Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah segera melakukan pertimbangan mengenai pengelolaan biaya Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Hal itu disampaikannya menyusul polemik ratusan kepala sekolah (kepsek) di Sulawesi Selatan nan disebut mengundurkan diri mengenai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal biaya BOS.

Menurut Lalu, Komisi X DPR menyayangkan terjadinya polemik tersebut dan meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) segera menelusuri akar persoalan nan terjadi.

“Ya, pertama tentu kami menyayangkan perihal tersebut terjadi. Kemudian nan kedua, kami meminta kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan seluruh jejeran untuk segera melakukan pertimbangan dan mencari tahu kejadian nan sesungguhnya nan ada di Sulawesi Selatan hari ini,” kata Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).

Selain evaluasi, Komisi X juga meminta adanya pendampingan dan pembinaan nan lebih kuat terhadap sekolah dalam pengelolaan biaya BOS.

“Yang berikutnya adalah tentu kami menyarankan agar dilakukan pendampingan, pembinaan ketika sekolah mengelola biaya BOS tersebut. Karena ini tidak hanya terjadi di Sulawesi Selatan, tetapi juga di daerah-daerah lain terjadi, banyak terjadi penyelewengan biaya BOS,” ujar Lalu.

“Nah, ketika terjadi seperti ini maka artinya pembinaan, kemudian tata kelola, dan juklak-juknis penggunaan biaya BOS tersebut kudu kita pertimbangan lagi,” lanjutnya.

Lalu mengungkapkan Komisi X langsung berkoordinasi dengan Kemendikdasmen setelah menerima info mengenai polemik tersebut. Ia juga meminta pemerintah wilayah di Sulawesi Selatan turut melakukan evaluasi.

“Ya tentu kami di Komisi X begitu mendengar kejadian tersebut, kami langsung koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, kami juga meminta kepada pemerintah daerah, dalam perihal ini pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota nan ada di Sulawesi Selatan, untuk melakukan pertimbangan juga,” katanya.

Ia menegaskan biaya BOS pada dasarnya berasal dari anggaran Kemendikdasmen nan kemudian disalurkan ke wilayah dan dikelola oleh masing-masing sekolah. Karena itu, pertimbangan tata kelola biaya BOS menjadi langkah nan paling mendesak dilakukan.

“Karena sesungguhnya besaran biaya BOS itu memang terposting di anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan dikirim ke daerah, dikelola oleh sekolah. Nah, memandang kejadian ini, pertimbangan terhadap tata kelola biaya BOS ini menjadi perihal nan utama nan kudu dilakukan,” ucap Lalu.

Terkait kemungkinan adanya pelanggaran norma dalam pengelolaan biaya BOS, Komisi X menyerahkan proses penanganannya kepada abdi negara penegak norma andaikan ditemukan unsur pidana.

“Ya tentu kami mendorong agar perihal ini ditata ulang kembali. Jika arahnya pidana, maka tentu kami serahkan kepada abdi negara penegak norma untuk diproses lebih lanjut,” katanya.

Lalu juga menyoroti indikasi adanya persoalan komunikasi antara dinas pendidikan dan pihak sekolah nan diduga menjadi salah satu aspek munculnya pengunduran diri massal para kepala sekolah.

“Ya artinya ada komunikasi nan tidak baik antara dinas dan sekolah, dalam perihal ini kepala sekolah. Lagi-lagi saya sampaikan bahwa ini tidak hanya terjadi di Sulawesi Selatan saja, ini mungkin hanya Sulawesi nan mencuat, daerah-daerah lain juga terjadi gitu,” jelas Lalu.

“Tetapi nan kami tekankan di sini adalah pembinaan dan tata kelola serta manajemen biaya BOS ini nan perlu terus ditingkatkan, perlu terus dilakukan, tidak hanya oleh pemerintah wilayah tetapi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” sambung dia.

Diduga Terkait Temuan BPK

Sejumlah 326 kepala sekolah disebut berencana mundur setelah ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai dugaan kesalahan pengelolaan biaya BOS. Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat di DPRD Sulsel.

Komisi E DPRD Sulsel mendesak Disdik untuk menyelesaikan polemik tersebut menyusul adanya rumor tentang dugaan perintah pengunduran diri menjelang Penerimaan Murid Baru 2026/2027.

“Kami saran dan rekomendasi agar penandatanganan surat pernyataan pengunduran diri kepala sekolah itu dihentikan. Kami meminta Kepala Dinas Pendidikan membicarakan persoalan ini baik-baik, agar tidak menimbulkan riak maupun rumor negatif mengenai dugaan pemaksaan kepsek untuk mundur,” ujar Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah, dikutip dari Antara, Senin (15/6).

Dugaan perintah mundur ini menyasar kepsek SMA dan SMK. Pada tahap pertama terdapat 128 kepsek nan diminta mundur, disusul 198 kepsek pada tahap kedua, sehingga totalnya mencapai 326 orang.

Kebijakan tersebut diduga dipicu oleh temuan BPK atas dugaan kesalahan pengelolaan biaya BOS di sejumlah SMAN di Sulsel. Total SMA dan SMK se-Sulsel tercatat sebanyak 1.532 sekolah.

Adapun BPK sebenarnya merekomendasikan agar temuan tersebut diselesaikan melalui sistem pengembalian kerugian. Rekomendasi ini pun telah ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh para kepsek nan bersangkutan.

“Temuan itu sudah dikembalikan oleh kepala sekolah, apalagi perihal ini diakui oleh Kepala Dinas Pendidikan. Jadi, kami menganggap persoalan tersebut sudah selesai, dan tidak perlu ada surat pernyataan pengunduran diri nan dibuat lagi oleh kepsek,” kata Andi.

Menurutnya, lantaran kesalahan manajemen telah diperbaiki dan biaya BOS telah dikembalikan sesuai rekomendasi BPK, Disdik kudu mencari solusi terbaik tanpa ada pihak nan dirugikan.

Ia menilai pengunduran diri massal bukanlah solusi dan meminta Disdik segera melaporkan perkembangan ini kepada Gubernur.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Najamuddin, menjelaskan dalam RDP tersebut bahwa setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) nan diduga melakukan pelanggaran tetap kudu menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat.

Namun, dia menekankan hasil pemeriksaan tidak selalu berujung pada proses norma jika bisa diselesaikan lewat perbaikan administrasi.

“Sejauh ini tidak ada indikasi penggelapan biaya BOS. Istilah penggelapan baru bisa digunakan jika ada hasil pemeriksaan berkekuatan norma nan menyatakannya. Kalau sudah mengarah ke proses hukum, itu bukan ranah dan kewenangan saya. nan jelas, kami mengikuti patokan serta kebijakan nan berlaku,” kata Iqbal.

Iqbal menambahkan, berasas Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 mengenai penugasan pembimbing sebagai kepsek, dugaan pelanggaran nan masuk kategori penyalahgunaan kewenangan berpotensi menjadi pelanggaran berat.

Dalam patokan tersebut, ada tiga opsi pemberhentian kepsek, ialah lantaran meninggal dunia, melakukan pelanggaran berat, alias atas permintaan sendiri.

“Persetujuan terhadap surat pengunduran diri itu belum dikeluarkan. Mekanisme untuk kepala sekolah diatur dalam peraturan menteri, karena kedudukan itu adalah tugas tambahan. Evaluasi dari Disdik, Inspektorat, dan BKD tetap berjalan. Memang ada pertimbangan keahlian dan integritas nan tidak tercapai. Jika diberhentikan lantaran pelanggaran berat pasti ada catatan buruk, tetapi jika mundur atas permintaan sendiri, tidak ada catatan,” kata Iqbal.

Liputan6.com, Jakarta - Massa mahasiswa dari Universitas Bung Karno (UBK) dan Universitas MH Thamrin, berbareng sejumlah aliansi mahasiswa menggelar tindakan demonstrasi di area Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026).

Pantauan Liputan6.com, massa bergerak secara konvoi mulai dari Kampus UBK di Jalan Kimia, melewati area Tugu Tani, hingga akhirnya memasuki area Jalan Medan Merdeka Selatan.

Namun, langkah konvoi ratusan mahasiswa tersebut tidak melangkah mulus menuju titik utama aksi. Sesampainya di depan Gedung Menara BSI (Bank Syariah Indonesia) Tower, pergerakan massa langsung diadang oleh barikade pagar besi kokoh nan sengaja dipasang abdi negara keamanan untuk menutup akses jalan total ke arah area Patung Kuda.

Akibat penghadangan tersebut, massa mahasiswa terpaksa tertahan di Jalan Medan Merdeka Selatan tepat di depan Gedung BSI Tower nan mengarah ke Patung Kuda.

Di titik pembatasan tersebut, para mahasiswa langsung merapatkan barisan dan bergantian melakukan orasi di atas mobil komando untuk menyampaikan kritik tajam terhadap keahlian pemerintah saat ini nan mereka nilai sangat buruk.

Di sela-sela penyampaian tuntutan, orator perwakilan mahasiswa acapkali meminta dengan tegas agar abdi negara kepolisian nan berjaga di letak bersedia membuka barikade pagar besi tersebut.

Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto mengaku menemukan dua perangkat pencari nan menempel di rangka bawah dan salah satu roda mobil nan digunakannya.

Tiyo mengatakan, kecurigaan ini berasal saat dia mengikuti obrolan di Balai Penjamin Mutu Provinsi Jawa Tengah pada Sabtu (13/6) pagi hingga pukul 12.30 WIB. Ia merasa saat itu telah dibuntuti orang tak dikenal. Namun, dia memilih mengabaikan perihal tersebut dan melanjutkan perjalanan untuk mengikuti tindakan di Gejayan, Yogyakarta.

"Nah, besok paginya saya menghadiri obrolan di Balai Penjamin Mutu Provinsi Jawa Tengah nan diadakan oleh Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sana saya sudah mendapati ada beberapa orang tidak dikenal nan menguntit dan kemudian memotret saya secara jelas, apa nan saya lakukan, termasuk ketika saya jalan. Itu menurut saya jadi aba-aba bahwa saya memang sedang diintai," kata Tiyo kepada wartawan, Senin (15/6).

"Sesudah aktivitas itu selesai sekitar pukul 12.30 WIB, saya segera berangkat ke Jogja untuk turut terlibat dalam tindakan di Gejayan," lanjut Tiyo.

Dalam perjalanan dari Semarang ke Jogja, Tiyo mengaku menerima sejumlah notifikasi dari aplikasi PBX Finder di ponselnya. Namun, dia tetap mengabaikan perihal tersebut dan konsentrasi menyetir menuju Jogja.

Setelah mengikuti tindakan Gejayan di Jogja, tepatnya sekitar pukul 21.00 WIB, Tiyo akhirnya mencari penyebab munculnya notifikasi dari aplikasi tersebut. Saat itu dia menemukan sebuah kotak hitam nan menempel di rangka bawah mobil.

"Kemudian baru ketika malamnya sesudah tindakan dari Gejayan, sekitar pukul 20.00 alias pukul 21.00 begitu, saya mendapati notifikasi itu muncul kembali. Notifikasi itu muncul kembali dan segera saya cek. Saya temukan perangkat kotak nan punya magnet ditempel di bagian belakang bodinya," ujarnya.

Kotak Hitam Direndam

Tiyo kemudian merendam kotak hitam tersebut. Setelah itu, dia melanjutkan perjalanan kembali ke Semarang.

Namun, dalam perjalanan itu aplikasi PBX Finder di ponselnya tetap terus mengirimkan notifikasi. Ia merasa heran lantaran kotak hitam nan pertama kali ditemukan sudah direndam dalam air dan semestinya sudah rusak.

Ia kemudian memeriksa ulang seluruh bagian mobil dan menemukan barang mencurigakan lain nan ditempel di roda mobil.

"Loh kok notifikasi itu tetap muncul lagi. Kami cari lagi dan rupanya kami temukan dalam corak lain ialah lingkaran pipih ditempel menggunakan solasi, eh ya solasi, lakban hitam gitu di bagian ban kanan belakang," jelasnya.

Tiyo menyatakan mobil tersebut bukan miliknya, melainkan milik saudaranya.

"Harap dicatat dan jangan dijadikan diksi mobil Ketua BEM ya, lantaran itu bukan mobil saya. Itu adalah mobil nan dipinjamkan oleh kerabat nan prihatin sekaligus peduli pada keselamatan saya, sehingga dia pinjamkan itu sejak teror demi teror saya alami," ucapnya.

Saat ditanyai apakah bakal melaporkan kasus ini ke polisi, Tiyo mengaku tetap mempertimbangkannya.

"Saya sedang pertimbangkan untuk laporkan sembari lakukan investigasi secara mandiri," tandasnya.

Respons Polda DIY

Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan merespons peristiwa tersebut. Ia mengatakan pihaknya hingga saat ini belum menerima laporan dari Tiyo.

Polda DIY meminta agar Tiyo segera melaporkan kasus tersebut untuk ditindaklanjuti.

"Terkait info tersebut, kami sampaikan bahwa hingga saat ini Polda DIY belum menerima laporan resmi dari pihak nan bersangkutan. Meskipun demikian, jejeran kami di lapangan tetap melakukan pemantauan dan pengumpulan info awal demi menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif," ujarnya.

"Kami mempersilakan kerabat Tiyo alias pihak nan dirugikan untuk segera membikin laporan resmi ke Polda DIY. Laporan tersebut krusial sebagai dasar norma bagi kami untuk melakukan penyelidikan secara prosedural, objektif, dan mendalam," lanjutnya.

Kementerian Sosial berbareng Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mulai melakukan verifikasi aktual ke rumah-rumah orangtua siswa Sekolah Rakyat di Jawa Timur nan diusulkan mendapat program bedah rumah.

Tahapan verifikasi ditargetkan selesai pada bulan ini sehingga proses pembaharuan dapat segera dimulai pada bulan Juli secara bertahap.

Kepala Satker Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Jawa Timur Shinta Dewi Astari mengatakan verifikasi aktual dilaksanakan untuk memastikan program tepat sasaran.

"Tadi kita lakukan kunjungan ke rumah-rumah calon penerima bantuan, ada tiga lokasi, itu lolos (verifikasi)," ujarnya di Ponorogo, Jawa Timur, Minggu (14/6/2026).

Tiga rumah orangtua siswa sekolah rakyat nan didatangi tim berlokasi di Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo; di Desa Brahu, Kecamatan Siman; dan di Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis. Di sana tim melakukan asesmen awal mengecek struktur bangunan, kepantasan sanitasi, luasan lahan, serta kondisi riil di lapangan.

"Akan dilakukan peningkatan kualitas terhadap rumah calon penerima support tersebut. Calon penerima support kebetulan anaknya itu sekolah di sekolah rakyat, sesuai usulan Kemensos," Shinta menjelaskan.

Pemerintah menargetkan pembaharuan 10.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini merupakan sinergi Kementerian Sosial dan Kementerian PKP untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem dengan membedah rumah family siswa agar lebih layak huni.

Di Ponorogo, terdapat 80 calon penerima bantuan, dengan tahap awal realisasi terhadap 55 penerima bantuan. Sementara untuk Jawa Timur total terdapat 1.837 penerima bantuan. Tahapan verifikasi di Ponorogo dan kabupaten/kota lain di Jawa Timur seperti Gresik dan Pasuruan terus dikebut untuk memastikan program melangkah sesuai target.

Provinsi Jawa Timur mempunyai 26 Sekolah Rakyat nan tersebar di beragam kabupaten dan kota. Jumlah tersebut menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan akomodasi Sekolah Rakyat terbanyak di Indonesia. Sekolah Rakyat merupakan program prioritas nan diinisiasi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memutus mata rantai kemiskinan. Melalui program Sekolah Rakyat anak-anak dari family prasejahtera disekolahkan dan orangtuanya diberdayakan.

Ilustrasi(MI/RIFALDI PUTRA)

AKTRIS Marshanda bersiap datang di layar bioskop lewat movie baru berjudul ‘Saat Aku Bersuara’, wanita berumur 36 tahun itu tampil memerankan karakter nan tidak biasa ialah sebagai Nadia, seorang penyintas kekerasan seksual.

Marshanda mengaku bukan perihal mudah memerankan karakter Nadia, Aktris nan mengawali karir lewat sinetron Bidadari itu mengaku kudu melewati proses emosional nan dalam untuk mendalami karakter Nadia.

“Untuk memerankan karakter Nadia, saya banyak minta input dan belajar dari orang-orang nan pernah mengalami (kekerasan seksual). Saya juga lebih banyak berbincang dengan Pak Sonu (Sutradara) dan melakukan nan terbaik sesuai arahan,” ucap Marshanda di Jakarta, Minggu (14/6).

Dijelaskan Marshanda, meskipun sang sutradara memintanya untuk menonton movie serupa sebagai bahan referensi, tetapi Marshanda menolaknya, lantaran dia cemas jika itu dilakukan karakter nan diperankan nantinya justru bakal mirip dengan movie tersebut.

”Aku sengaja memilih untuk tidak menonton film-film lain bertema serupa saat syuting. Aku takut aktingku jadi mirip dengan nan sudah ada. Aku mau karakter Nadia ini keluar murni dari proses belajar dan pengarahan pak Sonu," terang Marshanda.

Tampilkan Ragam Emosi

Dijelaskan Marshanda, salah satu poin paling berkesan baginya dalam movie ini adalah spektrum emosi nan kudu dia mainkan mulai dari titik terendah hingga upaya untuk kembali mempunyai harapan. 

Baginya, bagian itu jadi tantangan tersendiri selama proses syuting. “Emosi nan saya tampilkan dalam movie ini sangat beragam, tapi menurut saya nan paling susah dan dahsyat adalah saat berharap, ketika tidak ada janji di depan, apakah bakal dibela alias dianggap,” jelasnya.

Marshanda pun mengungkap jika dia banyak belajar selama memerankan karakter Nadia nan bisa menjadi pelajaran dalam hidupnya. “Aku belajar dari karakter Nadia bahwa orang nan berani merasakan hari-hari tergelap dan terseramnya, adalah orang nan paling bisa menghargai hari-hari terindahnya," tukas Marshanda.

Sinopsis

Film Saat Aku Bersuara mengangkat kisah Nadia (Marshanda), seorang pengacara muda nan cerdas, mendapati hidupnya hancur seketika saat pernikahannya batal di detik-detik terakhir. Namun kepahitan itu tidak membuatnya tunduk. Ia bangkit, dan mengabdikan dirinya untuk memihak hak-hak kaum perempuan.

Bersama dua sahabatnya, Andien (Rini Yulianti) dan Riana (Hana Malasan), serta Adrian (Ibnu Jamil), seorang Jaksa Penuntut Umum nan menjadi bagian krusial dalam perjalanannya, Nadia berjuang membangun kembali hidupnya, termasuk hubungannya nan sempat retak dengan sang Ayah (Teuku Rifnu Wikana).

Ketika luka-luka masa lampau perlahan menemukan jalannya masing-masing, Nadia semakin yakin, selama dia berani bersuara dan tidak menyerah, angan tidak bakal pernah padam. Adapun movie Saat Aku Bersuara dijadwalkan tayang pada 18 Juni 2026. (H-2)

Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Steinmeier menyampaikan terima kasih menggunakan bahasa Indonesia.

"Presiden Prabowo Subianto, terima kasih banyak," kata Steinmeier dalam bahasa Indonesia di Istana Merdeka, Senin (15/6/2026).

Steinmenier Indonesia merupakan mitra krusial bagi Jerman. Dia mengaku sudah empat kali berjamu ke Indonesia. Kunjungan sebelumnya dilakukan saat dia tetap menjadi Menlu Jerman.

"Ini keempat kalinya saya berjamu ke sini. Jumlah kunjungan ini menunjukkan sungguh pentingnya hubungan dengan Indonesia bagi kami di Jerman," ujarnya.

Pertemuan berbareng Prabowo ini, menurut Steinmeier, diadakan dalam situasi bumi nan sangat sulit. Dia mencontohkan sejumlah perang di beragam negara.

"Di Eropa sedang ada perang demikian juga di tengah, di Asia Tengah. Dan konflik-konflik nan tetap berjalan termasuk di Sudan dan Jerman nan belum terselesaikan," ujarnya.

Steinmeir mengungkapkan argumen berjamu ke Indonesia. Sebab, posisi Indonesia nan dinilai krusial oleh Jerman.

"Pokok saya kembali berjamu ke sini ada argumen nan berat. Di dalam situasi di mana bumi terguncang oleh kekerasan di banyak area bumi nan makin meningkat," ujarnya di samping Prabowo.

"Dalam situasi kemitraan seperti antara Jerman dengan Indonesia sangat berarti. Ini merupakan kemitraan antara kedua negara nan saling berkomitmen untuk dasar patokan nan tetap," imbuhnya.

(rfs/haf)

Jakarta -

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengumumkan kebijakan pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap tidak bertindak pada besok hari. Peniadaan tersebut dilakukan lantaran bertepatan dengan Hari Libur Nasional Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah.

Informasi itu disampaikan Dishub DKI Jakarta melalui unggahan di akun IG resminya, Senin (15/6/2026).

"Sehubungan dengan Hari Libur Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah pada 16 Juni 2026, penyelenggaraan sistem Ganjil Genap di beragam ruas jalan di Jakarta ditiadakan," tulis Dishub DKI Jakarta dalam unggahannya.

Dishub menjelaskan, kebijakan tersebut merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026.

Selain itu, peniadaan ganjil genap juga berpatokan pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019. Dalam Pergub tersebut disebutkan bahwa pembatasan lampau lintas dengan sistem ganjil genap tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional nan ditetapkan pemerintah.

Dengan demikian, seluruh kendaraan roda empat alias lebih dapat melintas di ruas jalan nan biasanya menerapkan sistem ganjil genap tanpa memandang nomor terakhir pelat nomor kendaraan pada Selasa besok.

Meski ganjil genap ditiadakan, Dishub tetap mengimbau masyarakat untuk menjaga keselamatan dan mematuhi rambu lampau lintas selama berkendara.

(bel/yld)

Jakarta -

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPI) meminta masyarakat untuk mewaspadai tindakan penipuan nan mengatasnamakan perusahaan. Modusnya, pelaku menjual daging ayam pangkas melalui media sosial dengan nilai murah dari pasaran umum dan meminta pembayaran melalui transfer alias QRIS.

Belakangan, muncul laporan korban nan mengalami kerugian usai melakukan transaksi melalui media sosial. Pelaku menyatakan menjual produk dari CPI Bandung. Namun, setelah korban mentransfer uang, peralatan nan dijanjikan tidak dikirimkan.

Merespons perihal ini, Communication & Public Affair Coordinator CPI, Gun Affandy mengimbau agar masyarakat tidak percaya promosi melalui media sosial dengan langkah pembayaran melalui QRIS alias transfer ke rekening tertentu nan mengatasnamakan perusahaan.

"Silahkan melakukan pengecekan melalui Hotline kami 02I-692 0000. Apabila masyarakat mendapat alias menerima penawaran nan mengatasnamakan CPl, silakan konfirmasi ke jasa Hotline, petugas kami bakal melayani dan memberikan informasi," ujar Gun dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).

Gun menyampaikan modus penipuan tersebut sebenarnya sudah berjalan cukup lama dan telah berulang kali disosialisasikan melalui beragam media massa lokal hingga nasional. Pihaknya juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dengan promosi-promosi penawaran penjualan nilai murah, apalagi dengan menyetorkan sejumlah duit terlebih dulu melalui QRIS / virtual account/e-Wallet.

"Kami tegaskan, bahwa selama ini kami tidak pernah menyediakan pembayaran melalui QRIS / virtual account/e-Wallet" tegas Gun.

Sementara itu, Vice President Hukum dan Komunikasi Publik CPI, Yustinus B. Solakira, menyarankan agar korban penipuan melaporkan kasus penipuan ini ke pihak kepolisian dengan tujuan agar pihak berkuasa dapat mengusut dan menemukan pelakunya.

"Kami menyarankan agar para korban bisa melaporkannya ke pihak kepolisian atas tindak penipuan, nan secara nyata menyebabkan kerugian material," paparnya.

Menurut informasi, para korban telah menyetor sejumlah duit ke pihak nan tidak bertanggung jawab untuk membeli daging ayam potong. CPI pun menegaskan tidak pernah melakukan penawaran sebagaimana nan ada dalam media sosial dan rupanya itu dilakukan oleh pelaku nan tidak ada kaitannya dengan perusahaan.

(ega/ega)

Arus Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Tersendat (foto: Okezone)

Kejaksaan Agung meminta jajarannya di wilayah untuk mengekspos Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) nan terindikasi terlibat dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis di Badan Gizi Nasional (BGN).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan langkah tersebut dilakukan seiring pengembangan investigasi nan tetap berlangsung.

“Tapi Kejaksaan Agung bakal memerintahkan kepada wilayah untuk mengekspose SPPG nan diduga ada indikasi,” kata Anang kepada wartawan di Kantor Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (15/6).

Anang menjelaskan, interogator tetap mendalami keterkaitan sejumlah pihak dalam perkara tersebut, termasuk aliran biaya dan peran masing-masing tersangka.

Tiga mantan petinggi BGN menjadi tersangka dalam kasus ini ialah eks Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.

“Nanti nan jelas ini strategi penyidikan, kelak ke depan seperti apa tidak bisa diungkap semua lantaran tetap tahap penyidikan. Belum kita bisa terbuka, itu masuk materi perkara,” kata Anang.

Meski demikian, dia menegaskan terdapat keterkaitan antara para pihak nan saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Tapi kan Saudara bisa lihat kaitannya, benang merahnya, mengenai pengadaan ini dan lain-lain, itu ada kaitan semuanya,” ujarnya.

Selain itu, Anang mengungkapkan saat ini interogator juga tetap mempelajari permohonan justice collaborator (JC) nan diajukan Sony Sonjaya.

“Permohonan terhadap JC (Sony) memang sudah diterima dan dipelajari penyidik,” kata Anang.

Ia menambahkan, pemeriksaan lanjutan bakal dilakukan dalam pekan ini.

“Dalam minggu ini bakal dilakukan pemeriksaan penyidik,” ujarnya.

Selain mendalami tindak pidana korupsi, Kejaksaan Agung juga membuka kesempatan menerapkan pasal tindak pidana pencucian duit guna menelusuri aset dan pihak-pihak nan diduga menikmati hasil kejahatan.

“Pasti kita bakal mengejar, pihak-pihak nan dianggap terlibat pasti. Tidak hanya mempidanakan orangnya, tapi gimana kita juga memulihkan kerugian negara dengan salah satunya instrumen TPPU terhadap pihak nan ada kaitan dan nan menerima,” kata Anang.

Sejauh ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan lima tersangka dalam perkara ini. Selain tiga tersangka dari BGN, tersangka lainnya adalah Asep Yusuf Somantri serta Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal, Andri Mulyono. Asep Yusuf disebut sebagai orang dekat Sony.

Penyidik tetap terus mengembangkan perkara tersebut, termasuk menelusuri dugaan penyimpangan pengadaan peralatan dan jasa serta aliran biaya nan mengenai dengan program MBG.

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia mengumumkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2026 tercatat sebesar USD 439,8 miliar alias secara tahunan tumbuh sebesar 1,9%. Lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2026 sebesar 1% secara tahunan.

Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Senin, 15/06/2026) berikut ini.

Add as a preferred
source on Google

John Herdman dapat pujian setelah membawa Timnas Indonesia menang atas Oman dan Mozambik. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

PELATIH Timnas Indonesia John Herdman mendapat pujian setelah mengantarkan sang tim menang atas Oman dan Mozambik di FIFA Matchday Juni 2026. Tak tanggung-tanggung, pujian diterima John Herdman dari mantan Ketua Umum PSSI, Nurdin Halid.

1. Detail Manis John Herdman

Nurdin Halid mengatakan John Herdman sangat perincian dalam upaya membangun kualitas Timnas Indonesia. Ia menilai John Herdman selalu berupaya mengenal Indonesia tidak hanya dari segi sepakbola saja, tetapi juga luar lapangan untuk memoles skuad Garuda.

John Herdman saat memimpin sesi latihan Timnas Indonesia. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

"Saya lihat di John Herman ini ada karakter nan berbeda dengan pelatih-pelatih nan lalu. Ia mau mengetahui, memahami kultur bangsa Indonesia. Itu dulu. Nah, itu lantaran memahami sepakbola, itu karakter," kata Nurdin Halid.

Baca Juga:

"Setelah dia memberi karakter, maka dia mampu, bisa menciptakan kerja sama. Itu adalah sebuah pemahaman baru di dalam menangani Tim Nasional oleh pembimbing asing," tambah Nurdin Halid.

2. Dukungan Penuh ke John Herdman

Ia pun turut memuji keramahan John Herdman sehingga sigap menyatu dengan pemain-pemain Timnas Indonesia. Ia pun memberikan support penuh untuk John Herdman agar Timnas Indonesia lebih baik ke depan.

"John Herdman saya lihat komunikatif. Dan tidak arogan dan tidak sombong," kata Nurdin Halid.

Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan pidato setelah meresmikan pembaharuan Istana Gebang dan patung Bung Karno di Blitar, pada Senin (15/6).

Dalam pidato tersebut, Megawati menyampaikan beberapa pendapatnya mengenai nilai pangan hingga demo mahasiswa nan kemarin ramai dibahas. Meski begitu, Megawati menekankan dirinya dan Presiden Prabowo Subianto tidak bermusuhan.

Di tengah kritiknya terhadap kondisi ekonomi, Megawati secara unik menyampaikan bahwa dirinya bukan musuh Presiden Prabowo Subianto. Ia menunjukkan bukti kedekatan mereka saat peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni lalu, guna menepis upaya pihak mana pun nan mau membenturkan mereka.

“Pak Prabowo sama saya bersahabat. Tapi kan harusnya dipisahkan, berkawan ya bersahabat, tapi berpolitik kita bisa untuk apa? Untuk demokratisasi. Tapi saya bukan musuh dia, itu kawan saya," tuturnya.

"Kamu lihat toh waktu 1 Juni? Aku kan gandengan sama dia, ketawa-ketawa. Ayo, apa artinya? Nggak ada. Nanti baru orang teman-temannya nan maunya mem-berang-ko-kan (membenturkan), ‘Oh Ibu Mega itu coba gitu mau melawan Pak Prabowo’. Nanti bisa saya jawab. Jangan gitu dong! Kalian tuh kudu berani, lantaran negara kita ini punya tata hukumnya,” jelas Megawati.

Soroti Harga Pangan hingga Demo Mahasiswa

Dalam pidatonya, Megawati menyoroti nilai pangan nan belakangan sedang naik.

Megawati mencontohkan khususnya cabe nan dilaporkan mencapai Rp 180.000 per kilogram di sejumlah daerah. Di hadapan ribuan kader dan simpatisan nan memadati laman Istana Gebang, Megawati mengakui bahwa nilai kebutuhan pokok sedang melonjak.

Ia apalagi berbincang langsung dan meminta audiens menyebut nilai cabe di wilayah masing-masing.

"Harga-harga di sini udah pada naik apa belum? Cabe harganya berapa? Seratus ribu? Enam puluh ribu? Di wilayah timur saya dapat laporan cabe itu harganya Rp 180.000. Wes ora usah mangan lombok (sudah tidak usah makan cabai) wes ora usah. Atau apa? Bikin aktivitas menanam cabe di rumah sendiri,” ujar Megawati.

Namun, dia mengingatkan bahwa dalam menyampaikan keluhan mengenai kebijakan ekonomi, masyarakat dan kader partai kudu memahami tata langkah serta etika dalam sistem norma tata negara, terutama lantaran PDIP saat ini berada di luar pemerintahan.

"Saya tahu nilai udah pada naik. Tapi saya juga tahu tata cara. Saya tidak ada dalam pemerintahan. Ya saya bakal menyampaikan, tapi menyampaikannya ke siapa? Yaitu ke DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Gitu lho. Itu apa namanya? Itu tata cara, itu apa namanya? Etika dan moral,” tegasnya.

Di sisi lain, Megawati juga menyoroti dinamika kerakyatan hari ini, termasuk tindakan penyampaian pendapat oleh mahasiswa seperti nan dilakukan BEM UI. Alih-alih mempersoalkan aktivitas mahasiswa, Megawati justru menyentil pengawalan ketat abdi negara keamanan dan membujuk seluruh komponen bangsa untuk meneladani keberanian mahasiswa dalam bersikap teguh tanpa rasa takut di negara demokrasi.

"Kemarin saya lihat BEM UI itu demo. Wah, kok saya tuh mikir 'ini sopo toh yo?' Ya apa boleh buat, polisinya toh, lampau Angkatan Daratnya. Terus saya tuh mikirnya begini, mahasiswa itu masuk tidak sebagai penduduk negara Indonesia? Masuk! Itu menunjukkan apa? Hati kalian itu tidak teguh! Jadi mestinya jangan takut. Kalau iya ya iya, jika tidak ya tidak. Nah saya berani ngomong gini, terus saya mau ditangkap? Ayo! Mana di sini ada polisi? Panggil sini!” cetus Megawati.

Ia menekankan pentingnya mentalitas merdeka nan kudu dimiliki penduduk negara.

Soal Harga Pangan: Prihatin pada Petani

Selain menyoroti kenaikan nilai di tingkat konsumen, Megawati juga menyampaikan keprihatinannya pada nasib petani sebagai "Soko Guru" bangsa. Mengambil pelajaran dari konsep Marhaenisme nan diajarkan Bung Karno melalui dialognya dengan Pak Marhaen di Bandung, Megawati menegaskan pentingnya mengorganisir petani agar berdikari dan bisa mewujudkan kedaulatan pangan.

Untuk itu, dia kembali mengingatkan petunjuk nan telah dia keluarkan sejak tahun 2021 kepada seluruh struktur partai untuk menggalakkan penanaman 10 jenis tanaman pangan pendamping beras guna mencegah ancaman kelaparan.

"Sejak 2021 sebagai Ketua Umum, saya sudah memberikan petunjuk ke seluruh wilayah untuk menanam 10 tanaman pangan sebagai pendamping beras. Siapa nan sudah mengerjakan? Jangan sombong jika jadi personil PDI Perjuangan. Kalian tidak malu sama saya? Umur saya sudah mau 80 tahun, tapi saya tetap bisa berteriak seperti ini. Mbok ya semangat!” selorohnya.

Megawati mengingatkan kembali pesan mendasar dari Bung Karno bahwa urusan perut rakyat adalah prioritas absolut nan kudu dipenuhi demi mencegah terjadinya kerusuhan.

"Artinya nomor satu untuk rakyat adalah makanan. Makanya kenapa saya tadi nanya nilai sudah naik apa belum,” pungkasnya.

Peresmian pembaharuan Istana Gebang nan dihadiri ribuan kader dan ketua partai itu berjalan khidmat. Setelah pidato dan penekanan sirine selesai, Megawati berbareng keluarga, jejeran petinggi partai, dan sahabatnya, melangkah masuk untuk berkeliling meninjau interior rumah masa mini Bung Karno tersebut.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama buka bunyi penyebab utama bertumpuknya ribuan kontainer di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada pekan lalu.

Ia mengatakan, masalah penumpukan kontainer nan sudah selesai itu bukan disebabkan proses manajemen kepabeanan, melainkan disebabkan perusahaan importir membiarkan barangnya berdomisili lama di pelabuhan.

"Ketika kontainer-kontainer sudah mengalami pengeluaran, peralatan tetap terjadi penumpukan, lantaran para pelaku tidak segera melakukan pengeluaran," kata Djaka saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Djaka menjelaskan, pembiaran peralatan di pelabuhan ini di antaranya seperti nan dilakukan perusahaan otomotif, ialah BYD dan Wuling.

Menurut Djaka, perusahaan-perusahaan itu memanfaatkan akomodasi pelabuhan untuk membiarkan peralatan nan diimpornya tidak segera keluar dari area pelabuhan selama 3 hari.

"Contoh seperti BYD-Wuling tetap memanfaatkan akomodasi nan diberikan pelabuhan selama 3 hari setelah SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) keluar apalagi lebih dari 2 minggu tidak diangkat keluar, kemarin nyaris 10 ribu kontainer nan di pelabuhan," tegasnya.

Untuk menyelesaikan masalah itu, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) kata dia telah melakukan pemaksaan agar perusahaan-perusahaan importir itu tidak membiarkan peralatan tertumpuk lama di pelabuhan, sehingga mengganggu dwelling time.

"Kita melakukan pemaksaan ke perusahaan untuk melakukan pengeluaran dari area pelabuhan, dari sisi kepabeanan mereka sudah selesai administrasinya, hanya nan belum pengeluaran dari pelabuhan itu lantaran mrk manfaatkan 3 hari di pelabuhan kewenangan nan tetap mereka bisa peroleh," ucap Djaka.

Menurut Djaka, penyebab utama perusahaan membiarkan barangnya di pelabuhan dalam waktu lama lantaran biaya nan lebih murah jika ditempatkan di luar pelabuhan.

"Karena kesulitan tempat di luar, sehingga mereka dengan mengingat cost lebih murah dari luar mereka memanfaatkan itu. Mungkin kita bakal segera mendorong mereka ke lini dua, di tempat luar pelabuhan," tuturnya.

(arj/arj)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta -

Kementerian Sosial RI (Kemensos) berbareng Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI (PKP) mulai melakukan verifikasi aktual ke rumah-rumah orangtua siswa Sekolah Rakyat di Jawa Timur (Jatim) nan diusulkan mendapat program bedah rumah.

Tahapan verifikasi ditargetkan selesai pada bulan ini sehingga proses pembaharuan dapat segera dimulai pada bulan Juli secara bertahap.

Kepala Satuan Kerja (Satker) PKP Provinsi Jatim Shinta Dewi Astari mengatakan verifikasi aktual dilaksanakan untuk memastikan program tepat sasaran.

"Tadi kita lakukan kunjungan ke rumah-rumah calon penerima bantuan, ada tiga lokasi, itu lolos (verifikasi)," ujar Shinta. dalam keterangan tertulis, Senin (15/6/2026).

Tiga rumah orangtua siswa sekolah rakyat nan didatangi tim berlokasi di Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo; di Desa Brahu, Kecamatan Siman; dan di Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis.

Di sana, tim melakukan asesmen awal mengecek struktur bangunan, kepantasan sanitasi, luasan lahan, serta kondisi riil di lapangan.

"Akan dilakukan peningkatan kualitas terhadap rumah calon penerima support tersebut. Calon penerima support kebetulan anaknya itu sekolah di sekolah rakyat, sesuai usulan Kemensos," jelas Shinta.

Pemerintah menargetkan pembaharuan 10.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Program ini merupakan sinergi Kemensos dan Kementerian PKP untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem dengan membedah rumah family siswa agar lebih layak huni.

Di Ponorogo, terdapat 80 calon penerima bantuan, dengan tahap awal realisasi terhadap 55 penerima bantuan. Sementara untuk Jatim total terdapat 1.837 penerima bantuan.

Tahapan verifikasi di Ponorogo dan kabupaten/kota lain di Jatim seperti Gresik dan Pasuruan terus dikebut untuk memastikan program melangkah sesuai target.

Provinsi Jatim mempunyai 26 Sekolah Rakyat nan tersebar di beragam kabupaten dan kota. Jumlah tersebut menjadikan Jatim sebagai provinsi dengan akomodasi Sekolah Rakyat terbanyak di Indonesia.

Sekolah Rakyat merupakan program prioritas nan diinisiasi langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk memutus mata rantai kemiskinan.

Melalui program Sekolah Rakyat, anak-anak dari family prasejahtera disekolahkan dan orang tuanya diberdayakan.

(hnu/ega)

Jakarta -

PT Pertamina Patra Niaga memastikan seluruh produk bahan bakar (BBM) seperti bensin, solar, hingga avtur mempunyai kualitas seragam sesuai standar. Sebelum sampai ke konsumen, Subholding sektor hilir migas ini melakukan pengawasan ketat mulai dari pengolahan BBM di kilang, pengetesan di laboratorium, sampai akhirnya distribusi.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan salah satu metode nan digunakan demi menjaga mutu BBM dari kilang Pertamina sampai ke tangan konsumen adalah dengan proses pengelolaan 'impurities'.

Pada dasarnya dalam proses ini Pertamina mereduksi unsur pengotor (impurities) dalam bahan bakar nan secara alami terbawa dalam minyak mentah (crude). Impurities alias unsur pengotor nan dimaksud seperti sulfur, garam, masam naftenat, nitrogen, serta logam berat seperti nikel, vanadium, dan merkuri.

"Proses ini mencegah agar zat-zat tersebut tidak mengontaminasi minyak mentah dan menghalang keahlian kilang sehingga produk kilang tetap terjaga kualitasnya," ujar Roberth dalam keterangan resminya, Senin (15/6/2026).

Lebih lanjut, Roberth menjelaskan ada tiga tahapan pengelolaan impurities di enam kilang di bawah Pertamina Patra Niaga. Pertama, menjaga elastisitas operasi kilang melalui seleksi dan pencampuran crude menggunakan Crude Acceptance Matrix (CAM) dan blending, sehingga crude berimpuritas tinggi tetap bisa diolah dengan aman.

Kedua tahap pre-treatment dan chemical treatment untuk menurunkan kadar air, garam, sulfur, nitrogen, serta logam, didukung teknologi desalter, hydrotreating, dan injeksi bahan kimia pelindung korosi.

Kemudian pada tahap akhir nan ketiga ialah asset integrity & reliability, Pertamina memastikan kilang beraksi kondusif dan berkepanjangan dengan material anti-korosi, inspeksi berkala, serta pemeliharaan rutin. Menciptakan BBM berstandar Euro 4.

"Hasil dari tiga tahapan tersebut adalah BBM berbobot tinggi dan ramah terhadap lingkungan. Dengan pengelolaan impurities, kilang bisa menghasilkan BBM standar Euro 4 nan kandungan sulfurnya lebih rendah seperti Pertamax Turbo, Pertamax Green, dan Pertamina Dex," jelas Roberth.

Menurutnya kelebihan produk BBM dengan standar Euro 4 ini membikin mesin mobil lebih awet lantaran minim korosi sehingga usia mesin lebih panjang. Konsumsi BBM juga lebih irit lantaran pembakaran lebih efisien.

Selain itu BBM standar Euro 4 juga dinilai lebih ramah lingkungan. Di mana Emisi karbon nan dihasilkan lebih rendah dan mengurangi polusi udara, sehingga juga mendukung kesehatan masyarakat.

"Pengelolaan impurities tak hanya menjaga keandalan kilang nan beraksi di bawah Pertamina Patra Niaga, tetapi juga memberikan konsumen pengalaman berkendara nan lebih nyaman. Upaya ini sekaligus menjadi fondasi komitmen perusahaan dalam menjaga pasokan daya nasional nan berkepanjangan dan berbobot prima," pungkas Roberth.

(igo/fdl)

Jakarta -

Polisi mengungkap motif percobaan penculikan seorang lansia berinisial GH (70) di area Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara (Jakut). Ternyata, penculikan itu dilatari urusan pribadi asmara nan tak direstui.

"Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa tersebut diduga dilatarbelakangi persoalan pribadi alias asmara nan tidak direstui," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Senin (15/6/2026).

Saat ini kedua pelaku berinisial masing-masing berinisial CW (31) dan FAP (26) sudah diamankan. Polisi tetap memeriksa pelaku untuk melakukan pendalaman.

"Petugas juga telah mengamankan sejumlah peralatan bukti, di antaranya satu unit mobil Toyota Fortuner warna putih, rekaman CCTV, handphone, obeng, serta busana nan digunakan para tersangka saat kejadian," ujarnya.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 450 dan/atau Pasal 471 KUHP Pidana tentang penculikan dan/atau penganiayaan, dengan ancaman balasan maksimal 12 tahun penjara.

Kronologi

Peristiwa tersebut terjadi pada Mei 2026, sekitar pukul 06.55 WIB. Berdasarkan hasil penyelidikan awal dan rekaman CCTV nan diperoleh penyidik, terlihat sebuah mobil mengikuti korban nan sedang melangkah kaki untuk berolahraga di sekitar lingkungan tempat tinggalnya.

Tak lama kemudian, seorang laki-laki turun dari kendaraan tersebut dan langsung mendekati korban. Pelaku berupaya memasukkan korban ke dalam mobil. Korban melawan sehingga selamat dari upaya penculikan.

"Pelaku mencoba menarik korban untuk memaksa masuk ke dalam mobil. Korban melakukan perlawanan sehingga pelaku tidak sukses melakukan penculikan tersebut," jelas Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan AKP Sampson Sosa Hutapea.

Dalam rekaman CCTV, korban dan pelaku sempat terlibat pergulatan. Keduanya apalagi terlihat terjatuh ke jalan saat terjadi tarik-menarik.

Meski mempunyai usia nan sudah lanjut, korban terus melawan dan berteriak meminta pertolongan.

Teriakan korban diduga membikin pelaku panik. Pelaku akhirnya menghentikan aksinya dan memilih melarikan diri dari letak kejadian sebelum sukses membawa korban.

"Korban dan pelaku sempat bergulat hingga jatuh. Karena korban melawan dan berteriak, pelaku terlihat ketakutan lampau meninggalkan lokasi," ucap Sampson.

(wnv/mea)

Jakarta -

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa dikukuhkan sebagai Profesor Kehormatan (Honorary Professor) Bidang Ilmu Teknik Sipil dengan Spesialisasi Manajemen Konstruksi oleh Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA). Dalam orasi ilmiahnya, Ifan, sapaan akrabnya, memperkenalkan sebuah konsep nan disebut 'Konstanta Asa'.

Konsep tersebut merupakan temuan nan menunjukkan bahwa perbaikan sistem manajemen secara konsisten dapat meningkatkan produktivitas ekonomi tanpa kudu menambah modal maupun tenaga kerja baru.

Temuan tersebut berangkat dari penelitian mengenai penerapan sistem manajemen mutu nan menunjukkan bahwa tata kelola nan baik bisa menghasilkan efisiensi biaya, meningkatkan produktivitas, dan memberikan multiplier effect terhadap kegunaan produksi nasional.

"Perbaikan sistem manajemen nan dilakukan secara konsisten bisa meningkatkan output ekonomi. Artinya, produktivitas tidak hanya ditentukan oleh tambahan modal dan tenaga kerja, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan manajemen," ujar Ifan dalam keterangan tertulis, Senin (15/6/2026).

Menurutnya, pembangunan ekonomi modern tidak lagi cukup bertumpu pada investasi dan sumber daya manusia semata. Kemajuan teknologi, kualitas tata kelola, serta suasana persaingan upaya nan sehat merupakan aspek nan sama pentingnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nan berkelanjutan.

Dalam orasi ilmiahnya, Ifan menjelaskan pembangunan nasional perlu ditopang oleh tiga pilar utama nan saling menguatkan, ialah efisiensi produksi melalui ekonomi dan teknologi, kualitas tata kelola melalui sistem manajemen nan baik, serta struktur pasar nan kompetitif melalui kebijakan dan penegakan norma persaingan usaha.

Ketiga pilar tersebut, menurutnya, kudu melangkah secara harmonis. Tanpa efisiensi, pembangunan menjadi mahal. Tanpa tata kelola nan baik, pembangunan menjadi tidak terarah. Dan tanpa persaingan upaya nan sehat, pembangunan kehilangan keadilan sekaligus daya sorong produktivitasnya.

Konstanta Asa memperlihatkan bahwa peningkatan produktivitas tidak selalu kudu dicapai melalui tambahan investasi nan besar, tetapi juga melalui penguatan tata kelola, inovasi, dan persaingan upaya nan sehat.

Ifan menilai sektor konstruksi, energi, dan prasarana merupakan contoh nyata gimana tata kelola dan persaingan upaya nan sehat dapat menentukan kualitas pembangunan. Praktik persekongkolan tender, halangan masuk pasar, maupun struktur pasar nan terlalu terkonsentrasi berpotensi meningkatkan biaya pembangunan dan mengurangi faedah nan diterima masyarakat.

Karena itu, KPPU terus mendorong penguatan penegakan norma persaingan upaya dan pengembangan Program Kepatuhan Persaingan Usaha sebagai bagian dari upaya menciptakan pasar nan lebih kompetitif, efisien, dan berkeadilan.

Selain itu, Ifan menawarkan delapan pilar strategis untuk meningkatkan tata kelola dan daya saing sektor bangunan serta energi. Solusi tersebut mencakup percepatan pembaruan izin pengadaan peralatan dan jasa pemerintah melalui LKPP, pembentukan Dewan Insinyur Indonesia nan kuat dan berdaulat, penguatan program kepatuhan KPPU, penerapan standar ISO 21500 sebagai persyaratan wajib dalam proses lelang, integrasi manajemen proyek dengan aspek Quality, Health, Safety, and Environment.

Ada juga reformasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) melalui penguatan kelembagaan dan revisi regulasi, optimasi pengawasan investasi transmisi dan pengedaran gas bumi melalui penerapan Peraturan BPH Migas Nomor 15 Tahun 2019, serta percepatan pembangunan jaringan gas rumah tangga hingga empat juta sambungan nan terintegrasi dengan Program Tiga Juta Rumah.

Keseluruhan pilar tersebut diarahkan untuk menciptakan pembangunan nan lebih efisien, transparan, dan kompetitif, sekaligus memperkuat produktivitas nasional melalui tata kelola nan baik, standar manajemen modern, dan persaingan upaya nan sehat.

Sebagai informasi, sidang pengukuhan tersebut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto, Kepala BPKN Muhammad Mufti Mubarok, jejeran Senat Akademik UNISSULA, para pembimbing besar, sivitas akademika, unsur pemerintah, pelaku usaha, serta ketua dan jejeran pejabat KPPU.

(anl/ega)

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Frederic Palit meminta kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto mengenai info penerimaan masyarakat Indonesia, di mana perihal ini berangkaian dengan kondisi daya beli masyarakat nan tetap positif.

Hal ini, menurutnya, lantaran Menteri Keuangan (Menkeu) tidak menggunakan info kondisi penghasilan masyarakat, melainkan menggunakan info penjualan otomotif.

"Untuk Dirjen Pajak, ini kelak saya minta tertulis saja Pak Bimo, dan jika bisa kelak disampaikan pada saat Nota Keuangan juga. Selama ini kan kita tidak punya info penghasilan masyarakat. Menteri Keuangan selalu jika presentasi menunjukkan daya beli tinggi, indikatornya berapa motor nan dijual, berapa mobil nan dijual, tidak pernah menunjukkan, berapa clustering penghasilan masyarakat Indonesia," kata Dolfie dalam rapat dengar pendapat (RDP) berbareng enam Dirjen Kemenkeu, Senin (15/6/2026).

Dolfie melanjutkan, semestinya Dirjen Pajak bisa menunjukkan info masyarakat nan mempunyai penghasilan dari Rp5 juta hingga lebih dari Rp10 juta. Selain itu, info masyarakat nan bayar pajak juga perlu dibuka secara transparan.

"Saya rasa nan punya info di pajak. Jadi masyarakat nan penghasilannya Rp5 juta ada berapa, Rp10 juta ada berapa, ditunjukkan Pak Bimo, juga jumlah masyarakat nan alim bayar pajak, kan itu bisa digambarkan," lanjut Dolfie.

Ia juga menyinggung penggunaan info pendapatan nasional bruto (gross national income/GNI) per kapita nan selalu menjadi tolok ukur penghasilan masyarakat sekarang sudah kurang relevan lantaran tidak mencerminkan realita penghasilan masyarakat Indonesia.

"Kalau GNI nan kita jadikan patokan, 2026 rata-ratanya 8 juta per bulan, 2027 juga rata-rata 8 juta per bulan juga, sigap dimana sejahteranya. Apalagi jika kita pertimbangkan GNI dengan kontribusi 20% itu menengah atas, 40% menengah dan 40% menengah ke bawah, sigap dimana jika Rp8 juta per bulan di 2026. GNI per kapita jika kita hitung bulanan, setiap masyarakat Indonesia itu 8 juta per bulan di 2026, 2027 tidak berubah," terangnya.

Dia pun meminta kepada Dirjen Pajak agar mempertimbangkan mengenai jumlah penerimaan masyarakat Indonesia, nan juga bisa dilihat dari seberapa besar masyarakat nan bayar pajak.

"Jadi ini perlu Pak Bimo, kelak disampaikan secara tertulis. Juga pada saat Nota Keuangan sudah ada data-datanya, sehingga kita bisa mengukur dari tahun ke tahun, apakah semakin banyak nan bayar Pajak Penghasilan (PPh) di atas nomor sebelumnya," ujar Dolfie

(haa/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]