Beras nan bakal disalurkan untuk support pangan di Kabupaten Indramayu.(Dok.DKPP Indramayu)

PERUM Bulog mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli-September 2026 di sejumlah daerah. Penyaluran dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan pangan family penerima faedah tetap terpenuhi.

Di Kota Yogyakarta, penyaluran support pangan dimulai Selasa (11/8). Setiap Penerima Bantuan Pangan (PBP) menerima 30 kilogram beras sekaligus untuk alokasi tiga bulan, masing-masing 10 kilogram per bulan.

Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Yogyakarta Dedi Aprilyadi mengatakan penyaluran support pangan bakal berjalan hingga 30 September 2026. Program tersebut merupakan bagian dari jaring pengaman sosial pemerintah.

“Kegiatan ini sebagai salah satu jaring pengaman sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat stabilitas pangan nasional, dan membantu memenuhi kebutuhan pangan di rumah,” ujar Dedi.

Menurut dia, skema penyaluran periode Juli-September berbeda dengan periode Februari-Maret 2026. Pada periode sebelumnya, setiap penerima memperoleh 10 kilogram beras dan dua liter minyak goreng Minyakita untuk setiap alokasi. Kali ini support diberikan dalam corak beras sebanyak 10 kilogram per bulan dan disalurkan sekaligus sebanyak 30 kilogram.

Penetapan penerima merujuk pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) nan dikeluarkan Kementerian Sosial. Jumlah penerima di Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat dari 491.756 PBP pada periode Februari-Maret menjadi 522.956 PBP untuk periode Juli-September. Khusus Kota Yogyakarta, sebanyak 27.426 PBP menerima support dengan kriteria penerima faedah berada pada desil 1 hingga desil 4.

Dedi meminta masyarakat melaporkan andaikan beras nan diterima tidak sesuai kualitas. Bulog, kata dia, bakal melakukan penukaran terhadap beras tersebut. “Apabila ada penerima support nan mendapatkan beras tidak sesuai kualitas, tolong informasikan kepada kami. Kami bakal segera melakukan penukaran,” tegasnya.

Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Ashardini Eka Setianingsih mengatakan support tersebut diharapkan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

“Melalui support pangan ini, kita berambisi beban pengeluaran family dapat berkurang sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan kebutuhan pangan dapat terpenuhi. Pangan adalah kebutuhan nan paling mendasar,” katanya.

317.133 PENERIMA
Penyaluran support pangan juga disiapkan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pemkab Indramayu melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) bekerja-sama dengan Perum Bulog Cabang Indramayu untuk menyalurkan support beras bagi periode Juli-September.

Kepala DKPP Kabupaten Indramayu Sugeng Heryanto mengatakan support tersebut bakal diberikan kepada sekitar 317.133 PBP. Jumlah tersebut meningkat sekitar 3.004 penerima dibandingkan alokasi sebelumnya. “Bantuan pangan diberikan untuk periode Juli, Agustus dan September 2026,” ujar Sugeng, Selasa (11/8).

Setiap penerima mendapatkan 10 kilogram beras per bulan sehingga total support nan diterima selama tiga bulan mencapai 30 kilogram. Berbeda dengan periode sebelumnya, support kali ini hanya berupa beras tanpa tambahan minyak goreng.

Program tersebut merupakan support pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas). Sugeng menilai support krusial bagi masyarakat Indramayu nan memasuki masa paceklik dan awal musim tanam.

“Bantuan pangan ini sangat krusial untuk meringankan beban masyarakat. Terlebih saat ini sebagian besar wilayah di Kabupaten Indramayu memasuki masa paceklik dan baru memulai musim tanam,” katanya.

Beras nan disalurkan merupakan beras medium hasil penyerapan dari petani lokal Indramayu. “Semua hasil pengadaan dari panennya orang Indramayu. Tidak ada beras dari luar Indramayu, apalagi beras impor,” tegas Sugeng.

PASOK BERAS PREMIUM
Selain support pangan, Bulog Indramayu memperkuat pasokan beras komersial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bulog memasok beras premium ke sejumlah pasar ritel modern di Kabupaten Indramayu.

Pimpinan Perum Bulog Kancab Indramayu Apip Wijaya mengatakan masyarakat sekarang mempunyai pilihan beras premium selain beras medium program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). “Masyarakat sekarang mempunyai lebih banyak pilihan untuk mendapatkan beras berbobot dengan nilai nan tetap sesuai ketentuan pemerintah,” kata Apip, Kamis (6/8).

Beras premium nan dipasarkan antara lain Beras Punokawan dan Beras Befood bungkusan lima kilogram dengan nilai Rp74.500 per bungkusan alias Rp14.900 per kilogram.

Untuk menjaga pasokan, Bulog se-Jawa Barat mempunyai stok beras premium hasil produksi Sentra Penggilingan Padi (SPP) sekitar 3.000 ton setara beras. “Kami berambisi masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan. Kami memastikan pengedaran beras SPHP maupun beras premium bakal terus diperkuat,” ujar Apip.

STOK BERAS 
Sementara itu, stok beras di Gudang Bulog Meger, Klaten, Jawa Tengah, tercatat 16.300 ton per 11 Agustus 2026. Stok tersebut dinilai kondusif untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun, meski penyaluran support pangan bakal mengurangi persediaan secara bertahap.

Kepala Gudang Bulog Meger Sulistyanto mengatakan stok beras tetap kondusif meski terjadi penyaluran support pangan kepada 179.842 family penerima faedah di Klaten.

“Stok beras aman, kendati pada Agustus-September 2026 bakal ada penyaluran support pangan berupa beras kepada 179.842 family penerima faedah di Klaten,” ujar Sulistyanto, Selasa (11/8).

Penyaluran tersebut merupakan penugasan Badan Pangan Nasional dengan alokasi tiga bulan. Setiap penerima mendapatkan 30 kilogram beras.
Di Bangka Belitung, Perum Bulog juga memastikan stok beras kondusif di tengah musim kemarau. Kepala Perum Bulog Bangka Dimas Wage Tantri menyebut stok beras medium dan premium di penyimpanan mencapai sekitar 4.000 ton.

“Stok kita di penyimpanan ada 4.000 ton, jumlah ini kami rasa mencukupi untuk kebutuhan beras Babel hingga tiga bulan ke depan,” kata Dimas, Minggu (2/8).

Dimas meminta masyarakat tidak cemas terhadap kesiapan beras. Menurut dia, akibat musim tandus terhadap lahan persawahan belum memengaruhi stok beras nan tersedia di penyimpanan Bulog.

Rangkaian penyaluran support pangan dan penguatan stok tersebut menunjukkan pemerintah dan Bulog berupaya menjaga kesiapan beras sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh pangan dengan nilai dan pasokan nan terjaga. (UL/JI/RF/E-2)

Liputan6.com, Jakarta - Pengendara nan melintas di area Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, diminta mewaspadai kepadatan arus lampau lintas, Jumat (14/8/2026).

Kepadatan diperkirakan terjadi saat Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI nan digelar mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai.

Informasi TMC Polda Metro Jaya menyebut ada enam ruas jalan nan diperkirakan mengalami kepadatan.

Ruas tersebut ialah Jalan Gatot Subroto depan Gedung DPR/MPR, Jalan Palmerah Timur, Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Gelora, Jalan Asia Afrika, dan Jalan Penjompongan Raya.

Selain kepadatan, polisi juga menyiapkan pengalihan arus lampau lintas nan sifatnya situasional.

Ribuan prajurit AS di kapal induk USS Abraham Lincoln menghadapi krisis makanan, akomodasi rusak, dan tekanan mental usai penugasan diperpanjang lebih dari 250 hari.(Navy)

RIBUAN personel militer Amerika Serikat nan bekerja di kapal induk USS Abraham Lincoln dilaporkan menghadapi kondisi memprihatinkan setelah berada di laut lebih dari 250 hari. Masalah kekurangan makanan, sanitasi rusak, hingga kelelahan mental memicu dorongan dari para personil Kongres AS agar Pentagon segera turun tangan.

Kapal induk nan membawa sekitar 5,000 personel tersebut berlayar dari California pada November lampau menuju Laut China Selatan, sebelum dikirim ke Timur Tengah menjelang serangan ke Iran pada Februari. Penugasan nan awalnya dijadwalkan berhujung pada Mei terus mengalami perpanjangan tanpa kepastian tanggal kepulangan.

Anggota Senat AS dari Partai Demokrat, Richard Blumenthal, membeberkan rentetan persoalan tersebut dalam suratnya kepada Menteri Pertahanan Pete Hegseth.

"Kekurangan pasokan dasar, kontaminasi air, masalah sanitasi, memburuknya kesehatan mental, masalah keselamatan geladak, serta gangguan pada sistem surat nan menyebabkan banyak paket support ke kapal lenyap dalam transit selama berbulan-bulan," tulis Blumenthal.

Ia menambahkan, "Laporan-laporan ini memerlukan perhatian segera, tetapi perihal ini juga memunculkan pertanyaan nan lebih luas: apakah Angkatan Laut dapat mempertahankan tempo operasional nan sekarang dituntut dari armada kapal induknya."

Anggota DPR AS, Mike Levin, turut merinci kondisi di atas kapal melalui unggahan di X. Ia menyebut para prajurit kudu menghadapi akomodasi mandi berjamur, toilet rusak, jasa cuci baju nan meninggal berpekan-pekan, hingga krisis bahan pokok. Dalam beberapa kesempatan, porsi makan apalagi menyusut hanya berupa separuh cangkir nasi dan dua lembar tortilla, tanpa kesiapan sabun, deodoran, maupun pasta gigi.

Media militer melaporkan adanya prajurit nan jatuh ke laut dan sukses diselamatkan, sementara family prajurit menyampaikan kekhawatiran atas meningkatnya tekanan mental di atas kapal. Salah satu kerabat prajurit mengungkapkan bahwa keluarganya kehilangan berat badan hingga 29 kilogram selama penugasan.

"Dia bilang, 'Saya sangat lelah. Sangat lelah,'" ungkap kerabat tersebut menirukan percakapan via WhatsApp. "Dia tahu misinya, dan dia tahu ini tidak bakal menjadi situasi nan ideal. Ini bukan liburan... Tapi tanpa singgah di pelabuhan, tanpa menginjakkan kaki di daratan, tanpa adanya dekompresi. Ini adalah getaran nan terus-menerus. Pagi, siang, dan malam saat Anda tidur, makan, alias mandi. Tidak pernah ada momen tenang di pikiran Anda."

Hegseth Bantah

Menanggapi laporan tersebut, Menteri Pertahanan Pete Hegseth menyatakan bahwa kondisi di atas kapal telah "sepenuhnya disalahartikan." Berbicara kepada wartawan di Panama, Hegseth menegaskan pemerintah memastikan setiap kapal dan awak mendapatkan pasokan maksimal.

"Beberapa penugasan memang lebih lama dari nan lain, dan saya mempunyai rasa hormat serta rasa terima kasih nan mendalam kepada para pelaut tersebut dibanding siapa pun," kata Hegseth. "Apa nan mereka lakukan di laut lepas dalam kondisi serba terbatas dengan pelabuhan singgah nan minim—itu luar biasa."

Sementara itu, pihak Angkatan Laut AS menyatakan tidak menemukan peningkatan indikasi buahpikiran bunuh diri dan sekarang memprioritaskan pengiriman pasokan kritis, mulai dari bahan makanan, peralatan higiene, hingga surat. (BBC/Z-2)

(Dok. Pribadi)

MERESPONS tulisan Prof Dr Mukhamad Najib, Direktur Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), nan berjudul ‘Indonesia Emas dan Pendidikan Tinggi Bermutu’ di harian Media Indonesia (27 Juli 2026), menjadi perihal nan sangat menarik untuk disimak. Tulisan tersebut membawa pesan nan kuat dan mendalam: pendidikan tinggi nan berbobot adalah kunci utama menuju Indonesia Emas 2045. Argumentasi tersebut dibangun secara sistematis dan berbasis pada teori modal manusia (human capital) dari Gary Becker (1964) serta teori pertumbuhan endogen (endogenous growth) dari Paul Romer (1994).

Gagasan mengenai investasi pendidikan tinggi ini juga sejalan dengan laporan lembaga internasional, seperti OECD dan UNESCO. Keduanya menegaskan bahwa investasi pada pendidikan tinggi merupakan investasi produktif nan menentukan daya saing suatu bangsa. Dari sisi narasi, tulisan tersebut sukses menggeser langkah pandang lama; pendidikan bukan sekadar sektor nan menghabiskan anggaran, melainkan pengungkit utama pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

PERSOALAN UTAMA PENDIDIKAN TINGGI

Persoalan pendidikan tinggi nan sedang kita hadapi saat ini tetap berkutat pada hal-hal nan mendasar. Mulai dari aspek kelembagaan, regulasi, kualitas, hingga pendanaan; semuanya mempunyai skala prioritas nan sama untuk segera diselesaikan. Kita tidak hanya memerlukan penegasan bahwa keberadaan pendidikan tinggi di Indonesia itu penting. Kita juga memerlukan penjelasan mengenai kenapa mutu pendidikan tinggi di Indonesia tetap menghadapi beragam persoalan struktural dan gimana langkah mengatasinya.

Salah satu persoalan nan paling mencolok saat ini adalah mengenai eksistensi dan peran perguruan tinggi swasta (PTS) dalam ekosistem pendidikan tinggi nasional. Fakta nan tidak bisa diabaikan menunjukkan bahwa 3.944 dari 4.303, alias sekitar 91,7% perguruan tinggi di Indonesia, merupakan perguruan tinggi swasta. Lebih dari itu, sekitar 44,95% mahasiswa Indonesia menempuh pendidikan di PTS, dan PTS menyelenggarakan 54,8% program studi nan tersedia secara nasional.

Ironisnya, saat ini sebagian besar PTS tengah menghadapi persoalan eksistensi, penurunan jumlah mahasiswa, dan ancaman penutupan program studi (prodi) dalam beberapa tahun terakhir. Selain aspek ekonomi, penurunan jumlah mahasiswa PTS disebabkan oleh minimnya izin nan mengatur kuota dan pola penerimaan mahasiswa di luar jalur SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi) dan SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes) pada PTN. Menurunnya jumlah mahasiswa ini tentu berakibat langsung terhadap keahlian finansial PTS dalam membiayai operasional dan meningkatkan mutu pendidikannya.

Oleh karena itu, pendapat untuk mendorong investasi demi membangun ekosistem pendidikan tinggi berbobot semestinya juga dialamatkan kepada PTS. Penegasan untuk melibatkan sektor PTS dalam membangun pendidikan tinggi nan berbobot perlu ditekankan. Tidak dapat dimungkiri, masa depan pendidikan tinggi Indonesia sangat berjuntai pada keahlian kita memperkuat kualitas ribuan PTS nan selama ini menjadi tulang punggung pemerataan akses pendidikan tinggi nasional.

TEROBOSAN PEMBIAYAAN

Model pembiayaan pendidikan tinggi nasional hingga sekarang tetap bertumpu pada APBN tahunan, duit kuliah mahasiswa, dan beragam hibah kompetitif nan berkarakter jangka pendek. Model seperti ini tidak dirancang untuk membangun kapabilitas lembaga secara berkelanjutan. Universitas-universitas terbaik di bumi berkembang bukan hanya lantaran support anggaran pemerintah. Mereka maju lantaran mempunyai biaya kekal (endowment fund) seperti biaya wakaf (waqf fund), budaya filantropi alumni, kerja sama riset dengan industri, serta sumber pendanaan jangka panjang lainnya. Hal inilah nan memungkinkan mereka berinvestasi besar pada laboratorium, kualitas dosen, dan inovasi.

Saat ini, Indonesia memang telah mempunyai Dana Abadi Pendidikan melalui LPDP. Namun, kita belum mempunyai instrumen nan secara unik memperkuat kelembagaan perguruan tinggi, terutama PTS. Padahal, andaikan Indonesia serius mau menjadikan pendidikan tinggi sebagai investasi strategis, reformasi pembiayaan pendidikan tinggi swasta tidak dapat ditunda lagi. Karena itu, sudah saatnya pemerintah mempertimbangkan pembentukan biaya kekal perguruan tinggi swasta (endowment fund for private higher education).

Dana kekal untuk PTS tersebut tidak boleh hanya sebatas untuk memberikan pembinaan dan peningkatan mutu berkala, melainkan kudu menjadi instrumen investasi berbasis keahlian (performance-based endowment). PTS nan mempunyai tata kelola baik, mutu akademik tinggi, produktivitas riset nan kuat, kemitraan industri nan luas, serta kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah, sangat layak memperoleh support investasi jangka panjang ini. Pendekatan tersebut bakal mendorong kejuaraan nan sehat sekaligus memperkuat keberlanjutan kelembagaan pendidikan tinggi swasta nasional.

Ke depan, ukuran keberhasilan pendidikan tinggi semestinya tidak lagi sekadar dihitung dari jumlah lulusan, publikasi, alias status legalisasi semata. Ukuran utamanya adalah sejauh mana perguruan tinggi bisa meningkatkan produktivitas dan kontribusi riilnya terhadap pembangunan nasional. Kampus kudu dipandang sebagai pusat penemuan (innovation hub) nan menghasilkan teknologi tepat guna, memperkuat UMKM, mengembangkan industri halal, mendukung transformasi digital, mempercepat transisi energi, hingga menjadi mitra strategis pemerintah pusat dan wilayah dalam menyelesaikan persoalan pembangunan.

PERAN LLDIKTI

Selain itu, peran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) sebagai penghubung antara pemerintah dan PTS perlu diperluas. Peran LLDikti tidak cukup hanya menjalankan kegunaan administrasi, pelaporan PDDikti, dan pengawasan kepatuhan regulasi. Ke depan, LLDikti kudu berevolusi menjadi sebuah badan pengembangan pendidikan tinggi (higher education development agency). Lembaga ini kudu berfaedah sebagai pendamping mutu, penyedia kerjasama riset, penghubung dengan bumi usaha, inkubator inovasi, dan akselerator internasionalisasi perguruan tinggi.

Pemerintah juga perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) dan parameter pembangunan pendidikan tinggi nan terukur menuju Indonesia Emas. Tidak boleh lagi ada kebijakan strategis nan dijalankan di luar perencanaan nan matang. Kita kudu konsentrasi pada sasaran nan jelas: gimana membangun riset bergengsi dunia, berapa jumlah ahli nan perlu dihasilkan setiap tahun, berapa banyak paten nan kudu dikomersialisasikan, berapa perusahaan rintisan (startup) berbasis kampus nan ditargetkan lahir, berapa besar investasi industri dalam penelitian perguruan tinggi, dan seberapa besar kontribusi penemuan kampus terhadap produktivitas nasional.

Karena itu, reformasi pendidikan tinggi menuju Indonesia Emas 2045 kudu dimulai secara serentak dari reformasi tata kelola, reformasi pembiayaan, hingga reformasi ekosistem inovasi. Dengan demikian, seluruh ekosistem pendidikan tinggi—baik PTN maupun PTS—memiliki keahlian dan daya saing nan setara dalam menghasilkan inovasi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan nilai tambah bagi bangsa.

Semua ini kudu diawali dari kemauan politik (political will) untuk merancang kebijakan serta memberikan perlakuan terhadap PTN dan PTS secara proporsional dan berkeadilan. Di sinilah tantangan terbesar bumi pendidikan tinggi Indonesia dimulai.

(MI/Duta)

PADA satu pertanyaan krusial nan layak diajukan pada Hari Pramuka 2026, ialah apa nan dapat dilakukan jutaan personil Pramuka untuk menjawab persoalan nyata bangsa? Pertanyaan ini krusial lantaran Gerakan Pramuka tidak semestinya hanya dikenang melalui seragam cokelat, tepuk Pramuka, tali-temali, perkemahan, dan upacara. Di kembali itu tersimpan sebuah kekuatan besar, di mana ada jutaan anak dan kaum muda nan sedang dipersiapkan menjadi generasi penerus Indonesia. Karena itu, tema Hari Pramuka 2026, Memantapkan Langkah Organisasi Mendukung Swasembada Pangan Menuju Indonesia Emas 2045, patut dimaknai sebagai panggilan untuk memperluas medan pengabdian Pramuka. Salah satu medan pengabdian strategis itu adalah pangan.

Pertanyaan berikutnya adalah kenapa pangan? Sebab, pangan bukan sekadar urusan apa nan tersedia di meja makan. Pangan berasosiasi dengan kesehatan, kemiskinan, kesejahteraan petani, stabilitas ekonomi, lingkungan, dan pada akhirnya kedaulatan negara. Sebuah bangsa dengan jumlah masyarakat besar tidak cukup hanya mempunyai keahlian membeli pangan. Ia juga kudu mempunyai keahlian memproduksi sekaligus menjaga keberlanjutan pangannya.

Pengalaman bumi beberapa tahun terakhir memberikan pelajaran berharga. Perubahan iklim, bentrok geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan nilai komoditas, dan beragam krisis dunia dapat dengan sigap memengaruhi kesiapan pangan. Karena itulah swasembada pangan kudu ditempatkan sebagai agenda strategis bangsa. Lalu, apa kaitan Pramuka dengan swasembada pangan? Jawabannya justru terletak pada prinsip Pramuka sebagai aktivitas pendidikan. Pramuka mendidik generasi muda melalui pengalaman nyata. Prinsip learning by doing membikin anak tidak sekadar mendengar penjelasan tentang disiplin, kerja keras, kemandirian, kepemimpinan, gotong royong, ataupun kecintaan terhadap alam. Mereka mengalami sekaligus mempraktikkannya.

Pertanian menyediakan ruang pendidikan nan sangat kaya untuk mewujudkannya. Ketika seorang anak menanam benih, dia belajar bahwa hasil tidak pernah datang secara instan. Ketika tanaman kudu disiram dan dipelihara setiap hari, dia belajar disiplin dan tanggung jawab. Ketika tanaman kandas tumbuh, dia belajar menghadapi kegagalan. Ketika panen dilakukan bersama, dia belajar kerja sama. Akhirnya, ketika hasil panen diolah dan dijual, dia belajar produktivitas dan kewirausahaan.

Dengan demikian, keterlibatan Pramuka dalam pangan tidak berfaedah mengubah Gerakan Pramuka menjadi organisasi pertanian. Sebaliknya, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan dapat menjadi laboratorium pendidikan karakter, keahlian hidup, kewirausahaan, sekaligus kepedulian terhadap masa depan bangsa.

MENUJU GERAKAN PANGAN

Salah satu tantangan krusial pembangunan pangan Indonesia adalah regenerasi pelakunya. Harus diakui, sebagian besar generasi muda kita memandang pertanian tetap sebagai pekerjaan nan kotor, berat, tradisional, dan kurang menjanjikan. Persepsi semacam ini kudu diubah. Pertanian masa depan bukan lagi sekadar pacul dan sawah. Teknologi telah membawa sektor pangan menuju smart farming, mekanisasi, hidroponik, akuaponik, drone, sensor, kajian data, pengolahan pangan modern, hingga pemasaran digital. Petani masa depan dapat sekaligus menjadi inovator, teknolog, manajer, dan juga wirausahawan.

Pramuka dapat menjadi salah satu ruang strategis untuk memperkenalkan wajah baru pertanian tersebut sejak dini. Bayangkan jika gugus depan mempunyai kebun pangan sederhana. Kwartir ranting mempunyai demonstration plot (demplot) pertanian, kwartir bagian mengembangkan pusat training pangan, sedangkan penegak dan pandega mengelola proyek pertanian produktif. Di wilayah pesisir, aktivitas diarahkan pada budidaya dan pengolahan hasil perikanan. Di wilayah pegunungan, Pramuka mengembangkan hortikultura alias perkebunan. Di perkotaan, mereka dapat mengembangkan hidroponik, akuaponik, alias urban farming.

Gagasan tersebut paling tidak dapat diwujudkan melalui empat langkah. Pertama, diperlukan peneguhan komitmen seluruh jejeran organisasi, mulai dari Kwartir Nasional, kwartir daerah, kwartir cabang, kwartir ranting, gugus depan, hingga Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega. Harus tumbuh kesamaan pandangan bahwa mendukung swasembada pangan merupakan bagian dari pengabdian Pramuka kepada bangsa. Dalam konteks ini, Penegak dan Pandega jangan sekadar menjadi peserta. Mereka kudu diberikan ruang untuk merancang program, memetakan potensi pangan daerah, mengembangkan inovasi, menjalankan proyek, membangun kemitraan, hingga memasarkan produk. Pendidikan kepemimpinan justru menemukan maknanya ketika kaum muda dipercaya mengelola aktivitas produktif.

Kedua, diperlukan pencanangan Gerakan Pramuka Mendukung Swasembada Pangan sebagai penanda tekad organisasi. Namun, pencanangan jangan berakhir sebagai seremoni. Harus tersedia peta jalan, program, target, kemitraan, dan parameter keberhasilan nan dapat dievaluasi secara berkala.

Ketiga, pendidikan pangan perlu dirancang secara berjenjang sesuai usia anggota. Siaga dapat diperkenalkan pada sumber pangan, kebiasaan tidak membuang makanan, menanam tanaman sederhana, dan mencintai lingkungan. Penggalang mulai mengembangkan kebun kecil, membikin kompos, membudidayakan tanaman, alias mengenal perikanan dan peternakan. Adapun Penegak dan Pandega diarahkan pada aktivitas produktif: bertani, berkebun, budi daya ikan, peternakan, hidroponik, pengolahan hasil pangan, hingga membangun usaha. Formulanya sederhana, ialah Siaga mengenal, Penggalang mencoba, Penegak dan Pandega memproduksi serta berinovasi.

Keempat, dapat dibentuk sangga dan reka kerja unik bagian pangan dan pertanian produktif. Mereka menjalankan proyek berasas potensi wilayah. Tidak perlu satu model nan dipaksakan untuk seluruh Indonesia lantaran kekuatan pangan kita justru berada pada keragamannya. Semangatnya adalah satu daerah, satu potensi, satu aktivitas produktif.

PRAMUKA BRIGADE PANGAN

Program sebesar ini tentu tidak dapat dikerjakan Pramuka sendirian. Diperlukan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat, bumi usaha, golongan tani, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, serta pelaku industri pangan. Pemerintah dapat memberikan support kebijakan, akses lahan, bibit, alat, dan pelatihan. Perguruan tinggi mendukung melalui riset, teknologi, inovasi, serta pendampingan. Dunia upaya dapat membuka akses pembiayaan dan pasar. Sementara petani, peternak, nelayan, dan pelaku pangan menjadi mentor nan mempertemukan anak muda dengan pengalaman nyata di lapangan. Ringkasnya, kerjasama ini krusial agar aktivitas pangan Pramuka tidak berumur pendek.

Untuk memperkuat keberlanjutan sekaligus dimensi sosialnya, saya mengusulkan pendapat ‘Pramuka Brigade Pangan’. Pramuka Brigade Pangan bukan organisasi baru di luar Gerakan Pramuka. Ia merupakan model pembinaan berbasis organisasi nan memadukan pendidikan karakter, keahlian hidup, pertanian produktif, teknologi, kewirausahaan, dan pengabdian kepada masyarakat. Model ini juga dapat menjangkau anak dan kaum muda dari family kurang beruntung. Mereka dihimpun dalam organisasi Pramuka, mendapatkan pendidikan karakter, sekaligus memperoleh keahlian produktif. Dengan demikian, Pramuka tidak hanya membantu mereka menjadi pribadi tangguh, tetapi juga membuka jalan menuju kemandirian ekonomi.

Brigade Pangan dapat mengelola lahan produktif, kebun hortikultura, budi daya ikan, peternakan, pengolahan hasil pertanian, hingga upaya pangan. Anggotanya belajar dari hulu sampai hilir, seperti membaca potensi lingkungan, menanam, merawat, memanen, mengolah, mengemas, membangun merek, menghitung biaya produksi, dan memasarkan produk secara digital.

Di sinilah pendidikan kepramukaan menemukan relevansi baru. Anak muda tidak hanya diajarkan gimana memperkuat hidup di alam, tetapi juga gimana mengelola alam secara bertanggung jawab untuk menopang kehidupan. Mereka tidak hanya dilatih mendirikan tenda, tetapi juga membangun usaha. Tidak hanya mengikuti penjelajahan, tetapi juga menjelajahi kesempatan ekonomi di lingkungan sekitarnya.

Karena itu, sudah saatnya sebagian aktivitas Pramuka bergerak dari bumi perkemahan menuju lahan produktif. Bayangkan andaikan ribuan gugus depan di Indonesia mempunyai kebun produktif. Bayangkan setiap kwartir bagian mempunyai proyek percontohan pangan. Bayangkan Penegak dan Pandega mengembangkan upaya pertanian berbasis teknologi. Bayangkan pula anak-anak dari family kurang beruntung memperoleh keahlian dan kesempatan ekonomi melalui Pramuka Brigade Pangan. Dampaknya tidak semata-mata dihitung dari ton hasil panen. Lebih dari itu, nilai terbesarnya berupa tumbuhnya generasi nan memahami bahwa pangan merupakan persoalan kehidupan dan kedaulatan bangsa. Semoga.

Rumania menutup PLTN Cernavoda akibat surutnya Sungai Danube pasca-gelombang panas ekstrem nan memicu krisis daya dan akibat ekonomi di Eropa.(Media Sosial X)

RUMANIA terpaksa menutup seluruh operasional Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Cernavoda. Penutupan akomodasi satu-satunya di negara tersebut dipicu oleh penurunan drastis volume air Sungai Danube akibat cuaca panas ekstrem berkepanjangan nan melanda Eropa.

PLTN Cernavoda mempunyai dua reaktor berkapasitas masing-masing 706 megawatt nan menyuplai sekitar 20% kebutuhan listrik Rumania. Reaktor kedua resmi diputuskan dari jaringan listrik nasional pada Kamis (13/8) sebelum tengah hari, menyusul reaktor pertama nan sudah dimatikan sejak Juli lalu.

Pihak berkuasa sejatinya telah berupaya meningkatkan aliran air Sungai Danube nan digunakan sebagai pendingin reaktor, salah satunya dengan menenggelamkan tongkang berisi batu ke dalam sungai. Namun, langkah tersebut belum memadai. Sebelum krisis ini, PLTN Cernavoda tercatat hanya pernah meninggal sekali pada 2003.

"Kami tidak memproyeksikan adanya pengoperasian kembali dalam 10 hari ke depan," kata Direktur PLTN Cernavoda, Romeo Urjan, kepada instansi buletin AFP.

Guna menutupi kekurangan pasokan listrik, Rumania mengandalkan daya surya dan angin pada siang hari. Namun untuk memenuhi kebutuhan malam hari, pembangkit batu bara dan gas tradisional kudu ditopang melalui impor listrik. Pasokan dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) milik Rumania juga merosot tajam akibat menyusutnya debit air sungai.

Kondisi serupa menakut-nakuti negara tetangga, Hungaria. Perdana Menteri Péter Magyar bulan lampau memperingatkan bahwa PLTN Paks nan mempunyai empat reaktor bisa dipaksa tutup total untuk pertama kalinya. Pejabat PLTN Paks menyebut permukaan air Sungai Danube sudah sangat rendah hingga nozzle penyedot tidak bisa meraih air. Sebagai sungai terpanjang kedua di Eropa, debit Danube di beberapa negara telah merosot ke level terendah dalam 30 tahun terakhir.

Layanan perubahan iklim Copernicus mencatat Eropa sebagai benua dengan laju pemanasan tercepat, ialah dua kali lipat dari rata-rata global. Gelombang panas musim panas ini memicu tekanan dahsyat pada sumber air, kebakaran rimba dahsyat, serta kerugian ekonomi nan luas di beragam negara seperti Prancis, Italia, Spanyol, Yunani, hingga Inggris.

Bank Triodos asal Belanda menilai cuaca ekstrem ini berpotensi menggerus sebagian besar proyeksi pertumbuhan ekonomi Uni Eropa, nan sebelumnya diperkirakan tumbuh 1,1 persen oleh Komisi Eropa dan 0,9 persen oleh IMF. (BBC/AFP/Z-2)

Petugas dari Manggala Agni Daops Sumatera XIV-Banyuasin berupaya memadamkan kebakaran lahan di Desa Simpang Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir (OI), Sumatra Selatan.(Dok. Antara)

FENOMENA El Nino nan menyebabkan musim tandus lebih panjang dan kering meningkatkan akibat kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat penemuan dini, patroli pencegahan, hingga respons sigap untuk mencegah api meluas.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kemenhut Dwi Januanto mengatakan, peningkatan luas karhutla tidak terlepas dari kondisi suasana nan membikin curah hujan menurun dan kelembapan udara lebih rendah. Kondisi itu menyebabkan vegetasi dan lahan gambut lebih sigap mengering sehingga lebih mudah terbakar.

“Peningkatan luas karhutla tidak lepas dari aspek nan memengaruhi kondisi tersebut ialah adanya kejadian suasana nan menyebabkan musim tandus lebih panjang dan lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Dwi saat dihubungi, Sabtu (8/8). 

Menurut Dwi, terdapat indikasi kejadian El Nino nan diperkirakan menjadi bagian dari siklus beberapa tahunan muncul lebih awal dengan intensitas kuat. Kondisi tersebut menyebabkan curah hujan menurun di banyak wilayah, kelembapan udara lebih rendah, serta vegetasi dan lahan gambut lebih sigap mengering.

“Hal ini menyebabkan vegetasi dan lahan gambut lebih sigap mengering sehingga lebih mudah terbakar dan api lebih sigap menyebar,” katanya.

STRATEGI PENCEGAHAN

Menghadapi kondisi tersebut, Kemenhut memperkuat strategi pencegahan dan penanganan sedini mungkin. Langkah tersebut mencakup penguatan penemuan awal dan patroli pencegahan karhutla serta mempercepat respons pemadaman oleh Manggala Agni berbareng satuan tugas terpadu di daerah.

Dwi mengatakan, kesiapsiagaan juga diperkuat di wilayah rawan. Saat ini tujuh provinsi telah menetapkan status siaga darurat karhutla, ialah Riau, Kalimantan Barat, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat.

“Penetapan status ini memungkinkan untuk mengoptimalkan pengerahan sumber daya dan koordinasi lintas sektor dapat dilakukan lebih cepat,” ujar Dwi.

Kemenhut juga mendorong dan aktif dalam Desk Penanganan Karhutla nan dikoordinasikan Kemenko Polkam. Selain itu, supervisi oleh pejabat eselon I Kemenhut kepada para pihak dan pemerintah wilayah di wilayah rawan karhutla terus dilakukan.

Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) berbareng BNPB dan BMKG juga dioptimalkan sebagai salah satu upaya mitigasi di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi sesuai kebutuhan dan kondisi cuaca.

Selain itu, Kemenhut juga memperketat pengawasan terhadap pemegang izin. Dwi mengatakan setiap pemegang izin kudu memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana pemadaman, patroli pencegahan, hingga pelaporan.

“Memastikan kesiapan seluruh pemegang izin. Kemenhut terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mitra korporasi agar memenuhi tanggungjawab pencegahan karhutla,” kata Dwi.

KOORDINASI

Pengendalian karhutla dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, mitra korporasi, hingga masyarakat. Kemenhut juga mengaktifkan posko pengendalian karhutla di sejumlah wilayah rawan untuk memperkuat pemantauan dan penanganan.

“Karhutla tidak dapat ditangani hanya oleh satu pihak saja, kerjasama merupakan salah satu kunci dalam upaya pengendalian kebakaran hutan,” tegasnya.

Di tingkat masyarakat, Kemenhut terus melakukan penyadartahuan melalui sosialisasi, penyuluhan, kampanye, serta media daring dan media sosial. Pemerintah juga memperkuat Masyarakat Peduli Api (MPA) agar bisa berkedudukan dalam pencegahan, penemuan dini, dan penanganan awal kebakaran di tingkat desa.

Masyarakat juga didorong menggunakan pengganti pembukaan lahan tanpa bakar dengan mengolah sisa bukaan lahan berupa potongan kayu dan bahan organik menjadi produk berbobot ekonomi seperti arang, cuka kayu, dan kompos.

DISIAGAKAN

Sementara itu, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kemenhut Thomas Nifinluri mengatakan kesiapan Manggala Agni terus diperkuat menjelang puncak tandus Agustus 2026.

Secara nasional, terdapat 2.515 personel Manggala Agni nan tersebar di 34 Daops dan didukung 46 pondok kerja di wilayah rawan karhutla.

“Kesiapan Manggala Agni menghadapi puncak tandus Agustus 2026 terus diperkuat, terutama saat ini mereka dalam kondisi siaga,” ujar Thomas.

Dari sisi operasional, personel dan sarana pemadaman telah disiagakan, termasuk pemeliharaan peralatan, pompa pemadam, patroli, groundcheck, serta simulasi mobilisasi.

“Operasi pemadaman juga sudah melangkah secara terpadu berbareng TNI, Polri, Pemda, Masyarakat Peduli Api (MPA), Regu Pemadam Kebakaran Mitra Korporasi dan pihak mengenai lainnya di sejumlah provinsi rawan,” katanya.

Thomas mengatakan kesiapsiagaan posko diperkuat melalui peningkatan patroli pencegahan, pemantauan hotspot, dan respons terhadap laporan karhutla. Posko terpadu di wilayah diaktifkan seiring penetapan status siaga darurat.

Hingga 8 Agustus 2026, Manggala Agni berbareng para pihak mengenai telah melaksanakan 3.057 operasi penanganan kejadian karhutla di beragam wilayah Indonesia. “Secara umum, keahlian Manggala Agni menunjukkan tren nan efektif dalam penemuan awal dan respons pemadaman, melalui sistem monitoring hotspot, groundcheck, patroli, dan respons sigap di lapangan,” ujar Thomas.

Namun, petugas tetap menghadapi sejumlah hambatan di lapangan, seperti keterbatasan akses menuju letak kebakaran, terutama di wilayah terpencil dan lahan gambut, topografi nan sulit, keterbatasan sumber air, serta cuaca ekstrem. 

KAWASAN KONSERVASI

Ancaman kebakaran juga terjadi di area konservasi. Salah satu perhatian Kemenhut saat ini tertuju pada karhutla di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur.

Berdasarkan info 9 Agustus 2026, luas area terbakar teridentifikasi sekitar 520 hektare. Penanganan dilakukan melalui operasi terpadu nan melibatkan Manggala Agni, Balai TN Bromo Tengger Semeru, BPBD, BNPB, Masyarakat Peduli Api, TNI, dan Polri.

Untuk letak nan susah dijangkau dengan topografi berat, operasi pemadaman didukung dua unit helikopter water bombing serta helikopter drone sprayer. OMC juga dipertimbangkan dengan terus memantau kondisi meteorologi.

Pada 9 Agustus 2026, kebakaran di Taman Nasional Gunung Merapi dengan luas 0,2 hektare juga sukses dipadamkan oleh petugas lapangan secara terpadu. “Kondisi ini menunjukkan pentingnya mencegah kebakaran terutama di area konservasi dengan segala keanekaragaman hayati di dalamnya,” kata Thomas.

Ia menegaskan penemuan awal dan respons sigap kudu terus diperkuat untuk mencegah kebakaran meluas. “Prinsip kami kebakaran kudu ditangani sedini mungkin agar tidak meluas dan menakut-nakuti ekosistem maupun objek vital di dalam area Taman Nasional,” pungkasnya. (Ata/H-1)

Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group(MI/Seno)

GONJANG-GANJING sedang melanda organisasi sepak bola dunia, FIFA. Pemantiknya adalah buahpikiran liberal Presiden FIFA Gianni Infantino untuk melepaskan 21% kepemilikan penyelenggaraan Piala Dunia kepada swasta.

Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA), Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), serta Asosiasi Sepak Bola Amerika Tengah dan Utara (CONCACAF) sama-sama menentang buahpikiran nan rawan ini. Ketiganya apalagi membawa lebih jauh ke persoalan kepemimpinan di tubuh FIFA nan tahun depan bakal menyelenggarakan kongres untuk memilih presiden nan baru.

Infantino dianggap tidak layak untuk dipilih kembali sebagai Presiden FIFA periode mendatang. Ketiga asosiasi sepak bola itu bermufakat untuk mencari calon lain guna menggantikan sosok sepak bola asal Swis itu. Satu sosok nan dimunculkan sebagai pengganti Infantino adalah Presiden CONCACAF Victor Montagliani. Ia adalah pengurus sepak bola di Kanada dan berlatar belakang pengusaha.

Manuver mulai dilancarkan dengan menyatakan mosi tidak percaya kepada Infantino. Ketiga konfederasi sepak bola menakut-nakuti untuk keluar dari FIFA serta menggelar kejuaraan sepak bola tandingan dan tidak bakal ikut arena Piala Dunia FIFA.

Infantino menyadari kekeliruannya dan mencoba menarik buahpikiran liarnya. Namun, beragam kontroversi nan terjadi di arena Piala Dunia 2026 membikin para pengurus sepak bola di banyak negara menilai Infantino tidak layak untuk dipertahankan dan lebih baik diganti.

Mereka berpandangan bahwa FIFA milik seluruh anggota, bukan perseorangan. Penyelenggaraan Piala Dunia tidak dimaksudkan untuk mengeruk untung sebesar-besarnya, tetapi untung dipakai guna membantu para personil meningkatkan kualitas sepak bola di negara masing-masing.

Sepak bola memang sudah berkembang menjadi industri besar. Sebagai olahraga nan paling menarik perhatian manusia di muka bumi, sepak bola menjadi mesin duit nan luar biasa. Penyelenggaraan Piala Dunia 2026 memberikan untung sampai US$9,6 miliar, sebuah nomor nan fantastis.

Sangat rawan andaikan FIFA dipimpin orang nan orientasinya kepada pragmatisme materi. Uang menjadi tujuan dan ukuran keberhasilan, bukan kualitas sepak bola nan semakin meningkat dan merata di semua bagian dunia.

Value based idealism dari sepak bola kudu tetap menjadi pegangan. Tanpa idealisme untuk menjadikan sepak bola sebagai pembangun angan anak muda, penanaman nilai disiplin dan kerja keras, meritokrasi, serta fair play, sepak bola sekadar menjadi tontonan, hanya sebuah sirkus nan berambisi tepuk tangan penonton.

Sejauh ini hanya Presiden Amerika Serikat Donald Trump nan meminta FIFA agar mempertahankan Infantino. Trump menilai Infantino sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan bumi sepak bola bakal merugi jika kehilangan tokoh sepak bola asal Swis itu.

Namun, tindakan Infantino nan condong one man show membikin masyarakat sepak bola bumi khawatir. Pengalaman era Joseph Blatter nan juga condong otoriter membikin sepak bola terpuruk dalam praktik korupsi. Terungkap bahwa penunjukan tuan rumah Piala Dunia lebih didasarkan kepada berapa besar suap nan diberikan calon negara tuan rumah.

NASIB PSSI

Hal nan sama semestinya menjadi perhatian kita di dalam negeri. Kebetulan tahun depan juga bakal ada Kongres PSSI untuk memilih ketua umum nan baru.

Sejauh ini ada empat nama nan disebut-sebut bersiap untuk maju. Selain Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ada nama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono dan Kepala Kantor Staf Presiden Dudung Abdurachman.

Banyak nan berpandangan Erick Thohir tidak perlu maju lagi menjadi Ketua Umum PSSI. Alasannya, dia menjabat menteri pemuda dan olahraga sehingga tidak elok andaikan regulator dan operator, pengawas dan nan diawasi, dipegang orang nan sama.

Pengalaman selama ini tidak pernah ada rangkap kedudukan di bagian nan sama. Saat Agum Gumelar bakal menjadi Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia, dia melepas kedudukan Ketua Umum PSSI lantaran tidak mau terjadi bentrok kepentingan.

Sejauh ini Erick tidak mau melepas salah satu kedudukan nan diembannya. Alasannya, dia tetap mau memajukan sepak bola Indonesia dan perangkapan kedudukan dinilai tidak melanggar statuta PSSI dan FIFA.

Sepak bola tidak mungkin ditangani sebagai pekerjaan sambilan. Masalahnya dibutuhkan konsep pembinaan nan holistis dan pendampingan nan berkepanjangan agar peningkatan prestasi bisa terukur dengan cermat.

Apalagi seperti dikatakan Presiden Prabowo Subianto, sepak bola berangkaian dengan pamor sebuah bangsa. Kalau negara mini seperti Tanjung Hijau bisa tampil di putaran final Piala Dunia, semestinya Indonesia pun mampu.

Hanya saja, sepak bola bukan olahraga nan ukuran keberhasilannya berjuntai pada besar jumlah penduduk. Tiongkok dan India nan berpenduduk lebih dari 1 miliar jiwa pun tidak bisa juga tampil di arena Piala Dunia.

Berulang kali kita sampaikan bahwa sepak bola memerlukan ekosistem nan sehat andaikan mau berhasil. Dimulai dari pengurusnya nan mempunyai visi, kompetensi, dan kemauan untuk mencurahkan tenaga dan pikiran bagi kemajuan sepak bola.

Dengan pengurus nan mempunyai komitmen kuat, bakal terbangun jumlah pembimbing berbobot nan mencukupi, klub nan berorientasi kepada pembinaan, pemain nan terpacu untuk meningkatkan keterampilan, wasit-wasit nan andal dan dihormati, pemerintah nan peduli menyediakan prasarana sepak bola nan memadai, pengelola kejuaraan liga nan profesional, dan penonton nan menyebarkan semangat, bukan ketakutan.

Mari kita becermin, apakah pengurus PSSI nan ada sekarang ini sudah melakukan semua pekerjaan rumah itu? Apakah tim nasional terbentuk dari sebuah ekosistem nan sehat alias hanya memilih jalan lintas untuk berhasil?

Lalu jika ada nan berkeinginan menjadi Ketua Umum PSSI, apakah mereka membawa langkah pendekatan dan pemikiran nan baru? Sejauh mana konsep nan mereka tawarkan lebih baik daripada konsep nan melangkah sekarang?

Kita mempunyai waktu nyaris satu tahun untuk memandang visi calon-calon Ketua Umum PSSI nan bakal maju. Mari kita gunakan logika sehat untuk memandang konsep nan mereka bakal tawarkan. Bukan saatnya kita hanya berjuntai kepada nama besar. Sudah terlalu sering sepak bola Indonesia diiming-imingi dengan mimpi nan indah. Kenyataannya sepak bola Indonesia tetap berada ada titik nan sama.

Jangan pernah kita bermimpi untuk berbincang di arena Piala Dunia jika kita tidak bisa berhasil di arena ASEAN. Tahapan itu kudu dimulai dengan menjadi nan terbaik di kawasan, kemudian naik ke tingkat Asia, baru dengan itu kita bisa berbincang di level dunia. Sanggup???

(Dok. Pribadi)

KEMERDEKAAN selalu lahir dua kali. Pertama, ketika sebuah bangsa sukses melepaskan diri dari penjajahan. Kedua, ketika setiap generasi bisa memberikan makna baru atas kemerdekaan itu. Jika generasi 1945 merebut Republik dengan bambu runcing, generasi Z mewarisinya dengan telepon pandai di genggaman. Senjata mereka bukan lagi bedil, melainkan pengetahuan, kreativitas, teknologi, dan keberanian berinovasi.

Pertanyaan sederhana, tetapi menentukan arah sejarah adalah apakah gen Z bakal menjadi sekadar penikmat kemerdekaan alias bisa menjadi generasi nan menjahit kembali cita-cita Indonesia?

Pertanyaan itu menjadi semakin relevan ketika bumi bergerak jauh lebih sigap daripada keahlian banyak negara beradaptasi. Revolusi kepintaran buatan, ekonomi digital, disrupsi industri, hingga kejuaraan geopolitik telah mengubah makna kemerdekaan. Hari ini, sebuah bangsa tidak lagi diukur hanya dari luas wilayah alias kekayaan sumber daya alamnya, tetapi juga dari sejauh mana kualitas sumber daya manusia mereka bisa bersaing. Negara nan bisa melahirkan generasi inovatif bakal memimpin masa depan, sebaliknya negara nan kandas menyiapkan generasi muda mereka bakal tertinggal kendati punya kekayaan alam melimpah.

Indonesia sesungguhnya sedang berada pada momentum emas nan sangat menentukan. Bonus demografi membuka kesempatan nan belum tentu datang dua kali dalam sejarah. Di dalamnya berdiri gen Z sebagai golongan usia nan kelak mendominasi angkatan kerja, kepemimpinan nasional, bumi usaha, hingga lanskap politik Indonesia.

Yang membedakan gen Z dengan generasi sebelum mereka bukan semata aspek usia, melainkan juga kediaman mereka. Mereka adalah generasi digital sejati (digital natives), lahir ketika internet telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dunia mereka bergerak dalam kecepatan algoritma.

Hasil survei dari lembaga Arus Survei Indonesia pada 16-21 Desember 2023, misalnya, memperlihatkan gambaran tersebut secara terang. Sebanyak 99,8% gen Z merupakan pengguna internet dan 93,1% aktif menggunakan media sosial. Bahkan, nyaris sepertiga menghabiskan waktu 5-6 jam setiap hari di ruang digital. Youtube, Instagram, Tiktok, Whatsapp, dan platform-platform digital lainnya menjadi ruang baru tempat mereka belajar, bekerja, berinteraksi, dan apalagi membentuk langkah berpikir.

Data itu bukan sekadar statistik. Ia merupakan peta peradaban baru. Pasalnya, ruang digital sekarang bukan lagi pelengkap kehidupan, melainkan juga ruang tempat masa depan bangsa sedang diperebutkan. Apalagi berasas info Badan Pusat Statistik (Sensus Penduduk 2020), gen Z (lahir 1997-2012) merupakan golongan masyarakat terbesar di Indonesia (27,94%), sekitar seperempat dari total populasi nasional. Artinya, setiap kebijakan nan kandas mempersiapkan mereka pada hari ini sesungguhnya sedang mengurangi kualitas kemajuan Indonesia pada dua alias tiga dasawarsa mendatang.

MENYULAM MERDEKA

Karena itu, kemerdekaan hari ini sesungguhnya bukan sekadar monumen nan selesai dibangun pada 17 Agustus 1945. Ia menyerupai selembar kain nan terus ditenun setiap generasi. Sebagai generasi nan paling besar populasinya sekaligus adiktif dengan media digital serta adaptif dengan perkembangan zaman, gen Z adalah salah satu generasi nan bisa menjadi tumpuan untuk menyulam makna kemerdekaan.

Mereka hidup di tengah masyarakat nan majemuk, hidup dalam banjir informasi, apalagi kerap menghadapi ruang digital nan sering kali memecah belah. Mereka menyaksikan gimana algoritma lebih mudah memperbesar kemarahan daripada memperkuat persaudaraan, gimana hoaks lebih sigap menyebar daripada kebenaran, dan gimana ketenaran kerap dianggap lebih krusial daripada kapasitas.

Sebab itu, tugas terbesar gen Z bukan sekadar menjadi pengguna teknologi, melainkan juga menjadi penjahit tenun kebangsaan. Mereka ditantang merangkai kembali benang-benang keberagaman Indonesia menjadi kekuatan kolektif. Di tangan merekalah nasionalisme menemukan bentuknya nan baru: tidak hanya mencintai tanah air melalui slogan, tetapi melalui karya nan memberi faedah bagi sesama.

Bagi gen Z, mengisi kemerdekaan pada abad ke-21 berfaedah melahirkan inovasi, membangun perusahaan rintisan, menghasilkan riset, menciptakan teknologi, mengembangkan kepintaran buatan, memperkuat industri kreatif, dan membuka lapangan pekerjaan. Patriotisme hari ini tidak selalu tampil di medan perang. Ia datang di laboratorium, ruang kelas, studio kreatif, pusat riset, pabrik, hingga kandang mobil tempat lahirnya perusahaan-perusahaan rintisan.

Sejarah modern mencatat bahwa nyaris tidak ada negara nan melompat menjadi negara maju tanpa menjadikan generasi muda mereka sebagai motor perubahan. Korea Selatan bangkit dari reruntuhan perang menjadi kekuatan teknologi bumi melalui investasi besar pada pendidikan, riset, dan industri berbasis pengetahuan. Vietnam dalam dua dasawarsa terakhir memperlihatkan lompatan ekonomi dengan menyiapkan tenaga kerja muda nan kompetitif serta membangun keterhubungan erat antara pendidikan vokasi dan area industri. Singapura menghubungkan kampus dengan kebutuhan industri masa depan, sedangkan Finlandia membangun budaya belajar nan mendorong kreativitas, bukan sekadar mengejar nilai akademik.

Keberhasilan negara-negara tersebut bukanlah kebetulan. Ia sejalan dengan teori human capital nan dikembangkan Theodore W Schultz (1961) dan Gary S Becker (1964). Keduanya menegaskan bahwa investasi terbesar sebuah negara bukan pada tambang, hutan, alias minyak bumi, melainkan pada kualitas manusia mereka. Sementara itu, Amartya Sen (1980) mengingatkan bahwa pembangunan sejati tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperluas keahlian manusia untuk berkarya, memilih, dan menciptakan perubahan. Dengan kata lain, masa depan Indonesia tidak sedang ditentukan apa nan terkandung di bawah tanahnya, melainkan oleh apa nan tumbuh di kepala generasi mudanya.

LANGIT INDONESIA

Karena itu, di tengah pekatnya situasi geopolitik dan kompleksitasnya persoalan domestik, kita berambisi langit Indonesia hari ini tetap bisa sepenuhnya cerah. Itu krusial lantaran tantangan Indonesia makin tidak ringan. Berdasarkan hasil survei (termasuk temuan lembaga Arus Survei Indonesia, 2026), setidaknya terdapat tiga masalah pokok nan dihadapi masyarakat saat ini, ialah persoalan nilai kebutuhan pokok nan mahal, persoalan sulitnya mencari lapangan kerja, dan persoalan kemiskinan.

Tantangan-tantangan tersebut muncul lantaran memang kudu diakui bahwa sekarang ini pertumbuhan ekonomi menghadapi tekanan global. Transformasi kepintaran buatan juga mulai menggantikan beragam jenis pekerjaan. Produktivitas nasional tetap tertinggal jika dibandingkan dengan sejumlah negara Asia. Dunia pendidikan belum sepenuhnya bisa menjawab kebutuhan industri masa depan. Pada saat nan sama, ruang digital dibanjiri disinformasi, ujaran kebencian, pertaruhan daring, dan budaya instan nan menggerus daya kritis. Ironisnya, di tengah ledakan informasi, Indonesia justru tetap kekurangan talenta berkekuatan tinggi nan bisa mengubah pengetahuan menjadi inovasi.

Memang pemerintah saat ini telah membuka beragam kesempatan bagi generasi muda. Misalnya, program magang nasional, penguatan pendidikan vokasi, pengembangan talenta digital, training kewirausahaan, support terhadap ekonomi kreatif, hingga beragam skema peningkatan kompetensi. Hal itu patut diapresiasi lantaran menunjukkan adanya kesadaran bahwa pembangunan manusia merupakan investasi jangka panjang.

Namun, menurut saya, itu saja belum cukup. Indonesia memerlukan lompatan kebijakan nan mendorong kepada terbentuknya ekosistem, bukan sekadar penambahan program. Sebagai contoh, Vietnam tidak hanya menyediakan training kerja, tetapi juga membangun ekosistem nan menghubungkan sekolah, industri, investasi, dan ekspor. Korea Selatan tidak berakhir pada pendidikan, tetapi mengintegrasikan riset, teknologi, inkubasi bisnis, pembiayaan inovasi, dan perlindungan terhadap industri strategis. Artinya, negara datang sebagai arsitek ekosistem, bukan sekadar penyelenggara program.

Indonesia memerlukan keberanian nan sama. Kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo nan mendorong kepada pembentukan ekosistem perlu didukung. Pendidikan kudu terhubung dengan kebutuhan industri masa depan. Universitas kudu menjadi pusat inovasi, bukan sekadar pabrik ijazah. Dunia upaya perlu diberi insentif untuk menjadi ruang pembelajaran generasi muda. Talenta digital kudu dipersiapkan bukan hanya sebagai pencari kerja, melainkan juga sebagai pembuat lapangan kerja. Negara juga perlu memperluas investasi pada riset, kepintaran buatan, teknologi hijau, ekonomi kreatif, dan perusahaan rintisan agar gen Z mempunyai ruang untuk tumbuh dan bersaing secara global.

Pada akhirnya, bangsa nan besar bukanlah bangsa nan sukses mewariskan kemerdekaan kepada generasi muda mereka. Bangsa nan besar adalah bangsa nan sukses mewariskan keahlian untuk terus 'menciptakan kemerdekaan' dalam bentuk-bentuk baru. Generasi 1945 telah menghadiahkan Republik. Tugas gen Z bukan menjaganya dalam museum sejarah, melainkan membuatnya terus hidup di tengah perubahan zaman. Mereka kudu mengubah kemerdekaan menjadi inovasi, kebebasan menjadi tanggung jawab, dan keberagaman menjadi kekuatan.

Langit Indonesia tidak bakal ditentukan seberapa tinggi bendera Merah Putih berkibar setiap Agustus, tetapi oleh seberapa tinggi cita-cita generasi mudanya berani diterbangkan. Tentu saja, selama tetap ada anak-anak muda nan memilih berkarya daripada mengeluh, memilih bekerja-sama daripada terpecah, memilih mencipta daripada sekadar mengonsumsi, sesungguhnya mereka sedang melakukan pekerjaan paling sunyi sekaligus paling mulia: menyulam kemerdekaan di langit Indonesia!

Upaya pemadaman kebakaran lahan di Kertapati Palembang.(Dok. Antara)

MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni memberikan peringatan serius mengenai ancaman kebakaran rimba dan lahan (karhutla) menyusul proyeksi kejadian El Nino kuat nan melanda Indonesia. Kondisi ini berpotensi meningkatkan akibat kebakaran secara signifikan di sejumlah wilayah strategis.

Peringatan tersebut disampaikan Raja Juli dalam aktivitas Penandatanganan Perjanjian Penyaluran Dana Proyek Result-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund Output 2 (GCF-2) untuk 10 provinsi di Jakarta, Rabu (12/8). Ia menekankan bahwa kondisi cuaca nan semakin ekstrem memerlukan sinergi dari seluruh komponen bangsa.

Raja Juli mengatakan kondisi cuaca nan semakin kering membikin upaya pencegahan karhutla memerlukan keterlibatan seluruh pihak. Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan beragam langkah untuk mengantisipasi peningkatan akibat kebakaran.

“Berdasarkan peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kita memasuki fase nan sangat sulit, El Nino sangat kuat, nan berpotensi sama seperti ancaman tahun 2015. Pemerintah terus mengerahkan segala upaya,” ujar Raja Juli.

Ia menyebut pemerintah menyiagakan helikopter pemadam alias water bombing serta pesawat fixed-wing untuk mendukung Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Namun, keterbatasan kelembapan dan awan hujan membikin partisipasi masyarakat menjadi aspek krusial dalam mencegah kebakaran.

“Namun, lantaran kelembapan dan awan hujan nan terbatas, peran partisipasi masyarakat menjadi kunci paling utama,” katanya.

Disiplin di Tingkat Tapak

Raja Juli meminta pemerintah daerah, mulai dari gubernur hingga masyarakat di tingkat tapak, meningkatkan kewaspadaan dan kedisiplinan dalam mencegah sumber api.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan penyiapan lahan dengan menggunakan api maupun aktivitas lain nan berpotensi memicu kebakaran.
“Pemerintah bakal datang sekuat tenaga berkoordinasi di bawah Kemenko dan seluruh K/L serta daerah. Namun, kami sangat memohon partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menjaga alam kita dan tidak bermain-main dengan api,” tegasnya.

Target FOLU Net Sink 2030

Di sisi lain, Raja Juli mengapresiasi penyaluran biaya RBP REDD+ GCF-2 kepada 10 provinsi. Menurut dia, sistem pendanaan berbasis keahlian tersebut menjadi instrumen krusial dalam memperkuat ekosistem perdagangan karbon sekaligus mendukung pencapaian sasaran Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

Sepuluh provinsi penerima biaya tersebut ialah Papua, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Papua Pegunungan, Maluku, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan.

“Ini satu perihal nan sangat penting, RBP berbasis terhadap kinerja. Kita bayar sesuatu lantaran pedoman kinerja. Ini saling melengkapi dengan izin pendukung lainnya untuk membikin satu ekosistem perdagangan karbon nan baik,” ujarnya.

Ia berambisi biaya tersebut dikelola secara transparan dan akuntabel untuk memperkuat kapabilitas di tingkat tapak, melindungi ekosistem hutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar area hutan.

Kemarau Lebih Panjang

Sebelumnya, BMKG mengonfirmasi bahwa musim kemarau tahun 2026 berjalan lebih kering dengan periode nan lebih panjang dibandingkan rata-rata klimatologi 30 tahun terakhir. Hal ini dipicu oleh aktifnya kejadian El Nino nan mengurangi curah hujan secara drastis.

Puncak tandus diprediksi terjadi pada Agustus hingga September. Hingga akhir Agustus 2026, pertumbuhan awan hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan terus berkurang, nan secara otomatis mempersulit penyelenggaraan modifikasi cuaca.

Saat ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiagakan pasukan operasi darat dan OMC di enam provinsi prioritas nan rawan karhutla. Enam provinsi siaga darurat itu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan, Riau, dan Jambi. (H-3)

Terdakwa mantan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (kiri) sesai menjalani sidang kasus dugaan korupsi pengadaan barang/jasa dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, Kamis (23/7).((ANTARA/MAKNA ZAEZAR))

MARAKNYA kasus korupsi nan menjerat kepala wilayah kembali membuka persoalan tingginya ongkos politik dalam pemilihan kepala wilayah (pilkada).Persoalannya bukan semata-mata soal integritas pejabat setelah berkuasa, melainkan juga gimana tingginya biaya untuk memperoleh kekuasaan dapat menciptakan dorongan untuk mengembalikan modal politik setelah terpilih.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan integritas kepala wilayah merupakan kunci untuk mewujudkan pemerintahan wilayah nan bersih, efektif, dan akuntabel. Menurut Tito, pemerintah terus memperkuat pembinaan dan pengawasan untuk meminimalkan praktik rasuah.

NILAI INTEGRITAS

Namun, pengawasan tidak mungkin dilakukan terhadap kepala wilayah setiap saat. Pada akhirnya, pencegahan tindak pidana luar biasa itu juga berjuntai pada integritas pribadi kepala daerah.

“Teman-teman kepala wilayah itu bukan anak kemarin sore. Rata-rata politisi nan berjuang, pernah ikut kampanye, dikenal publik. Kita juga enggak bisa awasi dan jaga 24 jam, tujuh hari, seminggu, 365 hari. Semua bakal kembali kepada diri pribadi masing-masing," ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

JAGA KOMITMEN

Tito mengingatkan kepala wilayah untuk menjaga komitmen terhadap prinsip antikorupsi dan tidak tergoda melakukan pelanggaran hukum. Namun, penjelasan mengenai integritas perseorangan belum sepenuhnya menjawab kenapa rasuah kepala wilayah terus berulang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang ada persoalan lain nan ikut mendorongnya, ialah tingginya biaya politik dalam pemilu dan pilkada.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin dengan maraknya kepala wilayah nan ditangkap akibat kasus tindak pidana luar biasa itu dalam pertemuan berbareng jejeran ketua MPR RI di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Beliau sangat prihatin dengan beragam macam peristiwa nan terjadi di daerah-daerah, itu banyak kepala wilayah nan kemudian terjebak dalam korupsi. Karena itu beliau meminta agar persoalan ini menjadi perhatian nan serius untuk dipikirkan," kata Muzani.

NODAI DEMOKRASI

Muzani menyampaikan keprihatinan itu muncul lantaran kasus rasuah kepala wilayah terjadi proses kerakyatan nan mahal, unik dan melelahkan untuk membentuk penyelenggaraan pemerintah daerah. Isu proses pendemokrasian dan penyelenggaraan pemerintah wilayah tersebut juga menjadi sorotan Presiden Prabowo dalam konsep Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) nan diserahkan ketua MPR RI.

"Presiden sangat memberi perhatian dalam perihal alias beragam macam poin antara lain proses pendemokrasian dan seterusnya," jelas Muzani.

KOREKSI SISTEM

Pada kesempatan terpisah, ahli bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan korupsi tidak lahir dari satu aspek tunggal. Selain integritas individu, kelemahan sistem juga dapat membuka kesempatan terjadinya penyimpangan. KPK apalagi menemukan hubungan antara support pendanaan politik dengan upaya kepala wilayah terpilih memperoleh untung setelah menjabat.

Dalam perkara Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko, misalnya, pihak nan diduga menjadi penyandang biaya politik disebut memperoleh akses untuk mengatur proyek dan mendapatkan untung dari proyek pemerintah. Pola serupa ditemukan dalam perkara Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin namalain Ondim. Pihak swasta nan merupakan bagian dari tim sukses kepala wilayah diduga memperoleh sejumlah paket pekerjaan setelah kandidat nan didukungnya terpilih.

KONFLIK KEPENTINGAN

Temuan tersebut menunjukkan adanya akibat hubungan transaksional antara kontestasi politik dan kekuasaan pemerintahan. Dukungan politik dan pendanaan nan diberikan sebelum pemilihan berpotensi dibalas melalui akses terhadap proyek dan sumber daya pemerintah setelah kandidat memenangkan kontestasi.

KPK menyebut tingginya biaya kampanye dan biaya politik sebagai salah satu persoalan mendasar nan perlu mendapat perhatian serius. Kondisi tersebut menjadi aspek akibat nan dapat mendorong praktik korupsi, baik sebelum maupun setelah seseorang terpilih menjadi pejabat publik.

JUMLAH TERSANGKA

Fenomena itu tercermin dari banyaknya kepala wilayah hasil Pilkada 2024 nan kemudian terjerat perkara korupsi. Berdasarkan info KPK hingga 18 Juli 2026, sebanyak 15 kepala wilayah hasil Pilkada 2024 telah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) Zaenur Rohman menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi aspek utama nan membikin rasuah kepala wilayah terus berulang. Biaya politik tersebut banyak berasal dari praktik terlarangan seperti candidacy buying alias pembelian tiket pencalonan dari partai politik serta vote buying alias politik duit kepada pemilih.

DETEKSI DINI

Setelah terpilih, kepala wilayah terdorong melakukan korupsi untuk mengembalikan modal politik sekaligus menyiapkan biaya untuk kontestasi berikutnya. Selain mahalnya ongkos politik, lemahnya pengawasan di wilayah turut membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.

Pengawasan DPRD dinilai tidak efektif, sementara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) belum bisa mendeteksi pelanggaran sejak dini. Akibatnya, penyimpangan kerap baru terungkap setelah masuk tahap penindakan abdi negara penegak hukum.

POLITIK LOKAL

Kondisi ini semakin rentan di wilayah nan mempunyai politik lokal bermotif oligarkis alias dinasti politik sehingga sistem checks and balances tidak melangkah optimal. Untuk memutus mata rantai tersebut, Zaenur mendorong penekanan biaya politik dan penegakan norma nan tegas terhadap politik uang, termasuk hukuman pidana maupun administratif berupa diskualifikasi calon.

Di sisi lain, kegunaan pengawasan DPRD perlu direvitalisasi dan APIP kudu diperkuat agar lebih independen. Zaenur pun mendorong penguatan pengaruh jera terhadap pelaku rasuah melalui tuntutan pidana maksimal, perampasan aset hasil kejahatan, dan pencabutan kewenangan politik agar pelaku tidak kembali menduduki kedudukan publik.

Upaya pemberantasan korupsi juga perlu diikuti pendidikan politik kepada masyarakat lantaran kualitas kepala wilayah turut ditentukan oleh pilihan pemilih. “Pendidikan politik kepada masyarakat juga krusial lantaran pada akhirnya masyarakat nan menentukan kualitas pemimpin melalui pilihan politiknya,” pungkasnya. (P-3)

Pemberhentian sementara Direktur Niaga Garuda Indonesia menjadi salah satu buletin terkenal kumparanBISNIS sepanjang Kamis (13/8). Selain itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga melemah signifikan akibat tindakan jual bersih oleh penanammodal asing. Untuk lebih jelasnya, berikut rangkuman berita populer tersebut:

Garuda Indonesia Hentikan Sementara Direktur Niaga Reza Aulia Hakim

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk secara resmi memberhentikan sementara Reza Aulia Hakim dari jabatannya sebagai Direktur Niaga terhitung mulai 14 Agustus 2026. Langkah strategis ini diambil berasas keputusan Dewan Komisaris nan tertuang dalam Surat Nomor GARUDA/DEKOM/074/2026 per tanggal 11 Agustus 2026, nan juga merujuk pada surat Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara.

Untuk menjaga kelangsungan upaya dan menghindari kekosongan kepemimpinan, manajemen perseroan merujuk pada Pasal 11 ayat 15 huruf a Anggaran Dasar Perseroan. Aturan tersebut memperbolehkan Dewan Komisaris menunjuk personil dewan lain guna menjalankan kegunaan dan tugas dari pos kedudukan nan kosong tersebut sampai ditetapkannya pelaksana tugas resmi.

Manajemen memastikan bahwa dinamika internal ini tidak bakal mengganggu keahlian operasional maupun finansial maskapai pelat merah tersebut. VP Corporate Secretary & TJSL Group Head GIIA, Andreas Tumpal H. Hutapea, menegaskan bahwa seluruh lini bisnis, kepatuhan hukum, dan aktivitas operasional perseroan tetap melangkah normal seperti biasa.

IHSG Anjlok 1,18%, Asing Lepas Saham Indonesia hingga Rp 1,18 T di Sesi I

Tekanan jual masif melanda pasar modal domestik pada perdagangan sesi I hingga memicu penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 1,18 persen alias terpangkas 75,51 poin ke level 6.298,34. Investor asing membukukan tindakan jual bersih (net foreign sell) kumulatif senilai Rp 1,18 triliun di seluruh pasar. Sentimen negatif ini merebak pasca rilis review berkala Morgan Stanley Capital International (MSCI) nan mendepak 9 saham Indonesia dari kategori small cap index dan 2 saham dari dunia standard index.

Aktivitas pasar tercatat sangat likuid dengan total nilai transaksi menembus Rp 7,81 triliun, volume perdagangan mencapai 17,51 miliar lembar saham, dan gelombang transaksi sebanyak 1,19 juta kali. Aliran modal keluar didorong oleh nilai penjualan asing (foreign sell) nan mencapai Rp 2,96 triliun, berbanding terbalik dengan nilai pembelian (foreign buy) nan hanya sebesar Rp 1,78 triliun. Saham PT Dian Swastatika Sentosa (DSSA) memimpin pelepas asing terbesar dengan nilai net sell Rp 147,57 miliar.

Meskipun demikian, beberapa saham tertentu terpantau tetap menjadi sasaran akumulasi oleh penanammodal asing di tengah tekanan indeks. Saham perbankan pelat merah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) mencatat arus masuk modal asing (net foreign buy) tertinggi mencapai Rp 11,08 miliar, disusul oleh emiten manufaktur rokok GGRM sebesar Rp 8,61 miliar dan emiten komoditas emas EMAS senilai Rp 6,58 miliar.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago.((ANTARA/DHEMAS RIVIYANTO))

KEAMANAN nasional Indonesia menghadapi tantangan nan semakin beragam, dari dinamika geopolitik di area Indo-Pasifik dan rivalitas kekuatan besar hingga ancaman siber, terorisme, kejahatan transnasional, serta perubahan suasana dan gangguan terhadap ketahanan pangan dan energi. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menilai penguatan pertahanan, diplomasi strategis, dan keamanan siber menjadi bagian krusial dalam menjaga stabilitas nasional.

Menjelang Pemilu 2029, pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas tanpa mengurangi ruang demokrasi. Djamari menekankan pentingnya menghadapi disinformasi, hoaks, ujaran kebencian, dan operasi pengaruh digital melalui literasi masyarakat, penemuan dini, koordinasi antarlembaga, serta penegakan norma nan proporsional.

Di sisi lain, revisi UU Pemilu dan penguatan tata kelola menjadi bagian dari upaya mempersiapkan penyelenggaraan pemilu nan lebih demokratis dan berintegritas. Stabilitas politik dan keamanan, menurut Djamari, tidak hanya krusial bagi keberlangsungan demokrasi, tetapi juga menjadi fondasi bagi kepastian investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan nasional. Berikut petikan wawancara dengan wartawan Media Indonesia Devi Harahap.

Bagaimana Anda memetakan tantangan keamanan nasional Indonesia dalam beberapa tahun ke depan, terutama di tengah meningkatnya dinamika geopolitik area dan ancaman siber?

Keamanan nasional Indonesia ke depan menghadapi tantangan nan semakin kompleks dan multidimensi, tidak lagi terbatas pada ancaman konvensional. Pemerintah mengidentifikasi sejumlah tantangan utama, misalnya dinamika geopolitik di area Indo-Pasifik nan ditandai meningkatnya rivalitas kekuatan besar, sengketa Laut Cina Selatan, dan gangguan terhadap jalur perdagangan internasional, sehingga memerlukan penguatan pertahanan dan diplomasi strategis, termasuk melalui pembangunan sistem pertahanan Ibu Kota Nusantara (IKN) berbasis smart defense.

Selain itu, ancaman siber terhadap prasarana kritis, sektor keuangan, energi, dan sistem kerakyatan terus meningkat, sehingga pemerintah memperkuat kapabilitas keamanan siber nasional. Tantangan lainnya meliputi penyebaran disinformasi dan operasi pengaruh digital, ancaman terorisme, radikalisme, serta beragam kejahatan transnasional seperti perdagangan narkotika perdagangan orang. Di saat nan sama, ancaman nontradisional seperti perubahan iklim, musibah alam, serta ketahanan pangan dan daya juga semakin memengaruhi stabilitas nasional.

Dalam menghadapi potensi bentrok sosial maupun polarisasi politik menjelang pemilu, strategi apa nan sedang disiapkan pemerintah untuk menjaga stabilitas keamanan tanpa mengurangi ruang kerakyatan dan kebebasan berpendapat?

Menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang pemilu bukan untuk membatasi demokrasi, melainkan memastikan kerakyatan dapat berjalan secara bebas, jujur, adil, dan damai. Keamanan dan kerakyatan merupakan dua komponen nan saling melengkapi, lantaran tanpa kondisi nan aman, hak-hak politik masyarakat tidak dapat dijalankan secara optimal.

Di tengah tantangan seperti disinformasi, ujaran kebencian, polarisasi sosial, dan manipulasi info di ruang digital, pemerintah menerapkan pendekatan preventif, kolaboratif, dan berbasis norma melalui penemuan awal konflik, penguatan koordinasi antarinstansi, serta perlindungan ruang informasi. Pada saat nan sama, kebebasan berpendapat, menyampaikan kritik, dan berperan-serta dalam pemilihan umum (pemilu) tetap dijamin sesuai konstitusi sepanjang dilakukan secara bertanggung jawab juga tidak melanggar hukum.

Berkaca kepada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024, Kemenko Polkam aktif melaksanakan beberapa aktivitas dalam rangka memperkuat koordinasi antarlembaga selama tahapan pemilu dan pilkada, baik melalui rapat koordinasi di tingkat pusat maupun daerah, hingga melaksanakan monitoring lapangan pada hari pemungutan suara.

Dalam menghadapi Pemilu 2029, telah dilakukan koordinasi lintas lembaga mengenai persiapan dan mitigasi persoalan tahapan Pemilu 2029. Ke depan, dalam rangka memastikan stabilitas keamanan dan penjaminan atas kerakyatan tetap terjaga, Kemenko Polkam bakal terus mengoptimalkan koordinasi lintas instansi, khususnya berbareng dengan abdi negara keamanan nan lebih intensif.

Koordinasi lembaga menjadi kunci dalam menjaga keamanan. Bagaimana Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memastikan sinergi antara TNI, Polri, BIN, serta kementerian dan lembaga lainnya melangkah efektif?

Kemenko Polkam memastikan kebijakan di bagian politik dan keamanan nan melibatkan beragam kementerian dan lembaga dapat melangkah secara selaras dan saling menguatkan. Landasan koordinasi ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2024, nan memberikan mandat kepada Kemenko Polkam untuk menyelaraskan perumusan, penetapan, dan penyelenggaraan kebijakan di bagian politik dan keamanan.

Dalam pelaksanaannya, koordinasi diwujudkan melalui sistem nan berkarakter reguler maupun responsif terhadap perkembangan situasi. Secara reguler, Kemenko Polkam menyelenggarakan rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menyelaraskan posisi kebijakan dan merumuskan rekomendasi bersama. Untuk isu-isu nan memerlukan sinergi intelijen dan penanganan nan lebih segera, koordinasi dilaksanakan melalui forum nan melibatkan BIN, BAIS TNI, Baintelkam Polri, BSSN, dan lembaga mengenai lainnya sesuai kebutuhan.

Efektivitas koordinasi tidak semata-mata diukur dari gelombang pertemuan, melainkan dari kualitas tindak lanjutnya, apakah rekomendasi kebijakan nan dihasilkan ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait, dan apakah respons pemerintah terhadap ancaman keamanan nasional dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan tepat waktu. Hal-hal itulah nan menjadi perhatian utama Kemenko Polkam dalam memastikan sinergi antarinstansi melangkah sebagaimana mestinya.

Ancaman disinformasi, hoaks, dan operasi pengaruh melalui media sosial diperkirakan kembali meningkat menjelang pemilu. Apa langkah konkret pemerintah untuk mengantisipasi ancaman tersebut sekaligus menjaga kebebasan berekspresi masyarakat?

Perkembangan ruang digital memberikan faedah besar bagi demokrasi, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa disinformasi, hoaks, dan operasi pengaruh nan berpotensi mengganggu kualitas penyelenggaraan pemilu. Karena itu, pemerintah mengambil langkah nan seimbang antara menjaga kebebasan berekspresi dan melindungi ruang digital dari penyalahgunaan. Upaya nan dilakukan mencakup beberapa aspek.

Pertama, memperkuat literasi digital agar masyarakat semakin kritis dalam memverifikasi info dan membudayakan prinsip saring sebelum sharing. Kedua, mempercepat penyampaian info resmi nan jeli dan transparan sehingga ruang bagi berkembangnya hoaks semakin kecil. Ketiga, memperkuat penemuan awal melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital, BSSN, Bawaslu, Polri, serta platform digital, untuk mengidentifikasi potensi penyebaran disinformasi sejak awal.

Di sisi lain, pemerintah tetap melakukan penegakan norma secara ahli dan proporsional terhadap pihak nan terbukti dengan sengaja menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, alias manipulasi info nan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang perlu ditegaskan, pemerintah tidak membatasi kritik maupun perbedaan pendapat. Kritik nan disampaikan secara bertanggung jawab merupakan bagian krusial dari demokrasi. nan menjadi konsentrasi pemerintah adalah mencegah penyebaran info tiruan nan disengaja dan berpotensi memecah belah masyarakat. Dengan pendekatan edukasi di hulu dan penegakan norma di hilir, pemerintah berkomitmen menjaga ruang digital tetap bebas, sehat, dan kondusif bagi terselenggaranya pemilu nan aman, jujur, adil, dan berintegritas.

Apa saja parameter nan digunakan pemerintah untuk menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu kelak berjalan aman, jujur, adil, dan mendapat kepercayaan publik?

Pemerintah memandang bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak dapat diukur hanya dari terlaksananya hari pemungutan suara, tetapi dari keseluruhan proses nan berjalan secara demokratis, aman, tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh lantaran itu, terdapat sejumlah parameter nan menjadi perhatian pemerintah dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemilu.

Pertama, seluruh tahapan pemilu kudu dapat berjalan sesuai agenda nan telah ditetapkan, melangkah dengan aman, lancar, serta memenuhi prinsip-prinsip norma dan tata kelola penyelenggaraan pemilu nan berlaku. Kepastian proses merupakan fondasi utama bagi terciptanya kepercayaan publik.

Kedua, tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan kewenangan pilih menjadi parameter penting. Partisipasi nan tinggi menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap proses kerakyatan serta memperkuat legitimasi hasil pemilu.

Ketiga, stabilitas politik dan keamanan kudu tetap terjaga, baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini mencakup keamanan bentuk di lapangan maupun keamanan ruang sehingga seluruh tahapan pemilu dapat berjalan tanpa gangguan nan berpotensi menghalang proses demokrasi.

Keempat, andaikan terdapat perbedaan pendapat alias sengketa mengenai hasil pemilu, penyelesaiannya diharapkan dilakukan melalui sistem konstitusional dan jalur norma nan telah disediakan, termasuk melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Pendewasaan kerakyatan tercermin dari keahlian seluruh pihak untuk menghormati proses norma dan menghindari tindakan nan berpotensi menimbulkan bentrok sosial maupun polarisasi berkepanjangan.

Kelima, integritas seluruh penyelenggara pemilu dan aparatur negara kudu senantiasa dijaga. Kepatuhan terhadap prinsip netralitas merupakan prasyarat krusial untuk memastikan proses pemilu berjalan secara jujur, adil, dan memberikan kesempatan nan setara kepada seluruh peserta.

Keenam, peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan juga tercermin dari semakin baiknya kepatuhan etik penyelenggara pemilu, sebagaimana diukur melalui Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Indikator ini menjadi salah satu ukuran penguatan integritas kelembagaan dalam penyelenggaraan pemilu.

Pada akhirnya, parameter nan tidak kalah krusial adalah keahlian seluruh komponen bangsa untuk menjaga persatuan setelah proses pemilu selesai. Konsolidasi pemerintahan pasca-pemilu nan berjalan secara efektif, disertai terpeliharanya stabilitas nasional dan keberlanjutan program-program pembangunan, merupakan gambaran bahwa kerakyatan telah melangkah dengan baik. Pemerintah terus mengedepankan koordinasi lintas kementerian, lembaga, penyelenggara pemilu, abdi negara keamanan, serta seluruh pemangku kepentingan agar pemilu tidak hanya sukses sebagai sebuah agenda elektoral, tetapi juga bisa memperkuat demokrasi, menjaga persatuan nasional, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

Banyak pihak berambisi abdi negara keamanan bersikap netral selama tahapan pemilu. Bagaimana pemerintah memastikan netralitas aparatur negara, termasuk TNI dan Polri, betul-betul terjaga?

Netralitas aparatur negara merupakan prinsip esensial dalam penyelenggaraan pemilu nan demokratis. Pemerintah berkomitmen memastikan prinsip tersebut dijalankan secara konsisten melalui langkah-langkah preventif, pengawasan, dan penegakan aturan.

Dari sisi pencegahan, pemerintah mendorong sosialisasi dan penguatan pemahaman mengenai ketentuan netralitas melalui pedoman dan pengarahan nan diterbitkan oleh masing-masing institusi, termasuk Surat Telegram Kapolri dan Panglima TNI. Pengawasan juga terus diperkuat melalui sistem internal, seperti Provos, Propam, dan Puspom, serta pengawasan eksternal dan pelibatan masyarakat melalui kanal pengaduan nan tersedia.

Apabila terdapat pelanggaran, pemerintah memastikan bahwa setiap kasus ditindak sesuai ketentuan nan berlaku, baik melalui hukuman disiplin maupun proses hukum. Prinsipnya, tidak ada toleransi terhadap keterlibatan aparatur negara dalam politik praktis.

Berkaca pada pengalaman Pemilu 2024, Kemenko Polkam telah mengoordinasikan 18 kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri, untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kualitas penyelenggaraan pemilu. Koordinasi tersebut bakal terus diperkuat menjelang pemilu mendatang agar netralitas aparatur negara dapat terjaga secara konsisten di tingkat pusat maupun daerah, sehingga kepercayaan publik terhadap proses kerakyatan semakin meningkat.

Proses revisi Undang-Undang (UU) Pemilu sekarang menjadi perhatian publik. Menurut Anda, apa urgensi utama revisi tersebut dan aspek apa nan paling memerlukan pembaruan?

Revisi UU pemilu merupakan bagian nan wajar dan krusial dalam siklus penyelenggaraan demokrasi. Setiap penyelenggaraan pemilu perlu dievaluasi agar izin nan digunakan semakin adaptif, memberikan kepastian hukum, serta bisa menjawab tantangan perkembangan politik, teknologi, dan dinamika masyarakat. Dengan demikian, tujuan utama revisi bukan sekadar mengubah aturan, tetapi memperkuat kualitas, integritas, dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.

Beberapa aspek nan perlu menjadi perhatian antara lain penyempurnaan norma nan tetap berpotensi menimbulkan multitafsir, penyesuaian terhadap beragam putusan MK nan berakibat pada sistem kepemiluan, serta penyempurnaan beragam ketentuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan, pengawasan, dan penegakan norma pemilu. Seluruh pembaruan tersebut perlu didasarkan pada pertimbangan nan komprehensif terhadap penyelenggaraan pemilu sebelumnya dan dibangun melalui perbincangan nan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Dalam konteks tersebut, Kemenko Polkam terus menjalankan kegunaan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, serta penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP. Berbagai kajian evaluatif nan telah disusun diharapkan menjadi masukan nan konstruktif dalam pembahasan berbareng DPR RI.

Harapannya, proses revisi dapat diselesaikan secara tepat waktu sehingga tersedia kepastian norma nan memadai bagi seluruh penyelenggara, peserta, maupun masyarakat. Dengan persiapan izin nan lebih matang jauh sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai, kita dapat memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan semakin demokratis, efektif, dan dipercaya oleh publik.

Revisi UU Pemilu juga memunculkan kekhawatiran bahwa perubahan patokan bisa menguntungkan pihak tertentu. Bagaimana pemerintah memastikan proses penyusunan revisi berjalan transparan, partisipatif, dan tidak menimbulkan bentrok kepentingan?

Pemerintah memahami adanya perhatian publik terhadap proses revisi UU Pemilu. Hal tersebut merupakan bagian nan positif dalam kehidupan demokrasi, lantaran izin kepemiluan memang kudu disusun secara hati-hati agar bisa menjamin keadilan, kepastian, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Karena itu, pemerintah berkomitmen agar pembahasan revisi UU Pemilu mengedepankan prinsip partisipasi nan bermakna. Artinya, proses penyusunannya kudu membuka ruang perbincangan nan luas dan memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan pandangan secara substantif.

Pembahasan perlu melibatkan seluruh fraksi di DPR, penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP, kementerian dan lembaga terkait, kalangan akademisi, master kepemiluan, organisasi masyarakat sipil, serta komponen masyarakat lainnya melalui beragam forum konsultasi publik.

Di sisi lain, pemerintah menghormati sepenuhnya sistem pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Seluruh proses kudu berjalan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga setiap perubahan nan dihasilkan betul-betul didasarkan pada kebutuhan penyempurnaan sistem kepemiluan, bukan untuk mengakomodasi kepentingan pihak alias golongan tertentu.

Bagi pemerintah, substansi revisi UU Pemilu kudu diarahkan untuk memperkuat kualitas demokrasi, meningkatkan integritas penyelenggaraan pemilu, memberikan kepastian hukum, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap seluruh proses elektoral. Dengan proses nan inklusif dan transparan, kami optimistis revisi UU Pemilu bakal menghasilkan izin nan lebih baik, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan menjadi fondasi nan kuat bagi penyelenggaraan Pemilu 2029.

Bagaimana pandangan Anda mengenai hubungan antara stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi dan sejauh mana keamanan nasional menjadi prasyarat utama bagi investasi dan pembangunan nasional?

Bapak Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan bahwa tidak mungkin tercipta kemakmuran tanpa stabilitas, dan tidak mungkin pembangunan melangkah optimal andaikan situasi politik dan keamanan tidak kondusif. Pandangan tersebut sejalan dengan pemahaman bahwa stabilitas merupakan fondasi bagi terciptanya kepastian hukum, meningkatnya kepercayaan investor, dan berjalannya aktivitas ekonomi secara berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, Kemenko Polkam menjalankan kegunaan koordinasi untuk memastikan stabilitas politik dan keamanan nasional tetap terjaga melalui sinergi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pemangku kepentingan lainnya. Upaya tersebut mencakup pencegahan bentrok sosial, pengamanan agenda strategis nasional, penguatan keamanan siber, serta antisipasi beragam potensi gangguan nan dapat memengaruhi suasana investasi dan pembangunan.

Sejalan dengan pengarahan Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa "keamanan adalah prasyarat pembangunan", pemerintah memandang stabilitas bukan sebagai tujuan akhir, melainkan enabler bagi pertumbuhan ekonomi nan inklusif, pembuatan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, stabilitas politik dan keamanan kudu dibangun seiring dengan penguatan demokrasi, penegakan hukum, dan tata kelola pemerintahan nan baik, sehingga Indonesia mempunyai fondasi nan kuat untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Jika memandang kondisi kerakyatan Indonesia saat ini, kebebasan beranggapan dan juga kritik masif dari media sosial apakah ini sudah kebablasan alias tetap dalam taraf wajar?

Kebebasan beranggapan merupakan salah satu capaian krusial reformasi nan dijamin oleh konstitusi dan kudu terus dijaga. Pemerintah memandang bahwa dinamika kritik di ruang publik, termasuk di media sosial, merupakan ekspresi sah kehidupan kerakyatan nan dijamin konstitusi. Kritik nan konstruktif justru menjadi masukan nan krusial bagi pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan.

Namun, kebebasan berekspresi juga disertai tanggung jawab. Perlu dibedakan secara tegas antara kritik nan sah dengan penyebaran hoaks, ujaran kebencian, provokasi berbasis SARA, hasutan kekerasan, maupun disinformasi nan melanggar norma dan berpotensi mengganggu ketertiban umum serta persatuan bangsa.

Karena itu, pemerintah bakal terus menjaga keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan penegakan norma sesuai ketentuan nan berlaku. Tujuannya adalah memastikan ruang publik dan ruang digital tetap terbuka, demokratis, sehat, dan bertanggung jawab. (P-3)

Gubernur Kalsel, Muhidin, saat membuka Investment Forum Pamor Borneo 2026 di Banjarmasin.(MI/Denny Susanto)

MINAT investasi dari 20 penanammodal domestik dan mancanegara nan sudah disepakati dalam 12 Letter of Intent (LoI) selama berlangsungnya Investment Forum Pamor Borneo 2026 di Banjarmasin pada 7-9 Agustus 2026 mencapai Rp64 triliun. Event itu sendiri menawarkan 15 proyek investasi senilai Rp73 triliun.

"Event Pamor Borneo nan digelar cukup sukses. Laporan nan kita terima, ada 20 penanammodal nan datang langsung ke letak Forum Investment dalam Pamor Borneo dan telah melakukan 32 Letter of Intent, senilai Rp64 triliun," ungkap Gubernur Kalsel, Muhidin, Selasa (11/8).

Pamor Borneo adalah pagelaran ekonomi kreatif, pameran UMKM, dan forum investasi tahunan terbesar di Kalimantan Selatan bermaksud memperkuat pertumbuhan ekonomi, memperluas digitalisasi pembayaran (seperti QRIS), serta mempromosikan proyek strategis dan produk lokal regional Kalimantan. Tahun ini tema nan diangkat adalah “Unlocking Kalimantan's Value-Added Growth Potential for Economy Prosperity”.

PROMOSI UMKM
Panitia aktivitas Pamor Borneo juga mencatat untuk sektor UMKM, sebanyak 50 pelaku upaya unggulan dari bagian kriya, fashion, wastra, dan kuliner turut dipromosikan. Selama aktivitas transaksi alias penjualan booth mencapai Rp306 juta, business deal Rp2,2 miliar, serta komitmen pembiayaan UMKM Rp1,05 miliar.

Senada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kalsel, Endri mengatakan pihaknya tetap menghitung berapa nilai investasi nan sukses masuk ke Kalsel selama even Pamor Borneo 2026 tersebut. "Kegiatan tersebut cukup sukses, kita tetap menghitung berapa investasi nan masuk di Kalsel lantaran aktivitas tersebut regional Kalimantan," ujarnya.

PERKUAT KINERJA
Pada kesempatan nan sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel Haris Munandar mengatakan capaian tersebut menjadi hasil utama Pamor Borneo 2026 dalam memperkuat keahlian ekonomi se-Kalimantan melalui peningkatan investasi, daya saing UMKM, serta digitalisasi sistem pembayaran.

"Pamor Borneo nan dilaksanakan selama tiga hari ini memberikan akibat positif untuk mendorong keahlian ekonomi Kalimantan secara keseluruhan," kata Haris saat penutupan Pamor Borneo 2026 di Banjarmasin, Minggu (11/8).

Menurut dia, penguatan ekonomi melalui Pamor Borneo tecermin dari peningkatan daya saing UMKM, percepatan investasi nan menghasilkan 12 LoI dari 20 penanammodal dengan nilai minat Rp73 triliun, serta ekspansi akseptasi digital sistem pembayaran melalui QRIS dan beragam aktivitas pendukung.

"Capaian tersebut merupakan hasil sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Dekranasda, pelaku UMKM, sektor swasta, dan beragam mitra kerja nan bersama-sama mengembangkan potensi wilayah untuk memperkuat posisi Kalimantan Selatan dalam perekonomian regional," ujarnya.

TERUS BERLANJUT
Dia berambisi kerjasama tersebut terus dilanjutkan setelah Pamor Borneo 2026 berhujung sehingga minat investasi nan telah terbentuk dapat ditindaklanjuti, sementara penguatan UMKM dan digitalisasi pembayaran terus diperluas untuk memberikan akibat ekonomi nan semakin besar.

Ia menegaskan kerja sama lintas pihak menjadi kunci lantaran setiap pemangku kepentingan mempunyai peran nan saling melengkapi dalam mempercepat transformasi ekonomi daerah, sebagaimana semangat the power of we nan menekankan kekuatan kerja bersama.

Dalam rangka memperkuat digitalisasi pembayaran, Bank Indonesia memberikan gelar Bunda QRIS Kalimantan Selatan kepada Ketua Dekranasda Provinsi Kalsel Fathul Jannah sebagai corak apresiasi atas perannya dalam meningkatkan pemanfaatan QRIS di masyarakat dan pelaku usaha. (E-2)

Para peziarah menggunakan payung untuk melindungi diri dari terik mentari saat berkumpul di Lapangan Santo Petrus, Vatikan, pada Minggu (9/9).(AFP)

GELOMBANG panas sekarang beralih bentuk menjadi salah satu ancaman cuaca ekstrem paling mematikan bagi kesehatan masyarakat global. Peningkatan frekuensi, lama nan lebih panjang, serta ekspansi wilayah terdampak telah memberikan tekanan dahsyat pada jasa kesehatan, produktivitas pekerja, hingga ketahanan daya di beragam bagian dunia.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara tegas menempatkan panas ekstrem sebagai ancaman lingkungan dan kesehatan kerja nan sangat berbahaya. Berdasarkan info nan dilansir melalui laman resmi Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) pada Senin (10/8/2026), stres akibat panas sekarang menjadi penyebab utama kematian nan berangkaian dengan cuaca.

Data Kematian dan Dampak Global

Studi WHO untuk periode 2000-2019 menunjukkan nomor fatalitas nan mengkhawatirkan akibat paparan suhu ekstrem. Dampak ini tidak hanya menyasar sektor kesehatan, tetapi juga merembet ke stabilitas pangan dan sistem daya nasional.

Direktur Regional WHO untuk Eropa, Hans Henri P. Kluge, menyatakan bahwa wilayah Eropa mengalami pemanasan dua kali lebih sigap dibandingkan rata-rata global. Kondisi ini memicu lonjakan beban kerja pada jasa ambulans dan ruang darurat gawat nan penuh sesak akibat pasien nan terdampak suhu panas.

Krisis Suhu di Asia: Seoul dan Dalian

Ancaman serupa sekarang melanda area Asia dengan intensitas nan memecahkan rekor historis. Pada awal Agustus 2026, Seoul, Korea Selatan, mencatat suhu ekstrem mencapai 40 derajat Celsius. Pemerintah setempat terpaksa mengerahkan sumber daya tambahan untuk melindungi golongan rentan, terutama lansia dan pekerja lapangan.

Di Tiongkok, Kota Dalian nan biasanya menjadi destinasi pelarian dari cuaca panas, justru mencatat suhu 37 derajat Celsius. Angka ini berada nyaris 10 derajat di atas rata-rata historis wilayah tersebut. Lonjakan suhu ini berakibat langsung pada sistem kelistrikan akibat ketergantungan tinggi masyarakat pada pendingin udara (AC), nan berisiko memicu krisis daya saat beban puncak terjadi secara bersamaan. (Fer/I-3)

Catatan Kesiapsiagaan: WHO menekankan bahwa gelombang panas bukan lagi kejadian cuaca sesekali, melainkan ancaman permanen nan memerlukan strategi penyesuaian jangka panjang untuk melindungi kesehatan masyarakat dan stabilitas ekonomi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah).(dok.Kemendagri)

MENTERI Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan pemerintah menyiapkan tiga skema untuk mendukung pemerintah wilayah dalam memenuhi pembayaran penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap terpenuhi dan tidak ada pegawai nan dirumahkan.

"Kita sudah exercise beberapa daerah, kami sudah ketemu dengan Menteri PANRB, kemudian juga dengan Menteri Keuangan. Prinsip kita tidak boleh ada opsi pegawai PPPK ini dirumahkan, apalagi menganggur, ya, kudu dibayar gajinya," kata Tito usai Rapat Koordinasi Membahas Lanjutan Status PPPK dan ASN Guru di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/8).

Tito menjelaskan skema pertama nan perlu dilakukan pemerintah wilayah (pemda) adalah melakukan efisiensi anggaran melalui pengurangan perjalanan dinas, rapat nan tidak diperlukan, serta shopping makanan dan minuman.

Kedua, andaikan pemda mempunyai biaya bagi hasil (DBH) nan belum dibayarkan alias mengalami kurang bayar oleh pemerintah pusat, biaya tersebut bakal dibayarkan untuk membantu menutupi shopping pegawai.

Ketiga, andaikan efisiensi telah dilakukan tetapi pemda tetap belum bisa memenuhi shopping pegawai, sementara DBH nan diterima tidak tersedia alias relatif kecil, pemerintah pusat bakal memberikan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU).

"Ini saya kira, kebijakan Presiden nan sangat atensi terhadap persoalan fiskal di daerah-daerah, terutama untuk bayar biaya nan wajib untuk dibayarkan ialah shopping pegawai," ujarnya.

Dukungan Pemerintah Pusat

Tito melanjutkan berasas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran DAU Tahun 2026, Penyaluran Kurang Bayar DBH sampai dengan Tahun 2024, dan Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility pada Tahun 2026, total tambahan alias support pemerintah pusat kepada wilayah mencapai Rp18,9 triliun.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp10 triliun di antaranya merupakan DBH nan dibayarkan kepada daerah. Sementara itu, lebih dari Rp8 triliun berasal dari tambahan DAU. "Nah, dengan adanya tambahan ini, kita semua berambisi ini sudah bisa menyelesaikan persoalan shopping pegawai, baik PPPK maupun paruh waktu juga, itu dibiayai, dibayar oleh Pemda masing-masing," terangnya.

Guru ASN Pusat

Sementara itu, unik mengenai tenaga pendidik dan guru, Mendagri menjelaskan, pemerintah pusat dapat mengambil langkah untuk menangani persoalan tersebut. 

Salah satunya dengan mengalihkan status pembimbing menjadi aparatur sipil negara (ASN) pemerintah pusat, nan kemudian dapat ditempatkan di wilayah nan mengalami kekurangan pembimbing sehingga pengedaran tenaga pendidik lebih merata.

"Nah, ini sedang lakukan exercise. Tadi juga saya menjelaskan ini pasti bakal meringankan pemerintah wilayah juga, khususnya dalam mengurangi shopping pegawai," tutur Mendagri.

Disambut Baik DPR

Menanggapi komitmen Pemerintah, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyambut baik kebijakan pemerintah untuk mencegah PPPK dirumahkan lantaran kesulitan pembiayaan dan sejalan dengan rekomendasi Komisi II DPR.

"Kebijakan oleh pemerintah hari ini bersesuaian dengan beberapa kali rapat di Komisi II nan merekomendasikan adanya relaksasi kebijakan efisiensi transfer finansial pusat ke daerah," kata Rifqi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/8).

Dia mengharapkan kebijakan tersebut bisa konsisten dilakukan pemerintah agar beban APBD untuk bayar shopping pegawai dapat terselesaikan.

Selain itu, Komisi II juga sependapat dengan opsi nan dibuka Kemendagri agar PPPK guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan bisa diambil alih oleh pusat. Dengan demikian, jasa dasar kesehatan dan pendidikan menjadi kewenangan pemerintah pusat, termasuk beban penggajiannya.(Faj/Ant/P-1)

HLM--A2 Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.(ANTARA/FAUZAN)

LEBIH dari delapan dasawarsa sejak bangsa ini merdeka, pembangunan norma Indonesia terasa belum tuntas untuk menghadirkan keadilan paripurna di tengah-tengah rakyat. Bahkan, upaya reformasi hukum pasca reformasi juga terasa jalan di tempat, meskipun banyak perubahan fundamantel dalam pembaruan perundang-undangan.

Negara telah menghasilkan begitu banyak izin dan melakukan beragam perubahan kelembagaan, tetapi hasil akhirnya belum memberikan kondisi ideal bagi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyoroti aspek pembangunan abdi negara penegak norma nan menurutnya tetap jalan di tempat.

Ada tiga aspek pembangunan norma lainnya nan dibahas Yusril, ialah aspek pembangunan norma hukum, aspek pembangunan sarana dan prasarana hukum, serta pembangunan budaya hukum. Berikut petikan wawancaranya dengan wartawan Media Indonesia Ahmad Punto dan Akhmad Mustain.

Bagaimana memandang upaya reformasi norma saat ini?

Menjelang usia 81 tahun Indonesia merdeka ini. Ya, jika sederhananya kita memandang bahwa pembangunan norma itu mencakup beberapa aspek. Pertama adalah pembangunan norma hukumnya, nan kedua adalah pembangunan aparatur penegak hukumnya, nan ketiga adalah pembangunan sarana dan prasarana hukumnya, dan nan keempat adalah membangun budaya norma baik budaya norma abdi negara penegak norma dan budaya norma rakyat kita nan ada di negara ini.

Kalau kita lihat, selama era reformasi ini, upaya kita membangun norma nasional itu luar biasa sebenarnya. Terjadi perubahan-perubahan norma nan sangat fundamental, mulai dari amandemen konstitusi, sampai kepada perubahan struktur penyelenggara negara kita, dan proses itu  terjadi proses perubahan norma-norma norma nan luar biasa besarnya.

Kita juga menciptakan institusi-institusi baru. Pada tingkat peradilan ada Mahkamah Konstitusi, ada pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor), ada pengadilan-pengadilan unik nan lain.

Kemudian kita menyerahkan kewenangan Menteri Kehakiman pada waktu itu, menangani peradilan seluruhnya kepada Mahkamah Agung, dan kita menciptakan Komisi Pemberantasan Korupsi dan sebagainya, nan merubah undang-undang korupsi menjadi lebih keras sekali. Dari segi normatif, perubahan-perubahan itu menurut saya sudah sangat banyak kita lakukan.

Apakah reformasi Penegak Hukum berjalan?

Kalau dilihat dari segi pembangunan aparatur penegak hukumnya, boleh dikatakan kita belum mencapai kemajuan sama sekali. Lembaga-lembaga kita bentuk. Misalnya dalam penanganan korupsi, sudah ada polisi berwenang, jaksa berwenang, KPK berwenang. Kita juga berikan kewenangan kepada inspektorat jeneral, kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pengawasan dan auditing, dan lain-lain sebagainya.

Tapi begitu banyak lembaga-lembaga diciptakan, sekian banyak kita terjadi pergantian personil penegak hukum. Hukum kita itu bukan tambah baik, malah tambah rusak saja.

Sekarang ini kita lihat ada contoh nan tidak baik dari abdi negara penegak norma itu sendiri. Baik itu dilakukan oleh personil kepolisian, kejaksaan, KPK saya nggak tahu lantaran belum banyak terdengar. Begitu juga pada aparat-aparat nan diberikan kewenangan melakukan pengawasan. Kalau sudah seperti ini keadaannya, ada contoh nan tidak baik dari atas ke bawah, kita harapkan rakyat itu bakal alim pada hukum.

(Misalkan) Jampidsus itu spesifik menangani korupsi. Tapi banyak juga terjadi proses suap-menyuap, proses gratifikasi, pemerasan, dan lain-lain terjadi. Dan itu seperti menggurita sampai ke bawah. Saya pikir ini perlu waktu satu generasi untuk merubah ini. Karena struktur kita bangun, personil kita ganti, tapi jika tidak ada kesadaran etik nan kuat, moralitas nan tinggi pada bangsa ini, norma nan kita bangun itu bakal sia-sia.

Bagaimana rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri apakah sudah terakomodasi dalam revisi UU Polri?

Tugas kami sebenarnya dalam Komisi Percepatan Reformasi Polri adalah merumuskan seperti apa wajah Polri sekarang dan ke depan. Tetapi, inisiatif revisi UU Polri kemarin datang dari DPR. Jadi, sepertinya nggak nyambung apa nan disampaikan oleh Komisi kepada Presiden dengan draf nan diajukan oleh DPR.

Kalau nan pokok-pokok tetap sama, misalnya Polri itu berada di bawah Presiden, itu tetap sama. nan tidak terakomodasi itu antara lain, misalnya, masalah penguatan Kompolnas. Itu tidak nampak sama sekali. Jadi, saya nggak bisa bilang apa-apa lantaran memang saya juga nggak ikut membahas RUU itu.

Pemerintah sendiri diwakili oleh Menteri Hukum, tetapi nan aktif di lapangan pun Wamenkum Eddy Hiariej. Dan saya pun ketika berkomunikasi dengan beliau sudah hari terakhir, ketika itu sudah mau disahkan menjadi Undang-Undang. Jadi, memang saya pikir banyak perihal nan perlu kita perbaiki.

Hal nan juga ditegaskan itu adalah mengenai penempatan Polri aktif ke dalam jabatan-jabatan di luar Kepolisian. Itu pun ada rekomendasi nan diajukan oleh Komite Percepatan Reformasi Polri. Dan rekomendasinya itu dimasukkan dalam Undang-Undang, nan kemudian bakal diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dari sisi Teknologi penegakan norma apakah indonesia sudah memadai?

Alat kita untuk mendeteksi dan mencegah kejahatan itu juga jauh sekali tertinggal. Apalagi kita masuk ke dalam cybercrime, kejahatan cyber. Apalagi sekarang ini dengan artificial intelligence (kecerdasan buatan), orang mudah sekali memanipulasi sesuatu, info pribadi dicoret, propaganda proxy berjalan, saya bisa saja tiba-tiba berpidato bunyi saya, tapi isinya itu bukan dari saya, tapi ujung-ujungnya ada domba politik, itu bisa terjadi sekarang. Jadi itu hal-hal nan memang kita rasakan tidak sempurna.

Terkait dengan sarana dan prasarana hukumnya itu kita tertinggal terus. Kalau sekarang misalnya masalah lembaga pemasyarakatan alias rumah tahanan sebagai satu contoh, kita lihat bahwa sarana prasarana penegak hukumnya itu tidak cukup mengatasi itu, misalnya sekarang ada perubahan dengan KUHP dan KUHAP, ada kerja sosial dan balasan kerja sosial untuk mengurangi over capacity tapi sarana prasarana juga belum ada, kemudian juga LP penuh sesak di mana-mana.

Bagaimana dengan aspek pembangunan budaya hukum?

Pembangunan budaya norma di tengah-tengah masyarakat juga sama sekali tidak jalan. Orang itu jika diajari hukum, ini boleh, ini nggak boleh, ini benar, ini salah, itu tidak ada efek. Jadi, alim pada norma itu bukan lantaran takut sama polisi alias takut sama apa. Tapi kesadaran itu muncul dari hati orangnya sendiri.

Lihat orang Jepang sebagai satu contoh. Kepatuhannya kepada etik tinggi sekali. Dan kepatuhan kepada etik nan tinggi itu mendorong dia alim pada hukum. Bukan orang Jepang itu tidak mau mencuri lantaran takut sama polisi. Tidak. Dia tahu saja. Dia tahu bahwa ini tidak boleh. Kalau saya lakukan itu, melawan hati saya. Mungkin etiknya kesadaran pribadi.

Bagaimana norma itu tumbuh sebagai satu kesadaran, dipatuhi sebagai kebutuhan. Dan jika kita melanggar norma itu, ada emosi kita mengatakan, “wah ini tidak boleh, dia tidak mau melakukan itu.” Itu jika sampai ketika itu budaya norma tumbuh. Kalau belum sampai ke tingkat itu, budaya norma belum tumbuh. Dari mana kita menumbuhkan budaya norma itu? Dari pendidikan rumah tangga, pendidikan sekolah, pendidikan masyarakat.

Rendahnya budaya norma apakah berakibat pada budaya Antikorupsi?

Kalau di bagian korupsi, norma apa lagi nan kurang keras? Ada (pasal) gratifikasi, ada suap, ada pemberantasan, dan lain-lain. Hukumannya itu seumur hidup sampai balasan meninggal sudah ada dalam beleid korupsi. Dari sisi lembaga, ada KPK, ada polisi, ada pengadilan Tipikor, ada Jampidsus. Apa lagi nan kurang keras? Nyatanya sekarang korupsinya makin menggila.

Bukan hanya orang nan biasa nan korupsi. nan korupsi justru abdi negara penegak hukum, Kejaksaan dan polisi terlibat. Hakim sendiri terlibat disuap. Mau dibawa kemana negara ini jika tidak ada satu perbaikan-perbaikan nan cukup mendasar terhadap apa nan kita hadapi?

Bagaimana pemerintah merespons menggilanya korupsi ini?

Memang keadaan sekarang tidak bisa kita biarkan juga. Langkah tegas memang kudu diambil. Saya kira Pak Presiden Prabowo sudah mengambil satu langkah nan tegas, beberapa pejabat diganti lantaran terlibat kasus-kasus korupsi. Karena itu, personel nan baru dipilih kudu tepat untuk itu, kemudian sistem diperbaiki. Sistem nan kita bangun itu kudu bisa mencegah korupsi. Dan kita kudu konsisten dengan perihal itu.

Perbaikan sistem seperti apa?

Ya mulai dari sistem rekrutmen politiknya. Ambil contoh misalnya tentang Pilkada sekarang. Presiden punya gagasan, Pilkada diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) saja, jangan lagi langsung rakyat. Tapi kan ditentang. MK justru memutuskan tetap pilihan langsung. Kita antikorupsi, tapi di lain pihak kita membuka kesempatan lebar-lebar terjadinya korupsi itu sendiri.

Anda tahu berapa sih penghasilan Bupati? Gaji kepala wali kota? Berapa sih gajinya? 5-6 juta alias 10 juta? Berapa duit operasional, tunjangan, dan lain-lain? Hanya sekian 10 juta. Tapi modal dia untuk berkampanye jadi Bupati, wali kota itu bisa lenyap Rp30 miliar. Dari mana dia bakal mengembalikan duit Rp30 miliar itu? Tidak ada pilihan, selain dia membuka proyek-proyek corak kolusi kepada pengusaha.

Saya mengatakan, udah kasih aja sama DPRD. DPRD itu paling anggotanya 30 orang apalagi ada hanya 20. Lebih mudah kita mengawasi 20 orang itu disogok alias tidak, daripada nyogok orang sekabupaten itu. Gimana caranya kita ngawasi orang nyogok sekabupaten?

Apa angan Anda terhadap penegakan hukum, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri ini?

Kalau saya melihat, nan paling krusial adalah pengoordinasian penegakan norma dan mengoordinasikan dalam pembangunan norma-norma hukum. nan kedua adalah, nan sangat penting, pengoordinasian dalam penegakan norma itu sendiri. Kita mengenal ada beberapa lembaga penegak hukum, ada polisi, jaksa, PPNS, dan beragam macam lembaga lainnya.

Yang paling penting, jaksa dan kepolisian ini memang kudu ada pengoordinasian agar tidak terjadi tumpang tindih antara penegakan norma nan menjadi kewenangan kepolisian, tetapi juga sekaligus menjadi kewenangan kejaksaan.

Misalnya money laundering, itu jaksa dan kepolisian bisa bersama-sama, agar gimana terjadi sinkronisasi dan tidak terjadi tumpang tindih. Dan saya percaya kelak Menko Polkam bakal menangani masalah ini.

Saya dan Menko Polkam bisa bersama-sama melakukan pengoordinasian terhadap masalah ini sejauh mengenai masalah penegakan hukum. Seperti kemarin, saya datang ke daerah-daerah, cek ke lapangan, ke Polda-Polda, dan berbincang dengan Polda di daerah-daerah pasca demonstarasi Agustus 2025, dalam konteks upaya penegakan norma dan jangan sampai terjadi pelanggaran HAM. (P-1)

Puluhan anak mengikuti aktivitas belajar di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo, Kelurahan Angke, Jakarta Barat(MI/Agung Wibowo)

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat peran Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) agar memberikan faedah nan lebih luas bagi masyarakat. Keberadaannya sekarang tidak sekadar menjadi sarana bermain dan berinteraksi bagi anak-anak, tetapi juga didorong menjadi pusat pemberdayaan warga.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa penyediaan akomodasi bermain anak merupakan wadah hubungan sosial untuk menikmati ruang terbuka hijau (RTH). Oleh lantaran itu, kualitas serta kenyamanan akomodasi taman kudu terus diperhatikan.

Sejauh ini, RPTRA dinilai sukses menjadi ruang nan kondusif dan nyaman bagi anak-anak untuk bermain, belajar, serta bersosialisasi. "Adanya RPTRA, kualitas hidup masyarakat, khususnya anak-anak, dapat meningkat melalui aktivitas nan positif dan bermanfaat," ujar Pramono.

Saat ini, Jakarta telah mempunyai 324 RPTRA nan tersebar di 44 kecamatan dan 173 kelurahan. Capaian nomor tersebut telah melampaui sasaran awal nan ditetapkan sebanyak 267 RPTRA.

Jadi Tempat Literasi

Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) DKI Jakarta Dwi Oktavia Handayani menyatakan, RPTRA mempunyai potensi besar dalam mendukung beragam program pembangunan masyarakat. Potensi tersebut mencakup perlindungan anak, pemberdayaan keluarga, peningkatan derajat kesehatan, hingga penguatan ekonomi warga.

"Berbagai aktivitas di RPTRA dapat dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan masyarakat melalui kerjasama beragam program,” kata Dwi.

Salah satu corak penguatan tersebut terlihat di RPTRA Tunas Muda, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di letak ini, Pemprov DKI Jakarta bekerja-sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta pihak swasta untuk menghadirkan ruang publik nan mendukung tumbuh kembang anak di era digital.

RPTRA tersebut dilengkapi dengan akomodasi kitab bacaan, permainan edukatif, serta sarana literasi digital. Inisiatif ini dirancang untuk membimbing anak-anak agar membangun kebiasaan mengoperasikan teknologi secara sehat dan bertanggung jawab.

Dwi menilai, ruang bermain mempunyai makna nan jauh lebih luas dari sekadar sarana rekreasi. Area tersebut menjadi tempat anak belajar, mengasah kreativitas, membentuk karakter, serta memperkuat keahlian bersosialisasi.

Perluas Kawasan Hijau

Penguatan peran RPTRA juga melangkah seiring dengan ekspansi area hijau kota. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengungkapkan, luas RTH di ibu kota saat ini telah mencapai 3.703,56 hektare alias 5,59 persen dari total wilayah. Angka ini meningkat dibanding capaian 2024 nan tercatat sebesar 3.446 hektare (5,3 persen).

"Peningkatan persentase ruang terbuka hijau melalui pembangunan 15 letak RTH taman, satu letak RTH jalur hijau, tiga letak RTH hutan, dan satu letak RTH makam dengan 7.627 potensi petak makam baru," ujar Rano.

Lebih lanjut, Rano menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta turut memperkuat kegunaan ekologis taman melalui penambahan area resapan air. Pembangunan penampung air seperti Embung Lapangan Merah di Jakarta Selatan dan Waduk Giri Kencana di Jakarta Timur dihadirkan untuk mengendalikan limpasan air hujan sekaligus mendukung pengelolaan lingkungan perkotaan secara berkelanjutan.

Oase Murah Meriah Warga

Manfaat nyata dari penataan taman kota dirasakan langsung oleh masyarakat. Di Taman Bendera Pusaka, Jakarta Selatan, RTH tidak lagi dipandang sebagai sekadar pelengkap estetika tata kota, melainkan telah beralih bentuk menjadi ruang bernapas sekaligus lokasi wisata pengganti nan ramah kantong.

Agung Rahmatsyah, penduduk Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, mengaku rutin menghabiskan waktu akhir pekan berbareng istri dan anak balitanya di taman tersebut. Menurut Agung, wajah baru taman nan telah terintegrasi menjadi pilihan utama untuk berekreasi tanpa kudu menghadapi kemacetan menuju luar kota alias berjejal di pusat perbelanjaan.

"Taman nan saat ini sudah direvitalisasi jadi lebih bagus dan nyaman untuk menghabiskan waktu di akhir pekan," ujarnya.

Bagi family muda seperti Agung, ruang terbuka publik nan nyaman dan terjangkau menjadi kebutuhan nan kian mendesak. Cukup dengan bayar tarif parkir kendaraan dan membawa bekal dari rumah, penduduk sudah dapat menikmati suasana senja nan asri di jantung kota. (Ant/P-4)
 

Wali Kota Kupang, Christian Widodo membuka Event Budaya Kelurahan Naioni, Kota Kupang, Jumat (7/8).(Dok.Humas Pemkot Kupang )

PEMERINTAH Kota Kupang meneguhkan keberagaman sebagai kekuatan dalam membangun kebersamaan masyarakat. Pesan itu disampaikan Wali Kota Kupang Christian Widodo saat membuka Event Budaya Kelurahan Naioni di Kantor Lurah Naioni, Jumat (7/8).

Kegiatan tersebut dihadiri unsur pemerintah, DPRD Kota Kupang, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta penduduk Kelurahan Naioni. Festival budaya menjadi bagian dari upaya pemerintah melestarikan budaya sekaligus memperkuat persatuan masyarakat.

Christian mengapresiasi perangkat Kelurahan Naioni, panitia, dan masyarakat nan telah menyukseskan aktivitas tersebut. Menurut dia, pagelaran budaya tidak sekadar menjadi arena perayaan, tetapi juga momentum merawat identitas Kota Kupang nan dibangun dari keberagaman.

“Hari ini kita bukan sekadar merayakan sebuah festival, tetapi kita merayakan identitas dan jiwa Kota Kupang, ialah keberagaman dan kolaborasi,” ujar Christian.

Ia menegaskan keberagaman suku, etnis, dan kepercayaan kudu menjadi kekuatan serta jembatan bagi masyarakat, bukan sumber perpecahan. Menurutnya, harmoni tidak berfaedah keseragaman, melainkan keahlian untuk hidup berdampingan dalam perbedaan.

“Harmoni itu bukan sama alias seragam. Kita berbeda-beda, tetapi ketika disatukan dengan proporsi nan tepat, seperti nada dalam sebuah lagu alias benang dalam tenun, bakal menjadi harmoni nan indah,” katanya.

Christian juga menekankan pentingnya kerjasama dalam pembangunan Kota Kupang. Ia mengutip pernyataan Henry Ford, “Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success.”

“Ini nan kudu kita bangun di Kota Kupang. Kita boleh berbeda, tetapi kita kudu tetap melangkah bersama. Karena kekuatan Kota Kupang justru ada pada keberagaman nan kita rawat dan kerjasama nan kita bangun,” ujarnya.

Pemerintah Kota Kupang menyiapkan pagelaran budaya di 51 kelurahan. Kegiatan tersebut didukung anggaran pemerintah dan direncanakan berjalan setiap tahun.

Selain pelestarian budaya, Christian menyebut pembenahan instansi lurah dan pembangunan jalan lingkungan tetap menjadi perhatian. Kantor lurah, katanya, kudu mempunyai sarana memadai serta ramah bagi penyandang disabilitas.

“Kantor lurah itu ujung tombak pelayanan masyarakat. Sarana prasarananya kudu lengkap, gedungnya kudu baik dan juga kudu ramah disabilitas,” tegasnya.

Ia memastikan perbaikan jalan lingkungan tetap melangkah secara berjenjang meski pemerintah menerapkan efisiensi anggaran. Menurutnya, pembangunan dilakukan berasas prioritas kebutuhan masyarakat.

“Memang tidak bisa dalam waktu sekejap 100% semua jalan gang di Kota Kupang bagus, tetapi kita bertahap. Di tengah efisiensi pun tetap bisa kita kerjakan banyak hal,” pungkasnya. (E-2)

EKSPOR MOBIL MENINGKAT: Petugas memeriksa kendaraan ekspor di Pelabuhan Indonesia Kendaraan Terminal (IPCC), Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (23/6). Data Gaikindo menyebut ekspor mobil utuh alias completely built up (CBU) mencapai 47.560 unit pada Mei 2026,(MI/Usman Iskandar)

PERLUASAN pasar ekspor menjadi semakin mendesak di tantangan perdagangan global. Mulai dari perang Rusia-Ukraina, tarif resiprokal dari Amerika Serikat, perang di Timur Tengah, melemahnya peran Organisasi Perdagangan Dunia alias WTO dalam perdagangan global, hingga hambatan-hambatan non-tarif nan semakin banyak di beberapa negara.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mencontohkan Timur Tengah sebagai pangsa pasar nan cukup krusial dengan nilai ekspor mencapai US$9,87 miliar alias 3,49%. "Ketika pasar kita di Timur Tengah terganggu, kita kudu bisa mencari pasar lain. Orang mungkin bilang, ini kan jangka pendek. Ketika geopolitik itu sedang terjadi, kadang-kadang perubahan pasar itu sigap sekali," ujarnya saat menerima Media Indonesia di Kantor Kementerian Perdagangan Jakarta, Senin (3/8).

Untuk itu, katanya, salah satu konsentrasi program Kementerian Perdagangan adalah ekspansi pasar ekspor. Tujuannya pemerintah mau membikin banyak akses pasar produk dalam negeri ke negara lain. Salah satunya melalui perjanjian dagang.

"Karena tanpa perjanjian jual beli kita enggak mudah bisa masuk ke pasar negara lain, termasuk juga promosi dagang, penyelesaian halangan perdagangan. Kita kudu bisa menyelesaikan itu biar pasar kita semakin besar," kata mendag.

Siap implementasi
Sejauh ini telah ada 25 perjanjian perdagangan indonesia dengan bumi internasional nan telah diimplementasi, lima di antaranya sukses diimplementasikan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Masih ada 13 perjajian jual beli nan dalam proses perundingan, dan dua lainnya tinggal menunggu penandatanganan.

Dua kesepakatan nan sedang menunggu penandatanganan itu adalah Indonesia-Tunisia Preferential Trade Agreement (PTA) dan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

"Indonesia-EU CEPA kan tahun lampau sudah conclude. Setelah selesai lampau proses legal drafting, konsultasi ke tiap negara. Nah ini 27 negara, jadi perlu waktu. Kita usahakan September tahun ini sudah tanda tangan. Kalau September tanda tangan, kita kejar agar Januari 2027 sudah implementasi," ungkap Budi.

Indonesia juga tengah menyelesaikan perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia-Gulf Cooperation Council (I-GCC FTA). Mendag menargetkan perundingan itu bisa rampung pada September mendatang.

"Dulu kita berkompromi dengan GCC itu enggak selesai-selesai. Terus caranya kita tarik dulu UAE (Uni Emirat Arab) nan juga personil GCC. UAE kan dengan kita sudah punya CEPA. Begitu kita sudah jalan bilateral dengan UAE dan melangkah dengan bagus, negara-negara Timur Tengah itu jadi mau, rupanya oke juga dengan Indonesia," papar mendag.

"Lima sudah selesai, belum termasuk IEU CEPA nan belum ratifikasi, dan juga belum termasuk Amerika. Terus kelak September GCC selesai. Jadi semakin banyak kita diperhitungkan untuk membikin perjanjian dagang," imbuhnya.

Pasar tradisional
Di sisi lain, pangsa pasar ekspor tradisional juga tetap bakal dijaga. Salah satunya Amerika Serikat. 

Mendag mengatakan dengan kebijakan tarif resiprokal dari Presiden AS Donald Trump, Indonesia tetap perlu berkompromi dengan 'Negeri Paman Sam'.

"Kenapa kita kudu berkompromi dengan AS? Tahun 2025, kita ke Amerika itu surplus US$18,11 miliar. Nomor satu ke Amerika, nomor dua India, Filipina, Belanda, Vietnam. Kalau kita enggak ada ART (Agreement on Reciprocal Trade), terus kita enggak ekspor ke Amerika, nan surplus US$18,11 miliar mau dikemanakan?" katanya.

Apalagi ekspor ke AS didominasi produk-produk manufaktur seperti dasar kaki, busana jadi, produk elektronik, nan merupakan industri padat karya di dalam negeri.

Trade diversion
Kepala Center of Industry, Trade, and Investment (CITI) Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menilai kesepakatan IEU-CEPA menjadi kesempatan strategis bagi Indonesia melakukan trade diversion atau pengalihan perdagangan di tengah dinamika kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS).

Sebelum ada IEU-CEPA, kata dia, Indonesia banyak mengekspor produk ke AS lantaran tarifnya kompetitif. Namun ketika AS mulai mengenakan tarif tinggi, lampau Uni Eropa menawarkan bebas tarif lewat IEU-CEPA, Indonesia bisa mengalihkan ekspornya dari AS ke Uni Eropa.

"Ini merupakan kesempatan kita untuk melakukan trade diversion, dari pasar AS ke pasar Uni Eropa nan lebih potensial," ujar Andri.

Beberapa sektor nan diproyeksikan mendapat faedah langsung dari perjanjian itu antara lain perikanan, serta tekstil dan produk tekstil (TPT). 

Menurut Andry, industri perikanan nan selama ini banyak diekspor ke AS, dapat dialihkan sebagian besar ekspornya ke Eropa seiring adanya penghapusan tarif sebesar 10%–20% untuk produk seafood olahan. 

Hal serupa juga bertindak pada produk tekstil dan busana jadi, nan bakal mendapat keringanan tarif sekitar 10%–17%. Hal itu bakal meningkatkan daya saing produk Indonesia, terutama dalam menghadapi pesaing utama seperti Vietnam.

Butuh kecepatan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong pemerintah untuk mempercepat penyelesaian dan penerapan beragam perjanjian jual beli internasional. Langkah itu dinilai krusial untuk memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing ekspor, serta memperkuat resiliensi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan bumi upaya memerlukan kepastian kebijakan, penyelesaian halangan secara end-to-end, serta kerjasama nan berorientasi pada penerapan solusi.

Shinta menjelaskan, penerapan perjanjian jual beli tersebut diharapkan menjadi solusi atas tekanan berkali-kali nan dihadapi bumi usaha. Salah satu parameter nan disoroti adalah nilai tukar rupiah nan sempat menyentuh level Rp18.200 per dolar Amerika Serikat (AS).

Selain persoalan kurs, biaya logistik nasional juga tetap menjadi beban berat lantaran menyantap 14,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka itu tercatat berada di atas rata-rata negara-negara lain di area regional. 

"Ketika seluruh tekanan ini datang bersamaan, perusahaan kehilangan ruang untuk menghadapi kenaikan biaya," ujar Shinta.

Ia menambahkan, nyaris seluruh negara saat ini menghadapi perlambatan ekonomi global, disrupsi teknologi, hingga restrukturisasi rantai pasok dunia. Kecepatan kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi bumi upaya bakal menjadi penentu stabilitas nasional.

"Hal nan membedakan setiap negara adalah seberapa sigap kebijakan bisa menjadi alas bagi bumi upaya agar tekanan tersebut tidak berkembang menjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) nan lebih besar," pungkasnya. (E-1)

PENGUATAN INDUSTRI MIGAS: Pekerja menyelesaikan proses pemotongan pipa gas di pabrik produksi pipa gas PT Dwi Sumber Arca Waja Kura di Kawasan Industri Terpadu Kabil, Batam, Kepulauan Riau. SKK Migas mempertegas tanggungjawab pemanfaatan peralatan dan jasa dalam(ANTARA/Teguh Prihatna)

TREN surplus neraca perdagangan Indonesia selama selama 72 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 terputus pada Mei 2026. Neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2026 mencatat defisit sebesar US$1,61 miliar, dengan nilai ekspor US$23,20 miliar dan impor mencapai US$24,81 miliar.

Pada Juni 2026, neraca perdagangan tetap defisit meski menipis ke nomor US$0,45 miliar dengan nilai ekspor sebesar US$25,46 miliar dan impor mencapai US$25,91 miliar. Meski demikian secara kumulatif neraca perdagangan Indonesia periode Januari-Juni 2026 tetap mencatat surplus sebesar US$3,58 miliar.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan defisit bulanan terebut tidak lepas dari nilai impor minyak dan gas (migas) nan melonjak. Hal itu diperparah oleh lonjakan nilai minyak dunia.

Ia menjelaskan, di saat volume impor migas maupun nonmigas mengalami penurunan, neraca perdagangan justru mengalami defisit lantaran nilai minyak mentah bumi mengalami kenaikan hingga di atas US$100 per barel. Padahal nilai normal sekitar US$60-US$65 per barel.

"Kenapa Mei itu defisit? Karena pada Maret-April mulai naik tinggi nilai minyak. Itu mempengaruhi neraca kita pada Mei," ungkap Budi saat menerima Media Indonesia di Kantor Kementerian Perdagangan Jakarta Pusat, Senin (3/8).

Padahal, lanjutnya, volume impor menurun. Impor migas RI pada Mei 2026 sebesar 4,3 juta ton, turun 12,4% dari April 2026 sebesar 4,9 juta ton. Kemudian impor nonmigas juga turun dari posisi April 2026 sebesar 21,5 juta ton menjadi 18 juta ton pada Mei 2026 alias turun 15,7%.

"Sebenarnya impor kita dari sisi volume turun tapi dari sisi nilai naik lantaran nilai minyak naik," ujarnya.

Impor bahan baku
Ia menggarisbawahi impor RI memang tinggi. Tetapi kudu dilihat pula jenis peralatan nan diimpor. Struktur impor Indonesia didominasi oleh bahan baku/penolong dengan pangsa pada semester I 2026 mencapai 71,37%.

"Bahan baku/penolong itu untuk produksi, memang tetap banyak nan impor. Kemudian 19,94% peralatan modal seperti mesin-mesin untuk produksi. Sisanya 8,69% adalah peralatan konsumsi," papar mendag.

"Sebenarnya enggak banyak impor peralatan konsumsi alias peralatan jadi nan dipakai langsung oleh konsumen. Kebanyakan bahan baku dan bahan penolongyang diimpor," tuturnya.

Bersifat produktif
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai defisit neraca jual beli Indonesia pada Juni 2026 belum mencerminkan pelemahan sektor eksternal. Menurutnya, kondisi tersebut lebih tepat dipandang sebagai bagian dari proses penyesuaian struktur perdagangan, meski defisit terjadi selama dua bulan berturut-turut.

Ia menjelaskan, keahlian ekspor sebenarnya tetap menunjukkan tren positif. Nilai ekspor pada Juni mencapai US$25,46 miliar alias tumbuh 8,84% secara tahunan, terutama ditopang oleh ekspor nonmigas seperti nikel, bahan bakar mineral, dan minyak nabati.

Sebaliknya, tekanan terhadap neraca jual beli berasal dari lonjakan impor nan meningkat 34,27% menjadi US$25,91 miliar. Kenaikan paling besar terjadi pada impor migas nan melonjak lebih dari 100% sehingga mendorong defisit sektor migas mencapai US$3,49 miliar. Surplus perdagangan nonmigas sebesar US$3,04 miliar belum bisa menutupi defisit tersebut.

"Di sisi lain, kenaikan impor juga menunjukkan permintaan domestik tetap cukup kuat. Sebagian besar impor berasal dari bahan baku, peralatan penolong, dan peralatan modal nan digunakan untuk produksi dan investasi. Dalam kajian ekonomi, impor seperti ini condong berkarakter produktif lantaran mendukung peningkatan kapabilitas industri," kata Yusuf. (E-1)

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.((MI/VICKY GUSTIAWAN))

DEREGULASI menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Perubahan beragam izin dan kelembagaan memang telah dilakukan, tetapi persoalan tumpang tindih aturan, ketidakpastian hukum, keterbatasan akses keadilan, hingga rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak norma tetap menjadi tantangan. 

Pembangunan sistem norma lantaran itu tidak cukup hanya dengan melahirkan patokan baru, tetapi juga memerlukan pembenahan menyeluruh agar norma betul-betul datang sebagai instrumen keadilan dan perlindungan bagi masyarakat.

Penyederhanaan dan sinkronisasi regulasi, ekspansi akses support norma hingga tingkat desa dan kelurahan, penguatan keadilan restoratif, serta digitalisasi jasa publik menjadi sejumlah langkah nan diklaim tengah dikerjakan pemerintah. Kehadiran 83.960 Pos Bantuan Hukum di seluruh desa dan kelurahan serta penanganan lebih dari 215 ribu laporan menjadi salah satu gambaran konkret dari upaya mendekatkan jasa norma kepada masyarakat.

Lantas, sejauh mana beragam kebijakan tersebut bisa menjawab problem mendasar pembangunan norma Indonesia? Berikut wawancara dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas nan menguraikan agenda prioritas pemerintah berbareng wartawan Media Indonesia Henri Siagian, Akhmad Mustain dan Devi Harahap.

Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Apa saja kebijakan prioritas dalam pembangunan sistem norma nan lebih baik?

Yang pertama, reformasi di bagian izin nan kita lakukan. Saat ini, seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia jumlahnya nyaris 400 ribu. Sejak kita merdeka sampai sekarang itu nyaris 400 ribu. Karena itu, Presiden memerintahkan kepada kami untuk melakukan deregulasi. Sedapat mungkin, baik substansinya maupun jumlahnya, kuantitasnya itu kudu disederhanakan, jangan sampai tumpang tindih dan kotradiktif.

Dan nan paling krusial itu adalah melakukan sinkronisasi antara satu dengan nan lain agar tidak ada lagi peraturan nan mengatur perihal nan sama. Beberapa undang-undang di sektor tertentu sudah selesai, hasil kajiannya juga sudah kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Itu bagian dari upaya reformasi norma kita. Itu bakal kita berlakukan, kita bakal menyusun nyaris semua peraturan perundang-undangan.

Bagaimana dengan upaya menghadirkan keadilan di tengah masyarakat?

Presiden dalam Asta Cita beliau sekarang menginginkan agar akses keadilan itu bisa betul-betul dirasakan sampai kepada masyarakat paling bawah. Apa bentuk konkretnya nan kami terjemahkan? Maka kami bentuklah Pos Bantuan Hukum. Sekarang secara kelembagaan, Pos Bantuan Hukum di seluruh Indonesia sudah terbentuk di semua desa dan kelurahan, jumlahnya 83.960.

Dan eksistensi posbankum ini sudah dalam sistem digital nan bisa dilihat seluruh masyarakat Indonesia lewat dashboard di laman situs Kementerian Hukum. Semua bisa diketahui, bisa dibuka untuk mengetahui lokasinya, siapa paralegalnya, apa kasus nan ditangani, berapa jumlah laporan nan masuk, berapa nan sudah melalui proses mediasi dan berhasil, berapa mediasi nan gagal, berapa perkara nan dirujuk ke pengadilan melalui organisasi support norma dalam corak support norma cuma-cuma nan dibayar oleh negara.

Apakah berakibat langsung ke masyarakat?

Berdasarkan info Pos Bantuan Hukum sekarang, jumlah laporan nan sudah masuk di seluruh Pos Bantuan Hukum di seluruh Indonesia itu 215.735 laporan nan ditangani. Ini baru dari kita anggap kemarin itu baru pembentukan. Nah, sekarang jika efektifnya dia bekerja, kira-kira baru sekitar Januari sampai sekarang, berfaedah delapan bulan waktu efektif bekerja. Karena kemarin di tahun lampau kita konsentrasi kepada pembentukan kelembagaannya. Nah sekarang anggaplah setahun ya, setahun bekerja, itu 215 ribu kasus.

Berapa nan diselesaikan di luar pengadilan? Itu 16.159 kasus. Besar, kan? Kemudian berikutnya ada nan mediasi. Itu nan sukses kita mediasi dari 215 ribu tadi, artinya sepakat untuk berdamai, itu 14.333 kasus. Jadi besar sekali. Ada nan tidak berhasil. nan tidak sukses itu 1.536 mediasi nan dilakukan di Pos Bantuan Hukum.

Dan akhirnya, ada mungkin nan tidak sukses itu dalam corak dia tidak melanjutkan ke pengadilan tapi tidak berdamai. Ada juga nan pada akhirnya bersambung ke pengadilan. nan dirujuk ke advokat oleh Pos Bantuan Hukum lantaran mediasinya gagal, nan dibantu advokat lantaran kudu bersambung ke pengadilan, itu 293 kasus.

Itu bukti bahwa negara itu hadir. Program baik Bapak Presiden nan menginginkan akses keadilan itu bisa dirasakan dan memanfaatkan struktur pemerintahan terkecil kita, ialah desa dan kelurahan. Itu bisa kita gerakkan bersama. Dan kelebihannya, Pos Bantuan Hukum ini nan pertama, ini bukan semata-mata keberhasilan kerja sendiri Kementerian Hukum, melainkan kerjasama lintas kementerian.

Konkritnya peran Posbankum ini seperti apa?

Penegakan norma menjadi sesuatu nan sangat penting. Dan nan paling krusial adalah menyangkut soal kepercayaan kepada lembaga penegak hukum. Itu paling penting. Nah, lantaran itu, kita mencoba untuk membantu. 

Dari info nan saya sampaikan tadi, 215 ribu, tahu berapa kasus pidana nan lari ke Pos Bantuan Hukum? 134 ribu lebih. Itu penganiayaan, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Jadi, Pos Bantuan Hukum ini menjadi pengganti wadah untuk menyelesaikan sesuatu, sehingga tidak semuanya kudu diselesaikan lewat pendekatan pidana.

Karena tujuannya apa? Kan kita mau keadilan restoratif, seperti marwah dari KUHAP maupun KUHP nan kita susun. Nah, lantaran itu nan paling penting, kenapa mediasi itu menjadi penting? Karena jika itu mediasi berhasil, itu bukan hanya menyelesaikan kasusnya, tapi mengembalikan kohesi sosial itu menjadi kembali lagi. Jadi, tidak sekadar menyelesaikan kasus, tapi bentrok komunal dan hubungan antarsesama di lingkungan itu bakal kembali lagi.

Benarkah Presiden Prabowo juga meminta digitalisasi jasa di Kemenkum?

Mulai 1 September, insyaallah doakan Kementerian Hukum, seluruh jasa publik di Kementerian Hukum sudah digitalisasi. Tidak perlu datang ke Kementerian Hukum untuk mengurus segala sesuatunya. Cukup download aplikasi nan namanya PASTI. 

Kementerian Hukum punya tanggung jawab jasa publik 470 jasa publik nan berasosiasi dengan masyarakat, dan semuanya bakal masuk dalam sistem digital PASTI. Itulah nan diinginkan oleh Pak Presiden, agar sistem pemerintahan berbasis digital, mulai dari hulu ke hilir.

Saya sudah sampaikan, entah itu jasa kepada pemerintahan nan mengenai harmonisasi, apalagi nan jasa publik, semua proses awalnya, pendaftarannya, tidak boleh lagi manual menggunakan kertas, lantaran kita mau jasa digital. Semuanya jika digitalisasi kan bisa terlihat rekam prosesnya. 

Jadi transparansinya kelihatan, waktunya sudah ditentukan. Itu bagian dari perintah Bapak Presiden kepada kami semua sebagai pembantunya. Cara mengimplementasikannya nan kami lakukan itu.

Jadi apa nan menjadi Asta Cita Bapak Presiden, jika semua kementerian, lembaga, kelak rumah besarnya adalah Government Technology, seperti di Kementerian Hukum nan kita bangun sekarang dengan super aplikasi, semua jasa publik nan 470. Sekarang saya tanya, siapa nan berani bermain-main dengan jasa publik jika sudah digital? Mau sembunyinya apa dengan jasa digital seperti itu? Semua bisa dilacak.

Apa angan bapak untuk pembangunan norma di Indonesia?

Pokoknya cita-cita kita, cita-cita pendiri Republik, cita-cita semua bangsa Indonesia, ada di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 nan ujung-ujungnya jika diperas, tujuan salah satunya itu ada di sila keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Cita-cita norma kita juga bakal di situ. Adil dalam bagian ekonomi, setara di bagian hukum, dan semuanya. Itulah nan kita perjuangkan. Indonesia Emas itu ke situ. Tahun 2045, mudah-mudahan dengan 81 tahun kita merdeka, dengan kepemimpinan Bapak Presiden nan sekarang menjadi nahkoda bagi Republik ini, bakal mengantarkan kita ke jalan tersebut. (P-1)