Bahan Bakar Orisinil Buatan Indonesia Bos (BOBIBOS) sekarang masuk radar Kementerian ESDM. (Foto :Okezone.com/Bobibos)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk area Jakarta pada Senin (20/4). Hujan intensitas ringan diprediksi mengguyur seluruh wilayah Ibu Kota hari ini.

Berdasarkan unggahan akun X BPBD DKI Jakarta, hujan ringan bakal mengguyur wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat.

Suhu hari ini diperkirakan berkisar 24 hingga 32 derajat celsius. Sementara tingkat kelembapan mulai dari 60 hingga 96 persen.

Di sisi lain, pada wilayah penyangga, ialah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan juga diprediksi bakal diguyur hujan ringan. Begitu pula di Bogor, Bekasi, dan Depok.

Ada satu ironi mempertemukan ruang family dengan ruang tata kelola kekuasaan. Seseorang bisa saja duduk tegak di bangku utama, menikmati segala privilese nan ada, dan memegang simbol otoritas tertinggi, namun kehadirannya sebagai ayah di dalam keluarga, sebagai pemimpin di dalam negara, sama sekali tidak memberikan arah bagi mereka nan semestinya dia lindungi.

Layar bioskop kita baru saja disuguhi sebuah refleksi nan sangat meresahkan melalui film "Ayah, Ini Arahnya Kemana Ya?" Karya sinematik ini menelanjangi sebuah kejadian kelumpuhan fungsional dari seorang figur pemimpin. Melalui karakter Yudi, kita tidak sedang memandang sosok ayah nan sadis alias abusif. Sang sutradara justru menyajikan corak pengkhianatan peran nan jauh lebih sunyi namun destruktif. Sosok nakhoda itu datang secara bentuk di dalam rumah, menjalankan rutinitas nan tampak normal dari luar, namun secara emosional dan manajerial dia sebenarnya telah lama mati. Puncaknya terjadi ketika tumpukan utang nan selama ini disembunyikan rapat-rapat akhirnya meledak, memaksa sang anak untuk mengambil alih kemudi kapal nan nyaris karam dan menanggung beban kedewasaan nan bukan miliknya.

Bagi penonton awam, ini adalah drama family nan menguras emosi. Namun, jika kita menarik lensa ini lebih jauh ke ranah manajemen publik dan tata kelola pemerintahan, dinamika tragis family tersebut sejatinya adalah sebuah gambaran dari krisis kepemimpinan struktural nan sedang menjangkiti kehidupan bernegara kita.

Kegagalan Fungsional Pemimpin Publik

Karakter ayah dalam film ini adalah personifikasi nan sangat sempurna dari organisasi publik nan menderita sindrom ilusi kehadiran. Secara institusional, negara alias lembaga pemerintahan itu tampak berdiri tegak. Gedung-gedung birokrasinya berdiri megah, apel pagi dilaksanakan rutin, seragam kebesaran dikenakan, dan triliunan anggaran terus dihabiskan atas nama program kerja.

Namun, ketika krisis melanda, ketika ketidakpastian ekonomi mencekik, alias ketika masyarakat akar rumput berada di persimpangan jalan nan genting dan bertanya tentang arah, kompas kebijakan itu rupanya tidak berfungsi.

Ketidakmampuan memberikan arah nan jelas dan solusi nan nyata ini adalah corak pelanggaran etika publik nan paling mendasar. Etika publik menuntut seorang pemimpin tidak sekadar menjalankan rutinitas administratif secara kaku, tetapi juga kudu mempunyai kepekaan moral untuk menyelamatkan warganya dari lembah keputusasaan. Para pemegang otoritas telah kandas menerjemahkan mandat kekuasaannya menjadi sebuah kepastian perlindungan.

Bom Waktu Itu Bernama Defisit Akuntabilitas

Lebih jauh lagi, kita bisa membedah skandal utang nan disembunyikan oleh karakter utama sebagai sebuah metafora brilian tentang defisit akuntabilitas publik. Dalam manajemen publik, menyembunyikan kebusukan sistem demi menjaga gambaran stabilitas adalah sebuah moral hazard nan sangat fatal. Para pejabat publik sering kali terjebak dalam jebakan pencitraan, memoles laporan keahlian seolah semuanya melangkah sempurna, padahal di bawah permukaan, fondasi lembaga sedang keropos digerogoti inefisiensi dan salah urus. Kebohongan demi ketidakejujuran manajerial ini ditumpuk hingga akhirnya mencapai titik didih nan tidak lagi bisa ditutupi oleh narasi manis humas pemerintahan.

Di sinilah konsep akuntabilitas antar-generasi menemukan relevansinya nan paling menyedihkan. Utang masa lampau selalu menuntut pelunasan di masa depan. Ketika para kreator kebijakan hari ini menyembunyikan defisit anggaran struktural, menunda mitigasi krisis lingkungan, alias merancang pembangunan prasarana tanpa kajian resiliensi nan matang, mereka sejatinya tidak sedang membangun bangsa. Mereka sedang mewariskan kebangkrutan sistemik nan bakal mencekik leher generasi mendatang.

Karakter Dira nan dipaksa dewasa sebelum waktunya adalah cermin retak dari generasi muda kita saat ini. Mereka adalah anak-anak era nan kudu memikul beban sosial, ekonomi, dan ekologi dari kebijakan rabun jauh nan sama sekali tidak pernah mereka sepakati pembuatannya.

Ketika figur otoritas mengalami kelumpuhan fungsional semacam ini, sebuah kejadian sosiologis nan memilukan terjadi di mana publik terpaksa kudu membangun ketahanannya sendiri. Warga negara secara berdikari menambal jalan nan berlubang, menggalang biaya untuk musibah alam nan lambat ditangani, alias menciptakan ekosistem perlindungan sosial mereka sendiri. Dari satu sisi, ini sering diromantisasi sebagai semangat gotong royong masyarakat kita. Namun dari kacamata kebijakan publik nan kritis, ini adalah bukti nyata dari kebangkrutan sebuah tata kelola pemerintahan.

Rakyat dibiarkan memungut serpihan angan mereka sendiri lantaran figur nan semestinya melindungi justru enak-enak berlindung di bawah payung kekuasaannya.

Pelanggaran Etika dan Akuntabilitas Publik

Dalam lanskap tata kelola pemerintahan, etika dan akuntabilitas adalah dua sisi koin nan berbeda fungsi. Kegagalan memberikan arah (seperti ayah nan tak bersuara saja saat family hancur) adalah pelanggaran etika, lantaran ini berangkaian dengan hilangnya kompas moral dan empati pemimpin saat rakyatnya menderita. Sementara itu, menyembunyikan utang alias memanipulasi laporan adalah pelanggaran akuntabilitas, lantaran ini berangkaian dengan sistem pertanggungjawaban administratif dan finansial institusi.

Dalam ranah akademik, kita kudu membedah kejadian saling lempar tanggung jawab ini dengan presisi konseptual. Ada garis demarkasi nan tegas antara sekadar proses penerapan kebijakan dengan disiplin studi penerapan kebijakan itu sendiri. Jika penerapan kebijakan hanya berbincang tentang eksekusi teknis dan penyaluran petunjuk operasional, maka studi penerapan kebijakan menuntut kita untuk menukik jauh lebih dalam ke jantung persoalan struktural dan perilaku tokoh di dalamnya. Melalui kacamata studi ini, kita bisa memandang bahwa kealpaan sosok ayah, alias absennya kehadiran negara, bukan semata-mata kegagalan prosedural di atas kertas. Ini adalah kegagalan sistemik dalam mengelola variabel etika, kapabilitas perilaku, dan kerasionalan para pemegang otoritas saat mereka diharuskan merespons krisis di lapangan.

Perbaikan Tata Kelola Publik nan Nyata

Oleh lantaran itu, memperbaiki tata kelola publik tidak bisa lagi hanya mengandalkan perombakan dokumen, revisi undang-undang, alias pergantian semboyan kementerian. Kita memerlukan sebuah intervensi etika perilaku nan membumi dan nyata. Layaknya sebuah tuas mini nan bisa menggeser tumpukan beban raksasa, perubahan moral dari figur pemimpin, dimulai dari kejujuran mengakui krisis hingga keberanian mengambil akibat nan tidak popular, adalah instrumen paling krusial untuk membalikkan keadaan. Tanpa adanya kesadaran moral nan menggigit semacam ini, negara hanya bakal terus memproduksi kebijakan nan kehilangan ruh, dan rakyat bakal selalu dipaksa menjadi martir atas kesalahan navigasi pemimpinnya.

Pada akhirnya, tata kelola sebuah negara tidak berbeda jauh dengan tata kelola sebuah keluarga, dia tidak bisa memperkuat hidup hanya dengan mengandalkan presensi bentuk para pejabatnya di kursi-kursi kekuasaan. Menggenggam kedudukan tanpa keahlian menavigasi krisis adalah pengkhianatan terhadap logika publik.

Sebuah arah tidak bisa dibentuk hanya dengan pidato resmi dan spanduk di pinggir jalan. Arah itu hanya bisa diciptakan melalui keberanian moral untuk memegang kompas, mengakui kelemahan, menunjukkan jalan keluar nan benar, dan berdiri paling depan saat angin besar menghantam. Jika negara tetap terus bertanya-tanya ke mana arahnya kudu melangkah, maka mungkin sudah saatnya kita mengevaluasi dengan jujur, apakah selama ini kita betul-betul mempunyai seorang nakhoda, alias hanya kebetulan sedang diawaki oleh penumpang nan tersesat di bangku kapten.

Dua kapal milik PT Pertamina International Shipping (PIS) kandas melintasi Selat Hormuz. Kabar ini menjadi salah satu buletin paling banyak dibaca sepanjang Minggu (19/4).

Tak hanya itu, ada juga penjelasan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk alias BNI mengenai kasus penggelapan biaya jemaah Gereja Katolik Paroki Aek Nabara senilai Rp 28 miliar. Berikut rangkuman buletin terkenal di kumparanBisnis:

Kapal Pertamina Gagal Lewati Hormuz

Pjs Corporate Secretary Pertamina International Shipping (PIS), Vega Pita menjelaskan saat ini PIS terus melakukan pemantauan terhadap situasi nan ada.

“Kedua kapal PIS ialah Pertamina Pride dan Gamsunoro saat ini tetap berada di Teluk Arab dan belum dapat melintasi Selat Hormuz. PIS terus memonitor secara saksama perkembangan situasi nan sangat bergerak di Selat Hormuz,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (19/4).

Selain itu, PIS juga terus melakukan koordinasi intensif dengan beragam pihak terkait, termasuk Kementerian dan otoritas berkuasa serta terus menyiapkan perencanaan pelayaran nan aman.

Vega menyebut prioritas PIS saat ini adalah aspek keselamatan baik untuk awak sampai muatan nan dibawanya. "Kami berambisi kondisi di jalur tersebut segera membaik dan kondusif agar kapal Pertamina Pride serta Gamsunoro dapat segera melanjutkan pelayaran dengan aman,” kata Vega.

Penjelasan BNI soal Kasus KCP Aek Nabara

Direktur Human Capital & Compliance BNI, Munadi Herlambang, menuturkan kasus penggelapan biaya pengguna oleh oknum tersebut pertama kali terungkap pada Februari 2026 dari hasil pengawasan internal BNI.

“Peristiwa ini merupakan tindakan oknum perseorangan nan melakukan transaksi di luar sistem, di luar kemenangan dan prosedur resmi perbankan. Dan produk nan digunakan dalam kasus ini bukan merupakan produk resmi BNI dan tidak tercatat dalam sistem operasional bank BNI,” kata Munadi dalam konvensi pers, Minggu (19/4).

Maka dari itu, dalam menyelesaikan kasus tersebut BNI memandang hasil penyelidikan abdi negara penegak hukum. Munadi menjelaskan, penyelidikan bakal menjadi landasan objektif dalam menentukan nilai kerugian nasabah.

Dari proses nan dilakukan oleh kepolisian per Sabtu (18/4), nilai kerugian pengguna nan ditemukan diperkirakan mencapai Rp 28 miliar. Tindakan tersebut dilakukan oleh oknum di luar sistem resmi BNI. BNI juga menjadi pihak nan dirugikan.

BNI berkomitmen untuk melakukan pengembalian biaya keseluruhan mengenai kasus nan dialami pengguna di KCP Aek Nabara, Sumatera Utara.

“Penyelesaian bakal kami lakukan dalam jangka waktu minggu ini. Kita berproses dan dipastikan minggu ini, Senin sampai Jumat hari kerja, bakal kita kembalikan,” ungkapnya.

Hingga saat ini, BNI telah melakukan verifikasi dan merealisasikan pengembalian biaya kepada pengguna sebesar Rp 7 miliar untuk tahap awal. Munadi juga menjelaskan, BNI telah aktif mengambil langkah penyelesaian sejak kasus terungkap pada Februari 2026. Proses pengembalian biaya juga bakal dilakukan lewat perjanjian norma nan disepakati.

“Dan proses pengembalian biaya bakal dituangkan dalam perjanjian norma nan disepakati kedua belah pihak, serta sistem penyelesaian mengedepankan prinsip transparan, terukur, dan akuntabel, guna memberikan kepastian norma bagi seluruh pihak nan ada,” ujarnya.

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengumumkan Marinir AS telah menembak sebuah kapal kargo berbendera Iran. Kapal itu ditembak lantaran menerobos blokade AS di Teluk Oman.

Dilansir AFP, Minggu (19/4), Trump mengumumkan perihal itu melalui akun Truth Socialnya. Dalam unggahannya, Trump menyebut kapal kargo Iran berjulukan Touska itu mengabaikan peringatan untuk berhenti.

Karenanya, kapal perang USS Spruance milik AS terpaksa menghentikan kapal kargo tersebut dengan menembak bagian mesinnya.

"Saat ini, Marinir AS telah mengamankan kapal tersebut dan sedang memeriksa apa nan ada di dalamnya!" ujar Trump.

Trump mengatakan, Touska dikenai hukuman oleh Departemen Keuangan AS lantaran riwayat aktivitas terlarangan sebelumnya.

Kapal Touska terdaftar di situs Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS sebagai kontainer berbendera Iran nan dikenai sanksi.

Menurut info terbaru nan tersedia dari situs Marine Traffic, sekitar enam jam sebelum pengumuman Trump, Touska berada sekitar 45 kilometer di lepas pantai selatan Iran, dekat kota Chabahar. Situs pemantauan kapal lainnya, Tanker Tracker, mengatakan bahwa Touska berlayar dari Malaysia.

Adapun Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz.

Iran memang sempat membuka kembali selat tersebut pada hari Jumat sebagai pengakuan atas gencatan senjata Israel-Hizbullah di Lebanon. Namun, sehari berikutnya, Iran kembali menutupnya lantaran AS nan tetap memblokade kapal nan berlayar dari dan ke pelabuhan Iran.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)

Transisi daya hijau semakin mencuat, mendorong negara-negara bersaing dalam pengembangan teknologi nan beranjak dari minyak bumi menuju baterai, seperti generator, gearbox turbin angin, dan kendaraan listrik nan menggunakan baterai lithium-ion. Transisi ini berjuntai pada rantai pasokan kobalt global, lantaran kobalt merupakan komponen utama baterai lithium-ion. Permintaan baterai untuk kendaraan listrik diperkirakan bakal naik nyaris 40 kali lipat antara 2020 hingga 2040. Hal ini sejalan dengan upaya pencapaian sasaran Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi karbon.

Namun, lonjakan permintaan ini menyebabkan pemanfaatan lingkungan nan serius di tambang kobalt di Kongo, nan menjadi produsen kobalt terbesar di dunia. Eksploitasi tambang kobalt di Kongo menimbulkan akibat keberlanjutan nan kompleks, mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Dari sisi lingkungan, pertambangan kobalt menghabiskan sumber daya alam seperti listrik dan air, serta menghasilkan limbah berbisa nan mencemari tanah, air, dan udara. Polusi ini menakut-nakuti ekosistem lokal dan kesehatan masyarakat, terutama di wilayah nan kekurangan air. Selain itu, ekstraksi kobalt dari deposit berkadar rendah meningkatkan produksi limbah berlebih nan memperparah kerusakan lingkungan dan mengganggu mata pencaharian tradisional seperti pertanian dan perikanan. Penurunan status alias pembatalan cagar alam di Afrika untuk membuka lahan tambang juga menjadi ancaman signifikan bagi konservasi lingkungan dan organisasi adat.

Dampak sosial nan muncul dari aktivitas tambang sangat serius. Pencemaran air akibat limbah tambang mengakibatkan gangguan kesehatan pada masyarakat sekitar, terutama perempuan, nan menghadapi akibat reproduksi seperti jangkitan urogenital dan potensi kelahiran cacat. Keterbatasan akses air bersih menambah beban hidup masyarakat nan sebagian besar berjuntai pada pertanian dan perikanan, nan sekarang terancam lantaran kualitas air dan tanah nan merosot. Di sisi lain, aktivitas penambangan ini juga memicu pelanggaran kewenangan asasi manusia nan serius, termasuk eviksi paksa organisasi sekitar tambang dan pelanggaran hak-hak pekerja, termasuk anak-anak di tambang kobalt.

Laporan Amnesty Internasional mengenai pelanggaran kewenangan asasi manusi mengungkap beragam pelanggaran termasuk eviksi paksa, pelanggaran kewenangan pekerja, dan akibat kesehatan masyarakat sekitar tambang kobalt, khususnya wanita nan menghadapi akibat kesehatan reproduksi dan masyarakat nan mengalami penurunan kualitas hidup akibat pencemaran lingkungan dan terbatasnya akses air bersih.

Secara ekonomi, ketergantungan terhadap tambang kobalt seringkali tidak diimbangi dengan perlindungan sosial nan memadai, sehingga masyarakat lokal menghadapi kemiskinan semakin dalam akibat kerusakan lingkungan dan kesehatan, sekaligus kurangnya jasa kesehatan nan memadai.

Dinamika Eksploitasi Kobalt dan Peran Negara Maju

Dalam konteks pemanfaatan kobalt di Kongo, tokoh utama nan terlibat adalah negara-negara maju dan perusahaan multinasional nan berasal dari negara-negara tersebut. China, khususnya melalui perusahaan transnasionalnya seperti Huayou Cobalt, menjadi contoh nyata gimana satu negara maju mengambil peran dominan dalam mengamankan pasokan kobalt dari Kongo. Melalui kesepakatan investasi dan kewenangan eksplorasi, China memanfaatkan ketergantungan ekonomi Kongo sembari memberi imbal kembali nan minim bagi negara produsen.

Selain China, beberapa negara maju lainnya seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa Barat juga mempunyai peran signifikan dalam dinamika sistem kapitalisme dunia nan mengelola rantai produksi dan pengedaran kobalt. Negara-negara ini memanfaatkan pengaruh politik dan ekonomi mereka, termasuk melalui lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO, untuk membentuk kebijakan nan mendukung kepentingan berbareng dalam rantai pasokan global. Sementara itu, Kongo dan beberapa negara berkembang lainnya condong berada dalam posisi nan lebih terbatas sebagai penyedia bahan mentah, sehingga peran mereka dalam pengambilan keputusan dunia tetap kurang dominan.

Dominasi modal asing dan lemahnya pengawasan pemerintah Kongo memperparah kondisi eksploitasi, di mana pekerja lokal menerima bayaran rendah dan bekerja dalam kondisi berbahaya, tanpa perlindungan nan memadai. Konflik bersenjata di wilayah tambang juga memperumit situasi, dengan golongan militan nan terkadang terlibat dalam rantai pasokan kobalt.

Transisi Energi Hijau dan Eksploitasi Lingkungan dalam Perspektif O’Brien

Berdasarkan perspektif O’Brien dalam bukunya nan berjudul Global Political Economy 5th Edition (2016), menegaskan bahwa pemanfaatan lingkungan memunculkan ketidakseimbangan kekuasaan antara negara-negara pengguna teknologi hijau/global dan masyarakat lokal nan menghadapi ancaman lingkungan dan sosial akibat aktivitas tambang. Krisis kobalt di Kongo bisa menjadi contoh atas kegagalan transisi hijau nan berujung pada ketidakadilan lingkungan dan pemanfaatan baru, perihal ini jelas bertentangan dengan tujuan suasana dalam Perjanjian Paris. Berdasarkan analisis, Penulis memandang bahwa O’Brien menekankan empat pendapat utama nan sangat relevan dalam menjelaskan ketimpangan kekuasaan, ketidakadilan lingkungan, dan dinamika ekonomi dunia di kembali transisi daya hijau nan mengandalkan kobalt sebagai bahan utama.

Pertama, mengenai ketidakadilan lingkungan (environmental injustice), penulis mengawasi bahwa negara-negara maju menikmati teknologi bersih seperti mobil listrik, sementara negara produsen kobalt seperti Kongo justru menanggung beban berat berupa kerusakan lingkungan dan pemanfaatan sosial. Fenomena ini dipandang sebagai corak kolonialisme baru, di mana daya hijau hanya bersih di negara pengguna, tetapi kotor dampaknya di negara produsen.

Kedua, mengenai kapitalisme hijau (green capitalism), penulis menilai bahwa meski daya hijau dipromosikan sebagai solusi, transisi ini tidak lepas dari logika kapitalisme nan tetap mempertahankan kepentingan tokoh kuat dan pasar global. Rantai pasokannya tetap mengikuti pola ekstraktif lama nan memunculkan eksploitasi, bukan transformasi nan betul-betul berkelanjutan.

Ketiga, penulis memandang rantai pasokan kobalt sebagai sistem kekuasaan (supply chain as a power mechanism), di mana perusahaan multinasional mengendalikan kebanyakan rantai produksi. Kongo hanya menjadi pemasok bahan mentah murah nan posisinya marginal, nan memperkuat kekuasaan ekonomi dunia atas negara produsen.

Terakhir, dalam perihal penegakan peraturan lingkungan, penulis mengawasi izin dan standar dunia nan diterapkan negara-negara maju condong bias dan menguntungkan kepentingan mereka sendiri. Negara produsen seperti Kongo kurang mempunyai posisi tawar dalam menentukan patokan global, sehingga daya hijau justru memperdalam ketidakadilan dan kesenjangan.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan kobalt di Kongo merupakan manifestasi nyata dari ketimpangan kekuasaan dan ketidakadilan lingkungan dalam transisi daya hijau global. Negara-negara maju nan menjadi konsumen utama teknologi bersih memanfaatkan posisi dominan mereka dalam rantai pasokan global, sementara masyarakat lokal di Kongo kudu menanggung beban sosial dan ekologis nan serius.

Oleh lantaran itu, diperlukan upaya nyata untuk mengejar keadilan sosial dan lingkungan dalam tata kelola sumber daya, melalui reformasi kebijakan nan melibatkan partisipasi aktif negara produsen dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal. Upaya ini krusial agar transisi menuju daya bersih tidak hanya berorientasi pada keberlanjutan teknologi, tetapi juga keadilan global.

Peretas sukses membobol sebuah sistem transfer antar blockchain atau cross-chain bridge pada Sabtu (19/4). Total aset kripto yang dicuri mencapai USD 293 juta alias sekitar Rp 5,03 T (kurs Rp 17.185 per USD).

Dikutip dari Bloomberg pada Minggu (19/4) peretas melakukan peretasan pada salah satu Decentralized Finance (DeFi) alias sistem keuangan kripto sebesar 116.500 rsETH alias token mata uang digital turunan dari Ether (ETH) nan sudah diinvestasikan. Selain itu, peretasan tersebut juga menjadikannya peretasan DeFi terbesar tahun ini.

“Kami mengidentifikasi aktivitas lintas chain mencurigakan nan melibatkan rsETH. Kami telah menghentikan sementara perjanjian rsETH di mainnet dan beberapa L2 sembari melakukan investigasi,” kata Kelp DAO nan merupakan penerbit rsETH.

Kelp DAO merupakan protokol restaking nan memungkinkan pengguna menyetor token staking populer seperti stETH alias cbETH dan menerima rsETH sebagai gantinya. Token tersebut kemudian dapat digunakan di beragam aplikasi mata uang digital lain sembari tetap menghasilkan imbal hasil. Fleksibilitas itu membikin rsETH tersebar luas di beragam platform pinjaman, perdagangan, dan likuiditas terdesentralisasi.

Secara sederhana, protokol DeFi sering kali saling bertumpuk satu sama lain. Aset seperti rsETH digunakan kembali di beragam jasa sepert sebagai agunan pinjaman alias likuiditas di pool perdagangan. Ketika satu bagian gagal, perihal itu dapat mengguncang semua tempat di mana aset tersebut digunakan. Hal itu membikin peretasan nan terjadi kali ini memicu pengaruh berantai di beragam platform kripto.

“Ini bukan sekadar pemanfaatan satu protokol, tetapi langsung menjadi peristiwa contagion lintas protokol,” kata firma keamanan Cyvers.

Chief Technology Officer Cyvers, Meir Dolev, mengatakan peretasan tersebut sebenarnya bisa lebih buruk. Protokol tersebut hanya berjarak tiga menit dari potensi kehilangan tambahan akibat peretasan sebesar USD 100 juta.

Peretasan ini melampaui kejadian sebelumnya pada proyek berbasis Solana, Drift, sebagai peretasan DeFi terbesar tahun ini.

Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Metro Jaya berbareng Tim Patroli Perintis Polres Metro Jakarta Timur menangkap sejumlah pemuda nan sedang berkumpul sembari minum minuman keras di Jalan Kerja Bakti VII, Jakarta Timur, Minggu (19/4). Para pemuda itu diduga hendak tawuran.

Saat digeledah, dari para pemuda itu ditemukan sejumlah senjata nan diduga disiapkan untuk tawuran. Mulai dari 2 tombak, 1 stik golf, hingga air cabai. Polisi juga mengamankan sebuah sepeda motor milik salah satu pemuda.

Dansat Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Henik Maryanto, mengatakan gerombolan pemuda itu didapati anggotanya nan sedang melaksanakan patroli.

“Kami tidak bakal memberi ruang bagi aktivitas nan berpotensi mengganggu ketertiban. Patroli bakal terus ditingkatkan demi menjaga rasa kondusif masyarakat,” kata Henik dalam keterangannya.

Ia menambahkan, polisi di lapangan tidak hanya untuk menindak para pelaku, tetapi juga sebagai langkah pencegahan agar potensi kejahatan jalanan, termasuk tawuran, dapat ditangkal. Upaya ini dinilai efektif menjaga situasi tetap kondusif, khususnya pada jam rawan malam hingga awal hari.

Masyarakat diimbau untuk ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban. Masyarakat bisa segera melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan melalui call center 110.

Terhadap para pemuda nan diamankan tersebut langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani proses lebih lanjut.

Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza. (Foto: Instagram/persija)

SLEMAN – Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, justru memberikan respons positif mengenai pemindahan letak laga tandang kontra PSIM Yogyakarta pada pekan ke-29 Super League 2025-2026 ke Stadion Kapten I Wayan Dipta. Souza menilai kualitas lapangan di Gianyar jauh lebih mumpuni, nan diyakini bakal mendongkrak performa skema permainan atraktif anak asuhnya.

Sejatinya, duel panas melawan PSIM Yogyakarta dijadwalkan berjalan di Stadion Sultan Agung, Bantul, pada Rabu 22 April 2026 pukul 19.00 WIB. Namun, lantaran tidak adanya izin dari pihak kepolisian setempat, laga terpaksa mengalami pergeseran letak dan waktu.

Pertandingan antara PSIM Yogyakarta versus Persija Jakarta dipastikan bergeser ke Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. Selain lokasi, agenda kick-off pun turut dimajukan menjadi pukul 15.30 WIB.

Secara logistik, Persija Jakarta sebenarnya mempunyai untung lebih jika laga tetap digelar di wilayah Yogyakarta. Pasalnya, skuad Macan Kemayoran baru saja menyelesaikan laga tandang melawan PSBS Biak di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu 18 April 2026 malam WIB, nan berhujung dengan kemenangan tipis 1-0.

Meski letak laga dipindah ke Pulau Dewata, Souza menjelaskan skuadnya bakal tetap memperkuat di Yogyakarta untuk sementara waktu guna mematangkan persiapan. Juru strategi asal Brasil itu telah menyusun program latihan intensif sebelum bertolak ke Bali untuk menantang Laskar Mataram.

Persija Jakarta berlatih jelang hadapi Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persija)

“Kita tetap di sini. Kemungkinan besar ini pertandingan (melawan PSIM Yogyakarta) di Bali, itu info saya dapat. Kita tetap ada di sini dan kemungkinan besar hari Selasa kita berangkat ke Bali untuk persiapan,” kata Souza, dikutip Senin (20/4/2026).

“Kita sudah ada program untuk tetap ada di sini. Kita latihan besok dan hari Senin. Kalau kita bisa latihan hari Selasa, kita bakal latihan hari Selasa juga. Tapi itu tergantung dari logistik semua,” tambahnya.

1. Kualitas Rumput

Alih-alih merasa keberatan lantaran kudu melakukan perjalanan lebih jauh ke luar Pulau Jawa, Souza justru merasa antusias. Ia beranggapan bahwa rumput stadion nan berbobot bakal memberikan akibat positif, tidak hanya bagi Persija, tetapi juga bagi tim lawan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Jonathan S/Okezone)

Direktur kepelatihan dobel nasional Malaysia, Rexy Mainaky. (Foto: Instagram/ba_malaysia)

HERNING – Direktur kepelatihan dobel nasional Malaysia, Rexy Mainaky, mengirimkan pesan nan sangat kuat kepada seluruh personil skuad Piala Thomas dan Uber 2026 Malaysia. Dalam pemusatan latihan intensif di Herning, Denmark, legenda bulu tangkis Indonesia tersebut menekankan kunci untuk merebut kembali gelar bergengsi bukan hanya soal teknik, melainkan pengorbanan total di dalam maupun di luar lapangan.

Rexy menginginkan tim nan dipimpin oleh Aaron Chia ini untuk bangkit dan mengakhiri penantian panjang trofi Piala Thomas nan terakhir kali diraih Malaysia pada 1992. Ia meminta seluruh pemain untuk hidup sebagai satu kesatuan, mulai dari latihan hingga makan bersama, selama periode kamp delapan hari di Herning dan 10 hari kejuaraan di Horsens mendatang.

"Kita di sini bersama, dan Aaron, Anda adalah kaptennya. Kamu kudu memimpin timmu dan mulai sekarang, lakukan segalanya sebagai satu tim, apalagi saat makan. Tetap berasosiasi dengan satu pola pikir," tegas Rexy setelah sesi latihan, dikutip dari Media Malaysia, New Straits Times, Senin (20/4/2026).

1. Membangun Warisan Lewat Kerja Keras

Rexy meyakini hasil nan luar biasa hanya bisa dicapai melalui pengorbanan nan luar biasa pula. Ia menuntut agar tanggung jawab kemenangan tidak hanya dipikul oleh satu alias dua pemain bintang, melainkan oleh seluruh 10 pemain nan terdaftar dalam skuad.

Baginya, setiap perseorangan kudu berkontribusi penuh dan tidak hanya menjadi penonton di pinggir lapangan.

Herry IP ukses bantu Aaron Chia/Soh Wooi Yik juara BAC 2025. (Foto: Instagram/aaronchiatengfong)

Lebih lanjut, Rexy memotivasi para pemainnya untuk memikirkan warisan nan bakal mereka tinggalkan sebelum pensiun. Ia memberikan contoh Carolina Marin, pemain asal Spanyol nan sukses mendobrak kekuasaan negara-negara tradisional bulu tangkis hingga menjadi juara Olimpiade dan juara dunia.

"Hargai diri kalian setinggi-tingginya. Jangan menunggu orang lain menghargai kalian. Kalian kudu menghargai diri sendiri terlebih dahulu," tambahnya.

Rexy mau para atletnya menghormati waktu dan upaya nan telah mereka curahkan sejak masa mini dengan memberikan segalanya di turnamen kali ini.

Harga minyak bumi dinilai tak bisa langsung turun alias kembali ke posisi semula alias sebelum perang meski Selat Hormuz dibuka. Untuk kembali posisi ke nilai semula, diperkirakan dibutuhkan waktu hingga 6 bulan usai selat tersebut dibuka.

Sebelumnya Iran sempat membuka penuh Selat Hormuz setelah adanya kesepakatan gencatan senjata di Lebanon. Namun militer Iran kembali menutup Selat Hormuz pada Sabtu (18/4).

“Harga minyak bisa turun tapi tidak langsung ke nilai semula. Karena ditutupnya selat Hormuz, bumi kekurangan supply sampai terjadi equilibrium supply and demand nilai mungkin bisa seperti sebelum perang kemarin,” kata pengamat daya Tumbur Parlindungan kepada kumparan, Minggu (19/4).

“Waktu nan dibutuhkan (untuk kembali ke nilai semula) bisa Sampai 6 bulan alias lebih sigap tergantung dari kebutuhan dunia,” lanjutnya.

Sementara mengenai potensi penurunan nilai BBM di beragam bagian dunia, Tumbur juga menjelaskan nantinya perihal itu bakal mengikuti perubahan nilai minyak bumi secara cepat. Jika nilai BBM dunia sudah turun, inflasi di negara mengenai nantinya juga bisa ditekan.

Di negara seperti Kanada dan AS, perubahan nilai minyak bumi biasanya langsung diimplementasikan, biasanya dalam hitungan hari sudah ada perubahan.

"Dampak dari mahalnya nilai BBM sangat berpengaruh sekali dengan inflasi di negara tersebut dan setiap negara berupaya menekan inflasi sehingga kembang bank bisa mengikuti turun,” ujarnya.

Selaras, pengamat daya Bisman Bachtiar juga menilai nilai minyak bumi tak bakal serta merta turun jika Selat Hormuz dibuka. Hal ini lantaran pasar tetap bakal melakukan pencermatan terhadap situasi.

“Belum bisa turun jika ke nilai posisi awal, jadi memang pembukaan Selat Hormuz ini bakal langsung menurunkan tekanan akibat di pasar minyak dunia. Tapi nilai biasanya enggak bisa langsung kembali ke posisi sebelum bentrok lantaran pelaku pasar tetap menunggu stabilitas berlanjut,” kata Bisman.

Jika memang pembukaan Selat Hormuz tak mengalami gangguan seperti penutupan kembali dalam waktu cepat, normalisasi nilai tetap memerlukan waktu. Ia memperkirakan perihal itu bisa menyantap waktu dua pekan sampai dua bulan. Sedangkan untuk akibat turunnya nilai minyak ke penurunan nilai BBM secara global, perihal itu juga memerlukan jangka waktu sejak turunnya nilai minyak dunia.

“Penurunan nilai BBM perlu waktu dan nggak bisa secepat nilai minyak mentah lantaran ada jarak proses kilang, pengedaran dan kebijakan masing-masing negara. Biasanya butuh sekitar sebulan apalagi bisa lebih untuk nilai BBM bisa turun,” ujarnya.

Harga minyak bumi sempat turun hingga 9 persen saat Iran sempat membuka Selat Hormuz meski ditutup lagi tak lama kemudian, Minggu (19/4). Harga minyak mentah Brent berjangka turun USD 9,01 alias 9,07 persen menjadi USD 90,38 per barel. Sedangkan nilai minyak mentah West Texas Intermediate AS berjangka turun USD 10,48, alias 11,45 persen menjadi USD 83,85 per barel.

“Tak terbantahkan lagi bahwa ekologi bumi—termasuk sistem pendukung kehidupan nan menjadi tempat bergantungnya manusia dan spesies-spesies lain—sedang berada di bawah serangan serius dan terus-menerus lantaran aktivitas manusia… Jika kita tidak mengubah langkah hidup kita secara radikal, hasilnya bakal membawa bencana” (hlm. 24).

“Jika lingkungan tercemar dan perekonomian sakit, virus penyebab keduanya bakal ditemukan pada sistem produksi” (hlm. 25).

“Jika kapitalisme dipaksa menginternalisasi semua biaya sosial dan lingkungan… dia bakal gulung tikar. Sesederhana itu saja kenyatannya” (hlm. 112).

“Saya meyakini bahwa hanya ada satu langkah untuk menghapuskan kejahatan-kejahatan nista ini, ialah melalui pembuatan suatu perekonomian sosialis” (hlm. 158).

Amran menuturkan, info per hari ini menunjukkan jumlah stok beras nasional mencapai 4,9 juta ton dengan prediksi bakal mencapai lima juta ton pada pertengahan minggu depan.

Ia menilai dengan adanya jumlah stok beras sejumlah tersebut maka ketahanan pangan nasional menghadapi akibat kejadian El Nino dalam kondisi nan kuat.

Selain itu, Amran menjelaskan kesiapan bahan pangan dari sektor lain seperti industri makanan horeka tercatat sebanyak 12,5 juta ton, disertai dengan hasil tanaman standing crop sebanyak 11 juta ton.

Ia mengatakan kesiapan pangan nasional nan mencapai kurang lebih 28 juta ton itu cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional selama 11 bulan dan menghadapi akibat kejadian El Nino.

"Saya bangga dengan adanya komponen masyarakat nan hadir, agar ada second opinion, serta cross check langsung dari masyarakat terhadap data-data pangan nasional nan tersedia," jelas Amran.

Ia pun menyatakan siap membuka pintu transparansi kesiapan tersebut, melalui komunikasi lintas lembaga demi memastikan adanya keterlibatan masyarakat dalam ketahanan pangan nasional.

Kepala Daerah Kerja (Daker) Bandara, Abdul Basir, menegaskan pentingnya peran petugas dalam memberikan rasa kondusif dan pelayanan nan prima kepada jemaah haji Indonesia setibanya di Bandara Prince Mohammad bin Abdulaziz, Madinah.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan pengarahan kepada petugas di Madinah, Minggu (19/4)

“Keberadaan kita krusial untuk jemaah haji, terutama untuk memberikan rasa kondusif dan tenang. Kita merupakan petugas pertama nan dilihat jemaah saat tiba di airport sehingga kita kudu memberikan kesan terbaik,” ujar Abdul Basir.

Ia menekankan, seluruh petugas kudu memahami dan menghormati izin otoritas setempat, namun tetap dituntut elastis dalam menjalankan tugas di lapangan.

“Ada beberapa perihal nan memang kudu kita fleksibel. Namun prinsipnya, kita tetap mengikuti ketentuan otoritas bandara. Tujuan kita sama memberikan pelayanan dan penghormatan kepada duyufurrahman,” lanjutnya.

Abdul Basir juga menyoroti pentingnya kecepatan layanan, terutama pada proses fast track nan sekarang menjadi konsentrasi utama.

"Layanan di fast track sangat cepat, waktu cukup ketat, tapi info kita juga kudu akurat. Jadi kita dituntut untuk memberikan jasa nan ekstra sigap dan tepat,” jelasnya.

Ia mengingatkan bahwa satu golongan terbang (kloter) dapat tersebar di dua hingga tiga hotel, sehingga koordinasi info dengan Daker Madinah menjadi krusial.

“Yang perlu diperhatikan, satu kloter bisa beda dua sampai tiga hotel. Maka kita kudu aktif koordinasi info akomodasi ke Daker Madinah,” katanya.

Untuk mendukung mobilitas jemaah lansia dan disabilitas, tersedia akomodasi seperti mobil golf, payung, dan bangku roda.

“Mobil golf sudah ada di terminal haji. Untuk fast track, kita butuh payung dan bangku roda nan cukup,” tambahnya.

Adapun penugasan di airport Madinah dibagi ke dalam empat titik utama, ialah terminal haji, area fast track, gate internasional, dan terminal zero.

“Penugasan ada di empat titik, dengan konsentrasi terbesar di fast track, lantaran sekitar sekitar 90 ribu jemaah kita turun di Mecca Route, ialah jemaah dari embarkasi Jakarta, Solo, Surabaya, dan Makassar,” ucapnya.

Abdul mengingatkan seluruh petugas untuk menjaga kekompakan, disiplin, dan niat pelayanan selama bertugas.

“Layani jemaah dengan sepenuh hati, jaga koordinasi, dan tetap solid di lapangan. Kita datang di sini untuk memastikan jemaah merasa aman, nyaman, dan terlayani dengan baik sejak pertama kali tiba di Arab Saudi,” tutupnya.

Tahun ini, jemaah haji asal Indonesia nan bakal beragama di Tanah Suci berjumlah 221 ribu orang. Pemberangkatan pertama jemaah dari Indonesia menuju Saudi dilaksanakan pada 22 April 2026.

Liputan6.com, Jakarta - Petugas campuran di lingkup Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) kembali menguras sedimen lumpur pada saluran penghubung (Phb) di sepanjang Jalan KH Moh. Mansyur, Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat, Minggu 19 April 2026.

Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah mengatakan, pengerukan dilakukan lantaran kondisi saluran Phb menuju Kali Krukut tidak berfaedah normal lantaran mengalami pendangkalan dan dipenuhi sampah.

"Hari ini, kami concern secara terpadu untuk menyelesaikan persoalan sampah alias sedimen nan menghalang di saluran. Kalau tidak ada sampah, air itu bisa mengalir lancar, tetapi kepadatan sampah dan sedimen membikin aliran air tersumbat," ujar Iin di Jakarta, melansir Antara, Minggu 19 April 2026.

Dia mengatakan, selain membersihkan saluran penghubung, pihaknya juga membersihkan area depan Pasar Jembatan Lima nan juga dipenuhi sampah pasar.

Sebagai tindak lanjut, Iin mengaku segera berkoordinasi dengan pengelola Pasar Jembatan Lima dalam penanganan masalah sampah pasar.

"Mari sama-sama, ini butuh semuanya bekerja sama untuk kita menuju zero banjir dan genangan di Jakarta Barat. Butuh kolaborasi, butuh keterpaduan semua pihak," terang dia.

Di tengah eskalasi bentrok antara Iran dan koalisi Amerika Serikat–Israel, banyak pihak menilai sikap BRICS sebagai pasif, apalagi tidak relevan. Namun pembacaan nan lebih bening justru menunjukkan perihal sebaliknya: sikap “diam” BRICS bukanlah kekosongan posisi, melainkan refleksi dari strategi kolektif nan lebih kompleks—yakni menjaga keseimbangan kepentingan sembari tetap membuka ruang support implisit terhadap Iran sebagai personil dalam konfigurasi BRICS Plus.

Alih-alih terjebak dalam logika blok militer seperti era Perang Dingin, BRICS memilih jalur nan lebih cair, fleksibel, dan berbasis kepentingan jangka panjang. Dalam konteks ini, “ketiadaan bunyi keras” justru dapat dibaca sebagai corak diplomasi senyap nan memberi ruang manuver lebih luas bagi setiap negara anggotanya, tanpa merusak kohesi internal.

Diam sebagai Diplomasi Multi-Arah

Salah satu kritik utama terhadap BRICS adalah absennya sikap kolektif nan tegas dalam merespons bentrok Iran. Namun, pendekatan ini dapat dimaknai sebagai corak diplomasi multi-arah nan menghindari eskalasi lebih lanjut. Dalam lanskap geopolitik nan terfragmentasi, pernyataan keras sering kali justru mempersempit ruang negosiasi.

Negara-negara seperti India, China, dan Rusia mempunyai kepentingan nan berbeda, namun mereka disatukan oleh satu visi: menahan kekuasaan unipolar dan menjaga stabilitas global. Dengan tidak mengeluarkan sikap konfrontatif terhadap Barat, BRICS tetap bisa menjaga jalur komunikasi terbuka dengan semua pihak, termasuk dengan Iran.

Dalam konteks ini, support terhadap Iran tidak selalu kudu diwujudkan dalam corak retorika publik. Dukungan bisa datang dalam corak tindakan strategis—seperti perlindungan jalur perdagangan, penolakan resolusi nan merugikan Iran, alias apalagi pembiaran diplomatik nan memberi ruang bagi Iran untuk memperkuat dalam tekanan internasional.

Dukungan Terselubung dan Politik Kepentingan

Seperti dilaporkan The Jakarta Post dalam tulisan berjudul “War tests BRICS and reveals its limits” oleh Carlos Frederico Pereira da Silva Gama (14 April 2026), sikap BRICS nan tampak pasif justru memungkinkan anggotanya memperoleh untung strategis. China dan Rusia, misalnya, menggunakan posisi mereka di Dewan Keamanan PBB untuk menggagalkan resolusi nan dapat melegitimasi penggunaan kekuatan militer di Selat Hormuz—langkah nan secara tidak langsung menguntungkan Iran.

India di sisi lain mengamankan jalur pelayaran melalui negosiasi langsung dengan Iran. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada deklarasi resmi kolektif, negara-negara BRICS tetap memainkan peran krusial dalam mengurangi tekanan terhadap Iran dan mencegah eskalasi bentrok nan lebih luas.

Dukungan seperti ini berkarakter subtil namun efektif. Ia tidak memancing konfrontasi terbuka, tetapi tetap memberikan ruang napas bagi Iran dalam menghadapi tekanan geopolitik dan ekonomi.

Iran dalam BRICS: Jalan Keluar dari Isolasi dan Keuntungan Geopolitik

Masuknya Iran ke dalam BRICS bukan sekadar simbol diplomatik, melainkan bagian dari strategi besar keluar dari isolasi global. Selama bertahun-tahun, Iran berada dalam tekanan hukuman Barat, terutama dari Amerika Serikat. Keanggotaan dalam BRICS membuka kanal pengganti nan sebelumnya tertutup.

Secara geopolitik, Iran memperoleh tiga untung utama. Pertama, akses pada jaringan ekonomi non-Barat nan luas. BRICS mewakili lebih dari 40% populasi bumi dan sekitar seperempat ekonomi global, sehingga menjadi pasar potensial bagi daya Iran serta mitra jual beli baru . Kedua, kesempatan mengurangi ketergantungan pada dolar melalui transaksi mata duit lokal, nan menjadi strategi krusial untuk menghindari tekanan hukuman . Ketiga, peningkatan posisi tawar diplomatik—Iran tidak lagi berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari blok besar nan mendorong tatanan bumi multipolar.

Lebih jauh, BRICS memberi Iran platform untuk menyuarakan kepentingannya di luar sistem internasional nan selama ini didominasi Barat. Dalam konteks konflik, ini berfaedah Iran tidak sepenuhnya terisolasi secara politik. Bahkan jika support tidak muncul dalam corak militer alias deklarasi keras, keberadaan Iran dalam BRICS sudah menjadi “tameng struktural” nan memperkuat daya tahannya.

Situasi ini menjelaskan kenapa Iran aktif mendorong BRICS untuk terlibat dalam konflik—bukan lantaran mengharapkan intervensi militer, tetapi lantaran memahami nilai strategis dari legitimasi politik dan jaringan ekonomi nan ditawarkan oleh blok tersebut.

Menuju BRICS sebagai Poros Global South

Dengan pertemuan BRICS berikutnya dijadwalkan berjalan di India pada September alias Oktober, arah pembahasan diperkirakan bakal bergeser dari krisis daya di Asia Barat menuju rumor stagnasi ekonomi global. Pergeseran ini menunjukkan bahwa BRICS tidak mau terjebak dalam respons jangka pendek terhadap konflik, tetapi berupaya membangun agenda nan lebih struktural.

Dalam konteks ini, bentrok Iran justru menjadi ujian kedewasaan BRICS sebagai representasi Global South. Bukan soal seberapa keras mereka bersuara, tetapi seberapa bisa mereka menjaga stabilitas sembari memperkuat posisi kolektif di tengah sistem dunia nan berubah.

Perhatian bumi terhadap Global South pun meningkat, tidak lagi sekadar sebagai objek, tetapi sebagai tokoh nan mulai menentukan arah. Namun ekspektasi terhadap BRICS sekarang menjadi lebih realistis: dia bukan aliansi militer, melainkan platform strategis jangka panjang.

Di sinilah letak kekuatan sekaligus karakter BRICS—ia bekerja dalam senyap, tetapi dampaknya perlahan membentuk ulang peta kekuatan global.

Liputan6.com, Jakarta - Kepala BGN alias Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan program digitalisasi berjudul Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) dapat menambah sarana pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan mengatakan, kehadiran aplikasi nan dicetuskan Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal itu dapat memacu kesungguhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam melaksanakan program MBG.

"Dengan adanya aplikasi Jaga Desa ini menambah pengawasan tersebut, sehingga saya kira ini bakal membikin seluruh mitra kami, seluruh SPPG kami, bakal semakin serius mengurus program makan bergizi; bakal semakin berkualitas, semakin akuntabel," ujar Dadan ditemui usai aktivitas Jaga Desa Award 2026 di Jakarta, Minggu malam 19 April 2026, melansir Antara.

Menurut dia, aplikasi Jaga Desa relevan dengan program MBG. Aplikasi itu, kata Dadan, memungkinkan beragam aspek pembangunan di desa, termasuk penggunaan biaya nan berasal dari duit rakyat, dipantau secara digital.

Dadan menyebut, 93 persen anggaran BGN untuk MBG turun ke rekening virtual (virtual account) SPPG di seluruh Indonesia nan kebanyakan berada di desa-desa.

"Dengan kerja sama BGN dengan Kejaksaan Agung, saya kira pengawasan mengenai dengan pemanfaatan biaya di virtual account di setiap SPPG bakal semakin intens," kata dia.