucap Achmad.

Keduanya sekarang telah dijerat tersangka oleh KPK. Bersama keduanya, ada empat orang lainnya yakni:

• Wakil rektor III, Norman Arie Prayoga;

• Eko Sumanto selaku Kepala Bagian Akademik Unsoed;

• Dian Mulia Wardhana selaku pihak swasta; dan

• Adhi Wiharto selaku swasta.

Keempat tersangka lain itu berbareng Akhmad dan Mulyono menjadi tersangka dalam dua klaster lain di kasus ini. Dua klaster itu mengenai dengan pemerasan terhadap calon maba dan juga gratifikasi.