ilustrasi krisis fiskal.(MI)

KOMITE Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan nan hanya memberikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) kepada 79 pemerintah daerah. Menurutnya, jumlah tersebut tidak mencerminkan kondisi riil keahlian fiskal wilayah nan saat ini tetap menghadapi tekanan.

Direktur Eksekutif KPPOD, Arman Suparman mengatakan bahwa nomor sekitar 490 wilayah nan sebelumnya disebut memerlukan support fiskal justru lebih mendekati kondisi sebenarnya. Ia merujuk pada info Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) nan menunjukkan sekitar 90 persen dari 546 pemerintah wilayah mempunyai kapabilitas fiskal rendah.

“Kalau memandang kondisi nan sebenarnya, nomor nan disebut Purbaya, ialah sekitar 490 daerah, justru lebih mendekati kenyataan. Daerah-daerah dengan kapabilitas fiskal rendah inilah nan sesungguhnya memerlukan perbaikan alokasi transfer ke daerah,” ujar Arman saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (5/8).

Menurutnya, kebijakan TKD bukan merupakan support dari pemerintah pusat, melainkan kewenangan konstitusional pemerintah wilayah nan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Atas dasar itu, Arman menyarankan agar pemberian tambahan TKD tidak semestinya dipandang sebagai kebijakan nan hanya diperuntukkan bagi sebagian daerah.

“Transfer ke wilayah merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hak itu bukan hanya milik 79 daerah, melainkan seluruh pemerintah daerah, baik nan mempunyai kapabilitas fiskal rendah, sedang, maupun tinggi. Alokasi DAU, DBH, maupun DAK sudah mempunyai formula nan diatur dalam Undang-Undang HKPD. Artinya, besaran transfer semestinya mengikuti petunjuk undang-undang tersebut,” katanya.

Arman juga menilai penggunaan istilah “bantuan keuangan” dalam konteks penambahan TKD kurang tepat. Untuk memberikan kepastian norma dan rasa keadilan bagi daerah, dia mendorong pemerintah berbareng DPR merevisi Undang-Undang APBN 2026 melalui APBN Perubahan dengan memperbaiki alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Yang lebih memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi wilayah adalah melakukan revisi Undang-Undang APBN 2026 melalui APBN Perubahan dengan memperbaiki alokasi Transfer ke Daerah, baik DAU, DBH, maupun DAK. Kalaupun ada alokasi nan kudu dikembalikan sepenuhnya kepada daerah, menurut kami nan paling tepat adalah Dana Bagi Hasil (DBH),” ujarnya.

Menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian nan menyebut pemerintah wilayah di luar 79 penerima tambahan TKD tetap dapat melakukan efisiensi, seperti memangkas shopping rapat dan perjalanan dinas, Arman menilai penyelesaian persoalan fiskal wilayah tidak dapat semata-mata dibebankan kepada pemerintah daerah.

Menurut dia, tanggung jawab utama berada di pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan berbareng DPR, lantaran kedua lembaga tersebut menyepakati besaran alokasi TKD dalam APBN 2026.

“Ini merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, dalam perihal ini Kementerian Keuangan berbareng DPR. Mengapa DPR juga bertanggung jawab? Karena alokasi TKD dalam APBN 2026 disetujui berbareng oleh pemerintah dan DPR,” katanya.

Lebih jauh, Arman menekankan bahwa turbulensi fiskal nan sekarang dialami banyak pemerintah wilayah merupakan akibat dari kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah nan dinilai belum mempertimbangkan kebutuhan fiskal masing-masing wilayah secara proporsional.

“Kami mendorong agar Undang-Undang APBN direvisi melalui APBN Perubahan dengan memperbaiki alokasi TKD. Sebab, turbulensi fiskal nan saat ini dialami banyak pemerintah wilayah salah satunya disebabkan oleh pemangkasan transfer ke daerah, tanpa mempertimbangkan secara memadai kebutuhan fiskal masing-masing daerah,” ucapnya. (Dev/P-3)

Ilustrasi.(Magnific)

TAIWAN resmi memulai latihan militer tahunan Han Kuang pada Rabu (5/8) yang dirancang unik untuk mensimulasikan respons terhadap potensi invasi oleh Tiongkok. Latihan tembak langsung ini bermaksud menguji keahlian tentara Taiwan dalam mempertahankan operasi pertahanan selama 24 jam penuh.

Selain pertahanan konvensional, latihan ini difokuskan untuk menangkal strategi area abu-abu (gray-zone tactics) Beijing, serangkaian tindakan provokatif nan berada di periode pemisah perang terbuka. Latihan Han Kuang tahun ini dijadwalkan berjalan selama 10 hari di beragam letak strategis di seluruh pulau.

Inovasi Komunikasi dan Kemandirian Tempur

Salah satu aspek baru dalam latihan kali ini adalah penerapan metode komunikasi nan terinspirasi dari militer Amerika Serikat, termasuk teknik backbriefs. Dalam metode ini, bawahan menjelaskan kembali kepada komandan mengenai rencana penyelenggaraan misi nan ditugaskan.

Para mahir menyatakan bahwa latihan komunikasi ini bermaksud untuk mendorong prajurit di garis depan agar lebih berdikari dan efektif dalam situasi pertempuran nan dinamis. Hal ini dianggap krusial jika rantai komando pusat mengalami gangguan saat terjadi serangan.

Mobilisasi Cadangan Terbesar

Tahun ini, Taiwan mengerahkan tim persediaan terbesar dalam sejarah latihan mereka, melibatkan lebih dari 5.000 personil jasa nan terbagi dalam dua brigade. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan tahun lampau nan melibatkan sekitar 3.000 personel cadangan.

Latihan ini bakal menguji seberapa sigap personel persediaan dapat dimobilisasi dari mode siaga masa tenteram ke tugas aktif penuh. Selain itu, militer juga memamerkan alutsista terbaru, termasuk tank M1A2T Abrams buatan AS. Taiwan mengakuisisi 108 tank ini sejak 2019, dengan batch terakhir tiba pada April lalu.

Ketahanan Perkotaan dan Gangguan Internet

Aspek pertahanan sipil juga menjadi prioritas melalui latihan ketahanan perkotaan di kota-kota besar seperti Taipei, Taichung, dan Kaohsiung. Dalam simulasi ini, kecepatan internet seluler bakal dikurangi selama sekitar 30 menit untuk mensimulasikan gangguan telekomunikasi akibat serangan siber alias fisik.

Langkah ini diambil untuk menguji respons populasi terhadap disrupsi jasa info nan mungkin terjadi selama bentrok berlangsung.

Tantangan Anggaran dan Dukungan AS

Meskipun Taiwan terus memperkuat pertahanannya, tantangan anggaran tetap ada. Parlemen Taiwan baru-baru ini menyetujui anggaran tambahan sebesar Rp400 triliun (US$24,8 miliar) untuk pembelian senjata AS, nomor nan lebih rendah dari usulan Presiden Lai Ching-te sebesar Rp645 triliun (US$40 miliar).

Di sisi lain, ketidakpastian politik di Amerika Serikat turut membayangi. Meski AS tetap menjadi pendukung informal utama, beberapa paket penjualan senjata senilai miliaran dolar tetap menunggu lampu hijau dari Washington. Pernyataan Donald Trump nan menyebut penjualan senjata sebagai kartu negosiasi dengan Beijing menambah kompleksitas hubungan diplomatik kedua negara di masa depan. (The Independent/I-2)

Peran sektor swasta adalah sebagai mitra jangka panjang pemerintah dan masyarakat. Kami (BLDF) berkomitmen terus mendukung kerjasama dan penerapan konservasi ini.”

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Otto Hasibuan (kedua kiri).(MI/Devi Harahap)

KEMENTERIAN Hukum mulai menyusun peta jalan (roadmap) pengembangan kekayaan intelektual (KI) nasional dengan melibatkan beragam kementerian dan lembaga. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi untuk mengoptimalkan potensi aset intelektual Indonesia sekaligus meningkatkan daya saing penemuan nasional di tingkat global.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Otto Hasibuan mengatakan selama ini Indonesia lebih banyak berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam, padahal kekayaan intelektual berpotensi memberikan nilai ekonomi nan tidak kalah besar.

“Selama ini kita hanya berpikir tentang kekayaan alam kita, seperti tambang, nikel, emas, dan sebagainya. Kita tidak pernah berpikir bahwa sesungguhnya kekayaan intelektual bisa saja lebih besar daripada kekayaan alam nan selama ini kita usahakan,” kata Otto dalam Forum Koordinasi Nasional Kekayaan Intelektual Indonesia di Jakarta, Rabu (5/8).

Menurut Otto, pengembangan kekayaan intelektual tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian saja lantaran menyangkut nyaris seluruh sektor pembangunan. Namun, diperlukan satu lembaga nan berkedudukan sebagai penggerak utama agar beragam kementerian dan lembaga dapat bergerak dalam arah nan sama.

“Berbicara tentang kewenangan kekayaan intelektual tidak cukup dilaksanakan oleh satu kementerian, tetapi semua kementerian. Meski demikian, kudu ada satu kementerian nan menjadi lokomotifnya. Hari ini Menteri Hukum telah menjadikan Kementerian Hukum sebagai lokomotif untuk membawa pengembangan kewenangan kekayaan intelektual,” ujarnya.

Otto juga menyambut rencana penyelenggaraan forum internasional mengenai kekayaan intelektual di Bali nan digagas Kementerian Hukum. Menurutnya, forum tersebut bakal menjadi momentum untuk memperkuat posisi Indonesia dalam pengembangan kekayaan intelektual di tingkat global.

“Hak kekayaan intelektual ini tidak kalah besarnya dibandingkan kekayaan alam kita. Karena itu mari kita dukung Kementerian Hukum dalam mengembangkan kekayaan intelektual Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan forum lintas kementerian tersebut digelar untuk menyusun peta jalan kekayaan intelektual Indonesia nan nantinya menjadi referensi berbareng dalam pengembangan ekosistem penemuan nasional.

“Kita menyelenggarakan program lintas kementerian dalam rangka menyusun peta jalan kekayaan intelektual di Indonesia. Ini menjadi momentum besar lantaran kita mempunyai kekayaan luar biasa nan belum kita maksimalkan,” ujar Supratman.

Ia berambisi penyusunan roadmap tersebut dapat menghasilkan arsip nan tidak hanya menjadi pedoman bersama, tetapi juga diintegrasikan ke dalam arsip perencanaan pembangunan nasional.

“Mudah-mudahan pertemuan hari ini menghasilkan satu arsip nan bisa diimplementasikan oleh seluruh kementerian dan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional,” pungkasnya. (Dev/P-3)

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Kondisi dan Prospek Bisnis Industri Manufaktur (IKBM) di Indonesia nan telah dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) mengalami peningkatan pada kuartal II-2026.

Nilainya naik menjadi sebesar 52,31, dari nomor indeks pada kuartal I-2026 nan sebesar 51,37.

Ditopang oleh beberapa komponen pembentuknya, seperti pesanan, produksi, waktu pengiriman pemasok, hingga stok alias inventori persediaan bahan baku nan naik. Hanya indeks tenaga kerja nan mengalami kemerosotan dibanding kuartal I-2025.

Untuk nomor komponen indeks stok nan naik, besarannya menjadi 51,86 dari sebelumnya 51,54. Beriringan dengan nomor indeks pesanan nan naik menjadi 53,78 dari 52,69, dan produksi 54,21 dari 51,78.

"Antara lain lantaran stok bulog naik, stok perusahaan Tbk, dan pupuk meningkat," kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Mohammad Edy Mahmud saat konvensi pers di instansi pusat BPS, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Menurut BPS, naiknya komponen indeks untuk stok bukan disebabkan permintaan nan turun, melainkan disebabkan akumulasi persediaan bahan baku pada pertengahan tahun 2026.

Peningkatan stok ini kata BPS mencerminkan strategi antisipasi pelaku upaya terhadap ekspektasi kenaikan produksi dan volume pesanan nan lebih tinggi di masa mendatang, guna menjamin keberlangsungan siklus manufaktur secara keseluruhan.

Terlihat dari komponen pesanan dan produksi nan juga tercatat naik, termasuk komponen waktu pengiriman nan nomor indeksnya naik ke level 49,71 dari 49,01 meski tetap dalam area kontraksi.

Namun, BPS mengingatkan, komponen tenaga kerja menjadi satu-satunya nomor indeks nan turun dari 50,57 menjadi 49,92 alias malah merosot ke area kontraksi.

Kondisi ini menurut BPS menunjukkan bahwa meskipun aktivitas produksi menguat, perusahaan manufaktur tetap condong berhati-hati dalam melakukan penambahan tenaga kerja.

Sebagai parameter nan lambat (lagging), pergerakan komponen ini menurut BPS mencerminkan keputusan strategis perusahaan dalam menyesuaikan kapabilitas operasional jangka panjang terhadap dinamika permintaan pasar.

(arj/arj) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono mengungkap kasus keracunan Makan Begizi Gratis (MBG) nan menimpa satu keluarga. Kasus keracunan ini terjadi lantaran seorang siswa membawa MBG nan diterimanya ke rumah.

Sudaryono menjelaskan, pemberian MBG tersebut telah tepat saji dan kudu dimakan segera. Namun siswa mengenai justru membawa MBG tersebut untuk dikonsumsi berbareng family di luar saran pengajian.

"Dapurnya ya kemudian sudah diberikan ke siswanya di waktu nan juga tetap sesuai, ya. Benar itu jam 9, jam 10, dan bener dari mulai selesai masak sampai dimakan itu ya, bener. Tapi kemudian dia bungkus, dibawa pulang dan dikonsumsi berbareng family nan lain. Sehingga nan keracunan bukan hanya siswanya tapi termasuk personil family nan mengkonsumsi makanan itu," ungkap Sudaryono di instansi Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Sudaryono mengaku, ketentuan ini menjadi pekerjaan rumah nan kudu diselesaikan BGN. Pihaknya juga telah menunjuk pembimbing nan berkedudukan sebagai Person in Charge (PIC) alias penanggungjawab untuk melakukan edukasi kepada siswa penerima faedah MBG.

BGN juga memberikan insentif kepada pembimbing nan berkedudukan sebagai PIC MBG agar tidak mengganggu jam mengajar di sekolah. Bahkan, Sudaryono menyebut pembimbing PIC ini juga menjadi bagian dari penerima faedah MBG.

"Jadi di sekolah itu sudah ada namanya PIC nan sudah ada insentifnya. Jadi pembimbing di sekolah itu tidak terganggu mengajarnya lantaran Makan Bergizi. Bahkan pembimbing itu kemudian juga menjadi bagian dari penerima faedah MBG dalam tujuannya adalah untuk mengedukasi siswa-siswanya," terangnya.

Sudaryono mengatakan, PIC ini berkedudukan unruk mengedukasi siswa mengenai tata krama, cuci tangan, menyusun ompreng, hingga menjelaskan kandungan gizi. Peran ini harapkan memberi pemahaman kepada siswa mengenai makanan nan bisa dibawa pulang.

"Edukasi mengenai tata kramanya, mengantrinya, cuci tangannya, ya, kemudian nyusun omprengnya, berdoanya, bersyukurnya, dan lain-lain. Termasuk juga menjelaskan kandungan gizinya dan mencegah tadi itu, nan ini jangan dibawa pulang, nan ini gitu. Jadi kita ke depan ini kita berupaya untuk gimana fungsi-fungsi edukasi ini betul-betul secara konsekuen itu kita terapkan," terang Sudaryono.

(ahi/hns)

Kesedihan Yestin Laia, ibu dari Winda Lorenza Gowasa, mantan istri polisi berkedudukan Brigadir ISH, tak terbendung memandang putrinya terbujur kaki di peti meninggal di rumah duka mereka di Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (5/8).

Sebelumnya, Polrestabes Medan menyebut Winda tewas bunuh diri menggunakan pistol milik mantan suaminya nan merupakan mantan polisi.

Tampak rumah orang tua Winda dipenuhi kerabat nan datang sejak pagi hari. Mereka terus saling menguatkan atas kematian Winda nan dinilai terlalu cepat.

"Kasih tahu lah samaku. Bapak pakai hati kalian ya. Ciptaan Tuhan, buatan kita, apa nan sebenarnya bapak beritakan. Tolonglah, oooo Yesus. Seorang ibu kehilangan anaknya," kata Yestin.

Sesekali Ibu Winda tampak mengelus wajah putrinya dalam peti meninggal itu.

Air mata terus berceceran membasahi pipinya. Wajahnya tampak memendam luka teramat dalam. Rasa lenyap nan panjang.

Respons Polisi

kumparan telah mengkonfirmasi sejumlah kejanggalan nan ditemukan family Winda ke Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak. Ia mengatakan autopsi terhadap jenazah korban telah dilakukan.

"Sudah dilakukan autopsi," kata Calvijn saat dikonfirmasi, Rabu (5/8).

Polrestabes Medan Pastikan Mantan Istri Polisi Meninggal Bukan Korban Pembunuhan

Sebelumnya, Polrestabes Medan memastikan tewasnya wanita berjulukan Winda alias WLG di rumahnya di Medan Helvetia, Kota Medan, merupakan kasus bunuh diri. Winda mengakhiri hidupnya menggunakan senjata api milik mantan suaminya, nan merupakan personil polisi berkedudukan brigadir berinisial ISH.

Hal tersebut diungkapkan setelah pihak kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) berbareng tim Inafis. Di dalam bilik mandi tersebut ditemukan senjata api dan hasil autopsi pada korban ditemukan residu di tubuh korban.

"Tim Inafis sudah melakukan tindakan pertama TKP dan olah TKP dengan hasil bahwa betul ada senjata api di dalam (kamar mandi) dan ada perlukaan di korban, dikuatkan dengan hasil Labfor. Dikuatkan dengan hasil autopsi nan dilakukan oleh master autopsi bahwa adanya sisa residu di jari, tangan, badan, baju milik korban," kata Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak, saat ditemui di Polrestabes Medan, Selasa (4/8).

Calvijn menuturkan, tim identifikasi dan Laboratorium Forensik (Labfor) melakukan swab (pengambilan sampel) pada jari tangan di tubuh ISH tidak ditemukan sisa residu.

Ilustrasi(Dok Istimewa)

PT Telkom Infrastruktur Indonesia (InfraNexia) mencatatkan kinerja keuangan semester pertama tahun 2026 dengan pertumbuhan positif pada sejumlah parameter utama. Mengawali enam bulan pertama tahun 2026, InfraNexia membukukan pendapatan sebesar Rp7,7 triliun. Komposisi pendapatan InfraNexia tetap didominasi oleh ekosistem TelkomGroup, sejalan dengan perannya dalam mendukung kebutuhan konektivitas grup secara menyeluruh. 

Di saat nan sama, pendapatan dari pengguna di luar TelkomGroup pada portofolio upaya nan sekarang dikelola InfraNexia tumbuh 31% secara tahunan menjadi Rp939 miliar dibandingkan periode nan sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut turut mencerminkan meningkatnya kepercayaan pelaku industri, termasuk operator telekomunikasi, ISP, penyedia jasa digital, dan pengguna perusahaan terhadap prasarana nan dikelola InfraNexia. Hal ini memperkuat posisi perusahaan sebagai penyedia prasarana telekomunikasi nan terbuka untuk mendukung kebutuhan konektivitas industri secara lebih luas.

Sebagai bagian dari TelkomGroup, InfraNexia turut mendukung komitmen Danantara Indonesia dalam memperkuat fondasi ekonomi digital nasional. Transformasi nan dijalankan InfraNexia sejalan dengan upaya mendorong pengelolaan aset negara nan lebih produktif, berkekuatan saing, serta bisa menciptakan nilai dan akibat ekonomi secara berkelanjutan.

Sejak pengalihan sebagian upaya dan aset wholesale fiber connectivity dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) nan efektif pada 1 Januari 2026, InfraNexia memasuki fase baru dengan skala operasi dan kapabilitas prasarana nan semakin besar. Transformasi ini menjadi langkah strategis sebagai mesin pertumbuhan baru dalam mendorong pengelolaan aset jaringan nan lebih konsentrasi dan efisien, sekaligus membuka kesempatan monetisasi dan kerjasama nan lebih luas di pasar eksternal.

Dari sisi portofolio, segmen Wholesale Network nan mencakup Metronexia, Wavenexia, dan IP Nexia mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 12,7% secara tahunan setelah pengelolaan dialihkan ke InfraNexia. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh permintaan nan konsisten terhadap jasa core network serta kebutuhan kapabilitas nan terus berkembang di tengah meningkatnya aktivitas digital.

Segmen FTTx & Infrastructure Sharing juga terus memperkuat portofolio upaya InfraNexia, khususnya dalam mendukung kebutuhan konektivitas dan optimasi pemanfaatan infrastructure sharing. Melalui portofolio ini, InfraNexia mendorong terbentuknya model penyediaan prasarana nan lebih efisien sekaligus membuka ruang kerjasama nan semakin luas bagi seluruh pelaku industri.

Dari sisi profitabilitas, InfraNexia membukukan margin EBITDA sebesar 54,5% pada semester I 2026. Pencapaian tersebut didukung oleh penerapan disiplin operasional, optimasi biaya, digitalisasi proses bisnis, serta pengelolaan aset nan semakin terintegrasi.

“Pertumbuhan pendapatan eksternal dan keahlian positif InfraNexia menunjukkan bahwa proses upaya nan kami jalankan mulai memperkuat daya saing InfraNexia. Selain memperbesar skala bisnis, konsentrasi kami juga terus memastikan aset dan kapabilitas nan dimiliki dapat dikelola secara lebih produktif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan industri,” ujar Direktur Utama InfraNexia Lukman Hakim Abd. Rauf.

Sejalan dengan ekspansi skala bisnis, InfraNexia turut memperkuat kapabilitas organisasinya. Jumlah tenaga kerja perusahaan meningkat dari 1.128 menjadi 1.338 orang sepanjang semester I 2026. Penguatan tersebut dilakukan untuk mendukung peningkatan kompleksitas operasional, pengembangan layanan, serta percepatan eksekusi agenda transformasi perusahaan.

Melanjutkan momentum positif tersebut, Lukman mengatakan semester pertama tahun 2026 menjadi periode krusial bagi InfraNexia dalam membangun fondasi sebagai perusahaan prasarana digital nan semakin kuat dan kompetitif. 

Capaian ini membuktikan transformasi nan dijalankan mulai memberikan akibat positif terhadap pertumbuhan dan efisiensi. Ia juga menegaskan InfraNexia bakal terus meningkatkan kualitas jasa melalui penemuan dan inisiasi modernisasi network, serta memperluas kerjasama dengan seluruh pelaku industri. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk mengoptimalkan aset prasarana dan menghadirkan nilai nan lebih besar bagi pelanggan, pemegang saham, industri, dan negara.

“Melalui sinergi berbareng Danantara Indonesia, InfraNexia sebagai bagian dari TelkomGroup optimistis dapat terus memperkuat perannya sebagai penggerak ekosistem digital nasional. Dengan disiplin operasional dan eksekusi transformasi nan konsisten, kami berkomitmen menghadirkan prasarana digital nan andal, efisien, dan berkepanjangan sekaligus menciptakan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan,” tutup Lukman.(H-2)

Jakarta -

Viral di media sosial curhatan anak mengenai ibunya diduga tidak mendapat pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Dr H Abdul Moeloek (RSUDAM) Bandar Lampung. Kini, ibu tersebut disebut meninggal dunia.

Melalui akun Threads-nya, anak pasien menceritakan bahwa ibunya dibawa ke IGD RSUDAM lantaran kondisi kesehatannya terus menurun. Namun, menurut pengakuan keluarga, petugas IGD saat itu menyampaikan kondisi pasien belum memenuhi kriteria darurat gawat sehingga tidak ditangani di IGD.

"Dear RS Abdul Moeloek, ibu saya nan Anda tolak di IGD nan katanya kondisinya nggak darurat itu sekarang sudah meninggal," tulis pemilik akun dalam unggahannya, dilansir detikSumbagsel, Rabu (5/8/2026).

Kemudian family membawa pasien ke rumah sakit lain untuk mendapatkan penanganan. Berdasarkan unggahan itu, pasien disebut dalam kondisi kritis dan memerlukan transfusi empat kantong darah. Pasien juga didiagnosis mengalami stroke.

Keluarga mengaku kecewa lantaran menilai kondisi pasien saat itu sudah memerlukan penanganan darurat. Selain itu, mereka juga menyoroti sikap tenaga medis nan dinilai kurang menunjukkan empati saat memberikan penjelasan.

Menanggapi viralnya unggahan itu, pihak RSUDAM membantah telah melakukan penolakan terhadap pasien. Wakil Direktur Keperawatan, Pelayanan dan Penunjang Medik RSUDAM, dr. Yusmaidi, menyebut pasien atas nama Zulaiha (52) tetap diterima dan diperiksa oleh petugas IGD.

"Dari hasil investigasi kami, tidak betul ada penolakan. Semua pasien nan datang ke Rumah Sakit Abdul Moeloek selalu kami terima. Ibu Zulaiha juga diterima dan dilakukan pemeriksaan di IGD," ucap dr Yusmaidi.

Yusmaidi menjelaskan, hasil pemeriksaan petugas menunjukkan pasien mempunyai riwayat penyakit kronis. Meski demikian, pihak rumah sakit menyatakan bakal tetap melakukan pertimbangan terhadap pelayanan nan diberikan kepada pasien dan keluarga.

Simak selengkapnya di sini.

(fas/lir)

Tiga orang dari golongan organisasi masyarakat (ormas) ditangkap. Mereka diduga melakukan tindakan premanisme dengan menyerobot rumah toko (ruko) di area Jalan Krukah Utara, Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya.

Pemilik ruko berinisial BADP. Ia merupakan pemenang lelang nan sah, telah ditetapkan oleh KPKNL, dan kepemilikan rukonya telah dibaliknamakan.

Peristiwa penyerobotan itu terjadi pada Rabu (22/7) sekitar pukul 14.30 WIB. Saat pemilik ruko hendak masuk, dia tiba-tiba dihalangi sekelompok massa nan mengaku berasal dari ormas BNPM. Pemilik ruko dan penduduk setempat sempat melawan kehadiran gerombolan ormas tersebut.

Para personil ormas diduga mengintimidasi dan mau merebut ruko tersebut. Aksi itu kemudian memicu adu sorong hingga perusakan pagar ruko nan diduga dilakukan oleh personil ormas tersebut.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistyawan mengatakan ketiga personil ormas tersebut sekarang telah ditahan dan diperiksa lebih lanjut.

Mereka berinisial AA (36), SL (46) asal Sampang, dan NH (45) nan tinggal di Surabaya.

"Tiga orang sudah kita lakukan penahanan dan interogator bakal terus mengembangkan kasus ini lantaran diduga tetap ada pelaku lain nan terlibat nan bakal terus ditindaklanjuti sesuai dengan keterangan para saksi dan juga pada pemeriksaan rekaman CCTV," kata Luthfie lewat keterangannya, Rabu (5/8).

Luthfie menyampaikan pihaknya bakal menindak tegas tindakan premanisme di Kota Surabaya.

"Tidak ada tindakan premanisme alias tindakan pengerahan massa dengan upaya menghalang-halangi seseorang masuk rumahnya dan kami bakal tindak tegas jika mendapat laporan masyarakat mengenai perihal itu," ucapnya.

Barang bukti nan diamankan dari korban ialah fotokopi bermeterai Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah Pemerintah Kota Surabaya, gembok dan anak kunci, HP, flash disk, dan rekaman CCTV.

Sementara itu, peralatan bukti nan disita dari tersangka antara lain HP iPhone, dua lembar surat kuasa, dua lembar surat tugas, kipas angin, printer, dua banner BNPM DPD Surabaya, dan pompa air.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 262 dan/atau Pasal 257 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman balasan paling lama lima tahun.

Ilustrasi(Dok antara)

POLEMIK soal rencana pemerintah mewajibkan industri gula rafinasi mempunyai kebun tebu sendiri dinilai perlu menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, sejumlah pengamat menilai kebijakan itu tidak tepat sasaran dan berpotensi susah diterapkan lantaran bertentangan dengan kreasi industri gula rafinasi nan sejak awal dibangun untuk mengolah gula mentah (raw sugar), bukan mengembangkan perkebunan tebu. Penolakan tersebut juga didasarkan pada keterbatasan lahan, khususnya di Pulau Jawa, serta dinilai tidak secara langsung meningkatkan produksi gula nasional.

Guru Besar Fakultas Pertanian IPB, Dwi Andreas Santosa, menilai rencana pemerintah nan mewajibkan industri gula rafinasi mempunyai kebun tebu sendiri tidak sesuai dengan konsep awal pendirian industri tersebut. 

Kebijakan tersebut susah diterapkan lantaran pabrik gula rafinasi sejak awal memang dibangun untuk mengolah bahan baku gula mentah (raw sugar) menjadi gula rafinasi, bukan untuk mengembangkan perkebunan tebu. Saat itu, sekitar 11 pabrik gula rafinasi didirikan dan kebanyakan lokasinya berada di dekat pelabuhan agar memudahkan proses impor bahan baku berupa raw sugar.

"Ada sekitar 11 pabrik gula rafinasi dan biasanya pabrik gula rafinasi itu di dekat pelabuhan. Nah terus logikanya membangun tebu, gimana caranya? apalagi pabrik gula rafinasi di Jawa,” ujar Dwi pada Rabu (5/8).

Ia menegaskan, sejak awal industri gula rafinasi dirancang hanya untuk menghasilkan gula rafinasi nan digunakan sebagai bahan baku industri makanan dan minuman. Karena itu, perusahaan-perusahaan gula rafinasi tidak pernah didesain untuk mempunyai perkebunan tebu sendiri.

“Nah, ya itulah saya nan tidak lenyap pikir, regulasinya memang seperti tadi pabrik rafinasi memang digunakan untuk menghasilkan gula rafinasi untuk keperluan industri kan, itu kan desainnya kan seperti itu sehingga memang tidak membangun, tidak membangun kebun sendiri, untuk apa kan?,” paparnya. 

Menurut Dwi, mewajibkan industri gula rafinasi mempunyai kebun tebu justru tidak mempunyai dasar nan logis. Ia juga menilai kebijakan tersebut tidak otomatis menjadi strategi nan bisa meningkatkan produksi gula nasional. Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa produksi tebu nasional selama tiga dasawarsa terakhir nyaris tidak mengalami perkembangan nan berarti. Produktivitas tebu di Indonesia saat ini hanya menghasilkan sekitar 5 hingga 6 ton gula per hektare. Sebab, selama 30 tahun terakhir praktis tidak bergerak dan areal dan luas panen nyaris tidak berubah.

Ditambah lagi, produktivitas juga tetap relatif rendah dibandingkan negara lain seperti Tailan nan sudah nyaris mencapai 7 ton gula per hektare serta Brasil nan apalagi sudah lebih dari 8 ton per hektare. Selain produktivitas nan tertinggal, luas lahan perkebunan tebu nasional juga relatif stagnan. Luas kebun tebu di Indonesia hanya berkisar antara 400.000-500.000 hektare dan hanya bergerak di kisaran nomor tersebut saja.

Karena itu, menurut Dwi, upaya mencapai swasembada gula semestinya difokuskan pada peningkatan produktivitas dan pengembangan kebun di luar Pulau Jawa, bukan dengan mewajibkan industri gula rafinasi mempunyai kebun sendiri. Ia menegaskan, ekspansi kebun tebu saat ini praktis hanya bisa dilakukan di luar Pulau Jawa lantaran kesiapan lahan di Jawa sudah sangat terbatas. Dwi menambahkan, Indonesia sebenarnya pernah mempunyai produktivitas dan kejayaan industri gula nan jauh lebih baik pada masa lalu.

Menurutnya, hingga sekitar dasawarsa 1980-an tetap diterapkan sistem glebagan, ialah pola pergiliran penanaman tebu di lahan sawah milik petani. Namun, setelah sistem tersebut dihapus dan petani diberikan kebebasan menentukan komoditas nan bakal ditanam, banyak petani beranjak ke tanaman lain nan dinilai lebih menguntungkan. 

“Sekarang petani sudah bebas memilih tanaman. Ketika dibebaskan, banyak nan akhirnya tidak lagi menanam tebu dan memilih komoditas lain,” pungkasnya. (E-4)

Tersangka kasus TPPU mantan Jampidsus Febrie Adriansyah(Antara Foto)

TIM kuasa norma mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah resmi mengusulkan dua permohonan praperadilan terpisah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (5/8/2026).

Praperadilan disebut untuk menguji keabsahan tindakan paksa, kejelasan tuduhan, hingga dugaan penetapan tersangka dobel (dobel) oleh Kejaksaan Agung maupun Polda Metro Jaya berbareng Kortas Tipikor Polri.

Anggota tim kuasa hukum, Firman Wijaya, menjelaskan bahwa pendaftaran praperadilan sengaja dipisah menjadi dua berkas gugatan lantaran objek serta tindakan norma nan diuji mempunyai landasan nan berbeda.

"Gugatan ini diajukan lantaran argumen objek dan tindakan nan memang diuji secara berbeda. Jadi batu ujinya bakal berbeda," ujar Firman di Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Gugatan pertama difokuskan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta tindakan penahanan oleh interogator Kejaksaan Agung.

Sementara gugatan kedua ditujukan atas penetapan tersangka dugaan korupsi dan TPPU, sekaligus menguji keabsahan tindakan penggeledahan dan penyitaan nan dilakukan oleh Polda Metro Jaya berbareng Kortas Tipikor Polri.

Anggota tim norma lainnya, Muhammad Farizi, membeberkan bahwa upaya paksa nan dilakukan interogator Kejaksaan diduga melanggar ketentuan Pasal 100 Ayat 5 KUHAP serta kandas menjelaskan secara konkret tindak pidana asal (predicate crime) nan disangkakan kepada Febrie.

Di sisi lain, personil tim pembelaan Hermawanto menyoroti munculnya dugaan penetapan tersangka dobel atas substansi perkara nan sama serta mempertanyakan legalitas pejabat nan menandatangani surat penetapan tersangka.

Anggota tim kuasa hukum, Febri Diansyah mengatakan praperadilan dilakukan untuk menjaga prinsip penegakan hukum berjalan akuntabel dan bebas dari tindakan sewenang-wenang.

"Ini krusial sekali, jangan sampai proses penegakan hukumnya keliru alias melanggar patokan norma sehingga hak-hak orang terabaikan. Prinsip due process of law adalah perihal nan krusial nan tentu perlu menjadi concern kita bersama," tegas Febri Diansyah. (H-4)

Lula da Silva.(Al Jazeera)

PEMERINTAH Donald Trump resmi mencabut visa Duta Besar Brasil untuk Amerika Serikat, Maria Luiza Ribeiro Viotti. Langkah ini menandai titik didih baru dalam ketegangan diplomatik antara Washington dan negara ekonomi terbesar di Amerika Latin tersebut.

Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan langkah timbal balik. Hal ini dipicu oleh sikap Brasil nan belum menyetujui penunjukan Daniel Perez, mantan Ketua DPR Florida, sebagai Duta Besar AS untuk Brasilia.

Pihak AS menuding pemerintahan Presiden Luiz Inácio Lula da Silva sengaja menunda persetujuan tersebut hingga selesainya pemilihan umum di Brasil pada Oktober mendatang. "Kami menyayangkan situasi ini. Namun kami mempertegas bahwa timbal kembali adalah patokan mainnya," ujar pejabat tersebut dalam pengarahan tertutup.

Respons Keras Brasil

Kantor Kepresidenan Brasil membantah pembenaran AS dan menyebutnya sebagai info palsu. Brasil menekankan bahwa berasas Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik, tidak ada pemisah waktu bagi negara penerima untuk memberikan persetujuan terhadap duta besar baru.

Brasil juga menyoroti prosedur Trump nan mengumumkan nama Daniel Perez sebelum ada pemberitahuan umum dan persetujuan dari pemerintah Brasil. Saat ini, pencalonan Perez baru disetujui dalam sidang Senat bulan lalu, tetapi belum melalui pemungutan bunyi penuh di Senat AS.

Motif Ideologis dan Politik

Pemerintah Lula menyebut tindakan Washington sebagai eskalasi tindakan berbeda nan disengaja yang didorong oleh motif ideologis. Hubungan kedua negara semakin rumit lantaran kedekatan Trump dengan family Bolsonaro. Trump diketahui mendukung Flávio Bolsonaro, putra mantan Presiden Jair Bolsonaro, nan bakal berkompetisi melawan Lula dalam pemilu mendatang.

Seorang pejabat lain Departemen Luar Negeri nan enggan disebutkan namanya mengkritik pendekatan konfrontatif AS. Ia mencatat bahwa setiap kali Brasilia terlihat berani melawan Trump, ketenaran Lula dalam jajak pendapat justru meningkat.

Maria Luiza Ribeiro Viotti, nan visanya dicabut, merupakan diplomat pekerjaan senior dan wanita pertama nan memimpin kedutaan Brasil di Washington. Sebelumnya, dia pernah menjabat sebagai duta besar untuk PBB dan Jerman. Departemen Luar Negeri AS menyatakan visanya bakal dipulihkan segera setelah Brasil menyetujui duta besar pilihan Trump. (The Washington Post/I-2)

Ilustrasi(Dok Kemenhan)

MENTERI Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan kebutuhan perangkat utama sistem senjata (alutsista) dan amunisi TNI mulai terpenuhi seiring dengan langkah pemerintah memperkuat keahlian pertahanan nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Menhan Sjafrie usai menyaksikan langsung latihan terintegrasi tiga matra TNI nan digelar di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Rabu (5/8/2026).

Sjafrie menilai hasil latihan campuran tersebut menjadi bukti konkret bahwa kesiapan personel maupun perlengkapan tempur TNI makin handal untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Saya sudah memandang langsung bahwa kekuatan tempur TNI, baik dari alutsista maupun kualitas pengelolaan serta kebutuhan amunisi mulai dari kaliber mini sampai kaliber besar, sudah dipenuhi," kata Sjafrie.

Sjafrie mengungkapkan kondisi TNI saat ini jauh lebih siap jika dibandingkan beberapa tahun sebelumnya nan tetap diwarnai keterbatasan, terutama pada kesiapan amunisi dan support alutsista.

Ia menambahkan bahwa pencapaian sasaran latihan di Dabo Singkep menjadi bagian nyata dari program revitalisasi pembangunan kekuatan pertahanan nasional nan terus digenjot sepanjang tahun 2026.

"Hasil latihan menunjukkan TNI bisa menjawab tantangan dalam menjaga dan mengamankan kedaulatan NKRI melalui kesiapan personel maupun perlengkapan tempur," ujarnya.

Uji Kemampuan Infiltrasi Udara Tiga Matra

Dalam rangkaian latihan terintegrasi tersebut, TNI menguji beragam skenario tempur, salah satunya keahlian penyelundupan udara melalui penerjunan Kelompok Depan Operasi Lintas Udara (KDOL).

Skenario penerjunan di sekitar drop zone Bandara Dabo Singkep itu melibatkan pesawat CN-235 dari Skadron Udara 27 Biak, prajurit Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat), serta personel Yonif 328.(H-2)

Salah satu produk Tiong Bahru Bakery(Dok.Istimewa)

JARINGAN artisan bakery asal Singapura, Tiong Bahru Bakery, resmi membuka gerai pertamanya di Indonesia di Summarecon Mall Kelapa Gading (MKG) 3, Jakarta Utara. Kehadiran gerai ini menandai ekspansi merek tersebut ke pasar Indonesia sekaligus menawarkan konsep bakery yang menggabungkan kuliner dan ruang berkumpul bagi masyarakat.

Direktur Tiong Bahru Bakery Indonesia Elvin Rahardja mengatakan gerai di Kelapa Gading dirancang tidak hanya sebagai tempat menikmati roti dan kopi, tetapi juga menjadi ruang nan mendukung aktivitas komunitas, bekerja, hingga pertemuan keluarga.

"Kami mau Tiong Bahru Bakery menjadi tempat di mana orang-orang tidak hanya menikmati roti berbobot tinggi, tetapi juga membangun momen hangat bersama. Kami secara terbuka mengundang organisasi lokal di Kelapa Gading maupun Jakarta untuk berkolaborasi, menjadikan ruang kami sebagai wadah berkumpul, berkreasi, hingga bekerja dengan nyaman," kata Elvin dalam keterangannya.

Menurut Elvin, konsep tersebut mengangkat karakter seluruh gerai Tiong Bahru Bakery di Singapura nan menyesuaikan kreasi dengan lingkungan sekitar. Di Kelapa Gading, gerai dibangun dengan suasana hangat dan terbuka untuk mendukung hubungan masyarakat.

Gerai ini menyediakan area nan luas untuk beragam aktivitas, mulai dari sarapan, rapat, bekerja, hingga aktivitas komunitas. Tiong Bahru Bakery juga membuka kesempatan bagi organisasi di Jakarta untuk menggelar aktivitas di letak tersebut melalui kerja sama dengan pihak pengelola.

VARIAN PRODUK

Selain menghadirkan konsep ruang nan terbuka, Tiong Bahru Bakery menawarkan 52 jenis produk bakery yang dibuat segar setiap hari menggunakan bahan baku premium. Seluruh produk dipastikan tidak mengandung pork maupun lard.

Sejumlah menu jagoan nan sebelumnya terkenal di Singapura sekarang tersedia di Jakarta, di antaranya Butter Croissant, Kouign Amann, dan Salted Shio Pan. Tiong Bahru Bakery juga menghadirkan dua jenis eksklusif nan hanya dijual di Indonesia, ialah Chik Kwa Kouign Amann dan Crispy Floss Salted Egg Shio Pan.

Selain jenis roti, gerai tersebut menyediakan pilihan sandwich, dessert, dan kopi premium untuk melengkapi pengalaman bersantap pengguna dari pagi hingga sore hari.

Dalam rangka pembukaan perdana, Tiong Bahru Bakery menggelar promo Buy 3 Get 1 Butter Croissant selama masa soft launching pada 5-9 Agustus 2026.

Elvin berambisi kehadiran Tiong Bahru Bakery dapat menjadi bagian dari style hidup masyarakat Jakarta sekaligus memperkuat budaya berkumpul melalui sajian artisan bakery berkualitas.

"Bagi kami, bakery terbaik bukan hanya menyajikan roti nan berkualitas, tetapi juga menghadirkan ruang nan membikin orang mau kembali," ujarnya. (E-2)

MPR juga telah menyusun daftar tamu undangan nan bakal menghadiri agenda tahunan. MPR bakal mengundang seluruh presiden dan wakil presiden terdahulu.

Selain itu, undangan juga bakal diberikan kepada mantan ketua MPR, DPR, dan DPD, para menteri, duta besar, serta ketua umum partai politik.

"Yang kita undang adalah semua presiden terdahulu, wakil presiden terdahulu, ketua MPR dan ketua MPR serta DPR dan DPD terdahulu, sama para menteri, duta besar, ketua umum-ketua umum partai kita undang semua," kata Muzani.

Namun, Muzani menyebut undangan kepada para tamu belum dikirim lantaran tetap dalam proses pencetakan. Oleh lantaran itu, MPR juga belum dapat memastikan siapa saja nan bakal menghadiri Sidang Tahunan.

"Kita bakal undang, tapi undangan belum kita layangkan lantaran sedang dalam proses pencetakan. Sampai dengan konfirmasi dari Setjen sepertinya," pungkasnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan seluruh lembaga mengenai dari BNPB, abdi negara TNI-Polri, hingga Pemkot sudah turun ke lapangan mengatasi banjir dan longsor di Kota Padang. Ia mengatakan banjir tersebut tidak membawa akibat kerusakan nan parah.

"Yang intinya, ini banjir tanggal 3 (Agustus). Hujan tapi nggak seperti banjir nan lebat nan dulu berhari-hari empat-lima hari. Banjirnya juga tidak membawa lumpur, tapi air genangan-genangan air terjadi. Tidak ada ke rumah-rumah, akomodasi nan rusak, terberat nggak ada," kata Tito di Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).

Meski ada sejumlah rumah nan terdampak, menurutnya, tidak separah banjir nan terjadi pada November 2025 lau. Ia memastikan semua pihak mengenai sudah bekerja termasuk memberikan support logistik ke warga.

"Tapi ya genangan di jalan-jalan cukup mengganggu, dan kemudian ada juga nan terkena kena rumah, ya, tapi tidak jauh tidak separah nggak bawa lumpur seperti nan lalu. Pak Wali Kota kemudian Pak Sekda Provinsi sudah bekerja, memberikan support juga makanan dan lain-lain, dan intinya mereka sudah dapat ditangani dengan support dari TNI, Polri, dan BNPB ya," ujarnya.

Tito mengungkap adanya permintaan support untuk memperbaiki saluran air PDAM nan kembali rusak akibat banjir ini. Ia lantas meminta Wali Kota setempat untuk memakai anggaran musibah nan pernah diberikan Presiden Prabowo Subianto usai musibah akhir tahun lalu.

"Namun ada memang nan mereka minta support ialah saluran saluran PDAM. Dulu saluran PDAM-nya pada waktu musibah November 2025 rusak. Sedang diperbaiki sebagian, sebagian lagi sekarang terdampak lagi, sehingga mereka mau perbaiki lagi," ujarnya.

"Nah saya sampaikan, Pak Wali Kota jika nggak salah ada anggaran Rp 200 miliar lebih jika nggak salah itu dari tambahan dari Bapak Presiden di bulan Januari. Bisa manfaatkan itu. Atau provinsi kan ada Rp 500 miliaran ditambah kemarin oleh Bapak Presiden Januari," lanjut Tito.

Jika tidak memungkinkan, Tito bakal meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk turun tangan menangani. Selain itu, Tito juga mengungkap perihal lain nan bakal dibantu oleh pemerintah pusat.

"Yaitu pengerukan sungai di tengah Kota Padang. Karena apa? Karena beberapa letak sedimennya tinggi. Kemarin hujan itu air tertahan sedimen lantaran sudah tinggi, tumpahlah dia ke kanan kiri. Nah, saya udah langsung telpon kepada kepala balainya tadi pagi," ujarnya.

"Ada gambarnya nan di Kota Padang, sedang mengerahkan alat-alat berat untuk mengeruk sedimen-sedimen di titik-titik nan terutama jika hujan bisa banjir gitu. Prioritasnya seperti itu," imbuh Tito.

(eva/maa)

Jakarta -

Nurhanisa (23), istri Jamil (32) nan menjadi korban pembunuhan sadis satu family di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), meninggal bumi setelah menjalani perawatan selama 10 hari di rumah sakit. Korban sempat menjalani operasi akibat luka tusuk nan dideritanya.

"Iya, Nisa sudah meninggal tadi. Kondisinya tiba-tiba drop pascaoperasi. Tapi memang sebelum operasi master sudah bilang ke kami tidak bisa berambisi penuh lantaran kondisi korban sudah sangat parah," ujar family korban, Dilla kepada wartawan, seperti dilansir detikSulsel, Rabu (5/8/2026).

Keluarga menjelaskan, luka tusuk nan dialami Nurhanisa menyebabkan sejumlah organ dalam mengalami kerusakan. Selain itu, pembuluh darah utama nan menyuplai darah ke jantung juga mengalami pendarahan hebat.

"Dokter menyampaikan organ dalamnya terkena tusukan. Pembuluh darah utama nan menuju jantung juga sempat diperiksa lantaran pendarahannya sangat hebat. Akhirnya memang tidak tertolong," katanya.

Keluarga bersiap membawa jenazah Nurhanisa ke Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), sesuai permintaan family besar. Rencananya, Nurhanisa bakal dimakamkan di sana.

Diketahui, pembunuhan sadis itu terjadi di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, pada (26/7). Dalam peristiwa itu, Jamil dan putranya nan tetap berumur 2 tahun tewas akibat serangan pelaku, sedangkan Nurhanisa mengalami luka tusuk serius dan sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit sebelum dinyatakan meninggal dunia.

Baca selengkapnya di sini.

(lir/lir)

Jakarta -

Kepala Badan Pusat Statistik RI (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menghadiri Meeting of Heads of National Statistical Offices (NSOs) of BRICS Countries di Lucknow, India. Partisipasi aktif Amalia dalam Meeting of Heads of NSOs of BRICS Countries menegaskan peran aktif Indonesia dalam organisasi statistik internasional.

Pertemuan tersebut merupakan forum strategis bagi para ketua instansi statistik nasional negara-negara BRICS untuk memperkuat kerjasama dalam menghadapi dinamika dunia nan semakin kompleks serta meningkatnya kebutuhan bakal statistik resmi negara nan berkualitas, tepercaya, tepat waktu, dan relevan bagi perumusan kebijakan.

Di sela-sela rangkaian pertemuan para Kepala NS0, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti dan Secretary General to Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) India - Saurabh Garg melakukan bilateral meeting untuk memperkuat kerjasama antar lembaga statistik Indonesia dan India sebagai dua negara besar berpengaruh di area Asia.

Pemimpin kedua NSO juga menandatangani arsip kerja sama (Letter of Intent/LOI)sebagai corak komitmen kedua NSO untuk memperkuat kerja sama kelembagaan. Dokumen kerja sama tersebut mencakup pengembangan kapabilitas sumber daya manusia, pertukaran metodologi dan praktik baik, transformasi digital statistik, penyelenggaraan training bersama, serta beragam corak kerjasama teknis lainnya nan bakal mendukung penguatan sistem statistik kedua negara.

"Penguatan kerja sama dengan NSO India ini juga merupakan penerapan atas pengarahan Presiden RI untuk penguatan bilateral kedua negara pasca kunjungan kenegaraan PM Narendra Modi ke Tanah Air pada awal Juli lalu," ujar Amalia, dalam keterangan tertulis, Rabu (5/8/2026).

Secara spesifik, BPS fan MOSPI berencana untuk kerja sama dalam pemanfaatan AI untuk diseminasi statistik dan pengembangan digitalisasi proses upaya statistik. BPS mempunyai platform digital untuk pengumpulan info dan pengecekan kualitas info nan berjulukan FASIH, sementara MOSPI mempunyai platform digital serupa FASIH nan dinamakan e-SIGMA. BPS dan MOSPI bakal saing tukar pengalaman untuk melakukan modernisasi platform digital FASIH dan e-SIGMA.

Melalui kerja sama nan semakin erat dengan negara-negara BRICS, BPS RI terus memperluas kontribusinya dalam pengembangan statistik dunia sekaligus memperkuat kapabilitas nasional untuk menyediakan info statistik nan berkualitas, berarti dan berakibat untuk fondasi pembangunan Indonesia nan inklusif, berkelanjutan, dan berkekuatan saing.

(anl/ega)

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menegaskan, sejumlah video demonstrasi nan tengah beredar belakangan ini adalah hoaks. Ia mengatakan, demonstrasi nan banyak beredar itu sudah terjadi beberapa waktu lalu.

“Saya jawab ya, satu ini. Video itu saya nyatakan tidak benar. Tidak ada di wilayah Indonesia, di tanah air kita ada hoaks-hoaks nan seperti itu,” kata Djamari di instansi Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (8/5).

“Mungkin itu terjadi di masa lalu. Pada saat sekarang ini tidak ada,” lanjutnya.

Djamari memastikan, akun-akun penyebar video tersebut sudah didata oleh pihaknya.

“Akunnya ada siapa ini? Ada akunnya. Kami bakal temukan,” ungkapnya.

Sebelumnya, seorang wanita berinisial DM (45) ditangkap interogator Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya lantaran diduga menyebarkan info bohong mengenai rencana tindakan demonstrasi besar pada Agustus melalui media sosial.

DM ditangkap di Ciamis, Jawa Barat. Polisi menyebut, pengungkapan kasus ini bermulai dari patroli siber nan dilakukan terhadap aktivitas di media sosial.

Hal itu disampaikan Wakil Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya AKBP Ardian Satrio Utomo.

“Untuk awalnya dari hasil patroli siber,” kata Ardian, Selasa (4/8).

Polisi tetap mendalami keterlibatan pihak lain, polisi juga tetap menyelidiki motif DM menyebarkan konten tersebut.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan pemerintah menyiapkan tiga langkah guna menjawab persoalan kesulitan wilayah dalam bayar penghasilan pegawai, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia pun membantah adanya dugaan bahwa dirinya menolak tambahan Transfer ke Daerah (TKD) bagi wilayah nan mengalami kesulitan menggaji pegawai.

"Tolong di media jangan sampai apa istilahnya ada nan memberitakan salah [dengan judul] ‘Mendagri menolak usulan tambahan TKD daerah, titik dua, jangan mau dibohongi oleh staf’, enggak gitu nan saya sampaikan," ujar Mendagri kepada awak media usai Konferensi Pers Pemerintah: Update Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/Program Prioritas serta Percepatan Fase Pemulihan Permanen Pascabencana Sumatera di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Ketiga langkah tersebut meliputi, pertama, meminta wilayah agar melakukan efisiensi. Mendagri menegaskan, berasas hasil penelusuran lapangan tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terdapat sejumlah anggaran nan mestinya bisa diefisiensi oleh wilayah guna menggaji pegawai, seperti besarnya anggaran perjalanan dinas hingga honor rapat.

Ia pun mengapresiasi Bupati Lahat nan berinisiatif melakukan efisiensi dari sejumlah shopping pendukung wilayah sehingga bisa menghemat Rp400 miliar. "Nah itu nan saya minta, kerjakan dulu itu (efisiensi). Jangan tahu-tahu minta aja langsung tambahan DAU (Dana Alokasi Umum), No. Kerjakan dulu efisiensi dan kami bakal turunkan tim," jelasnya.

Langkah kedua dilakukan ketika Kemendagri telah menurunkan tim ke wilayah dan hasilnya memang diperlukan adanya insentif, khususnya bagi wilayah nan mempunyai Dana Bagi Hasil (DBH) nan belum disalurkan oleh pemerintah pusat. Mendagri pun mendorong Kementerian Keuangan dan bakal mengawal pencairan DBH tersebut.

"Kita bakal sampaikan ke Menteri Keuangan, tolong dong bayarin nan itu. Karena itu buat shopping pegawai. Begitu dibayar, dia sudah cukup, selesai masalah," tuturnya.

Langkah terakhir dilakukan untuk wilayah nan sudah dibedah dari sisi efisiensi anggaran dan tidak mempunyai DBH alias betul-betul mengalami kekurangan. Mendagri menegaskan pemerintah siap memberikan insentif DAU melalui Kementerian Keuangan. Pihaknya mencatat, terdapat 79 wilayah nan mengalami kesulitan tersebut.

"Nah ada wilayah nan mungkin efisiensi sudah dilakukan, sudah kita bedah, enggak cukup. DBH enggak ada alias ada DBH tapi enggak cukup bayar shopping pegawai dari jalan lain. Ini kudu top up dari Menteri Keuangan," tutupnya.