Iman menegaskan, pihaknya menemukan arsip rencana untuk melakukan kerusuhan.

"Mereka sudah mempersiapkan rundown acaranya, jadi per jam mereka sudah mempersiapkan kapan mereka melakukan serangan alias serbuan, ini sudah mereka persiapkan, jadi datang dari mana, kemudian kejadiannya seperti apa, dan kembalinya kudu ke mana, titik-titik kumpulnya mereka sudah tentukan," ungkap dia.

Selain itu, tetap kata Iman, terlihat alur rencana mereka, baik pergerakan datang, berkumpul, dan melarikan diri jika ada petugas kepolisian melakukan tindakan tegas.

"Begitu pula kami juga telah mengamankan alat komunikasi nan digunakan oleh mereka di dalam mempersiapkan upaya-upaya membikin kerusuhan tersebut di tengah seremoni May Day hari ini," jelas dia.

Bahkan, dia pun memperlihatkan sejumlah duit nan sukses diamankan, di mana berasal dari salah satu koordinator di lapangan, di mana bakal digunakan alias diberikan kepada mereka nan datang untuk melakukan kerusuhan.

"Dalam pembicaraan sesama mereka terungkap beberapa kebenaran di antaranya mereka merencanakan bakal mengadu domba antar komponen Serikat Buruh dengan melakukan penyelundupan pada saat aktivitas sedang berlangsung," tutur Iman.

"Kemudian mereka juga bakal melakukan pemerusakan terhadap akomodasi umum dan sarana publik," sambungnya.

Liputan6.com, Jakarta - Sisa-sisa mengerikannya banjir bandang di Bulan November 2025 dapat disaksikan di Desa Blang Jeurat, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh.

Debu nan berasal dari hasil pengerukan material banjir, beterbangan begitu ada kendaraan melintas. Meski akses jalan sudah bisa dilalui kembali, namun lumpur-lumpur tebal nan menutup rumah penduduk belum bersih total.

Di kanan kiri jalan, terlihat rumah-rumah rusak. Lumpur telah berubah menjadi tanah keras.

Banyak penduduk akhirnya memutuskan tidak kembali ke rumah. Mereka memilih memperkuat di rumah sementara (rumtara) nan dibangun di sejumlah titik.

Salah satu lembaga nan turut membangun rumtara adalah Dompet Dhuafa. Di Pidie Jaya, Dompet Dhuafa membangun 68 unit. Lokasinya tersebar di banyak tempat, di antaranya kompleks instansi Bupati Pidie Jaya.

"Rumah nan dibangun di Aceh Tamiyang ada 132 rumah. Pidie Jaya 68 rumah dan Aceh Tengah rencananya 25 unit," kata Pimpinan Cabang Dompet Dhuafa Aceh Rizki Fauzan, (Jumat 1/5/2026).

Pantauan Liputan6.com, deretan rumtara milik Dompet Dhuafa sudah selesai dibangun. Rumah berkelir hijau tersebut sudah teraliri listrik. Dinding rumah berbahan lembaran kayu. Ciri rumtara Dompet Dhuafa adalah tembok antarrumah dipisah.

Menurut Fauzan, penentuan letak pembangunan rumtara berasas rekomendasi dari Pemda. Luas satu unit rumtara milik Dompet Dhuafa adalah 4,8 x 4,8 meter persegi.

"Untuk pembagian rumtara kita serahkan kepada BNPB lantaran biar tidak tumpang tindih. Mereka sudah melakukan pendataan, sehingga lebih memudahkan dan lebih tepat dalam menerima bantuan," lanjutnya.

Kericuhan terjadi di area Taman Pasupati, Kota Bandung, pada Jumat (1/5) malam usai peringatan May Day 2026. Polisi memastikan golongan nan membikin kericuhan bukan berasal dari unsur mahasiswa dan buruh.

Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan, menyampaikan sejak jauh hari jejeran Forkopimda telah berkomitmen menyiapkan pengamanan peringatan May Day di wilayah Jawa Barat.

Menurutnya, massa nan terdaftar melakukan orasi hanyalah golongan mahasiswa. Mereka menyampaikan pendapatnya di depan Gedung DPRD Jawa Barat, aktivitas tersebut telah selesai dengan tertib.

“Supaya tidak terbentuk opini nan salah. nan terdaftar melakukan orasi itu beberapa golongan mahasiswa di depan DPRD, dan itu sudah selesai,” kata Rudi kepada wartawan.

Ia menegaskan, juga tidak ada massa pekerja nan berunjuk rasa di letak tersebut.

“Massa pekerja tidak ada nan berorasi di sini, semua merayakan di Jakarta berbareng Bapak Presiden,” katanya.

Rudi menjelaskan, situasi mulai berubah pada sore hari ketika muncul sekelompok orang tak dikenal di sekitar Pasupati.

“Kemudian pada sore hari, ada sekelompok nan saya katakan golongan tidak dikenal, menggunakan baju hitam, semua menutup muka,” tuturnya.

Kelompok ini, lanjutnya, tidak melakukan orasi alias menyampaikan tuntutan apa pun sebagaimana lazimnya tindakan unjuk rasa.

“Tidak ada pembicaraan menyampaikan pendapat alias memperjuangkan sesuatu. Memang langsung merusak,” ungkapnya.

Ia memastikan, kondisi di sekitar Pasupati sekarang telah kembali kondusif dan abdi negara tetap berjaga untuk mengantisipasi potensi gangguan lanjutan.

Sebelumnya, sekelompok massa itu membakar pos polisi dan merusak akomodasi umum di area Pasupati. Beberapa orang nan diduga terlibat sekarang telah diamankan polisi.

Iman menegaskan, pihaknya menemukan arsip rencana untuk melakukan kerusuhan.

"Mereka sudah mempersiapkan rundown acaranya, jadi per jam mereka sudah mempersiapkan kapan mereka melakukan serangan alias serbuan, ini sudah mereka persiapkan, jadi datang dari mana, kemudian kejadiannya seperti apa, dan kembalinya kudu ke mana, titik-titik kumpulnya mereka sudah tentukan," ungkap dia.

Selain itu, tetap kata Iman, terlihat alur rencana mereka, baik pergerakan datang, berkumpul, dan melarikan diri jika ada petugas kepolisian melakukan tindakan tegas.

"Begitu pula kami juga telah mengamankan alat komunikasi nan digunakan oleh mereka di dalam mempersiapkan upaya-upaya membikin kerusuhan tersebut di tengah seremoni May Day hari ini," jelas dia.

Bahkan, dia pun memperlihatkan sejumlah duit nan sukses diamankan, di mana berasal dari salah satu koordinator di lapangan, di mana bakal digunakan alias diberikan kepada mereka nan datang untuk melakukan kerusuhan.

"Dalam pembicaraan sesama mereka terungkap beberapa kebenaran di antaranya mereka merencanakan bakal mengadu domba antar komponen Serikat Buruh dengan melakukan penyelundupan pada saat aktivitas sedang berlangsung," tutur Iman.

"Kemudian mereka juga bakal melakukan pemerusakan terhadap akomodasi umum dan sarana publik," sambungnya.

Sejak dasawarsa 1990-an, istilah good governance menjadi mantra krusial dalam wacana pembangunan global. Lembaga-lembaga internasional seperti World Bank melalui Governance and Development (1992) mempopulerkan pendapat bahwa kegagalan pembangunan di banyak negara lebih disebabkan lemahnya tata kelola negara. Dalam kerangka ini, good governance dipahami sebagai penyelenggaraan pemerintahan nan efektif, akuntabel, transparan, rule of law, responsif terhadap masyarakat, serta bisa menyediakan pelayanan publik secara efisien.

Tujuannya jelas: menciptakan lembaga nan stabil agar pasar dapat bekerja, investasi meningkat, korupsi menurun, dan pembangunan melangkah berkelanjutan. Secara teoretis, pendapat ini banyak dipengaruhi arus neo-institusionalisme, salah satunya, ialah Douglass North dalam Institutions, Institutional Change and Economic Performance (1990), nan menekankan bahwa kualitas lembaga menentukan keberhasilan ekonomi.

Menyoal Proyek Neo-institusionalis

Dari perspektif pandang neo-institusionalis, lembaga diposisikan sebagai variabel penjelas utama. Negara-negara nan stagnan dianggap mempunyai birokrasi lemah, ketidakpastian hukum, alias pemerintahan koruptif. Karena itu, resep kebijakannya berfokus pada reformasi manajemen publik; penguatan regulasi, independensi lembaga pengawas, desentralisasi, digitalisasi layanan, serta peningkatan kapabilitas aparatur negara.

Pendekatan ini tampak logis lantaran menawarkan solusi nan terukur dan teknis. Dalam banyak kasus, reformasi tata kelola memang memberi faedah nyata: pelayanan publik lebih cepat, anggaran lebih transparan, dan ruang korupsi dapat dipersempit. Tidak mengherankan jika good governance menjadi agenda dominan dalam proyek pembangunan internasional selama lebih dari dua dekade.

Namun, kekuasaan perspektif tersebut memunculkan kritik tajam dari kubu Critical Political Economy. Para sarjana seperti Adrian Leftwich dalam Governance, Democracy and Development in the Third World (1993), Mushtaq Khan dalam State Failure in Weak States: A Critique of New Institutionalist Explanations (19955), serta Richard Robison dan Wil Hout dalam kitab nan dieditorinya, ialah Governance and the Depoliticisation of Development (2009) menilai bahwa agenda good governance terlalu menyederhanakan persoalan pembangunan.

Menurut mereka, kemiskinan, korupsi, dan lemahnya kapabilitas negara tidak bisa dijelaskan hanya melalui kualitas lembaga formal. Di kembali lembaga selalu terdapat relasi kuasa, koalisi elite, bentrok kelas, patronase politik, dan sejarah kolonial nan membentuk gimana negara bekerja. Institusi bukan ruang hampa; dia merupakan produk dari pertarungan sosial. Karena itu, memperbaiki prosedur tanpa menyentuh struktur kekuasaan sering kali hanya menghasilkan perubahan kosmetik.

Perdebatan antara neo-institusionalisme dan critical political economy pada dasarnya menyangkut pertanyaan mendasar: apakah pembangunan terutama masalah kreasi institusi, ataukah masalah pengedaran kekuasaan? Neo-institusionalisme condong memandang negara sebagai mesin nan bisa diperbaiki melalui patokan nan tepat.

Sebaliknya, ekonomi politik kritis memandang negara sebagai arena kontestasi beragam kepentingan. Dalam perspektif kedua ini, birokrasi nan koruptif bukan sekadar akibat lemahnya pengawasan, tetapi sering berakar pada sistem patronase nan menopang koalisi politik tertentu.

Ketimpangan agraria bukan sekadar persoalan manajemen tanah, melainkan hasil sejarah konsentrasi kepemilikan lahan dan keberpihakan negara kepada golongan dominan. Dengan kata lain, masalah pembangunan sering kali berkarakter struktural, bukan sekadar manajerial.

Di sinilah kritik paling krusial terhadap good governance: dia menyediakan solusi berbasis administrasi-teknokratis, tetapi kerap mengabaikan akar persoalan nan lebih dalam. Reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan, alias audit finansial memang penting, tetapi tidak otomatis menyentuh oligarki ekonomi, monopoli sumber daya, ketimpangan sosial, dan kekuasaan elite politik.

Ketika persoalan-persoalan itu dibingkai sebagai rumor efisiensi alias kapabilitas kelembagaan semata, maka pembangunan mengalami depolitisasi. Konflik mengenai siapa memperoleh apa, siapa menguasai sumber daya, dan siapa diuntungkan dari kebijakan, dipindahkan menjadi bahasa netral tentang tata kelola, parameter kinerja, dan prosedur administratif.

Richard Robison dan Wil Hout (2009) menunjukkan bahwa wacana good governance condong mendepolitisasi pembangunan dengan merepresentasikan persoalan nan pada dasarnya berkarakter politik, seperti relasi kekuasaan dan pengedaran sumber daya, justru menjadi persoalan teknis dan institusional. Akibatnya, kompleksitas ekonomi politik dalam proses pembangunan seringkali tereduksi alias terabaikan. Good governance pun menjelma sebagai bahasa teknokratis nan membikin keputusan politik tampak seolah netral dan tak terelakkan.

Ilusi Good Governance: Pengalaman Indonesia

Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa persoalan pembangunan tidak bisa dibaca hanya melalui kualitas tata kelola. Dalam karya klasik Richard Robison, ialah Indonesia: The Rise of Capital (1986), pertumbuhan kapitalisme Indonesia dijelaskan bukan sebagai hasil pasar nan bekerja secara alamiah sebagaimana pengandaian para teoretisi klasik, melainkan melalui peran negara nan aktif membentuk kelas kapitalis domestik.

Pada masa Orde Baru, negara menjadi pemasok lisensi, konsesi, kredit, dan perlindungan ekonomi kepada golongan upaya tertentu nan dekat dengan pusat kekuasaan. Dengan demikian, akar historis pembangunan Indonesia sejak awal bertumpu pada hubungan patronase antara negara, birokrasi, militer, dan modal swasta. Struktur semacam ini menjelaskan kenapa persoalan korupsi dan rente bukan sekadar penyimpangan administratif, tetapi bagian dari langkah akumulasi kapital dibangun.

Struktur tersebut kemudian banyak dibaca dalam kerangka predatory capitalism, ialah corak kapitalisme nan ditandai oleh kedekatan antara penguasa politik dan pemilik modal dalam memanfaatkan lembaga negara demi ekstraksi rente, penguasaan sumber daya, serta akumulasi kekayaan nan sempit.

Pembacaan ini mempunyai kedekatan dengan kajian Vedi R. Hadiz dan Richard Robison dalam Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets (2004), serta dengan pendekatan nan sedikit berbeda, ialah melalui Jeffrey A. Winters dalam Oligarchy (2011) dan Oligarchy and Democracy in Indonesia (2014). Dalam struktur semacam ini, pembangunan sering kali lebih ditentukan oleh aliansi informal antara kekuasaan dan kapital dibandingkan sistem akuntabilitas publik ataupun partisipasi masyarakat luas sebagai bagian dari good governance.

Akibatnya, masyarakat luas menghadapi kerentanan berupa penggusuran, kerusakan lingkungan, ketimpangan akses ekonomi, dan melemahnya perlindungan sosial terutama ketika dihadapkan dengan agenda nan berkarakter predatoris tersebut.

Setelah Reformasi 1998, banyak kalangan berambisi pendemokrasian dan agenda good governance bakal membongkar warisan tersebut. Namun Vedi R. Hadiz dan Richard Robison dalam Reorganising Power in Indonesia (2004) justru menunjukkan bahwa kejatuhan Soeharto tidak otomatis menghancurkan oligarki lama. nan terjadi adalah reorganisasi kekuasaan: aktor-aktor lama beradaptasi dengan lembaga kerakyatan baru, memasuki partai politik, parlemen, pemerintahan daerah, dan jejaring upaya nan lebih terdesentralisasi. Demokrasi prosedural tumbuh, tetapi relasi patronase tetap memperkuat dalam corak baru. Karena itu, pemilu nan kompetitif dan lembaga nan tampak demokratis tidak selalu menghasilkan pengedaran materil nan lebih adil.

Dalam konteks ini, good governance di Indonesia kerap menjadi ilusi ketika reformasi administratif tidak disertai perubahan struktur ekonomi-politik. Sistem perizinan bisa didigitalisasi, lembaga anti-korupsi dapat diperkuat, dan parameter kemudahan berupaya meningkat, tetapi pengaruh oligarki atas kebijakan strategis sering tetap besar.

Hadiz dalam Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective (2010) menunjukkan gimana desentralisasi apalagi membuka ruang bagi munculnya “bos-bos lokal” nan menguasai sumber daya wilayah melalui kombinasi bisnis, politik, dan aparat. Pelajaran pentingnya: tanpa transformasi relasi kuasa, good governance mudah berakhir sebagai pembaruan prosedur, sementara substansi pembangunan tetap dikendalikan elite lama maupun elite baru nan sukses menyesuaikan diri.

Dalam struktur kapitalisme predatoris, prinsip-prinsip nan diagungkan dalam good governance seperti partisipasi masyarakat luas, akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas sering kali tersisih ke pinggir. nan lebih diprioritaskan justru kelancaran investasi nan menguntungkan jaringan tertentu, percepatan proyek nan minim deliberasi publik, serta kebijakan nan memfasilitasi akumulasi kapital. Karena itu, kegagalan good governance bukan semata akibat lemahnya kapabilitas birokrasi, tetapi lantaran dia berhadapan dengan struktur kepentingan nan secara aktif menahan laju untuk memperdalam demokrasi.

Tentu saja kritik ini bukan berfaedah transparansi, akuntabilitas, alias supremasi norma tidak penting. Nilai-nilai tersebut tetap esensial bagi pemerintahan modern. Masalahnya terletak pada kecenderungan menjadikan good governance sebagai obat mujarab universal, seakan-akan pembangunan dapat dicapai cukup dengan memperbaiki prosedur. Negara dengan lembaga rapi tetap bisa timpang jika pengedaran kekayaan sangat terkonsentrasi. Pemerintahan nan efisien tetap bisa eksklusif jika kebijakan hanya menguntungkan elite tertentu. Karena itu, tata kelola nan baik kudu dipadukan dengan kajian mengenai struktur ekonomi-politik nan melandasinya.

Mantan finalis Puteri Indonesia 2024, Jeni Rahmadial Fitri, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan praktik klinik kecantikan terlarangan di Pekanbaru, Riau. Ia terancam balasan 5 tahun penjara.

Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Riau, AKBP Teddy Ardian, mengungkapkan bahwa Jeni diduga menjalankan praktik jasa kecantikan tanpa izin resmi.

"Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 439 Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman balasan 5 tahun penjara," kata Teddy kepada kumparan, Jumat (1/5).

Sejauh ini, jumlah korban nan secara resmi melapor kepada pihak kepolisian tercatat sebanyak tiga orang. Dari laporan tersebut, total kerugian nan dialami para korban mencapai sekitar Rp100 juta.

"Untuk sementara, korban nan melapor baru tiga orang, dengan total kerugian sekitar Rp100 juta," jelasnya.

Penyidik tetap terus melakukan pengembangan kasus, termasuk membuka kemungkinan adanya korban lain nan belum melapor.

"Sejauh ini, sudah ada tiga orang saksi dari korban nan diperiksa, serta dua saksi ahli," ujarnya.

Polda Riau mengimbau masyarakat nan merasa menjadi korban agar segera melapor guna membantu proses investigasi dan penegakan norma terhadap kasus tersebut.

Pengunjung berpotret saat berpiknik merayakan Hari Buruh di Kota Terlarang, Beijing, China, Jumat (1/5/2026).

Bertepatan dengan Hari Buruh, pemerintah China memberikan libur nasional selama lima hari kepada seluruh masyarakatnya.

Hal ini membikin penduduk China dan visitor banyak melakukan perjalanan domestik ke tempat wisata, salah satunya adalah Kota Terlarang, di jantung kota China.

Selain berisi Kompleks Istana, kota nan dibangun sejak awal Dinasti Ming ini merupakan simbol kekuasaan kekaisaran China nan sudah berumur sekitar nyaris lima abad.

Memiliki luas lebih dari 720.000 meter persegi dengan lebih dari 8.700 ruangan, dulu akses Kota Terlarang ini sangat dibatasi dan hanya diperbolehkan bagi kalangan istana, pejabat tinggi, serta orang-orang nan mendapat izin khusus.

Kini Kota Terlarang beralih bentuk menjadi museum terbuka dan jadi salah satu lokasi wisata paling terkenal di dunia.

Polisi telah membubarkan paksa massa nan membikin kericuhan di area Taman Pasupati, Kota Bandung, Jumat (1/5) malam. Saat ini, lampau lintas di letak juga telah kembali normal.

Tampak kendaraan dari dua arah dapat melintas tanpa hambatan. Tidak ada lagi konsentrasi massa di titik nan sebelumnya menjadi pusat kerumunan.

Meski situasi telah terkendali, sejumlah personel kepolisian tetap disiagakan di beberapa perspektif area taman dan akses jalan di sekitarnya.

Petugas juga terlihat melakukan pemantauan situasi secara berkala di sekitar letak untuk memastikan kondisi tetap kondusif bagi pengguna jalan dan masyarakat sekitar.

Sebelumnya, polisi mengamankan sejumlah orang mengenai kericuhan nan terjadi di area Taman Pasupati, Kota Bandung, pada Jumat (1/5). Para pelaku sebelumnya membakar pos polisi dan merusak akomodasi umum.

“Ada beberapa nan sudah kami amankan, tetapi belum bisa kami sebutkan jumlahnya dan apa nan mereka lakukan,” kata Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan di Taman Pasupati, Bandung.

Polisi mengamankan sejumlah orang mengenai kericuhan nan terjadi di area Taman Pasupati, Kota Bandung, pada Jumat (1/5). Para pelaku sebelumnya membakar pos polisi dan merusak akomodasi umum.

“Ada beberapa nan sudah kami amankan, tetapi belum bisa kami sebutkan jumlahnya dan apa nan mereka lakukan,” kata Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan di Taman Pasupati, Bandung.

Polisi telah mengantongi sejumlah peralatan bukti nan menguatkan dugaan adanya persiapan sebelum tindakan perusakan terjadi.

“Kami mempunyai banyak bukti mengenai apa nan mereka lakukan dan persiapkan,” katanya.

Ia menegaskan proses norma bakal dilanjutkan melalui pemeriksaan mendalam terhadap pihak-pihak nan diamankan.

“Nantinya bakal kami lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan lanjutan dan proses hukum,” tuturnya.

Kapolda juga mengungkapkan abdi negara sebelumnya telah melakukan penjagaan di sejumlah titik nan kerap dijadikan letak berkumpul massa.

“Cikapayang adalah tempat nan sering dijadikan letak berkumpul. Karena itu, kami juga sudah melakukan penjagaan di sana,” ujarnya.

Terkait dugaan hubungan kelompok, Kapolda menilai ciri-ciri nan terlihat di lapangan mengarah pada pola golongan anarko.

“Kalau memandang ciri-cirinya, busana hitam menutup muka, kemudian membawa benda-benda berbahaya, bahan bakar, dan sebagainya, kami menilai mengarah ke sana,” ucapnya.

Ia menekankan tindakan nan dilakukan golongan tersebut bukanlah corak penyampaian pendapat, melainkan perbuatan kriminal.

“Tidak ada pembicaraan menyampaikan kemauan alias memperjuangkan sesuatu. Mereka langsung merusak,” tegasnya.

Kapolda memastikan abdi negara campuran dari kepolisian, TNI, dan pemerintah wilayah bakal terus bersiaga untuk memastikan keamanan warga.

Polda Metro Jaya memastikan 101 orang nan diamankan lantaran diduga hendak menyusup dalam tindakan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di area Gedung DPR/MPR, Jakarta, bakal dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan.

“Sebanyak 101 orang sedang memberikan keterangan kepada kami, dan kami sampaikan setelah proses tersebut selesai, mereka bakal segera kembali ke rumah masing-masing,” kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin dalam konvensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat (1/5).

Ia menegaskan pemulangan bakal dilakukan setelah seluruh proses penggalian info selesai.

“Kami ulangi, setelah mereka selesai menyampaikan keterangan kepada kami mengenai hal-hal krusial nan kami butuhkan, insyaallah mereka bakal segera kembali ke rumah masing-masing,” ujarnya.

Iman juga mengimbau family dari para terduga untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian guna menghindari simpang siur informasi.

“Kami berambisi para orang tua dan family dapat segera berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya maupun kantor-kantor kepolisian terdekat. Hal ini kami maksudkan untuk menghindari disinformasi maupun misinformasi,” tuturnya.

Sebelumnya, polisi mengamankan 101 orang nan diduga hendak menyusup dan memicu kericuhan dalam tindakan May Day di DPR. Dari tangan mereka, polisi menemukan sejumlah peralatan rawan seperti botol berisi bahan nan diduga untuk peledak molotov, senjata tajam, ketapel beserta pelurunya, hingga paku beton.

Selain itu, polisi juga menemukan arsip nan berisi rencana kericuhan. Para terduga disebut berupaya mengadu domba massa pekerja dengan langkah menyusup ke dalam aksi.

Iman menyebut kebanyakan dari mereka berumur 25 hingga 30 tahun dan berasal dari luar Jakarta. Polisi juga menyita sejumlah duit tunai nan diduga berangkaian dengan rencana tindakan tersebut, meski sumber pendanaannya tetap didalami.

Sebelumnya, penduduk Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dikejutkan dengan munculnya kejadian awan warna warni seperti pelangi nan muncul di langit Jonggol pada Jumat (1/5/2026). Awan pelangi itu muncul sekitar pukul 14.00 WIB.

Kiki (21), nan menyaksikan langsung kejadian tersebut mengabadikannya dengan kamera ponsel. Dia menyatakan baru pertama kali memandang kejadian alam nan seperti itu saat.

“Fenomenanya kaya baru pertama kali lihat di wilayah Jonggol, dan itu di sekitaran jam 14.22 WIB. Saya agak kaget dan sampai bilang Masyaallah bagus banget,” kata Kiki kepada Liputan6.com, Jumat (1/5/2026).

Dilihat Liputan6.com, dalam rekaman video nan dibagikan Kiki, awan warna warni terlihat muncul di atas awan putih dengan gumpalan cukup lebar. Kondisi langit Jonggol juga nampak cerah dengan langit birunya.

Kiki berujar bahwa kejadian itu tampak saat dia tengah berkendara di salah satu jalanan di Jonggol. Menurut Kiki, kejadian awan warna warni itu terlihat jelas di langit Jonggol selama kurang lebih 40 menit.

“Munculnya sekitaran 40 menitan, lumayan lama dan saya baru pertama kali liat kejadian itu di wilayah Jonggol sini,” ucapnya.

Kiki mengatakan, kejadian awan pelangi itu sontak menarik perhatian pengendara bermotor nan memilih memperlambat laju kendaraannya dan menepi di bahu jalan. Mereka mengarahkan kamera ponsel ke langit dan menangkap momen langka tersebut.

“Rame juga pengendara nan berakhir mau lihat kejadian itu,” kata dia.

Setiap kali rumor pekerja mengemuka, jawaban nan tersedia nyaris selalu sama: patokan sudah ada. Negara mempunyai perangkat norma nan lengkap—mengatur bayaran minimum, jam kerja, pesangon, hingga agunan sosial.

Di atas kertas, perlindungan itu tampak utuh. Namun, persoalannya tidak pernah berakhir di teks hukum, tetapi pada jarak nan terlalu lebar antara apa nan dijanjikan dan apa nan dijalankan.

Di titik inilah, masalah itu menjadi lebih dari sekadar teknis.

Upah minimum, misalnya, dirancang sebagai jaring pengaman paling dasar. Namun dalam praktik, dia sering kali berakhir sebagai nomor administratif. Di sebagian sektor, pekerja tetap menerima bayaran di bawah standar. Di tempat lain, standar itu terlihat terpenuhi, tetapi perlahan terkikis oleh beragam skema nan tidak selalu transparan. Upah tetap ada sebagai angka, tetapi kehilangan fungsinya sebagai perlindungan.

Jam kerja menunjukkan pola nan serupa. Regulasi menetapkan pemisah nan jelas, komplit dengan tanggungjawab lembur. Namun di lapangan, pemisah itu kerap berubah menjadi formalitas. Target kerja memperpanjang waktu secara tidak langsung, sementara lembur bergeser dari kewenangan menjadi ekspektasi. Buruh bekerja lebih lama, tetapi tanpa agunan bahwa tambahan waktu itu betul-betul dihitung sebagai perlindungan.

Jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan juga menghadapi persoalan nan sama. Secara desain, dia adalah fondasi perlindungan pekerja modern. Namun, implementasinya belum merata. Masih ada pekerja nan tidak didaftarkan, alias iurannya tidak dibayarkan secara konsisten. Perlindungan nan semestinya otomatis, dalam praktik sering berjuntai pada kepatuhan—yang tidak selalu hadir.

Di saat nan sama, struktur bumi kerja berubah ke arah nan lebih fleksibel. Kontrak jangka pendek, alih daya, hingga pekerjaan berbasis aplikasi menjadi semakin dominan. Fleksibilitas ini sering dibaca sebagai efisiensi. Namun dalam praktiknya, dia juga membuka ruang untuk menghindari tanggungjawab jangka panjang. Kepastian kerja memudar, sementara akibat semakin beranjak ke pekerja.

Hak berserikat pun bergerak dalam ruang nan tidak sepenuhnya bebas. Tidak selalu melalui larangan langsung, tetapi melalui tekanan nan lebih halus: mutasi, pembatasan ruang dialog, alias pengurangan akses terhadap pengambilan keputusan. Serikat pekerja tetap ada, tetapi tidak selalu berada dalam posisi nan cukup kuat untuk mengubah keadaan.

Dalam konteks ini, persoalan ketenagakerjaan bukan lagi sekadar soal pelanggaran per kasus. Ia mulai membentuk pola. Aturan tetap berdiri, tetapi pelanggaran terus berulang. Negara datang dalam corak regulasi, tetapi tidak selalu datang dalam pengawasan. Dan ketika pengawasan melemah, kepatuhan perlahan berubah dari tanggungjawab menjadi pilihan.

Di titik tertentu, norma tidak lagi hanya kandas menjangkau realitas, tetapi justru ikut menormalkan jarak antara keduanya.

Sejarah mencatat, peringatan May Day berakar dari Haymarket Affair—sebuah peristiwa nan lahir dari tumbukan keras, bukan dari ruang nan tertata. Tuntutan pekerja saat itu tidak dikelola, tetapi dihadapi. Dari situ, daya tawar muncul sebagai akibat dari tekanan nan tidak bisa diabaikan.

Hari ini, tekanan itu berubah bentuk. Aksi pekerja berjalan lebih tertib, lebih terorganisir, dan lebih mudah diprediksi. Namun justru dalam keteraturan itu, daya tekan perlahan melemah. nan dihadapi bukan lagi situasi nan memaksa perubahan, melainkan dinamika nan bisa diantisipasi.

Dan sesuatu nan bisa diantisipasi pada akhirnya lebih mudah dikelola.

Dalam situasi seperti ini, peringatan Hari Buruh berisiko bergeser makna. Ia tetap datang sebagai simbol, tetapi tidak selalu berfaedah sebagai tekanan. Ia dirayakan, tetapi dalam ruang nan sudah tersedia. Dan sesuatu nan disediakan ruangnya sering kali juga sedang dibatasi—tanpa perlu terlihat membatasi.

Pada titik itu, pertanyaannya tidak lagi berakhir pada "Apakah patokan sudah cukup?" Pertanyaan nan lebih mendasar adalah "Apa nan sebenarnya terjadi ketika patokan terus ada, tetapi tidak sepenuhnya dijalankan?"

Kemungkinan nan paling jarang diucapkan justru terletak di sana—bahwa ketidaksesuaian itu bukan semata kegagalan, melainkan juga kondisi yang—dalam pemisah tertentu—tetap bisa melangkah tanpa betul-betul dianggap sebagai masalah nan mendesak untuk diselesaikan.

Polda Metro Jaya mengungkap adanya arsip perencanaan nan disusun secara rinci mengenai dugaan upaya kericuhan dalam tindakan May Day di area DPR/MPR, Jakarta, Jumat (1/5). Dokumen tersebut berisi rundown aktivitas nan disebut telah disusun secara sistematis.

Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan pihaknya menemukan rencana tindakan nan sudah dipersiapkan secara detail, termasuk waktu dan pola pergerakan massa.

“Dan kami menemukan arsip rencana untuk melakukan kerusuhan. Rekan-rekan sekalian bisa memandang di sini, tergambar dengan jelas di layar, ialah rundown. Terlihat mereka sudah mempersiapkan rundown acaranya,” kata Iman dalam konvensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat (1/5).

“Jadi, per jam mereka sudah mempersiapkan kapan mereka melakukan serangan alias serbuan,” tambahnya.

Menurut Iman, dalam arsip tersebut juga tergambar alur kehadiran hingga skenario pelarian golongan tersebut saat situasi memanas.

“Kemudian juga gimana alur mereka datang dan melarikan diri, itu sudah tergambar dan dipersiapkan dengan baik. Apa saja nan kudu dibawa juga sudah disebutkan,” ujarnya.

Iman juga menyampaikan bahwa titik kumpul dan peralatan nan kudu dibawa telah direncanakan dalam rencana tindakan tersebut.

“Di samping itu, rekan-rekan sekalian, terlihat mengenai rencana dari mana mereka datang, di mana mereka berkumpul sebelum kejadian, dan kudu melarikan diri ke mana saat petugas melakukan pengamanan alias penindakan tegas dan terukur. Ini sudah mereka persiapkan. Jadi datang dari mana, kemudian kejadiannya seperti apa, dan kembalinya kudu ke mana. Titik-titik kumpulnya sudah mereka tentukan,” jelasnya.

Polisi juga menyita perangkat komunikasi nan diduga digunakan untuk menyusun rencana tersebut. Selain itu, dalam arsip dan komunikasi nan ditemukan, golongan itu disebut telah menentukan waktu penyelenggaraan tindakan secara rinci.

“Begitu pula kami telah mengamankan perangkat komunikasi nan digunakan oleh mereka dalam mempersiapkan upaya-upaya membikin kerusuhan tersebut di tengah seremoni May Day hari ini. Dan tadi kami sudah sampaikan, mereka sudah membikin rundown per waktu kapan mereka bakal melakukan penyerangan ataupun membikin kerusuhan dan perusakan,” kata dia.

Sebanyak 101 orang nan diamankan saat ini tetap menjalani pemeriksaan. Polisi memastikan mereka bakal dipulangkan setelah proses pendalaman selesai.