Foto Bisnis

Andhika Prasetia - detikFinance

Rabu, 22 Apr 2026 15:00 WIB

Tangerang - Harga minyak goreng bungkusan mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir, dipicu oleh mahalnya biaya bahan baku plastik.

Jakarta -

Bank Indonesia (BI) memproyeksikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat. Hal ini sejalan dengan sejumlah langkah nan disiapkan oleh BI ke depan.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah terus diperkuat. Langkah ini menyusul meningkatnya ketidakpastian pasar finansial global.

"Bank Indonesia meningkatkan intensitas intervensi kurs asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, baik melalui intervensi di pasar NDF luar negeri, offshore NDF (Non-Deliverable Forward) maupun transaksi spot dan domestic non-delivery forward (DNDF) di pasar dalam negeri," ujar Perry dalam konvensi pers virtual, Rabu (22/4/2026).

Tak hanya itu, Perry mengatakan, struktur suku kembang instrumen moneter ikut diperkuat untuk menarik aliran masuk investasi portofolio asing. BI juga memperkuat kebijakan transaksi kurs asing dengan penyesuaian threshold (ambang batas).

"Bank Indonesia memperkuat kebijakan transaksi kurs asing dengan tunai beli valas terhadap rupiah, peningkatan threshold jual di NDF alias forward, peningkatan threshold beli dan jual Swap nan bertindak mulai April 2026," terang Perry.

Berdasarkan info per 21 April 2026, nilai tukar rupiah tercatat berada di level Rp 17.140 per dolar AS. Angka ini menunjukkan pelemahan sebesar 0,87% (point to point) dibandingkan posisi akhir Maret 2026. Kendati melemah, nilai tukar rupiah diyakini ke depan relatif stabil dan condong menguat.

"Ke depan Bank Indonesia meyakini nilai tukar rupiah bakal stabil dan condong menguat didukung oleh komitmen Bank Indonesia, imbal hasil nan menarik, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia nan tetap baik," jelas Perry.

(rea/ara)

Lembang, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan penerapan bahan bakar pedoman sawit dengan campuran 50% (B50) bisa menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton CO2 pada tahun 2026. Target penurunan emisi sejalan dengan komitmen pemerintah mencapai sasaran Net Zero Emission tahun 2060.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menjelaskan bahwa B50 diproyeksikan memberikan berakibat pada lingkungan lebih besar dibandingkan program sebelumnya. Dengan sasaran B50 dari nan saat ini tetap bertindak B40, Eniya menilai campuran bahan bakar nabati nan lebih tinggi bisa mendukung agenda dekarbonisasi nasional.

"Nah ini juga waktu dicampur, waktu dicampur dengan solar, ini FAME ini berfaedah untuk menurunkan sulfur juga. Kalau campurannya 50%, sulfurnya turun jadi 50%-nya. Gak ada kandungan sulfurnya kan terus dicampur menjadi hanya sekitar kita dari berapa dari nomor sulfur kandungan sulfur di B0 menjadi setengahnya. Kira-kira sih mendekati Euro-4," ujarnya di Stasiun Blending dan Pengisian Bahan Bakar Uji Jalan B50, Lembang, dikutip Rabu (22/4/2026).

Mengutip info Kementerian ESDM, proyeksi penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 46,72 juta ton CO2 tersebut meningkat dari sasaran awal B40 nan sebesar 41,53 juta ton CO2. Selain faedah lingkungan, penggunaan B50 juga diperkirakan bisa menghemat devisa negara hingga Rp 157,28 triliun serta menyerap tenaga kerja lebih dari 2,2 juta orang.

"Insyaallah sesuai dengan pengarahan bisa 1 Juli. Semua sektor B50 jadi tidak ada nan 40 terus 50 begitu itu infrastrukturnya malah kesusahan sehingga mulainya serentak. Semua sektor di Indonesia," kata Eniya.

Pemerintah saat ini tengah melakukan pengetesan teknis di beragam sektor mulai dari otomotif, pertambangan, hingga perkeretaapian. Hasil terbarunya, kendaraan nan menggunakan B50 tetap mempunyai performa nan stabil dengan konsumsi bahan bakar nan berada dalam rentang standar pabrikan.

Dari sisi kualitas, spesifikasi bahan bakar B50 diperketat dengan menekan parameter kandungan air menjadi maksimal 300 ppm. Selain itu, parameter monogliserida disesuaikan menjadi maksimal 0,47 persen massa guna menjamin kualitas bahan bakar selama masa penyimpanan dan pengedaran di seluruh Indonesia.

"Jadi ini persyaratan ke badan upaya bahan bakar nabatinya itu kita syaratkan seperti itu agar performanya bagus. Pastinya ditingkatkan lantaran performanya ini kan kita uji juga kan makanya kita tetapkan spesifikasi B100-nya itu jauh lebih bagus," tandasnya.

Dengan begitu, pemerintah menargetkan seluruh rangkaian pengetesan di sektor otomotif rampung pada Juni 2026. Sementara itu, realisasi penyaluran biodiesel secara nasional hingga pertengahan April 2026 dilaporkan telah mencapai 3,90 juta kilo liter, alias sekitar 24,9% dari total alokasi awal tahun sebesar 15,65 juta kilo liter.

Pemerintah menargetkan seluruh rangkaian uji coba di sektor otomotif rampung pada Juni 2026, sementara sektor strategis lainnya seperti perangkat berat dan perkeretaapian bakal selesai berjenjang hingga akhir tahun. Dengan hasil uji sementara nan menunjukkan performa andal dan aman, B50 siap memperkuat kemandirian daya nasional.

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Menlu Sugiono (Foto: Binti M/Okezone)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti kenaikan nilai kebutuhan pokok nan dinilai sebagai akibat dari dinamika geopolitik global. Ia meminta pemerintah segera mengambil langkah pengendalian untuk meringankan beban masyarakat.

“Konflik geopolitik dunia mulai dirasakan dalam perekonomian nasional. Termasuk lonjakan nilai daya dan sejumlah bahan kebutuhan pokok. Kondisi ini tentunya memberatkan rakyat, terutama masyarakat dari golongan ekonomi kecil,” kata Puan dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).

Puan menilai kenaikan nilai minyak goreng nan terjadi di lebih dari separuh wilayah Indonesia kudu dilihat dari dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat.

“Perubahan nilai kebutuhan pokok langsung memengaruhi ruang shopping harian rumah tangga,” ujarnya.

Ia juga menyoroti kenaikan nilai bahan bakar minyak (BBM), nan dinilai turut menambah beban masyarakat. Meski kenaikan saat ini terjadi pada BBM nonsubsidi, Puan menyebut kondisi di lapangan menunjukkan masyarakat tetap terdampak.

“Di banyak daerah, masyarakat kesulitan mendapat BBM subsidi sehingga mereka nan berkuasa terpaksa membeli BBM non-subsidi nan harganya naik signifikan,” ungkapnya.

Menurutnya, kondisi serupa juga terjadi pada LPG nan berakibat pada kenaikan nilai beragam komoditas.

“Kondisi nan sama juga terjadi pada LPG. Dan kita ketahui bersama, kenaikan BBM maupun LPG pasti mempunyai akibat turunan terhadap nilai komoditas lainnya. Ini mempengaruhi daya beli masyarakat,” tambah Puan.

Puan meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan nilai agar tidak semakin membebani masyarakat.

“Jika tidak dikendalikan cepat, kenaikan ini dapat memicu ekspektasi kenaikan peralatan lain di pasar. Ini bakal menambah beban masyarakat nan sudah dalam kondisi ekonomi berat,” tegasnya.

Ia juga mendorong pemerintah melakukan mitigasi terhadap akibat ketidakpastian geopolitik global, khususnya mengenai nilai dan kesiapan BBM, LPG, serta minyak goreng.

“Pemerintah kudu bisa memitigasi kesiapan mengenai dengan nilai BBM dengan sudah adanya kenaikan ini, ditambah sekarang LPG dan juga minyak goreng juga naik harganya,” ujarnya.

Selain itu, Puan menekankan pentingnya transparansi pemerintah dalam kebijakan nilai BBM nonsubsidi.

“Untuk kenaikan nilai BBM non-subsidi tentu kudu ada keadilan dan diberikan penjelasan kenapa nilai tersebut naik dan sampai kapan, dan apakah nilai tersebut bakal terus naik alias seperti apa,” imbuhnya.

Pemerintah Thailand bakal melanjutkan rencana jangka panjang membangun jembatan (land bridge) nan menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik dengan melewati Selat Malaka, jalur laut krusial di Asia Tenggara.

Pemerintah Thailand berambisi dengan jembatan ini, kapal-kapal dapat menghindari Selat Malaka nan padat, mempersingkat waktu transit rata-rata 4 hari, dan memangkas biaya pengiriman sekitar 15 persen.

Obsesi Thailand ini sudah ada sejak akhir abad ke-17, nan saat itu mau membangun kanal melintasi Tanah Genting Kra. Dikutip dari beragam sumber, Rabu (22/4), kanal Kra tak pernah dibangun lantaran biaya bangunan nan sangat tinggi, tantangan teknik, dan kerasionalan ekonomi nan lemah.

Proyek nan sempat terlupakan ini kembali dibahas di era pemerintahan Perdana Menteri Srettha Thavisin. Sejak menjabat pada Agustus 2023, konsentrasi kebijakan Srettha sangat tajam: merevitalisasi ekonomi Thailand setelah menghadapi pertumbuhan nan lambat selama satu dasawarsa akibat salah urus militer dan diperparah oleh pandemi COVID-19.

Pemerintah memprioritaskan perjanjian perdagangan bebas. Srettha kemudian berkeliling bumi untuk menarik investasi asing. Bangkok nan iri memandang Singapura juga mempunyai ambisi untuk memainkan peran nan lebih besar dalam jaringan rantai pasok global.

Untuk mengejar visi ekonomi nan besar ini, Srettha kembali membangkitkan rencana nan sudah lama dilupakan: pembangunan jembatan nan melintasi Kra Isthmus. Lewat proyek ini, Thailand mau membangun pelabuhan di provinsi Chumphon di sisi Teluk Thailand dan di provinsi Ranong di sisi Laut Andaman. Kedua pelabuhan itu bakal dihubungkan oleh jalan raya, jalur kereta api, dan pipa sepanjang 90 km.

Kapal nan membawa barang-barang buatan Asia Timur Laut bakal dibongkar muatannya di Chumphon, nan kemudian bakal diangkut ke sisi lain dengan truk dan kereta api. Sementara kapal-kapal nan mengangkut peralatan buatan Asia Barat dan Eropa bakal dibongkar muatannya di Ranong.

Srettha bukan perdana menteri pertama nan "menghidupkan" kembali proyek jembatan itu. Pembangunan jembatan pertama kali diusulkan oleh Thaksin Shinawatra pada 2005. Namun, rencana itu kandas setahun kemudian lantaran Thaksin digulingkan lewat kudeta militer.

Ironisnya, setelah kudeta lagi pada 2014, militer kembali menghidupkan proyek itu pada 2020. Namun, kandas mendapat daya tarik lantaran diskolasi ekonomi dunia akibat pandemi COVID-19.

Yang Didapatkan Thailand Jika Proyek Jembatan Berhasil

Srettha mengungkap ada sejumlah untung nan bakal didapat Thailand jika proyek jembatan berhasil.

Pertama, dengan menghindari Selat Malaka nan padat, perusahaan pelayaran bakal menghemat waktu berlayar 3-4 hari, sehingga mengurangi biaya transportasi sebesar 15 persen.

Kedua, pembangunan jembatan bakal memberikan untung ekonomi negara hingga 1,3 triliun baht (sekitar Rp 534 T), meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5 persen, dan membuka lapangan kerja bagi 280 ribu pekerja. Proyek ini bakal sangat menguntungkan perekonomian di wilayah selatan, di mana partai koalisi nan berkuaasa selalu mendapat hasil jelek pada pemilihan umum Mei 2023.

Ketiga, jembatan itu bakal menempatkan Thailand di jantung rantai pasok Asia Tenggara.

Proyek ini tentunya tidak lepas dari kritik. Kritikus mempertanyakan viabilitas ekonomi proyek ini dan menilai konsep kapal nan membawa peralatan buatan Asia Timur Laut bakal dibongkar di Chumphon sementara kapal nan membawa peralatan buatan Asia Barat dan Eropa bakal dibongkar di Ranong malah menyantap waktu dan meningkatkan biaya transportasi.

Kritikus juga menyebut jembatan bakal membawa akibat negatif pada lingkungan, merugikan industri pariwisata dan perikanan Thailand selatan. Sementara secara geopolitik, kepemilikan jembatan dapat menyeret Thailand ke dalam pusaran persaingan AS-China, khususnya jika China mendanai pembangunannya.

Terlepas dari segala kritik, Srettha tak bergeming dan apalagi telah mengusulkan agenda konstruksi. Perusahaan bangunan bakal mengusulkan penawaran untuk perjanjian pada pertengahan 2025 dengan pembangunan dijadwalkan dimulai di tahun nan sama dan selesai pada 2030, dengan total biaya sekitar USD 30 miliar.

Siapa nan Akan Biayai Proyek Jembatan Ambisius Thailand?

Yang tetap belum jelas adalah siapa nan bakal membiayai pembangunan jembatan itu. Proyek sebesar itu memerlukan investasi asing nan besar. Pemerintah telah menyampaikan buahpikiran tersebut kepada AS, China, dan Jepang. Responsnya sopan tapi tidak mengikat.

Meski perusahaan bangunan China berada di posisi nan tepat untuk membangun pelabuhan, jalan raya, dan jalur kereta api nan dibutuhkan, Beijing tampak tidak bakal mengangkat proyek ini sebagai bagian dari Belt and Road Initiative (BRI).

Hingga saat ini, belum ada pihak nan betul-betul secara serius menunjukkan kesukaan untuk membiayai proyek besar ini.

Efisiensi di industri perhotelan sering kali terdengar sebagai konsep besar. Namun di THE 1O1 Yogyakarta Tugu, perubahan justru dimulai dari perihal paling mendasar: keran air.

Dalam lima tahun terakhir, hotel bintang 4 ini sukses menekan penggunaan air hingga 45 persen. Capaian tersebut merupakan hasil dari beragam langkah teknis nan diterapkan secara konsisten di seluruh operasional.

“Semula kita tidak mengarah kepada bahwa ini adalah sesuatu green, tapi kita bicara adalah efisien,” kata General Manager THE 1O1 Yogyakarta Tugu, Wahyu Wikan Trispratiwi.

Pernyataan tersebut menggambarkan pendekatan hotel dalam menjalankan efisiensi operasional. Langkah-langkah nan dilakukan berangkat dari kebutuhan sehari-hari, kemudian berkembang menjadi sistem nan lebih terstruktur.

Salah satu upaya nan diterapkan adalah pemasangan regulator pada setiap keran untuk mengontrol debit air tanpa mengurangi kenyamanan tamu. Selain itu, hotel juga mengoperasikan sistem backwash untuk menyaring air kolam dan air tanah.

Air nan telah melalui proses penyaringan namun tidak dapat digunakan kembali untuk kegunaan awal dialihkan untuk kebutuhan lain, seperti penyiraman tanaman dan pencucian peralatan operasional.

“Nah, air nan tidak bisa digunakan itu lantaran mungkin sudah terlalu kotor sehingga tidak mungkin kembali lagi ke kolam. Itu kita lakukan pencucian lagi dan kita gunakan untuk kepentingan penyiraman tanaman, pencucian untuk alat-alat,” ujar Wikan.

Selain pengelolaan air, efisiensi juga diterapkan pada penggunaan energi. Hotel dengan 150 bilik ini mencatat penurunan konsumsi daya rata-rata sekitar 2 persen setiap tahunnya.

Upaya tersebut dijalankan melalui perubahan kebiasaan kerja, dengan melibatkan seluruh tenaga kerja untuk memastikan lampu dan pendingin ruangan dimatikan saat area tidak digunakan.

“Dimulai dari perihal nan sederhana mendapatkan akibat nan luar biasa untuk memberikan lingkungan terbaik ataupun gimana kita melakukan menghemat daya secara baik ya,” lanjut Wikan.

Konsistensi dalam penerapan efisiensi tersebut mengantarkan hotel ini meraih penghargaan Silver Winner kategori Sustainable Hotel Bintang 4 dalam arena Wonderful Indonesia Award 2025 nan diselenggarakan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Sebelumnya, pada 2017, hotel ini juga memperoleh sertifikasi EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies), nan menilai efisiensi dalam penggunaan energi, air, dan material bangunan.

Dalam industri perhotelan, daya merupakan salah satu komponen biaya operasional terbesar setelah tenaga kerja. Penurunan konsumsi daya dan air berkontribusi pada efisiensi biaya sekaligus pengelolaan sumber daya nan lebih terkendali.

“Ketika kita sudah mendapatkan sertifikat, sudah mendapatkan award, itu nan justru krusial adalah gimana kita melakukan action. Tidak hanya memajang certificate ataupun plakat itu di tembok ataupun di depan hotel, tidak. Tapi gimana tindakan itu bisa dilakukan terus-menerus untuk menjaga alam ini,” tegas Wikan.

Toni Aji Anggoro, seorang pekerja kreatif, divonis melakukan tindak pidana korupsi dengan balasan penjara 1 tahun serta denda Rp 50 juta dengan subsider 2 bulan penjara, pada 28 Januari 2026.

Toni bekerja di perusahaan milik Jesaya Ginting berjulukan CV Simalem Agro Technofarm (CV SAT). Jesaya sekarang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Toni menerima bayaran dari Jesaya sebesar Rp 5,71 juta untuk membikin website di 1 desa, padahal anggaran proyek senilai Rp 10 juta. Sisanya dananya masuk ke kantong Jesaya. Total ada 14 desa.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengatakan Toni tidak menerima untung dari anggaran proyek nan dikerjakan. Namun, dia dinilai turut membantu menguntungkan Jesaya Ginting dalam melakukan mark up anggaran proyek pembuatan video profil desa dan website desa tersebut.

Walaupun Toni hanya seorang pekerja, dia dinilai tetap turut serta melakukan korupsi nan menguntungkan orang lain.

"Iya (walaupun diupah tapi menguntungkan orang lain). Pasti dia (Toni) diperintahkan, pasti membikin begini, begitu, rupanya perintahnya salah," kata Kasi Penkum Kejati Sumut, Rizaldi, saat dihubungi, Rabu (22/4).

"Kalau setahu saya, perkara korupsi itu menguntungkan diri sendiri alias orang lain. Nah, orang lain itu kan Jesaya Ginting, walaupun dia (Toni) hanya diupah," sambung Rizaldi.

Keluarga Ajukan Pembebasan Bersyarat

Keluarga mengusulkan pembebasan bersyarat untuk Toni. Mereka menilai Toni telah mengikuti proses norma nan melangkah dan berambisi pengajuan tersebut dapat diterima oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan (Bapas).

Toni sudah menjalani tiga per empat masa tahanan. Ia pertama kali ditahan saat proses penyelidikan pada 20 Agustus 2025.

"Untuk status pembebasan bersyaratnya sudah kami ajukan. Estimasi dari Bapas, beliau bisa keluar pada pertengahan Mei. Sekarang kami juga mengupayakan lantaran memang sudah tiga per empat masa tahanan dijalankan dan sudah waktunya untuk mengusulkan pembebasan bersyarat," kata Nauval Akbar, adik Toni, saat dihubungi wartawan, Selasa (21/4).

Nauval mengatakan pihak family juga sedang mengupayakan pemulihan nama baik Toni Aji Anggoro. Ia menilai Toni hanya seorang pekerja dan tidak mempunyai kewenangan dalam penganggaran.

"Hal-hal nan hari ini menjadi perhatian kami adalah rehabilitasi nama baik. Sekarang sedang diusahakan family melalui media sosial nan kami miliki, dengan unggahan dan lain sebagainya. Jadi selain harapannya beliau bisa sigap bebas, kami juga mengupayakan agar rehabilitasi nama itu bisa didapatkan," ucap Nauval.

Sebelumnya, berasas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Medan, Toni merupakan terdakwa kasus pembuatan website desa tahun anggaran 2020 hingga 2023 di Kecamatan Mardinding, Kecamatan Juhar, Kecamatan Laubaleng, dan Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo.

Toni didakwa turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan saksi Jesaya Perangin-angin (penuntutannya dilakukan secara terpisah), dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Tipikor.

Demo di Depan PN Medan

Kasus Toni ini membikin sejumlah massa menggelar tindakan di depan PN Medan pada Senin (20/4). Mereka menyampaikan 3 tuntutan:

1. Membebaskan Toni Aji Anggoro dari segala tuduhan nan diberikan oleh Kejaksaan Negeri Karo dan hakim, serta mengembalikan nama baiknya sebagai penduduk negara.

2. Memecat dan memberhentikan jaksa dan pengadil nan mengkriminalisasi Toni Aji Anggoro lantaran tuntutan jaksa dan putusan pengadil dalam perkara ini dinilai sebagai “tuntutan dan putusan sesat” nan mengabaikan bukti-bukti materiil dan hati nurani.

3. Memulihkan nama baik Toni Aji Anggoro dari tuduhan sebagai terpidana korupsi.

Polda Jawa Tengah (Jateng) membongkar penyelundupan kendaraan terlarangan ke Timor-Leste. Total 1.722 kendaraan sukses diselundupkan oleh sindikat ini.

Dirreskrimsus Polda Jateng Kombes Pol Djoko Julianto mengatakan, kasus ini terungkap setelah pihaknya menerima info tentang pengiriman kendaraan tanpa surat dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Timor-Leste.

"Selanjutnya petugas melakukan serangkaian penyelidikan dan sukses mengamankan 1 truk kontainer di Exit Toll Krapyak Semarang nan berisi 17 motor dan 2 unit mobil," ujar Djoko dalam bertemu pers, Rabu (22/4).

Polisi kemudian melakukan pengembangan hingga ke sebuah penyimpanan di wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

"Polisi lampau mendatangi penyimpanan di Jalan Pakis-Daleman KM 4, Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten dan menemukan 12 motor dan 2 unit truk nan siap muat ke kontainer untuk diselundupkan ke Timor," jelas dia.

Polisi kemudian menangkap tersangka AT (49) penduduk Klaten nan berkedudukan sebagai pemodal. Ia juga nan menjadi penghubung dengan pembeli di Timor-Leste.

"Tersangka lain berinisial SS (52) penduduk Jakarta nan berkedudukan sebagai perantara nan mencarikan forwarder alias ekspedisi nan bakal mengekspor peralatan dari Tersangka AT ke Timor," imbuh dia.

Dalam aksinya para tersangka mengumpulkan kendaraan roda dua, roda empat dan truk dari leasing-leasing dan juga hasil pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

"Jadi iya dari leasing, pedotan leasing, lampau ada juga hasil kejahatan curanmor. Kemudian dilengkapi dengan surat kendaraan fiktif dan arsip ekspor fiktif," imbuh dia.

Para tersangka menjual motor ke Timor-Leste dengan nilai Rp 15 juta. Motor itu dibeli tersangka dengan nilai Rp 5 juta hingga Rp 6 juta.

Sedangkan mobil dijual tersangka ke Timor-Leste seharga Rp 180 juta. Adapun peralatan tersebut dibeli tersangka dengan nilai sekitar Rp 100-120 juta.

"Lalu truk dijual seharga Rp 220 juta nan dibeli di nilai Rp 180 juta," sebut Djoko.

Dari hasil pendalaman, diketahui total kendaraan nan telah sukses diselundupkan mencapai 1.727 unit, terdiri dari 1.674 sepeda motor, 34 mobil, dan 19 truk. Kejahatan ini telah berjalan sejak Januari 2025 hingga April 2026.

"Nilai transaksinya lebih dari Rp 50 miliar serta untung nan diperoleh pelaku diperkirakan lebih dari Rp 10 miliar," tegas dia.

Kepolisian juga mempersilakan masyarakat nan merasa kehilangan kendaraan untuk datang dan mengambilnya ke Mako Ditreskrimsus Polda Jateng. Sebab sebagian kendaraan tersebut diperoleh tersangka dari hasil kejahatan.

"Bagi masyarakat nan merasa kehilangan baik motor maupun mobil silakan datang dengan membawa surat bukti kepemilikan kendaraan, jika identitasnya cocok maka bakal diserahkan langsung pada pemiliknya tanpa dipungut biaya namalain cuma-cuma ," tegas Djoko.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 592 KUHP dan/atau Pasal 591 KUHP juncto Pasal 20 huruf c KUHP juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun alias denda paling banyak Rp 500 juta.

"Kami bakal terus mengembangkan kasus ini untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk dari pihak leasing dan buyer alias pembeli kendaraan di Timor-Leste," kata Djoko.

Bunga Reyza