Daycare Yogyakarta (Foto: Ist)

Jakarta -

PT Brantas Abipraya (Persero) mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat (SR). Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas pemerintah saat ini.

Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya Dian Sovana mengatakan sebagai kontraktor pelaksana, Brantas Abipraya memastikan bahwa percepatan pembangunan tidak hanya berorientasi pada waktu, tetapi juga tetap mengedepankan kualitas serta keselamatan kerja. Dia mengatakan upaya ini diwujudkan melalui penguatan manajemen proyek, peningkatan pengawasan teknis, serta penerapan disiplin terhadap standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di seluruh letak proyek.

"Di lapangan, percepatan proyek didukung oleh ratusan tenaga kerja nan bekerja tanpa mengenal waktu. Dalam satu lokasi, jumlah pekerja dapat mencapai 400 hingga 600 orang nan bekerja secara bergantian siang dan malam demi memastikan sasaran nasional dapat tercapai. Dedikasi ini menjadi fondasi utama dalam menjaga ritme pembangunan tetap optimal," kata Dian Sovana dalam keterangan tertulis, Senin (27/4/2026).

Dia mengatakan guna mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat, Brantas Abipraya pun memberangkatan 2.500 pekerja dari pulau Jawa untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk percepatan proyek SR tak hanya di Jawa namun juga di Kalimantan dan Sulawesi.

Menurutnya, pengorbanan para pekerja menjadi bagian krusial dari proses ini. Banyak di antara mereka nan kudu meninggalkan family dalam waktu nan tidak singkat, apalagi melewatkan momen-momen berbobot berbareng orang terdekat.

"Namun, perihal tersebut dijalani dengan penuh tanggung jawab, sebagai bentuk komitmen terhadap pekerjaan dan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa," ujarnya.

Dia mengatakan budaya kerja nan dibangun Brantas Abipraya juga menekankan nilai kebersamaan dan gotong royong. Di lapangan, tidak ada sekat antara mandor, engineer, hingga ketua proyek. Dalam kondisi tertentu, seluruh tim turun langsung membantu pekerjaan, memastikan progres tetap melangkah sekaligus menjaga keselamatan bersama. Menurutnya, solidaritas ini menjadi kekuatan nan mempercepat penyelesaian proyek di tengah beragam tantangan.

"Komitmen terhadap keselamatan kerja menjadi prioritas utama perusahaan. Setiap aktivitas diawali dengan safety briefing, serta penggunaan perangkat pelindung diri (APD) nan disiplin. Bagi Brantas Abipraya, keselamatan bukan sekadar kepatuhan terhadap regulasi, melainkan bagian dari budaya kerja dan tanggung jawab terhadap setiap insan proyek," tutupnya.

Dia menjelaskan beragam tantangan di lapangan seperti kondisi cuaca ekstrem, medan nan kompleks, hingga keterbatasan logistik dihadapi. Hal ini sejalan dengan nilai perusahaan dalam menjaga kualitas, ketepatan waktu, dan keselamatan sebagai prioritas utama dalam setiap proyek.

"Selain itu, setiap proyek nan digarap Brantas Abipraya ini juga memberikan akibat sosial nan signifikan dengan melibatkan tenaga kerja lokal. Kehadiran proyek membuka kesempatan peningkatan keahlian dan taraf hidup masyarakat sekitar, sekaligus memperkuat peran pembangunan prasarana sebagai penggerak ekonomi daerah," ungkapnya.

Dian Sovana menegaskan bahwa keberhasilan percepatan proyek ini tidak terlepas dari peran besar para pekerja di lapangan.

"Dedikasi dan kerja keras para pekerja merupakan kunci utama di kembali setiap progres pembangunan Sekolah Rakyat. Mereka bekerja dengan komitmen tinggi dalam beragam kondisi, menunjukkan semangat luar biasa untuk menyelesaikan proyek ini dengan kualitas terbaik," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa percepatan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari kontribusi nyata Brantas Abipraya dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya dalam pemerataan akses pendidikan nan layak dan berkualitas.

Sebagai BUMN bangunan nan berpengalaman, Brantas Abipraya berkomitmen untuk terus menjaga kualitas, ketepatan waktu, dan keselamatan dalam setiap proyek nan dikerjakan. Perusahaan juga bakal terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan proyek melangkah optimal, transparan, dan akuntabel.

Pada akhirnya, di kembali berdirinya gedung Sekolah Rakyat, terdapat kerja keras nan mungkin tidak selalu terlihat. Namun, melalui upaya ini para pekerja, Brantas Abipraya tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga turut membangun masa depan generasi bangsa.

"Proyek Sekolah Rakyat ini bukan hanya sekadar pembangunan fisik, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam mencetak generasi unggul Indonesia. Kami berkomitmen mengebut penyelesaian proyek ini, tentunya dengan mengutamakan kualitas terbaik, serta tetap mengedepankan aspek keselamatan kerja," tutur Dian Sovana.

Sementara itu, seorang pekerja proyek, Budi merasa bangga lantaran turut bekerja di proyek tersebut.

"Setiap adukan semen nan saya kerjakan, saya bayangkan untuk masa depan anak-anak saya. Walaupun jauh dari keluarga, saya bangga lantaran ini bukan sekadar pekerjaan, tapi kontribusi untuk masa depan mereka dan anak-anak Indonesia," ungkapnya.

Di tengah dinamika tersebut, angan masyarakat terhadap pembangunan Sekolah Rakyat turut menjadi motivasi tersendiri. Anak-anak di sekitar proyek kerap menyaksikan proses pembangunan dengan penuh antusias, menggambarkan angan bakal akses pendidikan nan lebih baik di masa depan.

"Membangun sekolah seperti ini adalah kebanggaan. Harapannya bisa menjadi kebaikan jariyah, memberi faedah bagi banyak orang," tutupnya.

(ega/ega)

Dipertimbangkan via Darat

Jemaah Iran Dilayani dengan Baik

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyoroti dugaan kasus kekerasan anak di Daycare Little Aresha, Umbulharjo, Yogyakarta, sebagai sirine serius bagi sistem pengasuhan anak di Indonesia.

Ia juga mengungkapkan, tetap banyak daycare nan belum memenuhi standar, termasuk dari sisi legalitas.

“Kondisi ini menunjukkan tingginya kebutuhan terhadap jasa daycare belum diimbangi dengan kualitas jasa nan menjamin pemenuhan kewenangan anak secara optimal. Kami mendorong penerapan jasa pengasuhan terstandar melalui sertifikasi Taman Asuh Ramah Anak (TARA), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2024,” ujar Arifah dalam keterangannya, Senin (27/4).

“Selain itu, penerapan kode etik perlindungan anak (child safeguarding) menjadi perihal wajib sebagai corak komitmen seluruh SDM dalam melindungi anak dari segala corak kekerasan, pelecehan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya, sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak,” lanjutnya.

Data KemenPPPA mencatat, sekitar 44% daycare di Indonesia belum mempunyai izin alias legalitas. Hanya 30,7% nan mempunyai izin operasional, sementara 12% mempunyai tanda daftar dan 13,3% berbadan hukum.

Tak hanya soal legalitas, persoalan juga ditemukan dalam tata kelola. Sekitar 20% daycare belum mempunyai standar operasional prosedur (SOP), dan 66,7% sumber daya manusia pengelola belum tersertifikasi. Proses rekrutmen pengasuh pun dinilai tetap belum berbasis standar dan minim training khusus.

Arifah menegaskan, kasus di Yogyakarta kudu menjadi momentum pertimbangan menyeluruh terhadap sistem pengawasan daycare. Ia juga mengecam keras dugaan kekerasan tersebut dan meminta penegakan norma dilakukan secara tegas.

“Kami menyampaikan simpati mendalam kepada anak-anak korban dan family nan terdampak. Perlindungan anak adalah tanggung jawab berbareng nan tidak bisa ditawar. Setiap corak kekerasan terhadap anak adalah pelanggaran serius terhadap kewenangan asasi manusia dan tidak dapat ditoleransi dalam kondisi apa pun. Negara kudu datang memastikan korban terlindungi dan pelaku diproses sesuai hukum,” ujar Arifah.

Ia mendukung penuh abdi negara penegak norma untuk menangani kasus ini secara ahli dan transparan, serta mendorong koordinasi dengan beragam pihak, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), guna memastikan perlindungan maksimal bagi korban.

“Kasus ini menjadi pengingat krusial bagi kita semua untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap lembaga pengasuhan anak. Kami bakal terus mengawal proses penanganan sekaligus memastikan pemulihan korban melangkah optimal,” kata Arifah.

Sebagai tindak lanjut, KemenPPPA berbareng pemerintah wilayah memberikan pendampingan psikososial kepada korban dan keluarga, sekaligus mengevaluasi sistem pengawasan dan perizinan daycare. Pemerintah juga mendorong peningkatan edukasi publik mengenai pengasuhan anak nan kondusif serta memperkuat sistem pengaduan dan respons sigap terhadap kasus kekerasan.

Di sisi lain, kebutuhan terhadap jasa daycare di Indonesia terus meningkat. Sekitar 75% family sekarang telah menggunakan pengasuhan alternatif. Namun, peningkatan tersebut belum diimbangi dengan kualitas jasa nan memadai.

“Isu perlindungan kewenangan ibu bekerja tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan kewenangan anak. Ketika seorang ibu bekerja, perhatian tidak hanya pada produktivitas, tetapi juga memastikan anak tetap mendapatkan pengasuhan nan aman, layak, dan berkualitas,” ujar dia.

Bak pucuk dicinta. NASA secara berbarengan membuka program Vulnerability Disclosure Program (VDP), nan memungkinkan publik menguji keamanan sistem mereka secara legal. Bagi Rakha, ini bukan tantangan nan menakutkan. Justru, dia melihatnya sebagai peluang.

“Hanya usil saja sih, lantaran NASA membuka program VDP, jadi kita coba-coba juga,” ujarnya.

Rasa usil itu rupanya membikin Rakha melangkah ke proses nan lebih serius. Ia menelusuri beragam aset digital NASA, termasuk dokumen-dokumen nan tersedia untuk publik.

Berbekal ketekunan, Rakha akhirnya menemukan celah dari sesuatu nan tampak biasa. Padahal umumnya, menemukan celah dalam sistem digital sangat rumit lantaran penuh dengan kode.

"Sebenernya dokumennya memang dipublish untuk umum dan bisa dibaca oleh umum, tapi jika saat menemukan kerentanan rasanya senang banget,” katanya.

Dengan menggunakan metode Google Dorking, dia mengumpulkan beragam info dari domain dan aset digital NASA. Dari sana, dia menemukan celah berjulukan broken link hijacking (serangan siber).

"Betul, nan kami temukan itu Broken Link Hijacking, kerentanan nan mengganti link-link mati, jadi kita menyatakan ulang link tersebut. Cara menemukan kerentanannya itu kita kumpulkan info dulu dari domain-domain dan aset NASA, nah kita menemukan nya pakai metode Google Dorking,” sambungnya.

Saat menyadari temuannya itu, Rakha tidak langsung merasa yakin. Tetap ada keraguan di dirinya.

“Rasanya sangat senang lantaran menyadari adanya potensi celah keamanan, nan dipikirkan waktu itu langsung mau membikin laporan celah keamanan ke NASA,” ujarnya.

Tetapi, ketika menyadari bahwa celah itu bisa berakibat besar, emosinya semakin kombinasi aduk. Bahkan hingga proses pelaporan, dirinya mengaku tetap diliputi rasa tidak yakin.

"Sebenarnya saat menemukanya itu, saya antara senang dan ragu juga, senang lantaran menemukan celah keamanan tapi juga ragu jika laporannya bisa diterima alias tidak nya," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu keempat April 2026 kembali mengalami penurunan. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono mengatakan jumlah kabupaten/kota nan mengalami peningkatan IPH pada minggu keempat April 2026 hanya mencapai 126 kabupaten/kota, dari sebelumnya pada minggu ketiga April 2026 nan mencapai 137 kabupaten/kota.

"Untuk perkembangan IPH, di tingkat kabupaten/kota, Alhamdulillah, sampai dengan minggu ke-4 April 2026, ada 126 kabupaten/kota nan mengalami peningkatan, dibandingkan dengan minggu ke-3 April 2026 ialah sebanyak 137 kabupaten/kota," kata Ateng dalam rapat koordinasi (rakor) inflasi Kementerian Dalam Negeri, Senin (27/4/2026).

Namun, Ia menyoroti tetap adanya kabupaten/kota nan mengalami kenaikan IPH hingga 4%. Kabupaten Tolikara di Papua Pegunungan dan Kabupaten Halmahera Utara di Maluku Utara menjadi kabupaten/kota nan tetap mencatatkan kenaikan IPH hingga 4%.

"Walaupun demikian, tetap ada wilayah nan mengalami kenaikan IPH di atas 3 persen alias IPH nan cukup tinggi jika dibandingkan dengan provinsi nan lainnya. nan pertama di Papua Pegunungan, terutama terjadi pada Kabupaten Tolikara, dengan kondisi perubahan IPH-nya 4,79%. Kemudian di Maluku Utara, ada Halmahera Utara nan perubahan IPH-nya 4,11%," lanjutnya.

Ateng merinci, komoditas pangan penyumbang kenaikan IPH tertinggi di dua kabupaten/kota tersebut ialah beras, cabe rawit, cabe merah, dan daging ayam ras.

"Kondisi perubahan IPH-nya cukup tinggi dibandingkan dengan Pulau Jawa dan Sumatra, terutama di Papua Pegunungan ialah di Kabupaten Tolikara dengan perubahan IPH-nya 4,79%, di mana komoditas nan perlu untuk diperhatikan ialah beras, cabe rawit dan juga daging ayam ras. Sedangkan di Maluku Utara, tepatnya di Halmerah Utara penyumbangnya sama ialah cabe rawit terutama, ada juga cabe merah dan juga daging ayam ras," jelasnya.

Dari sisi komoditas penyumbang kenaikan IPH, Ateng menjelaskan ada tiga komoditas pangan nan perlu dicermati, ialah minyak goreng, gula pasir, dan beras.

Untuk minyak goreng, kenaikan IPH terjadi di 224 kabupaten/kota pada minggu keempat April 2026. Angka ini mengalami kenaikan dari minggu ketiga April 2026 nan mencapai 207 kabupaten/kota.

"Kita perlu mencermati dan memperhatikan beberapa komoditas pangan nan menjadi penyumbang kenaikan IPH. Pertama ada minyak goreng nan perlu mendapat perhatian lantaran perubahan kabupaten/kota nan mengalami peningkatan IPH-nya cukup banyak. Di minggu ketiga April hanya ada 207 kabupaten/kota, sekarang sudah 224 kabupaten/kota nan mengalami peningkatan IPH-nya di minggu keempat April 2026, terangnya.

Tak hanya minyak goreng, kenaikan IPH juga terjadi pada beras, di mana pada minggu keempat April 2026, sudah ada 109 kabupaten/kota, dari sebelumnya 97 kabupaten/kota pada minggu ketiga April 2026.

"Tetapi jika kita lihat dari kabupaten/kotanya, untuk kenaikan IPH beras, maka cukup banyak kabupaten/kota nan mengalami peningkatan relatif tinggi. Pertama di Kabupaten Intan Jaya, berasnya perubahan IPH-nya meningkat sampai 9,33% dan Kabupaten Natuna, 8,81%," ujarnya.

Selain minyak goreng dan beras, kenaikan juga terjadi pada gula pasir, di mana ada 185 kabupaten/kota nan mengalami kenaikan IPH gula pasir pada minggu keempat April 2026, dari sebelumnya pada minggu ketiga April 2026 nan mencapai 171 kabupaten/kota.

"Untuk IPH gula pasir, ini juga mengalami peningkatan pada minggu ke-4 April, meningkat sebesar 1,5%. Bahkan kabupaten/kota nan mengalami peningkatan IPH-nya itu ada 185. Jika dibandingkan dengan kondisi pada bulan-bulan sebelumnya ini mengalami peningkatan nan cukup besar," ucapnya.

"Gula pasir nan mengalami peningkatan IPH itu ada pada 51% di wilayah Indonesia, jadi cukup banyak nan mengalami peningkatan IPH di Indonesia-nya," tutupnya.

(chd/wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Kemenko bagian Pangan menyoroti Kejadian luar biasa (KLB) keracunan makanan. Disebutkan, pada periode Agustus-Oktober 2025 terjadi peningkatan KLB keracunan makanan pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Karena itu, Tim Koordinasi Nasional (TKN) nan diketuai Kemenko Pangan memprioritaskan penanganan mitigasi KLB keracunan makanan. Yaitu, dengan mewajibkan Sertifikasi Laik Higienis Sanitasi (SLHS).

Deputi bagian Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko bagian Pangan Nani Hendiarti menjelaskan, terbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG menekankan pentingnya agunan keamanan pangan.

Hal itu disampaikannya dalam forum Food Summit 2026 CNBC Indonesia dengan tema "Indonesia Food Safety Urgency: Towards a New Policy Framework" di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Nani mengungkapkan, urgensi keamanan pangan dalam mendukung ekonomi berkepanjangan di Indonesia mencakup pencegahan bahan pangan nan tidak kondusif dikonsumsi masyarakat, epengawasan keamanan pangan nasional, serta maraknya kejadian keracunan pangan di Indonesia.

"Dampak keracunan pangan di Indonesia menimbulkan kerugian Rp2,4-3,1 triliun per tahun," kata Nani.

Data tersebut hanya mencakup biaya biaya pengobatan KLB keracunan pangan. Data tersebut merupakan hasil Kajian Litbang Kemenkes tahun 2022.

Tak berakhir di situ, sambungnya, keracunan pangan juga memicu kerugian lanjutan lain.

Nani mengutip info WHO nan mencatat kerugian akibat pangan tidak aman.

"Dampaknya cukup besar. Rata-rata 1,6 juta orang sakit per tahun. Jadi, perlu diingatkan. Banyak jenis penyakit, anak di bawah 5 tahun terdampak, terkena penyakit akibat bawaan pangan," ujar Nani.

Menurut WHO, sambungnya, akibat kesehatan akibat makanan tidak kondusif memicu munculnya 200 jenis penyakit, mulai dari diare sampai kanker.

Dan, memicu kematian bagi setidaknya 340 anak usia sampai 5 tahun akibat penyakit bawaan pangan.

(dce/dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri teknologi bumi kembali memanas setelah Meta dan Microsoft mengumumkan potensi pemangkasan lebih dari 20.000 tenaga kerja pada hari Kamis. Langkah drastis ini memicu kekhawatiran mendalam di kalangan master ekonomi bahwa krisis tenaga kerja akibat kepintaran buatan alias Artificial Intelligence (AI) bukan lagi ancaman masa depan, melainkan realita pahit hari ini.

Fenomena ini menjadi ironi lantaran perusahaan-perusahaan raksasa tersebut justru tengah menggelontorkan biaya kolektif hingga ratusan miliar dolar AS untuk membangun prasarana AI. Mengutip CNBC International, langkah ini merupakan bagian dari upaya efisiensi besar-besaran di mana perusahaan mencoba menggantikan peran manusia dengan teknologi sembari melakukan penyesuaian setelah perekrutan berlebih selama masa pandemi.

Pergeseran Struktural Permanen

Para mahir memandang tren ini bukan sekadar koreksi pasar biasa, melainkan transformasi esensial dalam pengorganisasian kerja di beragam industri. Anthony Tuggle, seorang pembimbing pelaksana dan master kepemimpinan nan sebelumnya berkecimpung di bumi AI, memberikan pandangannya mengenai situasi ini.

"Ini mewakili pergeseran struktural nan mendasar daripada sekadar koreksi pasar sementara. Kita sedang menyaksikan awal dari transformasi permanen dalam gimana pekerjaan diorganisir dan dilaksanakan di seluruh industri," ujar Tuggle dalam analisisnya, dikutip Senin (27/4/2026).

Berdasarkan info dari Layoffs.fyi, lebih dari 92.000 pekerja teknologi telah terkena PHK sepanjang tahun 2026 hingga pekan ini. Angka tersebut menambah total akumulasi pekerja nan kehilangan pekerjaan menjadi nyaris 900.000 orang sejak tahun 2020. Kecemasan bakal keamanan kerja terus meningkat sejak kemunculan ChatGPT dan perangkat AI lainnya nan bisa mengerjakan tugas seluruh bagian upaya secara efisien.

Meta secara spesifik memberikan sinyal efisiensi dalam memo internal nan dikirimkan kepada para karyawannya. Perusahaan besutan Mark Zuckerberg tersebut berencana memangkas 10% tenaga kerjanya alias setara dengan 8.000 posisi nan bakal dimulai pada 20 Mei mendatang. Selain itu, Meta juga membatalkan rencana pengisian 6.000 posisi nan tetap kosong.

"Ini semua adalah bagian dari upaya berkepanjangan kami untuk menjalankan perusahaan dengan lebih efisien dan memungkinkan kami mengimbangi investasi lain nan sedang kami lakukan," tulis Meta dalam memo tersebut.

Di saat nan nyaris bersamaan, Microsoft mengonfirmasi langkah nan belum pernah terjadi sebelumnya dalam 51 tahun sejarah perusahaan dengan menawarkan program pengunduran diri sukarela (voluntary buyout). Sebanyak 7% tenaga kerja di Amerika Serikat alias sekitar 8.750 orang memenuhi syarat untuk program ini guna menekan biaya operasional.

Rajat Bhageria, CEO startup AI bentuk Chef Robotics, menyatakan bahwa meskipun AI kemungkinan bakal menciptakan lapangan kerja baru di masa depan, corak pekerjaan tersebut tetap menjadi tanda tanya besar.

"Kita baru mulai memahami seberapa banyak pekerjaan harian kita nan dapat ditangani oleh AI di beragam jenis pekerjaan nan berbeda," ungkap Bhageria.

Efisiensi Finansial dan Dana AI nan Fantastis

Langkah pengurangan tenaga kerja ini diprediksi bakal memberikan akibat signifikan pada arus kas perusahaan. Analis dari TD Cowen dalam catatannya menyebut bahwa eliminasi 20.000 hingga 30.000 pekerjaan dapat menghasilkan tambahan arus kas bebas (free cash flow) senilai US$ 8 miliar hingga US$ 10 miliar (sekitar Rp 138 triliun hingga Rp 172,5 triliun) bagi perusahaan seperti Oracle.

Meskipun memangkas ribuan orang, pengeluaran perusahaan teknologi tetap tidak terbendung. Alphabet, Microsoft, Meta, dan Amazon diperkirakan bakal mengeluarkan biaya campuran nyaris US$ 700 miliar (sekitar Rp 12.077 triliun) tahun ini hanya untuk membangun prasarana AI.

Di sisi lain, Chief Economist Glassdoor, Daniel Zhao, mencatat bahwa saat ini semakin sedikit orang nan berani mengundurkan diri secara sukarela lantaran takut bakal pasar kerja nan tidak stabil. Dinamika ini justru membikin perusahaan mengambil langkah nan lebih agresif.

"Karena pengunduran diri alami tidak banyak terjadi, perusahaan menjadi lebih garang dalam mendorong orang keluar dari pintu. Entah itu berfaedah PHK definitif alias meningkatkan standar tinjauan kinerja, ada beragam tindakan nan diambil pemberi kerja untuk memotong biaya tenaga kerja," jelas Zhao.

Efisiensi berbasis AI ini juga dirasakan oleh Snap Inc. nan memangkas 16% stafnya alias sekitar 1.000 orang. CEO Snap, Evan Spiegel, secara terang-terangan menyebut bahwa efisiensi nan didorong oleh AI menjadi argumen utama dalam suratnya kepada staf. Hal senada diungkapkan CEO Salesforce, Marc Benioff, nan memangkas 4.000 peran support pengguna lantaran dia merasa memerlukan lebih sedikit staf dalam operasional perusahaannya.

(tps/tps)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

(miq/miq)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Insiden penembakan terjadi saat jamuan makan malam Asosiasi Koresponden Gedung Putih di Hotel Washington Hilton, Sabtu malam waktu setempat.

Presiden Donald Trump berbareng sejumlah pejabat tinggi pemerintah segera dievakuasi dari letak kejadian. Tidak ada korban luka dari pihak pejabat, sementara seorang pemasok Secret Service Amerika Serikat selamat setelah peluru nan ditembakkan pelaku mengenai rompi antipelurunya.

Pejabat mengidentifikasi tersangka penembakan sebagai Cole Tomas Allen (asal Torrance, California). Ia dilaporkan melepaskan tembakan menggunakan senapan ke arah pos pemeriksaan keamanan sebelum akhirnya dilumpuhkan dan ditangkap aparat.

Agen FBI pada Minggu (26 April) mendatangi sejumlah penduduk di sekitar tempat tinggal tersangka penembakan di Torrance, menyusul kejadian penembakan tersebut.

Sementara itu, penyelidikan terus berlanjut. FBI sekarang menelusuri latar belakang, motif, serta kemungkinan adanya keterkaitan lain dengan pelaku, termasuk melalui pemeriksaan lingkungan tempat tinggalnya di California.

Insiden ini kembali memicu perhatian terhadap keamanan aktivitas nan melibatkan pejabat tinggi di Washington, D.C., meskipun abdi negara menegaskan bahwa respons sigap di lapangan sukses mencegah akibat nan lebih besar.

Menteri Pertahanan Mali, Sadio Camara, terbunuh dalam serangan nan menargetkan rumahnya. Pelaku diduga kuat merupakan pemberontak nan terafiliasi dengan al-Qaeda.

Juru bicara pemerintah, Issa Ousmane, pada Minggu (26/3) menyebut Camara tewas setelah sebuah mobil berisi bahan peledak menabrak kediamannya sehari sebelumnya. Mobil tersebut dikemudikan oleh seorang pelaku peledak bunuh diri.

Usai tabrakan, sempat terjadi baku tembak. Camara dilaporkan mengalami cedera dan sempat dibawa ke rumah sakit, tapi meninggal bumi dalam perjalanan.

Lokasi kejadian berada di Kati, sebuah kota nan terletak sekitar 15 kilometer di sebelah utara ibu kota Mali, Bamako.

Tak lama setelah serangan, golongan terafiliasi al-Qaeda, Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, mengaku bertanggung jawab. Mereka menyebut serangan tersebut turut dibantu golongan pemberontak etnis Tuareg.

Hingga saat ini, pemerintah belum memberikan info mengenai jumlah korban jiwa dalam serangan nan menewaskan Menteri Pertahanan tersebut.

“Kami menyampaikan duka atas korban jiwa sipil dan militer nan jatuh,” ujar Coulibaly, seperti dikutip dari Reuters.

Insiden ini memicu perhatian dan keprihatinan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mereka menyerukan agar kekerasan dan terorisme di Afrika Barat, termasuk di Mali, segera dihentikan.

“Sekjen sangat prihatin dengan laporan serangan di beragam letak di seluruh Mali. Dia sangat mengutuk tindakan kekerasan semacam itu,” kata instansi ahli bicara PBB.

Turnamen Usia Muda di Sentul Menuai Polemik Akibat Dugaan Kecurangan. (Foto: Shutterstock)

BOGOR – Gelaran turnamen sepak bola usia muda Bellmare Cup 2026 nan berjalan di ASIOP Stadium, Sentul, pada 25–26 April 2026, menjadi sorotan publik. Turnamen nan menjanjikan tiket emas ke Jepang ini awalnya disambut antusias sebagai jembatan bagi talenta lokal untuk mencicipi atmosfer kejuaraan internasional.

Namun, di tengah persaingan 24 tim nan memperebutkan posisi juara, arena ini justru diwarnai bunyi sumbang dari sebagian kalangan orangtua peserta. Sejatinya, pemenang dari arena perdana ini bakal diberangkatkan untuk mewakili Indonesia dalam Copa Bellmare pada Juni mendatang.

Dalam turnamen tersebut, tim nan mewakili Indonesia dijadwalkan menantang klub-klub elite bumi sekelas Shonan Bellmare, Kashima Antlers, hingga Palmeiras. Namun, angan besar tersebut sekarang sedikit terusik oleh keluhan mengenai teknis penyelenggaraan kompetisi.

1. Sorotan atas Prosedur Pengundian

Keluhan mulai mencuat di media sosial, di mana sejumlah orangtua pemain mempertanyakan transparansi panitia penyelenggara. Isu utama nan menjadi perdebatan adalah tidak adanya sesi pengundian grup (drawing) nan terbuka. Menurut beberapa pihak, skema pertandingan muncul secara tiba-tiba tanpa proses nan bisa disaksikan oleh perwakilan tim.

Muncul dugaan dari para orang ua bahwa format nan sudah jadi tersebut menguntungkan pihak-pihak tertentu. Narasi piala settingan pun sempat viral, diperparah dengan tudingan adanya tim-tim kuat nan dibatasi untuk ikut serta.

Bellmare Cup 2026

Kondisi ini dikhawatirkan berakibat pada kondisi psikologis pemain muda nan semestinya berkompetisi dalam suasana nan jujur dan adil.

"Jika sistemnya tidak transparan, nan menjadi korban adalah mental anak-anak," tulis salah satu ungkapan keberatan di media sosial.

Sinopsis Sinetron Turun Ranjang Episode 22, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan ketentuan unik nan mengatur tata langkah pengelolaan anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketentuan ini dia tetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27 Tahun 2026 nan bertindak sejak 24 April 2026.

PMK ini merupakan bagian dari peraturan baru untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 33 ayat (8), dan Pasal 34 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan.

"Perlu mengatur tata langkah koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan, persyaratan tata langkah pengajuan rupiah murni, dan ketentuan mengenai pembantu pengguna anggaran Bendahara Umum Negara dan kuasa pengguna anggaran Bendahara Umum Negara sebagai bagian dari pedoman dalam penyusunan anggaran Otoritas Jasa Keuangan," sebagaimana tertera dalam PMK 27/2026, dikutip Senin (27/4/2026).

Dalam Pasal 3 PMK 27/2026 kembali ditegaskan bahwa anggaran OJK merupakan bagian dari bagian anggaran bendaharawan umum negara alias BUN pada APBN. Penyusunan anggarannya dibahas Otoritas Jasa Keuangan berbareng dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan penetapannya berasas hasil persetujuan DPR.

PMK ini juga menegaskan, sebelum sampai pada penyusunan dan penetapan anggaran OJK, Dewan Komisioner OJK juga diharuskan melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan saat menyusun Rencana Kerja dan Anggaran tahunan. Tujuannya, termasuk untuk mengharmonisasikan program OJK dengan program pemerintah.

Selain itu, diatur pula keterlibatan Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) Kementerian Keuangan untuk melakukan penilaian atas gambaran umum rencana kerja, kebutuhan anggaran, dan sumber dana, termasuk info rencana anggaran dan realisasi anggaran OJK.

"Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Menteri," sebagaimana tertera dalam Pasal 5 PMK 27/2026.

Dalam peraturan ini, juga mengatur ketentuan anggaran OJK nan berasal dari rupiah murni alias alokasi biaya dalam APBN nan tidak berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pinjaman alias hibah luar negeri maupun dalam negeri, hibah langsung, serta surat berbobot syariah negara berbasis proyek.

Selai itu, juga ada nan mengenai dengan peran OJK sebagai mitra lembaga pemerintah sebagai pengelola PNBP. PNBP nan dikelola OJK dalam PMK ini disebutkan terdiri dari pungutan di sektor jasa keuangan dan penerimaan lainnya. Pungutan ini adalah sejumlah duit nan wajib dibayar oleh lembaga jasa finansial ataupun orang perseorangan maupun badan nan melakukan aktivitas di sektor jasa keuangan.

Sedangkan untuk penerimaan lainnya, terdiri dari penerimaan dari hukuman administratif berupa denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; hasil pengelolaan alias penyimpanan pungutan dan penerimaan lainnya; denda mengenai dengan pengadaan peralatan dan jasa; hasil pemanfaatan aset; dan penerimaan lain nan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pungutan dan penerimaan lainnya, ini dapat digunakan sebagian alias seluruhnya secara langsung oleh OJK untuk memenuhi kebutuhan pendanaan demi membiaya aktivitas operasional, administratif, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung lainnya, serta untuk meningkatkan kualitas layanan.

Bila sampai tahun anggaran hasil pungutan dan penerimaan lainnya itu tidak digunakan sampai habis, maka dapat digunakan pada tahun berikutnya. Namun, jika sampai tahun berikutnya tak kunjung termanfaatkan maka OJK kudu menyetorkan sisa hasil pungutan dan penerimaan lainnya itu ke kas negara.

"Sisa hasil Pungutan dan penerimaan lainnya nan disetorkan ke kas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) merupakan PNBP," sebagaimana bunyi Pasal 27.

Besaran sisa hasil pungutan alias penerimaan lainnya nan disetorkan ke kas negara ini disesuaikan dengan laporan finansial tahunan OJK nan telah diaudit, dan disetorkan paling lama 10 hari kerja setelah laporan finansial nan telah diaudit diterima oleh PJK.

(arj/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Pasukan keamanan haji Arab Saudi menangkap seorang penduduk negara Mesir lantaran melanggar patokan dan petunjuk haji. Ia kedapatan mengangkut dua orang tanpa izin menggunakan kendaraan nan disamarkan sebagai pikulan barang.

Pihak keamanan Saudi pada Minggu (26/4) dalam pernyataan tertulis mengatakan, ketiga orang itu berupaya memasuki Kota Makkah tanpa mempunyai izin haji.

Petugas kemudian menghentikan kendaraan tersebut dan langsung melakukan penangkapan. Tindakan norma pun diberlakukan terhadap mereka.

Dalam video nan diunggah, tampak polisi menaiki bagian genting truk itu. Lalu dia membuka penutupnya dan terlihat dua orang nan sedang bersembunyi. Dua orang itu kemudian diamankan berbareng pengemudi truk.

Sejak 1 Zulkaidah alias 19 April 2026, hanya orang nan memegang izin nan bisa memasuki Makkah. Mereka adalah: pemegang visa haji resmi, orang nan punya izin tinggal (iqamah) di Makkah, dan pekerja dengan izin kerja di area Makkah. Di luar itu, langsung ditolak di pintu masuk kota.

Kalau nekat masuk Makkah tanpa izin, bisa denda 20 ribu riyal hingga 100 ribu riyal, deportasi, apalagi di-black list masuk Saudi hingga 10 tahun.

Pengaturan ketat seperti ini dimaksudkan untuk mencegah adanya haji terlarangan nan bisa mengganggu kelancaran ibadah haji.