Campus League Basket Regional Yogyakarta Season 1 2026 menghadirkan sistem kejuaraan nan sedikit berbeda, unik untuk kategori putra.

Berbeda dengan Regional Surabaya nan menggelar fase grup ke Regional Playoffs ke Regional Finals, di jenis Yogyakarta ini ada penambahan fase perempat final alias delapan besar. Babak ini digelar sebelum Regional Playoffs.

Perbedaan format ini tak lepas dari jumlah peserta nan tidak merata. Di Regional Yogyakarta, kategori putra diikuti 13 tim nan terbagi ke dalam empat grup. Tiga grup masing-masing berisi tiga tim, sementara satu grup lainnya dihuni empat tim.

Sementara di Regional Surabaya kemarin, jumlah tim seimbang dan nan tak lolos fase grup pun tetap bermain minimal tiga kali. Sehingga fase grup langsung dilanjutkan ke semifinal tanpa melalui perempat final.

Di Yogyakarta, juara dan runner-up dari tiap grup bakal melaju ke fase delapan besar alias babak gugur. Total, delapan tim bakal saling sikut demi memperebutkan empat tiket ke Regional Playoffs.

Head of Competition Campus League, Dave Leopold, menjelaskan bahwa keputusan penambahan babak ini diambil untuk memberikan kesempatan bermain nan lebih setara bagi para peserta.

“Kami memberi minute play nan lebih banyak untuk tim-tim putra Basketball Regional Jogja. Tidak fair juga jika tim putra di Regional Jogja hanya main dua kali di grupnya dan langsung tersisih. Jadi, kami berikan satu kali main lagi di perempat final,” kata Dave, dikutip dari laman resmi Campus League, Jumat (1/5).

Adapun skema pertandingan di babak delapan besar menggunakan sistem silang. Simak berikut ini:

• Juara Grup A vs Runner-up Grup C

• Juara Grup B vs Runner-up Grup D

• Juara Grup C vs Runner-up Grup A

• Juara Grup D vs Runner-up Grup B

Sementara itu, tidak ada perubahan format untuk kategori putri. Kompetisi tetap menggunakan sistem nan sama seperti regional lain—juara dan runner-up langsung melaju ke Regional Playoffs.

Hal ini dikarenakan jumlah peserta di kategori putri lebih ideal. Jumlah tim nan berperan-serta ada delapan, sehingga masing-masing grup dihuni sama rata, empat tim.

Saat ini, Campus League Basket Regional Yogyakarta Season 1 sudah memasuki hari kedua. Pertandingan nan sudah dimulai sejak Kamis (30/4) itu digelar di GOR Ki Bagoes Hadikoesoemo, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, hingga 7 Mei mendatang.

Jose Mourinho lebih dipilih Florentino Perez daripada Jurgen Klopp! (Foto: X/@FabrizioRomano)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto kembali memberikan bingkisan pada peringatan Hari Buruh tahun ini. Setelah menerbitkan Keputusan Presiden tentang Satgas Mitigasi PHK, Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintah telah meratifikasi patokan dari International Labour Organization (ILO).

"Saudara-saudara sekalian, ada satu lagi bingkisan untuk buruh. Saya juga baru saja menandatangani Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang Ratifikasi Konvensi International Labour Organization Nomor 188 untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan," kata Prabowo saat berpidato pada May Day di Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Menurut dia, patokan itu turut menandai resminya 1.386 kampung nelayan. Dia pun mengklaim, sepanjang sejarah bangsa Indonesia, baru di rezimnya golongan nelayan diurus negara.

"Pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, nelayan diurus. Tahun depan kita bakal buka 1.500 kampung nelayan, tahun depannya lagi 1.500. Semuanya kelak kurang lebih ada 6 juta nelayan nan bakal kita perbaiki hidupnya dengan anak dan istri," janji Prabowo.

Prabowo mencatat, ada 20 juta lebih rakyat Indonesia nan menggantungkan hidup sebagai nelayan. Karena itu, dia mau hidup mereka lebih baik dan bisa lebih sejahtera.

"Yang selama ini mereka susah, mereka melaut tanpa es, sekarang kita bikin pabrik es di tiap kampung nelayan. Kita juga bakal bantu kapal-kapal untuk mereka," dia menandasi.

Massa buruh memadati area Patung Kuda usai mengikuti seremoni May Day 2026 nan dihadiri Presiden Prabowo di Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026). Tampak massa menunggu bus untuk kembali ke wilayah masing-masing.

Sejumlah ruas di Jalan Medan Merdeka Barat, khususnya jalur samping Monas, dipenuhi deretan bus dalam jumlah besar. Massa juga memadati JPO Patung Kuda, sebagian berlindung di bawah jembatan penyeberangan dan pepohonan sembari menunggu jemputan.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menggelar peringatan Hari Buruh Internasional alias May Day di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026). Di antara kerumunan massa pekerja nan hadir, ada sosok Zuratman (60).

Meski usianya tak lagi muda, pekerja asal Cilacap, Jawa Tengah itu tetap semangat berangkat ke Monas. Apalagi setelah mendapat info bakal ada pembagian sembako. Perjalanan lebih kurang 9 jam tak lagi menjadi hambatan berarti.

Bersama dengan rombongan pekerja lainnya, Zuratman berangkat pada Kamis (30/4) malam pukul 19.00 WIB dari Cilacap, dan tiba di Monas pada Jumat pagi pukul 04.00 WIB.

"Saya berangkat kemarin malam sekitar jam 7 dari Cilacap, naik bus bareng teman-teman. Sampai Jakarta itu sekitar jam 4 subuh. Katanya, ada pembagian sembako gratis, jadi sekalian ikut antre juga nanti," kata Zuratman kepada wartawan di area Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026). Dikutip dari Antara.

Zuratman mengaku sudah lama mau merasakan suasana tindakan pekerja di Jakarta. Peringatan May Day 2026 hari ini menjadi nan pertama baginya. Karena selama bertahun-tahun bekerja sebagai buruh, dia hanya menyaksikan tindakan May Day di Jakarta lewat saluran televisi.

"Iya, ini pertama kalinya saya ikut langsung ke Jakarta, biasanya hanya lihat di TV saja. Mendadak diajak ke sini sama rekan-rekan buruh," ujar Zuratman.

Meski capek menempuh perjalanan selama 9 jam, dia tak kehilangan semangat.

"Capek pasti ada, tapi senang juga. Soalnya, ini pengalaman pertama, jadi semangat aja. Pengen merasakan langsung suasana Hari Buruh, terus juga mau menyuarakan aspirasi," tutur Zuratman.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya pemimpin wilayah mempunyai ideologi nan kuat serta strategi nan terarah dalam menjalankan pemerintahan.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kuliah umum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU), Kota Medan, Kamis (30/4).

Bima menjelaskan, pandangan tersebut merupakan refleksi dari pengalaman pribadinya selama memimpin daerah. Menurutnya, seorang pemimpin perlu mempunyai ideologi pembangunan nan jelas, ialah pembangunan nan ramah lingkungan, berkelanjutan, serta inklusif.

Dengan demikian, setiap kebijakan nan diambil tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga menjaga keberlanjutan di masa depan.

“Jadi pemimpin itu kudu punya ideologi. Harus punya pemikiran nan paling mendasar tentang nilai nan diyakini. Kalau enggak maka pemimpin itu bakal terombang ambing,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia memaparkan ideologi tersebut menjadi pedoman dalam menghadapi beragam persoalan selama dirinya menjabat sebagai Wali Kota Bogor. Namun demikian, Bima mengingatkan bahwa ideologi saja tidak cukup. Ia menegaskan nilai tersebut kudu diturunkan ke dalam strategi nan konkret agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Pemimpin itu kan adalah pemasok harapan. Kalau angan itu enggak dipenuhi, selesai pemimpin itu. Karena itu istilah saya adalah mencicil harapan,” ujarnya.

Selain itu, dia juga menekankan pentingnya keahlian pemimpin dalam mengelola beragam kepentingan nan ada dengan tetap berpegang pada nilai nan diyakini.

“Menjadi pemimpin itu kudu punya periode batas. Sejauh mana kita punya toleransi terhadap hal-hal nan tidak sesuai dengan hati nurani dan nilai,” jelasnya.

Bima turut menekankan pentingnya membangun support dari beragam lapisan, mulai dari masyarakat, kelas menengah, hingga jejeran pemerintahan. Menurutnya, keahlian menjangkau seluruh lapisan tersebut menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan program pembangunan.

Bima menekankan keberhasilan kepemimpinan tidak terlepas dari soliditas tim birokrasi. Ia menyebut pemimpin kudu bisa memahami karakter aparatur serta membangun semangat kerja nan kolektif. Ia juga menekankan ketegasan tetap diperlukan dalam situasi tertentu demi menjaga prinsip dan memastikan jalannya pemerintahan secara efektif.

“Poin nan mau saya sampaikan adalah, bagi seorang pemimpin, ada waktunya untuk menjadi kakak, menjadi adik, menjadi teman. Tapi ada saatnya untuk menjadi bapak nan tegas dan tega. Pemimpin itu sebaik-baik pun tetap kudu punya killer instinct. Harus tega demi satu prinsip. Harus berani demi nilai-nilai nan diyakini,” pungkasnya.

Bima berambisi generasi muda, khususnya mahasiswa, dapat memahami kepemimpinan bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga tentang nilai, strategi, dan keberanian dalam mengambil keputusan demi kepentingan nan lebih luas.

Tragedi kecelakaan KRL Commuter Line dengan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur pada 27 April 2026 merupakan peristiwa duka nasional nan menelan korban jiwa, kebanyakan berada di gerbong unik perempuan.

Di tengah suasana krisis dan empati publik nan tinggi, pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifah Fauzi, nan mengusulkan pemindahan gerbong wanita ke posisi tengah dengan implikasi gerbong depan dan belakang diisi oleh laki-laki justru memicu polemik luas, kritik publik, dan kontroversi di media massa serta media sosial.

Sebagai pejabat publik dan figur berpengaruh, Arifah Fauzi berkedudukan sebagai opinion leader. Namun, alih-alih memperkuat rasa empati dan kepercayaan publik, komunikasi nan disampaikannya dalam konteks krisis justru dinilai kandas secara komunikatif dan etis, hingga akhirnya berujung pada permintaan maaf resmi kepada publik.

Opinion Leader dan Tanggung Jawab Moral dalam Situasi Krisis

Dalam teori Two-Step Flow of Communication (Lazarsfeld & Katz), opinion leader mempunyai posisi strategis sebagai penyampai makna, bukan sekadar informasi. Mereka tidak hanya “berbicara”, tetapi juga membingkai realitas sosial bagi masyarakat luas. Sebagai Menteri PPPA, Arifah Fauzi tidak hanya mewakili institusinya, tetapi juga simbol negara, keadilan gender, dan perlindungan golongan rentan.

Masalah muncul ketika pesan nan disampaikan tidak sejalan dengan sensitivitas situasi krisis. Dalam konteks kecelakaan massal, publik menuntut empati, kejelasan tanggung jawab, dan solusi sistemik terhadap keselamatan transportasi.

Namun, usulan reposisi gerbong berbasis kelamin justru ditafsirkan publik dalam beberapa hal. Pertama, bias nilai kemanusiaan, seolah keselamatan laki-laki lebih dapat “dikorbankan”. Kedua, reduksi masalah struktural, dari rumor keselamatan sistem transportasi menjadi sekadar rumor posisi penumpang. Reaksi publik nan keras, kritik dari tokoh masyarakat, hingga warganet menunjukkan adanya kegagalan opinion leader dalam membaca konteks psikologis dan sosial audiens pada saat krisis.

Kegagalan Framing dalam Perspektif Teori Framing

Menurut framing theory (Entman), komunikasi publik selalu menyeleksi aspek tertentu dari realitas untuk ditonjolkan. Dalam kasus ini, framing yang muncul dari pernyataan Menteri PPPA tidak menekankan akar masalah keselamatan perkeretaapian dan tanggung jawab sistem dan manajemen transportasi, tetapi justru menyoroti pembagian posisi tubuh manusia berasas gender.

Akibatnya, frame yang berkembang di media bukanlah “negara datang melindungi seluruh warga”, melainkan “negara gagap dan bias dalam merespons tragedi”.

Media arus utama kemudian memperkuat frame ini melalui pemberitaan kontroversial dan kritik nan masif. Di sinilah kegagalan komunikasi terlihat sebagai kegagalan framing: pesan nan dimaksudkan sebagai solusi protektif justru dimaknai sebagai ketidakadilan simbolik.

Dalam perspektif crisis communication theory (Coombs), komunikator publik pada fase awal krisis semestinya mengedepankan tiga hal: empati, kejelasan informasi, dan tanggung jawab institusional. Usulan pemindahan gerbong perempuan—meski mungkin lahir dari niat protektif—disampaikan terlalu awal dan tanpa empati simbolik kepada korban dan keluarga.

Pernyataan tersebut akhirnya dikoreksi melalui permintaan maaf terbuka Menteri PPPA, nan mengakui ucapannya “kurang tepat” dan menegaskan bahwa keselamatan kudu menjadi prioritas tanpa memandang gender. Secara komunikasi, permintaan maaf ini penting, tetapi sekaligus menegaskan bahwa kerusakan kepercayaan publik telah terjadi akibat miskomunikasi sebelumnya.

Bias Gender dan Produksi Makna di Ruang Publik

Menariknya, kontroversi ini juga menunjukkan bahwa rumor kelamin nan dibicarakan tanpa presisi dapat berbalik menjadi kontraproduktif terhadap prinsip kesetaraan. Dalam kajian komunikasi kritis, pesan nan menempatkan laki-laki sebagai “tameng fisik” berpotensi mereproduksi stereotip maskulinitas rawan dan mereduksi nilai kemanusiaan universal.

Alih-alih memperkuat agenda kesetaraan gender, komunikasi semacam ini justru membuka ruang tafsir bahwa negara memandang nyawa manusia secara hierarkis, sebuah persepsi nan bertentangan dengan etika kebijakan publik dan HAM.

Pelajaran Komunikasi bagi Opinion Leader

Kasus pernyataan Menteri PPPA dalam tragedi KRL ini menjadi contoh nyata bahwa kegagalan komunikasi opinion leader bukan terletak pada niat, melainkan pada konteks, framing, dan sensitivitas pesan.

Dalam situasi krisis, seorang opinion leader dituntut tidak hanya ocehan berbicara, tetapi juga bisa “diam secara etis” dan berbincang pada momen nan tepat dengan pesan nan tepat. Opini ini menegaskan bahwa komunikasi publik bukan ruang penelitian spontan, melainkan arena produksi makna nan berakibat langsung pada kepercayaan sosial.

Ketika komunikasi gagal, penjelasan dan permintaan maaf memang perlu, tetapi kepercayaan nan retak tidak selalu mudah dipulihkan. Oleh lantaran itu, literasi komunikasi krisis dan etika bicara publik menjadi keharusan bagi setiap pejabat negara.

Gojek Buka Suara Usai Prabowo Terbitkan Perpres Potongan Ojol Jadi 8 Persen

Sementara itu, DPKP Kota Depok memperkirakan kejadian El Nino Godzilla berjalan sejak April hingga Oktober mendatang. Walaupun memberikan akibat signifikan terhadap peningkatan kasus kebakaran, DPKP Kota Depok tetap meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan.

“Secara umum tidak berakibat signifikan terhadap kejadian kebakaran di permukiman. Namun mitigasi tetap kudu dilakukan lantaran kedaruratan tidak mengenal waktu maupun musim,” ujar Kabid Operasional DPKP Kota Depok, Tesy Haryati.

Tessy mengungkapkan, meningkatnya suhu udara perlu diwaspadai lantaran berpengaruh terhadap kualitas instalasi listrik rumah rumah warga, terutama pada kabel nan sudah lama alias tidak sesuai standar. Meningkatnya suhu panas dan kualitas instalasi nan kurang baik, dapat menyebabkan korsleting listrik.

“Fenomena panas bisa menurunkan kualitas kabel listrik nan ada di rumah, sehingga berpotensi menyebabkan kegagalan instalasi listrik alias korsleting,” ungkap Tessy.

Guna mengantisipasi terjadinya korsleting listrik berakibat pada kebakaran, DPKP Kota Depok meminta penduduk untuk rutin pengecekan instalasi listrik, memastikan kabel, stop kontak, dan peralatan elektronik dalam kondisi baik.

“Langkah sederhana seperti memeriksa kabel listrik secara rutin, menggunakan instalasi sesuai standar, dan tidak menumpuk beban listrik berlebihan menjadi upaya mitigasi krusial nan bisa dilakukan masyarakat,” pungkas Tessy. 

Massa pekerja nan memperingati May Day 2026 juga menggelar tindakan di depan gedung DPR/MPR. Jasa Marga kemudian melakukan rekayasa lampau lintas dengan menutup sementara akses keluar Slipi via Tol Dalam Kota.

Penutupan ini mulai diberlakukan sejak pukul 13.26 WIB atas diskresi pihak kepolisian. Langkah tersebut diambil guna mengurai kepadatan volume kendaraan nan menuju area Senayan dan sekitarnya.

Senior Manager Representative Office 2 Jasamarga Metropolitan Tollroad, Ginanjar Bekti Rakhmanto, menjelaskan bahwa penutupan akses keluar Slipi pada KM 09+650 berkarakter situasional.

“Kami mengimbau pengguna jalan untuk menyesuaikan rute perjalanan dan memanfaatkan akses pengganti selama penutupan sementara berlangsung. Informasi terkini terus kami perbarui melalui kanal resmi agar pengguna jalan dapat merencanakan perjalanan dengan lebih baik,” ujar Ginanjar dalam keterangannya, Jumat (1/5)

Ginanjar menambahkan, langkah ini merupakan corak koordinasi antara Jasa Marga dan kepolisian demi menjaga mobilitas pengguna jalan lain agar tidak terjebak kemacetan total di sekitar letak aksi.

“Pengguna jalan nan menuju area tersebut diimbau menggunakan akses keluar pengganti melalui Gerbang Tol Tomang, Tanjung Duren, alias akses terdekat lainnya sesuai kondisi lampau lintas di lapangan,” ujarnya

Eks pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dipindahkan menjadi tahanan rumah pada Kamis (30/4). Keputusan itu diambil lima tahun setelah kekuasaan Suu Kyi dikudeta militer.

Keterangan mengenai pemindahan status wanita berumur 80 tahun itu diungkap oleh tim kuasa hukumnya, serta dilaporkan oleh instansi buletin Myanmar.

“Sisa balasan Daw Aung San Suu Kyi telah diringankan dan dijalani di kediaman nan telah ditentukan,” demikian laporan instansi buletin Myanmar seperti dikutip dari Reuters.

Pada saat bersamaan, media setempat juga merilis foto Suu Kyi nan sedang duduk di bangku kayu dan diapit dua abdi negara keamanan.

Adapun Suu Kyi ditahan sejak dirinya dikudeta atas beragam dakwaan. Otoritas Myanmar juga merahasiakan letak tempat Suu Kyi dipenjara.

Kabar alih status Suu Kyi pun disambut baik oleh ahli bicara PBB, Stephane Dujarric.

“Saya dapat memberi tahu Anda bahwa kami menghargai pengurangan balasan Aung San Suu Kyi menjadi apa nan disebut tahanan rumah di kediaman nan ditentukan. Ini adalah langkah berfaedah menuju kondisi nan kondusif untuk proses politik nan kredibel,” kata dia.

Peringatan May Day alias Hari Buruh Nasional 2026 di Sumatera Utara digelar di Gedung Serbaguna Pemprov, Deli Serdang, pada Jumat (1/5). Acara itu dihadiri Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution

Sebanyak 77 serikat pekerja dan pekerja di Sumatera Utara menuntut enam poin mengenai kesejahteraan buruh. Salah satunya, ialah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan kudu menghapus segala persyaratan nan dianggap mempersulit dan merugikan buruh.

Gubernur Sumut, Bobby Nasution, mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumut menerima seluruh tuntutan nan disampaikan oleh serikat pekerja dan pekerja.

"Kita bersama-sama dengan seluruh serikat pekerja dan pekerja membikin seremoni ataupun peringatan di Gedung Serbaguna ini. Tadi, para pekerja sudah menyampaikan beberapa masukan ataupun tuntutan, baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, dan sudah kami terima," kata Bobby.

Bobby mengatakan seluruh tuntutan nan disampaikan merupakan prioritas dalam menyejahterakan para pekerja dan pekerja.

"Semua prioritas, lantaran tuntutan dari para pekerja itu ada enam poin. Semua kami rasa itu prioritas. Jadi, tadi kami sampaikan, nan memang menjadi kewenangan provinsi, insyaallah bakal segera kami lakukan," ujar Bobby.

Outsourcing dan Gaji di Bawah UMR

Bobby menjelaskan bahwa patokan outsourcing dan perusahaan nan memberikan bayaran di bawah UMR bakal diawasi lebih ketat. Ia menyebut jumlah pengawas dari Dinas Ketenagakerjaan tetap kurang.

"Kita ini tim pengawasnya kurang. Dari Dinas Ketenagakerjaan, kemarin kita sampaikan. Sekarang sudah banyak PPPK dan lainnya. Nah, itu kelak kita kumpulkan, para pekerjanya bakal kita arahkan ke Dinas Ketenagakerjaan, kita buat pelatihan. Akhirnya mereka bisa menjadi pengawas, lantaran jumlah perusahaan dan jumlah pengawas kita di Provinsi Sumut itu sangat kurang. Ini nan menjadi konsentrasi dan obrolan kita dari kemarin dengan para serikat buruh," pungkas Bobby.

Berikut 6 tuntutan para pekerja di Sumut:

• Segera wujudkan undang-undang ketenagakerjaan nan berdikari dan memihak pada perbaikan nasib buruh.

• BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan kudu menghapus segala persyaratan nan dianggap mempersulit dan merugikan buruh.

• Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kudu mengerahkan segala daya upaya untuk mengendalikan dan menekan nilai kebutuhan pokok.

• Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat memberikan subsidi perumahan bagi para pekerja/buruh di Sumatera Utara.

• Gubernur Sumatera Utara dapat menganggarkan APBD Sumut untuk biaya support dan pembinaan serikat pekerja/serikat pekerja di Sumatera Utara.

• Peringatan May Day pada tahun-tahun mendatang agar diselenggarakan dengan support anggaran nan memadai.

Aremania melakukan demonstrasi di latihan Arema FC di Lapangan DFP, Pakis, Kabupaten Malang, pasca-kekalahan melawan Persebaya. Aremania berdemo membawa beragam poster tuntutan dan banner, pada Jumat pagi (1/5/2026).

Mereka menyuarakan kritikan ke pemain dan manajemen pasca Arema FC kalah dari Persebaya di Derby Jawa Timur, Selasa (28/4/2026) lalu. Aremania meminta para pemain berbenah di laga berikutnya nan juga menghadapi sesama tim Jawa Timur, Persik Kediri.

"Arema butuh tipikal petarung di Lapangan," teriak salah satu Aremania dalam aksinya di lapangan saat tim kesayangannya berlatih.

Selama kurang lebih 30 menit massa Aremania itu menyuarakan aspirasinya. Mereka juga sempat berinteraksi dan ditemui pemain. Bahkan Pelatih Arema FC Marcos Santos juga memberikan respon dan meminta maaf langsung kepada Aremania nan datang.

Setelah aspirasinya didengar pemain dan pelatih, Aremania langsung membubarkan diri dan pulang dari Lapangan DFP, Pakis. Tak ada kejadian apapun, meskipun para suporter sempat menyalakan flare hingga 'bom smoke'.

Menurut Marcos Santos, dia sebagai pembimbing juga merasa malu sekali lantaran timnya kudu dipikul telak oleh Persebaya empat gol tanpa balas. Dirinya mengakui jika gol kedua dan selanjutnya nan diderita Arema FC lantaran kesalahan timnya.

"Kami minta maaf ke Aremania, malu sekali. Sudah lihat di babak pertama dan kedua, tim kami lihat baca permainan. Babak kedua gol pertama kita salah," kata Marcos Vinicius dos Santos Goncalves, nama lengkapnya ke para suporter.

Marcos mengatakan, dari sisi pertahanan timnya juga mudah ditembus dan seolah kehabisan energi, usai melawan Persib Bandung. Faktornya kata Marcos, juga dikarenakan kelelahan usai menjalani pertandingan beruntun menghadapi Persis Solo dan Persib Bandung, dalam rentang waktu 10 hari terakhir.

"Situasi di dalam lapangan semua pemain nyaris agak capek kelihatan. Pemain Arema nggak berjuang untuk derby, saya malu, saya minta maaf," tuturnya.

Sementara itu, Matheus Blade Gelandang Arema FC mengakui timnya juga kalah luar dalam ketika menghadapi Persebaya Surabaya. Bagi Blade, Arema FC tak mempersiapkan laga ini seolah laga derby, tapi seperti laga biasa di kompetisi.

"Arema datang untuk main pertandingan biasa, tapi Persebaya datang untuk main derby. Itu nan membikin beda itu. Jadi semua lihat, saya minta maaf juga malu sekali," ucap Blade.

Di sisi lain, General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi mengungkapkan, sebagai manajemen Singo Edan memahami rasa kekecewaan Aremania hingga mengadakan tindakan demonstrasi. Ia pun telah melakukan pertimbangan berbareng jejeran manajemen.

"Kami sangat memahami kekecewaan Aremania. Harapan besar semula ada pada laga derby ini, karena setelah tren positif saat melawan Persib, namun hasilnya beda," ucap Yusrinal Fitriandi.

Dirinya menyampaikan, permohonan maaf nan tulus kepada Aremania dan seluruh pecinta bola di Malang Raya. Ia mengapresiasi langkah Aremania dalam menyampaikan kritik nan konstruktif dan tetap menjaga kondusifitas.

"Kami berterima kasih kepada Aremania nan luar biasa dalam memberikan support serta tetap respect dengan menyampaikan pertimbangan secara elegan. Kami membujuk semua pihak untuk memandang ini murni sebagai persoalan teknis sepak bola," terang Inal, sapaan akrabnya.

"Kami instruksikan secara tegas kepada tim agar empat laga tersisa kudu menghasilkan poin maksimal sebagai pembuktian profesionalisme mereka,"pungkasnya.

Momen Buruh Main Bola dengan Polisi saat Demo di DPR (Ari Sandita)

Massa pekerja memadati area depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, dalam rangka tindakan demonstrasi memperingati Hari Buruh Internasional alias May Day, Jumat (1/5). Aksi ini digelar oleh Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) berbareng aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK).

Berdasarkan pantauan kumparan di lokasi, massa tindakan mulai berdatangan sejak pukul 10.25 WIB. Mereka tiba secara berjenjang menggunakan beragam moda transportasi, termasuk bus dan sepeda motor, serta membawa mobil komando sebagai pusat orasi.

Sebelum tindakan berlangsung, perwakilan pekerja terlebih dulu melakukan audiensi dengan ketua DPR RI. Dalam pertemuan tersebut, ketua DPR nan terdiri dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menerima perwakilan massa aksi.

Adapun perwakilan pekerja nan datang berasal dari beragam elemen, di antaranya KASBI, GEBRAK, hingga Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi).

Hingga pukul 14.00 WIB, massa tindakan dari KASBI mulai berdatangan dalam jumlah besar dan langsung beraksi menyampaikan aspirasi melalui orasi dari atas mobil komando.

Sementara itu, pihak kepolisian juga telah melakukan penutupan dan pengalihan arus lampau lintas di sejumlah ruas khususnya Jalan Gatot Subroto nan merupakan titik masa tindakan di area gedung DPR RI. Sejumlah abdi negara juga terlihat berjaga untuk mengamankan jalannya aksi.

Ketua Umum KASBI, Sunarno, menjelaskan tindakan ini merupakan corak dorongan kepada DPR dan pemerintah agar segera memperbaiki kebijakan ketenagakerjaan.

“Ya, saya Sunarno sebagai Ketua Umum Konfederasi KASBI. Hari ini kami melakukan tindakan di Gedung DPR berbareng kawan-kawan Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK). Ya mungkin memang berbeda dengan tindakan nan diselenggarakan di Monas dengan tema ‘May Day Fiesta’,” ujar Sunarno pada wartawan.

Ia menilai kondisi ketenagakerjaan saat ini tetap jauh dari kata layak bagi para buruh.

“Karena kami memandang bahwa sampai dengan saat ini situasi alias kondisi perburuhan ya tetap sangat jelek ya. Jadi kita perlu mendesak kepada DPR, kepada pemerintah untuk segera melakukan perbaikan mengenai dengan kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan,” lanjutnya.

Sunarno menegaskan, salah satu tuntutan utama dalam tindakan ini adalah percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan, terutama pasca putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja.

“Terutama pasca putusan 168 Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja, DPR diperintahkan untuk segera membentuk undang-undang ketenagakerjaan. Nah, oleh lantaran itu kami sengaja datang ke Gedung DPR ini untuk mendesak kepada DPR agar segera membahas Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan nan baru dengan melibatkan unsur-unsur dari serikat buruh,” jelasnya.

Ia menambahkan, pembahasan izin tersebut dinilai mendesak lantaran menyangkut beragam aspek krusial bagi buruh.

“Artinya ini berangkaian dengan kebijakan mengenai dengan hak-hak normatif, dari mulai sistem pengupahan, kewenangan pesangon, status hubungan kerja, dan lain sebagainya,” kata Sunarno.

Sunarno juga menyebut jumlah massa nan terlibat dalam tindakan mencapai sekitar 10.000 orang nan berasal dari beragam daerah.

“Ya, kami dari aliansi GEBRAK dan Konfederasi KASBI nan melakukan tindakan di Gedung DPR ini sekitar sepuluh ribuan. Itu berangkat dari serikat-serikat di wilayah Jakarta, dari Banten, dan juga Jawa Barat,” ujarnya.

Menurutnya, tindakan ini juga diwarnai sejumlah tuntutan lain, seperti pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja, reformasi sistem pengupahan, hingga penghapusan sistem outsourcing.

“Kalau tuntutan tentang undang-undang ketenagakerjaan, kita mendesak pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja itu seluruhnya. Lalu pembentukan undang-undang ketenagakerjaan. Lalu reformasi sistem pengupahan, lantaran kita memandang ya itu disparitas bayaran rendahnya luar biasa. Lalu penghapusan sistem outsourcing,” tegasnya.

Selain itu, pekerja juga menyoroti kondisi kerja nan dinilai belum berpihak pada pekerja.

“Pelanggaran upah, agunan kepastian kerjanya nggak ada, status kerjanya ini kan kontrak, outsourcing, harian lepas, magang. Lalu BPJS Ketenagakerjaan-nya juga banyak nan nggak diberlakukan. Jam kerjanya panjang, kadang-kadang itu mereka kudu kerja deadline ya lembur lebih dari delapan jam dalam sehari nggak dihitung lembur gitu, upahnya nggak ada,” paparnya.