Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Asasi Manusia menyampaikan 11 tuntutan kepada pemerintah nan tengah merevisi UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).(Dok. Yappika)

KOALISI Masyarakat Sipil untuk Hak Asasi Manusia memberikan sejumlah catatan terhadap proses penyusunan revisi UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Koalisi menilai tetap diperlukan ruang partisipasi publik nan lebih luas serta penyempurnaan sejumlah substansi dalam rancangan tersebut.

Catatan itu disampaikan dalam aktivitas berjudul 'Memastikan Pelindungan Kelompok Rentan dan Marginal serta Penghormatan HAM dalam substansi RUU HAM'. Kegiatan itu diselenggarakan oleh Yappika dan Sepaham Indonesia berbareng Koalisi Masyarakat Sipil untuk HAM di Jakarta, Senin (14/9), menyusul keterangan Wakil Menteri Hukum Edward OS Hiariej dalam keynote speech pada Konferensi Hukum Tata Negara ke IX bahwa pemerintah telah menyelesaikan proses pengharmonisan revisi UU HAM.

UU HAM dinilai mempunyai posisi krusial dalam menjamin kewenangan seluruh penduduk negara sekaligus menjadi landasan bagi negara dalam memenuhi kewajibannya. Karena itu, koalisi menilai proses revisinya perlu dilakukan secara terbuka, inklusif, dan melibatkan golongan nan bakal terdampak oleh ketentuan baru.

Dari sisi prosedur, koalisi mencatat sejumlah perihal nan tetap perlu diperbaiki. Salah satunya adalah kesiapan naskah akademik dan draf RUU HAM nan dapat diakses publik secara resmi dan memuat perkembangan terbaru.

Menurut koalisi, keterbukaan arsip juga perlu memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas, antara lain melalui format Braille, easy-read alias bahasa sederhana, teks pengganti (alt text), serta video bahasa isyarat.

Informasi mengenai proses dan substansi pembahasan juga dinilai perlu dibuka agar masyarakat dapat memberikan masukan secara lebih bermakna. 

Koalisi turut menyoroti keterlibatan sejumlah lembaga dalam proses pembahasan berasas draf nan beredar, termasuk Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia (Babinkum TNI), nan dinilai perlu dilihat kembali relevansinya dengan substansi HAM.

Selain itu, partisipasi publik dinilai perlu diperluas, termasuk melibatkan golongan minoritas gender, orang dengan kondisi kesehatan tertentu, penyandang disabilitas, perempuan, anak, masyarakat adat, pekerja migran, pekerja rumah tangga, serta golongan lain nan berada dalam situasi rentan terhadap pelanggaran HAM.

Ketua Umum Serikat Pengajar HAM Indonesia (Sepaham), Muktiono, mengatakan penyusunan izin HAM perlu melibatkan masyarakat secara bermakna, khususnya golongan nan bakal terdampak.

"Dalam proses penyusunan RUU HAM memang semestinya perlu ada partisipasi nan berarti dari seluruh masyarakat, khususnya mereka nan bakal terdampak signifikan," ujar Muktiono.

Sepaham, kata dia, telah menggelar obrolan publik di Padang, Makassar, Mataram, Jember, dan Bandung. Muktiono juga menyampaikan sejumlah catatan terhadap draf awal, antara lain mengenai wacana sertifikasi bagi pembela HAM serta sistem bagi lembaga nasional HAM sebelum mengusulkan amicus curiae.

Perlindungan penyandang disabilitas
Pada aspek substansi, perlindungan terhadap penyandang disabilitas menjadi salah satu perhatian. Fatum Ade, selaku Direktur Eksekutif Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), menilai pengaturan mengenai disabilitas perlu ditempatkan secara lebih menyeluruh dalam RUU HAM.

PJS merupakan organisasi independen nan melakukan pembelaan hak-hak penyandang disabilitas psikososial dan mental di Indonesia.

Dede menilai penyandang disabilitas tidak semestinya hanya ditempatkan dalam satu pengaturan khusus, melainkan haknya perlu terintegrasi dalam beragam aspek kehidupan, termasuk keluarga, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi politik.

Ia juga mendorong agar arti diskriminasi berbasis disabilitas secara jelas mencakup penolakan terhadap akomodasi nan layak. Selain itu, RUU HAM dinilai perlu mengantisipasi corak diskriminasi dobel alias diskriminasi nan terjadi lantaran lebih dari satu kondisi sekaligus.

"Kami tetap punya rekening nan kudu QQ. Kami tidak bisa jual beli, tidak bisa mengelola keuangan," kata Dede.

Ia menyoroti ketentuan mengenai kapabilitas norma penyandang disabilitas serta sistem pengampuan. Menurut info nan disampaikannya, sekitar 16 ribu permohonan pengampuan dikabulkan pada 2024 tanpa batas kewenangan pengampu nan dinilai cukup jelas.

PJS juga memberikan perhatian terhadap ketentuan nan berangkaian dengan perampasan kebebasan berasas disabilitas serta praktik institusionalisasi di panti rehabilitasi dan rumah sakit jiwa.

Persyaratan 'sehat jasmani dan rohani' dan penggunaan tes MMPI dalam proses pekerjaan juga dinilai perlu diperhatikan agar tidak menjadi dasar perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas alias orang dengan kondisi kesehatan tertentu.

Di sisi kelembagaan, independensi Komisi Nasional Disabilitas (KND) juga dinilai perlu diperkuat.

Identitas kelamin dan prinsip nondiskriminasi
Catatan lainnya berangkaian dengan pengaturan prinsip nondiskriminasi. Echa Wa’ode, Sekretaris Umum Arus Pelangi, menilai identitas kelamin perlu tetap mendapat tempat dalam pengaturan RUU HAM. 

"Identitas kelamin bukan sekadar istilah administratif, tetapi bagian dari martabat dan kewenangan seseorang," ujar Eca.

Menurut dia, pengaturan nondiskriminasi perlu mencakup gender, identitas dan ekspresi gender, kepercayaan dan keyakinan, etnis, disabilitas, status sosial ekonomi, serta identitas lainnya.

Arus Pelangi mencatat 141 kasus kekerasan berbasis orientasi seksual dan identitas kelamin sepanjang 2024–2025. Sementara itu, tim respons sigap organisasi tersebut mencatat 27 kasus pada Juli–Agustus dengan 201 korban.

Karena itu, Arus Pelangi mendorong agar identitas kelamin kembali ditegaskan dalam prinsip nondiskriminasi di RUU HAM.

Hak masyarakat norma adat
Hak masyarakat norma budaya juga menjadi salah satu perhatian koalisi. Arbi M Nur, perwakilan Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL), menyoroti sejumlah ketentuan dalam draf nan menurutnya tetap dapat diperjelas.

Arbi antara lain menyoroti belum jelasnya arti masyarakat norma budaya dan asal-usulnya. Penempatan masyarakat budaya dalam golongan rentan juga dinilai perlu disertai penjelasan nan lebih memadai mengenai posisi dan kewenangan mereka.

Menurut Arbi, rumusan bahwa masyarakat budaya 'berhak atas pengakuan dan perlindungan' perlu diperhatikan lantaran pengakuan terhadap masyarakat norma budaya pada dasarnya merupakan bagian dari tanggung jawab negara.

Ia juga menyoroti ketentuan nan mengaitkan pengakuan masyarakat budaya dengan peraturan di tingkat bawah. Menurutnya, sistem tersebut perlu dirancang secara hati-hati agar tidak menjadi halangan dalam pengakuan dan pemenuhan kewenangan masyarakat adat.

YMKL turut mendorong agar prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) diterapkan sejak tahap perencanaan proyek nan berpotensi berakibat terhadap masyarakat adat, bukan setelah proyek berjalan.

Penguatan sistem perlindungan HAM
Sementara itu, Arif Maulana, Wakil Ketua sekaligus Manajer Advokasi Bidang Hak Sipil dan Politik (Sipol) di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), mengatakan revisi UU HAM perlu diarahkan untuk memperkuat penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan kewenangan penduduk negara.

"Ketika rancangan undang-undangnya justru memperlemah sistem perlindungan HAM, kita berkuasa bertanya, revisi undang-undang ini untuk siapa?" kata Arif.

Menurut Arif, penguatan tidak hanya diperlukan pada norma mengenai hak, tetapi juga pada sistem penegakan dan pemulihan ketika terjadi pelanggaran.

Koalisi antara lain mendorong agar RUU HAM memberikan perlindungan nan lebih jelas terhadap pembela HAM, termasuk wanita pembela HAM. Perlindungan tersebut mencakup akses support hukum, respons terhadap situasi darurat, serta penanganan terhadap kekerasan dan intimidasi.

Mekanisme pemulihan bagi korban juga dinilai perlu diperkuat, termasuk kompensasi, rehabilitasi, dan agunan agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi.

Di tingkat kelembagaan, koalisi mendorong penguatan Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Disabilitas (KND) agar dapat menjalankan kegunaan masing-masing secara lebih independen dan efektif.

Sejumlah ketentuan substansi perlu diperjelas
Selain rumor nondiskriminasi, disabilitas, masyarakat adat, dan pembela HAM, koalisi memberikan catatan mengenai sejumlah prinsip dasar dalam RUU HAM.

Koalisi meminta agar ketentuan mengenai tindakan afirmatif ditegaskan sesuai Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Untuk penyandang disabilitas, perihal tersebut juga mencakup akomodasi nan layak dan aksesibilitas universal.

Pengaturan mengenai pembatasan kewenangan juga dinilai perlu dibuat secara ketat dan terukur. Koalisi memberi perhatian pada penggunaan argumen seperti ketertiban umum, moral, dan keamanan umum nan perlu mempunyai batas jelas agar tidak menimbulkan penafsiran nan berlebihan, termasuk terhadap penyandang disabilitas alias orang dengan kondisi psikososial tertentu.

Dalam konteks pelanggaran HAM berat masa lalu, koalisi mendorong adanya prosedur nan independen serta pengaturan nan lebih jelas mengenai pengecualian terhadap prinsip non-retroaktif.

Koalisi juga meminta kejelasan mengenai forum peradilan nan berkuasa serta hak-hak korban, termasuk sistem prosedural nan dapat mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas psikososial dan intelektual serta pengakuan terhadap kapabilitas norma mereka.

Ajukan 11 tuntutan
Atas beragam catatan tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Asasi Manusia menyampaikan 11 tuntutan kepada pemerintah.
Pertama, pemerintah diminta membuka Naskah Akademik, draf RUU HAM, serta info mengenai proses legislasi agar dapat diakses masyarakat.

Kedua, pemerintah diminta memastikan partisipasi berarti dari masyarakat sipil, termasuk wanita akar rumput, wanita adat, petani, nelayan, pekerja migran, golongan minoritas gender, penyandang disabilitas, dan penyintas.

Ketiga, koalisi meminta penguatan prinsip nondiskriminasi nan mencakup gender, identitas dan ekspresi gender, kepercayaan dan keyakinan, etnis, disabilitas, status sosial ekonomi, serta identitas lainnya.

Keempat, pemerintah diminta memperkuat pengaturan mengenai tindakan afirmatif sesuai Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, termasuk akomodasi nan layak dan aksesibilitas universal bagi penyandang disabilitas.

Kelima, pembatasan kewenangan diminta diatur secara ketat dan terukur, termasuk dengan memperjelas penggunaan argumen ketertiban umum, moral, dan keamanan umum.

Keenam, koalisi meminta adanya prosedur independen untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lampau dan kejelasan mengenai pengecualian terhadap prinsip non-retroaktif.

Ketujuh, pemerintah diminta memperjelas forum peradilan, kewenangan korban, akomodasi prosedural, serta pengakuan kapabilitas norma penuh bagi penyandang disabilitas psikososial dan intelektual.

Kedelapan, perlindungan terhadap Pembela HAM dan wanita Pembela HAM diminta diperkuat melalui pendekatan nan responsif gender.

Kesembilan, koalisi meminta penguatan kewenangan masyarakat norma budaya melalui pengakuan nan berkarakter deklaratif, perlindungan wilayah dan tanah adat, sumber daya alam, budaya, kelembagaan dan norma adat, kewenangan menentukan prioritas pembangunan, serta penerapan FPIC.

Kesepuluh, pemerintah diminta mengatur perlindungan terhadap penggusuran paksa secara lebih komprehensif, termasuk agunan keamanan bermukim dan sistem pemulihan bagi masyarakat terdampak.

Kesebelas, pemerintah diminta menghentikan proses legislasi untuk sementara agar tersedia ruang bagi keterbukaan informasi, partisipasi publik nan berarti dan inklusif, serta penyempurnaan beragam substansi RUU HAM. (E-1)

Wakil Ketua Komisi II DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf mengungkapkan ketua partai politik sudah mulai berkomunikasi mengenai rencana pembahasan RUU Pemilu.

Salah satunya mengenai periode pemisah parlemen alias parliamentary threshold. Dede menyebut pembahasan soal periode pemisah parlemen tetap berada pada tahap pencarian sejumlah opsi.

“Setahu saya, memang komunikasi antara ketua-ketua partai sudah terjadi. Pertemuan-pertemuan di luar itu saya nggak tahu, ya, tetapi pada dasarnya memang ada beberapa opsi,” kata Dede di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9).

Dede menjelaskan, sejumlah opsi tersebut disusun dengan mempertimbangkan beragam masukan. Mulai dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), masukan masyarakat sipil dan akademisi, hingga kemungkinan menggunakan ketentuan DPR dalam patokan lama.

“Kita ini kan sebenarnya kita membikin opsi. Opsi jika melaksanakan keputusan MK. Lalu opsi masukan-masukan dari civil society, akademisi, dan opsi jika kita menggunakan DPR jenis lama,” ujarnya.

Menurutnya, beragam opsi tersebut kemudian digabungkan untuk menjadi bahan nan disampaikan kepada para ketua umum partai politik.

Dede mengatakan nomor periode pemisah parlemen 4% alias 5% menjadi opsi nan paling kuat sejauh ini.

“Ini kita blend in kan, lampau kemudian itulah nan disampaikan kepada para ketua umum partai. Nah, memang nomor 4 alias 5% ini nan paling kuat. Tetapi saya belum tahu, jika sudah diputuskan alias belum. Kalau 7% mungkin terlalu tinggi. 4% alias 5%,” jelas Dede.

Dede menilai nomor 4% alias 5% tetap berada dalam pemisah nan logis untuk diterapkan sebagai periode pemisah parlemen. Ia menyebut sejumlah negara juga menerapkan nomor serupa.

“Saya pikir ini sesuatu nan tetap sangat masuk di dalam rasio kita. Karena di beberapa negara pun juga menggunakan nomor nan sama,” katanya.

Ambang Batas Pencalonan Presiden

Selain periode pemisah parlemen, Dede mengatakan komunikasi antar-pimpinan partai juga menyentuh persoalan periode pemisah pencalonan presiden alias presidential threshold.

“Saya rasa iya ya. Karena jika kita berbincang tentang pemisahan pemilu dulu. Kita berbincang pemisahan pemilu ya,” kata Dede.

Dede menjelaskan, dalam skema pemisahan pemilu, perlu dirumuskan kembali pembagian antara rezim pemilu nasional dan pemilu daerah.

“Pemisahan pemilu ini kan ada pemilu nasional, pemilu daerah. Tentu jika kita perhatikan bahwa rezim pemilu nasional itu adalah DPR, DPD, DPRD. Itu adalah undang-undang. Baru ada juga presiden dan wakil presiden. Artinya, ini nan kudu kita pikirkan,” ujarnya.

Menurut Dede, salah satu perihal nan tetap perlu dibahas adalah mengenai posisi DPRD dalam skema pemilu daerah.

“Yang mana nan masuk ke rezim pemilu daerah? Apakah cukup pilkada saja? Atau ada DPRD-nya? Tetapi jika kita DPRD, tidak berani melawan undang-undang. Undang-undang dasar mengatakan DPRD adalah bagian dari pemilu nasional,” kata dia.

Dede juga menyinggung putusan MK mengenai periode pemisah pencalonan presiden. Ia menilai ketentuan 0% memberikan ruang nan lebih luas bagi masyarakat untuk memilih maupun dipilih.

“Itu nan pertama. Kalau 0%, saya rasa keputusan MK sudah pas lah. 0% itu berfaedah memberikan ruang kepada siapa pun untuk dipilih. Atau memilih alias dipilih,” ujarnya.

Namun, menurut Dede, persoalan nan tetap kudu dirumuskan adalah apakah pencalonan presiden nantinya betul-betul dibuka tanpa pemisah alias tetap menggunakan sistem koalisi partai politik.

“Nah, nan tetap menjadi rekayasa, bangunan konstitusional, itu adalah apakah kita mau semuanya boleh masuk alias berbasiskan koalisi,” kata Dede.

“Karena kan dulu koalisi kudu 20%. Nah, sekarang jika bawahnya tidak ada, berfaedah berapa nih kira-kira nan boleh? Karena jika misalnya kita berbicara, berapa pasangan nan boleh masuk? 2 kah, 3 kah, 4 kah, 5 kah? Karena tujuan utamanya adalah mencari efektivitas,” lanjutnya.

Tunggu Pertemuan Lanjutan Ketum Partai

Dede menegaskan belum ada keputusan final mengenai kreasi RUU Pemilu, baik mengenai parliamentary threshold maupun presidential threshold.

“Saya rasa itu belum ada keputusan. Kita tunggu saja kelak hasilnya,” kata Dede.

Ia menyebut Komisi II DPR sudah mengetahui gambaran awal mengenai pembahasan tersebut. Namun, pembahasan lebih lanjut bakal masuk ke Komisi II andaikan para ketua partai telah mencapai kesepakatan.

“Kami Komisi II, sebenarnya sudah tahu kisi-kisinya. Tetapi kan andaikan semuanya sudah ketemu, kayak Golkar dan PKS, kelak masuknya ke Komisi II,” ujarnya.

Dede juga berambisi bakal ada pertemuan lanjutan antar-ketua umum partai untuk membahas RUU Pemilu.

“Saya rasa harus. Harus ada pertemuan. nan saya dengar sih sudah ada pertemuan, ya. Tetapi apakah ada pertemuan kedua? Kita tunggu saja,” jawab Dede.

Sebelumnya, DPP Partai Golkar menerima kunjungan pengurus DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (14/9).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak turut membahas sejumlah poin krusial mengenai rencana pembahasan RUU Pemilu. Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan sistem pemilu nan dibangun kudu tetap mencerminkan bunyi rakyat sekaligus memungkinkan terpilihnya personil DPR nan berkualitas.

“Kita mau suatu sistem pemilu nan tetap mencerminkan bunyi rakyat, tetapi juga memungkinkan hadirnya personil DPR nan berkualitas,” kata Bahlil.

Salah satu poin nan dibahas ialah mengenai periode pemisah parlemen alias parliamentary threshold. Sekjen Partai Golkar Sarmuji mengatakan Golkar dan PKS mempunyai kesepahaman dalam perihal itu.

“Misal tentang parliamentary threshold. Kita bersepaham di nomor nan moderat saja,” tuturnya.

“Ya kira-kira 5 persen,” kata dia.

Direktur Meteorologi Maritim BMKG, Dr. Agie Wandala Putra M.sc.

Konferensi Pers Konser YE di Jakarta

5 Kali Gagal Raih Poin saat Balapan Utama, Marco Bezzecchi : Posisi Saya Tertinggal, tapi Belum Berakhir (Dok Instagram/@marcobezz72)

JAKARTA - Pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, berkeinginan bangkit pada sisa seri MotoGP 2026. Ia berkeinginan meraup poin sebanyak mungkin pada seri tersisa. 

1. Bezzecchi Belum Menyerah

Diketahui, pembalap Italia itu kandas meraih poin pada 5 balapan utama di 7 seri terakhir. Kini, dia tertahan di posisi 3 klasemen sementara. Bezzecchi tak hanya tertinggal dari rekan setimnya ialah Jorge Martin, tapi juga pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez nan meraup 274 poin. 

Pasalnya, ketika performa Bezzecchi melorot dalam 7 balapan terakhir, Marc Marquez justru bisa meraup poin maksimal pada 5 balapan utama di 7 seri terakhir. 

Meski sekarang posisinya kian tertinggal, Bezzecchi menyebut musim tetap panjang. Ia pun berkeinginan kembali ke performanya seperti pada awal musim. 

"Musim ini tetap sangat panjang, sasaran saya tetap sama, ialah berupaya kembali ke performa terbaik seperti di awal musim," ujar Bezzecchi kepada situs resmi MotoGP setelah balapan. 

Pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi finish ketiga di MotoGP Inggris 2026 (IG/@marcobez72)

Ia menilai, Marc Marquez telah tampil dengan baik. Rekan setimnya ialah Jorge Martin juga tampil mengesankan sejak awal musim.

“Sayangnya, posisi saya saat ini agak tertinggal, namun segalanya belum berakhir,” tuturnya. 

Bezzecchi mengatakan, tetap banyak poin nan diperebutkan. “Kami bakal berupaya semaksimal mungkin,” ucapnya.

Untuk saat ini, dia mengaku bakal lebih konsentrasi ke diri sendiri, sembari membenahi sejumlah aspek.

“Namun untuk saat ini, saya lebih konsentrasi pada diri sendiri. Saya berupaya memperbaiki banyak perihal dan ada banyak aspek nan perlu saya benahi,” ujar Marco Bezzecchi.

Jakarta -

KPK menetapkan delapan orang tersangka kasus dugaan suap pembukaan blokir kewenangan guna gedung (HGB) lahan Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari delapan tersangka, empat di antaranya merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein, pun menjawab potensi untuk memanggil Nusron sebagai saksi dalam perkara ini. Taufik mengatakan, pemanggilan seorang saksi dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidikan.

"Itu tergantung kebutuhan di investigasi ke depan. Apakah memang dibutuhkan alias tidak, kelak kita lihat pembaruan proses investigasi nan sedang berjalan," kata Taufik saat bertemu pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/9/2026).

Adapun empat orang kepercayaan Nusron nan ditetapkan tersangka oleh KPK ialah Arif Sugiyanto (ARF), Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq (FEZ), Erwin (ERW), serta Muhammad Fakhry (MF). Keempatnya ditetapkan tersangka berbareng empat pihak lainnya ialah Lampri (LMP) selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN; Sontang Coin Manurung (SON) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I; Adrianto Pitojo Adi (ADR) selaku Direktur Utama (Dirut) Summarecon; dan Rizal Pahlevi (LEV) selaku pihak swasta.

Taufik pun menjelaskan duduk perkara kasus ini. Dia juga menjelaskan mengenai peran-peran dari para tersangka.

Duduk Perkara Pertama

KPK mengatakan kasus ini berasal dari pengajuan perpanjangan HGB alias pemecahan HGB ke Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah nan dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor. KPK menduga sebagian tanah itu tetap dalam sengketa dengan beberapa pemilik alias mahir waris sebelumnya.

KPK menyebut pemilik awal tanah mengusulkan gugatan ke PTUN Bandung atas publikasi sembilan SHGB Summarecon nan diterbitkan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Barat dan Kepala Kantor Pertahanan (Kakantah) Bogor. Kantah Bogor kemudian mengundang mahir waris untuk mediasi.

"Ahli waris lampau mengusulkan blokir atas SHGB Summarecon. Ini memang ada ketentuan ketika ada gugatan nan mempunyai sertifikat alias mahir waris bisa mengusulkan blokir. Di sisi lain, mahir waris juga melakukan pencabutan gugatan di PTUN Bandung," ujar Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein.

Setelah itu, kata KPK, terjadi komunikasi antara seorang berjulukan Yaser Alfarisi selaku perantara dari Summarecon dengan Erwin (ERW) nan merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid.

Dia mengatakan Erwin menyebut Kepala Kantor Pertanahan Bogor Sontang tak mau menurut untuk membuka blokir selain ada pengarahan dari atasan. Setelah itu, kata Achmad Taufik, perantara lain dari Summarecon berjulukan Rizal Pahlevi (LEV) meminta support Erwin untuk berkomunikasi dengan Sontang.

"Kemudian, kerabat YA dan dan kerabat LEV selaku pihak swasta alias perantara pihak Summarecon mendekati ERW nan merupakan orang kepercayaan Menteri agar dibantu berkomunikasi dengan kerabat SON (Sontang) untuk pembukaan blokir dan pemecahan HGB," ujar Taufik.

Pada awal Agustus 2026, katanya, Sontang melalui Erwin diduga meminta Rp 2 miliar untuk publikasi sertifikat tanah Summarecon. Namun, pihak Summarecon hanya menyanggupi Rp 1,5 miliar.

"Pada 27 Agustus 2026, Saudara ADR (Adrianto Pitojo) selaku Direktur Utama (Dirut) Summarecon melalui YA dan LEV diduga menyerahkan duit sebesar Rp 1,5 miliar kepada ERW (Erwin)," ujar Taufik.

Erwin kemudian diduga menyerahkan sebagian duit itu, ialah Rp 200 juta, ke Sontang. Uang itu diduga merupakan fee untuk membuka blokir dan pemecahan HGB Summarecon.

Duduk Perkara Kedua

KPK juga menduga ada pemberian 'uang pengurusan' HGB atas tanah nan dikelola PT Bela Parahyangan senilai Rp 2,1 miliar kepada Erwin. KPK menduga Erwin kemudian menyerahkan Rp 1,8 miliar kepada Arif nan juga disebut sebagai orang kepercayaan Nusron.

"Diduga PT BPA melakukan pemberian 'uang pengurusan' kepada kerabat ERW sejumlah total Rp 2,1 miliar. Selanjutnya, dari jumlah tersebut, kerabat ERW menyetorkan Rp 1,8 miliar kepada kerabat ARF selaku pihak swasata nan juga diduga orang kepercayaan Menteri," ujar Taufik.

Duduk Perkara Ketiga

Berikutnya, KPK menduga ada penerimaan duit Rp 8 miliar oleh Lampri berbareng Arif. Uang itu ditemukan di sembilan koper merah bertuliskan nama Lampri.

"Ini ditemukan dalam sembilan koper berwarna merah nan saat ditemukan di TKP itu tetap tertulis di bagian depan kopernya LMP," ujar Taufik.

Duduk Perkara Keempat
KPK juga menemukan setoran tunai Rp 10 miliar pada 7 September 2026 dari mutasi rekening Arif. KPK juga menduga ada penerimaan lainnya nan diduga berasal dari urusan jasa pertahanan.

"Uang-uang tadi disimpan dalam koper dan kardus-kardus sebagai tempat penyimpanan," ujarnya.

KPK menduga Arif berkedudukan sebagai pengepul duit dari dua orang kepercayaan Nusron lainnya, ialah Erwin dan M Fakhry. Uang itu diduga berasal dari pengurusan jasa pertanahan di Kantah, Kanwil serta Kementerian ATR/BPN.

"Selanjutnya, uang-uang nan diberikan kepada kerabat FEZ (Fahd El Fouz) selaku pihak swasta nan diduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN dan juga diduga selaku penampung duit nan dikumpulkan kerabat ARF," ujarnya.

Dia mengatakan temuan-temuan itu tetap didalami lebih lanjut oleh penyidik. Dia mengatakan interogator bakal mendalami lebih lanjut aliran duit tersebut.

"Penyidik tetap terus mendalami asal-usul, peruntukan, aliran, serta pihak-pihak nan diduga menerima maupun menyerahkan duit tersebut, termasuk kaitannya dengan proses pengurusan jasa pertanahan pada beragam tingkatan," ujar Taufik.

(kuf/azh)

Jakarta -

Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana mengatakan nakhoda Kapal Motor (KM) Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Nakhoda tersebut sekarang tengah menjalani pemeriksaan mengenai kecelakaan kapal di perairan Masalembo, Laut Jawa.

"Nakhoda sudah datang, sedang diperiksa, jelas ya," kata Suntana saat menyampaikan perkembangan operasi SAR hari ketiga kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dilansir Antara, Selasa (15/9/2026) malam.

Suntana mengatakan pemeriksaan tersebut turut berangkaian dengan keberadaan Voyage Data Recorder (VDR). Perangkat tersebut hingga sekarang belum ditemukan oleh tim SAR.

VDR mempunyai kegunaan nan serupa dengan black box pada pesawat. Perangkat ini merekam beragam info krusial selama kapal berlayar dan nantinya dapat menjadi bahan bagi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dalam melakukan investigasi kecelakaan.

Menurut Suntana, percepatan pencarian menjadi perhatian utama tim SAR lantaran tetap banyak penumpang nan belum ditemukan. Tim juga tetap mencari kemungkinan adanya korban nan berada di dalam kapal.

"Masih ada penumpang-penumpang nan belum ditemukan. Oleh karenanya tim SAR berupaya mempercepat pencarian agar korban-korban nan tetap diperkirakan tetap berada dalam kapal dapat dievakuasi," ujar Suntana.

114 Korban Ditemukan

Hingga Selasa (15/9) pukul 22.00 Wita, Kepala Basarnas Mohammad Syafii mengonfirmasi sebanyak 114 korban telah ditemukan. Jumlah tersebut terdiri atas 108 korban selamat dan 6 orang meninggal dunia.

Dengan demikian, tetap terdapat 129 orang nan belum ditemukan dari total 243 orang nan berada di dalam KM Virgo Transport 8.

Seluruh 114 korban nan telah ditemukan juga sudah sukses mendarat di Banjarmasin. Mereka terdiri dari 108 korban selamat dan 6 korban meninggal dunia.

KM Virgo Transport 8 membawa 243 orang saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Sabtu (12/9). Kapal tersebut kemudian dilaporkan lenyap kontak di perairan Masalembo, Laut Jawa, pada Minggu (13/9) sekitar pukul 02.00 Wita.

(azh/eva)

Seekor monyet ekor panjang (macaca fascicularis) atau monyet anakan diduga hendak diselundupkan dari Bandara Internasional Juanda menuju Makassar. Hewan tersebut dimasukkan ke dalam kardus lampau dibungkus plastik hitam.

Plt Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Jawa Timur, Hudiansyah Is Nursal, mengatakan peristiwa ini terungkap bermulai saat petugas sekuriti airport menemukan indikasi adanya hewan hidup melalui pemeriksaan X-ray terhadap salah satu koper bagasi milik penumpang berinisial MFS asal Bulukumba, Sulawesi Selatan, pada Minggu (13/9) pukul 11.33 WIB.

MFS adalah penumpang pesawat Lion Air JT-780 dengan rute penerbangan Surabaya-Makassar.

"Pihak maskapai kemudian melakukan pengumuman alias announce kepada penumpang nan berkepentingan agar segera melapor," kata Hudiansyah lewat keterangannya, Selasa (15/9).

Namun, sampai dengan proses boarding sekitar pukul 12.00 WIB, MFS tidak datang untuk melaporkan alias menyerahkan satwa tersebut kepada petugas. MFS diduga kabur dan meninggalkan kopernya.

"Dari hasil pemeriksaan berbareng antara Airport Security Bandara Juanda dengan pejabat Karantina Jatim, diketahui bahwa hewan tersebut merupakan seekor anakan monyet ekor panjang nan ditempatkan di dalam kardus berukuran kecil, dibungkus plastik berwarna hitam, kemudian disembunyikan di antara busana di dalam koper bagasi," ucapnya.

"Kardus tersebut apalagi menggunakan label jejak bungkusan makanan sigap saji, sehingga keberadaan satwa berupaya disamarkan," tambah dia.

Selanjutnya, petugas airport menyerahkan satwa tersebut kepada petugas Karantina Hewan BKHIT Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan, pendataan, dan tindakan karantina.

"Saat ini telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pengambilan sampel darah oleh master hewan karantina untuk pemeriksaan laboratorium, termasuk untuk mengetahui akibat penyakit hewan menular seperti rabies. Hasil pemeriksaan laboratorium tetap dalam proses," kata dia.

Hudiansyah menjelaskan, monyet ekor panjang memang bukan satwa nan dapat diperlakukan bebas tanpa ketentuan nan berlaku.

"Status tidak dilindungi bukan berfaedah satwa tersebut boleh dieksploitasi, diperdagangkan, alias diangkut dengan langkah nan mengabaikan kesejahteraan dan kelestariannya," jelasnya.

Ia mengungkapkan, nilai seekor monyet ekor panjang untuk kebutuhan penelitian disebut berada pada kisaran 3.000–4.000 dolar AS, alias sekitar Rp 53 juta–Rp 71 juta per individu.

"Nilai tersebut menunjukkan bahwa satwa ini juga mempunyai nilai ekonomi nan cukup tinggi, sehingga pengawasan terhadap peredaran dan pemanfaatannya perlu dilakukan secara serius," ungkapnya.

​Namun demikian, kata dia, nilai ekonomi bukan sebagai argumen untuk mengeksploitasi satwa secara tidak bertanggung jawab.

"Pengambilan, pengangkutan, maupun pemanfaatan satwa kudu dilakukan secara legal, bertanggung jawab, dan tetap memperhatikan aspek kesehatan, kesejahteraan hewan, serta keberlanjutan populasi di alam," ujarnya.

"Kita tidak mau satwa nan saat ini tetap dapat ditemukan di alam justru mengalami tekanan akibat pemanfaatan nan tidak terkendali dan pada akhirnya menghadapi ancaman terhadap kelestarian populasinya," lanjut Hudiansyah.

Selain monyet ekor panjang anakan, BKHIT Jawa Timur juga melakukan penindakan terhadap kasus pembawaan satwa lainnya pada 14 September 2026.

Dalam dua kasus itu, BKHIT Jawa Timur mengamankan sejumlah satwa nan tidak dilengkapi arsip karantina.

BKHIT Jawa Timur bakal melimpah satwa-satwa nan diamankan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur.

Sejumlah satwa nan bakal dilimpahkan ialah satu ekor monyet ekor panjang, tiga ekor burung jalak kebo, seekor burung derkuku, dan dua ekor tupai.

"Kami merencanakan pelimpahan media pembawa berupa satu ekor monyet ekor panjang, tiga ekor burung jalak kebo, satu ekor burung derkuku dan dua ekor tupai kepada BKSDA Jawa Timur untuk penanganan lebih lanjut sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bagian konservasi," ucapnya.

Dengan adanya dua kasus tersebut, BKHIT Jawa Timur bakal melakukan penanganan berasas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Dalam patokan tersebut, pembawa satwa tanpa dilengkapi arsip karantina serta tidak melaporkan dan menyerahkan media pembawa kepada pejabat karantina dapat dikenakan Pasal 88 huruf a dan huruf c juncto Pasal 35 ayat (1) huruf a dan huruf c UU Nomor 21 Tahun 2019 dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2 miliar.

Berikut Tips Mengatasi Kaki Pecah-pecah(magnifik)

KAKI pecah-pecah adalah kondisi ketika kulit pada tumit alias telapak kaki menjadi kering, kasar, menebal, dan mengalami retakan.

Kondisi ini umumnya terjadi lantaran kulit kehilangan kelembapan alias mendapat tekanan dan gesekan berulang, tetapi terkadang dapat berangkaian dengan masalah kulit tertentu.

1. Gunakan pelembap secara rutin

Oleskan pelembap pada tumit dan telapak kaki setelah mandi dan sebelum tidur untuk membantu mempertahankan kelembapan kulit.

2. Pilih pelembap dengan bahan nan sesuai

Produk nan mengandung urea, masam laktat, alias masam salisilat dapat membantu melembapkan sekaligus mengurangi kulit nan menebal.

3. Jangan mandi menggunakan air terlalu panas

Air nan terlalu panas dapat mengurangi minyak alami kulit sehingga kaki semakin kering.

4. Batasi waktu mandi

Mandi terlalu lama dapat membikin kulit kehilangan kelembapan. Usahakan mandi secukupnya dan segera gunakan pelembap setelahnya.

5. Gunakan sabun nan lembut

Pilih sabun alias pembersih tubuh nan tidak membikin kulit terasa sangat kering setelah digunakan.

6. Rendam kaki dengan air hangat secukupnya

Merendam kaki selama beberapa menit dapat membantu melunakkan kulit nan keras. Hindari air nan terlalu panas.

7. Eksfoliasi kulit meninggal secara perlahan

Setelah kulit melunak, gunakan batu apung alias perangkat unik kaki dengan lembut untuk mengurangi kulit menebal. Jangan menggosok terlalu keras.

8. Hindari mengelupas kulit secara paksa

Jangan menarik alias memotong kulit nan pecah lantaran dapat menyebabkan luka dan meningkatkan akibat infeksi.

9. Gunakan kaus kaki setelah memakai pelembap

Kaus kaki berbahan nyaman dapat membantu mempertahankan kelembapan setelah kaki diberi pelembap sebelum tidur.

10. Pilih dasar kaki nan nyaman

Gunakan sepatu alias sandal nan ukurannya sesuai dan tidak memberikan tekanan berlebihan pada tumit.

11. Hindari terlalu sering melangkah tanpa dasar kaki

Berjalan tanpa dasar kaki, terutama di permukaan nan keras, dapat meningkatkan tekanan pada tumit dan memperparah retakan.

12. Jaga kebersihan kaki

Bersihkan kaki secara teratur dan keringkan dengan baik, terutama di sela-sela jari, untuk menjaga kesehatan kulit.

13. Cukupi kebutuhan cairan

Minum cukup air membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Namun, kulit kering tidak selalu disebabkan oleh kurang minum sehingga pelembap tetap penting.

14. Hindari produk nan membikin kulit semakin kering

Jika suatu produk menyebabkan perih, kemerahan, alias kulit semakin kering, hentikan penggunaannya dan pilih produk nan lebih lembut.

15. Periksa ke master jika tidak kunjung membaik

Jika retakan sangat dalam, terasa nyeri, berdarah, mengeluarkan cairan, menunjukkan tanda infeksi, alias tidak membaik meski sudah dirawat, sebaiknya periksakan ke tenaga kesehatan. Kondisi seperti eksim, psoriasis, alias glukosuria juga dapat berangkaian dengan masalah kulit kaki.

Rutinitas nan dapat dicoba adalah mandi dengan air hangat alias suam-suam kuku, keringkan kaki, oleskan pelembapm gunakan kaus kaki nan nyaman. Lakukan secara konsisten dan hindari mengikis kulit secara berlebihan. (Z-4)

Sumber: alodokter, halodoc

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku pihaknya banyak menerima kejuaraan rumah sakit paripurna mengalami kegagalan bayar penghasilan master hingga tenaga kesehatan (nakes) lainnya.

Hal itu disampaikan Budi dalam rapat berbareng Komisi IX DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (19/6).

Kasus itu, kata Budi, sekarang mulai menggambarkan legalisasi belum sepenuhnya menggambarkan kondisi rumah sakit.

"Kita lihat keluhan nan SDM-nya tidak dibayar. Misalnya dokter-dokternya tidak dibayar, jaspelnya ditunda, itu terjadi juga di rumah sakit-rumah sakit paripurna," kata Budi.

RS paripurna adalah predikat alias status akreditasi tertinggi alias paling bagus dari badan pemerintah mengenai pelayanan hingga perlengkapan dan peralatan akomodasi kesehatan tersebut.

Predikat itu diberikan lantaran RS dinilai memenuhi seluruh standar mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara menyeluruh.

Namun, kata Budi, selama ini predikat paripurna tak pernah mengukur manajemen rumah sakit terutama mengenai kesejahteraan SDM. Pasalnya, sambung dia, kesejahteraan SDM tak masuk dalam parameter penilaian.

"Ya jadi sebelumnya pengaduan ini tidak pernah dihubungkan dengan akreditasi," kata Budi.

Ke depan, Budi mengaku pihaknya bakal melakukan pertimbangan terhadap sistem penilaian tersebut. Dia bilang, sistem penilaian RS ke depan tidak hanya bakal berbasis pada standar nan sudah ditetapkan, melainkan juga kepuasan masyarakat alias pasien, maupun kepuasan sumber daya manusia (SDM).

"Kita mau menghubungkan antara pengalaman master dan perawat di dalam rumah sakit jika mereka tidak terlayani dengan baik ke dalam proses legalisasi rumah sakit," ujar Budi.

Bahkan, dia mengaku mau sistem penilaian tersebut juga berbasis pada kepuasan pasien. Nantinya, kata Budi, pasien bisa memberikan kepuasan dalam corak emotikon seperti di airport Changi, Singapura.

"Ibu misalnya ke Changi tuh, alias naik pesawat alias berpasan, Bapak, Ibu kan disuruh pijit-pijit begitu ke WC di Changi, Bapak, Ibu keluar kan ingat tuh apa mukanya ada lima, mukanya cemberut alias muka senyum," kata dia.

"Nah, kita kelak bakal sorong tuh agar pasien memilih secara mudah seperti itu, dan itu bakal menjadi dasar untuk penilaian akreditas," sambung Budi.

(thr/kid)

Liputan6.com, Jakarta - Warga negara Malaysia berinisial SYF melaporkan perwira Polri Kombes Fahrurozi (F) ke Bareskrim Polri, mengenai dugaan penipuan dan penggelapan investasi tambang emas senilai Rp 58,5 miliar. Tambang emas nan ditawarkan kepada korban juga diduga tidak mempunyai izin.

Menurut kuasa norma korban, Bagas Pangestu Pribadi, penanganan perkara mulai menunjukkan perkembangan. Hal itu setelah pihaknya menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 14 September 2026.

"Tim penyelidik telah mewawancarai 15 orang saksi dan melakukan pengecekan dua titik letak tambang emas di Sulawesi Utara," kata Bagas usai menerima SP2HP di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Dia mengatakan, pengecekan dilakukan di Desa Ratatotok Satu dan Ratatotok Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, serta Desa Tanoyan Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara.

Perkara tersebut dilaporkan melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/379/VIII/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 20 Agustus 2026. Laporan dibuat dengan sangkaan Pasal 492 dan/atau Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dugaan penipuan bermulai pada 5 Mei 2025. Ketika itu, korban nan merupakan penduduk negara asing diperkenalkan kepada Kombes F oleh seorang rekan upaya di area Gedung Intelkam Mabes Polri, Jakarta.

Menurut Bagas, Kombes F menawarkan investasi tambang emas dengan menjanjikan bahwa aktivitas tersebut legal dan izin pertambangannya segera terbit.

"Dengan jubah kedinasannya, dia menjanjikan sebuah investasi tambang emas nan disebutnya legal dan izinnya bakal terbit. Klien kami sebagai penduduk negara asing asal Malaysia punya langkah pandang bahwa penegak norma tidak mungkin melakukan pelanggaran hukum. Atas prinsip tersebutlah pengguna kami sukses diyakinkan," kata Bagas.

Dalam tawaran tersebut, korban dijanjikan skema bagi hasil dengan untung bersih 60 persen. Korban juga disebut dapat langsung kembali modal dalam sekali panen lantaran potensi emas nan ditawarkan mencapai 0,8 hingga 1 persen per meter kubik material.

"Percaya dengan tawaran tersebut, korban kemudian mentransfer biaya secara berjenjang pada Mei hingga Oktober 2025. Total biaya nan disetorkan mencapai Rp 58,5 miliar untuk mendanai operasional sejumlah pit tambang," beber Bagas.

Dia pun kemudian mempertanyakan aliran biaya tersebut. Sebab, menurut Bagas, sebagian besar biaya disebut diduga masuk ke rekening pribadi terlapor.

"Transfer puluhan miliar ke rekening pribadi seorang abdi negara hukum, tentu menjadi pertanyaan kami kenapa tidak ada penemuan alias tanggapan dari PPATK," ucap dia.

Menurut Bagas, seiring berjalannya waktu, janji publikasi legalitas pertambangan dalam waktu 2-3 bulan tidak kunjung terealisasi. Kondisi tersebut membikin korban menduga tambang nan ditawarkan kepadanya merupakan Pertambangan Tanpa Izin (PETI).

Selama masa investasi, korban disebut hanya menerima satu kali pembayaran, ialah pada 3 Februari 2026 sebesar Rp 4,07 miliar. Pembayaran tersebut juga tidak disertai laporan produksi nan jelas.

"Kami menduga itu hanya langkah untuk menahan pengguna kami agar tidak menagih modal pokoknya," kata Bagas.

Pada pertengahan Maret 2026, Kombes F disebut keluar dari grup komunikasi WA dan memutus kontak dengan korban.

Kuasa norma korban kemudian melayangkan dua kali gugatan pada Agustus 2026. Namun, gugatan tersebut disebut tidak mendapat tanggapan hingga akhirnya perkara dilaporkan secara pidana.

Selain melapor ke Bareskrim Polri, Bagas mengatakan pihaknya juga telah melaporkan perkara tersebut ke Divisi Propam Polri. Langkah itu dilakukan sebagai upaya mencegah dugaan serupa dilakukan oleh personil Polri lainnya.

Bagas berambisi Polri dapat mengusut perkara tersebut secara transparan dan profesional. Menurut dia, penanganan kasus ini juga berangkaian dengan kepercayaan penanammodal lantaran korban merupakan penduduk negara asing.

Dia menilai penanganan perkara tersebut dapat berakibat terhadap gambaran kepolisian sekaligus suasana investasi di Indonesia.

"Laporan ini bukan serangan terhadap lembaga Polri. Justru jika betul ada personil nan menggunakan atribut kedinasan untuk membangun kepercayaan investor, penindakannya bakal memperkuat kepercayaan publik," kata dia.

"Tidak boleh ada pertentangan antara agenda negara memberantas tambang terlarangan dengan dugaan abdi negara nan justru memperoleh untung dari sana," pungkas Bagas.

Terpisah, Fahrurozi merespons dugaan penipuan nan dialamatkan kepadanya. Dia mengaku bakal melaporkan kembali SYF terkait dugaan pencemaran nama baik.

"Akan saya laporkan nan berkepentingan pencemaran nama baik dan laporan atau keadaan palsu, setelah itu bakal di-release biar jelas cerita nan sebenarnya," kata Fahrurozi saat dikonfirmasi wartawan.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta abdi negara keamanan memperkuat pengamanan bagi aparatur sipil negara (ASN) nan bekerja di Papua, termasuk di Jayawijaya.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul penembakan terhadap tiga pegawai asal Nusa Tenggara Timur (NTT) oleh golongan bersenjata.

Tito juga menanggapi tudingan bahwa para korban merupakan personil intelijen. Ia mengatakan tudingan tersebut kerap digunakan golongan bersenjata untuk membenarkan tindakan kekerasan.

“Ya biasanya begitu, nan disampaikan oleh para golongan nan melakukan penembakan kekerasan selalu alasannya intel, begitu. Padahal dia berupaya untuk usik aja,” kata Tito usai rapat berbareng Komisi II DPR, para gubernur, dan Kementerian ATR/BPN di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Menurut Tito, tindakan tersebut bermaksud menciptakan rasa takut di tengah masyarakat sekaligus mengganggu aktivitas warga.

“Membuat apa, masyarakat menjadi takut dan lain-lain, menyebarkan kekerasan, menyebarkan ketakutan gitu ya,” ujarnya.

Stadion Kanjuruhan nan berlokasi di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur.( ANTARA/Ananto Pradana)

MENJELANG duel kandang melawan Persik Kediri, Panitia Pelaksana (Panpel) Arema FC mengeluarkan imbauan resmi agar pendukung tim tamu tidak melawat langsung ke Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada pertandingan nan dijadwalkan berjalan Jumat (18/9).

Ketua Panpel Arema FC, Bram Hady Sulton, menjelaskan bahwa kebijakan pembatasan sementara ini diambil demi kebaikan berbareng sembari pihak klub mematangkan sistem penyambutan suporter tandang di masa mendatang.

"Langkah ini kami ambil berbareng demi kebaikan nan lebih besar, sembari kita mematangkan sistem penyambutan suporter tamu di masa depan," ujar Bram dalam keterangan tertulis di Kota Malang, Selasa.

Dalam proses persiapannya, Panpel Arema FC terus memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk menggandeng Presidium Aremania Utas nan membidangi hubungan antarsuporter. Komunikasi intensif juga dijalin berbareng jejeran kepolisian guna memastikan seluruh prosedur pengamanan laga melangkah sesuai standar operasional nan berlaku.

Meskipun demikian, Bram menyambut positif arah kebijakan operator liga nan mulai membuka kembali izin bagi suporter tamu untuk mendampingi tim kesayangan mereka di laga tandang. Hanya saja, dia menilai penerapan di lapangan memerlukan proses penyesuaian serta pematangan kesiapan dari beragam lini.

"Kami sangat menyambut baik arah kebijakan regulator nan mulai memperbolehkan suporter tamu untuk hadir, tapi semua kudu realistis bahwa penerapan di lapangan memerlukan proses penyesuaian dan pematangan nan matang dari semua lini," imbuhnya.

Penjualan tiket pertandingan Arema FC kontra Persik Kediri sendiri telah dibuka oleh pihak klub sejak pekan lalu. Menutup pernyataannya, Bram membujuk seluruh suporter untuk menjaga ketertiban, menghormati masa transisi regulasi, serta memenuhi stadion dengan daya positif guna mendukung kemajuan sepak bola nasional.

(Ant/P-4)

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic saat memberikan keterangan jelang pertandingan melawan FC Seoul di di Stadion Piala Dunia Seoul, Korea Selatan, Selasa (14/9/2026).(ANTARA/HO-Persib)

PELATIH Persib Bandung, Igor Tolic, meminta anak asuhnya untuk tampil habis-habisan dan menunjukkan performa maksimal saat melakoni laga perdana Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) melawan raksasa Korea Selatan, FC Seoul. Pertandingan FC Seoul vs Persib bakal digelar di Stadion Piala Dunia Seoul, Korea Selatan, pada Rabu (16/9) pukul 17.00 WIB.

"Kami bangga bisa berada di sini, di tempat berhistoris ini, untuk mewakili Indonesia. Saya berambisi besok kami dapat memainkan pertandingan nan bagus dan membikin para fans bangga," ujar Igor Tolic dikutip dari Antara, Selasa (15/9).

Tolic menyadari sepenuhnya bahwa laga perdana ini tidak bakal melangkah mudah. Bertindak sebagai tim tamu, skuad Maung Bandung kudu menghadapi FC Seoul nan dikenal sebagai salah satu klub papan atas Liga Korea Selatan dan tengah menunjukkan tren performa impresif di kejuaraan domestik mereka.

Kendati demikian, pembimbing berkebangsaan Kroasia tersebut menilai kesempatan merumput di Stadion Piala Dunia Seoul, sebuah arena nan mempunyai nilai sejarah besar dalam peta sepak bola dunia, merupakan sebuah pengalaman istimewa. Momen berbobot ini diharapkan bisa mendongkrak motivasi mental para pemain Persib untuk tampil tanpa rasa gentar di bawah tekanan publik tuan rumah.

"Kami tahu musuh kami adalah tim nan kuat dan berada di posisi nan bagus di Liga Korea. Kami hanya berambisi bisa mempersiapkan pertandingan ini dengan baik dan menampilkan performa terbaik," tegas Tolic.

Menghadapi kualitas teknis dan kecepatan wakil Korea Selatan tersebut, Tolic menekankan pentingnya konsentrasi penuh serta kedisiplinan strategi sepanjang 90 menit pertandingan agar Persib dapat meredam tekanan sekaligus mengawali langkah di kejuaraan antarklub Asia musim ini dengan hasil nan positif.

(Ant/P-4)

Shio Naga(magnifik)

MEMASUKI hari Rabu, 16 September 2026, daya kosmik membawa dinamika nan menarik bagi mereka nan lahir di bawah naungan Shio Naga dan Shio Ular. Dalam tradisi astrologi Tionghoa, setiap hari mempunyai getaran komponen nan berbeda, nan dapat memengaruhi langkah kita berinteraksi dengan lingkungan, mengambil keputusan karier, hingga mengelola hubungan personal.

Bagi Shio Naga nan dikenal ambisius dan Shio Ular nan penuh strategi, hari ini menuntut keseimbangan antara tindakan dan refleksi. Berikut adalah ulasan mendalam mengenai ramalan kedua shio tersebut untuk membantu Anda menavigasi hari dengan lebih bijak.

Ramalan Shio Naga (Tahun Lahir: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Shio Naga pada Rabu ini diprediksi bakal merasakan dorongan daya nan kuat untuk menyelesaikan proyek-proyek nan sempat tertunda. Sebagai simbol kekuatan, Naga sering kali merasa perlu memegang kendali, namun hari ini ada pesan krusial tentang kolaborasi.

Karier dan Keuangan

Di sektor profesional, Anda mungkin menghadapi situasi nan memerlukan ketegasan. Namun, pastikan ketegasan tersebut tidak disalahartikan sebagai arogansi. Ada kesempatan finansial mini nan muncul dari relasi lama. Tetaplah waspada terhadap pengeluaran impulsif, terutama nan berangkaian dengan style hidup alias kegemaran nan mahal.

Asmara dan Hubungan

Bagi Naga nan sudah berpasangan, komunikasi adalah kunci. Jangan biarkan kesibukan kerja mengurangi kualitas waktu bersama. Bagi nan tetap lajang, pesona Anda sedang berada di puncaknya. Ini adalah waktu nan tepat untuk membuka diri terhadap perkenalan baru, namun jangan terburu-buru memberikan komitmen jangka panjang.

Kesehatan

Energi nan meluap-luap bisa memicu stres jika tidak disalurkan dengan benar. Olahraga intensitas sedang seperti berenang alias joging sangat disarankan untuk menjaga keseimbangan mental dan bentuk Anda hari ini.

Ramalan Shio Ular (Tahun Lahir: 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Berbeda dengan Naga nan ekspresif, Shio Ular pada 16 September 2026 disarankan untuk lebih banyak mengamati. Intuisi Anda bakal sangat tajam hari ini, memungkinkan Anda memandang kesempatan di mana orang lain hanya memandang masalah.

Karier dan Keuangan

Langkah strategis lebih diutamakan daripada kerja keras tanpa arah. Jika Anda berencana melakukan investasi alias menandatangani kontrak, bacalah setiap perincian dengan teliti. Keberuntungan finansial condong stabil, namun hindari meminjamkan duit dalam jumlah besar kepada kawan tanpa agunan nan jelas.

Asmara dan Hubungan

Ular condong menyimpan emosi sendiri, namun hari ini Anda mungkin merasa perlu untuk berbagi beban dengan seseorang nan dipercaya. Kejujuran emosional bakal mempererat ikatan Anda. Bagi nan sedang mencari pasangan, seseorang dengan karakter nan tenang dan dewasa mungkin bakal menarik perhatian Anda.

Kesehatan

Perhatikan sistem pencernaan Anda. Hindari makanan nan terlalu pedas alias berminyak di tengah pekan ini. Istirahat nan cukup di malam hari bakal membantu memulihkan ketajaman berpikir Anda untuk besok hari.

Baik Naga maupun Ular perlu mengingat bahwa ramalan adalah panduan, bukan kepastian. Keberhasilan tetap berjuntai pada upaya nyata dan sikap positif dalam menghadapi setiap tantangan. (Z-4)

Jakarta -

Dokter ahli forensik RS Bhayangkara Banten, dr. Donald Rinaldi Kusumaningrat, menyebut jenazah nan ditemukan di Pulau Enggano tak cocok dengan info antemortem rombongan wartawan nan lenyap di Gunung Anak Krakatau. Namun, tes DNA tetap bakal dilakukan untuk memastikan.

"Tidak ada penyesuaian dengan info AM (antemortem) jenazah dengan (rombongan) jurnalis," kata Donal, Selasa (15/9/2026).

"Pakaian dalam nan dikenakan tidak sesuai," ungkapnya.

Diketahui, dalam video nan beredar, jenazah di Pulau Enggano berkulit putih dan hanya mengenakan celana biru dan putih.

Donald menyebut, saat ini Polda Banten telah mengirim info DNA family korban lenyap ke Polda Bengkulu untuk dicocokkan dengan jenazah tersebut.

"Baru hari ini diantar ke sana. Hasil bisa satu minggu," kata Donald.

Sementara itu, Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea mengatakan, Polda Banten terus memberikan support terhadap proses identifikasi dengan menyiapkan info nan diperlukan sesuai prosedur DVI.

"Data antemortem dari family korban kami bantu sampaikan kepada Tim DVI Polda Bengkulu untuk menjadi bahan pembanding dalam proses identifikasi. Selanjutnya, proses identifikasi dilakukan oleh Tim DVI Biddokkes Polda Bengkulu," ujar Maruli.

Polda Banten berambisi support info tersebut dapat membantu proses identifikasi sehingga diperoleh kepastian mengenai identitas jenazah nan ditemukan di Pulau Enggano.

Seperti diketahui, lima wartawan dan tiga kru kapal berangkat ke sekitar Gunung Anak Krakatau pada Senin (7/9). Rombongan tersebut dinyatakan lenyap dan proses pencarian oleh Tim SAR dilakukan pada Selasa (8/9).

Lima wartawan tersebut adalah M Bagus Khoirunnas (ANTARA), Ari Basuki (Merdeka.com), Yudistiro Pranoto (iNews), Firman Daus (Anadolu Agency), dan Donal Husni (jurnalis lepas/freelance).

Selain itu, tiga kru kapal nan lenyap adalah Warta/Surahman (kapten kapal), Sukarman (anak buah kapal/ABK), dan Heriyanto (pemandu).

(aik/azh)

Seorang terdakwa berjulukan Distranito (19) divonis 13 tahun penjara atas kasus pembunuhan. Pembunuhan ini dipicu oleh olok-olok soal nama orang tua.

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi jaksa dalam perkara pembunuhan Distranito. MA menguatkan vonis 13 tahun penjara terhadap terdakwa.

Putusan tersebut diperiksa dan diputus oleh majelis pengadil kasasi nan terdiri atas pengadil agung Yohanes Priyana, Suradi, dan Sigid Triyono. Perkara ini bermulai pada Agustus 2025.

Cekcok gegara Olok-olok Nama Orang Tua

Terdakwa dan korban disebut terlibat cekcok. Dalam cekcok itu, korban disebut sempat mengolok-olok terdakwa dengan menggunakan nama orang tuanya.

Terdakwa disebut tak terima atas perlakuan tersebut dan membujuk korban bertemu. Terdakwa disebut membawa pisau dan mencoba menusuk korban saat berduel.

Namun pisau itu jatuh dan diambil korban, nan kemudian menusuk terdakwa. Duel terus bersambung hingga pisau kembali direbut terdakwa.

Tusuk Korban di Bagian Dada

Terdakwa lampau menusuk korban pada bagian dada. Tusukan tersebut menyebabkan luka pada dada kiri korban nan mengenai jantung dan menembus paru-paru.

Korban kemudian tewas sebagaimana bersesuaian dengan hasil visum et repertum pada 26 Agustus 2025. Jaksa kemudian menuntut terdakwa dihukum 18 tahun penjara atas tindak pidana pembunuhan berencana.

Pengadilan tingkat pertama dan banding kemudian menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan menjatuhkan pidana penjara selama 13 tahun. Jaksa lampau mengusulkan kasasi.

Kasasi Ditolak

MA menilai pengadil pada pengadilan tingkat pertama tidak salah dalam menerapkan hukum. Permohonan kasasi pun ditolak.

"Judex facti telah mempertimbangkan kebenaran norma nan relevan secara yuridis dengan tepat dan betul sesuai kebenaran nan terungkap di muka sidang," ujar majelis pengadil kasasi dalam pertimbangannya.

Selain itu, majelis pengadil kasasi menilai pengadil pengadilan tingkat pertama telah cukup mempertimbangkan keadaan nan memberatkan dan meringankan terdakwa. Dengan demikian, putusan 13 tahun penjara kepada terdakwa tetap berlaku.

"Pidana nan dijatuhkan tersebut sudah tepat dan juga telah memenuhi rasa keadilan," ujar MA.

(rdp/rdp)

Scooper Gaban vs(Doc IMDB)

KOMUNITAS fans One Piece baru-baru ini diramaikan dengan spekulasi mengenai kemunculan kembali kru legendaris Raja Bajak Laut, Scooper Gaban. Kabar nan beredar menyebut adanya pertarungan sengit antara Scooper Gaban melawan karakter berjulukan Sommers pada chapter 1178. Namun, benarkah info tersebut merupakan bagian dari alur resmi Eiichiro Oda?

Status Rilis One Piece Chapter 1178

Berdasarkan pengesahan info terbaru hingga September 2026, manga One Piece belum mencapai chapter 1178. Saat ini, alur cerita resmi tetap berfokus pada saga terakhir nan sedang berjalan. Oleh lantaran itu, narasi mengenai pertarungan di chapter 1178 dapat dipastikan sebagai fan-fiction alias teori nan belum terverifikasi secara resmi oleh Weekly Shonen Jump maupun Eiichiro Oda.

Siapakah Scooper Gaban dan Sommers?

Untuk memahami konteks ini, berikut adalah rincian mengenai karakter nan disebutkan:

• Scooper Gaban: Karakter resmi dalam One Piece. Ia adalah tangan kiri Gol D. Roger dan salah satu petarung terkuat di kapal Oro Jackson. Meskipun sering muncul dalam kilas kembali (seperti saat melawan kru Shirohige), keberadaannya di masa sekarang tetap menjadi misteri besar.
• Sommers: Data sedang divalidasi. Dalam kanon resmi One Piece, tidak ada karakter berjulukan Sommers nan mempunyai peran signifikan alias terhubung dengan Scooper Gaban. Nama ini kemungkinan besar adalah karakter orisinal buatan fans (OC) alias kesalahan translasi dari teori organisasi luar negeri.

Hingga saat ini, Eiichiro Oda belum memberikan petunjuk resmi mengenai kembalinya Scooper Gaban ke lini masa utama untuk berkompetisi dengan karakter baru mana pun.

Mengapa Teori Ini Muncul?

Munculnya klaim mengenai "One Piece 1178" sering kali dipicu oleh unggahan di platform media sosial seperti TikTok alias YouTube nan menggunakan thumbnail hasil editan AI alias ilustrasi buatan penggemar. Penggemar sangat menantikan kemunculan Gaban lantaran dia adalah satu-satunya petarung level atas dari era Roger nan belum menunjukkan kekuatannya di era baru, berbeda dengan Silvers Rayleigh.

Informasi mengenai pertarungan Scooper Gaban vs Sommers di One Piece 1178 adalah tidak akurat secara kanon. Para pembaca disarankan untuk tetap mengikuti rilis resmi di platform legal seperti MangaPlus untuk mendapatkan info cerita nan sah langsung dari sumbernya. (Z-4)

Trofi Liga Champions.(AFP/INA FASSBENDER)

BADAN Sepak Bola Eropa (UEFA) resmi mengumumkan venue pertandingan puncak untuk kejuaraan antarklub paling bergengsi di Benua Biru. Berdasarkan rilis resmi UEFA pada Selasa, Muenchen dan Barcelona dipastikan menjadi tuan rumah partai final Liga Champions untuk dua musim beruntun mendatang.

Stadion Muenchen Football Arena nan merupakan kandang dari Bayern Muenchen dijadwalkan menjadi panggung megah bagi laga final Liga Champions musim 2027/2028 nan bakal dihelat pada 27 Mei 2028. Sementara itu, megahnyastadion kebanggaan FC Barcelona, Camp Nou, terpilih untuk menggelar partai puncak Liga Champions musim 2028/2029 pada 2 Juni 2029.

Selain Liga Champions, UEFA turut menetapkan venue untuk laga final Liga Europa dan Liga Conference pada dua musim nan sama. UEFA memutuskan Bucharest, Beograd, Turin, dan Budapest menjadi tempat laga final Liga Europa dan Liga Conference pada dua musim nan sama.

Final Liga Europa musim 2027/2028 bakal dilangsungkan di Stadion Nasional, Bucharest, Rumania, sedangkan Stadion Nasional di Beograd, Serbia, menjadi tuan rumah final 2029.

Tidak hanya itu, UEFA juga menetapkan tuan rumah untuk arena Piala Super UEFA. Johan Cruyff Arena di Amsterdam, Belanda, bakal menjadi venue Piala Super UEFA 2027, disusul jenis 2028 nan bakal dilangsungkan di Astana Arena, Kazakhstan.

(Ant/P-4)

SBM ITB kembali membuka Coaching Clinic MSMEs 2026 Batch 16.(Dok.SBM ITB)

SEKOLAH Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) kembali membuka Coaching Clinic MSMEs 2026 Batch 16 untuk mendampingi sekitar 150 pelaku upaya mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program nan bekerja sama dengan YGKT48 dan Akseleraksi itu memberikan pendampingan upaya selama tiga hingga enam bulan.

Director of The Greater Hub SBM ITB Dina Dellyana mengatakan program tersebut dirancang untuk membantu UMKM menghadapi persoalan upaya nan dihadapi sehari-hari, mulai dari operasional, perubahan pasar, hingga tekanan terhadap margin keuntungan.

"UMKM mempunyai peran strategis dalam perekonomian nasional. Karena itu, untuk mendukung pertumbuhan Indonesia di masa depan, SBM memulai Klinik Bimbingan untuk UMKM nan telah melangkah selama delapan tahun berturut-turut," kata Dina, Selasa (15/9).

Menurut dia, Coaching Clinic tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga pendampingan individual dan membangun jejaring antarpelaku usaha. Peserta diarahkan untuk mengidentifikasi persoalan upaya nan terjadi di lapangan, kemudian menyusun tujuan nan konkret dan terukur berbareng mentor.

Pendampingan dilakukan secara daring dan luring dengan mempertimbangkan elastisitas peserta dalam mengikuti perkembangan teknologi. Berbeda dengan training konvensional nan berpusat pada pembelajaran di kelas, program tersebut menempatkan peserta dalam hubungan langsung dengan mentor.

"Peserta dituntut aktif berdiskusi, mengevaluasi persoalan, serta menerapkan hasil pendampingan dalam aktivitas upaya sehari-hari," ujarnya.

Dina menjelaskan, dalam periode lima minggu peserta diharapkan menentukan satu tujuan utama nan mau dicapai. Mereka kemudian mendiskusikan tantangan upaya dan membangun komunikasi rutin dengan mentor melalui sesi training mingguan minimal 30 menit.

Professor of Entrepreneurship sekaligus Head of Entrepreneurship and Technology Management Research Group SBM ITB Wawan Dhewanto mengatakan pola pendampingan dibuat elastis sesuai kebutuhan peserta. Pertemuan tatap muka berjalan Senin hingga Rabu, sedangkan sesi daring digelar Kamis dan Jumat.

"Skema tersebut memungkinkan peserta tetap memperoleh pendampingan secara konsisten tanpa mengganggu aktivitas upaya mereka. Pelatihan dirancang untuk konsentrasi pada masalah upaya praktis, bukan sekadar menyediakan ruang untuk berbagi frustrasi," kata Wawan.

Dalam Coaching Clinic MSMEs Batch 16, peserta juga diperkenalkan dengan metode GROW, ialah Goals (tujuan), Reality (realitas), Options (pilihan), dan Will (kemauan). Metode tersebut digunakan untuk membantu peserta menyederhanakan persoalan upaya menjadi tujuan nan lebih jelas.

Peserta kemudian diajak memetakan kondisi aktual, mempertimbangkan pilihan solusi, dan menentukan tindakan nan dapat segera dijalankan. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya berjuntai pada kualitas saran mentor, tetapi juga keahlian peserta menerapkan hasil pendampingan.

"Prinsip dasar Coaching Clinic adalah bahwa nasihat hanya berfaedah jika seseorang menindaklanjutinya. Nilai nan diperoleh peserta dari program ini terletak bukan semata pada kualitas bimbingan, melainkan pada apakah pengarahan tersebut diterjemahkan menjadi tindakan," ujar Wawan.

Program tersebut diharapkan membantu UMKM merespons kenaikan biaya operasional, perubahan perilaku konsumen, dan tekanan terhadap keuntungan. Selain pendampingan individu, peserta memperoleh kesempatan memperluas jaringan dan berganti pengalaman dengan pelaku upaya lain. (E-2)

Pemain Dewa United Taisei Marukawa.(ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto)

MANAJEMEN Dewa United Banten FC menyatakan support penuh terhadap proses naturalisasi nan tengah dijalani oleh gelandang serang jagoan mereka, Taisei Marukawa. Klub berharapan pemain asal Jepang tersebut nantinya bisa mendapat kesempatan untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Presiden Dewa United Banten FC, Ardian Satya Negara, mengungkapkan bahwa Marukawa telah memenuhi syarat emosional dan lingkungan lantaran sudah berkarier serta tinggal di Indonesia selama lima tahun sejak 2021.

"Dia sudah lima tahun tinggal dan berkarier di Indonesia, jadi secara lingkungan dan kehidupan sehari-hari dia juga sudah sangat dekat dengan Indonesia," ujar Ardian dikutip dari Antara, Selasa (15/9). 

Menurut Ardian, pengalaman panjang Marukawa di kejuaraan sepak bola Tanah Air, termasuk saat dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Indonesia musim 2021/2022, menjadi modal berharga. Adaptasi nan matang, pemahaman mendalam terhadap karakter kompetisi, hingga kemampuannya berkata Indonesia dengan percaya diri dinilai bakal membantunya sigap membaur dengan style permainan Skuad Garuda di level internasional.

Dari segi teknis, manajemen Dewa United menilai pemain berumur 29 tahun itu mempunyai atribut permainan nan komplit untuk memperkaya opsi lini serang Timnas Indonesia. Kecepatan, kreativitas, serta style bermain eksplosif nan dimiliki Marukawa diyakini bisa memberikan ragam strategi tambahan bagi tim nasional.

"Kami berambisi pengalaman dan keahlian dia miliki nantinya bisa memberikan kontribusi positif andaikan dia mendapat kesempatan untuk memperkuat Timnas Indonesia," pungkas Ardian. (Ant/P-4)

Sejumlah wilayah di Jakarta dilaporkan mengalami kekeringan buntut tandus panjang. Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta pun mengatakan telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapinya.

Ketua Sub Kelompok Pengendalian dan Penyediaan Air Bersih-Bidang Geologi, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Maman Supratman, menyebut pihaknya menyiapkan tiga langkah utama.

"Merespons kejadian sumur masyarakat nan mengering di sejumlah wilayah Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta melakukan upaya-upaya mitigasi kekeringan akibat musim kemarau," ucap Maman saat dihubungi, Selasa (15/9).

"Pemprov DKI menerapkan 3 langkah strategis untuk mengantisipasi potensi kekeringan tersebut," tambahnya.

Langkah-langkah itu pun dibagi menjadi langkah jangka pendek, menengah, dan panjang.

"Langkah pertama sekaligus sebagai upaya jangka pendek dilakukan dengan mendistribusikan air bersih melalui mobil tangki ke wilayah nan belum terlayani air bersih perpipaan," jelas Maman.

"Sebagai langkah menengah, Pemprov DKI melakukan pembangunan reservoir komunal dan penguatan sistem air bersih. Kemudian untuk jangka panjang dilakukan melalui pembangunan prasarana pengolahan air siap pakai nan tersebar merata," lanjut dia.

Maman melanjutkan, Dinas SDA berbareng PAM Jaya menyiagakan 70 unit mobil tangki air bersih, 6 IPA Mobile, dan 22 Kios Air di wilayah Jakarta Utara serta Jakarta Barat nan siap disalurkan kepada masyarakat nan membutuhkan.

"Selain IPA Mobile, Dinas SDA juga punya IPA IPA nan disiagakan nan saat ini sudah dikelola PAM Jaya seperti IPA Setu Babakan 30 LPS, IPA Tomang kapabilitas 20 LPS, IPA Danau Sunter Selatan 5 LPS dan IPA Pompa Ancol 5 LPS," ujarnya.

"Kemudian bagi masyarakat Jakarta nan memerlukan support air bersih dapat bersurat secara resmi ke Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Permohonan bakal segera ditindaklanjuti sehingga suplai air bersih dapat diterima bagi masyarakat terdampak kekeringan," lanjutnya.

Dinas SDA pun mengimbau masyarakat untuk beranjak dari penggunaan air tanah ke air bersih perpipaan.

"Selain suplai air nan lebih stabil, penggunaan air bersih perpipaan juga dapat mengurangi potensi penurunan permukaan tanah akibat penggunaan air tanah berlebih," tandasnya.

Berikut Tata Cara Sholat Istikharah(magnifik)

SHOLAT istikharah adalah salat sunah nan dikerjakan untuk memohon petunjuk dan pilihan terbaik dari Allah SWT ketika menghadapi suatu perkara alias pilihan nan belum diketahui mana nan lebih baik.

Sholat ini dilakukan sebanyak dua rakaat, kemudian dilanjutkan dengan membaca angan istikharah.

Berikut Tata Cara Sholat Istikharah

1. Berwudu

Pastikan tubuh, pakaian, dan tempat salat dalam keadaan suci. Kemudian menghadap kiblat.

2. Membaca Niat Sholat Istikharah

Bacaan Arab

أُصَلِّي سُنَّةَ الْاِسْتِخَارَةِ رَكْعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى

Bacaan Latin

Ushalli sunnatal istikhaarati rak‘ataini lillaahi ta‘aalaa.

Artinya

“Aku beriktikad salat sunah istikharah dua rakaat lantaran Allah Ta'ala.”

3. Takbiratul Ihram

Angkat kedua tangan dan membaca Allahu Akbar, kemudian bersedekap.

4. Rakaat Pertama

Baca angan iftitah, Al-Fatihah, kemudian surat alias ayat Al-Qur'an nan mudah dibaca. Setelah itu lakukan rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, lampau sujud kedua.

5. Rakaat Kedua

Berdiri untuk rakaat kedua, membaca Al-Fatihah dan surat alias ayat Al-Qur'an. Selanjutnya lakukan rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan sujud kedua.

6. Tasyahud dan Salam

Setelah sujud kedua pada rakaat kedua, duduk untuk membaca tasyahud, kemudian membaca shalawat. Setelah itu mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri.

Doa Sholat Istikharah

Bacaan Arab

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ.

Bacaan Latin

Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, wa astaqdiruka biqudratika, wa as'aluka min fadhlikal-'azhim, fa innaka taqdiru wa la aqdiru, wa ta'lamu wa la a'lamu, wa anta 'allamul-ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal-amra khairun li fi awal wa ma'asyi wa 'aqibati amri, faqdurhu li wa yassirhu li, tsumma barik li fihi. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal-amra syarrun li fi awal wa ma'asyi wa 'aqibati amri, fashrifhu 'anni washrifni 'anhu, waqdur liyal-khaira haitsu kana, tsumma ardhini bihi.

Artinya

“Ya Allah, sesungguhnya saya memohon pilihan nan terbaik kepada-Mu dengan ilmu-Mu, dan saya memohon keahlian kepada-Mu dengan kekuasaan-Mu. Aku memohon kepada-Mu sebagian dari karunia-Mu nan agung. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa sedangkan saya tidak berkuasa, Engkau mengetahui sedangkan saya tidak mengetahui, dan Engkau Maha Mengetahui perkara-perkara gaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini baik bagiku dalam agamaku, kehidupanku, dan akibat urusanku, maka takdirkanlah dia untukku, mudahkanlah dia bagiku, kemudian berkahilah saya di dalamnya. Jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini jelek bagiku dalam agamaku, kehidupanku, dan akibat urusanku, maka jauhkanlah dia dariku dan jauhkanlah saya darinya. Takdirkanlah kebaikan untukku di mana pun kebaikan itu berada, kemudian jadikanlah saya ridha dengannya.”

Sholat istikharah dapat dilakukan ketika seseorang menghadapi pilihan nan mubah dan memerlukan petunjuk Allah SWT, misalnya memilih pekerjaan, pendidikan, tempat tinggal, alias keputusan krusial lainnya.

Istikharah bukan berfaedah kudu menunggu mimpi sebagai jawaban. Setelah berdoa, seseorang tetap perlu mempertimbangkan pilihan dengan baik, mencari informasi, bermusyawarah, kemudian bertawakal kepada Allah SWT. (Z-4)

Sumber: zalora, ruangguru