Jakarta, CNN Indonesia --

Warga Negara Asing (WNA) asal Malaysia berinisial S bin AS meminta Bareskrim Polri untuk memeriksa Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Fahrurozi di kasus penipuan investasi tambang emas.

Hal itu disampaikan kuasa norma korban, Bagas Pangestu Pribadi setelah kasus tersebut resmi diselidiki Subdit II Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri sesuai Surat Perintah Penyelidikan tertanggal 3 September 2026.

Ia menambahkan dari hasil keterangan penyidik, hingga Senin (14/9) kemarin, total sudah ada 15 orang saksi nan diminta keterangan. Selain itu, Bagas menyebut interogator juga telah mengecek langsung dua titik letak tambang emas di Sulawesi Utara nan dijanjikan untuk investasi kepada korban.

"Dari surat nan kami terima interogator sudah melakukan cek TKP di letak pertambangan dan bakal memeriksa lebih lanjut arsip maupun keterangan nan sudah didapat," ujarnya kepada wartawan di Bareskrim Polri, Selasa (15/9).

Oleh karena itu, dia berambisi Bareskrim Polri dapat segera memeriksa Kombes Fahrurozi nan merupakan pihak terlapor dalam kasus tersebut. Pasalnya Bagas menyebut Fahrurozi sampai saat ini tetap belum dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.

"Yang kami tunggu berikutnya adalah pemanggilan terlapor. Kami percaya penyelidik bakal menjalankannya sesuai rencana nan mereka sampaikan sendiri," jelasnya.

Lebih lanjut, Bagas mengatakan laporan itu dilakukan pihaknya bukan untuk menyerang lembaga Polri. Ia justru berambisi agar pengusutan perkara ini dilaksanakan secara objektif dan transparan.

"Jika betul ada personil nan menggunakan pangkat, jabatan, alias atribut kedinasan untuk membangun kepercayaan investor, penanganannya bakal memperkuat, bukan melemahkan, kepercayaan publik terhadap Polri."

Ia mengingatkan kasus ini menjadi sorotan internasional lantaran korban merupakan WNA asal Malaysia nan menanamkan modal di Indonesia.

Bagas mewanti-wanti agar jangan sampai ada oknum kepolisian nan justru tidak sejalan dengan semangat pemerintah memberantas tambang tanpa izin hingga mencederai penanammodal di Indonesia.

"Yang dipertaruhkan bukan hanya nama baik kepolisian dan penegakan hukum, tetapi juga gambaran suasana investasi Indonesia di mata penduduk asing," ujarnya.

Kombes F buka suara

Terpisah, Fahrurozi tidak membantah adanya laporan polisi nan diajukan terhadap dirinya itu. Akan tetapi, dia mengaku kejadian aslinya tidak seperti nan dilaporkan.

Fahrurozi juga berencana melaporkan kembali pelapor mengenai dugaan pencemaran nama baik dan bakal membeberkan cerita nan sebenarnya agar publik bisa memandang secara utuh.

"Cerita aslinya enggak seperti nan disampaikan dan nan berkepentingan merupakan terlapor atas kasus penipuan investasi eurobit nan saya infokan ke Siber di bulan April dan ada korban di Bali bulan Agustus," jelasnya.

Sebelumnya, Kombes Fahrurozi dilaporkan ke Bareskrim Polri pada Kamis (20/8) dan teregister dengan nomor LP/B/379/VIII/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI. Laporan dibuat oleh Bagas Pangestu Pribadi selaku kuasa norma penanammodal asal Malaysia berinisial S.

Dalam laporan itu, Fahrurozi dilaporkan atas dugaan penipuan dan alias penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 dan alias Pasal 486 KUHP.

Bagas mengatakan ketika itu kliennya dikenalkan kepada Fahrurozi nan mengaku sebagai Kombes di lingkungan Mabes Polri. Status itulah nan menjadi salah satu aspek hingga akhirnya korban percaya untuk menanamkan modal.

Korban kemudian ditawari investasi pertambangan emas di Sulawesi Utara. Kepada korban, Fahrurozi disebut juga memberikan agunan mengenai keamanan operasional serta pengurusan legalitas tambang.

Korban berbareng sejumlah saksi sempat meninjau letak pada 17-18 Mei 2025. Setelah itu, biaya investasi disebut diserahkan secara bertahap.

Pada 22 Mei 2025, korban disebut menyerahkan sekitar 1.593.021 USDT alias setara Rp26 miliar untuk investasi Pit 2 dan Pit 3. Kemudian pada 17-19 Juni 2025, korban kembali menyerahkan sekitar Rp13 miliar untuk Pit 5.

Selanjutnya, pada 2, 4, dan 7 Oktober 2025, korban disebut kembali menyerahkan sekitar Rp19,5 miliar untuk Pit 6. Total modal pokok nan disebut diserahkan korban dalam laporan tersebut mencapai sekitar Rp58,5 miliar.

Namun, masalah muncul setelah legalitas pertambangan nan sebelumnya disebut bakal selesai dalam waktu dua hingga tiga bulan tak kunjung terealisasi. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan dugaan bahwa aktivitas pertambangan nan menjadi objek investasi berangkaian dengan pertambangan tanpa izin (PETI).

(tfq/dal)

Kanselir Jerman Friedrich Merz dijadwalkan menggelar pertemuan dengan jejeran pelaksana Partai Christian Democratic Union (CDU) pada Minggu (20/9). Dilansir AFP, Merz nan juga Ketum CDU ini dijadwalkan menggelar pertemuan usai pemilu negara bagian di Berlin dan Mecklenburg-Western Pomerania.

Pertemuan tersebut digelar di tengah spekulasi Merz menghadapi tantangan dari internal CDU/CSU, terlebih jika partai sayap kanan Alternative for Germany (AfD) kembali menang pemilu di dua negara bagian itu. Sebelumnya, AfD telah mengalahkan CDU dalam pemilu negara bagian Saxony-Anhalt pada 6 September.

Merz apalagi membatalkan rencana kunjungannya ke New York untuk menghadiri debat umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keputusan itu diambil agar dia dapat menghadiri pertemuan partai.

Juru bicara CDU mengatakan jejeran pelaksana partai bakal berkumpul setelah pemungutan bunyi di Berlin dan Mecklenburg-Western Pomerania. Hasil pemilu di kedua wilayah tersebut dinilai dapat menentukan posisi politik Merz di internal partai.

AfD menjaring Popularitas Saingi CDU

Jajak pendapat menunjukkan CDU bersaing ketat dengan partai kiri Die Linke di Berlin. Sementara di Mecklenburg-Western Pomerania, perolehan bunyi CDU diperkirakan hanya sekitar 7 persen.

Di sisi lain, AfD diperkirakan kembali mengalami peningkatan bunyi dalam kedua pemilu negara bagian tersebut. Kondisi ini menambah tekanan terhadap Merz nan selama ini berupaya membendung penguatan partai sayap kanan tersebut.

Dari jajak pendapat Forsa nan dirilis pekan ini menunjukkan hanya 10 persen responden nan puas dengan keahlian Merz sebagai kanselir.

Merz mulai menjabat sebagai kanselir pada Mei 2025. Dia berjanji menghidupkan kembali perekonomian Jerman nan stagnan, memperkuat pertahanan menghadapi Rusia, membatasi imigrasi ilegal, serta menjalankan sejumlah reformasi untuk menghentikan kenaikan support terhadap AfD.

Namun, AfD sekarang unggul atas CDU dalam jajak pendapat tingkat nasional. Dalam pemilu di Saxony-Anhalt pada 6 September, AfD mengalahkan CDU dengan perolehan bunyi nyaris 44 persen berbanding 17 persen.

Merz Disebut Berusaha Mempertahankan Dukungan

Merz telah lama menghadapi tingkat kepuasan publik nan rendah. Dalam beberapa waktu terakhir, kritik dari internal CDU juga semakin menguat sehingga muncul spekulasi sejumlah politikus berpengaruh di tingkat negara bagian berupaya menggulingkannya.

Dua nama nan disebut berpotensi menggantikan Merz adalah Hendrik Wuest, Perdana Menteri Negara Bagian North Rhine-Westphalia, dan Markus Soeder, Perdana Menteri Bavaria sekaligus Ketua CSU.

Dalam pidatonya pada Selasa (15/9), Merz menegaskan tetap bakal menjalankan reformasi ekonomi dan kesejahteraan sosial nan telah disepakati berbareng mitra koalisinya, Partai Sosial Demokrat (SPD).

"Hasil pemilu nan pahit di Saxony-Anhalt tidak mengubah situasi apa pun," kata Merz.

Sementara intelektual politik dari Ruhr University Bochum, Oliver Lembcke, menilai perkembangan di internal CDU menunjukkan Merz sendiri tampaknya mempertimbangkan kemungkinan masa jabatannya sebagai kanselir berhujung lebih cepat.

"Nampaknya, Merz berupaya menggalang dukungan. Terutama dari para pemimpin negara bagian," kata Lembcke kepada AFP.

Menurut Lembcke, posisi Merz bakal semakin susah andaikan para pemimpin negara bagian tidak menunjukkan support terhadapnya setelah pemilu.

Minim Aksi Salip, F1 GP Spanyol 2026 di Sirkuit Madring Disebut Bencana (Dok Instagram/Formula 1)

Jakarta, CNN Indonesia --

Persatuan Kurator dan Pengurus Indonesia (Perkapi) mendorong agar RUU Profesi Kurator masuk dalam program legislasi nasional (Porlegnas) Prioritas di DPR.

Usulan itu disampaikan Perkapi dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Komisi XIII DPR, Selasa (15/6). Perkapi menilai RUU tersebut krusial agar tak ada kekosongan jukum dan tumpang tindih patokan dengan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

"Kami mengusulkan bahwa ini baiknya dijadikan sebagai undang-undang nan prioritas dan itu menjadi lex specialis," ujar Dewan Pembina Perkapi, Asri Munde dalam rapat.

Menurut Asri, RUU Profesi Kurator kudu berkarakter lex specialis dari UU Kepailitan. Sebab, meski pekerjaan tersebut telah ada sejak 1998, namun belum ada ketentuan nan mengatur pekerjaan tersebut.

Hingga kini, dasar patokan pekerjaan kurator hanya merujuk pada peraturan pemerintah melalui Menteri Hukum.

"Kita itu sudah dari '98 itu kurator sudah ada, tetapi tidak pernah ada organisasi alias undang-undang nan menaunginya. Semuanya dasarnya dari Peraturan Pemerintah," kata dia.

Selain payung hukum, Perkapi, kata Asri, juga mendorong perlindungan terhadap pekerjaan kurator dalam RUU tersebut. Sebab, menurut dia, pekerjaan kurator tetap rentan dikriminalisasi pihak nan berkepentingan.

Di sektor ekonomi, kurator adalah pihak ahli nan ditunjuk oleh pengadilan niaga untuk mengurus, mengamankan, dan membereskan kekayaan kekayaan debitur nan dinyatakan pailit.

"Masukan paling krusial itu mengenai dengan jangan sampai kelak undang-undang pekerjaan ini lebih kepada mengatur gimana agar kurator itu tidak mudah dikriminalisasi," katanya.

Berbeda dengan UU Kepailitan nan mengatur aspek materiil dan formil, Asri menilai RUU Kurator bakal mengatur standar profesi, pengawasan, tugas, dan tanggung jawab.

"Jadi, itu tidak bakal tumpang tindih, semua melangkah sesuai dengan koridornya masing-masing," katanya.

(thr/dal)

Jakarta, CNN Indonesia --

Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU), Wahyu Ario Pratomo menyoroti langkah sigap pemerintah dalam menangani korban diduga keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut).

Wahyu menyoroti kunjungan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka secara langsung ke Karo untuk memandang langsung perkembangan kondisi kesehatan korban nan diduga mengalami keracunan MBG.

Ia juga menyoroti kasus korban nan telah dirujuk ke Jakarta dan sudah tiba di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk penanganan lebih lanjut.

Menurut Wahyu, langkah nan dilakukan pemerintah pusat tersebut tepat. Sebab, pemerintah tidak boleh berakhir pada penanganan awal ketika kondisi korban tetap memerlukan pemeriksaan lebih lengkap.

"Saya menilai langkah Wapres memfasilitasi rujukan ke Jakarta sebagai respons nan tepat dan menunjukkan adanya eskalasi penanganan ketika kondisi korban dinilai memerlukan jasa nan lebih komplit dan corak tanggung jawab pemerintah nan serius," kata Wahyu dalam keterangannya, Selasa (15/9).

Menurut dia, jika korban tetap mengalami indikasi berkepanjangan hingga keluhan nan belum terdiagnosis dengan jelas, maka rujukan ke akomodasi kesehatan dengan kapabilitas lebih tinggi merupakan langkah rasional.

Langkah tersebut juga krusial untuk memastikan kualitas pelayanan nan diterima korban tidak berjuntai pada keahlian ekonomi family maupun keterbatasan akomodasi kesehatan setempat.

"Negara kudu memastikan korban memperoleh pemeriksaan, terapi, observasi, dan tindak lanjut sampai kondisi mereka betul-betul stabil dan kembali normal," ucap dia.

Selain itu, Wahyu beranggapan rujukan ke akomodasi kesehatan nan lebih baik juga dapat memberi kepastian kepada family korban.

"Dalam konteks ini, fasilitasi rujukan dapat mempercepat pemeriksaan nan lebih komprehensif dan memberi rasa kondusif kepada family korban," ujarnya.

Kendati demikian, dia mengingatkan penanganan perseorangan kudu melangkah berbareng pertimbangan penyelenggaraan MBG oleh pemerintah.

Kata dia, pemerintah perlu menelusuri seluruh rantai penyediaan makanan. Mulai dari pemilihan bahan pangan, penyimpanan, proses memasak, kebersihan dapur, distribusi, hingga waktu makanan diterima dan dikonsumsi siswa.

Wahyu menyebut pertimbangan tersebut dibutuhkan untuk mengetahui secara objektif letak kegagalan sekaligus menentukan perbaikan nan kudu dilakukan.

"Jadi, saya memandang langkah tersebut sebagai corak respons tanggung jawab pemerintah nan serius dan berpihak kepada korban," tutur dia.

Sebelumnya, sebanyak 353 pelajar di Kabupaten Karo mengalami keracunan usai menyantap MBG di sekolah pada 13 Agustus 2026. Para korban baru merasakan indikasi beberapa jam setelah mengonsumsi makanan nan dibagikan dalam program MBG.

Dari ratusan siswa nan terdampak, kondisi Febiona dan Agnesia tetap memerlukan perhatian khusus. Febiona dilaporkan mengalami gangguan ingatan dan kejang-kejang, sementara Agnesia disebut mengalami masalah pada bagian ginjal.

(dis/dal)

Jakarta -

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah wilayah mempercepat penegasan pemisah desa secara definitif. Kejelasan pemisah wilayah dinilai krusial untuk memberikan kepastian norma sekaligus mendukung pemenuhan kewenangan masyarakat, khususnya dalam manajemen pertanahan.

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri La Ode Ahmad P. Bolombo mengatakan desa secara norma merupakan kesatuan masyarakat norma nan mempunyai pemisah wilayah. Karena itu, pemisah definitif dibutuhkan agar wilayah desa mempunyai kepastian secara administratif maupun yuridis.

"Dalam upaya untuk mempercepat pemenuhan hak-hak masyarakat khususnya untuk legalitas norma manajemen pertanahan, sangat diperlukan segera dilaksanakan penegasan pemisah desa secara definitif," ujar La Ode dalam keterangannya di Jakarta, dilansir Antara, Selasa (15/9/2026).

La Ode mengungkapkan hingga akhir Agustus 2026, penyelesaian pemisah desa nan telah dilaporkan kepada Kemendagri baru mencapai 16,77% dari total 75.266 desa di Indonesia.

Kemendagri juga tetap menunggu sejumlah pemerintah wilayah menyampaikan laporan resmi beserta arsip pendukung hasil penegasan pemisah desa.

Dokumen nan diperlukan antara lain peraturan bupati tentang peta pemisah desa, info digital peta batas, buletin acara, serta bukti verifikasi teknis atas peta pemisah nan telah diselesaikan.

Menurut La Ode, kepastian pemisah desa tidak sekadar menentukan posisi suatu wilayah di dalam peta. Batas definitif juga menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan desa.

Selain itu, kejelasan wilayah diperlukan untuk memastikan cakupan pelayanan manajemen kependudukan, memperjelas aset pemerintah, pemerintah desa dan masyarakat, serta mendukung program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Dengan adanya pemisah desa nan sudah definitif, menjadikan desa secara yuridis telah mempunyai wilayah nan sah secara norma sebagai pedoman perencanaan pembangunan desa," katanya.

La Ode menambahkan pemisah desa juga mempunyai peran dalam membuka kesempatan investasi serta menjadi dasar penataan ruang pada tingkat nan lebih luas.

Sebaliknya, ketidakjelasan pemisah wilayah berpotensi menimbulkan persoalan dalam pembagian kewenangan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di lapangan.

"Begitu sebuah garis ditetapkan, dia membagi yurisdiksi, tanggung jawab pelayanan, aset, akses, statistik, perencanaan, dan sering kali pengedaran manfaat," ujar La Ode.

Untuk mempercepat penegasan pemisah desa, Kemendagri menjalankan Proyek Administrasi Pertanahan dan Perencanaan Tata Ruang Terpadu alias Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP). Program tersebut berjalan pada 2025-2029.

Pada tahap pertama 2026, program telah diselesaikan di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, serta Kabupaten Donggala dan Tolitoli, Sulawesi Tengah.

Sementara itu, tahap kedua pada 2026 bakal dilaksanakan di delapan kabupaten. Sebelum penegasan pemisah dilakukan di lapangan, pemerintah terlebih dulu melakukan skrining lingkungan dan sosial untuk mengidentifikasi potensi persoalan.

Kemendagri menekankan proses penegasan pemisah kudu memenuhi norma yuridis dan teknis serta melibatkan masyarakat. Koordinasi antara pemerintah daerah, camat, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat juga perlu diperkuat agar proses melangkah efektif.

(azh/azh)

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru menampung lima penduduk negara Bangladesh. Empat di antaranya merupakan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) nan hendak menuju Malaysia.

Kepala Rudenim Pekanbaru Adrianus Tonny Budijaya mengatakan kelima WN Bangladesh tersebut berada di Rudenim setelah ditemukan dalam operasi keimigrasian di wilayah kerja sejumlah Kantor Imigrasi di Riau.

"Lalu juga di dalam ini ada terdiri dari lima orang penduduk negara Bangladesh. Empat di antaranya adalah korban dari TPPO, ya," kata Tonny di Kantor Rudenim Pekanbaru, Riau, Selasa (15/9).

Tonny menjelaskan empat WN Bangladesh tersebut merupakan korban TPPO nan hendak menuju Malaysia. Mereka kemudian ditempatkan di Rudenim lantaran tidak mempunyai izin dan kelengkapan arsip nan diperlukan.

"Korban TPPO nan melintas ke wilayah kita tujuannya adalah negara sebelah, ke Malaysia, tetapi lantaran tidak punya izin dan kelengkapan segala macam, jadi ditempatkan di tempat kami dari hasil peroperasinya kantor-kantor wilayah, kantor-kantor imigrasi nan ada di Riau," jelasnya.

TPPO merupakan tindak pidana nan berangkaian dengan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, alias penerimaan seseorang dengan cara-cara tertentu untuk tujuan eksploitasi. Dalam kasus ini, Tonny menyebut empat WN Bangladesh tersebut sebagai korban, bukan pelaku TPPO.

Sementara itu, satu WN Bangladesh lainnya mempunyai kasus berbeda. WNA tersebut disebut telah menjalani balasan pidana di Indonesia setelah diketahui berupaya mempunyai arsip kependudukan Indonesia dan mengusulkan permohonan paspor.

Menurut Tonny, WN Bangladesh tersebut sebelumnya mencoba mempunyai arsip Indonesia seperti KTP dan mengusulkan permohonan paspor. Upaya itu kemudian diketahui dan ditindaklanjuti melalui proses hukum.

"Satu dari empat itu lepas, telah menjalani balasan pidana. Karena nan berkepentingan coba mempunyai arsip di Indonesia seperti KTP dan apalagi coba mengusulkan permohonan paspor jika tak salah. Pengurusan paspor, lampau menjadi temuan, dilakukan penyidikan, dan akhirnya dapat disidangkan dan mendapat balasan pidana," tegas Tonny.

Setelah menjalani balasan pidana, WN Bangladesh tersebut kembali ditempatkan di Rudenim Pekanbaru untuk menunggu proses pemulangan ke negara asal.

"Setelah menjalani balasan pidana, diserahkan kembali ke Rumah Detensi Imigrasi untuk menunggu kepulangannya," kata dia.

Rudenim Pekanbaru saat ini menampung total 11 penduduk negara asing. Selain lima WN Bangladesh, terdapat empat WN Iran dan dua WN Azerbaijan.

Dua WN Azerbaijan disebut melakukan pelanggaran keimigrasian berupa overstay alias tinggal melampaui masa izin tinggal. Sementara empat WN Iran merupakan pencari suaka nan permohonannya telah ditolak secara final oleh UNHCR dan sedang menunggu proses pemulangan.

Jakarta -

KPK kembali menangkap politis Partai Golkar, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq (FEZ). Ini ketiga kalinya Fahd terjerat kasus korupsi.

Kali ini, Fahd menjadi tersangka dalam perkara dugaan suap pembukaan blokir kewenangan guna gedung (HGB) lahan Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Posisi Fahd dalam kasus ini sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, nan berkedudukan menampung duit suap.

Rentetan keterlibatan Fahd dalam perkara korupsi pun menjadi perhatian tersendiri bagi KPK. KPK memandang, bukan tidak mungkin Fahd bakal dijatuhi balasan lebih berat lantaran statusnya sebagai 'residivis kasus korupsi'.

"Terkait kerabat FF, memang sudah betul tadi disampaikan sudah tiga kali. Jadi dalam konsep pidana,bini istilahnya sudah 'residivis' begitu ya. Tentunya sudah betul tadi ada pemberatan," ujar Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein saat bertemu pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/9/2026).

Taufik menjelaskan, interogator pun nantinya bakal menyampaikan secara terbuka kebenaran norma nan diperoleh serta besaran peran nan dimainkan Fahd dalam pusaran korupsi kali ini. Dia mengatakan, nantinya perihal itu bakal disampaikan dan menjadi tugas dari penutut umum.

"Tentunya kita bakal maksimalkan untuk pemidanaan terhadap kerabat FF nan sudah ketiga kalinya ini. Jadi sudah residivis nan bersangkutan. Karena itu ada catatan-catatan nan kemudian kelak menjadi pertimbangan oleh tim penuntut umum ketika membikin tuntutan, pada saat sudah akhir-akhir persidangan begitu. Nah itu bakal dipertimbangkan oleh hakim," jelas Taufik.

Sebelumnya, KPK menyebut Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq (FEZ) sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam kasus korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB). KPK mengatakan Fahd berkedudukan sebagai penampung uang.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik mengatakan uang-uang ini berasal dari dugaan gratifikasi mengenai mutasi dan promosi kedudukan hingga pelayanan pertanahan lainnya di Kementerian ATR/BPN. Salah satu duit ini berasal dari proses pengurusan HGB atas tanah nan dikelola PT Bela Parahyangan sebesar Rp 2,1 miliar.

Uang itu disetorkan kepada pihak swasta berjulukan Erwin (ERW) nan disebut KPK sebagai salah satu orang kepercayaan Nusron. Dari jumlah tersebut, Erwin kemudian menyetorkan Rp 1,8 miliar kepada seseorang berjulukan Arif Sugiyanto (ARF).

Selain temuan duit tersebut, KPK menemukan penerimaan lainnya nan dilakukan oleh Lampri (LMP) sebagai Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN. Jumlahnya mencapai Rp 8 miliar.

"Dari hasil penyelidikan juga ditemukan setoran tunai sejumlah Rp 10 miliar pada 7 September 2026 dari mutasi rekening ARF, serta terdapat sejumlah penerimaan lainnya nan diduga berasal dari urusan jasa pertahanan. Uang-uang tersebut disimpan dalam koper dan kardus-kardus," tutur Taufik.

Taufik mengatakan tersangka Arif Sugiyanto berkedudukan sebagai pengepul duit dari pihak swasta berjulukan Muhammad Fakhry (MF). KPK juga menyebut Fakhry sebagai orang kepercayaan Nusron.

"Bahwa kemudian, ARF juga diduga berkedudukan sebagai pengepul duit dari ERW ataupun Saudara MF selaku pihak swasta nan diduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN mengenai pengurusan jasa pertanahan pada Kantor Pertanahan (Kantah), Kantor Wilayah (Kanwil), maupun Kementerian ATR/BPN," tutur Taufik.

Uang-uang nan terkumpul ini kemudian diserahkan ke Fahd A Rafiq nan berkedudukan sebagai penampung duit dalam skandal di Kementerian ATR/BPN.

"Selanjutnya, uang-uang tersebut diberikan kepada Saudara FEZ selaku pihak swasta nan diduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN. Saudara FEZ sekaligus diduga sebagai penampung duit nan dikumpulkan Saudara ARF," kata Taufik.

KPK tetap melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai asal usul hingga aliran duit korupsi tersebut. Sejauh ini, duit nan telah disita tim KPK dalam kasus ini mencapai ratusan miliar rupiah.

"Penyidik tetap terus mendalami asal-usul, peruntukan, aliran, serta pihak-pihak nan diduga menerima maupun menyerahkan duit tersebut, termasuk kaitannya dengan proses pengurusan jasa pertanahan pada beragam tingkatan," ujar Taufik.

Dalam kasus ini, total ada delapan orang nan telah ditetapkan sebagai tersangka. KPK menyebut empat orang tersangka di antaranya merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, ialah Arif Sugiyanto (ARF), Fahd A Rafiq (FEZ), Erwin (ERW), dan Muhammad Fakhry (MF).

(kuf/azh)

PSSI gandeng Ajax Satukan program pengembangan sepakbola Indonesia. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

JAKARTA – Langkah besar kembali diambil oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) demi mendongkrak kualitas sepak bola nasional. Kali ini, PSSI resmi menjalin kerja sama strategis dengan klub raksasa Liga Belanda, Ajax Amsterdam, nan difokuskan pada program pengembangan serta pertukaran pembimbing mulai Januari 2027 mendatang.

Pengumuman kerja sama krusial ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam arena Indonesia Sports Summit (ISS) 2026 nan berjalan di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, pada Sabtu, 12 September 2026.

Dalam pemaparannya, Erick menjelaskan bahwa pihak Ajax bakal mengirimkan delegasi pembimbing ke Indonesia guna menyeleksi serta membimbing ahli strategi lokal nan dinilai mempunyai potensi besar untuk dikembangkan lebih jauh melalui program unik di Belanda.

"Nanti Ajax bakal mengirim beberapa pelatihnya ke Indonesia untuk periode tertentu. Mereka juga bakal mulai memandang pelatih-pelatih mana nan mempunyai potensi untuk kemudian dibawa alias mengikuti program di Ajax," kata Erick Thohir, dikutip Rabu (16/9/2026).

1. Kelanjutan Kerja Sama KNVB

Pria nan juga memegang posisi sebagai Menpora tersebut menambahkan bahwa kerjasama ini merupakan sebuah kehormatan besar bagi PSSI. Selain itu, kerja sama ini juga menjadi corak kesinambungan dari hubungan selaras nan telah lama terjalin antara PSSI dengan Federasi Sepak Bola Belanda (KNVB).

PSSI gandeng Ajax Satukan program pengembangan sepakbola Indonesia. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

"Hubungannya selama ini juga PSSI dengan KNVB sangat baik. Ada beberapa kerja sama dengan KNVB, terutama mengenai pembangunan sepak bola di level akar rumput," ujar Erick.

Reputasi Ajax Amsterdam sebagai salah satu klub terbaik di bumi dalam perihal pencetakan talenta unggul, baik pemain maupun pembimbing top, diyakini bakal memberikan akibat positif nan masif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor kepelatihan Indonesia.

Sementara itu, CEO Ajax Amsterdam, Menno Geelen, menyambut baik kemitraan ini dan memuji pencapaian serta progres positif nan diraih oleh sepak bola Indonesia dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir di beragam golongan umur.

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti menyebut aktivitas belajar mengajar di SMP Negeri 16 Medan telah kembali normal setelah revitalisasi rampung dilakukan pascabanjir pada September 2025 lalu.

Mu'ti mengatakan revitalisasi gedung sekolah rampung pada Agustus 2026, para siswa dan pembimbing dapat kembali menjalankan pembelajaran secara langsung di ruang kelas.

"Pembangunan revitalisasi sekolah nan terdampak banjir ini selesai pada waktunya, bulan Agustus. Sehingga semua aktivitas pembelajaran sekarang sudah berjalan 100 persen, tidak perlu ada lagi nan melalui pembelajaran daring," kata Mu'ti dalam keterangannya, Selasa (15/9).

Menurut Mu'ti, pemulihan satuan pendidikan terdampak musibah tidak berakhir pada perbaikan bangunan. Tetapi, juga gimana menciptakan lingkungan belajar nan nyaman.

"Lingkungan belajar nan kondusif dan nyaman menjadi bagian krusial agar pembimbing dan peserta didik dapat kembali menjalankan aktivitas pendidikan tanpa kekhawatiran," ujarnya.

Sementara itu, Kepala UPT SMP Negeri 16 Medan, Taripar Rudi Sihaloho menerangkan proses revitalisasi ini dimulai sejak April 2026.

Dalam proses revitalisasi, kata dia, gedung sekolah juga telah ditinggikan. Dengan demikian, diharapkan dapat mencegah terjadinya banjir di kemudian hari.

"Revitalisasi dimulai dari bulan April 2026 dan pada bulan Agustus 2026 kemarin sudah selesai. Sebelumnya area sekolah ini rendah, sehingga dilakukan penimbunan dan ditinggikan agar ke depan jika ada hujan lebat tidak terkena banjir lagi," ucap dia.

Di sisi lain, pembimbing PKN UPT SMP Negeri 16 Medan Patar Saputra Sihombing menjelaskan bahwa banjir pada September 2025 menjadi pengalaman nan cukup berat bagi sekolah.

Pasalnya, ketinggian air nan mencapai lebih dari satu meter sehingga menyebabkan sejumlah akomodasi dan peralatan sekolah rusak.

"Awal mula terjadi banjir pada bulan September tahun lalu, tinggi air nyaris lebih dari satu meter terendam banjir, jadi banyak nan terdampak. Kebetulan pada hari itu hari libur, sehingga banyak barang-barang nan terkena banjir dan hanya beberapa nan bisa diselamatkan," ucap Patar.

Setelah direvitalisasi, kata Patar, perubahan paling terasa bagi pembimbing adalah munculnya rasa kondusif ketika hujan turun. Sebelum revitalisasi, hujan deras kerap menimbulkan kekhawatiran lantaran sekolah berpotensi kembali terendam.

(dis/dal)

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru menampung empat penduduk negara Iran nan sebelumnya berstatus sebagai pencari suaka. Namun, permohonan perlindungan mereka telah ditolak secara final oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) alias Badan Pengungsi PBB, sehingga mereka kudu dikembalikan ke negara asal.

Kepala Rudenim Pekanbaru Adrianus Tonny Budijaya mengatakan keempat WN Iran tersebut menjadi perhatian lantaran tidak mempunyai izin tinggal di Indonesia. Namun, proses pemulangan mereka terkendala lantaran keempatnya tidak bersedia kembali ke Iran.

"Di antaranya itu ada 4 orang penduduk negara Iran. Ini menjadi atensi saya, lantaran nan berkepentingan ini adalah pencari suaka nan telah ditolak secara final oleh UNHCR dan kudu dikembalikan ke negaranya lantaran tidak mempunyai izin tinggal," kata Tonny di Kantor Rudenim Pekanbaru, Riau, Selasa (15/9).

UNHCR merupakan badan PBB nan menangani pengungsi. Dalam prosesnya, seseorang nan meninggalkan negara asal lantaran argumen tertentu dapat mengusulkan permohonan untuk mendapatkan status pengungsi. Permohonan tersebut kemudian melalui proses asesmen hingga menghasilkan keputusan.

Dalam kasus empat WN Iran tersebut, Tonny menyebut proses mereka telah berhujung dengan keputusan penolakan secara final. Artinya, mereka tidak lagi mempunyai status sebagai pengungsi berasas proses penentuan status nan dilakukan UNHCR.

Tonny mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencari solusi pemulangan mereka. Koordinasi juga dilakukan dengan pihak Kedutaan Iran.

"Saya sendiri sudah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, dan Direktur Kerja Sama dan Bina Perwakilan Keimigrasian di Direktorat, untuk meminta support alias support berkomunikasi dengan pihak Kedutaan Iran," ujarnya.

Namun, upaya pemulangan itu belum melangkah lantaran para WN Iran tersebut tidak mau kembali ke negara asalnya.

"Karena nan berkepentingan ini sendiri tidak mau kembali ke negaranya. Ini agak berat, lantaran dia juga tidak bisa tinggal di tempat kita. Karena bukan penduduk negara Indonesia, dan saat sampai hari ini kan menjadi beban negara. Harus kita pulangkan," tegas Tonny.

Tonny mengatakan pihaknya tetap berupaya berkoordinasi melalui jalur diplomatik agar para WN Iran tersebut dapat dipulangkan.

Dia menyebut kemungkinan pemulangan perlu melibatkan Kementerian Luar Negeri dan hubungan diplomatik dengan pemerintah Iran.

"Mungkin kelak alurnya sedikit ada, pemaksaan ya untuk kembali. Karena dia bukan bukan haknya untuk berada di Indonesia. Mungkin bisa melalui Kementerian Luar Negeri alias hubungan diplomatik kita dengan pihak Iran untuk bisa mengembalikan penduduk negara ke negaranya," ujarnya.

Tonny juga menjelaskan pihaknya tidak mengetahui secara pasti argumen para WN Iran tersebut menolak pulang. Menurut dia, argumen nan disampaikan seseorang mengenai kondisi di negara asal tidak bisa langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan situasi nan sebenarnya.

Kita tidak tahu sebenarnya nan terjadi di mereka tuh seperti apa di negaranya ya. Karena itu kan internal mereka. Kita masuk pun, jika mereka bercerita pun kadang-kadang kita tidak bisa mengiyakan cerita mereka.

"Kita tidak tahu sebenarnya nan terjadi di mereka tuh seperti apa di negaranya ya. Karena itu kan internal mereka. Kita masuk pun, jika mereka bercerita pun kadang-kadang kita tidak bisa mengiyakan cerita mereka. Kan pengakuan tidak bisa dijadikan dasar kan. Hanya sekadar pengakuan," jelas Tonny.

Meski demikian, Tonny mengatakan pihaknya tetap berupaya memulangkan mereka. Dia menduga para WN Iran tersebut merasa kehidupan di Indonesia lebih nyaman sehingga tidak mau kembali.

"Tetapi kami mencoba pulang, nan berkepentingan tidak mau pulang. Mungkin nan berkepentingan merasa di Indonesia ini negaranya jauh lebih nyaman, lebih enak," ujarnya.

Selain empat WN Iran, Rudenim Pekanbaru saat ini menampung tujuh penduduk negara asing lainnya. Lima di antaranya merupakan WN Bangladesh, dengan empat orang disebut sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), sedangkan dua lainnya merupakan WN Azerbaijan nan melanggar patokan keimigrasian lantaran overstay alias tinggal di Indonesia melampaui masa izin tinggal.

Tonny mengatakan total terdapat 11 deteni nan saat ini berada di Rudenim Pekanbaru. Deteni merupakan penduduk negara asing nan ditempatkan di Rudenim lantaran persoalan keimigrasian dan menunggu proses penyelesaian, termasuk pemulangan ke negara asal.

"Kapasitas kita 60 sampai 80 ya maksimal. Tapi kenapa isinya hanya 11? Saya selalu mencoba untuk segera memulangkan. Jadi bukannya kosong, sebetulnya sering masuk. Nah, ada nan masuk, ada lagi keluar, ada masuk," kata Tonny.

"Jadi aktif kita, pendetensian masuk ada, pendeportasian pun terus kita lakukan. Saya komitmen jangan ada terlalu lama orang nan ada di dalam itu," lanjutnya.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono.(Dokumentasi : Kementerian Koperasi)

KEMENTERIAN Koperasi (Kemenkop) menegaskan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dapat diarahkan untuk mendukung mahasiswa dan generasi muda agar menjadikan koperasi sebagai wadah upaya kolektif, pembuat lapangan kerja, dan penggerak ekonomi daerah. Koperasi mahasiswa di kampus dapat menjadi laboratorium upaya bagi mahasiswa.

KDKMP menjadi game changer dalam transformasi ekonomi nasional khususnya di desa. Program ini dirancang bukan sekadar sebagai instrumen kebijakan, melainkan sebagai revolusi nan mengubah langkah koperasi berkedudukan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.  

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menekankan, KDKMP tidak lahir dari naskah akademik formal, melainkan dari kebutuhan nyata di lapangan.

"Tekad kuat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengubah wajah desa menjadi lebih kuat dan berkekuatan saing hanya dapat dilakukan melalui koperasi," kata Ferry dalam sambutannya dalam aktivitas Talkshow "Indonesia Punya Kamu" Universitas Andalas dengan tema Think Bigger, Build Together: Mahasiswa dan Masa Depan Koperasi Indonesia di Padang, Selasa (15/9).

Ferry menambahkan, KDKMP bakal menjadi pusat pengedaran peralatan subsidi sekaligus offtaker produk UMKM desa. Dengan begitu, koperasi desa tidak hanya berfaedah sebagai penyalur, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Dalam mandatnya, KDKMP juga bakal menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah untuk menyalurkan program-program sosial seperti support sosial (bansos), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan lainnya. 

Kementerian Koperasi (Kemenkop) komitmen untuk terus mendorong digitalisasi dan tata kelola koperasi agar tidak hanya bergerak di simpan pinjam, tetapi masuk ke sektor produksi, distribusi, hingga industri kreatif. Ia mendorong koperasi di Padang terutama di lingkungan kampus seperti di Kampus Andalas untuk menjadi tempat menempa diri agar bisa lebih berkembang. 

Dirinya menekankan bahwa kebangkitan koperasi adalah tugas sejarah nan kudu dikoneksikan lintas generasi. Ia berambisi cita-cita Bung Hatta dapat diteruskan oleh mahasiswa dan generasi muda, sehingga koperasi kembali menjadi pilar utama perekonomian Indonesia.

"Kita bakal menyerahkan estafet (pembangunan koperasi) agar cita-cita Bung Hatta bisa dijalankan terus di negara kita ini ke tangan generasi muda dan para mahasiswa semuanya," tandasnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Andalas Efa Yonnedi mengapresiasi seluruh kerja keras dari pemerintah untuk mendukung pemerataan ekonomi masyarakat hingga ke desa. Sebagai akademisi, Universitas Andalas komitmen untuk terus mengembangkan penemuan dan riset dalam mendukung seluruh program pemerintah nan mengenai upaya peningkatan daya saing dan ekonomi kerakyatan.

Ia menekankan bahwa Universitas Andalas telah menghasilkan penemuan nyata nan dapat menjadi salah satu instrumen pendukung program-program pemerintah tersebut. Salah satunya adalah tinta organik dari tanaman gambir nan pada 2024 diproduksi hingga 1 juta botol dan digunakan di lebih dari 60 persen TPS (Tempat Pemungutan Suara) seluruh Indonesia. Selain itu, riset bioteknologi kesehatan dengan lebih dari 35 produk reagen, termasuk tes sigap untuk TBC dan HIV nan sekarang tersedia di marketplace dan e-katalog.

"Universitas Andalas berkomitmen untuk menjadi mitra dan mendukung program-program pemerintah sesuai kapabilitas kami sebagai penduduk pendidikan tinggi. Kami bakal terus mengawal Indonesia menuju negara maju 2045 melalui riset dan penemuan nan berfaedah bagi kemandirian bangsa," pungkasnya. (Fal/E-1)

Jakarta -

KPK mendalami untung nan diperoleh PT Summarecon Agung Tbk dalam perkara dugaan suap pembukaan blokir kewenangan guna gedung (HGB) lahan Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. KPK tak menutup kemungkinan untuk menetapkan tersangka korporasi dalam pengusutan kasus ini.

"Tentu tidak menutup kemungkinan untuk perihal tersebut (adanya dugaan duit suap mengalir ke PT Summarecon Agung Tbk) didalami pada saat proses investigasi nan berjalan," ujar Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein saat bertemu pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/9/2026).

Taufik menerangkan, saat ini interogator memang baru menemukan tindak korupsi nan terjadi dilakukan oleh perseorangan, ialah oleh Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adi (ADR). Namun, kata dia, interogator berkesempatan mendalami adanya untung nan diperoleh PT Summarecon Agung Tbk dari hasil suap pihak Adrianto kepada pejabat Kementerian ATR/BPN terhadap HGB lahan di Kabupaten Bogor.

"Karena tentunya untung nan diperoleh atas pengurusan HGB itu kan kembali lagi ke korporasi ya, untuk kepentingan perusahaan," jelasnya.

"Kami tidak menutup kesempatan untuk tentunya kelak ketika ada fakta-fakta di proses investigasi nan bakal dilakukan oleh tim interogator ke depan ini, ditemukan aliran-aliran alias menggunakan rekening perusahaan nan kemudian itu dipakai untuk operasional perusahaan, nah itu tentunya kan ada faedah nan diterima oleh korporasi, begitu. Nah, itu sudah masuk konteks ke unsur-unsur untuk kita mintakan pertanggungjawaban pidananya pihak korporasi," lanjutnya.

Terlebih, kata Taufik, kasus ini merupakan nan kedua kalinya menyeret pihak Summarecon. Dia mengatakan, sebelum pihak Summarecon juga sempat terseret kasus korupsi suap mengenai publikasi IMB Apartemen Royal Kedhaton nan membikin Vice President Summarecon Agung Oon Nusihono terjaring OTT berbareng eks Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti pada 2023 silam.

"Untuk Summarecon, betul ini bukan sekali, memang kami juga ada pernah menangani di wilayah Jogja ya, jika tidak salah," tutur Taufik.

Berikut daftar 8 tersangka:

1. Lampri (LMP) selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN;
2. Sontang Coin Manurung (SON) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I;
3. Adrianto Pitojo Adi (ADR) selaku Direktur Utama (Dirut) Summarecon;
4. Fahd El Fouz (FEZ) selaku pihak swasta, diduga sebagai orang kepercayaan menteri;
5. Arif Sugiyanto (ARF) selaku pihak swasta, diduga sebagai orang kepercayaan menteri;
6. Rizal Pahlevi (LEV) selaku pihak swasta;
7. Erwin (ERW) selaku pihak swasta, diduga sebagai orang kepercayaan menteri;
8. Muhammad Fakhry (MF) selaku pihak swasta, diduga sebagai orang kepercayaan menteri.

Sekilas Kasus Summarecon di Jogja

Pada 2019, KPK melakukan OTT di Yogyakarta. OTT ini mengenai suap publikasi IMB Apartemen Royal Kedhaton.

Dalam OTT ini, KPK mengamankan mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti. Haryadi saat itu diamankan berbareng Vice President Summarecon Agung Oon Nusihono.

Proses penanganan perkara pun berlangsung. Sampai pada akhirnya, Agung Oon Nusihono selaku Vice President Summarecon Agung divonis 3 tahun penjara oleh hakim.

(kuf/azh)

Nippon Paint Indonesia menghadirkan Pylox Premium, cat semprot nan ditujukan untuk kebutuhan repaint, restore, hingga modifikasi sepeda motor.(Dok. Nippon Paint Indonesia)

MENGECAT ulang sepeda motor sekarang tidak hanya dilakukan untuk mengembalikan tampilan kendaraan seperti semula. Repaint juga menjadi pilihan untuk menyegarkan bagian nan kusam alias tergores hingga memberikan karakter baru sesuai style pemilik kendaraan. Perkembangan kebutuhan tersebut turut mendorong hadirnya pilihan produk pengecatan dengan ragam warna dan fitur nan lebih beragam. 

Menangkap perubahan itu, Nippon Paint Indonesia menghadirkan Pylox Premium, cat semprot nan ditujukan untuk kebutuhan repaint, restore, hingga modifikasi sepeda motor. Kehadiran Pylox Premium sekaligus melanjutkan perjalanan Pylox di industri otomotif Indonesia nan telah dimulai sejak 1971.

Mark Liew, General Manager (TU Division) Nippon Paint Indonesia, mengatakan Pylox Premium dikembangkan untuk menyesuaikan kebutuhan pengguna motor nan semakin beragam.

"Melalui Pylox Premium, kami mau menghadirkan solusi nan semakin relevan dengan kebutuhan pengguna motor saat ini. Bukan hanya dari pilihan warna, tetapi juga dari teknologi nan dapat membantu proses repaint menjadi lebih praktis dan memberikan hasil akhir nan maksimal," ujar Mark dikutip Selasa (15/9).

Salah satu aspek nan semakin diperhatikan dalam proses repaint adalah ketepatan warna. Bagi sebagian pengguna, pengecatan ulang bukan bermaksud mengubah tampilan kendaraan secara total, melainkan mengembalikan warna motor seperti kondisi awal.

Untuk kebutuhan tersebut, Pylox Premium menawarkan 77 pilihan warna motor, termasuk 32 warna original motor. Variasi ini ditujukan untuk membantu pengguna maupun workshop menemukan warna nan sesuai dengan merek dan jenis motor.

Selain warna original, pilihan Pylox Premium mencakup warna solid, metallic, candytone, fluorescent, serta warna vespa. Ragam pilihan tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan modifikasi dengan karakter tampilan nan lebih personal.

Founder Katros Garage, Atenx Katros, mengatakan perkembangan pilihan warna sejalan dengan perubahan referensi pengguna motor.

"Sekarang referensi customer semakin beragam. Ada nan mau tampil lebih bold, tetapi banyak juga nan justru mencari tampilan nan lebih simple, clean, dan premium. Jadi warna punya peran besar dalam membangun karakter sebuah motor," ujar Atenx.

Menurut dia, modifikasi juga tidak selalu memerlukan perubahan dalam skala besar. Repaint pada bagian tertentu sudah dapat memberikan perubahan pada tampilan kendaraan.

"Modifikasi tidak kudu selalu dalam skala besar. Kadang cukup repaint satu bagian saja, motor sudah bisa terasa lebih fresh dan punya karakter nan berbeda," katanya.

Selain ragam warna, aspek pengerjaan juga menjadi bagian nan diperhatikan dalam pengembangan Pylox Premium. Bagi pengguna maupun workshop, efisiensi waktu, kemudahan aplikasi, dan kualitas finishing menjadi aspek dalam proses pengecatan.

Pylox Premium dilengkapi Quick Dry Technology nan ditujukan untuk mendukung proses pengecatan lebih efisien. Produk ini juga mempunyai Adjustable Nozzle nan dapat diputar secara vertikal maupun mendatar untuk membantu pengguna mengatur arah semprotan secara lebih perincian dan akurat.

Dari sisi tampilan akhir, Pylox Premium tersedia dalam pilihan High Gloss dengan hasil mengkilap dan Matt Finish untuk tampilan doff.

Selain itu, tersedia pilihan produk dengan teknologi Petrol Resistant untuk membantu menjaga lapisan cat dari paparan bahan kimia seperti bensin. Ada pula teknologi Non Cracking nan membantu menjaga lapisan finishing agar tidak mudah retak.

Kehadiran Pylox Premium menjadi bagian dari upaya Pylox mengikuti perubahan kebutuhan di bumi otomotif Indonesia. Jika sebelumnya pengecatan lebih banyak berangkaian dengan kegunaan perawatan dan perbaikan tampilan, kebutuhan repaint sekarang juga berangkaian dengan upaya mengembalikan kondisi kendaraan sekaligus membangun karakter motor. (E-1)

Jakarta, CNN Indonesia --

Seorang wanita berinisial K (18) tewas setelah menjadi korban penganiayaan di warung mi ayam area Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar) pada Sabtu (12/9).

Korban ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di warung tersebut. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong.

"Dari hasil penyelidikan, diduga korban meninggal bumi disebabkan cekikan di leher nan mengakibatkan tulang rawan gondok pada leher patah. Kondisi tersebut menyumbat jalan pernapasan dan menjadi penyebab kematian alias meninggal lemas," kata Kanit Reskrim Polsek Babelan AKP Syafwardi kepada wartawan, Selasa (15/9).

Syafwardi menyebut usai kejadian pihaknya langsung melakukan penyelidikan untuk mencari pelaku. Hasilnya, polisi sukses menangkap pelaku penganiayaan nan diketahui berinisial AK (23).

Dari hasil pemeriksaan diketahui penganiayaan itu bermulai saat korban dan pelaku berkomunikasi lewat aplikasi MiChat. Dalam komunikasi itu, terjadi kesepakatan antara keduanya untuk berjumpa dan melakukan hubungan badan.

"Setelah selesai, korban meminta duit jasa nan telah disepakati sebelumnya. Namun, pelaku tidak bisa memenuhi pembayaran sesuai kesepakatan ialah Rp250.000. Pelaku hanya bayar Rp50.000," ucap Syafwardi.

"Selanjutnya terjadi penganiayaan dan pelaku mencekik korban di TKP nan berujung kepada hilangnya nyawa korban," sambungnya.

Syafwardi turut mengungkapkan saat tindakan penganiayaan terjadi, korban rupanya sedang dalam kondisi mengandung tujuh bulan. Hal ini berasas hasil autopsi nan dilakukan RS Polri Kramat Jati.

"Untuk jenis kelamin anak nan ada di kandungan korban adalah perempuan. Pada saat dilaksanakan proses pemeriksaan oleh dokter, dinyatakan anak sudah meninggal bumi pada saat orang tuanya meninggal dunia," tutur dia.

Disampaikan Syafwardi, saat ini pihaknya tetap melakukan pendalaman dengan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi di letak kejadian.

Atas perbuatannya, pelaku berinisial AK disangkakan Pasal 458 Ayat 1 KUHP tentang merampas nyawa orang lain dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.

(tim/dal)

Kesepakatan Vietjet dengan Thales dan CFM International diumumkan di Paris dalam rangkaian kunjungan resmi Sekretaris Jenderal sekaligus Presiden Vietnam To Lam ke Prancis pada September 2026.(Dok. Vietjet)

EKSPANSI armada dan jaringan penerbangan memerlukan kesiapan operasional nan tidak hanya bertumpu pada penambahan pesawat. Perawatan armada, teknologi penerbangan, sumber daya manusia, hingga keamanan siber menjadi bagian krusial untuk menopang pertumbuhan maskapai dalam jangka panjang.

Vietjet memperkuat aspek tersebut melalui ekspansi kemitraan strategis dengan Thales dan CFM International di bagian maintenance, repair and overhaul (MRO), support komponen pesawat, penerbangan digital, artificial intelligence (AI), dan keamanan siber.

Penguatan kapabilitas tersebut disiapkan untuk mendukung ekspansi armada dan jaringan internasional Vietjet di area Asia-Pasifik hingga pasar global. Indonesia menjadi salah satu bagian dari jaringan tersebut melalui konektivitas langsung dari Jakarta dan Bali menuju Hanoi serta Ho Chi Minh City.

Kesepakatan dengan Thales dan CFM International diumumkan di Paris dalam rangkaian kunjungan resmi Sekretaris Jenderal sekaligus Presiden Vietnam To Lam ke Prancis pada September 2026. Kerja sama tersebut sekaligus memperkuat hubungan ekonomi dan teknologi antara Vietnam dan Prancis.

Perkuat MRO armada Airbus
Bersama Thales, Vietjet menandatangani perjanjian MRO melalui skema Repair-By-The-Hour (RBTH). Dalam kerja sama tersebut, Thales bakal menyediakan jasa perawatan komponen untuk armada Airbus Vietjet nan mencakup A320/A321, A321neo/A321XLR, A330, dan A330neo. Kemitraan ini ditujukan untuk meningkatkan keandalan teknis dan kesiapan armada sekaligus mengoptimalkan biaya serta efisiensi operasional.

Selain MRO, kedua perusahaan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) nan mencakup penerbangan digital, avionik, keamanan siber, dan operasional maskapai berbasis AI. Kerja sama tersebut bakal mengeksplorasi penggunaan solusi cloud nan aman, analitik prediktif, serta teknologi pendukung pengambilan keputusan untuk operasional maskapai. 

Penguatan teknologi tersebut menjadi bagian dari langkah Vietjet untuk membangun fondasi operasional nan dapat mengikuti pertumbuhan armada dan jaringan penerbangannya.

Siapkan kapabilitas MRO mesin LEAP
Di sisi lain, Vietjet juga memperluas kerja sama dengan CFM International untuk mengeksplorasi pengembangan kapabilitas MRO mesin generasi terbaru. Kedua perusahaan menandatangani Letter of Intent (LOI) untuk menilai kepantasan pengembangan solusi MRO mesin LEAP nan dapat dilakukan Vietjet sendiri di Vietnam.

Berdasarkan LOI tersebut, CFM bakal mengusulkan perjanjian konsultasi untuk memberikan jasa advisory kepada Vietjet. Lingkupnya mencakup penilaian kebutuhan MRO mesin, kapabilitas, infrastruktur, tenaga kerja, serta pertimbangan industri nan berangkaian dengan potensi pengembangan solusi perawatan lokal.

Inisiatif tersebut dilakukan seiring ekspansi armada generasi terbaru Vietjet. Jika terealisasi, kapabilitas MRO mesin LEAP di Vietnam dapat mendukung operasional maskapai dalam jangka panjang sekaligus memperkuat industri kedirgantaraan negara tersebut.

Pengembangan kapabilitas tersebut juga berpotensi membantu Vietnam mengembangkan jasa kedirgantaraan berbobot tinggi, melatih insinyur dengan kualifikasi internasional, serta memperkuat perannya dalam rantai pasok penerbangan global.

CEO Vietjet Nguyen Thanh Son mengatakan penguatan kapabilitas teknis dan sumber daya manusia menjadi bagian krusial dari strategi pertumbuhan maskapai.

"Industri penerbangan nan kuat memerlukan lebih dari sekadar armada modern dan jaringan nan luas. Industri ini memerlukan skill teknis nan mendalam dan sumber daya manusia nan sangat terampil. Kerja sama kami dengan CFM merupakan bagian krusial dari ambisi Vietjet untuk membangun ekosistem penerbangan nan lebih komplit di Vietnam," ujar Nguyen.

Menurut dia, inisiatif tersebut diharapkan menjadi landasan bagi pengembangan kapabilitas perawatan mesin generasi terbaru dan talenta teknik, sekaligus memungkinkan Vietnam mengambil peran lebih besar dalam rantai nilai penerbangan global.

Ekspansi armada jadi penopang pertumbuhan
Kerja sama dengan CFM bukan merupakan hubungan baru bagi Vietjet. CFM telah mendukung pertumbuhan maskapai sejak Vietjet menerima pesawat Airbus A320ceo pertamanya nan menggunakan mesin CFM56 pada 2014. Saat ini, Vietjet mengoperasikan 50 pesawat A320ceo dan A321ceo nan ditenagai CFM56.

Hubungan kedua perusahaan kemudian memasuki fase baru seiring pemesanan terbaru Vietjet atas 200 pesawat Boeing 737-8. Pesanan tersebut mencakup Boeing 737-8 dan 737-8-200 nan ditenagai mesin CFM LEAP-1B.

Secara bersama-sama, kemitraan dengan CFM International dan Thales memperkuat kapabilitas di bagian MRO mesin dan komponen, penerbangan digital, AI, serta keamanan siber. Kapabilitas tersebut disiapkan untuk menopang ekspansi armada dan jaringan secara berkelanjutan.

Indonesia turut menjadi bagian dari strategi pertumbuhan tersebut melalui jasa penerbangan langsung nan menghubungkan Indonesia dan Vietnam. Di saat nan sama, Vietjet memperluas operasionalnya di area Asia-Pasifik dan bakal meluncurkan jasa pertamanya ke Eropa pada Oktober 2026.

Penguatan teknologi, talenta, dan kapabilitas operasional menjadi bagian dari strategi jangka panjang maskapai untuk mendukung pertumbuhan jaringan dan armada di pasar regional maupun global. (E-1)

Sebanyak 90% responden menyatakan terdapat kemungkinan konsumen beranjak ke rokok terlarangan jika produk dengan jenis rasa dilarang.(Dok. Istimewa)

RENCANA pemerintah memperketat pengaturan produk tembakau kembali menjadi perhatian seiring pembahasan patokan turunan PP No 28/2024 tentang Kesehatan. Ketentuan nan tengah dibahas antara lain berangkaian dengan penggunaan bahan tambahan dan perisa serta pembatasan kadar tar dan nikotin pada produk tembakau.

Pengaturan tersebut menjadi bagian dari kebijakan pemerintah di bagian kesehatan masyarakat, termasuk upaya mengendalikan prevalensi merokok di Indonesia.

Di tengah proses pembahasan regulasi, hasil riset Litbang Kompas mengenai perilaku dan preferensi konsumen memberikan gambaran tentang kemungkinan perubahan pilihan konsumen andaikan karakter produk nan biasa digunakan mengalami perubahan.

Berdasarkan riset tersebut, sebanyak 38% responden menyatakan bakal memilih jenis rasa lain dari merek nan sama andaikan rasa nan biasa mereka konsumsi berubah alias tidak lagi tersedia. Sebanyak 34% lainnya mengatakan bakal mencari merek berbeda nan menawarkan rasa serupa.

Temuan itu menunjukkan bahwa perubahan kesiapan suatu jenis produk dapat memengaruhi pilihan konsumen, baik dengan beranjak ke jenis lain maupun mencari produk alternatif.

Riset nan sama mencatat bahwa rasa menjadi salah satu pertimbangan konsumen dalam memilih produk rokok. Sebanyak 70% responden menilai keberadaan bahan tambahan merupakan aspek krusial dalam menentukan pilihan produk.

Dari sisi pasar, perubahan kesiapan jenis produk juga dinilai berpotensi memengaruhi perilaku konsumen. Sebanyak 90% responden menyatakan terdapat kemungkinan konsumen beranjak ke rokok terlarangan jika produk dengan jenis rasa dilarang.

Namun, nomor tersebut merupakan persepsi responden mengenai kemungkinan perpindahan pilihan konsumen dan bukan menunjukkan bahwa konsumen secara aktual telah alias bakal beranjak ke produk ilegal. Hasil temuan kualitatif dalam riset juga menunjukkan konsumen dan pedagang nan diwawancarai tetap condong menghindari produk ilegal.

Riset tersebut turut memperlihatkan beragam pandangan responden mengenai efektivitas pembatasan bahan tambahan. Sebanyak 21% responden menilai kebijakan tersebut efektif untuk mengurangi konsumsi rokok, sedangkan sebagian besar responden lainnya belum percaya terhadap efektivitasnya.

Pada saat nan sama, sebanyak 87% responden menilai penerapan pembatasan bahan tambahan bakal cukup susah alias sangat susah dilakukan.

Berbagai temuan tersebut menggambarkan kemungkinan respons konsumen andaikan terjadi perubahan pada pilihan produk tembakau. Ketika suatu jenis tidak lagi tersedia, sebagian konsumen menyatakan bakal memilih pengganti lain, sementara sebagian lainnya tetap menggunakan produk nan tersedia.

Dalam pembahasan izin produk tembakau, info mengenai perilaku dan preferensi konsumen dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk memandang potensi respons pasar terhadap perubahan pilihan produk.

Selain aspek perilaku konsumen, penerapan izin juga berangkaian dengan tujuan kesehatan masyarakat, kesiapan pelaksanaan, sistem pengawasan, serta dinamika pasar produk tembakau. (Put/E-1)

Kehadiran Inul dalam IIPE 2026 menjadi bagian dari aktivitas Purina Friskies nan sekaligus memperkenalkan dua produk baru, ialah Purina Friskies Wet Food untuk kucing dan Purina Friskies Dog untuk anjing.(Dok. Purina)

MEMILIKI hewan piaraan membikin pemilik perlu memperhatikan beragam kebutuhan, termasuk soal makanan. Bagi penyanyi Inul Daratista, nan juga dikenal sebagai cat pawrent, pilihan rasa dan tekstur makanan menjadi salah satu halyang perlu diperhatikan lantaran kucing dapat mempunyai preferensi nan berbeda.

Inul mengatakan kucing juga bisa merasa jenuh jika mendapatkan menu makanan nan sama secara terus-menerus. Karena itu, menurut dia, memberikan ragam makanan dapat menjadi salah satu langkah memperhatikan kebutuhan sekaligus membangun kedekatan dengan hewan peliharaan.

"Bagi saya, kucing itu sudah seperti family sendiri, jadi momen feeding time juga menjadi salah satu waktu untuk bonding dengan mereka. Saya juga percaya bahwa kucing bisapunya preferensi rasa dan tekstur nan berbeda, apalagi bisa merasa jenuh jika menunya itu-itu saja. Untuk itu, krusial bagi kita sebagai cat pawrent untuk memberikan ragam makanan sesuai kebutuhan mereka," ujar Inul, Selasa (15/9).

Pengalaman tersebut disampaikan Inul saat menjadi pembicara dalam talk show di arena Indonesia International Pet Expo (IIPE) 2026 nan berjalan pada awal September lampau di ICE BSD, Tangerang.

Menurut Inul, waktu makan tidak hanya berangkaian dengan pemenuhan kebutuhan nutrisi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari aktivitas berbareng hewan peliharaan.

Ia menyebut pilihan makanan dapat diberikan dalam beberapa bentuk. Dry food dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian, sedangkan wet food memberikan ragam tekstur sekaligus membantu memenuhi kebutuhan hidrasi. Sementara itu, snack dapat diberikan sebagai reward alias corak kasih sayang saat bermain.

Kehadiran Inul dalam IIPE 2026 menjadi bagian dari aktivitas Purina Friskies nan sekaligus memperkenalkan dua produk baru, ialah Purina Friskies Wet Food untuk kucing dan Purina Friskies Dog untuk anjing.

Marketing Manager Nestlé Purina Petcare, Hanna Anggiana, mengatakan kehadiran kedua produk tersebut memperluas portofolio Purina Friskies di Indonesia sekaligus memberikan lebih banyak pilihan bagi pet pawrents.

"IIPE 2026 menjadi momentum nan tepat bagi kami untuk memperkenalkan Friskies Wet Food dan Friskies Dog kepada para pet pawrents Indonesia. Kedua penemuan ini merupakan bagian dari komitmen Purina Friskies untuk terus menghadirkan pilihan nutrisi nan relevan dengan kebutuhan hewan piaraan di beragam tahap kehidupan. Melalui ekspansi portofolio ini, kami berambisi dapat mendukung pet pawrents memberikan perawatan terbaik bagi hewan kesayangan mereka," ujar Hanna.

Untuk kucing, Purina Friskies Wet Food tersedia dalam empat varian, terdiri atas tiga jenis untuk kucing dewasa dan satuvarian untuk anak kucing. Produk tersebut diformulasikan dengan protein untuk membantu mendukung otot dan energi, serta diperkaya vitamin dan antioksidan untuk mendukung kesehatan kucing.

Sementara itu, Purina Friskies Dog menyediakan pilihan makanan untuk anjing dewasa, anak anjing, dan anjing kecil. Produk tersebut dilengkapi nutrisi 100% komplit dan seimbang sesuai standar nutrisi AAFCO. Pilihan formulasi Friskies Dog disesuaikan berasas usia dan ukuran tubuh, serta tidak menggunakan tambahan pewarna maupun pengawet buatan.

Selain Inul, IIPE 2026 juga menjadi kesempatan bagi Purina Friskies untuk memperkenalkan pilihan produk kepada dog pawrents. Dog pawrent sekaligus perwakilan Kota Golden Community Heng Sofian mengatakan kebutuhan nutrisi menjadi salah satu pertimbangan ketika memilih makanan untuk anjing.

"Sebagai dog pawrent, saya selalu memperhatikan pilihan makanan nan diberikan kepada anjing saya, terutama dari sisinutrisi dan kebutuhan hariannya. Saya sangat terbantu di mana Purina Friskies Dog menyediakan pilihan produk untuk anjing dewasa, anak anjing, dan anjing mini dengan nutrisi komplit dan seimbang, sehingga dapat menjadi salah satu pengganti untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anjing saya setiap hari," ujar Heng.

Hanna menambahkan, kebutuhan setiap hewan piaraan dapat berbeda sehingga pilihan produk juga perlu disesuaikan dengan kondisi dan tahap kehidupan tiap hewan.

"Kami percaya bahwa setiap hewan piaraan mempunyai kebutuhan nan unik. Oleh lantaran itu, Purina Friskies bakal terus menghadirkan penemuan nan dapat menginspirasi para pet pawrents dalam memberikan nutrisi nan sesuai bagi kucing dan anjing kesayangan mereka," katanya. (E-1)

Bogor -

Minibus kecelakaan tunggal di ruas Tol Jagorawi Km 35B, Bogor, Jawa Barat. Minibus terbalik setelah menabrak pembatas jalan lantaran pengemudi mengantuk.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 05.05 WIB pagi tadi. Dia mengatakan kecelakaan berasal ketika kendaraan melaju dari arah Bogor menuju Jakarta.

Jajuli mengatakan kendaraan kemudian oleng dan menabrak beton pemisah jalan. Kendaraan terbalik usai menabrak pembatas jalan tersebut.

"Posisi akhir kendaraan terbalik, roda kiri di atas di lajur 4 menghadap selatan," kata Kainduk PJR Tol Jagorawi Kompol Akhmad Jajuli, Selasa (15/9/2026).

Sopir Ngantuk Tabrak Pembatas Tol

Jajuli menyebut pengemudi mengantuk hingga membikin minibus nan dikendarai oleng. Ia menyebut saat itu kendaraan melaju di jalur 3.

"Faktor nan mempengaruhi lantaran pengemudi microsleep," ujar Jajuli.

"Kendaraan melaju di lajur 3, setiba di TKP (tempat kejadian perkara) mengalami microsleep," tambahnya.

Jajuli mengatakan tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Saat ini, kendaraan telah dievakuasi dari lajur 4.

"Jumlah korban nihil," pungkasnya.

(dwr/azh)

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Asasi Manusia menyampaikan 11 tuntutan kepada pemerintah nan tengah merevisi UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).(Dok. Yappika)

KOALISI Masyarakat Sipil untuk Hak Asasi Manusia memberikan sejumlah catatan terhadap proses penyusunan revisi UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Koalisi menilai tetap diperlukan ruang partisipasi publik nan lebih luas serta penyempurnaan sejumlah substansi dalam rancangan tersebut.

Catatan itu disampaikan dalam aktivitas berjudul 'Memastikan Pelindungan Kelompok Rentan dan Marginal serta Penghormatan HAM dalam substansi RUU HAM'. Kegiatan itu diselenggarakan oleh Yappika dan Sepaham Indonesia berbareng Koalisi Masyarakat Sipil untuk HAM di Jakarta, Senin (14/9), menyusul keterangan Wakil Menteri Hukum Edward OS Hiariej dalam keynote speech pada Konferensi Hukum Tata Negara ke IX bahwa pemerintah telah menyelesaikan proses pengharmonisan revisi UU HAM.

UU HAM dinilai mempunyai posisi krusial dalam menjamin kewenangan seluruh penduduk negara sekaligus menjadi landasan bagi negara dalam memenuhi kewajibannya. Karena itu, koalisi menilai proses revisinya perlu dilakukan secara terbuka, inklusif, dan melibatkan golongan nan bakal terdampak oleh ketentuan baru.

Dari sisi prosedur, koalisi mencatat sejumlah perihal nan tetap perlu diperbaiki. Salah satunya adalah kesiapan naskah akademik dan draf RUU HAM nan dapat diakses publik secara resmi dan memuat perkembangan terbaru.

Menurut koalisi, keterbukaan arsip juga perlu memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas, antara lain melalui format Braille, easy-read alias bahasa sederhana, teks pengganti (alt text), serta video bahasa isyarat.

Informasi mengenai proses dan substansi pembahasan juga dinilai perlu dibuka agar masyarakat dapat memberikan masukan secara lebih bermakna. 

Koalisi turut menyoroti keterlibatan sejumlah lembaga dalam proses pembahasan berasas draf nan beredar, termasuk Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia (Babinkum TNI), nan dinilai perlu dilihat kembali relevansinya dengan substansi HAM.

Selain itu, partisipasi publik dinilai perlu diperluas, termasuk melibatkan golongan minoritas gender, orang dengan kondisi kesehatan tertentu, penyandang disabilitas, perempuan, anak, masyarakat adat, pekerja migran, pekerja rumah tangga, serta golongan lain nan berada dalam situasi rentan terhadap pelanggaran HAM.

Ketua Umum Serikat Pengajar HAM Indonesia (Sepaham), Muktiono, mengatakan penyusunan izin HAM perlu melibatkan masyarakat secara bermakna, khususnya golongan nan bakal terdampak.

"Dalam proses penyusunan RUU HAM memang semestinya perlu ada partisipasi nan berarti dari seluruh masyarakat, khususnya mereka nan bakal terdampak signifikan," ujar Muktiono.

Sepaham, kata dia, telah menggelar obrolan publik di Padang, Makassar, Mataram, Jember, dan Bandung. Muktiono juga menyampaikan sejumlah catatan terhadap draf awal, antara lain mengenai wacana sertifikasi bagi pembela HAM serta sistem bagi lembaga nasional HAM sebelum mengusulkan amicus curiae.

Perlindungan penyandang disabilitas
Pada aspek substansi, perlindungan terhadap penyandang disabilitas menjadi salah satu perhatian. Fatum Ade, selaku Direktur Eksekutif Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), menilai pengaturan mengenai disabilitas perlu ditempatkan secara lebih menyeluruh dalam RUU HAM.

PJS merupakan organisasi independen nan melakukan pembelaan hak-hak penyandang disabilitas psikososial dan mental di Indonesia.

Dede menilai penyandang disabilitas tidak semestinya hanya ditempatkan dalam satu pengaturan khusus, melainkan haknya perlu terintegrasi dalam beragam aspek kehidupan, termasuk keluarga, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi politik.

Ia juga mendorong agar arti diskriminasi berbasis disabilitas secara jelas mencakup penolakan terhadap akomodasi nan layak. Selain itu, RUU HAM dinilai perlu mengantisipasi corak diskriminasi dobel alias diskriminasi nan terjadi lantaran lebih dari satu kondisi sekaligus.

"Kami tetap punya rekening nan kudu QQ. Kami tidak bisa jual beli, tidak bisa mengelola keuangan," kata Dede.

Ia menyoroti ketentuan mengenai kapabilitas norma penyandang disabilitas serta sistem pengampuan. Menurut info nan disampaikannya, sekitar 16 ribu permohonan pengampuan dikabulkan pada 2024 tanpa batas kewenangan pengampu nan dinilai cukup jelas.

PJS juga memberikan perhatian terhadap ketentuan nan berangkaian dengan perampasan kebebasan berasas disabilitas serta praktik institusionalisasi di panti rehabilitasi dan rumah sakit jiwa.

Persyaratan 'sehat jasmani dan rohani' dan penggunaan tes MMPI dalam proses pekerjaan juga dinilai perlu diperhatikan agar tidak menjadi dasar perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas alias orang dengan kondisi kesehatan tertentu.

Di sisi kelembagaan, independensi Komisi Nasional Disabilitas (KND) juga dinilai perlu diperkuat.

Identitas kelamin dan prinsip nondiskriminasi
Catatan lainnya berangkaian dengan pengaturan prinsip nondiskriminasi. Echa Wa’ode, Sekretaris Umum Arus Pelangi, menilai identitas kelamin perlu tetap mendapat tempat dalam pengaturan RUU HAM. 

"Identitas kelamin bukan sekadar istilah administratif, tetapi bagian dari martabat dan kewenangan seseorang," ujar Eca.

Menurut dia, pengaturan nondiskriminasi perlu mencakup gender, identitas dan ekspresi gender, kepercayaan dan keyakinan, etnis, disabilitas, status sosial ekonomi, serta identitas lainnya.

Arus Pelangi mencatat 141 kasus kekerasan berbasis orientasi seksual dan identitas kelamin sepanjang 2024–2025. Sementara itu, tim respons sigap organisasi tersebut mencatat 27 kasus pada Juli–Agustus dengan 201 korban.

Karena itu, Arus Pelangi mendorong agar identitas kelamin kembali ditegaskan dalam prinsip nondiskriminasi di RUU HAM.

Hak masyarakat norma adat
Hak masyarakat norma budaya juga menjadi salah satu perhatian koalisi. Arbi M Nur, perwakilan Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL), menyoroti sejumlah ketentuan dalam draf nan menurutnya tetap dapat diperjelas.

Arbi antara lain menyoroti belum jelasnya arti masyarakat norma budaya dan asal-usulnya. Penempatan masyarakat budaya dalam golongan rentan juga dinilai perlu disertai penjelasan nan lebih memadai mengenai posisi dan kewenangan mereka.

Menurut Arbi, rumusan bahwa masyarakat budaya 'berhak atas pengakuan dan perlindungan' perlu diperhatikan lantaran pengakuan terhadap masyarakat norma budaya pada dasarnya merupakan bagian dari tanggung jawab negara.

Ia juga menyoroti ketentuan nan mengaitkan pengakuan masyarakat budaya dengan peraturan di tingkat bawah. Menurutnya, sistem tersebut perlu dirancang secara hati-hati agar tidak menjadi halangan dalam pengakuan dan pemenuhan kewenangan masyarakat adat.

YMKL turut mendorong agar prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) diterapkan sejak tahap perencanaan proyek nan berpotensi berakibat terhadap masyarakat adat, bukan setelah proyek berjalan.

Penguatan sistem perlindungan HAM
Sementara itu, Arif Maulana, Wakil Ketua sekaligus Manajer Advokasi Bidang Hak Sipil dan Politik (Sipol) di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), mengatakan revisi UU HAM perlu diarahkan untuk memperkuat penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan kewenangan penduduk negara.

"Ketika rancangan undang-undangnya justru memperlemah sistem perlindungan HAM, kita berkuasa bertanya, revisi undang-undang ini untuk siapa?" kata Arif.

Menurut Arif, penguatan tidak hanya diperlukan pada norma mengenai hak, tetapi juga pada sistem penegakan dan pemulihan ketika terjadi pelanggaran.

Koalisi antara lain mendorong agar RUU HAM memberikan perlindungan nan lebih jelas terhadap pembela HAM, termasuk wanita pembela HAM. Perlindungan tersebut mencakup akses support hukum, respons terhadap situasi darurat, serta penanganan terhadap kekerasan dan intimidasi.

Mekanisme pemulihan bagi korban juga dinilai perlu diperkuat, termasuk kompensasi, rehabilitasi, dan agunan agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi.

Di tingkat kelembagaan, koalisi mendorong penguatan Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Disabilitas (KND) agar dapat menjalankan kegunaan masing-masing secara lebih independen dan efektif.

Sejumlah ketentuan substansi perlu diperjelas
Selain rumor nondiskriminasi, disabilitas, masyarakat adat, dan pembela HAM, koalisi memberikan catatan mengenai sejumlah prinsip dasar dalam RUU HAM.

Koalisi meminta agar ketentuan mengenai tindakan afirmatif ditegaskan sesuai Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Untuk penyandang disabilitas, perihal tersebut juga mencakup akomodasi nan layak dan aksesibilitas universal.

Pengaturan mengenai pembatasan kewenangan juga dinilai perlu dibuat secara ketat dan terukur. Koalisi memberi perhatian pada penggunaan argumen seperti ketertiban umum, moral, dan keamanan umum nan perlu mempunyai batas jelas agar tidak menimbulkan penafsiran nan berlebihan, termasuk terhadap penyandang disabilitas alias orang dengan kondisi psikososial tertentu.

Dalam konteks pelanggaran HAM berat masa lalu, koalisi mendorong adanya prosedur nan independen serta pengaturan nan lebih jelas mengenai pengecualian terhadap prinsip non-retroaktif.

Koalisi juga meminta kejelasan mengenai forum peradilan nan berkuasa serta hak-hak korban, termasuk sistem prosedural nan dapat mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas psikososial dan intelektual serta pengakuan terhadap kapabilitas norma mereka.

Ajukan 11 tuntutan
Atas beragam catatan tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Asasi Manusia menyampaikan 11 tuntutan kepada pemerintah.
Pertama, pemerintah diminta membuka Naskah Akademik, draf RUU HAM, serta info mengenai proses legislasi agar dapat diakses masyarakat.

Kedua, pemerintah diminta memastikan partisipasi berarti dari masyarakat sipil, termasuk wanita akar rumput, wanita adat, petani, nelayan, pekerja migran, golongan minoritas gender, penyandang disabilitas, dan penyintas.

Ketiga, koalisi meminta penguatan prinsip nondiskriminasi nan mencakup gender, identitas dan ekspresi gender, kepercayaan dan keyakinan, etnis, disabilitas, status sosial ekonomi, serta identitas lainnya.

Keempat, pemerintah diminta memperkuat pengaturan mengenai tindakan afirmatif sesuai Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, termasuk akomodasi nan layak dan aksesibilitas universal bagi penyandang disabilitas.

Kelima, pembatasan kewenangan diminta diatur secara ketat dan terukur, termasuk dengan memperjelas penggunaan argumen ketertiban umum, moral, dan keamanan umum.

Keenam, koalisi meminta adanya prosedur independen untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lampau dan kejelasan mengenai pengecualian terhadap prinsip non-retroaktif.

Ketujuh, pemerintah diminta memperjelas forum peradilan, kewenangan korban, akomodasi prosedural, serta pengakuan kapabilitas norma penuh bagi penyandang disabilitas psikososial dan intelektual.

Kedelapan, perlindungan terhadap Pembela HAM dan wanita Pembela HAM diminta diperkuat melalui pendekatan nan responsif gender.

Kesembilan, koalisi meminta penguatan kewenangan masyarakat norma budaya melalui pengakuan nan berkarakter deklaratif, perlindungan wilayah dan tanah adat, sumber daya alam, budaya, kelembagaan dan norma adat, kewenangan menentukan prioritas pembangunan, serta penerapan FPIC.

Kesepuluh, pemerintah diminta mengatur perlindungan terhadap penggusuran paksa secara lebih komprehensif, termasuk agunan keamanan bermukim dan sistem pemulihan bagi masyarakat terdampak.

Kesebelas, pemerintah diminta menghentikan proses legislasi untuk sementara agar tersedia ruang bagi keterbukaan informasi, partisipasi publik nan berarti dan inklusif, serta penyempurnaan beragam substansi RUU HAM. (E-1)

Wakil Ketua Komisi II DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf mengungkapkan ketua partai politik sudah mulai berkomunikasi mengenai rencana pembahasan RUU Pemilu.

Salah satunya mengenai periode pemisah parlemen alias parliamentary threshold. Dede menyebut pembahasan soal periode pemisah parlemen tetap berada pada tahap pencarian sejumlah opsi.

“Setahu saya, memang komunikasi antara ketua-ketua partai sudah terjadi. Pertemuan-pertemuan di luar itu saya nggak tahu, ya, tetapi pada dasarnya memang ada beberapa opsi,” kata Dede di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9).

Dede menjelaskan, sejumlah opsi tersebut disusun dengan mempertimbangkan beragam masukan. Mulai dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), masukan masyarakat sipil dan akademisi, hingga kemungkinan menggunakan ketentuan DPR dalam patokan lama.

“Kita ini kan sebenarnya kita membikin opsi. Opsi jika melaksanakan keputusan MK. Lalu opsi masukan-masukan dari civil society, akademisi, dan opsi jika kita menggunakan DPR jenis lama,” ujarnya.

Menurutnya, beragam opsi tersebut kemudian digabungkan untuk menjadi bahan nan disampaikan kepada para ketua umum partai politik.

Dede mengatakan nomor periode pemisah parlemen 4% alias 5% menjadi opsi nan paling kuat sejauh ini.

“Ini kita blend in kan, lampau kemudian itulah nan disampaikan kepada para ketua umum partai. Nah, memang nomor 4 alias 5% ini nan paling kuat. Tetapi saya belum tahu, jika sudah diputuskan alias belum. Kalau 7% mungkin terlalu tinggi. 4% alias 5%,” jelas Dede.

Dede menilai nomor 4% alias 5% tetap berada dalam pemisah nan logis untuk diterapkan sebagai periode pemisah parlemen. Ia menyebut sejumlah negara juga menerapkan nomor serupa.

“Saya pikir ini sesuatu nan tetap sangat masuk di dalam rasio kita. Karena di beberapa negara pun juga menggunakan nomor nan sama,” katanya.

Ambang Batas Pencalonan Presiden

Selain periode pemisah parlemen, Dede mengatakan komunikasi antar-pimpinan partai juga menyentuh persoalan periode pemisah pencalonan presiden alias presidential threshold.

“Saya rasa iya ya. Karena jika kita berbincang tentang pemisahan pemilu dulu. Kita berbincang pemisahan pemilu ya,” kata Dede.

Dede menjelaskan, dalam skema pemisahan pemilu, perlu dirumuskan kembali pembagian antara rezim pemilu nasional dan pemilu daerah.

“Pemisahan pemilu ini kan ada pemilu nasional, pemilu daerah. Tentu jika kita perhatikan bahwa rezim pemilu nasional itu adalah DPR, DPD, DPRD. Itu adalah undang-undang. Baru ada juga presiden dan wakil presiden. Artinya, ini nan kudu kita pikirkan,” ujarnya.

Menurut Dede, salah satu perihal nan tetap perlu dibahas adalah mengenai posisi DPRD dalam skema pemilu daerah.

“Yang mana nan masuk ke rezim pemilu daerah? Apakah cukup pilkada saja? Atau ada DPRD-nya? Tetapi jika kita DPRD, tidak berani melawan undang-undang. Undang-undang dasar mengatakan DPRD adalah bagian dari pemilu nasional,” kata dia.

Dede juga menyinggung putusan MK mengenai periode pemisah pencalonan presiden. Ia menilai ketentuan 0% memberikan ruang nan lebih luas bagi masyarakat untuk memilih maupun dipilih.

“Itu nan pertama. Kalau 0%, saya rasa keputusan MK sudah pas lah. 0% itu berfaedah memberikan ruang kepada siapa pun untuk dipilih. Atau memilih alias dipilih,” ujarnya.

Namun, menurut Dede, persoalan nan tetap kudu dirumuskan adalah apakah pencalonan presiden nantinya betul-betul dibuka tanpa pemisah alias tetap menggunakan sistem koalisi partai politik.

“Nah, nan tetap menjadi rekayasa, bangunan konstitusional, itu adalah apakah kita mau semuanya boleh masuk alias berbasiskan koalisi,” kata Dede.

“Karena kan dulu koalisi kudu 20%. Nah, sekarang jika bawahnya tidak ada, berfaedah berapa nih kira-kira nan boleh? Karena jika misalnya kita berbicara, berapa pasangan nan boleh masuk? 2 kah, 3 kah, 4 kah, 5 kah? Karena tujuan utamanya adalah mencari efektivitas,” lanjutnya.

Tunggu Pertemuan Lanjutan Ketum Partai

Dede menegaskan belum ada keputusan final mengenai kreasi RUU Pemilu, baik mengenai parliamentary threshold maupun presidential threshold.

“Saya rasa itu belum ada keputusan. Kita tunggu saja kelak hasilnya,” kata Dede.

Ia menyebut Komisi II DPR sudah mengetahui gambaran awal mengenai pembahasan tersebut. Namun, pembahasan lebih lanjut bakal masuk ke Komisi II andaikan para ketua partai telah mencapai kesepakatan.

“Kami Komisi II, sebenarnya sudah tahu kisi-kisinya. Tetapi kan andaikan semuanya sudah ketemu, kayak Golkar dan PKS, kelak masuknya ke Komisi II,” ujarnya.

Dede juga berambisi bakal ada pertemuan lanjutan antar-ketua umum partai untuk membahas RUU Pemilu.

“Saya rasa harus. Harus ada pertemuan. nan saya dengar sih sudah ada pertemuan, ya. Tetapi apakah ada pertemuan kedua? Kita tunggu saja,” jawab Dede.

Sebelumnya, DPP Partai Golkar menerima kunjungan pengurus DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (14/9).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak turut membahas sejumlah poin krusial mengenai rencana pembahasan RUU Pemilu. Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan sistem pemilu nan dibangun kudu tetap mencerminkan bunyi rakyat sekaligus memungkinkan terpilihnya personil DPR nan berkualitas.

“Kita mau suatu sistem pemilu nan tetap mencerminkan bunyi rakyat, tetapi juga memungkinkan hadirnya personil DPR nan berkualitas,” kata Bahlil.

Salah satu poin nan dibahas ialah mengenai periode pemisah parlemen alias parliamentary threshold. Sekjen Partai Golkar Sarmuji mengatakan Golkar dan PKS mempunyai kesepahaman dalam perihal itu.

“Misal tentang parliamentary threshold. Kita bersepaham di nomor nan moderat saja,” tuturnya.

“Ya kira-kira 5 persen,” kata dia.

Direktur Meteorologi Maritim BMKG, Dr. Agie Wandala Putra M.sc.