Focus

Membahas topik unik dengan komprehensif. Ditampilkan dalam beragam format nan ringan.

Focus

Membahas topik unik dengan komprehensif. Ditampilkan dalam beragam format nan ringan.

Jakarta -

Pemerintah menyatakan komitmen penuh untuk merombak izin perkoperasian di Indonesia nan dinilai sudah usang. Langkah ini ditandai dengan kesiapan pemerintah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono, mengungkapkan bahwa UU Perkoperasian nan ada saat ini sudah berumur 34 tahun dan tidak lagi relevan dengan dinamika zaman. RUU inisiatif DPR RI ini dipandang sebagai momentum besar untuk menata ulang ekosistem koperasi secara holistik dan komprehensif.

"UU Nomor 25 Tahun 1992 dalam perkembangannya dinilai sudah tidak relevan. Ini adalah momentum besar bagi bangsa untuk menata secara menyeluruh kehidupan perkoperasian di Indonesia," ujar Ferry dalam Rapat Kerja berbareng Komisi VI DPR RI di Jakarta, nan dikutip dari siaran pers, Rabu (17/6/2026).

Setelah mencermati draf RUU usulan DPR, Ferry membeberkan sejumlah rumor krusial nan memerlukan pendalaman bersama, salah satunya mengenai mengambil teknologi digital oleh koperasi. Menurutnya, digitalisasi memberikan kesempatan besar terhadap kecepatan, kemudahan, keterjangkauan layanan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Namun, dia menekankan perlunya memperdalam izin mengenai jenis teknologi dan pengelolaannya agar pemanfaatannya melangkah aman.

Isu krusial berikutnya menyangkut aspek pengawasan dan perlindungan biaya nasabah. Pemerintah menyoroti pentingnya pembentukan lembaga nan menyelenggarakan perizinan, pengaturan, dan pengawasan upaya simpan pinjam koperasi, serta pembentukan lembaga Penjaminan Simpanan Koperasi (LPS Koperasi). Lembaga penjaminan ini bakal menyelenggarakan penjaminan simpanan personil pada KSP/KSPPS.

"Diharapkan ini dapat meningkatkan kepercayaan personil dan masyarakat untuk menggunakan jasa simpanan di koperasi tanpa ketakutan terjadinya kandas bayar sebagaimana terjadi pada tahun 2020," kata Ferry menjelaskan urgensi LPS Koperasi tersebut.

Selain perlindungan simpanan, instrumen penegakan norma melalui ketentuan hukuman pidana juga menjadi sorotan tajam pemerintah. Ferry menilai hukuman pidana pada prinsipnya dibutuhkan untuk melindungi kepentingan personil koperasi dan masyarakat luas. Kendati demikian, dia mengingatkan agar perumusan pasal pidana ini dilakukan dengan penuh aspek kehati-hatian.

"Dibutuhkan kehati-hatian dalam perumusannya agar tidak kontraproduktif, tidak salah sasaran, dan tidak membuka kesempatan kriminalisasi dengan menimbang tingkat literasi pengurus, pengawas, anggota, alias masyarakat pada umumnya," tegasnya.

Terakhir, dia juga menyebut perlunya memperdalam ketentuan mengenai ekosistem dan peran serta kegunaan masing-masing pemangku kepentingan dengan pemerintah.

Pemerintah optimistis, jika RUU ini disahkan dengan mengakomodasi isu-isu strategis tersebut, wajah koperasi Indonesia bakal berubah total dan bisa mengembalikan posisinya sebagai soko pembimbing perekonomian nasional.

"Dengan undang-undang ini, kami meyakini mimpi untuk menjadikan koperasi sebagai Soko Guru perekonomian Indonesia menjadi lebih mungkin dapat tercapai. Termasuk mimpi untuk mengantarkan satu alias beberapa koperasi Indonesia masuk dalam 300 koperasi kelas bumi pada 10-20 tahun mendatang dapat terwujud," papar Ferry.

Turut datang dalam Rapat Kerja tersebut adalah Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, dan Wakil Menteri Keuangan Juda Agung.

(prf/ega)

Hilirisasi mineral semakin menunjukkan perannya sebagai mesin pertumbuhan investasi nasional. Sepanjang kuartal I 2026, investasi di sektor hilirisasi mineral mencapai Rp 98,3 triliun alias sekitar 67 persen dari total investasi hilirisasi nasional nan mencapai Rp 147,5 triliun.

Besarnya investasi tersebut ditopang oleh sejumlah komoditas strategis nan menjadi bagian dari portofolio Grup MIND ID, mulai dari nikel, tembaga, timah, hingga bauksit. Kondisi ini menegaskan posisi holding industri pertambangan BUMN tersebut sebagai salah satu pilar utama dalam agenda hilirisasi nan terus didorong pemerintah.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan sektor hilirisasi sekarang berkontribusi semakin besar terhadap investasi nasional. Pada kuartal I 2026, realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp 147,5 triliun alias setara 29,6 persen dari total investasi nasional sebesar Rp 498,8 triliun.

"Hal nan perlu kami soroti adalah sektor hilirisasi sumber daya alam nan kontribusinya meningkat menjadi 30 persen dari total realisasi investasi pada kuartal I 2026, ialah sebesar Rp 147,5 triliun," kata Rosan dalam keterangannya, Rabu (17/6).

Rosan menjelaskan, sektor mineral tetap menjadi penyumbang terbesar investasi hilirisasi nasional. Dari total Rp 98,3 triliun investasi mineral, komoditas nikel menyumbang Rp 41,5 triliun alias sekitar 42 persen.

Di posisi berikutnya terdapat tembaga dengan investasi Rp 20,7 triliun, besi baja Rp17 triliun, bauksit Rp 13,7 triliun, serta timah Rp 2,5 triliun. Sementara sisanya berasal dari komoditas lain seperti emas, perak, kobalt, mangan, batu bara, pasir silika, dan logam tanah jarang.

Data tersebut menunjukkan investasi hilirisasi nasional tetap bertumpu pada komoditas mineral nan menjadi kekuatan utama Indonesia di pasar global.

Bagi MIND ID, capaian tersebut menjadi parameter kuat bahwa aset-aset strategis nan dikelola grup berkedudukan besar dalam menarik investasi. ANTAM menjadi pemain utama pada rantai nilai nikel dan bauksit, PT Freeport Indonesia pada komoditas tembaga, serta PT Timah pada industri timah nasional.

Investasi besar nan masuk ke sektor mineral juga berakibat langsung pada pertumbuhan area industri berbasis sumber daya alam di beragam daerah.

Rosan mengungkapkan sekitar 75 persen investasi hilirisasi berada di luar Pulau Jawa. Investasi tersebut terutama terkonsentrasi di wilayah penghasil mineral seperti Sulawesi Tengah dan Maluku Utara nan menjadi pusat pengembangan industri pengolahan nikel dan ekosistem baterai kendaraan listrik.

Data BKPM menunjukkan Sulawesi Tengah menjadi tujuan investasi terbesar kelima nasional dengan nilai Rp 32,1 triliun alias 6,4 persen dari total investasi kuartal I 2026. Sementara Maluku Utara menempati posisi keenam dengan investasi Rp 25,2 triliun alias 5 persen.

Kedua provinsi tersebut menjadi contoh gimana hilirisasi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah sekaligus memperkuat pemerataan investasi di luar Pulau Jawa.

Secara nasional, sektor industri logam dasar dan peralatan logam juga menjadi subsektor investasi terbesar dengan realisasi mencapai Rp 69,4 triliun alias 14 persen dari total investasi nasional. Angka tersebut apalagi melampaui sektor pertambangan nan mencatat investasi Rp 51,9 triliun.

Menurut Rosan, pemerintah bakal terus memperluas hilirisasi ke beragam komoditas strategis agar nilai tambah ekonomi nan tercipta semakin besar.

"Kami juga terus mendorong hilirisasi komoditas strategis lainnya nan menghasilkan produk berbobot tambah tinggi, seperti semikonduktor, bioetanol, produk turunan kelapa, dan rumput laut," ujarnya.

Pemerintah menargetkan realisasi investasi pada 2027 mencapai Rp 2.322 triliun, naik 13,8 persen dibandingkan sasaran investasi 2026 sebesar Rp 2.041,3 triliun. Dalam mencapai sasaran tersebut, hilirisasi mineral diperkirakan tetap menjadi salah satu motor utama investasi nasional.

Besarnya investasi nan mengalir ke komoditas nikel, tembaga, timah, dan bauksit juga menunjukkan bahwa agenda hilirisasi tidak lagi sekadar kebijakan pengolahan bahan mentah, melainkan telah berkembang menjadi instrumen strategis untuk menarik modal, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri global.

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menahan dua tersangka baru dalam kasus dugaan penampungan, pengolahan, pemurnian, dan penjualan emas nan berasal dari pertambangan emas tanpa izin (PETI) serta tindak pidana pencucian duit (TPPU).

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan dua tersangka nan ditahan ialah DHB, putra Siman Bahar, nan pernah menjabat Direktur PT SJU periode 13 Agustus 2021 hingga 14 September 2022, serta VC nan menjabat Direktur PT SJU sejak 14 September 2022 hingga saat ini.

“Pasca dilakukan pemeriksaan terhadap ke-2 orang tersangka, selanjutnya untuk kepentingan penyidikan, terhadap ke-2 orang tersangka dilakukan penahanan di Rutan Bareskrim Polri untuk 20 hari ke depan, mulai tanggal 16 Juni 2026 s/d tanggal 5 Juli 2026,” kata Ade dalam keterangannya, Rabu (17/6).

Ade menjelaskan, penetapan DHB dan VC sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan investigasi setelah sebelumnya interogator menetapkan tiga tersangka awal dari PT Semar Permata Emas Mulia (PT SPEM) alias Toko Emas Semar Nganjuk, ialah TW, DW, dan BSW.

Menurut Ade, interogator menemukan dua perangkat bukti nan menunjukkan keterlibatan pihak lain nan diduga bersama-sama memfasilitasi tindak pidana tersebut.

“Selanjutnya dari hasil pengembangan penyidikan, ditemukan 2 (dua) perangkat bukti mengenai keterlibatan pelaku lain nan secara bersama-sama memfasilitasi kejahatan nan terjadi, dan dari hasil gelar perkara, kembali Tim Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri menetapkan 2 (dua) orang tersangka baru dalam perkara a quo, ialah : DHB (putra Siman Bahar) selaku Direktur PT SJU periode 13 Agustus 2021 s.d. 14 September 2022, dan VC selaku Direktur PT SJU periode 14 September 2022 s.d. saat ini,” ujarnya.

Ade mengungkapkan, kedua tersangka sempat tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pertama nan dijadwalkan pada 10 Juni 2026. Setelah dipanggil kembali, keduanya datang di Gedung Bareskrim Polri pada 15 Juni 2026.

Penyidik kemudian memeriksa DHB selama sekitar tujuh jam dengan 33 pertanyaan, sedangkan VC diperiksa selama nyaris tujuh jam dengan 23 pertanyaan.

Kasus ini merupakan pengembangan investigasi dugaan praktik pengolahan dan pemurnian emas nan berasal dari tambang ilegal. Sebelumnya, interogator juga telah menyita aset sarana dan prasarana pabrik pemurnian emas PT Simba Jaya Utama (SJU) di area industri Waru, Sidoarjo.

Dalam perkara ini, tiga tersangka awal ialah TW, DW, dan BSW nan merupakan satu family serta pengelola PT SPEM dan Toko Emas Semar Nganjuk diduga menampung emas terlarangan dan mengirimkannya ke PT SJU untuk dimurnikan menjadi emas batangan dengan kadar tertentu.

Ade menambahkan, tim interogator bakal terus berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran biaya dan aset nan mengenai dengan dugaan kejahatan tambang terlarangan dan TPPU tersebut.

“Selanjutnya untuk rencana tindak lanjut penyidikan, tim interogator Dittipideksus Bareskrim Polri bakal terus mengefektifkan koordinasi dengan PPATK untuk melakukan penelusuran aset (asset tracing) secara optimal terhadap seluruh aliran biaya dalam rantai kejahatan tambang terlarangan (PETI) dan TPPU dalam perkara a quo,” tutup Ade.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa waktu terakhir didorong oleh mulai pulihnya kepercayaan penanammodal terhadap pasar modal domestik.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengatakan salah satu aspek nan menopang penguatan pasar adalah mulai terealisasinya tindakan pembelian kembali saham (buyback) oleh sejumlah emiten.

"Kita mengindikasikan sudah mulai dari komitmen dan rencana proposal buyback nan sudah masuk secara berjenjang memang kita lihat sudah mulai terealisasi di pasar," kata Hasan, saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (17/6).

Meski demikian, Hasan bilang penguatan IHSG tidak semata-mata dipengaruhi oleh tindakan buyback. Menurutnya, perubahan persepsi penanammodal terhadap nilai saham nan sebelumnya mengalami penurunan juga menjadi aspek penting.

"Juga disebabkan oleh faktor-faktor lain nan semula mungkin mempengaruhi persepsi dari penanammodal pada saat mempraising harga-harga saham nan memang sudah mengalami penurunan nan signifikan," katanya.

Hasan menilai kondisi tersebut membikin penanammodal mulai lihat kesempatan untuk kembali masuk ke pasar dan mengoleksi saham-saham berfundamental baik nan sebelumnya terkoreksi cukup dalam.

Menurut Hasan, pergerakan pasar dalam satu hingga dua pekan ke depan bakal menunjukkan sinyal pembalikan arah.

"Saya lihat mengalami pembalikan ya di 1-2 minggu ini," kata ia.

Selain itu, OJK juga bakal mendorong kembalinya partisipasi penanammodal asing nan hingga sekarang tetap membukukan posisi jual bersih (net sell) secara tahunan.

"Tentu kita secara berjenjang mau mengundang kembali partisipasi asing itu baik melalui active fund terutama jika kita lihat kan setiap hari sekarang tidak hanya tindakan jual gitu ya tapi setiap hari tetap saja ada nan juga asing mencatatkan posisi beli," jelasnya.

Dia mengakui secara akumulatif sejak awal tahun penanammodal asing tetap mencatatkan net sell di pasar saham RI. Namun, OJK optimistis langkah-langkah perbaikan nan dilakukan bisa membantu memulihkan kepercayaan penanammodal global.

"Hanya memang secara umum year to date ini kan kita tetap mencatat posisi net sale dari penanammodal asing. Nah tentu dengan perbaikan transparansi kelak kita harapkan akseptansi atas upaya reform kita kelak bakal terkonfirmasi," imbuh Hasan.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, dirinya telah berjumpa Nanik S Deyang selaku Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Sentul beberapa waktu lalu.

Pertemuan ini dilakukan membahas sinergi mengenai pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Ya, jadi gini, saya sempat berjumpa dan berbincang dengan Kepala BGN pada saat aktivitas di Sentul dua minggu lampau ya, gitu. Jadi beliau menyampaikan bahwa tetap memerlukan dan bakal bersinergi dengan KPK khususnya Kedeputian Pencegahan untuk melakukan alias membahas kajian-kajian," kata Setyo Budiyanto di Gedung LAN, Jakarta Pusat, Rabu (17/6).

Melalui pertemuan tersebut, Setyo menjelaskan BGN di bawah kepemimpinan baru tetap berkomitmen melibatkan Kedeputian Pencegahan KPK untuk menindaklanjuti kajian sistem nan sudah ada.

"Karena kan mungkin sudah bahasanya itu, ya minta maaf, menurut saya rezimnya kan sudah berbeda. Sekarang dipimpin oleh Kepala BGN nan baru. Pasti ada kebijakan, gitu, ada keputusan, ada pertimbangan-pertimbangan nan bakal diambil oleh beliau. Nah ini kita sesuaikan, tapi setidaknya kajian ini kan sudah diketahui oleh Kepala BGN seperti apa nan sudah disampaikan pada laporan tahunan," urai Setyo.

Setyo menegaskan, transparansi ini krusial agar publik mengetahui kejelasan anggaran, menu, hingga teknis penyelenggaraan program tersebut.

"Sehingga masyarakat itu tercerahkan apa sih programnya, apa sih kegiatannya, apa sih menunya, berapa sih uangnya, dan seterusnya, gitu," pungkas Setyo.

KPK Soal Kasus BGN

Mengenai penanganan kasus dugaan korupsi di BGN, KPK menghormati proses norma nan saat ini sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung.

"Ya sekarang kita lihat saja perkembangan nan sudah dikawal oleh Kejaksaan Agung, proses penyelidikan sudah berjalan, gitu ya. Banyak perihal nan sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung, ya sebentaran kelak kita lihat saja, gitu. Kalau memang perlu dikoordinasikan, dikoordinasikan," ujar Setyo.

Setyo menjelaskan info dari BPKP sudah cukup untuk digunakan lantaran proses pemeriksaan serta penetapan tersangka telah berjalan. Namun, KPK tetap membuka ruang komunikasi jika pihak kejaksaan memerlukan info tambahan.

"Ya menurut saya jika dari Kejaksaan Agung sudah memiliki, apalagi sudah melakukan pemeriksaan, apalagi sudah menetapkan tersangka, dan saya percaya juga mungkin dari BPKP juga mungkin sebagian sudah menyerahkan laporan hasil audit pemeriksaannya, ya mungkin itu saja nan bisa dipakai," kata Setyo.

"Kecuali dari mereka penyelidiknya membutuhkan, ya pasti ada komunikasi. Sampai dengan saat ini belum ada komunikasi, gitu," sambungnya.

Kasus BGN di Kejagung

Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung serta Sony Sonjaya.

Selain mengelola sejumlah yayasan di beragam wilayah Indonesia, para tersangka diduga melakukan markup pada sejumlah pengadaan peralatan dan jasa nan tidak sesuai ketentuan.

Selain pengadaan motor listrik senilai sekitar Rp 1 triliun, Kejagung juga menemukan dugaan penyimpangan pada pengadaan 32 ribu pasang sepatu, lebih dari 31 ribu unit tablet, hingga 5.400 unit televisi 75 inci nan disebut tak sesuai ketentuan dan diduga mengalami markup harga.

Saat ini, ketiganya ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba bagian Kejaksaan Agung.

Komisaris PT PAL Bengawan Kamto (tengah) di Pengadilan Negeri Jambi.(dok.istimewa)

KELUARGA pengusaha Jambi Bengawan Kamto mengusulkan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi nan menjatuhkan vonis enam tahun penjara dalam perkara angsuran investasi PT Prosympac Agro Lestari (PAL). Pihak family menilai perkara tersebut merupakan sengketa upaya nan semestinya diselesaikan melalui sistem norma perdata.

Selain pidana penjara, majelis pengadil juga menjatuhkan denda Rp 200 juta serta duit pengganti sebesar Rp 80 miliar nan bakal dibayarkan melalui hasil lelang aset pabrik kelapa sawit (PKS) milik PT PAL.

Kuasa norma Bengawan Kamto, Ilham Kurniawan Dartias, mengatakan kliennya tidak mempunyai niat jahat (mens rea) dalam perkara tersebut. Menurut dia, sejak awal tujuan Bengawan Kamto adalah menjalankan aktivitas upaya dan mempertahankan operasional perusahaan.

"Kami telah mengusulkan banding atas putusan enam tahun penjara nan dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jambi," kata Ilham dalam keterangannya, Rbau (17/6).

Ia menyoroti adanya dissenting opinion alias pendapat berbeda dari Ketua Majelis Hakim Annisa Brigestriana. Dalam pendapat tersebut, pengadil menyatakan tidak ditemukan unsur niat jahat maupun bukti bahwa Bengawan Kamto memperkaya diri sendiri.

Menurut Ilham, selama proses pengamanan perusahaan, Bengawan Kamto telah mengucurkan biaya sekitar Rp 61 miliar untuk mendukung operasional PT PAL dan memenuhi tanggungjawab kepada bank. Selain itu, sejumlah agunan tambahan juga telah diberikan, termasuk individual guarantee, corporate guarantee, apartemen, serta agunan utama berupa pabrik, tanah, dan mesin-mesin perusahaan.

Pihak kuasa norma juga menyebut nilai agunan PT PAL saat pengajuan lelang pada 2021 mencapai lebih dari Rp 126 miliar berasas penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Dalam persidangan, mahir norma upaya dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Nindyo Pramono, menyatakan angsuran macet dan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) nan berujung pada homologasi merupakan bagian dari akibat upaya dan tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Kuasa norma juga merujuk pada putusan homologasi Pengadilan Niaga Medan Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Medan tertanggal 12 Juli 2022 nan tetap bertindak hingga 2027.

Menurut Ilham, putusan tersebut krusial lantaran menunjukkan adanya sistem penyelesaian utang nan telah ditempuh perusahaan. Ia menambahkan, kriminalisasi terhadap perkara upaya berpotensi menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku upaya dan memengaruhi suasana investasi di Jambi.

Selain bergerak di sektor perkebunan, Bengawan Kamto diketahui mempunyai upaya otomotif dan perhotelan di Jambi nan disebut menyerap ribuan tenaga kerja. Keluarga berambisi proses banding dapat memberikan kepastian norma sekaligus mempertimbangkan seluruh kebenaran nan terungkap dalam persidangan. (Cah/P-3) 

Lebih dari 60 musisi lokal dan internasional siap tampil di Soundrenaline Sana-Sini 2026,(Dok. IG @soundrenaline.id)

SOUNDRENALINE kembali datang pada 2026 dengan skala nan lebih luas dan konsep pagelaran nan semakin kuat. Mengusung tema Sana-Sini, pagelaran musik ini bakal digelar di lima kota dan menargetkan kehadiran lebih dari 30.000 penonton sepanjang rangkaian acara.

Dipromotori oleh RESONINE, Soundrenaline Sana-Sini 2026 bakal dimulai di Jakarta pada 18-19 Juli 2026. Setelah itu, rangkaian pagelaran bersambung ke Makassar pada 29 Agustus, Palembang pada 19 September, Yogyakarta pada 31 Oktober, dan ditutup di Bandung pada 21 November 2026. Secara keseluruhan, lebih dari 60 penampil bakal terlibat dalam rangkaian Soundrenaline tahun ini.

Berbeda dari pagelaran musik konvensional nan terpusat pada satu titik, konsep Sana-Sini dirancang sebagai pengalaman multi-venue. Penonton diajak beranjak dari satu letak ke letak lain dalam satu kawasan, menjelajahi beragam panggung, suasana, dan momen musik nan saling terhubung. Format ini memberi ruang bagi audiens untuk menikmati pagelaran dengan ritme dan perspektif pandang masing-masing.

“Konsep Sana-Sini tetap menjadi fondasi Soundrenaline tahun ini. Bedanya, di 2026 kami mengembangkannya agar terasa lebih nyaman dan seamless, dengan venue nan lebih berdekatan dan terpusat di satu kawasan. Kami mau penonton bisa menikmati pagelaran sebagai perjalanan nan mengalir, tanpa kudu terburu-buru, dan betul-betul konsentrasi pada pengalaman musiknya,” ujar perwakilan RESONINE, Putri Limbak Cahaya, dilansir dari laman resmi, Rabu (17/6).

Soundrenaline 2026 tidak hanya menonjolkan siapa saja nan tampil, tetapi juga gimana musik disajikan dan dirasakan oleh penonton. Setiap penampilan dikurasi agar menghadirkan pengalaman berbeda, mulai dari special arrangements, eksplorasi format panggung, kolaborasi, hingga lagu-lagu nan jarang dibawakan di panggung lain.

Rangkaian Soundrenaline Sana-Sini 2026 bakal menghadirkan musisi lintas generasi nan merepresentasikan dinamika skena musik Indonesia saat ini. Sejumlah nama nan telah dipastikan tampil di beragam kota antara lain Efek Rumah Kaca, The SIGIT, Kelompok Penerbang Roket, Elephant Kind, The Adams, Naykilla, Seringai, hingga kerjasama Beijing Connection dan Murphy Radio.

Untuk gelaran Jakarta, Soundrenaline juga bakal menghadirkan deretan musisi internasional, termasuk DIIV, Last Dinosaurs, Tahiti 80, dan The Beths. Kehadiran para musisi internasional tersebut bakal disesuaikan dengan karakter panggung dan kota, sehingga setiap penampilan mempunyai konteks dan nuansa nan berbeda.

“Untuk Jakarta, Soundrenaline tahun ini juga bakal menghadirkan lebih banyak musisi internasional dibandingkan tahun lalu. Nama-nama tersebut bakal kami umumkan secara bertahap, dan kami berambisi kehadiran mereka bisa memperkaya pengalaman Soundrenaline, tanpa kehilangan kedekatannya dengan skena musik lokal,” jelas Putri.

Selain menghadirkan nama-nama besar, Soundrenaline 2026 juga tetap memberi ruang bagi emerging musicians. Pendekatan ini menjadi bagian dari komitmen Soundrenaline dalam mendukung perkembangan industri musik Indonesia, sekaligus membuka ruang eksplorasi bagi audiens terhadap suara-suara baru dari beragam kota.

“Di Soundrenaline 2026, kami mengombinasikan lebih banyak nama besar dengan ruang nan tetap terbuka bagi emerging musicians. Harapannya, mereka tidak hanya mendapat panggung, tetapi juga kesempatan untuk tumbuh, termasuk melalui kerjasama dengan musisi besar nan lebih dulu dikenal. Dengan begitu, penonton bisa menikmati spektrum musik nan lebih kaya,” tambah Putri.

Sebagai bagian dari rangkaian menuju festival, Soundrenaline juga menghadirkan The Lab, sebuah platform pre-event di Jakarta nan dirancang sebagai ruang hubungan bagi ekosistem musik. The Lab bakal menghadirkan suasana nan lebih intim melalui networking, obrolan terbuka, serta kesempatan kerjasama antar pelaku industri.

Dengan format lintas kota, pendekatan multi-venue, serta kurasi penampilan nan lebih berlapis, Soundrenaline Sana-Sini 2026 menegaskan posisinya sebagai pagelaran musik nan tidak hanya ditonton dari satu titik, tetapi dialami sebagai perjalanan ruang, musik, dan momen.

Informasi lebih lanjut mengenai perincian program, pengumuman penampil berikutnya, serta penjualan tiket bakal diumumkan secara berjenjang melalui situs resmi soundrenaline.id dan akun Instagram @soundrenaline.id. (Z-10)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mulai tancap gas mengejar swasembada bawang putih nan selama ini tetap berjuntai pada impor. Salah satu langkah nan disiapkan adalah mengalokasikan anggaran nyaris Rp400 miliar untuk memperbanyak produksi bibit bawang putih di dalam negeri.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan, anggaran tersebut bakal digunakan untuk mendukung program pembibitan bawang putih seluas 5.000 hektare (ha) pada tahun ini. Program itu menjadi fondasi awal untuk meningkatkan produksi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan impor.

"Keinginan Presiden (Prabowo Subianto) adalah gimana bawang putih sebagai peralatan kebutuhan pokok krusial (bapokting) ini bisa swasembada," kata Sudaryono dalam konvensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Menurut dia, sasaran swasembada bawang putih lebih memungkinkan dicapai dibanding sejumlah komoditas pangan lain, lantaran kebutuhan lahannya relatif tidak terlalu besar. Pemerintah pun memperkirakan, dibutuhkan sekitar 100 ribu hektare lahan tanam, untuk memenuhi seluruh kebutuhan bawang putih nasional.

Meski demikian, tantangan terbesar saat ini bukan pada kesiapan lahan ataupun minat petani untuk menanam. Persoalan utama, katanya, justru terletak pada kesiapan bibit dalam jumlah besar nan sesuai dengan kondisi agroklimat Indonesia.

Sudaryono menjelaskan, bawang putih hanya dapat tumbuh optimal di wilayah-wilayah tertentu, terutama wilayah dataran tinggi. Sejumlah area seperti Sembalun di Nusa Tenggara Barat (NTB), Temanggung di Jawa Tengah, serta Humbang Hasundutan di Sumatra Utara bakal menjadi konsentrasi pengembangan pembibitan nasional.

"Tantangannya adalah gimana kita menyediakan bibit nan cukup. Jadi tiga tempat itu lebih diarahkan untuk pembibitan secara massal," ujarnya.

Pemerintah juga menilai ketergantungan pada bibit impor bukan solusi jangka panjang. Selain jumlahnya terbatas, bibit dari luar negeri juga kudu melalui proses penyesuaian sebelum cocok ditanam di Indonesia.

Karena itu, Kementerian Pertanian memilih memperkuat sistem penangkaran bibit di tingkat petani. Dalam skema tersebut, pemerintah menyediakan bibit awal nan nantinya dikembangkan kembali oleh petani menjadi bibit baru.

"Pemerintah memberikan bridging bibitnya. Jadi petani dikasih bibit, kemudian setelah panen dikembalikan satu separuh kali dan sisanya boleh dijual," terang dia.

Melalui pola itu, pemerintah berambisi kesiapan bibit dapat berkembang secara berkepanjangan dari musim ke musim tanpa kudu terus berjuntai pada impor.

Sudaryono mengungkapkan, biaya pembibitan bawang putih memang tidak murah. Untuk satu hektare lahan, kebutuhan modal mencapai sekitar Rp120 juta, dengan porsi terbesar berasal dari pengadaan bibit nan nilainya sekitar Rp75 juta per hektare.

Berdasarkan kalkulasi Kementan, kebutuhan biaya untuk mendukung pembibitan seluas 5.000 ha mencapai sekitar Rp375 miliar, alias mendekati Rp400 miliar. Anggaran tersebut bakal berasal dari APBN.

Program ini mulai dijalankan pada tahun ini. Selain support APBN untuk 5.000 ha, pemerintah juga mendorong keterlibatan BUMN dan sektor swasta agar pengembangan pembibitan bisa diperluas hingga 20 ribu ha.

"Mulai dari tahun ini. APBN untuk 5.000 hektare. BUMN dan swasta diharapkan 20 ribu hektare lantaran kita mengarah ke 100 ribu hektare," ujar Sudaryono.

Pemerintah memperkirakan hasil dari program tersebut mulai terlihat dalam tiga hingga empat tahun mendatang. Pada periode itu, kebutuhan impor diharapkan terus menyusut seiring meningkatnya produksi dalam negeri.

"Kita harapkan dalam tiga-empat tahun konsumsi nan selama ini dipenuhi impor, itu bakal berangsur-angsur berkurang. Syukur-syukur sudah nol dan kita bisa swasembada," katanya.

Upaya mengejar swasembada dilakukan di tengah tren penurunan impor bawang putih dalam beberapa tahun terakhir. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan volume impor bawang putih Indonesia turun dari 602.745 ton pada 2021 menjadi 450.339 ton pada 2025.

Meski tren impor terus menurun, pasokan bawang putih nasional hingga sekarang tetap didominasi produk impor, terutama nan berasal dari China. Karena itu, pemerintah menilai penguatan pembibitan dalam negeri menjadi kunci untuk mewujudkan sasaran swasembada nan dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

(dce/dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Warga di Kota Serang, Banten, menemukan mayit laki-laki membusuk di dalam salah satu rumah. Polisi menduga mayit laki-laki tersebut sudah berada di dalam rumah sekitar 6 hari dan ditemani oleh istrinya nan diduga mengalami gangguan jiwa.

Peristiwa ini diketahui setelah penduduk nan berprasangka dengan aroma menyengat dari salah satu rumah. Warga kemudian mengecek dan menemukan mayit laki-laki berinisial I (68) berbareng istrinya nan diduga mengalami gangguan jiwa pada Rabu (17/6/2026) pagi.

"Diketahui ada korban I dan istrinya nan mengalami gangguan kejiwaan, berinisial S. Diketahui setelah membuka pintu dan mencium aroma tak sedap," kata Kanit Bhabinkamtibmas Polsek Serang Kota, Iptu Irwan.

Dia mengatakan mayit ditemukan di tergeletak di bilik dan ditemani istrinya. Berdasarkan info dari keluarga, wanita tersebut mengalami gangguan jiwa.

"Informasi dari adik ipar. Istri alami gangguan jiwa, anggap suami tetap hidup. Keterangan dari adik iparnya itu, beliau datang ke TKP," ujar Irwan.

Dia menduga I sudah meninggal elama 6 hari. Saat saksi masuk ke rumah tersebut, mayit sudah dalam kondisi tergeletak.

"Enam hari lalu, saksi ke rumah korban dan tengok keberadaan korban sudah tergeletak," ucapnya.

Kapolsek Serang Polresta Serang Kota, AKP Zaeni Aji Bakhtiar, menyebut korban ditemukan di bilik dengan posisi tubuh terselimuti. Dia menyebut korban mempunyai riwayat penyakit.

"Berdasarkan keterangan family dan warga, korban diketahui mempunyai riwayat penyakit diabetes," ujar Zaeni.

Jasad kemudian dievakuasi ke RS Bhayangkara Polda Banten. Polisi bakal melakukan pemeriksaan forensik.

Zaeni mengimbau masyarakat segera melapor jika memerlukan bantuan. Dia mengatakan laporan dari penduduk dapat membikin petugas bertindak lebih cepat.

"Polresta Serang Kota berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui respons sigap terhadap setiap laporan guna menjaga situasi kamtibmas nan kondusif dan kondusif," katanya.

(aik/haf)

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 40,75 triliun untuk tahun anggaran 2027.

Mu’ti menjelaskan bahwa Kemendikdasmen memperoleh pagu sugestif sebesar Rp 58,24 triliun.

“Berdasarkan surat berbareng pagu sugestif dari Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kemendikdasmen mendapatkan pagu sugestif sebesar Rp 58,24 triliun,” ujar Mu’ti saat rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6).

Dari total pagu tersebut, Rp 2,69 triliun dialokasikan untuk shopping wajib penghasilan dan operasional, sementara Rp 55,5 triliun digunakan untuk program prioritas nasional.

Program prioritas itu mencakup pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan sebesar Rp 14,28 triliun, support perlengkapan sekolah Rp 250 miliar, sekolah nasional terintegrasi Rp 7,21 triliun, Studio Guru Rp 40 miliar, digitalisasi pembelajaran Rp 5,83 triliun.

Kemudian tunjangan pembimbing non-ASN Rp 14,09 triliun, serta Program Indonesia Pintar sebesar Rp 13,79 triliun. Sementara itu, alokasi lain berupa PNBP/BLU mencapai Rp 39,85 miliar.

Meski demikian, Mu’ti menilai tetap terdapat kebutuhan pendanaan untuk sejumlah program lain sehingga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 40,75 triliun.

Mu’ti juga menjelaskan, total alokasi DAK non-fisik pendidikan tahun 2027 mencapai Rp 136,35 triliun dari total nasional Rp 150,83 triliun. Dana tersebut terdiri atas support operasional satuan pendidikan sebesar Rp 60,49 triliun dan tunjangan pembimbing ASN wilayah sebesar Rp 75,86 triliun.

“Usulan Kemendikdasmen kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan adalah sebesar 169,83 triliun rupiah. Kebutuhan ini adalah untuk mendukung peningkatan mutu jasa pendidikan melalui usulan penyesuaian satuan biaya dasar BOSP serta pemenuhan kebutuhan tunjangan pembimbing nan meningkat seiring penambahan sasaran pembimbing ASN, pembimbing nan tersertifikasi, dan penyelesaian tanggungjawab pembayaran carry over,” jelas Mu’ti.

“Oleh lantaran itu, pada biaya alokasi unik non-fisik bagian pendidikan juga diperlukan support penambahan alokasi anggaran agar jasa pendidikan dan kesejahteraan pembimbing dapat terjaga secara optimal,” lanjutnya.

Sidang uji materi di MK(dok.istimewa)

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak sebagian besar permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Partai Politik dalam perkara Nomor 146/PUU-XXIV/2026. Namun, MK juga menyatakan sebagian permohonan tidak dapat diterima lantaran menguji norma nan sudah tidak berlaku.

Perkara ini diajukan mengenai kewenangan Menteri Hukum dalam mengesahkan kepengurusan partai politik serta sistem penyelesaian bentrok internal partai. MK terlebih dulu menyoroti permohonan nan menguji Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Menurut Mahkamah, norma tersebut sudah diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sehingga tidak lagi menjadi rujukan hukum.

“Mahkamah menilai permohonan para pemohon sepanjang frasa ‘didaftarkan ke Departemen’ dalam norma Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2008 adalah salah objek alias error in objecto,” kata Hakim Konstitusi Arsul Sani dalam sidang putusan di Gedung MK, Rabu (17/6).

Karena itu, bagian permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, MK menilai kewenangan Menteri Hukum untuk mengesahkan kepengurusan partai politik justru diperlukan untuk menjamin kepastian hukum.

“Apabila kewenangan Menteri Hukum direduksi hanya menjadi tindakan pencatatan sebagaimana beranggapan para pemohon, perihal demikian justru berpotensi membuka kemungkinan munculnya lebih dari satu kepengurusan dalam partai politik nan sama,” ujar Arsul.

MK juga menegaskan bahwa bentrok kepengurusan partai bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. “Perselisihan kepengurusan partai politik bukan merupakan perihal nan termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi,” kata Arsul.

Menurut MK, Undang-Undang Partai Politik telah menyediakan sistem penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Partai dan pengadilan. Dalam amar putusannya, MK menyatakan, “Permohonan pengetesan sepanjang frasa ‘didaftarkan ke Departemen’ dalam Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2008 tidak dapat diterima, dan menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.” (Dev/P-3)

Jakarta, CNBC Indonesia - Program 3 juta rumah nan merupakan salah satu agenda utama pemerintah tetap masih menjadi konsentrasi di tahun 2027 mendatang. Pemerintah menyiapkan beragam langkah untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut.

"Dalam program kerja prioritas nasional tahun 2027, Kementerian PKP ditugaskan melaksanakan program 3 juta rumah melalui BSPS dan rumah susun," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) alias bedah rumah juga ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, pembangunan rumah susun juga bakal diperluas untuk kebutuhan kediaman di area perkotaan. Artinya sebagian besar usulan anggaran diarahkan untuk program-program fisik.

"Dari usulan anggaran Rp106 triliun, proporsi terbesar adalah program bentuk sebesar Rp102,91 triliun alias 97,09%," ujarnya.

Pemerintah menempatkan BSPS sebagai prioritas utama, apalagi program tersebut menyerap porsi terbesar dari kebutuhan anggaran kementerian.

"BSPS sebesar Rp57,29 triliun untuk 2,07 juta unit rumah," kata Maruarar.

Selain bedah rumah, pemerintah juga mengusulkan pembangunan rumah susun dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan nan terus meningkat.

"Rumah susun sebesar Rp36,94 triliun untuk 50.000 unit alias 422 tower," ujarnya.

Kebutuhan rumah susun terus disampaikan beragam kalangan sehingga pemerintah memandang perlu memperbesar kapabilitas pembangunan pada tahun depan.

"Saya banyak sekali mendapatkan aspirasi dari beragam kalangan untuk rumah susun, jadi kami ajukan," kata Maruarar.

(fys/wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Liputan6.com, Jakarta - Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) segera berganti status menjadi Universitas Kepolisian (Unipol).

Perubahan ini dilakukan agar lembaga pendidikan di bawah naungan Korps Bhayangkara tersebut tidak lagi eksklusif bagi personil polisi, melainkan terbuka untuk masyarakat umum.

Ketua STIK Lemdiklat Polri, Irjen Pol. Eko Rudi Sudarto, menyatakan bahwa proses pembenahan internal terus melangkah di bawah pengarahan langsung dari Kalemdiklat Polri.

Pihaknya memproyeksikan Universitas Kepolisian ini sebagai wadah baru nan inklusif, lantaran pengetahuan kepolisian pada dasarnya bersenggolan langsung dengan dinamika di masyarakat.

"Kami di bawah pengarahan Kalemdiklat Polri, STIK adalah bagian dari struktur di bawah Lemdiklat Polri, terus mencoba berbenah. Dan satu perihal nan sekarang mau kita kembangkan adalah Universitas Kepolisian," kata Eko Rudi di sela aktivitas wisuda STIK, Rabu (17/6/2026).

Eko menambahkan, keterbukaan lembaga ini sebenarnya sudah tercermin dalam program doktoral (S3) saat ini, di mana banyak lulusannya nan berasal dari kalangan penduduk sipil, mulai dari pengamat hingga sahabat Polri.

Namun di sisi lain, Eko juga berpesan kepada masyarakat agar tidak ragu memberikan kritik terhadap kualitas lulusan institusinya. Jika di lapangan tetap ditemukan adanya lulusan nan melakukan pelanggaran hukum, maka lembaga pendidikan ikut menanggung beban moral tersebut.

"Kita tadi lihat S3, ada banyak sekali doktor-doktor nan bukan dari Polri. Baik pemerhati Polri, baik rekanan Polri, maupun sahabat Polri. Semua punya muara satu, mau mencerdaskan masyarakat melalui Polri. Kalau di luar tetap ada pelanggaran, lembaga pendidikan menjadi salah satu nan bertanggung jawab terhadap modal tadi," jelas Eko mengenai penanaman aspek etika, logika, dan rasa pada anak didiknya.

Jakarta -

Anggota Komisi VII DPR Fraksi PDIP Putra Nababan mengkritik Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana nan meminta tambahan anggaran Rp 1,99 triliun dari pagu sugestif 2027 Rp 1,01 triliun. Putra Nababan menyebut argumentasi Menpar Widiyanti kurang pas dalam meminta anggaran.

"Saya langsung saja ada minta uangnya berapa, mintanya Rp 1,99 triliun, berfaedah mintanya itu 200% kenaikan dari pagu indikatifnya nan adalah Rp 1,01 triliun. Nah ini kelak saya mengarah ke argumentasi Kemenpar ini agak kurang pas jika mau minta tambahan uang," kata Putra saat rapat kerja dengan Menpar di Komisi VII DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Putra menyampaikan tend pemotongan di Kemenpar sudah terjadi sejak 2025. Dia meyebut penurunan itu terjadi hingga tahun 2027.

"Saya menduga ini, jika anak Jaksel bilang beberapa tahun lalu, ini kode keras Bu Menteri, kode keras dari otoritas fiskal, satu uangnya memang gak ada, alias ada prioritas nasional nan bukan pariwisata, apakah itu ketahanan pangan, energi, makan bergizi dan lain sebagainya," ucap Putra.

Selanjutnya, Putra menyoroti argumemtasi Menpar nan membandingkan tambahan anggaran dengan devisa. Menurutnya, ada info nan menunjukkan bahwa dengan anggaran sedikit justru menghasilkan devisa lebih besar.

"Kemudian, kerabat Menteri menyandingkan dengan devisa pariwisata, di sini lah nan menurut saya ada kefatalan di dalam meminta tambahan anggaran, kenapa? Karena pada 2016, nan kerabat Menteri sampaikan, anggaran, bukan hanya ideal, anggaran tertinggi, honeymoon ini, mencapai Rp 5,41 triliun, devisanya hanya Rp 150 triliun. Lalu di 2024 nan kata kerabat Menteri adalah anggaran ideal, itu anggarannya menyusut separuhnya jadi 3 triliun, tapi devisanya melonjak 2 kali lipat Rp 269 triliun," ujar dia.

"Jadi dikasih anggaran besar devisanya Rp 150 triliun, anggaran dipotong setengah, devisanya naik. Menarik ini. Saya kudu berdiri memandang ini di Lapangan Banteng, Keuangan. Menarik ini, rupanya dengan anggaran mini ada lompatan," sambung dia.

Putra memandang pihak otoritas fiskal menyadari bahwa pariwisata tidak memerlukan anggaran besar.

"Jadi otoritas fiskal ini sadar bahwa sektor pariwisata ini melangkah secara organik melalui sistem pasar, tanpa perlu disuapin anggaran negara, rupiah murni secara berlebihan. Ini nan saya bilang, autopilot," tutur dia.

Karena itu, Putra memandang harusnya Menpar tidak menayangkan komparasi anggaran tersebut. "Ini nan saya maksudnya tadinya saya pikir jangan dimasukin slide ini, apa lagi komparasi, justru melemahkan ini," imbuh dia.

(maa/amw)

Rumah roboh akibat gempa di Sulteng (foto: BPBD Sulteng)

Cristiano Ronaldo bersiap menjalani panggung terakhir dalam pekerjaan internasionalnya di Piala Dunia 2026. Menjelang laga pembuka melawan Republik Demokratik Kongo, sang kapten Portugal ini membidik sejumlah catatan sejarah nan belum terpecahkan.

Peluang Mencetak Sejarah di Enam Edisi Beruntun

Ronaldo bakal berasosiasi dengan Lionel Messi sebagai pemain nan tampil di enam jenis Piala Dunia sepanjang sejarah. Banyak nan menantikan penyerang Al-Nassr ini menjadi pemain pertama nan bisa mencetak gol dalam enam turnamen berbeda, sebuah capaian nan kandas dia raih pada arena Euro dua tahun lalu.

Selain rekor mencetak gol, Ronaldo juga berpotensi mengejar jumlah penampilan terbanyak di Piala Dunia. Dengan mengoleksi 22 laga sejauh ini, dia terpaut empat nomor di belakang Messi.

Peluang Ronaldo untuk melampaui rekor penampilan tersebut sangat berjuntai pada sejauh mana langkah Portugal melaju hingga fase akhir turnamen. "Ini adalah Piala Dunia keenamnya, tetapi saya bisa mengatakan bahwa secara internal rasanya seperti nan pertama dari sisi intensitas, emosi, dan sungguh pentingnya untuk berada dalam kondisi siap," ujar Roberto Martínez seperti dikutip dari The Guardian, Rabu (17/6).

Tantangan Mengelola Peran Cristiano Ronaldo

Meski mempunyai kedalaman skuad nan mumpuni, tantangan utama bagi Roberto Martinez tetap pada manajemen menit bermain Cristiano Ronaldo. Sang kapten tetap menjadi sosok krusial dengan catatan 25 gol dari 30 penampilan terakhirnya untuk tim nasional. Namun, usia 41 tahun menuntut pendekatan nan lebih pragmatis agar efektivitas permainan Portugal tetap terjaga selama 90 menit penuh di setiap pertandingan turnamen.

Martinez dituntut untuk menemukan keseimbangan antara kepercayaan pada sang legenda dan kebutuhan tim untuk tetap dinamis. Meskipun ada spekulasi mengenai rotasi pemain, kepercayaan besar tetap tertuju pada Ronaldo untuk terus menjadi motor serangan utama.

Portugal datang ke Piala Dunia 2026 sebagai salah satu unggulan di Grup K nan juga dihuni Kolombia, Republik Demokratik Kongo, dan Uzbekistan.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir(MI/Sugeng Sumariyadi)

MENGHADAPI musim kemarau dan kebutuhan air bersih, Pemerintah Kabupaten Sumedang merencanakan sejumlah program. Di antaranya pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di sejumlah lokasi.

"Salah satu letak utama adalah di Kecamatan Ujung Jaya. Pembangunan SPAM Ujung Jaya sangat krusial untuk memenuhi kebutuhan air bersih di area nan saat ini berkembang sebagai pusat pertumbuhan baru di Kabupaten Sumedang," ungkap Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, Rabu (17/6).

Daerah ini sangat memerlukan SPAM, lantaran menjadi letak sejumlah proyek strategis nasional, seperti Sekolah Rakyat, Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia, serta area industri Ujung Jaya-Butom nan termasuk dalam area pengembangan Rebana. Dengan berkembangnya area tersebut, kebutuhan bakal kesiapan air bersih menjadi sangat mendesak. 

Selain SPAM Ujung Jaya, Pemkab Sumedang juga mengusulkan pemanfaatan air baku dari Bendungan Cipanas serta pembangunan SPAM di wilayah lainnya guna memperluas cakupan pelayanan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Sumedang.

“Ini merupakan ikhtiar kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam penyediaan akses air bersih bagi masyarakat Sumedang,” ungkapnya.

Rencana itu juga sudah disampaikan Pemkab Sumedang ke Kementerian Pekerjaan Umum. Bupati dan Sekda Sumedang Tuti Ruswati juga sudah menemui Direktorat Jenderal Cipta Karya. (SG/E-4)

Gedung MK(Antara)

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan uji materi mengenai ketentuan tindak pidana korupsi nan mengatur unsur “merugikan finansial negara” dalam perkara Nomor 148/PUU-XXIV/2026. “Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK, Suhartoyo di Gedung MK Jakarta, Rabu (17/6).

Pemohon meminta MK memberikan batas terhadap frasa “merugikan finansial negara” dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nan mengangkat substansi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.

Pemohon beranggapan ketentuan tersebut berpotensi ditafsirkan terlalu luas oleh abdi negara penegak norma sehingga dapat menimbulkan kriminalisasi. Namun MK menilai permintaan tersebut justru bakal mempersempit ruang lingkup pemberantasan korupsi.

“Pemaknaan tersebut justru mempersempit ruang lingkup berlakunya norma sehingga dapat mengurangi daya jangkau antisipasi keberlakuan norma-norma norma nan berangkaian dengan tindak pidana korupsi,” kata Hakim Konstitusi Adies Kadir.

Mahkamah menegaskan bahwa perkembangan modus korupsi nan semakin kompleks memerlukan rumusan norma nan bisa menjangkau beragam corak kejahatan korupsi.

“Dengan semakin canggih dan kompleksnya modus operandi tindak pidana korupsi, semestinya justru nan dibutuhkan adalah rumusan norma norma nan dapat lebih menjangkau beragam modus operandi dan kompleksitas tindak pidana korupsi,” ujarnya.

MK juga menyatakan persoalan penerapan pasal dalam perkara konkret merupakan kewenangan pengadil dan abdi negara penegak hukum, bukan persoalan konstitusionalitas norma.

Selain itu, Mahkamah mengingatkan bahwa rumor mengenai penafsiran unsur kerugian negara telah berulang kali diputus dalam perkara-perkara sebelumnya. “Hingga saat ini Mahkamah tidak mempunyai argumen nan kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian norma sebelumnya,” kata Adies.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, MK menyimpulkan seluruh dalil pemohon tidak berdasar menurut hukum. Putusan ini memastikan ketentuan mengenai unsur “merugikan finansial negara” dalam tindak pidana korupsi tetap bertindak sebagaimana diatur dalam KUHP baru dan Undang-Undang Tipikor. (Dev/P-3)

Erling Haaland(Dok FIFA)

PERSAINGAN di fase grup Piala Dunia 2026 semakin memanas. Dua tim unggulan, Norwegia dan Argentina, sukses mengamankan posisi puncak klasemen di grup masing-masing setelah meraih kemenangan meyakinkan pada laga pembuka nan berjalan Rabu (17/6) waktu setempat.

Grup I: Debut Manis Erling Haaland dan Kebangkitan Norwegia

Setelah menanti selama 28 tahun untuk kembali ke panggung dunia, timnas Norwegia langsung menggebrak. Bertanding di Stadion Boston, Foxborough, tim didikan Stale Solbakken sukses melumat Irak dengan skor telak 4-1.

Bintang Manchester City, Erling Haaland, membuktikan kelasnya dengan mencetak dua gol pada menit ke-29 dan 43. Kemenangan Norwegia dilengkapi oleh gol Leo Ostigard (76') dan gol bunuh diri Aymen Hussein di masa injury time. Irak sempat memberikan perlawanan melalui gol Hussein pada menit ke-39, namun tidak cukup untuk membendung kekuasaan tim Skandinavia tersebut.

Hasil ini menempatkan Norwegia di posisi pertama Grup I, unggul selisih gol atas Prancis nan sebelumnya mengalahkan Senegal 3-1 lewat brace Kylian Mbappe.

Grup J: Hattrick Messi Bawa Argentina Berjaya

Di Grup J, sang juara memperkuat Argentina menunjukkan taringnya di Stadion Kansas City. Menghadapi Aljazair, Albiceleste menang absolut 3-0. Sang kapten, Lionel Messi, menjadi bintang lapangan dengan memborong seluruh gol kemenangan tim Tango.

Argentina sekarang memimpin Grup J, bersaing ketat dengan Austria nan juga meraih poin penuh setelah menundukkan tim debutan Yordania 3-1. Gol-gol Austria dihasilkan oleh Romano Schmid, gol bunuh diri Yazan Al-Arab, dan penalti Marko Arnautovic.

Jadwal Penutup Pekan Pertama

Pekan perdana Piala Dunia 2026 bakal ditutup pada Kamis (18/6) dengan menyajikan empat pertandingan krusial dari Grup K dan L:

• Portugal vs RD Kongo (Grup K) - 00.00 WIB
• Inggris vs Kroasia (Grup L) - 03.00 WIB
• Ghana vs Panama (Grup L) - 06.00 WIB
• Uzbekistan vs Kolombia (Grup K) - 09.00 WIB

Sejauh ini, beberapa negara besar lainnya seperti Meksiko, Jerman, dan Amerika Serikat juga telah mengamankan posisi puncak di grup masing-masing, menjanjikan persaingan nan semakin ketat menuju babak gugur. (Ant/E-4)

Jakarta -

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyampaikan komitmen pemerintah untuk mencapai swasembada bawang putih dalam 3-4 tahun ke depan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan impor bawang putih nan saat ini mencapai 90% dari total pasokan nasional.

"Sekitar lebih dari 90% bawang putih kita adalah impor. Nah, kemauan dari Presiden adalah gimana peralatan nan namanya bawang putih ini, peralatan pokok krusial ini kemudian bisa swasembada," kata Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono dalam konvensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2026).

Sudaryono menilai swasembada bawang dapat tercapai melalui pembukaan lahan pertanian seluas 100 ribu hektare. Hal ini relatif lebih 'mudah' untuk dilakukan jika dibandingkan saat pemerintah mengejar swasembada beras nan memerlukan hingga jutaan hektare.

"Kalau beras ini kan butuhnya jutaan hektare, terus kudu cetak sawah pun juga kudu banyak dan lain-lain. Kalau ini cukup menanam bawang putih di kurang lebih 100 ribu hektare," paparnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan dalam agenda swasembada bawang putih tersebut diawali dengan penyediaan bibit nan cukup untuk penanaman di lahan 100 ribu hektare tadi. Penyedia bibit ini bakal dilakukan secara berjenjang mengingat pengadaan bibit tidak mudah untuk dilakukan.

Dalam pelaksanaannya, Sudaryono menyebut Kementan melibatkan beragam pihak mulai dari Asosiasi Petani Bawang hingga BUMN pangan. Di mana ID FOOD dan Bulog bakal berkedudukan sebagai off-taker hasil pembibitan, sementara PTPN bakal mengalokasikan lahan-lahan di dataran tinggi untuk penanaman.

"Mulai jalan tahun ini, tahun ini kita 5 ribu hektare. Pakai APBN (tanam) 5.000 hektare, BUMN sama swastanya diharapkan 20 ribu hektare lantaran kita mengarah ke 100 ribu hektare," tutur Sudaryono.

Saat ditanya mengenai anggaran dari APBN tadi, dia mengatakan pemerintah telah menyiapkan biaya pembibitan sekitar Rp 75 juta per hektar. Dengan sasaran awal 5 ribu hektare dari APBN tadi, dibutuhkan sekitar Rp 375 miliar (mendekati Rp 400 miliar).

"5 ribu hektare ya, jadi kira-kira Rp 75 juta kali 5 ribu hektare berapa itu? Rp 75 juta kali 5 ribu hektare, sekitar Rp 400 miliaran lah," tegasnya.

Nantinya setelah bibit awal nan diberikan pemerintah ini sukses tumbuh, Sudaryono mengatakan bawang putih tidak langsung dipanen untuk konsumsi lebih dulu, namun digunakan untuk menghasilkan bibit baru. Sehingga pada tahap awal ini pengurangan impor tidak bakal signifikan.

Baru setelah jumlah bibit bawang putih nan dibutuhkan cukup untuk penanaman di lahan seluas 100 ribu hektare tadi, para petani baru diperbolehkan memanen hasil pertanian untuk konsumsi.

"Jadi kita bibit-bibit-bibit, kelak begitu bibitnya cukup langsung ditanam semua gitu loh. Jadi pembenihannya ini, pembibitannya ini nan memang sekarang ini take time. Tapi jika dilihat dari rencana nan disiapkan itu eksponensial. Jadi naik dikit-dikit (produksi bawang putih) gitu lantaran pembibitan, pembenihan tadi terus kemudian kita bisa produksi massa lebih luas 100 ribu hektare," jelasnya.

"Jadi jika sudah ada bibit-bibit-bibit, kemudian kita bibitnya gimana bisa ditangkar-ditangkar-ditangkar cukup. Intinya kelak ujungnya, objektif dari ini semua adalah bukan pembibitan tapi gimana nan ditanam itu nan kita konsumsi," terang Sudaryono lagi.

(igo/fdl)

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memastikan pemberlakuan pengenaan pajak terhadap perusahan digital dunia seperti Google bakal dilakukan melalui skema penerapan Global Minimum Tax (GMT).

Ia menegaskan, sebetulnya perusahaaan digital multinasional seperti Google sudah terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA), sehingga dimungkinkan untuk dipungut pajaknya.

Namun, Bimo menegaskan, untuk penerapan pemungutan pajak penghasilannya, akan mengacu pada skema pemajakan Global Minimum Tax (GMT) secara berjenjang sebagaimana telah disepakati secara global.

"Karena memang GMT kita berlakunya bertahap. Jadi ya kita lihat kelak perlakuan Global Minimum Tax. Perlakuan dari Pilar 1, Pilar 2," katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta pada Rabu (17/6/2026).

"Yang krusial transaksi di sini kita amankan," tegas Bimo.

Sebagaimana diketahui, sejak tahun ini pemerintah telah mengatur penerapan GMT di Indonesia melalui publikasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2024. Namun, tata langkah perincian manajemen penerapan pajak minimum globalnya belum ada, dan baru bakal diselesaikan oleh Ditjen Pajak pada tahun ini.

Adapun skema GMT nan sudah bertindak di Indonesia adalah pemberlakuan top up tax bagi perusahaan multinasional alias PMN nan mempunyai peredaran bruto konsolidasi minimum 750 juta euro, dan tak bayar pajak di negara yurisdiksi mereka beraksi dengan tarif minimum 15%.

"Untuk tahun pajak 2025, pembayaran top up tax dibayar paling lambat sesuai ketentuan pada 31 Desember 2026," kata Bimo saat rapat kerja dengan Komis XI DPR pada akhr tahun lalu.

Perhitungan top up tax di Indonesia adalah memanfaatkan sistem income inclusion rules (IIR), undertaxed payment rules (UTPR), dan qualified domestic minimum top up tax (QDMTT).

IIR merupakan ketentuan nan mengharuskan Entitas Induk Utama dari suatu Grup PMN untuk bayar pajak tambahan atas Entitas Konstituennya nan dikenakan pajak efektif kurang dari 15%. Sedangkan, QDMTT adalah kebijakan nan dapat memastikan pajak minimum paling tidak dibayarkan di negara asalnya.

Lalu, UTPR merupakan ketentuan nan bertindak dalam perihal IIR tidak diterapkan oleh negara domisili Entitas Induk Utama/Entitas Induk Antara dalam ketentuan domestiknya.

Pajak tambahan nan dikenakan berasas UTPR sama dengan pajak tambahan berasas IIR, nan kemudian bakal dialokasikan kepada semua negara yurisdiksi UTPR berasas formula tertentu.

Pada 2025 sistem kalkulasi IIR dan DMTT sebetulnya sudah mulai berlaku, diiringi dengan sosialisasi kepada para wajib pajak dan fiskus, persiapan prasarana IT, penyusunan Peraturan Dirjen Pajak tentang Tata Cara Administrasi GMT, serta persiapan exchange of information (EOI) nya antar negara.

Sedangkan pada 2026, dia memastikan, UTPR bakal mulai berlaku, beriringan dengan dimulainya penerapan pembayaran pajak minimum dunia untuk tahun pajak 2025, serta sosialisasi kepada wajib pajak dan fiskus, persiapan IT, serta EOI.

Pada 2027, dia katakan juga bakal mulai bertindak penyampaian Global Anti Base Erosion (GloBE) Information Return (GIR) dan notifikasi dari entitas konstituen kepada Dirjen Pajak, penyampaian SPT dalam rangka melaksanakan GloBE, serta penerapan EOI.

Terakhir, pada 2028 bakal dilakukan risk assessment, disertai dengan pertukaran GIR dan notifikasianya dengan negara nan melakukan kesepakatan pemberlakuan GMT sesuai dengan inisiasi OECD.

(arj/arj)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]