Jakarta -

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan ada permintaan sejumlah negara agar Indonesia memasok pupuk urea. Permintaan antara lain datang dari India, Filipina, Thailand, Australia dan Brasil.

Bahkan kata Amran, India melalui Duta Besarnya langsung menelepon meminta pasokan pupuk urea. Totalnya mencapai 500.000 ton pupuk urea.

Sementara untuk Australia meminta 250.000 ton pupuk urea.

"Ekspor pupuk. Pupuk ini nan meminta langsung Dubes India menelpon 5 hari nan lampau jika tidak salah meminta 500 ribu ton pupuk urea," kata Amran di Graha Mandiri, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

"Kemudian juga Australia meminta juga Filipina dan Brasil. Empat negara ini meminta memohon agar mendapatkan urea," sambungnya.

Amran menambahkan saat ini produksi pupuk urea nasional mencapai 7,8 juta ton, sementara kebutuhan negeri kurang lebih sekitar 6 juta ton.

Dengan begitu, ada surplus produksi bisa buat ekspor.

"Nah kita kemungkinannya kita lepas Rp 1 juta ton. Nanti kita lihat mana nan terbaik untuk bangsa," tutur Amran.

(hrp/hns)

Viral di media sosial visitor mengeluh diusir oknum tukang pijat saat duduk-duduk di bangku Malioboro, Kota Yogyakarta.

Alasan oknum tukang pijat itu, bangku itu digunakan untuk mencari rezeki. Padahal, bangku tersebut merupakan akomodasi umum.

Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Fitria Dyah Anggraeni mengatakan pihaknya langsung bertindak begitu mendapat info ini.

"Jadi, memang pijat ini tidak pernah diperbolehkan di Malioboro," kata Anggi sapaan berkawan Anggraeni dihubungi, Rabu (22/4).

Anggi mengatakan selama ini Jogomaton alias petugas keamanan unik nan bekerja menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di area Sumbu Filosofi Yogyakarta, terus melaksanakan penertiban di Malioboro mulai penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), asongan, pengamen liar, sepeda listrik, hingga tukang pijat.

Soal oknum tukang pijat nan dikeluhkan visitor tersebut. Anggi mengatakan belum bisa mencari lantaran tidak ada keterangan lebih lanjut dari visitor nan mengeluhkan misal kapan, di titik mana, hingga ciri-cirinya seperti apa.

"Kami langsung begitu ada di viral itu, langsung kami pastikan untuk menyisir, untuk menyisir teman-teman apa berbareng teman-teman Jogomaton itu untuk memastikan bahwa aktivitas pijat itu bisa kemudian dihentikan setiap kali mereka muncul," katanya.

Selain menghalau tukang pijat, Anggi mengatakan pihaknya juga mengedukasi konsumennya.

"Bahwa nan namanya tempat bangku, tempat duduk itu bukan merupakan tempat nan bisa mereka pergunakan untuk aktivitas pribadi mereka, tapi itu merupakan kewenangan seluruh visitor Malioboro, kewenangan masyarakat umum untuk bisa digunakan bersama," katanya.

Selain viral ini, beberapa keluhan dari visitor juga sempat Anggi dengar misal aroma tak sedap dari minyak urut hingga tindakan pemijatan seperti kerokan nan dinilai tidak elok.

"Saya sendiri pernah melakukan peneguran (kepada tukang pijat) dan edukasi langsung ke visitor bahwa tindakan pemijatan ini dilarang dan andaikan memang menginginkan, kami tidak melarang tapi minta mencari tempat nan sesuai (yang tidak dilarang)" katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Hubungan diplomatik di area Timur Tengah sekarang berada di ujung tanduk setelah serangkaian serangan pesawat nirawak (drone) dan rudal nan diluncurkan dari wilayah Irak menyasar negara-negara Teluk. Eskalasi ini memicu kemarahan besar dari negara-negara tetangga Arab nan mulai kehilangan kesabaran terhadap ketidakmampuan Baghdad dalam menertibkan milisi pro-Iran di tanah mereka sendiri.

Mengutip Arab News, ketegangan ini memuncak setelah perwakilan pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Irak berkumpul di Irbil pada Rabu, (26/03/2026). Pertemuan tersebut merupakan rapat perdana Komite Koordinasi Tinggi Bersama AS-Irak nan baru, nan dibentuk atas dorongan Washington sebagai upaya untuk menjaga Irak agar tetap berada di luar bentrok regional nan tengah berlangsung.

Sehari setelah pertemuan tersebut, tepatnya pada Kamis, Kedutaan Besar AS di Baghdad mengeluarkan pernyataan resmi nan menyatakan bahwa kedua belah pihak telah memutuskan untuk mengintensifkan kerja sama. Langkah ini diambil guna mencegah serangan teroris dan memastikan wilayah Irak tidak digunakan sebagai titik peluncuran agresi apa pun terhadap rakyat Irak, pasukan keamanan Irak, personel AS, maupun negara-negara tetangga dan regional.

Namun, sejumlah luka lama tetap menjadi persoalan besar dalam kesepakatan ini. Sebelumnya, pada 14 Maret 2026, sebuah serangan udara menghantam sebuah rumah di Distrik Karrada, Baghdad, nan diduga dilakukan oleh AS dalam upaya kandas untuk membunuh Ahmad Al-Hamidawi. Al-Hamidawi merupakan pemimpin Kataib Hizballah, sebuah milisi kuat Irak nan didukung oleh Iran.

Pemerintah AS sendiri telah menjanjikan hadiah sebesar US$ 10 juta alias setara dengan Rp 157,4 miliar bagi siapa saja nan bisa memberikan info mengenai keberadaan Al-Hamidawi. Departemen Luar Negeri AS melalui program Rewards for Justice menyatakan bahwa golongan nan dipimpin laki-laki tersebut telah berulang kali menargetkan personel dan akomodasi AS di Irak menggunakan IED, roket, dan sistem pesawat nirawak, menculik penduduk AS, serta membunuh penduduk sipil Irak nan tidak bersalah.

Pasca serangan udara nan menewaskan tiga personil Kataib Hizballah tersebut, Kedutaan Besar AS di Baghdad langsung dihantam drone sebagai tindakan balas dendam. Pihak Kedutaan kemudian mengeluarkan peringatan darurat nan mendesak penduduk negara AS untuk segera meninggalkan Irak dan tidak mendekati area kedutaan maupun konsulat di Irbil.

Ancaman Jadi Negara Paria dan Tekanan Negara Arab

Kondisi politik Irak nan carut-marut semakin memperumit keadaan, terutama mengenai penentuan Perdana Menteri baru. Kerangka Koordinasi, blok partai Syiah terbesar nan menguasai lebih dari separuh bangku parlemen, hingga sekarang belum menyepakati kandidat nan bakal diusung. Siapa pun nan memimpin kelak bakal menghadapi tugas berat dalam menyeimbangkan hubungan antara Washington dan Teheran.

Sejak perang AS-Israel dengan Iran pecah pada 28 Februari lalu, serangan dari faksi pro-Iran di Irak terhadap negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) terus meningkat. Hal ini memicu reaksi keras dari Arab Saudi nan memanggil duta besar Irak pada 12 April untuk memprotes serangan drone nan berasal dari wilayah Irak.

Wakil Menteri Urusan Politik Arab Saudi, Saud Al-Sati, memberikan peringatan keras kepada Irak untuk segera mengendalikan situasi tersebut.

"Jika Irak tidak melakukan tindakan, Arab Saudi bakal mengambil semua tindakan nan diperlukan untuk memihak keamanannya dan melindungi wilayahnya," tegas Al-Sati.

Pesan serupa disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Bahrain sehari kemudian. Saat memprotes serangan drone nan terus berlanjut, Bahrain menyatakan kepada kuasa upaya Irak bahwa mereka juga berkuasa mengambil segala langkah nan diperlukan untuk melindungi diri. Tak ketinggalan, Uni Emirat Arab (UEA) pada 15 April melayangkan nota protes keras nan mengecam serangan teroris tak berdasar dari wilayah Irak oleh milisi nan berafiliasi dengan Republik Islam Iran.

Analisis dari Atlantic Council nan diterbitkan pada 2 April menyebut bahwa milisi nan didukung Iran tersebut sedang menghancurkan Irak dari dalam. Direktur Inisiatif Irak di Atlantic Council, Victoria J. Taylor, menyatakan bahwa kekuatan milisi ini merupakan kesalahan dari pemerintah Irak berturut-turut nan membiarkan mereka menembus lembaga keamanan, politik, dan ekonomi negara.

"Meskipun perdana menteri Irak baru-baru ini telah membikin langkah maju dalam memperbaiki hubungan dengan mitra Teluk dan regional, serangan milisi terhadap Teluk dan Yordania berisiko membikin Irak menjadi negara paria sekali lagi," kata Taylor.

Taylor menambahkan bahwa menghadapi milisi ini sama berbahayanya dengan menghadapi mafia Sisilia lantaran golongan ini sangat keras dan telah masuk ke beragam lapisan masyarakat hingga abdi negara keamanan serta pengadil merasa terancam nyawanya. Namun, dia menekankan bahwa Irak tidak mempunyai pilihan lain selain mengambil kembali kendali atas masa depan negaranya.

Senada dengan perihal tersebut, David Schenker, peneliti senior di Washington Institute dan mantan Asisten Sekretaris Negara AS, menilai bahwa Irak sekarang mulai menyerupai Lebanon dan dalam ancaman menjadi negara gagal. Ia menyoroti banyaknya kombinasi tangan Iran, pencucian uang, dan kejahatan nan terjadi di sana.

"Masalah sebenarnya adalah enam alias tujuh faksi dalam Hashd (Pasukan Mobilisasi Populer) nan merupakan organisasi teroris nan masuk dalam daftar penghasilan pemerintah, mengendalikan Hashd, tidak bertanggung jawab kepada pemerintah, dan faktanya adalah tokoh independen nan sering kali melayani kepentingan Iran," jelas Schenker.

Schenker menyimpulkan bahwa meskipun negara-negara Teluk telah bekerja keras untuk merangkul Irak kembali ke sistem Arab, pendanaan Baghdad terhadap organisasi milisi ini bakal membikin negara-negara Teluk menghentikan kebijakan support mereka. Menurutnya, Irak memerlukan pemimpin nasionalis nan mencari kemakmuran dan kedaulatan, namun perihal itu mustahil terjadi selama milisi tetap mendominasi.

(tps/tps)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Kiky Saputri

Tanggap Bencana Gempa Bumi

Meski tak bisa dicegah, gempa bumi adalah musibah nan bisa dihadapi. Salah satu langkah menghadapi gempa bumi adalah tanggap bakal musibah gempa bumi.

Contoh tanggap gempa bumi adalah mengetahui prosedur pemindahan dan mematuhi pedoman keselamatan ketika musibah ini datang.

Menurut BNPB, gempa bumi adalah getaran alias guncangan nan terjadi di permukaan bumi nan disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, akitivitas gunung api alias runtuhan batuan.

Menurut BMKG, gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan daya di dalam bumi secara tiba-tiba nan ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi.

Menurut WHO, gempa bumi adalah guncangan dahsyat dan tiba-tiba dari tanah, nan disebabkan oleh pergerakan antara lempeng tektonik di sepanjang garis patahan di kerak bumi.

Gempa bumi dapat mengakibatkan goncangan tanah, likuifaksi tanah, tanah longsor, retakan, longsoran, kebakaran dan tsunami.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gelombang kejahatan nan meliputi bahan bakar mintak sekarang tengah menyapu stasiun pengisian bahan bakar di seluruh Inggris dan Amerika Serikat (AS). Fenomena ini terjadi seiring meledaknya perang antara AS-Israel melawan Iran nan memicu lonjakan tajam nilai minyak dan gas di seluruh bumi pada Rabu, (22/04/2026).

Krisis ini sebagian besar dipicu oleh penutupan de-facto Selat Hormuz, sebuah titik jalur pelayaran kritis nan menangani sekitar 20% pasokan minyak dunia. Situasi semakin diperburuk oleh serangan jawaban Iran terhadap prasarana daya di Teluk, meskipun serangan tersebut saat ini telah dihentikan sebagai bagian dari gencatan senjata sementara antara AS dan Iran, mengutip laporan media dan lembaga pengawas industri melalui Russia Today.

Harga bensin di Inggris telah melonjak rata-rata menjadi lebih dari 1,58 pound (Rp31.815) per liter, naik dari sebelumnya 1,33 pound sebelum perang pecah, menurut laporan Royal Automobile Club. Kenaikan nilai tersebut mendorong peningkatan kasus pencurian dengan modus langsung tancap gas sebesar 27%, sebagaimana dilaporkan oleh lembaga pencegahan kejahatan Forecourt Eye.

Sebuah studi oleh lembaga tersebut, nan didasarkan pada info dari sekitar 500 stasiun pengisian bahan bakar di Inggris, Skotlandia, dan Wales, menemukan lebih dari 6.500 liter bahan bakar dicuri setiap hari pada bulan Maret, alias naik 15,7% dari bulan Februari. Lembaga tersebut menghitung bahwa jika info ini diekstrapolasi secara nasional, stasiun pengisian bahan bakar bisa merugi sekitar 1,25 juta pound (Rp25,1 miliar) setiap minggunya.

"Pada tingkat biaya bahan bakar saat ini, pengendara nan sengaja menghindari pembayaran bahan bakar merugikan sektor ini lebih dari 100 juta pound setahun," kata Claire Nichol, Direktur Eksekutif British Oil Security Syndicate, kepada The Sun. Nichol menambahkan bahwa para operator kudu ekstra waspada selama periode puncak.

Kondisi serupa juga terjadi di seberang samudra Atlantik, di mana pada hari Senin American Automobile Association (AAA) menetapkan rata-rata nasional AS berada di atas US$4 (Rp64.800) per galon dan mencapai US$6 (Rp97.200) di California. Sebelum perang, rata-rata nilai dari AAA berada di bawah level US$3 (Rp48.600).

Pada hari Minggu, Menteri Energi Chris Wright mengakui bahwa nilai gas di bawah US$3 mungkin tidak bakal terjadi hingga tahun depan. Komentar tersebut memicu kecaman keras dari Presiden AS Donald Trump.

"Itu betul-betul salah, nilai bakal turun segera setelah perang ini berakhir," kata Donald Trump menanggapi pernyataan Wright tersebut.

Meskipun otoritas AS belum merilis info konsolidasi mengenai pencurian gas, Washington Post melaporkan kejadian semacam itu dengan mencatat bahwa pencuri sekarang menggunakan bor untuk melubangi tangki bahan bakar kendaraan dan menguras isinya, terkadang hanya menggunakan wadah sederhana seperti jerigen susu. Seorang penduduk Arizona mengeluh kepada surat berita tersebut bahwa dia tidak hanya ditinggal dengan tangki kosong, tetapi juga tagihan perbaikan sebesar US$3.000 (Rp48,6 juta).

Eropa juga menyaksikan harga-harga melambung tinggi, dengan media melaporkan lonjakan nilai diesel hingga 40% di Jerman sejak awal perang. Di Prancis, nilai daya secara keseluruhan naik nyaris 9% pada Maret, di mana krisis ini juga menyebabkan kenaikan penjualan mobil listrik sebesar 51% di seluruh daratan Eropa.

Di Australia, Rowan Lee, Chief Executive dari lembaga pengawas industri bahan bakar ACAPMA, mengatakan bahwa pencurian bahan bakar dari stasiun jasa telah meningkat antara 8% hingga 30% secara nasional sejak akhir Februari. Selain itu, studi oleh Biro Statistik dan Penelitian Kejahatan New South Wales memperkirakan bahwa untuk setiap kenaikan 10 sen nilai bensin, terdapat hingga 120 kejadian tambahan penipuan stasiun jasa nan dilaporkan setiap bulan di negara bagian tersebut saja.

Secara kontras, Rusia nan tidak mempunyai defisit bahan bakar struktural, sebagian besar terhindar dari lonjakan nilai gas. Per akhir April, satu liter bensin kelas menengah di sana berbobot 68 rubel (Rp11.830), naik tipis dari 67 rubel pada akhir Februari.

Bersamaan dengan itu, Wakil Perdana Menteri Aleksandr Novak memerintahkan undang-undang nan melarang ekspor bensin untuk melindungi pasokan domestik. Novak menyebut kebijakan ini diambil lantaran adanya turbulensi di pasar dunia untuk minyak mentah.

(tps/tps)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Setiap 21 April kita selalu dihujani dengan euforia seremoni hari kartini mulai dari parade busana adat, lomba busana, lomba pidato tentang “perempuan modern” dan sebagainya. Di permukaan, semua ini dilakukan untuk menghormati Raden Ajeng Kartini sebagai pelopor emansipasi wanita di Indonesia.

Namun, di kembali gemerlap seremoni itu, kita kerap melupakan kebenaran persoalan nan tidak pernah kunjung selesai ialah wanita sampai saat ini tetap berada dalam cengkeraman ketidakadilan dalam corak subordinasi, marginalisasi, stereotip, dan burden di tengah masyarakat nan merupakan penyebab utama dari seluruh tindakan kekerasan dan penindasan terhadap perempuan.

Bagaimana bisa ketika secara de facto merdeka tetapi tetap ada marginalisasi dan eksklusi nan dilakukan sesama bangsa sendiri? Kondisi itu nan sampai saat ini tetap dialami oleh para Perempuan Indonesia.

Kesadaran politik untuk mencapai emansipasi pernah begitu sigap diimani oleh para wanita Indonesia pasca-kemerdekaan. Namun, proses tersebut diluluhlantahkan pada Oktober 1965 oleh aktivitas kontra-revolusi nan membikin aktivitas rakyat banyak nan dihabisi begitu juga dengan aktivitas wanita nan beraliran kiri turut disiksa, dibunuh, dan diperkosa.

Umi sardjono merupakan salah satu korban tragedi 1965 nan jarang kita ketahui nan memberi pengaruh besar terhadap aktivitas wanita kala itu. Sejarah pun kembali berulang ketika krisis ekonomi pada Mei 1998, terjadi banyak pemerkosaan terhadap para wanita nan sampai saat ini korban tetap belum mendapatkan keadilan apalagi ada upaya penyangkalan nan coba dilakukan negara atas peristiwa tersebut.

Ancaman kekerasan seksual pasca reformasi pun tetap membayang-bayangi para wanita di Indonesia dia datang di ruang-ruang publik seperti sekolah, kampus, jalan, taman, tempat kerja, dan transportasi umum nan seringkali dikonstruksikan sebagai “ruang laki-laki”. Sementara, wanita di ruang-ruang ini dihadapkan pada ancaman kekerasan alias pengawasan sosial nan lebih ketat.

Dalam konteks perempuan, kriminalisasi atas ekspresi di ruang publik mempunyai akibat nan berlapis dan berkarakter sistemik. Perempuan nan bersuara kritis kerap menghadapi stigma sosial nan lebih berat dibandingkan laki-laki, serta lebih rentan mengalami serangan berbasis gender, baik secara verbal, psikologis, maupun simbolik. Laras Faziati adalah salah satu dari banyaknya wanita kritis nan dibungkam oleh negara.

Ia ditangkap lantaran kebebasan berekspresinya di media sosial untuk mengaspirasikan kemarahan dan frustrasi atas kondisi negara nan genting pada Agustus 2025 lalu. Sebelum Laras ditetapkan sebagai tersangka, dia juga mengalami intimidasi dan ancaman dari beberapa pihak nan diketahui berasal dari lembaga kepolisian lantaran unggahannya.

Perkara Laras bukanlah tentang kejahatan individual, melainkan tentang kebebasan berekspresi. Negara seolah-olah mengabaikan kritik penduduk negara terhadap institusi, dan keberanian wanita untuk bersuara di tengah situasi sosial-politik nan penuh ketidakadilan.

Kebebasan berekspresi merupakan kewenangan asasi manusia nan dijamin secara tegas dalam konstitusi Indonesia. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 nan menyatakan bahwa setiap orang berkuasa atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Jaminan ini dipertegas melalui Pasal 28F UUD 1945 nan memberikan kewenangan kepada setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh serta menyampaikan info dengan segala jenis saluran nan tersedia. Dalam konteks perlindungan kewenangan perempuan, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

CEDAW mewajibkan negara untuk menjamin bahwa wanita dapat menikmati seluruh kewenangan asasi manusia tanpa diskriminasi, termasuk dalam perihal kebebasan berekspresi, partisipasi dalam kehidupan publik, serta perlindungan dari praktik norma nan memperkuat stereotip gender. Ketika ekspresi wanita direspons dengan proses pidana, situasi tersebut menciptakan pengaruh gentar (chilling effect) nan luas, di mana wanita lain menjadi takut untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan keberatan terhadap tindakan negara alias lembaga publik lantaran cemas bakal mengalami nasib serupa.

Bahwa pengaruh gentar ini tidak hanya berakibat jangka pendek, tetapi juga berimplikasi jangka panjang terhadap menurunnya partisipasi wanita dalam ruang publik, ruang politik, ruang advokasi, dan diskursus kebijakan publik.

Saat depresi ekonomi datang, maka ancaman terhadap wanita kelas pekerja menjadi terang benderang di depan mata. Mereka tersingkir lantaran lemah, minoritas, tak punya perangkat produksi sehingga budaya patriarki menjamur dan menindas mereka. Sudah 22 tahun RUU PRT diperjuangkan namun sampai sekarang belum diselesaikan pembahasan dan pengesahannya.

Pekerja rumah tangga (PRT) adalah orang nan bekerja dalam hubungan kerja dengan pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan di wilayah domestik. Sebagian besar pekerjaan tersebut dilakukan oleh perempuan. Hal ini tidak terlepas dari bangunan peran kelamin bahwa pekerjaan rumah tangga adalah tugas perempuan.

Cara ini diasosiasikan dengan peran alamiah wanita sebagai pengasuh sehingga pekerjaan tersebut selalu diremehkan dan diklasifikasikan sebagai aktivitas (pekerjaan) pelengkap nan tidak diakui nilainya. Kasus kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) nan dilakukan oleh majikan berkarakter berlapis dalam corak kekerasan fisik, psikis, ekonomi, juga seksual.

Dalam kondisi ini, banyak PRT nan terpaksa tak bersuara demi mempertahankan pekerjaan, minimnya akses perlindungan dan saluran pengaduan, serta nyaris tak terlihat dalam kebijakan. Kerentanan ini bukan persoalan individu, melainkan akibat struktur nan belum berpihak sehingga akibat kekerasan dan pemanfaatan terus berulang, khususnya kepada perempuan.

Penundaan terhadap pengesahan RUU PPRT tersebut telah mencerminkan rendahnya prioritas negara, terutama pemerintah dan DPR RI dalam memastikan perlindungan bagi golongan rentan, ialah wanita nan bekerja di ruang domestik.

Setiap kekerasan terhadap PRT viral, beragam keprihatinan kembali bermunculan, tanpa diiringi langkah dan keputusan politik nan konkret. Keprihatinan hanya menjadi respons reaktif nan berulang setiap kali kemarahan publik memuncak. Pada titik ini, kepedulian tidak boleh hanya berjuntai kepada viralitas, lantaran keselamatan kerja bukanlah kalkulasi politik.

Masyarakat nan patriarkis dan sistem norma nan tidak peka terhadap Perempuan telah mengantarkan banyak Perempuan pada lingkaran kekerasan hingga kematian. Sekalipun, kita sudah punya UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Tindak Pidana Kekerasan seksual, alias UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, nyatanya tetap banyak halangan Perempuan untuk mendapat ruang kondusif di negara ini.

Belum lagi menjamurnya kebijakan diskriminatif terhadap Perempuan dan golongan rentan meneguhkan nilai-nilai kekerasan di masyarakat. Masyarakat patriarkis tetap sangat permisif terhadap perlakuan seksis dan misoginis nan menganggap dan memperlakukan wanita sebagai objek secara seksual maupun material. Untuk itu, Hari Kartini tidak memerlukan panggung. Ia memerlukan api perlawanan wanita untuk melampaui semua tatanan nan membelenggu dalam relasi kuasa untuk menghancurkan segala akar penindasan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gejolak politik di Madagaskar kembali memanas setelah abdi negara keamanan menangkap sejumlah aktivis muda nan menuntut demokrasi. Empat aktivis Gen Z, ialah Herizo Andriamanantena, Miora Rakotomalala, Dina Randrianarisoa, dan Nomena Ratsihorimanana, resmi diciduk pada Minggu, (12/04/2026).

Mengutip The Guardian, penangkapan ini terjadi hanya dua hari setelah para pemuda tersebut turun ke jalan menuntut kepastian tanggal pemilihan umum. Aliarivelo Maromanana, selaku pengacara para aktivis, mengungkapkan bahwa kliennya dituduh melakukan persekongkolan pidana dan merusak keamanan negara tanpa bukti nan jelas.

"Mereka semua membantahnya dan tidak ada bukti sama sekali," kata Maromanana.

Rentetan penangkapan ini tidak berakhir di situ, lantaran dua aktivis lainnya kembali ditangkap pada Rabu malam oleh otoritas setempat. Kabar ini dikonfirmasi oleh golongan Gen Z 261, salah satu organisasi nan lahir dari aktivitas protes massa tahun lalu.

Kondisi para tahanan pun menjadi sorotan setelah dua aktivis nan sempat dibebaskan kudu dilarikan ke rumah sakit pada Selasa. Hingga Jumat, hanya Andriamanantena nan tetap mendekam di kembali ruji-ruji besi, sementara polisi berkilah bahwa para aktivis jatuh sakit secara alami.

Tindakan represif ini seketika menghancurkan angan publik nan sempat membuncah saat Kolonel Michael Randrianirina merebut kekuasaan melalui kudeta pada Oktober 2025. Kala itu, militer didukung penuh oleh aktivitas Gen Z Madagascar untuk menggulingkan Presiden Andry Rajoelina nan dianggap gagal.

Namun, ahli bicara kepresidenan, Harry Laurent Rahajason, justru menjauhkan pihak istana dari tanggung jawab atas penangkapan para aktivis tersebut. Ia menegaskan bahwa proses norma sepenuhnya berada di tangan kepolisian.

"Di Madagaskar ada apa nan disebut pemisahan kekuasaan. Jadi kepresidenan tidak ada hubungannya dengan kasus-kasus nan ditangani oleh kepolisian nasional," ujar Rahajason.

Ketakandriana Rafitoson, personil majelis Transparency International Madagascar, menilai tindakan rezim saat ini sangat mengecewakan. Menurutnya, pemerintah militer telah kandas melewati ujian pertama dalam menghormati kebebasan berpendapat.

"Ini adalah pola nan kita lihat di bawah pemerintahan sebelumnya dan banyak nan berambisi bakal dipatahkan dengan transisi ini. Jadi protes Jumat lampau adalah ujian bagi rezim ini dan mereka gagal," tutur Rafitoson.

Kekecewaan anak muda Madagaskar kian mendalam lantaran kondisi ekonomi negara berpenduduk 32 juta jiwa itu tak kunjung membaik. Berdasarkan info Bank Dunia tahun 2024, Madagaskar adalah negara termiskin kelima di bumi dengan PDB per kapita hanya US$ 545 alias mata duit Dolar Amerika Serikat (Rp 8,8 juta).

Pemimpin golongan Gen Z Madagasikara, Elliot Randriamandrato, menyatakan bahwa krisis air dan listrik nan memicu demonstrasi tahun lampau tetap terus bersambung hingga kini. Ia memandang tidak ada kesungguhan dari pemerintah untuk melakukan reformasi nan nyata.

"Untuk saat ini, tidak ada reformasi nyata nan diterapkan oleh pemerintah. Itulah mungkin kenapa semua orang sangat frustrasi, lantaran kita tidak memandang sesuatu nan jelas dan nyata," kata Randriamandrato.

Lebih lanjut, Randriamandrato juga mengkritik sistem politik nan dianggapnya hanya bisa dimenangi oleh orang-orang kaya. Ia mendesak pemerintah segera melakukan konsultasi konstitusi untuk mengubah metodologi pemilihan nan korup.

"Kami meminta lebih banyak kejelasan tentang tanggal konsultasi konstitusi, lantaran selama konsultasi itulah masalah nyata bakal dibahas. Ini adalah sistem nan hanya memungkinkan orang dengan lebih banyak duit untuk menang," tambah Randriamandrato.

Di tengah tekanan publik, pemerintah justru mengalihkan konsentrasi pada rumor keamanan nasional dengan menyatakan adanya ancaman pembakaran gedung parlemen. Rahajason memaparkan bahwa pihaknya sedang mengusut korupsi senilai 3.811 miliar Ariary Madagaskar (Rp 12,8 triliun) nan dikaitkan dengan ancaman terhadap nyawa presiden.

Rahajason juga menunjukkan bukti rekaman video nan diklaim sebagai aktivitas drone asing di kediaman presiden.

"Otoritas sedang menyelidiki korupsi nan diperkirakan mencapai 3.811 miliar Ariary Madagaskar (Rp 12,8 triliun) dan menghubungkan investigasi tersebut dengan ancaman terhadap presiden," ungkap Rahajason.

Kekhawatiran publik semakin memuncak memandang kemesraan rezim militer dengan Rusia, terutama setelah Randrianirina mengunjungi Vladimir Putin di Moskow pada Februari lalu. Madagaskar sekarang mulai dibanjiri support perangkat utama sistem persenjataan (Alutsista) berupa truk militer, helikopter, hingga tank dari Kremlin.

Shely Andriamihaja, personil Gen Z Madagasikara, mengungkapkan ketakutannya bahwa Madagaskar hanya bakal beranjak tangan dari satu pengaruh asing ke pengaruh asing lainnya.

"Kami sangat cemas dengan akibat penangkapan negara baru dari negara-negara asing," tegas Andriamihaja.

Tudingan ini diperkuat dengan kebenaran adanya personel militer Rusia nan sekarang bekerja sebagai pengawal pribadi Presiden Randrianirina. Saat dikonfrontasi mengenai perihal tersebut, Rahajason memihak kebijakan presiden dengan membandingkannya dengan pemimpin negara lain.

"Mengapa Anda menanyakan pertanyaan ini? Mengapa presiden Ukraina memanggil penjaga berkebangsaan lain? Mengapa itu normal? Dan mengapa, ketika seorang Malagasi menggunakan jasa penjaga internasional, kenapa itu tidak normal?" pungkas Rahajason.

(tps/tps)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Rusia secara resmi menuding Amerika Serikat (AS) dan Israel telah melakukan kejahatan perang di Iran. Pernyataan tersebut dideklarasikan oleh Duta Besar Rusia untuk Teheran, Aleksey Dedov, saat memeriksa reruntuhan rumah sakit di ibu kota Iran nan hancur akibat serangan udara pada Senin, (20/04/2026).

Dedov menyampaikan kecaman tersebut saat mengunjungi area pemukiman nan rusak berbareng sekelompok duta besar asing lainnya. Menurut laporan koresponden RT, Saman Kojouri, rumah sakit tersebut dihantam tanpa peringatan terlebih dulu saat pasien dan staf medis tetap berada di dalam gedung, mengutip laporan Russia Today.

"Ini adalah perihal nan mengerikan untuk dilihat. Ini adalah bukti pendekatan tidak manusiawi oleh Israel dan AS, ini sangat jelas merupakan kejahatan perang," kata Aleksey Dedov saat menilai kerusakan pada prasarana medis sipil tersebut.

Pemerintah setempat sengaja mengorganisir kunjungan para diplomat mancanegara ini agar perwakilan bumi dapat menyaksikan langsung akibat serangan secara nyata. Gubernur Provinsi Teheran, Mohammad-Sadegh Motamedian, menyatakan bahwa agenda ini bermaksud untuk membongkar standar dobel negara-negara Barat.

"Kunjungan ini diselenggarakan agar para diplomat asing dapat menyaksikan dampaknya secara langsung, perihal ini dimaksudkan untuk menarik perhatian terhadap 'diamnya' pihak Barat atas tindakan Amerika Serikat dan Israel," kata Mohammad-Sadegh Motamedian.

Sikap keras Rusia ini sejalan dengan pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Rusia nan sebelumnya telah memperingatkan adanya akibat serius akibat agresi militer tersebut. Moskow menilai serangan terhadap prasarana sipil merupakan corak pengabaian total terhadap norma internasional nan dapat memicu musibah kemanusiaan dan ekonomi nan lebih luas di area Teluk, mengutip laporan TASS.

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, juga mendesak agar AS bersikap realistis dalam negosiasi dan segera menghentikan eskalasi nan tidak beralasan. Lavrov menegaskan bahwa tanggung jawab penuh atas kekacauan di Timur Tengah saat ini berada di tangan Washington dan Tel Aviv.

"Eskalasi nan dipicu oleh tindakan Washington dan sekutunya telah melampaui batas-batas kemanusiaan, dan tanggung jawab penuh atas akibat nan ditimbulkan pada stabilitas regional sekarang berada di tangan mereka nan memilih jalur kekerasan daripada diplomasi," kata Sergey Lavrov dalam pernyataannya.

(tps/tps)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

PT Pertamina Patra Niaga menyiapkan lebih dari 80 ribu kiloliter (KL) avtur untuk memenuhi kebutuhan penerbangan haji pada periode Haji Tahun 2026. Kesiapan ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam memastikan kelancaran mobilitas udara jemaah haji Indonesia melalui jasa daya nan andal, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Layanan penerbangan haji tahun ini terbagi dalam dua fase, ialah fase I pada 22 April hingga 21 Mei 2026 dan fase II pada 1 hingga 30 Juni 2026. Pada kedua fase tersebut, Pertamina Patra Niaga memastikan kesiapan operasional dan keandalan pasokan avtur di seluruh titik layanan.

Sebagai Subholding Downstream Pertamina, Pertamina Patra Niaga memegang peran strategis dalam penyediaan daya sektor aviasi nasional. Dukungan tersebut diwujudkan melalui kesiapan operasional di 14 letak embarkasi haji, ialah Bandara Sultan Iskandar Muda, Minangkabau, Hang Nadim, Kualanamu, Sultan Mahmud Badaruddin II, Soekarno-Hatta, Kertajati, Adi Soemarmo, Juanda, Lombok International Airport (BIL), Sepinggan, Syamsudin Noor, Hasanuddin, serta Yogyakarta International Airport (YIA) sebagai embarkasi baru pada tahun 2026.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyampaikan bahwa kesiapan ini didukung oleh sistem rantai pasok nan terintegrasi dari hulu ke hilir mulai dari Kilang, Fuel Terminal, Aviation Fuel Terminal hingga jasa into-plane.

"Hal ini kami lakukan untuk menjamin kelancaran operasional penerbangan haji secara aman, tepat waktu, dan sesuai standar layanan,” ujar Roberth dalam keterangannya, Rabu (22/4).

Cakupan jasa tersebut memungkinkan pengedaran avtur melangkah optimal dari airport embarkasi utama hingga airport penyangga logistik. Ketersediaan stok di seluruh titik jasa dijaga dalam kondisi aman, dengan support manajemen logistik nan adaptif dalam mengantisipasi peningkatan permintaan selama periode puncak haji.

Lebih lanjut Roberth menyampaikan secara keseluruhan, proyeksi kebutuhan avtur pada periode haji tahun ini mencapai sekitar lebih dari 80.000 KL, meningkat 1,2 persen dibandingkan periode haji sebelumnya dan sekitar 5,6 persen di atas rerata penyaluran harian normal. Peningkatan ini mencerminkan tren kenaikan aktivitas penerbangan haji serta kesiapan perusahaan dalam mengantisipasi dinamika kebutuhan daya sektor aviasi.

Dari sisi operasional, Pertamina Patra Niaga juga mengoptimalkan pemanfaatan digitalisasi melalui sistem Digital Ground Operation (DGO). Sistem ini memungkinkan proses monitoring pengisian hingga pengesahan transaksi dilakukan secara real-time, sehingga meningkatkan transparansi, efisiensi, serta traceability dalam pengedaran avtur kepada maskapai penyelenggara haji, seperti Garuda Indonesia dan Saudia. Implementasi ini turut memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance dan akuntabilitas layanan.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari peran strategis Pertamina Patra Niaga dalam memperkuat kehadiran negara melalui jasa daya nan andal, serta mendukung kelancaran ibadah haji masyarakat Indonesia.