Delapan negara mengutuk sikap Israel nan menolak rencana Presiden AS Donald Trump untuk perdamaian di Gaza, Palestina. Pernyataan itu disampaikan dalam pernyataan berbareng menteri luar negeri, ialah Indonesia, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turki, UEA.

"Menteri Luar Negeri Indonesia, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab mengutuk penolakan Israel nan diumumkan terhadap Peta Jalan untuk menyelesaikan penyelenggaraan Rencana Komprehensif Presiden AS Trump untuk Mengakhiri Konflik Gaza, sebagaimana didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803, serta penolakan Israel terhadap kemerdekaan negara Palestina," demikian pernyataan berbareng para menteri dikutip dari X Kemlu RI, Selasa (18/8).

Para menteri mengatakan posisi-posisi ini merupakan penyangkalan langsung terhadap Rencana Komprehensif, membahayakan pelaksanaannya, dan secara mendasar merusak upaya kolektif nan dilakukan untuk mencapai perdamaian nan setara dan abadi. Penolakan semacam itu mengkonfirmasi bahwa Israel sekarang menanggung tanggung jawab atas penghalangan upaya-upaya untuk membawa perdamaian di Gaza dan sisa wilayah Palestina nan diduduki.

Menurutnya, Peta Jalan, nan telah diterima oleh faksi-faksi Palestina, merupakan konklusi dari upaya-upaya ekstensif nan dilakukan oleh para mediator, ialah Mesir, Qatar, Turki, AS, Perwakilan Tinggi Gaza, dan Dewan Perdamaian.

Peta Jalan itu juga merupakan tonggak krusial untuk penonaktifan senjata secara berbarengan dengan penarikan pasukan Israel. Selain itu juga penempatan Pasukan Stabilisasi Internasional, pengalihan otoritas administratif kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, dan rekonstruksi Gaza sebagaimana diatur dalam Rencana Komprehensif.

"Menolak Peta Jalan merupakan penolakan definitif untuk melanjutkan penyelenggaraan Rencana Komprehensif, dan secara langsung menakut-nakuti bakal menggagalkan upaya-upaya ekstensif nan dilakukan oleh Presiden AS Trump untuk mengakhiri perang di Gaza dan membangun kondisi untuk perdamaian abadi," tuturnya.

"Dalam perihal ini, para Menteri menekankan pentingnya keterlibatan AS nan berkepanjangan dan aktif untuk memastikan dan menegakkan kepatuhan penuh Israel terhadap komitmen dan pengaturan nan diantisipasi dalam Rencana Komprehensif dan Peta Jalannya, serta mencegah penghalangan lebih lanjut terhadap pelaksanaannya," tambahnya.

Lebih lanjut, para menteri menekankan bahwa Israel menanggung tanggung jawab langsung dan penuh atas segala akibat nan timbul dari penolakan, penghalangan, penundaan, alias ketidakpatuhan nan berkelanjutan. Hal ini juga termasuk segala penurunan situasi di lapangan dan gangguan terhadap pengakhiran perang di Gaza.

Para Menteri menegaskan kembali kebutuhan mendesak untuk penyelenggaraan penuh dan segera Rencana Komprehensif guna mengatasi situasi kemanusiaan nan parah. Selain itu juga memastikan keamanan dan stabilitas di Gaza, serta membuka jalan bagi rekonstruksi dan pemulihan serta memajukan perdamaian nan setara dan kekal nan didasarkan pada kewenangan Palestina untuk penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan negara sesuai dengan norma internasional. Dengan begitu bakal membuka jalan bagi keamanan dan stabilitas bagi semua negara dan rakyat di wilayah tersebut.

Para menteri secara tegas menolak segala upaya untuk menyangkal alias menutup kemungkinan kemerdekaan negara Palestina, termasuk melalui tindakan sepihak.

"Perdamaian nan adil, abadi, dan komprehensif hanya bakal dicapai melalui penyelenggaraan solusi dua negara, melalui realisasi Negara Palestina nan merdeka dan berdaulat berasas garis tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya sesuai dengan norma internasional dan resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa nan relevan," tegas keterangan itu.

Maka itu segala upaya untuk menyangkal alias menutup kemungkinan kemerdekaan negara Palestina, dinilai secara langsung merusak prospek perdamaian, keamanan, dan stabilitas di seluruh wilayah.

"Para Menteri menekankan pentingnya peran berkepanjangan Dewan Perdamaian dan memanggil semua pihak untuk mendukung upaya-upayanya dalam penyelenggaraan Peta Jalan dan memajukan fase kedua Rencana Komprehensif Presiden Trump. Para Menteri lebih lanjut memanggil Dewan Perdamaian, dengan support dan keterlibatan aktif Amerika Serikat, untuk mengambil langkah-langkah segera dan konkret dalam mandatnya guna menjaga integritas Rencana Komprehensif dan mencegah pihak mana pun dari menghalangi pelaksanaannya," pungkas keterangan tersebut.

ilustrasi kebijakan pemerintah Irlandia.(MI)

PEMERINTAH Irlandia, untuk pertama kalinya dalam satu dekade, lebih banyak menolak daripada menyetujui permohonan visa dari penduduk Palestina. Menurut laporan surat berita The Ditch, tingkat penolakan tersebut melampaui 50%

Data Pemerintah Irlandia menunjukkan 63% penduduk Palestina nan mengusulkan visa untuk tinggal di Irlandia dalam jangka pendek ditolak, menurut laporan tersebut.

Laporan media tersebut juga mencatat tingkat penolakan visa bagi pemohon asal Palestina meningkat empat kali lipat sejak 2023. Sementara itu, lebih dari separuh penduduk Palestina nan mengusulkan visa jangka panjang sekarang ditolak, dibandingkan hanya sembilan% pada tahun lalu.

Laporan nan mengutip surat berita mahasiswa terbesar di Irlandia The University Times itu juga menyoroti peningkatan tajam jumlah penduduk Palestina nan ditolak dalam pengajuan visa belajar ke Irlandia. Laporan tersebut juga mengingatkan kembali bahwa turis dari penjajah Israel hingga sekarang tetap dapat berjalan ke Irlandia tanpa visa. (Ant/P-3)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan pengedaran BBM dan pemulihan listrik di wilayah terdampak musibah Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai membaik.

Ia mengatakan sejumlah wilayah terdampak musibah sempat susah dijangkau untuk pengedaran BBM akibat kerusakan alias hambatan infrastruktur. Namun, kondisi tersebut perlahan mulai dapat diatasi.

“Nah, untuk pengedaran (BBM) unik di wilayah musibah seperti NTT, memang ada beberapa wilayah nan awalnya itu susah untuk kita masuki lantaran persoalan infrastruktur,” kata Bahlil saat ditanyai wartawan di DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa (18/8).

“Tapi perlahan-lahan sudah mulai ada perbaikan, termasuk juga listrik,” sambungnya.

Bahlil juga menyampaikan kondisi kelistrikan di sejumlah wilayah terdampak nan sebelumnya mengalami pemadaman mulai dipulihkan. Menurutnya, listrik sekarang perlahan dapat kembali disalurkan ke daerah-daerah terdampak.

“Awalnya banyak wilayah nan kena itu meninggal lampu. Sekarang perlahan-lahan sudah bisa kita selesaikan,” ujarnya.

Meski demikian, Bahlil mengakui pemulihan listrik belum mencapai 100 persen. Dirinya menjelaskan gardu induk di wilayah terdampak telah kembali menyala, tetapi pengedaran listrik dari gardu menuju letak terdampak tetap memerlukan waktu.

“Sudah peralatan tentu belum 100 persen lantaran gardu induknya itu sudah nyala, tapi untuk supply ke lokasinya itu nan memerlukan beberapa waktu lagi sedikit,” pungkasnya.

Gempa magnitudo 7,7 mengguncang wilayah NTT pada Sabtu (15/8) sekitar pukul 04.58 WIB. Pusat gempa berada di Nagekeo dengan kedalaman 15 kilometer.

Gempa tersebut menyebabkan kerusakan gedung dan prasarana di sejumlah wilayah, memicu longsor, serta mengganggu akses dan pasokan listrik.

Sebuah gedung Masjid Al-Istiqomah Ronting mengalami kerusakan akibat gempa bumi di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (18/8/2026).

Manggarai Timur menjadi salah satu wilayah nan cukup parah terdampak gempa bermagnitudo 7,7 nan mengguncang NTT pada 15 Agustus 2026.

Akibat gempa tersebut, sekitar 7.480 rumah dan lebih dari 40 gereja hingga masjid di Manggarai Timur tercatat mengalami kerusakan. Pendataan kerusakan tetap dilakukan di sejumlah wilayah terdampak.

Foto udara Desa Renah Kasah di Kerinci, Jambi, Senin (10/8/2026). Desa nan berada di area terpencil tersebut mempunyai Puskesmas Pembantu sebagai satu-satunya akomodasi jasa kesehatan nan saat ini beraksi satu kali seminggu, sementara penduduk perlu(ANTARA/WAHDI SEPTIAWAN )

PEMBANGUNAN fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit, perlu melangkah beriringan dengan pemenuhan tenaga kesehatan agar akses jasa masyarakat semakin merata.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menilai penguatan akomodasi kesehatan krusial mengingat tetap terdapat sejumlah kecamatan, khususnya di luar Pulau Jawa, nan belum mempunyai puskesmas. Padahal, puskesmas merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Pertama soal rumah sakit, puskesmas, dan juga untuk dokter. Karena itu memang menjadi prioritas awal dari Presiden RI Prabowo Subianto. Karena selama ini kita tahu banyak sekali kecamatan-kecamatan nan belum punya puskesmas, terlebih di luar Pulau Jawa,” kata Nihayatul, Selasa (18/8).

Menurutnya, idealnya setiap kecamatan mempunyai puskesmas untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan primer sekaligus mengurangi penumpukan pasien di rumah sakit rujukan.

Legislator Fraksi PKB itu mencontohkan masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia Timur nan kudu menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit rujukan. Karena itu, pembangunan dan penguatan rumah sakit di daerah, termasuk wilayah terpencil, perlu terus dilakukan.

Meski demikian, Nihayatul mengingatkan pembangunan prasarana kesehatan tidak bakal optimal tanpa support sumber daya manusia (SDM) nan memadai. Ia menyebut kebutuhan minimal tenaga kesehatan di puskesmas hingga sekarang belum sepenuhnya terpenuhi.

“Persoalan terpentingnya adalah tenaga kesehatan kita. Kita itu kudu punya minimal tujuh tenaga kesehatan, mulai master gigi, master umum, dan sebagainya. Namun kenyataannya tetap ada berapa ribu puskesmas nan belum memenuhi kebutuhan tenaga medis kita,” jelasnya.

Berdasarkan pemantauan Komisi IX terhadap peta kebutuhan tenaga kesehatan Kementerian Kesehatan, Nihayatul menyebut tetap banyak puskesmas nan belum memenuhi standar ketenagaan. Kondisi tersebut, menurutnya, memerlukan terobosan kebijakan, antara lain melalui penguatan pendidikan master spesialis, pemanfaatan telemedisin, serta opsi pemenuhan tenaga medis dari luar negeri secara terukur.

Di sisi lain, Nihayatul mengapresiasi rencana pengembangan ambulans helikopter untuk menjangkau masyarakat di wilayah dengan kondisi geografis nan sulit. Menurutnya, jasa tersebut sangat dibutuhkan, terutama di wilayah kepulauan seperti Papua dan Maluku.

“Bayangkan di wilayah Papua nan dari ujung ke ujung. Kalau Raja Ampat saja itu sudah berapa jam. Taliabu di wilayah Maluku Utara itu jika ke Ternate bisa 12 jam, bisa lebih daripada itu. Kalau tidak ada helikopter itu bakal kesulitan,” katanya.

Nihayatul menegaskan penguatan akomodasi kesehatan dan pemenuhan SDM kudu dilakukan secara bersamaan. Dengan demikian, peningkatan anggaran kesehatan pada 2027 dapat betul-betul berakibat pada peningkatan kualitas sekaligus pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. (H-2)

ilustrasi kebakaran barak Polres Mamteng.(dok.MI)

POLDA Papua menyatakan kebakaran 17 barak milik Polres Mamberamo Tengah di Kobakma pada Senin (17/8) diduga dipicu korsleting listrik. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Cahyo Sukarnito di Jayapura, Selasa (18/8), mengatakan hasil olah tempat kejadian perkara menunjukkan api berasal dari penumpukan colokan pada stopkontak nan berada dekat dengan gorden.

"Api berasal dari penumpukan colokan pada stopkontak nan menempel langsung pada gorden sehingga dengan sigap membakar tembok rumah nan terbuat dari kayu," katanya.

Kebakaran terjadi di kompleks Asrama Polres Mamberamo Tengah dan menyebabkan 46 personel kehilangan tempat tinggal. Menurut Cahyo, api dengan sigap membesar dan menghanguskan gedung lantaran keterbatasan sarana dan prasarana untuk melakukan pemadaman.

Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, sumber api berasal dari salah satu petak barak nan dihuni personel Polres Mamberamo Tengah.

Ia mengatakan kondisi cuaca panas nan disertai angin kencang turut mempercepat pembesaran api dan merambatnya kebakaran ke gedung lainnya.

"Kondisi cuaca nan panas disertai angin kencang turut menyebabkan api dengan sigap membesar dan merambat ke gedung lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut," ujarnya. (Ant/P-3)

skematis operasi modifikasi cuaca alias OMC.(dok.BMKG)

MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menilai peringatan awal potensi El Nino 2026 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjadi bekal Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk meningkatkan langkah antisipasi dan penanggulangan kebakaran rimba dan lahan (karhutla).

“BMKG sudah lebih awal menginfokan bahwa kondisi El Nino diprediksi bakal datang lebih cepat. Oleh lantaran itu, beragam upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis dan pemadaman karhutla di lapangan,” kata Raja Antoni dalam Rapat Kerja berbareng Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/8).

Menhut mengatakan berasas pemantauan BMKG, El Nino saat ini berada pada intensitas sangat kuat dengan indeks Nino 3.4 mencapai +2,19. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi curah hujan di Indonesia.

Selain itu, Indian Ocean Dipole (IOD) diprediksi memasuki fase positif pada September-November 2026 nan berpotensi semakin mengurangi curah hujan di sejumlah wilayah.

Lebih lanjut, BMKG juga mendukung info potensi semai awal sebagai kajian info penyelenggaraan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). “Terima kasih kepada BMKG nan sejak awal sudah memberikan info dan peringatan mengenai kondisi suasana ini. Bagi kami, info tersebut sangat krusial untuk memperkuat kesiapsiagaan dan mengambil langkah antisipasi lebih dini,” ujar Raja Antoni.

Sejalan dengan info tersebut, Kemenhut telah melakukan beragam langkah sejak Februari, mulai dari rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga, rapat terbatas nan dipimpin Presiden Prabowo Subianto, apel kesiapsiagaan di provinsi rawan karhutla, hingga penguatan kapabilitas Manggala Agni dan aktivasi posko siaga darurat karhutla di lima provinsi.

Menhut Raja Antoni mengatakan Kemenhut terus berkoordinasi dengan BMKG memperkuat sinergi dalam pencegahan karhutla, salah satunya melalui OMC. Upaya tersebut dia sebut menjadi bagian dari kerjasama lintas kementerian/lembaga nan mengintegrasikan penemuan awal cuaca, patroli terpadu, serta penanganan kebakaran secara sigap dan terpadu.

“Karhutla merupakan persoalan serius nan tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja. Karena itu, sinergi dengan BMKG dan kementerian/lembaga lainnya terus kami perkuat, agar info awal dapat segera diterjemahkan menjadi langkah nyata di lapangan,” kata dia. (Ant/P-3)

Ilustrasi kopi.(Dok. Magnific)

KOPI kerap dikaitkan dengan kekhawatiran terhadap kesehatan ginjal, terutama bagi mereka nan sudah mempunyai riwayat penyakit ginjal. Namun, konsumsi kopi dalam jumlah moderat sebenarnya tidak selalu kudu dihindari sepenuhnya.

Sejumlah penelitian justru menemukan adanya hubungan antara konsumsi kopi alias kafein dengan akibat batu ginjal nan lebih rendah. Meski demikian, aspek jumlah konsumsi, bahan tambahan, tekanan darah, serta kondisi klinis ginjal tetap menjadi poin krusial nan perlu diperhatikan.

Batasi Jumlah Konsumsi

Toleransi terhadap kafein berbeda pada setiap individu, sehingga jumlah kopi nan dikonsumsi setiap hari perlu dipantau. Melansir Harvard Health, konsumsi hingga tiga cangkir kopi per hari umumnya tetap dapat ditoleransi selama tidak menimbulkan pengaruh samping seperti gemetar, kecemasan, alias gangguan tidur.

Namun, bagi penderita penyakit ginjal, National Kidney Foundation (NKF) memberikan peringatan khusus. Tiga hingga empat cangkir kopi hitam dapat menyumbang asupan kalium nan cukup tinggi, ialah sekitar 116 miligram kalium dalam satu cangkir berukuran 8 ons. Oleh lantaran itu, penderita penyakit ginjal sangat disarankan untuk menyesuaikan konsumsi kopi berasas rekomendasi tenaga kesehatan.

Perhatikan Tekanan Darah

Kandungan kafein dalam kopi dapat memicu peningkatan tekanan darah secara singkat. Hal ini menjadi perhatian serius lantaran tekanan hipertensi merupakan salah satu aspek akibat utama penyakit ginjal.

NKF menyarankan perseorangan nan susah mengendalikan tekanan darah untuk mempertimbangkan pembatasan konsumsi kopi kurang dari tiga cangkir per hari. Penyesuaian ini krusial dilakukan berasas kondisi kesehatan personal, bukan sekadar mengikuti standar jumlah cangkir secara umum.

Waspadai Susu dan Krimer

Bahan tambahan nan dicampurkan ke dalam kopi dapat secara signifikan mengubah profil nutrisi minuman tersebut. NKF menjelaskan bahwa penambahan susu dan krimer dapat meningkatkan kandungan kalium dan fosfor.

Contoh Kandungan Nutrisi:

Satu gelas latte berukuran 8 ons tanpa sirup rasa mengandung sekitar 328 miligram kalium dan 183 miligram fosfor.

Selain itu, krimer tertentu sering kali mengandung fosfat tambahan nan sangat mudah diserap oleh tubuh. Bagi penderita penyakit ginjal nan kudu membatasi asupan kalium alias fosfor, pemilihan jenis kopi dan bahan tambahannya kudu diperhitungkan dengan cermat.

Kopi dan Risiko Batu Ginjal

Menariknya, konsumsi kopi dan kafein justru dikaitkan dengan penurunan akibat batu ginjal. Sebuah studi nan melibatkan 571.657 peserta menemukan bahwa peningkatan konsumsi dari satu menjadi 1,5 cangkir kopi per hari berangkaian dengan penurunan akibat batu ginjal sekitar 40 persen.

Kendati demikian, NKF menekankan bahwa penelitian lebih lanjut tetap diperlukan. Temuan ini bukan merupakan argumen bagi seseorang untuk mengonsumsi kopi secara berlebihan sebagai metode utama pencegahan batu ginjal.

Penyesuaian dengan Kondisi Tubuh

Kopi tetap dihitung sebagai bagian dari asupan cairan harian. Bagi orang dengan penyakit ginjal, mereka nan menjalani pembatasan cairan, alias mempunyai kadar kalium dan fosfor nan kudu dijaga, kewaspadaan ekstra sangat diperlukan.

Secara umum, kopi dalam jumlah moderat tidak kudu dihindari. Namun, sangat disarankan bagi penderita penyakit ginjal untuk berkonsultasi dengan master alias mahir diet ginjal guna menentukan jumlah konsumsi nan kondusif sesuai dengan kondisi medis masing-masing. (National Kidney Foundation, Harvard Health/H-3)

Liputan6.com, Jakarta - Dunia olahraga tak hanya dipenuhi atlet dan pelatih, tetapi juga para miliarder nan menguasai klub-klub elite. Enam pemilik tim olahraga terkaya di bumi mempunyai total kekayaan mencapai ribuan triliun rupiah, dengan sumber kekayaan berasal dari upaya peralatan mewah, teknologi, ritel hingga kasino.

Posisi teratas ditempati Bernard Arnault, pemilik klub sepak bola Paris FC, dengan kekayaan bersih US$ 171 miliar alias sekitar Rp 3.050 triliun dari kerajaan peralatan mewah LVMH. Di belakangnya ada Rob Walton, pemilik Denver Broncos (NFL), nan mengantongi US$ 146 miliar alias Rp 2.604 triliun berkah kesuksesan raksasa ritel Walmart, disusul Steve Ballmer, pemilik Los Angeles Clippers, dengan kekayaan US$ 126 miliar alias Rp 2.247 triliun dari Microsoft.

Tiga nama berikutnya juga berasal dari beragam sektor industri. Miriam Adelson, pemilik Dallas Mavericks, mempunyai kekayaan US$ 37,5 miliar alias Rp 669,9 triliun dari upaya kasino. Idan Ofer, pemilik klub Portugal FC Famalicão, mengumpulkan US$ 34,6 miliar alias Rp 618,1 triliun melalui perusahaan jasa pengiriman. Sementara Robert Pera, pemilik Memphis Grizzlies, mempunyai kekayaan US$ 31,7 miliar alias Rp 566,3 triliun nan berasal dari upaya jaringan nirkabel.

Melansir Forbes, berikut daftar enam orang terkaya pemilik tim olahraga:

Jakarta -

Kementerian Sosial mengerahkan support senilai Rp 14.652.938.379 untuk mendukung penanganan darurat gempa bumi nan melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan tersebut diarahkan untuk beberapa hal.

Seperti memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, memperkuat jasa di pengungsian, mengoperasikan dapur umum, menyediakan buffer stock logistik, serta memberikan santunan bagi korban meninggal bumi dan luka berat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan, penanganan gempa dilakukan berbareng kementerian/lembaga, TNI-Polri, pemerintah daerah, dan unsur penanggulangan musibah lainnya sebagai tindak lanjut pengarahan Presiden.

"Bersama dengan sejumlah menteri, di bawah koordinasi Menko PMK menindaklanjuti pengarahan Bapak Presiden," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Selasa (18/8/2026).

Gus Ipul mengatakan, berasas info sementara, gempa nan terjadi pada 15 Agustus 2026 berakibat pada tiga provinsi, sembilan kabupaten, dan satu kota. Di NTT, wilayah terdampak meliputi Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ngada, Sikka, dan Ende.

Hingga 18 Agustus 2026, tercatat 70 orang meninggal dunia, 665 orang luka-luka, 31.220 orang mengungsi, dan 16.411 family terdampak. Sementara dari sisi kerusakan material, terdapat 12.153 rumah terdampak, terdiri atas 6.578 rumah rusak berat, 1.660 rusak sedang, dan 3.915 rusak ringan.

Selain rumah, gempa juga berakibat pada 264 akomodasi pendidikan, 83 akomodasi kesehatan nan terdiri atas sembilan rumah sakit dan 74 Puskesmas, 116 akomodasi umum, 157 rumah ibadah, 171 unit kantor, tujuh akomodasi irigasi, satu pasar, satu penyimpanan Bulog, 34 akomodasi lainnya, serta lima jembatan.

"Kerugian material sekarang tetap dalam proses pendataan, tentu jumlahnya bakal bertambah," katanya.

Gus Ipul menjelaskan, total support Kemensos mencapai Rp14,65 miliar. Rinciannya meliputi beras reguler 48 ton senilai Rp672 juta, 7.500 paket sembako senilai Rp2,25 miliar, perlengkapan pengungsian dan dapur umum di tujuh titik senilai Rp5,167 miliar, serta buffer stock logistik senilai Rp4,518 miliar.

Kemensos juga menyiapkan santunan mahir waris bagi 70 korban meninggal dunia, masing-masing sebesar Rp15 juta dengan total Rp1,05 miliar. Sementara 199 korban luka berat mendapatkan santunan masing-masing Rp5 juta dengan total Rp995 juta.

"Per hari ini sudah ada Rp14 miliar lebih support nan diberikan dari Kementerian Sosial. Ini nan dari Kementerian Sosial. Karena ini adalah duit rakyat, maka itu kami sampaikan rinciannya," ujarnya.

Menurut Gus Ipul, support kepada korban tidak berakhir pada fase tanggap darurat. Setelah kebutuhan penyelamatan, evakuasi, dan logistik terpenuhi, Kemensos bakal melanjutkan support melalui program pemulihan dan pemberdayaan.

"Selanjutnya kelak tentu ada pemberdayaan, ada program-program pemulihan," katanya.

Gus Ipul menambahkan bahwa tim Layanan Dukungan Psikososial sudah ditugaskan untuk memberikan penanganan kepada korban musibah guna memulihkan kondisi mental dan sosial psikologis,mengurangi rasa trauma alias stres akibat bencana, serta membantu perseorangan dan family agar dapat kembali berfaedah secara normal dan berdikari dalam kehidupan sehari-hari.

Gus Ipul juga memastikan Sekolah Rakyat di NTT tidak terdampak gempa. Sekolah Rakyat nan telah melangkah berada di Kota Kupang, sedangkan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di kabupaten lainnya tetap dalam proses persiapan.

Menanggapi upaya pencegahan terhadap pihak-pihak nan berpotensi memanfaatkan kondisi bencana, Gus Ipul menegaskan bahwa prioritas awal pemerintah adalah pengamanan masyarakat.

"Setiap prosedur musibah nan krusial adalah pemindahan dulu, pengamanan dulu. nan pertama itu dulu," tegasnya

Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono nan baru kembali dari Flores setelah dua hari berada di lapangan mengatakan, kebutuhan masyarakat saat ini terutama berangkaian dengan permakanan dan perlengkapan pengungsian.

Agus Jabo sebelumnya ditugaskan mewakili Mensos berbareng sejumlah kementerian/lembaga di bawah koordinasi Menko PMK untuk memastikan penanganan di lapangan melangkah sesuai kebutuhan.

"Saya mendapatkan tugas di Kabupaten Manggarai, kemudian saya datang ke Ruteng, kemudian dilanjutkan ke satu kecamatan nan terdampak sangat berat, ialah Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai," ujarnya.

Dari hasil pemantauan lapangan, kebutuhan mendesak meliputi pangan, tenda, pakaian, selimut, serta kebutuhan unik bagi wanita dan anak.

"Yang dibutuhkan di sana sekarang ini adalah kebutuhan-kebutuhan tanggap darurat, terutama permakanan, kemudian perlengkapan pengungsian, ada tenda, kemudian pakaian, selimut, termasuk bagian ibu-ibu, bagian anak-anak," katanya.

Selain kebutuhan dasar, Agus Jabo mengatakan pemulihan akses prasarana juga menjadi bagian krusial dalam penanganan. Sejumlah ruas jalan terdampak longsor dan tertutup material batu sehingga perlu segera dibuka kembali.

"Termasuk kemudian memastikan bahwa jalur, jalan-jalan nan ada di titik-titik musibah itu dipastikan kemudian berfaedah kembali lantaran tanah longsor, banyak batu. Itu juga segera di-follow up oleh Kementerian PU, termasuk kemudian jaringan listrik, jaringan sinyal," katanya.

Agus Jabo menjelaskan, penanganan pengungsi saat ini mencakup tiga kondisi. Pertama, masyarakat nan terkonsentrasi di shelter; kedua, pengungsi mandiri; dan ketiga, masyarakat nan berada di wilayah terisolir nan tetap terus diidentifikasi.

"Karena ada tiga titik, ada tiga pengungsi. nan pertama adalah pengungsi nan terkonsentrasi di shelter-shelter, kemudian pengungsi mandiri, nan ketiga ini nan tetap terus diidentifikasi korban-korban di daerah-daerah nan terisolir," ujarnya.

Salah satu wilayah nan menjadi perhatian adalah Pulau Palue di Kabupaten Sikka nan mengalami akibat cukup parah. Bersama BNPB, Kemensos mengirimkan support kebutuhan mendesak ke wilayah tersebut menggunakan helikopter maupun kapal ferry.

"Di sana rupanya dampaknya sangat parah. Pulau Palue itu di Kabupaten Sikka. Kemensos bekerja sama dengan BNPB menyediakan barang-barang kebutuhan mendesak, nan kemudian diangkut menggunakan heli maupun menggunakan kapal ferry," katanya.

Untuk mempercepat penanganan, mobilisasi personel juga dilakukan dari beragam unsur, termasuk TNI-Polri, Basarnas, Tagana, dan tim lainnya.

"Sekarang ini nan dibutuhkan adalah kebutuhan-kebutuhan mendesak, kebutuhan-kebutuhan darurat, mulai dari pangan, kebutuhan-kebutuhan pengungsian, termasuk pemulihan prasarana nan ada di titik-titik bencana," ujar Agus.

Kemensos telah mengoperasikan dapur umum di tiga kabupaten. Di Nagekeo, dapur umum menyediakan sekitar 2.000 balut makanan per hari; di Sikka 4.500 balut per hari; dan di Manggarai 3.000 balut per hari.

Sementara dapur umum di Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ende, dan Ngada tetap dalam proses asesmen untuk menentukan kebutuhan jasa selanjutnya.

Selain dapur umum nan dikelola Kemensos, terdapat pula dapur berdikari nan dibentuk masyarakat. Kemensos memberikan support bahan makanan sesuai kebutuhan untuk kemudian diolah oleh masyarakat.

"Kalau dapur umum itu SDM-nya dan lain-lainnya diselenggarakan oleh Kementerian Sosial. Tapi jika dapur berdikari biasanya kita memberikan bantuan-bantuan bahan makanan nan dibutuhkan. Jadi kelak bakal diolah oleh dapur-dapur mandiri," jelas Agus.

Untuk support sembako, Kemensos telah mengalokasikan 7.500 paket ke sejumlah wilayah, ialah 1.000 paket untuk Nagekeo, 2.000 paket untuk Sikka, 500 paket untuk Manggarai Timur, 2.000 paket untuk Ende, dan 2.000 paket untuk Ngada.

Sementara bufferstock nan disiapkan di NTT meliputi 6.000 paket makanan siap saji, 1.624 paket makanan anak, 1.700 lembar tenda gulung, 39 unit tenda keluarga, 22 unit tenda serbaguna, 600 paket family kit, 840 paket kidswear, 600 lembar kasur, 1.200 lembar selimut, 150 paket sandang dewasa, 600 paket sandang anak, 800 paket shower kit, dua unit dapur umum lapangan, dan 10 unit lampu emergensi.

Agus Jabo menegaskan, seluruh support tersebut terus dikoordinasikan berbareng pemerintah daerah, TNI-Polri, dan BNPB agar support dapat menjangkau seluruh family terdampak.

"Kami terus berkoordinasi, berkolaborasi, memastikan bahwa seluruh support bisa sampai kepada mereka alias family nan terdampak," katanya.

(anl/ega)

Jakarta -

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat mengatakan pemerintah Indonesia menempatkan masalah lingkungan sebagai rumor penting. Jumhur menegaskan persoalan mengenai perubahan lingkungan bukan sebatas agenda pinggiran.

Hal itu disampaikan Jumhur saat menghadiri forum pertemuan menteri lingkungan negara-negara personil BRICS di New Delhi, India, Selasa (18/8/2026). Pertemuan ini diikuti 10 dari 11 negara personil BRICS.

Kegiatan aktivitas diawali dengan pernyataan dari Menteri Lingkungan, Kehutanan, dan Perubahan Iklim India Shri Bhupender Yadav. Pernyataan selanjutnya kemudian dilakukan oleh Jumhur Hidayat.

Dalam paparannya, Jumhur menengarai sekaligus prihatin ada negara maju dengan kekuatan ekonomi besar memilih mundur dari tanggung jawab kolektif mengatasi polusi dan perubahan iklim. Sementara di saat nan sama berat ekonomi mereka terus menyumbang sebagian besar emisi global.

Jumhur mengatakan Indonesia berada di garis depan penanganan perubahan iklim. Kondisi pengetahuan permukaan bumi Indonesia nan rentan terhadap perubahan iklim, kata Jumhur, membikin pemerintah tidak memandang remeh rumor tersebut.

"Oleh lantaran itu, bagi Indonesia, penyesuaian suasana bukanlah agenda pinggiran," kata Jumhur.

Menurut Jumhur, langkah kita mengelola sumber daya alam, membentuk lanskap, mencegah degradasi lingkungan, dan membangun ketahanan pada akhirnya bakal membentuk keberlanjutan pembangunan kita.

"Ini adalah pilar utama pembangunan berkepanjangan dan pengaman bagi kemakmuran nasional kita. Kita telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026-2030 sebagai peta jalan menuju Indonesia nan handal terhadap suasana dan sebagai support terhadap Visi Indonesia Emas 2045," ujar Jumhur.

Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya melindungi keanekaragaman hayati, baik darat maupun laut, sebagai fondasi bagi ekosistem nan sehat, ketahanan iklim, dan pertumbuhan berkepanjangan jangka panjang.

Jumhur menjelaskan Indonesia merupakan rumah bagi salah satu keanekaragaman hayati terkaya di dunia, dengan lebih dari 300 ribu jenis nan diketahui, termasuk 9,7% tumbuhan berbunga di dunia, 14% mamalia, 18,6% burung, dan ekosistem laut Indonesia, nan terletak di jantung Segitiga Karang.

Letak Indonesia juga menjadi rumah bagi 23% rimba mangrove, 16% jenis ikan laut global, 10% jenis karang dunia, dan beberapa konsentrasi reptil dan mamalia laut tertinggi. Keanekaragaman hayati nan luar biasa ini mendukung jasa ekosistem nan krusial untuk mitigasi iklim, adaptasi, dan ketahanan jutaan mata pencaharian.

Dalam kesempatan itu, Jumhur memperkenalkan tiga model tradisional nan sukses dari Indonesia, ialah sistem irigasi Subak di Bali nan mengintegrasikan pengelolaan air, kerja sama masyarakat, dan praktik spiritual. Juga Sasi Lompa di Maluku, sistem tradisional untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan, serta Awig-awig, sistem norma budaya nan digerakkan oleh masyarakat di Bali.

"Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa hidup selaras dengan alam bukan hanya warisan budaya, tetapi juga perangkat nan efektif untuk penyesuaian dan ketahanan iklim, khususnya dengan memperkuat pendekatan berbasis masyarakat untuk mengelola air, ekosistem, dan sumber daya alam dalam menghadapi akibat iklim," pungkas Jumhur.

(ygs/ygs)

Harapan Yaqut Cholil Qoumas untuk menjalani masa tahanan sebagai tahanan rumah kandas. Permohonan mantan Menteri Agama itu tak dikabulkan, sehingga Yaqut tetap kudu menjalani penahanan sesuai keputusan nan berlaku.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (18/8/2026), pengadil menilai kesiapan akomodasi dan sarana kesehatan nan dibutuhkan Yaqut menjadi tanggung jawab Rutan KPK. Pengalihan tahanan rumah Terdakwa kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024 itu belum bisa dikabulkan.

"Ada dua perihal sebenarnya kebutuhan dari terdakwa pasca operasi, itu nan pertama untuk keteraturan minum obat, dan nan kedua berangkaian dengan pembersihan luka. Jadi nan dikeluhkan berangkaian dengan caregiver nan tidak tersedia di Rutan KPK, seperti itu," kata hakim.

"Nah, berkenaan dengan perihal tersebut, ini tentunya adalah catatan bagi Rutan, seperti itu, Penuntut Umum, berangkaian dengan sarana kesehatan nan ada di sana, gimana kemudian setiap tahanan nan ada di sana bisa memperoleh akomodasi kesehatan. Saya rasa berkenaan dengan perihal tersebut kami belum bisa mengabulkan permohonan tersebut lantaran berangkaian dengan kebutuhannya hanya dua perihal tersebut," lanjut hakim.

Diminta Konsul dengan Dokter KPK

Yaqut dan pengacaranya diminta untuk berkonsultasi dengan master di Rutan KPK andaikan dalam kondisi darurat untuk berobat ke rumah sakit. Dia mengatakan master tersebutlah nan kelak bakal menyampaikan kondisi Yaqut ke majelis.

"Tapi sekiranya kerabat mengalami darurat medis nan kudu segera dilarikan ke rumah sakit, silakan untuk berkonsultasi dengan master nan ada di KPK. Nanti master KPK bakal menyampaikan kepada kami apakah memang perlu dirawat inap alias kah hanya untuk sekadar berobat luar," ujarnya.

Pengacara Yaqut, Mellisa Anggraini, mengatakan klinik Rutan KPK sudah mengeluarkan rujukan agar Yaqut segera dibawa ke poli bedah lantaran dalam kondisi rentan mengalami infeksi. Hakim mempersilakan pengacara Yaqut mengusulkan lebih dulu izin berobat ke luar jika master di Rutan tidak bisa menangani.

"Kalau seandainya seperti itu silakan saja. Nanti jika seandainya mau ajukan, kita kan kudu periksa dulu. Kita kan tidak tahu gimana kemudian hasil diagnosa master berangkaian dengan kondisi terdakwa untuk hari ini. Kalau seandainya memang dari master di rutan memang tidak bisa mengatasi, silakan kelak diajukan untuk izin berobat terlebih dulu sehingga kami bisa mengetahui gimana kemudian kondisi terdakwa," ujar hakim.

Dakwaan Yaqut

Yaqut didakwa merugikan finansial negara sebesar Rp 622.090.207.166,41 (622 miliar) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Jaksa mengatakan perbuatan ini dilakukan Asrul bersama-sama Ketum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba, mantan staf unik Yaqut berjulukan Ishfah Abidal Azis namalain Gus Alex, dan Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham.

Jaksa mengatakan pengisian kuota haji unik tambahan tahun 2023-2024 nan dilakukan para terdakwa bertentangan dengan ketentuan norma nan bertindak dengan tujuan untuk mengakomodir permintaan dari Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Jaksa menyakini perkara ini telah memperkaya Yaqut sebesar USD 271.500 alias jika dikonversi dengan kurs saat ini nilai duit tersebut sekitar Rp 4.833.786.000 (4,8 miliar).

Selain itu, jaksa menyakini perkara ini juga memperkaya sejumlah pihak lain termasuk 313 korporasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PlHK). Jaksa mengatakan ada praktik jual beli kuota haji khusus, jual beli kuota petugas haji hingga fee percepatan dalam perkara ini, sehingga ada jemaah nan semestinya berangkat haji tapi kandas diberangkatkan, dan ada jemaah nan tidak berkuasa berangkat tapi malah diberangkatkan.

(dek/rfs)

Petugas BPJS Kesehatan Cabang Palu melayani penduduk nan mengurus manajemen kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui jasa BPJS Keliling di Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (16/8/2026)(ANTARA/Muhammad Rifki Hasan)

ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengingatkan pemerintah agar tidak membiarkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kembali memasuki fase tekanan pembiayaan seperti nan pernah terjadi pada periode 2014–2019. 

Menurutnya, keberlanjutan JKN kudu menjadi prioritas negara lantaran program tersebut merupakan instrumen utama untuk memastikan masyarakat, khususnya golongan miskin dan tidak mampu, tetap dapat mengakses jasa kesehatan.

Edy mengatakan tekanan terhadap pembiayaan JKN kudu segera direspons melalui kebijakan anggaran nan lebih kuat. Rasio klaim JKN nan berada di atas 100 persen dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa beban pembiayaan pelayanan kesehatan telah melampaui pendapatan iuran. Kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut lantaran pada akhirnya dapat memengaruhi ketahanan Dana Jaminan Sosial Kesehatan dan pembayaran kepada akomodasi kesehatan. 

“JKN ini kudu dipertahankan. Jangan sampai kita baru bertindak ketika defisit sudah membesar dan mulai mengganggu pelayanan. nan kudu kita jaga bukan hanya kesehatan finansial BPJS Kesehatan, tetapi kesinambungan pelayanan kesehatan untuk rakyat,” kata Edy dalam keterangannya, Selasa (18/8).

Persoalan keberlanjutan JKN tersebut juga menjadi perhatian Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Repbulik Indonesia di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/8). Dalam pidatonya, Megawati meminta Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan tidak mengganggu keberadaan BPJS Kesehatan dan justru menambah anggarannya agar faedah program tersebut tetap dirasakan masyarakat.

Edy menegaskan bahwa pemerintah kudu memastikan kebijakan fiskal tidak justru membikin golongan miskin dan rentan kehilangan perlindungan kesehatan. 

“Jangan tunggu JKN masuk krisis baru pemerintah bergerak. APBN 2027 kudu menjadi momentum untuk memperkuat JKN, memperluas kepesertaan, memperkuat pembiayaan, dan memastikan rakyat tidak kehilangan kewenangan atas jasa kesehatan,” ucapnya.

Menurut Legiselator Dapil Jawa Tengah III ini, JKN menyangkut tanggung jawab konstitusional negara. Ketika masyarakat miskin dan tidak bisa kehilangan kepesertaan aktif lantaran persoalan pembayaran iuran, negara kudu datang memastikan mereka tetap memperoleh perlindungan. Ia menyoroti tetap banyaknya masyarakat miskin dan tidak bisa nan kepesertaan JKN-nya tidak aktif akibat persoalan pembayaran iuran oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

“Jangan sampai orang miskin kehilangan perlindungan kesehatan hanya lantaran pemerintah tidak bisa bayar iurannya. Kalau mereka sakit, nan dipertaruhkan bukan nomor kepesertaan, tetapi keselamatan manusia,” tegasnya.

Edy mengingatkan bahwa UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah menempatkan fakir miskin dan orang tidak bisa sebagai golongan nan wajib memperoleh perlindungan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). 

Pemerintah mempunyai tanggungjawab mendaftarkan dan membayarkan iuran golongan tersebut. Karena itu, menurut Edy, pemerintah kudu memandang tekanan pembiayaan JKN sebagai persoalan kebijakan fiskal nan kudu segera diselesaikan, bukan semata-mata sebagai persoalan BPJS Kesehatan. 

“Kalau pendapatan iuran tidak bisa mengejar biaya pelayanan, solusinya tidak bisa hanya meminta BPJS melakukan efisiensi. Pemerintah kudu memperkuat pembiayaan JKN melalui APBN dan memastikan pemerintah wilayah mempunyai keahlian fiskal untuk memenuhi kewajibannya,” ujarnya.

Edy meminta pemerintah menjadikan penyusunan APBN 2027 sebagai momentum memperkuat fondasi pembiayaan JKN. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan kuota PBI JKN dari sekitar 96,8 juta orang menjadi 113 juta orang sehingga masyarakat miskin dan tidak bisa nan memerlukan perlindungan tidak terlewat dalam sistem agunan kesehatan. 

“Kondisi sosial ekonomi masyarakat berubah. PHK meningkat, pendapatan sebagian masyarakat menurun, dan golongan rentan bertambah. Karena itu, kuota PBI tidak bisa dipertahankan seolah kondisi masyarakat tidak berubah,” kata Edy.

Kedua, pemerintah perlu mengevaluasi besaran iuran PBI JKN. Edy mendorong agar iuran PBI nan saat ini Rp42.000 per orang per bulan ditingkatkan menjadi Rp70.000 sesuai kalkulasi aktuaria nan menjadi dasar usulan tersebut. Menurutnya, penyesuaian iuran krusial untuk menjaga keahlian Dana Jaminan Sosial Kesehatan dalam membiayai kapitasi di akomodasi kesehatan tingkat pertama maupun pembayaran klaim pelayanan rumah sakit. 

“Kalau iuran tidak bergerak sementara biaya kesehatan terus meningkat, ketahanan pembiayaan JKN bakal semakin berat. Pemerintah kudu mengambil keputusan berasas kebutuhan pembiayaan nan riil,” ujarnya.

Ketiga, Edy meminta pemerintah memastikan kecukupan Transfer ke Daerah (TKD) agar pemerintah wilayah mempunyai ruang fiskal untuk membiayai masyarakat miskin dan tidak bisa melalui APBD sekaligus menyelesaikan tanggungjawab pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan. 

“Jangan sampai wilayah kehilangan keahlian fiskal, kemudian peserta JKN dari golongan miskin dan tidak bisa dinonaktifkan. Pengurangan beban fiskal pemerintah tidak boleh dibayar dengan hilangnya perlindungan kesehatan masyarakat,” katanya.

Keempat, pemerintah perlu melakukan pembenahan izin dan tata kelola JKN agar kepesertaan, pembayaran iuran, pelayanan kesehatan, hingga pembayaran klaim kepada akomodasi kesehatan dapat melangkah lebih efektif. Kelima, penguatan pembiayaan JKN kudu melangkah seiring dengan penerapan transformasi kesehatan sebagaimana diamanatkan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 

“Enam pilar transformasi kesehatan tidak bakal melangkah optimal tanpa pembiayaan nan memadai. JKN kudu menjadi bagian krusial dari upaya memastikan masyarakat mendapatkan jasa kesehatan nan layak,” pungkasnya. (H-2)

Ilustrasi(Dok Istimewa)

KANTOR Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia berbareng seluruh jejeran Kantor Pertanahan se-Provinsi Banten, Senin (17/8/2026).

Upacara berjalan khidmat dan semarak, mengenakan busana budaya dari beragam daerah, jejeran Kanwil BPN Banten menunjukkan keberagaman nan menjadi bagian dari kekuatan Indonesia.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, mengapresiasi penyelenggaraan upacara nan dinilainya tertata dengan baik. Ia juga menekankan bahwa keberagaman busana nan dikenakan menjadi gambaran kecintaan terhadap Indonesia. “Dan nan paling spesial adalah, lihat penampilan Anda sendiri, ini sangat istimewa," ungkapnya.

Mantan Kepala Kantor Pertanahan Tangerang Selatan ini  mengingatkan seluruh jejeran untuk bangga menjadi bagian dari orang-orang nan mendapat kesempatan mengabdi kepada bangsa dan negara.

“Anda kudu bangga. Anda adalah bagian dari sedikit saja orang nan terpanggil untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Jauh-jauh dari kampung Anda datang ke sini, ke mana pun Anda bertugas, Anda membawa tanggung jawab itu bersama.”tandas Harison

Menutup amanatnya, Harison membujuk seluruh jejeran menjadikan momentum kemerdekaan sebagai semangat untuk memperkuat integritas dalam bekerja. "Mari kita merdekakan instansi kita dari praktik-praktik nan tidak benar. Mudah-mudahan Tuhan nan Maha Besar, Tuhan nan Maha Kuasa mendengarkan ikhtiar, komitmen, dan angan kita hari ini. Merdeka! Merdeka!," pungkas Harison.(H-2)

Juru bicara KPK Budi Prasetyo.(Antara)

KOMISI Pemberantasan Korupsi menduga aliran duit dari PT Bara Kumala Sakti kepada personil DPRD DKI Jakarta Bebizie Sri Mulyati bukan merupakan honor menyanyi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (18/8), mengatakan aliran duit tersebut diduga tidak berangkaian dengan pekerjaan Bebizie sebagai artis.

“Aliran duit dari pihak-pihak di PT BKS bukan dalam rangka nan berkepentingan menjalankan profesinya sebagai artis. Bukan itu, tetapi ini ada dugaan aliran duit nan memang tidak ada kaitannya dengan nan berkepentingan sebagai artis ya, seperti honor menyanyi dan sebagainya,” kata Budi.

KPK kemudian memeriksa Bebizie sebagai saksi dalam perkara dugaan gratifikasi mengenai produksi batu bara tersebut pada 13 Agustus 2026. Budi mengatakan interogator telah mengonfirmasi dugaan aliran duit tersebut kepada Bebizie. Dalam pemeriksaan, nan berkepentingan disebut mengakui dan bersedia mengembalikan duit tersebut kepada KPK.

“Atas dugaan itu, interogator sudah melakukan konfirmasi kepada nan bersangkutan, dan nan berkepentingan kemudian mengakui serta bersedia untuk mengembalikan uang-uang tersebut,” ujarnya.

Namun, hingga Selasa, KPK belum menerima pengembalian duit tersebut. Penyidik tetap menunggu proses pengembalian dari Bebizie. “Sampai saat ini, informasinya belum ada pengembalian. Penyidik tetap menunggu mengenai dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut,” katanya.

Sebelumnya, Bebizie seusai menjalani pemeriksaan di KPK mengatakan dirinya telah menjelaskan honor menyanyi nan diperoleh secara ahli setelah tampil dalam sejumlah aktivitas di Kalimantan Timur.

“Saya menjelaskan bahwa pada 2017–2018 itu ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur. Ada PT nan mengundang saya,” kata Bebizie.

Perkara tersebut merupakan pengembangan kasus nan bermulai saat KPK menetapkan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun, dan Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin sebagai tersangka dugaan gratifikasi pada 28 September 2017.

Rita diduga menerima gratifikasi berangkaian dengan pemberian izin letak perkebunan kelapa sawit kepada PT Sawit Golden Prima di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara.

KPK kemudian mengembangkan perkara tersebut dan pada 16 Januari 2018 menetapkan Rita dan Khairudin sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang.

Pada 19 Februari 2025, KPK mengungkap dugaan penerimaan aliran biaya oleh Rita dari sektor pertambangan batu bara dengan nilai sekitar 5 dolar AS per metrik ton batu bara.

Dalam perkembangan terakhir, pada 19 Februari 2026, KPK menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi mengenai produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Ketiga korporasi tersebut adalah PT Sinar Kumala Naga, PT Alamjaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. (Ant/P-3)

ilustrasi(Antara)

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi NasDem Charles Meikyansah meminta pemerintah memperkuat fondasi ekonomi untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027. Menurutnya, sasaran tersebut optimistis namun tetap realistis andaikan dibarengi pembenahan sejumlah aspek fundamental.

"Target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% cukup optimistis dan realistis. Namun, percepatan ini menuntut lima prakondisi esensial nan tidak bisa ditawar," ujar Charles dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (18/8).

Prakondisi pertama, pemerintah perlu membenahi efisiensi logistik dan birokrasi untuk menekan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) ke level 5,3-5,5. Upaya tersebut dinilai krusial agar investasi dan aktivitas ekonomi dapat menghasilkan produktivitas nan lebih tinggi.

Kedua adalah mendorong transformasi investasi padat karya. Pertumbuhan investasi pada sektor manufaktur, agroindustri, dan tekstil perlu dipacu pada kisaran 9%-13% sehingga bisa melampaui pertumbuhan investasi padat modal.

"Investasi padat karya kudu menjadi penggerak utama agar pertumbuhan ekonomi memberikan akibat langsung terhadap pembuatan lapangan kerja," katanya.

Selain itu, pemerintah perlu memastikan pertumbuhan ekonomi mempunyai elastisitas nan kuat terhadap pembuatan kesempatan kerja. Setiap pertumbuhan ekonomi 1 persen ditargetkan bisa menciptakan tambahan sekitar 3-3,3 juta tenaga kerja umum setiap tahun.

Charles juga menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui penemuan dan teknologi. Penguatan sektor-sektor produktif berbasis teknologi perlu diarahkan agar pertumbuhan produktivitas berada pada kisaran 1,8-2,2 persen.

"Produktivitas kudu diperkuat melalui penemuan dan teknologi agar pertumbuhan tidak hanya tinggi, tetapi juga berbobot dan berkelanjutan," ujarnya.

Di sisi lain, Fraksi NasDem mendukung sasaran inflasi sebesar 2,5% lantaran dinilai krusial untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberikan kepastian bagi bumi usaha. Namun, pemerintah tetap perlu mengantisipasi akibat kenaikan nilai pangan dan daya akibat cuaca ekstrem maupun ketegangan geopolitik global.

Untuk sektor energi, Charles menilai sasaran lifting minyak sebesar 610 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 954 ribu barel setara minyak per hari tetap realistis dan optimistis untuk dicapai. Pemerintah dinilai perlu memastikan beragam kebijakan peningkatan produksi melangkah efektif.

Pada parameter kesejahteraan sosial, Fraksi NasDem mendukung sasaran penurunan kemiskinan, kemiskinan ekstrem, pengangguran, dan ketimpangan. Namun, RAPBN 2027 kudu diarahkan untuk mengatasi akar struktural kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan, jasa kesehatan dasar, perlindungan sosial, serta pemberdayaan UMKM.

"Kebijakan pengentasan kemiskinan kudu menyentuh akar persoalan, bukan hanya mengurangi nomor kemiskinan dalam jangka pendek," kata Charles.

Terkait sasaran pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun, Fraksi NasDem memberikan support dengan catatan optimasi penerimaan dilakukan melalui modernisasi perpajakan, integrasi data, ekspansi pedoman pajak, serta penanganan ekonomi bayangan.

Di bagian kepabeanan dan cukai, pemerintah juga didorong memperkuat pemberantasan peredaran peralatan terlarangan dan menutup beragam celah kebocoran penerimaan negara. Fraksi NasDem turut menyoroti penurunan penerimaan negara bukan pajak serta pengelolaan kekayaan negara nan dipisahkan setelah pengalihan dividen BUMN kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

"Pengelolaan dividen BUMN perlu disertai kebijakan nan jelas agar transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap APBN tetap terjaga," ujarnya.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu menetapkan kebijakan dividen nan jelas, menjamin transparansi pengelolaan laba, memperkuat sistem pelaporan kepada DPR, serta memastikan APBN tidak menanggung akibat korporasi secara berlebihan. 

Sementara itu, terhadap sasaran shopping negara sebesar Rp4.972,2 triliun, Fraksi NasDem menilai posturnya cukup proporsional dan selaras dengan visi pembangunan nasional. Transfer ke wilayah juga perlu semakin berbasis keahlian untuk meningkatkan kualitas shopping wilayah dan memperkuat pelayanan publik. (E-3)

Selain itu, mahasiswa dari Banten juga menyampaikan usulan untuk membantu masyarakat mendapatkan akses air bersih, terutama menghadapi musim kekeringan.

"Tadi juga ada nan dari Banten menyampaikan gimana di musim kekeringan ini mahasiswa bisa membantu membagikan program air bersih untuk masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, mahasiswa di Jakarta berencana menggelar obrolan alias seminar mengenai peran dan tugas mahasiswa dalam mengisi kemerdekaan.

"Mereka juga mau berkedudukan aktif, dilibatkan. Mereka juga bisa membantu menyurvei gimana pemerintah dengan program-program nan ada. Mereka bisa sukses bersama, bisa menyejahterakan masyarakat, bisa memberikan nan terbaik untuk masyarakat," kata dia.

Menurut Arif, untuk rencana obrolan di Jakarta, dapat dilaksanakan dalam waktu dekat. Arif menyebut agenda tersebut ditargetkan berjalan pada awal September.

Dalam aktivitas itu, mahasiswa berencana mengundang sejumlah menteri, antara lain Menteri Koperasi, Menteri UMKM, dan Menteri Ketenagakerjaan, serta personil DPR dari lintas fraksi.

"Untuk gimana mahasiswa bisa berkedudukan aktif berbareng dengan personil DPR, dengan pemerintah, untuk mengisi kemerdekaan ini dalam rangka membikin program-program nan konkret dan nyata untuk masyarakat," pungkas Arif.

Patrick Vieira(Lou BENOIST / AFP)

LEGENDA sepak bola Prancis dan mantan kapten Arsenal, Patrick Vieira, resmi ditunjuk sebagai pembimbing kepala baru tim nasional laki-laki Senegal. Penunjukan ini menandai momen emosional bagi laki-laki berumur 50 tahun tersebut, nan kembali untuk memimpin tim tanah kelahirannya.

Vieira lahir di Dakar, Senegal, sebelum pindah ke Prancis pada usia delapan tahun. Sepanjang pekerjaan internasionalnya, dia mencatatkan lebih dari 100 penampilan berbareng Timnas Prancis (Les Bleus) dan merengkuh trofi Piala Dunia 1998 serta Piala Eropa 2000.

Federasi Sepak Bola Senegal (FSF) mengonfirmasi bahwa perekrutan Vieira bermaksud untuk memperkuat jejeran staf teknis kelas dunia, sekaligus menyelaraskan sasaran jangka panjang dengan ambisi besar olahraga nasional.

Penunjukan Vieira dilakukan untuk mengisi posisi nan ditinggalkan Pape Thiaw. Thiaw dipecat menyusul hasil mengecewakan Senegal nan terhenti di babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Selain masalah performa di Piala Dunia, masa kepelatihan Thiaw sebelumnya diwarnai kontroversi besar pada final Piala Afrika (Afcon) 2025 lalu. Saat itu, Thiaw sempat menarik para pemain Senegal keluar lapangan akibat protes penalti untuk Maroko. Meski Senegal sempat menang di babak perpanjangan waktu, CAF kemudian membatalkan hasil tersebut dan menganugerahkan gelar juara kepada Maroko. Kasus ini sekarang tengah dalam proses banding di Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS).

Meski rincian perjanjian dan agenda peresmiannya tetap dalam tahap finalisasi, Vieira diproyeksikan bakal melakoni laga debutnya bulan depan pada babak kualifikasi Piala Afrika (Afcon) 2027.

Sebelum menerima tawaran Senegal, Vieira mempunyai rekam jejak kepelatihan di beragam klub ternama dunia, mulai dari New York City FC, Nice, Crystal Palace, RC Strasbourg, hingga klub Serie A Italia, Genoa.

Pengalaman panjang Vieira di panggung tertinggi sepak bola Eropa diharapkan bisa mengembalikan kejayaan tim berjuluk Teranga Lions di kancah internasional.

Berikut Aplikasi Kesehatan di HP Android(magnifik)

APLIKASI kesehatan adalah perangkat lunak nan dirancang untuk membantu pengguna memantau, mencatat, dan mengelola beragam info mengenai kesehatan melalui perangkat seperti HP, tablet, alias smartwatch.

Fungsinya dapat mencakup pencatatan aktivitas fisik, pola tidur, asupan makanan, debar jantung, hingga pengingat minum obat, tergantung pada fitur nan tersedia.

1. Google Fit

Aplikasi dari Google untuk mencatat aktivitas seperti berjalan, berlari, dan bersepeda. Pengguna juga dapat memandang perkembangan aktivitas dari waktu ke waktu.

2. Samsung Health

Cocok bagi pengguna perangkat Samsung untuk mencatat aktivitas fisik, pola tidur, asupan makanan, dan beragam info kesehatan nan didukung perangkat.

3. Strava

Banyak digunakan untuk mencatat aktivitas olahraga seperti berlari, bersepeda, dan berjalan. Aplikasi ini juga menyediakan fitur sosial untuk berbagi aktivitas.

4. MyFitnessPal

Membantu mencatat makanan, nutrisi, aktivitas olahraga, dan kebiasaan makan sehari-hari.

5. Fitbit

Dapat digunakan untuk memantau beragam aktivitas dan info kesehatan, terutama jika dipasangkan dengan perangkat Fitbit nan kompatibel.

6. adidas Running

Menyediakan pencarian aktivitas seperti lari dan berjalan, termasuk jarak, durasi, serta perkembangan latihan.

7. Flo

Aplikasi pencarian siklus menstruasi dan kesehatan reproduksi nan menyediakan pencatatan indikasi serta info kesehatan.

Pilih aplikasi sesuai kebutuhan dan pastikan mengunduhnya dari Google Play Store. Data dari aplikasi kesehatan sebaiknya digunakan sebagai info pendukung, bukan sebagai pengganti pemeriksaan alias pemeriksaan dari tenaga kesehatan. (Z-4)

Sumber: alodokter, satusehat

ilustrasi(Antara)

Pembangunan fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit, kudu melangkah beriringan dengan pemenuhan tenaga kesehatan (nakes) guna memastikan akses jasa masyarakat semakin merata di seluruh pelosok negeri. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai penguatan akomodasi kesehatan sangat mendesak mengingat tetap banyak kecamatan, terutama di luar Pulau Jawa, nan belum mempunyai puskesmas. Padahal, puskesmas merupakan garda terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan primer.

“Pertama soal rumah sakit, puskesmas, dan juga untuk dokter. Karena itu memang menjadi prioritas awal dari Presiden RI Prabowo Subianto. Selama ini kita tahu banyak sekali kecamatan-kecamatan nan belum punya puskesmas, terlebih di luar Pulau Jawa,” ujar Nihayatul, Selasa (18/8).

Menurut legislator dari Fraksi PKB ini, idealnya setiap kecamatan mempunyai minimal satu puskesmas. Hal ini bermaksud untuk memperluas jangkauan jasa primer sekaligus mengurangi beban penumpukan pasien di rumah sakit rujukan.

Nihayatul menyoroti kondisi di wilayah Indonesia Timur, di mana masyarakat sering kali kudu menempuh perjalanan jauh dan susah demi mendapatkan pelayanan medis. Oleh lantaran itu, dia menegaskan bahwa pembangunan dan penguatan rumah sakit di wilayah terpencil kudu terus diakselerasi.

Tantangan Pemenuhan SDM Kesehatan

Meski prasarana bentuk terus digenjot, Nihayatul mengingatkan bahwa pembangunan tersebut tidak bakal optimal tanpa support sumber daya manusia (SDM) nan memadai. Ia mengungkapkan bahwa standar minimal tenaga kesehatan di puskesmas hingga sekarang belum sepenuhnya terpenuhi secara nasional.

“Persoalan terpentingnya adalah tenaga kesehatan kita. Kita itu kudu punya minimal tujuh tenaga kesehatan, mulai master gigi, master umum, dan sebagainya. Namun kenyataannya tetap ada ribuan puskesmas nan belum memenuhi kebutuhan tenaga medis tersebut,” jelasnya.

Berdasarkan pemantauan Komisi IX terhadap peta kebutuhan tenaga kesehatan Kementerian Kesehatan, diperlukan terobosan kebijakan untuk mengatasi ketimpangan ini. Beberapa solusi nan diusulkan antara lain:

• Penguatan pendidikan master spesialis.
• Pemanfaatan teknologi telemedisin.
• Opsi pemenuhan tenaga medis dari luar negeri secara terukur.

Apresiasi Ambulans Helikopter

Di sisi lain, Nihayatul memberikan apresiasi terhadap rencana pengembangan jasa ambulans helikopter. Layanan ini dinilai sangat krusial untuk menjangkau wilayah dengan kondisi geografis ekstrem, seperti di Papua dan Maluku.

“Bayangkan di Papua nan luasnya luar biasa. Di Taliabu, Maluku Utara, perjalanan ke Ternate bisa menyantap waktu lebih dari 12 jam. Tanpa helikopter, masyarakat bakal sangat kesulitan mendapatkan pertolongan medis darurat,” tambahnya.

Sebagai penutup, Nihayatul menegaskan bahwa penguatan akomodasi bentuk dan pemenuhan SDM kudu dilakukan secara simultan. Ia berambisi peningkatan anggaran kesehatan pada 2027 mendatang dapat memberikan akibat nyata pada kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. (E-3)

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Analis politik dan norma senior Boni Hargens memberikan apresiasi atas komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajarannya dalam merespons sigap musibah gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Boni menilai kehadiran langsung ketua Polri di lapangan bukan sekadar support bagi korban musibah, melainkan corak konsistensi pelayanan publik kepolisian.

"Kapolri dan jajarannya selalu datang terdepan dalam membantu masyarakat nan terkenaď musibah alam. Bantuan untuk korban gempa bumi di Flores ini juga sering dilakukan Kapolri dan jajarannya dalam musibah di wilayah lain sebelumnya seperti banjir bandang nan melanda Sumatera beberapa waktu lalu," kata Boni di Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Boni menambahkan, langkah sigap dan kehadiran nyata Polri di area musibah secara langsung memperkuat kepercayaan publik (public trust) serta gambaran lembaga kepolisian secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, Boni menilai tindakan tanggap darurat tersebut mencerminkan penerapan semangat Asta Cita di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, nan mengutamakan keselamatan rakyat. Sinergi antara Polri, TNI, BNPB, dan Pemda di NTT juga dinilai layak menjadi model koordinasi kebencanaan nasional.

Kapolri Sebut Keselamatan Warga Sebagai Prioritas Utama

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan keselamatan masyarakat menjadi konsentrasi utama Polri saat memimpin koordinasi lintas lembaga di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Hal tersebut disampaikan Sigit saat memimpin koordinasi penanganan musibah berbareng unsur TNI, BNPB, dan pemerintah wilayah di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, Selasa (18/8/2026).

Sesuai pengarahan Presiden, Polri menggerakkan kekuatan penuh untuk konsentrasi pada operasi pencarian dan pertolongan (SAR), pemindahan korban, pelayanan kesehatan, serta pengedaran logistik.

"Polri bakal terus berkomitmen untuk membersamai masyarakat dalam menghadapi masa-masa susah ini, serta bersinergi dengan TNI, BNPB, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder mengenai guna mempercepat penanganan bencana, pemulihan wilayah terdampak, serta menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat," ujar Sigit.

Ia memastikan sebagian besar letak pengungsian di wilayah terdampak gempa telah terjangkau dan mendapat pengawasan langsung dari personel di lapangan. (H-2)

Menkeu Purbaya(MI/Naufal Zuhdi)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pengalihan status kepegawaian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) nan berprofesi sebagai pembimbing menjadi pegawai pemerintah pusat tidak mengganggu keberlanjutan fiskal. Pihaknya sudah menyiapkan anggaran untuk kebijakan tersebut.

"Jadi, kita sudah hitung semua, dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal," kata Purbaya dalam konvensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/8).

Ia juga menjamin dengan adanya kebijakan ini, sasaran defisit dalam RAPBN 2027 bakal tetap dijaga 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) alias senilai Rp671,2 triliun.

"Berdasarkan hasil rapat tadi, kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi, langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 nan bakal tetap dijaga di 2,4 persen defisitnya," jelas dia.

Adapun Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, kebijakan pengalihan status PPPK itu merupakan kesepakatan dalam rapat antara jejeran pemerintah dengan DPR RI.

"Kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian bakal dipindahkan menjadi pegawai pusat alias pegawai pemerintah pusat," kata Prasetyo.

Dalam perihal itu, dia mengatakan bahwa guru-guru nan berstatus sebagai PPPK paruh waktu bakal diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Kemudian para pembimbing nan sekarang berstatus sebagai PPPK penuh waktu, mempunyai kesempatan untuk mengikuti seleksi untuk menjadi PNS pada 2027.

Menurut dia, pemerintah pun terus melakukan sinkronisasi info mengenai kepegawaian pembimbing dengan beragam status tersebut. Dia mengatakan bahwa penyelesaian masalah kepegawaian pembimbing itu tidak bisa berdiri sendiri, lantaran beragam aspek kudu dihitung.

Selain ke DPR RI, menurut dia, pemerintah pusat juga kerap menerima aspirasi dari kalangan asosiasi guru. "Kami berkomitmen untuk terus berupaya mencari jalan keluar secepat-cepatnya," kata dia. (Ant/P-3)

: Sejumlah penduduk melangkah berbareng sembari membawa bendera tanah (kanan) dan bendera merah putih saat puncak tradisi Cuci Negeri di Negeri (Desa) Soya, Kota Ambon, Provinsi Maluku,(ANTARA FOTO/FB Anggoro/nz.)

KODAM XV/Pattimura membantah info soal pengibaran bendera nan dikaitkan dengan aktivitas Republik Maluku Selatan (RMS) di Negeri Aboru, Maluku Tengah. Informasi tersebut dipastikan sebagai buletin bohong alias hoaks.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XV/Pattimura, Letkol Inf Adi Swastika, menjelaskan bahwa rumor tersebut muncul bertepatan dengan peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026.

Ia menegaskan tidak ada kejadian pengibaran bendera RMS saat kunjungan kerja Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto di wilayah tersebut.

Alih-alih terjadi pengibaran bendera aktivitas separatis, Letkol Inf Adi Swastika mengungkapkan bahwa masyarakat Negeri Aboru justru menunjukkan semangat nasionalisme nan tinggi. Warga setempat berperan-serta aktif dalam pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 500 meter untuk memeriahkan hari kemerdekaan.

"Informasi mengenai adanya bendera nan naik saat kehadiran Bapak Pangdam di Aboru adalah tidak benar. nan betul adalah justru masyarakat setempat ikut andil dalam pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 500 meter," ujar Adi di Ambon, Selasa (18/8).

Pihak Kodam memastikan bahwa seluruh rangkaian agenda kunjungan kerja Pangdam Mayjen TNI Dody Triwinarto di Negeri Aboru melangkah dengan aman, lancar, dan penuh kehangatan. Menurut Adi, narasi keliru nan disebarkan di media sosial berpotensi menciptakan persepsi negatif dan mengganggu situasi sosial di masyarakat Maluku nan saat ini sudah sangat kondusif. (Ant/H-4)

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan kembali menggagalkan penyelundupan emas dari Indonesia ke luar negeri melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Penggagalan penyelundupan emas tanpa arsip kepabeanan tersebut terjadi di Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis, 13 Agustus 2026. Petugas mengamankan dua penduduk negara China dengan total peralatan bukti 22,317 kilogram emas.

"Jadi pada malam selesai melaksanakan konversi pass kurang lebih sekitar pukul 23.50, kembali abdi negara Bea Cukai sukses menggagalkan upaya penyelundupan," ujar Djaka.

"Jadi jika dihitung, total jumlah berat sebesar 22,317 kilogram alias dengan nilai peralatan sebesar Rp 60 miliar," sambungnya.

Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang menjelaskan kronologi pengungkapan kasus penyelundupan emas nan melibatkan dua terduga pelaku berinisial ZC dan ZL tersebut.

Menurut Hengky, pengungkapan kasus ini terjadi setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merilis kasus penyelundupan emas sebelumnya.

"Setelah penangkapan di tanggal 10 dan 11 (Agustus 2026), kemudian dirilis oleh Pak Menteri Keuangan, malamnya rupanya kami sukses menindak lagi ada dua kasus nan berbeda, tapi dalam satu penerbangan," ucap Hengky.

Dia menjelaskan, penindakan kasus pertama bermulai dari kajian mendalam Intelijen Bea dan Cukai.

"Fokus atensi terhadap dua penumpang pada penerbangan Garuda Indonesia GA 860. Lagi-lagi rutenya adalah Hong Kong. Jadi Garuda tujuan Hong Kong sama seperti nan kasus sebelumnya, Garuda dan KT dua-duanya tujuan Hong Kong," cerita Hengky.

Dittipidter Bareskrim Polri membongkar praktik penyelundupan emas di area Sunter, Jakarta Utara (Jakut). Dalam penggeledahan ini polisi mengungkapkan siasat pelaku nan mengubah emas batangan menjadi gel agar lolos dari pemeriksaan bandara.

Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Mohammad Irhamni, mengatakan penggeledahan dilakukan, Senin (17/8) malam. Operasi ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan dua penduduk negara (WN) India nan sebelumnya kedapatan menyelundupkan emas ke Dubai.

"Dari hasil penggeledahan, ditemukan dugaan modus baru dengan langkah melebur emas menjadi serbuk," kata Irhamni dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).

Irhamni menjelaskan para pelaku menghancurkan emas batangan menjadi serbuk. Serbuk tersebut kemudian dicampur dengan unsur kimia dan pewarna unik hingga teksturnya berubah menyerupai gel.

"Di situ kemudian diberikan pewarna sesuai dengan jenis kainnya, kemudian diberikan obat kimia dan pewarna sehingga serbuk emas menjadi seperti gel," jelasnya.

Emas nan telah berbentuk gel ini kemudian dimasukkan ke dalam celana dalam dan bra nan telah dimodifikasi sedemikian rupa. Penggunaan unsur kimia dan pewarna ini bermaksud untuk mengelabui pemeriksaan petugas di Bandara Soekarno-Hatta.

"Sehingga tidak terdeteksi sebagai logam di x-ray bandara. Dan ketika diraba alias digeledah, terkesan tidak seperti logam, tetapi seperti kulit biasa alias kenyal," ungkap Irhamni.

Pada saat ini, Bareskrim tengah melakukan pengembangan lebih lanjut untuk memburu personil sindikat lainnya. Irhamni menyebut ada terduga pelaku nan diduga telah melarikan diri ke luar negeri.

"Melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap terduga para pelaku, baik nan tetap berada di Indonesia maupun nan sudah melarikan diri ke luar negeri seperti ke Malaysia dan Filipina," imbuhnya.

Sebelumnya, sindikat ini diketahui bisa mengumpulkan emas hingga 30 kilogram per hari dari seluruh Indonesia untuk diselundupkan. Dengan perkiraan tersebut, total emas nan diselundupkan bisa mencapai 1 ton per bulan.

(ond/rfs)