Diskusi Economic Frontline berjudul "The Rise of State Capitalism: Good or Bad?" pada Rabu (29/7).(MI/Muhammad Ghifari A)

SEJUMLAH master dan ekonom menilai peran negara dalam perekonomian nasional tidak bisa lagi diperdebatkan hanya dari perspektif "baik alias buruk". Dalam obrolan Economic Frontline berjudul "The Rise of State Capitalism: Good or Bad?" pada Rabu (29/7), para mahir menekankan bahwa efektivitas intervensi negara berjuntai pada tujuan kebijakan, momentum penerapan, serta sasaran penerima manfaatnya.

Pengamat politik Rocky Gerung menegaskan bahwa keterlibatan negara dalam ekonomi merupakan petunjuk konstitusi nan tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, state capitalism di Indonesia adalah pilihan historis nan tidak bisa dihindari tanpa mengubah fondasi negara. Meski pragmatisme diperlukan di tengah ketidakpastian global, Rocky mengingatkan agar pembangunan tetap berpijak pada nilai sosial dan lingkungan, bukan sekadar mengejar pertumbuhan.

Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM), Jahen Fachrul Rezki, menambahkan bahwa kehadiran pemerintah sangat krusial saat terjadi kegagalan pasar (market failure). Ia mengusulkan model hybrid state capitalism sebagai jalan tengah bagi Indonesia. "Pertanyaannya bukan good or bad, tapi kapan dan objektifnya apa," ujar Jahen.

Di sisi lain, Direktur Celios Bhima Yudhistira memberikan catatan kritis mengenai potensi government failure nan dapat memicu praktik rente. Bhima mempertanyakan kreasi besar pembangunan ekonomi nasional nan dinilainya belum mempunyai arah sejelas model di Tiongkok alias Vietnam. Ia mendorong pemerintah untuk mulai menggunakan parameter keberhasilan di luar pertumbuhan ekonomi, seperti tingkat kebahagiaan dan keberlanjutan lingkungan.

Menanggapi beragam pandangan tersebut, Juru Bicara Komunikasi Pemerintah Fithra Faisal Hastiadi menyatakan bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto lebih mengedepankan pendekatan pragmatis. Fokus utama pemerintah saat ini adalah membangun lembaga ekonomi nan inklusif agar faedah pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas. (Z-10)

Jakarta -

Wali Kota (Walkot) Medan Rico Waas angkat bicara mengenai Lurah Paya Pasir, Syerly, nan viral di media sosial (medsos) lantaran menimpali aspirasi penduduk ketika mengeluh tak tak ada lampu penerangan jalan umum (LPJU). Rico memastikan Lurah Syerly diperiksa oleh inspektorat.

"Sedang dalam pemeriksaan inspektur. Ya, sedang pemeriksaan. Kita ikutin proses-proses, ya. Di mana jika memang ada pelanggaran, kita ikuti proses-proses itu sesuai aturan," ujar Rico dilansir detikSumut, Rabu (29/7/2026).

Terkait kemungkinan pencopotan lurah tersebut, Rico tidak memberikan jawaban gamblang. Menurutnya, semuanya tetap dalam proses pemeriksaan.

"Sedang dalam proses di pengawas dan kita tunggu prosesnya," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Syerly viral di media sosial diduga mengejek penduduk saat mengeluhkan mengenai lampu penerangan jalan. Syerly menjadi perhatian di publik lantaran dirinya terlihat mengejek penduduk nan sedang mengeluh tersebut.

"Cie curhat dia," kata Syerly nan dalam video itu berdiri tepat di samping Rico Waas.

Baca selengkapnya di sini.

(rfs/idh)

Jakarta -

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, didampingi Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini dan personil Komisi VI DPR RI Nasim Khan, menerima perwakilan Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara PT Sinergi Gula Nusantara (SPBUN-SGN) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Kehadiran SPBUN-SGN bermaksud menyampaikan apresiasi atas proses mediasi dengan manajemen PT SGN nan telah difasilitasi DPR RI sejak pekan lalu.

Pertemuan ini digelar pada Rabu (29/7/2026). Mediasi tersebut sukses mencapai titik jumpa atas aspirasi karyawan, terutama mengenai bingkisan dan pengharmonisan standar. Hasil pembahasan telah diterima dan sedang ditindaklanjuti oleh manajemen.

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini mengatakan komunikasi antara tenaga kerja dan manajemen difasilitasi untuk mencari solusi terbaik bagi seluruh pihak.

"Penyelesaian ini menjadi berita baik bagi tenaga kerja SGN. Aspirasi mereka telah diterima dan sedang diproses oleh manajemen," ujar Anggia.

Ketua Umum SPBUN-SGN M Rofi menyampaikan terima kasih kepada Sufmi Dasco Ahmad, Anggia Ermarini, dan Nasim Khan atas peran mereka dalam membantu penyelesaian aspirasi pekerja.

"Kami berambisi hasil kesepakatan ini memberikan faedah bagi seluruh tenaga kerja SGN," kata Rofi.

Setelah titik jumpa tercapai, para pekerja menyatakan kesiapan meningkatkan keahlian serta mendukung program swasembada gula dan ketahanan daya nasional.

DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang aspirasi dan menjembatani komunikasi agar setiap persoalan masyarakat memperoleh jalan keluar terbaik.

(amw/gbr)

Rupiah Hari Ini (Foto: Okezone)

Ilustrasi(MI/Rudi Kurniawansyah)

KEBAKARAN rimba dan lahan (Karhutla) nan beberapa bulan terakhir kerap melanda wilayah utara Sumatra seperti Riau, Sumatra Utara, dan Aceh saat ini lebih banyak terjadi wilayah selatan Sumatra seperti Jambi dan Sumatra Selatan (Sumsel).

“Riau aman. Karhutla bergerak ke selatan ialah Jambi-Sumsel,” kata Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan (Dalkarhut) Sumatra Ferdian Krisnanto kepada Media Indonesia, Rabu (29/7).

Ia menjelaskan, saat ini tim Manggala Agni tetap berjibaku di sejumlah wilayah nan dilanda Karhutla di Jambi dan Sumsel. Bahkan dalam sehari, operasi penanganan Karhutla di wilayah Sumsel bisa sebanyak enam peristiwa.

“Sehari bisa enam penanganan di Sumsel,” tegasnya.

Ia juga menyoroti, hasil rapat istana mengenai Karhutla dengan rencana bakal menggelar operasi modifikasi cuaca (OMC) alias hujan buatan nan bakal dilaksanakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada sejumlah wilayah dilanda Karhutla. Ia berambisi rencana itu tidak hanya sekadar menjadi bancakan untuk menjalankan proyek-proyek baru semata.

“Semoga tidak menjadi proyek-proyek baru nan ajaib,” tukasnya.

Sementara itu, dari hasil pantauan terakhir satelit diketahui terpantau sebanyak 406 titik panas alias hotspot di Sumatra dengan didominasi di wilayah Sumsel sebanyak 162 titik panas. Forecaster on Duty BMKG Pekanbaru Deby C menyebut selain Sumsel, Aceh juga terpantau mempunyai 70 titik panas, kemudian Sumatra Barat (Sumbar) sebanyak 57 titik panas, Jambi sebanyak 33 titik panas, Bengkulu sebanyak 28 titik panas, Lampung sebanyak 26 titik panas, Bangka Belitung (Babel) sebanyak 22 titik panas, Riau sebanyak tujuh titik panas, dan Sumatra Utara (Sumut) sebanyak satu titik panas.

“Sebanyak tujuh titik panas di Riau terpantau di Kota Dumai sebanyak tiga titik. Kemudian Kabupaten Kampar, Bengkalis, Kuantan Singingi (Kuansing) dan Indragiri Hilir (Inhil) dengan masing-masing satu titik panas,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, kesempatan hujan tetap terdapat di beberapa wilayah di Riau. Karena itu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem pada malam hingga awal hari.

“Serta menghindari aktivitas pembakaran lahan nan dapat memicu Karhutla," pungkasnya.(RK/E-4)

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra.(Antara)

MENTERI Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengingatkan pentingnya peran negara dalam menghadirkan rasa kondusif bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa ketidakmampuan negara menekan nomor kejahatan jalanan menjadi pemicu utama meningkatnya aksi main pengadil sendiri.

Pernyataan tersebut disampaikan Yusril menyikapi maraknya kasus pencurian, perampokan, serta pembegalan di beragam wilayah nan belakangan berujung pada tindakan amuk massa.

"Polisi perlu meningkatkan pengamanan dan perlindungan kepada masyarakat. Jika negara kandas memberikan rasa kondusif dari tindak pencurian, perampokan, dan pembegalan, maka kecenderungan masyarakat untuk melakukan tindakan main pengadil sendiri juga bakal meningkat," ujar Yusril melalui keterangannya, Rabu (29/7).

Yusril secara unik menyoroti tragedi pengeroyokan di Bali dan Morowali nan menewaskan terduga pelaku pencurian. Menurutnya, pembiaran oleh abdi negara penegak norma saat tindakan massa terjadi merupakan corak kegagalan perlindungan nan dapat bereskalasi menjadi kejahatan baru dan pelanggaran HAM serius.

Ia menilai respons masyarakat nan makin beringas merupakan gambaran dari minimnya kehadiran abdi negara penegak norma di lapangan saat potensi kejahatan muncul.

"Dalam peristiwa-peristiwa itu tidak tampak adanya pencegahan oleh abdi negara penegak hukum, sehingga massa leluasa memukuli korban hingga meninggal dunia. Tindakan pembiaran seperti ini, andaikan terus berlanjut, dapat berkembang menjadi pelanggaran kewenangan asasi manusia nan serius. Negara wajib datang dan mencegah semua ini," tegas Yusril.

Guna menghentikan kejadian main pengadil sendiri dan memulihkan rasa kondusif publik, Yusril menginisiasi Rapat Koordinasi Gabungan (Rakorgab) berbareng Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Selain jejeran kepolisian dan kementerian terkait, Yusril juga bakal melibatkan lembaga negara independen seperti Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan, dan KPAI agar penanganan kejahatan jalanan dilakukan secara terpadu tanpa mengabaikan prinsip penegakan norma dan HAM. (E-4)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXIII untuk mengutamakan kepentingan rakyat dalam menjalankan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut dia, menjadi Pamong Praja Muda menyandang pangkat alias kedudukan dan mengabdikan diri untuk melayani masyarakat.

Prabowo menegaskan kehormatan seorang aparatur negara diukur dari faedah nan dirasakan rakyat.

"Saudara-Saudara, Saudara adalah pelayan rakyat. Saudara kudu melayani, melindungi, dan melindungi masyarakat, melindungi rakyat Indonesia dengan sebaik-baiknya," kata Prabowo, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (29/7/2026).

Prabowo mengatakan, jalan hidup nan dipilih para Pamong Praja Muda tersebut penuh tantangan. Karena itu, dibutuhkan pengorbanan, baik jiwa maupun raga, demi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dia juga mengapresiasi pengabdian para praja nan turun langsung membantu penanganan musibah di Aceh selama satu bulan sebelum menyelesaikan pendidikan. Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa sebelum dilantik para praja dibiasakan membantu masyarakat nan menghadapi kesulitan.

"Saudara kudu menjadi pamong praja nan datang ketika rakyat sedang menghadapi kesulitan. Saudara kudu menjadi pelita harapan. Saudara kudu menjadi tonggak support dan kepemimpinan bagi masyarakat," ungkapnya.

Prabowo menjelaskan, keberpihakan diwujudkan dengan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Di mana pun bertugas, Pamong Praja Muda merupakan wajah dan simbol negara sebagai bagian dari aparatur negara. Karena itu, masyarakat bakal menilai kehadiran negara melalui sikap, perilaku, dan keahlian aparatur.

Dia menegaskan, andaikan aparatur bekerja dengan baik, kepercayaan dan kecintaan rakyat terhadap negara semakin kuat. Sebaliknya, ketika aparatur mengecewakan masyarakat, nan tercoreng bukan hanya nama pribadi aparatur, melainkan juga kepercayaan rakyat kepada negara.

"Rakyat kita tidak memerlukan birokrasi nan berbelit-belit. Rakyat kita tidak perlu pemimpin-pemimpin nan tidak bekerja dengan sebaik-baiknya. Rakyat membutuhkan, apalagi rakyat menuntut, aparatur nan bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi, berani mengambil keputusan, dan selalu datang ketika rakyat membutuhkan," ujarnya.

Dia berambisi Pamong Praja Muda nan baru dilantik bisa mewujudkan pemerintahan nan unggul, efisien, disiplin, dan bebas dari korupsi. Mereka juga diharapkan selalu mencintai tanah air serta mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan lainnya. Dengan pemerintahan nan demikian, cita-cita mewujudkan bangsa nan maju, makmur, dan sejahtera dapat tercapai.

"Selalu cintai tanah air kita, selalu cintai rakyat kita. Saudara-Saudara adalah anak kandung rakyat. Setialah kepada semua rakyat kita, seolah-olah semua rakyat itu adalah orang tuamu. Pegang teguh Pancasila," tandasnya.

(rah/rah)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta -

Anak upaya PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP), menyampaikan permohonan maaf kepada para konsumen atas keterlambatan serah terima unit. Perseroan menjelaskan, kondisi tersebut dipicu oleh ketatnya likuiditas nan berakibat pada penyelesaian proyek.

"ADCP menyampaikan permohonan maaf kepada para konsumen atas keterlambatan penyelesaian tanggungjawab serah terima unit. Saat ini, ADCP menghadapi tantangan likuiditas nan berakibat pada penyelesaian proyek," ungkap Direktur Portofolio Bisnis & Risiko sekaligus Corporate Secretary ADHI, Rozi Sparta dalam keterbukaan info BEI, Rabu (29/7/2026).

Rozi menjelaskan, ADCP mempunyai pipeline business nan berbasis pengembangan area berbasis Transit Oriented Development (TOD). Pipeline tersebut mengharuskan ADCP untuk menyediakan area lahan di sekitar area stasiun transportasi umum seperti Commuter Line, LRT, BRT, termasuk akomodasi prasarana pendukung.

Sementara untuk pengembangan hunian, ADCP melakukan pembangunan secara berjenjang sesuai dengan rencana pengembangan. Namun, Rozi mengatakan kondisi pasar properti belum sepenuhnya pulih dan berakibat pada penerimaan kas dan penyelesaian proyek.

"Kondisi pasar properti dalam beberapa tahun terakhir nan belum sepenuhnya pulih turut mempengaruhi tingkat penjualan produk, sehingga berakibat pada penerimaan kas dan keahlian pendanaan penyelesaian proyek," jelasnya.

Rozi menambahkan, ADCP telah menawarkan beberapa pengganti penyelesaian, seperti relokasi unit maupun skema pinjam pakai sementara pada unit ready stock nan tersedia. Selain itu, ADCP juga sedang menjajaki kerja sama dengan penanammodal dan kontraktor untuk mendukung percepatan penyelesaian proyek.

"ADCP telah menawarkan beberapa pengganti penyelesaian, antara lain relokasi unit maupun skema pinjam pakai sementara pada unit ready stock nan tersedia," pungkasnya.

Sebagai informasi, ADCP merupakan entitas anak ADHI nan bergerak di bagian pengembangan properti dengan konsep Transit Oriented Development (TOD). Saat ini, ADCP mempunyai 13 proyek on hand mencakup 6 proyek nan telah selesai dan beraksi di antaranya empat apartemen, satu landed, satu office tower, dan sisanya proyek nan tetap dalam tahap pembangunan.

Dari keseluruhan proyek tersebut, terdapat total 9.839 unit hunian. Hingga saat ini, sebanyak 5.392 unit telah terjual. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.575 unit telah diserahterimakan kepada konsumen.

(ahi/ara)

Jakarta -

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Etika dan Kepatuhan Bisnis, Haryara Tambunan melakukan pertemuan dengan Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Goprera Panggabean.

Keduanya berdiksusi tentang gimana menjaga suasana upaya di Indonesia agar tetap sehat di tengah krisis ekonomi global. Dalam menjaga stabilitas suasana usaha, Kadin merekomendasikan tiga perihal kepada KPPU.

Rinciannya perihal sistem birokrasi, support UMKM serta keikutsertaan KPPU sebagai mitra Kadin dalam mengawasi secara langsung aktivitas pelaku upaya di lapangan. Menurutnya, Kadin bakal secara intens berkomunikasi dengan KPPU mengenai penyampaian info dan info dari kedua belah pihak terkait.

"Pertemuan ini menjadi awal bagi kami untuk terus aktif berkomunikasi dengan KPPU guna saling berganti info serta info untuk kemudian dijadikan landasan dalam menciptakan suasana bumi upaya nan sehat" ujar Haryara dalam keterangan tertulis, Rabu (29/07/2026).

Sementara itu, Ketua KPPU Goprera Panggabean sangat mengapresiasi kehadiran Kadin. Ia menilai Kadin dapat menjadi mitra strategis bagi KPPU untuk dapat shopping masalah secara langsung kepada para pelaku usaha.

Menurutnya, pertukaran info antara kedua belah pihak dapat menjadi tolok ukur alias landasan bagi para pelaku upaya guna mencegah praktik-praktik monopoli serta menciptakan persaingan upaya nan sehat demi kemajuan ekonomi Indonesia.

"Kita mendorong kepada para pelaku upaya ini untuk lebih compliance terhadap UU No 5 Tahun 1999, dimana dapat menyeimbangkan kepastian kesempatan berupaya nan sama bagi pelaku upaya kecil, mikro menengah dan besar baik melalui pengaturan norma ataupun pengaturan persaingan usaha" sebut Goprera.

(acd/acd)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Geisz Chalifah (GC) mengenai kasus dugaan korupsi produksi batu baru di Kutai Kartanegara nan menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Geisz dipanggil sebagai saksi.

"Hari ini, Rabu (29/7), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi per metric ton batu bara di wilayah Kukar," kata ahli bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Rabu (29/7/2026).

Geisz telah memenuhi panggilan KPK. Selain Geisz, KPK memanggil notaris berjulukan Sahdat Ginting.

"Yang berkepentingan (Geisz) tiba di Merah Putih sekitar pukul 10.04, untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik," ucapnya.

Diketahui, KPK menetapkan tiga perusahaan batu bara sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi nan menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Tiga perusahaan batu bara itu adalah PT Sinar Kumala Naga, PT Alamjaya Barapratama, dan PT Bara Kumala Sakti.

"Dalam pengembangan investigasi perkara dugaan TPK gratifikasi mengenai per metric ton produksi batu bara di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tersangka sebelumnya saudari RW, KPK kembali menetapkan tiga tersangka korporasi baru, ialah PT SKN, PT ABP, dan PT BKS," kata ahli bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Kamis (19/2).

Budi menerangkan, tiga perusahaan itu diduga menerima gratifikasi bersama-sama dengan Rita.

"Ketiga korporasi tersebut diduga bersama-sama RW melakukan penerimaan gratifikasi dimaksud," imbuhnya.

Rita awalnya ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi pada 2017. Dia kemudian diadili dalam kasus gratifikasi.

Pada 2018, Rita divonis 10 tahun penjara oleh majelis pengadil Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Rita juga dihukum bayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan dan pencabutan kewenangan politik selama 5 tahun.

Hakim menyatakan Rita terbukti menerima gratifikasi Rp 110 miliar mengenai perizinan proyek di Kutai Kartanegara. Rita mencoba melawan vonis itu.

Upaya Rita kandas setelah Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali (PK) pada 2021. Rita telah dieksekusi ke Lapas Pondok Bambu dan sekarang telah bebas.

Selain kasus gratifikasi, Rita tetap menjadi tersangka kasus dugaan TPPU. Pada Juli 2024, KPK mengungkap Rita juga menerima duit dari pengusaha tambang.

(ial/haf)

Jakarta -

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI Mohammad Iqbal menegaskan pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci kelebihan organisasi di tengah dinamika perubahan.

Melalui Talent Summit 2026, Setjen DPD RI mempertegas upayanya memperkuat penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta ASN sebagai landasan dalam menyiapkan pemimpin-pemimpin masa depan nan kompeten, berintegritas, dan adaptif.

"Keunggulan organisasi pada masa sekarang tidak lagi ditentukan semata oleh struktur, anggaran, alias teknologi, tetapi oleh kualitas sumber daya manusianya. Karena itu, pengelolaan SDM kudu menjadi strategi organisasi," tegas Iqbal, dalam keterangan tertulis, Rabu (29/7/2026).

"Kita tidak hanya mengelola pegawai, tetapi juga membangun human capital dan menyiapkan para pemimpin masa depan nan bisa membawa organisasi terus beradaptasi menghadapi perubahan," sambungnya.

Hal tersebut disampaikan Iqbal saat membuka Talent Summit 2026 di Lobby DPD RI, Rabu (29/7). Iqbal menambahkan seluruh kebijakan pengembangan karier, promosi, mutasi, hingga pengisian kedudukan di lingkungan Setjen DPD RI bakal terus dilaksanakan melalui Manajemen Talenta nan berpatokan pada kompetensi, kinerja, integritas, dan potensi secara objektif, transparan, serta akuntabel.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian (Kabiro OKK) Setjen DPD RI Fitriani Badar menjelaskan Talent Summit 2026 menjadi momentum untuk memperkuat penerapan Sistem Merit sekaligus mempercepat pembangunan ekosistem Manajemen Talenta nan objektif, transparan, dan berbasis data.

Menurut Fitriani, pembangunan manajemen talenta bukan sekadar menghadirkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Talenta Prima (SIMANTAP), tetapi juga membangun budaya organisasi nan menempatkan kompetensi, integritas, kinerja, dan potensi sebagai dasar utama dalam setiap kebijakan pengembangan pekerjaan aparatur.

"Kami tidak sedang membangun sekadar sebuah aplikasi. nan kami bangun adalah budaya organisasi nan menjadikan kompetensi, integritas, kinerja, dan potensi sebagai dasar dalam menyiapkan pemimpin masa depan," ujar Fitriani.

Fitriani menjelaskan transformasi tersebut telah membuahkan beragam capaian penting. Setjen DPD RI sukses meraih predikat Sistem Merit kategori 'Sangat Baik' dengan nilai 342 pada akhir tahun 2023, memperoleh persetujuan penerapan Sistem Informasi Manajemen Talenta dari KASN, serta terus menyelaraskan pengembangan SIMANTAP dengan kebijakan nasional percepatan Manajemen Talenta ASN nan ditetapkan Badan Kepegawaian Negara RI (BKN).

"Teknologi memang menghadirkan data, tetapi keputusan tetap berada di tangan para pemimpin. Karena itu, keberhasilan Manajemen Talenta tidak diukur dari secanggih apa aplikasinya, melainkan dari keberanian organisasi menjadikan sistem merit sebagai landasan setiap keputusan pengembangan SDM," tegas Fitriani.

Lebih lanjut, Fitriani menuturkan Setjen DPD RI tidak hanya mengembangkan SIMANTAP, tetapi juga membangun ekosistem human capital secara menyeluruh melalui Human Capital Development Plan (HCDP), Learning Management System (LMS), Knowledge Management System (KMS), budaya berbagi pengetahuan, hingga pengembangan sistem Penilaian Umpan Balik 360 Derajat.

Seluruh inisiatif tersebut dirancang saling terintegrasi untuk menciptakan sistem pengembangan talenta nan berkelanjutan.

Fitriani juga memperkenalkan MANTA sebagai maskot SIMANTAP. MANTA merepresentasikan karakter ASN nan adaptif, terus belajar, menjunjung tinggi integritas, bisa berkolaborasi, dan berkembang menghadapi perubahan.

"MANTA bukan hanya maskot. MANTA adalah simbol budaya organisasi nan mau kami bangun, bahwa setiap ASN mempunyai kesempatan untuk terus bertumbuh, belajar, dan memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi," ungkap Fitriani.

Fitriani menegaskan Talent Summit 2026 bukanlah titik akhir dari transformasi pengelolaan SDM di lingkungan Setjen DPD RI, melainkan langkah strategis untuk memperkuat komitmen seluruh ketua dalam membangun talenta organisasi secara berkelanjutan.

"Membangun talenta bukan hanya menjadi tugas Biro OKK. Ini merupakan tanggung jawab seluruh pimpinan," kata Fitriani.

"Masa depan organisasi tidak ditentukan oleh siapa nan memimpin hari ini, tetapi oleh seberapa baik kita mempersiapkan pemimpin untuk masa depan," pungkasnya.

(hnu/ega)

Jakarta -

Polda Metro Jaya mengonfirmasi pencabutan laporan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) terhadap lawyer Hotman Paris Hutapea mengenai pernyataan 'lu punya otak nggak' nan dilontarkan Hotman saat konvensi pers. Pencabutan laporan tersebut saat ini tetap diproses oleh pihak kepolisian.

"Benar, PWI telah secara resmi mencabut laporan terhadap HPH," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, dalam keterangannya, Rabu (29/7/2026).

Budi mengatakan pencabutan laporan itu disampaikan melalui surat perihal Permohonan Pencabutan Laporan Polisi nan ditujukan kepada Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya. Penyidik selanjutnya bakal memanggil pelapor untuk mengonfirmasi surat permohonan itu.

"Termasuk memastikan kebenaran pencabutan dan menanyakan alasan pencabutan laporan. Setelah itu, penyelidik bakal melaksanakan gelar perkara sebagai dasar proses penghentian penyelidikan," jelasnya.

Sebelumnya, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mencabut laporan polisi terhadap lawyer Hotman Paris Hutapea mengenai pernyataan 'lu punya otak nggak' nan dilontarkan Hotman saat konvensi pers. PWI dan Hotman sepakat berbaikan dalam perkara tersebut.

"Jadi pada malam ini kami telah melakukan pencabutan laporan terhadap Bapak Hotman Paris Hutapea," kata Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI, Anrico Pasaribu kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Selasa (28/7).

Pencabutan laporan ini menyusul pertemuan antara Ketua Umum PWI Akhmad Munir dan Hotman nan difasilitasi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. PWI menilai laporan nan dilayangkan ke Polda Metro Jaya telah selesai.

"PWI telah melakukan suatu perdamaian nan tadi pagi dilakukan di suatu tempat di Jakarta dengan Ketua Umum. Kami PWI, saya sendiri bagian hukum, sudah melaksanakan pencabutan itu. Dengan demikian, persoalan mengenai pelaporan terjadinya laporan ini sudah dianggap bagi kami telah selesai," jelasnya.

Anrico menambahkan, Hotman sudah menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Ketum PWI dalam proses mediasi sebelumnya. PWI menyerahkan proses selanjutnya kepada pihak kepolisian mengenai laporan tersebut.

"Kemudian, setelah pertimbangan Ketua Umum bahwa memang sudah sebelumnya juga sudah ada permintaan maaf, kemudian pada pagi tadi juga sudah mengulang kembali permintaan maaf itu, kami PWI menganggap bisa menerima permintaan maaf itu secara tulus," kata dia.

(rdh/mea)

Tunggal putri Indonesia, Nguyen Thuy Linh. (Foto: Instagram/_ntlinhh)

PEBULU tangkis tunggal putri jagoan Vietnam, Nguyen Thuy Linh, tengah berada dalam tren kepercayaan diri nan sangat tinggi menyusul pencapaian gemilang di kancah internasional. Pemain berjuluk Badminton Miss Vietnam ini baru saja menerima berita ceria setelah resmi naik dua tingkat ke ranking 25 bumi dalam pembaruan ranking BWF per Selasa 28 Juli 2026.

1. Tembus 25 Besar

Lonjakan posisi tersebut diraih berkah penampilan impresifnya di arena China Open 2026 pada pekan sebelumnya. Dalam turnamen super 100 itu, di mana Thuy Linh sukses mendepak Hina Akechi (Jepang) sebelum akhirnya kudu mengakui kelebihan mantan ratu bulu tangkis dunia, Ratchanok Intanon, di babak 16 besar.

Tambahan 2.400 poin dari China Open 2026 membikin total koleksi poinnya sekarang menyentuh nomor 46.640. Jumlah tersebut menempatkannya di atas beberapa pebulu tangkis top bumi seperti Supanida Katethong hingga Zhang Beiwen.

2. Siap Bersinar di Taipei Open 2026

Modal positif di China Open 2026 tersebut langsung dibawanya menyeberak ke arena Super 300 Taipei Open 2026 nan dihelat di Taiwan mulai 28 Juli hingga 2 Agustus. Pada turnamen nan menandai comeback-nya setelah dua tahun tidakhadir ini, pebulu tangkis kelahiran 1997 tersebut ditempatkan sebagai unggulan keenam.

Nguyen Thuy linh

Di babak pertama, Thuy Linh langsung dijadwalkan menghadapi wakil tuan rumah nan sarat pengalaman, Pai Yu-po, nan telah malang melintang di bumi bulu tangkis sejak lama.

Meskipun lawannya merupakan pemain senior nan pernah menembus ranking 20 bumi pada 2018 silam, performa Pai Yu-po dalam dua musim terakhir condong menurun sehingga membuka kesempatan besar bagi Thuy Linh untuk melaju mulus.

im interogator campuran dari Satreskrim Polres Muara Jambi dan Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jambi, mendata dan memasang plang tanda penyelidikan di lahan terbakar Minggu siang lalu, di Desa mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaroja(Dok Istimewa )

MEMASUKI puncak musim tandus akhir bulan Juli ini, kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi kian meluas. Menurut catatan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi, hingga pengujung Juli 2026 luas lahan terbakar sudah menembus 222 hektare, meningkat 65 hektare dari luas lahan terbakar pada pertengahan Juli sebelumnya.

Pemangku pelaksana BPBD Jambi Bachyuni Deliansyah, menyebut kebakaran lahan, baik tanah mineral maupun gambut, tersebar di sejumlah kabupaten. Antara lain di Kabupaten Muarojambi, Tanjungjabung Barat, Tanjungjabung Timur, Batanghari, dan Kabupaten Sarolangun di wilayah barat Jambi. 

Bachyuni menyebut berkah kerja keras Tim Satuan Tugas (Satgas) Karhutla Jambi berbareng personel campuran di 81 Pos Siaga nan disebar pada titik-titik nan dipetakan rawan karhutla di Jambi. Termasuk support pemadaman melalui pesawat water bombing nan bersiaga di Jambi.

Kendati bukan patokan pasti adanya karhutla, sebut Bachyuni, jumlah hotspot (titik panas) nan terpantau kamera satelit di ujung Juli juga bertambah banyak, nyaris menembus 2.000 titik. 

Tim Satgas senantiasa memverifikasi ada tidaknya karhutla di letak hotspot terdeteksi melalui patroli pesawat Cessna PK-ALA nan disiagakan BNPB di Jambi.

Hal itu selaras dengan penegasan Ketua Pelaksana Harian (Plh) Tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi Brigadir Jenderal TNI Nyamin. Nyamin menekankan, penanganan ancaman karthutla nan dilakukan semenjak Mei 2026, hendaknya mengutamakan pencegahan melalui kerja penemuan awal dan respons sigap saat menemukan titik api.

"Kami tidak menunggu api membesar. Sejak bulan Mei lalu, tindakan nyata pembasahan lahan gambut melalui modifikasi cuaca sudah berjalan. Saat ini, 81 posko kerawanan telah tergelar di titik-titik rawan untuk memastikan penemuan awal dan sosialisasi langsung ke masyarakat," ungkap Nyamin kepada wartawan di Jambi baru-baru ini.

Tindakan Tegas

Sementara itu Kapolda Jambi Inspektur Jenderal Krisno H Siregar, menegaskan, selain mendukung penuh upaya pencegahan, bakal memberikan tindakan norma tegas terhadap korporasi maupun penduduk perorangan nan kedapatan membakar lahan.

Ketua Perkumpulan Hijau Ferry Irawan mendukung sikap tegas Kapolda Jambi tersebut. Feery berharap, pihak penegak norma melakukan penyelidikan dan penindakan sesuai patokan norma bertindak terhadap para pemilik lahan nan terbakar.

Sementara itu, interogator Kepolisian Resort Muara Jambi, Polda Jambi, dari info nan dihimpun Media Indonesia, usai pemadaman dan penyelidikan kebakaran dua lahan belukar di Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muarojambi, bakal memanggil pemilik lahan nan diduga milik pengusaha kondang Jambi berinisial AK.

“Benar, kita jadwalkan dipanggil pekan depan,” ujar Kapolres Muara Jambi Ajun Komisaris Besar Bayu Noormansyah kepada Media Indonesia.(SL/E-4)

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan portal unik hingga memungkinkan orang tua memantau secara langsung menu Makan Bergizi Gratis (MBG) nan diterima anak di sekolah. Melalui platform tersebut, masyarakat nantinya dapat memandang menu harian, foto makanan, kandungan gizi, hingga letak dapur nan memasak makanan tersebut.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, portal itu ditargetkan dapat diluncurkan dalam satu hingga dua pekan ke depan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi penyelenggaraan program MBG.

"Kami sedang menyiapkan sistem, insyaallah mungkin doakan bisa segera, saya mengerti ekspektasi publik sangat mengharapkan ini segera bisa kita bereskan. Kasih kami waktu mungkin satu-dua minggu untuk menyiapkan satu portal, di mana stakeholder MBG, dalam perihal ini nan paling berkepentingan kan adalah sekolah dan orang tua, itu bisa ngecek anaknya di sekolah diberi makan oleh negara dengan menu apa, fotonya apa, kandungan gizinya apa, hari ini apa, besok apa, kemarin apa," kata Sudaryono dalam konvensi pers di instansi Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Tak hanya itu, portal tersebut juga bakal memuat info mengenai letak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur nan memasak makanan, beserta identitas kepala SPPG.

"Itu kami siapkan sebagai transparansi, termasuk alamat makanan itu dimasak, SPPG alamatnya mana, kepala SPPG-nya siapa. Jadi kita mau memberi tahu kepada nan sangat berkepentingan, ialah orang tua ya, anak saya di sekolah ini sama negara diberikan jasa makanan nan seperti apa," ujarnya.

Menurut Sudaryono, keterbukaan info tersebut diharapkan dapat mencegah munculnya info nan keliru mengenai penyelenggaraan MBG di media sosial.

"Nah ini jangan sampai kemudian ada timbul-timbul interpretasi nan berbeda-beda, kemudian diupload di sosial media jadi misleading. Jadi kami menyiapkan itu," tutur dia.

Di sisi lain, BGN juga memperkuat pengawasan terhadap operasional dapur MBG melalui sistem digital. Sudaryono mengakui kualitas jasa sangat berjuntai pada kepala SPPG alias kepala dapur nan bekerja memastikan kualitas bahan baku, proses memasak, hingga pengedaran makanan kepada penerima manfaat.

"Persoalan nan berikutnya adalah gimana hasil kualitas kerja ini sangat ditentukan oleh kepala dapur, nan memastikan masakannya bagus, menunya bagus, dibelanjakan dengan kualitas bahan baku nan baik. Kemudian didistribusikan dengan baik dan diterima dengan baik. Bottlenecking ada pada kepala SPPG alias kepala dapur. Maka kami punya prinsip 'trust is good, control is better'. Jadi kita tidak bisa hanya percaya saja, tapi gimana memonitor semua aktivitas di dapur itu by system," jelas Sudaryono.

Ia menjelaskan, sistem tersebut bakal memantau seluruh tahapan penyelenggaraan MBG, mulai dari pengolahan bahan baku, proses memasak, distribusi, hingga makanan diterima dan dikonsumsi siswa.

"Kami sudah membangun sistem IT-nya, gimana memastikan dari mulai nyacah kol sampai dengan dimasak, dimasak berapa lama, suhunya berapa, kemudian matang berapa lama, didinginkannya sekian lama, kemudian dibungkus berapa, kemudian di-deliver berapa lama, diterima jam berapa, dimakan jam berapa, selesai makan jam berapa, dibawa omprengnya pulang ke dapur, dicuci bersih selesai jam berapa. Ini ada lock-lock seperti itu, termasuk pembelanjaan bahan baku itu juga," jelasnya.

Sudaryono menambahkan, saat ini sistem digital tersebut telah mempunyai tujuh modul nan mencakup proses penyelenggaraan MBG, termasuk info penerima manfaat.

"Ya jadi kita mau memastikan bahwa semua dapur melaksanakan SOP, dan Service Level Agreement lah kira-kira," pungkas dia.

(wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Aktor Michael Johnston nan mencuri perhatian lewat movie Obsession sedang dalam tahap negosiasi awal untuk berasosiasi dalam movie The Mummy 4.

Dilansir Variety, Michael Johnston sebelumnya dikenal lewat serial Teen Wolf. Ia makin terkenal setelah bermain dalam movie Obsession.

Film The Mummy 4 dibintangi oleh Brendan Fraser dan Rachel Weisz. Keduanya memerankan Rick O'Connel dan Evelyn O'Connel.

Detail cerita movie The Mummy 4 tetap dirahasiakan. Namun, Universal Pictures menjadwalkan movie tersebut tayang di bioskop pada 15 Oktober 2027.

Sutradara dan Produser Film The Mummy 4

Film The Mummy 4 bakal disutradarai oleh Matt Bettinelli-Olpin dan Tyler Gillett. The Mummy mengisahkan seorang pemburu kekayaan karun nan tanpa sengaja membangkitkan seorang pendeta Mesir antik terkutuk nan mempunyai kekuatan supranatural.

Film pertama dan sekuelnya, The Mummy Returns (2001), sukses besar di box office. Rachel Weisz tidak tampil dalam movie ketiga, The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008). Karena itu, kembalinya Weisz menjadi salah satu perihal nan dinantikan oleh para fans The Mummy.

Naskah movie The Mummy 4 ditulis oleh David Coggeshall, penulis skenario The Family Plan dan Orphan: First Kill. Sementara itu, Sean Daniel diadapuk sebagai produser movie tersebut berbareng William Sherak, James Vanderbilt, Paul Neinstein, dan Clayton Townsend.

Brendan Fraser dan Jason F. Brown menjadi produser pelaksana movie The Mummy 4.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui ada beberapa pemerintah wilayah (pemda) nan mengalami kesulitan bayar gaji aparatur sipil negara (ASN) setelah berkurangnya anggaran transfer ke wilayah (TKD). Pemerintah sekarang memantau kondisi fiskal setiap wilayah dan menyiapkan tambahan biaya bagi wilayah nan membutuhkan.

Purbaya mengatakan pemerintah sejak awal telah menghitung adanya potensi sebagian wilayah mengalami tekanan fiskal akibat penyesuaian TKD. Kondisi tersebut membikin keahlian wilayah untuk membiayai shopping pegawai menjadi terbatas.

“Ini sejak ada pemotongan TKD, kita menghitung mungkin ada wilayah nan tidak bisa survive alias uangnya kurang untuk bayar penghasilan alias minimum activity,” kata Purbaya di Kantor LPS, Jakarta, Selasa (29/7).

Menurut dia, Kementerian Keuangan sekarang melakukan pemantauan terhadap seluruh pemerintah wilayah untuk mengidentifikasi wilayah nan memerlukan support tambahan anggaran.

“Jadi saya monitor untuk setiap wilayah di seluruh Indonesia, di mana nan kira-kira kurang bakal kita hitung,” lanjut Purbaya.

Ia menjelaskan, pemerintah berencana memberikan tambahan biaya kepada sekitar 490 wilayah nan dinilai mengalami kekurangan anggaran untuk shopping pegawai ASN. Namun, realisasi tambahan anggaran tersebut tetap menunggu pengarahan Presiden Prabowo Subianto.

“Mungkin sampai seluruhnya, 490 wilayah nan mungkin bakal mendapatkan tambahan dana. Tapi itu tergantung pada kelak petunjuk Bapak Presiden (Prabowo) seperti apa,” kata bendaharawan negara itu.

Salah satu wilayah nan telah mengambil langkah penyesuaian anggaran adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengumumkan penyesuaian tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN lantaran keterbatasan ruang fiskal daerah.

Dalam unggahan di akun IG pribadinya, Sherly lebih dulu menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh ASN atas kebijakan tersebut.

“Pertama, saya menyampaikan permohonan maaf. Saya memahami keputusan ini tidak mudah,” kata Sherly dalam akun IG pribadinya, @s_tjo.

Sherly menjelaskan pada 2026 ruang fiskal Pemerintah Provinsi Maluku Utara semakin terbatas, sementara kebutuhan shopping pegawai meningkat, termasuk pembayaran penghasilan dan TPP pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) nan sekarang menjadi bagian dari shopping APBD.

Untuk menjaga keberlanjutan fiskal, pemerintah wilayah melakukan penyesuaian TPP sebesar 20 persen bagi ASN eselon I hingga IV, serta 10 persen bagi staf PNS dan PPPK. Menurut Sherly, langkah itu diambil berbarengan dengan upaya efisiensi shopping dan peningkatan pendapatan original wilayah (PAD).

“Keputusan ini bukan lantaran berkurangnya penghargaan kepada ASN, melainkan ikhtiar berbareng menjaga finansial wilayah agar pelayanan kepada masyarakat tetap melangkah dan pembangunan tidak terhenti,” ujar Sherly.

Ia berambisi seluruh ASN dapat memahami kebijakan tersebut demi menjaga kesehatan fiskal daerah.

“Terima kasih atas pengertian, dedikasi, dan semangat pengabdian seluruh ASN Maluku Utara. Bersama, kita menjaga fiskal wilayah agar tetap sehat demi pelayanan nan lebih baik bagi masyarakat,” tutup Sherly.

Ketua Umum BPD HIPMI Jaya, Ryan Haroen.(Dok. MI)

BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya (HIPMI Jaya) mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikan publikasi obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun pada 2027 sebagai pintu masuk bagi keterlibatan pengusaha muda dalam proyek-proyek strategis Jakarta.

Ketua Umum BPD HIPMI Jaya, Ryan Haroen, mengatakan obligasi wilayah tidak cukup hanya menjadi sumber pembiayaan alternatif. Instrumen tersebut kudu diarahkan untuk mendanai proyek produktif, mempunyai akibat ekonomi nan terukur, serta dilaksanakan dengan tata kelola nan transparan dan kredibel.

“Rencana Pemprov DKI Jakarta ini dapat memberikan kesempatan kepada pengusaha muda, khususnya personil HIPMI Jaya, untuk berkontribusi dalam pembangunan kota melalui pendekatan nan inovatif dan kolaboratif,” ujar Ryan Haroen.

Menurut Ryan, publikasi obligasi wilayah juga menunjukkan perubahan paradigma dalam pengelolaan finansial Jakarta. Pemerintah wilayah tidak lagi hanya mengandalkan APBD, tetapi mulai memanfaatkan instrumen pembiayaan jangka panjang untuk mempercepat pembangunan prasarana dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Obligasi wilayah bukan gambaran bahwa Jakarta kekurangan anggaran. Ini merupakan bagian dari pengelolaan neraca daerah nan lebih ahli dan adaptif,” katanya.

Ryan menilai obligasi wilayah dapat memperluas partisipasi sektor swasta, penanammodal institusional, maupun masyarakat dalam pembangunan Jakarta. Namun, kepercayaan penanammodal bakal sangat ditentukan oleh kejelasan penggunaan dana, kepantasan proyek, transparansi informasi, serta konsistensi pemerintah dalam memenuhi kewajibannya.

“Kebijakan ini membuka ruang bagi sektor swasta dan penanammodal publik untuk ikut menggerakkan ekonomi daerah. Pengusaha muda kudu mengambil peran sebagai mitra strategis pemerintah, bukan hanya sebagai penonton pembangunan,” ujar Ryan.

Pemprov DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi wilayah senilai Rp3,5 triliun pada 2027, bertepatan dengan peringatan lima abad Kota Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut rencana tersebut sebagai terobosan pembiayaan imajinatif pemerintah daerah.

HIPMI Jaya memandang kebutuhan terhadap sumber pembiayaan pengganti semakin krusial di tengah meningkatnya kebutuhan shopping untuk pemeliharaan infrastruktur, transportasi publik, penyediaan air bersih, pengendalian banjir, penyesuaian perubahan iklim, dan penguatan prasarana digital.

Ketergantungan pada APBD sebagai satu-satunya sumber pembiayaan berpotensi membatasi kecepatan realisasi proyek-proyek tersebut. Karena itu, obligasi wilayah dapat menjadi solusi sepanjang biaya nan diperoleh digunakan untuk proyek nan produktif dan memberikan faedah ekonomi maupun sosial dalam jangka panjang.

Ryan mengatakan pembangunan prasarana bakal semakin menentukan daya saing Jakarta setelah kota tersebut tidak lagi menjadi ibu kota negara. Kualitas transportasi, jasa dasar, konektivitas digital, dan ketahanan kota bakal memengaruhi keahlian Jakarta menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mempertahankan posisinya sebagai pusat aktivitas ekonomi.

“Jakarta mempunyai pedoman ekonomi, kapabilitas fiskal, dan aset wilayah nan memadai untuk membangun sistem pembiayaan nan lebih maju. Dengan tata kelola nan kredibel, obligasi wilayah bukan hanya menjadi sumber pendanaan, tetapi juga instrumen untuk memperkuat kepercayaan penanammodal dan mempercepat pembangunan,” tutup Ryan. (Z-10)

Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman(Dok Istimewa )

ANGGOTA Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman mengapresiasi langkah Kementerian UMKM nan telah menetapkan pengemudi ojek online roda dua sebagai pelaku upaya mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penetapan ini dinilai sebagai corak pengakuan negara terhadap 2,8 juta pekerja ekonomi digital.

Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang transparansi Biaya, Hak Kemitraan dan Kewajiban Pelaku Usaha di Platform Digital dan Marketplace nan bertindak sejak pada 17 Juni 2026.

"Kami mengapresiasi langkah sigap Pak Menteri Maman. Selama ini 2,8 juta pengemudi ojol roda dua bekerja seperti UMKM tapi tidak diakui. Dengan status ini, teman-teman ojol sekarang punya payung hukum, bisa akses KUR, pelatihan, dan agunan sosial. Ini bukan sekadar label. Ini pengakuan negara bahwa Ojek Online (Ojol) adalah tulang punggung logistik dan mobilitas mikro. Ke depan kami sorong agar aplikator juga wajib memfasilitasi pendaftaran NIB dan BPJS bagi mitranya," ujar Gandung dikutip dari siaran pers nan diterima, Rabu (29/7).

Menurut info pengemudi ojol roda 2 di Indonesia 2026, jumlah pengemudi tercatat kurang lebih mencapai 2,8 juta orang. Pengemudi ojol roda 2 aktif di seluruh Indonesia dengan sebaran wilayah 42% Jabodetabek, 18% Jawa Timur, 11% Jawa Tengah, dan 29% luar Jawa. Adapun kontribusi ekonomi dari ojol roda 2 diperkirakan mencapai Rp72,4 triliun per tahun. Sementara secara demografi, sebanyak 87% pengemudi ojol roda 2 berstatus kepala family dengan rentang usia dominan 24-40 tahun dan dengan rata-rata pendapatan bersih Rp3,2 juta - Rp5,1 juta per bulan, sebelum pangkas biaya operasional dan cicilan.

“Dengan status UMKM, Gandung menegaskan bahwa pengemudi ojol roda 2 berkuasa atas, pembiayaan, akses KUR mikro kembang 3% dan biaya bergulir LPDB-KUMKM, training meliputi program digitalisasi, keselamatan berkendara, dan manajemen finansial dari KemenUMKM, perlindungan, masuk skema BPJS Ketenagakerjaan subsidi pemerintah dan asuransi mikro serta legalitas; perlindungan norma saat bentrok sebagai ‘pelaku usaha’ bukan hanya ‘mitra’,” tegas Gandung.

Dalam kesempatan berbeda, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan bahwa rancangan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai ojek online (ojol) bakal menempatkan pengemudi sebagai pengusaha mikro. Kebijakan tersebut disiapkan sebagai upaya memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan dengan tetap menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pihak nan terlibat.

"Mengenai ojol, ini kita kudu memandang sebagai sebuah ekosistem. Di dalam itu ada empat golongan nan terlibat. Ekosistem aplikator, ekosistem ojol ada UMKM dalam perihal ini seller; merchant, dan juga ada konsumen," ucap Maman. (E-4)