JAKARTA - Hari Kartini nan diperingati setiap 21 April kerap menimbulkan pertanyaan: apakah termasuk hari libur sekolah? Untuk tahun 2026, jawabannya adalah tidak.

Hari Kartini 21 April 2026 tidak termasuk dalam daftar hari libur nasional. Hal ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026.

Berdasarkan SKB tersebut, jumlah hari libur nasional sepanjang 2026 adalah 17 hari, sedangkan libur berbareng sebanyak 8 hari. Dengan demikian, total hari libur dan libur berbareng mencapai 25 hari.

Lalu, apakah ada hari libur di bulan April 2026?

Pada bulan April 2026, hari libur nasional nan ditetapkan adalah:

Jumat, 3 April 2026: Wafat Yesus Kristus (Jumat Agung)

Jakarta -

KPK kembali memeriksa sejumlah saksi dalam mengenai kasus korupsi kuota haji 2023-2024. Total ada delapan saksi nan diperiksa hari ini.

"Saksi dalam dugaan TPK mengenai kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024," jelas Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (17/4/2026).

Salah satu saksi nan diperiksa KPK dalam perkara korupsi kuota haji 2023-2024 ialah Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus Ditjen PHU Kemenag periode 2023-2024, Agus Syafii. Ini kali kedua Agus diperiksa sebagai saksi oleh KPK.

Agus sebelumnya diperiksa KPK pada Selasa (27/1). Saat itu pemeriksaan dilakukan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Saat itu, Agus dipanggil untuk menjalani pemeriksaan berbareng staf Asrama Haji Bekasi berjulukan Nila Aditya Devi. Keduanya pun datang dalam panggilan pemeriksaan tersebut.

Selain memeriksa Agus hari ini di Yogyakarta, KPK juga turut memanggil PPPK Kementerian Agama RI, A Sholahuddin. Dia dipanggil untuk diperiksa hari ini di gedung Merah Putih KPK berbareng lima bos biro travel.

Kemudian ada juga satu saksi seorang bos travel diperiksa oleh KPK di instansi BPKP Perwakilan Yogyakarta atas nama Wisnu Prasetyo selaku Direktur Operasional PT Impressa Media Wisata.

Pemeriksaan para saksi ini dilakukan secara terpisah di tiga letak berbeda. Berikut daftar komplit saksi kasus korupsi kuota haji 2023-2024 hari ini:

Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih:
1. A. Sholahuddin, PPPK Kementerian Agama RI
2. Ira Sugianti Alfiana, Wakil Direktur PT Kindai Tours and Travel
3. Luqman Hakim Nyak Neh, Direktur Utama PT Lintas Iskandaria
4. Mudassir, Direktur Operasional PT Mabrur Tour & Travel
5. Kholilurrahman, Direktur Operasional PT Madani Bina Bersama
6. Ningrum Maurice, Direktur Utama PT Manajemen Mihrab Qalbi

Pemeriksaan dilakukan di BPKP Perwakilan Yogyakarta:
1. Wisnu Prasetyo, Direktur Operasional PT Impressa Media Wisata

Pemeriksaan dilakukan di Polresta Jogja:
1. M. Agus Syafi'i, Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus Periode Tahun 2023-2024

Sebelumnya, KPK telah menyampaikan argumen terus menerus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah penyelenggara ibadah haji unik (PIHK) alias biro travel dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. KPK mengatakan perihal itu dilakukan untuk memulihkan kerugian negara alias asset recovery.

"Karena memang praktik di lapangan, jual beli, mekanisme, dan nilai penjualan kuota itu beragam. Sehingga kami butuh untuk melakukan pendalaman kepada setiap PIHK nan melakukan penjualan alias pengolahan kota haji unik nan berasal dari kuota haji tambahan tersebut," kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (16/4).

Dia mengatakan KPK berupaya melakukan pemulihan aset dari untung tidak sah nan diperoleh biro travel. Dia menyebut untung tidak sah itu diduga terjadi lantaran ada kongkalikong antara travel dan pihak Kemenag saat itu.

"Selain itu juga, kami tetap konsentrasi mengenai dengan upaya optimasi asset recovery dari dugaan illegal gain alias untung nan tidak sah nan diperoleh alias diterima oleh para PIHK alias biro travel dalam pengisian kuota haji unik tersebut," tuturnya.

KPK sebelumnya telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus ini. Mereka ialah:

1. Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas (YCQ)
2. Eks Stafsus Yaqut, Ishfah Abidal Azis namalain Gus Alex (IAA)
3. Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham (ISM)
4. Ketum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba (ASR).

Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan Ismail diduga memberikan duit USD 30 ribu kepada Gus Alex. Asep mengatakan Ismail juga diduga menyerahkan duit kepada Dirjen PHU Kemenag tahun 2024, Hilman Latief (HL), sebesar USD 5.000. Hilman tetap berstatus saksi dalam perkara ini.

"Tersangka ISM diduga memberikan sejumlah duit kepada IAA sebesar USD 30 ribu serta kepada Saudara HL selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Dirjen PHU Kementerian Agama sebesar USD 5.000 dan SAR 16 ribu," kata Asep dalam konvensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (30/3).

Asep mengatakan Maktour diduga memperoleh untung tidak sah alias illegal gain setelah memberi duit tersebut. Pada 2024, menurut Asep, untung terlarangan nan diperoleh Maktour mencapai Rp 27,8 miliar.

Sementara itu, tersangka Asrul Azis Taba (ASR) diduga memberi duit USD 406 ribu ke Gus Alex mengenai kuota tambahan haji. Asep mengatakan pembagian kuota tambahan untuk haji unik itu telah menguntungkan delapan PIHK.

Dia mengatakan Gus Alex dan Hilman merupakan representasi Yaqut ketika menerima duit dari Ismail dan Asrul. Dia mengatakan Yaqut telah menunjuk keduanya untuk mengurus keperluan para PIHK.

KPK menyebut kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 622 miliar. Besaran nomor kerugian negara itu adalah hasil hitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

(kuf/whn)

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menanggapi Ketua Ombudsman RI Hery Susanto nan ditetapkan Kejagung RI sebagai tersangka kasus tata kelola pertambangan nikel pada 2013-2025. Arse meminta maaf jika ada kesalahan dalam penyelenggaraan uji kepatutan dan kepantasan (fit and proper test) oleh Komisi II DPR RI.

"Kami dari Komisi II prihatin apa nan terjadi dengan Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Dan mari peristiwa ini kita jadikan pelajaran untuk kita semua lah, terutama para penyelenggara negara agar tidak terus-menerus ada kejadian berulang seperti ini," kata Arse di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Arse menyerahkan kasus nan menjerat Ketua Ombudsman RI ke pihak berwajib. Ia menyebut prosedur usai penetapan tersangka oleh Kejagung kudu diikuti sesuai patokan nan berlaku.

"Yang kedua, kita serahkan sepenuhnya kepada proses hukum. Kalau memang mengenai dengan hukum, tentu kita kudu ikuti dan kita serahkan sepenuhnya kepada prosedur, sistem dan patokan norma nan bertindak di negara kita," katanya.

Ia lantas menyinggung proses fit and proper test nan dilakukan oleh Komisi II DPR terhadap Ombudsman RI periode 2026-2031. Legislator Golkar ini mengatakan Komisi II DPR tak tahu persoalan nikel Hery Susanto.

"Lalu nan ketiga, jika memang ada nan salah dari kami Komisi II dalam menjalankan fungsi-fungsi pengawasan terutama, kami minta maaf kepada publik termasuk ketika kami melakukan fit and proper test pada saat nan berkepentingan mau kita pilih lagi," ujar Arse.

"Karena terus terang kami tidak tahu persis masalah itu dan ketika fit and proper test dilakukan kami juga percaya sepenuhnya dengan apa nan dihasilkan oleh timsel," sambungnya.

Ia menyebut saat itu tim seleksi (Timsel) bekerja dengan transparan dan objektif. Arse menilai 18 nama nan diserahkan ke DPR merupakan pilihan terbaik dari Ombudsman.

DPR RI lantas memilih 9 di antaranya sebagai personil hingga ketua di sana. Menurutnya daftar nama nan disetujui oleh DPR RI saat itu pilihan terbaik dari usulan nan diberikan.

"Tentu timsel juga sudah sangat bekerja dengan baik saat itu, transparan dan objektif sehingga ketika menghasilkan 18 nama nan dibawa ke DPR, ya kami berasumsi bahwa itulah nan terbaik," ujar Arse.

"Kita tinggal memilih dari 18 itu 9 nan paling baik dari nan terbaik dan menurut kami ya 8-9 itulah nan memang layak dan layak kami pilih pada saat itu," tambahnya.

Ia lantas berbincang soal nasib Ketua Ombudsman ke depannya usai Hery Susanto ditetapkan sebagai tersangka. Arse menilai tak perlu tergesa-gesa dan menyerahkan sepenuhnya ke Ombudsman sesuai dengan UU nan berlaku.

"Ya kelak kita lihat ya, kita nggak perlu apa namanya tergesa-gesa gitu. Kalau menurut undang-undang nan ada sih itu diserahkan ke Ombudsman sendiri ya. Pada saat awal ketika mereka mau dipilih dan mau menentukan ketua-wakil ketua memang Komisi II, tapi seingat saya ketika sudah melangkah itu ada sistem sendiri nan diatur undang-undang dan itu diserahkan kepada internal Ombudsman," katanya.

Diketahui, Ketua Ombudsman RI Hery Susanto ditahan Kejaksaan Agung (Kejagung). Hery ditetapkan tersangka atas dugaan kasus suap mengenai pertambangan nikel.

Hery baru menjabat sebagai Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 selama 6 hari. Ada sembilan orang nan menjadi personil Ombudsman periode 2026-2031, salah satunya Hery nan merangkap sebagai ketua.

(dwr/gbr)

Patrick Kluivert senang tiba di Indonesia. (Foto: TikTok/@clashoflegends.id)

PATRICK Kluivert resmi comeback ke Indonesia. Ia tiba di Indonesia pada Kamis, 16 April 2026 malam WIB sebelum memihak Barcelona Legends vs DRX World Legends di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu, 18 April 2026 malam WIB.

1. Senang Kembali ke Indonesia

Setibanya di Indonesia, Patrick Kluivert mendapatkan sambutan hangat dari pencinta sepakbola Tanah Air. Meski sudah tak lagi menangani Timnas Indonesia, banyak pencinta sepakbola Tanah Air nan meminta foto bareng pesepakbola legenda asal Belanda tersebut.

Patrick Kluivert tiba di Indonesia semalam. (Foto: Instagram/@futboll.indonesiaa)

“Selalu menyenangkan bisa kembali ke Indonesia,” kata Patrick Kluivert setibanya di Indonesia, Okezone mengutip dari akun TikTok @clashoflegends.id.

2. Patrick Kluivert Kena Sindir

Sambutan hangat nan diterima Patrick Kluivert di bumi nyata, tidak terjadi di bumi maya. Di media sosial, Patrick Kluivert menjadi bulan-bulanan pencinta sepakbola Tanah Air.

Mayoritas netizen di media sosial menyoroti sikap jelek Patrick Kluivert nan langsung pulang ke Belanda setelah Timnas Indonesia dipastikan kandas lolos Piala Dunia 2026 pada Oktober 2025.

“Pulang tanpa etika, kembali disambut dengan baik, Kan LUCU,” tulis akun @dodyprayoga29.

“Kenapa Anda enggak kembali ke Indonesia setelah dari Arab Saudi kemarin? Malah cabut ke Belanda,” sambung akun @uda_ricky28.

“Pas kalah kemarin kabur, bukannya lebih senang kabur dari tanggung jawab, tegas akun @lohkongamookkk.

Berita Terkait

Telusuri buletin women lainnya

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jakarta, CNN Indonesia --

Pihak dari Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus menyatakan tidak bakal menghadiri sidang perdana perkara penyiraman air keras nan dijadwalkan berjalan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (29/4).

"Kami menyikapi bahwa tanggal 29 kelak sidang pertama, pihak kami tidak bakal datang. Kami menolak penuh gimana kemudian proses nan melangkah di peradilan militer, Pengadilan Militer II-08 Jakarta," kata Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya di Jakarta, Jumat (17/4).

Dimas menjelaskan sikap tersebut diambil lantaran pihaknya tidak memercayai proses peradilan militer dalam menangani perkara tersebut.

Ia mengatakan sejak awal pihaknya berbareng Andrie Yunus telah berulang kali menyampaikan penolakan terhadap penggunaan forum peradilan militer.

Menurutnya, terdapat sejumlah argumen nan menjadi dasar penolakan tersebut, salah satunya adalah kekhawatiran bahwa proses di peradilan militer tidak bakal bisa mengungkap tokoh intelektual di kembali kasus penyiraman air keras tersebut.

Selain itu, motif perkara berpotensi dipelintir alias dimanipulasi. Pernyataan pihak militer nan menyebut motif sebagai dendam pribadi dinilai berisiko membatasi pelaku hanya pada sejumlah orang tertentu.

"Kalau kita lihat kemarin pernyataan dari pihak TNI nan menyampaikan bahwa motifnya adalah dendam pribadi, ini mengingatkan kita pada kasusnya Bang Novel (Baswedan) 2017 silam, di mana pelaku waktu itu juga menyampaikan bahwa argumen alias motif penyerangannya adalah dendam pribadi juga. Nah, nan kami takutkan, kami khawatirkan, manipulasi ini punya tujuan ialah melokalisir pelakunya hanya untuk 4 orang," kata Dimas.

Padahal, lanjutnya, tim pembelaan menemukan setidaknya 16 orang nan diduga terlibat dalam rangkaian peristiwa, mulai dari pengintaian, penguntitan, hingga koordinasi menjelang kejadian penyiraman air keras pada 12 Maret 2026 lalu.

Namun, keterlibatan pihak-pihak tersebut dinilai belum tentu bakal diungkap dalam proses persidangan di peradilan militer.

"Apa berita dengan proses-proses kepada orang-orang nan kami identifikasi ini? Apakah itu juga bakal dijadikan kebenaran persidangan di peradilan militer? Saya rasa tidak," ucap Dimas.

Di sisi lain, pihaknya berpandangan bahwa kasus tersebut merupakan tindak pidana umum, bukan tindak pidana militer.

Oleh lantaran itu, penyelesaian perkara semestinya dilakukan melalui pengadilan umum alias pengadilan sipil.

"Sehingga lebih tepat andaikan proses penyelesaiannya itu dilakukan di yurisdiksi pengadilan umum alias pengadilan sipil. Dan tentu itu nan menjadi latar belakang kami untuk tidak mau menghadiri proses-proses nan ada di sepanjang pengadilan militer nan dijalankan oleh pihak TNI," katanya.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjadwalkan sidang perdana kasus dugaan penganiayaan terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus pada Rabu, 29 April 2026.

Sidang pertama tersebut mengagendakan pembacaan surat dakwaan terhadap para terdakwa nan merupakan personil militer aktif.

Dalam sidang perdana itu, para terdakwa dipastikan bakal dihadirkan secara langsung di ruang persidangan. Kehadiran mereka berkarakter wajib sebagai bagian dari proses pembacaan dakwaan oleh oditur militer.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta juga memastikan proses persidangan berjalan terbuka untuk umum. Masyarakat, termasuk kalangan media, dipersilakan untuk mengikuti jalannya persidangan guna memastikan transparansi proses hukum.

Andrie Yunus menjadi korban penyiraman diduga air keras hingga mengakibatkan luka pada bagian tangan dan kaki serta gangguan pada penglihatan.

Polisi Militer telah menetapkan empat personil Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Kapten NDP, Letnan Satu SL, Letnan Satu BHW, dan Sersan Dua ES.

(antara/gil)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]

Jakarta -

Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan kebijakan pemutakhiran info Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) bukan merupakan corak pengurangan perlindungan negara.

Menurutnya, langkah ini dilakukan sebagai upaya penertiban agar subsidi betul-betul diterima oleh masyarakat nan berhak.

Ia menjelaskan, sekitar 11 juta peserta PBI nan dialihkan merupakan mereka nan berasas hasil pemutakhiran info sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima support iuran.

Di antaranya termasuk peserta nan telah meninggal dunia, berstatus ASN, TNI, Polri, serta mereka nan telah masuk kategori bisa berasas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Yang terjadi bukan negara mengurangi perlindungan, tetapi negara sedang menertibkan info agar support iuran kesehatan betul-betul jatuh kepada nan berhak. Jadi ini bukan pengurangan perlindungan, melainkan pengalihan kepada penduduk lain nan lebih layak menerima," kata Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Jumat (17/4/2026).

Gus Ipul menegaskan narasi nan menyebut 11 juta peserta tersebut "dibuang" dari perlindungan negara tidak tepat.

Ia menekankan nan berubah bukan jumlah perlindungan, melainkan arah keberpihakan, agar support tidak terus dinikmati oleh mereka nan sudah tidak memenuhi syarat, sementara tetap banyak penduduk miskin dan rentan pada desil 1 hingga 5 nan lebih membutuhkan.

"Negara kudu selalu ada untuk nan paling membutuhkan. Kalau info nan keliru terus dipertahankan, justru masyarakat miskin nan betul-betul berkuasa bisa kehilangan akses. Karena itu nan dibenahi adalah datanya, agar keberpihakan negara makin tepat sasaran," ujarnya.

Gus Ipul juga meluruskan dugaan bahwa rapat DPR pada 9 Februari 2026 memutuskan agar 11 juta peserta tersebut diaktifkan kembali seluruhnya.

Ia menegaskan nan ditekankan dalam masa transisi adalah agunan pelayanan kesehatan bagi masyarakat nan sakit, bukan pengaktifan massal tanpa melalui proses verifikasi.

"Yang jelas, siapa pun nan sakit kudu diterima dan bisa dirawat di rumah sakit. Jadi substansinya adalah agunan pelayanan kesehatan. Kepesertaan administratif boleh ditertibkan, tetapi pelayanan kepada penduduk nan memerlukan kudu tetap berjalan," katanya.

Untuk itu, pemerintah memastikan sistem verifikasi dan reaktivasi dilakukan secara sigap dan mudah agar tidak mengganggu jasa kesehatan masyarakat.

Saat ini, pengajuan reaktivasi dapat dilakukan melalui dinas sosial maupun instansi desa alias kelurahan, dengan waktu proses paling sigap satu hari dan paling lambat tiga hari dalam kondisi normal.

Gus Ipul menambahkan pemerintah juga menyiapkan skema unik bagi penduduk dalam kondisi darurat nan memerlukan jasa kesehatan segera.

Dalam skema tersebut, Kementerian Sosial berbareng BPJS Kesehatan telah menambahkan jalur jasa reaktivasi langsung di akomodasi kesehatan.

"Kalau dalam keadaan darurat masyarakat kudu segera mendapatkan jasa di rumah sakit alias akomodasi kesehatan, maka reaktivasi tidak boleh berbelit. Karena itu, kami sepakat dengan BPJS untuk membuka jasa reaktivasi langsung di akomodasi kesehatan, sehingga petugas BPJS nan berada di faskes dapat menerima pengajuan reaktivasi peserta PBI nonaktif," ujarnya.

Gus Ipul menjelaskan kekeliruan nan kerap muncul dalam polemik ini adalah mencampuradukkan antara status kepesertaan administratif dengan kewenangan atas pelayanan kesehatan.

Menurutnya, kedua perihal tersebut perlu dipahami secara utuh. Penertiban info dilakukan agar subsidi tepat sasaran, sementara pelayanan kesehatan tetap wajib diberikan kepada masyarakat nan membutuhkan.

Terkait pengalihan sebagian peserta ke segmen PBPU Pemda, Gus Ipul menegaskan bahwa perihal itu tidak dapat dimaknai sebagai pemerintah pusat melepaskan tanggung jawab kepada daerah.

Ia menjelaskan, perlindungan di wilayah tetap melangkah lantaran peserta nan dialihkan bakal digantikan oleh penduduk lain nan lebih berkuasa di wilayah nan sama.

"Kuota perlindungan tetap ada. Pemerintah wilayah justru ikut memperkuat cakupan perlindungan, bukan menggantikan tanggung jawab pemerintah pusat. nan kita lakukan adalah memastikan siapa nan paling berkuasa mendapatkan support negara," ujarnya.

Ia juga menjelaskan penyesuaian berbasis desil tidak boleh dimaknai sebagai upaya menurunkan anggaran bagi masyarakat miskin.

Justru langkah tersebut merupakan corak afirmasi agar support sosial dan agunan sosial makin konsentrasi kepada golongan nan paling membutuhkan.

"Penyesuaian desil bukan berfaedah mengurangi perlindungan, tetapi memperdalam keberpihakan. Fokusnya adalah agar masyarakat nan paling miskin, paling rentan, dan paling memerlukan mendapat perhatian lebih dulu," katanya.

Gus Ipul menegaskan inti dari kebijakan ini sederhana, ialah mengalihkan 11 juta peserta lama nan dinilai sudah tidak lagi memenuhi syarat kepada 11 juta penduduk lain nan lebih berkuasa menerima bantuan.

Di sisi lain, dia memastikan negara tetap menjamin masyarakat nan membutuhkan, khususnya nan sedang sakit, agar tetap mendapatkan pelayanan kesehatan.

"Inilah kebijakan nan adil. Datanya dibersihkan, perlindungannya tetap dijalankan, jasa kesehatannya dijamin, dan keberpihakan negara diperkuat kepada mereka nan paling membutuhkan," pungkasnya.

(prf/ega)

Simak agenda dan link live streaming WSBK Belanda 2026 di Vision+ (Foto: MNC Media)

JAKARTA – Ajang balap motor dunia Superbike World Championship musim 2026 kembali bersambung ke seri ketiga nan digelar di Belanda nan digelar di Sirkuit Assen. Para fans balap dapat menyaksikan seluruh sesi mulai dari latihan bebas hingga balapan melalui live streaming di aplikasi VISION+ dengan klik link di sini. 

WorldSBK 2026 Round 3 Pirelli Dutch siap menghadirkan persaingan sengit antar pembalap top bumi dengan rangkaian sesi nan berjalan sepanjang akhir pekan. Menariknya, menjelang seri ini, bumi balap motor tengah diramaikan oleh pembalap Ducati, Nicolo Bulega.

Meski tampil luar biasa dengan mendominasi awal musim WorldSBK 2026, peluangnya untuk naik ke kelas MotoGP justru belum menemui kejelasan. Bulega apalagi tampil sempurna hingga seri kedua dengan menyapu kemenangan beruntun dan memimpin klasemen dengan poin maksimal.

Jadwal WorldSBK 2026: Pirelli Dutch Round

Jumat, 17 April 2026

15.15 WIB | Free Practice 1

19.05 WIB | SPB Superpole / SBK Free Practice 2 / SSP Superpole

Sabtu, 18 April 2026

14.35 WIB | Free Practice 3

16.05 WIB | Tissot Superpole

17.50 WIB | SPB / SSP / SBK Race 1

Minggu, 19 April 2026

15:55 WIB | Tissot Superpole Race

16:50 WIB | Race 2

17:50 WIB | SPB/SSP/SBK Race 2

Rangkaian agenda ini bakal menjadi penentu krusial bagi para pembalap untuk mengamankan posisi terbaik hingga meraih hasil maksimal di balapan utama. Pada jenis 2025, beberapa pembalap sukses mencuri perhatian dengan performa impresif. Nicolo Bulega keluar sebagai pemenang Race 1 berbareng Ducati.

JAKARTA - Harga BBM Pertamina hari ini, Jumat 17 April 2026. Harga BBM Pertamina tetap stabil di tengah lonjakan nilai minyak dunia. Meski demikian, sudah ada pembahasan mengenai penyesuaian nilai BBM nonsubsidi.

Hingga sampai saat ini, pembahasan formula penghitungan nilai BBM nonsubsidi belum diputuskan pemerintah.

Sementara, pemerintah menjamin nilai BBM subsidi tidak bakal naik hingga akhir 2026. Berikut ini Okezone rangkum nilai BBM Pertamina hari ini, Jakarta, Jumat (17/4/2026):

Harga BBM Pertamina

- Pertalite: Rp10.000 per liter
- Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter
- Pertamax: Rp12.300 per liter
- Pertamax Green: Rp12.900 per liter
- Pertamax Turbo: Rp13.100 per liter
- Dexlite: Rp14.200 per liter
- Pertamina Dex: Rp14.500 per liter

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan buletin ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Jakarta, CNN Indonesia --

Polisi menangkap mantan suami dari wanita I (49) nan ditemukan tewas tergeletak di rumahnya di Pondok Pakulonan, Serpong Utara, Tangerang Selatan.

Kanit 1 Subdit Resmob Polda Metro Jaya Kompol Dimitri Mahendra mengatakan saat ini terduga pelaku nan merupakan mantan suami korban telah ditangkap.

"Pelaku inisial TH, kurang dari 1x 24 Jam sudah ditangkap oleh Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dipimpin Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya," kata Dimitri kepada wartawan, Jumat (17/4).

Ia mengatakan berasas pemeriksaan awal juga ditemukan sejumlah luka di tubuh korban di area leher serta luka memar di area wajah.

"Informasinya pelaku inisial TH merupakan mantan suami Korban. Terdapat luka memar di bagian leher dan beberapa luka memar di bagian wajah," tuturnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan korban ditemukan pada Kamis (16/4) awal hari. Berdasarkan penyelidikan sementara, penduduk sempat mendengar bunyi tangisan anak dari dalam rumah korban.

Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada petugas keamanan setempat, nan selanjutnya melakukan pengecekan ke lokasi.

"Saat petugas tiba, korban ditemukan dalam kondisi tergeletak di dalam rumah. Warga sekitar kemudian berkoordinasi dengan pihak family dan lingkungan setempat sebelum peristiwa tersebut dilaporkan kepada kepolisian untuk penanganan lebih lanjut," ujarnya.

Ia menambahkan korban telah dievakuasi ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan medis, termasuk visum dalam alias autopsi, guna memastikan penyebab pasti kematian.

"Saat ini, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan tetap menyelidiki peristiwa tersebut. Adapun penyebab pasti kematian korban tetap menunggu hasil autopsi," katanya.

(tfq/fra)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]