, MAKASSAR, – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar menjatuhkan vonis bersalah kepada tiga terdakwa kasus korupsi biaya hibah untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pangkajene Kepulauan (Pangkep) 2024. Ketiga terdakwa adalah Ichlas, Muarrif, dan Agusalim, nan masing-masing mempunyai kedudukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pangkep.

Majelis pengadil nan diketuai oleh Johnicol Richard Frans Sine menyatakan terdakwa Ichlas terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Dalam perkara bernomor 130/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mks, Ichlas divonis 1 tahun 6 bulan penjara, lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) nan menuntut 1 tahun 9 bulan.

Selain balasan penjara, Ichlas dikenai denda Rp50 juta nan andaikan tidak dibayar dalam satu bulan, bakal diganti dengan kurungan selama 50 hari. Ia juga diwajibkan bayar duit pengganti kerugian negara sebesar Rp28 juta. Jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan norma tetap, kekayaan bendanya dapat disita alias diganti dengan pidana penjara selama satu bulan.

Untuk terdakwa Muarrif, dalam perkara nomor 131/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mks, pengadil menjatuhkan balasan 1 tahun 6 bulan penjara, lebih ringan dari tuntutan JPU selama 2 tahun. Muarrif juga dikenai denda Rp50 juta subsider 50 hari kurungan dan diwajibkan bayar duit pengganti sebesar Rp175,5 juta. Jika tidak dibayar, kekayaan bendanya dapat disita dan dilelang, alias diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan.

Sementara itu, terdakwa Agusalim dalam perkara nomor 129/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mks divonis 1 tahun 3 bulan penjara serta denda Rp50 juta subsider 50 hari kurungan. Majelis pengadil juga menetapkan bahwa duit sebesar Rp32 juta nan telah dikembalikan dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian finansial negara.

Ketiga terdakwa sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Pangkep pada 1 Desember 2025 mengenai dugaan praktik gratifikasi dalam empat paket proyek pengadaan peralatan dan jasa nan berasal dari anggaran hibah Pilkada Pangkep 2024. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perbuatan para terdakwa diduga merugikan finansial negara sebesar Rp554,4 juta.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara

, MAGETAN, – Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan (DTPHPKP) Kabupaten Magetan kembali menyalurkan support perangkat dan mesin pertanian (alsintan) kepada dua golongan tani setempat untuk meningkatkan produksi. Penyerahan dilakukan oleh Bupati Magetan kepada Kelompok Tani Rukun Makmur III di Kelurahan Bendo dan Kelompok Tani Sri Rejeko di Kelurahan Kraton pada Selasa.

Bantuan berupa dua unit Combine Harvester Besar (CHB) ini bermaksud untuk mendorong produktivitas pertanian serta mempercepat mekanisasi di Kabupaten Magetan, nan dikenal sebagai salah satu penyangga pangan di Jawa Timur. Kepala DTPHPKP Uswatul Chasanah menekankan pentingnya mekanisasi mengingat keterbatasan tenaga kerja manusia.

Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti berpesan agar golongan tani penerima faedah menjaga dan memelihara perangkat tersebut dengan baik. "Saya juga berpesan, tolong alatnya ini dipelihara dan digunakan sebaik-baiknya," ujarnya. Dengan perangkat CHB, diharapkan beban kerja petani berkurang dan pendapatan meningkat lantaran hasil panen lebih optimal dibandingkan dengan metode manual.

Ketua Poktan Rukun Makmur III Supriyanto mengungkapkan rasa terima kasihnya atas support pemerintah daerah. "Semoga perangkat ini dapat membantu memaksimalkan hasil panen di golongan tani kami dan harapannya kesejahteraan petani meningkat," katanya. Ia menambahkan, beberapa petani sudah terampil mengoperasikan perangkat CHB, nan meningkatkan semangat belajar pertanian modern di kalangan personil golongan tani.

Data menunjukkan produksi padi di Magetan pada tahun 2025 mencapai sekitar 308.221 ton GKG dengan luas lahan panen 50.411 hektare, alias rata-rata 61,14 ton per hektare.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara

Jakarta - Sebuah dump truk bermuatan pasir tertabrak Kereta Api (KA) Dhoho relasi Blitar-Surabaya di perlintasan kereta api di Jalan Imam Bonjol Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. Akibatnya, KA Dhoho sempat berakhir akibat kecelakaan tersebut.

Pantauan detikJatim di lokasi, truk berwarna hijau dan biru itu ringsek pada bagian depan. Sejumlah penumpang tampak turun sejenak dari kereta tersebut. Sementara truk tetap belum dievakuasi.

"Kami sampaikan kejadian sekitar pukul 21.45 WIB, terjadi kecelakaan antara KA Dhoho dengan dump truck," kata Kanit Laka Lantas Polres Blitar Kota Ipda Suratno kepada detikJatim di lokasi, Selasa (28/4/2026).

Ratno menyebut KA Dhoho itu mulanya berangkat dari Stasiun Blitar menuju Malang - Surabaya. Namun, saat melintas di perlintasan KA JPL 190 mengalami tumbukan dengan dumptruk nan berada di depan palang pintu kereta.

Akibatnya KA Dhoho menabrak bagian depan dumptruk tersebut. Sementara pengemudi AG (39) penduduk Kediri dan kerneknya MNE (24) penduduk Kediri dipastikan sempat menyelamatkan diri.

"Benturan dengan truk HINO berwarna hijau nan melintas dari arah utara Jalan Imam Bonjol. Awalnya melaju seperti biasa, tapi mesin truk diduga tiba-tiba meninggal saat palang kereta api diturunkan," jelasnya.

Saat mogok itu, supir dan kernek langsung menyelamatkan diri. Sementara bodi truk bagian depan ringsek. Hal serupa juga terjadi pada bagian depan KA Dhoho nan kudu diganti.

"Untuk kereta api terpaksa kembali mundur ke Stasiun Blitar untuk diganti dulu, agar bisa melanjutkan perjalanan," terangnya.

Ratno menyebut, pihaknya telah mengalihkan arus lampau lintas dari arah Malang ke Blitar melalui Jalan Sudanco Supriadi. Sebaliknya, kendaraan dari arah Blitar-Kediri ke Malang bakal dialihkan sementara di jalur selatan melalui Jalan Bali, Karangtengah Kota Blitar.

Baca buletin selengkapnya di sini. (fca/fca)

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Subardi, menyatakan para korban kasus kekerasan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha, Umbulharjo, Kota Yogyakarta layak mendapat restitusi (ganti rugi).

Subardi mengecam atas tindakan kekerasan terhadap bayi-bayi tersebut dan berambisi ada tuntutan tukar rugi (restitusi) di persidangan nantinya.

"Ada 103 bayi nan menjadi korban, dan 53 terverifikasi mengalami kekerasan fisik. Ini sangat tidak dapat terima. Saya berambisi ada tuntutan restitusi untuk memulihkan kondisi psikis dan bentuk para korban," katanya di Yogyakarta, Selasa (28/4) seperti dikutip dari Antara.

Restitusi pidana adalah pidana tambahan berupa tukar kerugian nan wajib dibayarkan pelaku kepada korban. Tuntutan restitusi diajukan melalui lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), alias interogator kepolisian, alias jaksa penuntut umum.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, restitusi diajukan dengan memuat rincian kerugian medis, psikis, materiil, imateriil dan diajukan sebelum tuntutan dibacakan di pengadilan.

"Jadi para korban ini sangat layak mendapat restitusi, selain tentunya ada ancaman pasal berlapis kepada pelaku," katanya.

Dia mengatakan restitusi bertindak untuk tindak pidana pelanggaran kewenangan asasi manusia (HAM) berat, perdagangan orang, kekerasan seksual, dan tindak pidana terhadap anak.

Beberapa kasus nan diwajibkan pidana restitusi antara lain, kasus Mario Dandy di PN Jakarta Selatan pada September 2023, dengan vonis 18 tahun penjara dan restitusi sebesar Rp25 miliar kepada korban.

Kasus lainnya, Aditya Hasibuan di PN Medan pada Agustus 2023 nan divonis 1,5 tahun penjara dan restitusi sebesar Rp52,3 juta lantaran kasus kekerasan terhadap anak.

Menurut dia, kasus restitusi nan dikabulkan hakim, terutama menyangkut korban. Oleh lantaran itu, dia berambisi pengadil mengabulkan tuntutan restitusi dengan pertimbangan korban nan tetap bayi dengan usia rata-rata di bawah dua tahun.

"Secara aturan, kasus ini memenuhi syarat untuk restitusi lantaran korbannya bayi. Landasan hukumnya di UU Perlindungan Anak, dan patokan teknis di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022," kata Mbah Bardi.

Kendati demikian, Subardi berambisi abdi negara penegak norma dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak DIY mendalami latar belakang kasus ini. Ada instrumen pengawasan nan kudu dijalankan mengenai standar perlindungan anak di daycare, bukan semata komersialisasi.

"Saya apresiasi keberanian orang tua korban nan mau melapor. Tetapi perlu ada evaluasi. Pemda periksa izin semua daycare, apakah perawatnya punya sertifikasi, gimana pemenuhan gizinya dan lain-lain, sehingga daycare menjadi ruang kondusif bagi tumbuh kembang anak," katanya.

Sebelumnya abdi negara kepolisian menggerebek Daycare Little Aresha pada Jumat (24/4), dan mengamankan 30 orang.

Dalam kasus kekerasan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha ini polisi total telah menetapkan 13 tersangka.

Para tersangka ialah ketua yayasan berinisial DK dan kepala sekolah, AP. Selain itu juga FN, NF, LIS, EN, SRM, DR, HP, JA, SRJ, DO dan DM nan berkedudukan sebagai pengasuh. Sementara itu jumlah korban anak diduga mencapai 53 orang.

Menurut keterangan polisi, DK dan AP berkedudukan memberikan petunjuk kepada para pengasuh untuk memperlakukan anak-anak secara tak manusiawi. Berupa, mengikat pergelangan tangan-kaki sedari pagi hingga dijemput orangtua.

Perintah tersebut diberikan bukan sebagai balasan terhadap anak, melainkan aspek kurangnya tenaga pengasuh di daycare tersebut. Polisi menyebut 2-4 pengasuh di tiap sif setidaknya kudu mengasuh sampai 20 anak.

Penyidik bakal menerapkan pasal korporasi, ialah Pasal 76A juncto Pasal 77, alias Pasal 76B juncto Pasal 77B, alias Pasal 76C juncto Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 20, Pasal 21 UU nomor 1 tahun 2023 KUHP.

Pasal tersebut berangkaian dengan dugaan tindak pidana memperlakukan anak secara diskriminatif, alias menempatkan, membiarkan melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran alias kekerasan terhadap anak. Ancaman hukumannya 5 sampai 8 tahun pidana penjara.

[Gambas:Youtube]

(antara/kid)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]

CEO Ducati Corse, Claudio Domenicali, mengonfirmasi Marc Marquez sudah meneken perjanjian baru. Pengumuman mengenai perihal tersebut bakal muncul dalam waktu dekat.

Masa depan Marquez jadi pertanyaan setelah perjanjian baru tak kunjung diumumkan. Sang pembalap sempat menyatakan baru mau membubuhkan tanda tangan jika kondisi fisiknya memungkinkan.

Marc Marquez resmi pindah ke tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2025 (Foto: Ducati Corse)

Kuat dugaan, Marquez sengaja mengulur negosiasi perjanjian lantaran menginginkan formula 1+1. Artinya, dia hanya mau memperpanjang kerja sama selama setahun dengan opsi setahun.

1. Sudah Beres

Marquez tampaknya mau memandang seperti apa kiprah Ducati Lenovo pada MotoGP 2027 saat izin anyar berlaku. Sikap itu bertentangan dengan tim nan mau perjanjian dua tahun.

Namun, persoalan lama perjanjian tampak sudah beres. Domenicali mengatakan, perpanjangan perjanjian sudah memasuki finalisasi namalain tahap akhir.

“Perpanjangan perjanjian sedikit banyak sudah difinalisasi. Kami hanya sedang mengerjakan beberapa perincian kecil,” papar Domenicali, dinukil dari Motosan, Rabu (29/4/2026).

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) menggelar pertemuan dengan sejumlah ormas Islam di kediamannya, Jalan Brawijaya, area Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (28/4) malam ini.

Pertemuan diklaim dihadiri 40 ketua ormas Islam. Mereka datang sebagai corak pembelaan terhadap JK nan belum lama ini dilaporkan atas dugaan penistaan kepercayaan di Polda Metro Jaya.

"Didasari oleh rasa tak lezat di kalangan tokoh-tokoh Islam bahwa terakhir ini nan banyak memihak Bapak Jusuf Kalla adalah para tokoh-tokoh Kristiani, baik PGI, dari PGI maupun KWI. Maka ketua ormas-ormas Islam merasa tergerak untuk bersilaturahim membicarakan apa nan terjadi terakhir ini," ujar Din Syamsuddin usai pertemuan selaku perwakilan ormas nan datang pada kesempatan itu.

Pertemuan digelar sekitar tiga jam mulai pukul 20.00 hingga sekitar 23.00 WIB. Din menilai tudingan penistaan kepercayaan dalam pidato JK di kampus UGM dalam beberapa waktu telah menimbulkan hiruk pikuk di tengah publik.

Menurut dia, potongan video pidato tersebut terlalu tendensius, provokatif, dan hanya bakal mengadu domba.

"Maka oleh lantaran itu, ada dari kalangan ormas-ormas Islam para advokat nan bakal menuntut nan bersangkutan, lantaran sebenarnya bukan pertama kali, sudah acapkali menyebar tuduhan dan mengadu domba antar umat beragama," ujar Din.

Din menegaskan pihaknya telah mengerahkan sejumlah advokat untuk memihak JK dalam kasus tersebut. Dia apalagi menakut-nakuti bakal melaporkan kembali pada pihak nan telah melaporkan JK.

"Itu terserah advokat nanti. Dalam waktu dekat, mungkin di dalam bulan April ini juga, alias paling lama awal Mei kelak itu," katanya.

Sehari sebelumnya, sejumlah pihak dan ormas juga berkumpul di letak nan sama. Mereka menyatakan pembelaan terhadap JK dalam kasus pelaporan dugaan penistaan agama.

Sejumlah organisasi nan datang mulai dari KAHMI, organisasi katolik, hingga organisasi kepemudaan seperti HMI, PMII, GMKI, hingga PMKRI.

(thr/dal)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]

Pemain Persija Jakarta, Eksel Runtukahu. (Foto: Media Persija)

JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyambut positif berita pemanggilan empat pemain Macan Kemayoran ke skuad Timnas Indonesia. Dari deretan nama nan muncul, Souza memberikan perhatian unik kepada Eksel Runtukahu nan dianggapnya sangat layak mengenakan seragam Merah Putih.

Berdasarkan info dari PSSI, empat penggawa Persija nan masuk daftar panggil Skuad Garuda adalah Shayne Pattynama, Eksel Runtukahu, Witan Sulaeman, dan Fajar Fathurrahman.

Keempat pemain tersebut diproyeksikan mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia pada Mei 2026 mendatang. Agenda ini merupakan bagian dari persiapan di bawah didikan pembimbing John Herdman menjelang gelaran Piala AFF 2026 nan dijadwalkan berjalan pada Juli-Agustus nanti.

Nantinya, keempat pemain Persija itu kudu berjuang ekstra demi memperebutkan posisi di skuad inti selama masa TC berlangsung. Di sisi lain, tiga pilar utama Macan Kemayoran lainnya, ialah Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Dony Tri Pamungkas, dikabarkan telah lebih dulu mengamankan tempat di tim utama.

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

1. Apresiasi Souza untuk Kerja Keras Pemain

Menanggapi pemanggilan anak asuhnya, Mauricio Souza menyatakan rasa bangganya. Pelatih berkebangsaan Brasil tersebut meyakini kesempatan ini merupakan buah dari konsistensi dan performa apik nan ditunjukkan para pemain di level klub.

"Pertama saya sangat senang pemain punya itu kesempatan. Seperti kata (Rayhan) Hannan itu jika pemain nan dipanggil Timnas itu itu mimpi untuk bisa main di Timnas. Jadi jika mereka dipanggil lantaran mereka bikin sesuatu nan luar biasa untuk bisa dipanggil," kata Souza dalam konvensi pers pascalaga Persija versus Persis Solo di Jakarta, dikutip pada Rabu (29/4/2026).

Jakarta -

Tragedi kecelakaan kereta api (KA) Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur membikin korban trauma. Seorang kerabat menceritakan saudaranya terpental hingga ke rak bagasi kereta saat kejadian.

Cerita dituturkan Yuli, kerabat Sausan nan jadi korban dan sekarang dirawat di RSUD Bekasi. Dia mengatakan, saat kejadian, korban tengah duduk berbareng penumpang lain, seketika terpental ke atas.

"Posisi duduk di sebelah kiri ya, posisi sebelah kiri. Dia juga nggak tahu lagi main HP, jadi langsung bunyi 'brak' gitu. Dia ada posisi ingat-ingat udah di atas nan biasa kita naruh-naruh barang," kata Yuli setelah menjenguk Sausan di RSUD Bekasi, Selasa (28/4/2026).

Yuli mengatakan, Sausan nan terpental ke rak rupanya tak sendiri. Katanya Sausan sampai terhimpit dan tertindih penumpang lain saat kejadian.

"Nah dia udah di situ, di bawah dia ada, di atas dia juga ada. Jadi udah ketumpuk-tumpuk," jelas Yuli.

Cedera nan dialami Sausan serius akibat kejadian itu. Kondisi tubuhnya cedera parah hingga sempat tak merasakan sensasi di satu tangannya.

"Dia hanya ingat tangannya satu berasa, tapi nan satu udah enggak lantaran di sini patah. Terus di sini sobek, celananya juga udah robek," imbuh dia.

Akibat cedera itu, Sausan kudu naik ke meja operasi. Hari ini selama beberapa jam, kerabat Yuli itu menjalani operasi.

"Kondisinya alhamdulillah tadi siang dari jam 2 siang sampai Maghrib tadi baru selesai operasi," ucapnya.

Yuli melanjutkan, berita Sausan mengalami kecelakaan itu sempat dikira buletin hoax oleh keluarga. Mereka sempat tak percaya ada nan mengatakan Sausan mengalami kecelakaan.

"Tahunya pas kejadian itu ditelfonin terus lantaran ibunya merasa nomor asing nggak kenal, dia jadi 'ah nggak ah takut'. Terus ada WA, 'Ibu anaknya kecelakaan'. Biasa kan suka ada WA-WA nan gitu ya, hoax gitu nan minta uang, 'Bu anak kecelakaan' gitu," ungkapnya.

Namun, emosi ibu Sausan tergerak dan meminta anak bungsunya untuk mengecek. Dia pun baru percaya saat memandang foto kondisi anaknya secara langsung.

"Mau marah-marah tadinya dia, 'Oh nggak Pak, ini korbannya kecelakaan kereta'. Dikirimin fotonya terus, 'Ya Allah', dikira mati, udah meninggal gitu dikira udah meninggal. Karena posisi udah tiduran, udah digeletak di peron di bawah ya," ucapnya.

Yuli mengatakan, saat kejadian, Sausan bakal pulang ke Tambun setelah bekerja dari area Mega Kuningan. Kini kondisi Sausan tetap dalam pemulihan pascaoperasi.

(tsy/fca)

JAKARTA - Pasar game sepak bola Indonesia ramai. Persaingannya lama dikuasai nama-nama besar. Tapi pekan ini ada pendatang nan langsung mengusik. Namanya Total Football VNG.

Baru meluncur 22 April 2026 di Asia Tenggara. Beberapa hari kemudian langsung naik ke posisi game sport nomor 1 di Google Play Store Indonesia. Masuk pula lima besar chart keseluruhan App Store Indonesia. Cepat sekali.

Untuk game baru, ini bukan nomor kecil. Ternyata ada pasar nan merespons. nan menarik, VNGGames tidak hanya bertaruh pada gameplay.
Strateginya lebih luas: Lokalisasi. Komunitas. Dan esports.

Tiga perihal nan sedang menentukan umur panjang sebuah game. Secara produk, mereka membawa lisensi resmi FIFPro. Artinya ada lebih dari 60.000 pemain ahli di dalam game.

Ini modal krusial di aliran sepak bola. Karena pemain mobile sekarang tidak hanya mengejar gameplay, tapi juga lisensi dan autentisitas.

Jakarta, CNN Indonesia --

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer) pada Selasa (28/4).

Mengutip dari laman MK, pada sidang ketujuh Permohonan Nomor 260/PUU-XXIII/2025 itu mahkamah mendengarkan  mendengarkan keterangan Ahli dan Saksi Presiden ialah Lalu Muhammad Hayyanul Haq (Ahli Hukum dari Universitas Mataram), Agus Surono (Ahli Hukum dari Universitas Pancasila).

Lalu mendengarkan keterangan anak bos persewaan di Tangerang nan ditembak prajurit TNI AL, Rizky Agam Syahputra. Juga mendengar keterangan Koordinator Badan Pekerja KontraS, Dimas Bagus Arya.

Rizky Agam Syahputra selaku anak kandung dari Almarhum Ilyas Abdul Rahman, dalam persidangan menceritakan peristiwa penembakan oleh oknum TNI AL.

Pada 1 Januari 2025, kata Rizky, Ajat Supriyatna menyewa mobil Brio di CV Makmur Jaya Rental Mobil milik ayahnya. Kemudian pada 2 Januari 2025, Saksi dan ayahnya beserta Tim Rental melakukan pengejaran terhadap mobil persewaan tersebut.

Saat mobil tersebut sukses diadang, ayahnya menanyakan kepada pengemudi mobil tersebut dan rupanya mobil tersebut telah dipindahtangankan kepada Oknum TNI AL.

Lalu ayahnya menanyakan kepada Oknum TNI AL tersebut mendapatkan mobilnya dari mana, tentara tersebut menodongkan pistol dan melakukan penembakan terhadap ayah Saksi. Setelah kejadian penembakan, mobil persewaan dibawa kabur komplotan tentara TNI AL tersebut.

"Ayah saya terkena tembakan. Saya membawa ayah saya menuju RSUD Balaraja, namun dalam perjalanan ayah saya meninggal dunia. Setelah peristiwa tersebut, saya beserta Kuasa Hukum dan Tim mendatangi Puspomal untuk membikin laporan," kisah Rizky.

"Pada saat saya maupun saksi lainnya membikin laporan diterima dengan baik oleh Penyidik tanpa dipersulit dan diperiksa secara humanis serta pelayanan nan baik," sambungnya.

Dalam kasus ini, sebelumnya pada 25 Maret 2025, Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo dan Sertu Akbar Adli divonis penjara seumur hidup oleh majelis pengadil Pengadilan Militer Jakarta. Kemudian Sertu Rafsin Hermawan divonis 4 tahun penjara. Mereka juga diberhentikan dari dinas kemiliteran.

Namun, pada Oktober 2025, MA membatalkan vonis penjara seumur hidup bagi Bambang dan Adli jadi penjara 15 tahun dan bayar restitusi kepada dua family korban. Sementara Rafsin dikurangi masa balasan jadi pidana penjara 3 tahun.

Keterangan mahir presiden

Uji materi UU Peradilan Militer ini dimohonkan Lenny Damanik dan Eva Meliani Br. Pasaribu.

Terhadap uji materiil Pasal 9 nomor 1 sepanjang tindak pidana Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 127 UU Peradilan Militer ini, Hayyanul menjelaskan bahwa dalam perspektif systems theory, peradilan militer merupakan manifestasi dari diferensiasi fungsional dalam sistem norma nan beraksi secara otonom untuk menjaga efektivitas sistem pertahanan, keamanan, keutuhan dan keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh lantaran itu, menurutnya, memaksakan pemindahan yurisdiksi peradilan militer ke peradilan umum sangat berpotensi menimbulkan disfungsi sistemik.

Atas dasar itu, dia menilai peradilan militer kudu dilihat sebagai instrumen kelembagaan khusus, nan berfaedah memelihara integritas, kedisiplinan, dan identitas organisasi. Selain itu peradilan militer berfaedah melakukan kontrol dan pengendalian atas setiap pelanggaran disiplin militer, tindak pidana militer, dan tindak pidana umum nan sesungguhnya jelas-jelas bertentangan dengan sumpah prajuritnya.

Menurutnya secara teoritik hukum, eksistensi peradilan militer mempunyai dasar konstitusional nan definitif dalam UUD 1945.

"Keberadaan dan fungsinya sebagai corak sistem akuntabilitas, bukan impunitas nan merupakan corak pengakuan adanya diferensiasi fungsional dalam sistem norma nan telah berkembang dan terintegrasi ke dalam sistem kekuasaan kehakiman nan merdeka," demikian pernyataannya dikutip dari laman MK.

Menurut Hayyan eksistensi peradilan militer tidak bertentangan dengan konstitusi dan bukan anomali hukum. Adapun yurisdiksi unik militer ini merupakan akibat logis dari sistem komando, serta bukan pelanggaran atas prinsip kesetaraan di mata norma (equality before the law). 

"Tugas kita gimana untuk dapat terus mendorong reformasi progresif dan konstruktif, melalui peningkatan transparansi alias keterbukaan persidangan peradilan militer secara terbatas, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip operasional secrecy untuk kepentingan negara, dan tidak menghilangkan kegunaan inti militer (military core function)," jelas Hayyan.

Pada kesempatan nan sama, Agus Surono  menerangkan proses persidangan di peradilan militer juga dipantau dan diawasi Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) dan Komisi Yudisial (KY).

Sehingga, sambungnya, sama seperti peradilan umum nan juga mendapatkan pengawasan oleh kedua lembaga tersebut. Kemudian dia mengatakan andaikan ada penyimpangan dalam proses persidangan di lingkungan peradilan militer, perihal ini bakal menjadi objek pemeriksaan oleh kedua lembaga tersebut.

"Dengan memperhatikan kedudukan peradilan militer nan berada dalam Kekuasaan Kehakiman di bawah Mahkamah Agung, maka agunan obyektivitas dan transparansi dalam persidangan tindak pidana nan diadili di peradilan militer, tetap dapat diawasi oleh pengawas internal Mahkamah Agung dan pengawas eksternal oleh Komisi Yudisial," terang Agus.

[Gambas:Youtube]

(kid)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]

, PALEMBANG, – Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, menargetkan pendapatan original wilayah (PAD) sebesar Rp4,6 triliun pada 2026 dengan mengandalkan lima jenis penerimaan pajak utama. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyatakan bahwa pajak bumi dan gedung (PBB), pajak kendaraan bermotor, serta pajak hotel, restoran, dan tempat intermezo merupakan sumber utama untuk mencapai sasaran PAD tahun ini.

Menurut info Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Palembang, penerimaan dari kelima sektor pajak tersebut dapat mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahunnya. Besarnya kontribusi dari sektor pajak ini menjadikannya jagoan utama dalam mencapai sasaran PAD.

Untuk memaksimalkan penerimaan pajak daerah, pemerintah melakukan pendekatan dengan beragam pihak, termasuk pemilik kendaraan bermotor, pengelola hotel, restoran, tempat hiburan, dan masyarakat umum, agar memenuhi tanggungjawab bayar pajak sesuai ketentuan.

Petugas Bapenda berbareng dengan abdi negara kecamatan dan kelurahan diturunkan untuk melakukan kunjungan langsung ke letak wajib pajak. Mereka juga mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya bayar pajak demi mendukung program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan support para wajib pajak dalam memenuhi tanggungjawab mereka, diharapkan sasaran PAD nan ditetapkan untuk tahun ini dapat tercapai. Hingga April 2026, penerimaan pajak wilayah di Palembang telah mencapai Rp384 miliar.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara

Jakarta, CNN Indonesia --

Aliansi mahasiswa mendesak agar Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Desakan tersebut disampaikan Aktivis Sosial Peduli Demokrasi dan Hukum dalam tindakan nan digelar di Gedung MK, pada Selasa (28/4) hari ini.

Koordinator tindakan Faldo mengatakan uji materiil pada Permohonan Perkara Nomor 260/PUU- XXIII/2025 kudu dikabulkan lantaran terdapat pasal-pasal di UU Peradilan Militer nan justru mengaburkan yurisdiksi hukum.

Ia lantas menyoroti asas equality before the law nan telah tertuang dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam pasal itu, Faldo mengingatkan jika semua penduduk negara sama di mata hukum.

Akan tetapi, kata dia, ketentuan itu justru bertentangan dengan patokan dalam Pasal 9 nomor 1, Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

"Tidak ada ketegasan norma nan dapat memperjelas bahwa prajurit TNI nan diduga melakukan pelanggaran tindak pidana umum maka peradilan umum nan kudu mengadili," ujarnya.

"Ketidakpastian dan menimbulkan polemik norma soal kompetensi absolut telah membikin ambigu mengenai yurisdiksi norma dan proses penegakkan norma serta memberikan celah pengecualian," imbuhnya.

Faldo menilai kudu ada pemisahan secara jelas dan terukur terhadap unsu nan masuk dalam kualifikasi pelanggaran tindak pidana militer dan yurisdiksi norma nan mengadilinya.

Menurutnya, andaikan memang terjadi kelalaian pada saat prajurit TNI menjalankan tugas maka perihal itu merupakan pelanggaran tindak pidana militer.

Pasalnya ada perintah pemimpin alias resmi dan sedang menjalankan selama tidak ada keterlibatan pihak sipil dalam tindakan pidananya.

Akan tetapi, jika personil TNI tidak sedang bekerja alias tidak sedang menjalankan operasi militer baik perang maupun bukan maka tindak pidana nan dilakukan masuk dalam unsur pidana umum. Sehingga, kata dia, yursidiksi Peradilan Umum nan berkuasa untuk mengadilinya.

"Faktanya telah terjadi adanya ketidaksinambungan dan adanya ketidakjelasan mengenai yurisdiksi peradilan, sehingga semuanya abscur alias kabur dari makna asas equality before the law," jelasnya.

"Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, terjadi inkonsistensi dan ketidaktepatan penerapan kompetensi absolut alias mengenai yurisdiksi peradilan," imbuhnya.

Di sisi lain, dia menyoroti kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus nan semestinya menjadi momentum reformasi sistem peradilan militer dengan merevisi UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Faldo mengatakan perihal ini juga krusial agar peradilan militer tidak lagi dibebani oleh kasus-kasus pelanggaran personil nan semestinya diadili oleh pengadilan umum.

Dengan langkah ini pengadilan militer bisa konsentrasi menangani kasus-kasus pelanggaran nan mengenai dengan dinas militer dan pelanggaran mengenai kode etik militer.

"Dengan kian maraknya kasus kejahatan nan melibatkan personel militer, termasuk pembunuhan nan merupakan tindak pidana umum, pemerintah dan DPR kudu segera mengambil langkah konkret dengan mempercepat revisi UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer," pungkasnya.

(tfq/dal)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]