© 2026 Trans Media, CNN name, logo and all associated elements (R) and © 2026 Cable News Network, Inc. A Time Warner Company. All rights reserved. CNN and the CNN logo are registered marks of Cable News Network, Inc., displayed with permission.
Tentang Kami | Redaksi | Pedoman Media Siber | Karir | Disclaimer
CNN U.S. | CNN International | CNN en ESPAÑOL | CNN Chile CNN México | العربية | 日本語 | Türkçe

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung pengolahan sampah organik di Pasar Area 7 Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (11/5).

Kunjungan itu merupakan tindak lanjut program pemilahan sampah nan sedang dicanangkan Pemprov DKI Jakarta.

“Hari ini sebagai tindak lanjut dari program pemilahan sampah nan kemarin sudah kita canangkan, maka Pemerintah DKI Jakarta melalui Pasar Jaya bakal bekerja sama dengan masyarakat nan mempunyai consent untuk penanganan sampah, terutama sampah organik dan anorganik,” kata Pramono.

Menurut Pramono, Pasar Kramat Jati sendiri menghasilkan sekitar 5 ton sampah organik setiap harinya.

“Seperti kita ketahui di tempat ini (Kramat Jati) kurang lebih setiap hari 5 ton ya,” ucapnya.

Ke depannya, Pemprov DKI bakal menggandeng perusahaan swasta dan BUMN dalam menghasilkan produk nan bermanfaat, termasuk pemanfaatan pupuk organik nan dihasilkan.

“Nanti bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk menghasilkan output nan bakal berfaedah bagi pertamanan dan juga nan lainnya, dan juga dengan Pupuk Indonesia,” kata Pramono.

Sampah nan dihasilkan dari pasar Kramat Jati tersebut, kemudian diolah langsung di tempat menggunakan teknologi hidrotermal melalui tujuh tahapan. Sampah dipilah berasas kategori, ditimbang, lampau dicacah sebelum dimasukkan ke mesin hidrotermal.

Di dalam mesin, sampah menjalani proses reaksi pengadukan selama kurang lebih satu jam, kemudian disaring untuk memisahkan jejak dan cairan booster.

Pramono menjelaskan, dari proses pengolah itu, dihasilkan dua jenis pupuk organik.

“Ada dua, nan satu berupa cairan, nan satu berupa komposit, kelak bakal bisa jadi pupuk organik,” ujar Pramono.

Pramono menjelaskan, selama ini 153 pasar kelolaan Pasar Jaya menyumbang sekitar 500 ton sampah per hari ke Bantar Gebang. Dengan pengolahan langsung di tingkat pasar, dia berambisi nomor itu bisa dipangkas secara signifikan melalui program serupa.

“Seperti diketahui, dari pasar-pasar nan dikelola oleh Pasar Jaya ada 153 pasar, kurang lebih 500 ton nan selama ini dikirim ke Bantar Gebang. Maka dengan penanganan ini kami mengharapkan betul-betul bakal berkurang secara signifikan,” ujarnya.

Terkait sarana dan prasarana nan dinilai tetap minim di tingkat rumah tangga, Pramono mengakui program ini baru saja dimulai. Namun dia memastikan petunjuk sudah diteruskan hingga ke jejeran paling bawah.

“Gerakannya baru kemarin dimulai, dan tetapi saya sudah menginstruksikan baik itu kepada Wali Kota, Camat, Lurah, RT, RW. Jadi ini gerakannya adalah aktivitas nan masif,” kata Pramono.

Sarana dan prasarana di tingkat masyarakat, kata Pramono, bakal disiapkan secara bertahap.

“Dan secara perlahan, tentunya sarana prasarananya juga bakal kami persiapkan. Tetapi nan paling krusial adalah ini kudu berkelanjutan, tidak boleh berakhir lantaran inilah nan bakal mengubah wajah Jakarta berangkaian dengan persampahan,” tegasnya.

Program ini dijalankan berasas Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah. Pramono menekankan keberhasilan program sangat berjuntai pada konsistensi penyelenggaraan di lapangan.

“Kalau itu bisa dijalankan aktivitas untuk pemilahan sampah sesuai dengan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026, mudah-mudahan bakal melangkah dengan baik dan bakal bisa mengatasi persoalan sampah, nan bakal membawa manfaat, lebih green lantaran bisa sebagai fertilizer dari nan organik,” pungkasnya.

Segini Harga dan Daftar SPBU Shell Jakarta nan Kembali Menyediakan BBM Shell V-Power Diesel (Foto: Ilustrasi Okezone)

Jakarta -

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan selama dirinya menjabat sebagai Bendahara Negara tidak bakal mengadakan tax amnesty alias pemaafan pajak. Indonesia sendiri sudah melakukan dua kali kebijakan tersebut ialah pada 2016 dan 2022.

"Selama saya menjadi Menteri Keuangan, saya tidak bakal melakukan tax amnesty," kata Purbaya dalam media briefing di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).

Purbaya menilai program tax amnesty menimbulkan kerentanan terhadap pegawai pajak untuk disogok hingga diperiksa. Selain itu, menimbulkan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha.

"Sehingga saya memandang iba orang-orang itu. Daripada gitu, ya sudah jalankan saja prosedur pajak nan betul," ucap Purbaya.

Purbaya pun meluruskan info nan beredar bahwa peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty jilid II bakal diperiksa ulang. Hal itu tidak bakal dilakukan terhadap semua peserta, melainkan hanya kepada wajib pajak nan telah berkomitmen khususnya melakukan repatriasi kekayaan dari luar negeri, namun belum dilakukan.

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan peserta Tax Amnesty jilid II telah melaksanakan komitmen nan telah disampaikan dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) sesuai dengan pemisah waktu.

"Kalau sudah ikut tax amnesty, ya sudah. Kecuali misalnya dia janji di tax amnesty kelak bulan depan saya bayar Rp 100 miliar misalnya, itu belum bayar, nah itu dikejar. nan lain mestinya enggak," tutur Purbaya.

"Jadi ke depan mungkin kita nggak bakal melakukan tax amnesty lagi. Jadi teman-teman upaya bayar pajak nan betul, kita nggak bakal ada tax amnesty lagi," tegas Purbaya.

(aid/fdl)

Liputan6.com, Jakarta - Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkotika di area Jakarta Utara nan dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan (lapas). Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita peralatan bukti berupa 1.000 butir ekstasi dan sabu seberat 115,16 gram.

"Kami mengamankan dua tersangka berinisial T (40) dan F (43)," kata Kepala Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Tiyatno Pamungkas, dikutip dari Antara, Senin (11/5/2026).

Tiyatno menjelaskan, pengungkapan kasus dilakukan pada Selasa malam (5/5). Penindakan pertama berjalan sekitar pukul 21.40 WIB di area parkir motor Apartemen Greenbay, Penjaringan, Jakarta Utara.

Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan seorang laki-laki berinisial T (40). Dari tangan tersangka, petugas menyita 100 butir narkotika jenis ekstasi nan dikemas dalam plastik klip cerah serta satu pak plastik klip kosong.

Selanjutnya, dari hasil pengembangan terhadap terduga pelaku, sekitar pukul 21.53 WIB, tim bergerak menuju ke letak kedua dan menggeledah sebuah unit Apartemen Greenbay, Penjaringan, Jakarta Utara. Polisi mengamankan seorang laki-laki berinisial F (43) di letak kedua tersebut.

Dari tangan F, kata Tiyatno, petugas mengamankan peralatan bukti berupa sembilan klip plastik bening, masing-masing berisi 100 butir narkotika jenis ekstasi dengan jumlah total 900 butir, serta enam plastik klip cerah nan di dalamnya diduga sabu, dengan total seberat 115,16 gram.

"Adapun peralatan bukti lainnya adalah sebuah timbangan digital dan dua unit telepon genggam," tambahnya.

Jakarta, CNBC Indonesia- Juru Bicara Militer Iran, Brigadir Jenderal Mohammad Akraminia melontarkan ancaman, AS dan Israel bakal menghadapi senjata, metode, dan arena perang baru nan mengejutkan, jika Iran diserang lagi. Ia menambahkan, kapal-kapal AS bakal menghadapi kesulitan melintasi Selat Hormuz.

Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Senin, 11/05/2026) berikut ini.

Add as a preferred
source on Google

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah berita pemerintah bakal kembali memeriksa peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias tax amnesty jilid II.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya merespons kekhawatiran bumi upaya mengenai rumor pemeriksaan ulang peserta tax amnesty nan belakangan ramai diperbincangkan. Menurut dia, masyarakat tidak perlu menafsirkan info itu secara berlebihan.

“Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat khususnya bumi upaya agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan,” ujar Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (11/5).

Purbaya menegaskan pemerintah takkan kembali mengejar wajib pajak nan sudah mengikuti program tax amnesty maupun PPS.

“Jadi itu berasosiasi dengan tax amnesty itu ya. Katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi nan melakukan tax amnesty, Jadi, itu gak bakal dilakukan. jadi, tidak bakal dilakukan lagi,” katanya.

Menurut Purbaya, prinsip utama program tax amnesty adalah memberikan kepastian norma bagi wajib pajak nan telah mengungkapkan hartanya secara sukarela. Karena itu, info nan sudah dilaporkan tidak bakal kembali diperiksa.

“Tapi pada dasarnya gini, nan sudah tax amnesty yaudah. Di amnesty gak bakal digali-gali lagi nan sudah didaftarkan itu ke depan,” ujarnya.

Meski demikian, kata Purbaya, wajib pajak tetap kudu memenuhi tanggungjawab perpajakan secara normal sesuai perkembangan usahanya ke depan.

“Hanya mereka kudu bayar sesuai dengan bisnisnya aja, perkembangan upaya seperti biasa,” kata Purbaya.

Bendahara Negara itu juga mengaku bakal menegur Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan info kepada publik. Menurut dia, sejumlah pengumuman mengenai pajak belakangan menimbulkan keresahan di masyarakat dan bumi usaha.

“Saya bakal tegur DJP agar selalu menjaga suasana upaya dan memberikan kepastian norma kepada masyarakat sehingga kepercayaan wajib pajak dan keberlanjutan reformasi perpajakan tetap terjaga dengan baik,” ujar ia.

Sebelumnya, DJP Kementerian Keuangan melakukan pemeriksaan terhadap peserta Program Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Jilid II. Nantinya, pemeriksaan dilakukan untuk para wajib pajak (WP) nan kurang lapor dalam pengungkapan harta.

Adapun langkah nan dilakukan oleh DJP ini merupakan upaya untuk memperkuat penerimaan pajak tahun ini.

“Kami juga melakukan penyelesaian mengenai dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS nan kurang ungkap hartanya kurang apa namanya kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap nan mengenai di PPS,” kata Dirjen Pajak, Bimo Wijayanto dikutip Senin (11/5).

Pada 2022 lalu, perolehan penerimaan pajak penghasilan (PPh) dari Tax Amnesty Jilid II ada pada nomor Rp 61,01 triliun. Angka tersebut berada di bawah proyeksi DJP nan melampaui RP 70 triliun.

Arief Wibisono (25), salah satu mahasiswa Program Magister Teknik Lingkungan ITB angkatan 2024, nan lenyap di Gunung Puntang, Bandung, Jawa Barat, hingga saat ini belum ditemukan. Arief lenyap pada Sabtu (9/5) sore.

Kepala Seksi Operasi Kantor SAR Bandung, M Adip, mengatakan pada hari ketiga ini pihaknya mengerahkan 70 personel.

“Saat ini tetap proses pencarian,” kata Adip saat dikonfirmasi, Senin (11/5).

“Basarnas dan tim SAR campuran berjumlah 70 orang,” lanjutnya.

Tim pencari membagi personel ke beberapa regu untuk menyisir jalur pendakian, lembah, aliran sungai, serta titik-titik nan dianggap rawan dan susah dijangkau. Proses pencarian juga dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan medan nan cukup terjal.

Arief dikabarkan lenyap kontak saat perjalanan turun dari Gunung Puntang sejak Sabtu (9/5/2026) sore.

Basarnas mengimbau masyarakat untuk mendoakan agar korban segera ditemukan dalam keadaan selamat. Operasi pencarian bakal terus dilanjutkan hingga korban sukses ditemukan alias berasas pertimbangan tim di lapangan.

PT Pertamina (Persero) melakukan pertemuan dengan U.S. Department of Energy (DOE) di Washington D.C. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut pengarahan presiden usai kunjungan kerja ke Amerika Serikat pada Februari 2026, sekaligus bagian dari upaya Pertamina memperkuat hubungan Indonesia–Amerika Serikat melalui penjajakan kerja sama strategis di sektor energi.

Pertemuan dihadiri oleh Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza, Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita, serta sejumlah pejabat DOE, antara lain Deputy Assistant Secretary for Asia and the Americas Elizabeth Urbanas, Deputy Assistant Secretary for International Cooperation Aleshia Duncan, dan Director of Asian Affairs, Margaux Murali.

Diskusi membahas penguatan kerja sama perdagangan energi, keamanan pasokan energi, pengembangan teknologi migas, hingga kesempatan kerjasama pengembangan migas non konvensional antara kedua negara.

Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Oki Muraza menyampaikan bahwa Amerika Serikat merupakan salah satu mitra strategis Pertamina dalam mendukung ketahanan daya nasional.

“Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan konsumsi daya tercepat di area Asia Pasifik, sehingga memerlukan pasokan daya nan aman, terjangkau, dan berkelanjutan. Karena itu, Pertamina terus memperkuat kemitraan strategis dengan Amerika Serikat untuk mendukung keamanan pasokan energi, pengembangan teknologi, serta peningkatan kapabilitas sektor daya nasional,” ujar Oki.

Saat ini, Amerika Serikat menjadi salah satu pemasok daya utama bagi Pertamina. Lebih dari 70 persen impor LPG Indonesia berasal dari Amerika Serikat dengan volume mencapai sekitar lebih dari 5 juta MT pada 2025.

Untuk menjaga kepastian pasokan daya dan mendukung stabilitas nilai domestik, Pertamina juga mendorong penguatan kerja sama jangka panjang melalui skema long-term contract (LTC) dengan produsen dan eksportir daya asal Amerika Serikat.

Selain LPG, Pertamina juga terus menjajaki impor minyak mentah dari Amerika Serikat. Seiring pengembangan kapabilitas kilang nasional melalui program Refinery Development Master Plan (RDMP), Pertamina memandang kesempatan peningkatan pengolahan crude jenis light sweet crude seperti WTI dari Amerika Serikat.

Dalam pertemuan tersebut, Pertamina dan DOE juga membahas kesempatan knowledge sharing mengenai pengelolaan Strategic Petroleum Reserve (SPR) dan pengembangan prasarana penyimpanan daya guna memperkuat ketahanan daya nasional serta mengantisipasi potensi gangguan pasokan global.

Selain penguatan perdagangan energi, Pertamina turut mendorong kerjasama dengan perusahaan-perusahaan daya Amerika Serikat dalam pengembangan sumber daya migas non konvensional di Indonesia. Potensi kerja sama mencakup transfer teknologi, pilot project, investasi sektor hulu, pengembangan kapabilitas sumber daya manusia, hingga teknologi pengeboran dan completion.

Pertamina juga terus memperkuat kerjasama teknologi dengan perusahaan daya Amerika Serikat pada pengembangan digital oilfield, reservoir optimization, dan advanced drilling technology guna mendukung peningkatan produksi migas konvensional nasional.

Pertamina saat ini juga terus memperkuat kemitraan dengan sejumlah perusahaan daya dunia asal Amerika Serikat.

Corporate Secretary PT Pertamina (Persero), Arya Dwi Paramita, menyatakan bahwa penguatan hubungan daya Indonesia dan Amerika Serikat menjadi momentum krusial untuk mendorong kerjasama nan memberikan nilai tambah bagi ketahanan daya nasional.

“Pertamina memandang kerja sama ini sebagai kesempatan untuk mempercepat pengembangan teknologi migas, meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia, serta membuka akses investasi nan mendukung kemandirian dan keberlanjutan daya nasional,” ujar Arya.

China Siap Kuasai Langit dengan Perluas Tiangong. Foto/ Daily

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak bakal ada lagi kebijakan pajak nan menganggu suasana upaya di Tanah Air. Segala kebijakan perpajakan mengenai bumi usaha, nantinya bakal diumumkan langsung oleh Purbaya.

Purbaya mengatakan semua kebijakan perpajakan nan baru bakal dicek oleh Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) sebelum diumumkan oleh dirinya.

"Pada dasarnya pajak tidak ada kebijakan nan kita bikin untuk mengganggu bumi upaya langkah-langkah baru pajak hanya bakal diumumkan oleh Menkeu, bukan Dirjen Pajak dan bakal diperiksa BKF (DJSEF) sebelum di-publish," katanya, Senin (11/5/2026).

Ia menegaskan, para pelaku upaya nan telah mengikut tax amnesty jilid II tak bakal lagi diganggu-gugat urusannya. Sebab, prosedur pelaporan dan pemeriksaannya telah dilakukan.

"Jadi itu enggak bakal dilakukan lagi. Saya bakal tegur DJP agar menjaga suasana upaya dan menjaga kepercayaan masyarakat," papar Purbaya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto mengatakan, pemeriksaan terhadap wajib pajak nan mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias dikenal dengan Tax Amnesty jilid II dan diduga belum sepenuhnya mengungkap kekayaan bakal dilakukan.

"Kami juga melakukan penyelesaian mengenai dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS nan kurang ungkap hartanya," katanya.

Menurut Bimo, kebijakan ini dilakukan untuk memastikan apakah wajib pajak peserta PPS sudah alim patuh, baik mengenai dengan pengungkapan aset maupun komitmen repatriasi dana.

"Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap nan mengenai di PPS," tegas Bimo.

Purbaya sebelumnya juga membantah bakal memungut pajak baru dalam waktu dekat, termasuk rumor pajak jalan tol dan pajak bagi orang kaya.

"Karena simpang siur, kita kenakan pajak orang kaya, pajak jalan tol, wah macam-macam. Saya tanya Dirjen Pajak," kata Purbaya.

Dia menegaskan pemerintah tidak bakal menambah beban pajak masyarakat dalam waktu dekat, terutama sebelum kondisi ekonomi dinilai cukup kuat.

(haa/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsurijal melepas rombongan haji dari Kabupaten Bandung pada Minggu (10/5).

Setidaknya, ada 438 jemaah haji nan dilepas Cucun.

Dalam pelepasan tersebut, Cucun menyampaikan tiga pesan kepada para jemaah.

Pertama, menjaga kesehatan tubuh lantaran cuaca di Arab Saudi cukup panas.

Kedua, mematuhi seluruh patokan serta menjaga ketertiban selama penyelenggaraan ibadah haji.

Ketiga, meluruskan niat agar sepulang menunaikan ibadah, mereka dapat menjadi haji nan mabrur.

Pada penutupan acara, Cucun turut mendoakan agar para jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan selamat.

Jakarta, CNBC Indonesia- Kinerja ekspor produk perikanan Indonesia mengalami penurunan signifikan, akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat, volume ekspor turun 41,35% secara tahunan.

Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Senin, 11/05/2026) berikut ini.

Add as a preferred
source on Google

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia belum bisa mencapai 6% pada kuartal II-2026, meskipun pada kuartal I-2026 bisa tumbuh 5,61%, tercepat sejak kuartal III-2022.

"Saya rasa belum 6%, mendekati sana lah," kata Purbaya di kantornya, Jakrata, Senin (11/5/2026).

Meski begitu, Purbaya memastikan, pemerintah bakal terus mendorong laju pertumbuhan nan lebih sigap dari kuartal I-2026 untuk periode kuartal II-2026.

Makanya, dia menjanjikan gelontoran stimulus ekonomi, plus agunan tak adanya tambahan kebijakan pajak baru demi menjaga daya beli dan suasana usaha, misalnya seperti pajak penghasilan upaya online, hingga pajak jalan tol.

"Let's say jika dua triwulan berturut-turut di atas 6%, kita bakal pertimbangan pajak-pajak nan lain," ucap Purbaya.

Kendati demikian, Purbaya menilai, dengan kondisi ekonomi nan sudah bergerak tumbuh lebih sigap pada kuartal I-2026, sudah menjadi pertanda perekonomian masyarakat mulai membaik, terutama nan berkaita dengan daya beli.

"Artinya daya beli masyarakat juga membaik lantaran beragam kebijakan pemerintah dan juga ada hari raya dan segala macam," paparnya.

(arj/arj)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Polisi Makkah kembali menangkap WNI nan melanggar peraturan haji, kali ini jumlahnya 4 orang. WNI nan menetap di Makkah (mukimin/residen) itu diamankan pada waktu dan tempat nan berbeda.

Keamanan Publik, lembaga kepolisian di bawah Kemendagri Arab Saudi, dalam pernyataan tertulisnya pada 8 Mei mengumumkan dua orang ditangkap lantaran melakukan penipuan dengan menyebarkan iklan jasa haji tiruan dan menyesatkan melalui media sosial.

Dari tangan mereka, petugas menyita perangkat komputer, kartu haji palsu, stempel, arsip serta peralatan nan digunakan untuk aktivitas tersebut.

"Keduanya telah ditahan, prosedur norma telah diambil, dan kasus mereka telah dilimpahkan ke Kejaksaan Umum,” kata Keamanan Publik.

Pada 10 Mei, Keamanan Publik kembali mengumumkan penangkapan dua WNI.

"Dari tangan mereka, petugas menyita gelang haji tiruan serta peralatan nan digunakan untuk aktivitas tersebut," kata Keamanan Publik.

Saat ini keduanya telah ditahan dan kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan Umum.

"Keamanan Publik mengimbau semua pihak untuk mematuhi peraturan dan petunjuk Haji,” imbau mereka seraya mencantumkan nomoer telepon/hotline nan bisa dihubungi.

Pengumuman itu juga disertai video operasi penangkapan.

Hukuman bagi Pelanggar Peraturan Haji

Ini merupakan penangkapan kesekian nan dilakukan polisi Makkah terhadpa WNI nan tinggal di kota suci tersebut.

Selain WNI, Keamanan Publik beberapa kali mengumumkan penangkapan terhadap residen/pendatang dari beberapa negara, seperti Mesir, Pakistan, dan Afghanistan.

Mereka diamankan lantaran melanggar peratuan dan petunjuk haji, misalnya menawarkan jasa ibadah haji secara terlarangan dan masuk/tinggal di Makkah tanpa ada izin nan sah.

Adapun balasan bagi pelanggar peraturan ini cukup berat, ialah denda hingga lebih Rp 400 juta, penjara, deportasi dan larangan masuk Arab Saudi (black list) selama 10 tahun.

Arab Saudi Cegah Jemaah Haji Ilegal

Sejak tahun lalu, Arab Saudi berupaya keras mencegah adanya jemaah haji ilegal. Mereka mengkampanyekan "tidak ada haji tanpa izin nan sah".

Saudi tak mau peristiwa haji 2024 terulang. Kala itu, banyak jemaah haji nan meninggal lantaran tak mempunyai akomodasi tenda dan transportasi nan mumpuni di tengah cuaca panas ekstrem. Setelah dicek, mereka rupanya jemaah haji terlarangan — banyak di antaranya merupakan korban penipuan sejumlah pemasok travel di negaranya.

Keberadaan jemaah terlarangan ini juga mendistorsi pengedaran akomodasi bagi jemaah legal.

Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia, Michael Wisnu Wardhana Siagian, dituntut pidana 2 tahun penjara dalam kasus kebakaran gedung instansi PT Terra Drone di Jakarta Pusat. Kebakaran itu menewaskan 22 karyawan.

Tuntutan tersebut dibacakan jaksa penuntut umum dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (11/5). Jaksa menilai Michael lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran di area tempat kerja.

“Menyatakan terdakwa Michael Wisnu Wardhana Siagian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana nan lantaran kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, melanggar Pasal 474 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum,” papar jaksa saat membacakan tuntutan.

“Menjatuhkan pidana oleh lantaran itu kepada terdakwa Michael Wisnu Wardhana Siagian dengan pidana penjara selama 2 tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan nan telah dijalani. Menyatakan agar terdakwa Michael Wisnu Wardhana Siagian tetap ditahan,” lanjut jaksa.

Dalam pertimbangannya, jaksa menyebut perihal memberatkan adalah perbuatan terdakwa menyebabkan meninggalnya 22 orang tenaga kerja PT Terra Drone Indonesia.

Sementara perihal meringankan, jaksa menyebut Michael bersikap kooperatif selama persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya. Dia pun belum pernah dihukum serta telah berbaikan dengan family korban.

“Keadaan nan meringankan terdakwa bersikap kooperatif, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, telah adanya perdamaian antara terdakwa dengan 20 pihak family korban,” ujar jaksa.

Usai sidang, kuasa norma Michael, Triana Dewi Seroja, mengatakan pihaknya bakal mengusulkan nota pembelaan alias pleidoi pada sidang pekan depan.

“Kami bakal melakukan pembelaan, sebagaimana tadi kita dengarkan, kelak minggu depan kita bakal melakukan pembelaan. Terhadap tuntutan memang ada beberapa semestinya nan tidak menjadi tanggung jawab dari Pak Mike sepenuhnya,” ujarnya usai sidang tuntutan.

Triana menilai ada sejumlah aspek keselamatan gedung nan semestinya menjadi tanggung jawab pemilik gedung, bukan sepenuhnya tanggung jawab Dirut Terra Drone.

“Seperti contohnya nan tadi dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum mengenai dengan eh penyiapan alat-alat eh keselamatan kebakaran seperti APAR. Nah itu justru semestinya menjadi tanggungjawab owner gedung, itu dibeli sendiri oleh eh Pak Mike sebagai Dirut Terra Drone. Jadi itu ada bukti-buktinya sudah kami siapkan juga, bahwa Pak Mike itu sudah membeli APAR untuk penanganan keselamatan kebakarannya,” papar jaksa.

Triana mengatakan pihaknya berambisi Michael dapat dibebaskan alias setidaknya dilepaskan dari tuntutan pidana berasas kebenaran persidangan nan dimiliki tim kuasa hukum.

“Bebas alias lepas ya kita tentunya ya, gitu. Dengan bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan nan kita punya, ya,” ucap jaksa.

Dalam perkaranya, Michael didakwa lalai sehingga menyebabkan 22 karyawannya meninggal bumi dalam kebakaran nan terjadi pada Desember 2025 lalu.

Dalam dakwaan, jaksa menyebut Michael sebagai Dirut Terra Drone mempunyai tanggungjawab melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungan kerja. Kewajiban itu mencakup penyediaan perangkat penemuan dan pemadam kebakaran, sarana evakuasi, pengendalian asap dan panas, pembentukan unit penanggulangan kebakaran, hingga training penanganan keadaan darurat secara berkala.

Penyanyi The Weeknd bakal gelar konser di Jakarta. Pengumuman ini disampaikan oleh promotor Tem Presents dalam unggahan di akun Instagramnya.

Konser The Weeknd di Jakarta digelar di Jakarta International Stadium pada 26 dan 27 September 2026. Pihak promotor juga sudah mengumumkan mengenai penjualan tiket konser tersebut.

Untuk Artist Presale, tiket dijual pada 18 dan 19 Mei 2026 pukul 10.00 WIB. Buat beli tiketnya kalian mesti registrasi dulu di TheWeeknd.com/tour.

Penjualan Tiket Konser The Weeknd di Jakarta

Kemudian BCA Presale, tiket dijual pada 19 dan 21 Mei 2026 pukul 12.00 WIB. Sementara tiket General dijual pada 21 Mei 2026 pukul 14.00 WIB.

Konser The Weeknd dipromotori oleh Live Nation dan TEM Presents. Untuk info lebih lanjut bisa dilihat di theweekndinjakarta.com.

Kendati demikian, belum ada info mengenai nilai tiket konser The Weeknd di Jakarta.