Jakarta -

Siap-siap! Jogja Financial Festival bakal datang di kota pelajar! Acara ini berjalan selama 3 hari mulai 22, 23, dan 24 Mei 2026 di Jogja Expo Center, berlokasi di Jalan Raya Janti, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

Jogja Financial Festival datang sebagai sebuah platform nan mempertemukan para pemangku kepentingan di sektor keuangan-mulai dari kreator kebijakan, regulator, pelaku industri keuangan, akademisi, hingga masyarakat luas-untuk berdiskusi, berbagi perspektif.

Selain itu, mendorong peningkatan literasi finansial di Indonesia. Adapun aktivitas ini bermaksud untuk meningkatkan literasi dan inklusi finansial di kalangan masyarakat khususnya anak muda.

Jogja financial pagelaran menghadirkan Business Talk dan Educational Class. Pada sesi Business Talk rencananya dihadiri para tokoh pejabat negara.

Mulai dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, hingga Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi.

Lalu dari pihak tuan rumah, bakal datang Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo.

Pengusaha papan atas sekaligus Founder and Chairman CT Corp Chairul Tanjung juga datang berbagi pengalamannya merintis upaya hingga besar seperti sekarang.

Tak ketinggalan juga perwakilan akademisi bakal datang Rektor Universitas Gadjah Mada Ova Emilia.

Jogja Financial Festival dibarengi pula dengan aktivitas Jogja Run D City, Stand Up Comedy, hingga Music Performance nan menampilkan artis papan atas.

Ojo lali yo Dab, 22, 23, 24 Mei kelak serbu Jogja Financial Festival di Jogja Expo Center!. Acaranya Gratis, buruan klik di sini buat pendaftaran

(hns/hns)

Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan rekrutmen awak kapal perikanan (AKP) dalam mendukung program modernisasi sebanyak 1.582 unit kapal perikanan bebas calo. Proses rekrutmen ini dilakukan melalui aplikasi.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) Nyoman Radiarta mengatakan proses pendaftaran dilakukan secara digital. Ia meminta masyarakat untuk langsung mendaftar melalui sistem nan telah disediakan tanpa melalui perantara.

"Hari ini kita sampaikan bahwa kita launching aplikasi. Artinya pendaftar kudu langsung masuk dalam aplikasi. Jadi tidak ada agen-agen, tidak ada tangan kedua, tangan ketiga. Jadi, langsung menuju, daftar melalui aplikasi," ujar Nyoman dalam konvensi pers, di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif menegaskan sebelum pendaftaran dibuka, pihaknya telah melakukan sosialisasi agar proses rekrutmen melangkah dengan baik. Latif mewanti-wanti masyarakat agar tidak tergiur iming-iming oknum nan menjanjikan kelulusan. Menurutnya, momen rekrutmen seringkali dimanfaatkan oleh golongan tertentu untuk melakukan penipuan.

"Saya hanya mengingatkan untuk siapapun, jangan percaya ada nan kemudian bisa membantu kemudian dengan kepentingan-kepentingan tertentu.Karena biasanya momen-momen seperti ini muncul penipuan-penipuan nan kemudian dimanfaatkan oleh golongan orang tertentu bisa menjamin bahwa bakal masuk," tutur Latif.

Latif juga mengingatkan agar pelamar waspada terhadap modus penipuan nan mencatut nama pejabat di lingkungan KKP. Latif meminta agar pelamar untuk langsung mendaftar lewat aplikasi alias website https://elaut-bppsdm.kkp.go.id/akp/

"Semuanya langsung saja daftar lewat aplikasi. Kemudian kelak bakal diseleksi. Dan jangan pernah percaya pada siapapun.
Nanti ada nan mengaku-ngaku sebagai Pak Kepala Badan lah, mengaku-ngaku sebagai Sesdit lah, Kapustik lah. Jadi tidak ada itu. Tidak ada melalui pihak manapun, tetapi langsung melalui aplikasi tersebut," jelasnya.

Seperti diketahui, KKPmembuka rekrutmen 20.094 awak kapal ikan mulai Mei mendatang. Adapun posisi AKP nan dibutuhkan, mulai dari nahkoda, kepala bilik mesin, mualim, masinis, fishing master, hingga anak buah kapal.

Rencananya, sebanyak 1.582 unit kapal bakal dimodernisasikan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.000 unit kapal berukuran 30 GT dan memerlukan 10.000 awak kapal perikanan (AKP). Sementara untuk kapal berukuran 200 GT dibutuhkan 9.649 AKP dengan jumlah total 557 unit kapal. Lalu, sebanyak 625 orang dibutuhkan untuk kapal berukuran 500 GT

(acd/acd)

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina Patra Niaga melakukan pembangunan tangki penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Indonesia Timur. Pembangunan tersebut dilakukan di tiga letak utama, ialah Biak di Papua, Maumere di Nusa Tenggara Timur (NTT), serta Palaran di Kalimantan Timur.

Direktur Infrastruktur Project dan Aset Integritas Pertamina Patra Niaga Setyo Pitoyo menjelaskan bahwa proyek-proyek tersebut sekarang masuk tahap eksekusi konstruksi. Dia menyebut proyek tersebut krusial untuk menjamin stabilitas pasokan serta menjadikan wilayah tersebut sebagai titik tumpu daya di daerahnya masing-masing.

"Yang pertama jika di Maumere harapannya kelak bisa menjadi apa itu sentral daya nan ada di di Nusa Tenggara Timur," ujarnya saat ditemui Cilacap, dikutip Kamis (30/4/2026).

Salah satunya, pembangunan tangki penyimpanan BBM di Biak bermaksud untuk melakukan pemutakhiran akomodasi agar bisa menampung volume minyak dalam jumlah nan lebih besar. Melalui peningkatan kapabilitas tersebut, Pertamina berambisi seluruh kebutuhan bahan bakar bagi masyarakat di area lokal Papua dapat terpenuhi dengan lebih baik.

"Kemudian nan di Biak tentu harapannya dengan melakukan upgrade itu kelak bisa kita mendatangkan minyak nan lebih banyak di situ sehingga bisa area lokal di Biak itu bisa kita penuhi," paparnya.

Selain pengembangan di wilayah timur, Pertamina juga memindahkan letak penyimpanan daya di Samarinda melalui pembangunan terminal baru di Palaran. Hal itu didasari atas pertimbangan letak terminal lama nan sudah berada di pusat keramaian kota, sehingga perlu digeser ke wilayah pinggiran.

"Kemudian jika Palaran itu sepertinya mengganti salah satu apa terminal BBM kita nan di Samarinda di mana nan di Samarinda itu di tengah kota. Jadi kita agak pinggirin dikit lah seperti itu," jelasnya.

Setyo menegaskan bahwa seluruh akomodasi tangki nan dibangun di tiga letak tersebut dikhususkan untuk menyimpan produk BBM siap pakai, bukan untuk menampung minyak mentah. Proyek itu pun menjadi salah satu komitmen perusahaan dalam menjamin kesiapan daya bagi kebutuhan masyarakat luas.

"BBM, BBM. Penyimpanan kan penyimpanan produk nan untuk masyarakat," pungkas Setyo.

Berdasarkan info BPI Danantara, tiga tangki BBM baru tersebut dirancang mempunyai total kapabilitas mencapai 153 ribu kilo liter (kl). Nantinya, jika ketiga tangki BBM tersebut sudah bisa difungsikan maka tambahan kapabilitas penyimpanan BBM nasional bakal bertambah hingga 3,1%.

"Pengembangan tiga Terminal BBM di Palaran (37 ribu KL), Biak (46 ribu KL), dan Maumere (70 ribu KL) dengan total tambahan kapabilitas 153 ribu KL," tulis Danantara dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (30/4/2026).

Proyek tersebut dikelola oleh PT Pertamina Patra Niaga dan ditargetkan onstream berjenjang pada 2027 (Maumere) dan 2028 (Palaran, Biak).

"Proyek ini memperkuat keandalan pengedaran energi, khususnya di wilayah Indonesia Timur, sehingga mendorong pemerataan pembangunan dan memperkecil kesenjangan nilai antarwilayah," tambah Danantara.

Selain tangki BBM, program tersebut mencakup sektor energi, logam dan mineral, material konstruksi, serta agroindustri, nan bermaksud untuk menurunkan ketergantungan impor, memperkuat rantai pasok industri nasional, meningkatkan nilai tambah sumber daya domestik, serta mendorong terciptanya kesempatan kerja dan aktivitas ekonomi nan lebih luas bagi masyarakat.

"Hilirisasi merupakan instrumen strategis dalam mendorong pembuatan nilai tambah di dalam negeri melalui pengolahan dan industrialisasi sumber daya alam," tambah Danantara.

Di samping meningkatkan nilai tambah, hilirisasi dinilai berkedudukan dalam memperkuat kemandirian ekonomi dengan mengurangi ketergantungan pada rantai pasok dunia nan dalam kondisi tertentu dapat menghadapi dinamika dan ketidakpastian, termasuk aspek geopolitik.

Melalui penguatan rantai pasok domestik, hilirisasi turut memastikan kesiapan kebutuhan nasional secara lebih andal, sekaligus mendorong transformasi struktur ekonomi menuju pedoman industri berbobot tambah tinggi.

(fab/fab)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Eks Direktur SMP Kemendikbudristek Divonis 4,5 Tahun Penjara (foto: Okezone)

Ilustrasi.

Ia mengingatkan, penerimaan pajak saat ini menjadi tulang punggung pembiayaan program pemerintah dan pembangunan nasional. Karena itu, gangguan pada sistem nan berakibat pada kepatuhan wajib pajak berisiko menurunkan penerimaan negara, terutama di tengah tantangan ekonomi akibat aspek geopolitik.

Selain itu, Said juga mempertanyakan sistem pemeliharaan sistem nan dinilai tidak optimal.

“Kenapa pemeliharaan tidak dilakukan saat malam hari. Bukankah bumi perbankan juga kerap melakukan pemeliharaan sistem saat malam hari. Bukankah itu protokol nan umum saja di beragam instansi,” ungkapnya.

Said bahkan menduga persoalan nan terjadi bukan sekadar pemeliharaan rutin, melainkan adanya kelemahan sistem alias belum optimalnya rencana kontinjensi.

“Atau perihal ini bukan soal pemeliharaan sistem, tetapi memang sistemnya memang ada kelemahan, dan tidak ada rencana kontijensi nan disiapkan, alias rencana kontijensinya belum memadai,” katanya.

Untuk itu, dia mendorong Kementerian Keuangan melibatkan pihak independen guna melakukan audit menyeluruh terhadap sistem Coretax.

“Saya berambisi Pak Menteri Keuangan bisa membujuk lembaga mengenai alias kalangan ahli untuk melakukan audit sistem, mendeteksi kelemahan dan memperbaikinya, agar kejadian serupa terus tidak terulang,” ujar Said.

Eks finalis Puteri Indonesia 2024 Jeni Rahmadial Fitri (JRF) ditetapkan sebagai tersangka oleh Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau atas dugaan tindak pidana di bagian kesehatan.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro, mengatakan JRF diduga menjalankan praktik sebagai master kecantikan tanpa mempunyai latar belakang tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Praktik itu dijalankan oleh tersangka di Klinik Arauna Beauty, Jalan Tengku Bey, Pekanbaru.

"Tersangka diduga mengaku sebagai master dan melakukan tindakan medis terhadap korban," kata Ade, Kamis (30/4).

Polisi melakukan penangkapan terhadap JRF karena sudah dua kali dia mangkir dari panggilan penyidik. JRF ditangkap pada Selasa (27/4) di kediaman keluarganya di area Bukit Ambacang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat.

Korban Facelift Cacat Permanen

Kasus ini bermulai dari laporan korban berinisial NS nan mengalami luka serius usai menjalani tindakan facelift dan eyebrow lift di Klinik Arauna Beauty, Jalan Tengku Bey, Pekanbaru.

"Setelah tindakan tersebut, korban mengalami pendarahan hingga jangkitan serius di bagian wajah dan kepala," jelas Ade.

Korban apalagi mengalami luka bernanah, pembengkakan, hingga kudu menjalani perawatan intensif dan operasi lanjutan di sejumlah akomodasi kesehatan di Batam.

"Akibatnya, korban mengalami abnormal permanen berupa jejak luka di kulit kepala nan menyebabkan rambut tidak dapat tumbuh, serta luka panjang di area alis," ujarnya.

Polisi mengungkap, korban JRF tidak hanya satu orang. Sejauh ini terdapat sekitar 15 korban nan mengalami kerusakan pada wajah akibat tindakan nan dilakukan tersangka.

"Salah satu korban apalagi mengalami kegagalan operasi bibir sebanyak dua kali hingga menyebabkan abnormal permanen dan trauma psikis," tambahnya.

Praktik Ilegal Sejak 2019

Dari hasil penyelidikan, diketahui JRF telah menjalankan praktik kecantikan sejak tahun 2019 hingga 2025.

Klinik nan dikelola JRF menawarkan beragam jenis perawatan dengan tarif bervariasi, tergantung jenis tindakan. Untuk salah satu korban, biaya nan dipungut mencapai Rp 16 juta.

Lebih lanjut, Ade mengungkapkan bahwa JRF tidak mempunyai pendidikan umum di bagian medis.

Namun, dia sempat mengikuti training di Jakarta pada tahun 2019 dan memperoleh sertifikat.

"Pelatihan tersebut sebenarnya diperuntukkan bagi tenaga medis alias tenaga kesehatan. Namun tersangka tetap bisa mengikuti lantaran mempunyai kedekatan dengan panitia," ungkapnya.

Berbekal sertifikat tersebut, JRF kemudian membuka praktik klinik kecantikan dan menjalankan beragam tindakan medis terhadap kliennya.

Setelah melalui rangkaian penyelidikan, termasuk pemeriksaan saksi dan ahli, perkara ini ditingkatkan ke tahap penyidikan. JRF ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap.

"Pada 28 April 2026, status nan berkepentingan resmi ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka setelah ditemukan lebih dari dua perangkat bukti nan sah," tegas Ade.

Saat ini, tersangka sudah ditahan Polda Riau untuk investigasi lebih lanjut.

Sebuah mobil Toyota Innova berwarna hitam dengan pelat nomor A 1633 BF nan dikendarai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang, Ahmad Mursidi, menabrak kerumunan anak-anak SDN Sukaratu 5, Kecamatan Majasari, nan sedang jajan di pinggir jalan di depan sekolah pada Kamis (30/4).

Sebanyak 9 orang dilaporkan menjadi korban. Rinciannya: 7 siswa SD, 1 pedagang, dan 1 sales nan saat itu berada di lokasi.

Satu korban tewas adalah siswa SD. Sedangkan 6 siswa lainnya terluka. Seorang pedagang nan turut menjadi korban kondisinya saat ini kritis. Sementara sales tersebut mengalami luka-luka.

Salah seorang pembimbing SDN Sukaratu 5, Rika, menyampaikan bahwa peristiwa maut tersebut terjadi sekitar pukul 09.30 WIB, tepat saat jam rehat sekolah. Saat itu, sebuah mobil Toyota Innova berwarna hitam melaju kencang dan langsung menabrak para siswa nan sedang jajan di pinggir jalan.

"Anak-anak lagi jajan, ada mobil di depan, nabrak sales dulu, lampau nabrak anak-anak. Anak-anak sudah ada nan di kolong mobil, berdarah-darah sampai ada nan kritis," kata Rika, Kamis (30/4).

Rika mengakui bahwa pengemudi mobil diduga dalam keadaan sakit lantaran tetap terpasang selang oksigen di tubuhnya. Namun, belum diketahui penyakit nan diderita pengemudi hingga menyebabkan kecelakaan maut tersebut.

"Jadi dia itu kepala dinas, posisinya lagi pakai infus (oksigen), dia lagi sakit," ujarnya.

Sementara itu, Kasatlantas Polres Pandeglang AKP Surya Muhammad menuturkan bahwa peristiwa bermulai saat mobil pribadi milik Kepala DPMPTSP Kabupaten Pandeglang tersebut melaju dari arah Perempatan Cikole menuju Pertigaan Cipacung. Namun, saat di letak kejadian, kendaraan tersebut tiba-tiba oleng ke kanan dan menabrak kerumunan siswa.

"Kami menjelaskan mengenai kecelakaan lampau lintas di depan SDN Sukaratu 5 nan melibatkan kendaraan Toyota Innova hitam nan dikendarai kerabat Ahmad Mursidi nan menabrak anak sekolah. Dia berprofesi sebagai ASN," kata Surya.

"Dari keterangan saksi, mobil itu melaju kencang dan tiba-tiba oleng ke kanan, menabrak kerumunan siswa, kemudian menabrak pagar sekolah," imbuhnya.

Polisi tetap melakukan penyelidikan lebih lanjut soal penyebab pasti kecelakaan tersebut.

"Pengemudi tetap kami mintai keterangan oleh interogator Satlantas Polres Pandeglang," ujarnya.

"Korban meninggal bumi satu orang. Kami mengucapkan turut bersungkawa cita atas peristiwa ini. Semoga korban diterima ketaatan Islamnya, dan korban nan tetap dirawat segera diberikan kesembuhan," tandasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah bakal merombak kebijakan pengembalian lebih bayar pajak alias restitusi. Langkah ini sengaja dirancang untuk mencegah pembengkakan penyaluran nan memicu kecurigaan adanya potensi kebocoran.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan pada dasarnya restitusi merupakan kewenangan wajib pajak. Adapun review ulang patokan dilakukan untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi saat ini bukan untuk menahan restitusi.

"Jadi memang ada Kita memandang keadaan ekonomi sudah tidak lagi seperti tahun 2020 Pada saat itu diberikan ketika sedang krisis Jadi sekarang ini kita sedang menelaah apakah dengan kondisi perekonomian hari ini. Kita memberikan relaksasi pengembalian pembukaan Nah nan kita lakukan kita menata ulang," ujar Bimo di KPP Madya Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Di sisi lain, mengenai wacana kriteria penerima restitusi pajak nan bakal diperketat perihal ini berasas banyaknya wajib pajak nan menyalahgunakan alias tidak mematuhi ketentuan berlaku.

"Dalam perkembangannya akomodasi pengembalian pembukaan tadi banyak dimanfaatkan oleh wajib pajak-wajib pajak nan pada saat kami periksa. Kami quality audit lantaran itu adalah otomatis Bahkan ada beberapa nan kami masukkan ke bukti permulaan Pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan. Jadi memang ada moral hazard di situ," ujarnya.

Bimo pun menegaskan bahwa memperbarui patokan mengenai pengembalian lebih bayar merupakan perihal nan lumrah. Pasalnya, tata langkah pemberian restitusi terbaru ini bakal menggantikan beleid PMK.03/2021 nan sebelumnya PMK.03/2018 tentang tata langkah pengembalian pembukaan kelebihan pembayaran pajak.

"Maka wajar saja ketika kami me-review patokan nan sudah 5 tahun tersebut. Jadi tidak bakal mengurangi kewenangan Hanya memang jika tidak masuk ke kriteria ya kita bakal periksa Itu proses nan biasa seperti SPT lebih baik," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti besarnya nilai realisasi restitusi pajak pada tahun 2025 ialah melampaui Rp 361,5 triliun. Jumlah tersebut meningkat 35,9% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dirinya mengaku menemukan adanya ketidakjelasan dalam laporan nan diterimanya, sehingga memicu kecurigaan adanya potensi kebocoran.

"Restitusi tahun lampau itu besar sekali, Pak. Rp 360 triliun. Dan laporan ke saya nggak terlalu jelas. Dari bulan ke bulan seperti apa. Sekarang mulai dimonitor. Saya berprasangka di sana, ada sedikit kebocoran," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja berbareng Komisi XI DPR RI, Senin (6/4/2026).

Purbaya mengungkapkan pihaknya tengah melakukan audit menyeluruh terhadap penyaluran restitusi. Khususnya nan berangkaian dengan sumber daya dan sektor lainnya. Adapun audit bakal mencakup periode 2020 hingga 2025.

Maka dari itu, Purbaya bakal menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pihak eksternal untuk pengauditan.

"Saya internal, saya konsentrasi nan 2025 sampai external, itu masuk BPKP 2020 sampai dengan 2025. Jadi saya ingin lihat di mana sih ini-ininya," ujarnya.

Dirinya menjelaskan, audit tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi titik rawan dalam sistem restitusi, sekaligus memastikan penyalurannya tetap sasaran.

"Jadi sekarang kita perketat. Jadi bukan berfaedah kita memberhentikan restitusi, tapi kita perketat jangan sampai nan nggak berkuasa dapat restitusi," ungkapnya.

(haa/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno meminta pemerintah wilayah (Pemda) di seluruh Indonesia untuk melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kondisi daycare di wilayah masing-masing.

"Jadi, kami juga meminta kepada Pemda-Pemda nan lain untuk melakukan pengecekan, melakukan pengecekan tentang kondisi daycare nan ada di daerah-daerah masing-masing," ujar Pratikno dalam konvensi pers di Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (30/4).

Ia menegaskan, Rapat Tingkat Menteri (RTM) nan digelar tidak hanya bermaksud merespons kasus nan terjadi, tetapi juga memperbaiki tata kelola jasa daycare secara menyeluruh.

"RTM (Rapat Tingkat Menteri) ini bukan hanya merespons kasus itu, tetapi nan lebih krusial juga adalah perbaikan tata kelola penjaminan mutu jasa ke depan," katanya.

Pratikno menjelaskan, pemerintah telah mengidentifikasi beragam aspek nan perlu dibenahi, mulai dari izin hingga pengawasan di lapangan.

"Tadi kami sudah membahas, mengeksplorasi banyak sekali hal-hal nan kudu kita perbaiki ke depan. Mulai dari standardisasi, perizinan, integrasi program, sistem info terpadu, dan lain-lain termasuk pengawasan di lapangan, insentif, dan disinsentif. Jadi banyak perihal nan sudah kita elaborasi, kita perlu segera untuk menindaklanjuti," pungkasnya.

Kasus dugaan penganiayaan di tempat penitipan anak terjadi di Daycare Little Aresha. Polisi telah menetapkan 13 tersangka mulai dari ketua lembaga hingga staf lapangan.

Dari laporan sementara, sebanyak 53 anak diduga mengalami kekerasan dari total 103 anak nan terdaftar.

Korban mengalami perlakuan seperti diikat tangan dan kaki, tidak diberi makan-minum secara layak, hingga dibiarkan tidur tanpa dasar dan hanya mengenakan popok.

Riwayat Pendidikan Arifah Fauzi, Menteri PPPA nan Minta Maaf Usai Usulkan Gerbong KRL Wanita Dipindah (Foto: Instagram)

Jakarta -

PT Winn Appliance memegang lisensi resmi merek AIWA di Indonesia melalui surat pemberitahuan tertanggal 30 April 2026. Hak lisensi tunggal atas AIWA berada di bawah kendalinya.

Kepastian ini merujuk pada perjanjian lisensi bernomor Ref 26041401 nan bertindak di Indonesia.

"PT Winn Appliance merupakan pemegang lisensi tunggal nan sah atas merek AIWA di Indonesia berasas perjanjian resmi nan berlaku," kata PT Winn Appliance dikutip dari CNN Indonesia, Kamis (30/4/2026).

Perusahaan juga meminta seluruh pihak, mulai dari produsen, agen, importir, hingga perseorangan untuk tidak lagi menggunakan merek AIWA tanpa izin resmi. Larangan ini bertindak untuk semua jenis produk, baik elektronik maupun nonelektronik.

Langkah ini dinilai sebagai upaya menjaga kepastian norma serta menghindari potensi sengketa nan dapat muncul akibat penggunaan merek tanpa dasar norma nan jelas. PT Winn Appliance menilai penggunaan terlarangan dapat merugikan banyak pihak, termasuk konsumen.

"Kami meminta seluruh pihak nan tetap menggunakan merek AIWA tanpa izin untuk segera menghentikan aktivitas tersebut dan menarik produk dari peredaran," tulisnya.

Perusahaan memberikan tenggat waktu maksimal tujuh hari sejak tanggal pemberitahuan untuk menghentikan penggunaan merek dan menarik produk terkait. Batas waktu ini disebut sebagai kesempatan bagi pelaku upaya untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan nan berlaku.

Jika peringatan tersebut tidak diindahkan, PT Winn Appliance menyatakan bakal mengambil langkah hukum. Tindakan ini bakal merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

"Apabila tidak dipatuhi, kami bakal menempuh jalur norma sesuai ketentuan nan berlaku, termasuk Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016," tegas keterangan resmi.

Pasal tersebut mengatur hukuman pidana bagi pihak nan menggunakan merek terdaftar tanpa kewenangan untuk peralatan alias jasa sejenis. Ancaman hukumannya mencakup pidana penjara hingga lima tahun dan/atau denda maksimal Rp 2 miliar.

PT Winn Appliance menyebut langkah ini sebagai bagian dari upaya menjaga tata kelola merek nan tertib di Indonesia. Selain itu, perusahaan mau memastikan perlindungan terhadap kewenangan kekayaan intelektual dapat melangkah secara konsisten.

"Perusahaan juga menegaskan bahwa pemberitahuan ini berkarakter resmi dan mengikat bagi seluruh pelaku usaha. Kepatuhan terhadap patokan ini diharapkan dapat mencegah akibat norma nan lebih besar di kemudian hari," tutup PT Winn Appliance.

(prf/ega)

Para PRT bekerja rentan di bawah kekerasan dan perbudakan modern. Hampir setiap hari bertumbangan kasus. Bahkan kasus nan fatal hingga menghilangkan nyawa ataupun menimbulkan kecacatan terhadap korban,” ujar Lita Anggraini, Koordinator JALA PRT kepada kumparanWOMAN beberapa waktu lalu.

Hak PRT dan larangan Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT)

Masalah penghasilan tetap perlu diperjuangkan

Masalah penghasilan tetap perlu didiskusikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, agar PRT tidak hidup dalam garis kemiskinan,” ujar Lita.

Rasanya seperti mimpi, ini perjuangan kami para wanita marjinal selama 22 tahun untuk mendapatkan perlindungan,” ujar Ajeng Astuti, salah satu PRT.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengecam kasus kekerasan anak nan terjadi di sebuah daycare di Yogyakarta.

Ia menyatakan pemerintah memastikan penanganan kasus dilakukan secara menyeluruh, termasuk pendampingan terhadap korban.

"Seperti nan kita ikuti beberapa hari nan lalu, terjadi kasus kekerasan anak di daycare di Kota Yogyakarta. Ini adalah kejadian nan sangat memprihatinkan dan tidak dapat ditoleransi, dan sebagaimana acapkali diperintahkan oleh Bapak Presiden bahwa negara kudu datang sigap menjawab persoalan masyarakat dan meningkatkan kualitas jasa kepada masyarakat, termasuk dalam kasus daycare ini," ujar Pratikno dalam konvensi pers di Jakarta, Kamis (30/4).

Koordinasi Lintas Lembaga

Ia menegaskan pemerintah melalui Kemenko PMK terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menangani kasus tersebut.

"Jadi, Kemenko PMK terus berkoordinasi dengan K/L (kementerian/lembaga), dengan Kementerian PPPA, Kemendagri, Pemda, dan kementerian nan lain, KPAI, dan Kepolisian juga mengenai kasus penanganan daycare di Yogyakarta," jelasnya.

Penutupan Daycare dan Pendampingan Korban

Dalam penanganan di lapangan, Pratikno mengatakan pemerintah telah mengambil sejumlah langkah, termasuk penutupan tempat penitipan anak nan menjadi letak kejadian.

"Jadi, sebagaimana kita ikuti, telah dilakukan penutupan dan penyegelan daycare Little Aresha. Kemudian juga Polri, dalam perihal ini Polda DIY, juga telah melakukan penegakan hukum, proses penegakan norma berjalan, dan di saat nan sama juga ada pendampingan korban dikawal oleh Bu Menteri PPPA dan kementerian nan lain," ungkap Pratikno.

Pemda Diminta Perketat Pengawasan

Selain itu, Pratikno meminta pemerintah wilayah di seluruh Indonesia meningkatkan pengawasan terhadap jasa daycare guna mencegah kejadian serupa terulang.

"Jadi, kami juga meminta kepada Pemda-Pemda nan lain untuk melakukan pengecekan, melakukan pengecekan tentang kondisi daycare nan ada di daerah-daerah masing-masing," tandas dia.