Berita Terkait

Presiden Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), José Ramos-Horta (foto: dok ist)

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menyerahkan cenderamata kepada Presiden Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), José Ramos-Horta, dan Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmão, dalam peringatan Hari Restorasi Kemerdekaan RDTL ke-24 nan digelar di Dili, Rabu 20 Mei 2026.

Cenderamata berupa plakat BNPP RI tersebut diserahkan oleh Shienny Angelita Laiskodat selaku Staf Khusus Timor Leste nan mewakili BNPP RI dalam rangkaian aktivitas kenegaraan itu.

Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol Makhruzi Rahman datang mewakili Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP RI. Ia didampingi Kelompok Ahli BNPP RI Nur Kholis, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI Budi Setyono, serta Kepala PLBN Motaain Maria Fatima Rika.

Kehadiran delegasi BNPP RI menjadi bagian dari partisipasi resmi Pemerintah Indonesia dalam momentum kenegaraan Timor Leste sekaligus mencerminkan penguatan diplomasi perbatasan antara dua negara bertetangga.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Masa depan belum selesai ditentukan. Sekarang giliran kalian untuk membentuknya.”

- Eric Schmidt, Mantan CEO Google -

Jakarta - Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Makhruzi Rahman menghadiri Hari Restorasi Kemerdekaan Republik Demokratik Timor Leste ke-24 di Dili, kemarin. Pada kesempatan tersebut, dia datang mewakili Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP RI, Muhammad Tito Karnavian.

Partisipasi BNPP RI pada peringatan nasional Timor Leste ini juga menegaskan pentingnya penguatan sinergi lintas batas. Pasalnya, kedua negara mempunyai garis perbatasan darat nan langsung bersinggungan.

BNPP RI memandang stabilitas kawasan, kualitas pelayanan, serta tata kelola perbatasan sebagai fondasi utama untuk meningkatkan konektivitas, menjaga keamanan, dan mendorong kesejahteraan masyarakat di kedua sisi perbatasan.

"Sejalan dengan mandat tersebut, BNPP RI mengelola sejumlah Pos Lintas Batas Negara nan menghubungkan Indonesia dan Timor Leste, ialah PLBN Motaain di Kabupaten Belu, PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka, PLBN Wini, serta PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur. Keberadaan PLBN tersebut menjadi simpul pelayanan lintas negara nan mendukung mobilitas orang dan peralatan secara tertib, aman, dan bermartabat," jelas BNPP RI dikutip dalam keterangan resminya, Kamis (21/5/2026).

Pada kesempatan ini, BNPP RI juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengelolaan perbatasan negara nan berorientasi pada pelayanan publik, keamanan, dan kerja sama regional.

Melalui diplomasi perbatasan dan penguatan PLBN, Indonesia dan Timor Leste diharapkan semakin solid membangun area perbatasan nan damai, produktif, dan sejahtera bagi masyarakat kedua negara.

Sebagai informasi, pada agenda kenegaraan tersebut, Sekretaris BNPP RI turut didampingi Kelompok Ahli BNPP RI Nur Kholis, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI Budi Setyono, serta Kepala Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain Maria Fatima Rika. (ega/ega)

Oditur militer menghadirkan dua master nan merawat aktivis KontraS, Andrie Yunus, dalam sidang kasus penyiraman air keras dengan empat terdakwa prajurit TNI. Dokter pun mengungkap kondisi memprihatinkan Andrie Yunus.

Oditur mendakwa empat prajurit TNI melakukan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Oditur militer mengatakan para terdakwa melakukan tindakan tersebut lantaran jengkel kepada Andrie.

Oditur mengatakan para terdakwa mengetahui Andrie pada 16 Maret 2025 saat Andrie masuk dan melakukan interupsi dalam rapat pembahasan revisi UU TNI nan digelar DPR di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan. Para terdakwa menilai perbuatan Andrie telah melecehkan lembaga TNI.

"Dengan kejadian tersebut, para terdakwa menilai kerabat Andrie Yunus telah melecehkan lembaga TNI, apalagi menginjak-injak lembaga TNI," ujar oditur saat membacakan surat dakwaan.

Singkatnya, para terdakwa mencari info mengenai aktivitas Andrie Yunus. Mereka membagi tugas saat melakukan penyiraman tersebut.

Oditur mendakwa keempat tentara tersebut melanggar Pasal 469 ayat 1 subsider Pasal 468 ayat 1 lebih subsider Pasal 467 ayat 1 juncto ayat 2 juncto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Hadirkan 2 Dokter

Oditur militer menghadirkan dua master nan merawat Andrie Yunus dalam sidang di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (20/5/2026). Empat terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa I Sersan Dua Edi Sudarko, terdakwa II Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi, terdakwa III Kapten Nandala Dwi Prasetyo, dan terdakwa IV Letnan Satu Sami Lakka.

Kedua master nan dihadirkan adalah master ahli bedah plastik, Parintosa Atmodiwirjo, dan master ahli mata, Faraby Martha. Mereka telah disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan ini.

"Dokter apa aja?" tanya ketua majelis pengadil Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto.

"Bedah kulit dan mata," jawab oditur.

Parintosa merupakan ketua tim master nan merawat Andrie Yunus. Mereka mulai merawat Andrie sejak 13 Maret 2026.

Andrie Yunus Jalani Rawat Jalan

Dokter ahli bedah plastik, Parintosa Atmodiwirjo, menyebut Andrie sudah menjalani rawat jalan. Dia mengatakan Andrie menjalani rawat jalan sejak 16 April.

"Dari tanggal 13 (Maret), kejadian korban mendatangi rumah sakit, sampai sekarang, apakah tetap dirawat di rumah sakit di RSCM alias sudah rawat jalan?" tanya penasihat norma terdakwa.

"Saudara AY sudah rawat jalan. Jadi sudah rawat jalan, saya lupa, mesti saya buka kembali catatannya. Tapi nan bersangkutan, ketika memang ada fase panjang dirawat lantaran lukanya tetap luas, kemudian sampai lukanya sudah tidak begitu luas, itu kemudian kita bisakan rawat jalan. Jadi nan terakhir adalah nan berkepentingan datang untuk tata laksana selanjutnya, untuk operasi dan sebagainya," jawab Parintosa.

Tim penasihat norma terdakwa menanyakan tanggal Andrie Yunus mulai menjalani rawat jalan. Parintosa menyebut Andrie mulai rawat jalan 16 April dan tetap rutin kontrol alias perawatan ke RSCM.

"Keluarnya tanggal 16 April," ujar Parintosa.

"16 April rawat jalan?" tanya oditur.

"Rawat jalan," ujar Parintosa.

Andrie Rentan Terinfeksi

Selanjutnya, Parintosa dan Faraby menjelaskan kondisi Andrie. Andrie begitu rentan terinfeksi.

Mulanya, penasihat norma terdakwa menanyakan kualifikasi kondisi seseorang tidak bisa dihadirkan di sidang. Faraby mengatakan mata kanan Andrie rentan terinfeksi jika berada di lingkungan luar seperti persidangan nan dihadiri banyak orang.

"Saya minta untuk diberikan penjelasan, Pak, kualifikasi nan gimana nan tidak bisa memberikan keterangan di dalam persidangan, Pak? Mohon izin, Pak. nan dinyatakan orang itu tidak bisa memberikan keterangan, tidak bisa datang di dalam persidangan?" tanya penasihat norma terdakwa.

"Jadi saat ini Pak Andrie Yunus tetap dalam penanganan kami, dengan pemberian obat-obatan di matanya, obat tetes. Untuk melakukan suatu aktivitas ya, seperti persidangan ini, memang tadi seperti dijelaskan master Osa, kami nan paling kami takutkan adalah akibat jangkitan andaikan pasien ini menjalani suatu aktivitas ya terutama nan di, aktivitas di wilayah norma nan banyak orang hadir," jawab Faraby.

Faraby mengatakan Andrie tetap mengonsumsi obat-obatan antibiotik untuk mencegah akibat infeksi. Ia menuturkan keadaan nan memicu potensi akibat jangkitan kudu dihindari.

"Karena matanya sedang dalam kondisi nan rentan, nan rentan untuk terserang jangkitan dari luar. Sedangkan pasien sendiri tetap memakai obat-obatan antibiotik untuk sebagai pencegahan jangkitan itu, tapi tentu saja keadaan-keadaan alias situasi nan memicu jangkitan itu kudu dihindari," ujar Faraby.

Parintosa kemudian menjelaskan kondisi Andrie. Parintosa mengatakan luka bakar nan dialami Andrie juga rentan terhadap jangkitan dan saat ini Andrie sedang menjalani tahap tandur kulit.

"Jadi nan pertama betul, jadi luka bakar itu terbuka kulitnya, sehingga rentan terhadap infeksi. Tetapi kemudian nan kedua adalah Saudara Andrie Yunus ini dalam tatalas kami untuk tandur kulit. Tandur kulit itu harusnya tidak bisa bergerak. Jadi, jika dia bergerak seperti menanam rumput, ketika rumputnya digeser, lepas kembali akarnya," kata Parintosa.

"Jadi kudu betul-betul bed rest dan dirawat dengan baik. Jadi ada dua perihal akibat jangkitan dan kedua ketika sedang sudah tahapan tandur kulit, maka itu kudu dipastikan dia tidak bergerak sama sekali sekitar 3-4 minggu," imbuhnya.

Kemungkinan Andrie Hadiri Sidang

Meski demikian, Parintosa mengatakan Andrie dalam kondisi sadar. Ia mengatakan tetap ada kemungkinan untuk Andrie bisa datang di persidangan.

"Tapi jika untuk kesadaran penuh ya, Pak?" tanya penasihat hukum.

"Sadar, sadar," jawab Parintosa.

"Ada kemungkinan nggak dengan keterangan mahir tadi, nan berkepentingan alias korban bisa dihadirkan di persidangan?" tanya penasihat hukum.

"Dari saya ada kemungkinan," jawab Parintosa.

"Bisa ya berarti?" tanya penasihat hukum.

"Bisa dengan catatan dari kepala kami," jawab Parintosa.

Andrie Tak Bisa Baca Huruf

Faraby Martha, menjelaskan kerusakan kegunaan penglihatan mata Andrie Yunus. Faraby menyebut Andrie hanya bisa membedakan cahaya, tapi tak bisa membaca huruf.

"Apakah Saudara Ahli sudah melakukan observasi kepada, eh, pasien Andrie Yunus ini tentang untuk membedakan warna, memandang cahaya, memandang gambaran alias aktivitas penglihatan mata itu. Apakah Saudara sudah lakukan terhadap matanya, Pak?" tanya penasihat norma terdakwa.

"Sudah," jawab Faraby.

Faraby mengatakan Andrie tak bisa membaca huruf lantaran kegunaan penglihatannya sangat jelek akibat air keras. Dia mengatakan Andrie hanya bisa membedakan ada alias tidaknya cahaya.

"Ya. Jadi untuk penglihatan, kegunaan penglihatan, kami tentu lakukan dengan chart Snellen ya. Iya. Tapi dalam perihal Pak Andrie Yunus ini dia tidak bisa membaca huruf terbesar pun lantaran memang penglihatannya sangat jelek ya. Jadi dia hanya bisa membedakan cahaya. Ada alias tidaknya cahaya," jawab Faraby.

Faraby mengaku melakukan pemeriksaan terhadap Andrie pada 8 Mei. Dia menjelaskan derajat keasaman cairan nan ada pada luka Andrie.

"Keasaman saja dengan forensik, Pak, muncul alias dengan apa, Pak?" tanya penasihat norma terdakwa.

"Lab laboratorium dengan kertas pengukur keasaman pH strip," jawab Faraby.

"Derajatnya, Pak, minta izin bagaimana, Pak?" tanya penasihat norma terdakwa.

"Derajatnya masam tiga, ya, pH-nya tiga dari semestinya tujuh. Jadi sangat rendah," jawab Faraby.

"Berarti jika nan tiga tadi tetap rendah, Pak, ya?" tanya penasihat norma terdakwa.

"Tiga itu asam. Makin ke bawah, makin ke bawah makin berat, ini asamnya makin kuat," jawab Faraby.

Andrie Cacat Permanen

Oditur kemudian bertanya tentang luka pada mata Andrie. Dia mempertanyakan apakah luka itu akibat percikan unsur masam alias paparan langsung.

"Apakah cedera mata nan dialami korban ini dari corak luka nan mahir periksa itu, apakah luka pada mata korban mata ini hanya lantaran suatu percikan unsur masam alias lantaran paparan langsung?" tanya oditur.

"Saya tidak bisa mengorelasikan kejadian dengan keparahan, hanya nan saya tahu keparahan itu grade 3 dari 4. Jadi tingkat keparahan, trauma kimia matanya itu nuansa 3 dari 4. Artinya parah gitu ya," jawab Faraby.

"Yang dialami korban itu grade 3 dari 4?" tanya oditur.

"Grade 4, nan paling parah," jawab Faraby.

"Dari kondisi mata nan ditangani dari awal sampai sekarang ini, itu apakah berkarakter sementara alias permanen?" tanya oditur.

"Permanen," jawab Faraby.

Faraby mengatakan pihaknya belum bisa memastikan apakah Andrie bakal bisa memandang lagi. Dia menyebut pengobatan tetap terus dilakukan kepada Andrie.

"Artinya, tidak ada kemungkinan sembuh sampai seperti jika mahir bedah plastik kan mungkin 80 persen bakal kembali ya kan, jika dari mata apakah itu bakal kembali nanti? Kemungkinan berapa persen bakal kembali?" tanya oditur.

"Jadi untuk konsentrasi pengobatan saat ini adalah mempertahankan struktur anatomi dari bola mata, jadi bola matanya tetap berbentuk bulat. Mengenai kegunaan kami belum bisa menjawab, apakah tetap memandang lagi. Dan itu bakal dievaluasi secara berkala sesuai dengan kelak perkembangan klinis pasien," jawab Faraby.

(rdp/rdp)

Jakarta - Bayi laki-laki berumur 1 tahun di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat (Sulbar), tewas usai tercebur arus sungai berarus deras. Jasad bayi baru ditemukan setelah penduduk melakukan pencarian lebih kurang satu jam.

"Setelah kurang lebih 1 jam pencarian, bayi tersebut ditemukan meninggal dunia," ujar Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Mateng, Hamka kepada wartawan dilansir detikSulsel, Kamis (21/5/2026).

Insiden nahas tersebut terjadi di sungai nan terletak di Desa Tasokko, Kecamatan Karossa sekitar pukul 12.00 Wita, Rabu (20/5). Bayi diduga merangkak keluar rumah pada saat ibunya sedang berada di bilik mandi.

Bayi kemudian diduga terus bergerak hingga tercebur di sungai nan jaraknya cukup dekat dari rumah orang tuanya. Sementara orang tua nan belakangan menyadari bayinya sudah tidak berada di dalam rumah bergegas memanggil penduduk sekitar untuk melakukan pencarian.

"Mungkin (saat keluar rumah itu lampau korban) terjatuh akhirnya terseret arus nan cukup deras," terangnya.

Warga saat itu ramai-ramai melakukan pencarian di saat kondisi sungai meluap lantaran hujan deras. Bayi baru ditemukan setelah satu jam pencarian namun dalam kondisi meninggal.

Baca buletin selengkapnya di sini. (whn/mea)

Jakarta - Presiden Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), Jose Ramos Horta dan Perdana Menteri Timor Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, menerima cenderamata berupa plakat Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI.

Plakat tersebut diserahkan oleh Staf Khusus Timor Leste, Shienny Angelita Laiskodat, nan mewakili BNPP RI pada peringatan Hari Restorasi Kemerdekaan RDTL ke-24 di Dili, kemarin. Penyerahan plakat ini menjadi penegasan peran BNPP RI dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Timor Leste.

Pada kesempatan itu, Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman, datang mewakili Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP RI. Kehadiran delegasi BNPP RI merupakan bagian dari partisipasi resmi Pemerintah Indonesia dalam momentum kenegaraan Timor Leste, sekaligus mencerminkan penguatan diplomasi perbatasan antara dua negara bertetangga.

"Penyerahan cenderamata kepada Presiden dan Perdana Menteri Timor Leste dimaknai sebagai simbol persahabatan dan saling menghormati, mengingat bahwa Indonesia dan Timor Leste mempunyai garis perbatasan darat secara langsung. Momentum ini juga menegaskan pentingnya kerja sama lintas pemisah nan harmonis, stabil, dan berkelanjutan," tulis BNPP RI dalam keterangan resminya, Kamis (21/5/2026).

Saat ini, BNPP RI mengelola sejumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) nan menghubungkan Indonesia dan Timor Leste, antara lain PLBN Motaain di Kabupaten Belu, PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka, PLBN Wini, serta PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur.

"Melalui momentum peringatan Hari Restorasi Kemerdekaan RDTL ke-24 ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pengelolaan perbatasan nan berkekuatan guna, tidak hanya sebagai gerbang negara, tetapi juga sebagai ruang strategis penguatan hubungan bilateral dan kesejahteraan masyarakat di area perbatasan Indonesia-Timor Leste," tutup keterangan resmi BNPP RI.

Sebagai informasi, pada aktivitas ini Sekretaris BNPP RI juga didampingi Kelompok Ahli BNPP RI Nur Kholis, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI Budi Setyono, serta Kepala PLBN Motaain Maria Fatima Rika. (ega/ega)

Daftar Obat nan Disita BBPOM Bali:

• Triheksifenidil (Modus vitamin ternak)
• Tramadol
• Ketamine

Estimasi Nilai Ekonomi: Mata Uang Rupiah 200.000.000

Mantan Wakil Kepala BSSN Dharma Pongrekun menggugat sejumlah pasal UU Kesehatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan meminta larangan menghalangi penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) alias pandemi dihapus. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) buka suara.

"Pemerintah bakal mengikuti seluruh proses persidangan sesuai sistem norma nan bertindak serta menyiapkan penjelasan dan argumentasi nan diperlukan," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman kepada wartawan, Rabu (20/5/2026).

Aji mengayakan pihaknya tetap mempelajari pasal-pasal nan digugat Dharma. "Kami tetap mempelajari secara komplit materi permohonan nan diajukan pemohon, termasuk pasal tersebut," jelas Aji.

"Pada prinsipnya, pengaturan dalam UU Kesehatan disusun untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat, termasuk dalam situasi kedaruratan kesehatan, dengan tetap memperhatikan ketentuan norma dan kewenangan penduduk negara.

Gugatan Dharma

Dilihat dari situs resmi MK, Selasa (19/5/2026), gugatan Dharma teregister dengan nomor 172/PUU-XXIV/2026. Berikut pasal-pasal nan digugat Dharma:

- Pasal 353 ayat (2) huruf g UU 17/2023 tentang Kesehatan:

(2) Kriteria KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

g. kriteria lain nan ditetapkan oleh Menteri

- Pasal 394 UU Kesehatan:

Setiap Orang wajib mematuhi semua aktivitas penanggulangan KLB dan pandemi nan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- Pasal 395 ayat (1) UU Kesehatan:

Setiap orang nan mengetahui adanya orang sakit alias diduga sakit akibat penyakit alias masalah kesehatan nan berpotensi menimbulkan KLB alias akibat penyakit nan berpotensi menimbulkan pandemi kudu segera melaporkan kepada aparatur pemerintahan desa/kelurahan dan/ alias akomodasi pelayanan kesehatan terdekat.

- Pasal 400 UU Kesehatan:

Setiap orang dilarang menghalang-halangi penyelenggaraan upaya penanggulangan KLB dan wabah.

- Pasal 446 UU Kesehatan

Setiap Orang nan tidak mematuhi penyelenggaraan upaya penanggulangan KLB dan Wabah dan/ alias dengan sengaja menghalang-halangi penyelenggaraan upaya penanggulangan KLB dan Wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40O dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500 juta.

Alasan Gugatan

Dharma menguraikan argumen dirinya menggugat pasal-pasal tersebut. Dia menyebut Pasal 353 ayat (2) huruf g UU Kesehatan tidak mengatur parameter nan jelas soal 'Kriteria lain nan ditetapkan oleh Menteri'.

Dia mengaku memahami frasa itu dimaksudkan untuk memberikan fieksibilitas bagi pemerintah untuk merespons ancaman kesehatan nan berkarakter dinamis. Namun dia cemas frasa tersebut membuka ruang diskresi terlalu luas dan tidak terkendali.

"Ketiadaan pembatasan nan memadai, baik dalam corak parameter objekif, parameter ilmiah, maupun sistem pengawasan nan efektif, menjadikan kewenangan tersebut rentan digunakan secara subjektif dan sepihak. Hal ini menjadi semakin krusial mengingat penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB) mempunyai akibat norma nan luas dan berakibat sistemik, termasuk terhadap pengalokasian anggaran darurat, pembatasan mobilitas masyarakat, serta potensi pembatasan hak-hak sipil," ujarnya.

Berikutnya, Dharma menyebut Pasal 394 UU Kesehatan berkarakter koersif alias memaksa. Dia mengatakan tidak ada penjelasan ruang lingkup tindakan nan kudu dipatuhi serta tidak jelasnya sistem pengawasan.

"Dalam kondisi demikian, penduduk negara, termasuk Pemohon, ditempatkan dalam posisi nan tidak seimbang di hadapan negara, lantaran diwajibkan untuk tunduk pada suatu norma nan tidak dapat diprediksi, tidak transparan, dan berpotensi diterapkan secara sewenang-wenang," ujarnya.

Selanjutnya, Dharma menganggap Pasal 395 ayat (1) UU Kesehatan berpotensi melanggar kewenangan privasi. Dia menyebut pasal nan mengharuskan setiap orang nan mengetahui adanya orang sakit alias diduga sakit nan berpotensi menimbulkan pandemi segera melaporkan kepada aparatur pemerintahan bisa mengganggu kebebasan individu.

"Pasal 395 ayat (1) UU Kesehatan tidak disertai dengan parameter nan jelas mengenai kondisi nan mewajibkan pelaporan, jenis peristiwa nan kudu dilaporkan, maupun batas mengenai subjek norma nan dibebani tanggungjawab tersebut," ucapnya.

Dharma meminta pasal 400 UU Kesehatan dihapus lantaran multitafsir. Dia menyebut pasal nan mengatur larangan menghalang-halangi penyelenggaraan upaya penanggulangan KLB dan pandemi itu dapat menciptakan potensi bentrok interpretasi.

"Ketidakjelasan rumusan norma dalam Pasal 400 UU Kesehatan membuka ruang penafsiran nan luas dan tidak terkendali, nan pada akhirnya berpotensi melahirkan penegakan norma nan sewenang-wenang. Norma tersebut juga kandas memenuhi prinsip proporsionalitas, lantaran tidak membedakan secara tegas antara tindakan nan betul-betul menghalang penanggulangan pandemi dengan tindakan nan merupakan bagian dari kewenangan konstitusional penduduk negara, seperti penyampaian pendapat, kritik, maupun corak partisipasi publik lainnya," ujarnya.

Sebagai informasi, penjelasan pasal 400 UU Kesehatan menguraikan sejumlah perbuatan menghalang-halangi penanggulangan KLB. Berikut isinya:

Menghalang-halangi penyelenggaraan upaya penanggulangan KLB dan wabah, antara lain, berupa tidak mematuhi ketentuan nan ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan KLB dan Wabah, seperti tidak bersedia dilakukan karantina alias isolasi, alias tidak mengizinkan dilakukan penanggulangan dan/ alias pemusnahan aspek akibat terhadap perangkat angkut, barang, dan lingkungan nan terpapar, termasuk hewan ternak/ peliharaan.

Kembali ke Dharma, dia juga menganggap Pasal 446 UU Kesehatan berpotensi menyebabkan overcriminalization. Dia menyebut tidak ada kejelasan perbuatan nan dimaksud 'menghalang-halangi' penanggulangan pandemi sehingga membuka penafsiran nan luas.

"Norma a quo tidak hanya kehilangan dasar pembenar hukumnya (ratio legis) lantaran berinduk pada ketentuan nan redundan dan tumpang tindih dalam Pasal 400 UU Kesehatan, tetapi juga mengandung rumusan delik nan kabur, multitafsir, dan tidak memenuhi prinsip lex certa, sehingga membuka ruang kriminalisasi nan sewenang-wenang," ujarnya.

(isa/ygs)

Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menerima audiensi Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Gerindra F. Alimudin Kolatlena berbareng jejeran Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, kemarin.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah mulai dari Sekolah Rakyat, jasa sosial untuk wilayah Kepulauan Maluku, penanganan masyarakat adat, hingga usulan pembangunan sentra di Maluku.

Alimudin menyampaikan kondisi geografis Maluku nan didominasi wilayah laut berakibat terhadap tingginya biaya logistik, akses pendidikan, dan nomor kemiskinan di daerah.

"Wilayah Maluku 92 persen laut. Mobilitas peralatan dan jasa menjadi mahal, akses transportasi juga tetap terbatas. Itu berakibat terhadap tingkat kemiskinan di Maluku," ujar Alimudin dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5/2026).

Ia menilai program Sekolah Rakyat menjadi salah satu intervensi krusial untuk memutus rantai kemiskinan di wilayah kepulauan dan wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

"Sekolah Rakyat dengan filosofi memutus rantai kemiskinan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Maluku," katanya.

Saat ini, telah beraksi tiga Sekolah Rakyat rintisan di Maluku, ialah SRMA 40 Ambon, SRT 73 Maluku Tengah, dan SRT 74 Tual. Selain itu, empat letak baru juga telah diusulkan masuk pembangunan tahap berikutnya, ialah Ambon, Seram Bagian Timur, Aru, dan Maluku Tenggara.

Sementara itu, Wakil Bupati Seram Bagian Timur Muhammad Miftah Toha Rumery Wattimena mengatakan daerahnya sudah menyiapkan seluruh persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat.

"Semua tahapan sudah kami lalui dan semuanya sudah siap. Kami berambisi Kabupaten Seram Bagian Timur bisa diprioritaskan di tahapan tahun ini," ungkap Miftah.

Menanggapi perihal ini, Gus Ipul meminta seluruh persyaratan teknis segera dirampungkan agar dapat dibahas berbareng Kementerian Pekerjaan Umum dalam waktu dekat.

"Yang krusial syarat-syaratnya dipenuhi semua, lantaran banyak sekali nan kudu dipastikan mulai dari kontur tanah sampai AMDAL," papar Gus Ipul.

Perkuat Layanan Sosial bagi Masyarakat Maluku

Pada kesempatan nan sama, Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Affandy Hasansui menyampaikan usulan pembangunan sentra di Maluku untuk memperkuat jasa sosial bagi wilayah kepulauan dan pulau terluar.

Menurutnya, saat ini Maluku tetap berada dalam cakupan Sentra Wasana Bahagia Ternate, sementara rentang kendali antarwilayah sangat luas dan sebagian besar kabupaten/kota berada di pulau berbeda.

"Kami sering menerima ODGJ, anak hidrosefalus, sampai pasien amputasi dari pulau-pulau luar untuk ditampung sementara sebelum dirujuk. Kapasitas rumah singgah kami sangat terbatas," jelas Affandy.

Gus Ipul pun menyambut positif usulan tersebut dan meminta Pemprov Maluku segera melengkapi seluruh arsip pendukung agar usulan pembangunan sentra dapat dibahas lebih lanjut.

"Kalau argumennya kuat dan syaratnya lengkap, kelak saya laporkan ke Presiden," pungkasnya.

Sebagai informasi, pada pertemuan tersebut, turut datang Tenaga Ahli DPR RI Charles Hutabarat. Gus Ipul turut didampingi Plt Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Masryani Mansyur. (ega/ega)

Jakarta - Kementerian Sosial bakal melelang logam mulia, perhiasan emas dan mutiara nan ditaksir senilai Rp10 miliar lebih. Barang-barang ini merupakan bingkisan tidak tertebak (HTT) dan bingkisan tidak diambil pemenangnya (HTDP) nan kemudian, sesuai aturan, diserahkan ke Kemensos.

"HTT itu bingkisan tidak tertebak. Jadi hadiahnya sudah ada, tapi tidak ada nan mengambil. Ada juga HTDP, bingkisan tidak diambil pemenangnya. Kalau HTDP itu pemenangnya sudah ada, tapi tidak diambil," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5/2026).

Adapun peralatan nan dilelang merupakan peralatan hasil Undian Gratis Berhadiah (UGB) sejak tahun 2008. Total nilai batas lelang ditetapkan sebesar Rp10.176.929.000. Barang ini terdiri dari:
- Logam mulia sebanyak 738 keping dengan total berat 3.230 gram;
- Perhiasan emas sebanyak 832 keping dengan total berat 2.967 gram; dan
- Perhiasan mutiara sebanyak 756 pasang.

Gus Ipul menyampaikan hasil lelang bakal digunakan untuk membantu family nan memerlukan support sosial maupun ekonomi. Mulai dari perbaikan rumah tidak layak huni hingga support pemberdayaan ekonomi.

"Nanti hasilnya sepenuhnya membantu keluarga-keluarga nan memang secara nyata memerlukan bantuan, baik itu untuk pembangunan rumah agar lebih layak huni alias bantuan-bantuan upaya sebagai support agar mereka bisa lebih berdikari secara ekonomi," ungkapnya.

Gus Ipul menjelaskan penyelenggaraan aanwijzing bakal dilakukan pada Kamis (21/5/2026) pukul 13.30-15.00 WIB melalui Zoom Meeting. Sementara proses lelang berjalan sejak 13-25 Mei 2026 pukul 14.35 WIB sesuai waktu server.

Ia menegaskan lelang terbuka untuk masyarakat umum dan diharapkan mendapat banyak fans sehingga hasil lelang dapat semakin optimal membantu masyarakat.

"Ini terbuka, siapa pun nan mau ikut silakan. Semakin banyak fans tentu semakin bagus, lebih-lebih jika nilainya juga meningkat terus. Niatnya juga membantu mereka nan membutuhkan," tutupnya. (ega/ega)

Aksi penembakan di kompleks masjid Kawasan San Diego, California, Amerika Serikat (AS) menewaskan 3 penduduk sipil. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengutuk keras peristiwa tersebut.

"Kita mengutuk keras penembakan di kompleks masjid di San Diego nan menewaskan sejumlah penduduk sipil," ujar Ketua PBNU Bidang Keagamaan, Ahmad Fahrur Rozi alias Gus Fahrur, kepada wartawan, Rabu (20/5/2026).

Ia mengatakan tempat ibadah kudu menjadi ruang kondusif bagi semua umat beragama, bukan sasaran kebencian dan kekerasan. Ia menambahkan kejadian penembakan ini menjadi bukti Islamophobia tetap ada.

"Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa Islamophobia dan ekstremisme berbasis kebencian tetap ada dan nyata, ini kudu dilawan berbareng melalui penegakan hukum, pendidikan toleransi, serta penguatan perbincangan antaragama," jelas Fahrur.

Fahrur mendoakan para korban mendapat tempat terbaik, family diberi ketabahan, dan kejadian seperti ini, jelasnya, tidak terulang di mana pun, baik terhadap Muslim, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, maupun golongan kepercayaan lainnya.

"Kita menyampaikan empati dan angan kepada para korban serta organisasi Muslim di sana. Semoga senantiasa diberikan ketabahan dan keselamatan oleh Allah SWT," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, dilansir AFP, Selasa (19/5), tim tanggap darurat menemukan para korban di luar Islamic center San Diego. Kemudian petugas menemukan para pelaku penembakan, berumur 19 dan 17 tahun, juga tewas.

Rekaman TV dari helikopter menunjukkan tim tanggap darurat bersenjata berkumpul di luar sebuah bangunan. Satu orang tak dikenal tampak tergeletak dengan genangan darah.

Polisi mengatakan bahwa seorang petugas keamanan di kompleks masjid itu termasuk di antara tiga korban nan tewas.

(isa/ygs)

Berita Terkait