Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat perikanan skala mini sebagai bagian dari pembangunan kelautan dan perikanan nan berkelanjutan. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Sidang ke-37 Komite Perikanan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO Committee on Fisheries/COFI) di Roma, Italia, Senin (7/9).

"Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia tetap berkomitmen penuh terhadap perikanan berkepanjangan nan melindungi laut, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan," ujar Trenggono dalam siaran pers, Jumat (11/9/2026).

Sekitar 90% nelayan Indonesia merupakan nelayan skala mini nan berkontribusi besar terhadap produksi perikanan tangkap nasional. Karena itu, penguatan nelayan skala mini menjadi bagian krusial dari kebijakan pemerintah Indonesia.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyusunan Rencana Aksi Nasional Perikanan Skala Kecil (National Plan of Action for Small-Scale Fisheries/NPOA-SSF), sebagai penerapan Pedoman Sukarela FAO untuk Perikanan Skala Kecil nan Berkelanjutan.

Indonesia termasuk dalam golongan terbatas negara personil FAO nan telah menyusun rencana tindakan nasional tersebut. Di Asia, Indonesia dan Filipina merupakan negara nan telah mempunyai NPOA-SSF. Langkah ini menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam memperkuat tata kelola dan kesejahteraan nelayan skala kecil.

Komitmen Indonesia tersebut juga mendapat apresiasi dari sejumlah negara dan organisasi nonpemerintah dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Perikanan Skala Kecil (Small-Scale Fisheries Summit) nan berjalan pada 6 September 2026.

Menteri Trenggono menegaskan bahwa komitmen terhadap nelayan skala mini tidak cukup berakhir pada kebijakan, tetapi kudu diwujudkan dalam program nan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satunya melalui Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) nan menjadi corak nyata penerapan komitmen Indonesia terhadap perikanan skala kecil.

KNMP dikembangkan secara terpadu, tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga penguatan kelembagaan dan koperasi nelayan, akses pasar, peningkatan kapasitas, rantai nilai hasil perikanan, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

"KNMP adalah salah satu contoh gimana komitmen Indonesia terhadap perikanan skala mini diterjemahkan dari kebijakan nasional menjadi tindakan nyata di tingkat masyarakat," kata Trenggono.

Pada 2025, pemerintah telah membangun 100 KNMP di beragam wilayah Indonesia dan menargetkan pengembangannya hingga 5.000 desa pada 2029.

Menurut Trenggono, pengalaman Indonesia tersebut tidak hanya ditujukan untuk kepentingan nasional, tetapi juga dapat menjadi pembelajaran bagi negara lain mengenai gimana komitmen dunia terhadap perikanan skala mini diterjemahkan menjadi program nyata.

Dalam forum COFI, Trenggono juga menyampaikan apresiasi terhadap agenda Transformasi Biru (Blue Transformation) FAO, nan menurutnya sejalan dengan kebijakan Ekonomi Biru Indonesia dalam mendorong keberlanjutan sumber daya perairan, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

"Indonesia mengapresiasi agenda Transformasi Biru FAO. Semangatnya sejalan dengan ekonomi biru Indonesia, ialah gimana sumber daya laut dan perairan dapat dikelola secara berkepanjangan sekaligus memberikan faedah ekonomi dan sosial nan nyata bagi masyarakat," ujar Trenggono.

Melalui NPOA-SSF dan implementasinya melalui program seperti KNMP, Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan sumber daya laut dan peningkatan kesejahteraan nelayan dapat melangkah bersama. Pengalaman tersebut sekaligus menjadi kontribusi Indonesia dalam mendorong perikanan skala mini nan berkelanjutan, inklusif, dan menyejahterakan masyarakat pesisir di tingkat global.

Selat Bab al-Mandab.(Google)

KELOMPOK Houthi dilaporkan merebut Pulau Perim dan kota Dhubab di Provinsi Taiz, Yaman barat, sehingga memperkuat kendali mereka atas Selat Bab al-Mandab, kata sumber militer pemerintah Yaman, Jumat (11/9). Sumber nan berbincang dengan syarat anonim kepada Anadolu ini mengatakan Houthi telah menguasai pulau nan dalam bahasa Arab disebut Mayyun itu.

Menurut sumber tersebut, pengambilalihan Pulau Perim berfaedah Houthi telah menyelesaikan penguasaan mereka atas Selat Bab al-Mandab. Namun demikian, hingga pukul 10.30 GMT (17.30 WIB), baik Houthi maupun pemerintah Yaman belum memberikan komentar resmi mengenai laporan perebutan pulau tersebut. Pulau Perim mempunyai nilai strategis lantaran berada di tengah Selat Bab al-Mandab dan membagi jalur pelayaran tersebut menjadi dua saluran.

Pengambilalihan itu diperkirakan meningkatkan kekhawatiran regional dan internasional mengenai keamanan maritim serta pergerakan kapal komersial dan tanker daya melalui Bab al-Mandab.

Dalam perkembangan terkait, sumber militer Yaman itu mengatakan Houthi juga merebut Dhubab di Provinsi Taiz, sehingga pasukan pemerintah Yaman mundur ke Provinsi Lahij di bagian barat daya. Dhubab merupakan kota pesisir nan menghadap Selat Bab al-Mandab. Penguasaan kota tersebut semakin memperkuat kendali Houthi atas jalur perairan strategis itu.

Selat Bab al-Mandab menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden dan merupakan salah satu jalur terpenting bumi bagi perdagangan internasional serta pengiriman energi.

Houthi sebelumnya merebut seluruh wilayah barat Provinsi Al-Hudaydah setelah memasuki Hays dan Al-Khawkhah. Mereka juga bergerak melalui Taiz barat dan merebut sejumlah kota pesisir Laut Merah, termasuk Mokha.

Sementara itu, pasukan pemerintah Yaman dilaporkan membikin kemajuan di Provinsi Al-Jawf, Yaman utara, dan bergerak mendekati Al-Hazm, ibu kota provinsi tersebut. Pertempuran juga tetap berjalan di sejumlah front di Provinsi Marib, Al-Bayda, dan Al-Dhale.

Yaman dilanda bentrok sejak Houthi merebut ibu kota Sanaa dan sejumlah provinsi pada September 2014. Koalisi Arab ketua Arab Saudi kemudian melakukan intervensi pada Maret 2015 untuk mendukung pemerintah nan diakui secara internasional. (Ant/P-3)

PM India dan Presiden Rusia, Narendra Modi dan Vladimir Putin.(AFP)

PERDANA Menteri India Narendra Modi mengatakan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa perbincangan dan diplomasi tetap menjadi jalan untuk menyelesaikan konflik, di tengah berlanjutnya perang di Ukraina dan Iran.

Modi mengadakan pembicaraan dengan Putin di New Delhi, Jumat (11/9), di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS nan dijadwalkan berjalan akhir pekan ini.

Perdana menteri India tersebut menggelar obrolan luas dengan Presiden Putin mengenai beragam aspek Kemitraan Strategis Khusus dan Istimewa India-Rusia, kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri India Randhir Jaiswal melalui platform media sosial X.

Menurut Jaiswal, kedua pemimpin meninjau perkembangan kerja sama bilateral di beragam sektor, termasuk perdagangan, energi, pertahanan, luar angkasa, serta hubungan antarmasyarakat nan tetap menjadi konsentrasi utama kemitraan India-Rusia nan telah berjalan lama.

Jaiswal mengatakan kedua pemimpin juga berganti pandangan mengenai beragam rumor nan menjadi kepentingan berbareng di tingkat regional dan global, termasuk bentrok di Timur Tengah dan area Laut Hitam.

“Perdana Menteri menegaskan kembali bahwa perbincangan dan diplomasi tetap menjadi jalan ke depan dalam menyelesaikan bentrok dan India siap membantu upaya perdamaian,” kata Jaiswal.

Putin tiba di ibu kota India itu pada Jumat pagi waktu setempat dan dijadwalkan menggelar sejumlah pertemuan di sela-sela KTT tersebut. (Ant/P-3)

ilustrasi family penerima manfaat.(MI)

KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) mencatat sekitar 4,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru masuk dalam daftar penerima support sosial setelah pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi dan Nasional (DTSEN).

Tenaga Ahli Menteri Sosial (Mensos) Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Kementerian Andy Kurniawan mengatakan pemutakhiran DTSEN diperlukan untuk merespons perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, sekaligus beragam ketidaksesuaian nan ditemukan di lapangan.

“Adapun ada hal-hal nan kiranya error di lapangan, semuanya kami respons. Semua masukan dari media kita respons dan langsung kami tindak lagi sebagai bagian dari pemutakhiran,” ujar Andy dalam Diskusi Metodologi Penentuan Desil dan Pengukuran Kemiskinan di Indonesia di Politeknik Statistika STIS, Jakarta, Jumat (11/9).

Menurutnya, pemanfaatan DTSEN memberikan pedoman nan lebih luas dalam memandang kondisi sosial ekonomi masyarakat. Salah satu hasilnya terlihat dari masuknya masyarakat nan sebelumnya belum tercatat sebagai penerima support sosial (bansos).

“Bagaimana dulu nan banyak tidak bisa mendapatkan bansos, sekarang ada 4,3 juta KPM baru ini mendapatkan bansos. Karena kita sudah menggunakan desil itu,” katanya.

Pemutakhiran DTSEN juga berangkaian dengan proses penentuan desil nan digunakan sebagai salah satu pertimbangan pemerintah dalam menetapkan prioritas program perlindungan sosial.

Lebih lanjut Andy menambahkan pemerintah terbuka terhadap masukan untuk menyempurnakan metodologi maupun penentuan desil. Diskusi akademis menjadi salah satu ruang untuk mengevaluasi proses tersebut.

“Tadi ada Mas Media Askar dari Celios. Dia memberikan masukan-masukan nan saya rasa ini konstruktif untuk pemerintah untuk membenahi semuanya. Untuk menyempurnakan metodologi, menyempurnakan desil, menyempurnakan DTSEN. Dan ini kita buka,” katanya.

Menurut Andy, pemutakhiran tidak berakhir pada pembaruan info secara administratif, tetapi juga mencakup respons terhadap temuan di lapangan. “Adapun ada hal-hal nan kiranya error di lapangan, semuanya kita respons. Semua masukan dari media kita respons dan langsung kita tindak lagi sebagai bagian dari pemutakhiran,” ujarnya.

Direktur Metodologi, Statistik, dan Science Data Badan Pusat Statistik (BPS) Prof. Setia Pramana menjelaskan DTSEN dibangun melalui integrasi sejumlah sumber info pemerintah, termasuk DTKS, Regsosek, dan P3KE.

Masing-masing sumber info mempunyai karakter dan kelengkapan info nan berbeda sehingga proses integrasi menjadi bagian krusial dalam penyusunan pedoman info sosial ekonomi.

Menurut Setia, info perlu terus diperbarui lantaran kondisi masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu. “Data itu memang kudu di-update lantaran kondisi masyarakat berubah. Ada nan pindah domisili, ada nan meninggal, dan sebagainya,” katanya.

Dalam penentuan desil, BPS menyusun ranking kesejahteraan berasas karakter sosial ekonomi rumah tangga. Peringkat tersebut tidak ditentukan hanya berasas pendapatan lantaran info pengeluaran alias pendapatan secara langsung tidak tersedia untuk seluruh rumah tangga.

Setia menjelaskan BPS memanfaatkan info Susenas nan mempunyai info pengeluaran rumah tangga untuk membangun model perkiraan bagi rumah tangga nan tidak mempunyai info pengeluaran secara langsung. Model tersebut menggunakan pendekatan Proxy Means Test (PMT) dan metode machine learning.

Karakteristik wilayah juga menjadi bagian dari proses pemodelan. BPS mengembangkan model berasas kondisi masing-masing kabupaten/kota lantaran karakter sosial ekonomi masyarakat berbeda antardaerah.

“Modelnya kita bangun di masing-masing kabupaten/kota lantaran karakter masing-masing wilayah itu berbeda,” ujar dia.

Hasil pemodelan kemudian digunakan untuk menyusun ranking kondisi sosial ekonomi secara nasional. Menurut Prof. Setia, proses tersebut terus dievaluasi untuk meningkatkan kecermatan model dan mengurangi kesalahan nan dapat muncul baik dari model maupun dari kualitas info nan digunakan.

Ia menambahkan penyempurnaan metodologi merupakan proses nan terus melangkah seiring dengan pemutakhiran data. Dengan demikian, perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat tercermin dalam pedoman info nan digunakan pemerintah. (Ant/P-3)

Makeup mata. (Foto: Freepik)

Perwakilan The Jakmania dan Bobotoh Kota Bekasi berjumpa di Mapolres Metro Bekasi Kota, Kamis malam (10/9), menjelang pertandingan Persija Jakarta melawan Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).

Pertemuan dalam Forum Silaturahmi Antarsuporter itu membahas pentingnya menjaga persatuan dan keamanan selama pertandingan berlangsung.

Kedua golongan suporter sepakat mengedepankan sportivitas serta mencegah provokasi nan dapat memicu ketegangan.

Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol. Putu Kholis Aryana mengatakan perbedaan klub bukan argumen bagi suporter untuk saling bermusuhan.

“Identitas sebagai suporter tidak semestinya menciptakan jarak. Justru melalui kecintaan kepada klub masing-masing, The Jakmania dan Bobotoh dapat memperlihatkan bahwa sepak bola mempunyai kekuatan untuk mempertemukan dan mempersatukan,” ujar Putu.

Dalam pertemuan itu, kedua organisasi juga berkomitmen memperkuat komunikasi antarkoordinator dan tidak menyebarkan info nan belum terverifikasi, terutama melalui media sosial.

“Kembalinya pertandingan Persija melawan Persib ke GBK setelah tujuh tahun merupakan momentum nan telah lama kita nantikan. Mari menyambutnya dengan kedewasaan dan menjadikannya seremoni sepak bola nan membanggakan. Beda warna, tetap satu Indonesia,” pungkasnya.

Dua unit kapal hovercraft milik Angkatan Laut Jepang (Japan Maritime Self-Defense Force) mendarat di pesisir Pantai Karta, Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Jumat (11/9).

Dikutip dari IG resmi Dandim 1209/Bengkayang, dua kapal nan mendarat tersebut ialah LCAC 05 dan LCAC 06. Kegiatan itu dipantau langsung oleh Dandim 1209/Bengkayang Letkol Inf Aprianda.

Pendaratan juga dipantau langsung oleh personel Kodim agar pendaratan melangkah sesuai prosedur.

“Memastikan seluruh tahapan pendaratan armada asing tersebut melangkah lancar dan sesuai prosedur operasional standar,” demikian keterangan dalam unggahan IG resmi Dandim 1209/Bengkayang, Jumat (11/9).

Kehadiran tersebut perlu mendapat pengawasan, karena pesisir Bengkayang adalah titik strategis dalam pergerakan lintas negara di wilayah Kalimantan Barat.

Sebelumnya Jepang telah mengerahkan kapal JS Kunisaki milik Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF) untuk membawa tiga helikopter CH-47 Chinook milik Japan Ground Self-Defense Force (JGSDF) ke Indonesia. Armada tersebut dikirim untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan setelah pemerintah Indonesia meminta support Jepang.

Selain tiga helikopter, Jepang mengerahkan sekitar 180 personel untuk misi tersebut. JS Kunisaki tiba di perairan Kalimantan Barat pada 9 September dan dijadwalkan merapat di Pelabuhan Kijing.

Operasi support direncanakan berjalan selama sekitar 21 hari, dengan tiga Chinook digunakan untuk mendukung pemadaman dari udara.

Jakarta -

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Muhamad Nur Purnamasidi, meminta pemerintah menaikan indeks support Program Indonesia Pintar (PIP). Purnamasidi menilai besaran support PIP saat ini tetap terlalu mini terutama untuk family prasejahtera.

"Jangan sampai keterbatasan ekonomi menjadi argumen anak-anak Indonesia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan nan layak," kata Purnamasidi kepada wartawan, Jumat (11/9/2026).

Berdasarkan info Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, rata-rata biaya pendidikan peserta didik per tahun mencapai sekitar Rp 4,56 juta untuk jenjang SD, Rp 7,34 juta untuk SMP, dan Rp 10,19 juta untuk SMA/SMK. Bantuan PIP hanya menutup sebagian biayanya saja.

Dirinya menilai peningkatan faedah PIP adalah bagian dari tanggung jawab negara memberikan kesempatan pendidikan nan layak bagi setiap anak. Ia menilai penyesuaian nilai faedah PIP menjadi salah satu langkah krusial untuk meringankan beban family penerima.

"Ini bukan sekadar persoalan hitung-hitungan matematis, melainkan bentuk tanggung jawab negara. Apalagi petunjuk Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah sangat jelas," tuturnya.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartanto beberkan total anggaran Perlindungan Sosial (Pelinsos) 2027. Disampaikan total anggaran Perlinsos mencapai Rp 549,9 triliun.

Anggaran Perlinsos merupakan biaya nan digunakan untuk melanjutkan beragam program perlindungan sosial, termasuk support untuk pemenuhan jasa pendidikan. Anggaran Perlinsos 2027 naik sekitar 8,2% dari Rp 508,2 triliun.

"Pemerintah melanjutkan program perlindungan sosial sebesar Rp 549,9 triliun, terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, iuran JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan), penanganan bencana, subsidi bahan bakar minyak (BBM), KIP Kuliah, dan subsidi KUR (kredit upaya rakyat)," tutur Airlangga dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 dikutip dari YouTube Kementerian Keuangan RI, Jumat (14/8).

Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah masuk dalam support sosial di bagian pemenuhan jasa pendidikan. Target penerima PIP di 2027 mencapai 22,1 juta siswa, sedangkan KIP Kuliah bakal ditujukan bagi 1,1 juta siswa.

Airlangga menekankan pihaknya bakal menggunakan info jeli nan diambil dari Sensus Ekonomi 2026. Sensus Ekonomi 2026 saat ini tengah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Itu menjadi rebasing (pembaruan) untuk PDB (produk domestik bruto) ke depan dan dalam sensus ekonomi ini memasukkan sektor pertanian. Jadi, ini untuk pertama kali dalam sensus ekonomi, pertanian masuk integrasi terhadap sensus perekonomian," tandas Airlangga.

(ial/dek)

Peraih emas Olimpiade 2016 Liliyana Natsir.(Dok. MI/Dhika Kusuma Winata)

BESARAN bingkisan nan disiapkan pemerintah untuk peraih lencana emas Asian Games 2026 Aichi-Nagoya mendapat respons positif dari legenda bulu tangkis Indonesia Liliyana Natsir. Menurut dia, bingkisan Rp3 miliar dapat menjadi tambahan motivasi bagi atlet untuk tampil maksimal di arena multicabang Asia tersebut.

Presiden Prabowo Subianto menjanjikan bingkisan Rp3 miliar bagi atlet Indonesia nan meraih lencana emas nomor perorangan di Asian Games 2026. Nilai tersebut meningkat tiga kali lipat jika dibandingkan bingkisan emas SEA Games lampau nan mencapai Rp1 miliar.

Liliyana mengaku terkejut ketika mengetahui besarnya bingkisan nan disiapkan pemerintah. Peraih lencana emas Olimpiade 2016 berbareng Tontowi Ahmad itu membandingkannya dengan masa ketika dirinya tetap aktif sebagai atlet.

"Kita dengar sendiri bingkisan dari pemerintah waduh besar banget. Saya saja sampai bilang waduh, era saya coba kayak gitu. Tapi itu maksudnya motivasi, bukan atlet mata duitan, tapi itu suatu motivasi dan kita enggak mau munafik," seloroh Liliyana di sela-sela Audisi Umum PB Djarum 2026 di Kudus, Jumat (11/9).

Meski demikian, Liliyana menilai bingkisan tidak boleh menjadi orientasi utama atlet saat bertanding. Dia berambisi penghargaan tersebut justru digunakan sebagai pemacu semangat untuk mengejar prestasi.

"Kalau bisa rebut emas Rp3 miliar. Kerja di mana dapat Rp3 miliar seminggu alias dua minggu? Jadi itu semoga menjadi motivasi buat teman-teman. Tapi jangan jangan lihat ke sana dulu, gimana caranya berupaya di lapangan sehingga bisa juara, minimal bisa raih medali," imbuh juara bumi dobel campuran nan berkawan disapa Butet itu.

Liliyana secara unik berambisi bingkisan tersebut dapat mendorong wakil Indonesia di sektor dobel campuran untuk tampil lebih percaya diri di Asian Games. Pasalnya, dia menilai sektor tersebut tetap memerlukan kerja keras untuk kembali bersaing di jejeran teratas dunia.

Indonesia bakal mengandalkan Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah serta pasangan baru Nikolaus Joaquin/Siti Fadia Silva Ramadhanti pada Asian Games 2026. Liliyana menilai Amri/Nita berkesempatan membikin kejutan. Keduanya dinilai mempunyai modal kepercayaan diri setelah menunjukkan performa positif pada Kejuaraan Dunia dengan menembus empat besar.

"Amri dan Nita tetap bisa bersaing. Mereka sudah mendapatkan pengalaman bagus di Kejuaraan Dunia. Semoga itu menambah kepercayaan diri mereka saat menghadapi Asian Games," tutur Liliyana.

Menurutnya, persaingan dobel campuran saat ini tetap sangat ketat. Tiongkok menjadi kekuatan utama sedangkan Prancis juga patut diperhitungkan setelah menunjukkan performa kuat belakangan ini.

Di sisi lain, Indonesia tetap menghadapi pekerjaan rumah berupa pencarian pasangan nan tepat. Pergantian pasangan membikin proses membangun chemistry memerlukan waktu.

Kembalinya Nova Widianto ke jejeran pembimbing di pelatnas juga diharapkan dapat membantu sektor dobel campuran menemukan formula terbaik. Liliyana menyebut Nova mempunyai tantangan untuk menentukan kombinasi pasangan nan bisa bersaing dalam jangka panjang.

Dia berambisi dobel campuran Indonesia secara berjenjang dapat kembali masuk 10 besar, apalagi lima besar dunia. Dengan fondasi tersebut, kesempatan untuk bersaing dalam Kejuaraan Dunia, Olimpiade, Asian Games, dan turnamen besar lainnya diharapkan terbuka.

"Semoga dengan kerja keras dan adanya coach Nova, dobel campuran bisa kembali ke performa terbaik, minimal masuk 10 besar alias lima besar dunia. Setelah itu, sasaran berikutnya tentu Kejuaraan Dunia, Olimpiade, Asian Games, dan kejuaraan besar lainnya," pungkas Liliyana.

"Setelah saya dan Owi (Tontowi), tentu saya mau ada penerus. Semua senior juga pasti berambisi begitu. Tetapi olahraga tidak semudah nan kita inginkan. Persaingannya sangat ketat sehingga kudu diperjuangkan dengan lebih maksimal," tandasnya. (H-3)

Sejumlah anak nan mengalami indikasi keracunan makanan usai menyantap hidangan pada aktivitas syukuran pernikahan di Kampung Ciminggir, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Sagranten, Kabupaten Sukabumi, Minggu (9/6/2024)(ANTARA/Aditya Rohman)

IKATAN Dokter Anak Indonesia (IDAI) membagikan pedoman pertolongan pertama nan wajib diketahui orang tua saat anak menunjukkan indikasi keracunan makanan di rumah. Bahaya utama dari kasus keracunan makanan pada anak bukanlah sekadar paparan kuman, melainkan akibat dehidrasi berat akibat kehilangan cairan tubuh secara cepat.

Ketua UKK Emergensi dan Terapi Intensif Anak IDAI, DR. Dr. Yogi Prawira, Sp.A, Subsp. ETIA(K), menjelaskan bahwa keracunan makanan merupakan gangguan kesehatan nan timbul setelah mengonsumsi makanan alias air nan terkontaminasi bakteri, racun (toksin), virus, parasit, maupun bahan kimia.

"Yang membahayakan anak adalah kehilangan cairan, bukan hanya kumannya. Kita bisa beri oralit sedikit-sedikit tapi sering, ASI dan makanan diteruskan, pantau anak berapa kali berkemih," kata Yogi Prawira dikutip Antara, Jumat (11/9).

Kenali Gejala Khas, Gejala Bahaya, dan Tanda Dehidrasi

Yogi menyampaikan bahwa indikasi lazim nan sering ditemui pada anak nan mengalami keracunan makanan meliputi rasa mual, muntah, nyeri perut, serta buang air besar (BAB) cair alias apalagi berdarah.
Selain indikasi pencernaan, orang tua juga diminta mewaspadai indikasi tidak unik nan memerlukan penanganan medis segera dari akomodasi kesehatan:

• Demam tinggi dan nyeri kepala alias pusing.
• Pandangan kabur.
• Kelemahan pada personil mobilitas tubuh dan rasa kesemutan.

Pada sebagian besar kasus, keracunan dipicu oleh dehidrasi. Tanda-tanda dehidrasi pada anak nan perlu dicermati antara lain mulut kering, anak terlihat haus terus-menerus, pusing, berkemih lebih jarang dengan warna urine pekat, serta tubuh nan lemas.

Pertolongan Pertama 

Bila anak mulai menunjukkan tanda-tanda keracunan makanan, langkah awal nan kudu dilakukan orang tua adalah segera menghentikan pemberian makanan nan dicurigai. Makanan sisa tersebut hendaknya disimpan terlebih dulu dan jangan dibuang untuk kebutuhan kajian laboratorium alias bukti medis.

Selanjutnya, ikuti pedoman pemberian nutrisi dan cairan dari IDAI berikut:

1. Berikan Oralit Bertahap: Berikan cairan oralit sedikit demi sedikit tetapi sering untuk mencegah dehidrasi makin parah.
2. Jangan Hentikan Cairan Saat Muntah: Bila anak muntah, pemberian cairan tidak boleh dihentikan, melainkan diperlambat gelombang dan volumenya.
3. Lanjutkan ASI dan Makanan: Pemberian ASI dan makanan tetap diteruskan sesuai keahlian anak. Berpuasa tidak mempercepat proses penyembuhan.
4. Berikan Makanan Lunak: Setelah muntah mereda, berikan makanan lunak porsi mini seperti bubur, pisang, alias roti.
5. Istirahat dan Pantau Urin: Pastikan anak beristirahat cukup dan pantau gelombang berkemihnya.

“Muntah bukan argumen berakhir memberi cairan, tapi pemberiannya diperlambat, bukan dihentikan,” tegas Yogi.

Hal nan Dilarang (Pantangan Orang Tua di Rumah)

Guna mencegah komplikasi fatal, IDAI mengingatkan orang tua untuk tidak melakukan beberapa tindakan rawan selama merawat anak di rumah:

• Jangan Membuat Larutan Garam Sendiri: Hindari membikin oralit racikan sendiri di rumah lantaran kadar garam nan tidak terukur berisiko membahayakan anak.
• Jangan Merangsang Muntah alias Memberi Arang Aktif: Dilarang memaksa anak muntah alias memberikan arang aktif tanpa petunjuk dokter.
• Jangan Berikan Obat Anti-Diare Tanpa Resep: Obat penghenti diare sembarangan justru menahan racun dan kuman lebih lama di dalam usus anak.
• Jangan Berikan Antibiotik Sendiri: Dilarang mengonsumsi antibiotik tanpa resep dan petunjuk medis.
• Batasi Minuman Tertentu: Batasi sementara konsumsi susu sapi, teh, dan kopi pada anak nan sudah besar, tetapi ASI untuk bayi jangan pernah dihentikan. 

(Ant/P-4)

Polemik rumor pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, nan dicanangkan oleh DPRD Tapanuli Tengah berhujung damai. Perdamaian tersebut setelah Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, melakukan upaya mediasi antara kedua belah pihak.

"Sudah ada solusi, sudah ada win-win solution (damai). Iya (Mendagri turun). Kalau pengarahan dari Mendagri, agar duduk berbareng untuk menanggulangi bencana-bencana alam ini," kata Wakil Ketua DPRD Tapteng, Joneri Sihite saat dihubungi kumparan, Jumat (11/9).

Joneri nan juga merupakan Ketua DPD Golkar Tapteng menuturkan, wacana pemakzulan Masinton dilakukan karena Masinton tidak peduli dengan DPRD. Aspirasi dari masyarakat ke DPRD tidak disampaikan.

"Karena itu kemarin kan lantaran dia tidak mau peduli dengan DPRD. Keinginan daripada DPRD itu, aspirasinya khususnya tidak bisa disampaikan lah," imbuh Joneri.

Wacana pemakzulan itu mempunyai proses panjang. Sebab, ada kewenangan bertanya alias interpelasi daripada DPRD.

"Dasarnya kemarin kan kenapa itu ada opsi begitu, itu kan tetap wacana ya. Karena itu kan tetap panjang. Karena itu tetap ada kewenangan bertanya alias interpelasi daripada DPRD, lenyap itu masuk lah ke kewenangan angket, kewenangan penyidikan. Artinya, kan tetap panjang begitu, baru kelak terakhirnya pemakzulan," ujar Joneri.

Joneri mengatakan argumen wacana pemakzulan itu lantaran penyerapan anggaran baru 30% per Agustus 2026 dan penanganan musibah dinilai tetap berantakan.

"Nah, kenapa amburadul? Kalau saya secara pribadi menilai ya, saya juga ada di pihak tengah ini, penyambung. Cuma kita kadang-kadang sebagai kawan sama Masinton ini tidak menerima masukan-masukan. Misalnya begini, kan saya satu jalan sama beliau, misalnya OPD sampai hari ini tetap ada 60% tetap Plh. Kan itu dia sudah pejabat definitif, secara undang-undang juga Plh itu biasanya kan paling lama 3 bulan ya secara aturan," ucap Joneri.

Joneri menuturkan, pihaknya juga telah membahas rancangan peraturan wilayah (Ranperda) APBD tahun 2027 dan telah menyetujui sembilan poin dari 10 poin nan dibahas.

Sembilan poin nan mulai dari anggaran untuk peralatan pertanian Rp10 miliar, nelayan Rp 10 miliar, danasiwa nan keluarganya terdampak musibah Rp 20 miliar, becak Rp 3 miliar, rumah tidak layak huni hingga tunjangan DPRD diterima.

Sementara itu, satu poin nan tidak disetujui adalah pembangunan kelanjutan instansi pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Diketahui anggaran untuk pembangunan instansi bupati Tapteng sebesar Rp 111 miliar, dan anggaran nan sudah digunakan sekitar Rp 84 miliar alias 70%.

"Satu lagi nan enggak disetujui bupati ialah kelanjutan pembangunan instansi bupati. Karena dasarnya (dibanding) bupati, lebih krusial penanganan bencana, daripada itu, untuk sementara ini," ujar Joneri.

Dari partai Golkar, menolak untuk melanjutkan pembangunan instansi bupati Tapteng. Karena, penanganan musibah lebih krusial untuk diutamakan.

"Kalau kami fraksi Golkar menolak melanjutkan untuk anggaran tahun 2027. Kenapa? Karena lebih krusial penanganan musibah nan terjadi di Tapteng nan belum selesai sampai hari ini penanganannya," imbuh Joneri.

Sebelumnya, beredar rumor pemakzulan terhadap Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu nan diwacanakan oleh DPRD Tapanuli Tengah.

DPRD itu berasal dari kelima partai politik ketua Gerindra, NasDem, Golkar, PKB dan PAN menyikapi tentang pemerintahan Masinton.

Mereka menyesalkan pengelolaan anggaran nan tidak ahli dalam pengelolaan APBD dan penanganan support pascabencana Tapteng. Sehingga, lima partai tersebut melalui DPRD Tapteng bakal mewacanakan pemakzulan jika Masinton tidak meningkatkan penyerapan anggaran. Pernyataan mereka pun viral di media sosial.

"Kami menyesalkan pengelolaan anggaran nan tidak ahli dan tidak mempunyai keahlian dalam mengelola anggaran APBD. Penyerapan anggaran APBD Kabupaten Tapteng tahun anggaran 2026 sampai bulan Agustus 2026, berfaedah sudah memasuki akhir triwulan ketiga hanya mencapai 30%. Tentu perihal ini sebuah kejadian nan sangat memalukan dalam sejarah pemerintahan Kabupaten Tapteng," kata Ketua DPC Partai Gerindra Tapteng, Hazmi Arif Simatupang, dalam video pernyataannya, dilihat, Rabu (9/9).

Menu MBG.(MI/Usman Iskandar)

WAKIL Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto menegaskan keselamatan dan keamanan penerima faedah kudu menjadi prioritas dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Dalam prinsip HAM, para siswa penerima MBG ini adalah penerima faedah dari kebijakan negara sehingga prinsip keselamatan dan prinsip keamanan mengenai penyelenggaraan Program MBG ini kudu diperhatikan,” kata Mugiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (11/9).

Mugiyanto saat memantau penyelenggaraan MBG di SMAN 04 Manado, Sulawesi Utara, hari ini, berbincang dengan siswa untuk memperoleh masukan langsung mengenai penyelenggaraan dan pengedaran makanan. Sejumlah siswa menyampaikan keluhan mengenai jarak waktu antara makanan tiba di sekolah dan waktu pemberian kepada siswa serta menu nan dinilai kurang variatif.

“Itu bagus, berbareng dengan Kadis Pendidikan, Kadis Ketahanan Pangan serta Kepala SPPG setempat, kami mendengar langsung apa nan siswa ini kehendaki,” ujar dia.

Mugiyanto mengatakan masukan dari penerima faedah tersebut krusial sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki penyelenggaraan MBG. Menurut dia, MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden sekaligus corak tanggung jawab negara dalam memenuhi kewenangan masyarakat, termasuk kewenangan atas pangan.

“Kami dari Kementerian Hak Asasi Manusia membujuk kita semua untuk menempatkan bahwa makanan adalah bagian dari Hak Asasi Manusia, sebagaimana Hak Asasi Manusia merupakan kewenangan nan diterima sejak manusia dilahirkan, makan pangan merupakan bagian darinya. Ketika sekarang Pemerintah melaksanakan Program MBG, itu berfaedah Negara sedang melakukan tanggung jawabnya,” kata dia.

Ia menambahkan beragam persoalan dalam penyelenggaraan program perlu diperbaiki secara bersama-sama agar tujuan pemenuhan kewenangan masyarakat dapat tercapai. Kementerian HAM, kata Mugiyanto, bakal terus melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan nilai-nilai HAM diterapkan dalam penyelenggaraan MBG, termasuk dari sisi keamanan dan keselamatan penerima manfaat.

Pemantauan di Kota Manado juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepedulian terhadap HAM serta mendorong budaya penghormatan HAM di lingkungan sekolah. (Ant/P-3)

Jakarta, CNN Indonesia --

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung minta Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengupayakan penurunan stunting dari 17 persen menjadi 14 persen dalam waktu dua tahun.

Hal ini disampaikannya dalam Jambore Kader Posyandu Bidang Kesehatan DKI Jakarta 2026 di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (11/9).

"Saya berambisi Bu Ani dan juga jajaran, perihal nan berangkaian dengan stunting nan sekarang average-nya kurang lebih alias rata-ratanya 17 persen dalam dua tahun ke depan kita bisa turunkan sama dengan stunting nasional, ialah 14 persen," ujar Pramono kepada Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati.

Pramono juga menekankan peran Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) dalam upaya penurunan stunting ini.

"Dan untuk itu menjadi tugas Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, terutama nan di Posyandu, lantaran bagaimanapun stunting ini faktornya relatif sebenarnya kompleks," katanya.

Namun, tak hanya dalam masalah stunting, Posyandu dilihat sebagai lembaga nan dapat menangani kesehatan secara menyeluruh.

"Posyandu itu tidak hanya semata-mata kesehatan ibu dan anak, sekarang sudah menjadi kelembagaan di tingkat bawah untuk gimana perihal secara menyeluruh tentang kesehatan itu bisa diperankan oleh Posyandu," ujarnya.

Pramono menyebut upaya digitalisasi jasa dilakukan pada Smart Posyandu. Dari sekitar 4.469 total Posyandu di Jakarta, Pramono sebut telah ada 3.148 Smart Posyandu alias sekitar 70 persen.

(mou/fra)

Cilacap -

Penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan Barat mengalami hambatan lantaran pendangkalan alur Sungai Kapuas dan turunnya debit air.

Menghadapi kondisi tersebut, PT Pertamina Patra Niaga langsung mengambil langkah sigap dengan menyiapkan rencana kontinjensi demi memastikan pasokan daya bagi masyarakat tetap aman.

"Ini adalah sebuah force majeure. Kalau kita memandang biasanya sungai nan kemudian digunakan untuk jalur kapal mengirimkan BBM, rupanya kering, mau tidak mau, maka kita kudu melakukan nan namanya kontinjensi plan," ujar Corporate Secretary PPN Roberth MV Dumatubun saat ditemui di Cilacap, Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2026).

Roberth menjelaskan pengalihan jalur pengedaran ini tentunya menyantap waktu pengiriman lebih lama. Ia menyebut jika penyaluran melalui jalur sungai biasanya menyantap waktu satu hari, pengiriman lewat darat menggunakan mobil tangki kemungkinan memerlukan waktu lebih lama dari satu hari.

"Jadi, jika lewat sungai misalnya satu hari, tapi jika lewat darat dengan menggunakan mobil tangki, kemungkinan lebih dari satu hari. Tapi BBM-nya semaksimal mungkin kami berkomitmen untuk menyampaikan," jelsnya.

Meski begitu, Roberth menegaskan Pertamina tetap berkomitmen untuk semaksimal mungkin menyampaikan BBM hingga ke tangan masyarakat. Ia juga mengimbau kepada semua pihak agar menggunakan BBM secara bijak dan hemat.

"Jangan memanfaatkan dengan misalnya jalur sungainya kering. Kemudian terjadi pembelian berulang di SPBU nan kemudian dijual kembali dengan nilai mahal. Ini kami sangat menyayangkan gimana masyarakat sudah berhadapan dengan El Nino, mereka butuh energi, tapi kemudian ada pihak-pihak nan justru memanfaatkan," terang.

Sebelumnya, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fathul Nugroho mengatakan pengedaran BBM ke masyarakat tetap dijaga dengan skema pengganti dan darurat agar pasokan tidak terganggu.

"Terkait dengan pengedaran BBM untuk Kalimantan Barat ini ada sedikit gangguan akibat pendangkalan alur Sungai Kapuas dan debit airnya nan turun, sehingga kapal tanker BBM kandas, terutama di Fuel Terminal Sanggau dan Sintang. Mudah-mudahan dari hasil obrolan dan paparan dari Pertamina Patra Niaga sudah disiapkan skema alternative dan emergency suplainya bisa melangkah dengan baik," kata Fathul saat ditemui di Integrated Terminal (IT) Pontianak, Selasa (17/2/2026).

Untuk mengatasi gangguan tersebut, salah satu opsi nan dibahas adalah penggunaan tongkang terapung (floating barge) sebagai jetty sementara. Dengan skema ini, bongkar muat BBM dilakukan langsung dari kapal tanker ke mobil tangki.

(rea/hns)

Jakarta -

PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) alias INALUM memperoleh ranking angsuran internasional BBB- dengan outlook stabil dari S&P Global Ratings. Peringkat tersebut menempatkan INALUM dalam kategori investment grade.

Dalam laporan nan diterbitkan 7 September 2026, S&P menyoroti posisi INALUM di Grup MIND ID serta support pemerintah melalui holding BUMN pertambangan tersebut. S&P juga mempertimbangkan peran INALUM dalam hilirisasi bauksit dan pengembangan rantai nilai aluminium nasional.

Direktur Utama INALUM, Melati Sarnita mengatakan, apa nan telah dicapai saat ini, menjadi pengakuan sekaligus momentum bagi perusahaan untuk terus memperkuat esensial upaya dan menjalankan transformasi industri aluminium nasional secara berkelanjutan.

"Investment grade ini merupakan pengakuan sekaligus tanggung jawab bagi INALUM untuk terus menjaga keahlian perusahaan secara prudent dan berkelanjutan. Di tengah agenda ekspansi dan hilirisasi, kami bakal memastikan bahwa pertumbuhan tidak hanya mengejar skala tetapi tetap dibangun di atas esensial operasional nan kuat, disiplin finansial, dan tata kelola nan baik dan kuat," kata Melati dalam keterangannya, Jumat (11/9/2026).

Pencapaian rating internasional tersebut melengkapi penguatan profil angsuran INALUM di pasar domestik. Pada Agustus 2026, PEFINDO juga meningkatkan ranking INALUM satu tingkat dari idAA-/Stable menjadi idAA/Stable setelah INALUM mempertahankan ranking idAA-/Stable selama tiga tahun sebelumnya.

Pemeringkatan internasional dan peningkatan ranking domestik tersebut berjalan pada saat INALUM tengah mempersiapkan peningkatan kebutuhan pendanaan untuk mendukung beragam proyek hilirisasi aluminium pada periode 2026-2029.

Keunggulan Biaya Operasional dan Sumber Energi Hidro Perkuat Daya Saing INALUM
Dalam penilaiannya, S&P Global Ratings turut menyoroti struktur biaya operasional INALUM nan kompetitif. Perusahaan tercatat bisa beraksi pada kuartil pertama kurva biaya global, dibandingkan rata-rata industri pada tahun 2026.

Efisiensi tersebut didukung oleh pasokan sumber daya hidro nan stabil serta integrasi sumber bahan baku domestik. Keunggulan biaya ini dinilai menjadi salah satu kekuatan angsuran INALUM sekaligus memberikan daya tahan bagi perusahaan dalam menghadapi dinamika nilai aluminium global.

S&P Global Ratings juga menyoroti pemanfaatan pembangkit listrik tenaga air nan membikin smelter INALUM nan tidak hanya berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon, tetapi juga mendukung profitabilitas dan efisiensi biaya produksi INALUM.

Saat ini INALUM mengoperasikan smelter aluminium primer dengan kapabilitas produksi sekitar 275 ribu ton per tahun. Melalui kepemilikan kebanyakan di PT Borneo Alumina Indonesia (BAI), INALUM telah sukses mengatasi ketergantungan impor bahan baku alumina.

BAI mengoperasikan Smelter-Grade Alumina Refinery 1 (SGAR 1) di Mempawah, Kalimantan Barat, dengan kapabilitas sekitar 1 juta ton alumina per tahun.

Memperkuat Rantai Nilai Aluminium Nasional
Melati menambahkan, pengembangan SGAR 2 dan Smelter Aluminium 2 (Smelter 2) sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional nan memperkuat integrasi rantai nilai aluminium nasional.

Pengembangan proyek-proyek tersebut juga didukung oleh pemegang saham utama, baik melalui kemitraan strategis maupun support permodalan, nan mencerminkan pentingnya proyek tersebut bagi penguatan industri aluminium nasional.

Pengembangan proyek INALUM meliputi SGAR 2 dan Smelter 2. Kedua proyek tersebut merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional. SGAR 2 direncanakan menambah kapabilitas produksi alumina sekitar 1 juta ton per tahun, sehingga bakal meningkatkan menjadi dua kali lipat kapabilitas alumina nan ada.

(ily/hns)

Jakarta -

Kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Galuga, Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat nan sempat terkendali kembali membesar. Titik api baru muncul akibat angin kencan.

Dilansir Antara, api kembali membesar pada Jumat (11/9/2026) sekitar pukul 15.30 WIB. Api nan membesar berasal dari titik baru bukan dari rembetan.

"Ini titik baru, bukan merembet dari wilayah kota," kata Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kabupaten Bogor Yudi Santosa di TPA Galuga.

Dia mengatakan titik api baru itu membesar lantaran tiupan angin kencang. Angin bergerak ke arah barat kemudian bergeser menuju selatan.

"Angin ke arah barat cukup besar dan sekarang bergeser ke arah selatan. Jadi, apinya bergerak ke selatan," ujarnya.

Sebanyak tujuh unit pemadam kebakaran (damkar) dikerahkan ke letak dengan support mobil tangki air dari PDAM dan Dinas PUPR Kabupaten Bogor.Petugas melakukan pengepungan api dari sisi utara, selatan, dan timur, untuk mencegah kebakaran meluas ke bagian lain area TPA sampah tersebut.

"Kami melakukan pengepungan api dari utara, selatan, dan timur. Api belum dapat dikuasai penuh, tetapi titiknya sudah mulai mengecil," kata Yudi.

Belum diketahui luas area nan terbakar akibat munculnya titik api baru tersebut. Petugas tetap berfokus mengendalikan kobaran nan bergerak mengikuti arah angin.

Pada Kamis (10/9) ratusan personel campuran telah mengendalikan kebakaran utama dan melanjutkan pendinginan. Operasi melibatkan Damkar, BPBD, TNI AD, TNI AU, Polri, PMI, serta sejumlah perangkat wilayah kota/kabupaten Bogor.

TNI AU sebelumnya juga mengerahkan helikopter untuk melakukan penyiraman dari udara, sedangkan petugas darat membongkar timbunan sampah menggunakan perangkat berat dan menyemprot bara nan tersimpan di dalamnya.

(dek/idn)

Jakarta -

Eks Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan (Karo Humas Kemnaker), Sunardi Manampiar Sinaga, nan merupakan tersangka kasus pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kemnaker selesai diperiksa KPK. Sunardi irit bicara usai diperiksa KPK.

Pantauan detikcom di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2026), Sunardi keluar dari lobi pukul 16.56 WIB setelah datang pemeriksaan sejak pukul 09.59 WIB. Saat keluar, Sunardi memakai masker putih dan topi.

Sunardi keluar dengan pengawalan lima orang. Ketika keluar, Sunardi menepis dugaan dirinya turut memperoleh aliran duit di kasus ini.

"Nggak ada, nggak ada (terima aliran uang). Kamu tanya aja sana (ke interogator KPK)," kata dia.

Selain Sunardi, KPK memanggil dua orang lainnya ialah Chairul Fadhly Harahap selaku Sekretaris Ditjen Bina Pengawasan Tenaga Kerja dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Haiyani Rumondang selaku Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja tahun Kementerian Ketenagakerjaan (2020-2024).

Charul memenuhi panggilan pemeriksaan KPK sementara Haiyani tidak hadir. Sunardi ditetapkan sebagai tersangka baru dalam perkara ini berbareng Chairul dan ⁠Haiyani. Chairuldan Haiyanijuga sudah ditetapkan sebagai tersangka.Ketiganya diumumkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 11 Desember 2025 dan telah dicegah oleh KPK untuk ke luar negeri selama 6 bulan.

Jubir KPK Budi Prasetyo menyebut, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka baru dalam perkara ini setelah interogator menemukan ada aliran duit nan mengalir ke mereka.

"Di antaranya itu (ada aliran dana)," kata jubir KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Jumat (12/12/2025).

Adapun dalam kasus ini, 11 tersangka lainnya sudah divonis, termasuk salah satunya mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel. Berikut rincian komplit vonis para terdakwa dalam kasus ini:

1. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, divonis 4,5 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider pidana 90 hari kurungan, dan duit pengganti Rp 3.435.000.000.

2. Irvian Bobby Mahendro, divonis 6 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 90 hari pidana kurungan, dan duit pengganti Rp 36,04 miliar subsider 3 tahun kurungan.

3. Fahrurozi, Dirjen Binwasnaker dan K3 pada Maret 2025, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 90 hari pidana kurungan, dan duit pengganti Rp 35 juta subsider 1 tahun pidana kurungan.

4. Hery Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021 sampai Februari 2025, divonis 6,5 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 90 hari pidana kurungan, dan duit pengganti Rp 7.591.120.000 (7,59 miliar) subsider 2 tahun pidana kurungan.

5. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 tahun 2020-2025, divonis 4,5 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 90 hari pidana kurungan, dan duit pengganti Rp 1.948.722.222 (1,94 miliar) subsider 1 tahun pidana kurungan.

6. Gerry Aditya Herwanto Putra, Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022, divonis 4,5 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 90 hari pidana kurungan, dan duit pengganti Rp 828.500.000 (828,5 juta) subsider 1 tahun.

7. Sekarsari Kartika Putri, Subkoordinator Bidang Pengembangan Kelembagaan K3 pada Ditjen Binwasnaker dan K3, divonis 4,5 tahun penjara

8. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020, divonis 4,5 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 90 hari pidana kurungan, dan duit pengganti Rp 1.350.000.000 (1,35 miliar) subsider 1 tahun pidana kurungan.

9. Supriadi, Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda selaku Subkoordinator Bidang Pemberdayaan Personel K3 pada Ditjen Binwasnaker dan K3, divonis 4,5 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 90 hari pidana kurungan, dan duit pengganti Rp 3.000.000.000 (3 miliar) subsider 1 tahun pidana kurungan.

10. Temurila, pengusaha dari PT KEM, divonis 1,5 tahun, denda Rp 200 juta subsider 90 hari pidana kurungan.

11. Miki Mahfud, pengusaha dari PT KEM, divonis 1,5 tahun, denda Rp 200 juta subsider 90 hari pidana kurungan.

Kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker diduga telah berjalan sejak 2019. Uang pengurusan nan semestinya hanya Rp 275 ribu melonjak menjadi Rp 6 juta.

KPK mengatakan, dari selisih biaya nan dibayarkan oleh para pihak pengurus sertifikat K3 dengan biaya nan seharusnya, duit tersebut mengalir ke beberapa pihak. Totalnya, Rp 81 miliar.

(kuf/idn)

Sosialisasi MediaMIND 2026 digelar di UI oleh ANTAM dan MIND ID. Kompetisi karya jurnalistik bertema kedaulatan mineral dengan enam subtema strategis.(MI/Irvan Sihombing )

UNIVERSITAS Indonesia (UI) menjadi tuan rumah dalam rangkaian sosialisasi MediaMIND 2026, sebuah kejuaraan karya jurnalistik dan karya publik bergengsi nan memfokuskan diri pada industri pertambangan nasional. Kegiatan ini bermaksud untuk memperdalam pemahaman publik mengenai peran strategis mineral Indonesia dalam mendukung kedaulatan dan pembangunan ekonomi negeri.

Penyelenggaraan tahun ini menandai jenis keenam MediaMIND dengan mengusung tema besar “Dari Bumi Untuk Kedaulatan Negeri”. Sosialisasi di kampus UI ini digawangi oleh PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), nan merupakan bagian dari Holding Industri Pertambangan MIND ID. Melalui arena ini, MIND ID berupaya menciptakan ruang kerjasama nan inklusif antara insan pers, akademisi, praktisi bumi usaha, hingga masyarakat umum.

Solidaritas untuk Jurnalis di Selat Sunda

Ada suasana khidmat nan menyelimuti pembukaan sosialisasi di UI pada 11 September 2026. Sebelum memaparkan perincian kompetisi, seluruh peserta nan terdiri dari jurnalis, akademisi, dan mahasiswa melakukan hening cipta serta angan bersama. Hal ini ditujukan bagi lima wartawan nan dilaporkan lenyap dan tetap dalam proses pencarian oleh Tim SAR setelah kejadian di perairan Gunung Anak Krakatau, Selat Sunda.

Hingga hari keempat pencarian, kelima wartawan tersebut adalah M. Bagus Khoirunnas (ANTARA), Ari Basuki (Merdeka.com), Yudistiro Pranoto (iNews), Firman Daus (Anadolu Agency), dan Donal Husni (jurnalis lepas). Department Head Corporate Communications MIND ID, Pratiwa Dyatmika, menegaskan bahwa momen ini adalah corak solidaritas dan penghormatan tinggi terhadap dedikasi wartawan di lapangan.

“Di tengah semangat berbagi pendapat dalam MediaMIND, kami mau menunjukkan kepedulian kepada rekan-rekan wartawan nan tengah menjalankan tugas. Kami mendoakan agar proses pencarian melangkah lancar dan mereka segera ditemukan,” ujar Pratiwa.

Enam Subtema Strategis MediaMIND 2026

MediaMIND 2026 mendorong peserta untuk tidak sekadar menyajikan informasi, tetapi memberikan perspektif mendalam mengenai transformasi industri pertambangan. Terdapat enam subtema utama nan dapat dieksplorasi oleh para peserta:

• Ekonomi dan Investasi: Menyoroti kontribusi sektor pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
• ESG & Green Mining: Fokus pada praktik pertambangan berkepanjangan nan ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial.
• Hilirisasi: Mengulas upaya peningkatan nilai tambah mineral di dalam negeri.
• Industrialisasi dan Ketahanan Mineral: Peran mineral dalam memperkuat struktur industri nasional.
• Kontribusi Sosial Masyarakat: Dampak nyata kehadiran industri pertambangan bagi kesejahteraan penduduk sekitar.
• Transformasi dan Inovasi: Penggunaan teknologi terkini dalam operasional pertambangan.

Ketentuan dan Jadwal Kompetisi

Kompetisi ini telah resmi dimulai sejak kick off pada 1 Agustus 2026. Peserta dapat mengirimkan karya nan telah dipublikasikan di media massa alias platform mengenai dalam rentang waktu tertentu.

Bagi calon peserta nan mau berpartisipasi, info komplit mengenai kategori, syarat teknis, dan sistem pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi nan telah disediakan oleh panitia MediaMIND 2026.

Peran Strategis Jurnalis dalam Pembangunan

MIND ID memandang wartawan sebagai mitra strategis dalam mengedukasi masyarakat. Menurut Pratiwa Dyatmika, kerja jurnalistik nan menuntut keberanian dan dedikasi tinggi sangat membantu publik dalam memahami isu-isu kompleks di sektor pertambangan. Melalui MediaMIND, diharapkan muncul karya-karya berbobot nan bisa memotret gimana kekayaan alam Indonesia dikelola untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. (I-1)

FAQ MediaMIND 2026

Jakarta -

Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) mendukung penguatan pelindungan ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya membangun kebijakan ketenagakerjaan nan bisa menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan bumi kerja. Dukungan tersebut juga diarahkan untuk memastikan kebijakan ketenagakerjaan dapat melangkah selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

Hal itu ditegaskan oleh Wamendagri Akhmad Wiyagus dalam rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan di Ruang Tridharma, Kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker), Jakarta.

"Hakikatnya kami dari Kemendagri mendukung mengenai perlindungan ketenagakerjaan ini," ujar Wiyagus, dalam keterangan tertulis, Jumat (11/9/2026).

Wiyagus juga menyoroti sejumlah aspek ketenagakerjaan nan berangkaian dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk perencanaan dan info ketenagakerjaan. Menurutnya, aspek tersebut perlu diperhatikan dalam penyusunan kebijakan agar pelaksanaannya di wilayah dapat melangkah optimal.

Keterlibatan Kemendagri dalam pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan adanya keterkaitan antara kebijakan ketenagakerjaan di tingkat pusat dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Hal tersebut krusial agar kebijakan nan disusun dapat diimplementasikan secara efektif dengan support pemerintah wilayah (pemda).

Sementara itu, Menaker Yassierli mengatakan penyusunan RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi momentum untuk membangun kreasi kebijakan nan lebih relevan dengan kondisi saat ini dan tantangan ke depan. Menurutnya, kebijakan ketenagakerjaan perlu berangkat dari pemenuhan kewenangan dasar setiap penduduk negara untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan nan layak.

"Ini adalah amanah konstitusional kita, gimana setiap penduduk negara berkuasa mendapatkan pekerjaan dan kehidupan nan layak, setiap penduduk negara berkuasa mendapatkan kepastian hukum, setiap penduduk negara berkuasa mendapatkan agunan sosial, bebas atas perlakuan diskriminatif dan sebagainya," ujar Yassierli.

Yassierli menekankan prinsip tersebut perlu menjadi landasan dalam penyusunan izin nan inklusif agar kebijakan ketenagakerjaan dapat menjangkau seluruh masyarakat di tengah transformasi bumi kerja.

Lebih lanjut, pembahasan RUU tersebut mencakup beragam aspek penguatan kebijakan ketenagakerjaan, mulai dari peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, ekspansi kesempatan kerja, pembuatan pekerjaan nan layak dan inklusif, hingga penguatan pelindungan pekerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta agunan sosial (jamsos).

Sebagai informasi, pembahasan RUU tersebut dihadiri sejumlah ketua kementerian/lembaga (K/L), di antaranya Wamenaker Afriansyah Noor, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (Wamen PPPA) Veronica Tan, Wakil Menteri Perindustrian RI (Wamenperin) Faisol Riza, serta Wakil Menteri Hukum RI (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej.

(akd/akd)

Liputan6.com, Jakarta - Roy Suryo dijadwalkan menjalani sidang perdana dalam perkara dugaan tudingan piagam tiruan Joko Widodo (Jokowi) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada Kamis, 17 September 2026 pekan depan.

Berdasarkan laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Timur, perkara tersebut terdaftar dengan nomor 300/Pid.B/2026/PN JKT.TIM. Sidang dijadwalkan berjalan mulai pukul 10.30 WIB hingga selesai di Ruang Sidang Utama PN Jakarta Timur.

Menjelang persidangan pokok perkara, Roy Suryo menyampaikan bahwa pihaknya telah mempersiapkan sejumlah bukti. Menurut dia, persiapan tersebut tidak hanya berupa bukti surat, tetapi juga keterangan ahli.

“Jadi sekali lagi dalam dua hari terakhir ini, kita kemarin sudah memberikan pembuktian. Dan pembuktian kita bukan hanya berupa surat, tapi juga berupa dua ahli, satu mahir pidana dan satu accounting ya gitu, mahir akuntansi,” kata Roy kepada wartawan di PN Jaktim, Jumat (11/9/2026).

Adapun agenda sidang perdana adalah pembacaan surat dakwaan. Roy mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan tim kuasa norma untuk menghadapi persidangan.

Dia berambisi pihak pelapor dapat datang langsung andaikan nantinya dipanggil dalam persidangan. Roy secara unik meminta Jokowi tidak hanya memberikan keterangan melalui sarana daring alias mengandalkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Pelapor itu kudu datang sendiri, Jokowi kudu datang sendiri,” ujar Roy.

Meski demikian, Roy mengatakan Jokowi belum kudu datang pada sidang perdana nan digelar 17 September 2026. Sebab, persidangan tersebut baru memasuki agenda pembacaan dakwaan.

“Kamis kan baru pembacaan dakwaan kepada saya, ya gitu. Jadi Jokowi kudu datang pada saat dia dipanggil oleh pengadilan,” ucap Roy.

Asap membubung ke udara dari letak kebakaran rimba dan lahan di area Bukit Pengol, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Jumat (11/9).

Sedikitnya 10 titik api terpantau di area tersebut. Kobaran api juga terlihat mengarah ke Lembah Watangan alias nan dikenal sebagai Bukit Teletubbies.

Kebakaran nan terjadi di area TNBTS membikin Balai Besar TNBTS menutup sementara akses wisata Gunung Bromo melalui pintu masuk Jemplang Malang sejak Kamis (10/9). Penutupan dilakukan untuk mendukung proses penanganan kebakaran sekaligus menjaga keselamatan wisatawan.

Petugas tetap melakukan pemantauan dan penanganan di sejumlah titik untuk mencegah api semakin meluas. Sementara itu, akses wisata ditutup sementara hingga kondisi di area tersebut dinilai kondusif untuk dikunjungi kembali.

Ilustrasi langkah menyimpan brokoli. (Foto: dok Magnific)

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin mempertanyakan usul perpanjangan masa kedudukan kepala desa oleh Asosiasi Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (AMJ) saat berjumpa Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, Rabu (9/9).

Khozin menilai usulan tersebut menakut-nakuti suasana kerakyatan di tingkat desa.

"Ciri kerakyatan di antaranya adalah pemimpin nan dipilih (official elected). Pemilihan kepala desa secara berkala merupakan prinsip kerakyatan di tingkat desa," kata Khozin saat dihubungi, Jumat (11/9).

Anggota Komisi DPR bagian politik dan pemerintahan itu menilai perpanjangan masa kedudukan kepala desa tak mempunyai landasan yuridis, sosiologis maupun filosofis.

Dia berpandangan, argumen persoalan fiskal tak bisa dijadikan argumen usulan perpanjangan masa kedudukan kepala desa tanpa melalui proses pilkades langsung. Apalagi, saat ini tak ada kondisi force meajure nan memaksakan pilkades ditiadakan alias ditunda.

"Saat ini tidak ada force majeure. Persoalan fiskal tak dapat dijadikan argumen penundaan pilkades, apalagi sampai ditiadakan," katanya.

Menurut Khozin, perpanjangan masa kedudukan kepala desa tanpa melalui pemilihan hanya bakal memantik dinamika di tingkat desa. Sebab, pemilihan secara berkala di tingkat desa merupakan sistem umum untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat di desa.

"Apa jadinya jika forum menyerap aspirasi ini ditiadakan alias ditunda. Ini bisa jadi preseden tidak baik dalam demorkatisasi di Indonesia," kata Khozin.

Sejumlah kepala desa nan tergabung dalam Koordinator Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (AMJ) sebelumnya menemui ketua DPR untuk menuntut melanjutkan masa kedudukan sebagai penjabat (pj) kepala desa, Rabu (9/9).

Mereka menuntut untuk kembali melanjutkan masa jabatan, sebagai pj, meski masa kedudukan mereka telah lenyap delapan tahun, dari semula enam tahun, merujuk UU Desa nan baru.

Mereka meminta agar pemerintah wilayah tak menunjuk pj kepala desa dari ASN, melainkan dari mereka sendiri efisiensi hingga keberlanjutan program pemerintah.

Bahkan, dalam tuntutannya, mereka meminta agar pilkades bisa dihapuskan untuk periode tertentu. Saat ini, kata dia, total ada 36 ribu kepala desa secara nasional nan bakal lenyap masa kedudukan pada 2026 hingga 2029.

"Dengan diperpanjang masa kedudukan kepala desa, bakal mengurangi biaya penyelenggaraan Pilkades sejalan dengan efisiensi anggaran saat ini," kata Ketua Umum Kepala Desa AMJ (Akhir Masa Jabatan) Jaro Muhadi dalam pertemuan.

(thr/fra)