Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Digital dan Informasi (Komdigi) Edwin Hidayat Abdullah(MI/Arnoldus dhae)

PEMERINTAH terus menyiapkan kerangka izin dan tata kelola kepintaran artifisial. Hal itu sering pesatnya pertumbuhan AI di Indonesia. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Digital dan Informasi (Komdigi) Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, tumbuh pesatntya penggunaan AI membikin pelaku industri pusat info mulai masuk ke Indonesia.

"Anda mungkin sudah membaca berita bahwa Indosat dan NVIDIA berencana melakukan investasi di Indonesia. Bartato berencana memperluas kapasitasnya," kata Edwin di Bali Annual Telkom International Conference (BATIC) di Nusa Dua, Kamis (27/8).

Dia menjelaskan, pesatnya penggunaan AI terlihat dimana 92 persen masyarakat pekerja sudah mengenal fitur kepintaran buatan ini. 

Hanya saja masalahnya, hanya 15% dari mereka nan menggunakannya secara produktif. Jadi sebagian besar hanya menggunakannya untuk berselancar internet. Tingginya pertumbuhan AI di Indonesia telah berkonsekuensi pada pesatnya pertumbuhan sektor pusat data. Saat ini diperkirakan konsumsi pusat info kurang dari 2 Megawatt.

Namun, dalam tujuh tahun ke depan, diperkirakan bakal mecapai 10 Megawatt. Angka ini nyaris sembilan kali lipat lebih tinggi. Menurut Edwin, izin dan tata kelola diperlukan agar pasar tetap kompetitif, inovatif dan bisa mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi.

"Kami sudah membangun fondasi, dua rangkaian izin AI dan merampungkan road map-nya," ungkapnya.

Dia memaparkan, fondasi nan telah dibangun itu mencakup investasi untuk membangun infrastruktur, sumber daya, pendidikan, penelitian dan data. 

Investasi besar-besaran salah satunya dialokasikan untuk pendidikan.

"Kita butuh lebih dari 9 juta talenta bekerjasana dengan perusahaan teknologi dan masyarakat sipil," ujar Edwin. (E-4)

Jakarta -

Polisi mengungkap perkembangan terbaru mengenai kasus narkoba nan menyeret aktor Revaldo Fifaldi. Dua orang pemasok inisial HS (31) dan FB (41) telah ditangkap polisi.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi mengatakan kedua pelaku ditangkap pada Rabu (26/8) di dua letak berbeda di wilayah Jakarta Pusat. Pelaku HS ditangkap di area Gelora Bung Karno (GBK), Senayan. Sementara FB diamankan di area Palmerah, Jakarta Pusat.

"Tadi malam kita telah menangkap si pengedar tersebut. Dari keterangan tersangka, memang dia mengakui bahwa dia menjual kepada tersangka RF," kata Nasriadi, dilansir Antara, Kamis (27/8/2026).

Dari HS, polisi turut mengamankan sejumlah peralatan bukti berupa sabu, alat-alat nan digunakan untuk mengonsumsi narkotika, serta tiga unit telepon seluler nan diduga digunakan untuk berkomunikasi dengan Revaldo.

"Kemudian dari hasil pengembangan, kita juga telah menangkap kerabat FB nan merupakan juga sebagai penyuplai narkotika kepada kerabat HS tersebut," kata Nasriadi.

Nasriadi menyebut bahwa HS dan FB merupakan residivis kasus narkotika. HS sebelumnya pernah ditangkap Polres Metro Jakarta Barat pada 2017 dan dijatuhi balasan 6,5 tahun penjara, sementara FB nan disebut sebagai pemasok di atas HS juga pernah tersandung kasus narkotika dan dihukum tujuh tahun penjara.

"Artinya mereka adalah residivis. Para pengedar-pengedar nan sudah pernah tertangkap, tetapi mengedarkan kembali peralatan haram tersebut," kata Nasriadi.

Hingga kini, polisi tetap mengembangkan kasus tersebut untuk mengetahui kemungkinan adanya pengguna lain nan mendapatkan pasokan narkotika dari kedua tersangka. Penyidik tidak hanya mendalami kemungkinan adanya artis lain nan menjadi pengguna, tetapi juga masyarakat dari beragam kalangan.

"Artinya bukan hanya satu profesi. Pada masyarakat lainnya pun andaikan dia pernah menjual, kita bakal cari. Kita tidak hanya berakhir di pemakai, kita juga terus mencari siapa nan menyuplai, kemudian siapa nan menjual, kemudian kita bakal terus mengungkap jaringannya," katanya.

(mea/dhn)

Sejumlah massa berkumpul di sekitar Jalan Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat (Jakpus), dan Jalan Palmerah Timur, Jakarta Barat (Jakbar). Ada sepeda motor terbakar di sekitar lokasi.

Pantauan detikcom di sekitar Jalan Pejompongan, Rabu (27/8/2026), massa berkumpul hingga menutup jalan. Massa menyebar hingga ke arah Stasiun Palmerah, gedung BPK, dan gedung Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Sebagian besar massa berkumpul di Jalan Pejompongan nan mengarah ke Tanah Abang. Mereka berkumpul di tengah jalan sehingga kendaraan tidak dapat melintas di sekitar lokasi.

Terdengar beberapa kali petasan di sekitar jembatan Slipi nan menghubungkan Jalan Gatot Soebroto. Petugas kepolisian tampak berjaga di sekitar lokasi.

Sejumlah massa juga terlihat bergerombol di sekitar rel nan menghubungkan Stasiun Tanah Abang dan Palmerah.

KRL rute Rangkasbitung-Tanah Abang mengalami rekayasa perjalanan. KRL dari arah Rangkasbitung hanya sampai Stasiun Palmerah, lampau diberangkatkan lagi ke arah Rangkasbitung.

"Perjalanan Commuter Line Rangkasbitung-Tanah Abang saat ini melangkah hanya sampai Stasiun Palmerah. Sehubungan lantaran adanya kerumunan di sekitar jalur Palmerah-Tanah Abang," tulis KAI Commuter dalam akun X resminya, Kamis (27/8/2026) pukul 20.14 WIB.

Rute bus TransJakarta (TransJ) koridor 9 dialihkan lantaran jalan depan gedung DPR/MPR ditutup. Ruas Jalan Gatot Subroto ditutup lantaran ada tindakan penyampaian aspirasi sejak siang tadi.

"Koridor 9: Pinang Ranti - Pluit dan Rute 9A: Cililitan - Grogol mengalami pengalihan rute dikarenakan adanya penutupan jalan di sekitar Gedung DPR/MPR," kata TransJ lewat akun X @PT_Transjakarta dilihat Kamis (27/8/2026) pukul 19.48 WIB.

Seperti diketahui, siang tadi massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) sempat menyampaikan aspirasi di depan gedung DPR. Massa AMPB kemudian meninggalkan gedung DPR sekitar pukul 14.00 WIB setelah diterima ketua DPR.

Setelah massa AMPB membubarkan diri, golongan massa lainnya datang ke gedung DPR. Beberapa golongan kemudian mulai mundur dari gedung DPR pada pukul 17.50 WIB. Mereka terpantau beranjak pergi dari area DPR.

Namun, selepas pukul 18.00 WIB, tetap ada massa nan terpantau memperkuat di depan DPR. Mereka tampak memadati pagar gedung DPR nan berada di Jalan Gatot Subroto. Massa nan memperkuat ini tampak tidak mengenakan atribut kelompok.

(rfs/rfs)

JAKARTA - Tol dalam kota ditutup sementara imbas kerusuhan demonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/8/2026) malam ini. Penutupan dilakukan lantaran massa tindakan merangsek masuk ke jalur bebas halangan tersebut.

Jasa Marga mengungkapkan, penutupan dilakukan atas diskresi Kepolisian. Adapun lampau lintas dari GT Cililitan dan GT Halim nan hendak menuju Ruas Tol Dalam Kota sementara dialihkan menuju arah Tanjung Priok.

Selain itu, dilakukan penutupan sementara transaksi di sejumlah Gerbang Tol, yaitu: GT Cawang, GT Tebet 1, GT Kuningan 1, GT Senayan, GT Slipi 1, GT Slipi 2, GT Pejompongan, GT Angke 2, GT Jelambar 2, serta GT Tanjung Duren.

"Pengguna jalan dari arah Slipi nan hendak menuju Cawang juga diimbau untuk sementara waktu menghindari Ruas Tol Dalam Kota dan menyesuaikan rute perjalanan dengan kondisi lampau lintas. Bagi pengguna jalan nan tetap melakukan perjalanan, diimbau mengikuti pengarahan petugas, menjaga jarak aman, serta mengutamakan keselamatan," kata Widiyatmiko Nursejati, Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division.

Berdasarkan pantauan langsung di jalan tol dalam kota pada Kamis (27/8/2026) sekira pukul 19.37 WIB, kendaraan sama sekali tak terlihat melintas di kedua arah jalur ini.

Kendaraan hanya terlihat dapat melintas di jalur luar tol dalam kota. Arus lalin di arteri depan Mapolda Metro Jaya sendiri terpantau lengang, dengan hanya beberapa kendaraan roda dua dan empat nan melintas.

Penutupan jalur tol ini terjadi usai demonstrasi pecah di depan Gedung DPR pada malam hari ini.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan buletin terkini dengan jeli dan terpercaya. Ikuti info terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa krusial lainnya, langsung dari sumber nan terpercaya.

Transjakarta kembali melakukan penyesuaian jasa operasional imbas tindakan penyampaian aspirasi dan penutupan jalan di area DPR/MPR, Kamis (27/8) malam.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani mengatakan, berasas pembaruan kondisi di lapangan hingga pukul 19.30 WIB, terdapat 21 rute Transjakarta nan terdampak.

“Dengan dinamika kondisi di lapangan, kami menginformasikan bahwa malam ini terdapat 21 rute terdampak saat tindakan penyampaian pendapat dan penutupan jalan di area DPR/MPR serta Tanah Abang,” kata Ayu dalam keterangan nan diterima kumparan, Kamis (27/8).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 13 rute dihentikan sementara operasionalnya. Rute nan terdampak meliputi jasa Mikrotrans dan integrasi, ialah JAK.11, JAK.12, JAK.14, JAK.54, 8C, dan 8N.

Sementara itu, dari kategori BRT dan integrasi utama, rute nan dihentikan sementara ialah 1B rute Stasiun Palmerah-Tosari, 1F, 3F, dan 10H.

Selain menghentikan 13 rute, Transjakarta mengalihkan perjalanan pada 8 rute akibat kondisi di lapangan.

Layanan Transjabodetabek nan mengalami pengalihan ialah SH2, T11, T31, S01, dan P11. Untuk rute SH2, pengalihan dilakukan melalui tol dengan melewati alias mem-bypass area DPR/MPR-Slipi.

Sementara itu, rute BRT dan integrasi nan dialihkan ialah 9, 9A, dan JAK.102. Pengalihan JAK.102 dilakukan di area Gerbang Pemuda-Kota Bambu serta Jalan Hj. Nawi.

Transjakarta juga memperpendek lintasan rute 8E Kebayoran Lama-Jelambar.

Rute tersebut untuk sementara hanya melayani perjalanan hingga area Kebayoran-Asia Afrika. Layanan tidak melewati MPR 1, MPR 2, dan Petamburan.

"Kami mengimbau pengguna untuk terus memperbarui info jasa melalui aplikasi TJ:Transjakarta dan media sosial resmi Transjakarta," ujar Ayu.

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk alias BRI memperkuat pemberdayaan masyarakat Desa BRILiaN Sanur Kaja, Denpasar, Bali, melalui keterlibatan 10 relawan BRI dalam program Relawan Bakti BUMN (RBB) Batch IX 2026. Berlangsung pada 15-20 Agustus 2026, aktivitas ini diarahkan untuk memperkuat kapabilitas masyarakat dan mengoptimalkan potensi lokal melalui empat pilar utama, ialah ekonomi, pendidikan, lingkungan, serta kesehatan dan ketahanan pangan.

Program Relawan Bakti BUMN merupakan inisiatif Kementerian BUMN nan melibatkan insan BUMN untuk berkontribusi langsung kepada masyarakat melalui aktivitas sosial dan pemberdayaan. Dalam pelaksanaannya di Bali, sebanyak 10 relawan BRI berasosiasi berbareng 10 relawan BUMN untuk menjalankan rangkaian aktivitas di Desa BRILiaN Sanur Kaja dan sejumlah letak lainnya.

Corporate Secretary BRI Dhanny mengatakan, keterlibatan BRI dalam Relawan Bakti BUMN merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk memperkuat kehadiran dan kontribusi BRI di tengah masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan nan memberikan faedah nyata dan berkelanjutan.

"Bagi BRI, pemberdayaan masyarakat bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi gimana potensi nan sudah dimiliki masyarakat dapat diperkuat agar semakin produktif, mandiri, dan berkelanjutan. Melalui Relawan Bakti BUMN, insan BRI datang secara langsung untuk berbagi pengetahuan, mendampingi masyarakat, sekaligus membangun kerjasama nan dapat memberikan akibat lebih luas bagi lingkungan sekitar," ujar Dhanny dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (27/8/2026).

Pemilihan Desa BRILiaN Sanur Kaja sebagai salah satu letak aktivitas juga sejalan dengan potensi nan dimiliki desa tersebut. Sanur Kaja mempunyai potensi ekonomi nan berasal dari sektor pariwisata, perdagangan penunjang pariwisata, UMKM unik Bali, hingga perikanan.

Di sisi lain, desa ini mempunyai struktur sosial nan kuat dengan pelestarian budaya dan budaya nan menjadi bagian integral kehidupan masyarakat.

Karena itu, pendekatan nan dilakukan BRI tidak hanya berfokus pada pemberian sarana dan prasarana, tetapi juga pada penguatan kapabilitas masyarakat. Melalui transfer pengetahuan, pendampingan langsung, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, serta support fasilitas, program diarahkan agar masyarakat dapat mengoptimalkan potensi lokal sekaligus memperkuat aspek sosial dan lingkungan.

Pada pilar ekonomi, relawan BRI memberikan workshop UMKM serta training dengan materi nan diberikan mencakup penguatan identitas produk, strategi pemasaran digital, serta optimasi promosi untuk memperluas jangkauan pasar. Para relawan juga melakukan praktik langsung dan mendampingi pelaku UMKM dalam membikin konten promosi produk.

Sejumlah UMKM lokal nan terlibat antara lain upaya puding dan air kelapa, saribuah buah, ramuan rujak, kacang hijau, Griya Kristal, kacang asin, ceker, jamu, cangkruk kopi, florist, serta UMKM di Sentra UMKM Natah Antakara. Setelah kegiatan, materi foto, video, daily vlog, dan konten promosi juga disiapkan untuk mendukung penguatan branding dan pemasaran UMKM secara berkelanjutan.

Dukungan BRI juga diwujudkan melalui sejumlah sarana pendukung bagi Desa BRILiaN Sanur Kaja. Bantuan tersebut mencakup 13 unit table menu UMKM, 5 unit tempat sampah pilah, 13 unit payung UMKM, signage area dan gerai UMKM, 8 unit papan pembatas upacara keagamaan, 13 set meja bangku UMKM, papan pembatas parkir, 1 unit motor roda tiga untuk kendaraan angkut sampah, serta signage info dan petunjuk desa wisata.

Pada pilar pendidikan, relawan BRI terlibat langsung dalam aktivitas di SDN 02 Sanur Kaja nan mempunyai 229 siswa. Kegiatan meliputi kelas inspirasi bagi siswa kelas 4-6, perlombaan bagi siswa kelas 1-3, serta edukasi mengenai makanan sehat dan bergizi.

Kelas inspirasi juga diarahkan untuk memperkenalkan beragam pekerjaan di lingkungan BUMN sekaligus memberikan pengalaman belajar nan interaktif bagi para siswa.

Untuk memperkuat support terhadap sarana pendidikan, BRI turut memberikan support berupa empat unit proyektor serta satu paket cat dan pembaharuan lapangan olahraga di SDN 02 Sanur Kaja.

"Pendekatan nan kami lakukan adalah memastikan bahwa setiap aktivitas mempunyai faedah nan dapat diteruskan. Karena itu, selain aktivitas berbareng masyarakat, kami juga memberikan support berupa pengetahuan, pendampingan, dan sarana nan dapat digunakan dalam jangka lebih panjang. Harapannya, masyarakat dapat melanjutkan praktik baik nan telah dibangun selama program," tambah Dhanny.

Sementara itu, pada pilar lingkungan, BRI mendorong keterlibatan masyarakat melalui aktivitas Jaga Sungai, Jaga Kehidupan, serta edukasi pengelolaan sampah. Relawan dan masyarakat melakukan tindakan bersih sungai, memilah sampah berasas jenisnya, serta mendapatkan edukasi mengenai hubungan ekosistem sungai, laut, dan area pesisir.

Kegiatan juga dilengkapi kampanye untuk mengurangi penggunaan plastik dan membangun komitmen berbareng menjaga kebersihan lingkungan.

Sebagai bagian dari penguatan pengelolaan lingkungan, BRI memberikan satu unit motor roda tiga kepada TPS3R Desa Sanur Kaja beserta sejumlah perlengkapan pendukung seperti sarung tangan, sepatu bot, kantong sampah, capit sampah, timbangan sampah, tempat sampah terpilah, dan papan komitmen "Sungai Bersih".

Pada pilar kesehatan dan ketahanan pangan, relawan terlibat dalam program BRI Bertani di Kota berbareng KWT Kota Pala. Kegiatan mencakup penyemaian dan pemanenan sayuran, pengembangan produk turunan hasil pertanian, serta pemeriksaan kesehatan cuma-cuma bagi masyarakat.

Pendekatan urban farming ini diarahkan untuk mendorong pemanfaatan lahan terbatas secara produktif, meningkatkan ketahanan pangan, sekaligus membuka kesempatan ekonomi berbasis pertanian skala rumah tangga.

Rangkaian aktivitas RBB Batch IX 2026 di Bali juga menjadi momentum kerjasama antara BRI, BUMN, pemerintah daerah, sekolah, pelaku UMKM, komunitas, dan masyarakat. Rangkaian program bakal ditutup melalui aktivitas inaugurasi Relawan Bakti BUMN pada 19 Agustus 2026 di Pantai Matahari Terbit, nan turut diisi dengan penyerahan support BRI kepada masyarakat dan Desa Sanur Kaja serta apresiasi bagi para relawan.

"Melalui program tersebut, BRI terus mendorong pendekatan pemberdayaan nan tidak berakhir pada penyelenggaraan kegiatan, tetapi diarahkan untuk meninggalkan pengetahuan, kapasitas, fasilitas, dan praktik baik nan dapat dimanfaatkan masyarakat secara berkelanjutan," pungkas dia.

(rah/rah) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta -

Ruas Tol Dalam Kota nan sempat ditutup telah dibuka kembali. Akses tol ini sempat ditutup imbas adanya tindakan penyampaian aspirasi di depan Gedung DPR RI.

Pantauan detikcom di depan Gedung DPR RI, Kamis (27/8/2026), ruas Tol Dalam Kota mulai kembali dibuka pukul 20.00 WIB. Ruas Tol Dalam Kota dibuka usai polisi melakukan sterilisasi guna memastikan kondisi jalan tol dalam keadaan aman.

Ruas tol dalam kota dibuka untuk kedua arah. Baik arah Kuningan menuju Slipi maupun sebaliknya.

Usai dibuka, kendaraan pun langsung bisa melintas. Hanya saja, akses keluar depan gedung DPR RI tetap ditutup.

Sebelumnya, ruas tol dalam kota ditutup mulai sore tadi. Penutupan dilakukan usai ada sejumlah massa nan merangsek masuk ke dalam tol dalam kota.

(kuf/dek)

Jakarta -

KRL rute Rangkasbitung-Tanah Abang mengalami rekayasa perjalanan. KRL dari arah Rangkasbitung hanya sampai Stasiun Palmerah, lampau diberangkatkan lagi ke arah Rangkasbitung.

"Perjalanan Commuter Line Rangkasbitung-Tanah Abang saat ini melangkah hanya sampai Stasiun Palmerah. Sehubungan lantaran adanya kerumunan di sekitar jalur Palmerah-Tanah Abang," tulis KAI Commuter dalam akun X resminya, Kamis (27/8/2026) pukul 20.14 WIB.

KRL tidak sampai ke Stasiun Tanah Abang. Penumpang ke arah Rangkasbitung dapat naik dari Stasiun Palmerah.

"Kemudian kembali menuju Serpong/Parung Panjang/Rangkasbitung imbas terdapat adanya kerumunan di sekitar jalur Palmerah-Tanah Abang. Kami imbau untuk tetap utamakan keselamatan, dan mendengarkan serta ikuti pengarahan petugas ya," tulis KAI Commuter.

Sebagai informasi, massa dari AMPB sudah bercempera dari gedung DPR setelah menyampaikan aspirasi. Setelah massa AMPB bubar, datang massa dari golongan lain.

Massa dari golongan lain itu kemudian memperkuat hingga malam hari. Polisi tetap berada di letak dan berupaya membubarkan massa.

(haf/imk)

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan disepakati menjadi RUU usul inisiatif DPR. Pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR.

Rapat Paripurna digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Mulanya, ketua DPR meminta pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU Pelindungan Ketenagakerjaan usul inisiatif Komisi IX DPR RI.

Pendapat fraksi-fraksi pun disampaikan secara tertulis. Kemudian, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal menanyakan persetujuan para personil majelis nan hadir. Para personil majelis lantas menyetujuinya.

"Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang majelis nan terhormat, apakah Rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi IX DPR RI tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dapat disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR RI?" tanya Cucun.

"Setuju," jawab personil dewan.

Sebelumnya, Baleg DPR RI menyetujui hasil pengharmonisan RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Seluruh fraksi menyetujui pengharmonisan RUU tersebut.

Persetujuan diambil dalam rapat pleno Baleg DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026). Mulanya, Ketua Panja Sturman Panjaitan menyampaikan laporannya mengenai pengharmonisan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Sturman menyebut pengharmonisan ini telah dibahas secara intensif. Salah satu poin utamanya adalah menyempurnakan teknis penyusunan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan.

"Menyempurnakan teknis penyusunan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," ucapnya.

(amw/isa)

Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah diduga menerima duit sebesar Rp 40 miliar dari pengusaha Tan Kian. Penerimaan duit itu diduga berangkaian dengan kasus korupsi ASABRI dan Jiwasraya.

Hal itu terungkap dari pertimbangan pengadil tunggal Richard Edwin Basoeki saat memutus praperadilan Febrie di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (27/8/2026). Mulanya, pengadil menyatakan kepolisian telah memperoleh keterangan dari sejumlah saksi mengenai hubungan dan komunikasi Febrie dengan pihak nan berangkaian dengan perkara Jiwasraya dan alias ASABRI sebelum melakukan penggeledahan.

Hakim menyatakan dari permintaan keterangan saksi tersebut ditemukan bukti permulaan nan cukup ialah minimal dua perangkat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Hakim menyatakan praperadilan hanya menilai legalitas tindakan penggeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka Febrie, bukan kebenaran pemberian duit tersebut.

"Menimbang bahwa Hakim menegaskan, penyebutan bukti-bukti tersebut bukan berfaedah pengadil menyatakan keterangan saksi tentang penyerahan duit tersebut betul alias Pemohon terbukti melakukan tindak pidana. Penilaian pada tahap praperadilan hanya untuk mengetahui apakah sebelum tindakan dilakukan telah terdapat dasar objektif nan memungkinkan berlakunya pengecualian terhadap izin Jaksa Agung," ujar hakim.

Hakim menilai keterangan saksi nan secara langsung menguraikan permintaan dan penyerahan uang, andaikan telah diperoleh sebelum penggeledahan dan bersesuaian dengan arsip alias info lainnya, adanya keterangan mahir guna menjelaskan peristiwa nan diterangkan oleh saksi-saksi tersebut, secara umum telah memenuhi karakter bukti permulaan nan cukup. Hal itu untuk kepentingan penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025, ialah ketentuan izin Jaksa Agung dalam Pasal 8 ayat 5 dan Pasal 35 ayat 1 huruf e Undang-Undang Kejaksaan, tidak lagi bertindak jika jaksa tertangkap tangan alias terlibat tindak pidana berat.

"Menimbang bahwa lantaran persyaratan objektif pengecualian telah tersedia dan tindak pidana nan disidik termasuk tindak pidana khusus, maka ketiadaan izin Jaksa Agung tidak dengan sendirinya menyebabkan penggeledahan terhadap tempat nan berangkaian dengan Pemohon menjadi tidak sah," ucap hakim.

Hakim menegaskan praperadilan tidak menilai kebenaran keterangan Tan Kian mengenai pemberian duit Rp 40 miliar ke Febrie. Hakim menolak untuk seluruhnya permohonan praperadilan Febrie dengan nomor registrasi perkara 134 Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.

"Menimbang bahwa salah satu keterangan nan disebut sebagai bagian dari bangunan bukti adalah keterangan Tan Kian mengenai penyerahan duit dalam mata duit Dollar Singapura dengan nilai ekuivalen 40 miliar kepada pemohon nan muncul, nan kami, kami ulangi, kepada pemohon nan menurut keterangan tersebut berangkaian dengan persoalan norma Jiwasraya dan alias ASABRI," kata hakim.

"Menimbang bahwa dalam praperadilan, pengadil tidak dibenarkan melanjutkan pemeriksaan sampai menentukan apakah keterangan Tan Kian tersebut benar," tambahnya.

Dalam praperadilan ini, Febrie merupakan pemohon. Sementara termohon adalah Polda Metro Jaya dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor Polri), lampau turut termohon adalah Kejaksaan Agung (Kejagung).

Selain praperadilan ini, Febrie juga mengusulkan praperadilan ke-2 dengan nomor registrasi perkara 135/Pid.Pra/2026/PB JKT.SEL. Klasifikasi praperadilan ini mengenai sah alias tidaknya penyelenggaraan upaya paksa penetapan tersangka.

Termohon dalam praperadilan ini ialah Jaksa Agung cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Sidang putusan praperadilan ini bakal digelar pada Jumat (28/8) besok.

(mib/fca)

- Rutinitas harian nan padat sering membikin kebiasaan makan di luar menjadi pilihan instan. Padahal, membawa bekal sendiri dari rumah menawarkan efisiensi tinggi serta agunan kebersihan makanan nan lebih terjamin. Penggunaan wadah makanan berbahan stainless steel sekarang makin digemari lantaran ketahanannya nan luar biasa dan sifatnya nan tidak mudah menyimpan aroma makanan.

Gaya hidup aktif di area perkantoran, kampus, alias pusat kebugaran menuntut perlengkapan nan serba praktis. Saat kudu beranjak tempat sembari membawa laptop dan arsip krusial dalam satu tas, akibat kuah bekal bocor selalu menjadi kekhawatiran utama. Kotak makan berteknologi anti tumpah datang sebagai solusi nyata untuk menjaga isi tas tetap kondusif tanpa takut kotoran berminyak merusak peralatan bawaan.

Menghemat pengeluaran harian menjadi lebih mudah saat kebiasaan membawa bekal diterapkan secara konsisten. Keberadaan wadah penyimpanan berbahan dasar stainless steel 304 memberikan agunan keamanan pangan bebas unsur berbahaya. Investasi pada peralatan makan berbobot ini terbukti menunjang pola hidup sehat tanpa perlu menguras kantong secara berlebihan.

Kotak Makan Stainless Steel vs Plastik

Kenapa sih kudu memilih kotak makan berbahan dari stainless steel? Padahal, kan banyak sekali kotak makan berbahan plastik nan lebih murah. Ternyata, ada banyak keunggulannya, loh. Seperti apa saja?

Tips Memilih dan Merawat Kotak Makan Stainless

Memilih kotak makan stainless steel nan tepat memerlukan kecermatan pada perincian spesifikasi. Ketahui kebutuhan kapabilitas harian, mulai dari porsi ringkas hingga porsi besar. Kehadiran sekat pemisah sangat krusial untuk mencegah rasa dan aroma makanan saling bercampur. Pastikan juga wadah dilengkapi dengan pengunci rapat di beragam sisi serta lapisan seal silikon untuk memastikan perlindungan maksimal dari kebocoran.

Perawatan wadah berbahan stainless steel terbilang sangat mudah lantaran permukaannya nan lembut tidak mudah menyerap noda dan bau. Proses pembersihan cukup menggunakan sabun pencuci piring biasa dan spons lembut agar permukaan tidak tergores. Pengeringan secara menyeluruh sebelum disimpan bakal menjaga kualitas bahan tetap awet, bebas korosi, dan siap digunakan kembali untuk aktivitas sehari-hari.

Kotak Makan Stainless 304 Anti Bocor Paling Awet Untuk Bekal

Yuk cek rekomendasinya berbareng BrilioFood, Kamis (27/8)

1. Kotak Makan Diet Stainless 304 MODOFO

foto: MODOFO

Pilihan tempat bekal berdesain ramping ini sangat memudahkan penyimpanan dalam tas ransel maupun tas jinjing tanpa menyantap banyak tempat. Bagian dalam mengusung bahan stainless steel food grade 304 nan tahan korosi dan bebas aroma tak sedap, dengan rentang suhu lapisan dalam dari -4 derajat Celsius hingga 800 derajat Celsius. Tersedia pilihan pembagian 2 sekat alias 3 sekat nan menjaga sajian diet, makanan rendah lemak, maupun buah-buahan tetap segar tanpa kombinasi aroma.

Perlindungan dari kebocoran kuah dijamin oleh sistem segel dobel nan menggabungkan pengait empat sisi dan seal silikon rapat udara. Kapasitas ringkas 700 ml alias 740 ml dengan ukuran 27 cm x 11,5 cm x 6 cm terasa pas untuk satu porsi makan harian saat beraktivitas di kantor, sekolah, hingga tempat fitness. Produk berpenampilan elegan dengan pilihan warna krem dan putih susu ini memadukan cangkang luar PP nan kokoh.

Produk ini dibanderol dengan nilai Rp99.000.

2. TEXANIA Set Kotak Makan Stainless Steel 304

foto: TEXANIA

Mengusung kapabilitas super besar hingga 1700 ml, tempat makan ini sangat elastis untuk menampung porsi penuh berisi nasi, lauk, buah, sampai salad. Material utama terbuat dari Stainless Steel 304 premium nan dikombinasikan dengan tutup plastik food grade. Keunggulan utamanya terletak pada sifat bahan nan bebas PFOA dan BPA, anti karat, serta tidak meninggalkan aroma makanan.

Sisi fungsionalitas diperkuat oleh fitur rapat udara dan anti bocor berkah pengunci pengaman nan menutup sangat rapat. Permukaan stainless nan lembut membikin sisa minyak alias noda makanan sangat mudah dibersihkan tanpa merusak estetika kreasi minimalis modernnya. Wadah serbaguna kategori kitchenware ini sangat nyaman dipakai untuk keperluan kerja, sekolah, piknik, maupun traveling.

Harga untuk satu set produk ini adalah Rp119.800.

3. BONBOX Kotak Makan Stainless Steel 304

foto: BONBOX

Tampil menarik dalam bebatan warna navy, kotak makan berkapasitas 800 ml ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan daya sepanjang hari. Kombinasi material terdiri dari stainless steel 304 pada interior, serta lapisan luar berbahan PP, AS, dan silikon. Dimensi produk mencakup ukuran 23,9 x 17,5 x 7,3 cm nan tetap praktis dibawa ke mana saja.

Kepraktisan makin terasa lantaran sudah dilengkapi perangkat makan berupa sendok dan garpu berbahan PP dalam paket penjualan. Terdapat kreasi kompartemen ilmiah nan efektif mencegah percampuran rasa antar makanan. Keunggulan uniknya ada pada bagian luar kotak nan kondusif dipanaskan dalam microwave selama sekitar 3 menit alias direndam air panas untuk menghangatkan sajian.

Kotak makan ini dijual dengan nilai Rp79.000.

4. Apligod Lunch Box Stainless Steel 304

foto: Apligod

Tempat makan portabel ini menghadirkan kenyamanan ekstra bagi pekerja instansi dan mahasiswa nan menginginkan makanan tetap higienis. Penggunaan bahan stainless steel berbobot tinggi menjadikan struktur kotak sangat kokoh, tahan lama, serta tidak berbau. Makanan nan disimpan di dalamnya bakal selalu terjaga keaslian rasanya.

Desain unik berupa penutup debu berfaedah dobel untuk menjaga kebersihan sekaligus mencegah makanan tumpah berantakan. Kehadiran partisi built-in memungkinkan pemisahan antara sayuran dan nasi secara teratur tanpa mengganggu cita rasa masing-masing menu. Pembersihan wadah ini juga terbilang sangat praktis setelah digunakan.

Harga tempat makan ini berada di nomor Rp98.300.

5. SUBRON SUS304 Lunch Box Stainless Steel

foto: Subron

Opsi bekal praktis dan ekonomis ini datang dengan material stainless steel SUS304 premium nan ringan namun tetap kuat. Model A berkapasitas sekitar 600 ml mempunyai dimensi panjang 24,5 cm, lebar 17,5 cm, tinggi 5,1 cm, serta berat ringan sekitar 327 gram. Fitur sekat pemisah 3 sekat membikin nasi dan lauk tersusun rapi tanpa takut tercampur.

Keamanan saat dibawa berjalan didukung oleh tutup transparan nan dilengkapi 4 pengunci rapat serta seal silikon rapat udara. Sifatnya nan food grade dan BPA free memastikan bahan makanan tetap kondusif serta tidak menyerap bau. Produk multifungsi ini sangat cocok untuk bekal sekolah, kantor, kuliah, hingga kebutuhan meal prep diet.

Peralatan makan ini ditawarkan seharga Rp40.190.

(brl/lak)

Bogor, CNBC Indonesia - Komisi VII DPR RI mengungkapkan untuk mencapai ekonomi kerakyatan, Indonesia sekarang tidak lagi membahas soal menjaga pelaku UMKM bisa berkembang, tetapi juga kudu meningkatkan produktivitas dan naik kelas bagi UMKM.

Hal ini diungkap oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dalam Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).

"Kalau bicara ekonomi kerakyatan, pasti dibenak kita gimana caranya agar pelaku UMKM bisa terjaga usahanya agar tetap hidup. Tetapi, bicara ekonomi kerakyatan juga kudu membahas gimana UMKM bisa semakin produktif dan bisa naik kelas," kata Rahayu di aktivitas ISEI, Kamis (27/8/2026).

Rahaya melanjutkan, pihaknya menginginkan agar pelaku UMKM di Indonesia bisa bersaing dengan pelaku upaya nasional, apalagi bisa bersaing dengan global.

"Tujuannya bukan agar upaya mikro selamanya tetap mikro, tetapi agar upaya mikro mempunyai kesempatan menjadi upaya kecil, berikutnya upaya mini naik menjadi upaya menengah, dan upaya menengah naik enjadi perusahaan nasional, apalagi global," terang Rahayu.

Pihaknya menjelaskan kondisi UMKM Indonesia saat ini sudah mendapatkan banyak pelatihan, akses permodalan, training teknologi, dan lain-lainnya. Namun, tetap banyak pelaku UMKM nan omzet dan produktivitasnya belum meningkat. Hal inilah nan menjadi pertanyaan seberapa efektif upaya nan dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM.

"Pelaku UMKM sudah banyak mendapatkan akses permodalan, pelatihan, termasuk training teknologi, training keterampilan, dan lain-lain. Tapi, tetap banyak nan omzet dan produktivitasnya belum meningkat drastis, apakah intervensi kita betul-betul berhasil?" Ujarnya.

Oleh lantaran itu, perlu adanya perubahan langkah pemerintah agar meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM agar dapat terciptanya ekonomi kerakyatan nan sesungguhnya.

Pemerintah semestinya membimbing pelaku UMKM agar agar bisa terintegrasi ke dalam rantai nilai nasional maupun global.

"Saya menegaskan transformasi sosial kudu dilakukan melalui pemerataan ekonomi kerakyatan, termasuk UMKM, koperasi, dan sektor informal agar bisa terintegrasi ke dalam rantai nilai nasional maupun global," ungkapnya.

Tak hanya itu saja, menurutnya, sebaiknya ekonomi kerakyatan dan industrialisasi tidak dipisahkan, lantaran Indonesia memerlukan industri besar.

"Kalimat terintegrasi ke dalam rantai nilai ini lah nan sangat penting, lantaran ekonomi kerakyatan dan industrialisasi sebenarnya tidak perlu ditetapkan sebagai dua agenda nan berbeda, justru keduanya kudu kita satukan, lantaran Indonesia memerlukan industri besar," imbuhnya.

(chd/wur) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta -

Program daya terbarukan nan digagas PT Pertamina (Persero) tidak hanya berfokus pada penurunan emisi, tetapi juga memberikan akibat ekonomi bagi masyarakat.

Direktur Transformasi & Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono mengatakan melalui penerapan biosolar B50 dan ekspansi bioetanol berbasis tebu, Pertamina mencatat potensi penyerapan tenaga kerja hingga 2,1 juta orang di seluruh Indonesia.

Bersama dengan itu, langkah efisiensi dan kemandirian daya ini juga dapat memutus rantai ketergantungan terhadap pasokan daya impor secara berkelanjutan. Bahkan berkah penerapan B50 ini, Pertamina bisa menghemat devisa negara untuk impor solar hingga Rp 170 triliun.

"Jadi B50 tadi hitungan kita menambah lapangan kerja sekitar 2,1 juta. Kemudian tadi penghematan lantaran kita tidak lagi impor itu Rp 170 triliun, dan emisi karbonnya nan bisa ditekan itu sekitar 44 juta ton CO2 dengan program B50 ini," tutur Agung

Terkait pembuatan lapangan kerja, Pertamina bekerja sama dengan BUMN sektor perkebunan seperti PTPN dan jaringan petani lokal untuk mengolah hasil kebun tebu menjadi etanol dan hasil minyak sawit menjadi fame untuk campuran bahan bakar secara terintegrasi.

Model kerjasama upaya ini memastikan hasil panen petani lokal terserap langsung oleh rantai pasok daya nasional, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup para petani secara signifikan.

Pertamina berambisi ekosistem pemberdayaan petani tebu dan sawit ini dapat direplikasi secara masif di beragam wilayah lain di Indonesia guna mendorong pemerataan ekonomi berbasis kemandirian daerah.

"Dengan program bioetanol pemerintah ini, kita bakal bisa memberi kehidupan juga bagi para petani tebu. Energi terbarukan ramah lingkungan ini sekaligus memberdayakan masyarakat sekitar," ungkap Agung.

"Karena tidak banyak negara diberkahi dengan alam nan subur sehingga tanaman produksi contohnya adalah sawit bisa tumbuh dengan subur dan bisa membangun ekonomi kita. Jadi ini nan membikin B50 untuk solar sekali lagi juga bisa menekan emisi dan mengurangi duit nan keluar untuk impor, menghemat devisa," jelas Agung.

(igo/hns)

Jakarta -

TransJakarta (TransJ) melakukan penyesuaian jasa imbas penutupan jalan depan gedung DPR/MPR. TransJ memberhentikan jasa hingga mengalihkan arus sebagai akibat ditutupnya Jalan Gatot Subroto.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, mengatakan jasa TransJ nan terdampak ialah area gedung DPR/MPR hingga area Tanah Abang, Jakarta Pusat (Jakpus).

"Sehubungan dengan dinamika kondisi di lapangan, kami menginformasikan bahwa malam ini terdapat 21 rute terdampak saat tindakan penyampaian pendapat dan penutupan jalan di area DPR/MPR serta Tanah Abang," kata Ayu, Kamis (27/8/2026).

Penyesuaian jasa TransJ ini diberlakukan per pukul 19.30 WIB. Penyesuaian juga dilakukan untuk jasa pikulan perkotaan (angkot) Mikrotrans.

Berikut 21 penyesuaian jasa TransJ dan Mikrotrans:

1. Stop Operasi (13 Rute)
- Mikrotrans & Integrasi: JAK.11, JAK.12, JAK.14, JAK.54, 8C, 8N.
- BRT & Integrasi Utama: 1B (St. Palmerah - Tosari), 1F, 3F, 10H.

2. Pengalihan Rute (8 Rute)
- Transjabodetabek: SH2 (via Tol, bypass DPR/MPR-Slipi), T11, T31, S01, P11.
- BRT & Integrasi: 9, 9A, JAK.102 (dialihkan di area Gerbang Pemuda - Kota Bambu & Jl. Hj. Nawi).

3. Perpendekan Rute (1 Rute)
- Transj 8E (Kebayoran Lama - Jelambar): Hanya melayani hingga Kebayoran - Asia Afrika (tidak melewati MPR 1, MPR 2, & Petamburan).

"Kami mengimbau pengguna untuk terus memperbarui info jasa melalui aplikasi TJ:Transjakarta dan sosial media Transjakarta," katanya.

(jbr/imk)

Jakarta -

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperkuat upaya pemberantasan peredaran rokok terlarangan dengan memperluas pengawasan hingga tingkat kecamatan. Nantinya, pengawasan nan sebelumnya dilakukan melalui tim campuran bakal dikembangkan menjadi pengawasan berbasis wilayah di 31 kecamatan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk memperluas jangkauan pemberantasan rokok terlarangan sekaligus melindungi masyarakat dari akibat konsumsi produk tembakau nan tidak diketahui kandungannya.

"Dengan pemusnahan ini, maka kita satu, menjaga penduduk Kota Surabaya. Karena penduduk Kota Surabaya ini jika merokok nan ilegal, maka tidak bisa tahu kandungan apa nan ada di dalam rokoknya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (27/82026).

Menurutnya, pemberantasan rokok terlarangan tidak hanya berangkaian dengan penerimaan negara, tetapi juga menyangkut perlindungan kesehatan masyarakat. Ia mengingatkan pentingnya masyarakat memahami produk tembakau nan dikonsumsi.

"Jadi apa nan bakal kita lakukan dengan rokok, kita kudu bisa mengetahui kandungan nan ada di dalam rokok ini," katanya.

Selain aspek kesehatan, Eri juga menyoroti faedah biaya bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) nan digunakan untuk mendukung beragam kebutuhan masyarakat, termasuk perlindungan pekerja.

"Dana bagi hasil cukai itu pemerintah dapatkan dari rokok nan kita gunakan untuk BPJS Ketenagakerjaan. Kita juga gunakan untuk nan ada hubungannya dengan (para pekerja) rokok," jelasnya.

Penguatan pengawasan tersebut dilakukan berbarengan dengan pemusnahan 43.248.147 batang rokok terlarangan senilai sekitar Rp 64,2 miliar pada Rabu (26/8). Pemusnahan secara simbolis dilakukan di laman Balai Kota Surabaya, sementara seluruh peralatan bukti dimusnahkan di akomodasi pengelolaan limbah PT PRIA, Kabupaten Mojokerto.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I Rusman Hadi mengatakan, andaikan rokok terlarangan tersebut beredar, potensi kerugian negara nan dapat ditimbulkan mencapai sekitar Rp 36,038 miliar.

"Kegiatan pemusnahan nan kita laksanakan rokok terlarangan sejumlah 43,248 juta batang dengan nilai peralatan kurang lebih Rp 64,2 miliar. Dan potensi kerugian negara jika peralatan ini bisa beredar sekitar Rp 36,038 miliar," ujarnya.

Ia menjelaskan, pajak rokok merupakan pajak wilayah nan dipungut berbarengan dengan cukai. Hasil penerimaan tersebut kemudian disalurkan kepada pemerintah provinsi dan diteruskan kepada pemerintah kabupaten alias kota.

"Dengan demikian rokok terlarangan ini tidak hanya memotong penerimaan negara di sektor cukai, tetapi juga langsung mengurangi pendapatan original wilayah nan semestinya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan pelayanan publik di Surabaya dan Jawa Timur," jelasnya.

Kepala KPPBC TMP B Sidoarjo, Rudy Hery Kurniawan menyebut, pemusnahan tersebut merupakan hasil penindakan semester I 2026 nan telah memperoleh izin dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Menurut Rudy, peralatan bukti tersebut berasal dari dua satuan kerja, ialah Kanwil DJBC Jawa Timur I sebanyak 26,2 juta batang dan Bea Cukai Sidoarjo sebanyak 17,035 juta batang. Hampir seluruh rokok nan dimusnahkan merupakan rokok tanpa pita cukai alias polos.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kota Surabaya Irna Pawanti mengatakan, pengawasan berbasis wilayah diperlukan lantaran tetap terdapat titik penjualan rokok terlarangan nan belum terjangkau operasi gabungan.

"Ke depannya kami sedang mengusulkan kepada Bea Cukai untuk kerja sama gimana andaikan penyelenggaraan pemberantasan rokok terlarangan di Surabaya bisa dilaksanakan di 31 kecamatan," tuturnya.

Menurutnya, sekitar 70 persen dari total 43,2 juta batang rokok terlarangan nan dimusnahkan berasal dari hasil penindakan di Kota Surabaya. Ia juga menyebut jumlah penindakan di Surabaya meningkat tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Karena kewenangan utama penindakan peralatan kena cukai berada pada Bea Cukai, koordinasi antarinstansi menjadi bagian krusial dalam penerapan skema pengawasan baru tersebut.

Sebelum diterapkan, pola pengawasan di tingkat kecamatan bakal dilengkapi dengan prosedur operasional standar (SOP) dan petunjuk teknis. Satpol PP berbareng unsur ketentraman dan ketertiban (Trantib) bakal dilibatkan untuk memperkuat penemuan terhadap titik penjualan nan belum terjangkau.

Irna menargetkan pengawasan dan penindakan berbasis wilayah di 31 kecamatan dapat direalisasikan pada 2026. Pelaksanaan tersebut bakal diawali dengan sosialisasi berbareng Bea Cukai kepada para camat untuk memastikan sistem pengawasan melangkah sesuai aturan.(ADV)

(prf/ega)

Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah diduga menerima duit sebesar Rp 40 miliar dari pengusaha Tan Kian. Penerimaan duit itu diduga berangkaian dengan kasus korupsi ASABRI dan Jiwasraya.

Hal itu terungkap dari pertimbangan pengadil tunggal Richard Edwin Basoeki saat memutus praperadilan Febrie di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (27/8/2026). Mulanya, pengadil menyatakan kepolisian telah memperoleh keterangan dari sejumlah saksi mengenai hubungan dan komunikasi Febrie dengan pihak nan berangkaian dengan perkara Jiwasraya dan alias ASABRI sebelum melakukan penggeledahan.

Hakim menyatakan dari permintaan keterangan saksi tersebut ditemukan bukti permulaan nan cukup ialah minimal dua perangkat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Hakim menyatakan praperadilan hanya menilai legalitas tindakan penggeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka Febrie, bukan kebenaran pemberian duit tersebut.

"Menimbang bahwa Hakim menegaskan, penyebutan bukti-bukti tersebut bukan berfaedah pengadil menyatakan keterangan saksi tentang penyerahan duit tersebut betul alias Pemohon terbukti melakukan tindak pidana. Penilaian pada tahap praperadilan hanya untuk mengetahui apakah sebelum tindakan dilakukan telah terdapat dasar objektif nan memungkinkan berlakunya pengecualian terhadap izin Jaksa Agung," ujar hakim.

Hakim menilai keterangan saksi nan secara langsung menguraikan permintaan dan penyerahan uang, andaikan telah diperoleh sebelum penggeledahan dan bersesuaian dengan arsip alias info lainnya, adanya keterangan mahir guna menjelaskan peristiwa nan diterangkan oleh saksi-saksi tersebut, secara umum telah memenuhi karakter bukti permulaan nan cukup. Hal itu untuk kepentingan penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025, ialah ketentuan izin Jaksa Agung dalam Pasal 8 ayat 5 dan Pasal 35 ayat 1 huruf e Undang-Undang Kejaksaan, tidak lagi bertindak jika jaksa tertangkap tangan alias terlibat tindak pidana berat.

"Menimbang bahwa lantaran persyaratan objektif pengecualian telah tersedia dan tindak pidana nan disidik termasuk tindak pidana khusus, maka ketiadaan izin Jaksa Agung tidak dengan sendirinya menyebabkan penggeledahan terhadap tempat nan berangkaian dengan Pemohon menjadi tidak sah," ucap hakim.

Hakim menegaskan praperadilan tidak menilai kebenaran keterangan Tan Kian mengenai pemberian duit Rp 40 miliar ke Febrie. Hakim menolak untuk seluruhnya permohonan praperadilan Febrie dengan nomor registrasi perkara 134 Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.

"Menimbang bahwa salah satu keterangan nan disebut sebagai bagian dari bangunan bukti adalah keterangan Tan Kian mengenai penyerahan duit dalam mata duit Dollar Singapura dengan nilai ekuivalen 40 miliar kepada pemohon nan muncul, nan kami, kami ulangi, kepada pemohon nan menurut keterangan tersebut berangkaian dengan persoalan norma Jiwasraya dan alias ASABRI," kata hakim.

"Menimbang bahwa dalam praperadilan, pengadil tidak dibenarkan melanjutkan pemeriksaan sampai menentukan apakah keterangan Tan Kian tersebut benar," tambahnya.

Dalam praperadilan ini, Febrie merupakan pemohon. Sementara termohon adalah Polda Metro Jaya dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor Polri), lampau turut termohon adalah Kejaksaan Agung (Kejagung).

Selain praperadilan ini, Febrie juga mengusulkan praperadilan ke-2 dengan nomor registrasi perkara 135/Pid.Pra/2026/PB JKT.SEL. Klasifikasi praperadilan ini mengenai sah alias tidaknya penyelenggaraan upaya paksa penetapan tersangka.

Termohon dalam praperadilan ini ialah Jaksa Agung cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Sidang putusan praperadilan ini bakal digelar pada Jumat (28/8) besok.

(mib/fca)

Energi Terbarukan Dorong Aktivitas Produktif Desa

Kolaborasi untuk Hilirisasi Teknologi

Ilustrasi(Dok PPNK 73 Lemhannas )

PPNK 73 Lemhannas RI menyalurkan support kemanusiaan untuk korban musibah gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan ini berupa paket sembako terdiri dari beras, mie instan, hingga telur. Wakil Ketua Angkatan PPNK 73 Lemhannas RI sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur, Delis Hambawali mengatakan, support ini berasal dari seluruh alumni angkatan. Bantuan ini sebagai corak kepedulian kepada sesama.

"Bantuan ini merupakan bentuk nyata kepedulian dan gotong royong dari seluruh family besar PPNK 73. Kami meyakini bahwa sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita mempunyai tanggungjawab untuk saling menolong tanpa membedakan suku, agama, ras, warna kulit, maupun latar belakang," kata Aldi Wali sapaan berkawan Delis Hambawali dalam keterangan tertulis, Kamis (27/8). 

Politikus Partai Gerindra ini menyampaikan, seluruh pihak kudu saling gotong royong membantu para korban. Rasa kemanusiaan kudu dijunjung tinggi agar para korban bisa bangkit kembali setelah musibah.

"Bagi kami, support ini bukan tentang besar alias kecilnya nilai nan diberikan. nan terpenting adalah rasa persaudaraan dan kepedulian. Ketika kerabat kita mengalami kesulitan, kita ikut merasakan," imbuhnya.

Bantuan ini disalurkan ke tiga wilayah terdampak paling parah. Melalui support ini diharapkan bisa meringankan beban warga.

"Semoga support ini dapat sedikit meringankan beban family korban dan menjadi tanda bahwa mereka tidak pernah melangkah sendiri," jelasnya.

PPNK 73 Lemhannas mengingatkan agar seluruh pihak menjunjung tinggi persaudaraan tanpa memandang suku, agama, dan daerah. Dalam momentum seperti ini, sangat dibutuhkan uluran tangan untuk para korban. Sementara itu, Ketua Alumni Lemhanas 73 Renaldus Rocky. S mengatakan, support ini sebagai bentuk kepedulian kepada penduduk terdampak.

"Sumbangan ini sebagai bentuk nyata solidaritas dan kepedulian kita kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur," tutup Rocky.

Bupati Ngada, Raymundus Bena menyambut positif support nan diberikan. Dia menyakini support tersebut bisa meringankan beban warga.

"Uluran tangan dari semua pihak saat ini sangat dibutuhkan oleh para korban gempa. Kita terbuka menerima bantuan, semoga bisa berfaedah bagi warga," kata Raymundus. (E-4)

Sidang Putusan Praperadilan Febrie Ardiansyah Jilid 1.(MI/Muhammad Ghifari A )

HAKIM tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Richard Edwin Basoeki, menolak seluruh permohonan praperadilan nan diajukan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Hakim menyatakan tindakan penggeledahan dan penyitaan nan dilakukan interogator terhadap Febrie adalah sah secara hukum.

"Mengadili, dalam pokok perkara menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya," ujar Richard saat membacakan amar putusan di PN Jakarta Selatan, Kamis (27/8).

Dalam pertimbangannya, pengadil menegaskan bahwa proses investigasi terhadap Febrie telah didahului oleh rangkaian penyelidikan dan gelar perkara nan matang. Hakim menepis dugaan bahwa investigasi dilakukan secara prematur meski jarak antara surat perintah investigasi (6 Juli 2026) dan penggeledahan (8 Juli 2026) hanya terpaut dua hari.

Hakim menjelaskan bahwa KUHAP tidak mengatur pemisah waktu minimum antara publikasi surat perintah dengan tindakan penggeledahan. "Telah terdapat rangkaian penyelidikan dan gelar perkara jauh sebelum tindakan penggeledahan dilakukan," tegas Richard.

Terkait dalil Febrie nan mempermasalahkan perbedaan nomor surat penggeledahan (SP.Dah/2934 dan SP.Dah/3006), pengadil menilai perihal tersebut hanya masalah administrasi. Menurut hakim, perbedaan nomor tidak mengubah objek letak penggeledahan nan telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Cibinong.

Mengenai ketiadaan izin dari Jaksa Agung, pengadil merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025. Hakim menyatakan bahwa izin Jaksa Agung dapat dikecualikan jika seorang jaksa terlibat dalam tindak pidana berat alias tindak pidana khusus.

"Karena persyaratan objektif pengecualian telah tersedia dan tindak pidana nan disidik termasuk tindak pidana khusus, maka ketiadaan izin Jaksa Agung tidak menyebabkan penggeledahan menjadi tidak sah," tambah hakim.

Perkara nomor 134/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL ini menempatkan Polda Metro Jaya dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri sebagai termohon, serta Kejaksaan Agung sebagai turut termohon. Dengan putusan ini, seluruh dalil pemohon mengenai abnormal prosedur dinyatakan tidak berdasar menurut hukum. (Z-10)

Sidang praperadilan eks Jampidsus Febrie Adriansyah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Kamis (27/8).(MI/Ghifari)

HAKIM tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Richard Edwin Basoeki menyatakan penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai tersangka sah. Hakim menilai penetapan tersebut telah memenuhi syarat minimal dua perangkat bukti nan sah. Pertimbangan tersebut disampaikan Richard saat membacakan putusan praperadilan Febrie di PN Jakarta Selatan, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (27/8/2026).

Hakim menyatakan konklusi mengenai terpenuhinya perangkat bukti diperoleh dari hasil gelar perkara nan dilakukan pada 10 Juli 2026. Menurut hakim, rentang waktu empat hari sejak surat perintah investigasi diterbitkan pada 6 Juli 2026 hingga penetapan Febrie sebagai tersangka pada 10 Juli 2026 tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa penetapan tersangka telah direncanakan sebelumnya.

"Menimbang bahwa dengan demikian dalil bahwa rentang waktu 4 hari dengan sendirinya membuktikan penetapan tersangka telah direncanakan terlebih dulu merupakan konklusi nan tidak dapat dibenarkan hanya dari pendeknya rentang waktu dan kudu dikesampingkan," ujar Richard.

Hakim juga menyatakan betul alias tidaknya dugaan penerimaan duit sebesar Rp40 miliar oleh Febrie dari pengusaha Tan Kiang bukan merupakan objek praperadilan. Hal tersebut merupakan materi pembuktian tindak pidana.

Selain itu, dalil soal tidak adanya pemeriksaan terhadap Febrie Adriansyah sebelum ditetapkan sebagai tersangka, menurut pengadil berasas UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, penetapan tersangka tidak mensyaratkan pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu.

"Tidak diperiksanya Pemohon sebelum penetapan tersangka tidak serta-merta mengubah penetapan tersangka tersebut menjadi suatu pemeriksaan in absentia," kata hakim.

Menurut Richard, sepanjang sebelum penetapan tersangka telah terdapat paling sedikit dua perangkat bukti nan sah, tidak dipanggil dan diperiksanya Febrie Adriansyah sebelum 10 Juli 2026 tidak otomatis menjadi argumen untuk membatalkan status tersangka.

Tindak Pidana Asal

Hakim juga menolak dalil kubu Febrie Adriansyah mengenai perkara tindak pidana pencucian duit (TPPU) nan terlebih dulu kudu membuktikan tindak pidana asal.

Menurut hakim, tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dulu dalam bangunan perkara TPPU. Karena dalil mengenai tidak sahnya penetapan tersangka tidak dikabulkan, pengadil juga menolak permintaan pemulihan kewenangan Febrie Adriansyah. (H-4)
 

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk alias BNI menghadirkan program unik KPR BNI Griya dalam gelaran Danantara Housing Expo 2026. Masyarakat dapat memanfaatkan sejumlah kemudahan pembiayaan, mulai dari suku kembang spesial 2,75%, duit muka alias down payment (DP) mulai 1%, bebas biaya provisi dan administrasi, hingga pilihan tenor angsuran sampai dengan 30 tahun.

Program tersebut berjalan selama Danantara Housing Expo 2026 pada 27-30 Agustus 2026 dan bertindak untuk pembelian properti baru dari developer peserta pameran nan telah bekerja sama dengan BNI.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, program KPR BNI Griya tersebut menjadi bagian dari upaya BNI memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan kediaman sekaligus mendukung Program Tiga Juta Rumah.

"Danantara Housing Expo menjadi momentum bagi masyarakat untuk menemukan kediaman nan sesuai dengan kebutuhan sekaligus memperoleh pilihan pembiayaan dari BNI. Melalui KPR BNI Griya, kami menghadirkan beragam kemudahan agar masyarakat dapat mempersiapkan kepemilikan rumah sesuai dengan keahlian finansialnya," ujar Okki dalam keterangan tertulis dikutip Kamis (27/8/2026).

Selain suku kembang spesial 2,75%, BNI menawarkan DP mulai 1%, bebas biaya provisi dan administrasi, serta tenor hingga 30 tahun. Dengan skema tersebut, angsuran KPR BNI Griya tersedia mulai Rp1 jutaan sesuai nilai pembiayaan serta syarat dan ketentuan nan berlaku.

Menurut Okki, kombinasi pilihan properti dari beragam developer dan akomodasi pembiayaan nan tersedia diharapkan dapat memberikan lebih banyak pengganti bagi masyarakat dalam merencanakan kepemilikan rumah.

"BNI mau memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan kediaman nan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Dengan support developer serta akomodasi pembiayaan nan tersedia, kami berambisi semakin banyak family Indonesia dapat merealisasikan rencana mempunyai rumah," kata Okki.

Program tersebut bertindak untuk pembelian properti baru dari developer peserta Danantara Housing Expo 2026 nan telah bekerja sama dengan BNI. Pengajuan KPR BNI Griya dalam program tersebut kudu direalisasikan paling lambat 30 September 2026 dan tetap mengikuti syarat serta ketentuan KPR BNI Griya nan berlaku.

Sebagai BUMN dalam ekosistem Danantara Indonesia, BNI terus memperkuat kerjasama dengan developer dan beragam pemangku kepentingan untuk memperluas akses pembiayaan perumahan. Langkah tersebut sekaligus mendukung kepemilikan kediaman bagi masyarakat serta pertumbuhan sektor properti nasional.

(rah/rah) [Gambas:Video CNBC]