Polres Metro Jakarta Pusat membongkar peredaran narkotika jenis sabu seberat 510,3 gram nan disimpan di dalam kaleng biskuit di area Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dalam kasus ini, seorang laki-laki berinisial IO (33) ditangkap diduga sebagai kurir narkoba.

Penangkapan dilakukan pada Rabu (3/6) awal hari sekitar pukul 01.30 WIB di sebuah rumah di Jalan Kalisari Raya No. 55, Pasar Rebo.

“Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan satu kaleng biskuit berisi lima plastik klip besar sabu dengan total berat bruto mencapai 510,3 gram,” ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold Hutagalung dalam keterangannya, Kamis (4/7).

“Kami tidak bakal memberi ruang bagi peredaran narkotika. Pengungkapan ini merupakan hasil kerja sigap personil setelah menerima info dari masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan nan berangkaian dengan narkoba,” tambahnya.

Sementara itu, Kasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Wisnu S. Kuncoro menyebut, IO mengaku hanya bekerja mengambil dan mengantar paket sabu atas perintah seseorang berinisial NB.

“Tersangka menerima paket nan dikirim melalui ojek online. Setelah peralatan diterima, tersangka diarahkan untuk menyerahkan paket tersebut kepada seseorang berinisial FN. Namun sebelum sempat diserahkan, tersangka sukses diamankan petugas,” ujar Wisnu.

Menurut pengakuan IO, ini kali pertama dirinya menjadi kurir narkoba. Ia dijanjikan sejumlah duit oleh pihak nan sekarang tetap diburu polisi.

Polisi juga menyita satu unit telepon genggam milik tersangka untuk kepentingan penyidikan. Saat ini, Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat tetap memburu pihak lain nan diduga terlibat dalam jaringan tersebut.

“Kami tetap memburu pihak lain nan diduga terlibat, termasuk NB dan FN. Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melapor jika mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungannya,” tambah Wisnu.

Atas perbuatannya, IO dijerat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Polresta Yogyakarta menetapkan BHW (laki-laki, 29 tahun) sebagai tersangka penganiayaan dua ojek online (ojol) di Jalan Menteri Supeno, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

Sementara satu orang lain berinisial DNS (28 tahun) tidak ditetapkan tersangka lantaran tak terbukti melakukan penganiayaan.

"Yang menjadi tersangka satu (inisial) BHW. nan satu tidak melakukan penganiayaan sesuai kronologis kemarin bahwa nan satu berupaya melerai pelaku," kata Kasi Humas Polresta Yogyakarta, Iptu Dani HS, dikonfirmasi, Kamis (4/6).

Tersangka terancam pidana 5 tahun penjara. "Pasal 466 KUHP UU RI No. 1 tahun 2023. Pidana penjara paling lama lima tahun," katanya.

Diberitakan sebelumnya, dua orang ojek online (ojol) dianiaya pemotor nan tak terima diklakson di Jalan Menteri Supeno, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, pada Rabu (3/6) pukul 00.40 WIB.

Penganiayaan pertama menimpa ojol berinisial NAA (29 tahun).

"Pengendara nan di depan (para pelaku) mengendarai kendaraan nan memboncengkan temannya di tengah jalan sembari senggoyoran (sempoyongan). Kemudian diklakson oleh pengendara ojol nan mau mengantar orderan," kata Kasi Humas Polresta Yogyakarta, Iptu Dani HS, dikonfirmasi.

"Karena diklakson pengendara motor nan di depan tidak terima dan menendang dan menabrak pengendara ojol," katanya.

NAA terjatuh akibat tabrakan dan tendangan pelaku. "Setelah terjatuh pengendara ojol tersebut dipukuli," katanya.

Pengendara ojol lain berinisial RPP (25 tahun) melerai lantaran memandang kejadian tersebut. "Tapi malah ikut dipukuli," katanya.

"Kemudian ojol tersebut melaporkan ke WA Group Ojol. Tidak berapa lama kemudian puluhan ojol datang ke letak untuk mendampingi korban sebagai corak solidaritas," katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum menerapkan tarif layer Cukai Hasil Tembakau (CHT) baru pada Juni 2026. Kebijakan ini perlu dibicarakan lebih dulu dengan Komisi XI DPR RI.

"Belum. Saya tetap menghadap DPR dulu untuk diskusi," kata Purbaya di Gedung DPR, Kamis (4/6/2026).

Kebijakan cukai tersebut tadinya menjadi langkah Purbaya untuk melegalkan rokok terlarangan dalam negeri, sehingga menambah penerimaan negara. Secara informal, Purbaya sudah membicarakan dengan legislator.

"Sudah ngomong di belakang tapi resminya belum. nan official-nya belum. Tapi bicara di belakang sudah," ujarnya.

Rancangan regulasi, kata Purbaya sudah disiapkan. Kini tinggal memasuki pembahasan umum dengan DPR dan sosialisasi kepada pelaku usaha.

"Belum Juni. Kita tunggu persetujuan DPR," tegas Purbaya.

(mij/mij)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Polrestabes Medan bakal mendampingi wanita mengandung nan ditendang preman ke rumah sakit untuk mengetahui kondisi kehamilannya. Korban sendiri dianiaya preman berbareng suaminya di Jalan Baru, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Rabu (3/6) pukul 18.30 WIB.

Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Adrian Risky Lubis, mengatakan selain itu korban juga telah melaporkan kasus tersebut ke polisi.

"Korban sudah membikin laporan polisi. Korban ini juga mau ke rumah sakit. Nanti kita dampingi untuk mengecek kondisi dari kandungan," kata Adrian Risky Lubis saat ditemui di kantornya, Kamis (4/6).

Dalam peristiwa ini, korban dianiaya berbareng suaminya di Jalan Baru, Kecamatan Medan Tembung. Pelaku nan menendang korban diketahui berjulukan Julpikar. Sementara nan menganiaya suaminya berjulukan Zulyarham.

Kanit Jaga Cegah Sigap (JCS) Polrestabes Medan, Iptu Ramadhani Bimo Setiadi, mengatakan bahwa kedua pelaku telah ditangkap pada Rabu (3/6) malam.

"Opsnal Unit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Medan mendapatkan info bahwa terduga pelaku penganiayaan sedang berada di bengkel. Kemudian tim Opsnal Resmob Polrestabes Medan sukses mengamankan terduga pelaku," kata Bimo dalam keterangannya, Kamis (4/6).

Dari hasil interogasi, kedua pelaku mengakui perbuatan penganiayaan terhadap pasangan suami istri tersebut.

Kedua pelaku mengaku melakukan penganiayaan lantaran korban berakhir di depan terowongan rel sehingga membikin macet kendaraan nan melintas. Korban tak mau melintasi terowongan lantaran di sana sedang terjadi tawuran.

Kini kedua pelaku mendekam di tahanan Polrestabes Medan.

Animasi nan dihasilkan AI menyertai pengumuman Gedung Putih tentang Aliens.gov.(Dok Gedung Putih)

PELUNCURAN domain Aliens.gov dan Alien.gov oleh pemerintahan Donald Trump pada Maret lampau sempat memicu spekulasi luas di kalangan penganut teori persekongkolan UFO. Banyak nan berambisi situs tersebut menjadi saluran resmi bagi Pentagon untuk melakukan Disclosure Day atau pengungkapan rahasia kehidupan luar angkasa nan telah lama dinanti.

Namun, angan tersebut pupus pekan lalu. Bukannya memberikan jawaban atas misteri alam semesta, Aliens.gov justru muncul sebagai platform nan menggunakan estetika fiksi ilmiah untuk menyasar imigran tidak berdokumen. Dengan teks neon hijau mencolok bertuliskan THEY WALK AMONG US, situs ini mengangkat narasi invasi luar angkasa untuk menggambarkan keberadaan penduduk asing di Amerika Serikat.

Permainan Kata dan Dehumanisasi

Situs tersebut dilengkapi dengan label rahasia palsu, referensi ke serial The X-Files, hingga peta interaktif nan melacak pertemuan alien namalain info penangkapan imigran. Gedung Putih apalagi mengunggah animasi berkekuatan AI nan menunjukkan UFO sedang mengangkat seorang imigran di perbatasan selatan.

Para mahir bahasa dan sejarawan menilai strategi ini bukan sekadar lelucon. Mai Ngai, sejarawan dan penulis kitab Impossible Subjects, menyatakan bahwa mengaitkan imigran dengan pesawat luar angkasa adalah upaya pamungkas untuk menghilangkan sisi kemanusiaan mereka. "Mengatakan mereka datang dari pesawat luar angkasa berfaedah menegaskan bahwa mereka bukan manusia," ujarnya.

Sejarah Panjang Istilah Alien

Secara etimologis, kata alien masuk ke dalam bahasa Inggris pada abad ke-14 dari bahasa Latin dan Prancis untuk merujuk pada sesuatu nan asing. Dalam yurisprudensi AS, istilah ini mempunyai akar norma nan kuat:

• Naturalization Act 1790: Undang-undang imigrasi pertama AS nan menggunakan istilah Alien.
• Alien and Sedition Acts 1798: Empat undang-undang nan memperluas kewenangan presiden untuk menahan dan mendeportasi penduduk asing.
• Black’s Law Dictionary: Mendefinisikan alien sebagai orang nan tinggal di dalam perbatasan suatu negara tetapi bukan penduduk negara tersebut.

Meskipun istilah ini awalnya berkarakter birokratis, penggunaannya mulai bergeser pada era 1940-an untuk merujuk pada pekerja Meksiko dan semakin terkenal melalui Immigration and Nationality Act 1965. Sejak saat itu, label illegal alien sering kali digunakan dengan konotasi rasial.

Catatan Editor: Penggunaan istilah alien dalam opini norma Mahkamah Agung AS ditemukan berkorelasi dengan hasil nan lebih tidak menguntungkan bagi imigran dibandingkan penggunaan istilah migran atau nonwarga negara.

Pergeseran Budaya vs Kebijakan Trump

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat aktivitas masif untuk menghapus kata alien dari leksikon resmi. California menghapusnya dari kode tenaga kerja pada 2015, diikuti oleh negara bagian lain seperti Colorado dan Washington. Pada 2021, Presiden Joe Biden apalagi menginstruksikan pemasok imigrasi untuk menggunakan istilah non-citizen atau migrant.

Namun, pemerintahan Trump secara tegas mempertahankan penggunaan istilah tersebut. Juru bicara Gedung Putih, Abigail Jackson, menyatakan bahwa mengidentifikasi perseorangan sebagai illegal alien adalah fakta, bukan penghinaan. "Pemerintahan Trump bakal terus mendeportasi illegal aliens tanpa meminta maaf," tegasnya.

Bagi para aktivis seperti Jose Antonio Vargas, penggunaan istilah ini sangat berbahaya. "Bagaimana Anda melegalkan orang nan Anda sebut ilegal atau alien? Anda tidak melakukannya. Anda hanya menyebut mereka alien untuk memudahkan proses menstigmatisasi," pungkasnya.

Sejumlah pekerja Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan melakukan perbaikan jalan amblas di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta, Jumat, (29/5/2026).(ANTARA/AHMAD NAUFAL)

PENGAMAT Tata Kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar tidak hanya konsentrasi pada penanganan jangka pendek mengenai jalan ambles di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Yayat menegaskan, peristiwa tersebut kudu menjadi momentum untuk melakukan audit total terhadap kondisi pengetahuan bumi dan sistem drainase tua di seluruh wilayah ibu kota.

Menurut Yayat, penanganan secara parsial di satu titik tidak bakal menyelesaikan akar masalah, mengingat struktur tanah di Jakarta secara umum berkarakter labil dan terus mengalami penurunan.

"Mengetahui kondisi nan terjadi pada jalan Lenteng Agung ini tidak boleh dipetakan pada letak itu saja. Harus ada pemetaan tentang kondisi tanah nan ada di sekitar area tersebut, apakah kemungkinan ada aktivitas tanah, alias potensi terjadinya amblas tidak hanya pada jalan Lenteng Agung tapi juga bisa masuk ke sekitar jaringan rel kereta api," ujar Yayat ketika dihubungi, Kamis (4/6/2026).

Yayat mengimbau Pemprov DKI meningkatkan kehati-hatian lantaran kejadian amblasnya jalan akibat gorong-gorong tua bawah tanah juga kerap melanda kota-kota besar lain, seperti Bandung. Sebagai langkah konkret pencegahan, dia mendesak keterlibatan lintas dinas untuk mendeteksi ancaman di bawah aspal jalan arteri Jakarta.

"Mudah-mudahan tidak ada retakan alias kondisi nan lebih mengkhawatirkan di sepanjang jalan-jalan tersebut," tuturnya.

Yayat mengatakan pengawasan ketat terhadap kebocoran saluran air bawah tanah juga krusial dilakukan oleh dinas terkait. Kebocoran drainase nan dibiarkan terus-menerus bakal memicu rembesan air tinggi nan mengikis kekuatan struktur tanah dari dalam.

"Struktur tanah nan melemah akibat rembesan air itu kemudian dihantam lagi oleh tekanan beban tonase ribuan kendaraan dari nan ringan sampai nan berat setiap harinya. Ini nan kudu dicegah agar peristiwa serupa tidak terulang di masa depan," jelas Yayat.

Lebih lanjut, Yayat meminta masyarakat ikut proaktif melaporkan kepada pemerintah jika memandang adanya indikasi awal penurunan tanah alias keretakan jalan di lingkungan sekitar mereka. Kontur tanah Jakarta nan didominasi tanah lunak dinilai menyimpan akibat tinggi.

Ia meminta pemerintah belajar dari pengalaman saat Jalan R.E. Martadinata di Jakarta Utara amblas total secara dramatis ke arah laut pada 2010 lalu.

"Kejadian nan sama pernah terjadi sekitar tahun 2010 ketika Jalan R.E. Martadinata itu amblas, runtuh ke badan air lantaran rupanya tanahnya labil. Potensi tanah alias jalan amblas ini bisa terjadi di beragam tempat Jakarta jika memang aspek penurunan tanah, kondisi tanah lunak nan bertambah, dan kondisi tanah nan tidak stabil, ditambah lagi dengan beban volume kendaraan dengan tonase berlebih tidak menjadi perhatian serius kita," pungkasnya. (H-2)

Jakarta, CNBC Indonesia - Sidang Paripurna resmi merestui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi UU oleh DPR RI.

Aturan UU P2SK ini bakal mengatur Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk menerbitkan surat utang khusus, ialah Patriot Bond dan Merah Putih Bond.

Adapun, berita beredar bahwa, orang Indonesia dengan tabungan di atas Rp 3 miliar kudu membeli produk Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Purbaya mengaku tidak mendengar tanggungjawab tersebut. Namun, dia tidak mengetahui jika ada pembaruan terbaru. Dia mengatakan presiden belum pernah mewajibkan pembelian surat utang tersebut bagi WNI dengan tabungan di atas Rp 3 miliar.

"Yang tanggungjawab itu (WNI dengan tabungan Rp 3 miliar wajib membeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond)," ujarnya saat ditemui di DPR RI, Kamis (4/6/2026).

"Nggak wajib setahu saya. Tapi enggak tahu jika berubah. Setahu saya Presiden enggak pernah bilang itu wajib," sambungnya.

Kendati tidak ada tanggungjawab tersebut, Purbaya menuturkan pemerintah bakal memberikan insentif bagi pembeli Patriot alias Merah Putih Bond sehingga ini bakal sangat menarik bagi penanammodal alias pemilik modal.

"Tapi bakal diberi insentif sehingga itu menarik bagi orang nan punya uang," katanya.

Sayangnya, dia tidak mengungkapkan corak insentif nan bakal diberikan. Adapun, sebelumnya, Purbaya mengatakan publikasi Patriot Bond dan Merah Putih Bond diyakini bakal memperkuat mobilisasi modal untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tingginya ketidakpastian global.

Purbaya berambisi publikasi instrumen tersebut dapat memperluas sumber pendanaan jangka panjang bagi proyek-proyek strategis nasional sekaligus memperkuat kapabilitas investasi Danantara. Ia memastikan publikasi surat utang unik itu tidak dilakukan secara sembarangan.

"Penerbitan surat utang unik dilakukan dengan menetapkan strategi, kebijakan pengelolaan dan pengendalian akibat nan dikelola secara profesional, akuntabel dan berasas pertimbangan upaya nan sahih," katanya.

(haa/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah situasi nilai tukar rupiah terhadap dolar US nan terus melemah sampai menyentuh Rp 18.000/US$ membikin pelaku upaya curhat menghentikan pembukaan lowongan kerja baru demi efisiensi. Bahkan lebih jauh ada nan mempercepat rencana PHK pekerja lantaran sudah tak kuat menahan arus kas usaha.

Hal Ini disampaikan Ketua Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno kepada CNBC Indonesia, Kamis (4/6/2026).

"Sudah lama sebenarnya stop lowongan kerja. Justru dengan adanya situasi saat ini, justru keputusannya adalah proses PHK dipercepat, jika ada tenaga kerja nan tak perlu lagi, maka PHK dipercepat, nan dijaga pengusaha itu cashflow," katanya.

Selain menjaga arus kas, dan efisiensi, pengusaha menilai tekanan terhadap rupiah tak jelas kapan berakhir, apalagi kapan kembali menguat tak ada kepastian, tak ada nan mengetahuinya.

Ia mencontohkan di sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) ada sektor nan sangat tertekan, ialah industri busana nan bahan baku impor pakai dolar tapi pasar produk jadinya dalam corak rupiah di dalam negeri.

Namun, untuk sektor konsentrasi ekspor, justru pelemahan rupiah menguntungkan. Pengusaha pun tetap bisa mengimpor bahan baku dengan Yuan nan impornya dari China.

"Saat dolar sedang tinggi, iba nan impor bahan bakunya pakai dolar, tapi dijual pakai rupiah, pasti rugi," katanya.

Benny juga menegaskan situasi tekanan terhadap rupiah saat ini tak bisa disamakan dengan kondisi pada 1998. "Tentu beda dengan 1998, dulu persediaan devisa kita kecil, sekarang di atas US$ 100 miliar," katanya.

(hoi/hoi)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Steffy Eks Cherrybelle Mendadak Singgung Soal Attitude, Diduga Sindir Sarwendah. (Foto: Instagram/@steffy_ai/@sarwendah29)

JAKARTA - Stefanny Margaretha namalain Steffy mencuri perhatian warganet setelah membahas soal pengalamannya menjalani audisi Cherrybelle nan disebutnya sangat berat lantaran seperti latihan militer.

“Setiap hari selama berbulan-bulan, kami push up 100 kali, sit up 100 kali, back up 100 kali, dan lari keliling GBK 20 kali. Dari 100% latihan, sekitar 80% latihan fisik, 15% vokal, dan 5% koreo,” ujarnya dikutip dari akun Threads @steffy_ai, pada Kamis (4/6/2026). 

Dalam lanjutan keterangannya, Steffy mengungkapkan, argumen pihak manajemen menerapkan latihan bentuk nan cukup berat untuk personel Cherrybelle di masa lalu. Dia menilai, karakter original seseorang bakal terlihat saat lelah. 

“Yang dilihat apa? Kalau sudah capek, sifat original (seseorang) bakal kelihatan. Dari sana baru tahu rupanya manajemen lebih memilih nan attitude-nya bagus,” imbuh Steffy menutup utasnya tersebut.

Meski tak menyebut nama siapapun dalam utasnya, namun netizen ramai memperkirakan bahwa kalimat ‘kelihatan sifat aslinya’ ditujukan Steffy untuk Sarwendah. Apalagi, utas itu diunggahnya di tengah polemik Ruben Onsu dan Sarwendah. 

Steffy Eks Cherrybelle Mendadak Singgung Soal Attitude, Diduga Sindir Sarwendah. (Foto: Instagram/@steffy_ai/@sarwendah29)

Seperti diketahui, Sarwendah ramai dihujat warganet setelah melontarkan kata-kata kasar untuk Ruben Onsu saat Live TikTok. Dalam video nan tersebar, dia terlihat menunjukkan sesuatu di ponselnya kepada sang kekasih, Giorgio Antonio. 

Dengan nada kesal, Sarwendah terdengar mengatakan, “Cih, gue juga enggak butuh duit lo anj*ng!” Ketika perkataannya ditanggapi oleh krunya, pelantun Melangkah Lagi tersebut dengan sigap mengatakan, “Sorry, sorry."

Namun Noel menegaskan, perjuangannya dan tekadnya memberantas korupsi tidak bakal padam. Dia bakal terus melawan kejahatan para pengusaha nan memeras mengenai piagam dan lain-lainnya.

"Saya tetap berjuang di garis mereka," dia menandasi.

Sebagai informasi, Noel dituntut 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 90 hari pidana kurungan, dan duit pengganti Rp Rp 4,435 miliar (sudah dikembalikan Rp 3 miliar). Sehingga duit pengganti wajib dibayarkan Rp 1,435 subsider 2 tahun pidana kurungan.

Pada kasus ini, Noel dijerat dengan Pasal 12 huruf B junto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP berangkaian dengan gratifikasi nan dianggap suap, nan dilakukan secara bersama-sama.

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Vale Indonesia Tbk (INCO) mengantongi pinjaman berbasis keberlanjutan alias Sustainability Linked Loan (SLL) senilai US$ 750 juta setara Rp 13,53 triliun (asumsi kurs Rp 18.042 per US$). Hal itu jadi sejarah baru sebagai proyek pertambangan pertama di Asia Tenggara (ASEAN) nan sukses meraih skema pembiayaan ramah lingkungan.

Direktur Utama PT Vale Indonesia Bernardus Irmanto menjelaskan bahwa pinjaman tersebut menjadi bukti kepercayaan sektor perbankan terhadap kredibilitas tata kelola perusahaan di bagian lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG).

Perusahaan terus berkomitmen dalam menjalankan operasional tambang nan bertanggung jawab melalui sasaran ESG.

"PT Vale baru saja menandatangani pinjaman mengenai keberlanjutan sebesar US$ 750 juta beberapa bulan lalu. Mungkin ini nan pertama bagi proyek pertambangan di Asia Tenggara, jadi kami sangat bangga bakal perihal itu," jelasnya dalam aktivitas Indonesia Critical Minerals Conference & Expo 2026, Jakarta, dikutip Kamis (4/6/2026).

Skema pinjaman tersebut memberikan insentif berupa suku kembang nan kompetitif bagi perseroan. Bedanya dari pinjaman konvensional, SLL memberikan beban kembang nan bakal semakin menurun andaikan perusahaan bisa memenuhi sejumlah sasaran ESG nan telah disepakati berbareng pihak pemberi pinjaman.

"Ada beberapa sasaran ESG, dan jika kami dapat memenuhi sasaran ESG tersebut, maka suku kembang bakal turun. Jadi itu konsep nan sangat menarik dan saya mendorong tim saya untuk mencapainya," imbuhnya.

Perolehan biaya jumbo itu tidak dinilai hanya dari sisi finansial, namun juga sebagai upaya perusahaan dalam mengubah stigma negatif terhadap industri pertambangan. Pihaknya berupaya menunjukkan kepada pasar dunia bahwa produksi nikel dapat dilakukan secara selaras dengan upaya pelestarian lingkungan dan dekarbonisasi.

"Dari perspektif pandang ekonomi tentu kami mendapat kembang nan sangat kompetitif, tapi itu juga hanya untuk menunjukkan kepada bumi bahwa proyek pertambangan sebenarnya bisa berkelanjutan. Inilah nikel bertanggung jawab nan mau kami bawa ke dunia," tuturnya.

Dengan begitu, pihaknya menekankan pentingnya pembuktian melalui kebenaran dan keahlian di lapangan untuk menjaga posisi tawar produk mineral Indonesia di pasar internasional dengan memperhatikan standar keberlanjutan.

"Kita perlu mengubah perdebatan. Saya rasa jawaban terbaik untuk itu adalah dengan menunjukkan keahlian dan fakta. Kita kudu mengelola keseimbangan antara keuntungan, pertumbuhan, dan kemajuan," tutupnya.

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta -

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) disetujui menjadi UU oleh DPR RI. Salah satu perubahan dari patokan tersebut ialah mengatur Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk menerbitkan surat utang khusus.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Danantara dapat menerbitkan surat utang unik termasuk Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Hal itu sebagai upaya memperkuat mobilisasi modal untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tingginya ketidakpastian global.

"Dalam rangka mobilisasi kapital untuk mendorong perekonomian nasional di tengah kondisi ketidakpastian dunia nan tinggi, RUU ini mengatur bahwa BPI Danantara dapat menerbitkan surat utang unik termasuk Patriot Bond dan Merah Putih Bond," kata Purbaya di DPR RI, Jakarta, dikutip Kamis (4/6/2026).

Purbaya berambisi publikasi instrumen tersebut dapat memperluas sumber pendanaan jangka panjang bagi proyek-proyek strategis nasional sekaligus memperkuat kapabilitas investasi Danantara. Ia memastikan publikasi surat utang unik itu tidak dilakukan secara sembarangan.

"Penerbitan surat utang unik dilakukan dengan menetapkan strategi, kebijakan pengelolaan dan pengendalian akibat nan dikelola secara profesional, akuntabel dan berasas pertimbangan upaya nan sahih," katanya.

Terkait rumor tanggungjawab untuk membeli bagi Warga Negara Indonesia (WNI) nan mempunyai Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan nilai aset di atas Rp 3 miliar, Purbaya membantah. Meski demikian, dia menyebut ada insentif unik nan bakal diberikan jika seseorang berperan-serta dalam pembelian surat utang nan diterbitkan Danantara tersebut.

"Nggak ada kewajiban, tetapi bakal diberi insentif sehingga itu menarik bagi orang nan punya uang, kira-kira gitu. Setahu saya nggak wajib sampai sekarang ya, waktu saya ikut rapat di Istana, tetapi nggak tahu jika berubah. Setahu saya presiden nggak pernah bilang itu wajib," ucap Purbaya.

Saat ditanya corak insentif apa nan bakal diberikan, Purbaya mengaku belum mengetahuinya. "Saya hanya menjalankan perintah presiden," imbuhnya.

(aid/fdl)

Jakarta - Lembaga Poltracking Indonesia merilis hasil survei mengenai pertimbangan keahlian pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Hasilnya 72,2% responden mengaku puas dengan keahlian pemerintah RI.

Adapun survei Poltracking ini terlaksana pada 11-17 Mei 2026. Responden merupakan penduduk negara Indonesia nan sudah mempunyai kewenangan pilih (berusia lebih dari sama dengan 17 tahun alias sudah menikah).

Mereka diwawancarai secara tatap muka. Metode sampel menggunakan multistage random sampling dari 1.220 responden dengan margin of error +/- 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Poltracking mengusulkan pertanyaan kepada responden mengenai penilaian keahlian terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Hasilnya 72,2% mengaku puas.

"Yang sangat puas terhadap keahlian pemerintah itu ada di 6,2% kemudian nan cukup puas ada di 66%. Kalau ditotal nomor keseluruhan ada di 72,2%," ujar Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, dikutip dari tayangan resmi YouTube Poltracking, Kamis (4/6/2026).

"Sementara itu nan menyatakan kurang puas ada di 23,2% kemudian nan sangat tidak puas ada di 1,95% sehingga jika ditotal nan tidak puas dengan keahlian pemerintahan Prabowo Gibran ada di nomor 25,1%," tambahnya.

Poltracking pun merinci argumen 72,2% responden mengaku puas. Beberapa alasannya ialah lantaran support pemerintah nan dinilai tepat sasaran, program Makan Bergizi Gratis (MBG), kepemimpinan tegas dan berkarisma hingga ekonomi nan dianggap stabil.

"Ini argumen kenapa tingkat kepuasan terhadap keahlian pemerintah Prabowo Gibran. Pertama ada support pemerintah dianggap tepat sasaran ada di nomor 14%, ini menggeser program di survei lampau program MBG program nan sangat terkenal dan belakangan sangat ramai lagi lantaran rumor nan menyertainya ada di nomor 13,8%," ujar Masduri.

Berikut hasil Survei Poltracking terhadap keahlian Prabowo-Gibran:

Sangat puas: 6,2%
Cukup puas: 66%
Kurang puas 23,2%
Sangat tidak puas: 1,9%
Tidak tahu alias tidak jawab: 2,7% (dwr/knv)

Jakarta - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memastikan bakal mengedepankan pendekatan humanis dalam gelaran Operasi Patuh 2026, nan dihelat serentak se-Indonesia pada 8-21 Juni mendatang. Meski demikian, polantas tidak bakal segan mengambil tindakan tegas bagi para pengendara nan melakukan pelanggaran berat.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menegaskan bahwa tindakan preventif dan edukasi tetap menjadi pilar utama petugas di lapangan. Namun ketegasan norma tetap bertindak untuk jenis pelanggaran tertentu nan berpotensi fatal memicu kecelakaan.

"Prinsip aktivitas kita adalah mengutamakan humanis. Preventif, edukasi. Tetapi pada pelanggaran-pelanggaran tertentu, kami juga kudu tegas," ujar Irjen Agus.

Pernyataan tersebut disampaikan Irjen Agus kepada wartawan di sela peninjauan galian nan menyebabkan kemacetan di Jalan TB Simatupang, Jakarta Timur, Kamis (4/6/2026). Turut mendampingi Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Aries Syahbudin.

Irjen Agus memaparkan, beberapa contoh pelanggaran berat nan kasatmata dan menjadi konsentrasi penindakan tegas di antaranya adalah pengendara nan melawan arus, tidak mengenakan helm, hingga berkendara sembari mengoperasikan ponsel.

"Salah satu contohnya adalah melawan arus, nggak pakai helm, menggunakan handphone, dan seterusnya," jelas jenderal bintang dua tersebut.

Ada perihal menarik dalam skema penegakan norma pada Operasi Patuh 2026 nanti. Irjen Agus mengungkapkan adanya kenaikan porsi nan cukup signifikan untuk tindakan tilang manual (non-ETLE) di lapangan jika dibandingkan dengan persentase operasi sebelumnya.

"Jadi di samping menggunakan ETLE, baik itu ETLE drone, ETLE handheld, ETLE statis, kami juga bakal melakukan penilangan (manual). Ini porsinya cukup tinggi. nan tadinya 5 persen, sekarang dalam Operasi Patuh ini adalah 30 persen," ucap Irjen Agus.

Secara keseluruhan, Korlantas Polri menerapkan formula pembagian porsi penegakan norma nan terukur, yaitu
penegakan norma berbasis elektronik (ETLE) 60 persen, penilangan manual (non-ETLE) 30 persen, serta edukasi preventif dan teguran simpatik 10 persen.

Langkah penguatan tilang manual ini sengaja ditingkatkan untuk menjangkau area-area nan belum ter-cover oleh kamera pengawas elektronik, sekaligus menindak pelanggaran kasatmata nan sengaja menghindari penemuan sensor ETLE.

Kendati porsi penindakan norma diperketat, Irjen Agus menekankan bahwa prinsip utama dari Operasi Patuh 2026 menjelang Hari Bhayangkara ini bukanlah seberapa banyak pengendara nan terjaring tilang, melainkan gimana menumbuhkan kesadaran murni dari hati masyarakat.

"Apa tujuannya? Agar agar pelanggaran bisa kita kurangi dan apalagi mungkin tidak ada pelanggaran, termasuk juga peristiwa kecelakaan bisa turun," pungkas Irjen Agus. (rdp/hri)

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membanggakan capaian sektor transportasi Ibu Kota nan disebutnya ranking ke-17 dunia. Di hadapan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Pramono membujuk mereka menjajal langsung transportasi umum di Jakarta.

Hal itu disampaikan Pramono saat memberikan sambutan dalam penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Program Percontohan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak di Grha Ali Sadikin, Balai Kota Jakarta, Kamis (4/6/2026).

"Bapak-Ibu Menteri, Pak Kapolri, Kepala LPSK, Jakarta sekarang ini menjadi kota dengan nomor 71 dari 156 kota dunia. Dan Jakarta menjadi kota teraman nomor dua di ASEAN setelah Singapura. Jakarta sekarang ini transportasinya sudah menjadi nomor 17 di dunia," kata Pramono.

Pramono mengatakan capaian tersebut menjadi salah satu argumen Jakarta terus berbenah menuju kota global. Karena itu, dia mengundang para menteri dan Kapolri nan belum pernah menggunakan transportasi umum Jakarta untuk mencobanya secara langsung.

"Jadi saya dalam kesempatan ini, Pak Kapolri dan jejeran Bapak-Ibu Menteri, kami mau mengundang Bapak-Ibu sekalian nan belum pernah naik Transjakarta, Transjabodetabek, kudu dicoba dan tidak kalah dengan negara-negara besar di mana pun," ujarnya.

Menurut Pramono, Pemprov DKI Jakarta saat ini terus mengembangkan jasa transportasi publik nan terintegrasi. Mantan Seskab tersebut menyebut tingkat konektivitas transportasi di Jakarta telah mencapai 90% lebih.

"Karena itulah menjadi tekad kami termasuk di dalamnya adalah memberikan perlindungan bagi wanita dan anak. Dan sekarang ini kami sedang mengembangkan semua transportasi di Jakarta nan konektivitasnya sudah 93 persen, tetapi baru termanfaatkan secara terus-menerus nyaris 28 persen. Maka kami mau tingkatkan di atas 30 persen," ucapnya.

Pramono juga menyinggung pengembangan jasa Transjabodetabek nan sekarang semakin menjangkau wilayah penyangga Jakarta. Menurutnya, tarif nan terjangkau menjadi salah satu daya tarik transportasi publik tersebut.

"Bahkan sekarang ini sudah ada 14 Transjabodetabek, dari Bogor ke Blok M itu hanya Rp 3.500. Dari Blok M ke Soekarno-Hatta juga hanya Rp 3.500, sampai dengan Blok M-PIK 2 juga Rp 3.500 dan seterusnya," katanya.

Politikus senior PDIP itu menilai peningkatan jaringan dan konektivitas membikin jumlah pengguna transportasi umum di Jakarta terus bertambah. Meski demikian, Pemprov DKI juga berupaya memastikan seluruh jasa transportasi ramah bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

"Tetapi kami menggarisbawahi bahwa semua akomodasi itu kudu ramah anak, ramah perempuan, dan ramah disabilitas," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Pramono juga mengungkapkan Pemprov DKI telah menggratiskan jasa transportasi umum bagi 15 golongan masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN) dan penduduk lanjut usia.

Acara tersebut turut dihadiri Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Meutya Hafid, Menteri PPPA Arifah Fauzi, Wakil Menteri PPPA Veronika Tan, hingga Ketua LPSK Achmadi.

(bel/rfs)

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan terdapat rencana penunjukan Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru untuk pengawasan bursa mineral.

Dalam Undang-undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) nan telah direvisi dan disahkan DPR pada hari ini Kamis (4/6), OJK mempunyai mandat salah satunya ialah mengawasi bursa mineral.

“Kayaknya ya (ada pembentukan DK baru),” ucap Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan (4/6).

Kendati demikian, Purbaya mengaku belum mengetahui info lebih lanjut mengenai waktu pembentukannya. “Oh, kapannya kan enggak sampai detail. Harusnya secepatnya, tahun ini,” ucap Purbaya.

Selain itu, dia juga memastikan pengawasan bursa mineral nan menjadi tugas baru OJK berangkaian langsung dengan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

“Beda kan DSI, DSI (sendiri). Kan ada bursa mineral nan mereka (OJK) nan ngawasin. nan baru ya, bursa mineral,” kata Purbaya.

Menurutnya, pengawasan bursa mineral berangkaian dengan upaya agar perdagangan komoditas mineral Indonesia tidak lagi didominasi oleh bursa nan berada di luar negeri.

“Itu kan ada misalnya banyak bursa produk-produk mineral kita nan bursanya di Singapura alias di luar negeri. Padahal kita perusahaan utama, misalnya gitu. Itu kudu dikuasain di sini,” tutur Purbaya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas P2SK menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR nan digelar pada Kamis (4/6).

Materi tersebut mencakup beragam aspek sektor keuangan, mulai dari penguatan kelembagaan regulator, ekspansi aktivitas upaya perbankan, pengaturan aset kripto, hingga surat utang Danantara.

“Terdapat 17 pokok materi muatan dan pengaturan dalam RUU perubahan P2SK nan telah disepakati dalam pembahasan panja,” kata Wakil Ketua Komisi XI, Mohammad Hekal, dalam Rapat Komisi XI, Rabu (3/6).

Berdasarkan hasil pembahasan, terdapat 17 pokok materi nan diatur dalam revisi UU P2SK, yakni:

• Kelembagaan LPS

• Kelembagaan OJK

• Kelembagaan BI

• Evaluasi keahlian LPS, OJK, dan BI oleh DPR

• Perluasan cakupan upaya perbankan dan perbankan syariah

• Demutualisasi bursa pengaruh di pasar modal

• Transfer margin dalam transaksi pasar keuangan

• Surat utang Danantara

• Perusahaan asuransi dan asuransi syariah dalam resolusi

• Dana pertanggungan wajib kecelakaan lampau lintas

• Bursa mineral dan komoditas strategis

• Aset kripto

• Satuan tugas pencegahan dan penanganan pinjaman daring serta pertaruhan daring

• Pusat finansial internasional Indonesia

• Penanganan piutang macet UMKM

• Penyelidikan dan investigasi di sektor jasa finansial serta sistem keadilan restoratif

• Bank dalam penyehatan.

Revisi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) diharapkan menjadi solusi bagi ribuan pelaku upaya mikro, kecil, dan menengah (UMKM) nan selama ini terhadap ambat akibat beban utang yang susah diselesaikan. Melalui perubahan izin tersebut, DPR RI dan pemerintah memberikan dasar norma nan lebih kuat untuk penyelenggaraan penghapusbukuan dan hapus tagih utang UMKM.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perubahan UU P2SK Mohamad Hekal menjelaskan, salah satu substansi krusial nan disepakati dalam revisi UU P2SK adalah upaya memberikan kesempatan kedua kepada pelaku UMKM agar dapat kembali berperan-serta dalam aktivitas ekonomi.

Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI itu, selama ini banyak pelaku upaya nan kesulitan mengembangkan usahanya lantaran tetap terbebani tanggungjawab angsuran lama nan secara administratif belum dapat diselesaikan. Kondisi tersebut tidak hanya menghalang produktivitas pelaku usaha, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian nan lebih besar bagi perekonomian.

“Salah satu nan bisa kita banggakan dari revisi undang-undang ini adalah penghapusbukuan dan hapus tagih utang UMKM nan selama ini sangat menyulitkan,” ujar Hekal saat ditemui Parlementaria di Ruang Rapat Komisi XI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Ia menjelaskan, melalui dasar norma nan lebih jelas, pemerintah nantinya mempunyai ruang untuk menyelesaikan beragam persoalan angsuran nan selama ini menghalang pelaku UMKM. Dengan demikian, masyarakat nan terdampak dapat kembali memperoleh akses terhadap pembiayaan maupun aktivitas ekonomi lainnya.

"Dengan undang-undang ini dikasih dasar norma untuk bisa kita lakukan penghapusan sehingga masyarakat nan terkena masalah ini bisa kembali berperan-serta dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia,” katanya.

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menilai keberpihakan terhadap UMKM merupakan bagian krusial dari upaya menjaga ketahanan ekonomi nasional. Sebab, sektor UMKM selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia sekaligus penyerap tenaga kerja terbesar.

Karena itu, dia berambisi revisi UU P2SK tidak hanya memperkuat sektor finansial nasional, tetapi juga bisa menghadirkan faedah nan dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya pelaku upaya mini nan memerlukan support untuk bangkit dan berkembang.

Jakarta - Lemhannas RI secara resmi menutup Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan XXVII Tahun 2026. Sebanyak 85 peserta dari unsur TNI, Polri, kementerian, organisasi kemasyarakatan hingga perguruan tinggi resmi dikukuhkan sebagai alumni.

Upacara penutupan digelar di Gedung Pancagatra Lantai 1, Lemhannas RI, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026). Pendidikan nan berjalan selama 3,5 bulan ini resmi ditutup oleh Gubernur Lemhannas RI Dr H TB Ace Hasan Syadzily.

Dalam sambutannya, Ace Hasan alias nan berkawan disapa Kang Ace mengatakan para peserta pendidikan Lemhanas merupakan calon pemimpin nasional nan diharapkan mempunyai karakter negarawan, berbudi pekerti patriotik, serta bisa berpikir strategis, komprehensif, dan holistik. Menurutnya, pemimpin nasional juga kudu bisa beradaptasi dengan situasi geopolitik dan geoekonomi dunia nan berpengaruh terhadap Indonesia.

"Harapannya, ketika kembali ke lembaga masing-masing, para alumni mempunyai bekal nan cukup untuk mengambil kebijakan. Mereka juga diharapkan punya langkah pandang nan lebih visioner untuk bangsa ini," kata Ace.

Selama pendidikan tersebut, para peserta dibekali materi kepemimpinan nasional, wawasan kebangsaan, hingga kajian strategis menghadapi dinamika global. Para peserta juga digembleng dengan nilai-nilai empat konsensus kebangsaan, ialah Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Selain itu, para peserta nan terdiri dari beberapa unsur ini juga mendapatkan penguatan ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, serta kajian strategis di tingkat global, regional, dan nasional.

Dalam aktivitas tersebut, Lemhannas memberikan dua penghargaan kepada peserta terbaik. Penghargaan bagian akademik diberikan kepada Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi, sedangkan penghargaan penulisan Kertas Kerja Perorangan alias KKP diberikan kepada Laksma TNI Ignatius Bayu.

Menutup sambutannya, Ace menegaskan bahwa integritas menjadi salah satu nilai krusial nan ditekankan dalam pendidikan P3N. Para peserta juga mendapatkan penguatan antikorupsi dan komunikasi publik agar bisa menjadi pemimpin nasional nan berintegritas serta dekat dengan masyarakat. (jbr/dhn)

Pemain Persija Jakarta, Maxwell Souza. (Foto: Instagram/persija)

JAKARTA – Manajemen Persija Jakarta terus melakukan perombakan besar-besaran dalam skuadnya demi menyongsong kejuaraan Super League 2026-2027. Setelah sebelumnya berpisah dengan beberapa nama, kali ini Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- secara resmi melepas penyerang asing mereka, Maxwell Souza.

1. Kehilangan Mesin Gol Utama

Pemain asal Brasil tersebut memang terikat perjanjian hanya satu musim berbareng Persija. Sebelum melepas maxwell, Persija juga telah berpisah dengan legiun asing asal Brasil lainnya, Allano Lima.

Tim kebanggaan The Jakmania mengumumkan dilepasnya Emaxwell lewat laman IG @persija. Pemain itu pada musim ini memang punya peran krusial lantaran mencatatkan 16 gol bagi klub ibu kota.

"Hadir dengan penuh keyakinan, untuk menjawab tantangan. Torehan 16 gol menjadi bukti, bahwa kerja keras dan dedikasi, takkan pernah mengkhianati," tulis Persija, dikutip Kamis (4/6/2026).

Emaxwell Souza

"Ini bukan sekadar tentang datang dan menciptakan cerita, tetapi tentang meninggalkan jejak nan bakal selalu melekat di hati banyak Jakmania," tambahnya.