Polda Metro Jaya tetap mendalami sosok dalang di kembali rencana kericuhan dalam tindakan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di sekitar Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (1/5).

“Terkait dengan tokoh intelektual tentunya kami tidak berakhir sampai di sini untuk melakukan pendalaman," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, dalam konvensi pers.

Sejauh ini, polisi telah mengamankan 101 orang nan diduga bakal terlibat dalam rencana kericuhan itu. Dari tangan mereka, turut ditemukan sejumlah uang. Polisi bakal mendalami sumber pendanaan rencana kericuhan ini.

"Karena sebagaimana rekan-rekan ketahui juga dan kami tadi sudah sampaikan ada sejumlah duit nan beredar di tengah-tengah mereka. Ini kami bakal lakukan pendalaman mengenai sumber daripada pendanaannya,” ujar Iman.

Iman menegaskan, penanganan dilakukan secara menyeluruh. Terkait dugaan bahwa golongan tersebut telah terlatih dan terstruktur, polisi menyebut perihal itu tetap dalam tahap pendalaman.

“Jadi tim penegakan norma kami di Polda Metro Jaya saat ini sedang melakukan pendalaman terhadap sumber-sumber info provokatif maupun sumber pendanaan bagi aktivitas mereka,” ucap dia.

“Terkait perihal terstruktur alias terlatih kami tetap melakukan pendalaman, lantaran keterangan awal mereka memang merupakan kelompok-kelompok parsial nan mereka datang secara sporadis,” jelasnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengamankan 101 orang nan diduga hendak menyusup dan memicu kericuhan dalam tindakan May Day di DPR. Dari tangan mereka, polisi menyita sejumlah peralatan rawan seperti botol berisi bahan peledak molotov, senjata tajam, katapel beserta peluru, hingga paku beton.

Polisi juga menemukan arsip nan diduga berisi rencana kericuhan. Para terduga disebut berupaya mengadu domba massa pekerja dengan langkah menyusup ke dalam aksi.

Viral! Buruh Ini Pilih Demo Sendirian di Gedung DPR/Okezone

Kericuhan disertai tindakan perusakan akomodasi umum terjadi di sekitar Taman Pasupati, Kota Bandung, pada Jumat (1/5) usai peringatan May Day 2026. Pelaku disebut merupakan golongan tak dikenal nan mengenakan busana serba hitam.

"Kalau memandang ciri-cirinya, saya beranggapan alias menilai bahwa itu dari golongan mereka. Mereka busana hitam tadi menutup mukanya," kata Kapolda Jabar, Irjen Rudi Setiawan, di lokasi.

Rudi mengungkapkan, golongan juga terlihat membawa barang berbahaya, mulai dari peledak molotov hingga barang keras lainnya nan diduga digunakan untuk merusak akomodasi umum.

“Terlihat membawa molotov dan ada tas nan kami sedang cari, bawa bensin dan sebagainya, bawa pemukul dan melakukan pengerusakan,” ujarnya.

Fasilitas umum nan menjadi sasaran perusakan di antaranya videotron, lampu lampau lintas, CCTV milik, hingga pos polisi.

“Di antaranya adalah videotron, kemudian beberapa traffic light, kemudian CCTV kepemilikan pemerintah daerah, kemudian ada pos polisi. Itu juga dirusak oleh mereka,” katanya.

Selain merusak, golongan tersebut juga disebut melakukan sweeping di sekitar lokasi. Tindakan ini dinilai telah meresahkan masyarakat.

“Ini sesuatu perbuatan nan jelas-jelas melanggar aturan. Di KUHP kita ada pasal mengenai perusakan akomodasi umum,” tegasnya.

Saat ini, polisi sudah mengamankan sejumlah pelaku. Polisi memastikan para pelaku bukan berasal dari unsur pekerja alias mahasiswa.

Mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara fakir miskin adalah tugas utama bangsa ini nan tertuang di dalam UUD 1945, dengan penyelenggaraan nan baik diharapkan bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa nan setara dan makmur serta semua anak bangsa hidupnya Sejahtera.

Cita-cita mulia para pendiri bangsa sekarang telah tergerus oleh kepentingan-kepentingan pragmatis para pejabat, mereka seolah membiarkan banyak anak-anak bangsa tidak mendapatkan haknya dalam pendidikan dan negara memang betul memelihara fakir miskin, namun negara memeliharanya bukan untuk dicerdaskan namun untuk dijadikan sebagai kendaraan politik dan mesin meraup bunyi di saat pemilu. Karena para pejabat kita takut jika semua rakyatnya mempunyai akses nan sama terhadap Pendidikan maka masyarakat bakal menjadi pandai dan akhirnya pejabat tidak bakal bisa membodohi rakyat dengan pencitraan dan sampulsurat disetiap menjelang pemilu.

Salah satu corak perhatian dari negara kepada rakyat miskin nan tidak mempunyai biaya cukup namun mau tetap melanjutkan Pendidikan ke jenjang perguruan tinggi adalah dengan memberikan support dan support itu disalurkan melalui sebuah program nan dulu namanya disebut bidikmisi nan sekarang telah beranjak menjadi Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K).

Para penerima KIP-K adalah mereka-mereka nan tergolong tidak bisa dalam perihal ekonomi seperti anak-anak pada umumnya. Namun dalam kenyataanya juga KIP-K sudah betul secara prinsip, namun secara penyelenggaraan banyak terjadi penyelewengan di lapangan dan sudah sering terjadi, anak orang kaya dan tergolong bisa ada nan mendapatkan bantuan, di sisi lain anak orang miskin dan tidak bisa malah tidak mendapatkan bantuan.

Negara ini memang telah banyak mencetuskan program nan mereka anggap baik untuk rakyat, namun penyelenggaraan di lapangan jauh berbanding terbalik dengan teori di atas kertas

Negara kandas datang di setiap lini kehidupan masyarakat terutama dalam bagian Pendidikan, negara tidak pernah serius menghadapi persoalan Pendidikan di negeri ini dan seolah seperti tidak dianggap sama sekali. Walau 20% memang telah dialokasikan dari APBN namun itu tetap kurang dengan besarnya jumlah jiwa di republik ini pun dibalik itu juga korupsi terhadap anggaran tetap sering terjadi. Apalagi dengan adanya buletin terbaru nan menyatakan jika anggaran 20% terhadap Pendidikan itu sudah dipotong oleh program unggulan presiden ialah Makan Bergizi Gratis. Maka komplit sudah penderitaan sektor Pendidikan di Indonesia.

Pendidikan adalah salah satu ladang paling subur untuk mengeruk pundi-pundi rupiah dan salah satu akses jalur nan nikmat untuk dimasukin adalah melalui program danasiwa KIP Kuliah nan dahulunya disebut bidikmisi. Program ini seperti menjadi arena pencitraan untuk kalangan para pejabat di mana para pejabat seolah murah hati dan murah hati dengan memberikan support kepada peserta didik namun secara tidak sadar support KIP-Kuliah tersebut berasal dari duit rakyat.

Ini merupakan corak penyimpangan dan pembodohan massal kepada anak-anak bangsa nan menganggap dia memang dibantu oleh pejabat nan berkepentingan pun pejabat nan berkepentingan ini juga merasa di atas angin dan mau dihormati bak seorang malaikat. Mental feodalisme para pejabat di negeri ini tetap terlalu kuat dan melekat sangat.

Namun dibalik itu semua di tahun ini penerima support danasiwa KIP tidak mempunyai kewenangan dan akses nan sama seperti di tahun-tahun sebelumnya, para penerima danasiwa KIP sekarang dihantui dengan ketidakpastian, penerima danasiwa KIP di tahun ini juga kudu ada nan bayar duit pendaftaran untuk bisa ikut ujian UTBK, sementara di tahun-tahun sebelumnya biaya itu digratiskan bagi anak-anak pemegang kartu KIP.

Pun juga kabarnya bahwa kuota penerima KIP mengalami penurunan serta anggaran nan dipangkas dari proyeksi Rp 17 Triliun menjadi hanya Rp 15,3 Triliun, pun juga adanya ketidaksesuaian antara desil dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan kondisi di lapangan. Di samping itu danasiwa KIP seringkali menjadi tempat korupsi menjamur dan penerimanya juga seringkali adalah personil family dari pejabat.

KIP pada dasarnya adalah niat nan mulia dan mempunyai faedah nan besar bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai bagian integral dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, lantaran tanpa Pendidikan nan mumpuni sebuah bangsa tidak bakal pernah menjadi besar dan bakal selalu berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan seluruh penduduk negara tersebut. Namun seperti sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia tetap dinahkodai oleh manusia-manusia mental rakus dan feodal, sebuah mental nan tidak bakal pernah membawa bangsa ini sampai ke mana-mana dan bakal melangkah di tempat, pun seperti ungkapan Gusdur bahwa bangsa ini adalah bangsa nan pelupa dan penakut. Bangsa ini tidak berani menindaktegas ketidakadilan, bangsa ini hanya berani kepada rakyat mini saja bangsa ini tidak berani bertindak kepada para pemilik modal nan hanya mau merampas kekayaan alamnya saja, bangsa ini tidak segarang di saat dinahkodai oleh Ir. Soekarno.

Bangsa ini perlu berubah dan salah satu jalan perubahan itu adalah melalui Pendidikan, namun jalan itu juga sudah mereka lumpuhkan agar para pejabat itu bisa tetap tenang dan duduk ongkang-ongkang kaki tanpa ada nan mempertanyakan apa nan sudah diperbuatnya sebagai pejabat untuk negara ini.

KIP-Kuliah perlu dikelola dan dikembalikan fungsinya kepada niat dan corak awal sebagaimana program ini dicetuskan, lantaran bagaimanapun tetap terlalu banyak anak-anak di pelosok negeri nan mau mengecap Pendidikan tinggi namun terhalang oleh biaya dan keadaan keluarga, lantaran tidak semua anak terlahir dalam kondisi ekonomi nan mapan dan Sejahtera.

Pun juga seyogiyanya KIP-Kuliah dikembalikan saja kepada negara sebagai penanggungjawab penuh tanpa melibatkan para pejabat mengenai untuk mengelolanya agar supaya KIP-Kuliah dapat terlaksana dengan tepat sasaran. Dan berikan saja KIP-Kuliah itu kepada anak-anak nan telah terdata dengan baik tanpa adanya pemotongan dan kebijakan-kebijakan nan sama sekali tidak berpihak kepada rakyat miskin dan sederhana.

Iman menegaskan, pihaknya menemukan arsip rencana untuk melakukan kerusuhan.

"Mereka sudah mempersiapkan rundown acaranya, jadi per jam mereka sudah mempersiapkan kapan mereka melakukan serangan alias serbuan, ini sudah mereka persiapkan, jadi datang dari mana, kemudian kejadiannya seperti apa, dan kembalinya kudu ke mana, titik-titik kumpulnya mereka sudah tentukan," ungkap dia.

Selain itu, tetap kata Iman, terlihat alur rencana mereka, baik pergerakan datang, berkumpul, dan melarikan diri jika ada petugas kepolisian melakukan tindakan tegas.

"Begitu pula kami juga telah mengamankan alat komunikasi nan digunakan oleh mereka di dalam mempersiapkan upaya-upaya membikin kerusuhan tersebut di tengah seremoni May Day hari ini," jelas dia.

Bahkan, dia pun memperlihatkan sejumlah duit nan sukses diamankan, di mana berasal dari salah satu koordinator di lapangan, di mana bakal digunakan alias diberikan kepada mereka nan datang untuk melakukan kerusuhan.

"Dalam pembicaraan sesama mereka terungkap beberapa kebenaran di antaranya mereka merencanakan bakal mengadu domba antar komponen Serikat Buruh dengan melakukan penyelundupan pada saat aktivitas sedang berlangsung," tutur Iman.

"Kemudian mereka juga bakal melakukan pemerusakan terhadap akomodasi umum dan sarana publik," sambungnya.

Liputan6.com, Jakarta - Sisa-sisa mengerikannya banjir bandang di Bulan November 2025 dapat disaksikan di Desa Blang Jeurat, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh.

Debu nan berasal dari hasil pengerukan material banjir, beterbangan begitu ada kendaraan melintas. Meski akses jalan sudah bisa dilalui kembali, namun lumpur-lumpur tebal nan menutup rumah penduduk belum bersih total.

Di kanan kiri jalan, terlihat rumah-rumah rusak. Lumpur telah berubah menjadi tanah keras.

Banyak penduduk akhirnya memutuskan tidak kembali ke rumah. Mereka memilih memperkuat di rumah sementara (rumtara) nan dibangun di sejumlah titik.

Salah satu lembaga nan turut membangun rumtara adalah Dompet Dhuafa. Di Pidie Jaya, Dompet Dhuafa membangun 68 unit. Lokasinya tersebar di banyak tempat, di antaranya kompleks instansi Bupati Pidie Jaya.

"Rumah nan dibangun di Aceh Tamiyang ada 132 rumah. Pidie Jaya 68 rumah dan Aceh Tengah rencananya 25 unit," kata Pimpinan Cabang Dompet Dhuafa Aceh Rizki Fauzan, (Jumat 1/5/2026).

Pantauan Liputan6.com, deretan rumtara milik Dompet Dhuafa sudah selesai dibangun. Rumah berkelir hijau tersebut sudah teraliri listrik. Dinding rumah berbahan lembaran kayu. Ciri rumtara Dompet Dhuafa adalah tembok antarrumah dipisah.

Menurut Fauzan, penentuan letak pembangunan rumtara berasas rekomendasi dari Pemda. Luas satu unit rumtara milik Dompet Dhuafa adalah 4,8 x 4,8 meter persegi.

"Untuk pembagian rumtara kita serahkan kepada BNPB lantaran biar tidak tumpang tindih. Mereka sudah melakukan pendataan, sehingga lebih memudahkan dan lebih tepat dalam menerima bantuan," lanjutnya.

Kericuhan terjadi di area Taman Pasupati, Kota Bandung, pada Jumat (1/5) malam usai peringatan May Day 2026. Polisi memastikan golongan nan membikin kericuhan bukan berasal dari unsur mahasiswa dan buruh.

Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan, menyampaikan sejak jauh hari jejeran Forkopimda telah berkomitmen menyiapkan pengamanan peringatan May Day di wilayah Jawa Barat.

Menurutnya, massa nan terdaftar melakukan orasi hanyalah golongan mahasiswa. Mereka menyampaikan pendapatnya di depan Gedung DPRD Jawa Barat, aktivitas tersebut telah selesai dengan tertib.

“Supaya tidak terbentuk opini nan salah. nan terdaftar melakukan orasi itu beberapa golongan mahasiswa di depan DPRD, dan itu sudah selesai,” kata Rudi kepada wartawan.

Ia menegaskan, juga tidak ada massa pekerja nan berunjuk rasa di letak tersebut.

“Massa pekerja tidak ada nan berorasi di sini, semua merayakan di Jakarta berbareng Bapak Presiden,” katanya.

Rudi menjelaskan, situasi mulai berubah pada sore hari ketika muncul sekelompok orang tak dikenal di sekitar Pasupati.

“Kemudian pada sore hari, ada sekelompok nan saya katakan golongan tidak dikenal, menggunakan baju hitam, semua menutup muka,” tuturnya.

Kelompok ini, lanjutnya, tidak melakukan orasi alias menyampaikan tuntutan apa pun sebagaimana lazimnya tindakan unjuk rasa.

“Tidak ada pembicaraan menyampaikan pendapat alias memperjuangkan sesuatu. Memang langsung merusak,” ungkapnya.

Ia memastikan, kondisi di sekitar Pasupati sekarang telah kembali kondusif dan abdi negara tetap berjaga untuk mengantisipasi potensi gangguan lanjutan.

Sebelumnya, sekelompok massa itu membakar pos polisi dan merusak akomodasi umum di area Pasupati. Beberapa orang nan diduga terlibat sekarang telah diamankan polisi.

Iman menegaskan, pihaknya menemukan arsip rencana untuk melakukan kerusuhan.

"Mereka sudah mempersiapkan rundown acaranya, jadi per jam mereka sudah mempersiapkan kapan mereka melakukan serangan alias serbuan, ini sudah mereka persiapkan, jadi datang dari mana, kemudian kejadiannya seperti apa, dan kembalinya kudu ke mana, titik-titik kumpulnya mereka sudah tentukan," ungkap dia.

Selain itu, tetap kata Iman, terlihat alur rencana mereka, baik pergerakan datang, berkumpul, dan melarikan diri jika ada petugas kepolisian melakukan tindakan tegas.

"Begitu pula kami juga telah mengamankan alat komunikasi nan digunakan oleh mereka di dalam mempersiapkan upaya-upaya membikin kerusuhan tersebut di tengah seremoni May Day hari ini," jelas dia.

Bahkan, dia pun memperlihatkan sejumlah duit nan sukses diamankan, di mana berasal dari salah satu koordinator di lapangan, di mana bakal digunakan alias diberikan kepada mereka nan datang untuk melakukan kerusuhan.

"Dalam pembicaraan sesama mereka terungkap beberapa kebenaran di antaranya mereka merencanakan bakal mengadu domba antar komponen Serikat Buruh dengan melakukan penyelundupan pada saat aktivitas sedang berlangsung," tutur Iman.

"Kemudian mereka juga bakal melakukan pemerusakan terhadap akomodasi umum dan sarana publik," sambungnya.

Sejak dasawarsa 1990-an, istilah good governance menjadi mantra krusial dalam wacana pembangunan global. Lembaga-lembaga internasional seperti World Bank melalui Governance and Development (1992) mempopulerkan pendapat bahwa kegagalan pembangunan di banyak negara lebih disebabkan lemahnya tata kelola negara. Dalam kerangka ini, good governance dipahami sebagai penyelenggaraan pemerintahan nan efektif, akuntabel, transparan, rule of law, responsif terhadap masyarakat, serta bisa menyediakan pelayanan publik secara efisien.

Tujuannya jelas: menciptakan lembaga nan stabil agar pasar dapat bekerja, investasi meningkat, korupsi menurun, dan pembangunan melangkah berkelanjutan. Secara teoretis, pendapat ini banyak dipengaruhi arus neo-institusionalisme, salah satunya, ialah Douglass North dalam Institutions, Institutional Change and Economic Performance (1990), nan menekankan bahwa kualitas lembaga menentukan keberhasilan ekonomi.

Menyoal Proyek Neo-institusionalis

Dari perspektif pandang neo-institusionalis, lembaga diposisikan sebagai variabel penjelas utama. Negara-negara nan stagnan dianggap mempunyai birokrasi lemah, ketidakpastian hukum, alias pemerintahan koruptif. Karena itu, resep kebijakannya berfokus pada reformasi manajemen publik; penguatan regulasi, independensi lembaga pengawas, desentralisasi, digitalisasi layanan, serta peningkatan kapabilitas aparatur negara.

Pendekatan ini tampak logis lantaran menawarkan solusi nan terukur dan teknis. Dalam banyak kasus, reformasi tata kelola memang memberi faedah nyata: pelayanan publik lebih cepat, anggaran lebih transparan, dan ruang korupsi dapat dipersempit. Tidak mengherankan jika good governance menjadi agenda dominan dalam proyek pembangunan internasional selama lebih dari dua dekade.

Namun, kekuasaan perspektif tersebut memunculkan kritik tajam dari kubu Critical Political Economy. Para sarjana seperti Adrian Leftwich dalam Governance, Democracy and Development in the Third World (1993), Mushtaq Khan dalam State Failure in Weak States: A Critique of New Institutionalist Explanations (19955), serta Richard Robison dan Wil Hout dalam kitab nan dieditorinya, ialah Governance and the Depoliticisation of Development (2009) menilai bahwa agenda good governance terlalu menyederhanakan persoalan pembangunan.

Menurut mereka, kemiskinan, korupsi, dan lemahnya kapabilitas negara tidak bisa dijelaskan hanya melalui kualitas lembaga formal. Di kembali lembaga selalu terdapat relasi kuasa, koalisi elite, bentrok kelas, patronase politik, dan sejarah kolonial nan membentuk gimana negara bekerja. Institusi bukan ruang hampa; dia merupakan produk dari pertarungan sosial. Karena itu, memperbaiki prosedur tanpa menyentuh struktur kekuasaan sering kali hanya menghasilkan perubahan kosmetik.

Perdebatan antara neo-institusionalisme dan critical political economy pada dasarnya menyangkut pertanyaan mendasar: apakah pembangunan terutama masalah kreasi institusi, ataukah masalah pengedaran kekuasaan? Neo-institusionalisme condong memandang negara sebagai mesin nan bisa diperbaiki melalui patokan nan tepat.

Sebaliknya, ekonomi politik kritis memandang negara sebagai arena kontestasi beragam kepentingan. Dalam perspektif kedua ini, birokrasi nan koruptif bukan sekadar akibat lemahnya pengawasan, tetapi sering berakar pada sistem patronase nan menopang koalisi politik tertentu.

Ketimpangan agraria bukan sekadar persoalan manajemen tanah, melainkan hasil sejarah konsentrasi kepemilikan lahan dan keberpihakan negara kepada golongan dominan. Dengan kata lain, masalah pembangunan sering kali berkarakter struktural, bukan sekadar manajerial.

Di sinilah kritik paling krusial terhadap good governance: dia menyediakan solusi berbasis administrasi-teknokratis, tetapi kerap mengabaikan akar persoalan nan lebih dalam. Reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan, alias audit finansial memang penting, tetapi tidak otomatis menyentuh oligarki ekonomi, monopoli sumber daya, ketimpangan sosial, dan kekuasaan elite politik.

Ketika persoalan-persoalan itu dibingkai sebagai rumor efisiensi alias kapabilitas kelembagaan semata, maka pembangunan mengalami depolitisasi. Konflik mengenai siapa memperoleh apa, siapa menguasai sumber daya, dan siapa diuntungkan dari kebijakan, dipindahkan menjadi bahasa netral tentang tata kelola, parameter kinerja, dan prosedur administratif.

Richard Robison dan Wil Hout (2009) menunjukkan bahwa wacana good governance condong mendepolitisasi pembangunan dengan merepresentasikan persoalan nan pada dasarnya berkarakter politik, seperti relasi kekuasaan dan pengedaran sumber daya, justru menjadi persoalan teknis dan institusional. Akibatnya, kompleksitas ekonomi politik dalam proses pembangunan seringkali tereduksi alias terabaikan. Good governance pun menjelma sebagai bahasa teknokratis nan membikin keputusan politik tampak seolah netral dan tak terelakkan.

Ilusi Good Governance: Pengalaman Indonesia

Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa persoalan pembangunan tidak bisa dibaca hanya melalui kualitas tata kelola. Dalam karya klasik Richard Robison, ialah Indonesia: The Rise of Capital (1986), pertumbuhan kapitalisme Indonesia dijelaskan bukan sebagai hasil pasar nan bekerja secara alamiah sebagaimana pengandaian para teoretisi klasik, melainkan melalui peran negara nan aktif membentuk kelas kapitalis domestik.

Pada masa Orde Baru, negara menjadi pemasok lisensi, konsesi, kredit, dan perlindungan ekonomi kepada golongan upaya tertentu nan dekat dengan pusat kekuasaan. Dengan demikian, akar historis pembangunan Indonesia sejak awal bertumpu pada hubungan patronase antara negara, birokrasi, militer, dan modal swasta. Struktur semacam ini menjelaskan kenapa persoalan korupsi dan rente bukan sekadar penyimpangan administratif, tetapi bagian dari langkah akumulasi kapital dibangun.

Struktur tersebut kemudian banyak dibaca dalam kerangka predatory capitalism, ialah corak kapitalisme nan ditandai oleh kedekatan antara penguasa politik dan pemilik modal dalam memanfaatkan lembaga negara demi ekstraksi rente, penguasaan sumber daya, serta akumulasi kekayaan nan sempit.

Pembacaan ini mempunyai kedekatan dengan kajian Vedi R. Hadiz dan Richard Robison dalam Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets (2004), serta dengan pendekatan nan sedikit berbeda, ialah melalui Jeffrey A. Winters dalam Oligarchy (2011) dan Oligarchy and Democracy in Indonesia (2014). Dalam struktur semacam ini, pembangunan sering kali lebih ditentukan oleh aliansi informal antara kekuasaan dan kapital dibandingkan sistem akuntabilitas publik ataupun partisipasi masyarakat luas sebagai bagian dari good governance.

Akibatnya, masyarakat luas menghadapi kerentanan berupa penggusuran, kerusakan lingkungan, ketimpangan akses ekonomi, dan melemahnya perlindungan sosial terutama ketika dihadapkan dengan agenda nan berkarakter predatoris tersebut.

Setelah Reformasi 1998, banyak kalangan berambisi pendemokrasian dan agenda good governance bakal membongkar warisan tersebut. Namun Vedi R. Hadiz dan Richard Robison dalam Reorganising Power in Indonesia (2004) justru menunjukkan bahwa kejatuhan Soeharto tidak otomatis menghancurkan oligarki lama. nan terjadi adalah reorganisasi kekuasaan: aktor-aktor lama beradaptasi dengan lembaga kerakyatan baru, memasuki partai politik, parlemen, pemerintahan daerah, dan jejaring upaya nan lebih terdesentralisasi. Demokrasi prosedural tumbuh, tetapi relasi patronase tetap memperkuat dalam corak baru. Karena itu, pemilu nan kompetitif dan lembaga nan tampak demokratis tidak selalu menghasilkan pengedaran materil nan lebih adil.

Dalam konteks ini, good governance di Indonesia kerap menjadi ilusi ketika reformasi administratif tidak disertai perubahan struktur ekonomi-politik. Sistem perizinan bisa didigitalisasi, lembaga anti-korupsi dapat diperkuat, dan parameter kemudahan berupaya meningkat, tetapi pengaruh oligarki atas kebijakan strategis sering tetap besar.

Hadiz dalam Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective (2010) menunjukkan gimana desentralisasi apalagi membuka ruang bagi munculnya “bos-bos lokal” nan menguasai sumber daya wilayah melalui kombinasi bisnis, politik, dan aparat. Pelajaran pentingnya: tanpa transformasi relasi kuasa, good governance mudah berakhir sebagai pembaruan prosedur, sementara substansi pembangunan tetap dikendalikan elite lama maupun elite baru nan sukses menyesuaikan diri.

Dalam struktur kapitalisme predatoris, prinsip-prinsip nan diagungkan dalam good governance seperti partisipasi masyarakat luas, akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas sering kali tersisih ke pinggir. nan lebih diprioritaskan justru kelancaran investasi nan menguntungkan jaringan tertentu, percepatan proyek nan minim deliberasi publik, serta kebijakan nan memfasilitasi akumulasi kapital. Karena itu, kegagalan good governance bukan semata akibat lemahnya kapabilitas birokrasi, tetapi lantaran dia berhadapan dengan struktur kepentingan nan secara aktif menahan laju untuk memperdalam demokrasi.

Tentu saja kritik ini bukan berfaedah transparansi, akuntabilitas, alias supremasi norma tidak penting. Nilai-nilai tersebut tetap esensial bagi pemerintahan modern. Masalahnya terletak pada kecenderungan menjadikan good governance sebagai obat mujarab universal, seakan-akan pembangunan dapat dicapai cukup dengan memperbaiki prosedur. Negara dengan lembaga rapi tetap bisa timpang jika pengedaran kekayaan sangat terkonsentrasi. Pemerintahan nan efisien tetap bisa eksklusif jika kebijakan hanya menguntungkan elite tertentu. Karena itu, tata kelola nan baik kudu dipadukan dengan kajian mengenai struktur ekonomi-politik nan melandasinya.

Mantan finalis Puteri Indonesia 2024, Jeni Rahmadial Fitri, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan praktik klinik kecantikan terlarangan di Pekanbaru, Riau. Ia terancam balasan 5 tahun penjara.

Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Riau, AKBP Teddy Ardian, mengungkapkan bahwa Jeni diduga menjalankan praktik jasa kecantikan tanpa izin resmi.

"Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 439 Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman balasan 5 tahun penjara," kata Teddy kepada kumparan, Jumat (1/5).

Sejauh ini, jumlah korban nan secara resmi melapor kepada pihak kepolisian tercatat sebanyak tiga orang. Dari laporan tersebut, total kerugian nan dialami para korban mencapai sekitar Rp100 juta.

"Untuk sementara, korban nan melapor baru tiga orang, dengan total kerugian sekitar Rp100 juta," jelasnya.

Penyidik tetap terus melakukan pengembangan kasus, termasuk membuka kemungkinan adanya korban lain nan belum melapor.

"Sejauh ini, sudah ada tiga orang saksi dari korban nan diperiksa, serta dua saksi ahli," ujarnya.

Polda Riau mengimbau masyarakat nan merasa menjadi korban agar segera melapor guna membantu proses investigasi dan penegakan norma terhadap kasus tersebut.

Pengunjung berpotret saat berpiknik merayakan Hari Buruh di Kota Terlarang, Beijing, China, Jumat (1/5/2026).

Bertepatan dengan Hari Buruh, pemerintah China memberikan libur nasional selama lima hari kepada seluruh masyarakatnya.

Hal ini membikin penduduk China dan visitor banyak melakukan perjalanan domestik ke tempat wisata, salah satunya adalah Kota Terlarang, di jantung kota China.

Selain berisi Kompleks Istana, kota nan dibangun sejak awal Dinasti Ming ini merupakan simbol kekuasaan kekaisaran China nan sudah berumur sekitar nyaris lima abad.

Memiliki luas lebih dari 720.000 meter persegi dengan lebih dari 8.700 ruangan, dulu akses Kota Terlarang ini sangat dibatasi dan hanya diperbolehkan bagi kalangan istana, pejabat tinggi, serta orang-orang nan mendapat izin khusus.

Kini Kota Terlarang beralih bentuk menjadi museum terbuka dan jadi salah satu lokasi wisata paling terkenal di dunia.

Polisi telah membubarkan paksa massa nan membikin kericuhan di area Taman Pasupati, Kota Bandung, Jumat (1/5) malam. Saat ini, lampau lintas di letak juga telah kembali normal.

Tampak kendaraan dari dua arah dapat melintas tanpa hambatan. Tidak ada lagi konsentrasi massa di titik nan sebelumnya menjadi pusat kerumunan.

Meski situasi telah terkendali, sejumlah personel kepolisian tetap disiagakan di beberapa perspektif area taman dan akses jalan di sekitarnya.

Petugas juga terlihat melakukan pemantauan situasi secara berkala di sekitar letak untuk memastikan kondisi tetap kondusif bagi pengguna jalan dan masyarakat sekitar.

Sebelumnya, polisi mengamankan sejumlah orang mengenai kericuhan nan terjadi di area Taman Pasupati, Kota Bandung, pada Jumat (1/5). Para pelaku sebelumnya membakar pos polisi dan merusak akomodasi umum.

“Ada beberapa nan sudah kami amankan, tetapi belum bisa kami sebutkan jumlahnya dan apa nan mereka lakukan,” kata Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan di Taman Pasupati, Bandung.

Polisi mengamankan sejumlah orang mengenai kericuhan nan terjadi di area Taman Pasupati, Kota Bandung, pada Jumat (1/5). Para pelaku sebelumnya membakar pos polisi dan merusak akomodasi umum.

“Ada beberapa nan sudah kami amankan, tetapi belum bisa kami sebutkan jumlahnya dan apa nan mereka lakukan,” kata Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan di Taman Pasupati, Bandung.

Polisi telah mengantongi sejumlah peralatan bukti nan menguatkan dugaan adanya persiapan sebelum tindakan perusakan terjadi.

“Kami mempunyai banyak bukti mengenai apa nan mereka lakukan dan persiapkan,” katanya.

Ia menegaskan proses norma bakal dilanjutkan melalui pemeriksaan mendalam terhadap pihak-pihak nan diamankan.

“Nantinya bakal kami lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan lanjutan dan proses hukum,” tuturnya.

Kapolda juga mengungkapkan abdi negara sebelumnya telah melakukan penjagaan di sejumlah titik nan kerap dijadikan letak berkumpul massa.

“Cikapayang adalah tempat nan sering dijadikan letak berkumpul. Karena itu, kami juga sudah melakukan penjagaan di sana,” ujarnya.

Terkait dugaan hubungan kelompok, Kapolda menilai ciri-ciri nan terlihat di lapangan mengarah pada pola golongan anarko.

“Kalau memandang ciri-cirinya, busana hitam menutup muka, kemudian membawa benda-benda berbahaya, bahan bakar, dan sebagainya, kami menilai mengarah ke sana,” ucapnya.

Ia menekankan tindakan nan dilakukan golongan tersebut bukanlah corak penyampaian pendapat, melainkan perbuatan kriminal.

“Tidak ada pembicaraan menyampaikan kemauan alias memperjuangkan sesuatu. Mereka langsung merusak,” tegasnya.

Kapolda memastikan abdi negara campuran dari kepolisian, TNI, dan pemerintah wilayah bakal terus bersiaga untuk memastikan keamanan warga.