ilustrasi pelayanan publik.(MI)

PERBEDAAN jumlah titik menara telekomunikasi dalam kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Badung dan PT BTS, dari 49 titik pada perjanjian awal menjadi lebih dari 200 titik dalam perkembangannya, dinilai dapat menjadi salah satu persoalan norma nan diuji dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

Pengamat Hukum Pidana Suparji Ahmad mengatakan, perbedaan tersebut perlu dilihat dari pemisah objek dan ruang lingkup kewenangan nan sebenarnya diberikan melalui perjanjian kerja sama. Jika perjanjian awal hanya memberikan kewenangan pembangunan alias pengusahaan pada 49 titik, maka penambahan menjadi lebih dari 200 titik perlu mempunyai dasar kontraktual nan jelas.

“Prinsip pacta sunt servanda memang mengharuskan perjanjian dilaksanakan sebagai undang-undang bagi para pihak. Namun konsekuensinya juga bertindak sebaliknya: kewenangan dan tanggungjawab tidak semestinya diperluas secara sepihak melampaui objek nan diperjanjikan,” kata Suparji kepada wartawan, Kamis (17/9).

Menurut dia, nan perlu dipastikan adalah dasar norma penambahan titik tersebut, termasuk persetujuan pemerintah wilayah serta sistem kompensasi andaikan ekspansi cakupan kerja sama memberikan tambahan faedah ekonomi kepada pihak swasta.

Hal itu menjadi relevan lantaran Pengadilan Tinggi Bali melalui Putusan Nomor 200/PDT/2026/PT DPS tanggal 20 Agustus 2026 menyatakan perjanjian kerja sama antara Pemkab Badung dan BTS pada 7 Mei 2007 sah dan mengikat. Putusan tersebut juga memperpanjang kerja sama hingga 7 Mei 2047.

“Apalagi putusan banding memang menyatakan PKS 2007 sah dan mengikat serta memperpanjang kerja sama selama 20 tahun,” ujarnya.

Suparji mengatakan, status norma menara nan berada di luar 49 titik dalam perjanjian awal juga perlu ditelusuri berasas dasar pembangunan dan pengusahaannya.

Apabila jumlah titik kemudian berkembang menjadi lebih dari 200, menurut dia, perlu dibuktikan apakah penambahan tersebut memang diperbolehkan dalam perjanjian awal, telah memperoleh persetujuan para pihak, alias merupakan ekspansi objek di luar kesepakatan.

“Pada prinsipnya, perubahan nan menyentuh objek, volume, kewenangan pengusahaan, jangka waktu, maupun nilai ekonomis kerja sama semestinya dituangkan dalam perubahan perjanjian alias addendum nan disepakati para pihak, sepanjang sistem itu sesuai pula dengan peraturan nan berlaku,” jelasnya.

Karena itu, keberadaan PKS 2007 tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menganggap seluruh penambahan titik memperoleh legitimasi. Dasar norma setiap perubahan tetap perlu dibuktikan. “Jadi, tidak tepat menganggap seluruh penambahan otomatis memperoleh legitimasi hanya lantaran terdapat PKS awal,” kata Suparji.

Potensi Kompensasi

Menurut Suparji, bertambahnya cakupan kerja sama juga berangkaian dengan keseimbangan faedah ekonomi antara pemerintah wilayah dan pihak swasta. Jika penambahan titik memberikan tambahan kewenangan alias faedah ekonomi kepada pihak swasta melalui pemanfaatan aset, ruang, fasilitas, alias kewenangan pemerintah daerah, maka aspek kompensasi perlu menjadi perhatian.

“Secara prinsip, iya, andaikan penambahan tersebut menghasilkan tambahan kewenangan alias faedah ekonomi bagi pihak swasta dengan memanfaatkan aset, ruang, fasilitas, alias kewenangan pemerintah daerah,” katanya.

Ia menilai perubahan dari 49 menjadi lebih dari 200 titik merupakan perubahan material nan layak dievaluasi, termasuk dari sisi keseimbangan prestasi dan kontra-prestasi serta potensi penerimaan nan semestinya diperoleh pemerintah daerah. “Logikanya sederhana: andaikan nilai dan cakupan pemanfaatan bertambah secara material dari 49 menjadi lebih dari 200 titik, maka keseimbangan prestasi dan kontra-prestasi kudu dievaluasi kembali,” ujar Suparji.

Meski demikian, Suparji mengingatkan agar persoalan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai kerugian finansial wilayah ataupun tindak pidana korupsi. Apabila terdapat dugaan pemanfaatan ruang, aset, izin, alias kewenangan pengusahaan di luar cakupan perjanjian tanpa pembayaran alias kompensasi nan semestinya, perihal tersebut terlebih dulu kudu dibuktikan secara konkret.

“Berpotensi, tetapi tidak otomatis berfaedah telah terjadi kerugian finansial wilayah ataupun tindak pidana korupsi,” jelasnya.

Menurut dia, dugaan kerugian finansial wilayah kudu didukung kalkulasi nan konkret, nyata, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, perlu dibedakan antara persoalan pelanggaran kontraktual, kerugian keperdataan, kerugian finansial daerah, dan dugaan tindak pidana.

“Untuk menyatakan adanya kerugian finansial wilayah secara norma kudu ada kalkulasi nan konkret, nyata, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Bisa Jadi Argumentasi Kasasi

Suparji menilai persoalan 49 titik versus lebih dari 200 titik dapat digunakan Pemkab Badung sebagai salah satu argumentasi dalam kasasi. Namun, argumentasi tersebut kudu ditempatkan sebagai persoalan penerapan hukum, bukan sekadar meminta Mahkamah Agung menilai ulang fakta. “Dapat, sepanjang dikonstruksikan sebagai persoalan penerapan norma dan bukan semata-mata meminta Mahkamah Agung menilai ulang fakta,” ujarnya.

Menurut dia, kasasi pada hakikatnya bukan pemeriksaan kebenaran untuk ketiga kalinya. Karena itu, Pemkab Badung perlu menunjukkan secara spesifik apakah pengadilan tingkat sebelumnya telah menerapkan norma secara tepat terhadap objek dan ruang lingkup perjanjian.

Salah satu nan dapat diuji adalah apakah pemberian akibat perpanjangan kerja sama hingga 2047 telah mempertimbangkan secara memadai pemisah objek perjanjian, perubahan substansial dalam pelaksanaannya, serta akibat ekonomi bagi pemerintah daerah.

“Pemkab dapat mempertanyakan apakah judex facti telah tepat ketika memberikan akibat perpanjangan perjanjian hingga 2047 tanpa mempertimbangkan secara memadai pemisah objek, ruang lingkup hak, perubahan substansial dalam penyelenggaraan perjanjian, serta akibat ekonominya bagi pemerintah daerah,” kata Suparji.

Ia menambahkan, persoalan ekspansi objek kudu terlebih dulu mempunyai injakan dalam kebenaran alias dalil nan telah diperiksa pada tingkat sebelumnya. Dari sana, Pemkab Badung dapat mengonstruksikan letak kesalahan penerapan norma nan menjadi dasar permohonan kasasi.

“Dapat sepanjang diletakkan sebagai error in application of law alias kesalahan penerapan norma oleh judex facti,” ujarnya.

Menurut Suparji, bangunan tersebut krusial agar rumor 49 titik dan lebih dari 200 titik tidak berakhir sebagai persoalan perbedaan angka, tetapi menjadi pertanyaan mengenai pemisah kewenangan kontraktual nan diberikan kepada masing-masing pihak.

“Pemkab kudu menunjukkan bahwa persoalan ekspansi objek tersebut telah menjadi kebenaran alias dalil nan relevan dalam pemeriksaan sebelumnya, kemudian menunjukkan di mana letak kesalahan penerapan hukumnya,” katanya.

Ada Dimensi Kepentingan Publik

Persoalan tersebut, lanjut Suparji, menjadi semakin krusial lantaran putusan banding tidak hanya berangkaian dengan hubungan kontraktual antara Pemkab Badung dan PT BTS. Amar putusan nan berangkaian dengan larangan pemberian izin kepada pihak lain selama masa kerja sama juga berpotensi memengaruhi ruang bagi pelaku upaya lain dalam pembangunan maupun pengusahaan menara telekomunikasi di Badung.

“Menurut saya, aspek ini menjadi semakin krusial lantaran putusan tersebut tidak hanya berakibat pada dua pihak nan berkontrak,” ujarnya.

Menurut dia, kondisi tersebut membawa dimensi kepentingan publik dan persaingan upaya nan lebih luas. Karena itu, implikasi terhadap pelaku upaya lain dan penyelenggaraan prasarana telekomunikasi juga perlu menjadi bagian dari perhatian dalam memandang perkara tersebut.

Suparji menambahkan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga telah menyatakan tetap mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap potensi persoalan persaingan upaya meskipun proses sengketa para pihak telah menghasilkan putusan pengadilan.

“Amar banding juga berangkaian dengan larangan pemberian izin kepada pihak lain selama masa kerja sama, sehingga terdapat dimensi kepentingan publik dan persaingan upaya nan lebih luas,” kata Suparji. (Cah/P-3)

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Upaya pencarian, pertolongan, dan penanganan kejadian KM Virgo Transport 8 di perairan Masalembo, Laut Jawa, terus diperkuat melalui koordinasi beragam unsur di lapangan.

Selain pencarian korban, penanganan letak bangkai kapal juga menjadi perhatian untuk memastikan keselamatan pelayaran dan mencegah munculnya ancaman navigasi bagi kapal nan melintas.

Dukungan terhadap operasi tersebut turut datang dari Hasnur Group melalui support kemanusiaan dan operasional bagi family korban, relawan, serta petugas nan terlibat dalam penanganan insiden. Dukungan itu mencakup pengerahan armada untuk membawa perlengkapan nan dibutuhkan dalam operasi gabungan.

Melalui PT Hasnur Internasional Shipping Tbk (HIS), bagian dari SBU Logistik Hasnur Group, TB Hasnur 09 dikerahkan pada Rabu (16/9/2026) untuk membawa beragam kebutuhan operasional dan perlengkapan penanda letak buntang kapal. Armada tersebut bergerak dari Tambatan Jayanti menuju Pelabuhan Trisakti, Kalimantan Selatan, sebelum melanjutkan perjalanan menuju perairan Taboneo.

Sejumlah perlengkapan nan dibawa antara lain drum oli, lampu warna merah, bendera Merah Putih, segel 20 mm, tali sir 2 inch, serta beragam perlengkapan lain untuk mendukung pemasangan penanda di letak buntang KM Virgo Transport 8.

Perlengkapan tersebut selanjutnya diserahkan kepada kru KRI I Gusti Ngurah Rai-332 untuk mendukung operasi berbareng unsur SAR campuran dan lembaga terkait. Pemasangan marker di titik tenggelam menjadi bagian krusial dalam penanganan letak lantaran keberadaan buntang kapal perlu ditandai agar tidak menimbulkan akibat bagi keselamatan navigasi.

Komandan Lanal Banjarmasin Kolonel Laut (P) Galih Nurna Putra mengatakan kebutuhan perlengkapan penanda letak disampaikan oleh KRI I Gusti Ngurah Rai-332. Dukungan armada diperlukan untuk mengirimkan pelampung penanda alias marker dari letak kecelakaan ke titik tenggelamnya KM Virgo.

“Kami meminta support TB Hasnur 09 lantaran ada permintaan dari KRI I Gusti Ngurah Rai untuk mengirimkan pelampung penanda alias marker dari KM Virgo Transport 8 agar tidak menjadi ancaman navigasi,” ujar Galih dalam keterangannya, Kamis (17/9/2026).

Selain mengangkut perlengkapan penanda, TB Hasnur 09 juga memobilisasi satu unit life raft milik KM Virgo Transport 8 nan sebelumnya ditemukan oleh KRI I Gusti Ngurah Rai-332. Life raft tersebut dibawa dari letak kejadian untuk diserahkan kepada Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Banjarmasin.

Armada tersebut juga membawa kebutuhan pendukung bagi personel di lapangan, termasuk kantong jenazah dan logistik makanan. Langkah ini menunjukkan penanganan kecelakaan pelayaran tidak hanya berangkaian dengan pencarian korban, tetapi juga memerlukan support logistik dan pengamanan letak secara terintegrasi.

Presiden Direktur Hasnur Group Jayanti Sari mengatakan pihaknya berupaya memberikan support sesuai kebutuhan di lapangan dengan tetap berkoordinasi berbareng pihak-pihak nan menangani insiden.“Kami turut prihatin atas musibah nan terjadi dan berupaya memberikan support nan dapat kami lakukan. Kami berambisi support ini dapat membantu kebutuhan family korban dan pihak-pihak nan tetap terlibat dalam proses penanganan di lapangan,” ujar Jayanti.

Dukungan kemanusiaan juga disalurkan melalui UPZ Bakti Bersama Hasnur Group berupa makanan siap saji, roti, dan air minum bagi family korban, relawan, serta petugas. Bantuan tersebut diserahkan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa (15/9/2026).

Penguatan koordinasi menjadi bagian krusial dalam penanganan kejadian lantaran proses pencarian dan pemindahan memerlukan keterlibatan banyak unsur, mulai dari TNI Angkatan Laut, Basarnas, hingga unsur pendukung lainnya. Hasnur Group menyatakan bakal terus berkoordinasi dengan pihak mengenai mengikuti perkembangan kebutuhan operasi di lapangan.

Sebelumnya, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Banjarmasin I Putu Sudayana menyampaikan beragam barang nan ditemukan dan berangkaian dengan kecelakaan perlu dievakuasi dari letak pencarian ke darat. Langkah tersebut dilakukan agar area pencarian dapat lebih konsentrasi pada upaya menemukan korban sekaligus mengurangi potensi temuan berulang di letak kejadian.(H-2)

Ilustrasi(Doc NASA)

Bumi rupanya tidak betul-betul diam. Setiap pergantian musim, pusat massa planet ini ikut “bergoyang” beberapa milimeter lantaran air, salju, es, dan udara terus beranjak dari satu wilayah ke wilayah lain.

Pergerakan tersebut memang terlalu mini untuk dirasakan manusia, tetapi dapat terdeteksi oleh satelit dengan teknologi berpresisi tinggi. Perubahan pengedaran massa inilah nan membikin posisi pusat massa Bumi sedikit bergeser sepanjang tahun.

Pusat Massa Bumi Ikut Bergeser

Dilansir dari NASA, perubahan musim dapat mendistribusikan kembali massa air di Bumi dan membikin pusat massa planet bergerak maju-mundur terhadap pusat geometrisnya. Fenomena tersebut menjadi perhatian intelektual lantaran pusat massa Bumi alias geocenter merupakan titik krusial dalam pengukuran satelit, navigasi, serta pengukuran ketinggian.

Tim dari NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) mengembangkan metode baru untuk menghitung pergerakan geocenter dengan lebih presisi. Hasil penelitian tersebut diterbitkan dalam Geophysical Journal International pada 16 September 2026.

Secara sederhana, andaikan Bumi dianggap sebagai bola padat dengan pengedaran massa nan tetap, pusat massa bakal berada tepat di pusat geometrisnya. Namun, kondisi Bumi sebenarnya lebih bergerak lantaran massa air, es, dan atmosfer terus beranjak dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

Air hingga Salju Memengaruhi Pergerakan

Berdasarkan laporan dari NASA, perubahan pengedaran air menjadi salah satu aspek utama nan membikin pusat massa Bumi bergeser. Air dapat beranjak antara daratan dan lautan dalam jumlah besar mengikuti perubahan musim.

Ketika musim semi tiba di bagian Bumi utara, salju nan menumpuk selama musim dingin mulai mencair. Sebaliknya, wilayah tertentu dapat mengalami peningkatan massa salju pada musim dingin. 

Perubahan tersebut menyebabkan massa Bumi tidak terdistribusi secara merata sepanjang tahun.

Dikutip dari NASA, pusat massa Bumi dapat bergerak hingga beberapa milimeter di sekitar pusat geometrisnya. 

Salah satu contoh terjadi pada Maret, ketika akumulasi salju di Amerika Utara dan Eurasia mencapai titik maksimum. Kondisi tersebut menggeser pusat massa sekitar 3 milimeter menuju Kutub Utara.

Bukan Hanya Air

Selain air dan salju, atmosfer juga berkedudukan dalam perubahan posisi pusat massa Bumi. Udara nan lebih dingin mempunyai kepadatan lebih tinggi sehingga perubahan musiman pada atmosfer turut mengubah pengedaran massa di planet.

Berdasarkan info nan dikutip dari NASA, perubahan tersebut dapat terlihat pada periode musim dingin ketika udara dingin dan padat menumpuk di sejumlah wilayah. 

Para intelektual menggunakan model atmosfer untuk memperkirakan kontribusi perubahan massa udara terhadap pergerakan geocenter.

Mengapa Perlu Dipantau?

Meski hanya bergerak dalam skala milimeter, posisi pusat massa Bumi krusial bagi beragam sistem pengukuran. 

Perubahan mini pada geocenter dapat memengaruhi ketepatan sistem referensi nan digunakan dalam navigasi satelit, pemetaan, dan pengukuran permukaan Bumi.

Untuk mengukurnya, intelektual memanfaatkan pengamatan satelit dengan presisi tinggi. 

Berdasarkan info nan dikutip dari NASA, satelit secara alami mengorbit di sekitar pusat massa Bumi sehingga perubahan mini pada jarak antara satelit dan stasiun pengamatan di darat dapat digunakan untuk mendeteksi pergeseran geocenter.

Dengan pemantauan tersebut, intelektual dapat memahami gimana perubahan musim dan perpindahan massa di permukaan Bumi memengaruhi posisi pusat massa planet dari waktu ke waktu.

Sumber: NASA

Layanan pemeriksaan gigi berjudul “Dental Care On The Move”.(Dok.FDC Dental Clinic)

FDC Dental Clinic bekerja-sama dengan PT Agel Langgeng (Kapal Api Group) menggelar pelayanan kesehatan gigi berjudul “Dental Care On The Move”. Kegiatan ini berjalan di area perusahaan di Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi pada Kamis (10/9).

Melalui pilar FDC Foundation, aktivitas ini menghadirkan penemuan pemeriksaan gigi berbasis Artificial Intelligence (AI) serta armada periksa keliling FDC Smile Bus. "Kehadiran FDC Smile Bus merupakan bagian dari upaya kami membawa layanan kesehatan gigi lebih dekat dengannmasyarakat sekaligus memanfaatkan teknologi untuk membantu masyarakat semakin memahami kondisi kesehatan giginya," terang CEO & Founder FDC, drg. Ita Lestari, MARS kemarin.

Menurut Ita, dalam jasa smile bus ini, pemeriksaan didukung oleh FDC Tooth Analyzer, teknologi berbasis Artificial Intelligence (AI) nan membantu melakukan kajian awal kondisi gigi dan memberikan gambaran mengenai perawatan nan dibutuhkan.

“Teknologi bukan sekadar membikin jasa menjadi lebih modern, tetapi gimana teknologi dapat membikin masyarakat lebih mudah mengakses, mengenali kondisi kesehatan giginya dan mengambil tindakan lebih awal," jelasnya.

PENGALAMAN PEMERIKSAAN
Ita menyebut, melalui FDC Smile Bus dan FDC Tooth Analyzer, pihaknya mau membawa pengalaman pemeriksaan nan lebih mudah, informatif, dan dekat dengan masyarakat. Teknologi membantu prosesnya, sementara keputusan dan rekomendasi perawatan tetap berada pada tenaga medis. Pada aktivitas FDC bekerjasama dengan Kapal Api Group, peserta diarahkan menuju armada FDC Smile Bus untuk pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut berbareng Dokter Gigi FDC. 

"Di dalam bus nan dilengkapi dental chair dan peralatan medis modern berstandar ISO 9001 & ISO 27001 ini, peserta dapat berkonsultasi secara mendalam serta melakukan tindakan perawatan gigi seperti scaling(pembersihan karang gigi) hingga penambalan gigi dengan memanfaatkan voucher potongan nilai nan telah diperoleh," terangnya.

Inisiatif ini  mendapat antusiasme tinggi dari para tenaga kerja dan stakeholder PT Agel Langgeng. Salah seorang peserta menyampaikan kesannya usai melakukan perawatan gigi di dalam bus FDC. 

"Dokternya menjelaskan kondisi gigi saya dengan sangat jelas dan mudah dipahami. Tadi selama proses tambal gigi, penanganannya bagus dan prosedurnya oke sekali," ucapnya.

Hal senada disampaikan oleh peserta lain nan merasakan kenyamanan perawatan pembersihan karang gigi di FDC Smile Bus. "Scaling di bus FDC terasa lezat dan nyaman. Dokternya informatif dan ramah, proses scaling-nya juga tidak sakit," imbuhnya.

Melalui kehadiran FDC Smile Bus nan didukung jaringan lebih dari 70 klinik di seluruh Indonesia, FDC Dental Clinic terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, memperdekat akses dan jangkauan jasa kesehatan, serta menghadirkan kebermanfaatan nan nyata bagi lingkungan korporasi maupun masyarakat luas.(E-2)

Liputan6.com, Jakarta - Sehari setelah resmi beroperasi, LRT Jakarta rute Manggarai-Kelapa Gading mulai dijajal penumpang dengan beragam tujuan. Pada Kamis (17/9/2026), perjalanan Liputan6.com kali ini dimulai dari Stasiun KRL Manggarai, nan sekarang menjadi salah satu titik pemberhentian rute baru tersebut.

Namun, perjalanan belum betul-betul dimulai ketika akses menuju LRT justru kudu dicari terlebih dahulu.

Dari dalam Stasiun KRL Manggarai, penumpang perlu keluar dari area stasiun, melangkah menuju gedung LRT, kemudian melanjutkan perjalanan ke peron. Petunjuk arah memang tersedia, tetapi ukurannya relatif mini sehingga sempat membikin bingung.

Seorang petugas kemudian membantu menunjukkan arah. Setelah menemukan gedung LRT, perjalanan dilanjutkan menuju peron menggunakan lift alias eskalator.

Kereta berangkat sekitar pukul 11.55 WIB. Dua gerbong nan beraksi saat itu sudah dipenuhi penumpang hingga sebagian bangku terisi. Perjalanan menuju Kelapa Gading pun lebih banyak dilewati sembari berdiri berbareng penumpang lainnya.

Meski cukup ramai, suasana di dalam gerbong tetap tertib. Pengumuman mengenai stasiun berikutnya terdengar jelas melalui sistem otomatis. Petugas LRT di dalam kereta juga menyampaikan info ketika kereta mendekati stasiun tujuan.

Sekitar 28 menit kemudian, kereta tiba di Kelapa Gading pada pukul 12.23 WIB.

Selama masa promosi hingga 23 September 2026, perjalanan LRT tersebut dikenakan tarif Rp 8.

Di stasiun tujuan, tetap terdapat beberapa catatan kecil. Salah satu eskalator menuju area atas terlihat tidak beroperasi. Namun, secara keseluruhan, perjalanan tersebut memberikan gambaran awal mengenai pengalaman menggunakan rute nan sehari sebelumnya baru resmi melayani penumpang.

Bagi Husnul Fitri, Kaprodi Kajian Pengembangan Perkotaan, Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia (UI), kehadiran rute tersebut menambah pilihan bagi masyarakat dalam menggunakan transportasi publik.

“Dengan adanya kehadiran LRT ini itu diharapkan beban dari moda transportasi itu bisa terbagi ke LRT ini,” ujarnya.

Menurut Husnul, bertambahnya pilihan moda dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk beranjak ke transportasi umum. Namun, pengalaman perjalanan tidak hanya ditentukan oleh kondisi di dalam kereta.

Akses menuju stasiun, kesiapan trotoar, hingga akomodasi bagi penyandang disabilitas juga menjadi bagian penting. Begitu pula perpindahan dari satu moda ke moda lainnya nan perlu dibuat seefisien mungkin.

Jadwal perjalanan juga perlu konsisten dan dapat diandalkan sehingga penumpang bisa memperkirakan waktu tempuh dengan lebih pasti.

“Jadi ini paling tidak bisa membantu salah satu persoalan transportasi di Jakarta, walaupun bukan satu-satunya,” kata Husnul.

ilustrasi karhutla.(Antara)

KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan bahwa Indonesia senantiasa mematuhi sistem ASEAN dalam penanganan kebakaran rimba dan lahan (karhutla) berikut dampaknya nan menyebar ke sejumlah negara di kawasan.

Juru bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela mengatakan, sejak 26 Agustus 2026. ASEAN telah menetapkan status Siaga 3 mengenai kondisi kabut asap di kawasan, sehingga seluruh negara personil diwajibkan menyampaikan laporan situasi dan langkah penanganan harian.

“Indonesia mematuhi tanggungjawab tersebut melalui laporan harian dan beragam tindakan nan telah diatur secara terperinci sesuai kriteria tingkat peringatan tersebut,” kata Nabyl dalam taklimat media di Jakarta, Kamis (17/9).

Ia menjelaskan bahwa laporan tersebut mencakup monitoring, asesmen, dan langkah kedaruratan nan diambil, serta dilampirkan pula peta proyeksi trajektori asap. Dalam laporan tersebut, Indonesia menyampaikan secara pro-aktif info mengenai titik panas, kondisi lingkungan di wilayah terdampak, serta indikasi pergerakan asap. Dilaporkan pula langkah penanggulangan nan dilakukan Indonesia, termasuk respons darurat dan pemadaman intensif.

Laporan tersebut kemudian didistribusikan kepada seluruh focal point dari masing-masing negara ASEAN untuk membantu mereka menetapkan langkah antisipatif dan menangani akibat asap secara optimal, katanya.

Nabyl menambahkan bahwa Sekretariat ASEAN merupakan pihak nan berkuasa mengoordinasikan upaya berbareng di tingkat area untuk mengatasi akibat karhutla.

Sementara itu, Juru Bicara I Kemlu RI Yvonne Mewengkang memastikan bahwa Indonesia sama sekali tidak menerima nota protes dari negara tetangga di area mengenai rumor karhutla dan kabut asap nan ditimbulkannya.

“Kami tidak menerima nota protes dari negara-negara di area ataupun negara-negara tetangga. Sampai saat ini, kami tidak menerimanya,” tegasnya.

Berdasarkan info SiPongi nan berasal dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20 hingga Selasa (15/9) pukul 21.05 WIB, tercatat 1.037 titik panas tingkat kepercayaan tinggi secara nasional, berkurang 400 titik dibandingkan sehari sebelumnya.

Kabut asap akibat karhutla di Indonesia dilaporkan juga menerpa hingga wilayah Sabah dan Sarawak di Malaysia, Singapura, Brunei, hingga ke Filipina, termasuk Ibu Kota Manila.

Sementara itu, pemerintah Jepang telah mengerahkan tiga helikopter demi membantu operasi pemadaman karhutla di Indonesia untuk masa tugas 12--19 September 2026. Pemerintah Malaysia juga menyatakan siap mengerahkan support ke Indonesia, tetapi tetap menunggu respons dari Jakarta. (Ant/P-3)

Ayobantu.com melakukan perubahan kepemimpinan dengan menunjuk Oscar Darmawan sebagai pemimpin baru, menggantikan Agnes Yuliavitriani .(Dok.Istimewa)

Yayasan Ayo Bantu Peduli Indonesia (Ayobantu.com) melakukan perubahan kepemimpinan dengan menunjuk Oscar Darmawan sebagai pemimpin baru, menggantikan Agnes Yuliavitriani nan mengakhiri masa jabatannya efektif pada 30 September 2026. 

Pergantian kepemimpinan ini menjadi bagian dari upaya Ayobantu.com melanjutkan pertumbuhan organisasi sekaligus memperkuat ekosistem filantropi digital nan terpercaya, mudah diakses, dan bisa memberikan akibat nyata bagi masyarakat.

Sebagai yayasan non-profit nan bergerak di bagian filantropi digital dan penggalangan biaya sosial, Ayobantu.com memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses masyarakat terhadap aktivitas sosial dan kemanusiaan. Platform tersebut menjadi jembatan antara donatur, campaigner, komunitas, mitra, dan penerima faedah dalam membangun kerjasama serta partisipasi publik melalui semangat “Rajut Jutaan Tangan untuk Kebaikan”.

Selama memimpin Ayobantu.com, Agnes Yuliavitriani turut berkontribusi dalam pengembangan organisasi dan beragam inisiatif sosial berbasis teknologi. Di bawah kepemimpinannya, sejumlah kampanye sukses menghimpun bantuan dalam jumlah signifikan. 

Beberapa di antaranya adalah kampanye “Pendidikan nan Lebih Baik untuk Lombok Utara” dengan bantuan Rp990,04 juta, “Run Against Cancer 2023” sebesar Rp952,42 juta, serta “Lombok 360 untuk Pembelajar Kelas Dunia” nan menghimpun Rp609,36 juta.

Agnes menyebut, membangun ekosistem filantropi digital tidak semata-mata berangkaian dengan teknologi, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dan membuka ruang kerjasama bagi beragam pihak.

“Berbagai capaian nan sukses diraih merupakan hasil dari kerjasama seluruh tim, campaigner, donatur, komunitas, mitra, dan seluruh pihak nan telah menjadi bagian dari perjalanan Ayobantu.com,” tuturnya Kamis (17/9).

Agnes berambisi semangat “Rajut Jutaan Tangan untuk Kebaikan” terus berkembang sehingga semakin banyak pihak terhubung untuk menghadirkan faedah bagi masyarakat.

Sementara itu, Oscar menyatakan kesiapan untuk melanjutkan perjalanan Ayobantu.com dengan semangat baru dan memperkuat peran platform sebagai ruang berbagi kebaikan nan dapat dipercaya.

“Saya merasa terhormat sekaligus bertanggung jawab untuk melanjutkan perjalanan Ayobantu.com. Pergantian kepemimpinan ini bukan hanya tentang perubahan posisi, tetapi juga kesempatan untuk membawa semangat baru dalam mengembangkan Ayobantu.com ke depan,” tuturnya.

Oscar menegaskan, Ayobantu.com bakal terus mempertemukan donatur, campaigner, komunitas, mitra, dan beragam pihak untuk menciptakan lebih banyak kesempatan kerjasama sosial. Ke depan, Ayobantu.com berkomitmen memperkuat inovasi, memperluas kolaborasi, serta meningkatkan kualitas jasa bagi pengguna dan mitra. Langkah tersebut diarahkan untuk membangun kepercayaan dan menciptakan akibat sosial nan lebih luas serta berkelanjutan.(E-2)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kongres Amerika Serikat (AS) memberikan satu kemenangan terakhir bagi Presiden Donald Trump menjelang pemilihan paruh waktu. Mereka resmi meloloskan rancangan undang-undang (RUU) hukuman besar-besaran terhadap Rusia, nan diperingatkan oleh para kritikus bakal memberi Trump kekuasaan baru untuk memberlakukan tarif sapu jagat nan dapat mengguncang ekonomi.

Mengutip CNN, Kamis (17/9/2026), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS pada hari Rabu memberikan persetujuan akhir untuk RUU hukuman Rusia nan didedikasikan atas nama mendiang Senator Lindsey Graham. Hasil pemungutan bunyi akhir menunjukkan perolehan 262-159, dengan puluhan politisi dari Partai Demokrat secara mengejutkan turut memberikan bunyi dukungan. RUU ini selanjutnya bakal langsung diserahkan ke meja Trump untuk ditandatangani.

Sebagian besar personil parlemen Partai Republik mendukung beleid tersebut. Namun, menurut sumber nan mengetahui obrolan itu, nyaris selusin personil Republik secara tertutup telah melobi para pemimpin partai dalam beberapa hari terakhir untuk mencabut kewenangan tarif baru nan tertuang di dalamnya. Mereka cemas manuver ini bakal semakin meningkatkan harga-harga tepat sebelum pemilu. Sayangnya, Ketua DPR Mike Johnson dan tim kepemimpinannya menolak keras usulan perubahan tersebut.

Berdasarkan otoritas tarif baru dalam undang-undang tersebut, pemerintahan Trump kelak bisa mengenakan pungutan hingga 100% pada negara-negara nan membeli minyak dan gas Rusia, termasuk China dan India. Otoritas gila-gilaan ini dinilai oleh para kritikus dapat memberikan guncangan masif bagi perekonomian global.

Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, nantinya nan bakal menentukan tingkat tarif akhir. Namun, perihal ini tidak meredakan kekhawatiran dari Demokrat nan menyuarakan protes secara publik, maupun Republik nan ketakutan secara tertutup. Di sisi lain, para pendukung RUU di kedua belah pihak memihak bahwa otoritas tarif tersebut terbatas dan dirancang dengan hati-hati, sehingga ketakutan bakal besarnya kekuasaan presiden pada masalah perdagangan tidak berdasar.

Sebagai informasi, RUU ini pertama kali diperkenalkan pada April 2025 melalui perundingan panjang nan dipimpin oleh Graham demi mendapatkan restu Gedung Putih. Penampilan publik terakhir Graham, tepat sehari sebelum dia meninggal dunia, adalah di Ukraina saat dia berdiri di depan tank di jalanan Kyiv untuk mengumumkan bahwa Trump bakal mendukung RUU tersebut.

Pemungutan bunyi ini pada akhirnya menjadi dilema berat bagi banyak kader Demokrat. Mayoritas dari mereka sejatinya sangat mau mendukung paket nan memberikan hukuman wajib kepada pejabat tinggi pemerintah Rusia, termasuk Presiden Vladimir Putin, para oligarki, BUMN, hingga perusahaan asing nan mendukung pedoman industri pertahanan Rusia.

Namun, perihal ini memicu ketegangan internal nan dalam. Tokoh sekutu Ukraina sekaligus Perwakilan senior Maryland, Steny Hoyer, justru dengan berapi-api memihak RUU nan ditentang oleh pimpinannya sendiri. Sehari sebelumnya, sepasang kader sentris Demokrat apalagi nekat menentang pemimpin mereka demi membantu Republik membawa RUU ini ke lantai paripurna saat bunyi GOP kurang.

Senat sendiri telah mengesahkan RUU ini dalam pemungutan bunyi bipartisan nan luas pada Agustus lalu. Senator Richard Blumenthal, sponsor utama RUU tersebut dari Demokrat di Senat, menyatakan harapannya agar DPR menyadari tanggung jawab besar mereka.

"Ada urgensi di sini. Dalam pertemuan terakhir saya dengan Presiden Zelensky, dia bersikeras agar kita mengesahkan RUU hukuman Rusia," ungkapnya.

Namun, Pemimpin Demokrat di DPR Hakeem Jeffries dengan tegas mengumumkan penolakannya terhadap RUU tersebut lantaran memprotes masuknya otoritas tarif tambahan.

"Mengapa di bumi ini Kongres bakal memberi presiden ini otoritas tambahan untuk mendatangkan kerugian ekonomi semacam itu pada rakyat Amerika?" ucap Jeffries.

Trio politikus senior Demokrat nan duduk di pucuk ketua komite urusan luar negeri dan perdagangan-Gregory Meeks, Richard Neal, dan Don Beyer-juga memperingatkan bahwa RUU tersebut bakal membawa lebih banyak kerugian daripada kebaikan.

"RUU ini bakal secara dramatis memperluas otoritas tarif presiden namun kandas mewajibkan hukuman terhadap Rusia, nan keduanya tidak dapat diterima," tegasnya.

"Kelemahan ini bakal meningkatkan harga-harga bagi rakyat Amerika sekaligus merusak support untuk Ukraina dalam jangka panjang."

(tps/sef) [Gambas:Video CNBC]

Ilustrasi(magnifik)

BUMI rupanya tidak sesederhana bola raksasa nan selama ini dibayangkan. Planet tempat manusia tinggal ini terus mengalami perubahan corak akibat pergeseran massa di permukaannya. 

Uniknya, perubahan tersebut membikin Bumi menjadi sedikit lebih bulat pada bagian padatnya, tetapi pada saat nan sama corak gravitasinya justru semakin gepeng.

Fenomena tersebut berangkaian dengan perubahan massa di beragam wilayah Bumi, terutama akibat mencairnya lapisan es di area kutub. 

Ketika es mencair, massa nan sebelumnya terkonsentrasi di kutub beranjak ke lautan sehingga memengaruhi permukaan, pengedaran massa, hingga langkah Bumi berputar.

Perubahan Bentuk Bumi

Dilansir dari ScienceAlert, penelitian terbaru menunjukkan permukaan padat Bumi mengalami perubahan akibat pergerakan massa dari wilayah kutub ke wilayah dengan lintang lebih rendah. 

Penelitian tersebut menggunakan info Global Navigation Satellite System (GNSS) untuk mengawasi perubahan vertikal permukaan Bumi.

Secara alami, rotasi Bumi membikin planet ini sedikit menggembung di bagian khatulistiwa dan lebih datar di wilayah kutub. Bentuk tersebut dikenal sebagai oblate spheroid. Namun, corak Bumi dapat berubah secara perlahan seiring perubahan pengedaran massa di permukaannya.

Penelitian menunjukkan wilayah kutub mengalami kenaikan permukaan, sedangkan area di sekitar khatulistiwa mengalami penurunan. Kondisi tersebut membikin corak padat Bumi menjadi sedikit lebih bulat alias tidak terlalu gepeng.

Es Kutub Mencair

Salah satu penyebab perubahan tersebut adalah mencairnya lapisan es di Greenland dan Antarktika. Ketika lapisan es nan selama ribuan tahun menekan permukaan Bumi berkurang, daratan di bawahnya perlahan mengalami kenaikan.

Proses tersebut dikenal sebagai glacial isostatic adjustment. Perubahan ini berjalan sangat lambat, tetapi dapat terdeteksi menggunakan sistem pengukuran geodesi berpresisi tinggi.

Berdasarkan laporan dari ScienceAlert, air hasil pencairan es kemudian beranjak ke lautan. Perpindahan massa tersebut menambah beban di wilayah lain dan turut memengaruhi corak serta pengedaran massa Bumi.

Makin Bulat Sekaligus Gepeng

Perubahan tersebut menghasilkan kejadian nan sekilas terdengar bertentangan. Bentuk padat Bumi menjadi lebih bulat lantaran permukaan di kutub naik dan area khatulistiwa mengalami penurunan.

Namun, pengedaran massa air justru dapat membikin corak gravitasi Bumi alias geoid menjadi semakin gepeng. Dengan demikian, “makin bulat sekaligus gepeng” merujuk pada dua aspek berbeda dalam mengukur corak Bumi.

Memengaruhi Rotasi Bumi

Berdasarkan info nan dikutip dari NASA, perubahan pengedaran es dan air juga dapat memengaruhi rotasi Bumi. Pencairan es dan perpindahan air menuju wilayah lintang rendah mengubah pengedaran massa planet sehingga turut memengaruhi kecepatan rotasinya.

Dikutip dari NASA, perubahan tersebut dapat membikin rotasi Bumi sedikit melambat dan memengaruhi posisi sumbu rotasi. Meski demikian, perubahan corak Bumi berjalan dalam skala nan sangat mini dan tidak dapat dilihat secara langsung.

Perubahan tersebut baru dapat diketahui melalui pengamatan satelit, GNSS, serta beragam instrumen geodesi nan bisa mengukur pergerakan permukaan Bumi dalam skala milimeter.

Sumber: NASA, Science Alert

Menteri HAM Natalius Pigai(Antara)

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa aspirasi masyarakat dalam persoalan HAM tidak boleh berakhir sebatas didengar dalam forum konsultasi. Pemerintah kudu memastikan bunyi rakyat dipertimbangkan dan diterjemahkan menjadi kebijakan serta langkah konkret.

“Partisipasi masyarakat tidak selesai ketika masyarakat telah diberi kesempatan untuk berbicara. Partisipasi menjadi berarti ketika masukan tersebut didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh tanggapan dari pemerintah,” tegas Pigai dalam keterangan nan diterima Media Indonesia pada Kamis (17/9).

Penegasan tersebut menjadi titik tekan dalam Forum Koordinasi Kebijakan HAM 2026 nan diikuti lebih dari 90 kementerian/lembaga (K/L) serta lembaga nasional HAM. Forum ini digelar sebagai tindak lanjut atas beragam masukan masyarakat sipil nan dihimpun melalui Forum Konsultasi HAM pada 27 Agustus 2026 lalu.

Pigai menyatakan bahwa penyusunan kebijakan HAM tidak dapat dilakukan dengan pendekatan sepihak oleh pemerintah. Menurutnya, aspirasi masyarakat kudu mempunyai akibat nyata dalam proses pengambilan keputusan.

Integrasi Asta Cita dan Agenda HAM

Forum tersebut menggunakan pendekatan closed government deliberation selama tiga hari untuk mempertemukan rekomendasi masyarakat dengan mandat masing-masing K/L. Pigai menekankan bahwa penyelenggaraan program pemerintah merupakan bagian integral dari tanggungjawab asasi.

“Artinya, Asta Cita dan HAM bukan merupakan dua agenda nan terpisah. Pelaksanaan Asta Cita melalui kebijakan dan program K/L merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan HAM,” ujar Pigai.

Ia juga menambahkan bahwa visi Indonesia Emas 2045 kudu melangkah seiring dengan pemenuhan kewenangan masyarakat. Kebijakan pembangunan di setiap K/L perlu ditempatkan sebagai tanggung jawab negara dalam bingkai HAM.

Koordinasi Lintas Sektor dan Percepatan Regulasi

Mengingat persoalan HAM kerap bersenggolan dengan beragam sektor—seperti pertanahan, pekerja migran, infrastruktur, investasi, hingga masyarakat adat—Pigai menyebut koordinasi lintas lembaga menjadi kunci. Kementerian HAM bakal berkedudukan sebagai penghubung dan penyedia agar respons pemerintah tidak melangkah parsial.

Selain penyelarasan data, Pigai meminta percepatan penyusunan izin mengenai HAM agar agenda tersebut tidak berakhir pada tahap perumusan. Ia menekankan pentingnya kesiapan birokrasi dalam mengawal komitmen Presiden.

Beberapa izin nan mendesak untuk segera diterbitkan antara lain:

• Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
• Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).
• Peraturan Presiden tentang Bisnis dan HAM.

Kementerian HAM berkomitmen untuk terus mengawal proses penyelarasan info dan tindak lanjut lintas sektor guna memastikan aspirasi masyarakat bersambung menjadi langkah kebijakan nan konkret dan berdasarkan prinsip HAM. (E-3)

Timnas Voli Indonesia.(PBVSI)

TIM nasional bola voli putri Indonesia melaju ke perempat final Asian Games 2026 setelah menumbangkan Nepal 3-0 (25-12, 25-21, 25-20) pada laga Grup A di Park Arena Komaki, Aichi, Jepang, Kamis (17/9).

Dikutip dari laman penyelenggara, kemenangan tersebut membikin timnas voli putri Indonesia dipastikan berada di posisi dua besar Grup A nan berisi tiga tim. Selain Indonesia, ada Jepang dan Nepal.

Nepal, setelah kalah dari Indonesia, tidak lolos ke delapan besar lantaran sebelumnya takluk dari Jepang dengan skor 0-3 (8-25, 12-25, 11-25). Pada laga terakhir di Grup A, Indonesia bakal menghadapi tuan rumah Jepang, Jumat (18/9), nan juga bakal menjadi penentuan juara grup.

Kompetisi bola voli putri Asian Games 2026 diikuti 14 tim nan terbagi ke empat grup dari A-D. Dari empat grup tersebut, hanya Grup A dan B nan berisi tiga tim. Pada pertandingan versus Nepal, Indonesia tampil dominan sejak awal. Persentase smes sukses mereka mencapai 47%, lebih tinggi dibandingkan lawannya (35%).

Kualitas blok Indonesia pun mumpuni, dengan 24 persen efektivitas, sementara 9% milik Nepal. Di skuad Indonesia, outside hitter Mediol Stiovanny Yoku (14 poin) menjadi pendulang poin terbanyak, diikuti Ersandrina Devega Salsabilah (13 poin) dan Chelsa Berliana Nurtomo (12 poin). (Ant/P-3)

Jakarta -

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri malam penganugerahan Kompolnas Awards 2026. Dia berambisi arena ini bukan sekadar seremoni pemberian penghargaan bagi personel dan satuan kerja (satker) berprestasi.

"Penghargaan ini tentunya tidak boleh berakhir pada seremoni," kata Kapolri dalam sambutannya. di Ballroom Istana, Sari Pacific Hotel Jakarta, Kamis (17/9/2026)

Jenderal Sigit meminta capaian tersebut ditindaklanjuti secara nyata melalui pembinaan pekerjaan hingga penguatan support organisasi. Sekaligus menjadi pemantik peningkatan keahlian dan pelayanan kepada masyarakat luas.

Dia menginstruksikan jejeran Astamarena, As SDM, dan Aslog untuk segera merumuskan langkah lanjutan bagi para penerima apresiasi. Bagi personel berprestasi, corak apresiasi dapat berupa pengembangan karier, kesempatan pendidikan, hingga penugasan kedudukan strategis.

Sementara untuk satuan kewilayahan, Jenderal Sigit meminta adanya support tambahan berupa anggaran maupun peralatan tugas kepolisian. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat satuan dalam menjalankan tugas kepolisian.

Di samping itu, Eks Kabareskrim Polri itu juga turut menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya kepada Kompolnas nan konsisten menggelar pemghargaan ini. Penyelenggaraan tahun ini menandai jenis kelima sejak pertama kali digelar.

"Saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada Kompolnas nan secara konsisten terus menyelenggarakan Kompolnas Awards. Kalau tidak salah, ini adalah penyelenggaraan nan kelima," ucap Jenderal Sigit.

Dia berbincang bahwa, Kompolnas mempunyai kegunaan vital sebagai mitra strategis pengawas eksternal Polri. Kompolnas, lanjut dia, bekerja memberikan masukan, evaluasi, hingga menyalurkan kejuaraan publik.

Karena itu, menurutnya, lewat Kompolnas Awards, lembaga kepengawasan ini turut memberi dorongan moril lewat penilaian nan objektif. "Kompolnas tidak hanya berakhir pada evaluasi, tetapi juga ikut memberikan penilaian terhadap satuan-satuan kerja. Alhamdulillah, hari ini penghargaan tidak hanya diberikan kepada satuan kerja, tetapi juga kepada personel," terang Jenderal Sigit.

Adapun Kompolnas Awards 2026 menghadirkan cakupan penilaian nan lebih luas dan komprehensif. Pada kategori satuan kerja, persaingan mencakup Polsek, Polres , jejeran Polda, hingga Satker Mabes Polri.

Sementara pada kategori perseorangan, penilaian menyasar personil berintegritas dan berinovasi dengan pendekatan 5P (People, Planet, Prosperity, Peace, dan Partnership), termasuk apresiasi bagi Peacekeeper, Satgas Operasi Daerah Konflik, serta personel Densus 88 Antiteror Polri. Seluruh proses penentuan pemenang melewati tahapan ketat berbasis bukti, mulai dari seleksi awal, visitasi lapangan, hingga sidang Dewan Juri.

Masih dalam kesempatan nan sama, Jenderal Sigit berpesan agar personel dan satker peraih predikat terbaik bisa menularkan terobosan mereka ke unit lain. Praktik-praktik kepolisian nan baik diharapkan direplikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan wilayah masing-masing.

"Bagi nan mendapatkan penghargaan dari Kompolnas, kita harapkan dapat menjadi role model nan kemudian dicontoh oleh satuan kerja lainnya. Personel nan terpilih juga kudu menjadi contoh dan memotivasi rekan-rekannya untuk bekerja lebih baik," tuturnya.

Jenderal Sigit menyenbut sekarang ekspektasi masyarakat terhadap Korps Bhayangkara kian tinggi. Terkait itu, dia, mengingatkan jajarannya bahwa tolok ukur utama keberhasilan lembaga adalah hadirnya rasa kondusif dan kepercayaan publik.

"Teruslah bekerja lebih baik, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik, serta mewujudkan Polri nan dekat dan dicintai masyarakat," pungkas Jenderal Sigit.

(ond/zap)

Film Istimewa

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut hasil penilaian Kompolnas Awards 2026 menjadi salah satu referensi Polri dalam menilai keahlian organisasi. Personel maupun satuan kerja nan masuk nominasi juga bakal mendapat prioritas dalam penyusunan program kerja Polri.

Listyo mengatakan Kompolnas Awards nan tahun ini memasuki penyelenggaraan kelima tidak hanya memberikan penilaian terhadap satuan kerja, tetapi juga personel Polri.

“Kompolnas Awards ini menjadi salah satu referensi kami dalam menentukan suatu penilaian terhadap keahlian organisasi. Dan tentunya kami berterima kasih bahwa kali ini tidak hanya sampai di penilaian keahlian organisasi, tapi sudah masuk ke penilaian perorangan,” kata Listyo dalam sambutannya pada Kompolnas Awards 2026 di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Kamis (17/9).

Menurut dia, penilaian terhadap personel juga membantu Polri dalam menemukan personil nan dinilai mempunyai keahlian baik di tengah jumlah personel Polri nan mencapai sekitar 400 ribu orang.

“Karena mencari personel-personel kami nan 400.000 ini banyak sekali nan bagus-bagus, Pak. Jadi kami dibantu oleh Kompolnas," ujarnya.

Lebih lanjut, Listyo meminta agar satuan kerja maupun polisi nan masuk nominasi Kompolnas Awards mendapatkan prioritas dalam program kerja Polri. Ia pun berambisi aktivitas tersebut menjadi motivasi para personel Polri untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Terhadap nominator-nominator nan mendapatkan penilaian dari Kompolnas Awards, tentu menjadi catatan bagi Asrena, As SDM, untuk kemudian memberikan prioritas bagi satker-nya ataupun bagi personel-personelnya untuk kemudian pada saat penyusunan mengenai dengan rencana program-program kerja untuk satker, maka tolong mereka-mereka nan sudah mendapatkan penilaian dan jadi nominator-nominator dari Kompolnas Awards ini mempunyai prioritas dibandingkan nan lain," ujarnya.

Mantan Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, menegaskan tidak ada aliran biaya dari perkara dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN nan sekarang ramai dikaitkan dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk membiayai Muktamar NU.

Gus Ipul mengatakan, dirinya mengetahui proses penyelenggaraan dan pembiayaan Muktamar ke-35 NU nan berjalan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, pada 27-31 Agustus 2026.

"Sebagai Ketua Panitia, saya pastikan tidak ada kaitan kasus nan sedang ramai dibicarakan ini dengan Muktamar. Saya pastikan itu tidak ada," kata Gus Ipul dalam keterangannya, Kamis (17/9).

Ia meminta masyarakat tidak membangun konklusi sebelum ada kebenaran dan penjelasan resmi dari abdi negara penegak hukum.

"Saya berambisi jangan membangun opini-opini seakan-akan ada kaitannya dengan Muktamar, dengan peserta Muktamar, alias ada aliran-aliran nan berangkaian dengan Muktamar. Kita tunggu saja penjelasan resminya dari KPK," ujarnya.

Gus Ipul menegaskan PBNU menghormati proses norma nan saat ini sedang berjalan. Menurut dia, KPK kudu diberi kesempatan bekerja secara ahli untuk mengungkap perkara berasas bukti dan kebenaran hukum.

"Kita percayakan kepada KPK. Kita percaya KPK bekerja secara ahli dan sesuai dengan ketentuan nan ada. Kita sangat menghormati dan mendukung penuh," katanya.

Gus Ipul meminta publik tidak mengembangkan info nan belum terverifikasi menjadi konklusi seolah-olah Muktamar NU dibiayai dari biaya nan berangkaian dengan perkara tersebut.

"Sepanjang nan saya tahu, saya pastikan tidak ada hubungannya dengan Muktamar. Mari kita ikuti berbareng proses norma ini. Jangan sampai kita menambah-nambahi dengan opini nan tidak sesuai fakta, apalagi dikaitkan dengan Muktamar," tegasnya.

Menurut Gus Ipul, Muktamar ke-35 NU telah selesai dilaksanakan dengan baik dan seluruh prosesnya berjalan sesuai sistem organisasi.

"Muktamar sudah melangkah baik. Jangan dikaitkan dengan hal-hal nan tidak semestinya," katanya.

© 2026 Trans Media, CNN name, logo and all associated elements (R) and © 2026 Cable News Network, Inc. A Time Warner Company. All rights reserved. CNN and the CNN logo are registered marks of Cable News Network, Inc., displayed with permission.
Tentang Kami | Redaksi | Pedoman Media Siber | Karir | Disclaimer
CNN U.S. | CNN International | CNN en ESPAÑOL | CNN Chile CNN México | العربية | 日本語 | Türkçe

Jakarta, CNBC Indonesia - Pasar peralatan mewah China menghadapi tekanan tajam seiring melemahnya daya beli konsumen dan memburuknya kondisi pasar properti. Sejumlah merek internasional dilaporkan menutup gerai di beragam kota besar China lantaran permintaan nan terus menurun.

Laporan Asia News Network, dikutip Kamis (17/9/2026), menyebut merek seperti Louis Vuitton, Gucci, Balenciaga, dan Rolex terdampak pelemahan konsumsi. Butik-butik mewah nan sebelumnya ramai oleh konsumen kelas atas sekarang disebut semakin sunyi di tengah perubahan perilaku belanja.

Survei nan dikutip laporan tersebut menunjukkan perseorangan berpenghasilan tinggi berencana memangkas pembelian peralatan mewah sekitar 10% tahun ini. Kondisi itu dikaitkan dengan pengawasan pajak nan lebih ketat, gejolak pasar keuangan, serta pelemahan sektor properti dalam jangka panjang.

"Kelas menengah atas, nan terbebani oleh angsuran rumah, angsuran mobil, dan biaya pendidikan, terpaksa menjual aset mewah mereka di pasar peralatan bekas," catat laporan tersebut. Namun, nilai sejumlah peralatan seperti arloji Rolex dan tas Louis Vuitton disebut ikut merosot hingga ribuan dolar.

Tekanan juga dirasakan kelas menengah akibat meningkatnya pengangguran, menyusutnya tabungan, serta membengkaknya utang. Sejumlah pusat perbelanjaan dan area upaya apalagi digambarkan berubah menjadi "kota mati".

Pelemahan konsumsi tidak hanya terjadi pada peralatan mewah. Kedai kopi, restoran, hingga pasar bahan makanan segar turut menghadapi penutupan lantaran rumah tangga kelas menengah semakin kesulitan mempertahankan tingkat konsumsi.

Penurunan nilai properti turut menggerus kepercayaan konsumen. Banyak family disebut tetap menanggung utang besar sehingga hanya mempunyai ruang terbatas untuk membelanjakan pendapatan mereka.

Laporan tersebut juga menyoroti kebijakan pemerintah China nan mengandalkan subsidi pembayaran kembali kartu angsuran untuk mendorong konsumsi. Menurut laporan itu, langkah tersebut dinilai hanya memberikan dorongan jangka pendek, sementara perlambatan ekonomi telah meluas dari peralatan mewah ke minuman keras, produk tembakau premium, ritel, hingga sektor kuliner.

(sef/sef) [Gambas:Video CNBC]

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta jajarannya menindaklanjuti capaian para penerima Kompolnas Awards 2026. Jenderal Sigit menegaskan prestasi nan ditunjukkan personil mendapat support nyata dari institusi, salah satunya melalui jalur pengembangan karier.

Hal tersebut disampaikan Jenderal Sigit saat menghadiri malam penganugerahan Kompolnas Awards 2026, Kamis (17/9/2026). Ajang ini digelar sebagai corak apresiasi atas keahlian maksimal jejeran kepolisian dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, serta pelayanan kepada masyarakat.

"Penghargaan ini tentunya tidak boleh berakhir pada seremoni. Prestasi nan telah ditunjukkan perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut dari institusi, sebagai corak apresiasi sekaligus dorongan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian nan telah diraih," ujar Jenderal Sigit di lokasi.

Dia langsung memerintahkan Astamarena, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM), dan Asisten Kapolri Bidang Logistik (Aslog) untuk segera merumuskan corak penghargaan lanjutan bagi para penerima Kompolnas Awards 2026.

Jenderal Sigit menginstruksikan agar personel berprestasi diprioritaskan untuk mendapatkan pembinaan karier. Baik dalam corak kesempatan menempuh jenjang pendidikan, maupun penempatan kedudukan nan sesuai.

"Bagi personel berprestasi, agar dipertimbangkan pengembangan pekerjaan melalui pendidikan maupun penugasan kedudukan nan sesuai," tuturnya.

Sementara, bagi satuan kewilayahan nan menyabet predikat terbaik, apresiasi dapat dipertimbangkan dalam corak pemenuhan sarana-prasarana operasional. Mulai dari penambahan alokasi anggaran, hingga support peralatan dinas sesuai kebutuhan satuan setempat.

Sebagai informasi, Kompolnas Awards 2026 menerapkan proses seleksi ketat dan berbasis bukti. Penilaian diawali dengan seleksi administratif, penetapan nominasi, pendalaman dan visitasi langsung, hingga putusan final oleh Dewan Juri.

Penghargaan ini mencakup satuan kerja di lingkungan Mabes Polri, jejeran polda hingga polres kewilayahan, serta kategori perorangan. Terdapat kategori individual hingga penugasan khusus, seperti pasukan perdamaian, personel Satuan Tugas Operasi Daerah Konflik, hingga personil Densus 88 Antiteror Polri.

Jenderal Sigit berambisi terobosan positif nan sukses ditorehkan para pemenang dapat direplikasi oleh satuan-satuan lain sesuai karakter wilayah kerja masing-masing.

"Para penerima penghargaan diharapkan menjadi teladan bagi satuan kewilayahan maupun personel Polri lainnya, dengan membagikan pengalaman, inovasi, serta praktik terbaik nan telah diterapkan," imbuhnya.

Sementara bagi jejeran nan belum meraih penghargaan, dia meminta untuk tidak patah semangat. Eks Kabareskrim Polri itu berpesan agar momen ini dijadikan bahan pertimbangan diri demi terus memacu profesionalisme dan menjaga integritas.

"Bagi nan belum terpilih, tadi disampaikan oleh Pak Menko Polkam, tetap ada waktu untuk terus memperbaiki. Dan ini semua menjadi catatan-catatan nan baik nan membawa kita ke depan terus mempunyai semangat untuk melakukan perbaikan," pesan dia.

Dia menegaskan keberhasilan Polri tidak hanya diukur dari banyaknya piala nan dipajang. Melainkan seberapa konsisten lembaga menghadirkan rasa aman, kepastian hukum, kualitas pelayanan publik, serta menjaga kepercayaan masyarakat.

(ond/fca)

BUMN (Foto: Okezone)

Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD menilai bentrok di Tanah Papua tidak cukup diselesaikan hanya dengan pendekatan keamanan. Pansus mendorong pertimbangan menyeluruh terhadap strategi penanganan bentrok dengan tetap mengutamakan perlindungan masyarakat sipil, pemulihan pengungsi, penegakan hukum, pelayanan dasar, serta penghormatan terhadap masyarakat adat.

Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan Pansus Papua DPD di Kantor Bupati Mimika, Papua Tengah, Kamis (17/9).

Wakil Ketua Pansus Papua DPD Filep Wamafma mengatakan kondisi bentrok di Papua menunjukkan perlunya pertimbangan terhadap strategi pengamanan sekaligus pendekatan penyelesaian bentrok bersenjata.

Menurutnya, pemerintah perlu mempunyai strategi nan lebih komprehensif agar penanganan keamanan melangkah beriringan dengan upaya penyelesaian konflik.

“Harus ada pertimbangan nasional penanganan bentrok Papua dan menetapkan peta jalan penyelesaian dengan sasaran waktu, parameter keberhasilan, pembagian tanggung jawab, serta sistem pengawasan,” ujar Filep dalam keterangannya.

Pansus juga menilai penyelesaian bentrok memerlukan perbincangan nan panjang dan komprehensif. Filep meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah untuk membuka ruang penyelesaian bentrok melalui sistem perbincangan maupun rekonsiliasi.

“Presiden kudu segera ambil keputusan ialah dengan membentuk Tim investigasi, alias tim rekonsiliasi alias tim perbincangan untuk memastikan papua kondusif dan damai,” kata Filep.

42 Peristiwa Konflik, 59 Orang Meninggal

Dalam pertemuan tersebut, Pansus mendalami kondisi pengungsi, korban kekerasan, gangguan pendidikan dan kesehatan, kondisi keamanan, serta kebutuhan pemulihan masyarakat.

Data Komnas HAM nan dibahas dalam pertemuan menunjukkan terdapat 42 peristiwa kekerasan dan bentrok bersenjata di Papua sepanjang semester I 2026. Peristiwa tersebut mengakibatkan 59 orang meninggal bumi dan 50 orang luka-luka. Dari 59 korban meninggal, 43 merupakan penduduk sipil, delapan abdi negara TNI/Polri, dan delapan personil golongan sipil bersenjata.

“Angka-angka tersebut kudu kita lihat bukan sekadar sebagai statistik konflik. Di kembali setiap nomor terdapat manusia, keluarga, anak-anak, kehilangan tempat tinggal, terganggunya pendidikan, kesehatan dan sumber penghidupan,” ungkap Filep.

Menurutnya, perlindungan masyarakat sipil perlu menjadi bagian utama dalam strategi penanganan konflik. Penanganan juga perlu mencakup pemulihan masyarakat nan terdampak konflik, termasuk mereka nan kehilangan tempat tinggal dan akses terhadap jasa dasar.

Dorong Dialog dengan Seluruh Pihak

Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandei turut mendorong penyelesaian bentrok melalui perbincangan dengan melibatkan beragam pihak di Tanah Papua.

“Secara politik ini adalah kemajuan signifikan bagi penyelesaian bentrok Papua. DPD RI adalah lembaga nan bisa mengakselerasi isu-isu Papua agar dapat didengar langsung oleh para pemangku kepentingan di tingkat pusat, ujar Frits.

Frits mengatakan perbincangan perlu melibatkan seluruh unsur nan berkepentingan di Tanah Papua.

“Dialog dengan melibatkan seluruh unsur kepentingan nan ada di tanah papua seperti pemerintah, Organisasi Papua Merdeka (OPM), tokoh masyarakat, menjadi solusi nan efektif, dengan mengedepankan pendekatan norma dan perlindungan kepada masyarakat,” jelasnya.

Pansus Soroti 22 Ribu Pengungsi

Selain persoalan keamanan, Pansus memberikan perhatian unik terhadap pengungsi internal akibat konflik. Dalam pertemuan tersebut, jumlah pengungsi disebut sekitar 22.000-22.661 orang. Angka tersebut tetap perlu diverifikasi dan disinkronkan antarlembaga.

Pansus memandang perlu dibangun Satu Data Pengungsi Papua nan mengintegrasikan info pemerintah daerah, pemerintah kampung, tokoh adat, gereja, lembaga kemanusiaan, dan lembaga mengenai lainnya.

“Jangan sampai negara berbeda nomor mengenai jumlah pengungsi, sementara masyarakat nan berada di kampung-kampung dalam kondisi tidak pasti. Data kudu menjadi dasar kebijakan, bukan sekadar administrasi,” kata Filep.

Pansus juga menekankan pemulangan pengungsi kudu dilakukan secara aman, sukarela, bermartabat, dan berkelanjutan.

“Jangan sampai masyarakat dipulangkan, tetapi sekolah belum berfungsi, akomodasi kesehatan belum tersedia, rumah belum dibangun dan kondisi keamanan belum memberikan rasa aman. Kalau itu terjadi, pengungsian dapat berulang,” tegas Filep.

Pansus juga meminta setiap kejadian nan menimbulkan korban jiwa maupun luka ditangani secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Dengan pengarsipan peristiwa, pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, penyelidikan dan sistem pertanggungjawaban sesuai hukum, lantaran Pansus tidak mau mengambil konklusi sebelum proses verifikasi selesai. Setiap temuan bakal diuji melalui dokumen, kesaksian dan verifikasi lapangan, dan kami bakal tindak lanjuti hasil temuan ini di pusat," jelasnya.

Selain bentrok dan pengungsian, Pansus menilai penyelesaian persoalan Papua juga kudu memperhatikan posisi masyarakat adat. Tanah, hutan, kampung, dan sumber daya alam dinilai bukan hanya berangkaian dengan aspek ekonomi, tetapi juga ruang hidup dan identitas masyarakat adat.

Karena itu, pertimbangan kebijakan Papua menurut Pansus perlu mencakup beragam aspek, mulai dari keamanan, pembangunan, pelayanan publik, pengelolaan anggaran, perlindungan masyarakat adat, pemulihan pengungsi, hingga sistem penyelesaian konflik.

Selain itu, Pansus mengidentifikasi sejumlah agenda nan perlu ditindaklanjuti, ialah membangun satu info pengungsi nan terverifikasi, memastikan pemulangan pengungsi berjalan kondusif dan bermartabat, memperkuat perlindungan masyarakat sipil, mendorong investigasi objektif terhadap setiap kejadian kekerasan, memulihkan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat terdampak, serta membangun sistem dialog, rekonsiliasi, dan pencegahan bentrok secara berkelanjutan.

Bupati Mimika Johannes Rettob menyambut kunjungan Pansus Papua DPD RI. Ia berambisi hasil investigasi Komnas HAM dan laporan masyarakat dapat menjadi bahan untuk mendorong kondisi Papua nan lebih kondusif.

“Kami melihat, masyarakat, kepala suku, pendeta dan MRP juga berambisi banyak dengan peran Pansus DPD RI, beberapa laporan nan disampaikan Komnas HAM dan masyarakat menjadi angan bagi penduduk agar Papua bisa semakin kondusif,” kata Johannes.

Selanjutnya, Pansus Papua DPD bakal menginventarisasi beragam persoalan nan ditemukan selama kunjungan dan membawa hasilnya untuk dibahas lebih lanjut di tingkat pusat.

Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta mengecam penembakan nan menewaskan Aris Sanda, seorang pengemudi asal Toraja, di jalur Wamena-Mbua, Papua Pegunungan. Aris dilaporkan dihentikan dan disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebelum kemudian ditemukan meninggal bumi berbareng kendaraannya nan terbakar.

TPNPB-OPM mengeklaim bertanggung jawab atas penembakan tersebut. Kelompok itu menyebut Aris sebagai pemasok intelijen nan menyamar sebagai sopir. Namun, tuduhan tersebut merupakan klaim dari pihak nan mengaku bertanggung jawab dan tetap perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan.

Sukamta menegaskan apa pun tuduhan terhadap korban tidak dapat menjadi dasar untuk melakukan pembunuhan tanpa melalui proses hukum.

“Apa pun tuduhan terhadap korban, tidak boleh menjadi argumen untuk melakukan pembunuhan di luar proses hukum. Keselamatan penduduk sipil kudu menjadi prioritas utama,” ujar Sukamta dalam keterangannya, Kamis (17/9).

Menurut Sukamta, kasus tersebut menunjukkan masyarakat sipil tetap menghadapi ancaman nyata di wilayah bentrok Papua. Ancaman itu, kata dia, tidak hanya menyasar pihak-pihak nan berangkaian dengan konflik, tetapi juga masyarakat nan menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk pengemudi dan pekerja nan melayani kebutuhan transportasi maupun pengedaran logistik.

Sukamta meminta abdi negara keamanan melakukan investigasi secara menyeluruh untuk mengungkap kronologi kejadian, pelaku, serta motif penembakan. Ia juga meminta pihak nan bertanggung jawab diproses sesuai dengan ketentuan hukum.

“Jangan sampai penduduk sipil menjadi korban lantaran tuduhan sepihak. Negara kudu memastikan bahwa siapa pun nan melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil dapat diproses sesuai hukum,” tegasnya.

Ia secara unik meminta pemerintah meningkatkan penemuan awal dan perlindungan di jalur transportasi nan mempunyai tingkat kerawanan tinggi.

“Jangan hanya bergerak setelah terjadi penembakan. Pengamanan kudu berbasis pencegahan, dengan memperkuat intelijen teritorial, penemuan dini, dan perlindungan masyarakat di titik-titik rawan,” kata Sukamta.

Sukamta menilai ancaman terhadap sopir, pengemudi angkutan, pekerja, hingga masyarakat nan melintas di wilayah rawan dapat berakibat lebih luas.

“Jangan sampai masyarakat takut bekerja, takut bepergian, alias takut melayani kebutuhan masyarakat lainnya. Negara kudu datang memberikan rasa aman,” ujarnya.

Sukamta juga mendorong agar penanganan persoalan Papua tidak hanya mengandalkan pendekatan keamanan. Menurutnya, perlindungan masyarakat dan pembangunan kesejahteraan perlu melangkah beriringan sebagai bagian dari upaya penyelesaian persoalan di Papua.

“Keamanan dan kesejahteraan tidak bisa dipisahkan. Masyarakat Papua memerlukan ruang hidup nan kondusif agar aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik dapat berjalan,” pungkasnya.