Ahmad Dhani Sentil El Rumi nan Sarankan Dul Jaelani Nikah KUA Saja. (Foto: Instagram/@dhaniperwakilanrakyat)

JAKARTA - Musisi Ahmad Dhani menanggapi celotehan El Rumi nan menyarankan sang adik, Dul Jaelani untuk menikah di instansi urusan kepercayaan (KUA) saja. 

Founder Dewa 19 itu dengan tegas menolak saran putra keduanya tersebut dan menegaskan bakal mempersiapkan aktivitas ngunduh mantu untuk Dul dan Tissa Biani tahun depan.  

“Nyuruh Dul nikah di KUA, emang siapa El? Ya kan? El kan hanya kakaknya Dul. Sedangkan saya bapaknya,” ujar Dhani dalam keterangannya kepada awak media di Kemang, Jakarta Selatan belum lama ini. 

Ahmad Dhani kemudian mengaku, bersikap terlalu lunak pada El Rumi. Sehingga keinginannya menggelar ngunduh mantu urung terlaksana. 

“Saya sebenarnya bisa lebih tegas ke El kemarin. Harusnya ditegaskan ke dia, ‘Ada janji nikah, tapi kudu ada ngunduh mantu. Kalau enggak ada ngunduh mantu, ayah gak ikut sama sekali’,” imbuh Dhani. 

Sebelumnya, Ahmad Dhani mengaku, punya argumen kuat menggelar ngunduh mantu untuk Dul Jaelani dan Tissa Biani tahun depan. Musisi 53 tahun itu merasa mempunyai tanggung jawab lebih terhadap Tissa.

“Kalian tahu kan jika Tissa sudah tidak punya ayah. Jadi, sayalah nan bertanggung jawab untuk mengisi peran itu untuk dia,” ungkap founder Dewa 19 itu, pada 25 April 2026. 

Ahmad Dhani Sentil El Rumi nan Sarankan Dul Jaelani Nikah KUA Saja. (Foto: Instagram/@dhaniperwakilanrakyat)

Guna menghindari bentrok lanjutan dengan Maia Estianty, Ahmad Dhani mengaku, untuk pernikahan Dul dan Tissa bakal dilakukan terpisah antara keluarganya dan sang mantan istri. 

“Nanti dibagi saja. Misalnya, aktivitas siraman sama family ibunya saja. Nanti saya kebagian ngunduh mantu,” katanya. 

CFD Rasuna Said Akan Berlaku Rutin Mulai 1 Juni 2026 (Foto: Okezone)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan secara besar-besaran melalui penguatan ekonomi biru alias blue ocean economy.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Leato Selatan, Kota Gorontalo, Sabtu (9/5/2026).

“Karena itu, pemerintah nan saya pimpin, kita bakal besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy,” kata Prabowo.

Menurut dia, potensi laut Indonesia merupakan karunia besar nan kudu dimanfaatkan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir dan kedaulatan ekonomi nasional.

“The blue ocean economy ini adalah sangat penting, ini adalah karunia nan maha kuasa, kita kudu berterima kasih dan kita kudu sekarang besar-besaran investasi,” ujarnya.

Prabowo mengatakan penguatan sektor kelautan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun kemandirian nasional, termasuk memperbesar peran nelayan lokal dalam pengelolaan sumber daya laut.

“Kita sangat dihormati lantaran kita sekarang sudah swasembada pangan, sudah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada banyak sekali kita. Kita sekarang tidak perlu impor lagi pangan dari luar dan para nelayan nan punya jasa besar, dan kita mau memperkuat peran para nelayan kita,” jelasnya.

Jakarta -

Gelaran promo Transmart Full Day Sale kembali digelar selama seharian penuh. Gelaran ini menawarkan beragam produk dengan potongan nilai gede-gedean, termasuk beragam macam jenis sepeda.

Diskon hingga 50% + 20% bagi pengguna nan menggunakan kartu angsuran Bank Mega, kartu angsuran Bank Mega Syariah dan Bank Mandiri. Promo ini berjalan di gerai Transmart seluruh Indonesia mulai toko buka sampai tutup pada pukul 22.00 WIB.

Khusus hari ini, ada potongan nilai 60%+20% untuk jenis macam sepeda. Khusus di Pulau Jawa, nilai sepeda dibanderol dengan nilai promo mulai dari Rp 1.299.000 dari nilai normal Rp 1.499.000.

Harganya makin murah dengan transaksi pakai kartu angsuran Bank Mega, kartu angsuran Bank Mega Syariah, dan kartu angsuran Bank Mandiri jadi Rp 1.039.200. Artinya, pengguna dapat irit dengan total Rp 459 ribuan.

Sedangkan untuk pembelian di luar Pulau Jawa, produk jenis sepeda ini dijual dengan nilai promo Rp 1.399.000 dari nilai awal Rp 1.599.000. Dengan bertransaksi menggunakan kartu angsuran Bank Mega, kartu angsuran Bank Mega Syariah, alias Bank Mandiri pengguna bisa membawa pulang dengan nilai sale Rp 1.119.200. Dengan begitu, pengguna bisa irit Rp 479 ribuan.

Selama Transmart Full Day Sale, beragam promo menarik lainnya datang dengan potongan nilai hingga 50+20% menanti untuk produk-produk seperti sembako, produk rumah tangga, furnitur, kosmetik, hingga fesyen item. Tentunya tambahan 20% bisa didapatkan dengan kartu angsuran Bank Mega, kartu angsuran Bank Mega Syariah, dan kartu angsuran Bank Mandiri.

Untuk nan belum punya Kartu Kredit Bank Mega, nggak perlu khawatir. Ada unit pembukaan instan nan tersedia di gerai Cibubur dan Central Park.

(acd/acd)

1. Herawati Bantah Pakai Baju Anak Erin

2. Bangga saat Foto dengan Putra Erin

3. Caption 'Suamiku' di Foto Anak Erin, Hanya Candaan

4. Tak Pernah Ditegur soal Unggahan

5. Fokus Pada Proses Hukum

Tax ratio sering terdengar seperti istilah teknis nan jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, maknanya cukup sederhana: seberapa besar penerimaan pajak dibandingkan dengan ukuran ekonomi nasional. Karena itu, ketika muncul pembicaraan mengenai kesempatan tax ratio Indonesia naik ke kisaran 12 hingga 13 persen pada 2026, nan sedang dibahas sebenarnya bukan hanya nomor fiskal, tetapi juga kualitas hubungan antara negara dan wajib pajak.

Target tersebut tentu patut dibaca sebagai optimisme. Negara memerlukan penerimaan nan kuat untuk membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan beragam program pembangunan. Namun tax ratio nan sehat tidak bisa hanya dikejar dengan sasaran tinggi. Ia kudu dibangun melalui sistem nan membikin kepatuhan terasa masuk akal, manajemen terasa lebih sederhana, dan beban pajak dibagi secara lebih adil.

Menurut pemberitaan Kontan pada 25 Maret 2026, Presiden Prabowo Subianto membuka kesempatan peningkatan tax ratio Indonesia ke kisaran 12 hingga 13 persen pada 2026. Optimisme itu dikaitkan dengan tren penerimaan pajak nan menunjukkan pertumbuhan positif. Di satu sisi, berita ini memberi sinyal baik bagi kapabilitas fiskal negara. Di sisi lain, sasaran seperti ini perlu dibaca dengan hati-hati agar tidak semata-mata dipahami sebagai proyek mengejar setoran.

Persoalan tax ratio Indonesia memang tidak sederhana. Kementerian Keuangan dalam arsip Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 pernah menegaskan bahwa capaian tax ratio dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari insentif perpajakan, celah kepatuhan, penghindaran pajak, hingga besarnya aktivitas informal nan belum sepenuhnya masuk ke dalam sistem perpajakan. Artinya, rendahnya tax ratio tidak cukup dijawab dengan sasaran tinggi saja. Akar masalahnya juga berada pada kreasi administrasi, kualitas pedoman data, jangkauan sistem, dan kepercayaan wajib pajak.

Kabar baiknya, tanda-tanda perbaikan penerimaan memang terlihat. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa hingga 28 Februari 2026 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp245,1 triliun dan tumbuh 30,4 persen dibanding periode nan sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh PPN dan PPnBM nan meningkat 97 persen. Menurut pemerintah, lonjakan PPN dan PPnBM menunjukkan bahwa transaksi ekonomi tetap berjalan.

Pesan krusial dari info itu bukan sekadar bahwa penerimaan sedang naik. Lebih dari itu, aktivitas ekonomi nan tercatat dengan baik dapat langsung memperkuat keahlian pajak. Dengan kata lain, tax ratio bisa tumbuh bukan hanya lantaran tarif, tetapi juga lantaran sistem semakin bisa menangkap aktivitas ekonomi secara lebih rapi. Negara bakal lebih mudah menghimpun pajak andaikan lebih banyak transaksi tercatat, lebih sedikit ruang abu-abu, dan lebih mini jarak antara aktivitas ekonomi dengan manajemen perpajakan.

Di sinilah digitalisasi menjadi penting. Pada 5 Maret 2026, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan Coretax Form dan Coretax Mobile sebagai kanal tambahan jasa pelaporan SPT Tahunan. DJP menjelaskan bahwa kanal tersebut disediakan untuk meningkatkan inklusivitas dan kemudahan jasa lantaran tetap terdapat perbedaan kecakapan digital masyarakat serta keterbatasan akses internet di sejumlah wilayah.

Langkah seperti ini mungkin terlihat administratif, tetapi maknanya besar. Penerimaan pajak nan sehat tidak hanya ditentukan oleh kebijakan besar di tingkat pusat, tetapi juga oleh pengalaman sehari-hari wajib pajak. Sistem nan membingungkan, lambat, dan terasa jauh dari kebiasaan pengguna bakal selalu menyisakan biaya kepatuhan. Sebaliknya, sistem nan jelas, sederhana, dan mudah diakses memperbesar kesempatan orang untuk alim tanpa kudu terus-menerus ditekan.

Karena itu, tax ratio tidak semestinya dipahami hanya sebagai urusan pemungutan. Ia juga merupakan urusan pelayanan. Semakin mudah wajib pajak memahami kewajibannya, semakin besar kesempatan kepatuhan tumbuh secara sukarela. Dalam jangka panjang, kualitas jasa bukan sekadar urusan teknis administrasi. Ia adalah fondasi penerimaan negara.

Pelajaran berikutnya adalah pentingnya rasa keadilan. Salah satu sumber ketegangan dalam diskursus perpajakan adalah kesan bahwa pihak nan sudah tercatat dan alim sering kali menjadi golongan nan paling mudah dijangkau, sementara aktivitas ekonomi nan tetap berada di luar radar sistem condong lebih lama lolos. Dalam jangka pendek, pendekatan seperti itu mungkin terlihat efisien. Namun dalam jangka panjang, dia dapat melemahkan legitimasi.

Orang bersedia bayar pajak bukan hanya lantaran ada tanggungjawab hukum, tetapi juga lantaran percaya bahwa beban tersebut dibagi secara wajar. Karena itu, jika tax ratio mau dinaikkan, strategi nan lebih meyakinkan adalah memperluas pedoman pajak, memperbaiki pedoman data, menutup celah kepatuhan, dan mengurangi kebocoran, bukan semata memperkeras tekanan kepada golongan nan sudah patuh.

Hal lain nan tidak kalah krusial adalah komunikasi fiskal. Ketika publik mendengar tax ratio hendak dinaikkan, reaksi nan muncul biasanya sangat spontan: apakah pajak bakal semakin berat, pengawasan bakal semakin ketat, alias ruang upaya bakal semakin sempit? Reaksi itu wajar lantaran pajak menyentuh penghasilan, biaya usaha, dan rasa kondusif ekonomi.

Karena itu, narasi pemerintah perlu menegaskan bahwa penguatan tax ratio idealnya ditempuh melalui pembenahan administrasi, perbaikan pedoman data, pengurangan kebocoran, ekspansi pedoman nan adil, dan pertumbuhan ekonomi nan tercatat lebih baik. Dalam urusan pajak, kegagalan komunikasi bisa membikin reformasi nan sebenarnya logis justru tampak menakutkan.

Bagi saya, tantangan terbesar Indonesia bukan kekurangan target, melainkan memastikan sasaran itu diterjemahkan menjadi pengalaman publik nan lebih baik. Ketika wajib pajak merasakan sistem nan lebih jelas, jasa nan lebih cepat, dan tanggungjawab nan lebih mudah dipahami, pajak bakal lebih mudah dilihat sebagai kontribusi bagi kehidupan bersama, bukan sekadar beban administratif.

Sebaliknya, jika nan terasa hanya dorongan mengejar angka, maka sasaran setinggi apa pun bakal rentan secara sosial. Penerimaan bisa saja naik sesaat, tetapi kepercayaan tidak otomatis ikut tumbuh. Padahal, penerimaan pajak nan berkepanjangan memerlukan lebih dari sekadar angka. Ia memerlukan legitimasi.

Karena itu, sasaran tax ratio 13 persen sebaiknya diletakkan dalam kerangka nan lebih matang. Pertanyaannya bukan hanya “berapa nan kudu dikumpulkan”, tetapi juga “bagaimana sistem dibenahi agar penerimaan tumbuh secara sehat”. Ukuran keberhasilannya bukan hanya apakah tax ratio naik, tetapi juga apakah negara sukses membangun manajemen nan lebih rapi, memperluas pedoman pajak secara lebih adil, dan menciptakan pengalaman perpajakan nan lebih masuk logika bagi warga.

Tax ratio memang angka. Tetapi di kembali nomor itu ada perihal nan jauh lebih krusial ialah relasi antara negara, ekonomi, dan warga. Jika pemerintah mau rasio pajak naik secara berkelanjutan, nan perlu dibangun bukan hanya sasaran penerimaan, tetapi juga kualitas sistem nan menopangnya. Pajak nan kuat pada akhirnya tidak lahir dari sasaran nan keras, melainkan dari sistem nan dipercaya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendeklarasikan Gerakan Pilah Sampah di area Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (10/5).

Turut datang dalam aktivitas tersebut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat.

Program tersebut dijalankan serentak di lima wilayah kota manajemen dan Kepulauan Seribu sebagai upaya mengatasi persoalan sampah nan selama ini dinilai belum pernah tuntas di Ibu Kota.

Pramono mengatakan persoalan sampah di Jakarta tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah semata, melainkan memerlukan keterlibatan seluruh masyarakat.

“Saya meyakini bahwa membangun Jakarta tidak bisa sendirian. Persoalan sampah salah satunya. Maka hari ini sesuai dengan Instruksi Gubernur, kita bakal mengadakan aktivitas untuk pilah sampah,” kata Pramono.

Ia menyebut aktivitas tersebut mendapat support dari pemerintah pusat agar pengelolaan sampah di Jakarta dapat melangkah lebih serius dan sistematis.

“Saya meyakini dalam pengarahan dan juga kepemimpinan Bapak Menteri Lingkungan Hidup, mudah-mudahan persoalan pilah sampah ini berbareng dengan Pak Menko Pangan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan serius menjadi aktivitas baru bagi Jakarta untuk memilah sampah ini,” ujar Pramono.

“Dan angan saya adalah mudah-mudahan persoalan sampah di Jakarta nan dari waktu ke waktu tidak pernah terselesaikan bakal terselesaikan,” lanjutnya.

Pramono kemudian secara resmi mendeklarasikan dimulainya Gerakan Pilah Sampah sekaligus pencanangan HUT ke-499 Jakarta.

“Maka dengan demikian, seizin Pak Menko, seizin Pak Menteri, hari ini saya mau mendeklarasikan dan menyampaikan bahwa dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Minggu tanggal 10 Mei tahun 2026 deklarasi aktivitas pilah sampah sekaligus pencanangan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta dimulai,” tutur Pramono.

Pramono berambisi aktivitas tersebut dapat mengurangi sistem pembuangan sampah langsung ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Menurut dia, sampah nantinya bakal dipilah terlebih dulu antara organik dan anorganik sebelum diolah lebih lanjut.

“Dan saya meyakini jika ini bisa melangkah berhasil, apa nan menjadi pengarahan dari Menteri Lingkungan Hidup pada bulan Agustus, Jakarta hanya bakal bisa menimbun residunya, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan semuanya angkut, dumping di Bantargebang. Sekarang kita mulai dengan dipilah terlebih dahulu, organik dan anorganik dipisahkan,” ucapnya.

Ia mengatakan akomodasi pengolahan seperti RDF Rorotan dan TPS 3R bakal dimanfaatkan sebagai tempat pengolahan sampah hasil pemilahan.

“Kebetulan selain Bantargebang, kita juga ada RDF Rorotan dan juga TPS 3R, itulah nan bakal menjadi penampung sampah,” kata dia.

Selain itu, Pemprov Jakarta juga mulai memberikan ruang bagi pasar-pasar untuk mengelola sampah secara mandiri.

“Mudah-mudahan dengan langkah ini, nan kemarin sempat ada persoalan sampah di Jakarta segera bisa kita atasi, kita tangani. Termasuk kami sekarang memberikan ruang izin untuk pasar-pasar nan ada di Jakarta, mereka mengelola sampahnya sendiri seperti nan kita lakukan di Kramat Jati,” ujar Pramono.

Zulhas mengapresiasi langkah Pemprov Jakarta nan memulai aktivitas memilah sampah dari rumah tangga.

“Tapi problem utama kita itu adalah di rumah tangga. Saya senang sekali, saya apresiasi dan memberikan penghargaan nan tinggi, ini dipelopori oleh Gubernur Jakarta, ialah “Memilah Sampah”. Itu problem pokok kita, problem utama kita Pak Gubernur, memilah sampah rumah tangga,” kata Zulhas.

Ia mengatakan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah dilakukan secara berdikari di setiap sektor, mulai dari kantor, pasar, restoran hingga pusat perbelanjaan.

“Karena kelak sampai 2029, instansi enggak boleh lagi (buang sembarangan), kudu selesai di kantor. Pasar kudu selesai di pasar, sampah restoran kudu selesai di restoran itu, toko kudu selesai di toko itu, mal kudu selesai di mal itu. Tapi untuk masyarakat dan masyarakat, kuncinya adalah memilah sampah,” ujarnya.

Zulhas juga menyinggung potensi sampah menjadi sumber daya listrik andaikan pengelolaannya melangkah optimal melalui pembangunan insinerator.

“Mudah-mudahan sampah nan jadi musuh Jakarta, Pak Gubernur, bakal kita ubah menjadi harapan. Sampah nan musuh kita, bakal kita ubah menjadi daya listrik. Tadi saya bisik-bisik sama Pak Gubernur, kelak jika insineratornya beliau ini sudah jalan, Pak Jumhur, di 2027-2028, kelak sampahnya malah jadi rebutan. Karena bahan bakarnya adalah sampah nan bakal masuk ke insinerator dan diolah menjadi listrik,” kata dia.

“Jadi, dari musuh, dari sampah, kelak bakal menjadi penerangan bagi Kota Jakarta,” lanjutnya.

Ia menambahkan pemisahan sampah organik, anorganik, dan bahan berbisa menjadi tahapan krusial agar sampah dapat dimanfaatkan kembali sebagai sumber energi.

“Karena problem pokok kita, gimana memisahkan sampah organik, anorganik, dan nan beracun, tiga macam itu. Kalau itu selesai, maka kelak sampah bakal kita butuhkan untuk listrik penerang Jakarta dan penerang daerah-daerah lain,” pungkasnya.

Pakistan mendapatkan biaya segar sekitar USD 1,32 miliar alias sekitar Rp 23 triliun (kurs Rp 17.377) setelah Dewan International Monetary Fund (IMF) menyetujui pencairan lanjutan pinjaman dalam program pembiayaan nan sedang berjalan.

Dana tersebut diharapkan memperkuat keahlian Pakistan menjaga stabilitas ekonomi di tengah meningkatnya akibat global.

Mengutip Bloomberg, Minggu (10/5), Pakistan bakal memperoleh sekitar USD 1,1 miliar melalui skema Extended Fund Facility (EFF). Selain itu, negara tersebut juga bakal menerima sekitar USD 220 juta lewat program Resilience and Sustainability Facility nan difokuskan untuk pendanaan mengenai iklim.

“Upaya kebijakan Pakistan di bawah kesepakatan EFF telah menghasilkan kemajuan signifikan dalam menstabilkan ekonomi dan membangun kembali kepercayaan di tengah lingkungan dunia nan menantang, termasuk perang Timur Tengah nan sedang berlangsung,” kata IMF dalam pernyataannya.

Perekonomian Pakistan sebelumnya berada dalam tekanan akibat lonjakan nilai minyak. Kondisi itu mendorong bank sentral setempat meningkatkan suku kembang secara mengejutkan guna meredam tekanan inflasi.

Di sisi lain, posisi persediaan devisa Pakistan juga tetap rapuh. Situasi tersebut terjadi setelah Saudi Arabia menjanjikan support finansial sebesar USD 3 miliar, sementara United Arab Emirates meminta pembayaran utang dengan nilai serupa.

Park Hyatt Jakarta Gelar Artisan Market, Dukung Seni dan Budaya Lokal (Foto: Okezone)

Liputan6.com, Jakarta - Polda Metro Jaya menyiapkan pengamanan lampau lintas di sekitar area Gelora Bung Karno (GBK) jelang peringatan Milad ke-15 GRIB Jaya pada Minggu (10/5/2026).

Personel polisi lampau lintas disiagakan sejak pagi untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan dan aktivitas masyarakat di area tersebut.

Kabagbinopsnal Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Robby Hefados, mengatakan skema pengamanan telah disusun sejak Sabtu malam.

“Sudah ada kesiapan dari kita, dari tadi malam kita juga sudah menyusun pengamanan lampau lintas khususnya hari Minggu di sekitaran GBK selalu kita tempatkan personel lampau lintas untuk mengamankan giat masyarakat,” kata Robby dalam keterangannya, Minggu (10/5/2026).

Menurut dia, pengamanan tidak hanya difokuskan pada aktivitas Milad GRIB Jaya, tetapi juga aktivitas olahraga masyarakat nan rutin berjalan setiap akhir pekan di area GBK.

“Tidak hanya aktivitas masyarakat nan berkarakter bersama-sama. Tetapi juga giat masyarakat nan sifatnya olahraga,” ujarnya.

10 Bocoran Contoh Soal Koperasi Merah Putih dan Jawabannya (Foto: Freepik)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pesawat Frontier Airlines menabrak seorang pejalan kaki di landasan pacu saat lepas landas, menyebabkan korban tewas di tempat. Insiden ini terjadi di Bandara Internasional Denver pada Jumat (8/5) malam pukul 23:19 waktu setempat.

Dikutip dari CNN International, Minggu (10/7/2026), pejalan kaki melompati pagar pembatas dan menyeberangi landasan pacu di Bandara Internasional Denver. Dua menit setelahnya, pesawat nan lepas landas kemudian menabraknya hingga tewas.

Identitas pejalan kaki tersebut belum diketahui, tetapi diyakini bukan tenaga kerja bandara, kata pihak airport dalam sebuah pernyataan.

Penerbangan 4345, sebuah Airbus A321, berangkat dari Denver menuju Los Angeles dan membawa 224 penumpang dan 7 awak pesawat, kata Frontier Airlines dalam sebuah pernyataan. Penerbangan tersebut dijadwalkan berangkat pukul 22:39 waktu setempat.

"Asap dilaporkan terlihat di dalam kabin dan pilot membatalkan lepas landas. Penumpang kemudian dievakuasi dengan kondusif melalui seluncuran sebagai tindakan pencegahan," kata Frontier Airlines.

Kebakaran singkat pada mesin terjadi imbas kejadian tersebut, tetapi dengan sigap dipadamkan oleh Departemen Pemadam Kebakaran Denver, kata pihak airport dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (9/5) pagi waktu setempat..

Tim darurat tiba di letak kejadian dan penumpang dibawa ke terminal. Dua belas orang dilaporkan mengalami cedera ringan dan lima di antaranya dibawa ke rumah sakit setempat, menurut pihak bandara.

Penumpang Jose Cervantes mengatakan dia baru saja merasakan pesawat miring ke atas ketika dia mendengar bunyi benturan.

"Saya memandang ke kanan, dan saya memandang sayap kanan terbakar dan seperti meledak," kata Cervantes kepada hubungan CNN, KCNC.

"Pesawat mendarat kembali, dan mereka seperti berputar ke samping, lampau berhenti, langsung mematikan mesin, dan kemudian kabin mulai dipenuhi asap," dia menuturkan.

"Saya pikir saya bakal terbakar sampai mati. Anda tahu, ketika saya memandang api dan asap, saya langsung berpikir saya bakal terbakar," kata Cervantes.

Ibu Cervantes adalah salah satu penumpang nan terluka, katanya kepada KCNC. "Ibu saya sebenarnya langsung meluncur ke bawah perosotan dan lututnya tertekuk saat membentur lantai," kata Cervantes. "Dia tidak mengalami patah tulang, tetapi kami tetap kudu membawanya ke UGD."

Pada Sabtu pagi, sebagian besar penumpang penerbangan tersebut telah meninggalkan Bandara Internasional Denver dengan penerbangan Frontier nan baru, kata pihak bandara.

Terguncang oleh kejadian tersebut, John Anthens, 56 tahun, dan putranya nan berumur 30 tahun memilih untuk membatalkan penerbangan pulang mereka ke Nebraska dan menyewa mobil untuk perjalanan delapan jam.

Anthens mengatakan kejadian itu terlalu traumatis. "Saya memandang percikan kecil, dan kemudian saya memandang dan mendengar ledakan besar, seperti peledak meledak," katanya kepada CNN International, saat dia menggambarkan memandang mesin meledak.

CNN International telah menghubungi Departemen Pemadam Kebakaran Denver dan Frontier untuk info lebih lanjut. Pihak airport mengatakan kejadian tersebut tetap dalam penyelidikan.

(fab/fab)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade meninjau langsung rencana pembangunan jalan pengganti di belakang Pasar Koto Baru, Nagari Koto Baru, Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sabtu (9/5/2026).

Jalan baru sepanjang sekitar 1,3 kilometer itu diproyeksikan menjadi solusi permanen untuk mengurai kemacetan kronis di jalur Padang–Bukittinggi nan selama puluhan tahun dikeluhkan masyarakat.

Dalam peninjauan tersebut, Andre didampingi Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi. Sebelum turun ke lokasi, Andre juga telah berkoordinasi dengan Bupati Tanah Datar, Eka Putra, nan saat itu sedang berada di luar daerah.

Andre memastikan, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menyatakan kesiapan untuk menuntaskan proses pembebasan lahan melalui APBD Perubahan 2026. Setelah lahan rampung, proyek jalan pengganti itu bakal diusulkan masuk dalam program Inpres Jalan Daerah (IJD) 2027.

“Insya Allah setelah APBD Perubahan, anggaran sudah siap. September kita bisa eksekusi sehingga akhir 2026 ini lahan sudah siap. Jadi Desember 2026 Insya Allah lahannya sudah disediakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, sehingga kita bisa masukkan di IJD 2027,” kata Andre Rosiade nan juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI.

Andre menegaskan, pembangunan jalan pengganti Koto Baru sekarang sudah berada di jalur nan tepat. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah pusat dan wilayah melangkah baik, sehingga angan menyelesaikan persoalan kemacetan nan selama ini tak kunjung teratasi semakin terbuka lebar.

“Kita sudah on the track. Konsultasi sudah, lahan juga sudah, tinggal tunggu pembebasan lahan dari Pak Bupati Eka Putra. Tadi Pak Eka juga sudah menyampaikan kepada kami bahwa tidak ada masalah,” ujar Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM).

Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar itu optimistis proyek tersebut dapat mulai dieksekusi pada 2027 dan menjadi jawaban atas persoalan klasik di area Pasar Koto Baru. “Sehingga kita harapkan kita bisa urai kemacetan di Koto Baru. Masa puluhan tahun ini enggak bisa selesai-selesai? Insya Allah ini kita selesaikan di 2027. Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berbareng Pemerintah Pusat,” tegas Andre.

Sementara itu Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi menjelaskan panjang jalan pengganti nan direncanakan mencapai sekitar 1,3 kilometer dengan kebutuhan lahan sekitar 21 ribu meter persegi. “Enggak sampai 2 kilo meter jalan ini, Pak. Ini panjangnya sekitar 1,3 kilo,” ujar Elsa Putra Friandi saat berbincang dengan Andre di letak peninjauan.

Elsa Friandj menyebut, proses penghitungan anggaran tetap terus disesuaikan lantaran adanya kenaikan nilai aspal. Selain itu, proyek pembangunan jalan tersebut juga bakal berakibat pada sekitar 11 rumah penduduk nan masuk dalam area pembebasan lahan. “Masih penyesuaian lantaran ada nilai aspal naik,” katanya.

Kepala BPJN Sumbar juga memastikan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung percepatan proyek tersebut melalui APBD Perubahan 2026. “Jadi 21.000 meter persegi butuh lahan, ada 11 rumah nan terdampak. Nah, Pak Eka sudah komit di APBD Perubahan,” ujar Elsa.

Menutup peninjauan itu, Andre Rosiade kembali menyampaikan optimisme agar proyek jalan pengganti Koto Baru betul-betul bisa segera diwujudkan. “Semoga segera tuntas pembangunan jalan baru ini. Nanti terserah mana nan dipakai jalan arah dari Padang alias Bukittinggi. nan krusial pembangunan jalan dulu!” seru Andre.