Ilustrasi pesawahan di Kalimantan/(Dok.Istimewa)

PEMERINTAH melalui Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan pertimbangan dan meningkatkan pengawasan penyelenggaraan Program Cetak Sawah di wilayah Regional Kalimantan. Pemerintah telah menemukan beragam masalah penyelenggaraan cetak sawah tahun-tahun sebelumnya, nan berpotensi menghalang pekerjaan sehingga perlu diantisipasi sejak awal.

Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan Hermanto, saat memberi pengarahan pada Rapat Koordinasi Cetak Sawah Wilayah Kalimantan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu (6/6) kemarin. Rakor nan bermaksud sebagai persiapan bangunan guna memastikan ekspansi areal tanam melangkah efektif dalam mendukung percepatan swasembada pangan nasional ini diikuti 112 peserta se regional Kalimantan.

Menurutnya pertimbangan dan pengetatan pengawasan bakal dilakukan melalui pemantauan berbasis kurva S, pemeriksaan kesiapan perangkat berat, serta pertimbangan berkala terhadap capaian pekerjaan guna mendukung percepatan tanam pada lahan nan dibangun. Pemerintah juga telah memperoleh beragam catatan krusial dari penyelenggaraan cetak sawah pada tahun-tahun sebelumnya, terutama mengenai sejumlah titik kritis nan berpotensi menghalang pekerjaan sehingga perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan hingga penyelenggaraan di lapangan.

“Seluruh pekerjaan bangunan kudu merujuk pada arsip Survey Investigation Design (SID) nan telah disusun sebelumnya sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan, sehingga tidak diperkenankan adanya pekerjaan di luar perencanaan nan telah ditetapkan dalam arsip tersebut,” katanya.

Diegaskannya, pemerintah bakal memberikan peringatan andaikan terjadi deviasi lebih dari lima persen antara sasaran dan capaian pekerjaan lantaran kondisi tersebut berpotensi mengganggu agenda penyelenggaraan bangunan secara keseluruhan. “Kita kudu disiplin terhadap sasaran dan capaian pekerjaan sehingga penyelenggaraan bangunan dapat melangkah sesuai rencana nan telah ditetapkan,” ujar Hermanto.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalsel siap mendukung penuh seluruh program nasional di sektor pertanian, khususnya aktivitas cetak sawah nan bakal dilaksanakan di empat provinsi di Kalimantan, ialah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Berdasarkan info Survei Investigasi dan Desain (SID) nan dipaparkan dalam rakor, Kalimantan Selatan telah mencapai luasan 1.724,70 hektar. Capaian tersebut dinilai menjadi progres nan membanggakan dibandingkan wilayah lain di Kalimantan. “Progres Kalsel luar biasa. Ini merupakan prestasi nan patut kita banggakan dan dapat menjadi contoh bagi provinsi lain di Kalimantan,” katanya.

Keberhasilan Kalsel dalam sektor pertanian semakin diperkuat dengan capaian surplus beras sebesar 1,2 juta ton pada tahun 2025. Atas capaian tersebut, Kalsel ditetapkan sebagai wilayah percontohan dalam pengembangan sektor pangan nasional.

Untuk mempertahankan posisinya sebagai lumbung pangan utama penyangga Pulau Kalimantan, Pemerintah Provinsi Kalsel menargetkan peningkatan produksi beras menjadi 1,3 juta ton pada tahun 2026 melalui optimasi program cetak sawah rakyat seluas 30 ribu hektar serta pengembangan diversifikasi komoditas pangan lokal. (E-2)

Venus dan Jupiter.(Dok. Bob King)

DUA planet paling terang di tata surya kita, Venus dan Jupiter, bakal menyuguhkan pemandangan spektakuler di langit malam. Mulai awal Juni, kedua planet ini tampak saling mendekat di ufuk barat setelah mentari terbenam dengan puncak konjungsi pada tanggal 8 dan 9 Juni 2026.

Apa Itu Konjungsi Venus-Jupiter?

Konjungsi terjadi ketika dua objek langit tampak sangat berdekatan jika dilihat dari bumi akibat garis edar nan berhadapan secara visual. Pada tanggal 8 dan 9 Juni 2026, Venus dan Jupiter hanya bakal berjarak sekitar 1,5 hingga 1,6 derajat di langit malam. Jarak itu setara dengan lebar jari kelingking Anda saat diluruskan di depan mata ke arah lengan.

Meskipun terlihat sangat dekat dari bumi, ini hanyalah ilusi perspektif 2 dimensi. Sebenarnya kedua planet ini terpisah sangat jauh. Venus berjarak sekitar 180 juta km dari bumi, sementara Jupiter berada jauh di belakangnya dengan jarak sekitar 900 juta km dari bumi.

Waktu Terbaik dan Cara Melihatnya

Fenomena ini dapat dinikmati langsung dengan mata bugil tanpa support perangkat optik apa pun, lantaran kedua planet ini memancarkan sinar nan jauh lebih terang daripada bintang di sekitarnya.

Berikut adalah pedoman untuk menyaksikannya:

• Arah Pandang: Cari tempat dengan pandangan ke arah Barat hingga Barat Laut nan bersih, datar, dan tidak terhalang oleh pohon alias gedung tinggi.
• Waktu: Segera setelah Matahari betul-betul terbenam. Jangan memandang ke arah barat sebelum mentari tenggelam demi keselamatan mata Anda.
• Durasi Pengamatan: Anda hanya mempunyai waktu sekitar satu jam setelah mentari terbenam sebelum kedua planet ikut tenggelam di kembali garis cakrawala.
• Tampilan Visual: Venus bakal muncul lebih dulu sebagai objek nan paling terang dengan sinar putih bersih. Tepat di bawahnya, Jupiter bakal menyusul dengan kilau nan sedikit lebih redup dan berwarna agak kekuningan.

Apa nan Terjadi Setelah 9 Juni?

Setelah malam puncak berlalu, kedua planet ini bakal kembali mengambil jalan masing-masing. Venus bakal terus bergerak menjauhi titik mentari terbenam hingga mencapai jarak semu terjauhnya (elongasi barat maksimum) pada pertengahan Agustus 2026.

Sementara itu, Jupiter bakal bergerak semakin rendah ke arah mentari setiap harinya, hingga akhirnya lenyap ditelan silau mentari pada bulan Juli dan baru bakal muncul kembali di langit timur sebelum fajar pada pertengahan Agustus 2026.

Jangan lewatkan juga tanggal 16 dan 17 Juni 2026, di mana bulan sabit muda nan tipis bakal bergantian melintas dan membentuk susunan segitiga nan elok berbareng Jupiter, Merkurius, dan Venus.

Ilustrasi Surat Al Falaq(Media Indonesia)

Mengenal Surat Al Falaq: Surat Perlindungan dari Kejahatan Makhluk

Surat Al Falaq adalah surat ke-113 dalam Al-Qur'an nan terdiri dari 5 ayat. Nama "Al Falaq" diambil dari ayat pertama nan berfaedah "Waktu Subuh". Bersama dengan Surat An-Nas, Surat Al Falaq dikenal sebagai Al-Mu'awwidzatain, ialah dua surat nan diturunkan Allah SWT sebagai sarana perlindungan bagi hamba-Nya dari beragam macam kejahatan, baik nan terlihat maupun nan tersembunyi.

Surat ini tergolong dalam golongan surat Makkiyah lantaran diturunkan di Mekah. Fokus utama dari Surat Al Falaq adalah perintah kepada manusia untuk memohon perlindungan hanya kepada Allah SWT, Sang Penguasa waktu subuh, dari segala corak keburukan makhluk-Nya.

Bacaan Surat Al Falaq Arab, Latin, dan Artinya

Berikut adalah teks komplit Surat Al Falaq beserta transliterasi latin dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia:

Makna dan Kandungan Surat Al Falaq

Surat Al Falaq mengandung pesan nan sangat mendalam mengenai ketergantungan manusia kepada Sang Pencipta. Berikut adalah beberapa poin utama kandungannya:

• Perlindungan Mutlak: Menegaskan bahwa hanya Allah SWT tempat meminta perlindungan dari segala marabahaya.
• Kejahatan Malam: Malam hari sering kali menjadi waktu di mana kejahatan alias hal-hal negatif muncul. Surat ini mengajarkan kita untuk waspada dan memohon penjagaan-Nya.
• Bahaya Sihir: Ayat keempat secara spesifik menyebut perlindungan dari praktik sihir alias tipu daya nan merusak.
• Penyakit Hati (Hasad): Ayat terakhir mengingatkan kita bakal ancaman sifat dengki (iri hati) dari orang lain nan dapat mencelakai secara bentuk maupun mental.

Catatan Penting: Hasad alias dengki adalah emosi tidak senang memandang orang lain mendapatkan nikmat dan berambisi nikmat tersebut hilang. Surat Al Falaq adalah "benteng" terbaik untuk menghindari akibat jelek dari pandangan mata (ain) maupun kedengkian manusia.

Keutamaan Membaca Surat Al Falaq

Dalam beragam riwayat hadis, Rasulullah SAW sangat menganjurkan umatnya untuk merutinkan referensi Surat Al Falaq. Beberapa keutamaannya antara lain:

1. Sebagai Penyembuh (Ruqyah): Rasulullah SAW sering membaca Al Falaq dan An Nas kemudian meniupkannya ke telapak tangan dan mengusapkannya ke seluruh tubuh saat merasa kurang sehat alias sebelum tidur.
2. Pelindung dari Gangguan Jin dan Sihir: Surat ini merupakan angan perlindungan paling efektif nan diajarkan langsung oleh Allah SWT.
3. Dzikir Pagi dan Petang: Membaca surat ini sebanyak tiga kali pada pagi dan sore hari berbareng Surat Al-Ikhlas dan An-Nas diyakini bakal mencukupkan segala sesuatu bagi pembacanya.

FAQ: Pertanyaan Seputar Surat Al Falaq

Kesimpulan dan Adab Membaca

Surat Al Falaq adalah pengingat bahwa sebagai makhluk nan lemah, kita senantiasa memerlukan perlindungan dari Sang Khalik. Dengan merutinkan referensi ini, seorang Muslim diajarkan untuk tidak takut pada kekuatan sihir, kegelapan, maupun kedengkian manusia, selama dia berada dalam lindungan Allah SWT.

Adab dalam membaca surat ini meliputi:

• Membaca dengan tartil dan tajwid nan benar.
• Menghadirkan hati dan memahami makna dari setiap ayat nan dibaca.
• Memulai dengan ta'awudz (A'udzu billahi minasy syaitanir rajim) untuk memohon perlindungan dari gangguan setan saat membaca Al-Qur'an.

Semoga dengan memahami dan mengamalkan Surat Al Falaq, kita senantiasa dijauhkan dari segala corak keburukan nan tampak maupun nan tersembunyi. Amin.

Jakarta, CNBC Indonesia - Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies, Piter Abdullah menilai pemerintah perlu menerapkan pendekatan nan berimbang dalam merumuskan kebijakan di industri tembakau, khususnya dalam menyikapi rokok ilegal.

Pernyataan tersebut disampaikan Piter menyusul sorotannya mengenai kebijakan pemerintah untuk mendorong produsen rokok terlarangan masuk ke dalam sistem legal. Kebijakan tersebut digadang-gadang sebagai upaya pemerintah untuk menekan rokok terlarangan nan selama ini merugikan negara.

Namun demikian, Piter mengingatkan karpet merah pemerintah kepada produsen rokok terlarangan tersebut perlu dipertimbangkan kembali agar tidak menimbulkan ketimpangan kebijakan bagi pelaku upaya nan selama ini alim bayar tanggungjawab pajak dan cukai.

"Ini gimana menjaga keadilan antara rokok, bukan menjaga keadilan antara rokok legal alias ilegal, tapi gimana agar rokok legal nan selama ini sudah alim secara norma merasakan keadilan," ucapnya kepada CNBC Indonesia dikutip Selasa (12/5/2026).

Menurut dia, wacana penambahan layer cukai baru untuk mengakomodasi produsen rokok terlarangan semestinya bukan menjadi konsentrasi utama pemerintah, tapi penegakkan hukumnya nan paling utama.

"Seharusnya pemerintah bukan konsentrasi kepada layering cukainya, tetapi lebih kepada tindakan hukumnya daripada pelaku rokok ilegal," ujarnya.

Lebih lanjut, Piter menilai sektor tembakau ini sebagai contoh hilirisasi nan nyata, mulai dari produksi hingga distribusi, nan melibatkan jutaan tenaga kerja, termasuk pelaku upaya mini dan petani.

"Industri tembakau adalah industri nan sangat strategik di perekonomian kita. Kalau kita menyebut hilirisasi, ini adalah hilirisasi nan real. Mayoritas dari industri ini berasal dari dalam negeri-tembakaunya, cengkehnya, tenaga kerjanya, hingga teknologinya itu kebanyakan lokal," ujarnya.

Selain kontribusi terhadap penerimaan negara melalui cukai, industri tembakau juga mempunyai peran besar dalam serapan tenaga kerja nan masif, sehingga kata Piter jika diabaikan begitu saja bakal memberikan pengaruh negatif lebih besar.

"Kalau ketika industrinya rontok, penghasilan penerimaan negaranya bakal turun, saya lebih cemas itu adalah kita bicara tentang 6 juta orang (pekerja) di sana," kata Piter.

Industri tembakau mempunyai peran strategis dalam penyerapan tenaga kerja dengan jumlah 6 juta pekerja di industri tersebut dari hulu ke hilir. Sehingga pemerintah menurutnya perlu peta jalan nan lebih jelas dalam industri rokok ini.

"Industri ini sudah memberikan begitu banyak kontribusi, memberikan penghidupan, begitu banyak jiwa, keluarga, dan itu saya kira nggak bisa kita nafikan, nggak bisa kita lupakan," tambahnya.

Saat ini pun industri rokok sedang tertekan, jumlah produksi rokok per terus menunjukan tren penurunan, khususnya paska COVID-19. Kembali ke saat itu, industri rokok ''dihajar" dua sisi, dari permintaan tergerus daya beli lantaran maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sementara pemerintah tetap meningkatkan cukai rokok hingga 23% pada tahun 2021. Pukulan industri rokok pada COVID-19 pun tetap terasa hingga saat ini.

Berdasarkan info Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pada 2025 produksi rokok nasional mencapai 307,8 miliar batang. Jumlah tersebut turun 27 miliar batang sejak 2021.

Adanya pergeseran pangsa pasar saat adanya legalisasi rokok murah juga bisa terjadi lantaran nilai rokok nan lebih murah. Piter sendiri memperkirakan nantinya pangsa pasar rokok terlarangan nan menjadi legal, tidak hanya 16,5% seperti saat ini namun dikhawatirkan dapat bertambah besar menjadi 50%. Pasalnya nilai nan murah bakal lebih menggiurkan bagi masyarakat, sehingga bisa menekan para produsen rokok besar nan selama ini masuk ke Golongan I dan II.

(dpu/dpu)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Sidoarjo -

Pemkab Sidoarjo terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kapabilitas aparatur sipil negara (ASN). Di bawah kepemimpinan Bupati Sidoarjo Subandi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo menghadirkan penemuan BKD Sambang (Safari Manajemen, Bimbingan, dan Layanan Langsung) nan mendekatkan jasa kepegawaian langsung kepada ASN di beragam wilayah.

Program jemput bola tersebut memungkinkan ASN mengakses jasa manajemen kepegawaian, konsultasi, hingga konseling tanpa kudu datang ke instansi BKD.

Sekretaris BKD Sidoarjo Ronny Yulianowarso mengatakan BKD Sambang merupakan penemuan nan dibuat untuk mempermudah ASN mendapatkan jasa sekaligus efisiensi waktu untuk mengurus manajemen kepegawaian.

"BKD Sambang ini adalah sebuah aktivitas penemuan dari teman-teman BKD nan tujuannya adalah mendekatkan jasa kepada masyarakat ASN. Bahkan administrasinya kita tuntaskan di lapangan," kata Ronny, Senin (8/6/2026).

Salah satu sasaran letak penyelenggaraan program ini adalah satuan pendidikan. Menurut Ronny, banyak pembimbing nan kesulitan meninggalkan tugas mengajar saat kudu mengurus kebutuhan manajemen kepegawaian.

"Kami tidak mau teman-teman di satuan pendidikan itu kerepotan sehingga kami berada di lapangan agar mereka bisa mendapatkan jasa itu," ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, BKD Sambang tidak hanya membuka jasa manajemen dan pengurusan arsip kepegawaian, BKD juga memanfaatkan aktivitas itu untuk menyosialisasikan izin terbaru kepada ASN.

"Jadi sebelum open table layanan, kita ada sesi materi, biasanya kita sampaikan kebijakan-kebijakan alias izin nan baru agar teman-teman ASN pembaruan dengan ketentuan-ketentuan," jelasnya.

Selain itu, ASN juga dapat memanfaatkan jasa konsultasi pekerjaan nan disediakan BKD. Layanan tersebut membantu ASN merencanakan pengembangan kompetensi dan jenjang pekerjaan sesuai kebutuhan organisasi maupun minat pegawai.

BKD juga terus mendorong perubahan pola kerja ASN agar lebih adaptif terhadap perkembangan era dan kebutuhan warga. Termasuk dengan pelayanan nan saat ini bisa diakses secara online.

Sejak Januari 2026, BKD Sambang telah menyambangi sejumlah sekolah, instansi kecamatan, hingga puskesmas di beragam wilayah Sidoarjo. Kegiatan tersebut digelar di SMPN 1 Sukodono, SMPN 2 Gedangan, SMPN 2 Tarik, SMPN 1 Krian, SMPN 2 Sukodono, SMPN 3 Waru, SMPN 1 Wonoayu, SMPN 2 Balongbendo, Kecamatan Porong, Kecamatan Krian, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Taman, serta sejumlah puskesmas.

Untuk informasi, beberapa tugas BKD Sidoarjo diantaranya mengelola manajemen kepegawaian mulai dari proses rekrutmen, kemudian pengembangan kompetensi, pembinaan karier, hingga masa pensiun ASN.

Saat ini, jumlah ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo mencapai 16.721 orang, sebagian besar berasal dari sektor pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut menjadi salah satu argumen BKD terus mengembangkan jasa nan lebih mudah dijangkau agar pembinaan dan pelayanan kepegawaian dapat melangkah lebih efektif.

(anl/ega)

Jakarta -

Komisi III DPR RI rapat panja dengan Wamenkum Edward Omar Sharief Hiariej mengenai daftar inventarisasi masalah (DIM) Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri). Salah satu DIM nan sempat dibahas lampau disetujui ialah penempatan petugas kepolisian di luar lembaga Polri.

Rapat panja digelar di Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026). Awalnya, Wamenkum Edward menyampaikan adanya Pasal baru di antara Pasal 28 dan Pasal 29 ialah Pasal 28A berangkaian dengan penempatan personil kepolisian di luar Polri.

Pasal 28A tersebut menggantikan Pasal 28 ayat 3 hingga ayat 6 pada UU Polri nan lama. Adapun ayat-ayat tersebut berangkaian dengan penempatan personil kepolisian di luar kedudukan Polri.

"DIM 52, DIM 52 ini menjadi Pasal 28A, di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan satu pasal ialah Pasal 28A, ketua dan personil nan kami muliakan ini kami tayangkan seperti ada usulan seperti pada di layar," kata Edward.

Kemudian, Edward membacakan bunyi Pasal 28A tersebut. Berikut ini isinya:

Pasal 28A
(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengisi kedudukan di luar organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia sepanjang mempunyai keterkaitan dengan kegunaan kepolisian.

(2) Jabatan di luar organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia nan mempunyai keterkaitan dengan kegunaan Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kedudukan manajerial alias nonmanajerial pada kementerian/lembaga nan menyelenggarakan urusan alias tugas pemerintahan di bidang:
a. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan pemeliharaan masyarakat;
b. penegakan hukum; dan
c. pelindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

(3) Selain pada kementerian alias lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengisi kedudukan di luar organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia sepanjang terdapat permintaan dari kementerian alias lembaga nan memerlukan skill nan dimiliki Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, setelah kementerian alias lembaga nan memerlukan mendapat persetujuan dari menteri nan menyelenggarakan urusan pemerintahan di pendayagunaan aparatur negara.

(4) Dalam perihal Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia nan mengisi kedudukan di luar organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia nan tidak mempunyai keterkaitan dengan kegunaan kepolisian, personil Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mengundurkan diri dari dinas aktif alias pensiun dari dinas kepolisian setelah secara sah mengisi kedudukan tersebut.

(5) Pengisian kedudukan di luar organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh personil Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada permintaan tertulis kepada Kapolri dari kementerian alias lembaga nan membutuhkan, setelah mendapatkan persetujuan dari menteri nan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bagian pendayagunaan aparatur negara, untuk selanjutnya dilakukan seleksi terbuka berasas sistem merit.

(6) Berdasarkan permintaan dari Kapolri, setelah mendapat persetujuan dari menteri nan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bagian pendayagunaan aparatur negara, kedudukan pada organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diisi oleh aparatur sipil negara nan mempunyai kompetensi dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Selain pada kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), personil Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengisi kedudukan di luar organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam perihal terdapat penugasan dari Presiden.

Kemudian, sejumlah personil Komisi III DPR merespons penjelasan mengenai Pasal 28A tersebut. Salah satunya datang dari personil Komisi III DPR I Wayan Sudirta. Ia menyebut ayat 3 dan ayat 4 pada Pasal 28A tersebut bertentangan dengan TAP VII MPR tahun 2000.

"Saya diizinkan dong mengutip Pasal 10 TAP VII MPR ayat 3, pasti Pak Wamen sudah tahu, tapi menggarami lautan tidak salah juga, ayat 3 bersuara 'Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki kedudukan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri alias pensiun dari dinas kepolisian', jika kita kaitkan dengan DIM 52 Pasal 28A sisipan ayat 3 dan ayat 4, saya bertanya, lantaran Pak Wamen mahir sekali saya mau dapat wejangan, apakah ayat 3 dan ayat 4 bukan penyimpangan dan bertentangan dengan ayat 3 TAP VII Pasal 10, minta diberikan penjelasan," kata Wayan.

Wamen Edward lampau memberikan penjelasan. Ia menyebut selama berangkaian dengan tugas dan fungsinya di dalam Polri maka seorang polisi nan ditempatkan di kementerian tidak perlu mengundurkan diri. Sebaliknya, kata dia, jika tidak berangkaian dengan tugas dan fungsinya maka tetap kudu mengundurkan diri.

"Iya jadi mengenai pengisian kedudukan di luar struktur ini kenapa lebih lanjut bakal kita atur dalam Peraturan Pemerintah mengenai berasas kebutuhan dan lain sebagainya, bisa saja memang dia mengundurkan diri alias pensiun andaikan tidak ada kaitannya dengan tugas alias fungsinya, tetapi itu bakal diatur lebih rinci di dalam Peraturan Pemerintah," jelas Edward.

"Tetapi selama dia mempunyai keterkaitan mengenai tugas alias fungsinya, saya kasih contoh konkret Pak Wayan, misalnya pada Kementerian nan melakukan kegunaan penegakan hukum, nah itu tidak perlu seorang polisi nan duduk di situ kemudian dia pensiun, lantaran justru dalam dinas aktif itu kita butuh dia sebagai koordinator pengawasan PPNS. Jadi sepanjang itu berangkaian dengan tugas kewenangan tidak perlu pensiun, tapi jika tidak dia kudu pensiun namun itu lebih perincian diatur dalam Peraturan Pemerintah," lanjut dia.

Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra sepakat dengan DIM pemerintah. Ia menyebut jangan sampai UU nan baru nantinya justru membatasi perkembangan kebutuhan masyarakat atas pemeliharaan kamtibmas dan penegakan hukum.

"Apa nan diusulkan pemerintah, artinya begini, perkembangan masyarakat berkembang sangat cepat, jika kita rumuskan di sini artinya kita mengunci, padahal UU itu kita buat untuk jangka waktu nan lama, jangan kita mengunci, lantaran perkembangan masyarakat itu melangkah sigap sekali, jika kita rumuskan di sini malah berbahaya, jika tadi dirumuskan pemerintah ada kaitannya dengan pemeliharaan keamanan, ketertiban dan sebagainya, dan jika ada departemen nan baru dirumuskan dan ada fungsi-fungsi kepolisian di situ, masuk, jadi kami setuju dengan punya pemerintah," tutur Soedeson.

Kemudian, personil Komisi III DPR lainnya, Safaruddin, juga setuju dengan Pasal 28A. Menurutnya, pasal tersebut sudah clear.

"Kalau saya lihat Pasal 28A ini sudah clear, jadi ketika tupoksi Polri itu 3, jika ada kaitannnya dengan itu tidak perlu mundur, tetapi jika di luar itu perlu mundur, tadi PP, jika ada itu, di luar itu, diakomodir di laman 4, jika ada penugasan dari Presiden, Presiden ini penguasa tertinggi di negara ini, apapun nan ditugaskan Presiden kudu kita jalankan, diakomidir di ayat 4," ucap Safaruddin.

Wamen Edward lampau meminta agar DIM 31 hingga 51 dihapuskan jika DIM 51 mengenai Pasal 28A nan baru ini disetujui. Kemudian Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyetujui.

"Dengan demikian untuk DIM 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 seterusnya sampai 51, kami usulkan untuk dihapus pak, lantaran tidak lagi menyebut nama kementerian dan lembaga," tutur Edward.

"Oke, akibat ya ini ya," kata Habiburokhman mengetok palu.

(maa/gbr)

Fraksi Partai Golkar MPR menargetkan naskah akademis rancangan Undang-undang (RUU) Obligasi Daerah dapat selesai pada Agustus tahun ini. Golkar berambisi agar RUU tersebut dapat segera dibahas dalam prolegnas setelah naskah akademik rampung.

"Kami sedang menyusun naskah akademis. Kita sudah mau memulai di bab 1, kita berambisi jika bisa bulan Agustus naskah akademis itu sudah selesai dan kami bakal serahkan secara resmi kepada DPR untuk masuk di dalam prolegnas dan dibahas menjadi sebuah undang-undang," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar MPR, Melchius Markus Mekeng, dalam sambutannya dalam Diskusi Publik UU Obligasi Daerah di area Pondok Aren, Tangerang Selatan, Senin (8/6/2026).

Mekeng menjelaskan Golkar sudah berkomunikasi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Menurutnya, Dasco setuju dengan usulan tersebut.

"Kami juga sudah berkomunikasi dengan partainya pemerintah (Gerindra), Pak Dasco, dan beliau sangat setuju," katanya.

Mekeng menyebut pihaknya bakal melakukan melakukan audiensi dengan Dasco. Audiensi dilakukan untuk menyampaikan RUU Obligasi Daerah itu.

"Jadi, setelah ini kami bakal melakukan audiensi dengan beliau untuk kita sampaikan maksud dan tujuan ini," katanya.

Mekeng menargetkan RUU Obligasi Daerah sudah ada di tahun 2027. Mekeng menjelaskan pengalamannya membikin UU Surat Utang Negara tahun 2002, nan mana menurutnya negara langsung berkembang pesat.

"Kami betul-betul berambisi jika bisa tahun depan tuh ini udah ada undang-undangnya. Karena apa nan saya rasakan pada saat kita menyusun Undang-Undang Surat Utang Negara Tahun 2002 itu waktu itu, itu pasar daripada surat utang negara itu langsung berkembang pesat," imbuhnya.

(rfs/rfs)

Shin Tae-yong tidak sengaja membocorkan Mariano Peralta gabung Persija Jakarta (Foto: Instagram/@marianoperalta.9)

Harga Minyak Dunia Diprediksi Tetap Tinggi (Foto: Okezone)

Harga minyak mentah kembali melonjak usai Israel kembali menyerang Iran. Dilansir AFP, Senin (8/6) pukul 14.30 WIB, nilai minyak mentah Brent melonjak lebih dari 5,1 persen menjadi USD 97,83 per barel, sementara minyak West Texas Intermediate (WTI) naik 4,8 persen menjadi USD 94,85 per barel.

Serangan tersebut menambah panas situasi bentrok dan dinilai makin jauh dari gencatan senjata.

Pada Senin pagi waktu setempat, Iran mengatakan bahwa Israel menyerang pabrik petrokimia di barat daya, beberapa jam setelah Presiden AS Donald Trump menyerukan gencatan.

"Musuh Zionis telah melakukan serangan udara terhadap Perusahaan Petrokimia Karun di Mahshahr," tulis media lokal Iran.

Sebelumnya, seorang pejabat Iran mengatakan sebuah proyektil Israel menghantam akomodasi tersebut.

Kantor buletin negara Iran, IRNA, melaporkan bahwa perusahaan petrokimia tersebut telah mengevakuasi seluruh tenaga kerja setelah adanya serangan udara dari Israel.

Perusahaan petrokimia Karun didirikan pada tahun 2002-2003 sebagai perusahaan petrokimia "berbasis pengetahuan" pertama di Iran. Perusahaan memproduksi lebih dari 200.000 ton produk petrokimia per tahun.

Israel dan Iran saling menembak beberapa jam setelah Presiden AS Donald Trump meminta Israel untuk menahan diri dari pembalasan terhadap rudal Teheran.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dilaporkan tengah mempertimbangkan opsi untuk membeli Kepulauan Chagos dari Mauritius. Langkah tersebut muncul di tengah ketidakpastian rencana Inggris menyerahkan kedaulatan wilayah strategis itu kepada Mauritius, terutama lantaran keberadaan pangkalan militer campuran AS-Inggris di Diego Garcia.

Menurut laporan Telegraph, proposal tersebut bakal memungkinkan Washington mengamankan kendali jangka panjang atas Diego Garcia, nan selama ini menjadi salah satu aset militer paling krusial bagi AS dan Inggris. Namun, Gedung Putih belum memberikan tanggapan resmi mengenai laporan tersebut.

Sumber nan dikutip Telegraph menyebut bahwa skema nan dibahas bakal membikin AS bermusyawarah langsung dengan Mauritius untuk membeli wilayah tersebut.

"Kami selalu jelas bahwa kami tidak bakal melanjutkan tanpa support AS," kata seorang sumber pemerintah Inggris mengenai rencana penyerahan kedaulatan Kepulauan Chagos kepada Mauritius, seperti dikutip The Guardian, Senin (8/6/2026).

Laporan itu menyebut bahwa rencana pembelian tersebut merupakan salah satu dari sejumlah opsi nan sedang dipertimbangkan pemerintahan Trump. Usulan terbaru disebut diajukan oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent kepada Trump, meski belum menjadi pilihan utama.

Sejumlah pejabat AS disebut cemas jika Kepulauan Chagos sepenuhnya berada di bawah kendali Mauritius. Kekhawatiran itu muncul lantaran hubungan Mauritius dengan China dinilai dapat membuka kesempatan aktivitas intelijen alias spionase nan berpotensi menakut-nakuti keamanan pangkalan Diego Garcia.

Sementara itu, golongan pengungsi Chagos nan berjamu ke Inggris pekan lampau mendesak pemerintah Inggris segera menyelesaikan sengketa status kepulauan tersebut. Mereka menilai kepentingan masyarakat original Chagos kerap terabaikan dalam tarik-menarik politik.

Perdebatan mengenai masa depan Kepulauan Chagos juga terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Diego Garcia nan berada di tengah Samudra Hindia berjarak sekitar 3.800 kilometer dari Iran dan mempunyai akomodasi militer nan bisa mendukung operasi rudal jarak jauh AS.

Sejak perang AS-Israel melawan Iran pecah pada akhir Februari, pangkalan tersebut menjadi salah satu titik strategis operasi militer Barat. Iran apalagi dilaporkan telah melancarkan sejumlah serangan terhadap akomodasi campuran itu, meski sebagian besar sukses digagalkan oleh sistem pertahanan AS.

Pada Maret lalu, Inggris juga memberikan izin kepada AS untuk meluncurkan rudal dari Diego Garcia guna menyerang peluncur rudal Iran. Keputusan itu menuai kritik dari Teheran.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer bahwa keputusan tersebut dapat menyeret Inggris lebih jauh ke dalam konflik. Dalam unggahan di media sosial, Araghchi menuduh London "membahayakan nyawa penduduk Inggris dengan mengizinkan pangkalan Inggris digunakan untuk agresi terhadap Iran".

Pemerintah Inggris menegaskan bahwa mempertahankan operasional Diego Garcia merupakan kepentingan strategis utama bagi London dan Washington. Seorang ahli bicara pemerintah Inggris mengatakan pangkalan tersebut telah menjadi pilar keamanan berbareng kedua negara selama nyaris 60 tahun.

"Diego Garcia adalah aset militer strategis utama bagi Inggris dan AS nan telah melindungi keamanan berbareng kami selama nyaris 60 tahun," kata ahli bicara tersebut.

Menurut pemerintah Inggris, perjanjian dengan Mauritius dirancang untuk memastikan kendali operasional dan keamanan jangka panjang pangkalan tetap terjaga serta mencegah pihak-pihak nan dianggap sebagai ancaman memperoleh injakan di letak nan sangat strategis tersebut.

(tfa/luc)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Liputan6.com, Jakarta - Sebuah ledakan mengejutkan penduduk dan pengguna jalan di area Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan, pada Senin (8/6/2026). Dua pekerja dilaporkan mengalami luka.

Peristiwa tersebut berasal dari letak proyek galian. Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko mengatakan, Polisi langsung bergerak sigap menuju letak setelah menerima laporan dari masyarakat melalui call center 110. 

"Kami datangin TKP di Jalan RS Fatmawati. Masuknya wilayah Cilandak," sebutnya.

Berdasarkan penyelidikan awal dan pengumpulan keterangan dari sejumlah saksi di sekitar lokasi, kejadian bermulai saat aktivitas pengerjaan proyek berjalan. Dentuman keras muncul secara tiba-tiba di tengah proses pengeboran. 

"Diduga ledakan itu lantaran ada galian. Menurut keterangan saksi, galian untuk pengelolaan air bersih mengebor jalan, tiba-tiba terdengar bunyi ledakan," ungkapnya.

Polisi menduga mata bor proyek mengenai salah satu akomodasi utilitas bawah tanah nan bertegangan tinggi. Hal ini memicu terjadinya hubungan arus pendek hingga menimbulkan bunyi ledakan nan cukup keras. 

"Kami menduganya itu putusnya kabel PLN. Sementara dugaannya seperti itu," ucapnya.

Dugaan kuat mengarah pada adanya gesekan bentuk antara perangkat berat pengeboran dengan jaringan kabel listrik milik negara. 

"Diduga ya, diduga ya. Karena ini kan rencana mau mengadakan galian, nan kurang lebih pada saat dicek rupanya sudah mengenai kabel ini," paparnya.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tetap mempertahankan syarat pendidikan minimal sekolah menengah atas (SMA) alias sederajat bagi calon personil Polri. Ketentuan tersebut tercantum dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) nan saat ini tengah dibahas di DPR.

Dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Nomor 26, pada substansi baru nan mengubah Pasal 21 RUU Polri, disebutkan bahwa calon personil Polri kudu “berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas alias nan sederajat”.

Ketentuan itu dibacakan oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej dalam rapat berbareng Komisi III DPR RI, Senin (8/6/2026).

Menanggapi perihal tersebut, Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan meminta penjelasan mengenai argumen pemerintah tetap mempertahankan syarat minimal SMA. Ia menyebut terdapat beragam kritik dan masukan dari masyarakat mengenai standar pendidikan bagi calon personil Polri.

“Di masyarakat ada pendapat dan pernah juga disampaikan dalam rapat kerja dengan Kapolri, bahwa ada kemauan pendidikan untuk teman-teman di kepolisian ini, lantaran sudah banyak sekali pendidikan nan bagus-bagus, levelnya itu minimal S1,” kata Hinca.

"Oleh lantaran itu, apakah nomor D ini alias poin D ini ada penjelasan dari pemerintah kenapa tetap berilmu paling rendah sekolah menengah atas alias sederajat itu? Saya minta penjelasan saja, lantaran ada pikiran di masyarakat agar kita naikkan ini agar minimal S1," sambungnya.

Kepala Divisi Hukum Mabes Polri Irjen Agus N menjawab, hasil kajian dan pertimbangan Polri menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk tetap mempertahankan syarat pendidikan minimal SMA bagi calon personil kepolisian.

"Terkait dengan tingkat pendidikan S1 ini, ini pun sudah kita akomodir di dalam Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. Jadi memang ada pendidikan lain," kata Agus.

Jakarta -

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Jamaludin Malik menilai keputusan pemerintah untuk tidak meningkatkan nilai BBM subsidi dan LPG subsidi hingga 31 Desember 2026 tidak lepas dari upaya memperkuat ketahanan daya nasional.

Jamaludin terus mendorong peningkatan produksi migas, percepatan pengembangan lapangan migas baru, penguatan hilirisasi energi, serta pengembangan daya baru dan terbarukan guna memastikan pasokan daya nasional tetap terjaga dalam jangka panjang.

"Keberpihakan kepada masyarakat kudu melangkah seiring dengan upaya memperkuat fondasi daya nasional. Karena itu, peningkatan produksi daya dalam negeri, perbaikan tata kelola sektor energi, dan percepatan investasi kudu terus menjadi prioritas agar ketahanan daya nasional semakin kuat," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (8/6/2026).

Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah nan tidak meningkatkan nilai BBM dan LPG subsidi hingga akhir tahun. Menurutnya, nilai BBM dan LPG subsidi nan tetap terjangkau bakal membantu mengendalikan inflasi, menjaga daya beli masyarakat, serta memberikan kepastian bagi pelaku upaya dalam menjalankan aktivitas ekonomi sepanjang tahun 2026.

"Komitmen pemerintah untuk tetap menjaga nilai BBM subsidi dan LPG subsidi hingga akhir tahun merupakan langkah nan tepat. Di tengah kondisi dunia nan tetap penuh ketidakpastian, masyarakat memerlukan kepastian agar daya beli tetap terjaga dan aktivitas ekonomi dapat melangkah dengan baik," ujar Jamaludin.

Menurutnya, kebijakan tersebut juga didukung oleh perkembangan nilai minyak nan mulai menunjukkan tren nan lebih kondusif. Pemerintah menetapkan Indonesian Crude Price (ICP) Mei 2026 sebesar US$ 106,56 per barel, turun US$ 10,75 per barel dibandingkan ICP April 2026 nan mencapai US$ 117,31 per barel. Penurunan tersebut memberikan ruang nan lebih baik bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai daya di dalam negeri.

Jamaludin menegaskan bahwa subsidi daya tetap mempunyai peran strategis sebagai instrumen perlindungan sosial sekaligus alas ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, stabilitas nilai daya juga sangat krusial bagi keberlangsungan sektor produktif seperti UMKM, transportasi, perikanan, pertanian, dan sektor upaya lainnya nan menjadi penggerak perekonomian nasional.

"Yang paling krusial adalah gimana masyarakat tetap mendapatkan akses daya nan terjangkau, ekonomi tetap bergerak, dan pembangunan nasional dapat terus melangkah secara berkelanjutan," tutupnya.

(hrp/ara)

Muhammad M. Chalid(Dok. Pribadi)

DALAM literatur geopolitik klasik, kedaulatan sebuah negara diukur dari seberapa jauh kekuasaannya datang hingga ke titik terluar wilayahnya. Bukan sekadar pada peta nan diwarnai, bukan pada tiang bendera nan ditancapkan di pulau terpencil, melainkan pada satu pertanyaan lebih dalam dan lebih jujur. Apakah penduduk nan tinggal di ujung negeri itu merasakan negara sungguh-sungguh ada untuk mereka?

Dengan tolok ukur itu, sebuah sekolah nan berdiri tegak di perbatasan dengan genting tidak bocor, ruang kelas layak, dan pembimbing datang setiap pagi adalah pernyataan kedaulatan nan lebih nyata dari armada militer sekalipun.

Inilah lensa nan perlu kita gunakan untuk membaca kebijakan Kemendikdasmen nan memprioritaskan pembangunan sekolah baru di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Ketika Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menegaskan di Manokwari pada 28 Mei 2026 bahwa setiap usulan pembangunan sekolah dari wilayah 3T bakal diutamakan, dia tidak sedang berbincang semata-mata dalam bahasa pedagogi. Ia sedang berbincang dalam bahasa geopolitik. Artinya gimana negara menegaskan kehadirannya bukan dengan senjata, melainkan dengan bangku sekolah.

Perbatasan nan Dididik Bukan Sekadar Dijaga

Selama ini, wacana tentang area perbatasan dan wilayah terluar Indonesia nyaris selalu didominasi perspektif pertahanan dan keamanan. Pos militer, patroli laut, penjagaan pulau-pulau terdepan —itu semua krusial dan tidak boleh diabaikan. Namun ada dimensi nan jauh lebih menentukan dalam jangka panjang dan sering luput dari perhatian, ialah dimensi loyalitas nan lahir dari rasa memiliki.

Sejarah mengajarkan area perbatasan nan diabaikan oleh negaranya adalah area rentan, bukan hanya secara militer tetapi secara psikologis dan kultural. Warga nan tidak pernah merasakan kehadiran negara dalam bentuk nan nyata dan berarti seperti sekolah nan layak, akomodasi kesehatan nan beroperasi, prasarana nan menghubungkan mereka dengan dunia, bakal membangun relasi dengan negara nan berkarakter transaksional. Atau lebih jelek bakal memandang negara sebagai entitas asing nan datang hanya untuk mengambil bukan memberi.

Realitas ini bukan spekulasi belaka. Beberapa bentrok separatisme di beragam negara seperti di Aceh pada masa Orde Baru alias kasus-kasus di Asia Selatan dan Afrika sejatinya mempunyai akar nan sama, ialah absennya negara dalam kehidupan sehari-hari warganya di wilayah pinggiran. Negara nan hanya datang ketika ada kepentingan strategis, lampau menghilang saat kehidupan normal berjalan adalah negara nan sedang menabung bibit ketidakpercayaan.

SMP Negeri 1 Towe di wilayah perbatasan Papua, misalnya, menerima support revitalisasi lebih dari Rp2,6 miliar untuk membangun laboratorium, ruang kelas, rumah dinas guru, hingga akomodasi sanitasi. Kepala sekolahnya, Laurensius Wiku, menyebut pembangunan itu sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan generasi Papua. Kata-kata itu bukan klise. Ia adalah pengakuan seorang pendidik di garis terdepan bahwa sekolah nan layak tidak hanya mengubah kualitas belajar. Akan tetapi dapat mengubah seorang anak memandang hubungannya dengan negara nan membangun sekolah itu untuknya.

Membaca kebijakan ini dari perspektif pandang geopolitik berfaedah membaca setiap nomor dalam program revitalisasi bukan hanya sebagai statistik anggaran, melainkan sebagai parameter seberapa serius negara mempertahankan integritasnya. Dalam makna nan paling harfiah keutuhannya sebagai bangsa besar berjulukan Indonesia.

Disebutkan bahwa sepanjang 2025, program revitalisasi telah menjangkau 14.072 satuan pendidikan, dari PAUD hingga SMA, dengan 949 di antaranya berada di wilayah timur Indonesia dan wilayah 3T. Untuk 2026, pemerintah menargetkan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan dengan alokasi APBN Rp14 triliun, dengan konsentrasi pada sekolah di wilayah 3T, sekolah terdampak bencana, dan sekolah nan mengalami kerusakan berat.

Semua nomor itu tidak boleh dibaca secara pasif. Dalam konteks geopolitik, 949 sekolah nan direvitalisasi di wilayah 3T adalah 949 titik kehadiran negara nan diperkuat. Setiap ruang kelas nan dibangun di perbatasan adalah satu ruang di mana identitas kebangsaan dibentuk, dipelajari, dan dihidupi. Di sinilah anak-anak belajar bahwa mereka adalah bagian dari Indonesia. Tentu bukan lantaran indoktrinasi, melainkan lantaran Indonesia sungguh-sungguh datang dalam kehidupan mereka.

Pemikir geopolitik Karl Deutsch pernah menulis bahwa kohesi nasional tidak dibangun oleh kekuatan militer semata, melainkan oleh jaringan komunikasi, jasa publik, dan pengalaman berbareng nan mengikat penduduk dengan negaranya. Dalam kerangka itu, sekolah di perbatasan adalah prasarana kohesi nasional nan paling fundamental. Ia adalah titik di mana seorang anak dari Pulau Arar alias dari kampung di tepi sungai Papua pertama kali merasakan secara nyata apa artinya menjadi penduduk negara Indonesia. Pengalaman itu bakal membentuk loyalitas nan jauh lebih kuat dan tulus dari semboyan apapun.

Sekolah Soft Power Kedaulatan

Ada satu dimensi lagi nan perlu kita pertimbangkan. Mari mulai dengan pertanyaan, gimana kondisi pendidikan di wilayah perbatasan berbincang ke luar, kepada bumi dan kepada tetangga-tetangga kita. Wilayah 3T Indonesia berbatasan dengan negara-negara lain seperti Malaysia di Kalimantan Utara, Papua Nugini di timur, Timor-Leste di selatan. Di semua area ini, kualitas jasa publik nan diterima penduduk menjadi komparasi tidak terucapkan namun selalu datang dalam akal masyarakat perbatasan.

Ketika penduduk di perbatasan memandang bahwa di sisi lain pagar ada sekolah lebih baik, akomodasi lebih lengkap, dan jasa negara lebih hadir, maka daya tarik negara tetangga itu tidak bisa diremehkan. Tentu bukan dalam makna menakut-nakuti secara langsung, tetapi dalam makna melemahkan ikatan afeksi antara penduduk dengan negaranya sendiri. Sebaliknya, ketika Indonesia datang dengan sekolah layak, pembimbing kompeten, dan akomodasi terhormat di area perbatasan, dia sedang mengirimkan pesan kepada dunia: bahwa Indonesia adalah negara nan menghargai warganya, di mana pun mereka berada.

Inilah nan dalam kajian hubungan internasional disebut sebagai soft power kedaulatan. Kemampuan sebuah negara menarik kesetiaan warganya dan respek dari luar bukan melalui paksaan, melainkan melalui kualitas tata kelola dan kesejahteraan nan nyata. Kemendikdasmen mendorong agar seluruh pemerintah wilayah dari area Indonesia timur segera mengusulkan pembangunan sekolah satu genting di wilayah terpencil, sembari menjamin support panel surya untuk wilayah tanpa listrik dan jaringan internet satelit untuk wilayah tanpa sinyal.

Kebijakan ini laiknya arsitektur soft power nan pandai dengan mengandaikan negara datang tidak hanya secara fisik, tetapi secara teknologis, ialah dengan membuka jendela bumi bagi anak-anak di ujung kepulauan nan selama ini hidup di kembali gorden keterbatasan.

Sejak diluncurkan pada Hari Pendidikan Nasional 2025, program Revitalisasi Satuan Pendidikan merupakan bagian dari upaya negara menghadirkan jasa pendidikan aman, layak, dan berbobot bagi seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali. Kalimat tanpa terkecuali itu bukan hiasan bahasa. Dalam perspektif geopolitik, dia adalah klaim kedaulatan paling tegas bahwa tidak ada perspektif wilayah Indonesia berada  di luar jangkauan tanggung jawab negara.

Soekarno pernah berbicara bangsa nan besar adalah bangsa nan menghargai jasa pahlawannya. Tetapi ada kalimat nan mungkin sama pentingnya untuk saat ini. Bangsa nan berdaulat adalah bangsa nan datang bagi warganya, terutama bagi mereka nan tinggal paling jauh dari pusat kekuasaan. Sekolah nan dibangun di wilayah 3T bukan sekadar gedung pendidikan. Ia adalah pernyataan Indonesia bukan hanya ada di peta, melainkan datang dalam kehidupan setiap warganya. Ia adalah tembok nan bukan dibangun dari baja dan beton pertahanan, melainkan dari pengetahuan, harapan, dan kepercayaan bahwa negara ini sungguh-sungguh milik semua.

Dalam logika itu, setiap sekolah baru nan berdiri di perbatasan adalah kemenangan diplomatik nan tidak perlu diumumkan di forum internasional, lantaran dia sudah dirasakan —oleh seorang anak berseragam putih merah nan setiap pagi menyanyikan lagu kebangsaan, bukan lantaran diwajibkan, melainkan lantaran dia tahu: negaranya hadir, dan dia dicintai. (H-4)

Barang bukti 113 kg sabu nan didapat dari hasil penindakan.(MI/Yoseph Pencawan)

DIREKTORAT Reserse Narkoba Polda Sumatra Utara (Sumut) sukses menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 113 kilogram nan diduga berasal dari jaringan internasional Malaysia. Barang bukti berbobot dahsyat tersebut ditemukan petugas di dalam mobil kurir nan terperosok ke dalam parit di wilayah Aceh Timur setelah tindakan kejar-kejaran nan menegangkan.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Andy Arisandi, menjelaskan bahwa operasi penindakan ini dilakukan pada Sabtu (6/6). Pengungkapan berasal dari info intelijen mengenai pergerakan satu mobil Toyota Innova nan dicurigai mengangkut narkoba dalam jumlah besar dari Kabupaten Langkat, Sumatra Utara.

"Petugas kemudian melakukan pembuntutan dan pengejaran selama kurang lebih satu separuh jam sejak dari Langkat hingga memasuki wilayah Aceh Timur," ungkap Andy, Senin (8/6).

Aksi Kejar-kejaran di Jalanan

Dalam proses pengejaran tersebut, pengemudi Toyota Innova terus memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan berupaya melarikan diri. Pelaku tetap nekat kabur meski petugas telah acapkali memberikan peringatan keras agar menepi.

Aksi pelarian itu berhujung tragis bagi pelaku setelah mobil nan dikemudikannya kehilangan kendali dan terperosok ke dalam parit. Namun, dengan memanfaatkan situasi di lapangan, kurir narkoba tersebut sukses keluar dari mobil dan meloloskan diri ke area sekitar sesaat sebelum petugas tiba di titik kendaraan berhenti.

Di letak kejadian, petugas sukses mengamankan peralatan bukti berupa 113 kilogram sabu nan dikemas rapi dalam bungkusan teh asal Tiongkok. Meski peralatan bukti sukses disita, tersangka pengemudi saat ini tetap dalam pengejaran intensif.

Jalur Tikus Internasional

Saat ini, seluruh peralatan bukti non-narkotika sedang dianalisis secara mendalam oleh tim laboratorium forensik dan interogator untuk memastikan identitas original pelaku serta memetakan jaringan nan menyokongnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, ratusan kilogram sabu tersebut masuk dari Malaysia melalui jalur laut menuju wilayah pesisir Sumatra Utara. Dari jalur tikus di pantai tersebut, peralatan haram ini diangkut melalui jalur darat melintasi Langkat menuju Aceh untuk didistribusikan lebih lanjut.

"Tim tetap terus bergerak di lapangan untuk melakukan pengembangan kasus dan memburu pelaku nan diduga tetap berlindung di wilayah Aceh," pungkas Andy. (I-2)

Jakarta -

Makanan ringan satu ini sangat cocok dijadikan kawan saat bersantai, apalagi dikemas secara praktis dan kekinian. Siapapun nan mencoba camilan ini hati-hati ketagihan.

Ya, kudapan ini berjulukan Cangcomak namalain Kacang Coklat Emak. Berbeda dengan kacang coklat pada umumnya, camilan satu ini mempunyai tekstur nan kering dan renyah. Tak heran, produk ini sukses jadi salah satu favorit konsumen.

Itulah kelebihan utama nan ditawarkan Cangcomak, produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bimbingan Rumah BUMN BRI. Bisnis ini diproduksi dan dikembangkan oleh seorang ibu rumah tangga berjulukan Salmi Sufraini (43) sejak tahun 2019.

Ditemui detikcom di area Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu (7/6/2026), Salmi berbagi kisah inspiratifnya dalam membangun upaya rumahan ini dari nol hingga sukses naik kelas, apalagi sempat menembus jaringan ritel modern.

Camilan Lebaran Keluarga

Menurutnya, Cangcomak bukanlah produk nan tercipta secara instan. Camilan ini mempunyai sejarah panjang nan berakar dari resep rahasia family sejak tahun 1965.

Kudapan ini awalnya merupakan kue wajib nan dibuat keluarganya setahun sekali, tepatnya untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Ibu Salmi mendapatkan resep tersebut saat tetap duduk di bangku sekolah pada tahun 1965.

"Ini idenya dari rumah. Kan resep orang tua, makanya dinamakan Cangcomak (Kacang Coklat Emak). Jadi memang resep turun-temurun, baru turun satu generasi dari Emak," kisah Salmi sembari tersenyum.

Lantas, apa nan membikin Cangcomak begitu istimewa? Rahasianya terletak pada proses produksinya nan menggunakan bahan dasar kacang pilihan nan dimasak dengan langkah dipanggang bukan digoreng.

"Kacang di-coating (dibalut) coklat lampau dipanggang. Jadinya tidak lengket, tidak berminyak lantaran tidak digoreng, dan tidak lumer. Biasanya kan coklat jika kena panas lumer, nah ini malah crunchy," jelas Salmi.

Salmi menuturkan metode pembuatannya juga dilakukan secara tradisional demi menjaga kualitas rasa. Ia sengaja tidak memproses bahan baku dalam jumlah besar sekaligus, melainkan dibuat secara manual per satu kilogram.

"Bikinnya itu autentik banget. Jadi 1 kg resep dibuat dan dipanggang, bukan nan langsung dalam corak bulky berat 10 kg sekaligus, nggak. Kualitasnya dijaga di situ," terangnya.

Jadi Ide Bisnis Menjanjikan

Sebelum mengibarkan bendera Cangcomak, Salmi awalnya merupakan pekerja kantoran di sebuah perusahaan pest control ternama di Jakarta. Namun, roda berputar. Pada tahun 2018 menuju 2019, perusahaan tempatnya bekerja mengalami kebangkrutan.

Kehilangan pekerjaan kala itu justru menjadi pemantik bagi Salmi untuk beranjak pekerjaan menjadi seorang wirausaha. "Waktu itu mikir, kayaknya udah deh, pengen punya upaya sendiri," ungkapnya.

Di tengah kebingungan mencari buahpikiran bisnis, ingatan Salmi kembali pada resep camilan legendaris buatan sang ibu saat Lebaran. Ia menyadari bahwa kacang coklat panggang ini mempunyai karakter nan tak dimiliki oleh produk lain di pasaran.

"Saya mikir, Mamah kan punya resep tuh, kayaknya kocak juga jika dijual. Soalnya jarang banget ada orang nan punya produk seperti ini. Entah saya nan mainnya kurang jauh, alias memang belum pernah ketemu produk sejenis, tapi kayaknya emang belum pernah lihat ada nan sama," kata Salmi.

Salmi menjelaskan sebagian besar kacang coklat nan beredar di pasaran menggunakan coklat cair alias coklat celup nan basah, berminyak, dan lengket. Berbeda total dengan resep Cangcomak miliknya nan menggunakan teknik dipanggang.

Hal itu menghasilkan tekstur nan betul-betul crunchy. Perbedaan mencolok inilah nan menjadi nilai jual utama alias unique selling point Cangcomak hingga sekarang.

Hanya Modal Rp 750 Ribu

Salmi kemudian memulai upaya ini di akhir tahun 2019 dengan modal Rp 750 ribu. Dari modal tersebut lahirlah produk pertama Cangcomak berupa kacang tanah berlapis cokelat dengan tekstur renyah, nan laku manis dibeli oleh kerabat dan kawan dekatnya.

Seiring berjalannya waktu, resep warisan ibunya mulai dikembangkan mengikuti selera konsumen. Tingkat kemanisan dikurangi, cokelat biasa diganti dark chocolate, hingga muncul dua jenis baru, seperti mete dan almond.

Namun, Salmi mengakui bahwa membangun upaya makanan rupanya tak semudah nan dibayangkannya. Ia mengaku sempat betul-betul buta soal legalitas produk pangan nan wajib dipenuhinya sebelum memperluas skala penjualannya.

Demi memahami langkah menjual produk makanan secara resmi, dia proaktif mendatangi instansi kelurahan, kecamatan, hingga mengikuti training keamanan pangan demi memahami langkah menjual produk makanan secara resmi. Perlahan tapi pasti, izin PIRT (pangan industri rumah tangga), sertifikasi halal, hingga HAKI untuk merek usahanya sukses dia kantongi.

"Jadi betul-betul belajar dari nol. Karena jika mau usahanya berkembang kudu kita siapkan legalitasnya," ungkapnya.

Bergabung Rumah BUMN BRI

Langkah besar diambil Salmi ketika memutuskan berasosiasi menjadi pelaku upaya bimbingan Rumah BUMN BRI pada tahun 2020. Di sinilah mentalitasnya diuji, dari nan semula seorang ibu rumah tangga nan sekadar berdagang, beralih bentuk menjadi seorang pemilik upaya berbudi pekerti entrepreneur.

"Yaudah jadi dipaksa suruh belajar. Belajar di bumi digital. Dari nan kita tidak tahu tentang langkah mengelola upaya biar tidak salah arah, di situ kita diarahkan dan difokuskan," cerita Salmi.

Pada awal dia bergabung, jumlah personil bimbingan belum sebanyak sekarang. Hal ini membawa untung tersendiri bagi Salmi lantaran dia bisa mendapatkan pendampingan nan sangat intensif, apalagi bisa mengenal dekat para mentor dan pihak BRI.

Bagi Salmi, posisi Cangcomak saat masuk ke Rumah BUMN BRI sudah dalam kondisi 'setengah matang' lantaran kualitas produk dan legalitas dasar nan sudah dia persiapkan sendiri dari nol. Melalui beragam training di Rumah BUMN, dia tinggal mematangkan strategi bisnisnya agar lebih melesat.

"Balik lagi ke individual owner-nya, mau belajar apa enggak? Kalau punya mindset upaya owner, kita enggak boleh hanya mikirin jualan doang, tapi gimana mengembangkan upaya ini," tegasnya.

Komitmen Salmi untuk terus belajar pun berbuah manis. Melalui jaringan BRI, Cangcomak menerima beragam faedah dan akomodasi berbobot nan sangat membantu memangkas biaya operasional upaya rumahannya.

"Dulu dari BRI banyak banget saya dapat fasilitasnya. Pelatihan sudah pasti. Terus dapat bungkusan gratis, hingga sertifikasi legal gratis," ungkap Salmi.

Manfaat nan Didapat

Salah satu momen nan paling berkesan bagi Salmi adalah saat mendapatkan akomodasi cetak bungkusan gratis. Saat itu, Kementerian BUMN melalui BRI mempunyai konsep untuk membantu meringankan beban investasi bungkusan bagi UMKM melalui sistem cetak massal.

Cangcomak nan mempunyai tiga jenis produk langsung mendapatkan kuota cetak cuma-cuma sebanyak 3.000 pieces bungkusan dengan kreasi modern.

"Saya sampai kaget, ini gimana jualannya segini banyak?," kenang Salmi sembari tertawa mengingat masa-masa awal dia menerima ribuan bungkusan siap pakai tersebut.

Berkat bungkusan baru dan support BRI, permintaan Cangcomak kala itu terus melonjak. Dalam satu kali produksi, Salmi bisa mengolah hingga 10 kilogram bahan baku nan menghasilkan 100 hingga 200 pack Cangcomak. Jika pesanan sedang ramai, proses produksi ini apalagi bisa dilakukan setiap dua hari sekali.

Perjalanan Cangcomak berbareng BRI juga membawa Salmi melangkah ke ranah digital melalui sistem scoring di platform Link UMKM. Saat ini, Cangcomak berada di Kelas 2, nan berfaedah telah sukses melewati tahap Go Online dan sekarang berada di tahap Go Digital.

"Digitalisasinya sudah dapat semua. Belajar Shopee, Instagram, sampai TikTok. Semuanya dicoba, termasuk e-commerce lain," jelasnya.

Tak hanya digitalisasi, Salmi juga sering dilibatkan dalam beragam pameran eksklusif dengan kurasi nan sangat ketat, termasuk berperan-serta dalam arena bergengsi BRIlianpreneur pada masa peralihan pascapandemi tahun 2022-2023.

Sempat Masuk Jaringan Ritel

Berkat produknya nan terus berkembang, Cangcomak sempat masuk jaringan ritel modern pada masa Pandemi COVID-19. Namun, sistem konsinyasi nan diterapkan membikin arus kas usahanya terganggu sehingga kerja sama tersebut tak memperkuat lama.

Kini, di tengah kondisi ekonomi nan dinilainya sedang lesu, Salmi memilih konsentrasi memperkuat sembari terus berinovasi. Menurutnya, daya beli masyarakat mulai menunjukkan menurun sejak akhir 2025 sehingga omzet ikut terdampak.

Saat ini, produk Cangcomak tersedia tiga jenis rasa. Mulai dari choco peanut, choco cashews, dan almond. Harganya dibanderol mulai Rp 10.000 hingga Rp 75.000 per item.

Dari nan hanya melayani pesanan orang-orang terdekat, sekarang jangkauannya telah meluas ke beragam wilayah di Indonesia berkah pemasaran digital melalui e-Commerce.

Ke depannya, Salmi berambisi Cangcomak bisa terus memperkuat dan semakin dikenal luas oleh masyarakat Indonesia sebagai camilan premium nan autentik. Ia juga bermimpi bisa memperluas kapabilitas produksinya dan menelurkan beragam penemuan produk baru.

BRI Bantu UMKM Naik Kelas

Sementara itu, Koordinator Rumah BUMN BRI, Jajang Rohmana mengatakan Rumah BUMN BRI datang sebagai wadah bagi para pelaku upaya lokal untuk berkembang. Pihaknya berkomitmen memberikan pembinaan secara cuma-cuma untuk membantu menemani UMKM dari awal hingga naik kelas seperti Cangcomak.

"Program kami bukan hanya sebatas pelatihan, tetapi ada juga program-program lain nan memfasilitasi perkembangan UMKM, salah satunya pengurusan legalitas. Karena persoalan UMKM itu banyak dan bermacam-macam, jadi program-program di Rumah BUMN dirancang untuk melengkapi semua kebutuhan tersebut," jelasnya.

Jajang mengungkapkan UMKM saat pertama kali berasosiasi Rumah BUMN BRI bakal diarahkan untuk mengisi scoring di Link UMKM. Hasilnya bakal menjadi semacam rapor awal berbentuk sertifikat nan memetakan 3 aspek terunggul dan 3 aspek terendah dari upaya tersebut.

"Kami bakal mengarahkan mereka untuk konsentrasi mengikuti training pada 3 aspek terendah tersebut. Setelah itu, kami menyiapkan program training dengan mengundang narasumber nan mahir expert di bidangnya," terangnya.

Hingga tahun 2026, Rumah BUMN BRI di bawah naungan BRI KC S Parman telah menaungi sekitar 11.000 UMKM. Dari jumlah tersebut, tercatat ada sekitar 6.000 UMKM nan aktif mengikuti beragam program training dan pendampingan.

"Tingkatannya terdiri dari Go Modern, Go Digital, Go Online, dan Go Global. Sebenarnya, kelas Go Digital itu ditujukan untuk mendorong UMKM agar siap menguasai pasar global. Namun, lantaran tidak semua jenis produk bisa diekspor ke luar negeri, konsentrasi utama kami saat ini adalah mengoptimalkan proses digitalisasi," jelasnya.

(akd/ega)

Jakarta -

Minyak goreng rakyat alias Minyakita sekarang tak lagi dialokasikan untuk program support pangan. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan seluruh pasokan Minyakita bakal langsung diguyur ke pasar-pasar rakyat.

Budi mengatakan langkah ini diambil agar masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan Minyakita di pasar.

"Jadi, sekarang tidak ada lagi Minyakita untuk support pangan. Semua bakal didistribusikan ke pasar rakyat sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan Minyakita," ujar Budi dalam konvensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).

Ia memastikan pemerintah terus berkoordinasi dengan para produsen dan distributor, termasuk Perum Bulog dan ID FOOD. Hal ini guna memastikan pengedaran Minyakita sampai ke pasar rakyat.

Ke depan, Budi menyebut jenis komoditas untuk support pangan lebih bervariasi mengikuti kondisi nilai pasar, misalnya andaikan nilai telur anjlok, maka pasokan telur bisa diserap untuk support pangan.

"Misalnya telur lagi turun bisa aja telur untuk support pangan. Kemudian juga nan tadi kerjasama dengan MBG. Tidak hanya telur, kebutuhan pokok nan kelak turun misalnya ayam ya. Ayam jika nilai turun juga bisa diserap MBG," terang ia.

Menurut Budi, langkah-langkah tersebut guna menjaga stabilitas nilai bahan pokok (bapok). Jika ada komoditas nan harganya ambruk di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), pemerintah bakal langsung menyerapnya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Untuk nilai nan di bawah HET. Kemarin misalnya telur, ya telur sempat harganya turun kita langsung berkoordinasi dengan MBG. Sehingga telur nan harganya di bawah HET bisa diserap ya di SPPG di wilayah setempat dan itu sudah dilakukan oleh MBG," terang Budi.

Sementara, nilai pangan di atas nilai acuan, dia memastikan terus kita melakukan pengawasan, termasuk di lini distribusi. Hal ini sebagai upaya untuk menjaga pasokan.

"Itu terus kita lakukan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain dan juga para pemasok dan produsen," imbuh Budi.

(rea/ara)

Perwakilan Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), Dimas Bagus Arya (foto: Okezone)

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengungkap tingkat kelebihan kapabilitas alias overcrowding lapas dan rutan di Indonesia mencapai 86 persen.

Dirjen PAS, Mashudi, mengatakan jumlah penunggu lapas dan rutan saat ini mencapai 272.572 orang, sementara kapabilitas nan tersedia hanya 146.860 orang.

"Saat ini jumlah penunggu lapas dan rutan di seluruh Indonesia mencapai 272.572 orang nan terdiri dari 55.998 tahanan dan 216.574 narapidana. Sementara kapabilitas kediaman nan tersedia hanya sebanyak 146.860 orang sehingga tingkat overcrowding secara nasional mencapai 86 persen," kata Mashudi dalam rapat dengar pendapat berbareng Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6).

Mashudi mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan nan tengah dihadapi Ditjen Pemasyarakatan di tengah perubahan paradigma pemidanaan di Indonesia.

"Saat ini pemasyarakatan sedang berada di garda terdepan dalam pengawalan paradigma pemidanaan baru di Indonesia berasas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, KUHP nan baru dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022, serta penyesuaian pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026," ujarnya.

Menurut dia, sistem pemidanaan di Indonesia saat ini mulai bergeser dari pendekatan pembalasan menuju pendekatan nan lebih menitikberatkan pada pemulihan dan reintegrasi sosial.

"Terjadi pergeseran mendasar dari keadilan retributif alias pembalasan menuju keadilan korektif dan rehabilitatif dan restoratif. Aktor utama dalam transformasi ini adalah pembimbing kemasyarakatan alias PK," kata Mashudi.

Untuk menekan tingkat kepadatan kediaman lapas dan rutan, Ditjenpas mengembangkan program Griya Abhiraya alias Rumah Harapan sebagai bagian dari sistem pembinaan non-kustodial alias pembinaan tanpa penahanan.

"Hingga saat ini telah terbentuk 65 Griya Abhiraya di seluruh Indonesia nan beraksi di bawah payung norma Undang-Undang Pemasyarakatan serta izin di tingkat Menteri dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan," ujar Mashudi.

Ia mengatakan program tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi laju overcrowding yang selama ini terjadi di lapas dan rutan.

"Griya Abhiraya merupakan cikal bakal sistem pembinaan non-kustodial nan diharapkan bisa secara efektif menekan laju overcrowding di lapas dan rutan, sehingga di masa nan bakal datang model ini terus direplikasi serta dilakukan penguatan dan optimasi kualitas jasa agar dapat mendukung transformasi sistem pembinaan pemidanaan nan lebih berorientasi pada reintegrasi sosial," tutur Mashudi.

Bandung -

Rencana Sunsun Nugraha Tasdik, Pria asal Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, menggelar resepsi pernikahan berantakan. Pasalnya, owner wedding organizer alias WO nan dipercaya untuk mengatur resepsi pernikahannya kabur entah ke mana.

Resepsi itu harusnya digelar pada 21 Juni 2026. Namun dua pekan menjelang resepsi pernikahan, owner WO nan merupakan seorang wanita berinisial SR asal Kecamatan Paseh itu tak ada kabar.

Merasa ditipu oleh WO tersebut, Sunsun dan istrinya, Wulan, nan sudah melaksanakan janji nikah pada 1 Juni 2026 lalu, melaporkan kejadian ini ke Ditreskrimum Polda Jabar. Tak hanya Sunsun, sejumlah pasangan pengantin lain nan merasa ditipu oleh terduga pelaku juga turut melapor.

"Saya dan teman-teman dari nan diduga bakal menjadi korban dari salah satu wedding organizer nan ada di Kabupaten Bandung. Dugaan (penipuan) ini muncul ketika ada beberapa laporan dari teman-teman nan memang sudah terbukti dan sudah terjadi adanya penipuan mengenai penyelenggaraan pernikahan mereka nan tidak terlaksana lantaran tidak adanya pembayaran dari WO tersebut ke vendor-vendor nan sudah dijanjikan," kata Sunsun di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Sabtu (6/6/2026).

Sunsun menyebut korban nan melakukan pelaporan rata-rata belum melaksanakan resepsi pernikahan.

"Kalau saya pribadi udah Rp70 jutaan," ujarnya.

Sunsun menyebut para korban WO bodong ini sudah membikin forum di grup WA nan anggotanya mencapai 140 orang. Sebanyak 80 persen merupakan pengantin dan 20 persen lainnya adalah vendor. Total kerugian ditaksir mencapai lebih dari Rp2 miliar.

"Kalau kita totalkan dari jumlah semua korban, itu kurang lebih mencapai Rp 2,4 miliar," ucapnya.

Terpisah, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan mengatakan belum mendapatkan laporan dari interogator Ditreskrimum. Namun, menurutnya, siapa pun nan merasa menjadi korban diimbau untuk segera melapor.

"Silahkan untuk laporan," ujarnya via sambungan telepon.

Baca selengkapnya di sini

(idh/dhn)

Jakarta -

Sebanyak dua ekor ular sanca muncul di area Stasiun Karet, Jakarta Pusat. Ular sekarang sudah dievakuasi.

Perihal ini mulanya viral di media sosial dilihat Senin (8/6/2026). Ular sanca batik tampak merayap di jalur rel.

Manager Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan, menerangkan ular tersebut ditemukan sekitar pukul 06.40 WIB pagi tadi. Ular ditemukan petugas keamanan stasiun nan sedang melaksanakan patroli rutin di area Stasiun Karet.

"Petugas nan sedang melakukan patroli memandang seekor ular sanca berada di pojok dekat charger booth dan di jalur rel area Stasiun Karet. Setelah menemukan satwa tersebut, petugas segera melakukan pengamanan letak dan berkoordinasi dengan pihak mengenai untuk proses evakuasi," ujar Leza.

Petugas keamanan stasiun melakukan pengamanan area dengan menghalangi pergerakan ular menggunakan peralatan nan tersedia. Selanjutnya petugas berkoordinasi dengan jejeran operasional stasiun serta menghubungi petugas Damkar Kebon Melati untuk melakukan penanganan lebih lanjut.

Sekitar pukul 06.50 WIB, petugas Damkar tiba di letak dan langsung melakukan proses evakuasi. Dalam waktu kurang dari lima menit, ular sanca dengan panjang sekitar dua meter tersebut sukses dievakuasi. Sementara ular nan berada di jalur rel sudah mati.

Leza menambahkan operasional perjalanan commuter line tetap melangkah normal. Leza menyebut ular berasal dari lingkungan area sekitar Stasiun Karet nan terdapat kali Ciliwung.

"KAI Commuter mengapresiasi kesigapan petugas keamanan stasiun dan koordinasi sigap dengan petugas Damkar sehingga proses pemindahan dapat berjalan dengan aman. Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna selalu menjadi prioritas utama dalam pelayanan KAI Commuter," ujarnya.

(whn/dhn)

Majelis Etik Ombudsman RI memutuskan menjatuhkan hukuman berat terhadap Ketua Ombudsman, Hery Susanto. Majelis Etik memberhentikan Hery dari jabatan.

"Terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku insan Ombudsman. Menjatuhkan hukuman tingkat berat, ialah pemberhentian tidak dengan hormat dari kedudukan ketua merangkap personil Ombudsman masa kedudukan 2026-2031 kepada Hery Susanto," ujar personil Majelis Etik Ombudsman, Partono, dalam konvensi pers di Gedung Ombudsman nan juga disiarkan secara daring, Senin (8/6/2026).

Majelis Etik Ombudsman bakal memberikan surat resmi ke Presiden Prabowo Subianto mengenai pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Hery. Majelis Etik berambisi Prabowo segera menerbitkan Keppres pemberhentian tetap terhadap Hery.

Dalam pertimbangannya, Majelis Etik menyebut Hery tidak mau meminta maaf dan mundur meski telah diminta sesama personil Ombudsman usai kasus norma mencuat. Majelis Etik pun menyatakan Hery terbukti melakukan perbuatan tercela nan berakibat pada marwah Ombudsman.

Selain itu, Majelis Etik juga menyebut Hery tidak dapat menjalankan tugas selama 3 bulan berturut-turut lantaran ditahan oleh Kejagung. Hal tersebut membikin Hery tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota Ombudsman.

"Hery Susanto dipastikan tidak dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab selama 3 bulan terus menerus," ujar Partono.

Sebelumnya, Kejagung telah menahan Hery Susanto sebagai tersangka kasus suap tata kelola pertambangan nikel pada 2013-2025. Hery diduga menerima suap Rp 1,5 miliar.

"Tersangka ini menerima sejumlah duit dari Saudara LKM, nan merupakan kepala PT TSHI. Kurang lebih nan sudah diserahkan dari satu orang ini kurang lebih Rp 1,5 miliar," kata Dirdik Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, dalam konvensi pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (16/4).

Hery dijerat Pasal 12 huruf a, 12 huruf b, Pasal 5 UU Tipikor, dan Pasal 606 KUHP. Hery diduga mengurus masalah kalkulasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari PT TSHI. Perusahaan tersebut kemudian diduga meminta Hery mengatur agar Ombudsman mengoreksi kalkulasi PNBP.

Kejagung juga telah menangkap pemilik sekaligus Direktur Utama PT Toshida Indonesia, Laode Sinarwan Oda (LS). LS ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemberian suap kepada Hery Susanto dalam perkara korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025.

(haf/dhn)