Ilustrasi(Dok Istimewa)

BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menggelar seremonial serah terima hewan kurban berupa 12 ekor sapi dari PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk di Jakarta, Selasa (26/5). Agenda simbolis ini menjadi awal kerjasama kedua lembaga dalam Program Kurban Berkah Berdayakan Desa Baznas.

Wakil Ketua Baznas RI, Zainut Tauhid, menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan petunjuk kurban nan dititipkan oleh PT Indonesia Kendaraan Terminal. Ia juga menjamin penyaluran bantuan tersebut bakal dikelola secara ahli serta berbentuk nyata lewat kepatuhan terhadap patokan hukum, norma Islam, serta koridor kebangsaan.

"Kami menyampaikan ucapan terima kasih nan tiada terhingga atas kepedulian Bapak-Ibu sekalian, berkenan untuk menyerahkan hewan kurban melalui Baznas. Kami memastikan bahwa titipan Bapak-Ibu, petunjuk Bapak-Ibu bakal kami tunaikan dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya sesuai dengan prinsip kami ada 3 aman: kondusif regulasi, kondusif syar'i, dan kondusif NKRI," jelas Zainut Tauhid.

Zainut Tauhid menjamin seluruh proses penyembelihan hewan kurban bakal dilakukan secara higienis dan sesuai dengan hukum Islam. Hal ini didukung oleh keberadaan para tenaga ahli sembelih Baznas nan telah mendapatkan sertifikasi resmi dan training khusus.

Lebih lanjut, dia menyatakan kesiapannya untuk memperluas kemitraan kemanusiaan melalui beragam program sosial, support pendidikan, hingga stimulus ekonomi bagi masyarakat rentan. Seperti komitmen Baznas nan terus memaksimalkan potensi amal produktif demi mendongkrak kesejahteraan para pelaku upaya mikro nan kondisinya memprihatinkan.

"Kami ke depan sangat terbuka untuk bekerja-sama membantu saudara-saudara kita, lantaran Baznas mengelola program beasiswa, Tanggap Duafa, hingga amal produktif seperti ZChicken dan ZMart untuk memberdayakan UMKM nan betul-betul lemah," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, Sugeng Mulyadi mengatakan langkah ini menjadi kerjasama perdana dengan Baznas dalam program hewan kurban. Ia menyebut pihaknya menyalurkan support sebanyak 12 ekor sapi sebagai bentuk penerapan komitmen Environmental, Social, and Governance (ESG) perusahaan.

Menurutnya, program ini diharapkan bisa menekan nomor kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi nan berkelanjutan. Selain support kurban, tenaga kerja PT Indonesia Kendaraan Terminal juga aktif berzakat dan bersedekah secara rutin melalui pemotongan penghasilan nan dikelola tim internal. 

"Harapannya ke depan, ini menjadi awal nan baik ya. Untuk bisa kita kerjakan bersama-sama, gimana meningkatkan kesejahteraan melalui zakat, amal, dan infak untuk kita lakukan secara bersama-sama," ujar Sugeng. (H-2)

Mensesneg Prasetyo Hadi meninjau pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.(Brantas Abipraya)

Pemerataan akses pendidikan nan berbobot tetap menjadi tantangan di sejumlah wilayah di Indonesia. Karena itu, pembangunan prasarana pendidikan terus didorong untuk memastikan setiap anak mempunyai kesempatan nan sama dalam memperoleh jasa pendidikan nan layak.

Salah satu upaya nan dilakukan pemerintah adalah melalui pembangunan Sekolah Rakyat di beragam wilayah. Program ini dirancang untuk menghadirkan akomodasi pendidikan nan lebih inklusif sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Di Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, pembangunan Sekolah Rakyat saat ini tengah berlangsung. Proyek tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat di beragam daerah.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat Minahasa pada 29 Mei 2026 untuk memastikan penyelenggaraan proyek melangkah sesuai target. Dalam kesempatan tersebut, Prasetyo juga menyampaikan apresiasi kepada para pekerja bangunan nan terlibat dalam pembangunan akomodasi pendidikan tersebut.

"Terima kasih atas kerja kerasnya dalam pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Remboken Minahasa. Tetap semangat, jaga keselamatan, maju pendidikan kita," ujarnya.

Sekolah Rakyat Minahasa dirancang sebagai area pendidikan terpadu berkonsep pondok nan melayani jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Selain ruang kelas dan pondok siswa, area pendidikan tersebut bakal dilengkapi beragam akomodasi penunjang, seperti rumah susun guru, masjid, gedung serbaguna, kantin, serta sarana olahraga nan mendukung proses pembelajaran dan pengembangan karakter peserta didik.

Sebagai pelaksana pembangunan, PT Brantas Abipraya (Persero) memastikan seluruh tahapan pekerjaan melangkah sesuai standar kualitas, ketepatan waktu, dan keselamatan kerja. Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya, Dian Sovana, mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari kontribusi perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan nasional.

"Pembangunan Sekolah Rakyat ini kami pastikan tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga memenuhi standar kualitas terbaik serta mengedepankan aspek keselamatan kerja. Brantas Abipraya berkomitmen menghadirkan akomodasi pendidikan nan aman, nyaman, dan berbobot sebagai fondasi bagi lahirnya generasi unggul Indonesia di masa depan," ujar Dian.

Menurutnya, pembangunan prasarana pendidikan mempunyai peran strategis dalam menciptakan sumber daya manusia nan kompetitif sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan di beragam daerah. Dian menambahkan, kehadiran Sekolah Rakyat juga menjadi contoh sinergi antara pemerintah dan BUMN dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

“Melalui pembangunan Sekolah Rakyat Minahasa, Brantas Abipraya tidak hanya menghadirkan gedung fisik, tetapi juga turut mengambil bagian dalam menyiapkan ruang tumbuh bagi generasi muda Indonesia. Sejalan dengan semangat perusahaan untuk membangun lebih dari infrastruktur, proyek ini diharapkan menjadi fondasi bagi lahirnya generasi nan cerdas, berkarakter, dan bisa membawa kemajuan bagi bangsa di masa depan,” pungkas Dian.

Dengan konsep pendidikan terpadu dan akomodasi nan lengkap, Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat pemerataan pendidikan sekaligus mencetak generasi muda nan lebih siap menghadapi tantangan masa depan. (E-3)

Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana. Hal ini disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi di Kantor Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (2/6).

Prasetyo didampingi Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya dan Kepala Bakom M. Qodari.

Prasetyo mengatakan BGN mempunyai peran nan sangat krusial dalam menjalankan program prioritas Presiden Prabowo. Dia mengatakan Prabowo selalu melakukan pertimbangan termasuk BGN.

"Berkenaan dengan ha tersebut selama kurang lebih satu separuh satu melakukan monitoring pemindahan maka pada hari ini Selasa 2 Juni 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan melakukan pergantian ketua BGN," kata Prasetyo.

"Pertama adalah Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN," tambah dia.

Dadan merupakan akademisi, peneliti entomologi (ahli serangga) dari IPB University. Ia dilantik pertama kali oleh Presiden Jokowi pada 19 Agustus 2024 sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan melanjutkan kepemimpinan lembaga tersebut di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Mantan Ketua KPU RI Ramlan Surbakti mengusulkan pembentukan lembaga unik nan konsentrasi mengawasi dan menegakkan patokan biaya kampanye pemilu. Dia menilai beban pengawasan biaya kampanye terlalu berat jika hanya ditangani oleh KPU.

"Harus ada lembaga nan unik menangani ini," kata Ramlan dalam RDPU Komisi II DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Ramlan menyoroti tetap adanya celah dalam pengawasan biaya kampanye. Terutama dari praktik penggalangan biaya oleh tim informal di luar struktur resmi kampanye.

Menurutnya, biaya nan dihimpun tim informal kerap tidak terlaporkan. Bahkan, kata dia, bisa lebih besar dibanding biaya resmi.

"Ada beberapa poin nan mau saya sampaikan di sini. Satu, sistem informal dalam penggalangan biaya itu, istilahnya tim informal gitu ya, itu biasanya dalam pemilihan presiden alias kepala wilayah gitu, ini kudu diatur," ungkap Ramlan.

"Karena seringkali biaya nan dikumpulkan oleh tim informal itu malah lebih besar daripada biaya nan dilaporkan ke KPU alias instansi akuntan publik," sambungnya.

Sebab itu, menurutnya, revisi UU Pemilu perlu untuk mengatur tanggungjawab pelaporan terhadap seluruh aktivitas penggalangan biaya kampanye. Namun, dengan catatan tanpa membedakan dilakukan secara resmi alias tidak resmi.

"Jadi semua aktivitas umum alias informal, resmi alias tidak resmi, dalam penggalangan biaya ini, ini wajib dilaporkan," tegasnya.

Ramlan pun mencontohkan praktik pengawasan biaya kampanye di sejumlah negara demokrasi. Dia menyinggung Amerika Serikat nan mempunyai lembaga unik nan konsentrasi menegakkan patokan biaya kampanye. Kemudian, Inggris memberikan tugas itu kepada komisi pemilu.

"Ada dua model ya. Model pertama model Amerika. Amerika kan tingkat federal itu tidak ada badan penyelenggara pemilu, tapi mereka membentuk American Election Commission nan tugas utamanya menegakkan ketentuan biaya kampanye pemilu," ungkapnya.

Dia menilai model tersebut cukup efektif. Dia menyinggung kasus seorang pengusaha Indonesia pernah tersangkut pelanggaran pendanaan kampanye di Amerika Serikat.

"Ada pengusaha Indonesia nan memberi sumbangan bagi Bill Clinton waktu kampanye itu ketahuan ya, kena denda dia," ucap Ramlan.

Ramlan mengaku tak setuju jika tugas penegakan patokan biaya kampanye diberikan langsung kepada KPU. Menurutnya, tugas KPU bisa terganggu jika mengurusi sekaligus penegakan biaya kampanye.

"Saya sendiri tidak begitu memandang tepat menugaskan KPU untuk menegakkan ketentuan biaya kampanye itu. Karena pekerjaan menegakkan ketentuan biaya kampanye pemilu menurut saya cukup berat," kata Ramlan.

"Kalau itu diberikan tugasnya kepada KPU bisa jadi tugas utamanya malah terhalang," sambungnya.

Ramlan lantas mengusulkan agar KPU diberi kewenangan membentuk lembaga tersebut. Namun, kata dia, operasional dan pengambilan keputusan tetap independen.

"Tapi misalnya bisa saja KPU diberi tugas untuk membentuk lembaga ini, tetapi lembaga ini secara fungsional kudu tetap independen walaupun nan membentuk kelak KPU," tutur Ramlan.

(amw/isa)

Jakarta - Pemerintah mengkaji sejumlah opsi penanganan jangka panjang bagi penduduk terdampak kebakaran di area Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat. Salah satu opsi nan dipertimbangkan adalah penyediaan rumah susun (rusun) untuk penduduk korban kebakaran.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro saat meninjau letak pengungsian korban kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026) malam. Menurutnya, pemerintah tidak hanya konsentrasi pada penanganan darurat pascakebakaran, tetapi juga mencari solusi agar penduduk mempunyai kediaman nan lebih layak dan aman.

"Intinya kita tidak hanya memandang kebakarannya, tapi kudu memikirkan ke depan ini penduduk sebaiknya seperti apa. Pertama, tentu pemerintah memahami bahwa penduduk itu kudu tinggal di tempat nan layak, nan baik, nan tidak rawan musibah kebakaran seperti ini," kata Juri.

Juri mengatakan pemerintah bakal berkoordinasi dengan beragam pihak, mulai dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga Kementerian Perumahan, untuk menentukan langkah terbaik bagi penduduk terdampak.

"Nanti bakal kami pikirkan dan koordinasi dengan banyak pihak, dengan pemerintah daerah, dengan Pemprov, dengan Kementerian Perumahan, kira-kira solusinya seperti apa. Apakah kita bakal bantu bangunkan rusun alias seperti apa, kelak kita bakal cari jalan keluarnya," ujarnya.

Menurut Juri, solusi permanen perlu segera dicari mengingat kebakaran di area tersebut kerap berulang. Pemerintah mau memastikan penduduk tidak terus-menerus menghadapi akibat serupa di masa mendatang.

"Yang jelas dalam waktu nan mungkin tidak terlalu lama kita bakal mencari solusi. Karena ini kan sering sekali terjadi kebakaran di tempat ini dan kita semua prihatin," tuturnya.

Dalam kesempatan nan sama, Juri juga menyinggung status lahan nan terdampak kebakaran. Ia mengatakan area tersebut merupakan aset pemerintah nan dikelola Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK Kemayoran).

"Kalau lahannya tetap lahan milik PPK Kemayoran. Mengenai mukimnya penduduk di wilayah ini tentu kudu kita lihat satu per satu. Tapi nan jelas ini tetap menjadi milik pemerintah melalui PPK Kemayoran," katanya.

Meski demikian, Juri menegaskan pemerintah bakal mengedepankan pendekatan nan humanis dalam mencari solusi penataan area maupun kediaman bagi penduduk terdampak.

"Kita bakal cari solusi sebaik-baiknya. nan pertama tentu kita bakal memanusiakan dan menghargai setiap warga. Kalau pun ada jalan keluar gimana menata permukiman ini, kita bakal cari jalan sebaik-baiknya agar tidak ada masalah," imbuhnya.

(bel/lir)

Ilustrasi(Dok Sekolah Pelita Harapan)

MENINGKATNYA kebutuhan pendidikan internasional di Jakarta Utara mendorong Sekolah Pelita Harapan (SPH) Pluit memperluas kapabilitas jasa melalui pembangunan kampus permanen baru di area Pluit. Kampus nan ditargetkan beraksi pada awal 2028 tersebut bakal meningkatkan daya tampung sekolah dari sekitar 500 siswa menjadi 1.200 siswa.

Pembangunan kampus baru ditandai dengan peletakan batu pertama nan berjalan di Jakarta Utara, Selasa (2/6). Kampus nan berdiri di atas lahan seluas sekitar 2,2 hektare itu direncanakan rampung pada Desember 2027 dan mulai menerima siswa pada Januari 2028 untuk jenjang Kindergarten hingga Grade 12.

Chairwoman SPH, Aileen Riady, mengatakan pembangunan kampus baru merupakan corak komitmen jangka panjang sekolah dalam menjawab kebutuhan masyarakat nan terus berkembang.

“Kampus baru ini mencerminkan komitmen jangka panjang kami kepada keluarga-keluarga di Jakarta Utara dan generasi pemimpin Indonesia maupun dunia di masa depan. Kami membangun bukan sekadar ruang kelas, melainkan sebuah organisasi tempat siswa dapat bertumbuh secara intelektual, kreatif, spiritual, dan relasional,” ucap Aileen.

Menurutnya, perkembangan area Pluit dan sekitarnya sebagai pusat permukiman dan aktivitas ekonomi baru turut meningkatkan kebutuhan akses pendidikan berstandar internasional. Kawasan tersebut sekarang menjadi tempat tinggal banyak family profesional, pelaku usaha, dan organisasi internasional nan memerlukan pilihan pendidikan dunia bagi anak-anak mereka.

Presiden Yayasan Pendidikan Pelita Harapan (YPPH), Jonathan Parapak, mengungkapkan pembangunan kampus permanen ini merupakan hasil perjuangan panjang nan telah berjalan lebih dari satu dekade.

“Anugerah Tuhan nan luar biasa setelah bertahun-tahun perencanaan, doa, dan ketekunan, akhirnya seluruh perizinan nan diperlukan dapat diselesaikan sehingga pembangunan ini dapat dimulai,” katanya.

Jonathan menjelaskan kampus SPH Pluit nan saat ini beraksi di kompleks Lippo Mall Pluit sejak awal memang dirancang sebagai letak sementara sembari menunggu pembangunan kampus permanen. Namun proses perizinan nan panjang membikin realisasi pembangunan baru dapat dilakukan setelah nyaris 12 tahun.

Peletakan batu pertama tersebut juga dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti. Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti menekankan pentingnya investasi pendidikan dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Saya setuju bahwa pendidikan adalah investasi sumber daya manusia. Ini bukan hanya tentang pembangunan bentuk sekolah, tetapi nan lebih krusial adalah membentuk karakter generasi masa depan dan memastikan bangsa kita dibangun dengan kuat,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Pendiri dan Ketua Dewan Pembina YPPH, James Riady. Menurutnya, pendidikan mempunyai peran strategis dalam membentuk kualitas kepemimpinan nasional di masa depan.

“Pendidikan adalah salah satu langkah paling strategis untuk membentuk masa depan Indonesia. SPH Pluit datang bukan hanya untuk mengejar kelebihan akademik, tetapi juga membentuk pemimpin masa depan nan mempunyai hikmat, integritas, belas kasih, dan iman,” sebut James.

Selain memperluas kapabilitas siswa, kampus baru juga dirancang untuk mendukung pengembangan beragam kompetensi nan semakin dibutuhkan di era transformasi digital dan kepintaran buatan (AI). Fokus pembelajaran mencakup keahlian berpikir kritis, kepemimpinan, kewirausahaan, komunikasi global, literasi teknologi, dan kesiapan menghadapi perubahan bumi kerja masa depan.

Coordinator of SPH Schools, Sheldon North, mengatakan akomodasi baru bakal memberikan ruang nan lebih luas untuk pengembangan beragam program akademik dan nonakademik tersebut.

“SPH Pluit bakal terus memperkuat standar akademik internasional sembari membangun lingkungan belajar nan penuh kepedulian dan siap menghadapi masa depan. Kampus baru ini memungkinkan kami memperluas beragam kesempatan dalam pembelajaran berbasis AI, kewirausahaan, seni, olahraga, dan pembentukan kepemimpinan global,” tuturnya.

Kampus baru SPH Pluit bakal mempunyai luas gedung sekitar 22.000 meter persegi nan terdiri atas tiga lantai. Berbagai akomodasi modern bakal tersedia, mulai dari laboratorium sains dan teknologi, ruang pembelajaran berbasis AI, akomodasi seni dan musik, lapangan olahraga, kolam renang, gymnasium, aula serbaguna, hingga area pembelajaran luar ruang.

Executive Director YPPH, Stephanie Riady, mengatakan pembangunan kampus baru merupakan hasil kerjasama beragam pihak nan telah mendukung perjalanan sekolah selama bertahun-tahun.

“Proyek ini merupakan hasil dari bertahun-tahun visi, ketekunan, dan kolaborasi. Kami berterima kasih atas support para orang tua, pendidik, pemimpin pemerintahan, dan seluruh pihak nan telah melangkah berbareng menuju pencapaian krusial ini,” terangnya. (E-4)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan perjanjian ekspor nan telah melangkah bakal tetap dihormati, sekalipun pemerintah mulai menerapkan sistem tata kelola ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) strategis melalui satu pintu, ialah PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Seperti diketahui, pemerintah memberlakukan kebijakan ekspor komoditas strategis melalui PT DSI mulai 1 Juni 2026. Untuk tahap awal, tiga komoditas strategis nan dikenakan kebijakan ini, ialah batu bara, minyak kelapa sawit alias Crude Palm Oil (CPO), dan ferroalloy.

Namun, kebijakan ini bakal dilakukan secara berjenjang dan ada transisi. Masa transisi bakal bertindak mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, hingga akhirnya ditargetkan diimplementasikan secara penuh paling lambat mulai 1 Januari 2027.

Airlangga memahami kekhawatiran pelaku upaya mengenai perubahan sistem ekspor. Namun, seluruh perjanjian nan melangkah tetap bakal dihormati sepanjang dilakukan secara normal dan sesuai dengan ketentuan nan berlaku.

"Terkait dengan perjanjian tentu perusahaan itu bakal menghormati perjanjian masing-masing sejauh perjanjian tersebut transaksi normal dengan nilai referensi nan juga merujuk pada nilai nan telah ditentukan," kata Airlangga dalam Konferensi Pers di Jakarta, Minggu (31/5/2026).

Di sisi lain, Airlangga juga memastikan bahwa penerapan DSI bakal dilakukan secara berjenjang dan dievaluasi secara berkala, terutama setelah tiga bulan pertama kebijakan ini dijalankan sejak 1 Juni 2026.

"Nah tahapan-tahapan ini bakal dievaluasi dalam waktu tiga bulan, termasuk memperhitungkan kesiapan sistem daripada PT DSI itu sendiri," tambahnya.

Di kesempatan nan sama, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menyatakan tetap mematangkan pembentukan manajemen PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Setelah mengangkat Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), sekarang Danantara tengah melakukan proses seleksi ketat untuk jejeran manajemen perusahaan ekspor tersebut.

COO BPI Danantara Dony Oskaria menyebut bahwa dalam waktu dekat ini Danantara berencana mengumumkan nama-nama nan bakal mengisi jejeran manajemen perusahaan tersebut.

Menurutnya, Danantara tengah melakukan proses seleksi nan ketat berangkaian dengan Sumber Daya Manusia nan kelak bakal berasosiasi dengan PT DSI.

"Ini juga sedang dilakukan proses seleksi nan ketat dan insya Allah mudah-mudahan kelak minggu depan bakal ada beberapa nama lagi nan bakal diumumkan oleh Danantara menjadi bagian daripada tim," ujar Dony.

Tak hanya itu, Danantara juga sedang mengembangkan sistem teknologi nan bakal mendukung operasional DSI. Sistem tersebut dirancang untuk memastikan pengelolaan info dan transaksi ekspor melangkah secara transparan, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Dony, pembentukan DSI merupakan amanah besar nan diberikan kepada Danantara untuk memastikan sumber daya alam Indonesia dapat memberikan faedah maksimal bagi negara dan masyarakat.

"Harapannya adalah bahwa ini amanah besar nan dititipkan oleh masyarakat Indonesia untuk mengelola sumber daya alam kita menjadi memberikan faedah nan maksimal lantaran itu kami dari Danantara Indonesia bakal berupaya sebaik mungkin dan dapat diawasi oleh masyarakat Indonesia dalam penerapan program ini," katanya.

(wia)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Ilustrasi.(Magnific)

MEMPELAJARI Al-Qur'an melalui pembagian Juz memberikan kemudahan bagi umat Islam untuk memahami struktur dan tema besar wahyu Allah SWT. Juz 5, 6, dan 7 merupakan bagian nan sangat krusial lantaran didominasi oleh ayat-ayat Madaniyah nan mengatur tatanan sosial, norma keluarga, hingga hubungan antarumat beragama.

Berikut ulasan mendalam mengenai karakteristik, daftar surat, dan asbabun nuzul pada bagian tersebut. Selamat membaca.

Karakteristik Juz 5: Keadilan Sosial dan Hukum Keluarga

Juz 5 dimulai dari Surah An-Nisa ayat 24 hingga ayat 147. Fokus utama juz ini adalah pembenahan struktur sosial masyarakat Muslim di Madinah, terutama mengenai hak-hak wanita dan kaum lemah.

• Daftar Surat: Seluruhnya berisi bagian dari Surah An-Nisa.
• Tema Utama: Hukum pernikahan, larangan menyantap kekayaan secara batil, tanggungjawab menaati pemimpin (Ulul Amri), dan etika dalam peperangan.
• Asbabun Nuzul Penting: Salah satu ayat terkenal dalam juz ini adalah An-Nisa ayat 59 tentang ketaatan. Ayat ini turun berangkaian dengan Abdullah bin Hudzaifah bin Qais saat diutus Rasulullah SAW dalam suatu sariyah (pasukan khusus) yang menekankan pentingnya ketaatan selama tidak dalam kemaksiatan.

Karakteristik Juz 6: Ketegasan Hukum dan Kesucian Jiwa

Juz 6 meliputi akhir Surah An-Nisa (ayat 148) hingga Surah Al-Ma'idah ayat 81. Juz ini menjadi transisi dari pembahasan kewenangan sesama manusia menuju perjanjian-perjanjian sakral dengan Allah SWT.

• Daftar Surat: Surah An-Nisa (lanjutan) dan Surah Al-Ma'idah.
• Tema Utama: Bantahan terhadap klaim mahir kitab, norma makanan nan legal dan haram, serta perintah untuk bertindak setara meskipun terhadap kaum nan dibenci.
• Asbabun Nuzul Penting: Surah Al-Ma'idah ayat 3 (ayat penyempurnaan agama) sering dikaitkan dengan peristiwa Haji Wada. Selain itu, Al-Ma'idah ayat 6 tentang perintah wudhu dan tayamum turun saat rombongan Rasulullah SAW kehilangan kalung Aisyah RA di tempat nan tidak ada air, sehingga Allah memberikan keringanan berupa tayamum.

Karakteristik Juz 7: Toleransi dan Keteguhan Iman

Juz 7 dimulai dari Surah Al-Ma'idah ayat 82 hingga Surah Al-An'am ayat 110. Juz ini mempunyai karakter lantaran mempertemukan karakter Surah Al-Ma'idah (Madaniyah) nan berisi norma dengan Surah Al-An'am (Makkiyah) nan berisi ketauhidan.

• Daftar Surat: Surah Al-Ma'idah (lanjutan) dan Surah Al-An'am.
• Tema Utama: Hubungan Muslim dengan Nasrani, norma sumpah (kafarat), larangan khamr dan judi, serta pembuktian keesaan Allah melalui tanda-tanda alam di Surah Al-An'am.
• Asbabun Nuzul Penting: Surah Al-Ma'idah ayat 87-88 turun ketika beberapa sahabat (seperti Utsman bin Mazh'un) beriktikad mengharamkan makanan lezat dan tidak mau menikah demi konsentrasi beribadah. Allah menurunkan ayat ini untuk menegaskan bahwa Islam tidak mengenal konsep kerahiban nan ekstrem dan memperbolehkan hal-hal baik nan telah dihalalkan.

Tabel Ringkasan Juz 5, 6, dan 7

FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Apa perbedaan mencolok antara Juz 5 dan Juz 7?
Juz 5 sangat kental dengan urusan norma sosial dan family (Madaniyah), sedangkan Juz 7 mulai memasukkan unsur ketauhidan dan perdebatan logis melawan kemusyrikan lantaran ada Surah Al-An'am (Makkiyah).

2. Mengapa Surah Al-Ma'idah disebut sebagai salah satu surat terakhir nan turun?
Karena banyak mengandung hukum-hukum final (seperti penyempurnaan kepercayaan di ayat 3) nan mengatur tatanan hidup umat Islam setelah tegaknya negara di Madinah.

3. Apa pesan utama dalam Surah Al-An'am di Juz 7?
Menegaskan bahwa Allah adalah pembuat tunggal alam semesta dan menolak segala corak persekutuan (syirik) dengan argumen-argumen rasional.

4. Apakah ada ayat tentang toleransi di Juz 7?
Ya, dalam Surah Al-Ma'idah ayat 82-83 dijelaskan tentang kedekatan kasih sayang antara orang beragama dengan orang-orang Nasrani nan rendah hati.

5. Apa kafarat (denda) melanggar sumpah nan dijelaskan di Juz 7?
Memberi makan 10 orang miskin, memberi busana kepada mereka, memerdekakan budak, alias berpuasa selama tiga hari (Al-Ma idah ayat 89).

6. Mengapa pembahasan tentang perempuan begitu dominan di Juz 5?
Karena Juz 5 didominasi oleh Surah An-Nisa (Perempuan). Allah SWT menurunkan ayat-ayat ini untuk mengangkat derajat perempuan, mengatur kewenangan waris, serta memberikan perlindungan norma nan sebelumnya tidak didapatkan pada era Jahiliyah.

7. Apa makna krusial dari ayat tentang Ulul Amri di Juz 5?
Ayat tersebut (An-Nisa: 59) menetapkan jenjang ketaatan seorang Muslim: pertama kepada Allah, kedua kepada Rasul, dan ketiga kepada pemimpin di antara mereka, selama perintah pemimpin tersebut tidak bertentangan dengan syariat.

Kesimpulan dan Hikmah

Mempelajari Juz 5, 6, dan 7 memberikan pemahaman nan komprehensif mengenai gimana Islam mengatur hubungan vertikal (kepada Allah) dan mendatar (kepada sesama manusia). Juz 5 mengajarkan kita tentang keadilan di dalam rumah tangga; Juz 6 mengajarkan tentang kedisiplinan dalam menjalankan hukum dan norma makanan; sementara Juz 7 membujuk kita merenungi kebesaran pembuatan alam semesta sekaligus menjaga etika dalam pergaulan antarumat beragama.

Bagi pembaca nan sedang mendalami tilawah alias hafalan, memahami karakter tiap juz ini bakal sangat membantu dalam memetakan perpindahan tema, sehingga hubungan dengan Al-Qur'an menjadi lebih berarti dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

Keluhan pedagang warung tegal (warteg) soal kenaikan nilai sayuran belakangan ini dibenarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Lembaga tersebut mencatat nilai sejumlah komoditas hortikultura, seperti cabai, bawang merah, tomat, sawi hijau, cabai rawit, dan timun, mengalami kenaikan pada Mei 2026 dan menjadi penyumbang inflasi pangan menjelang Idul Adha.

Kenaikan nilai tersebut tercermin dalam info inflasi Mei 2026. Kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau mencatat inflasi sebesar 0,39 persen secara bulanan. Kelompok ini menjadi penyumbang terbesar terhadap inflasi nasional nan mencapai 0,28 persen month to month (mtm), dengan andil sebesar 0,28 persen.

BPS mencatat, kenaikan nilai sayuran turut mendorong inflasi pada komponen nilai pangan bergolak (volatile food). Setelah mengalami deflasi 0,88 persen pada April 2026, golongan volatile food kembali mencatat inflasi sebesar 0,22 persen pada Mei 2026.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Pudji Ismartini, menjelaskan kenaikan nilai beragam komoditas sayuran dipengaruhi aspek musiman. Salah satunya adalah meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang hari besar keagamaan nasional, termasuk Idul Adha.

“Jadi memang komoditas ini masuk ke golongan nilai peralatan nan bergejolak. Jadi ini berkarakter musiman lantaran adanya hari besar keagamaan di antaranya ini menjadi salah satu pemicu adanya perubahan permintaan di masyarakat,” kata Pudji dalam konvensi pers, Selasa (2/6).

Selain aspek permintaan, kenaikan nilai juga dipengaruhi oleh gangguan produksi di sejumlah wilayah sentra. Untuk cabai, misalnya, BPS mencatat adanya penurunan produksi pada April 2026 di beberapa wilayah seperti Garut, Temanggung, dan Malang.

Sementara itu, produksi bawang merah juga mengalami tekanan akibat penurunan panen pada Mei 2026 di sejumlah wilayah sentra produksi. Kondisi tersebut terjadi di Sampang, Enrekang, Bojonegoro, Pati, dan Demak. Penurunan produksi dipicu oleh cuaca ekstrem, serangan organisme pengganggu tumbuhan, hingga kondisi kekeringan.

Di sisi lain, nilai tomat juga mengalami kenaikan. Namun, menurut Pudji, aspek pendorong utamanya berasal dari meningkatnya permintaan produk hortikultura di sejumlah wilayah menjelang seremoni Idul Adha 1447 Hijriah.

“Itu jadi salah satu peristiwa nan terjadi nan menyebabkan adanya kejadian kenaikan nilai sayuran tadi,” kata dia.

Kenaikan nilai beragam komoditas tersebut akhirnya memberikan andil terhadap inflasi Mei 2026. Cabai merah menjadi penyumbang terbesar dari golongan sayuran, disusul bawang merah dan tomat.

“Kalau cabe merah 0,08 persen, kemudian bawang merah 0,04 persen, kemudian tomat 0,03 persen, kemudian sawi hijau 0,01 persen. Kemudian cabe rawit 0,01 persen, dan timun 0,01 persen ya,” tegasnya.

.(Dok Istimewa )

PENERAPAN prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) semakin menjadi bagian krusial dalam strategi upaya perusahaan. Tidak lagi sekadar memenuhi tuntutan kepatuhan, ESG sekarang dipandang sebagai fondasi untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan sekaligus memberikan akibat positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Pendekatan tersebut menjadi salah satu aspek nan mengantarkan LippoLand meraih penghargaan TOP CSR Awards 2026 kategori Corporate Level – Star 3 dalam arena nan digelar di Hotel Raffles Jakarta pada 25 Mei 2026.

Penghargaan nan diselenggarakan oleh Majalah TopBusiness berbareng sejumlah lembaga serta master Corporate Social Responsibility (CSR) dan ESG di Indonesia itu tahun ini mengusung tema “Aligning CSR and ESG for Long-Term Corporate Value and Sustainable Development”. Melalui arena tersebut, LippoLand dinilai sukses mengintegrasikan prinsip ESG dan program CSR sebagai bagian nan tidak terpisahkan dari strategi upaya berkepanjangan perusahaan.

Sebagai perusahaan real estat nan telah beraksi lebih dari tiga dasawarsa dengan portofolio lebih dari 150 proyek di beragam wilayah Indonesia, LippoLand menerapkan konsep triple value, ialah menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Komitmen tersebut dijalankan melalui kerangka keberlanjutan (sustainability framework) nan berfokus pada empat pilar utama, ialah peningkatan kualitas hidup, kepedulian terhadap lingkungan, pengembangan sumber daya manusia, serta penerapan praktik upaya terbaik.

Implementasi strategi tersebut diwujudkan melalui program keberlanjutan “Lippo Untuk Indonesia PASTI”, nan mencakup beragam inisiatif di bagian pendidikan, kesehatan, lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup organisasi di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Sejumlah program nan dijalankan antara lain LippoLand Mengajar, program urban farming, pembaharuan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemberdayaan kader posyandu, hingga training dan pameran bagi pelaku upaya mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sepanjang periode 2024 hingga 2025, perusahaan mencatat telah menjalankan lebih dari 100 program CSR nan menjangkau lebih dari 192.000 penerima faedah di empat provinsi dan sembilan kota di Indonesia. Berbagai program tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk menghadirkan akibat sosial nan berkepanjangan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat di beragam daerah.

CEO LippoLand, David Iman Santosa, mengatakan penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi perusahaan untuk terus memperkuat program keberlanjutan nan memberikan faedah nyata bagi masyarakat.

“Penghargaan TOP CSR Awards 2026 ini merupakan apresiasi atas komitmen dan kerja sama seluruh pihak dalam menjalankan program keberlanjutan perusahaan. Kami percaya bahwa keberhasilan upaya kudu melangkah seiring dengan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Melalui Lippo Untuk Indonesia PASTI, kami bakal terus menghadirkan program-program nan memberikan faedah nyata dan berkepanjangan bagi Indonesia,” ujar David.

Menurutnya, keberlanjutan tidak hanya menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan, tetapi juga merupakan komponen krusial dalam menciptakan pertumbuhan upaya nan inklusif dan berjangka panjang.

Raihan TOP CSR Awards 2026 menjadi salah satu parameter bahwa integrasi antara ESG, inovasi, dan kepedulian sosial bisa menciptakan nilai nan berkepanjangan bagi perusahaan maupun para pemangku kepentingan. Di tengah meningkatnya perhatian terhadap praktik upaya nan bertanggung jawab, pendekatan tersebut juga menunjukkan gimana sektor properti dapat berkontribusi dalam pembangunan sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.

Melalui beragam program nan dijalankan, LippoLand menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan akibat positif bagi masyarakat sekaligus memperkuat praktik upaya berkepanjangan nan sejalan dengan tujuan pembangunan jangka panjang Indonesia. (E-4)

CEO Nvidia Jensen Huang Tampil di You Quiz on the Block.(Dok. Nvidia)

CEO Nvidia, Jensen Huang, dipastikan bakal tampil dalam program talk show terkenal Korea Selatan, You Quiz on the Block. Penampilan ini menandai debut pertama bos raksasa teknologi bumi tersebut dalam sebuah aktivitas intermezo televisi (variety show).

Kehadiran Huang merupakan bagian dari rangkaian agenda kunjungannya ke Korea Selatan nan telah dimulai sejak 28 Mei lalu. Episode spesial nan mempertemukan sang "Raja AI" dengan pembawa aktivitas nasional Yoo Jae-suk ini dijadwalkan tayang pada Juni 2026.

Eksekutif manajemen upaya di CJ ENM, Nam Seung Yong, mengungkapkan bahwa Huang bakal membagikan perjalanan hidupnya nan inspiratif. "Penonton dapat mendengar kisah hidup Jensen Huang, dari mencuci piring saat anak-anak hingga menjadi CEO dari perusahaan paling berbobot di dunia," ujar Nam dalam keterangannya, Selasa (2/6).

Selain sisi personal, Huang juga bakal memaparkan pemikirannya mengenai perkembangan kepintaran buatan (AI), visi masa depan teknologi, serta kualitas nan kudu dimiliki oleh generasi mendatang untuk bersaing di era digital.

Pihak tvN selaku stasiun televisi nan menyiarkan aktivitas tersebut menyatakan bahwa Jensen Huang secara unik memilih You Quiz on the Block sebagai panggung intermezo pertamanya. Perwakilan tvN menyebut bahwa keputusan ini sangat dinantikan mengingat pengaruh dunia nan dimiliki Huang saat ini.

Jensen Huang dikenal sebagai sosok di kembali transformasi besar Nvidia, dari perusahaan cip grafis menjadi pemain kunci dalam ekosistem AI generatif global. Keberhasilannya membawa Nvidia mencapai valuasi dahsyat menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh di industri teknologi.

Selama di Korea Selatan, Huang tidak hanya melakukan syuting televisi. Ia juga dijadwalkan berjumpa dengan sejumlah pemimpin konglomerat besar Korea guna memperkuat kerja sama di bagian AI dan robotika. Langkah strategis ini mempertegas posisi Korea Selatan sebagai mitra utama Nvidia dalam rantai pasok teknologi masa depan.

Kecintaan Huang terhadap kebudayaan dan kuliner Korea juga disebut menjadi salah satu argumen individual di kembali kunjungannya kali ini, nan semakin mempererat hubungan antara sang pemimpin teknologi dengan publik Korea Selatan.

Fokus Kunjungan Jensen Huang:

• Debut di variety show You Quiz on the Block (Tayang Juni 2026).
• Pertemuan strategis dengan konglomerat Korea Selatan mengenai AI dan Robotika.
• Penguatan ekosistem AI dunia melalui kemitraan teknologi di Asia Timur.

Ilustrasi(Dok Istimewa )

PEMBANGUNAN sumber daya manusia (SDM) dinilai kudu menjadi prioritas utama dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Di tengah beragam program pembangunan nan dijalankan pemerintah, kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut mempunyai peran strategis lantaran menyentuh kebutuhan dasar masyarakat sekaligus menjadi investasi jangka panjang bagi kualitas generasi mendatang.

Pandangan tersebut mengemuka dalam obrolan kebangsaan nan digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ’Aisyiyah (BEM PTMA) Indonesia di Banten dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026. Mengangkat tema “MBG sebagai Mandatory Spending untuk Pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia”, obrolan tersebut membahas posisi program MBG dalam pembangunan nasional serta tantangan implementasinya di lapangan.

Koordinator Pusat (Korpus) BEM PTMA Indonesia, Yogi Alidrus, menilai program MBG tidak semestinya dipandang sebagai support sosial semata. Menurutnya, pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan peserta didik, merupakan investasi strategis negara dalam membangun kualitas manusia Indonesia.

“Bangsa nan besar tidak hanya dibangun dengan prasarana nan megah, tetapi juga dengan kualitas manusia nan sehat, cerdas, dan berkekuatan saing. MBG kudu dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi emas Indonesia,” ujar Yogi.

Ia menjelaskan bahwa semangat Pancasila menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Karena itu, kebijakan nan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam perspektif kebijakan publik, peserta obrolan menilai MBG layak diposisikan sebagai mandatory spending alias shopping prioritas negara. Selama ini Indonesia telah mengenal kebijakan alokasi wajib pada sektor pendidikan dan kesehatan. Menurut mereka, pembangunan SDM juga memerlukan komitmen anggaran nan berkepanjangan lantaran dampaknya sangat menentukan daya saing bangsa di masa depan.

Investasi pada pemenuhan gizi dinilai mempunyai pengaruh berlapis terhadap beragam sektor. Selain membantu menekan nomor stunting, program tersebut juga berpotensi meningkatkan keahlian belajar siswa, menurunkan nomor putus sekolah, memperbaiki kesehatan masyarakat, hingga meningkatkan kualitas tenaga kerja nasional dalam jangka panjang.

Meski demikian, para peserta obrolan menegaskan bahwa support terhadap MBG tidak berfaedah menutup ruang kritik terhadap pelaksanaannya. Dalam negara kerakyatan nan berdasarkan Pancasila, kritik konstruktif justru dibutuhkan untuk memastikan program melangkah efektif dan tepat sasaran.

Menurut Yogi, krusial untuk membedakan antara kritik terhadap penerapan program dan penolakan terhadap tujuan program itu sendiri. Ia menilai tujuan MBG untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat merupakan langkah nan tepat, namun pelaksanaannya tetap perlu diawasi dan dievaluasi secara berkala.

“Tujuan MBG untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat adalah tujuan nan baik. Namun pelaksanaannya tetap kudu diawasi, dievaluasi, dan dikritisi agar tepat sasaran, transparan, serta memberikan faedah maksimal bagi rakyat,” katanya.

Dalam obrolan tersebut, sejumlah tantangan penerapan MBG turut menjadi perhatian. Salah satunya mengenai ketepatan sasaran penerima manfaat. Masih terdapat potensi ketidaksesuaian info di sejumlah wilayah sehingga diperlukan integrasi info nan lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, kualitas makanan nan disalurkan juga dinilai kudu menjadi perhatian utama. Program MBG tidak cukup diukur dari jumlah makanan nan dibagikan, tetapi juga kudu memastikan kandungan gizi nan sesuai dengan kebutuhan anak-anak dan peserta didik.

Pengelolaan anggaran menjadi rumor lain nan dibahas. Mengingat program ini menggunakan biaya negara dalam jumlah besar, transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi syarat absolut agar pelaksanaannya terhindar dari penyimpangan.

Tantangan berikutnya adalah pemerataan layanan. Wilayah kepulauan, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) mempunyai karakter pengedaran nan berbeda dibandingkan area perkotaan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan kualitas jasa dan akses penerima faedah tetap merata di seluruh wilayah.

Peserta obrolan juga menyoroti pentingnya pertimbangan berkepanjangan terhadap akibat program terhadap APBN. Efektivitas dan efisiensi pembiayaan perlu terus diukur agar penyelenggaraan MBG tidak mengurangi kualitas jasa publik pada sektor strategis lainnya.

Sebagai corak kontribusi mahasiswa terhadap pembangunan nasional, Korpus BEM PTMA Indonesia turut menyampaikan sejumlah rekomendasi. Mereka mendorong penguatan pengawasan publik dengan melibatkan mahasiswa, akademisi, media, dan masyarakat sipil dalam pemantauan penyelenggaraan program.

Selain itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat sistem digitalisasi dan transparansi info melalui sistem pelaporan dan monitoring nan dapat diakses secara terbuka. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program.

Korpus BEM PTMA juga menilai MBG dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi wilayah andaikan melibatkan petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM lokal dalam rantai pasok pangan. Dengan demikian, faedah program tidak hanya dirasakan oleh penerima bantuan, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

Mereka juga mendorong pertimbangan berkala berbasis info dengan parameter nan jelas, seperti penurunan nomor stunting, peningkatan kesehatan siswa, meningkatnya kehadiran di sekolah, dan perbaikan kualitas pembelajaran. Di samping itu, program MBG dinilai perlu dibarengi dengan edukasi gizi kepada siswa, keluarga, dan masyarakat agar dampaknya dapat berjalan lebih berkelanjutan.

Menutup diskusi, Yogi menegaskan bahwa semangat Hari Lahir Pancasila kudu dimaknai sebagai upaya berbareng membangun bangsa melalui dialog, partisipasi, dan pengawasan nan sehat.

“Pancasila mengajarkan musyawarah dan keadilan sosial. Karena itu, MBG kudu kita dukung sebagai ikhtiar membangun SDM Indonesia, namun juga kudu kita kawal melalui kritik nan objektif, pertimbangan nan jujur, dan solusi nan konstruktif. Bangsa ini bakal maju bukan lantaran anti-kritik, tetapi lantaran bisa menerima kritik untuk menjadi lebih baik,” tegasnya.

Bagi para mahasiswa, pembangunan manusia kudu tetap menjadi prioritas utama bangsa. Dalam kerangka tersebut, program Makan Bergizi Gratis dinilai berpotensi menjadi salah satu instrumen strategis untuk menyiapkan generasi nan lebih sehat, produktif, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. (E-4)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Prabowo Subianto mempunyai proyek percepatan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapabilitas 100 Giga Watt (GW). Program ini juga diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong pengembangan daya bersih di tingkat ASEAN.

Presiden Prabowo apalagi menargetkan program PLTS 100 GW tersebut dapat diselesaikan sebelum 2029. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina beberapa waktu nan lalu.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai bahwa keberhasilan program PLTS 100 GW tidak hanya ditentukan oleh besarnya sasaran kapasitas, tetapi juga oleh keahlian pemerintah membangun fondasi untuk penerapan nan cepat, terukur, dan dapat direplikasi.

Pada periode awal atau take-off period, selain membangun tata kelola dan perencanaan, pemerintah perlu memprioritaskan program-program quick wins nan dapat langsung mengurangi konsumsi minyak diesel, membuka investasi, serta meningkatkan akses listrik bersih bagi masyarakat, dan membangun optimisme bahwa Indonesia dapat melaksanakan program nan ambisius ini.

IESR mengidentifikasi tiga agenda prioritas nan perlu menjadi konsentrasi awal penerapan PLTS 100 GW, ialah pertama, percepatan program dedieselisasi, kedua percepatan PLTS genting dan Battery Energy Storage System (BESS), serta ketiga, pengembangan model pengelolaan PLTS desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) alias Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Ketiga agenda ini krusial lantaran dapat menjadi bukti awal bahwa program PLTS 100 GW bukan hanya ambisi kapasitas, tetapi juga strategi transformasi sistem daya secara nyata. Analisis Khusus: Dedieselisasi sebagai Quick Win Utama," terang Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, dalam siaran persnya, dikutip Selasa (2/6/2026).

Menurutnya, program dedieselisasi menjadi salah satu pintu masuk paling strategis untuk mempercepat penerapan PLTS 100 GW. Indonesia tetap mempunyai ribuan letak pembangkit diesel, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan. Dalam RUPTL 2025-2034, PLN mengidentifikasi sekitar 3.996 generator diesel di 1.234 letak terpencil dan menargetkan pengurangan pasokan listrik dari PLTD sebesar 80 persen pada 2030.

Namun, kata Fabby, proses pengadaan proyek dedieselisasi selama beberapa tahun terakhir belum melangkah optimal. Upaya lelang pada 2022 minim peminat, sementara proses lanjutan melalui penandatanganan Letter of Intent (LoI) dengan konsorsium pada 2023 tetap menghadapi hambatan persetujuan tarif. Adapun Keputusan Menteri ESDM (turunan dari Permen ESDM No. 19/2025) nan mengatur tentang nilai pemisah atas untuk proyek dedieselisasi berbasis PLTS dan BESS tetap belum diterbitkan hingga saat ini.

IESR menilai bahwa pemerintah perlu meninjau kembali sistem pengadaan proyek dedieselisasi agar lebih menarik bagi developer dan lebih sesuai dengan kondisi lapangan. Bundling proyek dapat dilakukan secara selektif, khususnya pada wilayah dengan cakupan nan lebih mini tetapi kapabilitas proyek lebih besar. Pendekatan ini dapat mengurangi kompleksitas logistik, meningkatkan skala keekonomian, dan membikin proyek lebih bankable bagi investor.

Selain PLTD terisolasi, IESR juga menyoroti kesempatan penghematan diesel pada sistem besar melalui program fat burning, ialah penggunaan PLTS dan BESS untuk mengurangi konsumsi BBM pada pembangkit diesel nan tetap beraksi di sistem kelistrikan besar. Konsumsi BBM PLN tetap mencapai sekitar 4 juta kiloliter per tahun dengan biaya nan relatif tinggi. Karena itu, penggantian sebagian peran PLTD dengan PLTS dan BESS dapat menjadi strategi penghematan nan signifikan, selama sistem pengadaannya disiapkan dengan jelas

Rekomendasi Strategis IESR Respons jangka pendek 2026-2027

1.⁠ ⁠Membentuk satuan tugas alias unit unik daya surya nasional untuk mengoordinasikan penerapan PLTS 100 GW lintas kementerian, PLN, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.

2.⁠ ⁠Menetapkan rencana penerapan lima tahun nan memuat sasaran tahunan, letak prioritas, model pendanaan, sistem pengadaan, serta parameter keberhasilan.

3.⁠ ⁠Mempercepat penyelesaian izin tarif untuk PLTS hibrida dan memperluas cakupannya agar dapat mendukung dedieselisasi PLTD terisolasi maupun program fat burning pada sistem besar.

4.⁠ ⁠Meningkatkan transparansi pengadaan proyek PLTS, termasuk melalui pertimbangan sistem Daftar Penyedia Terseleksi (DPT), penyediaan kajian kepantasan proyek, dan pembagian peran nan jelas antara PLN pusat, PLN Indonesia Power, dan PLN Nusantara Power.

5.⁠ ⁠Merevisi patokan PLTS genting dengan memasukkan sistem pembebasan kuota bagi pengguna nan memasang BESS serta memberikan insentif awal untuk menurunkan biaya investasi BESS.

6.⁠ ⁠Melakukan studi kepantasan berbasis desa untuk menentukan model upaya PLTS nan paling sesuai dengan kapabilitas KDKMP, kebutuhan listrik produktif, dan potensi ekonomi lokal. Transformasi struktural 2027-2030

1.⁠ ⁠Menyiapkan dan melakukan penerapan sistem pengadaan PLTS berbasis lelang terbuka alias competitive reverse auction untuk meningkatkan efisiensi biaya dan transparansi proyek.

2.⁠ ⁠Membangun platform pendanaan terpusat untuk mendukung investasi proyek PLTS, BESS, rantai pasok, dan jasa pemeliharaan.

3.⁠ ⁠Mengembangkan jaringan nasional rantai pasok suku cadang dan jasa pemeliharaan PLTS di wilayah-wilayah strategis.

4.⁠ ⁠Memperluas training tenaga kerja daya surya, termasuk instalasi, operasi, pemeliharaan, manufaktur, serta integrasi BESS.

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian PPN/Bappenas dan Global Green Growth Institute (GGGI) telah menjalin kerja sama sejak 12 tahun nan lampau dan selalu berkontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional. Dalam konteks ini, GGGI berkedudukan untuk merancang kondisi nan mendukung investasi dan mendorong perubahan sistemik mengenai pembangunan ekonomi nan berkepanjangan dan berwawasan lingkungan.

Kontribusi kemitraan ini diukur dari hasil nan telah diwujudkan, bukan dari penerapan secara langsung. Intervensi kebijakan dan alur investasi nan dikembangkan melalui kerjasama ini diperkirakan telah mendukung pengurangan emisi karbon setara 183,54 juta ton karbon dioksida (CO₂) serta pembuatan 271.095 lapangan kerja ramah lingkungan.

Selain itu, investasi ramah lingkungan juga telah dihasilkan sebesar sekitar US$776,5 juta nan dimobilisasi di beragam sektor, mulai dari daya dan area perkotaan hingga perhutanan sosial dan ekonomi biru.

Kini, kemitraan ini telah memasuki babak baru di bawah Green Indonesia Future Initiative (GIFT) 2026-2030, nan bakal diresmikan pada 4 Juni 2026 di Jakarta. Inisiatif tersebut menandai dimulainya fase paling ambisius dari kemitraan ini, dengan sasaran nan lebih besar, pendekatan nan lebih lincah, serta upaya untuk menjawab pertanyaan nan semakin mendesak, ialah gimana Indonesia memastikan bahwa pertumbuhan ekonominya tidak mengorbankan masa depannya.

GIFT itu sendiri menargetkan mobilisasi investasi hijau sebesar US$2 miliar pada 2030. Dengan kata lain, dua kali lipat dari total nan dicapai di semua fase sebelumnya secara gabungan.

"Nama GIFT sendiri mencerminkan komitmen bahwa intervensi pembangunan nan kita lakukan hari ini tidak hanya ditujukan untuk kepentingan saat ini, tetapi juga untuk masa depan dan generasi mendatang. Setelah kami memasukkan prinsip ekonomi hijau ke dalam rencana pembangunan, tantangannya adalah gimana merealisasikannya," ujar Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A. A. Teguh Sambodo dalam keterangan tertulis, Selasa (2/6/2026).

Dia bilang, transformasi ekonomi hijau bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan untuk memastikan pembangunan Indonesia dapat terus berjalan tanpa mengesampingkan aspek keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, di tengah tantangan pembangunan nan semakin kompleks, termasuk triple planetary crisis nan meliputi perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, agenda mitigasi dan penyesuaian suasana telah diperkuat melalui Second Nationally Determined Contribution (SNDC) Indonesia 2031-2035 dan National Adaptation Plan (NAP) 2026-2030.

Di samping itu, terdapat inisiatif perlindungan dan pemanfaatan berkepanjangan keanekaragaman hayati nan dijalankan melalui Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025-2045, serta transformasi pola produksi dan konsumsi berkepanjangan oleh Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia.

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Nizhar Marizi menyebut, inisiatif GIFT sangat krusial bagi Indonesia. Sebab, kerugian ekonomi akibat perubahan suasana diproyeksikan meningkat kurang lebih 4 kali lipat, dari Rp469 triliun pada 2025 menjadi Rp 2.005 triliun pada 2029 jika tidak ada upaya penanganan secara signifikan.

"Untuk itu, kerja sama GIFT ini diharapkan dapat mendatangkan kesempatan pendanaan lain untuk mewujudkan pembangunan rendah karbon di Indonesia," imbuh dia.

Asal tahu saja, GIFT dibangun atas dasar 12 tahun kerja. Di sini, GGGI telah memainkan tiga peran nan saling terkait, ialah merintis model pembiayaan nan baru bagi Indonesia, mendukung kementerian dan pemerintah wilayah dalam menerapkan kebijakan dan praktik nan mendukung, serta membuka akses ke sumber pendanaan global.

Hal nan tak kalah krusial dalam upaya ini adalah penguatan kapabilitas para kreator kebijakan untuk menerapkan perspektif pertumbuhan hijau dalam pengambilan keputusan sehari-hari mereka.

GGGI Indonesia Country Representative, Rowan Fraser menambahkan, melalui GIFT 2026-2030, GGGI bakal memasuki fase nan dibangun di atas fondasi nan telah diletakkan sebelumnya.

"GIFT bermaksud untuk menghadirkan kesempatan guna meningkatkan ambisi suasana Indonesia sekaligus meminimalkan akibat investasi dan memperluas akses pembiayaan bagi inisiatif hijau nan layak didanai dan berakibat tinggi," terang dia.

Di masa mendatang, inisiatif ini juga diharapkan mendorong kesempatan pembuatan lapangan kerja hijau, memperkuat keamanan energi, mendukung praktik ekonomi sirkular di beragam sektor, dan memobilisasi investasi hijau dari beragam sumber pendanaan menjadi pilar pendukung pertumbuhan hijau nan memberikan akibat nyata bagi masyarakat luas.

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai program sertifikasi kompetensi bagi 250.000 siswa SMK pada 2026 merupakan langkah strategis. Namun menurutnya, perihal itu belum cukup tanpa perbaikan ekosistem pendidikan vokasi secara menyeluruh.

"Langkah pemberian sertifikasi kompetensi merupakan langkah strategis, namun kudu diikuti dengan perbaikan ekosistem pendidikan vokasi secara menyeluruh," kata Lestari dalam keterangan tertulis, Selasa (2/6/2026).

Program nan dijalankan Direktorat SMK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) itu membagi kuota menjadi dua fokus: 150.000 siswa untuk Sertifikasi Kompetensi dan 100.000 siswa untuk Sertifikasi Bahasa Asing.

Namun di kembali program tersebut, info Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2026 mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK tetap menjadi nan tertinggi di antara semua jenjang pendidikan, ialah 7,74%. Meski turun dari 8,63% pada Agustus 2025, kontribusi lulusan SMK terhadap total pengangguran nasional tetap sebesar 22,35%, tertinggi kedua setelah lulusan SMA.

Lestari nan berkawan disapa Rerie itu menegaskan bahwa program sertifikasi kudu melangkah paralel dengan penguatan link and match antara sekolah vokasi dan industri.

"Peningkatan kualitas dan keterhubungan sekolah vokasi seperti SMK dengan sektor industri kudu konsisten direalisasikan untuk menekan nomor pengangguran," ujar Rerie.

Kesenjangan keahlian turut menjadi akar masalah. Data Organisasi Buruh Internasional (ILO) 2023 menunjukkan sekitar 57,3% pekerja di Indonesia mengalami ketidaksesuaian antara pendidikan dengan pekerjaan nan dijalani.

Rerie nan juga menjabat Anggota Komisi X DPR RI sekaligus Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong kerjasama lintas pemangku kepentingan agar lulusan vokasi dapat terserap optimal di bumi kerja.

"Dibutuhkan kerjasama nan kuat antara pemangku kepentingan di sektor pendidikan dan bumi upaya agar lulusan pendidikan vokasi dapat terserap di bumi kerja dengan baik," tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa beragam langkah peningkatan kualitas pendidikan vokasi kudu dipastikan keberlanjutannya dengan perencanaan nan matang, terlebih di tengah dinamika perekonomian dunia nan terus berubah.

"Di tengah dinamika perekonomian bumi nan dipengaruhi sejumlah faktor, dibutuhkan kejelian membaca kesempatan dan komitmen semua pihak dalam memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik," pungkas Rerie. (akn/ega)

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution membujuk Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut memperkuat kerjasama dan melakukan intervensi terpusat guna memberantas peredaran gelap narkotika di Sumut. Pemerintah Provinsi (pemprov) Sumut juga menyatakan siap mendukung dari sisi anggaran agar penanganan narkoba dapat dilakukan secara serius dan tuntas.

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Tatar Nugroho beserta jejeran di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (2/6/2026).

“Pada pertemuan ini, saya mau adanya kerjasama kuat dalam penuntasan narkoba. Saya minta kita lakukan intervensi secara terpusat, khususnya difokuskan pada beberapa wilayah nan menjadi titik masuk utama dan pusat peredaran narkoba,” ujar Bobby Nasution.

Bobby mengaku cemas terhadap masa depan generasi muda di Sumut. Menurutnya, narkoba sekarang semakin mudah diakses lantaran harganya nan makin terjangkau dan telah menyasar usia muda.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemprov Sumut bakal mengambil langkah konkret dengan memperbanyak aktivitas masyarakat dan program-program positif di wilayah rawan narkoba. Selain itu, Pemprov Sumut juga bakal memperkuat edukasi dengan mendorong setiap aktivitas pemerintahan maupun kemasyarakatan menyisipkan pesan ancaman narkoba.

Namun demikian, Bobby mengakui tetap terdapat hambatan di tingkat provinsi, terutama keterbatasan sumber daya manusia nan mempunyai kompetensi unik dalam penanganan narkoba secara masif.

Terkait keterbatasan anggaran nan dihadapi BNNP Sumut, Bobby menegaskan komitmen Pemprov Sumut untuk membantu.

“Kita minta program konkret dari BNNP. Mengenai anggaran, Pemprov Sumut bakal berupaya membantu. Kita kudu serius agar Sumut betul-betul terbebas dari narkoba,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Tatar Nugroho mengungkapkan bahwa Sumatera Utara saat ini tetap menempati ranking pertama nasional dalam jumlah pengguna narkoba.

“Dari sekitar 15 juta total masyarakat Sumut, terdapat 10 persen nan menjadi pengguna narkoba. Tingkat penyebarannya pun belakangan ini sudah merambah hingga ke desa-desa,” ungkap Tatar.

Ia menjelaskan, tingginya nomor penyalahgunaan narkoba di Sumut dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya kondisi geografis Sumut nan menjadi jalur utama masuknya narkoba. Wilayah Sumut juga diapit sejumlah titik rawan di bagian selatan nan menjadi pintu masuk penyelundupan.

Menurut Tatar, pada tahun 2025 penyalahgunaan narkoba didominasi usia produktif 15 hingga 45 tahun. Namun sekarang trennya mulai merambah anak-anak usia sekolah.

Meski menghadapi keterbatasan anggaran, BNNP Sumut tetap konsentrasi menekan peredaran narkoba di pintu-pintu masuk utama serta wilayah pedesaan. Upaya tersebut, menurutnya, mulai menunjukkan hasil dengan adanya penurunan nomor peredaran di sejumlah wilayah.

“Kami sangat mengapresiasi sambutan Bapak Gubernur. Kami berambisi momentum audiensi ini dapat memperkuat kerjasama nyata dengan Pemprov Sumut guna menyelamatkan generasi bangsa,” katanya.

Bek Persib Bandung, Frans Putros, masuk dalam skuad Timnas Irak.(Dok. MetroTvnews)

TIM Nasional (Timnas) Irak resmi mengumumkan daftar 26 pemain nan bakal berkompetensi di putaran final Piala Dunia 2026. Keberhasilan ini menjadi momen berhistoris bagi tim berjuluk Singa Mesopotamia tersebut, mengingat ini adalah penampilan perdana mereka di panggung bumi setelah menanti selama 40 tahun.

Di bawah didikan pembimbing Graham Arnold, skuad Irak mencuri perhatian publik sepak bola Indonesia. Pasalnya, terdapat satu nama nan merumput di kejuaraan domestik BRI Super League, ialah bek jagoan Persib Bandung, Frans Putros.

Frans Putros: Representasi BRI Super League

Pemanggilan Frans Putros ke dalam skuad final bukan tanpa alasan. Pemain berumur 32 tahun tersebut merupakan pilar krusial di lini belakang Persib Bandung saat merengkuh gelar juara. Tercatat, Putros tampil sebanyak 28 kali dengan kontribusi 1 gol dan 1 asis. Fleksibilitasnya sebagai bek kanan memberikan stabilitas bagi pertahanan Maung Bandung, nan sekarang bakal dia bawa ke level internasional di Amerika Utara.

Bintang Muda dan Pemain Berpengalaman

Selain Putros, sorotan utama tertuju pada Ali Al-Hamadi (Ipswich Town) dan Zidane Iqbal (FC Utrecht). Al-Hamadi merupakan penyerang nan mencetak sejarah sebagai pemain Irak pertama di Premier League. Sementara itu, Zidane Iqbal nan merupakan jebolan akademi Manchester United, diharapkan menjadi motor serangan di lini tengah.

Di lini depan, Irak tetap mengandalkan bomber tajam Aymen Hussein. Penyerang klub Al-Karma ini menjadi pahlawan kelolosan Irak setelah mencetak gol krusial dalam kemenangan 2-1 atas Bolivia di babak play-off.

Daftar Lengkap Skuad Irak di Piala Dunia 2026:

• Kiper: Fahad Talib, Jalal Hassan (C), Ahmed Basil.
• Bek: Hussein Ali, Manaf Younis, Ahmed Yahya, Mustafa Saadoon, Zaid Tahseen, Rebin Sulaka, Akam Hashim, Merchas Doski, Zaid Ismail, Frans Putros.
• Gelandang: Amir Al-Ammari, Kevin Yakob, Zidane Iqbal, Aimar Sher, Ibrahim Bayesh, Ahmed Qasem, Youssef Amyn, Marko Farji.
• Penyerang: Ali Jassim, Ali Al-Hamadi, Ali Yousef, Aymen Hussein, Mohanad Ali.

Tantangan Berat di Grup I

Irak tergabung dalam Grup I nan tergolong "grup neraka". Mereka kudu bersaing dengan raksasa Eropa, Prancis dan Norwegia, serta kekuatan Afrika, Senegal. Graham Arnold mengaku antusias menghadapi tantangan ini, terutama kesempatan bagi anak asuhnya untuk berhadapan dengan pemain kelas bumi seperti Kylian Mbappe dan Erling Haaland.

Dengan komposisi pemain nan memadukan talenta liga top Eropa dan pemain kunci dari liga domestik seperti Frans Putros, Irak berambisi dapat memberikan kejutan di turnamen sepak bola terbesar sejagat ini. (Z-10)

Kapolresta Jambi Kombes Boy Sutan Binanga Siregar memandang tumpukan styrofoam berisi 40 ribuan ekor benur ilegal.(Dok. MI/Solmi)

TIM Reserse Kriminal Polresta Jambi sukses menggagalkan upaya penyelundupan puluhan ribu ekor bibit cerah lobster (benur) senilai kurang lebih Rp7,1 miliar. Komoditas perikanan terlarangan tersebut diduga kuat bakal dikirim ke luar negeri melalui jalur laut di Provinsi Riau.

Kapolresta Jambi, Komisaris Besar Boy Sutan Binanga Siregar, mengungkapkan bahwa penangkapan dilakukan pada Senin malam (1/6) di Jalan Lintas Sumatra, Kecamatan Danau Teluk, nan merupakan wilayah perbatasan antara Kota Jambi dan Kabupaten Muarojambi. Petugas menghentikan satu unit minibus Toyota Innova warna putih nan mencurigakan.

“Setelah dilakukan pemeriksaan dan berkoordinasi dengan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jambi, ditemukan 10 kotak styrofoam berisi benur nan dikemas dalam plastik beroksigen. Totalnya mencapai 47.872 ekor bibit lobster jenis pasir,” ujar Kombes Boy Sutan Binanga Siregar kepada media, Selasa (2/6).

Dengan dugaan nilai pasar sekitar Rp150 ribu per ekor, total nilai ekonomi dari benur nan disita mencapai Rp7.180.800.000.

Modus Operandi: Gunakan Lima Pelat Nomor Palsu

Kasat Reskrim Polresta Jambi, AKP Husni Abda, menjelaskan bahwa pengungkapan ini bermulai dari laporan masyarakat mengenai adanya pengiriman bibit lobster terlarangan melalui jalur darat. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dua tersangka berinisial OD dan AS, benur tersebut berasal dari perairan Banten, Pulau Jawa, dengan tujuan akhir Pekanbaru, Riau.

Untuk mengelabui petugas selama perjalanan panjang melintasi Lampung dan Sumatra Selatan, para pelaku menggunakan modus pergantian pelat nomor polisi tiruan di setiap provinsi nan mereka lalui. Polisi menyita lima pasang pelat nomor berbeda.

“Setiap kali memasuki provinsi nan berbeda, mereka mengganti pelat kendaraan agar sesuai dengan kode wilayah setempat guna menghindari kecurigaan petugas di jalan,” tambah AKP Husni Abda.

Ancaman Hukuman

Saat ini, kedua tersangka beserta peralatan bukti telah diamankan di Mapolresta Jambi untuk investigasi lebih lanjut. Sementara itu, puluhan ribu benur tersebut telah diserahkan ke Balai Karantina untuk proses pelepasliaran ke kediaman nan sesuai, nan direncanakan di perairan laut Sumatra Barat.

Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Keduanya terancam balasan maksimal delapan tahun penjara. (H-3)

Ilustrasi.(Magnific)

EKONOMI Amerika Serikat sekarang berada di periode akibat resesi nan serius jika negosiasi perdamaian dengan Iran tidak segera membuahkan hasil. Kepala Ekonom Moody’s, Mark Zandi, memperingatkan bahwa Presiden Donald Trump hanya mempunyai waktu sekitar satu minggu untuk mengamankan kesepakatan sebelum akibat perang menyeret ekonomi ke dalam lembah kelesuan.

Situasi memanas setelah laporan pada Senin (1/6) menyebut bahwa Iran menakut-nakuti bakal menghentikan negosiasi dan memblokade Selat Hormuz hingga tuntutan utama mereka dipenuhi. Kabar ini memicu lonjakan nilai minyak mentah bumi (Brent dan AS) sebesar 7% pada Senin pagi.

Amang Resesi dan Lonjakan Harga Minyak

Zandi menyatakan bahwa lonjakan nilai minyak nan berkepanjangan bakal memberikan akibat signifikan bagi konsumen dan stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, kesepakatan tenteram adalah satu-satunya langkah untuk mendinginkan nilai minyak nan saat ini berada di periode ambang pemisah kritis.

"Ini kudu terjadi dengan sangat cepat, dalam satu, dua, tiga hari ke depan, alias setidaknya minggu depan," ujar Zandi dalam wawancara dengan Bloomberg. "Lebih dari itu, saya pikir kita menghadapi masalah nan sangat nyata."

Zandi menyoroti beberapa parameter kritis nan menakut-nakuti ekonomi AS:

• Cadangan Minyak Menipis: Cadangan Minyak Strategis (SPR) AS merosot ke nomor 365 juta barel, level terendah dalam dua tahun terakhir menurut info Energy Information Administration (EIA).
• Harga Bensin: Tanpa kesepakatan, nilai bensin diprediksi menembus nomor psikologis US$5 per galon, nan dapat memicu penurunan shopping konsumen secara drastis.
• Harga Minyak Mentah: Jika nilai minyak melampaui US$125 per barel, perihal tersebut menjadi sinyal kuat datangnya resesi.

Kondisi Terkini: Per Senin (2/6), rata-rata nasional nilai bensin reguler di AS telah mencapai US$4,32 per galon.

Waktu nan kian Sempit

Senada dengan Zandi, lembaga riset daya HFI Research menyebut bahwa opsi dan waktu bagi pemerintahan Trump kian menipis. Dalam laporannya, firma tersebut memperingatkan bahwa jika Selat Hormuz tetap tertutup hingga akhir Juni, inventaris minyak dunia bakal mencapai titik minimum operasional.

Meskipun kajian New York Fed pada akhir April lampau menunjukkan probabilitas resesi dalam 12 bulan ke depan tetap di nomor 17%, eskalasi bentrok di Timur Tengah dan ketidakpastian pasokan daya dapat mengubah proyeksi tersebut dengan cepat. Kini, mata bumi tertuju pada langkah diplomasi Washington untuk menghindari guncangan ekonomi nan lebih dalam. (Business Insider/I-2)

Gabsav(MI/HO)

MUSISI multitalenta Gabriella Miranda, nan sekarang memantapkan langkahnya dengan moniker gabsav, kembali menyapa penikmat musik melalui karya terbaru berjudul tangled. Single keempat ini bukan sekadar rilisan biasa, melainkan sebuah rangkuman dari perjalanan panjang eksplorasi musikalnya selama 13 tahun di industri musik tanah air.

Dalam lagu ini, Gaby, sapaan akrabnya, mencoba merayakan rasa canggung nan sering muncul dalam fase awal sebuah hubungan. Dengan aransemen nan jazzy, upbeat, namun tetap memberikan kesan mellow, tangled menggambarkan dinamika emosi nan kombinasi aduk.

Eksplorasi Produksi nan Kompleks namun Manis

Meski terdengar santuy dan manis di telinga, tangled menyimpan kedalaman produksi nan kompleks. Hal ini tidak lepas dari jam terbang Gaby nan telah melintasi beragam aliran dan kerjasama besar, mulai dari musik elektronik hingga orkestra klasik.

"Seperti ada kupu-kupu di perut. Campur aduk, gugup bercampur senang. Canggung tapi manis," ungkap Gaby saat menjelaskan inti dari lagu ini.

Perasaan tersebut dia analogikan seperti kisah Rapunzel dalam movie Disney favoritnya, Tangled, nan penuh keberanian sekaligus rasa gugup saat menghadapi bumi baru.

Kolaborasi Strategis di Balik Layar

Kematangan musikalitas dalam tangled juga didukung oleh kehadiran sosok-sosok kompeten di industri musik. Gaby menggandeng Adra Karim, musisi jazz dan arranger bereputasi internasional, untuk mempertajam visi musikal lagu ini. Sentuhan Adra memberikan dimensi baru nan membikin eksplorasi musik gabsav terasa lebih mengalir.

Selain itu, untuk pertama kalinya dalam proyek solo, Gaby menyertakan warna bunyi lain melalui kerjasama dengan Restha Wirananda. Restha berkedudukan dobel sebagai vocal director sekaligus pengisi layer vokal.

"Kehadiran Restha terasa natural, lantaran kami sudah punya kedekatan dan selera musikal nan sama," tambah Gaby. Sinergi ini sukses menciptakan harmoni nan segar dan memperkuat pesan emosional nan mau disampaikan.

Melalui tangled, gabsav membujuk pendengar untuk menikmati proses "kekusutan" emosi dengan langkah nan menyenangkan. Single ini sudah tersedia dan dapat dinikmati di beragam platform pemutar musik daring (digital streaming platforms) mulai hari ini. (Z-1)

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengunjungi letak pengungsian korban kebakaran di area Kemayoran Gempol, Pasar Jiung, Jakarta Pusat. Juri mengaku diutus Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan support sekaligus memandang langsung kondisi penduduk terdampak kebakaran.

"Jadi, saya kebetulan diminta oleh Pak Presiden datang di letak musibah kebakaran di Kemayoran ini untuk menyampaikan, mewakili pemerintah, menyampaikan duka dan keprihatinan atas musibah nan dialami penduduk Kemayoran ini," kata Juri di letak pengungsian, Kemayoran, Jakpus, Selasa (2/6/2026).

Juri menyebut sedikitnya 354 kepala family (KK) terdampak kebakaran nan terjadi pada Senin (1/6) malam. Pemerintah, kata dia, mau memastikan kebutuhan penduduk terdampak dapat terpenuhi.

Menurutnya, Presiden Prabowo juga menitipkan support bagi para korban kebakaran. Bantuan tersebut diberikan dalam corak duit tunai sebesar Rp 5 juta dan paket sembako.

"Insyaallah saya bakal menyampaikan amanah dari Pak Presiden, menyampaikan support Presiden dalam corak bingkisan kepada para korban alias nan mengalami kebakaran," ujarnya.

Selain menyerahkan bantuan, Juri mengatakan pemerintah juga mulai memikirkan solusi jangka panjang bagi penduduk nan tinggal di area tersebut. Menurutnya, pemerintah mau memastikan penduduk dapat menempati kediaman nan layak dan tidak rentan terhadap musibah kebakaran.

"Kita tidak hanya memandang kebakarannya, tapi kudu memikirkan ke depan ini penduduk sebaiknya seperti apa. Pemerintah memahami bahwa penduduk kudu tinggal di tempat nan layak, nan baik, nan tidak rawan musibah kebakaran seperti ini," ungkapnya.

Pemerintah, lanjut Juri, bakal berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Perumahan untuk mencari solusi terbaik, termasuk kemungkinan pembangunan rumah susun alias skema penataan area lainnya.

Dalam kesempatan itu, Juri juga menghubungi pihak PLN setelah menerima laporan bahwa letak pengungsian tetap mengandalkan genset untuk penerangan. Ia mengatakan PLN bakal segera menindaklanjuti kebutuhan listrik bagi para pengungsi.

"Tadi ada info dari Pak Camat bahwa di sini tetap memakai genset untuk penerangannya dan diperlukan sambungan listrik dari PLN. Tadi saya mencoba komunikasi dengan Pak Dirut dan beliau bilang bakal langsung ditindaklanjuti untuk bisa menyambungkan saluran listrik PLN ke area pengungsian," katanya.

Juri menegaskan pesan Presiden Prabowo kepada para korban adalah agar tetap sabar menghadapi musibah tersebut. Ia mengatakan pemerintah datang untuk membantu penduduk nan terdampak kebakaran.

"Pesan Pak Presiden, kami diutus ke sini menyampaikan keprihatinan atas musibah ini dan menyampaikan salam untuk penduduk di sini serta sedikit oleh-oleh dari pemerintah untuk penduduk nan terkena musibah," imbuhnya.

Diketahui, kebakaran nan terjadi di area Kebon Kosong itu berakibat terhadap ratusan bangunan. Berdasarkan info sementara Pemprov DKI Jakarta, sebanyak 304 gedung terdampak, dengan total 354 kepala family alias 679 jiwa terkena akibat musibah tersebut.

Simak Video 'Kebakaran di Kemayoran Hanguskan 304 Bangunan, 679 Warga Terdampak!':

(bel/isa)