Alexis Mac Allister(Michal Cizek / AFP)

PEMAIN tim nasional Argentina Alexis Mac Allister memuji performa apik dari sang kapten Lionel Messi nan sudah tidak bisa digambarkan lewat kata-kata.

Messi menjadi sosok kunci lewat sumbangan dwigolnya dalam mengantarkan Argentina memetik kemenangan atas Austria 2-0 pada pertandingan kedua grup J Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Selasa WIB.

"Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan apa nan dia (Messi) lakukan," ujar Mac Allister dikutip dari laman FIFA, Selasa.

"Jelas, dia kecil, tapi setiap kali Anda melihatnya, itu seperti mimpi. Dan hari ini, bisa mengalaminya langsung, saya betul-betul menikmatinya," imbuh gelandang Liverpool ini.

Dwigol tersebut membawa Messi sekarang memuncaki daftar pencetak gol terbanyak sementara Piala Dunia 2026 dengan torehan total lima gol alias unggul satu gol dari penyerang Prancis Kylian Mbappe dan penyerang Norwegia Erling Haaland.

Selain itu berkah tambahan gol tersebut membawa La Pulga sekarang memecahkan rekor sebagai pemain dengan gol terbanyak selama perhelatan Piala Dunia dengan torehan 18 gol alias melewati catatan legenda Jerman Miroslav Klose nan berada di nomor 16 gol.

Mac Allister betul-betul memuji langkah nan dilakukan oleh Messi nan bisa menunjukkan magisnya menjadi sosok nan bisa mengangkat performa Albicaleste.

"Hal-hal nan dia lakukan sungguh luar biasa. Cara dia bereaksi di detik terakhir terhadap apa pun nan terjadi. Jadi, intinya, saya hanya senang dia bisa menikmati dirinya dan mencetak gol," ujar Mac Allister.

Kemenangan ini membawa Argentina dipastikan telah lolos dari fase grup. Selanjutnya Argentina bakal berjumpa Jordania pada pertandingan nan berjalan pada Minggu (28/06). (Ant/Z-4)

Liputan6.com, Jakarta - Tim Intelijen Kejaksaan Agung mengamankan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Serdang Bedagai, Amriyata, dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Serdang Bedagai, Aguinaldo Marbun, mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang.

Keduanya saat ini tetap menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung untuk mendalami laporan masyarakat nan diterima beberapa waktu lalu.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna membenarkan adanya tindakan pengamanan terhadap kedua pejabat kejaksaan tersebut.

“Memang benar, tim Intelijen sudah melakukan pengamanan terhadap nan berkepentingan dan salah satu Kasi-nya juga, lantaran adanya laporan dari masyarakat,” kata Anang kepada wartawan, Selasa (23/6/2026).

Anang menjelaskan Amriyata diamankan di Bandung, sementara Aguinaldo Marbun dijemput di Medan. Keduanya telah diamankan sejak 4 Juni 2026.

“Sudah cukup lama ya,” ujarnya.

Menurut Anang, laporan masyarakat tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh tim Intelijen Kejaksaan Agung melalui serangkaian pendalaman.

Dari hasil pemeriksaan awal, ditemukan dugaan adanya pelanggaran prosedur dan potensi bentrok kepentingan dalam penyelenggaraan tugas.

“Diduga cukup kuat adanya pelanggaran unprosedural, tidak sesuai, tidak ahli dalam menangani pekerjaan. Ada conflict of interest,” kata Anang.

Jaksa penuntut umum (JPU) menyebut eks Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengakui dakwaan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Jaksa mengatakan Nadiem mengakui keputusan pemilihan Chromebook dalam rapat 6 Mei 2020.

"Cukup menarik apa nan disampaikan oleh terdakwa tadi dalam nota duplik nan baru saja kita dengar. Menariknya bagi kami adalah rupanya terdakwa sendiri mengakui apa nan kami dakwakan. Apa nan diakui? Keputusan tanggal 6 untuk menggunakan Chromebook sebagai merek nan dilarang berasas Perpres, diakui oleh dia. Kemudian secara lantang dia mengakui bahwa dia menyetujui draf dengan penggunaan merek Chromebook," kata jaksa Corneles Geeb Paulus H usai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2026).

Jaksa mengatakan keputusan itu bertentangan dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Jaksa membantah dalil Nadiem nan mengaku memilih Chromebook atas dasar penghematan dan kebijakan.

"Terkait penghematan, apakah betul dia melakukan penghematan? Pengadaan Chromebook saat itu jumlahnya 15 unit. Dia membandingkan pengadaan 15 unit Chromebook seharga Rp100 juta per sekolah dengan pengadaan PC alias lab komputer seharga Rp140 juta dengan jumlah 22 unit. Ingat ya, ada perbedaan: Chromebook 15 unit, di lab di PC 22 unit," kata jaksa.

"Dari nilai Rp6 juta kita kalikan 15, dapat mencapai nyaris Rp100 juta. Kemudian dari nilai lab PC sebanyak 22 unit dikalikan Rp6 juta, itu nyaris Rp140 juta," imbuhnya.

Jaksa mengatakan terjadi kemahalan nilai dalam pengadaan ini. Jaksa menuturkan pengadaan Chromebook justru merupakan sebuah pemborosan.

"Selain 22 unit lap itu komputer, ada server. Harganya hanya Rp140 juta. Sedangkan Chromebook harganya itu adalah Rp100 juta hanya 15 unit. Kemudian pemborosan nan lebih parah lagi, Chromebook ini rupanya memerlukan apa nan namanya Google Cloud. Dari tahun ke tahun, setiap tahun, kementerian memerlukan pengadaan Google Cloud dengan anggaran ratusan miliar untuk integrasi agar Chromebook dapat digunakan," ujar jaksa.

Jaksa mengatakan dugaan korupsi dalam pengadaan Google Cloud tetap ditangani KPK hingga saat ini. Jaksa mengatakan tak ada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) nan pernah menyampaikan klaim penghematan tersebut.

"Boleh kita hitung, kita dapat buktikan ada SPK tentang pengadaan perangkat lab komputer. Sudah kita buktikan pengadaan Chromebook itu nan hanya 15 itu ada SPK-nya. Kita bisa bandingkan harganya jika disamakan Rp6 juta, mana nan mahal? Dengan spesifikasi nan tinggi Rp6 juta dan dengan spesifikasi nan rendah Rp6 juta, mana nan lebih mahal? Bisa teman-teman analisa," kata jaksa.

Jaksa mengatakan pendampingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pengadaan ini juga tidak pernah dihadirkan di persidangan. Jaksa mengatakan tak ada kekosongan norma saat pengambilan keputusan tersebut dan penyebutan merek tak diperbolehkan sesuai ketentuan nan berlaku.

"Kita kajian satu-satu. Apakah ada kekosongan norma dalam pengadaan Chromebook? Apakah ada kekosongan norma pada saat dia memaksakan menyebut merek? Ternyata, setelah kita kaji, setelah kita bawa di kebenaran persidangan, ada kok norma nan mengatur tentang merek. Merek itu, penyebutan merek dalam pengadaan pemerintahan jasa itu tidak diperbolehkan," kata jaksa.

"LKPP adalah lembaga nan paling prudent mengeluarkan peraturan-peraturan agar pengadaan pemerintahan jasa ini untuk lebih fair. Ternyata normanya ada, tidak ada kekosongan hukum. Tapi kemudian dia bilang ada kekosongan hukum. Padahal tidak ada, dia kemudian bilang itu kebijakan. Ini bukan kebijakan," imbuhnya.

Jaksa mengatakan ada niat jahat dan kesengajaan dalam pengadaan ini. Jaksa menyoroti tidak dilibatkannya KPA dan BPK dalam pertemuan 6 Mei 2020.

"Kami meyakini bahwa di persidangan, fakta-fakta nan kami bawa di persidangan telah ada terjadi kerugian finansial negara. Fakta kami, kami membawa persidangan bahwa adanya mens rea, ada niat jahat, ada kesengajaan, ada actus reus. Sehingga kami meyakini bahwa ini bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan, namun sebaliknya," ujarnya.

Jaksa juga menyoroti narasi nan disampaikan Nadiem. Ia mengatakan interogator Kejaksaan Agung sampai saat ini juga tetap memburu buron Jurist Tan nan merupakan eks staf unik Nadiem.

"Tapi sekali lagi jangan terjebak narasi-narasi dia nan cukup mempengaruhi sedangkan pengadil pun dipengaruhi. Itu pengadaan lab komputer bukan Windows. Jadi PC, PC itu bukan Windows. Masalah mereka memilih operating system apa itu kewenangan dari PPK. Jadi nan diadakan itu adalah PC alias nama nomenklaturnya adalah pengadaan laboratorium komputer alias TIK," ucapnya.

Jaksa juga menanggapi pernyataan Nadiem nan menyebut Jurist Tan sebagai putri terbaik bangsa. Jaksa menyinggung sikap dominan Jurist Tan di setiap rapat.

"Dalam narasi dia tadi, dia menyampaikan bahwa rupanya Jurist Tan adalah salah satu putra terbaik bangsa. Teman-teman sendiri kan sudah lihat video-videonya kan. Betapa Jurist Tan mengendalikan setiap rapat, sungguh dia sering mengatakan bahwa untuk pengadaan ini bakal saya koordinasikan dengan orang Google," kata jaksa.

"Akan saya koordinasikan dengan pihak Google. Akan kita terima semacam CSR 30% dari Google. Semua itu sudah kita dapat buktikan berasas fakta-fakta nan ada di persidangan," imbuhnya.

Jaksa mengatakan Nadiem juga menyampaikan ketidakejujuran mengenai pendampingan unik dari Jamdatun. Jaksa mengatakan saat itu Jamdatun menyampaikan 8 temuan persoalan nan kudu diperbaiki namun tidak dilakukan.

"Tentang pendampingan Kejaksaan. Datun, kita sudah periksa, kita sudah uji apakah keterangan dia nan dia narasikan di luar sebagai langkah dia membentuk opini agar supaya masyarakat terkooptasi otaknya dengan apa nan disampaikan rupanya tidak betul. Kita uji. Kita sukses menguji dia. Ada 8 persoalan temuan pendampingan Datun dan direkomendasikan kudu diperbaiki," tutur jaksa.

"Tapi rupanya tidak diperbaiki oleh dia. Sekali lagi, itu tidak diperbaiki oleh dia. Masalah utama adalah apa? Masalah analisa kebutuhan nan tidak dilakukan. Kemudian, masalah pemilihan Chromebook nan bermasalah. Harusnya, jika dia menjalankan rekomendasi Datun, tidak bakal terjadi masalah ini," imbuhnya.

Jaksa juga menanggapi klaim Nadiem hanya menjalankan mandat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan digitalisasi pendidikan. Jaksa mengatakan sebuah mandat tetap kudu dijalankan sesuai ketentuan nan berlaku.

"Mau amanah apapun itu kudu sesuai dengan norma dan koridor nan berlaku. Apa itu? Perpres 16/2018, Perpres 12 tahun 2021. Mau amanah-amanah seperti apa? Tapi pengadaannya, menjalankan amanah itu kudu sesuai dengan ketentuan undang-undang nan berlaku," ujarnya.

Tuntutan Nadiem

Sebelumnya, Nadiem Makarim dituntut balasan 18 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 190 hari pidana kurungan. Selain itu, jaksa menuntut Nadiem bayar duit pengganti sebesar Rp 809.596.125.000 (809 miliar) dan Rp 4.871.469.603.758 (4,8 triliun) alias total senilai Rp 5.681.066.728.758. (5,6 triliun) subsider 9 tahun pidana kurungan.

"Menuntut agar majelis pengadil menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi nan dilakukan secara bersama-sama," ujar jaksa Roy Riady saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (13/5).

Jaksa menyakini Nadiem bersalah melanggar Pasal 603 juncto Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

(mib/rfs)

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) buka bunyi atas dilepasnya dua tersangka kasus dugaan tuduhan piagam tiruan UGM milik Jokowi, ialah Roy Suryo dan dr Tifa oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan (Jaksel)

Jokowi menegaskan perihal tersebut merupakan kewenangan penuh Kejaksaan.

“Itu kewenangan penuh kejaksaan. Kita kudu hargai itu,” ujar Jokowi dikediaman Solo, Selasa (23/6).

Mantan Wali Kota Solo ini menegaskan dalam perkara ini nan krusial ikuti proses norma nan ada sampai ke persidangan.

“Yang paling krusial kita ikuti proses norma nan ada sampai itu di persidangan,” kata Jokowi.

Disinggung apakah kecewa dengan keputusan Kejaksaan tersebut, Jokowi kembali menegaskan perihal tersebut kewenangan penuh Kejaksaan.

“(Kecewa) Itu kewenangan penuh Kejaksaan,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) memutuskan tidak menahan Roy Suryo dan dr. Tifauzia Tyassuma namalain dr. Tifa usai menerima pelimpahan tahap II dari interogator Polda Metro Jaya, Senin (22/6).

Kedua tersangka kasus dugaan tuduhan dan pencemaran nama baik mengenai keaslian piagam mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut langsung dilepaskan.

“Sesuai sistem dan ketentuan nan bertindak terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan," kata Kepala Kejari Jaksel Marcelo Bellah dalam konvensi pers di Kejari Jaksel, Senin (22/6).

Marcelo menjelaskan keputusan tersebut didasarkan pada surat permohonan penangguhan penahanan nan diajukan oleh pihak family dan kuasa norma tersangka kepada jaksa penuntut umum (JPU).

“Berdasarkan pendapat dari tim Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan kuasa norma dan family para tersangka untuk tidak dilakukan penahanan," kata Marcelo.

"Mempertimbangkan family sebagai penjamin nan bersedia menerima akibat andaikan tersangka tidak datang dalam persidangan serta surat pernyataan dari para tersangka nan bakal senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban," sambungnya.

Meski demikian, Roy Suryo dan dr. Tifa tetap dikenakan tanggungjawab melapor.

Menonton movie alias drama bisa menjadi salah satu pilihan untuk mengisi akhir pekan. Selain menghibur, aktivitas ini juga tidak mengharuskan Anda keluar rumah, terutama saat daya sudah terkuras setelah padatnya pekerjaan di hari-hari sebelumnya.

Menariknya, sekarang pilihan tontonan semakin beragam. Berkat kemudahan teknologi, kita dapat mengakses drama dari beragam negara, termasuk drama China yang belakangan tengah menjadi buah bibir.

Drama dari Negeri Tirai Bambu ini menawarkan beragam cerita, mulai dari kisah berlatar era kolosal hingga kehidupan modern. Tak hanya itu, visual nan disuguhkan dari para pemerannya juga sukses memikat penonton. Oleh lantaran itu, tidak sedikit fans nan tertarik dan menjadikan drama China sebagai pilihan tontonan mereka.

Nah, buat Anda nan mau mulai menonton drama China, kumparanWOMAN telah merangkum tujuh rekomendasi drama China bertema romansa nan bisa jadi pilihan untuk memulai. Simak selengkapnya dalam tulisan ini, ya!

1. Till the End of the Moon

• Penayangan: Netflix dan Youku

• Total episode: 40

Meski tayang sejak 2023, drama ini tetap jadi favorit pencinta C-drama, Ladies. Diperankan Bai Lu (Li Susu) dan Luo Yunxi (Tantai Jin), ceritanya mengisahkan Li Susu nan kembali ke masa 500 tahun lampau untuk menghentikan Tantai Jin sebelum dia menjadi Raja Iblis. Tujuannya agar Li Susu dapat menyelamatkan bumi dari periode kehancuran.

Di tengah misi nan penuh bentrok itu, Li Susu dan Tantai Jin saling jatuh cinta. Mereka pun menjalin hubungan asmara dan bersama-sama menghadapi beragam tragedi.

2. Pursuit of Jade

• Penayangan: Netflix dan WeTV

• Total episode: 40

Berlatar era kolosal, drama ini mengisahkan pernikahan perjanjian antara Fan Chang Yu (Tian Xiwei), putri tukang daging, dan Xie Zheng (Zhang Linghe), bangsawan nan kehilangan kejayaannya.

Hubungan nan awalnya hanya sebuah kontrak, rupanya dapat menumbuhkan benih-benih cinta di antara keduanya. Akan tetapi, intrik-intrik politik dan peperangan menguji cinta mereka.

3. Hidden Love

• Penayangan: Netflix dan Youku

• Total episode: 25

Beralih ke latar cerita modern, drama romansa ini mengikuti Sang Zhi (Zhao Lusi) nan diam-diam menyukai Duan Jiaxu (Chen Zheyuan), kawan kakaknya nan sering berjamu ke rumah.

Berawal dari cinta diam-diam sejak remaja, hubungan mereka berkembang menjadi kisah manis nan hangat. Tak hanya itu, drama ini juga menyoroti dinamika perbedaan usia nan cukup relatable dengan kehidupan beberapa orang. Kamu termasuk?

4. Love Story in the 1970s

• Penayangan: WeTV

• Total episode: 40

Mengambil latar era 1970-an, drama ini bercerita tentang Fei Ni (Sun Qian) dan Fang Muyang (Arthur Chen) nan menjalani pernikahan tiruan demi mendapatkan tempat tinggal.

Di tengah beragam keterbatasan hidup pada masa itu, keduanya saling mengandalkan satu sama lain. Hal-hal sederhana tersebut kemudian menumbuhkan ikatan emosional nan membikin mereka akhirnya jatuh cinta.

5. Love Beyond the Grave

• Penayangan: WeTV

• Total episode: 40

Love Beyond the Grave menjadi salah satu drama nan menandai comeback-nya Dilraba Dilmurat ke layar kaca. Drama ini mengisahkan He Simu (Dilraba Dilmurat), ratu hantu berumur 400 tahun nan berjumpa dengan jenderal muda Duan Xu (Chen Feiyu) nan dikemas dalam corak fantasi-romantis.

Dalam ceritanya, He Simu dan jenderal muda Duan Xu terikat dalam perjanjian nan membikin mereka berbagi pancaindra. Meski awalnya hubungan mereka diselimuti kecurigaan, secara perlahan emosi itu berubah menjadi cinta nan melintasi bumi manusia dan roh.

6. Love Between Lines

• Penayangan: iQIYI dan Viu

• Total episode: 24

Mengisahkan tentang Xiao Zhi Yu (Chen Xingxu) dan Hu Xiu (Lu Yuxiao) nan berjumpa dalam sebuah permainan misteri. Permainan itu mengharuskan para pemain menyembunyikan identitas mereka, sehingga mereka tidak mengetahui identitas satu sama lain di kehidupan nyata.

Koneksi nan terjalin di dalam permainan pun bersambung ke bumi nyata. Keduanya pun terikat dalam kisah cinta nan penuh bentrok dan keberanian untuk mengungkapkan perasaan.

7. Veil of Shadows

• Penayangan: Netflix dan Youku

• Total episode: 29

Drama fantasi-romantis ini mengangkat tiga latar bumi nan kompleks: manusia, iblis, dan dewa. Kisahnya mengikuti Lu Wu Yi (Ju Jingyi), rubah berbuntut sembilan nan memburu setan berjulukan Xiao Wei (Xia Zhiguang).

Dalam perjalanannya, dia berjumpa Ji Ling (Tian Jiarui), seorang pendeta nan menyimpan rahasia besar. Pertemuan nan diawali ambisi itu bersambung menjadi kisah cinta nan rumit sekaligus penuh misteri. Kisah itu digambarkan dengan nuansa dramatis nan elegan.

Badan Pusat Statistik (BPS) DIY menemukan sejumlah penolakan dari penduduk selama penyelenggaraan Sensus Ekonomi (SE) 2026 nan berjalan sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Penolakan tersebut sebagian besar dipicu kekhawatiran bahwa pendataan bakal berpengaruh terhadap besaran pajak nan kudu dibayarkan.

Sensus Ekonomi dilakukan secara door to door kepada pelaku upaya nonpertanian, mulai dari upaya mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar. Memasuki hari kesembilan pelaksanaan, capaian pendataan di DIY telah mencapai 9 persen.

“Untuk penyelenggaraan aktivitas sensus ekonomi 2026 di DIY, sudah memasuki hari nan ke-9. Capaiannya sudah 9%,” ujar Ketua Pelaksana Sensus Ekonomi BPS DIY, Catur Didi Wahyudi, kepada Pandangan Jogja melalui sambungan telepon, Selasa (23/6).

Menanggapi kekhawatiran warga, Catur menegaskan bahwa Sensus Ekonomi tidak berangkaian dengan pajak. Menurutnya, info nan dikumpulkan BPS digunakan untuk menghasilkan gambaran kondisi ekonomi secara agregat dan tidak disampaikan secara individual.

“Sensus ekonomi tidak ada kaitannya dengan pajak. Jadi bahwa kelak kami BPS dari info sensus ekonomi ini bakal menyampaikan info secara agregat, secara makro, bukan menyampaikan info secara individu,” ucap Catur.

Ia juga meluruskan sejumlah info nan ramai dibicarakan di media sosial. Menurutnya, pertanyaan mengenai kepemilikan AC dan kendaraan bermotor memang terdapat dalam kuesioner sebagai bagian dari gambaran kondisi sosial ekonomi keluarga. Namun, pertanyaan mengenai utang tidak termasuk dalam pendataan.

Kekhawatiran mengenai pajak juga ditemui petugas sensus di lapangan.

Salah satu petugas sensus, Iis Maesaroh, mengaku sempat menghadapi penolakan dari penduduk saat melakukan pendataan.

“Awalnya itu penduduk ada nan menolak lantaran cemas pajaknya bakal naik,” ujar Iis.

Selain penolakan warga, Iis mengatakan hambatan lain nan dihadapi petugas adalah menyesuaikan waktu pendataan dengan aktivitas responden. Banyak penduduk bekerja pada pagi hingga siang hari, sementara saat sore mereka sudah kelelahan dan pada malam hari petugas kudu mengakhiri aktivitas pendataan.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan alasannya mengusulkan sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mencakup pasien tuberkulosis (TBC).

Budi menjelaskan, pasien TBC memerlukan asupan gizi tambahan selama masa pengobatan nan bisa berjalan 6 hingga 12 bulan. Kondisi tersebut dinilai berpengaruh langsung terhadap daya tahan tubuh dan proses pemulihan pasien.

“Dari hasil penelitian jurnal-jurnal internasional dan sudah diterapkan juga di India dan China, orang nan penderita TBC diobati kan selama 6 bulan sampai 12 bulan,” ungkap Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6).

“Itu daya tahan kondisi fisiknya itu lemah, sehingga jika dia bisa mendapatkan asupan gizi nan cukup alias sedikit lebih, itu bakal memperkuat dan mempercepat pemulihannya. Dan itu menyelamatkan nyawa, lantaran TBC itu kan mematikan kan, setahunnya 126 ribuan. Jadi kita ngomong 5 menit nan meninggal 2, di Indonesia TBC,” lanjutnya.

Ia menambahkan, terdapat empat golongan utama nan dinilai paling rentan terhadap kekurangan gizi dan perlu menjadi prioritas intervensi program MBG.

“Itu sebabnya kemarin saya bicara dengan Ibu Nanik (Kepala BGN Nanik S. Deyang) kan mau meningkatkan, memfokuskan penyaluran MBG targetnya ke siapa aja. Dia nanya ke saya kan, saya bilang, Bu, MBG itu sangat membantu saya memecahkan masalah kesehatan,” tutur Budi.

“Nah, saya bilang ada empat sebenarnya nan dari sisi kesehatan rawan untuk masalah kekurangan gizi. Satu adalah ibu hamil, dua adalah ibu menyusui, tiga adalah balita di bawah 5 tahun, kemudian empat adalah orang nan terkena TBC,” sambungnya.

Menurut Budi, pemenuhan gizi pada golongan tersebut dapat memberikan akibat signifikan terhadap penurunan masalah kesehatan nasional, termasuk stunting dan nomor kematian akibat TBC.

“Kalau empat sasaran ini kecukupan gizinya dipenuhi, masalah kesehatan kita bakal turun drastis. Buktinya, itu bisa, sudah ada di jurnal-jurnal internasional,” ucapnya.

Ia juga menjelaskan usulan ekspansi penerima MBG tersebut telah dibahas pihak BGN.

“Semua program kan nggak langsung jalan sempurna ya. nan krusial buat saya adalah ke depannya ini bisa lebih bagus lagi dan beliau (Nanik) sangat terbuka walaupun memang belum masuk itu ada di sana ya, belum ada,” kata Budi.

“Karena nan di-cover kan hanya usia sekolah saja. Tapi saya rasa jika itu bisa dimasukkan, itu sangat bagus. Terutama balita, stunting itu kan masalah kita besar, dan stunting itu disebabkan juga lantaran pada saat ibunya mengandung alias menyusui itu kekurangan gizi juga,” tambah dia.

Terkait sasaran implementasi, Budi menyebut usulan tersebut tetap dalam tahap pembahasan awal.

“Ah belum, lantaran kita baru obrolan dengan Ibu (Nanik) ya,” kata dia.

Sebelumnya, Budi mengusulkan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menyasar anak sekolah, tetapi juga difokuskan kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan pengidap tuberkulosis (TBC).

Menurut Budi, golongan tersebut merupakan sasaran nan paling memerlukan intervensi gizi lantaran berpengaruh langsung terhadap kualitas kesehatan masyarakat, termasuk upaya menekan nomor stunting dan meningkatkan nomor kesembuhan pasien TBC.

“Jadi justru nan belum masuk sekolah, itu adalah golden period, bahwa gizinya mesti terpenuhi,” kata Budi di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (22/6).

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu aspek nan turut mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru. Hal itu disampaikannya saat doorstop dengan wartawan, Selasa (23/6).

Menurut Agung, PAD Kota Pekanbaru mengalami kenaikan signifikan. Jika sebelumnya berada di kisaran Rp 800 miliar, sekarang meningkat menjadi sekitar Rp 1,2 triliun.

"Kenaikan PAD ini tentu dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya Program Makan Bergizi Gratis nan saat ini berjalan. Program ini memberikan akibat terhadap perputaran ekonomi di daerah," ujar Agung.

Ia menjelaskan, akibat nan paling terasa berasal dari sektor pajak makanan dan minuman serta sejumlah retribusi wilayah nan berangkaian dengan aktivitas ekonomi masyarakat.

"Terutama pada pajak makan dan minum serta retribusi. Bahkan pendapatan dari pajak makan dan minum pada triwulan pertama tahun ini naik 32 persen. Dengan adanya program ini, aktivitas ekonomi meningkat sehingga memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah," jelasnya.

Selain meningkatkan penerimaan daerah, Agung menilai Program MBG juga menciptakan pengaruh berganda (multiplier effect) bagi perekonomian Kota Pekanbaru. Program tersebut mendorong tumbuhnya aktivitas upaya sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru.

"Geliat ekonomi nan muncul dari program ini cukup baik. Banyak sektor nan bergerak dan itu berakibat pada penambahan lapangan pekerjaan bagi masyarakat," katanya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan penurunan pendapatan kantin sekolah akibat Program MBG, Agung menegaskan perihal tersebut tidak terjadi di Pekanbaru.

Menurut dia, para pelajar tetap berbelanja di kantin sekolah meski telah menerima makanan bergizi cuma-cuma dari program pemerintah.

"Tidak ada akibat penurunan nan signifikan. Anak-anak sekolah tetap berbelanja di kantin. Mereka tetap membeli makanan ringan, minuman, dan kebutuhan lainnya nan tersedia di kantin," ungkap Agung.

Ia berambisi beragam program pemerintah nan bisa menggerakkan perekonomian masyarakat dapat terus melangkah sehingga manfaatnya semakin luas, baik bagi kesejahteraan penduduk maupun peningkatan pendapatan daerah.

"Kita berambisi ekonomi terus tumbuh. Ketika aktivitas ekonomi meningkat, dampaknya juga bakal dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah wilayah melalui peningkatan PAD," tutupnya..

DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Sleman membuka kesempatan memberikan pendampingan norma kepada personil DPRD Sleman dari Fraksi PAN, Raudi Akmal, nan telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi Dana Hibah Pariwisata Kabupaten Sleman tahun 2020 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman.

Ketua DPD PAN Sleman, R. Inoki Azmi Purnomo, mengatakan saat ini pihaknya tetap berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN DIY untuk menentukan langkah nan bakal diambil menyikapi proses norma nan sedang berjalan.

“Kami sedang dalami dan koordinasi dengan DPW PAN DIY,” kata Inoki saat dihubungi Pandangan Jogja, Selasa (23/6).

Menurut Inoki, kemungkinan pendampingan norma terhadap Raudi tetap terbuka dan dapat diberikan sesuai ketentuan nan diatur dalam partai.

“Pendampingan norma sebagai bagian penegakan norma secara obyektif sangat dimungkinkan,” kata Inoki.

Ia juga mengaku terkejut dengan penetapan tersangka terhadap Raudi. Menurutnya, sebelumnya nama Raudi sempat dinyatakan tidak mengenai dalam perkara nan menjerat ayahnya, mantan Bupati Sleman Sri Purnomo.

“Kami juga kaget lantaran sebelumnya dinyatakan tidak mengenai (dengan kasus ayahnya),” ujarnya.

Sebelumnya, Kejari Sleman menetapkan Raudi Akmal sebagai tersangka dugaan korupsi Dana Hibah Pariwisata Kabupaten Sleman tahun 2020.

Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, Bambang Yunianto, menyebut Raudi diduga berkedudukan dalam pengkondisian proposal golongan masyarakat penerima hibah nan kemudian ditetapkan melalui Keputusan Bupati Sleman.

“Yakni dengan melakukan pengkondisian proposal-proposal dari golongan masyarakat sebagai penerima hibah dan selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati Sleman. Perbuatan tersangka RA tersebut dilakukan bersama-sama dengan terdakwa Sri Purnomo,” ujar Bambang.

Berdasarkan hasil audit BPKP DIY, perkara tersebut diduga menyebabkan kerugian finansial negara sebesar Rp10.952.457.030. Raudi sekarang ditahan selama 20 hari ke depan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta.

Bupati Bandung, Dadang Supriatna(MI/Sugeng)

KASUS penyekapan penduduk Rancaekek membikin Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan pembenahan keamanan. Bupati Bandung, Dadang Supriatna (KDS) menekankan pentingnya peningkatan keamanan lingkungan. 

Hal itu dia sampaikan pada Rapat Koordinasi Bulanan Pemerintah Kabupaten Bandung nan digelar di Soreang. 

Dadang meminta seluruh perangkat wilayah bergerak lebih sigap dan terkoordinasi dalam mengantisipasi beragam potensi persoalan nan dapat berakibat langsung kepada masyarakat.

Dia memberikan perhatian terhadap peningkatan keamanan lingkungan dan kepedulian sosial masyarakat. Hal tersebut menyusul adanya kasus penyekapan penduduk Kabupaten Bandung nan menjadi perhatian publik.

Dadang meminta Sekretaris Daerah untuk menerbitkan surat petunjuk kepada seluruh kepala desa agar meningkatkan sistem keamanan lingkungan (kamling), mengoptimalkan peran RT dan RW, serta meningkatkan pengawasan terhadap rumah kontrakan dan rumah kos di wilayah masing-masing.

"Kepedulian sosial kudu terus ditingkatkan. RT, RW, dan pemerintah desa kudu lebih peka terhadap kondisi lingkungan agar beragam potensi persoalan sosial dapat dicegah sejak dini," tegasnya.

Selain itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) juga diperintahkan untuk memperkuat koordinasi dengan para kepala desa berbareng unsur Forkopimda dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. (SG)

Ilustrasi penganiayaan dan penyekapan(Magnific)

ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menyampaikan keprihatinan atas kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita di Kabupaten Bandung.Netty menilai kasus tersebut tidak hanya menyisakan persoalan hukum, tetapi terkait pemulihan kesehatan korban nan memerlukan perhatian penuh dari negara.

“Perhatian kita tidak boleh berakhir pada proses hukum. nan tidak kalah krusial adalah memastikan korban mendapatkan jasa kesehatan dan rehabilitasi nan optimal,” ujar Netty dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).

Berdasarkan info nan beredar, ujar dia, korban ditemukan dalam kondisi memprihatinkan dengan gangguan mobilitas, kesulitan berbicara, gangguan penglihatan, serta beragam luka bentuk nan diduga merupakan akibat kekerasan berkepanjangan.

Menurut Netty, kondisi tersebut memerlukan penanganan medis nan komprehensif dan berkelanjutan. Mulai dari perawatan fisik, rehabilitasi medik, fisioterapi, hingga pemulihan kesehatan jiwa.

“Korban diduga mengalami kekerasan dan isolasi dalam waktu nan panjang. Dampaknya bukan hanya luka fisik, tetapi juga trauma psikologis nan mendalam. Karena itu, jasa kesehatan jiwa kudu menjadi bagian utama dari proses pemulihan,” tegasnya.

Politisi PKS itu meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui akomodasi jasa kesehatan nan menangani korban. Dengan demikian, seluruh kebutuhan rehabilitasi dapat diberikan secara maksimal tanpa terkendala persoalan administratif maupun pembiayaan.

Netty juga menyoroti pentingnya pendampingan psikolog dan psikiater secara berkelanjutan. Menurutnya, pemulihan trauma tidak dapat diselesaikan hanya melalui pemeriksaan awal, melainkan memerlukan proses nan panjang hingga korban bisa kembali menjalani kehidupan secara normal.

“Kesehatan mental korban kudu mendapat perhatian nan sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Pendampingan tidak boleh berakhir setelah korban keluar dari rumah sakit, tetapi kudu bersambung sampai betul-betul pulih,” ujarnya.

Kekerasan dan Terisolasi

Lebih lanjut, Ia menilai kasus dugaan penyekapan ini menjadi pengingat pentingnya memperkuat sistem penemuan awal terhadap korban kekerasan, terutama wanita nan berada dalam situasi rentan dan terisolasi.

“Kasus nan baru terungkap setelah bertahun-tahun ini menunjukkan pentingnya jejaring perlindungan dan jasa kesehatan nan lebih responsif terhadap tanda-tanda kekerasan,” katanya.

Ia berambisi seluruh pihak dapat mengawal proses pemulihan korban secara serius dan memastikan kewenangan korban atas kesehatan, keamanan, dan masa depan nan lebih baik dapat terpenuhi.

“Korban memerlukan keadilan, tetapi juga memerlukan kesempatan untuk pulih dan melanjutkan hidupnya. Negara kudu datang mengawal kedua perihal tersebut secara bersamaan,” pungkasnya.(H-4)

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia Battery Corporation (IBC) mengungkapkan sempat mengirimkan ratusan tenaga kerja dalam negeri untuk mengikuti training langsung di China. Hal itu menyusul pengembangan ekosistem industri baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di tanah air.

Direktur Utama IBC Aditya Farhan Arif menjelaskan bahwa penyiapan sumber daya manusia (SDM) berbobot menjadi prioritas perusahaan dalam jangka pendek. Ia menyebut ada 600 SDM nan telah dikirimkan untuk "belajar" di China.

Menyusul, upaya tersebut sejalan dengan sasaran operasional salah satu ekosistem baterai EV milik perusahaan patungan IBC dengan CATL ialah PT CATIB, di Karawang, Jawa Barat.

"Contohnya di CATIB ada 600 tenaga kerja Indonesia nan dikirimkan ke China untuk mendapatkan pendidikan selama 6 bulan langsung di industrinya. Dan kami lihat di sana memang proses pembelajarannya sangat dalam jadi tidak hanya training di kelas tapi sampai mereka bisa membikin SOP sendiri," ujarnya dalam program Mining Zone CNBC Indonesia, dikutip Selasa (23/6/2026).

Program training tersebut difokuskan untuk mengisi kesenjangan skill antara penelitian dan kebutuhan di sisi produksi. Harapannya, para pekerja bisa memahami seluruh aspek teknis mulai dari pengelolaan material hingga proses perakitan sel baterai secara mandiri.

"Nah ini adalah transfer knowledge nan sangat krusial dan kelak bakal kita iringi dengan upaya-upaya lain nan mengenai dengan peningkatan kapabilitas teknologinya," tambahnya.

Memang, penguatan kapabilitas SDM tersebut dilakukan seiring dengan sasaran operasional pabrik PT CATIB di Karawang nan direncanakan mulai berproduksi secara komersial pada Juli 2026.

Fasilitas tersebut merupakan hasil kerjasama antara IBC dengan raksasa baterai asal China, CATL, nan diproyeksikan menjadi pusat produksi baterai berbasis nikel untuk pasar domestik maupun global.

"Nah gimana membentuk SDM di skala industri ini maka mereka kudu langsung terjun ke dalam industrinya. Ketika industrinya belum available bakal sulit. Nah kami akhirnya menggunakan setiap kerja sama dengan mitra dunia ini sebagai wadah untuk pengembangan SDM tadi," tandasnya.

Pabrik baterai EV mulai produksi Juli 2026

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa proyek pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik (Electric Vehicle) di Karawang, Jawa Barat bakal tuntas pada akhir Juli 2026 ini.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut proyek itu merupakan salah satu program hilirisasi strategis nasional nan telah dicanangkan pemerintah. Hal itu dia sampaikan setelah melaporkan perkembangan terbaru mengenai program hilirisasi kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat di Istana.

"Ya tadi kami melakukan rapat dengan Bapak Presiden. nan pertama adalah untuk mengevaluasi daripada program hilirisasi. Karena beberapanya sudah jalan, kami juga melapor kepada Bapak Presiden bahwa program hilirisasi kita untuk ekosistem baterai mobil nan kerjasama antara CATL dan Antam itu sudah selesai dan Insya Allah bakal diresmikan kelak di bulan Juli akhir," ujar Bahlil di Istana, dikutip Selasa (23/6/2026).

Selain membahas perkembangan hilirisasi, Bahlil juga melaporkan kondisi ketahanan daya nasional kepada Presiden. Ia menyebut persediaan daya Indonesia saat ini berada pada level nan aman. "Yang kedua, kami juga melakukan rapat dengan Presiden untuk membahas tentang daya kita. Dan daya kita bakal bisa ketahanan daya kita rata-rata di atas 20 hari minimum," katanya.

Pabrik baterai terintegrasi

Sebagaimana diketahui, Indonesia saat ini tengah membangun ekosistem pabrik baterai kendaraan listrik (EV) terintegrasi nan diklaim terbesar di Asia. Hal itu didukung dengan besarnya persediaan bahan baku utama komponen baterai, ialah nikel.

Proyek ekosistem baterai terintegrasi hulu-hilir tersebut dioperasikan oleh PT Aneka Tambang (Antam), Indonesia Battery Corporation (IBC), dan perusahaan asal China ialah Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co. Ltd. (CBL) nan merupakan perusahaan patungan dari CATL, Brunp dan Lygend.

Adapun, total investasi awal keseluruhan proyek baterai terintegrasi hulu-hilir tersebut mencapai US$ 5,9 miliar alias setara Rp 96,04 triliun (asumsi kurs Rp 16.278 per US$).

Proyek tersebut terdiri dari total enam upaya patungan (Joint Venture/JV) mulai dari proyek hulu hingga hilir. Detailnya, JV satu hingga tiga merupakan ekosistem baterai di sisi hulu. Sedangkan, JV empat hingga enam merupakan ekosistem baterai di sisi hilir.

Proyek industri hulu

• JV 1: Proyek pertambangan nikel PT Sumberdaya Arindo (SDA) kapabilitas produksi nikel saprolite 7,8 juta wet metric ton (wmt) dan limonite 6 juta wmt, total 13,8 juta wmt dengan porsi kepemilikan saham PT Antam sebesar 51% dan CBL sebesar 49%. Proyek ini sudah mulai berproduksi sejak tahun 2023 lalu.
• JV 2: Proyek akomodasi pemurnian dan pemrosesan (smelter nikel) jenis Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) PT Feni Haltim (FHT) kapabilitas 88 ribu ton refined nickel alloy per tahun dengan porsi kepemilikan saham CBL 60% dan PT Antam sebesar 40%. Proyek ini mempunyai sasaran awal berproduksi pada tahun 2027 mendatang.
• JV 3: Proyek akomodasi pemurnian dan pemrosesan (smelter nikel) jenis High Pressure Acid Leaching (HPAL) PT Nickel Cobalt Halmahera (HPAL JVCO) kapabilitas 55 ribu ton MHP per tahun dengan porsi kepemilikan saham CBL 70% dan PT Antam sebesar 30%. Proyek ini mempunyai sasaran awal berproduksi pada tahun 2028 mendatang.

Proyek industri hilir

• JV 4: Proyek material baterai nan bakal memproduksi bahan katoda, kobalt sulfat, dan prekursor terner kapabilitas 30 ribu ton Li-hydroxide berlokasi di Halmahera Timur, Maluku Utara dengan porsi kepemilikan saham CBL 70% dan PT IBC sebesar 30%. Proyek ini mempunyai sasaran awal berproduksi pada tahun 2028 mendatang.
• JV 5: Proyek sel baterai PT Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery (CATIB) berlokasi di Artha Industrial Hill (AIH) & Karawang New Industry City (KNIC). Proyek ini terbagi menjadi fase 1 dengan kapabilitas 6,9 GWh/tahun dan fase 2 kapabilitas 8,1 GWh/tahun, total kapabilitas 15 GWh/tahun. Adapun, porsi kepemilikan saham CBL 70% dan PT IBC sebesar 30%. Proyek ini mempunyai sasaran awal mulai berproduksi pada tahun 2026 untuk fase 1, dan pada tahun 2028 mendatang untuk fase 2.
• JV 6: Proyek daur ulang baterai berlokasi di Halmahera Timur, Maluku Utara kapabilitas 20 ribu ton logam/tahun dengan porsi kepemilikan saham CBL 60% dan PT IBC sebesar 40%. Proyek ini mempunyai sasaran awal tahun 2031 mendatang.

(dem/dem)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Berbeda dengan lokasi wisata pada umumnya, Lembah Suhita tidak memberlakukan tiket masuk maupun biaya parkir. Pengunjung cukup melakukan pembelian produk di galeri alias kafe dengan minimal transaksi Rp 25 ribu per orang.

Produk nan tersedia beragam, mulai dari madu, makanan, minuman, hingga beragam produk UMKM lokal nan bekerja sama dengan pengelola.

Dengan nominal tersebut, visitor sudah bisa menikmati seluruh area wisata tanpa biaya tambahan. 

Kemudian, salah satu aktivitas favorit visitor adalah barefoot grounding, ialah melangkah tanpa dasar kaki di jalur unik nan disiapkan menggunakan batu-batu alami.

Menurut Adinda, konsep itu tidak sekadar wisata, tetapi juga menjadi bagian dari style hidup sehat nan sedang dikembangkan Lembah Suhita.

"Grounding membikin kita lebih dekat dengan alam. Saat kaki menyentuh tanah dan batu secara langsung, tubuh menjadi lebih rileks dan membantu mengurangi stres akibat aktivitas sehari-hari," ungkapnya.

Selain itu, visitor juga dapat bermain di aliran sungai nan jernih, menikmati suasana piknik berbareng keluarga, bersantai di gazebo, alias sekadar menikmati udara pegunungan nan sejuk.

Bagi anak-anak, pengalaman nan ditawarkan jauh lebih beragam. Mereka dapat menangkap ikan di sungai, mengenal ekosistem lebah, hingga belajar menjaga lingkungan melalui beragam aktivitas edukatif.

Jakarta -

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengaku mengalami tekanan baru menyusul kenaikan suku kembang referensi Bank Indonesia alias BI rate. Saat ini BI rate berada pad level 5,75%, suku kembang deposit facility 4,75%, dan suku kembang lending facility sebesar 6,50%.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam mengatakan kenaikan BI-Rate menjadi beban tambahan bagi pengusaha. Pasalnya, kebijakan tersebut diambil saat nilai tukar rupiah sudah melemah cukup dalam.

"Jadi beban kita jadi dua, ya kan. Rupiahnya sudah terlanjur kepleset, ya kan, suku bunganya juga naik. Ya, mestinya kan BI-Rate-nya sudah disesuaikan beberapa waktu nan lalu, sehingga rupiah tuh nggak terlanjur kepleset," ungkap Bob kepada wartawan di instansi APINDO, Selasa (23/6/2026).

Namun begitu, Bob memaklumi langkah pemerintah menaikan suku kembang untuk menguatkan nilai tukar rupiah. Menurutnya, kenaikan BI-Rate ini dikhawatirkan bakal menggerus permintaan dan modal kerja bagi pelaku upaya menengah kecil.

"Apalagi di waktu nan sama pemerintah lagi mengintensifkan perpajakan. Ya, tambah berat lagi lah, ya kan. Nah, jadi kita berambisi satu aja gitu loh. jika kita lakukan penyesuaian suku bunga, ya sudah. Jangan sampai bumi upaya kayak diserang dari banyak aspek. Padahal kita butuh pembalikan ekonomi dengan tumbuhnya bumi usaha," tegasnya.

Di sisi lain, dia juga mengapresiasi kebijakan pemerintah mempertahankan nilai subsidi bahan bakar minyak (BBM). Namun begitu, Bob tak menampik kebijakan pemerintah menaikan BBM non-subsidi memberi kejutan kepada bumi usaha. Pasalnya negara lain menaikan nilai BBM secara bertahap, sementara Indonesia langsung mengerek nilai hingga 30%.

"Negara lain gradually gitu loh, ya kan. Nah, ini jadi pelajaran juga bagi kita nih ke depannya, mana nan lebih baik kita tahan alias setiap apa? Menurut saya sih lebih bagus kita punya fix subsidi gitu loh, fix amount subsidi. Sehingga kelak nilai pasar bisa disesuaikan gitu. Tapi jika kita tahan, kemudian kita lepas, naik 30%, nah itu nan bikin shocking bumi usaha," pungkasnya.

(ahi/hns)

Jakarta -

KPK kembali melakukan penggeledahan di Bali mengenai investigasi kasus izin tinggal terbatas penduduk negara asing (WNA) nan menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Silmy Karim. KPK menggeledah biro jasa pengurusan arsip keimigrasian di Bali.

"Ada satu instansi biro jasa nan memang seringkali memberikan jasa-jasa pengurusan arsip keimigrasian untuk wilayah Bali dilakukan penggeledahan," kata Jubir KPK Budi Prasetyo di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (23/6/2026)

Penyidik KPK mengamankan peralatan bukti arsip elektronik nan diduga mengenai dengan perkara ini. Barang bukti tersebut bakal didalami lebih lanjut oleh KPK.

"Penyidik mengamankan sejumlah arsip dan peralatan bukti elektronik nan diduga terkait," ucap dia.

"Pasca penggeledahan tentu kelak interogator juga bakal melakukan pemanggilan kepada para saksi untuk dikonfirmasi atas temuan tersebut," tambahnya.

Dalam perkara ini, KPK juga sebelumnya telah menggeledah rumah Silmy Karim. Pada penggeledahan itu, KPK menyita total duit nan disita Rp 59 juta hingga USD 12 ribu.

"Dalam giat geledah di rumah Tersangka SK tersebut, interogator mengamankan peralatan bukti di antaranya dalam corak duit tunai, baik rupiah maupun valas," terang ahli bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Jumat (12/6).

"Yakni duit rupiah senilai Rp 59 juta, USD 12.200, 1.250 euro, dan 80 ribu yen," lanjutnya.

Jika pecahan rupiah dan valas ditotalkan, duit disita KPK dari rumah Silmy sekitar Rp 293,25 juta.

"Selain duit juga diamankan beberapa perangkat perhiasan, sepeda, dan kendaraan bermotor dari Vespa, moge, hingga mobil sport," imbuh Budi.

Diketahui, Silmy Karim telah ditahan KPK. Selain Silmy, ada tujuh orang lain nan ditetapkan sebagai tersangka. Silmy dkk dijerat dengan pasal pemerasan dan gratifikasi.

Berikut ini daftar 8 orang tersangka dalam kasus ini:

1. Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK)
2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)
3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)
4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)
5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)
6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)
7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)
8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benar.

(ygs/ygs)

Jakarta -

Pada tanggal 9 dan 10 Muharam, umat Islam bakal menjalankan puasa sunah Tasu'a dan Asyura. Tahun ini, tanggal 9 dan 10 Muharam 1448 H bertepatan dengan 24 dan 25 Juni 2026.

Namun, jika mengikuti agenda NU, tanggal 9 dan 10 Muharam 1448 H jatuh pada 25 dan 26 Juni 2026. Hal inii dikarenakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengumumkan 1 Muharam 1448 H jatuh pada Rabu, 17 Juni 2026.

Berdasarkan keterangan resmi dari Bimas Islam Kemenag, berikut referensi niat puasa Tasu'a dan Asyura.

Niat Puasa Tasu'a

نَوَيْتُ صَوْمَ تَاسُوعَاءَ سُنَّةً لِلَّهِ تَعَالَى

Nawaitu shauma Tāsū'ā'a sunnatan lillāhi ta'ālā.

Artinya: Aku beriktikad puasa sunah Tasu'a lantaran Allah Ta'ala.

Niat Puasa Asyura

نَوَيْتُ صَوْمَ عَاشُورَاءَ سُنَّةً لِلَّهِ تَعَالَى

Nawaitu shauma 'Āsyūrā'a sunnatan lillāhi ta'ālā.

Artinya: Aku beriktikad puasa sunah Asyura lantaran Allah Ta'ala.

Hukum Puasa Tasu'a dan Asyura

Tanggal 10 Muharam alias hari Asyura mempunyai kedudukan nan sangat spesial dalam Islam. Puasa Asyura menjadi jalan meraih pembebasan Allah SWT atas dosa nan telah dilakukan satu tahun terakhir.

Allah memberikan kesempatan bagi hamba-Nya untuk membersihkan lembaran kebaikan dengan ibadah nan relatif singkat namun mempunyai keistimewaan besar. Rasulullah SAW bersabda:

صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ

Artinya: Puasa hari Asyura, saya berambisi kepada Allah agar Dia menghapuskan dosa setahun nan lalu. (HR. Muslim no. 1162)

Puasa Tasu'a untuk Menjadi Pembeda dengan Ahli Kitab Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya untuk melaksanakan puasa pada tanggal 9 Muharam (Tasu'a) sebagai pendamping puasa Asyura. Tujuannya untuk membedakan (mukhalafah) praktik ibadah umat Islam dengan tradisi kaum Yahudi nan juga mengagungkan tanggal 10 Muharam.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam aspek ritual pun, kita dituntut untuk mempunyai integritas dan keistiqomahan nan khas. Rasulullah SAW bersabda:

لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ

Artinya: Jika saya tetap hidup sampai tahun depan, niscaya saya bakal berpuasa pada hari kesembilan. (HR. Muslim no. 1134)

Mayoritas ustadz dari ajaran Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa puasa Asyura hukumnya sunah muakkadah. Puasa Tasu'a (9 Muharram) juga hukumnya sunah dan sangat dianjurkan sebagai penyempurna puasa Asyura.

Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa hikmah puasa tanggal 9 Muharram adalah:

• Menyelisihi kebiasaan kaum Yahudi.
• Menggabungkan puasa tanggal 9 dan 10 Muharram.
• Kehati-hatian dalam penentuan awal bulan.

(kny/zap)

Wabah

Berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat nan jumlah penderitanya meningkat secara nyata melampaui dari pada keadaan nan lazim pada waktu dan wilayah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Menteri menetapkan dan mencabut wilayah tertentu dalam wilayah Indonesia nan terjangkit pandemi sebagai wilayah wabah.

Kesadaran berlalu lintas sebagian pengguna jalan tampaknya tetap menjadi pekerjaan rumah. Setidaknya perihal itu terlihat dari hasil observasi singkat nan dilakukan kumparan di persimpangan Jalan Raya Ragunan, Jakarta Selatan, tepatnya di sekitar area instansi kumparan, Selasa (23/6).

Hanya dalam waktu lima menit pengamatan pada pukul 15.30 nan mana sebelum jam sibuk pulang kantor, sejumlah pelanggaran lampau lintas dapat dengan mudah ditemukan.

Mulai dari pengendara sepeda motor nan melawan arus, tidak menggunakan helm, berakhir melewati garis marka, menggunakan knalpot brong, hingga menerobos lampu lampau lintas.

Salah satu pelanggaran nan cukup sering terlihat adalah pengendara sepeda motor nan melawan arus. Umumnya, mereka memanfaatkan sisi jalan musuh arah untuk mempersingkat perjalanan.

Tak jauh dari letak nan sama, sejumlah pemotor juga terlihat berkendara tanpa mengenakan helm. Beberapa pengendara apalagi tampak santuy melintas di tengah arus lampau lintas tanpa perlengkapan keselamatan wajib tersebut.

Pelanggaran lain nan juga cukup mudah ditemui adalah kendaraan nan berakhir melewati garis henti saat lampu lampau lintas menyala merah. Tidak sedikit pengendara nan mengambil posisi jauh di depan marka, seolah mencoba mendapatkan untung untuk melaju lebih dulu saat lampu berubah hijau.

Selain itu, selama pengamatan berjalan juga terlihat sejumlah sepeda motor menggunakan knalpot dengan bunyi bising nan diduga tidak sesuai spesifikasi teknis pabrikan. Suara knalpot tersebut terdengar mencolok ketika kendaraan melintasi persimpangan dan kerap menjadi sumber keluhan masyarakat lantaran dianggap mengganggu kenyamanan pengguna jalan maupun penduduk sekitar.

Yang paling berisiko adalah tindakan menerobos lampu lampau lintas. Dalam periode observasi tersebut, tetap terlihat pengendara nan tetap melaju meski lampu merah sudah menyala. Perilaku semacam ini berpotensi memicu kecelakaan lampau lintas lantaran dapat berbenturan dengan kendaraan dari arah lain nan telah memperoleh kewenangan jalan.

Padahal, beragam pelanggaran tersebut telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Selain membahayakan keselamatan, pelanggar juga dapat dikenakan hukuman pidana maupun denda.

Tidak memakai helm

Bagi pengendara maupun penumpang sepeda motor nan tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia (SNI), ketentuannya diatur dalam Pasal 291 UU LLAJ.

Pasal tersebut menyebut setiap pengendara sepeda motor nan tidak mengenakan helm SNI dapat dipidana dengan kurungan paling lama satu bulan alias denda paling banyak Rp 250 ribu.

Sanksi nan sama juga bertindak bagi pengendara nan membiarkan penumpangnya tidak menggunakan helm saat berkendara.

Melawan arus dan melanggar marka

Sementara itu, pengendara nan melawan arus pada dasarnya melanggar tanggungjawab mematuhi rambu lampau lintas dan tata langkah berlalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (4) UU LLAJ.

Pelanggaran tersebut dapat dikenakan Pasal 287 ayat (1) dengan ancaman pidana kurungan paling lama dua bulan alias denda paling banyak Rp 500 ribu.

Ketentuan nan sama juga dapat dikenakan terhadap pelanggaran marka jalan, termasuk berakhir melewati garis henti alias marka nan telah ditetapkan di persimpangan.

Menerobos lampu merah

Adapun pelanggaran terhadap Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), termasuk menerobos lampu merah, diatur dalam Pasal 287 ayat (2) UU LLAJ.

Pengendara nan melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan pidana kurungan paling lama dua bulan alias denda paling banyak Rp 500 ribu.

Meski ancaman hukuman telah diatur, beragam pelanggaran tersebut tetap dapat ditemui dalam aktivitas lampau lintas sehari-hari. Temuan selama lima menit observasi di Simpang Ragunan menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap patokan lampau lintas tetap menjadi tantangan, terutama di area perkotaan dengan mobilitas tinggi.

Padahal, pelanggaran nan kerap dianggap sepele seperti tidak menggunakan helm, melawan arus, alias menerobos lampu merah merupakan aspek nan dapat meningkatkan akibat kecelakaan lampau lintas. Di sisi lain, kepatuhan terhadap patokan dasar berlalu lintas menjadi salah satu kunci menciptakan jalan nan lebih kondusif bagi seluruh pengguna jalan.

Knalpot tidak sesuai standar

Selain pelanggaran nan berangkaian dengan perilaku berkendara, penggunaan knalpot nan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan juga dapat dikenakan sanksi.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 285 ayat (1) UU LLAJ. Dalam patokan itu disebutkan bahwa pengendara sepeda motor nan mengoperasikan kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, termasuk mengenai kelengkapan knalpot, dapat dikenakan pidana kurungan paling lama satu bulan alias denda paling banyak Rp 250 ribu.

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal memastikan Komisi VIII DPR berbareng Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bakal turun langsung mendampingi YTR (29), korban kasus penyekapan dan penganiayaan di Bandung hingga kondisinya betul-betul pulih, termasuk pemulihan trauma.

Cucun mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak-pihak mengenai penanganan kasus tersebut. Ia menyebut kepolisian telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengejar Taufik Hidayat (30), tersangka nan sekarang berstatus buron.

“Saya sudah koordinasi dengan Pak Kapolda dan Direktur PPA ya di Jawa Barat. Ini merupakan satu kejadian nan menjadi pembelajaran bagi kita. Langsung Pak Kapolda membikin satgas untuk pengejaran pelaku,” ungkap Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6).

Cucun mengimbau masyarakat agar tidak tutup mulut andaikan mengetahui alias mengalami tindak kekerasan.

“Dan ini kita mengimbau kepada masyarakat untuk senantiasa gimana muncul keamanan ketertiban ini dari masyarakat sendiri,” tutur Cucun.

“Kalau terjadi hal-hal seperti itu, jangan bungkam, jangan diam, sampaikan kepada pihak kepolisian agar bisa ditindak secepatnya,” sambungnya.

Ia menyebut kasus kekerasan dalam penyekapan sering kali tidak terungkap lantaran adanya rasa takut korban maupun family akibat ancaman pelaku.

“Ini lantaran ada hal-hal nan hidden, ketakutan lantaran ancaman alias apa pun, sehingga si korban ini enggak berani untuk melaporkan ataupun keluarganya,” ujarnya.

Meski demikian, Cucun menegaskan kepolisian terus melakukan pengejaran terhadap pelaku dan optimistis dapat segera menangkapnya.

“Percayakan, dalam waktu beberapa jam ini dari tadi, terus kami koordinasi dengan Pak Kapolda, bakal segera mengejar pelaku penyekapan ini ya,” katanya.

Terkait pendampingan korban, Cucun memastikan DPR berbareng KemenPPPA dan Komisi VIII bakal turun langsung ke lapangan.

“Oh, jelas. Itu kelak PPA, kemudian juga Kementerian PPPA sudah tadi dengan Komisi VIII, kami bakal turun juga di Jawa Barat ya, di Kabupaten Bandung, itu di Rancaekek menemui, sekaligus sampai kapan kembali lagi itu si korban bisa pulih, ada trauma healing-nya,” jelasnya.

Selain itu, Cucun juga meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya atas perbuatannya nan menyebabkan korban mengalami luka serius serta trauma mendalam.

“Harus ada tindakan tegas bagi pelaku penyekapan dan penganiayaan nan menyebabkan korban mengalami luka serius dan trauma. Apa nan dilakukan pelaku merupakan corak perampasan kebebasan individu,” kata Cucun.

Minta Pelaku Segera Ditangkap

Ia juga mendorong kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut serta segera menangkap pelaku nan saat ini tetap dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Segera tangkap pelaku nan saat ini DPO. Polisi juga kudu bisa mengusut tuntas kasus tersebut, dan memberikan balasan berat kepada pelaku lantaran perbuatannya sangat keji,” tegas dia.

“Insiden ini juga merupakan corak pelanggaran HAM berat nan ancaman hukumannya tidak main-main,” sambungnya.

Cucun menegaskan pentingnya pemulihan korban secara menyeluruh, tidak hanya medis tetapi juga psikologis.

“Selain perawatan dari sisi medis, krusial juga ada rehabilitasi dari sisi ilmu jiwa lantaran penyekapan dan kekerasan nan dialami korban dapat menimbulkan trauma. Pendampingan kesehatan dan ilmu jiwa kudu tuntas sampai korban kembali pulih,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya edukasi publik mengenai relasi tidak sehat agar kasus serupa bisa dicegah sejak dini.

“Mulai dari kontrol nan berlebihan, pembatasan kebebasan individu, hingga bentuk-bentuk manipulasi nan secara perlahan menghilangkan keahlian korban untuk mempertahankan kewenangan dan martabatnya,” katanya.

Cucun membujuk masyarakat untuk lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan dalam relasi personal.

“Kepedulian bukan hanya milik family dan orang-orang terdekat saja. Sebagai manusia sosial nan hidup secara majemuk, kepekaan lingkungan juga sangat krusial untuk sama-sama saling menjaga,” tutup dia.

Lionel Messi(Luis ROBAYO / AFP)

PEMAIN bintang timnas Argentina Lionel Messi mengambil sisi positif dari kegagalannya mengeksekusi penalti saat melawan Austria pada laga kedua Grup J Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Arlington, Amerika Serikat, Selasa awal hari WIB.

Messi kandas mencetak gol dari titik putih pada menit kesembilan setelah tembakannya melenceng. Namun dari kegagalan itulah, tambah dia, nan membuatnya bisa mencetak dua gol pada menit ke-38 dan ke-90+5 untuk kemenangan Argentina dengan skor 2-0.

"Hari ini memang ada penalti nan gagal, tetapi mungkin saya tidak bakal mencetak gol-gol lainnya jika penalti itu masuk," kata Messi nan bakal berumur 39 tahun pada Rabu (24/6), dikutip dari laman resmi FIFA, Selasa.

Dua golnya melawan Austria melanjutkan performa gemilangnya dari laga pertama menghadapi Aljazair ketika dia mencetak hattrick dalam kemenangan 3-0.

Tambahan dua gol ini membikin koleksi golnya di Piala Dunia menjadi 18 gol dan menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak di arena akbar ini sepanjang masa, melewati rekor lama milik Miroslav Klose dari Jerman dengan 16 gol.

Dengan lima golnya di Piala Dunia 2026, dia juga memimpin daftar pencetak gol terbanyak sementara, unggul satu gol atas Kylian Mbappe dari Prancis dan Erling Haaland dari Norwegia dengan empat gol.

"Saya betul-betul tidak tahu. Saya apalagi tidak terlalu mengingat semuanya. Saya lelah, daya saya nyaris lenyap dan susah berpikir jernih. Saya hanya mau menikmati momen ini dan merayakannya berbareng rekan-rekan setim," ujar Messi saat ditanya mana gol terbaiknya di Piala Dunia.

Messi sekarang telah tampil di enam jenis Piala Dunia, menyamai rekor terbanyak sepanjang sejarah. Ia sukses mencetak gol di lima jenis berbeda, dengan gol pertamanya lahir saat menghadapi Serbia dan Montenegro pada Piala Dunia 2006.

Rekor nan dicetak Messi tak hanya menguntungkan dirinya, namun juga untuk negaranya. Saat ini, La Albiceleste (Si Putih dan Biru Langit) lolos ke babak 32 besar setelah menghuni puncak klasemen Grup J dengan enam poin.

Argentina menyusul Meksiko, Amerika Serikat, dan Jerman nan lolos terlebih dahulu, sebelum kemudian disusul oleh Prancis dan Norwegia. (Ant/Z-4)

Anggota DPRD Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Nurhidayat(dok.istimewa)

NEGARA Indonesia dinilai tengah sedang memasuki fase baru pembangunan nasional. Setelah puluhan tahun berfokus pada pembangunan fisik, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi, sekarang perhatian bangsa diarahkan pada pembangunan manusia sebagai fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045.

Di tengah semangat tersebut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) datang sebagai salah satu kebijakan paling ambisius dalam sejarah Republik Indonesia. Program ini tidak sekadar berbincang mengenai makanan nan diberikan kepada anak-anak sekolah alias golongan rentan, melainkan tentang investasi jangka panjang dalam membangun generasi sehat, cerdas, produktif, dan berkekuatan saing global.

“Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas gizi mempunyai hubungan langsung dengan tingkat kecerdasan, kesehatan, produktivitas kerja, serta keahlian ekonomi suatu bangsa. Negara-negara maju nan saat ini menjadi kekuatan ekonomi bumi pada umumnya memulai pembangunan manusia melalui intervensi gizi sejak usia dini,” kata Anggota DPRD Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Nurhidayat, dalam keterangannya, Selasa (23/6).

Karena itu, kata dia, program MBG sesungguhnya bukan program konsumtif sebagaimana dipersepsikan sebagian kalangan. Program ini merupakan investasi strategis negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun di kembali pendapat besar tersebut, terdapat satu pertanyaan mendasar nan hingga sekarang tetap menjadi perdebatan publik.

Salah satunya, kata Nurhidayat, mengenai sumber pembiayaan jangka panjang MBG. Hal tersebut sangat relevan mengingat kebutuhan anggaran MBG diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun andaikan dilaksanakan secara penuh di seluruh Indonesia.

“Apabila seluruh pembiayaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka terdapat akibat tekanan fiskal nan cukup besar di masa mendatang. Negara kudu tetap membiayai pendidikan, kesehatan, pertahanan, infrastruktur, subsidi energi, perlindungan sosial, hingga pembangunan daerah,” paparnya.

Butuh Terobosan Pembiayaan

Dalam kondisi demikian, lanjut dia, diperlukan terobosan pembiayaan nan inovatif, berkelanjutan, dan tidak semata-mata bertumpu pada APBN. Di sinilah pendapat optimasi biaya corporate social responsibility (CSR) nasional melalui holding investasi strategis negara, Danantara, menjadi menarik untuk dikaji.

Menurut dia, selama ini banyak pihak tetap memandang CSR sebagai corak support sosial sukarela alias aktivitas seremonial perusahaan nan diwujudkan dalam corak pembagian sembako, support rumah ibadah, santunan anak yatim, alias aktivitas sosial lainnya.

Nurhidayat mengatakan bahwa pandangan tersebut sesungguhnya sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan tata kelola korporasi modern. Di tingkat global, CSR telah berevolusi menjadi bagian dari konsep environmental, social, and governance (ESG) nan menjadi standar utama keberlanjutan perusahaan.

Perusahaan tidak lagi dinilai hanya dari besarnya untung nan diperoleh, tetapi juga dari kontribusinya terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam perspektif modern, perusahaan bukan sekadar entitas ekonomi, melainkan penduduk negara korporatif (corporate citizenship) nan mempunyai tanggung jawab sosial terhadap pembangunan bangsa.

“Konsep inilah nan melahirkan paradigma baru bahwa pembangunan nasional bukan hanya tugas pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab berbareng antara negara, bumi usaha, dan masyarakat,” jelasnya.

Jika untung perusahaan diperoleh dari aktivitas ekonomi nan memanfaatkan sumber daya bangsa, maka sudah sewajarnya sebagian faedah ekonomi tersebut dikembalikan kepada masyarakat melalui investasi sosial nan terukur dan berkelanjutan.

Tata Kelola CSR

Nurhidayat menambahkan, Indonesia sebenarnya mempunyai potensi CSR nan luar biasa besar. Ribuan perusahaan nasional dan multinasional setiap tahun mengalokasikan dana CSR dalam jumlah nan sangat signifikan. Apabila diasumsikan total untung perusahaan nasional mencapai Rp2.000 triliun per tahun dan rata-rata alokasi CSR sebesar 2 persen, maka potensi biaya CSR nasional dapat mencapai sekitar Rp40 triliun setiap tahun.

Angka tersebut apalagi melampaui APBD banyak provinsi di Indonesia. Sayangnya, besarnya potensi tersebut belum menghasilkan akibat sosial nan optimal. Masalah utama CSR Indonesia bukan terletak pada kekurangan dana, melainkan pada lemahnya integrasi dan koordinasi.

Pelaksanaan CSR tetap berkarakter parsial, terfragmentasi, tidak terukur, tumpang tindih, dan tidak merata antar wilayah. Daerah industri besar menikmati limpahan program CSR, sementara wilayah tertinggal sering kali tidak memperoleh faedah nan memadai.

“Banyak perusahaan menjalankan program nan serupa di letak nan sama, sementara wilayah lain sama sekali tidak tersentuh. Akibatnya, potensi besar CSR nasional belum bisa menjadi instrumen strategis pembangunan kesejahteraan masyarakat,” terang Nurhidayat.

Arsitektur Baru Pembiayaan Sosial Nasional

Menurut Nurhidayat, kehadiran Danantara membuka ruang lahirnya paradigma baru dalam pembiayaan pembangunan sosial Indonesia. Sebagai sovereign strategic holding, Danantara mempunyai kapabilitas nan tidak dimiliki lembaga lain.

“Danantara berpotensi menjadi simpul koordinasi nasional nan menghubungkan investasi, pembangunan ekonomi, tata kelola BUMN, dan agenda kesejahteraan sosial. Dalam konteks tersebut, Danantara dapat dikembangkan sebagai National Coordinating Holding untuk integrasi biaya CSR nasional,” tegasnya.

Peran nan dapat dijalankan antara lain membangun pedoman info CSR nasional; mengintegrasikan perencanaan program sosial; menyusun peta kebutuhan masyarakat; mengawasi pengedaran support secara digital; menyediakan dashboard transparansi publik; dan mengukur akibat sosial secara nasional.

Model ini tidak berfaedah mengambil seluruh biaya CSR perusahaan dan menjadikannya sebagai pajak baru. Sebaliknya, perusahaan tetap mempunyai ruang menjalankan program CSR secara mandiri, sementara sebagian biaya dapat disinergikan untuk mendukung program strategis nasional seperti MBG.

“Pendekatan ini menciptakan keseimbangan antara kepentingan korporasi dan kepentingan pembangunan nasional,” katanya.

Jika pendapat ini dikembangkan lebih jauh, Indonesia dapat membentuk sebuah sistem nan disebut sebagai CSR Sovereign Social Fund.

Konsep ini menyerupai biaya kekal sosial nasional nan berasal dari kontribusi bumi upaya untuk mendukung pembangunan manusia Indonesia. Dana tersebut dapat difokuskan pada sektor-sektor strategis seperti program MBG, pencegahan stunting, pendidikan anak, pemberdayaan UMKM, ketahanan pangan, pelayanan kesehatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Dengan sistem nan terintegrasi, faedah CSR tidak lagi berjuntai pada letak perusahaan beroperasi, melainkan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia berasas kebutuhan objektif masyarakat. Inilah corak nyata pemerataan keadilan sosial sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.

Keadilan Sosial dalam Perspektif Pancasila

Nurhidayat mengatakan secara filosofis, pendapat integrasi CSR nasional sesungguhnya mempunyai akar nan sangat kuat dalam nilai-nilai Pancasila. Sila Kelima menegaskan, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Keadilan sosial tidak dapat diwujudkan andaikan akses terhadap sumber daya pembangunan hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.

“Keadilan sosial juga tidak dapat tercapai andaikan kekuatan ekonomi nasional melangkah sendiri tanpa keterhubungan dengan agenda kesejahteraan rakyat. Oleh lantaran itu, keterlibatan bumi upaya dalam pembiayaan pembangunan sosial bukanlah beban, melainkan manifestasi gotong royong nasional dalam corak modern,” ujarnya.

Gotong royong tidak lagi diwujudkan melalui kerja hormat semata, tetapi melalui kerjasama negara dan korporasi dalam membangun kesejahteraan rakyat. Dalam konteks inilah program MBG dapat dipandang sebagai proyek gotong royong terbesar bangsa Indonesia pada abad ke-21.

Regulasi Baru nan Sudah Saatnya Dilahirkan

Tentu saja, pendapat integrasi biaya CSR nasional tidak dapat melangkah hanya berasas semangat moral. Diperlukan landasan norma nan kuat. Karena itu, sudah saatnya Indonesia mulai membahas pembentukan Undang-Undang Integrasi Dana CSR Nasional nan mengatur tata kelola penghimpunan dana, kewenangan lembaga pengelola, sistem distribusi, sistem pengawasan,transparansi digital, partisipasi masyarakat, dan audit independen.

Menurut Nurhidayat, izin tersebut kudu dirancang secara hati-hati agar tidak menghilangkan elastisitas perusahaan dalam menjalankan CSR, sekaligus memastikan faedah sosial nan lebih luas bagi masyarakat.

Menuju Indonesia Emas 2045

Indonesia Emas 2045 tidak bakal lahir hanya melalui pembangunan gedung, jalan tol, pelabuhan, alias area industri. Indonesia Emas bakal lahir dari anak-anak Indonesia nan sehat, cerdas, dan mempunyai gizi nan cukup.

Karena itu, program MBG kudu dipandang sebagai investasi nasional jangka panjang nan memerlukan support seluruh komponen bangsa. Dunia upaya tidak boleh melangkah sendiri. Masyarakat juga tidak dapat dibiarkan menjadi penonton.

Saatnya membangun model baru pembiayaan sosial nasional nan menggabungkan kekuatan negara, korporasi, dan masyarakat dalam satu visi besar: mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan nan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Optimalisasi biaya CSR nasional melalui sinergi dengan Danantara bukan sekadar pengganti pembiayaan program MBG. Lebih dari itu, pendapat ini dapat menjadi fondasi lahirnya arsitektur baru negara kesejahteraan Indonesia nan modern, berkelanjutan, transparan, dan berkeadilan,” terangnya.

Ia menilai, andaikan perihal itu sukses diwujudkan, maka sejarah bakal mencatat bahwa Indonesia tidak hanya sukses membangun ekonomi nan kuat, tetapi juga sukses membangun sistem gotong royong nasional nan bisa mengubah kekuatan korporasi menjadi kekuatan kesejahteraan rakyat. (Cah/P-3)

Sri Sultan HB X.(MI/Agus Utantoro)

GUBERNUR Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan HB X, menerima petugas Badan Pusat Statistik (BPS) dan menjadi responden dalam Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Plt Kepala BPS DIY, Endang Tri Wahyuningsih, mengapresiasi keterbukaan Sri Sultan dalam memberikan data. 

Sri Sultan, kata Endang, meletakkan perhatian besar pada sektor-sektor unggulan DIY--seperti pendidikan, pariwisata, jasa, ekonomi kreatif, dan UMKM--agar dapat dipetakan secara presisi melalui sensus ini.

"Tadi Sri Sultan berpesan kepada seluruh masyarakat DIY agar menerima petugas sensus dengan baik, memberikan info apa adanya, lantaran info tersebut dijamin kerahasiaannya," ujar Endang.

Menanggapi kekhawatiran nan kerap muncul di masyarakat, Endang menegaskan bahwa seluruh info responden dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Data nan dihimpun murni digunakan untuk kepentingan perencanaan pembangunan dan statistik, bukan untuk urusan perpajakan maupun penegakan hukum.

Sejak dimulai pada 15 Juni lalu, progres pendataan SE2026 di DIY sekarang mencapai sekitar 9 persen. Sebanyak 4.082 petugas sensus diterjunkan di seluruh wilayah kabupaten/kota hingga 31 Agustus 2026.

Menyadari ada tantangan berupa info nan belum merata, BPS DIY terus memperkuat sosialisasi dengan merangkul pemerintah wilayah hingga perangkat lokal seperti Ketua RT, dukuh, dan kalurahan. Keterlibatan Sri Sultan sebagai tokoh sentral diharapkan bisa membangun kepercayaan publik dan mengikis keraguan para pelaku usaha.

Guna mengantisipasi kerawanan di lapangan dan ruang siber, BPS menerapkan dua langkah preventif utama:

Ia menjelaskan, setiap petugas wajib mengenakan atribut resmi berupa rompi, tanda pengenal, dan mengantongi surat tugas dari BPS.

Pendataan dilakukan menggunakan perangkat digital nan langsung terintegrasi dengan server pusat, dilengkapi sistem penemuan anomali awal untuk menjamin keamanan info responden.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda raksasa 10 tahunan nan bakal memotret transformasi ekonomi makro, termasuk pesatnya perkembangan ekonomi digital. Lewat keteladanan nan dicontohkan dari dalam Keraton, masyarakat dan pelaku upaya di DIY diimbau untuk menyambut petugas sensus dengan tangan terbuka demi melahirkan kebijakan masa depan nan lebih presisi, adaptif, dan tepat sasaran.

Partisipasi aktif Sri Sultan ini bukan sekadar pemenuhan tanggungjawab penduduk negara, melainkan simbol kuat support Pemerintah Daerah DIY terhadap penyediaan info ekonomi nan berkualitas. Data nan jeli dinilai sebagai fondasi krusial dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan wilayah dan nasional untuk satu dasawarsa ke depan.

Dalam proses pendataan nan melangkah hangat tersebut, Sri Sultan didampingi putri keduanya, GKR Condrokirono. Wawancara dilakukan oleh petugas sensus sesuai metodologi BPS, dengan disaksikan langsung oleh Plt Kepala BPS DIY, Endang Tri Wahyuningsih, dan Kepala BPS Kota Yogyakarta, Joko Prayitno. (I-2)

Wali Kota Bandung Muhamad Farhan(MI/NAVIANDRI)

KENDATI pemadaman listrik di Kota Bandung tetap terjadi, namun Pemerintah Kota Bandung memastikan pelayanan publik, tetap melangkah normal.

"Hingga saat ini jasa pemerintahan tidak mengalami gangguan lantaran Pemkot Bandung telah mempunyai sistem persediaan daya alias power backup nan memadai. Selain itu, konsumsi daya juga sudah lebih efisien," ungkap Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.

Namun, dia mengaku cemas terhadap akibat pemadaman listrik nan dirasakan para pelaku usaha, khususnya upaya mikro, mini dan menengah (UMKM). Sejumlah pelaku upaya nan sangat berjuntai pada pasokan listrik berpotensi mengalami kerugian besar akibat terhentinya operasional selama pemadaman berlangsung.

"Saya sangat cemas terhadap suplai listrik nan tersendat, terutama bagi pelaku upaya mini dan menengah nan sangat terdampak," terangnya.

Farhan mendapat info adanya pelaku upaya ikan hias nan mengalami kerugian akibat banyak ikan meninggal saat terjadi pemadaman listrik. Padahal komoditas ikan hias mempunyai nilai ekonomi nan cukup tinggi.

Selain upaya ikan hias, sektor lain nan dinilai rentan terdampak adalah bengkel kendaraan dan bengkel bubut nan sebagian besar aktivitas produksinya berjuntai pada daya listrik.

"Saya berambisi PLN dapat segera melakukan perbaikan terhadap beragam akomodasi dan sistem pendukung guna meminimalkan terjadinya gangguan serupa di masa mendatang. Pemkot Bandung bakal mendukung kebutuhan prasarana nan diperlukan PLN," tandasnya.

Farhan juga mengimbau para pelaku upaya untuk mulai memperhatikan kesiapan sistem persediaan listrik sebagai langkah antisipasi andaikan terjadi gangguan pasokan listrik.

Terkait kemungkinan adanya kerugian ekonomi akibat pemadaman listrik, dia mengaku hingga saat ini belum menerima laporan resmi. Namun, wali kota bakal berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mendata akibat nan terjadi.

"Yang krusial saya memastikan meskipun terjadi pemadaman listrik di sejumlah wilayah, pelayanan di lingkungan Pemkot Bandung sejauh ini tetap melangkah tanpa kendala," tandasnya.