Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan realisasi pendapatan pemerintah wilayah hingga 31 Juli 2026 menurun dibandingkan periode nan sama tahun lalu. Di sisi lain, shopping wilayah justru naik

"Di tahun 2026 ini sampai dengan 31 Juli, total pendapatan provinsi, kota, dan kabupaten nan sudah masuk itu adalah sebesar Rp 606,8 triliun. Ini sedikit lebih rendah dibanding dengan 31 Juli 2025, di waktu nan sama Rp 691,8 triliun," terang Tito dalam konvensi pers Nota Keuangan di instansi Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Sementara itu, realisasi shopping wilayah hingga 31 Juli 2026 mencapai Rp 538,6 triliun alias sekitar 42,5%. Tingkat realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan periode nan sama tahun lalu.

"Ini lebih tinggi dibanding tahun lalu, di masa nan sama 31 Juli 2025 sebesar 41,7%," ujarnya.

Adapun total anggaran pendapatan dan shopping wilayah (APBD) pada 2026 mencapai sekitar Rp 1.153,9 triliun. Angka tersebut terdiri dari Transfer ke Daerah (TKD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). TKD pada 2026 tercatat sekitar Rp 725,2 triliun, sedangkan sasaran PAD mencapai Rp 428,9 triliun.

Pemerintah juga telah memberikan tambahan TKD sebesar Rp18,9 triliun kepada daerah. Tambahan anggaran tersebut terutama ditujukan untuk membantu wilayah nan mengalami kesulitan dalam memenuhi shopping pegawai, termasuk pembayaran PPPK.

"Tambahan-tambahan anggaran tadi juga diberikan, terutama nan terakhir 5 Agustus, dari Bapak Presiden melalui Menteri Keuangan sebanyak Rp 18,9 triliun itu digunakan terutama untuk membantu wilayah nan shopping pegawai. Ini adalah kesulitan terutama untuk bayar PPPK dan kemudian juga untuk membantu daerah-daerah nan fiskalnya rendah," pungkas Tito.

(ada/hns)

Jakarta -

Persoalan sampah menjadi tantangan bagi masyarakat Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, seiring meningkatnya volume sampah rumah tangga dan kebijakan pemda menutup tempat pembuangan akhir (TPA) Piyungan. Kondisi tersebut mendorong masyarakat mencari langkah agar sampah dapat diselesaikan dari sumbernya.

Upaya tersebut sekarang berkembang melalui TPS 3R GO-SARI. Setiap hari, sekitar 3-3,5 ton sampah rumah tangga dikelola di tempat ini. Sampah tidak sekadar dikumpulkan, tetapi dipilah dan dimanfaatkan kembali menjadi kompos, pakan ternak, material daur ulang, hingga beragam produk berbobot ekonomi.

Dampaknya turut dirasakan masyarakat. TPS 3R GO-SARI sekarang melayani sekitar 1.500 rumah tangga dan membuka lapangan kerja bagi 27 penduduk setempat. Berbagai aktivitas produktif nan dikembangkan juga menghasilkan total pendapatan sekitar Rp 98 juta per bulan.

Pengelolaan sampah tersebut dikembangkan masyarakat melalui pendekatan sederhana nan dekat dengan keseharian. Sampah dikelompokkan menjadi 'bosok, rosok, popok, dan bodongkok' agar lebih mudah dipahami dan dipilah.

Sampah organik antara lain dimanfaatkan untuk kompos dan budidaya maggot Black Soldier Fly (BSF). Maggot kemudian digunakan sebagai pakan ikan dan ternak, termasuk sekitar 458 ayam petelur nan bisa menghasilkan sekitar 27 kilogram telur per hari. Sementara plastik jenis HDPE diolah menjadi eco furniture seperti meja, kursi, rak, dan pot bunga.

Pengembangan GO-SARI mendapat support PT Pertamina Patra Niaga sejak 2022. Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jawa Bagian Tengah, Taufik Kurniawan mengatakan support diarahkan agar pengelolaan sampah tidak berakhir pada penyelesaian persoalan lingkungan, tetapi dapat berkembang menjadi aktivitas produktif nan dikelola masyarakat secara mandiri.

"Kita tentunya tidak mau setelah Pertamina pergi, program nan sudah sangat bagus ini berlalu begitu saja. Sehingga kami tidak hanya memberikan program CSR, tetapi juga memandirikan mereka," ujar Taufik dalam keterangan tertulis, Jumat (14/8/2026).

Pada 2026, pengelolaan TPS 3R GO-SARI diperkuat dengan pemanfaatan daya bersih melalui PLTS berkapasitas 6,6 kWp dengan baterai 10 kWh. Energi nan dihasilkan dimanfaatkan untuk mendukung operasional beragam peralatan pengolahan sampah.

Local Hero Program DEB GO-SARI Rehabcycle sekaligus pengelola TPS 3R GO-SARI, Hendry mengatakan pemanfaatan PLTS bisa mengurangi biaya listrik operasional hingga sekitar 60 persen. Biaya listrik nan sebelumnya mencapai Rp3,5 juta-Rp4 juta per bulan sekarang menjadi sekitar Rp1,5 juta-Rp2 juta per bulan.

"Dengan dibantu PLTS, kebutuhan listrik kami bisa dihemat sampai sekitar 60 persen. Teman-teman juga tetap bisa bekerja ketika terjadi pemadaman listrik," ujar Hendry.

Adapun faedah ekonomi GO-SARI juga dirasakan langsung para pekerja. Ardian Sajidanto, nan telah bekerja nyaris 2,5 tahun di TPS 3R GO-SARI, mengatakan pekerjaan tersebut menjadi salah satu sumber penghasilan bagi keluarganya.

"Dari segi pendapatan, Alhamdulillah bisa membantu ekonomi saya dan keluarga. Bisa untuk membeli susu anak juga," ujar Ardian.

Manfaat program terus diperluas. Pengolahan sampah turut melibatkan golongan lansia serta penduduk bimbingan Rutan Kelas IIB Bantul dalam pengolahan plastik menjadi eco furniture. Layanan GO-SARI juga diperkuat melalui aplikasi Gosari Lestari nan mendukung pembayaran jasa persampahan, tabungan sampah anorganik, hingga pemasaran produk hasil pengolahan.

Sebagai bagian dari penguatan ekosistem tersebut, pada 12 Agustus 2026 Pertamina menyerahkan secara simbolis support PLTS Program Desa Energi Berdikari serta perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja TPS 3R GO-SARI. Pada kesempatan nan sama, sebanyak 771 paket sembako disalurkan kepada masyarakat prasejahtera di sekitar wilayah program.

Dari persoalan sampah, masyarakat Guwosari sekarang membangun aktivitas produktif nan memberikan faedah berlapis. Sampah nan berhujung di pembuangan dapat ditekan, lapangan kerja terbuka, sumber penghasilan tumbuh, sementara daya bersih membantu membikin aktivitas pengolahan semakin efisien.

"Harapannya mereka bisa mandiri, bisa berdikari, dan tanpa pembimbingan kita mereka juga bisa melanjutkan dan meningkatkan lagi pendapatan nan dihasilkan," kata Taufik.

(akn/ega)

Jakarta -

Bareskrim Polri membongkar dua sindikat gambling online (judol) nan terafiliasi dengan jaringan di Kamboja. Terkait kasus itu, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Wira Satya Triputra mengimbau orang tua untuk memperketat pengawasan terhadap penggunaan ponsel anak.

Hal ini disampaikan Wira menyusul terungkapnya modus deposit menggunakan pulsa dalam salah satu jaringan judol nan baru diringkus. Menurutnya, kemudahan akses ini sangat rawan menyasar anak-anak dan pelajar.

"Pada kesempatan nan baik ini, kami dari Bareskrim Polri mempunyai komitmen untuk melakukan penindakan terhadap praktik-praktik pertaruhan nan ada di Indonesia," kata Brigjen Wira Satya dalam bertemu pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (14/8/2026).

Wira meminta masyarakat agar lebih waspada. Dia menekankan peran krusial orang tua dalam memantau aktivitas digital anak-anak.

"Kemudian nan kedua, pada kesempatan nan baik ini juga kami menitipkan pesan moral kepada seluruh masyarakat Indonesia. Khususnya orang tua, para orang tua untuk bisa lebih teliti dalam mengawasi perilaku alias tingkah anak-anak kita," ujarnya.

Wira menjelaskan, dalam kasus pertama nan diungkap, polisi menangkap 9 orang sindikat internasional nan server situsnya berada di Kamboja. Sindikat tersebut menggunakan metode deposit via pulsa, nan sangat mudah diakses.

"Karena dengan hasil pengungkapan kita di kasus pertama di mana gambling ini bisa diakses dengan pulsa, maka tidak menutup kemungkinan anak-anak kita bisa terjerat alias mungkin apalagi bisa kecanduan dengan gambling online," jelas Wira.

Karena itu, dia mengimbau orang tua untuk tidak hanya memantau kuota internet, tetapi juga saldo pulsa nan ada di ponsel anak-anak mereka agar tidak disalahgunakan untuk aktivitas online.

"Oleh lantaran itu, kami berambisi bisa memberikan pengawasan terutama di dalam penggunaan pulsa terhadap anak daripada Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini nan perlu kami sampaikan," pungkasnya.

Diketahui, selain membongkar sindikat modus pulsa, Bareskrim juga melakukan penindakan serentak di tiga markas gambling online di wilayah Tangerang. Dalam operasi kedua tersebut, sebanyak 14 orang tersangka diamankan.

(ond/lir)

Jakarta -

Anggota Komisi IV DPR RI nan juga Ketua DPP PKB Daniel Johan mengapresiasi capaian keahlian dari pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Komisi IV DPR RI dikatakan bakal mengawal swasembada pangan nan menjadi sasaran pemerintah terhadap sejumlah sektor.

"Kita mengapresiasi capaian pemerintah nan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI, khususnya keberhasilan swasembada delapan komoditas pangan strategis, beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabe besar, dan cabe rawit, serta penurunan nilai pupuk sebesar 20 persen nan langsung menyentuh biaya produksi petani," kata Daniel Johan kepada wartawan, Jumat (14/8/2026).

Daniel mendukung keahlian nan dilakukan Kementerian Pertanian. Kendati demikian, dia juga mengingatkan mengenai swasembada pangan juga perlu memandang realitas di lapangan terutama berangkaian dengan harga.

"Ini adalah kerja keras nan patut diapresiasi, khususnya bagi jejeran Kementerian Pertanian dan seluruh petani di lapangan. Namun klaim swasembada pangan juga perlu diuji dengan realitas di lapangan, di mana nilai pangan tetap terus mengalami kenaikan di sejumlah daerah," kata Daniel Johan.

Menurutnya swasembada di atas kertas juga kudu sejalan dengan keterjangkauan nilai bagi rakyat. Ia menyinggung soal nilai di pasaran.

"Kalau produksi naik tapi nilai di pasar tetap mahal, artinya ada masalah di rantai pengedaran nan kudu segera dibenahi. Antisipasi terhadap ancaman El Nino nan berpotensi mengganggu musim tanam mendatang krusial dilakukan mitigasi serius, mengingat banyak wilayah sentra pertanian berisiko mengalami kekurangan air dan kandas tanam andaikan kejadian suasana ini semakin kuat," ujar dia.

Daniel Johan meminta pemerintah, khususnya Kementan dan Bapanas, segera memastikan langkah konkret. Ia berbincang soal pengelolaan persediaan air, percepatan pompanisasi, dan penyediaan bibit varietas tahan kekeringan, penyediaan sumur dalam, modifikasi cuaca sehingga terjadi hujan.

"Komisi IV DPR RI bakal terus mengawal dan mendorong pemerintah agar capaian swasembada pangan tidak berakhir pada angka, melainkan betul-betul dirasakan rakyat dalam corak nilai nan stabil dan ketahanan pangan nan teruji menghadapi tantangan suasana ke depan," ungkapnya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengatakan kondisi pangan Indonesia dalam keadaan kondusif di tengah kondisi tantangan nan beragam. Prabowo mengatakan pemerintah siap menghadapi El Nino tahun ini nan disebut dapat berakibat besar ke kondisi pangan dunia.

"Di tengah bumi sekarang nan sangat cemas terhadap kelaparan massal, akibat kesulitan pangan, dan cuaca nan tidak menentu. Kita alhamdulillah, dapat saya laporkan kepada majelis ini soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman," ujar Prabowo dalam pidatonya kenegaraan di DPR RI.

Prabowo menilai pemerintahannya bakal bisa menghadapi beragam tantangan terhadap lumbung pangan Indonesia. Termasuk, tantangan prediksi kejadian pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik alias El Nino nan diprediksi bakal mencapai rekor tertingginya.

Kita bakal bisa hadapi tantangan-tantangan, termasuk tantangan El Nino, nan katanya tahun ini El Nino-nya bakal paling dahsyat," demikian laporan Prabowo di hadapan personil Dewan.

(dwr/idn)

Seorang wanita berinisial AA memotong perangkat kelamin suaminya sendiri, AF, menggunakan celurit. Peristiwa itu terjadi saat AF tengah tertidur lelap di dalam bilik rumah mereka di Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Jumat (14/8) pagi.

Kasi Humas Polres Lumajang, Ipda Suprapto, mengatakan peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) itu terjadi sekitar pukul 08.00 WIB.

"Saat korban AF tertidur di dalam kamarnya," kata Suprapto kepada kumparan.

Suprapto menyampaikan, peristiwa itu bermulai saat AA mengambil sebilah celurit dari area belakang rumahnya. Pelaku kemudian masuk ke dalam bilik tempat korban sedang tidur nyenyak.

Tanpa ragu, pelaku langsung memotong kemaluan suaminya hingga luka parah.

"Melukai kemaluan korban dengan langkah memegang batang kemaluan korban dan diiris dengan menggunakan celurit sehingga mengalami luka," ujarnya.

Usai beraksi, AA sempat melarikan diri dari letak kejadian. Namun, tindakan pelariannya dihentikan oleh Kepala Desa setempat berbareng warga.

"Dibawa ke Polsek Kunir selanjutnya dilimpahkan ke Unit PPA Polres Lumajang," ucap dia.

Sementara itu, AF langsung dilarikan oleh penduduk ke UGD Puskesmas Kunir untuk mendapatkan pertolongan. Selanjutnya, korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum (RSU) Dr. Haryoto Lumajang guna menjalani perawatan medis lebih lanjut.

Atas perbuatannya, interogator menjerat pelaku dengan pasal tindak pidana kekerasan bentuk dalam rumah tangga nan mengakibatkan luka berat.

"Pasal 44 ayat 2 UU No. 23 Th 2024 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," katanya.

Belum diketahui motif dari tindakan pelaku memotong kelamin suaminya. Saat ini, pelaku tetap diperiksa intensif oleh Unit PPA Polres Lumajang.

"Perkaranya ditangani unit PPA Polres Lumajang," ucapnya.

Ilustrasi(Dok Istimewa)

DEKAN sekaligus CEO Asian Development Bank Institute (ADBI), Bambang Brodjonegoro, membeberkan sejumlah tantangan dan pekerjaan rumah (PR) besar nan kudu dihadapi oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) berikutnya. Mantan Menteri Keuangan tersebut menyoroti terbatasnya ruang mobilitas bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah lantaran jumlah cadangan devisa Indonesia nan relatif terbatas.

"Gubernur Bank Indonesia dalam perihal ini, nan persediaan devisanya tidak besar-besar betul lantaran sekarang mungkin setara lima separuh bulan kebutuhan impor, maka memang tidak banyak opsi nan bisa dilakukan," kata Bambang dikutip dari kanal YouTube Hendri Satrio Official, Jumat (14/8/2026).

Meski demikian, dia menekankan bahwa BI tetap perlu berupaya memperkuat nilai tukar rupiah secara berkesinambungan. Langkah ini dilakukan melalui pengawalan nomor inflasi harian, intervensi pasar keuangan, hingga pengoptimalan instrumen suku bunga.

Mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas itu menilai, tugas bank sentral sekarang tidak lagi sebatas mengawal stabilitas moneter, melainkan juga dituntut berkedudukan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Indonesia itu bisa lebih baik dari nan sekarang. Kondisi rupiahnya harusnya bisa lebih menguat, selalu memperhatikan inflasi setiap bulan, jaga stabilitas melalui intervensi, melalui kenaikan tingkat bunga, dan seterusnya. Nah, sekali ditambah dengan ikut berkedudukan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Bambang.

Terkait dengan transisi ketua di tubuh bank sentral, Bambang menegaskan bahwa pengunduran diri alias pergantian seorang Gubernur BI tidak bakal melumpuhkan operasional lembaga. Sebab, proses pengambilan keputusan strategis di BI menganut prinsip kolektif kolegial nan berada di tangan Dewan Gubernur (Board of Governors).

"Jadi ketika ada pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia, bukan berfaedah BI-nya lumpuh, lantaran sistem Dewan Gubernur tetap jalan. Rapat Dewan Gubernur (RDG) tetap berjalan pada periode nan sama. Tidak ada nan berakhir alias lumpuh," tegasnya.

Menurut Bambang, konsentrasi utama pasar saat ini bukan sekadar sosok figur pemimpin, melainkan konsistensi arah kebijakan moneter nan dihasilkan. Selama instrumen dan kebijakan nan diambil tetap konsisten serta dapat diterima oleh pasar, potensi gejolak finansial akibat pergantian ketua bakal berkarakter sementara. (H-2)

Ilustrasi(Dok Istimewa)

ANAK upaya PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK), mencatatkan pertumbuhan arus peti kemas secara kumulatif sebesar 8 persen (year-on-year) pada periode Januari hingga Juli 2026. Pertumbuhan ini didorong oleh langkah optimasi jasa dan efisiensi operasional di seluruh wilayah kerja terminal.

Sepanjang tujuh bulan pertama tahun 2026, volume arus peti kemas IPC TPK sukses menembus nomor 2.171.202 TEUs. Capaian ini meningkat dibandingkan periode nan sama pada tahun sebelumnya nan tercatat sebesar 2.009.185 TEUs.

Senior Manager Sekretariat Perusahaan IPC TPK, Daniel Setiawan, menyampaikan bahwa pertumbuhan positif ini merupakan buah dari konsistensi perusahaan dalam menjaga kelebihan operasional serta memperkuat sinergi dengan para pengguna jasa.

"Capaian positif ini merupakan hasil dari komitmen berkepanjangan IPC TPK dalam menjaga operational excellence serta memperkuat sinergi dengan para pengguna jasa," ujar Daniel di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Peningkatan keahlian operasional secara kumulatif ini juga ditopang oleh performa solid pada bulan Juli 2026. Pada bulan tersebut, arus peti kemas tumbuh 13,7 persen secara tahunan (year-on-year) mencapai 353.465 TEUs, naik dari posisi Juli 2025 nan sebesar 310.846 TEUs.

Lonjakan arus peti kemas tertinggi pada Juli 2026 dicatatkan oleh Terminal Teluk Bayur nan melesat 30,8 persen, disusul Terminal Panjang sebesar 29,1 persen, Terminal Tanjung Priok sebesar 15,2 persen, serta Terminal Jambi sebesar 6 persen.

Daniel menambahkan, IPC TPK terus konsentrasi pada percepatan pelayanan bongkar muat guna memastikan kelancaran rantai pasok nasional serta meningkatkan daya saing industri logistik Indonesia.

"Kami berambisi pencapaian ini dapat terus menjadi pemicu semangat bagi seluruh tim IPC TPK untuk konsisten menjaga kualitas layanan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mempertahankan tren keahlian positif," pungkas Daniel.

Sebagai informasi, IPC TPK beraksi di enam wilayah area kerja, meliputi Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), Pelabuhan Pontianak (Kalimantan Barat), Pelabuhan Panjang (Lampung), Pelabuhan Palembang (Sumatera Selatan), Pelabuhan Teluk Bayur (Sumatera Barat), dan Pelabuhan Jambi (Jambi). (H-2)

Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Jumat (14/8).(MI/Insi Nantika Jelita)

CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah merancang Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal. Para pelaku upaya tetap dapat menjalankan transaksi ekspor secara langsung dengan pembeli maupun penjual sesuai sistem pasar nan berlaku.

"Memang dari awal kita tidak pernah mencanangkan kita bakal menjadi eksportir tunggal," ujar Rosan dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Jumat (14/8). Meski izin membuka ruang bagi DSI untuk berkedudukan sebagai eksportir, perihal itu tidak berfaedah mengambil alih seluruh aktivitas ekspor nasional.

Rosan menjelaskan bahwa konsentrasi utama DSI adalah pada aspek transparansi dan kelaziman harga. Pemerintah bakal melakukan pemantauan ketat untuk memastikan tidak ada nilai transaksi nan berada di bawah indeks nan seharusnya. Jika ditemukan ketidaksesuaian, DSI bakal memberikan peringatan (alert) kepada eksportir terkait.

Langkah ini bermaksud untuk memperkuat kegunaan pengawasan dan evaluasi. "Objektifnya adalah gimana kita bisa menekan, mereduksi, dan apalagi menghilangkan transfer pricing, under invoicing, serta pelaporan info nan tidak benar," tegas Menteri Investasi/Kepala BKPM tersebut.

Untuk mendukung kegunaan tersebut, Danantara tengah mengintegrasikan info dari beragam instansi, mulai dari Kementerian Keuangan, Kemendag, Kemenhub, hingga Bank Indonesia ke dalam satu platform. Integrasi ini memungkinkan DSI memantau titik ekspor, volume, hingga nilai transaksi secara harian dan menyeluruh.

Sejak Juni 2026, DSI dilaporkan telah mengevaluasi sekitar 6.500 transaksi dengan nilai mencapai US$14 miliar. Data ini menjadi pedoman pemantauan tanpa mengintervensi perjanjian jangka panjang nan sudah melangkah antara eksportir dan pembeli.

Sebagai langkah lanjutan, DSI sedang menyiapkan dashboard pemantauan terbuka. Fasilitas ini diharapkan dapat memberikan gambaran perincian mengenai aktivitas ekspor nasional sekaligus memastikan perdagangan melangkah dengan info nan lebih jeli dan transparan. (Z-10)

Berikut Tips Mengatasi Rambut Gatal(magnifik)

RAMBUT gatal biasanya berangkaian dengan kondisi kulit kepala, misalnya ketombe, kulit kepala kering, penumpukan produk rambut, alias iritasi.

Keluhan ini dapat disebabkan oleh beragam faktor, seperti ketombe, kulit kepala kering, penumpukan minyak alias produk rambut, iritasi, alergi terhadap produk tertentu, maupun masalah kulit kepala lainnya.

1. Keramas secara teratur

Bersihkan rambut dan kulit kepala secara rutin untuk mengurangi minyak, keringat, dan kotoran.

2. Gunakan sampo nan sesuai

Pilih sampo nan lembut dan sesuai dengan kondisi kulit kepala. Jika terdapat ketombe, sampo antiketombe dapat membantu.

3. Hindari menggaruk kulit kepala

Menggaruk terlalu kuat dapat menyebabkan iritasi dan membikin kulit kepala semakin tidak nyaman.

4. Bilas rambut sampai bersih

Sisa sampo alias kondisioner nan tertinggal dapat menyebabkan iritasi pada sebagian orang.

5. Kurangi penggunaan produk rambut nan mengiritasi

Hentikan sementara penggunaan produk nan membikin kulit kepala terasa perih, panas, alias semakin gatal.

6. Jaga kebersihan sisir

Bersihkan sisir secara berkala agar tidak menjadi tempat menumpuknya minyak, kulit mati, dan kotoran.

7. Hindari berbagi sisir alias aksesori rambut

Kebiasaan ini dapat meningkatkan akibat penyebaran beberapa masalah kulit kepala.

8. Jangan menggunakan air terlalu panas

Air nan sangat panas dapat membikin kulit kepala menjadi lebih kering dan memperburuk rasa gatal.

9. Keringkan rambut dengan lembut

Setelah keramas, hindari menggosok rambut dan kulit kepala terlalu keras menggunakan handuk.

10. Perhatikan pemicu alergi alias iritasi

Jika gatal muncul setelah menggunakan pewarna rambut, sampo, alias produk tertentu, pertimbangkan untuk menghentikan penggunaannya.

11. Periksa ke master jika gatal menetap

Jika rasa gatal berjalan lama, sangat mengganggu, disertai luka, kemerahan berat, kerontokan, alias muncul sisik tebal, sebaiknya konsultasikan dengan master untuk mengetahui penyebabnya.

Penanganan rambut alias kulit kepala gatal sebaiknya disesuaikan dengan penyebabnya. Jangan menggunakan obat kulit kepala secara sembarangan jika belum mengetahui penyebabnya. (Z-4)

Sumber: alodokter, halodoc

Jakarta -

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho meluruskan info mengenai polemik Hak Guna Bangunan (HGB) di area Sukaramai Trade Center (STC). Ia menegaskan, Pemerintah Kota Pekanbaru tidak pernah menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri memberikan rekomendasi mengenai HGB STC.

Agung menjelaskan, nan dilakukan Pemko Pekanbaru adalah konsultasi kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, sebagai corak kehati-hatian pemerintah wilayah dalam mengambil kebijakan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

"Perlu saya luruskan, kami tidak pernah menyampaikan bahwa Bapak Menteri Dalam Negeri memberikan rekomendasi mengenai STC. nan kami sampaikan adalah Pemko Pekanbaru telah melakukan konsultasi dengan jejeran Kemendagri mengenai ketentuan pengelolaan aset daerah," kata Agung, Jumat (14/8/2026).

Selain dengan Kemendagri, Pemko Pekanbaru juga melakukan konsultasi dan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, termasuk KPK, BPN serta unsur penegak hukum. Langkah tersebut dilakukan agar setiap kebijakan nan diambil Pemko mempunyai dasar norma nan kuat dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Menurut Agung, hasil konsultasi tersebut menjadi salah satu dasar Pemko dalam menentukan langkah terhadap HGB di area STC setelah berakhirnya masa kerja sama dan beralihnya gedung menjadi aset Pemerintah Kota Pekanbaru.

"Jadi sekali lagi, nan ada adalah hasil konsultasi, bukan rekomendasi dari Bapak Mendagri. Kalau kemudian dalam pemberitaan muncul istilah rekomendasi, tentu perlu kita luruskan agar tidak menimbulkan persepsi nan keliru," tegasnya.

Agung mengatakan, Pemko Pekanbaru tetap terbuka terhadap masukan DPRD, pedagang maupun pihak lainnya. Namun, sebagai kepala wilayah dirinya mempunyai tanggungjawab menjaga aset milik wilayah dan memastikan seluruh kebijakan melangkah sesuai ketentuan.

"Kami tidak mempunyai kepentingan apa pun selain menjalankan aturan, menjaga aset milik masyarakat Pekanbaru, sekaligus mencari solusi terbaik agar aktivitas upaya para pedagang tetap dapat berjalan," ujarnya.

Pemko Pekanbaru saat ini terus mempelajari skema pemanfaatan aset STC nan sesuai ketentuan dan dapat memberikan kepastian bagi seluruh pihak.

Agung juga membujuk seluruh pihak menjaga suasana Kota Pekanbaru tetap kondusif dan menyelesaikan persoalan STC melalui komunikasi serta ketentuan norma nan berlaku.

"Jangan sampai perbedaan pandangan menjadi polemik berkepanjangan. Mari kita dudukkan persoalannya secara jernih. Pemko bakal tetap alim pada patokan sekaligus mencari jalan keluar terbaik bagi masyarakat dan para pedagang STC," tutupnya.

(akn/ega)

Menteri Agama Nasaruddin Umar buka bunyi soal challenge mahfuz Al-Qur’an berhadiah alkohol di booth minuman keras saat pagelaran musik The Sounds Project.

Nasaruddin mengingatkan agar kegembiraan tidak dilakukan dengan langkah nan berpotensi menimbulkan persoalan, terlebih menyangkut hal-hal sensitif mengenai agama.

“Di situ ada kombinasi antara kegembiraan pada satu sisi ya, mungkin apa ya istilahnya itu, kemeriahan 17 Agustusan tapi mungkin sadar alias nggak sadar berikan bingkisan itu seperti itu,” kata Nasaruddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Menurut Nasaruddin, pemerintah sebelumnya telah memberikan peringatan agar masyarakat berhati-hati. Ia menilai pemberian bingkisan minuman beralkohol dalam challenge mahfuz Al-Qur’an merupakan perihal nan sangat sensitif.

“Tapi kan kita sudah berikan peringatan bahwa hal-hal seperti itu agak sensitif kan. Boleh ceria tetapi jangan sampai kelak salah dalam membikin satu langkah ya, saya kira itu,” ujarnya.

Ia juga menanggapi perkembangan proses norma kasus tersebut setelah kepolisian menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka.

Nasaruddin menyerahkan sepenuhnya proses penanganan kasus tersebut kepada abdi negara penegak hukum.

“Ya sudah ditangani pihak berwajib. Kita tunggu,” kata Nasaruddin.

Polisi Tetapkan 4 Tersangka

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana terhadap kepercayaan dan kepercayaan di booth minuman keras saat pagelaran musik The Sounds Project di Ancol, Jakarta Utara.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin mengatakan keempat tersangka masing-masing berinisial RES, AK, I, dan M. Dua tersangka, RES dan AK, telah ditangkap dan ditahan.

“Berdasarkan rangkaian investigasi dan perangkat bukti nan diperoleh, interogator telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial RES, AK, I, dan M,” ujar Iman, dikutip Jumat (14/8).

Iman menjelaskan masing-masing tersangka mempunyai peran berbeda dalam kejadian nan berjalan pada Minggu (9/8) sekitar pukul 22.30 WIB.

RES berkedudukan sebagai pembawa aktivitas nan terlibat dalam hubungan di depan booth. Sementara I dan AK diduga memberikan tantangan kepada visitor untuk melafalkan Surat Al-Ikhlas dan Surat Ad-Dhuha dengan hadiah sebotol minuman beralkohol.

Sejumlah tokoh senior dan developer besar nasional berkumpul untuk mendesak perbaikan izin nan dinilai tetap menghalang industri properti.(Dok.MI)

Sejumlah tokoh senior dan pengembang besar nasional berkumpul untuk mendesak perbaikan izin nan dinilai tetap menghalang industri properti, mulai dari perpajakan, perizinan, tata ruang hingga kepastian hukum. Pembenahan patokan tersebut dinilai mendesak agar sektor properti bisa menopang program 3 juta rumah sekaligus sasaran pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%.

Ketua Kehormatan Realestat Indonesia (REI), MS Hidayat, mengatakan beragam persoalan nan ditemukan developer di lapangan memerlukan penyempurnaan kebijakan pemerintah agar program pembangunan perumahan dapat melangkah sesuai target.

“Hari ini kami menilai perlu adanya penyempurnaan dan perbaikan izin nan kudu dilakukan pemerintah jika kita mau sukses menuju pembangunan 3 juta rumah. Jadi kami bakal rutinkan terus pertemuan untuk meng-update info dan mencari solusi atas beragam persoalan nan dihadapi developer khususnya personil REI,” tegas MS Hidayat dalam pertemuan Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) REI berbareng senior dan jejeran DPP REI di Swissotel Jakarta PIK Avenue, belum lama ini.

MS Hidayat mengatakan, pertemuan rutin senior dan DPP REI awalnya digagas untuk mendorong agar beragam program pemerintah di sektor perumahan dapat melangkah dengan baik. Namun, pembahasan kemudian berkembang pada beragam halangan nan dihadapi bumi usaha, khususnya mengenai perizinan, tata ruang, perkotaan dan perpajakan.

Menurut Menteri Perindustrian periode 2009-2014 itu, pengalaman REI selama lebih dari 54 tahun dalam pembangunan kediaman dan area perkotaan membikin asosiasi tersebut mempunyai kepentingan besar untuk memastikan suasana upaya properti tetap kondusif.

REI, kata dia, tetap menjadi salah satu kontributor utama pembangunan perumahan nasional, baik rumah subsidi maupun komersial. Mayoritas kota berdikari nan berkembang di Indonesia juga dibangun oleh personil REI.

“Ketika memandang ada masalah-masalah serius nan terjadi di lapangan saat ini, maka kami menyusun secara internal perbaikan apa saja nan perlu diperjuangkan REI sebagai upaya memperkuat soliditas,” ujar Ketua Umum REI periode 1989-1992 tersebut.

Para senior juga sepakat agar perjuangan untuk memperbaiki izin dilakukan melalui satu pintu, ialah DPP REI.

Pertemuan tersebut dihadiri sekitar 66 orang nan terdiri dari senior REI, BPO dan jejeran pengurus DPP REI.

Sejumlah developer besar nasional ikut hadir, antara lain Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan: CEO PIK, Richard Kusuma; Executive Senior PIK, Ali Hanafiah; Presdir BSD (Sinar Mas Land), FX Ridwan Darmali; Presdir Summarecon Agung, Adrianto P. Adhi; serta Managing Director Ciputra Group, Budiarsa Sastrawinata.

Hadir pula Preskom Alam Sutera Group, Harjanto Tirtohadiguno; Preskom Pakuwon Group, Alex Tedja; Direktur Jababeka Group, Sutedja Darmono; Direktur Podomoro, Group Mualim; Preskom Lippo Group, Theo L Sambuaga; Preskom Pudjiadi Prestige/Jayakarta Group, Kosmian Pudjiadi; dan Preskom Gapura Prima Group. Rudy Margono.

Bentuk Komite Khusus

Sebagai tindak lanjut, BPO REI dan DPP REI membentuk komite unik beranggotakan 15 mahir dan praktisi di bagian perpajakan, tata kota, tata ruang, pertanahan hingga infrastruktur.

Komite tersebut bakal mengkaji sekaligus merumuskan penyempurnaan izin nan dinilai diperlukan untuk menggerakkan industri properti. Salah satu sasaran besarnya adalah memperkuat kontribusi sektor tersebut terhadap upaya pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.

Ketua Umum REI periode 1983-1986 Siswono Yudo Husodo menyebut pertemuan para tokoh realestat tersebut menjadi corak support nyata terhadap industri properti nan saat ini menghadapi banyak tekanan.

“Tadi kami banyak menginventarisir persoalan untuk dicari jalan keluarnya sehingga dapat terus mendukung bergeraknya ekonomi Indonesia. Upaya pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8% kami dukung penuh, tetapi juga perlu didukung izin nan kondusif bagi bumi usaha,” tegas Siswono.

Menurut mantan Menteri Negara Perumahan Rakyat itu, para senior nan datang merupakan pelaku nan telah mengembangkan beragam proyek mulai dari perumahan, pusat perbelanjaan, perkantoran, area industri hingga kota mandiri.

Soroti Beban Pajak Mal

Salah satu persoalan nan disoroti Siswono adalah beban perpajakan pada upaya pusat perbelanjaan.

Dia menyebut pengelola mal nan menyewakan ruangan dikenakan PPh sebesar 10%, sementara penyewa juga dikenakan PPN. Beban tersebut dinilai semakin berat di tengah perubahan pola shopping masyarakat dan ketatnya persaingan dengan perdagangan berbasis aplikasi daring.

Siswono membandingkan kebijakan tersebut dengan sejumlah negara tetangga nan menurutnya justru mengambil langkah menekan beban pajak untuk merangsang aktivitas ekonomi.

“Dengan pajak nan turun bakal merangsang aktivitas ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi kita bisa tumbuh melesat,” katanya.

Selain perpajakan, Siswono menyoroti kepastian norma menyangkut pemanfaatan lahan, termasuk penerapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Dia mencontohkan persoalan dapat muncul ketika suatu area ditetapkan sebagai LSD berasas gambaran satelit nan tetap menunjukkan lahan berwarna hijau, padahal rencana tata ruang sebelumnya telah menetapkan peruntukan berbeda atas lahan tersebut.

“Saya kira persoalan-persoalan ini regulasinya mesti diperbaiki. Kalau kita tidak bisa menurunkan pajak, mempermudah perizinan dan menjamin kepastian hukum, maka ekonomi Indonesia bakal susah bertumbuh,” tegas Siswono.

Menurut dia, ketidakpastian tersebut tidak hanya berpotensi mengurangi minat penanammodal asing, tetapi juga dapat mendorong pengusaha nasional memilih menanamkan modal di luar negeri.

Siswono menilai industri properti mempunyai keterkaitan kuat dengan laju perekonomian. Berdasarkan pengalamannya sekitar 50 tahun di sektor tersebut, properti dapat tumbuh sangat tinggi ketika perekonomian mencapai sekitar 6,5%, tetapi sebaliknya menjadi salah satu sektor nan paling terpukul ketika pertumbuhan melambat.

RDTR Jangan Mudah Diubah

Persoalan kepastian norma turut disoroti mantan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Dia menegaskan penanammodal properti memerlukan agunan bahwa izin nan sudah ditetapkan, termasuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), tidak mudah berubah di tengah jalan.

Menurut Enggartiasto, ketidakpastian patokan dapat memunculkan keengganan developer untuk melakukan investasi lantaran pembangunan properti memerlukan modal besar dengan horizon investasi jangka panjang.

Dia juga meminta pemerintah menjaga konsistensi kebijakan mengenai pembangunan kota baru.

Enggartiasto mengingatkan pemerintah pada masa lampau pernah mendorong pihak swasta melakukan pembangunan berskala besar dengan konsep new town development. REI apalagi pernah diajak pemerintah mempelajari konsep pembangunan kota baru di Perancis.

Kebijakan tersebut kemudian ikut melahirkan sejumlah kota baru nan berkembang pesat seperti BSD City, Alam Sutera dan Pantai Indah Kapuk (PIK).

Menurut dia, kawasan-kawasan itu semestinya terus mendapatkan support lantaran sekarang telah berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Kita sepakat untuk berkedudukan mendorong pertumbuhan ekonomi 8%. Ini sasaran pemerintah, sehingga tentu kudu ada support nan konsisten dari pemerintah,” ujar Ketua Umum REI periode 1992-1995 tersebut.

Enggartiasto juga berambisi soliditas REI sebagai salah satu asosiasi developer tertua dan terbesar di Indonesia terus diperkuat. Namun organisasi tetap kudu kritis terhadap kebijakan nan dinilai menghalang industri properti tanpa membangun suasana saling menyalahkan.

Ketua BPO REI Totok Lusida mengatakan support para senior menjadi modal krusial bagi DPP REI untuk mengawal kebijakan pemerintah di sektor perumahan agar betul-betul efektif ketika diterapkan.

“Berbagai izin nan positif terus kita sorong berbareng dan makin diperkuat. Lewat pertemuan silaturahmi ini muncul banyak informasi, pendapat dan masukan solutif dari para senior untuk kita perjuangkan,” kata Totok nan didampingi Sekretaris BPO REI Bally Saputra Datuk Janosati.

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengatakan keterlibatan para mantan ketua umum dan senior REI menunjukkan soliditas organisasi dalam menghadapi beragam persoalan industri.

Menurut dia, sejak mendapat mandat memimpin REI, pihaknya terus melakukan mitigasi atas beragam hambatan melalui pendekatan propertinomic, ialah mendorong sektor properti tidak hanya menjadi parameter tetapi juga pengungkit perekonomian.

“Kami meyakini sektor ini bisa mencapai itu dengan support izin nan kondusif dan sehat,” ujar Joko.

Sejumlah perjuangan izin REI disebut telah membuahkan hasil, antara lain terbitnya Permen PKP Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rusunami dan P3SRS serta Kepmen PKP Nomor 23 Tahun 2026 mengenai penyesuaian pemisah nilai jual satuan rumah susun di Jakarta menjadi Rp630 juta per unit.

CEO Buana Kassiti Group itu memastikan seluruh masukan dari para senior bakal dihimpun menjadi langkah strategis untuk menyelesaikan halangan di sektor properti.

Joko juga mendorong hubungan nan saling menguntungkan antara developer besar dan developer mini di bawah REI sehingga organisasi dapat bergerak lebih solid dalam memperjuangkan kepentingan industri properti nasional. (Z-10)

Ilustrasi(Dok Istimewa)

BALAI Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara menggelar rangkaian kegiatan sosial dan edukasi berjudul Semarak Kemerdekaan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia di Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/8/2026).

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian tersebut menghadirkan beragam jasa cuma-cuma nan menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari pelayanan kesehatan hewan, literasi keamanan pangan, edukasi anak, hingga pagelaran pangan murah.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengapresiasi langkah nyata BBPKH Cinagara dalam menerjemahkan nilai kemerdekaan melalui tindakan nan dirasakan langsung oleh warga.

"Semangat kemerdekaan kudu diwujudkan melalui tindakan nan berakibat langsung. Pemerintah kudu datang memberikan pelayanan, memperluas pengetahuan, dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat," ujar Amran melalui keterangannya, Jumat (14/8/2026).

Salah satu program utama nan menyedot perhatian publik adalah pengobatan, terapi, hingga vaksinasi rabies cuma-cuma bagi hewan peliharaan. Pada gelombang kedua penyelenggaraan (12/8/2026), klinik BBPKH Cinagara melayani 21 ekor hewan dengan beragam keluhan kesehatan.

Selain itu, BBPKH Cinagara juga menggelar program WinDay (One Day Million Skills) nan memberikan edukasi penanganan dan penyimpanan daging nan kondusif bagi sekitar 70 peserta tatap muka dan ratusan penonton di siaran langsung YouTube.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menegaskan pentingnya literasi pangan bagi masyarakat.

“Transfer pengetahuan kudu memberikan faedah nyata dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Literasi mengenai pangan asal hewan krusial untuk membangun masyarakat nan semakin sadar terhadap mutu dan keamanan pangan,” tutur Idha.

Guna memupuk kepedulian generasi muda terhadap sektor pertanian dan peternakan sejak dini, aktivitas Farmtastic Spesial Kemerdekaan turut melibatkan 91 siswa SD/MI dari Kecamatan Caringin dan Cigombong melalui lomba mewarnai dan wisata edukasi peternakan secara langsung.

Rangkaian aktivitas ditutup dengan Bazar Pangan Merah Putih nan menyediakan beragam bahan kebutuhan pokok, produk agribisnis, serta olahan pangan bersubsidi dengan potongan nilai hingga 5 persen bagi penduduk sekitar.

Kepala BBPKH Cinagara, Inneke Kusumawaty, menegaskan bahwa seremoni ini merupakan bagian dari pengabdian lembaga kepada masyarakat.

"Momentum kemerdekaan kami isi dengan aktivitas nan memberikan faedah nyata. Kami mau masyarakat merasakan langsung kehadiran BBPKH Cinagara melalui jasa dan edukasi nan dekat dengan kebutuhan mereka," pungkas Inneke. (H-2)

Ilustrasi(setkab.go.id)

BADAN Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) membuktikan efektivitas strateginya dalam menata ulang pengelolaan aset negara. Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatatkan lonjakan untung signifikan serta keberhasilan pemulihan keahlian (turnaround) di bawah naungan Danantara.

Capaian positif tersebut dipaparkan Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Beberapa entitas BUMN mencatatkan lonjakan untung bersih nan melesat tinggi, di antaranya PT Timah nan melonjak hingga 804,7 persen, Pupuk Indonesia (253 persen), Semen Indonesia (196,5 persen), Pegadaian (84,6 persen), Pertamina (80 persen), Pelindo (60,4 persen), BTN (40,8 persen), serta Bank Mandiri (24,3 persen). Selain itu, dua BUMN nan sebelumnya merugi, ialah Krakatau Steel dan Kimia Farma, sekarang sukses mencetak laba.

Presiden Prabowo mengapresiasi langkah Danantara dalam melakukan perampingan jumlah badan upaya milik negara (BUMN). Menurut Prabowo, langkah tersebut telah menghasilkan penghematan biaya overhead lebih dari Rp50 triliun.

Penghematan tersebut berasal dari sejumlah komponen biaya, seperti penghasilan dewan dan komisaris, sewa gedung, sewa kendaraan, serta perjalanan dinas nan kerap dilakukan di perusahaan pelat merah.

"Jadi, saudara-saudara sekalian, untuk itu, saya memberi penghargaan unik kepada ketua dari Danantara dengan seluruh timnya, seluruh jaringannya," kata Prabowo.

Streamlining dan Efisiensi Struktur Jadi Kunci Utama

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, mengapresiasi keahlian positif Danantara dalam melakukan reformasi di tubuh BUMN melalui penguatan kemitraan dengan parlemen dan penyempurnaan regulasi.

"Itu menunjukkan bahwa kemitraan Komisi VI DPR RI dengan Danantara Aset Manajemen sukses. Sukses gimana kita bermitra, saling dukung untuk membenahi BUMN-BUMN nan ada," kata Andre di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Andre menjelaskan, efisiensi keahlian dicapai melalui proses penataan (streamlining) jumlah BUMN agar lebih konsentrasi pada upaya inti (core business), penghapusan aktivitas tanpa value creation, serta penguatan sinergi antar-BUMN untuk menciptakan economies of scale.

Bangkitkan Optimisme Publik dan Kontribusi Ekonomi

Sementara itu, Pengamat Komunikasi Hendri Satrio menilai keberhasilan Danantara tidak sekadar membenahi neraca finansial BUMN, melainkan telah mengembalikan optimisme publik terhadap tata kelola aset milik negara.

"Jadi memang sudah jelas Danantara mengambil peranan sangat krusial dan utama dalam pembangunan Indonesia di masa mendatang. Minimal di periode pertama pemerintahan Presiden Prabowo," ujar sosok nan berkawan disapa Hensa tersebut.

Dukungan senada disampaikan Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo. Ia menekankan bahwa restrukturisasi BUMN kudu terus dijalankan secara ahli dan akuntabel agar bisa memberikan kontribusi optimal bagi penerimaan negara.

"BUMN kudu diisi oleh perusahaan nan sehat, profesional, produktif, dan bisa menciptakan nilai tambah demi kemakmuran rakyat," pungkas Bambang. (H-2)

Catherine Marie (61) penduduk Prancis saat dievakuasi dari Gunung Rinjani.(Doc SAR Mataram)

SEORANG wisatawan mancanegara asal Prancis, Catherine Marie (61), terpaksa dievakuasi akibat cidera saat melakukan pendakian di area Gunung Rinjani, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) Jumat (14/08). 

Korban dilaporkan terpeleset saat perjalanan turun di sekitar jalur Lendang Panas, dan diduga mengalami cedera pada pergelangan kaki sebelah kanan.

Catherine sebelumnya melakukan pendakian melalui jalur Sembalun sejak Selasa (11/08). Namun, saat dalam perjalanan turun, korban mengalami kejadian terpeleset sehingga memerlukan support untuk proses pemindahan dari jalur pendakian.

Laporan mengenai kejadian tersebut diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram pada Jumat (14/08) pukul 13.10 Wita dari Mustiadi, Emergency Medical Health Center (EMHC). 

Setelah menerima laporan, Tim Rescue Unit Siaga SAR (USS) Sembalun berbareng potensi SAR langsung melakukan persiapan dan diberangkatkan menuju letak sekitar pukul 13.30 Wita.

Tim SAR Gabungan bergerak menuju letak kejadian dengan membawa sejumlah peralatan pendukung, diantaranya peralatan medis dan peralatan mountaineering, untuk memudahkan proses penanganan dan pemindahan korban di medan pendakian.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram M. Hariyadi melalui Koordinator USS Sembalun, I Dewa Gede Kerta, mengatakan proses pemindahan dilakukan secara estafet dengan melibatkan seluruh unsur nan berada di lapangan.

“Korban sukses kami pemindahan dalam keadaan selamat dan langsung diserahkan ke pihak Nusa medica untuk penanganan lebih lanjut," katanya.

Menurut Hariyadi, proses pemindahan secara estafet dapat melangkah dengan baik berkah kerja sama dan sinergitas seluruh unsur nan terlibat.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur SAR gabungan, porter, guide, serta pihak-pihak nan telah membantu proses evakuasi,” ujarnya.

Dalam penyelenggaraan operasi tersebut, Tim Rescue USS Sembalun bersinergi dengan Unit SAR Lombok Timur, Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Nusa Medica, EMHC, porter, dan guide. (YR)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengatakan bakal memberikan insentif kepada perusahaan nan bisa memproduksi 1 juta motor listrik. Ia menekankan, perusahaan itu kudu dari Indonesia dan memproduksi di dalam negeri

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah sendiri sudah menyiapkan anggaran untuk subsidi motor listrik sudah ada. Hanya saja dia belum, dapat mau membeberkan berapa besaran anggaran nan disiapkan.

Airlangga bilang saat ini pemerintah tengah menyiapkan skema mengenai insentif nan bakal diberikan kepada perusahaan nan bisa memproduksi 1 juta motor listrik.

"Skemanya sedang dimatangkan, tapi kan tadi Pak Presiden sudah menyetujui. Anggarannya sebetulnya sudah ada. Nanti kita lihat, lantaran kelak jumlahnya kita sedang hitung," ujar Airlangga di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Airlangga bilang bahwa insentif ini bakal diberikan kepada perusahaan nan siap mengenai komponen maupun ekosistemnya.

"Pertama tentu mesti ada baterainya, kedua ekosistemnya nan kemarin sudah disiapkan," terang Airlangga.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bakal memberikan insentif kepada perusahaan nan bisa memproduksi 1 juta motor listrik. Ia menekankan, perusahaan itu kudu dari Indonesia dan memproduksi di dalam negeri.

"Kita umumkan, kita bakal berikan insentif nan cukup besar untuk mereka nan bisa membangun satu juta motor listrik nan diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan Indonesia," kata dia dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN TA 2027 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menurut Prabowo kebijakan ini mempunyai tiga tujuan sekaligus. Pertama, menurunkan biaya kendaraan bagi rakyat.

Kedua, mengurangi konsumsi bahan bakar impor. Ketiga membesarkan industri motor listrik nasional serta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta jasa purnajualnya.

Prabowo meyakini, Indonesia bisa menghemat daya secara nasional dengan transformasi ke kendaraan listrik. Ia menyebut, Indonesia mempunyai nyaris semua unsur nan dibutuhkan untuk baterai kendaraan listrik.

"Kita telah mempunyai nyaris semua. Unsur dalam baterai untuk kendaraan listrik, nyaris semua," jelasnya.

Orang nomor satu itu juga mengatakan, setiap motor listrik nan melaju di jalan nasional Indonesia sudah merangkap tiga kemenangan.

Pertama penghematan bagi rakyat, penghematan bagi family mereka. Kedua, diperkirakan masyarakat bakal menghemat 50% lebih rendah dari pengeluaran nan sekarang untuk motor BBM.

"Bahkan bisa turun hanya 30% dari biaya nan mereka, keluarkan. (Ketiga) Pengurangan impor energi, dan (keempat) nan sangat penting,pekerjaan dan penghasilan bagi anak anak Indonesia," katanya.

(hrp/hns)

Jakarta -

Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI Taufik Basari mendorong penguatan konstitusionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, Sidang Tahunan MPR RI menjadi momentum bagi Presiden untuk menegaskan komitmen menjalankan pemerintahan sesuai petunjuk konstitusi.

Hal itu disampaikan Taufik dalam Sidang Tahunan MPR RI nan dirangkaikan dengan Sidang Bersama DPR-DPD RI serta Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Dalam kesempatan ini, Taufik menekankan bahwa konstitusi merupakan perjanjian sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia sehingga seluruhnya telah menyepakati bahwa seluruh nilai kehidupan berbangsa dan bernegara kudu dijalankan dengan berpatokan pada konstitusi.

"Karena ini adalah forumnya MPR, maka saya berambisi presiden juga dapat berbincang dalam konteks gimana negara ini menjalankan konstitusi. Bagaimana kita menjamin bahwa konstitusialisme betul-betul bisa dijadikan pedoman bagi jalannya pemerintahan. Dan juga tentunya kita berambisi ada semangat kebersamaan di antara kita untuk membikin bangsa ini lebih maju lagi," ujarnya dalam keterangannya, Jumat (14/8/2026).

Dalam evaluasinya terhadap keahlian eksekutif, dia menegaskan bahwa K3 MPR RI memberikan perhatian unik pada rumor perekonomian nasional. Ia menyoroti tetap adanya perdebatan publik mengenai apakah arah kebijakan ekonomi pemerintah saat ini sudah selaras dengan petunjuk Pasal 33 UUD 1945.

Ia menuturkan, Pasal 33 juga menegaskan bahwa perekonomian nasional kudu dijalankan atas dasar upaya berbareng dan asas kekeluargaan, nan menuntut adanya partisipasi luas dari seluruh lapisan masyarakat.

Ia juga memberikan catatan bagi pemerintah. Pertama, secara berbareng menjadikan Indonesia tidak capek dalam memberantas kesenjangan. Salah satunya adalah berpandangan bahwa perekonomian nasional tidak boleh hanya dikuasai oleh segelintir pihak nan memicu timbulnya pelebaran lembah alias gap antara golongan paling kaya dan paling miskin. Baginya, ini menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) terbesar bangsa saat ini.

Kedua, dia berambisi pemerintah juga memperkuat koperasi berbasis bottom-up. Ia menekankan bahwa meskipun pemerintah menyatakan tengah mendorong penguatan koperasi, K3 MPR RI memberikan catatan kritis mengenai pelaksanaannya di lapangan. Oleh lantaran itu, aktivitas koperasi tidak boleh berkarakter instruktif dari atas (top-down).

"Koperasi sebagai soko pembimbing perekonomian kudu betul-betul tumbuh dari bawah (bottom-up). Masyarakat kudu terlibat secara organik, bukan sekadar menerima petunjuk alias perintah dari pusat. Hanya dengan partisipasi nan berasal dari bawah, perekonomian kita betul-betul dapat dijalankan secara bersama-sama sesuai koridor Pasal 33," jelas dia.

Berdasarkan kajian K3 MPR RI, dia mengungkapkan bahwa saat ini tetap terdapat ketidaksinkronan antara program dan kebijakan nan dijalankan oleh pemerintah dengan angan nyata di tengah masyarakat. Oleh lantaran itu, pihaknya membujuk seluruh elemen, baik pemerintah maupun komponen masyarakat, untuk duduk berbareng dan menyambungkan lembah pemisah tersebut.

"Masih ada ketidaksinkronan antara apa nan dijalankan pemerintah dengan angan masyarakat. Ini menjadi PR berbareng untuk menyambungkan gap antara angan dan realita tersebut, sehingga kita bisa melangkah berbareng menuju kemajuan bangsa nan berdasarkan koridor konstitusi kita," pungkas Taufik.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI nan dirangkaikan dengan Sidang Bersama DPR-DPD RI dan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI, turut datang Pimpinan dan personil MPR RI, Pimpinan lembaga-lembaga negara, para ketua umum partai politik, para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, serta para duta besar negara sahabat.

Sejumlah tokoh juga terlihat datang dalam agenda tahunan tersebut, antara lain Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Boediono, Wakil Presiden ke-13 KH Ma'ruf Amin. Selain itu, datang juga istri Presiden RI ke-4, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, dan istri Wakil Presiden RI ke-9, Soraya Hamzah Haz.

(akn/ega)

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Banten menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan lebih dari Rp 9 triliun. Anggaran ini bakal diprioritaskan untuk program-program nan bergesekan langsung dengan masyarakat.

DPRD berbareng Pemerintah Provinsi Banten telah menandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS RAPBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2027 pada Jumat (14/8/2026).

Juru Bicara Banggar DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermiansyah, menyampaikan bahwa program sekolah cuma-cuma hingga pembangunan prasarana menjadi prioritas utama alokasi anggaran.

"Prioritas Gubernur seperti sekolah gratis, jalan, dan program pembangunan lainnya bakal terus kita tingkatkan anggarannya," kata Rifky, Jumat (14/8/2026).

Ia menambahkan, penyusunan RAPBD Banten 2027 tidak hanya berorientasi pada peningkatan anggaran program prioritas. Prinsip keadilan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Banten juga menjadi perhatian utama dalam pembahasan anggaran.

"Pengelolaan APBD diharapkan dilakukan secara transparan dan akuntabel serta terbebas dari praktik korupsi. Hal tersebut sejalan dengan semangat pembangunan nan digaungkan Gubernur Banten Andra Soni," ujarnya.

Setelah tahapan penandatanganan KUA-PPAS, pembahasan RAPBD bakal dilanjutkan hingga proses penetapan APBD. Rifky menegaskan pembahasan tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, serta kepentingan masyarakat.

"Tahapan selanjutnya bakal diarahkan pada pembahasan hingga penetapan APBD dengan tetap mengedepankan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kepentingan masyarakat," tutur Rifky.

Ia memastikan Banggar DPRD Banten bakal terus mengawal proses penyusunan anggaran agar setiap rupiah nan dialokasikan dalam APBD dapat memberikan faedah nyata bagi masyarakat.

"Dengan proyeksi APBD lebih dari Rp 9 triliun, DPRD Banten berambisi pengelolaan anggaran 2027 bisa mempercepat pembangunan sekaligus memberikan akibat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Banten," pungkasnya.

(aik/isa)

Jakarta -

Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026), tidak hanya menghadirkan suasana kenegaraan melalui pidato Presiden Prabowo Subianto. Nuansa kebinekaan Indonesia juga begitu terasa melalui beragam busana budaya nan dikenakan personil MPR RI dan para tamu undangan.

Beragam busana tradisional dari beragam wilayah di Indonesia tampil menghiasi ruang sidang. Busana budaya tersebut menjadi bagian dari suasana Sidang Tahunan sekaligus merepresentasikan kekayaan budaya dan keberagaman masyarakat Indonesia.

Salah satu nan tampil mengenakan busana budaya adalah Anggota MPR RI dari Kelompok DPD, Ina Ammania. Ia mengenakan Tapis unik Lampung sebagai corak kecintaan sekaligus upaya sederhana untuk ikut melestarikan warisan budaya daerah.

"Hari ini saya mengenakan Tapis dari Lampung. Saya sengaja memilih ini sebagai corak sederhana untuk ikut melestarikan budaya Indonesia," Kata Ina dalam keterangannya, Jumat (14/8/2026).

Menurut Ina, penggunaan busana budaya dalam momentum kenegaraan mempunyai makna penting. Selain memperkuat identitas kebangsaan, keberagaman busana nan dikenakan para personil MPR dan tamu undangan menunjukkan bahwa Indonesia dibangun dari beragam suku, budaya, dan tradisi nan hidup berdampingan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Ini bagian dari langkah kita menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai kekayaan budaya nan luar biasa. Perbedaan budaya justru menjadi kekuatan untuk memperkokoh persatuan," ujarnya.

Nuansa kebinekaan juga terlihat dari kehadiran para tamu undangan Presiden Prabowo Subianto nan berasal dari beragam latar belakang dan daerah. Mereka turut menjadi bagian dari rangkaian Sidang Tahunan MPR RI 2026.

Selain busana adat, suasana di Gedung Nusantara juga diwarnai pameran nan menampilkan potret 'Catatan 121 Problems Solved di 21 Bulan Pertama'. Pameran tersebut memperlihatkan beragam persoalan masyarakat sekaligus langkah pemerintah dalam menghadirkan solusi melalui sejumlah program di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Kehadiran busana budaya dan beragam komponen kebudayaan dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026 semakin menegaskan bahwa momentum kenegaraan tidak hanya menjadi ruang untuk menyampaikan capaian dan agenda pemerintahan, tetapi juga menjadi panggung untuk merawat identitas, keberagaman, dan kebudayaan Indonesia.

(akn/ega)

Jakarta -

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim) Deni Wicaksono mengapresiasi capaian pemerintah nan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan. Namun, dia mengingatkan agar capaian tersebut tak hanya dilihat dari angka, melainkan juga dampaknya bagi masyarakat.

"Secara nomor memang luar biasa jika kita lihat dan saksikan berbareng tadi. Tapi kita perlu juga memandang kondisi real di lapangan," kata Deni dalam keteramham tertulis, Jumat (14/8/2026).

Hal itu disampaikan Deni seusai mengikuti Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jatim untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI di Gedung DPRD Jatim, Jumat (14/8/2026).

Deni menilai sejumlah program pemerintah mempunyai tujuan nan baik dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Namun, pelaksanaannya tetap perlu diawasi agar program tersebut tidak menimbulkan persoalan baru.

Salah satu program nan menjadi sorotan Deni adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut mempunyai anggaran besar sehingga kualitas penyelenggaraan dan keamanan pangan kudu menjadi perhatian utama.

Dia menyoroti tetap adanya kasus penerima MBG nan mengalami keracunan, termasuk di Jawa Timur. Menurutnya, kejadian tersebut kudu menjadi bahan pertimbangan serius.

"Kami berambisi memang ada tindakan tegas agar program nan menjadi program prioritas ini bisa melangkah baik, capaian juga maksimal," ujarnya.

Deni apalagi mendorong agar SPPG alias dapur MBG nan terbukti melakukan kesalahan hingga menyebabkan keracunan dapat ditutup sementara. Jika setelah pertimbangan tidak ada perbaikan, dia menilai pemerintah perlu mengambil langkah lebih tegas dengan mencabut izin operasionalnya.

"Kalau memang tidak bisa memperbaiki diri, bisa ditutup selamanya, dicabut izinnya," tegas Penasihat Fraksi PDIP DPRD Jatim.

Menurut Deni, pengawasan menjadi semakin krusial mengingat anggaran MBG sangat besar. Jangan sampai anggaran nan berasal dari duit rakyat tidak memberikan hasil maksimal.

"Ini menjadi salah satu prioritas kita lantaran anggaran MBG gede banget, besar sekali. Kalau tidak kemudian dimaksimalkan dengan baik, ini ada kerugian negara dan menyentuh langsung kepada siswa-siswa nan menerima," katanya.

Koperasi Desa Merah Putih Juga Perlu Dievaluasi

Selain MBG, Deni menyoroti program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) nan turut disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan. Ia mengakui capaian nan disampaikan Presiden terlihat besar.

Namun, menurut Deni, pemerintah tetap perlu membuka info secara menyeluruh mengenai kondisi riil koperasi tersebut. Pertanyaan utamanya, kata dia, bukan hanya berapa jumlah KDMP nan telah dibangun, tetapi berapa nan betul-betul sudah beraksi dan bisa menghasilkan keuntungan.

"Berapa sih KDMP nan sudah terbangun, berapa nan kemudian sudah bisa beroperasi? Kemudian mungkin kan targetnya memang ada tambahan pendapatan alias profit. Jadi coba dikalkulasi kira-kira sejauh ini sudah berapa persen nan melangkah dan keuntungan nan didapatkan sebesar apa," ujarnya.

Deni mengingatkan, program KDMP juga berangkaian dengan kepentingan masyarakat desa lantaran pembangunan koperasi tersebut menggunakan skema biaya desa nan kudu diangsur selama enam tahun. Karena itu, transparansi mengenai perkembangan dan hasil program menjadi krusial agar masyarakat mengetahui apakah investasi tersebut betul-betul memberikan faedah ekonomi bagi desa.

Deni menegaskan, capaian pemerintah nan disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan perlu dilihat secara objektif. Menurutnya, angka-angka tersebut kudu dibandingkan dengan kondisi aktual di masyarakat. Ia mendorong pemerintah membuka info nan lebih komprehensif sehingga keberhasilan program dapat diukur secara transparan.

"Kalau memandang angka-angka tadi luar biasa capaiannya. Tapi apakah ini real dengan nan terjadi di bawah, di masyarakat, itu nan memang kita serahkan kepada masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur," katanya.

Deni juga mendorong pemanfaatan info dari Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk hasil sensus ekonomi, untuk mengukur akibat program pemerintah secara lebih objektif. Ia mengatakan DPRD Jatim bakal terus memandang gimana program-program prioritas pemerintah dijalankan di lapangan.

"Kita bakal coba kembali memandang kondisi real di masyarakat. Bagaimana penyelenggaraan program-program pemerintah, khususnya program-program prioritas. Sehingga masyarakat juga bisa menceritakan akibat nan dirasakan secara langsung," pungkas Deni.

Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam pidatonya menegaskan komitmennya melanjutkan program MBG sebagai bagian dari upaya mengatasi stunting dan gizi buruk. Prabowo menyebut tetap terdapat wilayah dengan nomor stunting nan tinggi. Karena itu, program MBG bakal terus dilanjutkan dengan sejumlah perbaikan dan efisiensi.

"Saya berkeinginan teruskan program MBG. Tapi dengan perbaikan. Dengan efisiensi," ujar Prabowo.

Dalam pidato nan sama, Prabowo juga menyampaikan pemerintah telah mendirikan 10.000 Koperasi Desa Merah Putih, dengan sekitar 3.300 koperasi disebut telah beraksi optimal. Pemerintah menargetkan jumlah Koperasi Desa Merah Putih mencapai 30.000 unit pada akhir tahun.

Bagi Deni, sasaran besar tersebut kudu diikuti dengan pertimbangan dan pengawasan ketat agar program prioritas pemerintah tidak hanya terlihat besar secara angka, tetapi betul-betul menghadirkan faedah nyata bagi masyarakat.

(akn/ega)

Garuda Pertiwi U-16 Hajar Arab Saudi 7-0(MI/Khoerun Nadif Rahmat)

Timnas Indonesia U-16 Garuda Pertiwi menang telak 7-0 atas Timnas Putri U-16 Arab Saudi pada laga Grup A Srikandi Merdeka Cup 2026 di Supersoccer Arena, Kudus, Jumat (14/8).

Garuda Pertiwi langsung tampil menekan sejak awal pertandingan. Pada menit ke-4, umpan silang Fadilla sukses disontek Keysa Arabela Manisya Nian untuk membawa Indonesia unggul 1-0.

Arab Saudi berupaya keluar dari tekanan setelah tertinggal. Namun, permainan tetap berada dalam kendali Garuda Pertiwi nan beberapa kali menciptakan peluang.

Pada menit ke-22, Indonesia menggandakan kelebihan melalui tindakan perseorangan Nafeeza Ayasha Nori. Skor berubah menjadi 2-0.

Memasuki menit ke-31, Indonesia mendapat bingkisan penalti setelah pemain Garuda Pertiwi dilanggar di dalam kotak terlarang. Arab Saudi juga kudu bermain dengan 10 pemain setelah Arwa Naifa Alrasheed mendapat kartu merah akibat pelanggaran tersebut.

Jazlyn Kayla Firyal nan menjadi penyelenggara sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-36. Indonesia unggul 3-0.

Jazlyn kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-40. Ia memanfaatkan bola rebound nan tidak bisa diamankan kiper Arab Saudi untuk membawa Garuda Pertiwi unggul 4-0.

Skor tersebut memperkuat hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Garuda Pertiwi tidak mengendurkan tekanan. Pada menit ke-48, Shifana Rizka Nadhifa mencetak gol melalui tendangan langsung dari sepak pojok. Indonesia semakin jauh memimpin 5-0.

Indonesia kemudian menambah kelebihan pada menit ke-77. Bola muntah setelah tidak bisa diamankan kiper Arab Saudi sukses dimanfaatkan Fadila menjadi gol. Skor berubah menjadi 6-0.

Pada menit ke-90, tindakan perseorangan Fadilla nan menusuk ke pertahanan Arab Saudi dan melepaskan umpan silang berujung gol bunuh diri pemain lawan.

Pertandingan berhujung dengan kemenangan telak Garuda Pertiwi 7-0 atas Arab Saudi.

Hasil tersebut membikin Garuda Pertiwi memuncaki klasemen sementara Grup A dengan tiga poin. Arab Saudi berada di dasar klasemen. (Ndf)

Menteri Investasi Rosan Roeslani.(Dok. Antara)

MENTERI Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menetapkan sasaran investasi Indonesia pada 2027 sebesar Rp2.322 triliun. Angka ini mencerminkan kenaikan sebesar 13,8% dibandingkan sasaran tahun ini nan dipatok pada Rp2.041 triliun.

Dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Jumat (14/8), Rosan menjelaskan bahwa sasaran tersebut merupakan bagian dari sasaran investasi nasional periode 2025-2029. Total sasaran investasi selama lima tahun tersebut diproyeksikan mencapai Rp13.032 triliun, alias melonjak 43% dibandingkan realisasi satu dasawarsa terakhir.

Peningkatan sasaran ini didorong oleh kontribusi investasi nan semakin dominan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pada triwulan II 2026, investasi menyumbang sekitar 39% terhadap pertumbuhan ekonomi, melampaui kisaran normal di nomor 28%-29%. Sektor investasi juga tumbuh 6,87%, lebih tinggi dari pertumbuhan konsumsi nan tercatat 5,06%.

“Investasi tumbuh 6,87%, lebih tinggi daripada pertumbuhan konsumsi nan sebesar 5,06%,” ujar Rosan. Ia menambahkan bahwa realisasi investasi sepanjang semester I 2026 telah mencapai Rp1.010,6 triliun dan sukses menyerap 1,4 juta tenaga kerja langsung.

Pemerintah menekankan bahwa kualitas investasi sekarang menjadi prioritas utama. Rosan menegaskan setiap modal nan masuk kudu berakibat langsung pada kesejahteraan masyarakat melalui pembuatan lapangan kerja nan berkualitas. "Setiap rupiah investasi kudu menciptakan lapangan pekerjaan nan baik dan berkualitas," tegasnya.

Sektor hilirisasi tetap menjadi motor penggerak utama dengan realisasi mencapai Rp300,1 triliun pada semester I 2026. Meski saat ini tetap didominasi oleh sektor mineral senilai Rp206,5 triliun, pemerintah mulai mengalihkan konsentrasi pada penguatan hilirisasi di sektor perkebunan, kehutanan, serta minyak dan gas bumi.

Langkah ini diambil lantaran sektor berbasis perkebunan dan kehutanan dinilai mempunyai potensi penyerapan tenaga kerja nan jauh lebih besar. Walaupun secara nominal nilai investasinya tetap di bawah sektor mineral, akibat sosial-ekonominya dianggap lebih luas bagi masyarakat. (Z-10)