Wall Street ditutup melemah pada Senin (4/5) waktu setempat, dipicu meningkatnya ketegangan di Timur Tengah nan mengguncang sentimen pasar.

Dikutip dari Reuters pada Selasa (5/4), Indeks S&P 500 turun dari level rekor setelah kejadian ledakan pada kapal Korea Selatan di Selat Hormuz serta demonstrasi kekuatan Iran atas jalur minyak strategis tersebut.

Secara keseluruhan, S&P 500 turun 0,41 persen ke 7.200,75. Indeks Dow Jones Industrial Average melemah 1,13 persen ke 48.941,90, sementara Nasdaq turun tipis 0,19 persen ke 25.067,80.

Situasi ini meredam optimisme penanammodal nan sebelumnya didorong oleh keahlian laporan finansial kuartal pertama nan kuat.

Saham sektor daya justru menguat di tengah eskalasi konflik. Laporan ledakan pada kapal jual beli Korea Selatan dinilai memperkuat kekhawatiran pelaku logistik jalur pelayaran di Selat Hormuz tetap belum aman, meskipun Presiden AS Donald Trump menyatakan Angkatan Laut AS bakal membuka akses jalur tersebut.

Iran mengeklaim telah memaksa kapal perang AS berbalik arah saat mencoba memasuki selat. Sementara itu, Uni Emirat Arab melaporkan kebakaran di akomodasi minyak akibat serangan drone Iran.

Ketegangan terbaru ini muncul beberapa hari setelah indeks Nasdaq Composite dan S&P 500 mencetak rekor tertinggi, ditopang musim laporan finansial nan melampaui ekspektasi.

“Dengan pasar berada di level tertinggi sepanjang masa, ruang kesalahan sangat sempit. Risiko besar condong tetap ke arah penurunan, meski kemungkinan perang besar mungkin bukan skenario utama,” ujar Analis strategi investasi di Baird Private Wealth Management, Ross Mayfield.

Perusahaan-perusahaan dalam S&P 500 diperkirakan mencatat pertumbuhan untung agregat sebesar 28 persen secara tahunan pada kuartal pertama alias dua kali lipat dari proyeksi awal April sebesar 14 persen. Menurut info LSEG, optimisme ini sebagian besar didorong oleh perusahaan teknologi berbasis kepintaran buatan.

Sementara itu, Berkshire Hathaway melaporkan telah menjadi penjual bersih saham selama 14 kuartal berturut-turut, sinyal nan kerap dipantau penanammodal sebagai parameter kondisi valuasi pasar.

Pada sisi korporasi, saham GameStop ambruk 10 persen setelah mengusulkan rencana akuisisi terhadap eBay senilai sekitar USD 56 miliar dalam skema tunai dan saham.

Dari 11 sektor utama S&P 500, sepuluh sektor mencatat penurunan. Sektor material memimpin pelemahan dengan penurunan 1,57 persen, disusul sektor industri nan turun 1,17 persen. Sebaliknya, sektor daya naik 0,85 persen.

Saham perusahaan logistik terpukul setelah Amazon meluncurkan jasa Amazon Supply Chain Services, nan membuka jaringan logistiknya untuk pihak ketiga. Saham FedEx merosot 9,1 persen dan UPS turun 10,5 persen.

Secara keseluruhan, saham nan turun di S&P 500 melampaui nan naik dengan rasio 2,2 banding 1. Volume perdagangan tercatat relatif rendah, dengan 16,3 miliar saham beranjak tangan, di bawah rata-rata 20 hari terakhir sebesar 17,7 miliar saham.

Lee Jae Wook

SEOUL - Aktor Lee Jae Wook bakal memulai masa tugasnya di militer, pada 18 Mei mendatang. Kabar mengenai agenda wamil tokoh Extraordinary You tersebut pertama kali dirilis oleh STARNEWS, pada 4 Mei 2026. 

Terkait pemberitaan tersebut, agensi sang tokoh pun merilis keterangan resmi. “Benar, Lee Jae Wook bakal menjalani wajib militer (wamil) sebagai tentara aktif pada 18 Mei mendatang,” ujar Log Studio tersebut dikutip dari ISPlus, Selasa (5/5/2026). 

Lee Jae Wook Dituding Tinggalkan Pacar Aktris demi Karina Aespa

Lee Jae Wook nan bakal berumur 28 tahun pada 10 Mei mendatang memulai debut aktingnya lewat drama Memories of the Alhambra, pada 2018. Dia kemudian membintangi sederet drama terkenal lainnya seperti Extraordinary You, Alchemy of Souls, dan Last Summer.

Sebagai ‘kenang-kenangan’ untuk fans selama wamil, Lee Jae Wook bakal merilis drama baru berjudul Doctor on the Edge. Rencananya, drama tersebut bakal memulai masa tayangnya di ENA, pada 1 Juni 2026.*

(SIS)

Celebrity Okezone menghadirkan buletin terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri

Sertifikasi legal diwajibkan mulai Oktober 2026. Kewajiban ini mencakup produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan, serta peralatan gunaan nan beredar dan diperdagangkan di Indonesia.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hasan mengatakan tanggungjawab sertifikasi legal merupakan petunjuk Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Peraturan tersebut mewajibkan peralatan nan masuk, diperjualbelikan, dan beredar di Indonesia wajib mengantongi label legal di Oktober 2026.

"Apa saja? Makanan, minuman, obat, kosmetik, peralatan gunaan lainnya, termasuk di Oktober 2026 di antaranya tekstil, peralatan gunaan lainnya, peralatan nan langsung bergesekan dengan kulit," ujar Haikal di Kantor Badan Karantina Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026).

Saat ditanya mengenai label legal bertindak bagi produk jadi alias bahan baku, Haikal menyebut bakal diterapkan untuk keduanya. Haikal menerangkan pengawasan label legal tidak hanya dilakukan saat peralatan tiba di Indonesia. Namun, juga dimulai sejak di negara asal.

Pihaknya telah menggandeng lembaga survey, seperti Sucofindo dan IDSurvey untuk melakukan pengecekan awal. Pihaknya telah melakukan uji coba inspeksi awal ini di beberapa negara, seperti Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia, China, hingga Korea Selatan.

"Dua-duanya (barang jadi dan bahan baku). Di negara asal itu kita sedang buat dan sudah kita uji coba di beberapa negara, namanya inspeksi. Itu sudah kita sama dengan KSO Sucofindo, Id Survey," tambah ia.

Pengecekan dobel alias double check, baik di negara asal maupun saat masuk ke Indonesia, dilakukan demi memastikan integritas produk, termasuk mengantisipasi temuan bahan baku seperti Meat Bone Meal (MBM) nan berisiko mengandung porsin (unsur babi).

"Itu bakal menjadi inspeksi awal biasa kan kita mesti double juga di sana kita periksa masuk pun juga ada pengecekan. Buat apa? buat menambah kepercayaan dan kenyamanan konsumen Indonesia," jelasnya.

Produk Tidak Halal Diberi Label Nonhalal

Haikal menerangkan untuk produk nan mengandung bahan non-halal tetap diperbolehkan masuk ke pasar Indonesia. Namun, dengan syarat diberi keterangan label nonhalal.

"Makanan nan tidak legal dikasih logo non-halal. Semua boleh masuk lantaran kita negara nan bebas, ada WTO. Masuk, silahkan, kasih label non-halal. nan legal kasih (label) halal, nan non-halal kasih (label) nonhalal," tambah Haikal.

Menurut Haikal, label legal saat ini bukan hanya sekadar label, tapi juga sebuah kepercayaan dan kenyamanan bagi masyarakat. Apalagi, kebanyakan masyarakat Indonesia merupakan muslim.

Sebelum patokan ini betul-betul dijalankan, pihaknya terus berkoordinasi lintas kementerian, mulai dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, hingga Barantin.

"Bayangkan jika seandainya masuk tanpa kita antisipasi dan sudah beredar dan kita tiba-tiba bertindak peraturan dan itu tetap ada label-label nan belum dilabeli legal alias nonhalal. Nah itu PR-nya menjadi double. Belum lagi penarikan, belum lagi bergesekan dengan aspek hukum. Karena itu kehadiran kami ini untuk antisipasi," imbuh Haikal.

(rea/acd)

Iran menyerang Pelabuhan Fujairah di Uni Emirat Arab (UEA) menggunakan drone pada Senin (4/5). Akibat serangan tersebut, tiga penduduk negara India mengalami luka.

Pelabuhan Fujairah merupakan salah satu akomodasi ekspor minyak strategis di area Teluk.

Dikutip dari CNN, Selasa (5/5), Kementerian Pertahanan UEA menyatakan sistem pertahanan udaranya mencegat sejumlah rudal dan drone nan diluncurkan Iran.

Kementerian menyebut, pihaknya mencegat 12 rudal balistik, 3 rudal jelajah, dan 4 pesawat nirawak (UAV).

"Pertahanan udara UEA sukses mencegat 12 rudal balistik, 3 rudal jelajah, dan 4 UAV nan diluncurkan dari Iran, mengakibatkan 3 orang terluka ringan," kata Kemhan UEA.

Diduga Terkait Eskalasi Konflik Regional

Menurut laporan Reuters dan CNN, serangan tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di area Teluk, termasuk bentrok di sekitar Selat Hormuz nan menjadi jalur vital perdagangan minyak dunia.

Beberapa analis menilai, serangan terhadap akomodasi daya seperti Fujairah dapat dimaksudkan sebagai tekanan strategis terhadap jalur pengedaran daya global, meski belum ada pernyataan resmi dari Iran mengenai motif spesifik serangan ini.

Selain itu, dalam beberapa waktu terakhir, terjadi saling serang antara Iran dan pihak lain di kawasan, termasuk kejadian militer di perairan Teluk.

Negara Teluk Nyatakan Solidaritas

Pemerintah Qatar menyatakan support kepada UEA dengan menegaskan "solidaritas penuh" terhadap langkah-langkah menjaga keamanan dan kedaulatan negara tersebut.

Arab Saudi juga menyampaikan sikap serupa, sekaligus mengutuk penargetan terhadap akomodasi sipil dan ekonomi di UEA.

Sejumlah laporan menyebut, sistem pertahanan udara Iron Dome milik Israel digunakan untuk membantu mencegat proyektil Iran di wilayah udara UEA, meski belum ada konfirmasi resmi dari otoritas terkait.

Iran Peringatkan AS dan UEA

Sementara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan Amerika Serikat dan UEA agar tidak terlibat lebih jauh dalam konflik.

"Tidak ada solusi militer untuk krisis politik," kata Araghchi.

Ia menyebut situasi di Selat Hormuz menunjukkan pendekatan militer tidak bakal menyelesaikan konflik.

Araghchi juga memperingatkan agar AS dan UEA tidak terseret ke dalam bentrok nan lebih luas.

Penjualan ritel Daihatsu pada April 2026 mencatatkan tren positif di awal kuartal kedua. Secara total, capaian penjualan mencapai 12.300 unit alias naik sekitar 11 persen dibandingkan dengan Maret 2026 nan sebesar 11.115 unit.

“Konsistensi Sigra dan Ayla sebagai pilihan utama para first car buyer di Indonesia, berbareng dengan pertumbuhan Gran Max nan cukup signifikan, menunjukkan bahwa kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia saat ini semakin mengarah pada solusi nan tidak hanya fungsional dan efisien, tetapi juga bisa mendukung produktivitas dan aktivitas sehari-hari,” ujar Marketing Director dan Corporate Communication Director PT Astra Daihatsu Motor, Sri Agung Handayani lewat keterangan resmi nan diterima kumparan, Senin (4/5/2026).

Tak hanya meningkat secara bulanan, performa tersebut juga tumbuh dibanding periode nan sama tahun lalu. Pada April 2025, penjualan Daihatsu tercatat 9.801 unit, naik sekitar 25 persen secara tahunan.

Dari komposisi penjualan, segmen kendaraan penumpang menyumbang 5.879 unit alias sekitar 48 persen dari total penjualan. Kontribusi ini tetap ditopang oleh model LCGC nan menjadi pilihan utama konsumen.

Model seperti Daihatsu Sigra dan Daihatsu Ayla mencatatkan penjualan 3.627 unit alias sekitar 30 persen dari total penjualan Daihatsu. Keduanya tetap menjadi jagoan di segmen kendaraan terjangkau.

Sementara itu, Daihatsu Terios menyusul dengan capaian 1.154 unit. Adapun model lain seperti Daihatsu Xenia, Daihatsu Luxio, serta Daihatsu Rocky dan Rocky Hybrid berkontribusi dengan total 2.252 unit.

Di sisi lain, segmen kendaraan komersial menjadi penyumbang terbesar terhadap total penjualan. Daihatsu Gran Max Series mencatatkan 6.421 unit alias berkontribusi sekitar 52 persen.

Secara rinci, Gran Max Pick Up menyumbang 4.355 unit. Sementara Gran Max Minibus dan Blind Van mencatatkan 2.066 unit, memperlihatkan kuatnya permintaan dari sektor usaha.

Menurut Agung, kendaraan saat ini tidak hanya digunakan sebagai perangkat mobilitas, tetapi juga menjadi bagian krusial dalam menunjang aktivitas upaya dan kebutuhan keluarga.

“Kami memandang kendaraan sekarang menjadi bagian krusial dalam menunjang upaya sekaligus kehidupan keluarga. Daihatsu bakal terus menghadirkan produk nan relevan dengan kebutuhan tersebut, didukung jasa purnajual nan semakin mudah dijangkau,” tuntasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Sebagian besar penduduk Amerika Serikat (AS) menyatakan ketidakpuasan terhadap keahlian Presiden Donald Trump, dengan tingkat ketidaksetujuan mencapai rekor baru sebesar 62%. Hal ini terungkap dalam hasil jajak pendapat terbaru nan dirilis oleh The Washington Post berbareng ABC News dan Ipsos.

Survei tersebut menunjukkan tingkat persetujuan terhadap Trump hanya berada di nomor 37%. Angka ini mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan publik, terutama mengenai penanganan perang Iran dan tekanan biaya hidup nan terus meningkat.

Penolakan terhadap kebijakan luar negeri menjadi salah satu aspek utama. Sebanyak 66% responden tidak menyetujui langkah Trump menangani bentrok dengan Iran. Sementara itu, di dalam negeri, rumor ekonomi menjadi titik terlemah. Sebanyak 76% responden tidak puas terhadap biaya hidup, 72% terhadap inflasi, dan 65% terhadap kondisi ekonomi secara keseluruhan.

Angka ketidaksetujuan sebesar 62% ini menyamai level nan pernah tercatat pada akhir masa kedudukan pertama Trump, menurut info Gallup. Saat itu, sentimen negatif dipicu oleh penanganan pandemi COVID-19 serta kerusuhan sosial pasca kematian George Floyd.

Temuan ini muncul menjelang pemilihan paruh waktu AS, periode krusial nan kerap menentukan kekuatan partai petahana di parlemen.

Meski demikian, penurunan support terhadap Trump tidak otomatis menguntungkan oposisi. Sekitar 54% responden menilai Partai Demokrat sebagai "terlalu liberal". Direktur jajak pendapat The Washington Post, Scott Clement, menyebut persepsi ini menjadi salah satu halangan bagi Demokrat untuk menarik pemilih baru.

Sejumlah analis juga menyoroti kelemahan internal Demokrat, mulai dari perpecahan hingga kurangnya pesan politik nan kuat. Dalam analisisnya di The Guardian, komentator politik Osita Nwanevu menilai partai tersebut terlalu berjuntai pada ketidakpopuleran Trump tanpa menawarkan pengganti nan jelas.

Di sisi lain, pedoman pendukung Trump di Partai Republik tetap solid, dengan sekitar 85% pemilihnya tetap memberikan persetujuan. Namun, di kalangan independen, tingkat persetujuan hanya mencapai 25%.

Secara historis, tingkat ketidaksetujuan Trump saat ini termasuk nan tertinggi dalam jajak pendapat modern. Angka tersebut hanya berada di bawah mantan Presiden Richard Nixon nan mencapai 66% pada 1974, dan melampaui George W. Bush nan mencatatkan 61% pada 2009.

(tfa/tfa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jadwal Seleksi Manajer Kopdes Merah Putih, Gaji hingga Status Usai 2 Tahun Jadi Pegawai BUMN (Foto: Okezone)

Jakarta -

Dua pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dicopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai restitusi pajak alias pengembalian lebih bayar. Keputusan ini dilakukan setelah adanya investigasi mengenai persoalan tersebut.

Total ada lima pejabat pajak nan diperiksa lantaran diduga mengeluarkan restitusi tinggi. Dua di antaranya dicopot dari jabatan.

Purbaya menilai restitusi pajak tidak terkendali, termasuk info nan kurang akurat.

"Saya serius banget dengan restitusi itu, lantaran keluarnya agak tidak terkendali. Sekarang, boleh ngomong gini, bebas gua menteri kan. Saya investigasi 5 orang pejabat nan paling tinggi mengeluarkan restitusi, hari ini 2 bakal saya copot. Jadi message-nya adalah ketika ada petunjuk seperti itu, jalankan dengan baik, jangan jor-joran. Jadi saya gak main-main," ujar Purbaya dalam jumpa media di Kantor Pusat Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026).

Sebagai inromasi, mengutip keterangan Direktorat Jenderal Pajak, restitusi pajak adalah pengembalian biaya kepada wajib pajak ketika mereka telah bayar pajak lebih besar dari nan seharusnya.

Restitusi dapat dilakukan atas dua kondisi, yakni:

1. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak nan semestinya tidak terutang (kondisi ini terjadi dimana Wajib Pajak bayar pajak padahal semestinya tidak terutang pajak), dan

2. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak PPh, PPN, dan/atau PPnBM (kondisi ini terjadi dimana Wajib Pajak bayar pajak lebih besar dari nan semestinya).

Restitusi Pajak Melonjak

Menurut Purbaya selama ini terjadi masalah dalam pelaporan dan pengendalian restitusi, termasuk info nan tidak jeli mengenai besaran pencairan.

Purbaya mencontohkan, sempat menerima laporan nilai restitusi relatif kecil, namun di akhir tahun realisasinya justru jauh lebih besar dari nan dilaporkan.

Nilai restitusi pajak tahun 2025 tercatat sebesar Rp 361,15 triliun alias melonjak 35% dari tahun sebelumnya.

"Jadi gini, tahun lampau saya salah menebak total restitusi nan keluar. Padahal di rapat sudah saya tanyakan berapa sih potensinya. Staf saya bilang sedikit. Di akhir tahun saya baru tahu keluarnya acapkali lipat nan mereka sebutkan. Jadi itu nan kita bakal perbaiki, jangan sampai ada salah info lagi," ucap Purbaya.

Ia juga menjelaskan argumen pemerintah menurunkan pemisah restitusi PPN dipercepat dari Rp 5 miliar menjadi Rp 1 miliar untuk mengendalikan arus pencairan agar lebih tertib. Ia menyinggung temuan di sektor batu bara nan membikin negara kudu nombok hingga Rp 25 triliun, sehingga sementara waktu penyaluran dibatasi.

"Ini mau kendalikan saja agar restitusinya keluarnya lebih rapi. Ini restitusi itu sedang diaudit investigasi dari 2016 sampai 2025 oleh BPKP. Saya minta diaudit dengan betul agar kita tidak kecolongan. Apalagi ke industri batu bara. PPN-nya saya nombok Rp 25 triliun restitusinya, net. Jadi saya bayar. Kan ada nan nggak betul hitungannya," terang Purbaya.

(ily/hns)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menuai kecaman luas usai merayakan ulang tahunnya nan ke-50 dengan kue berdandan tali gantungan. Dekorasi tersebut dikaitkan dengan dukungannya terhadap undang-undang balasan meninggal bagi penduduk Palestina nan baru disahkan parlemen Israel.

Video nan beredar di media sosial menunjukkan momen seremoni tersebut, dengan tulisan berkata Ibrani di atas kue berbunyi, "Selamat Menteri Ben-Gvir. Terkadang mimpi menjadi kenyataan." Sejumlah pengguna media sosial menyebut kue itu merupakan bingkisan dari istrinya, Ayala.

Kontroversi semakin melebar setelah laporan The Times of Israel mengungkap bahwa Ben-Gvir mengundang personil Staf Komando Umum kepolisian dalam pesta tersebut. Langkah ini memicu kritik lantaran dianggap berpotensi menyalahgunakan kewenangannya sebagai menteri nan membawahi lembaga tersebut.

Undang-undang balasan meninggal nan disahkan pada Maret lampau menjadi sorotan utama. Aturan itu mewajibkan balasan meninggal bagi penduduk Palestina di Tepi Barat nan diduduki jika terbukti melakukan serangan mematikan nan dikategorikan sebagai terorisme. Kebijakan tersebut didukung penuh oleh Ben-Gvir dan partainya, Otzma Yehudit.

Sejumlah golongan kewenangan asasi manusia mengecam patokan tersebut. Badan pengawas di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa menilai kebijakan ini berpotensi melanggengkan diskriminasi rasial lantaran hanya bertindak pada satu golongan populasi di wilayah pendudukan.

"Kerangka seperti ini, nan menggabungkan balasan meninggal dengan pengadilan militer dan jalur banding terbatas, merupakan penyimpangan serius dari norma internasional," demikian peringatan lembaga tersebut, seperti Selasa (5/5/2026).

Reaksi keras juga muncul di media sosial. Salah satu pengguna X menulis, "Ketika hasutan untuk membunuh menjadi 'kue ulang tahun', ini menunjukkan mentalitas sebenarnya dari kebijakan pendudukan." Pengguna lain menyebut seremoni tersebut "sangat mengganggu" lantaran dinilai mencerminkan glorifikasi kekerasan.

Sementara itu, Harian Haaretz menilai polemik kue ulang tahun ini berpotensi menjadi pengalihan rumor dari substansi undang-undang nan lebih besar. Media itu menyebut Ben-Gvir berupaya "mengalihkan narasi ke arah kemenangan ideologinya" dan memperingatkan publik agar tidak terjebak pada simbolisme semata.

Secara historis, Israel sangat jarang menerapkan balasan mati. Eksekusi terakhir terjadi pada 1962 terhadap Adolf Eichmann, seorang penjahat perang Nazi. Kebijakan baru ini pun dinilai sebagai langkah nan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sistem norma negara tersebut.

(tfa/tfa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2026 ini diwarnai oleh sebuah anomali nan patut menjadi bahan kontemplasi. Beberapa waktu lalu, pemerintah sempat mewacanakan kembalinya skema Belajar dari Rumah (BDR) sebagai langkah efisiensi daya merespons eskalasi bentrok di Selat Hormuz nan menakut-nakuti pasokan bahan bakar global. Namun, wacana ini layu sebelum berkembang. Derusnya arus penolakan dari beragam pihak memaksa aktivitas belajar tetap dipertahankan secara Tatap Muka (PTM).

Pembatalan ini menyisakan sebuah pertanyaan reflektif nan menohok: Mengapa kita tetap begitu fobia terhadap pembelajaran daring?

Penolakan tersebut seolah menelanjangi realitas bahwa investasi masif pemerintah dalam digitalisasi pendidikan belum menyentuh akar budaya belajar. Kita telah menyaksikan pengedaran perangkat Interactive Flat Panel (IFP) ke beragam sekolah, serta pengembangan ekosistem digital seperti portal dan aplikasi "Rumah Pendidikan". Sayangnya, kemewahan prasarana ini tampaknya tetap diperlakukan sekadar sebagai etalase proyek, bukan sebagai tulang punggung transformasi pedagogi. Ketika krisis menuntut kita untuk beranjak sepenuhnya ke ruang digital, kita justru tergagap dan memilih mundur ke area nyaman PTM.

Ada stigma nan terlanjur mengakar di masyarakat—dan apalagi di kalangan pendidik sendiri—bahwa pembelajaran daring identik dengan penurunan mutu (learning loss). Trauma masa pandemi, di mana PJJ seringkali hanya direduksi menjadi sekadar "memindahkan tugas via grup WhatsApp", tampaknya belum sembuh.

Padahal, menyamaratakan semua pembelajaran daring tidak efektif adalah sebuah sesat pikir. Banyak lembaga pendidikan nan telah membuktikan sebaliknya. Jika kita memandang ekosistem pendidikan nan memang dirancang full daring sejak awal—seperti Universitas Terbuka (UT)—kualitas lulusan dan kedalaman kompetensinya bisa bersaing, apalagi seringkali melampaui kampus-kampus konvensional nan mengandalkan PTM. Rahasianya terletak pada kreasi instruksional nan matang, modul berdikari nan terstruktur, dan sistem pertimbangan nan ketat. Pembelajaran modern secara daring sangat bisa melangkah mulus asalkan ekosistem dan metodenya disiapkan dengan presisi.

Oleh lantaran itu, akar masalah dari penolakan wacana BDR kemarin bukanlah pada ketidakmampuan teknologi, melainkan pada kealpaan sistem manajerial.

Di sinilah letak pekerjaan rumah terbesar pemerintah. Ketika sebuah program pembelajaran jarak jauh alias hybrid mau diimplementasikan—baik untuk efisiensi energi, mitigasi bencana, maupun penyesuaian teknologi—pemerintah tidak bisa sekadar melempar wacana tanpa dibekali Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) nan rigid dan komprehensif.

Juklak maupun juknis ini tidak boleh hanya berisi imbauan administratif. Ia kudu memuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pedagogis: Bagaimana hubungan sinkronus dan asinkronus dijalankan? Bagaimana pemanfaatan IFP diintegrasikan ke gawai siswa di rumah? Bagaimana asesmen kompetensi riil dilakukan tanpa pengawasan tatap muka? Tanpa adanya pedoman mutu nan jelas, wajar jika masyarakat dan orang tua siswa merasa skeptis dan menolak wacana tersebut. Mereka enggan anak-anaknya kembali menjadi "kelinci percobaan" sistem nan tidak siap.

Hardiknas 2026 kudu menjadi momentum untuk mengevaluasi resiliensi pendidikan kita. Digitalisasi tidak boleh berakhir pada pengadaan barang. Pemerintah wajib menyusun kerangka agunan mutu untuk pembelajaran daring standar nasional. Hanya dengan Juknis nan jelas dan training SDM nan berkesinambungan, ekosistem "Rumah Pendidikan" nan telah dibangun dengan biaya triliunan rupiah tidak berujung menjadi monumen digital nan sunyi fans saat krisis melanda.

Pendidikan berbobot untuk semua tidak kudu selalu dibatasi oleh tembok ruang kelas fisik. Kebebasan belajar sejati adalah ketika anak bangsa tetap bisa menyelami pengetahuan pengetahuan dengan kualitas nan sama, kapan pun, dan di bawah kondisi geopolitik alias krisis alam seperti apa pun.

Seorang siswa SMK di Samarinda, Kalimantan Timur, Mandala Rizky Syaputra (16), meninggal bumi setelah mengalami sakit nan disertai pembengkakan pada kaki. Kondisi tersebut diduga berangkaian dengan penggunaan sepatu sekolah nan sudah tidak sesuai ukuran.

Peristiwa ini menjadi sorotan lantaran memperlihatkan kombinasi masalah kesehatan, keterbatasan ekonomi, dan akses jasa nan tidak optimal.

Kondisi Ekonomi Keluarga

Mandala merupakan anak yatim nan tinggal berbareng kakak dan tiga adiknya. Ibunya, Ratnasari, bekerja sebagai penjual risoles keliling.

Ketua TRC PPA Kaltim, Rina Zainun, menjelaskan kondisi family nan terbatas membikin kebutuhan dasar, termasuk perlengkapan sekolah, susah terpenuhi.

“Sepatu itu tetap dipakai setiap hari. Bahkan diganjal dengan foam agar tidak terlalu keras, tapi justru menyebabkan kakinya bengkak,” ujar Rina.

Sejak kelas 1 SMK, Mandala menggunakan sepatu ukuran 43. Namun saat naik kelas, ukuran kakinya bertambah menjadi 45.

Keluhan Sakit hingga Memburuk

Keluhan awal muncul sebagai rasa nyeri ringan di kaki. Namun dalam waktu sekitar tiga minggu, pembengkakan mulai terlihat dan semakin parah.

“Kurang lebih dua minggu pertama belum ada bengkak. Setelah sekitar 20 hari, bagian atas kaki mulai membesar,” kata Ratnasari.

Kondisi tersebut diperparah saat Mandala menjalani magang di pusat perbelanjaan nan mengharuskannya berdiri dalam waktu lama.

Rasa sakit kemudian menjalar hingga ke pinggang dan kepala.

Upaya Pengobatan Terbatas

Sehari sebelum meninggal, Mandala sempat mendapat suntikan di klinik sekitar tempat tinggal.

“Setelah disuntik, dia bilang sudah tidak terlalu sakit. Kami kira membaik,” ujar Ratnasari.

Namun, kondisi tidak betul-betul pulih.

Permintaan Terakhir

Malam sebelum meninggal dunia, Mandala sempat menyampaikan kemauan untuk mempunyai sepatu baru.

“Dia bilang mau sepatu untuk terakhir kalinya. Tapi saya tidak bisa membelikan,” tutur Ratnasari.

Mandala meninggal bumi pada Jumat (24/4/2026).

Upaya Bantuan dari Sekolah

Pihak SMK Negeri 4 Samarinda menyatakan selama ini telah memberikan beragam bantuan, mulai dari perlengkapan sekolah hingga support sembako.

Sekolah juga sempat membantu biaya pengobatan dan berupaya mengaktifkan kembali BPJS keluarga, namun terkendala administrasi.

Pada 23 April, wali kelas dan teman-teman datang membawa support serta berencana membelikan sepatu baru dan membawa Mandala ke akomodasi kesehatan.

Rencana tersebut belum sempat terlaksana.

Sekolah Tanggung Pemulasaraan

Setelah Mandala meninggal, sekolah mengambil alih proses pemulasaraan hingga pemakaman lantaran keterbatasan ekonomi keluarga.

"Melihat keterbatasan ekonomi family sekolah turun tangan penuh dalam proses fardu kifayah," tulis pihak sekolah.

sumber : antara

Sinopsis Sinetron Terikat Janji Episode 30, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)

Liputan6.com, Depok - Wali Kota Depok Supian Suri memandang langsung penyebab banjir di wilayah perbatasan Sawangan dengan Cipayung. Tidak hanya itu, Supian turut mendengarkan keluhan penduduk mengenai penyebab banjir di aliran Kali Pesanggrahan.

Supian Suri, mengatakan, Pemerintah Kota Depok mau memastikan dan menyelesaikan persoalan nan dikeluhkan penduduk Pasir Putih, Sawangan. Hal itu disebabkan banjir akibat luapan Kali Pesanggrahan nan melintasi wilayah Sawangan.

"Ini kita sama-sama lihat, ini kondisi di sekitar TPA Cipayung di sampingnya ada Sungai Pesanggrahan," ujar Supian, Senin (4/5/2026).

Ditemukan kebenaran bahwa terhambatnya aliran Kali Pesanggrahan disebabkan gunungan sampah TPA Cipayung, longsor ke aliran Kali Pesanggrahan. Akibatnya, sampah nan jatuh ke aliran Kali Pesanggrahan, menyebabkan aliran air menjadi tersendat sehingga menimbulkan luapan air dan menyebabkan banjir.

"Terhambat alirannya lantaran banyaknya sampah nan longsor, sehingga membendung air nan pada akhirnya banyak penduduk nan kena banjir," jelas Supian.

Sampah nan longsor ke aliran Kali Pesanggrahan menyebabkan pendangkalan pada aliran air kali. Pemerintah Kota Depok berencana untuk melakukan pelebaran pada aliran Kali Pesanggrahan.

Selain memandang titik letak longsor sampah TPA Cipayung nan menyebabkan pendangkalan kali, Supian turut mendatangi rumah penduduk terdampak banjir. Pemerintah Kota Depok tidak hanya konsentrasi pada persoalan banjir, namun bakal memperhatikan rumah penduduk nan terdampak banjir.

"Dari sekian penduduk nan kena banjir, sekian rumah, kita sudah lakukan pembebasan lahannya, lantaran mereka sudah tidak mungkin menempati tempat itu," terang Supian.

Terdapat belasan rumah penduduk nan terdampak banjir akibat longsornya sampah TPA Cipayung. Supian telah meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok, untuk segera melakukan penanganan, guna memperlancar aliran Kali Pesanggrahan.

"Saya minta tolong Kadis PUPR untuk memperlancar aliran Sungai Pesanggrahan, sehingga tidak menyebabkan terhenti alias terbendungnya air nan menyebabkan banjir penduduk Pasir Putih," ucap Supian.

Pemerintah Kota Depok berupaya mencari langkah guna mengurangi beban sampah pada TPA Cipayung. Komunikasi intensif antar pemerintah terus dilakukan, salah satunya mengalihkan sampah ke Bogor guna menjadi bahan baku listrik.

"Dari sekian penduduk nan terdampak, sekian rumah kita sudah lakukan pembebasan lahannya lantaran mereka sudah tidak mungkin menempati tempat itu," ungkap Supian.

Selain itu, lanjut Supian, terdapat beberapa titik rumah penduduk terdampak banjir, perlu dilakukan pendataan.

"Ada beberapa titik baru nan kudu kita inventarisir, saya minta tolong Kadisrumkim inventarisir untuk segera dilakukan pembayaran, khususnya kondisi nan tidak memungkinkan lagi ditempati," pungkas Supian. 

Sebanyak 29,06 persen alias 93 pembaca mengaku jadi mikir ulang untuk membeli mobil listrik. Angka ini merupakan hasil polling kumparan nan dilakukan pada 17 April sampai 1 Mei 2026.

Total ada 320 responden nan menjawab polling ini. Ada 20,63 persen alias 66 pembaca nan tetap tertarik, mobil listrik dianggap lebih hemat. Sebanyak 23,13 persen alias 74 pembaca tetap mempertimbangkan besaran pajak nan dikenakan dan 27,19 persen alias 87 pembaca tak lagi tertarik membeli mobil listrik.

Sebelumnya mencuat kebijakan mobil listrik tak lagi bebas dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, dan Pajak Alat Berat nan salah satu poinnya adalah perubahan pada ketentuan objek pajak nan dikecualikan.

Sederhananya, kendaraan berbasis listrik nan sebelumnya tidak termasuk objek PKB dan BBNKB, sekarang tidak lagi secara otomatis dikecualikan dari pengenaan pajak daerah.

Namun, mandat dari pemerintah pusat kepada otoritas wilayah tersebut tidak berkarakter mutlak. Masing-masing wilayah mendapatkan kewenangan untuk melakukan penyesuaian berupa pembebasan alias pengurangan pajak sesuai Pasal 19.

Selanjutnya Mendagri juga mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tentang Pemberian Insentif Fiskal berupa Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Keputusan tersebut guna menyelaraskan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (BEV) untuk Transportasi Jalan.