Liputan6.com, Jakarta - Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyidangkan kasus penyerangan air keras terhadap Aktivis Kontras, Andrie Yunus. Pada persidangan perdana ini terungkap, argumen empat terdakwa ialah Kapten NDP, Letnan Satu (Lettu) BHW, Lettu SL, dan Sersan Dua (Serda) ES menyerang Andrie dengan air keras bermaksud memberi pengaruh jera.

Berdasarkan surat dakwaan, pengaruh jera mau diberikan lantaran para terdakwa merasa sakit hati atas tindakan Andrie nan mendobrak Hotel Fairmont saat personil TNI tengah membahas revisi UU TNI. 

Menurut para terdakwa, tindakan itu sudah menginjak-injak marwah TNI. Selain itu, mereka juga jengkel atas tindakan aktivisme Andi mengenai militer.

"Bahwa latar belakang para Terdakwa melakukan penyiram cairan kimia kepada Andrie Yunus adalah untuk memberikan pelajaran pengaruh jera kepada Andrie Yunus agar tidak menjelek-jelekan TNI," kata Oditur Militer, Letkol Chk Muhammad Iswadi, saat membacakan surat dakwaan, Rabu (29/4/2026).

Pada persidangan perdana ini juga disebut,  perbuatan para Terdakwa nan telah merencanakan untuk melakukan pwnyitaman cairan kimia terhadap Andrie Yunus hingga mengakibatkan nan bersangkutqn kehilangan fungi penglihatan mata kanan dan luka bakar berat nan tidak ada angan untuk sembuh dengan sempurna adalah perbuatan nan tidak layak dilakukan oleh personil TNI.

"Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut, para terdakwa dilaporkan ke Puspom TI sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-07/A- 07/1/2026/Tipidmilum tanggal 18 Mart 2026 guna diproses secara norma lebih lanjut," ungkap Iswadi.

Atas perbuatan para terdakwa, Oditur menerapkan pasal berlapis terhadap mereka.

Primer Pasal 469 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo

Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Subsider: Pasal 468 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Lebih Subsider: Pasal 467 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Diketahui, Terdakwa I berjulukan Sersan Dua Edi Sudarko (ES). Terdakwa II berjulukan Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi (BHW). 

Terdakwa III bernam Kapten Nandala Dwi Prasetyo (NDP) dan Terdakwa IV berjulukan Letnan Satu Sami Lakka (SL).

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto bicara pemanfaatan sumber daya alam Indonesia untuk dinikmati semua masyarakat. Kepala negara tidak menginginkan kekayaan bangsa itu hanya dinikmati segelintir kalangan orang berharta| alias 0,1% golongan terkaya RI.

(miq/miq)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin merespons dugaan sinyal eror sebelum KA Argo Bromo Anggrek menabrak KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Senin (26/4/2026). Sebab, berita soal sinyal eror tersebut ramai di media sosial lantaran video pengakuan asisten masinis KA Argo Bromo Anggrek.

Bobby menegaskan pihaknya tetap bakal menunggu hasil investigasi oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

"Tentunya seperti nan saya sampaikan kita mendukung penuh nan sedang dan bakal dilakukan oleh KNKT dan tentunya kita juga bakal mematuhi dan bakal mengikuti semua rekomendasi dari KNKT," tegas Bobby di Stasiun Bekasi Timur.

Pada kesempatan tersebut, Bobby juga menegaskan bahwa KAI bakal melakukan pertimbangan operasional secara menyeluruh. Bukan hanya itu, pihaknya juga bakal intensif untuk berkomunikasi baik dengan regulator ialah Kementerian Perhubungan dan pihak eksternal seperti KNKT untuk mendengar masukan agar kejadian serupa tak terjadi lagi di kemudian lagi.

"Kami telah melakukan pertimbangan eksternal dan internal. Internal gimana meningkatkan dan memastikan maalah aspek operasional keselamatan serta koordinasi dengan pertimbangan eksternal baik dengan regulator, pihak terkait," ucapnya.

"Dan kami mendukung proses investiasi nan dilakukan KNKT nan secara resmi megumumkan penyegbab serta rekomeendasi dari accident nan terjadi," jelasnya.

(wur/wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta -

Harga jagung di tingkat peternak telah melampaui ketentuan Harga Acuan Penjualan (HAP) di Rp 5.800/kilogram (kg) hingga mencapai Rp 6.758/kg. Untuk itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan program stabilisasi pasokan dan nilai pangan (SPHP) jagung pakan dipastikan mulai bergulir minggu ini.

Direktur SPHP Bapanas Maino Dwi Hartono memastikan penugasan kepada Perum Bulog telah terbit. Selain itu, verifikasi info penerima program SPHP jagung juga telah selesai dilaksanakan berbareng Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.

"Kami melaporkan bahwa seiring kenaikan nilai jagung di tingkat peternak dan panen raya mungkin sebagian sudah selesai, Bapanas sudah menugaskan Bulog untuk penyaluran SPHP jagung dan tentunya minggu ini mudah-mudahan bisa segera tersalurkan," ujar Maino dalam keterangannya, dikutip Rabu (29/4/2026).

Ia menjelaskan total alokasi penyaluran 242 ribu ton dan dapat berjalan hingga akhir 2026. Sebanyak lebih dari 5 ribu peternak nan terdiri dari skala mikro, kecil, dan menengah dengan total populasi 53 juta ekor unggas pada 26 provinsi menjadi sasaran sasaran SPHP jagung pakan tahun ini. Daftar peternak penerima tersebut berasas Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3540/KPTS/HK.150/F/03/2026 tanggal 31 Maret 2026.

"Targetnya ada 242 ribu ton. Kemarin nan terdaftar ada di 26 provinsi. Tentu ini cukup besar dibanding tahun sebelumnya nan hanya 17 provinsi. Artinya provinsi lain nan selama ini mungkin belum terinformasikan alias belum mengajukan, di tahun 2026 ini sudah terakomodir dalam SK Kementerian Pertanian," terang Maino.

Dalam tahapan ini bakal disalurkan 213,1 ribu ton, sehingga tetap ada sisa alokasi sekitar 28,8 ribu ton. Sisa alokasi tersebut untuk mengantisipasi tambahan usulan peternak baru, misalnya peternak babi nan tetap dalam proses pengajuan secara berjenjang dari tingkat kabupaten/kota.

Sementara nilai jagung pakan nan ditetapkan Bapanas antara lain Rp 5.000/kg dengan pengambilan di Gudang Bulog dan nilai maksimal di Rp 5.500/kg di tingkat peternak. Penyaluran SPHP jagung pakan dilakukan melalui koperasi alias asosiasi kepada personil nan telah terdaftar dalam SK Menteri Pertanian.

Terhadap penyaluran ke wilayah sentra produksi jagung kudu mempertimbangkan periode panen raya, kondisi nilai jagung di tingkat petani dan juga di tingkat peternak. Ini krusial agar tidak berimplikasi negatif terhadap nilai jagung nan terlalu dalam di tingkat petani wilayah setempat.

Dalam pantauan Bapanas, nilai jagung di tingkat peternak per 27 April telah mencapai Rp 6.758/kg alias 16,52% melampaui HAP tingkat konsumen. Menurutnya, perubahan nilai pakan peternak kudu dijaga pemerintah lantaran dapat merembet ke nilai telur ayam ras dan daging ayam ras.

(rea/ara)

Prabowo Siap Resmikan 6 Proyek Hilirisasi Tahap III (Foto: Rosan/Bakom)

Prabowo meminta para pembimbing dan siswa SMAN 1 Cilacap untuk percaya kepadanya dan para pemimpin negara. Prabowo menekankan dirinya berjuang untuk masa depan masyarakat Indonesia agar lebih maju.

"Percaya kepada Presidenmu. Saya minta percaya kepada pemimpinmu, percaya kepada Presidenmu. Saya berjuang, saya berjuang untuk kalian semua! Saya berjuang untuk masa depanmu semuanya" kata Prabowo di depan para siswa dan pembimbing SMAN 1 Cilacap, Rabu.

Dia juga meminta para siswa dan pembimbing untuk percaya kepada negara, bangsa, serta ideologi Pancasila. Prabowo menekankan masyarakat kudu merasa bangga dengan kepribadian bangsa Indonesia.

"Anak-anakku sekalian, para guru, percaya kepada negaramu, percaya kepada bangsamu, percaya kepada pemimpin-pemimpinmu, percaya kepada ideologi Pancasila kita, percaya kepada kepribadian bangsa Indonesia. Bangga dengan kepribadian bangsa Indonesia," tuturnya.

Prabowo juga mengingatkan para pembimbing dan siswa untuk hati-hati terhadap kemajuan teknologi nan semakin canggih. Sebab, saat ini banyak teknologi nan dipakai untuk perihal negatif, menghasut, dan memecah belah masyarakat

"Hati-hati lantaran sekarang teknologi, teknologi semakin canggih, terjadi sekarang apa nan dinamakan kepintaran buatan, artificial intelligence. Ini sudah dahsyat, hati-hati," jelas dia.

"Banyak teknologi juga sekarang dipakai untuk nan negatif, nan tidak baik, nan memecah belah, nan menghasut," sambung Prabowo.

Jakata, CNBC Indonesia - Product Support Director PT Gaya Makmur Tractors Surateman mengungkapkan kendaraan listrik nan dirancang untuk operasional pertambangan telah siap digunakan oleh industri, serta mendukung transisi energi. Penggunaan EV di wilayah pertambangan pun diperkirakan bisa menghemat biaya BBM, dan mengantisipasi lonjakan nilai di tengah ketidakpastian.

"Beberapa perangkat kita trial sudah terpenuhi kebutuhan untuk tambang, eskavator juga bisa digunakan, terutama untuk dump truck. Jadi EV ini sudah siap bantu bapak-bapak sekalian, dan bisa digunakan sebanyak mungkin," ungkap Surateman dalam EV Transition in Mining Industry Outlook 2026, Rabu, (29/4/2026).

Menurutnya, di tengah situasi ini, demand terhadap kendaraan EV untuk tambang adalah keniscayaan. Pasalnya, jika tidak menggunakan EV, maka shopping modal untuk operasional tambang bisa lebih mahal, selain itu biaya perawatan pun sangat besar.

"Beberapa perusahaan besar pakai fuel ratusan juta, jika bisa efisiensi 85% kebayang kan?" kata dia.

Surateman mengatakan, teknologi listrik di perangkat berat untuk tambang sudah dilakukan di beberapa negara dalam beberapa tahun terakhir, terutama di China. Di Indonesia uji coba juga sudah dilakukan oleh GM Group selama setahun terakhir.

"Kami GM Group berbareng salah satu konsesi tambah terbesar di Kalimantan sudah trual untuk EV (di pertambangan) jadi sudah satu tahun. Mudah-mudahan tidak lama lagi meluncurkan equipment 110 ton," kata dia.

Untuk daya tahan, ada agunan baterai selama 5 tahun dengan operasi di tambang rata-rata 30 ribu jam. Untuk sparepart, GM Group menjamin setiap peralatan nan datang ada 10 aspek nan kudu dipenuhi, sehingga tidak perlu cemas saat kudu ada penggantian.

"Kami siapkan jadi tidak perlu khawatir, lampau charging jika punya equipment lain bisa pakai charging sama jadi standarisasi proven dari kami," ungkap Surateman.

(rah/rah)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Beberapa waktu lalu, sebuah kasus kekerasan seksual kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Bukan lantaran pelakunya akhirnya diadili, tapi lantaran korbannya viral dikritik. Pertanyaan nan beredar bukan soal apa nan dilakukan pelaku, melainkan: Kenapa kudu diviralkan? Andai saja si penyebar lebih bijak lagi! Kenapa pakai baju itu? Kenapa baru lapor sekarang?

Pola seperti ini bukan kebetulan. Ini sudah terjadi berulang-ulang, nyaris di setiap kasus kekerasan seksual nan mencuat. Dan setiap kali itu terjadi, korban tidak hanya menanggung lukanya sendiri. Melainkan, dia juga kudu berhadapan dengan sidang kedua: sidang opini publik.

Menurut laporan Komnas Perempuan dalam Catatan tahunan (CATAHU) 2023 mencatat sekitar 457 ribu kasus kekerasan terhadap wanita sepanjang 2022. Angka tersebut merupakan kompilasi dari beragam sumber dan menunjukkan skala persoalan nan serius, meskipun belum tentu sepenuhnya merepresentasikan keseluruhan kasus nan terjadi.

Mengapa korban tidak melapor? Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) nan dilakukan Kementerian PPPA memberikan gambaran nan cukup jelas. Lebih dari 60% wanita nan mengalami kekerasan memilih tidak mencari bantuan. Bukan lantaran tidak tahu kudu ke mana. Tapi lantaran mereka tahu apa nan bakal terjadi begitu mereka angkat bicara dan disanksikan, dicecar, alias apalagi disalahkan.

Ini bukan emosi paranoid. Ini pengalaman nan berulang.

Tubuh Perempuan sebagai Ladang Penghakiman

Di masyarakat kita, ada standar tidak tertulis tentang wanita "baik-baik" nan diam, nan patuh, nan tidak berada di tempat nan "tidak seharusnya" pada jam nan "tidak seharusnya." Standar ini tidak pernah betul-betul dihapus. Ia hanya beranjak tempat: dari omongan tetangga ke kolom komentar media sosial, lampau masuk ke ruang pemeriksaan kepolisian.

Ketika seorang korban melapor, pertanyaan pertama nan sering dia terima bukan "apa nan terjadi pada Anda?" melainkan serangkaian pertanyaan nan secara tidak langsung menguji apakah dia cukup layak untuk dipercaya. Apakah dia mengenakan busana nan sopan. Apakah dia punya hubungan sebelumnya dengan pelaku. Apakah ceritanya cukup konsisten lantaran orang trauma, konon, kudu bisa bercerita dengan urutan kronologis nan sempurna.

Hukum semestinya netral. Tapi netralitas itu susah dicapai ketika abdi negara nan menjalankannya tumbuh dalam ekosistem sosial nan sama nan sudah sejak lama memposisikan wanita sebagai pihak nan kudu menjelaskan dirinya.

Impunitas nan Lahir dari Sunyi

Ada akibat nyata dari situasi ini. Ketika korban memilih tak bersuara lantaran melapor terasa lebih melelahkan daripada tidak melapor, pelaku tidak pernah berhadapan dengan sistem hukum. Tidak ada proses. Tidak ada akuntabilitas. Dan kekerasan pun berlanjut, diam-diam, dalam ruang-ruang nan justru paling dekat: rumah tangga, tempat kerja, lingkungan pertemanan.

Menurut BPS dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan bahwa kebanyakan kekerasan terhadap wanita terjadi dalam relasi nan dikenal bukan oleh orang asing di tempat gelap. Ini krusial untuk digarisbawahi, lantaran narasi kekerasan seksual nan sering beredar di publik tetap terlalu banyak bersandar pada gambaran "predator tak dikenal" padahal kenyataannya jauh lebih rumit dan lebih dekat dari itu.

Ketika narasi publik tidak akurat, kebijakan nan lahir pun rentan meleset. Dan korban terutama nan mengalami kekerasan dari orang-orang terdekatnya semakin susah untuk dikenali dan dilindungi.

Bukan Cuma Soal Etika Berkomentar

Membahas victim blaming sering kali berhujung pada imbauan moral, "jangan salahkan korban," "tunjukkan empati," "hati-hati dalam berkomentar." Imbauan itu tidak salah, tapi tidak cukup.

Karena masalahnya bukan hanya soal netizen nan bersikap kasar di kolom komentar. Masalahnya ada di dalam sistem itu sendiri.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) nan disahkan pada 2022 adalah langkah maju nan penting. Ia mengakui beragam corak kekerasan seksual nan sebelumnya tidak punya payung norma jelas. Tapi undang-undang nan baik tidak otomatis mengubah langkah pandang abdi negara nan menjalankannya. Implementasi butuh lebih dari sekadar regulasi, dia butuh pergeseran perspektif.

Pelatihan trauma-informed bagi interogator dan jaksa bukan peralatan mewah, itu kebutuhan dasar. Pemahaman bahwa korban trauma tidak selalu bisa bercerita secara linear, bahwa reaksi "tidak wajar" justru adalah respons nan wajar terhadap situasi tidak wajar, adalah hal-hal nan semestinya sudah menjadi standar dalam penanganan kasus.

Media Punya Tanggung Jawab nan Tidak Kecil

Cara sebuah kasus diberitakan juga membentuk langkah publik meresponsnya. Ketika headline buletin lebih banyak menyorot latar belakang korban dibandingkan kronologi tindakan pelaku. Secara tidak langsung, media sudah ikut membangun kerangka bahwa korban adalah pihak nan perlu dijelaskan.

Pilihan diksi itu tidak netral. "Wanita itu mengaku dipaksa" berbeda dengan "Pria ditangkap atas dugaan pemerkosaan." Subjeknya berbeda, nadanya berbeda, dan efeknya terhadap persepsi publik pun berbeda.

Keadilan Bukan Hanya Soal Vonis

Pada akhirnya, persoalan victim blaming bukan sekadar soal siapa nan berkomentar apa. Ini soal gimana kita sebagai masyarakat dan sebagai sistem memandang tubuh, trauma, dan kebenaran perempuan.

Selama standar nan digunakan untuk menilai kredibilitas korban tetap berangkaian dengan moralitas pribadi dan bukan dengan kebenaran kejadian, keadilan bakal terus meminta biaya nan tidak sepadan dari mereka nan sudah paling terluka.

Menghentikan kekerasan seksual tidak bisa hanya dilakukan dengan menunggu vonis pengadilan. Ia butuh keberanian untuk memandang ke dalam, ke dalam sistem hukum, ke dalam ruang redaksi, ke dalam langkah kita sendiri bereaksi ketika sebuah kasus muncul ke permukaan.

Pertanyaan nan semestinya kita tanyakan pertama kali bukan "kenapa korban di sana?" melainkan "kenapa pelaku merasa bisa melakukan itu?"

Itu titik mulai nan berbeda. Dan itu nan semestinya kita terus sorong ke depan.

Sejarah peradaban manusia pada dasarnya adalah sejarah tentang gimana manusia menentukan apa nan dianggap betul dan siapa nan berkuasa menyatakan kebenaran. Setiap era mempunyai sumber legitimasi pengetahuannya sendiri. Ada masa ketika manusia tunduk pada kisah-kisah suci dan legenda leluhur. Ada masa ketika logika menjadi pengadil utama. Ada masa ketika pengalaman empiris dan penelitian menjadi ukuran validitas.

Kini, di abad ke-21, bumi mulai memasuki fase baru: ketika algoritma, data, dan kepintaran buatan menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan.

Perjalanan panjang itu dapat dibaca sebagai transisi dari Mythos, menuju Logos, lampau Empeiria, dan sekarang memasuki Algorithmos. Bukan berfaedah tahap lama sepenuhnya hilang, melainkan setiap tahap baru menjadi corak dominan nan menggeser otoritas sebelumnya. Dalam kerangka inilah kita dapat memahami perkembangan pengetahuan manusia.

Mythos: Ketika Cerita Menjadi Kebenaran

Pada tahap paling awal, manusia hidup dalam bumi mythos. Kata ini berasal dari bahasa Yunani nan berfaedah kisah, narasi, alias cerita nan diwariskan. Dalam masyarakat purba maupun awal peradaban, mitos bukan sekadar dongeng. Ia adalah sistem penjelasan menyeluruh tentang alam semesta, asal-usul manusia, pergantian musim, bencana, moralitas, dan struktur kekuasaan.

Mengapa petir menyambar? Karena dewa sedang murka. Mengapa sungai meluap? Karena roh penjaga alam menuntut penghormatan. Mengapa raja berkuasa? Karena dia keturunan langit. Mitos menjawab pertanyaan eksistensial pada saat pengetahuan pengetahuan belum berkembang dan observasi sistematis belum mapan.

Dalam era mythos, otoritas pengetahuan berada pada pendeta, tetua adat, penyair suci, dan penjaga tradisi. Mereka menafsirkan tanda-tanda alam dan menjaga kesinambungan cerita kolektif. Kebenaran tidak diuji melalui eksperimen, tetapi diterima melalui pewarisan dan kepercayaan.

Namun mythos tidak boleh diremehkan. Ia mempunyai kegunaan sosial besar. Mythos menyatukan komunitas, memberi arah moral, menjelaskan ketidakpastian, dan membangun identitas kolektif. Bahkan hingga hari ini, masyarakat modern tetap hidup dengan mitos baru: mitos nasionalisme, mitos pasar bebas, mitos kemajuan tanpa batas, alias mitos bahwa teknologi selalu netral.

Artinya, mythos tidak pernah betul-betul mati. Ia hanya berubah bentuk.

Logos: Ketika Akal Menjadi Hakim

Sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, di bumi Yunani kuno, lahirlah perubahan besar. Para ahli filsafat awal seperti Thales of Miletus, Heraclitus, dan Parmenides mulai bertanya: Apakah bumi dapat dijelaskan tanpa mitos? Apakah keteraturan alam mempunyai prinsip rasional?

Dari sinilah lahir logos—kata nan berfaedah rasio, nalar, argumentasi, dan keteraturan. Dunia tidak lagi semata-mata dibaca sebagai drama para dewa, tetapi sebagai tatanan nan dapat dipahami oleh logika manusia.

Puncak era logos tampak dalam karya Socrates, Plato, dan Aristotle. Mereka mengembangkan logika, etika, politik, dan metafisika. Kebenaran mulai dicari melalui dialog, definisi, silogisme, dan argumentasi.

Dalam era logos, otoritas pengetahuan bergeser dari penjaga tradisi kepada filsuf, pemikir, dan mereka nan bisa bernalar. Pertanyaan kritis menjadi sah. Klaim kebenaran kudu dijelaskan, bukan sekadar diwariskan.

Warisan logos sangat besar. Hukum modern, debat demokratis, matematika formal, makulat politik, hingga universitas modern—semuanya lahir dari kepercayaan bahwa manusia dapat memahami bumi melalui akal.

Namun, logos pun mempunyai batas. Akal dapat berdebat tanpa akhir. Logika bisa rapi, tetapi jauh dari kenyataan. Sebuah argumen dapat konsisten secara internal, tetapi salah secara faktual. Karena itulah peradaban bergerak ke tahap berikutnya.

Empeiria: Ketika Pengalaman dan Bukti Menjadi Ukuran

Jika logos bertanya “Apakah masuk akal?” tahap berikutnya bertanya “Apakah terbukti?”. Dari sinilah lahir empeiria—pengalaman empiris sebagai dasar pengetahuan. Dalam tradisi modern, semangat ini berkembang pesat sejak Francis Bacon, Galileo Galilei, Isaac Newton, John Locke, dan David Hume.

Bacon mendorong metode induktif: kumpulkan data, lakukan observasi, lampau simpulkan. Galileo menguji alam dengan eksperimen. Newton menunjukkan bahwa mobilitas planet dan apel jatuh dapat dijelaskan oleh norma nan sama. Dunia menjadi objek pengukuran.

Dalam era empeiria, otoritas pengetahuan berada pada ilmuwan, peneliti, laboratorium, statistik, dan metode ilmiah. Kebenaran tidak cukup rasional; dia kudu bisa diuji, diulang, dan diverifikasi.

Tahap ini melahirkan revolusi industri, kedokteran modern, teknologi komunikasi, transportasi massal, dan peningkatan umur manusia. Peradaban modern berdiri di atas dugaan bahwa realitas dapat diukur dan diprediksi melalui observasi.

Namun empirisisme klasik juga mempunyai keterbatasan. Data sering terlalu banyak bagi keahlian manusia. Hubungan sebab-akibat tidak selalu mudah dibaca. Kompleksitas sosial, ekonomi, dan biologis melampaui kapabilitas kajian manual. Ketika volume info meledak, muncullah kebutuhan bakal sistem baru: mesin nan bisa mengolah pengetahuan lebih sigap daripada manusia.

Algorithmos: Ketika Mesin Menjadi Otoritas Baru

Abad ke-21 menyaksikan lahirnya tahap baru: algorithmos. Istilah ini merujuk pada bumi di mana pengetahuan, keputusan, dan prediksi semakin dipercayakan kepada sistem komputasional. Mesin tidak hanya menghitung; dia merekomendasikan, menilai, menyortir, dan—dalam banyak kasus—menentukan.

Hari ini, algoritma memilih buletin nan kita baca, lagu nan kita dengar, iklan nan kita lihat, rute nan kita tempuh, pasangan nan kita temui, angsuran nan kita peroleh, apalagi pemeriksaan medis nan kita terima. Dalam birokrasi, model prediktif dipakai untuk alokasi bantuan. Dalam keuangan, AI membaca risiko. Dalam keamanan, kamera pandai mengenali wajah.

Dalam era algorithmos, pertanyaan berubah dari "Apakah cerita ini diwariskan?" (mythos), "Apakah argumen ini logis?" (logos), "Apakah bukti ini teruji?" (empeiria) menjadi "Apa nan diprediksi model?" "Apa nan direkomendasikan sistem?" dan "Apa skor nan dihasilkan mesin?"

Di sinilah terjadi perubahan besar. Otoritas pengetahuan bergeser kepada insinyur data, platform digital, model statistik, dan sistem AI. Manusia sering menerima keputusan mesin bukan lantaran memahaminya, melainkan lantaran mesin dianggap lebih cepat, lebih objektif, dan lebih akurat.

Contoh sederhana adalah navigasi digital. Dahulu orang membaca peta. Kini jutaan orang mengikuti pengarahan aplikasi tanpa tahu argumen rute tersebut dipilih. Dalam ekonomi digital, konsumen menerima rekomendasi produk dari sistem nan mengenali pola perilaku lebih baik daripada dirinya sendiri.

Kelebihan dan Bahaya Algorithmos

Era algorithmos membawa faedah besar. AI bisa mendeteksi pola penyakit dari gambaran medis, mengoptimalkan logistik, memprediksi banjir, menerjemahkan bahasa, dan mempercepat riset ilmiah. Dalam banyak bidang, mesin memang mengungguli manusia dalam kecepatan dan skala.

Namun, ancaman baru pun muncul. Pertama, black box authority. Banyak model AI susah dijelaskan, apalagi oleh pembuatnya. Kita menerima hasil tanpa memahami proses. Kedua, bias algoritmik. Mesin belajar dari info masa lampau nan bisa mengandung diskriminasi. Jika info historis bias, keputusan masa depan juga ikut bias.

Ketiga, ketergantungan epistemik. Manusia kehilangan keahlian menilai sendiri lantaran terlalu berjuntai pada sistem. Keempat, konsentrasi kekuasaan. Siapa nan menguasai info dan prasarana AI berpotensi menguasai arti kebenaran praktis.

Dengan kata lain, algorithmos bukan akhir sejarah. Ia membuka medan baru pertarungan etika dan politik.

Tahap Lama Tidak Pernah Hilang

Walau tampak linear, sejarah ini sebenarnya berkarakter bertumpuk. Mythos, logos, empeiria, dan algorithmos hidup bersamaan.

Masyarakat digital tetap percaya teori persekongkolan (mythos). Akademisi tetap berdebat secara logis (logos). Ilmuwan tetap melakukan penelitian (empeiria). Dan kita semua semakin berjuntai pada mesin (algorithmos).

Seorang penanammodal modern bisa membaca info statistik, mengikuti saran AI, tetapi tetap percaya “mitos pasar” dan intuisi pribadi. Seorang penduduk bisa menggunakan aplikasi navigasi sembari percaya hoaks politik. Tahap-tahap sejarah tidak saling menghapus, tetapi saling bertumpuk dan bersaing.

Menuju Sintesis Baru?

Pertanyaan terbesar abad ini bukan "Apakah AI bakal menggantikan manusia?" melainkan "Bagaimana manusia mengatur otoritas algoritmik?" Jika mythos dikoreksi oleh logos, dan logos disempurnakan oleh empeiria, algorithmos pun kudu dikawal oleh kebijaksanaan manusia.

Kita memerlukan sintesis dari mythos: kesadaran makna dan identitas; dari logos: kerasionalan kritis; dari empeiria: disiplin bukti; dan dari algorithmos: kapabilitas komputasi dan prediksi.

Tanpa mythos, manusia kehilangan makna. Tanpa logos, manusia kehilangan logika sehat. Tanpa empeiria, manusia kehilangan bukti. Tanpa kendali atas algorithmos, manusia kehilangan kedaulatan.

Penutup

Perjalanan pengetahuan manusia dapat dibaca sebagai perpindahan pusat otoritas: dari penjaga cerita kepada filsuf, ilmuwan, dan sekarang kepada mesin. Dari mythos ke logos, empeiria, lampau menuju algorithmos.

Namun, masa depan tidak kudu berfaedah tunduk pada algoritma. Justru tantangan terbesar kita adalah memastikan mesin tetap menjadi alat, bukan penguasa; sarana, bukan sumber kebenaran mutlak.

Karena pada akhirnya, pertanyaan terdalam tentang keadilan, tujuan hidup, martabat manusia, dan makna kebebasan tidak bisa sepenuhnya dijawab oleh data. Mesin dapat menghitung kemungkinan, tetapi manusialah nan kudu memutuskan nilai.

Di situlah perkembangan berikutnya mungkin bakal dimulai: bukan kemenangan mesin atas manusia, melainkan kebijaksanaan manusia dalam mengelola kekuatan mesin.

KAI menerapkan standar keselamatan nan sama bagi seluruh penumpang, baik laki-laki maupun perempuan. (Foto: Okezone.com/KRL)