Aktor New Recruit Lee Yong Joo Meninggal Akibat Serangan Jantung. (Foto: Star Daily News)

SEOUL - Aktor Lee Yong Joo meninggal bumi di usia 44 tahun, pada 29 Agustus 2026. Star Daily News melaporkan, sang tokoh mengembuskan napas terakhirnya lantaran serangan jantung. 

Kabar duka tersebut disampaikan oleh salah satu sahabat Lee Yong Joo di kolom komentar unggahan IG terakhir mendiang, pada Desember 2025. “Aku mau menyampaikan, Lee Yong Joo telah meninggal bumi tiba-tiba,” ujarnya. 

Aktor New Recruit Lee Yong Joo Meninggal Akibat Serangan Jantung. (Foto: Instagram|@itseunho)

Sang sahabat mengatakan, saat ini jenazah sang tokoh tetap disemayamkan di Hall 5 Bundang Jesaeng Hospital, Gyeonggi-do, Korea Selatan. Dia mengaku, tetap belum percaya Lee Yong Joo sudah meninggal dunia. 

“Aku berharap, banyak orang nan bakal datang memberikan penghormatan terakhir dan berbagi kenangan tentang Lee Yong Joo. Semoga dia beristirahat dalam damai,” tuturnya menutup komentarnya.

Sekadar informasi, Lee Yong Joo melakukan debut akting lewat movie Sunyoung’s Letter, pada 2001. Terakhir, dia menjadi salah satu cast dalam drama New Recruit nan tayang sejak tahun 2022.*
 

(SIS)

Celebrity Okezone menghadirkan buletin terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri

Gudang berkelir putih dan abu itu tampak biasa saja dari luar. Namun di dalamnya, rupanya ada operasi terselubung, tempat aktivitas pertaruhan beroperasi.

Gudang dengan julukan Gedung SB itu berada di Sukoharjo, Jawa Tengah. Lokasi itu dibongkar oleh Bareskrim Polri berbareng Polda Maluku dan Polda Jawa Tengah.

Dalam operasi itu, sebanyak 71 orang diamankan. Setelah menjalani pemeriksaan, 30 orang di antaranya dijerat sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Bareskrim Polri.

Bagaimana Kasus Ini Bermula?

Berawal dari penyelidikan Tim Ditreskrimum Polda Maluku mengenai dugaan tindak pidana pertaruhan di Jawa Tengah. Saat mengusut sasaran awal, petugas menemukan aktivitas lain nan diduga berangkaian dengan praktik pertaruhan di 'Gedung SB'.

“Pengungkapan ini berasal dari penyelidikan nan dilakukan jejeran Polda Maluku, kemudian ditindaklanjuti melalui sinergi berbareng Polda Jawa Tengah dan Bareskrim Polri. Dari hasil pemeriksaan dan pendalaman, kami menemukan adanya aktivitas pertaruhan dengan beragam peran dalam operasionalnya,” ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Wira Satya Triputra dalam keterangannya, Jumat (28/8).

Di letak tersebut, polisi menemukan sejumlah permainan seperti baccarat, niu-niu, hingga mesin tembak ikan nan diduga digunakan untuk aktivitas taruhan.

Dari 30 tersangka, polisi menemukan sejumlah peran dalam operasional letak tersebut. Mereka antara lain bekerja sebagai kasir, pembagi kartu, penukar chip, operator CCTV, teknisi arena hingga bagian pelayanan.

Sita Uang Miliaran Rupiah

Polisi juga menyita duit tunai Rp 1.048.273.000. Selain itu, diamankan puluhan telepon seluler, komputer, meja baccarat, meja mahjong, meja dadu, mesin tembak ikan, mesin permainan, chip poker, kartu, mesin pengaduk kartu, kotak uang, serta perangkat CCTV.

Pada 19 Agustus 2026, Tim Opsnal Subdit III Jatanras Dittipidum Bareskrim Polri berbareng Tim Resmob dan Inafis Polres Sukoharjo kembali mendatangi letak untuk mengecek dan mengumpulkan perangkat bukti serta peralatan bukti.

Sejumlah peralatan nan diduga berangkaian dengan aktivitas pertaruhan tetap ditemukan di letak dan kemudian diamankan untuk kepentingan penyidikan.

Wira mengatakan interogator tidak hanya mendalami keterlibatan para pemain, tetapi juga pihak-pihak nan diduga menjalankan operasional pertaruhan tersebut.

“Penyidikan tidak berakhir pada pemain. Kami juga mendalami pihak-pihak nan diduga menjalankan alias mendukung operasional aktivitas tersebut, termasuk pengelolaan transaksi, pembagian kartu, pengelolaan chip, pengawasan melalui CCTV, hingga aspek teknis permainan,” jelasnya.

Penyidik tetap melengkapi berkas perkara dan memeriksa tersangka serta saksi. Polisi juga berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk proses norma selanjutnya.

“Apabila dalam proses investigasi ditemukan adanya pihak lain nan mempunyai keterlibatan, tentu bakal kami tindak lanjuti sesuai ketentuan norma nan berlaku,” katanya.

Polisi memastikan pengusutan perkara tetap terbuka untuk kemungkinan adanya tersangka lain.

“Kami bakal terus melakukan pendalaman untuk memastikan seluruh pihak nan terbukti terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum,” kata Wira.

Warga Tak Menyangka Itu Kasino

Ketua RT 02 /RW 02, Desa Kwarasan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Sandit, bicara soal penyergapan letak kasino oleh polisi tersebut.

Ia mengaku tidak mengetahui siapa pemilik gedung nan berada di wilayahnya tersebut.

"Pemiliknya saya kurang tahu. Memang penduduk sekitar melihatnya hanya gudang, tidak tahu jika ada aktivitas gambling tersebut. Dan tidak menyangka ada kasino di kampung," ujar Sandit saat ditemui kumparan, Sabtu (28/8).

Dia mengaku selama ini penduduk sekitar hanya mengetahui gedung tersebut sebagai gudang. Terlebih di area tersebut memang banyak penyimpanan pabrik berdiri sejak lama.

“Aktivitas nan berjalan di dalam gedung juga tidak banyak diketahui warga. Kondisi gedung nan tertutup dengan pagar tembok tinggi,” kata dia.

Sandit mengaku sempat dimintai keterangan oleh interogator setelah adanya pengungkapan aktivitas pertaruhan di letak tersebut.

Namun, dia enggan menjelaskan materi pertanyaan nan disampaikan interogator saat pemeriksaan. "Saya sempat dimintai keterangan tak lama setelah kejadian penyergapan itu," pungkasnya.

Belum surut upaya mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (Waka BGN) Lodewyk Pusung untuk membatalkan proses norma kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi cuma-cuma (MBG) nan menjerat dirinya. Untuk ketiga kalinya, Lodewyk mengusulkan gugatan praperadilan mengenai penyitaan dalam kasus tersebut.

Gugatan terbaru ini didaftarkan Lodewyk pada Rabu (26/8), teregistrasi dengan nomor perkara 150/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL. Dalam permohonan kali ini, Lodewyk mempersoalkan sah alias tidaknya penyelenggaraan upaya penyitaan nan dilakukan oleh tim interogator Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Klasifikasi perkara sah alias tidaknya penyelenggaraan upaya paksa penyitaan," demikian keterangan pada laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dikutip, Sabtu (29/8/2026).

Berdasarkan agenda nan telah ditetapkan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bakal menggelar sidang perdana permohonan ini pada Jumat (4/9) pekan depan.

"Sidang pertama Jumat, 04 September 2026," tulisnya.

Lodewyk Pusung telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG oleh Kejagung. Lodewyk tak terima dan mengusulkan gugatan praperadilan melawan Kejagung.

Gugatan pertama diajukan Lodewyk ke PN Jakarta Selatan untuk menggugat keabsahan status tersangkanya. Namun, pengadil menyatakan PN Jaksel tidak berkuasa mengadili perkara tersebut lantaran wilayah norma kejadian (locus delicti) dianggap bukan berada di Jakarta Selatan.

Selanjutnya, Lodewyk melayangkan gugatan kedua ke PN Jakarta Pusat. Fokus gugatan saat itu adalah mengenai sah alias tidaknya upaya paksa penyitaan oleh Kejagung.

Hasilnya, pengadil Tunggal PN Jakarta Pusat mengabulkan eksepsi Kejagung. Hakim menyatakan PN Jakpus juga tidak berkuasa mengadili praperadilan tersebut. Alhasil, pengadil sama sekali tidak mempertimbangkan maupun memeriksa substansi mengenai penyitaan maupun penetapan tersangka terhadap Lodewyk.

Kejagung menyatakan siap menghadapi gugatan ketiga Lodewyk dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG. Namun, ada sejumlah catatan Kejagung, lantaran ini sudah ketiga kalinya Lodewyk mengusulkan gugatan praperadilan.

"Kejaksaan menghormati pengajuan praperadilan sebagai kewenangan norma tersangka nan dijamin oleh KUHAP. Karena itu, silakan kewenangan tersebut digunakan sesuai sistem norma nan bertindak dan nantinya kejaksaan sebagai termohon tentu bakal menghadapi serta memberikan jawaban di persidangan," kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, melalui keterangannya.

Meski demikian, Anang berbincang mengenai patokan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP baru. Dalam patokan tersebut, dia mengatakan terdapat batas mengenai pengajuan praperadilan untuk objek nan sama.

"Namun perlu dipahami bahwa KUHAP baru juga memberikan batas nan tegas. Pasal 160 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2025 menyatakan bahwa permohonan mengenai sah alias tidaknya penyelenggaraan upaya paksa hanya dapat diajukan satu kali untuk perihal nan sama," tutur Anang.

Anang menyebut tim jaksa bakal meneliti lebih dalam materi gugatan nan diajukan oleh Lodewyk Pusung. Kejagung bakal memastikan apakah ada pengulangan objek perkara dari permohonan-permohonan sebelumnya.

"Karena ini disebut sebagai pengajuan praperadilan nan ketiga, tentunya tim jaksa bakal terlebih dulu mencermati secara saksama permohonannya, terutama apakah objek, dasar, tindakan upaya paksa, serta substansi nan dipersoalkan sama dengan permohonan-permohonan sebelumnya," jelasnya.

"Hal tersebut bakal menjadi bagian dari argumentasi norma kejaksaan di persidangan, termasuk mengenai aspek kewenangan pengadilan, legal standing, objek praperadilan, maupun batas pengajuan praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP baru," imbuhnya.

Di sisi lain, Anang memastikan bahwa seluruh prosedur norma nan telah dijalankan pihaknya dalam mengusut kasus tata kelola MBG sudah sesuai prosedur.

"Terhadap pokok perkaranya sendiri, kejaksaan tetap berkeyakinan bahwa seluruh tindakan investigasi dan upaya paksa nan dilakukan telah berasas perangkat bukti nan cukup serta dilaksanakan sesuai ketentuan norma acara," imbuh Anang.

Selain Lodewyk, Kejagung telah menetapkan enam tersangka lain dalam kasus ini. Berikut ini daftar komplit tersangka kasus MBG sejauh ini:
1. Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana
2. Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya
3. Mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung
4. Asep Yusuf Somantri (AYS), selaku orang dekat Sony
5. Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT), selaku penyedia motor listrik BGN, Andri Mulyono (AM)
6. Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR) Glory Harimas Sihombing
7. Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN, Lalu Muhammad Iwan (LMI).

(rfs/dek)

Jakarta -

Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana mengubah pemisah auto rejection atas dan bawah (ARA/ARB). Auto rejection merupakan sistem penolakan otomatis terhadap order beli alias jual ketika transaksi melewati pemisah nilai alias jumlah nan ditetapkan Bursa.

Dalam skema baru, ARA/ARB untuk saham berbobot rendah tidak lagi dihitung berasas persentase.

Untuk perubahan kategori ARB, saham dengan nilai Rp 1 hingga Rp 10 bakal menggunakan pemisah nominal sebesar Rp 1, bukan persentase. Sementara saham di rentang nilai Rp 11- Rp 200, Rp 201-Rp 5.000, hingga di atas Rp 5.000 bakal mempunyai pemisah ARB sebesar 15%.

Sementara untuk kategori ARA, saham dengan nilai Rp 1-Rp 10 juga bakal menggunakan pemisah nominal Rp 1. Untuk saham seharga Rp 11-Rp 200, pemisah ARA ditetapkan 35%. Kemudian, saham di rentang Rp 201-Rp 5.000 mempunyai pemisah ARA 25%, sedangkan saham di atas Rp 5.000 sebesar 20%.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Irvan Susandy, mengatakan perubahan ARA dan ARB ini sedang dalam proses pengujian.

Rencananya, perubahan ini bakal diimplementasikan pada 7 September 2026 sebagaimana unggahan Stockbit.

"Yang disampaikan Stockbit betul itu rencananya, sedang dalam pengujian," ujar Irvan kepada detikcom pekan lalu.

BEI telah membahas rencana tersebut berbareng Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) dan Asosiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII). BEI juga berbincang dengan sejumlah penanammodal dunia untuk menghimpun pandangan dan tanggapan mereka terhadap rencana tersebut.

Hapus Batas Minimum Rp 50

Sejalan dengan perihal tersebut, BEI bakal lebih dulu menghapus pemisah minimum nilai saham dari Rp 50 menjadi Rp 1 nan saat ini masuk tahap uji coba. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan Anggota Bursa (AB) alias perusahaan sekuritas dalam menjalankan transaksi di pasar modal.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffrey Hendrik, mengatakan uji coba sejauh ini melangkah cukup baik. Namun, tetap ada sejumlah AB nan belum mengikuti tahap pengetesan tersebut.

"Secara umum cukup berhasil. Ada sekitar 8 Anggota Bursa nan belum berpartisipasi. Itu bakal kami follow up dalam uji coba berikutnya," ungkap Jeffrey kepada wartawan di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Sejalan dengan uji coba tersebut, BEI juga terus melakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas perihal tersebut. Selanjutnya, Bursa bakal meminta laporan hasil uji coba dan FGD dari pada AB terkait.

Namun Jeffrey tak menyebut pasti kapan kebijakan ini diterapkan. Ia menambahkan, penerapan penuh kebijakan ini berjuntai pada kesiapan seluruh AB.

"Kita bakal sesuaikan dengan kesiapan dari seluruh Anggota Bursa, lantaran kita bakal memastikan seluruh Anggota Bursa siap sebelum kita melakukan live," pungkasnya.

Sebagai informasi, BEI berencana menghapus pemisah minimum nilai saham menjadi Rp 1. Saat ini, nilai saham paling rendah nan bisa diperdagangkan di BEI adalah Rp 50 per saham alias dikenal sebagai saham gocap.

Jeffrey mengatakan perubahan ini dilakukan untuk memberi akses likuiditas dan proses penentuan nilai pasar alias price discovery. Karenanya, BEI bakal menghapus pemisah minimum nilai tersebut.

"Untuk memberikan akses likuiditas dan price discovery nan lebih baik, kami bakal menghapus batas nilai minimum Rp 50," jelas Jeffrey dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (20/8/2026).

(ahi/hns)

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK Agusman.(ANTARA/Indra Arief Pribadi)

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) segera meluncurkan peta jalan penguatan industri lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga finansial mikro, dan lembaga jasa finansial lainnya (PVML) syariah untuk mendorong pertumbuhan sektor tersebut nan tetap tertinggal jauh dibanding konvensional.

"Kita sedang membikin roadmap (peta jalan) penguatan PVML syariah. Dalam beberapa waktu dekat bakal kita launching," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK Agusman di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (29/8).

Berdasarkan info OJK per Juli 2026, total aset sektor PVML mencapai Rp1.157,74 triliun. Dari jumlah tersebut, aset sektor konvensional mencapai Rp1.022,85 triliun, sedangkan aset syariah sebesar Rp134,89 triliun.

Dengan demikian, aset PVML syariah menyumbang sekitar 11,7% dari total aset sektor PVML, sementara konvensional mencapai sekitar 88,3%.

Dari sisi penyaluran pembiayaan, sektor PVML mencatatkan total Rp1.064,25 triliun, dengan pembiayaan konvensional sebesar Rp939,04 triliun dan pembiayaan syariah Rp125,21 triliun. Artinya, lanjutnya, kontribusi pembiayaan syariah sekitar 11,8%.

"Memang pertumbuhannya tetap tipis," kata Agusman.

Dari sisi jumlah pelaku, terdapat 749 pelaku PVML, dengan 650 pelaku konvensional dan 99 pelaku syariah. Artinya, pelaku syariah mencapai sekitar 13,2% dari total pelaku.

Dia menambahkan, kebutuhan bakal peta jalan pengembangan industri PVML syariah juga menjadi salah satu masukan nan banyak disampaikan pelaku industri kepada OJK.

Penyusunan peta jalan, kata dia, diharapkan dapat memberikan arah pengembangan nan lebih jelas bagi industri PVML syariah, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor tersebut agar dapat memperbesar kontribusinya terhadap industri PVML secara keseluruhan.

Selain mengenai PVML Syariah, OJK juga mencatat pembiayaan dari PVML untuk UMKM baru sebesar 30,93% dari total penyaluran pembiayaan alias sebesar Rp338,6 Triliun. (Ant/E-1)

Premier Ontario Doug Ford pasang papan peringatan usai Trump terbitkan perintah pelaksana ubah nama Danau Ontario. Konflik jual beli AS-Kanada kian panas.(Dougford)

PREMIER Ontario, Doug Ford, memberikan jawaban menohok terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan memasang papan tanda berukuran besar di pesisir Kanada. Papan tersebut menampilkan pesan tegas: "Danau Ontario. Sekarang dan Selamanya."

Langkah ini diambil setelah Trump menandatangani perintah pelaksana untuk mengubah nama perairan lintas pemisah tersebut menjadi "Danau Amerika". Selain mengeluarkan dekret, Trump juga membagikan serangkaian video buatan kepintaran buatan (AI) nan memicu kontroversi di media sosial.

"Jauh sebelum Presiden Trump, waduk ini dinamakan Danau Ontario. Jauh setelah Presiden Trump tiada, tempat ini bakal tetap dinamakan Danau Ontario," ujar Ford.

Saling sindir ini dipicu oleh runtuhnya negosiasi perdagangan, nan berujung pada keputusan AS menerapkan tarif baru sebesar 50% terhadap barang-barang Kanada senilai US$20 miliar (sekitar Rp365 triliun). Sebagai balasan, Kanada dijadwalkan bakal menerapkan tarif tandingan dengan nilai setara pada bulan depan.

Trump menyatakan dekret perubahan nama menjadi Danau Amerika tersebut bertindak secara efektif dan seketika. Kendati Presiden AS mempunyai kewenangan luas dalam pengakuan landmark di dalam negerinya, negara lain tidak diwajibkan untuk mengikuti langkah tersebut. Para pejabat Kanada pun secara tegas menepis manuver Trump.

Aksi provokatif Trump juga bersambung di media sosial. Ia mengunggah video buatan AI nan memperlihatkan dirinya menendang papan nama Danau Ontario dan menggantinya dengan papan bertuliskan "Selamat Datang di Danau Amerika". Video lain memperlihatkan kawanan angsa Kanada berbulu style unik Trump sembari memegang senapan saat mematroli pesisir danau.

Ford menilai langkah Trump mengubah nama waduk tersebut dipicu oleh rasa tidak senang lantaran Kanada berani mengambil sikap.

"Hanya untuk mengantisipasi jika Presiden Trump alias siapa pun lupa, kami telah memasang tanda ini untuk mengingatkan mereka, ini adalah Danau Ontario, sekarang dan selamanya," kata Ford saat berdiri di depan papan tanda nan baru diresmikan tersebut.

Pernyataan Ford senada dengan penegasan Perdana Menteri Kanada Mark Carney sebelumnya nan menekankan bahwa "segalanya kudu dinamai sesuai namanya, dan waduk ini dinamakan Danau Ontario - hari ini dan selamanya."

Perintah pelaksana Trump memberi waktu 30 hari kepada Departemen Dalam Negeri AS untuk memperbarui perubahan nama tersebut pada Sistem Informasi Nama Geografis AS. Langkah serupa pernah dilakukan Trump saat kembali ke Gedung Putih pada 2025, ketika dia mengubah nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika, sebuah keputusan nan ditolak keras oleh pemerintah Meksiko. (BBC/Z-2)

Jennifer Coppen dan Justin Hubner. (Foto: Instagram/@jenniferhubner)

ilustrasi(Antara)

Jumlah korban meninggal bumi akibat kebakaran hutan dahsyat nan melanda sebagian wilayah Provinsi Jijel, Aljazair timur, dilaporkan terus meningkat. Berdasarkan laporan sementara dari otoritas setempat, total korban jiwa sekarang telah mencapai 73 orang.

Selain menelan puluhan nyawa, musibah ini juga menyebabkan kerusakan luas pada properti dan vegetasi di wilayah tersebut. Otoritas Aljazair mengonfirmasi bahwa operasi pemadaman api tetap terus berjalan di sejumlah titik guna mencegah penyebaran api nan lebih luas.

Kebakaran rimba ini tidak hanya berakibat pada keselamatan jiwa, tetapi juga menghanguskan area vegetasi nan sangat luas. Laporan di lapangan menunjukkan adanya kerusakan parah terhadap rumah tinggal, properti pribadi, serta lahan pertanian milik penduduk setempat nan menjadi sumber mata pencaharian utama.

Pemerintah wilayah saat ini tengah melakukan penilaian tingkat kerusakan secara menyeluruh untuk menentukan langkah pemulihan pascabencana. Kondisi cuaca dan medan nan susah menjadi tantangan tersendiri bagi petugas pemadam kebakaran di lapangan.

Salah Satu Kebakaran Terparah

Melihat skala kerusakan dan jumlah korban nan jatuh, peristiwa ini disebut-sebut sebagai salah satu kebakaran rimba terparah nan pernah melanda wilayah Provinsi Jijel. Otoritas mengenai terus bersiaga dan mengimbau penduduk untuk tetap waspada selama proses pemadaman dan pendinginan area terdampak tetap berlangsung.

Catatan Redaksi: Data mengenai jumlah korban dan tingkat kerusakan merupakan laporan sementara nan dihimpun dari otoritas setempat dan tetap dapat berubah seiring dengan proses pemindahan serta penilaian di lapangan.

(Ant/E-3) 

Jakarta -

Polres Metro Bekasi Kota menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggelapan duit senilai Rp 1,28 miliar milik pembuat konten Vilmei. Kini, polisi tengah mendalami motif di kembali pencurian duit oleh para tersangka tersebut.

"(Motif pencuriannya) Masih didalami dan dirangkai persesuaian keterangan antara saksi dan antartersangka dengan bukti-bukti nan ada," kata Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Putu Kholis Aryana kepada wartawan, Minggu (30/8/2026).

Ketiga tersangka itu dijerat dengan Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) tentang tindak pidana penggelapan dengan pemberatan lantaran hubungan kerja alias profesi. Para tersangka terancam lima tahun penjara alias denda paling banyak Rp 500 juta.

"(Para tersangka dijerat) Pasal 488 KUHP," ucapnya.

Ketiga tersangka adalah Z, tenaga kerja Vilmei; laki-laki berinisial A, kekasih Z; dan wanita berinisial L, nan berkedudukan membantu menampung duit hasil kejahatan tersebut. Ketiganya sekarang telah ditahan.

"Tersangka telah ditahan," ujar Kombes Putu Kholis.

Sebelumnya, selebgram Vilmei melaporkan dugaan penggelapan duit senilai Rp 1,28 miliar. Hal itu diunggah Vilmei dalam akun IG pribadi miliknya.

Vilmei mengunggah video ketika mencari terduga pelaku. Dia memegang bukti penarikan duit dari rekeningnya.

"Hari ini saya sedih, pusing banget salah satu tenaga kerja saya ada nan ambil duit Rp 1.282.915.000, salah satu nan ada di sini," ungkap Vilmei dilihat dari akun pribadinya, Selasa (25/8).

Mantan kekasih Willy Salim itu mengumpulkan delapan tenaga kerja nan kerap memegang akun TikTok miliknya. Semula, Vilmei meminta untuk ada nan mengaku daripada dirinya kudu menuduh.

"Ini diambil dari duit akun TikTok saya nan sebelumnya nggak pernah, saya nggak pernah pegang sama sekali dari awal saya ngonten, sudah 7 tahun nggak pernah saya sentuh. Sisa satu jutaan. Pas saya mau bayar makan sisanya tinggal Rp 1 juta," kata Vilmei.

(fas/idh)

Jakarta, CNBC Indonesia - Transmart kembali menggelar Transmart Full Day Sale pada hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Transmart Full Day Sale datang dengan potongan nilai melimpah hingga 50% + 20%, berjalan sejak toko buka hingga pukul 22.00 malam.

Diskon tambahan 20% diberikan kepada pengguna andaikan bertransaksi menggunakan kartu angsuran Bank Mega alias kartu angsuran Bank Mega Syariah.

Sebagai contoh TV LED UHD Smart 43 inch. Harga normal mulai Rp 5.199.000, dan nilai promo mulai Rp 4.999.000. Jika pembelian menggunakan kartu angsuran Bank Mega alias Bank Mega Syariah maka pengguna bisa mendapatkan produk tersebut dengan nilai Rp 3.999.200/unit. Belanja Smart TV pun jadi irit Rp 1.199.800/unit dari nilai normal.

Lalu ada, SHARP Mesin Cuci Front Load. Harga normal produk ini mulai Rp 6.129.000/unit. Sementara nilai promo Rp 4.095.800/unit. Jika pembelian menggunakan kartu angsuran Bank Mega alias Bank Mega Syariah, harganya menjadi Rp 3.276.200/unit. Belanja mesin cuci pun jadi irit Rp 2.852.800/unit dari nilai normal.

Selanjutnya Polytron Kulkas Fridge SBS 480L. Harga normal produk ini Rp 12.379.000/set. Sedangkan nilai promo mulai dari Rp 10.449.000/set. Jika menggunakan kartu angsuran Bank Mega alias Bank Mega Syariah, pengguna mendapatkan lemari es tersebut dengan nilai Rp 8.359.200/set. Belanja lemari es jumbo pun irit Rp 4.019.800 dari nilai normal.

Lalu, SHARP AC Split 1 PK. Harga normal produk ini mulai Rp 5.259.000/unit. Sedangkan nilai promo mulai Rp 4.449.000/unit. Jika menggunakan kartu angsuran Bank Mega alias Bank Mega Syariah, pengguna mendapatkan AC tersebut dengan nilai Rp 3.559.200/unit. Belanja AC pun jadi irit Rp 1.699.800 dari nilai normal.

Perlu dicatat, dalam pembelian produk elektronik ini syarat dan ketentuan berlaku, serta tidak bertindak untuk pembelian partai besar, dan minimal transaksi Rp 300.000.

Selain itu, sebelum datang ke Transmart Full Day Sale, simak syarat dan ketentuannya berikut:

Syarat dan Ketentuan Transmart Full Day Sale Minggu 30 Agustus 2026:

1. Diskon tambahan 20% hanya bertindak untuk pembayaran menggunakan Kartu Kredit Bank Mega & Mega Syariah, dengan minimum pembelian Rp 300.000.
2. Diskon tidak bertindak untuk kartu Mega Corporate, Mega Wholesale Card, Mega Groserindo, TVS & Trans Hello.
3. Diskon tambahan 20% hanya bertindak di tanggal 30 Agustus 2026, mulai buka toko hingga pukul 22.00 waktu setempat, di seluruh toko Transmart.
4. Khusus untuk elektronik (TV, AC, Mesin Cuci, Kulkas): maksimal pembelian masing-masing kategori 2 unit per kartu alias per akun.
5. Tidak bertindak untuk produk IT, laptop, dan gadget, serta produk bercap Tidak Berlaku Promo FDS.

Bagi nan belum punya Kartu Kredit Bank Mega, tersedia jasa pembukaan instan di gerai Cibubur dan Central Park.

(pgr/pgr) [Gambas:Video CNBC]

Kemacetan menjadi pemandangan nan tak asing bagi penduduk dan pengguna Jalan Margonda Raya, Depok. Ruas jalan nan menjadi salah satu urat nadi Kota Depok itu kerap dipadati kendaraan, terutama pada jam sibuk dan akhir pekan.

Salah satu titik nan menjadi perhatian berada di sekitar pintu keluar Tol Cijago, Kecamatan Beji. Di letak inilah rencana pembangunan flyover Margonda–Juanda disiapkan Pemerintah Kota Depok.

Rencana tersebut sekarang mulai memasuki tahap awal. Pemerintah Kota Depok telah melakukan uji tanah alias sondir di sepanjang Jalan Margonda Raya sejak 13 Februari 2026.

Pantauan kumparan Sabtu (29/8), tampak pengerjaan proyek sudah mulai berlangsung. Area proyek di tengah badan Jalan Margonda Raya ditutup menggunakan tripleks nan dilapisi banner putih dengan logo Pemerintah Kota Depok. Titik pengerjaan berada tidak jauh dari pintu keluar Tol Cijago.

Kepala Bappeda Kota Depok Dadang Wihana mengatakan, aktivitas tersebut merupakan bagian dari penyusunan Feasibility Study (FS) alias studi kepantasan pembangunan flyover.

"Salah satunya untuk mengukur kondisi tanah melalui aktivitas sondir, ialah metode pengetesan tanah di lapangan," ujar Dadang.

Menurut Dadang, uji tanah di letak telah dimulai pada 13 Februari 2026 dan saat ini sudah selesai. Alat nan digunakan untuk pekerjaan tersebut kemudian memasuki tahap demobilisasi.

"Sekarang dalam tahap demobilisasi alat. Lokasi 1 titik dengan kedalaman 30 meter," katanya.

Setelah studi kepantasan rampung, Pemkot Depok bakal melanjutkan proyek ke tahap lelang Detail Engineering Design (DED) dan konstruksi.

"Setelah FS selesai dilanjutkan lelang DED dan konstruksi. Ground breaking bangunan diperkirakan dimulai triwulan 4 tahun 2026, sehingga pembangunannya multiyears," ujar Dadang.

Proyek flyover Margonda-Juanda diperkirakan memerlukan anggaran sekitar Rp 250 miliar. Pembangunan tersebut menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Kota Depok di bawah kepemimpinan Wali Kota Depok Supian Suri dalam upaya menata kemacetan sekaligus memperkuat sistem transportasi terintegrasi.

Flyover tersebut diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurai kepadatan lampau lintas di salah satu simpang nan selama ini menjadi titik kemacetan di Depok.

Warga Lebih Pilih Flyover Ketimbang Gapura

Di tengah rencana pembangunan tersebut, persoalan kemacetan Margonda di titik lainnya kembali menjadi perhatian warga.

Pada Sabtu (29/8), sejumlah penduduk nan ditemui di area Margonda menilai pembangunan prasarana nan betul-betul berakibat terhadap arus lampau lintas lebih dibutuhkan dibandingkan pembangunan nan hanya berfaedah sebagai penanda alias estetika kota.

Salah satunya Dewi. Dia menyoroti pembangunan gapura di jalan Margonda. Dia menilai pembangunan gapura di area perbatasan Depok-Jakarta Selatan memang dapat mempercantik wajah kota. Namun, menurutnya, keberadaan gapura tidak banyak berpengaruh terhadap persoalan kemacetan.

"Kalau menurut saya gapura sih nggak terlalu nge-effect buat kemacetan di Depok. Kalau saya prefer sih ke flyover ya untuk mengurai kemacetan," ujar Dewi kepada kumparan.

Menurut Dewi, salah satu titik kemacetan nan paling parah berada di area Jalan Margonda, khususnya di sekitar perbatasan UI dan Margonda.

Kepadatan kendaraan apalagi semakin terasa ketika akhir pekan. "Kalau weekend apalagi itu nggak bisa jalan sama sekali," katanya.

Dia menilai gapura lebih mempunyai kegunaan estetika dan dapat menjadi tempat penduduk mengambil foto. Namun, kegunaan tersebut berbeda dengan prasarana transportasi nan secara langsung dapat membantu mengurai kepadatan kendaraan.

"Kalau misalnya estetik, paling buat foto-foto, buat ini. Tapi untuk mengurai kemacetan kayaknya nggak ini banget deh," ucapnya.

Dewi juga menyambut rencana pembangunan flyover di sekitar pintu keluar Tol Cijago. Meski belum percaya seberapa besar dampaknya, dia berambisi proyek tersebut bisa menjadi salah satu solusi kemacetan di Depok.

"Kayaknya sedikit ya, mengurai. Tapi kita juga nggak tahu ya, semoga aja sih ada jalan keluar lah untuk solusi kemacetan di Depok lah terutama," ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Iqbal. Dia tidak mempersoalkan pembangunan gapura lantaran menurutnya prasarana tersebut dapat menjadi identitas dan penanda wilayah Kota Depok.

"Pembangunan gapura itu sih bagus ya, seperti infrastruktur, sebagai pengenalan Kota Depok. Apalagi kan gapura itu kan antara Depok sama Jakarta Selatan," kata Iqbal saat diwawancarai kumparan.

Namun, menurut dia, kebutuhan terhadap prasarana untuk mengatasi kemacetan jauh lebih mendesak.

"Selain gapura gitu, kan gapura sebagai penanda aja deh, Bang, perbatasan Depok dengan Jakarta. Paling pembuatan flyover aja sih nan dijanjikan. Karena kan flyover itu kan bisa menjadi agar nggak macetnya," ujarnya.

Iqbal menyebut area sekitar pintu keluar tol dan Mal Margo City sebagai sejumlah titik nan kerap mengalami kepadatan.

"Mungkin jika adanya flyover alias jembatan layang, itu bisa kualitasnya jadi lancar," tambahnya.

KDM Janjikan Dibangun 2027

Harapan penduduk terhadap pembangunan prasarana untuk mengatasi kemacetan tersebut sejalan dengan rencana nan disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM.

Dedi menjanjikan pembangunan flyover Margonda dan underpass Citayam pada 2027. Kedua proyek tersebut disiapkan untuk mengatasi persoalan kemacetan sekaligus meningkatkan konektivitas di wilayah Depok dan sekitarnya.

Untuk Margonda, flyover menjadi salah satu solusi nan disiapkan untuk mengurai kepadatan di ruas jalan utama Kota Depok. Sementara di Citayam, proyek nan direncanakan berupa underpass nan menghubungkan area Citayam dengan Bojonggede.

Dedi menargetkan kedua proyek tersebut mulai direalisasikan pada 2027. Pembangunannya bakal melibatkan pemerintah wilayah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Jika rencana tersebut melangkah sesuai target, pembangunan flyover Margonda bakal memasuki tahap bangunan setelah sebelumnya Pemkot Depok melakukan penyusunan studi kepantasan dan uji tanah.

Artinya, pekerjaan bentuk flyover Margonda–Juanda diproyeksikan mulai bergerak pada akhir 2026 dan bersambung secara multiyears hingga pembangunan selesai.

Jakarta -

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI terus memantau perkembangan situasi pascabanjir bandang di wilayah perbatasan Nepal-Tibet pada 26 Agustus 2026. Hingga kini, Kemlu belum menerima laporan adanya WNI nan terdampak musibah alam tersebut.

"Berdasarkan info KBRI Dhaka, terdapat sekitar 45 WNI nan tercatat berada di Nepal, dengan kebanyakan berdomisili di Kathmandu. Hingga saat ini, dari upaya pemantauan dan komunikasi dengan pihak mengenai setempat, belum terdapat laporan mengenai WNI nan terdampak," kata Jubir Kemlu RI Yvonne Mewengkang, kepada wartawan, Minggu (30/8/2026).

Yvonne memastikan pihaknya terus menjalin komunikasi dengan otoritas dan simpul masyarakat Indonesia setempat. Hal itu dilakukan demi memastikan keberadaan dan keselamatan para WNI, serta kecepatan dan ketepatan langkah pelindungan nan dibutuhkan.

"Untuk mendukung pemantauan dan langkah pelindungan, pemasok perjalanan nan memberangkatkan WNI ke Nepal juga diimbau untuk segera menyampaikan info kepada KBRI mengenai keberadaan dan kondisi WNI," ucapnya.

Kemlu juga mengimbau agar seluruh WNI nan melakukan perjalanan ke wilayah perbatasan Nepal-Tibet untuk meningkatkan kewaspadaan, mengikuti pengarahan otoritas setempat, menghindari wilayah terdampak, dan memantau info melalui sumber resmi.

"Dalam kondisi darurat, WNI juga diimbau untuk menghubungi saluran hotline KBRI setempat," ujar Yvonne.

Sebelumnya, otoritas Nepal dan China memperbarui jumlah korban tewas akibat musibah banjir bandang dan tanah longsor nan menerjang area terpencil di Himalaya tersebut. Total sedikitnya 633 orang tewas akibat musibah mematikan nan melanda wilayah perbatasan Nepal dan Tibet tiga hari lalu.

Otoritas Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nasional Nepal dalam pernyataan terbarunya, seperti dilansir AFP, Sabtu (29/6), mengumumkan bahwa jumlah korban tewas di wilayah Nepal bertambah menjadi sedikitnya 626 orang hingga Sabtu (29/8) pagi.

Jumlah korban lenyap juga dilaporkan bertambah, ialah mencapai nomor 2.426 orang. Otoritas Nepal menambahkan 933 pekerja pembangkit listrik tenaga air setempat ke dalam daftar orang hilang, nan sebelumnya telah mencakup para pendaki dan peziarah nan hendak menuju Gunung Kallash nan disucikan di Tibet.

Menurut Otoritas Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nasional Nepal, jumlah korban lenyap itu mencakup 517 penduduk negara asing (WNA) nan keberadaannya belum diketahui.

Secara terpisah, media pemerintah China, nan menjadi satu-satunya sumber info untuk kondisi terkini di Tibet, mengonfirmasi bahwa sedikitnya tujuh orang tewas akibat tanah longsor nan menerjang area Gyirong di Tibet. Sebanyak 554 orang lainnya dilaporkan tetap hilang.

Dengan tambahan kematian dari kedua wilayah itu, maka total jumlah korban tewas sejauh ini mencapai 633 orang. Total korban lenyap tercatat mencapai nomor 2.980 orang di wilayah Nepal maupun Tibet.

(fas/idh)

NEWS

Kecelakaan terjadi di Tol Jagorawi Km 44, Bogor, Jawa Barat, saat Mitsubishi Pajero menabrak bagian belakang truk pengangkut semen. Meski mobil ringsek parah, pengemudi Pajero tak mengalami luka.

Peristiwa itu terjadi pada Sabtu (29/8/2026) sekitar pukul 04.40 WIB. Kainduk PJR Tol Jagorawi Kompol Akhmad Jajuli mengatakan kecelakaan berasal ketika kendaraan melaju dari arah Bogor menuju Jakarta.

"Kendaraan melangkah di lajur 1, kemudian setiba di TKP (tempat kejadian perkara), pengemudi mengantuk," ungkapnya.

Kemudian Pajero menabrak bagian belakang truk pengangkut semen tersebut. Pajero itu mengalami kerusakan di bagian depan.

Diduga Mengantuk

Jajuli mengungkap dugaan penyebab kecelakaan tersebut. Dia mengatakan pengemudi diduga mengantuk.

"Faktor nan memengaruhi lantaran pengemudi mengantuk," katanya.

Sopir Tak Alami Luka

Jajuli mengatakan tak ada korban dalam peristiwa tersebut. Namun, bagian depan Pajero mengalami kerusakan hingga ringsek.

Polisi kemudian mengungkap kondisi pengemudi Pajero setelah menabrak truk pengangkut semen. Sopir berinisial AS (42) itu tidak mengalami luka-luka.

"Hanya materiil (kerugiannya), tidak ada nan luka," kata Jajuli.

Mobil Ringsek Parah

Dilihat detikcom dari foto nan diterima, Sabtu (29/8), minibus tersebut tampak ringsek pada bagian depannya. Kaca mobil pecah dan badan depan mobil hancur.

Mobil itu terlihat berada di bahu jalan setelah terlibat kecelakaan. Petugas kepolisian tampak tengah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

(amw/amw)

Donald Trump umumkan kesepakatan AS dan Venezuela untuk mengelola 65 miliar barel persediaan minyak. Langkah ini diiringi skeptisisme para pengamat.(White House)

PEMERINTAH Amerika Serikat menyepakati perjanjian kerja sama dengan Venezuela untuk mengendalikan lebih dari 65 miliar barel persediaan minyak terbukti milik negara Amerika Selatan tersebut. Presiden AS Donald Trump mengumumkan kesepakatan ini bakal melipatgandakan persediaan minyak Amerika sekaligus menekan nilai bahan bakar di tingkat domestik.

Kesepakatan tersebut dicapai di tengah tekanan publik AS mengenai lonjakan nilai bensin akibat bentrok dengan Iran. Trump berkomitmen memanfaatkan persediaan minyak terbesar di bumi milik Venezuela setelah pasukan AS menangkap mantan Presiden Nicolás Maduro pada Januari lalu.

Presiden Interim Venezuela, Delcy Rodríguez, menyambut baik perjanjian ini sebagai dorongan besar bagi kebangkitan ekonomi negaranya. Menurut Rodríguez, kerja sama ini mencakup pengembangan 17 ladang minyak strategis dengan potensi persediaan 65 miliar barel.

"Investasi ini tidak hanya bakal berkontribusi pada pemulihan dan modernisasi industri kami, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi negara kami, keamanan daya di bagian bumi kita, dan keseimbangan nan lebih besar di pasar internasional," ujar Rodríguez dalam sebuah pernyataan.

Rodríguez menambahkan bahwa skema kerja sama ini berpotensi menarik investasi lebih dari US$100 miliar serta menyumbang pendapatan pajak lebih dari US$209 miliar bagi Venezuela. Pihak AS juga menyebut bahwa konsesi pengoperasian ladang minyak ini diberikan untuk jangka waktu hingga 100 tahun.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut kesepakatan minyak tersebut sebagai "kemenangan besar bagi rakyat Amerika dan Venezuela." Rubio menyatakan proyek ini dijalankan melalui kemitraan dengan sektor swasta tanpa membebani pembayar pajak AS. Dalam skema tersebut, pemerintah AS dilaporkan bakal memegang 55% kendali atas upaya patungan berbareng operator swasta.

Kendati demikian, sejumlah pengamat daya dan norma merespons pengumuman tersebut dengan skeptis. Ketiadaan rincian resmi mengenai teks perjanjian memicu pertanyaan mengenai potensi pelanggaran konstitusi dan norma hidrokarbon di Venezuela.

Presiden konsultansi daya Goldwyn Global Strategies, David Goldwyn, menilai tidak ada preseden bagi pemerintah AS untuk mengoperasikan ladang minyak di negara lain. Ia menyoroti tingginya ketidakpastian politik, ketidakstabilan jaringan listrik, serta keterbatasan kapabilitas ekspor Venezuela nan dapat menghalang laju investasi.

Sikap hati-hati juga disampaikan oleh pengamat dari think tank Center for New American Security, Rachel Ziemba.

"Ini tidak mungkin mempunyai akibat material apa pun pada pasokan minyak dunia dalam sebulan ke depan alias apalagi tahun depan," tutur Ziemba.

Pengacara ahli minyak dan gas, Alexander Kuiper, turut menegaskan bahwa proses konversi persediaan minyak menjadi produksi nyata memerlukan waktu nan tidak singkat.

"Ini jelas merupakan buletin utama untuk membantu mengatasi nilai minyak," kata Kuiper. "Apa nan tidak kita ketahui adalah apakah persediaan tersebut betul-betul berubah menjadi investasi nyata alias tidak, dan berapa lama investasi tersebut memerlukan waktu untuk menghasilkan hasil." (BBC/Z-2)

Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) memunculkan sejumlah dinamika. Mulai dari penentuan sistem pemilihan ketua umum nan melangkah alot, hingga adanya dugaan pemukulan terhadap salah satu muktamirin.

Terkait sistem pemilihan Ketum ini, opsinya ialah melalui sistem Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) ialah ditentukan oleh sembilan orang ustad sepuh NU alias dengan voting.

Berikut serba-serbi dinamika tersebut:

Muncul 6 Caketum, 5 Nama Dukung Mekanisme AHWA

Calon Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa mengungkap ada enam nama nan masuk dalam bursa calon Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-35 NU. Namun, dia hanya menyebut lima di antaranya.

Kelima calon ini, kata dia, sepakat pemilihan ketum menggunakan sistem Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) jika pemilihan tidak dapat musyawarah mufakat.

Kelima nama tersebut ialah KH Zulfa Mustofa, Gus Kikin, Gus Yusuf, Gus Rozin, dan Gus Salam. Sementara satu calon lainnya tidak disebutkan oleh Zulfa.

"Saya, Gus Kikin, ya kan. Saya Zulfa Mustafa, Gus Kikin, lampau siapa tadi? Gus Yusuf, lampau Gus Rozin, lampau Gus Salam. Kami lima bermufakat pemilihan Ketua Umum itu jika tidak bisa dipilih secara musyawarah mufakat, maka sistemnya adalah lewat AHWA, gitu ya. Ya. Artinya tetap mengirim lima nama," kata Zulfa di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (29/8).

Ketika ditanya siapa calon keenam nan tidak disebutkan, Zulfa memilih tidak mengungkapkannya. Dia justru mengatakan nama tersebut sudah diketahui publik.

"Saya pikir kita tahu semua lah. Gak perlu, gak perlu ditanya, Anda tahu lah calonnya siapa," jawabnya.

Waketum PBNU Bantah Gus Rozin Dukung Mekanisme AHWA

Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni membantah pernyataan Zulfa Mustofa nan menyebut Gus Rozin termasuk dalam lima calon nan sepakat agar pemilihan Ketua Umum PBNU dilakukan melalui sistem AHWA.

Amin mengatakan, berasas konfirmasi nan diterimanya, Gus Rozin tidak pernah menyatakan persetujuan seperti itu.

"Saya justru dapat konfirmasi dari, bukan caketum ya, bakal calon ketum nan lain itu tidak seperti nan diomongin oleh Pak Zulfa itu," kata Amin saat dikonfirmasi, Sabtu (29/8).

Dia kemudian menyebut Gus Rozin sebagai salah satu calon nan dikonfirmasinya. Menurut Amin, Gus Rozin tidak mengakui bahwa dirinya telah menyatakan sikap seperti nan diklaim Zulfa.

"Ya Gus Rozin misalnya. Gus Rozin itu dikonfirmasi dia gak ngaku kalau..artinya pak Zulfa bicara seperti itu tidak konfirmasi dulu ke Pak Rozin," ujarnya.

Amin pun menyebut pernyataan Zulfa nan memasukkan Gus Rozin dalam barisan calon nan sepakat dengan sistem AHWA sebagai klaim.

"Iya, itu klaim aja. Klaim aja itu," tegas Amin.

Penentuan Mekanisme Sempat Alot

Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menargetkan seluruh rangkaian persidangan Muktamar ke-35 NU rampung pada Minggu (30/8). Adapun pemilihan sistem memilih ketum sempat melangkah alot.

Kemarin malam, Gus Ipul sempat mengatakan, persidangan komisi diharapkan dapat diselesaikan. Agenda kemudian dilanjutkan dengan sidang pleno berikutnya pada Minggu pagi, termasuk rekapitulasi dan pembacaan hasil persidangan serta pembahasan tata tertib.

"Kita targetkan besok udah selesai semua ya. Mudah-mudahan malam ini juga kelak udah bisa selesai pleno komisi ini, besok pagi dilanjutkan dengan pleno berikutnya, rekapitulasi dan pembacaan, pembahasan tatib. Insyaallah lah, mudah-mudahan besok udah tuntas," ujar Gus Ipul di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang, Sabtu (29/8).

Akhirnya Mekanisme nan Dipilih AHWA

Pada akhirnya, Muktamar ke-35 NU menyepakati perubahan sistem pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketua Umum PBNU nantinya dipilih melalui sistem Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).

Kesepakatan tersebut diambil dalam Sidang Pleno III Muktamar ke-35 NU nan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Minggu (30/8).

Adapun total DPT ada 552 nan terdiri dari Ketua Umum PW dan PC. 150 bunyi setuju pemilihan calon ketua umum tetap one man one vote, sementara 401 bunyi setuju pemilihan ketua umum via AHWA. Sementara 1 bunyi tidak sah.

"Dengan mengucapkan bismilahirrahmanirrahin seraya mengucapkan Alhamdulillahirabbilalamin pemilihan opsi telah kita tetapkan ialah opsi perubahan," kata Presidium Sidang Pleno Muktamar ke-35 NU Muhammad Nuh di lokasi.

Selengkapnya mengenai AHWA bisa dibaca di link di bawah ini:

Dugaan Pemukulan

Muncul dugaan pemukulan dalam proses Muktamar PBNU. Hal itu disampaikan oleh Calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdussalam Shohib alias Gus Salam.

Aksi dugaan penganiayaan alias kekerasan itu menimpa seorang Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan dilakukan oleh panitia muktamar. Terduga pelaku juga merupakan pengurus PWNU Jatim.

Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Maarif ini mengatakan, korban diduga mengalami kekerasan setelah tidak mengikuti pengarahan AHWA dari pengurus wilayahnya.

"Ada salah satu kawan kami dari wilayah nan mengalami kekerasan oleh PW-nya dan sudah dilaporkan ke Polres Jombang," kata Gus Salam dalam konvensi pers, Sabtu (29/8).

Ia menambahkan, korban mendatangi dirinya pada Jumat (28/8) malam dan membeberkan telah menjadi korban kekerasan.

Gus Salam menyebut, corak kekerasan nan dialami korban berupa pemukulan. Hingga saat ini, kata dia, ada satu orang nan diduga menjadi korban.

"Ini patut dikecam, ada kekerasan di tengah muktamar ini sangat memprihatinkan. Ini sebuah perlakuan nan tidak beradab menurut saya kepada para Kia dan peserta muktamar," ujarnya.

Dugaan Kekerasan di Luar Area Muktamar

Panitia Lokal Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) menjelaskan mengenai narasi dugaan tindakan penganiayaan alias kekerasan nan beredar di tengah penyelenggaraan muktamar.

Ketua Panlok Muktamar ke-35 NU, KH Abdurozaq Sholeh (Gus Rozaq), mengatakan kejadian dugaan penganiayaan tersebut tidak terjadi di arena resmi muktamar maupun di akomodasi penginapan nan dikelola oleh panitia.

"Itu terjadi di luar arena muktamar. Sehingga kami sebagai Ketua Panlok sangat menyesalkan konvensi pers nan sepihak. Karena ini bakal bikin narasi nan negatif dan merusak gambaran muktamar nan sudah melangkah kondusif mulai dari awal sampai malam ini," ujar Gus Rozaq di Asrama Al-Muhajirin 1 Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Minggu (29/8).

Berdasarkan info nan diterima panitia dari pihak Kepolisian, peristiwa pemukulan tersebut terjadi di sebuah hotel di luar area utama muktamar.

Gus Rozaq menyampaikan bahwa korban merupakan pengurus NU. Sedangkan, terlapor diduga Ketua PWNU Kalimantan Utara, Alwan Saputra.

"Korbannya salah satu pengurus NU. Ya otomatis mungkin dia juga sebagai delegasi resmi. Tapi saya pastikan tidak terjadi di wilayah Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang. Terlapornya Ketua PWNU Kalimantan Utara," kata dia.

Ia juga tidak mengetahui mengenai penyebab alias motif dari tindakan dugaan kekerasan tersebut.

"Motifnya kami kurang tahu. Bisa jadi masalah pribadi alias mungkin masalah nan mengenai dengan dinamika muktamar ini," tambah Gus Rozaq.

Ia mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui kejadian tersebut saat kejadian lantaran terjadi di luar jangkauan pengamanan.

"Panitia tidak mengetahui sama sekali lantaran terjadinya bukan di tower alias penginapan nan disiapkan panitia. Kalau kita kan bertanggung jawab keamanan 24 jam di tower nan telah disiapkan oleh panitia," kata dia.

Gus Rozaq menyerahkan sepenuh kepada abdi negara kepolisian mengenai proses norma persoalan ini.

"Perkembangan kasus ini ya kami berambisi ya diselesaikan. Kalau memang sudah di ranah kepolisian, ya ikuti proses nan berjalan," ujarnya.

Jakarta -

Data PHK nan mencapai 43.805 orang sepanjang Januari-Juli 2026 menjadi sorotan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal.

Menurut Said, tingginya nomor PHK tersebut tidak terlepas dari beberapa persoalan nan tengah menekan bumi usaha. Pertama, melemahnya daya beli masyarakat di tingkat dunia menjadi salah satu aspek terbesar nan mendorong terjadinya PHK.

Said menjelaskan penurunan daya beli tersebut turut membikin permintaan maupun order dari buyer luar negeri terhadap produk Indonesia ikut merosot. Dampak paling besar dirasakan oleh industri nan selama ini mengandalkan pasar ekspor, terutama sektor tekstil, garmen dan sepatu.

"Dengan demikian sekarang berfaedah kita menemukan, saya menemukan bahwa penyebab PHK pertama adalah akibat daya beli global. Jadi bukan Indonesia, daya beli masyarakat global," ujar Said dalam konvensi pers virtual, Sabtu (29/8/2026).

Kedua, rendahnya daya beli masyarakat di dalam negeri juga memicu PHK. Ketika daya beli masyarakat melemah konsumen condong mencari produk dengan nilai lebih murah nan kebanyakan impor. Kondisi ini membikin produk dalam negeri kalah bersaing dengan peralatan impor.

"Penyebab kedua ini, rendahnya, turunnya daya beli masyarakat. Sehingga masyarakat memilih peralatan nan murah. Barang nan murah itu impor, hasilnya produsen-produsen peralatan Indonesia kalah bersaing, maka tutup perusahaannya," ujar Said.

Ketiga, ketergantungan industri terhadap bahan baku impor. Menurutnya, perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dapat memberikan tekanan kepada perusahaan nan membeli bahan baku menggunakan dolar, tetapi menjual produknya dalam rupiah.

"Penyebab nan ketiga tidak bisa dihindari daripada PHK itu adalah perubahan nilai dolar AS terhadap rupiah dan indeks saham gabungan. Karena kebanyakan perusahaan tetap menggunakan bahan baku impor, berfaedah belinya pakai dolar, sedangkan jualnya rupiah. Kalau rupiah terpuruk terhadap dolar, ambruk mereka," jelas Said.

Untuk mencegah PHK, Said mendorong deregulasi terhadap patokan nan dinilai menghalang bumi usaha. Dia juga meminta pemerintah membatasi impor di sektor-sektor seperti tekstil, garmen, sepatu, makanan dan minuman agar produk dalam negeri tidak kalah bersaing.

Di sisi lain, dia juga menilai patokan pesangon juga menjadi salah satu aspek nan membikin perusahaan lebih mudah melakukan PHK. Dia secara unik menyinggung ketentuan pesangon 0,5 kali nan sebelumnya diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2021.

"Penyebab nan membikin perusahaan jadi mudah PHK itu pesangon 0,5," tutup Said Iqbal.

(ily/hns)