Dua kakak beradik nan berumur 15 dan 14 tahun membakar dapur Madrasah Ibtidaiyah (MI) YAPPI Natah di Jalan Ngawen-Nglipar, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul. Diduga, perbuatan itu dilandasi dengan rasa dendamnya akibat dibully.

Sang kakaknya sudah tidak bersekolah. Sementara adiknya tetap berguru di MI tersebut. Mereka merencanakan pembakaran ini lantaran si kakak mengaku pernah dibully temannya dan dipukul salah seorang guru.

"Kalau pengakuan daripada kedua pelaku ini, pelaku anak ini, mengaku pernah (jadi) korban bullying, waktu dulu 7 tahun nan lalu, menjadi korban bullying maupun ada pemukulan daripada guru. Tapi itu baru sebatas pengakuan, tapi belum kita tindak lanjuti lebih lanjut," kata Kasat Reskrim Polres Gunungkidul AKP Tri Hartanto saat konvensi pers di kantornya, Jumat (21/8).

"Saat ini sekarang nan kakaknya nan usia 15 tahun sudah tidak sekolah, tapi nan satunya nan adiknya tetap bersekolah," katanya.

Tri mengatakan bullying dilakukan oleh sesama siswa saat pelaku tersebut tetap kelas 1 alias 2, sekitar tujuh tahun silam.

"Dia sempat waktu 7 tahun nan lalu, dia pernah belajar di situ, sekolah di situ, dia hanya sebatas menyampaikan dulu pernah diejek sama temannya dan dia pernah dipukul gurunya nan dulu waktu kelas 1," katanya.

"Dendam, dia hanya menyampaikan dendam, dia jengkel," tuturnya.

Pengakuan: Bakar Pasti Ramai

Keduanya membawa solar dari rumah. Mereka membakar dapur sekolah dengan jerami dan kertas nan ditemukan di lokasi.

"Spontan. Ketika itu membujuk adiknya spontan, "Kalau ini kita bakar pasti kelak jadi ramai," katanya gitu," jelas Tri.

Polisi Selidiki Bullying dan Pemukulan

Mengenai pengakuan jadi korban bullying dan pemukulan, polisi menegaskan bakal menyelidiki lebih lanjut.

"Akan didalami. Makanya kan kita ada pendampingan dari Bapas, dinas terkait, UPTD PPA," ujarnya.

Ruang Kelas Bisa Digunakan

Tri mengatakan saat ini garis polisi hanya ada di titik terbakar. Ruangan lain sudah bisa digunakan untuk belajar mengajar.

"Kalau nan di letak terbakar tetap terpasang untuk police line-nya, sedangkan ruang kelas nan tidak terbakar sudah dibuka, sehingga tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar," katanya.

Polisi belum menentukan pasal kepada dua bocah ini. Keduanya sempat diperiksa di instansi polisi tetapi tidak ditahan lantaran tetap di bawah umur.

"Kami ini kan tetap taraf penyelidikan, jadi kita belum menerapkan pasal. Kami hanya sebatas untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa pidana dan kelak ke depan kita bakal menghadirkan daripada para pihak, dinas terkait, lantaran ini menyangkut anak, otomatis kudu ada pendampingan daripada tersebut," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Freeport Indonesia (PTFI) memproyeksikan kontribusi tahunan ke negara bisa menembus nomor di atas Rp 100 triliun jika produksi tambang pulih 100%. Diperkirakan, operasional tambang mulai kembali normal 100% pada akhir 2027.

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menjelaskan, pemulihan operasional tambang pasca kejadian longsor material basah pada September 2025 lampau itu tetap memerlukan waktu. Ia menegaskan bahwa peningkatan kapabilitas produksi dilakukan secara bertahap, nan mana pada akhir 2026 ditargetkan berada di level 65% dari kondisi normal.

"Tahun depan (setoran ke negara) tentu bakal lebih tinggi lagi lantaran tahun depan kita kan bisa mencapai Semester I (2027) itu 75% dan akhir tahun depan itu menuju ke 100%. Dan jika kita sudah 100% itu kontribusi kepada negara bisa luar biasa besar, lebih dari Rp 100 triliun, mungkin Rp 120 triliun setiap tahunnya," katanya di Tembagapura, Papua Tengah, dalam program Mining Zone CNBC Indonesia, dikutip Jumat (21/8/2026).

Proyeksi peningkatan setoran hingga Rp 120 triliun alias setara US$ 7 miliar per tahun tersebut setelah kapabilitas produksi penuh dihitung berasas dugaan nilai komoditas tembaga dan emas nan stabil di pasar global.

Selain setoran langsung ke pemerintah pusat, kontribusi tersebut mencakup biaya bagi hasil untuk pemerintah wilayah di wilayah Provinsi Papua Tengah.

"Di tahun 2028 itu kita dari forecast nan ada sekarang dengan nilai mineral nan patokan kita tuh nilai tembaga US$ 6 per pound, nilai emas US$ 4.500 per ounce. Dengan patokan nilai seperti itu, kita bisa berkontribusi kepada negara lebih dari US$ 7 miliar," ujarnya.

Meskipun produksi belum optimal, perusahaan tetap memproyeksikan kontribusi ke kas negara pada 2026 berada pada kisaran Rp 47 triliun melalui setoran pajak, dividen, serta royalti.

"Tahun ini kita dalam mode recovery jadi memang produksi hanya sekitar 65% dan tapi meskipun demikian kita tetap bakal berkontribusi kepada negara kira-kira Rp 47 triliun menurut proyeksi nan kita rencanakan di tahun ini," ungkapnya.

Dalam mencapai sasaran operasional penuh tersebut, pihaknya terus mempercepat pengeluaran material lumpur basah nan saat ini progresnya sudah mencapai 84%. Perusahaan juga melakukan modifikasi teknis pada sejumlah peralatan tambang agar lebih andal dalam mendukung proses peningkatan produksi ke depan.

"Fokus kita bukan hanya tahun ini, tapi adalah long term-nya apalagi jika kita diperpanjang, sudah resmi diperpanjang melampaui tahun 2041," tandasnya.

(wia) [Gambas:Video CNBC]

Pengungsi di Desa Pangga, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, NTT(Dok.BNPB)

TOTAL korban meninggal bumi akibat gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 15 Agustus 2026 mencapai 83 orang, 

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan mengatakan, delapan korban tambahan tersebut merupakan korban meninggal akibat dampak tidak langsung gempa.  Rinciannya, dua orang di Kabupaten Manggarai, dua orang di Manggarai Timur, tiga orang di Nagekeo, dan satu orang di Ngada.

“Pada hari ini (21/8), pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian barat, pada hari Jumat, 21 Agustus 2026, jumlah nan meninggal menjadi 83 jiwa. nan semula kami sampaikan 75 jiwa, bertambah 8 jiwa,” kata Berton.

Selain korban meninggal, dia mengatakan jumlah penduduk nan mengalami luka-luka juga meningkat menjadi 986 orang, dari sebelumnya 907 orang alias bertambah 79 orang.

Sementara itu, jumlah pengungsi melonjak menjadi 110.785 jiwa, bertambah 18.050 orang daripada info sebelumnya sebanyak 92.735 jiwa.

Berton mengatakan, hingga sekarang BMKG telah mencatat 4.258 kali gempa susulan setelah gempa utama. Gempa susulan terbesar mencapai magnitudo 6,8, sedangkan nan terkecil 1,1. Dari ribuan gempa susulan tersebut, sebanyak 118 kali dirasakan oleh masyarakat.

Untuk kerusakan rumah, info sementara mencapai 44.946 unit. Data tersebut tetap terus diperbarui oleh posko di masing-masing kabupaten berasas tingkat kerusakan dan bakal ditetapkan secara by name by address alias berasas nama dan alamat penduduk terdampak.

Dari info rumah rusak berat, tiga kabupaten dengan jumlah tertinggi ialah Manggarai Timur sebanyak 5.962 unit, Manggarai 3.146 unit, dan Manggarai Barat 3.050 unit.

Berton menegaskan, pemutakhiran info kerusakan tetap terus dilakukan untuk memastikan jumlah dan kategori kerusakan rumah sesuai dengan kondisi penduduk terdampak di lapangan.

Di tengah penanganan bencana, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengunjungi sejumlah letak pengungsian dan penduduk terdampak gempa di Flores.

Sehari sebelumnya, Wapres Gibran datang di tengah penduduk terdampak di pos pengungsian dan Stadion Gelora Samador, Kabupaten Sikka. Kunjungan tersebut dilakukan berbareng Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kepala BNPB, serta jejeran mengenai lainnya.

Menurutnya, pada Jumat, 21 Agustus 2026, Wapres kembali mengunjungi penduduk terdampak di Desa Kota, Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur, serta Desa Ruis, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai.

Dalam kunjungannya, Wapres menyapa dan berbincang langsung dengan warga, sekaligus menyampaikan dukacita atas musibah nan terjadi."Kehadiran Bapak Wakil Presiden merupakan bentuk kehadiran negara pada saat bencana, dan pemenuhan kebutuhan penduduk terdampak menjadi prioritas kami,” kata Berton.

Menurut Berton, BNPB memastikan pengedaran support untuk masyarakat terdampak terus dilakukan melalui Pos Pendamping Logistik Nasional nan beraksi di Gedung Halim Perdanakusuma.

Distribusi support diarahkan ke Bandara Komodo Labuan Bajo dan Bandara Frans Seda Maumere. Bantuan nan didistribusikan mencapai 65 ton menuju Maumere dan 20 ton menuju Labuan Bajo, sehingga total support pada hari tersebut mencapai 85 ton.

Sementara itu, total support logistik nan telah didistribusikan sejak 15 hingga 21 Agustus 2026 mencapai 776 ton. Berton mengapresiasi seluruh pihak nan telah memberikan support bagi masyarakat terdampak gempa di Flores. Bantuan nan diterima, kata dia, dipastikan disalurkan melalui beragam moda transportasi hingga tiba di tangan masyarakat.

“Setiap support nan diterima dipastikan didistribusikan melalui pikulan udara, pikulan darat, maupun pikulan laut, hingga tiba sampai di masyarakat nan terdampak,” ujarnya.( H-4)

Makanan unik Indonesia Peranakan dengan Twist Modern

Rapat Musyawarah Desa (Musdes) Kebonsari, Sidoarjo, berangkaian aktivitas puncak peringatan HUT ke-81 RI nan bakal membatasi penggunaan sound horeg.(MI/Heri Susetyo)

PEMERINTAH Desa Kebonsari, Kecamatan Candi Kabupaten, Sidoarjo, Jawa Timur, memberlakukan izin ketat mengenai penggunaan sound horeg pada puncak peringatan HUT ke-81 RI nan bakal digelar 5–6 September 2026. Langkah ini diambil untuk menjaga kenyamanan penduduk tanpa mematikan produktivitas generasi muda.

Kepala Desa Kebonsari Moch Chusaini menyatakan, pembatasan volume bunyi di lintasan pawai Karnaval Perjuangan merupakan hasil kesepakatan Rapat Musyawarah Desa (Musdes). Selama melintasi rute pawai, intensitas bunyi sound system wajib dibatasi.

"Volume bunyi wajib disesuaikan pada tingkat wajar, layaknya musik pada aktivitas hajatan. Kami tidak membatasi produktivitas Gen Z dan milenial, namun kenyamanan masyarakat tetap prioritas utama," tegas Chusaini, Jumat (21/8).

Untuk mengakomodasi peserta nan mau menguji kualitas audio, panitia menyediakan arena unik di lapangan desa. Di letak tersebut, peserta bebas menampilkan performa penuh di hadapan majelis juri untuk memperebutkan hadiah. Panitia juga menyiapkan hukuman tegas berupa diskualifikasi dari iring-iringan bagi peserta nan melanggar pemisah volume bunyi selama pawai.

Selain pawai budaya dan kejuaraan audio, seremoni peringatan kemerdekaan ini juga dirangkaikan dengan bazaar UMKM. Pemdes Kebonsari melibatkan pelaku upaya mini dan pedagang lokal guna menggerakkan perekonomian penduduk di sekitar letak kegiatan. (HS/E-4)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kawasan industri Indonesia terus bergerak menjauh dari Jakarta menuju wilayah dengan biaya investasi nan lebih rendah. Pergerakan tersebut terlihat di sepanjang koridor timur hingga Pantura, termasuk area Kendal dan Batang.

Pergeseran letak industri menjadi kesempatan bagi wilayah untuk mendapatkan investasi dan lapangan kerja baru. Namun, pembangunan tersebut juga membawa tantangan lingkungan, terutama bagi area pesisir nan menghadapi ancaman banjir rob dan abrasi.

"Yang pasti penanammodal area industri itu selalu mencari tempat dengan capex (belanja modal) dan opex (belanja operasional) nan rendah. Sekarang Jakarta udah enggak mungkin lantaran UMK-nya Rp5,1 apa Rp5,2 juta, makanya mulai bergeser ke arah Kendal, Batang, lantaran mungkin biaya SDM-nya tetap bisa dikendalikan oleh para investor," kata Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota Indonesia (IAP) Adriadi Dimastanto kepada CNBC Indonesia Jumat (21/8/26).

Pertumbuhan area industri di Pantura perlu diikuti perubahan langkah pembangunan kawasan. Infrastruktur industri tidak bisa hanya mengejar kapabilitas produksi tanpa memperhitungkan kondisi lingkungan di sekitarnya.

Ancaman banjir rob dan pengikisan dapat menjadi akibat jangka panjang bagi area industri. Jika persoalan tersebut tidak ditangani sejak awal, biaya nan muncul di masa depan bisa jauh lebih besar.

"Kalau kita memandang ini berfaedah Pantura itu bakal menjadi koridor industri, sementara Pantura itu juga punya tantangan tuh banjir rob, abrasi. Jadi industri nan berkembang kudu punya visi sebagai green industry, bukan industri nan tidak memperhatikan sensitivitas lingkungan," ujarnya.

Pembangunan area industri dapat sekaligus menjadi kesempatan untuk memperbaiki kondisi lingkungan. Pengembang dan pelaku industri mempunyai ruang untuk menyiapkan area hijau, sistem tangkapan air serta prasarana nan lebih adaptif terhadap perubahan kondisi pesisir.

Kendaraan investasi juga perlu dibarengi dengan tanggung jawab terhadap wilayah sekitar. Pengembangan industri semestinya tidak membikin pemerintah wilayah menanggung seluruh akibat lingkungan nan muncul dari pertumbuhan kawasan.

"Industri-industri Pantura tuh kudu sudah mulai tahu bahwa mereka kudu sediakan ruang hijau lebih banyak, tangkapan-tangkapan air, terus mencegah banjir gimana. Nah jika mereka enggak pikirin itu, 5-10 tahun tenggelam itu Pantura. Kalau Pantura kemudian berkembang menjadi koridor industri, justru industri-industri inilah nan kudu berkedudukan membantu wilayah kita agar punya keseimbangan lingkungan nan lebih baik lagi," kata Dimas.

Sebelumnya, Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia, Syarifah Syaukat mengatakan aktivitas industri tetap terkonsentrasi di beberapa sub-market utama. Bekasi dan Karawang menjadi wilayah dengan transaksi lahan terbesar pada semester pertama 2026.

"Baik, sebagai ringkasan pasar dari performa area industri di Greater Jakarta, kami bisa sampaikan bahwa tetap Bekasi dan Karawang saat ini sebagai sub-market dengan transaksi terbesar di semester 1 tahun 2026," ujar Syarifah dalam konpers virtual, Kamis (20/8/2026).

(dce) [Gambas:Video CNBC]

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., memimpin Upacara Hari Juang Polri Tahun 2026 di Monumen Polisi Istimewa, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (21/8/2026). Peringatan ini menjadi momentum untuk mengenang perjuangan Polisi Istimewa Surabaya sekaligus menghidupkan kembali semangat pengabdian Polri dalam menjaga keamanan, mendukung pembangunan, dan mendorong kemajuan bangsa.

Hari Juang Polri diperingati setiap 21 Agustus, bertepatan dengan peristiwa berhistoris Proklamasi Polisi nan dikumandangkan di Surabaya pada 21 Agustus 1945. Peristiwa tersebut menjadi tonggak keteguhan sikap personil Kepolisian untuk berdiri berbareng Republik Indonesia dan mengambil bagian dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Sejarah mencatat, pada 20 Agustus 1945, Iptu Muhammad Jasin berbareng personil Polisi Istimewa Surabaya menyepakati pernyataan kesetiaan kepada Negara Republik Indonesia sekaligus menyusun teks Proklamasi Polisi. Sehari kemudian, Muhammad Jasin memimpin apel di Markas Polisi Istimewa Surabaya dan membacakan Proklamasi Polisi nan diikuti seluruh anggotanya.

Proklamasi tersebut tidak hanya menjadi pernyataan kesetiaan, tetapi juga menegaskan tekad Polisi Istimewa Surabaya untuk berjuang berbareng rakyat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semangat itu diwujudkan melalui keterlibatan aktif Polisi dalam melucuti persenjataan Jepang, menyalurkan senjata kepada badan-badan perjuangan dan wilayah lain, hingga melakukan perlawanan terhadap Sekutu dalam rangkaian perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Dalam rangkaian upacara, Kapolri selaku Inspektur Upacara memimpin mengheningkan cipta dan membacakan Naskah Proklamasi Polisi. Pembacaan kembali naskah berhistoris tersebut menjadi pengingat bahwa semangat perjuangan para pendahulu kudu terus diwarisi dan diterjemahkan sesuai tantangan pada setiap zaman.

Jika pada masa awal kemerdekaan perjuangan Polri diarahkan untuk mempertahankan kedaulatan bangsa, maka saat ini semangat nan sama diwujudkan melalui upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Stabilitas keamanan menjadi salah satu fondasi krusial bagi keberlangsungan pembangunan. Karena itu, setiap penyelenggaraan tugas Polri mempunyai peran strategis dalam menciptakan rasa aman, menjaga aktivitas masyarakat tetap berjalan, serta mendukung terciptanya suasana nan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa.

Momentum Hari Juang Polri sekaligus menjadi refleksi bagi seluruh personel untuk terus menjaga nilai keberanian, pengabdian, loyalitas, integritas, serta semangat pantang menyerah nan diwariskan para pendahulu. Nilai-nilai tersebut menjadi modal krusial bagi Polri untuk menjawab beragam tantangan tugas nan semakin kompleks sekaligus memenuhi angan masyarakat terhadap pelayanan Kepolisian nan semakin baik.

Semangat berjuang berbareng rakyat nan ditunjukkan Polisi Istimewa Surabaya juga tetap relevan hingga saat ini. Kemajuan bangsa memerlukan persatuan, stabilitas, serta sinergi seluruh komponen masyarakat. Dalam konteks tersebut, Polri terus mengambil bagian dengan menjaga keamanan, membangun kedekatan dengan masyarakat, dan memperkuat kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan.

Upacara Hari Juang Polri Tahun 2026 diikuti jejeran Polri dan dihadiri 203 tamu undangan dari beragam unsur, mulai dari Mabes Polri, Forkopimda, Pemerintah Kota Surabaya, tokoh kepercayaan dan masyarakat, mahasiswa, akademisi, veteran, hingga family besar Polri.

Peringatan di Kota Pahlawan tersebut menegaskan bahwa semangat perjuangan Polri tidak berakhir pada catatan sejarah. Delapan puluh satu tahun setelah Proklamasi Polisi dikumandangkan, api perjuangan itu terus diwariskan kepada setiap generasi Bhayangkara untuk menjaga stabilitas, melayani masyarakat, serta memberikan pengabdian terbaik demi mendukung pembangunan dan mendorong Indonesia terus bergerak maju.

Sebanyak 332 mahasiswa dan akademisi dari 16 perguruan tinggi Katolik se-Asia Tenggara, Asia Timur, dan Australia berkumpul di Yogyakarta dalam Konferensi Tahunan ke-32 Association of Southeast and East Asian Catholic Colleges and Universities (ASEACCU), nan berjalan pada 19–21 Agustus 2026. Konferensi ini merupakan hasil kerjasama Universitas Sanata Dharma (USD) dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

ASEACCU sendiri adalah asosiasi perguruan tinggi dan universitas Katolik nan berdiri sejak 1991 dan sekarang beranggotakan kampus-kampus Katolik di area Asia Timur dan Asia Tenggara. Asosiasi ini menjadi wadah bagi para anggotanya untuk saling berdialog, berbagi sumber daya, dan memperkuat identitas berbareng sebagai lembaga pendidikan Katolik. ASEACCU juga tergabung dalam Federasi Universitas Katolik Internasional (IFCU) nan mewakili pendidikan tinggi Katolik se-Asia Timur dan Asia Tenggara di kancah global.

Konferensi tahun ini mengangkat tema "Education, Hope, and Human Flourishing: Fostering Intercultural Encounter and Dialogue", nan menyoroti peran pendidikan tinggi Katolik di tengah bumi nan semakin terhubung namun juga rentan terpecah. Rektor Universitas Sanata Dharma, Albertus Bagus Laksana, menjelaskan bahwa perbincangan antarbudaya menjadi kunci untuk menjawab tantangan tersebut.

"Pendidikan tinggi Katolik (universitas Katolik) perlu memberi perhatian pada perbincangan antarbudaya sebagai sarana bagi orang-orang dari latar belakang berbeda untuk saling berjumpa secara lebih mendalam dan memperkuat ikatan persaudaraan serta solidaritas," ujarnya dalam sambutan pembukaan aktivitas tersebut, Rabu (19/8).

Wakil Rektor IV Universitas Sanata Dharma sekaligus personil Organizing Committee, Caecilia Tutyandari, menegaskan konvensi tahunan ini menjadi bentuk nyata jejaring kerjasama antar-universitas Katolik di area Asia Tenggara dan Asia Timur.

"Konferensi ini adalah aktivitas tahunan. Ini sangat krusial lantaran merupakan salah satu perwujudan gimana kerjasama jejaring antar-universitas Katolik di Asia Tenggara dan Asia Timur ini terjalin. Hal ini merupakan corak nyata gimana kerjasama di tingkat dunia itu menjadi sangat penting," ujarnya.

Merespons tantangan tersebut, panitia merancang Student Workshop nan mempertemukan mahasiswa lintas negara untuk membahas relevansi kearifan tradisional dari budaya masing-masing dalam menjawab persoalan kontemporer.

Antusiasme itu turut dirasakan langsung oleh para peserta nan hadir. Delegasi asal Korea Selatan, Haebin Back, mengaku obrolan lintas negara ini membuka langkah pandang baru tentang komunikasi antarpeserta.

"Menurut saya, peserta lain sangat antusias dan bisa berkata Inggris dengan baik. Itu menjadi momen berbobot nan saya pelajari dari peserta lain," ujarnya.

Bagi sejumlah delegasi, forum ini turut memantik kedekatan individual nan tak terduga. Delegasi asal Filipina, Yvan James Chi Gonzalez, mengaku menemukan kemiripan suasana Yogyakarta dengan kampung halamannya.

"Ini juga pertama kalinya saya di sini, khususnya di Indonesia. Rasanya seperti di rumah sendiri lantaran beberapa tempat di sini mengingatkan saya pada Filipina," ujarnya.

Pemadaman Karhutla di Kalsel tetap andalkan perangkat tradisional gobyok.(Dok BPBD Kalsel)

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) konsentrasi melakukan upaya untuk melindungi keselamatan masyarakat di enam wilayah terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), meliputi Riau, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan.

"Kami menyampaikan keprihatinan mendalam kepada seluruh lapisan masyarakat nan terdampak penurunan kualitas udara akibat karhutla. Kami memahami sepenuhnya bahwa kondisi kabut asap ini sangat mengganggu kesehatan masyarakat, menghalang aktivitas sosial, dan berakibat negatif pada roda ekonomi. Fokus utama kami saat ini, melakukan upaya untuk melindungi keselamatan masyarakat," tutur Menteri LH, Jumhur Hidayat, dalam siaran persnya, Jumat (21/8).

Saat ini, Indonesia tengah menghadapi kejadian El-Nino kuat nan telah muncul sejak Juli 2026, nan memicu tingginya kerawanan kebakaran rimba dan lahan (karhutla).

Penurunan Kualitas Udara

Berdasarkan pemantauan Kementerian LH, terjadi penurunan kualitas udara nan signifikan di beberapa provinsi. Tercatat konsentrasi PM2.5 di Kampar (Riau) mencapai 48,84 µg/m³, Ogan Ilir (Sumatra Selatan) 47,39 µg/m, Katingan (Kalimantan Tengah) 30,16 µg/m³, Pontianak (Kalimantan Barat) 26,41 µg/m³, Kota Jambi 26,18 µg/m³, dan Banjarmasin (Kalimantan Selatan) 17,40 µg/m³, di mana banyak dari wilayah tersebut telah melewati Baku Mutu Udara Ambien alias masuk dalam kategori tidak sehat.

Sebagai langkah mitigasi dan antisipasi kebakaran lahan nan lebih luas, Menteri LH/Kepala BPLH telah mengambil langkah antara lain, menerbitkan pedoman melalui arsip SE 16 TAHUN 2026 Larangan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar. Sejalan dengan surat info tersebut, Menteri LH/Kepala BPLH telah menyampaikan Instruksi Mendesak Karhutla kepada Gubernur: Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, dan Sumatra Selatan.

Instruksi untuk segera melakukan langkah-langkah perbaikan dan pengamanan sebagai berikut ialah melakukan tindakan pencegahan secara masif di titik-titik rawan dan meningkatkan intensitas patroli campuran terpadu secara rutin sebelum api meluas. Melakukan pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) gambut secara ketat dan segera melakukan pembasahan jika nilai TMAT berada pada level rawan dan sangat rawan.

Mengaktifkan serta memaksimalkan kegunaan operasional Posko Pengendalian Kebakaran Lahan di setiap daerah, serta memastikan kesiapan personel satgas dan prasarana pemadaman. Mengevaluasi info pemantauan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) secara berkala sebagai pedoman pengambilan keputusan mitigasi kesehatan publik. Melakukan pemantauan pada kondisi sekat kanal di wilayah rawan kebakaran rimba dan lahan serta mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk turut menjaga diri selama masa siaga.

"KLH/BPLH berkomitmen penuh untuk menghentikan praktik pembukaan lahan dengan langkah membakar. Kami menginstruksikan pengawasan ketat dan tidak bakal segan memberikan hukuman norma nan tegas, baik berupa hukuman administratif, denda, maupun pidana, kepada pihak mana pun nan melanggar ketentuan larangan membakar lahan. Kami juga bakal terus mengoordinasikan sinergi lintas sektor nan erat antara instansi 
terkait (DLH, BPBD, Dinas Kehutanan, TNI/Polri), pemerintah wilayah (Pemprov, Pemkab/Pemkot), pemegang izin berusaha, dan komponen masyarakat," ujarnya. (DY/E-4)

GURU BESAR AKSI SIMPATIK-Sekitar 20 pembimbing besar dan puluhan civitas akademika Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah (Jateng) menggelar tindakan simpatik tepat di depan patung Jenderal Soedirman(MI/LIELIEK DHARMAWAN)

KOMISI X DPR RI mendesak pertimbangan erhadap sistem penerimaan mahasiswa baru menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nan menjerat Rektor dan dua Wakil Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto.

OTT nan dilakukan pada Kamis (20/8) tersebut diduga berangkaian dengan praktik suap dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Komisi X DPR menilai dugaan tersebut kudu menjadi momentum untuk memperkuat sistem seleksi agar terbebas dari intervensi dan praktik transaksional.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan keprihatinannya atas kasus nan terjadi di lingkungan kampus tersebut. Ia menegaskan, proses penerimaan mahasiswa baru kudu menjunjung tinggi prinsip meritokrasi.

“Kami atas nama Komisi X DPR RI tentu menyatakan rasa prihatin dan sangat menyayangkan jika dugaan pengondisian penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman betul terjadi,” ujar Lalu kepada wartawan, Jumat (21/8).

Menurut politikus PKB tersebut, seleksi mahasiswa baru semestinya dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan keahlian dan prestasi calon mahasiswa, bukan berasas keahlian finansial maupun kedekatan dengan pihak tertentu.

“Penerimaan mahasiswa baru kudu menjadi proses nan objektif, transparan, akuntabel, dan berbasis pada keahlian serta prestasi calon mahasiswa, bukan berasas keahlian bayar alias kedekatan dengan pihak tertentu,” tegasnya.

Lalu menilai perguruan tinggi mempunyai posisi krusial sebagai ruang meritokrasi dan sarana mobilitas sosial. Karena itu, praktik jual beli kesempatan masuk perguruan tinggi tidak boleh dibiarkan.

“Praktik seperti ini tidak boleh terjadi di perguruan tinggi mana pun. Pendidikan tinggi semestinya menjadi ruang meritokrasi dan mobilitas sosial, bukan ruang transaksi nan membuka kesempatan bagi mereka nan mempunyai akses alias keahlian finansial lebih besar,” katanya.

Meski demikian, Komisi X menghormati proses norma nan tengah dilakukan KPK dan meminta publik tidak memberikan vonis sebelum perkara tersebut mempunyai kepastian hukum.

“Tentu kami menghormati sepenuhnya proses norma nan sedang dilakukan KPK dan meminta semua pihak tidak menghakimi sebelum proses norma memberikan kepastian,” ujarnya.

Lalu menilai kasus tersebut sekaligus menjadi peringatan untuk memperketat pengawasan terhadap seluruh jalur penerimaan mahasiswa baru, terutama jalur berdikari nan dinilai mempunyai potensi kerawanan.

“Namun, kasus ini kudu menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap seluruh sistem penerimaan mahasiswa baru, khususnya jalur mandiri, agar tidak membuka celah terjadinya intervensi, suap, alias pengondisian,” jelasnya.

Iamengingatkan akibat kasus rekrot Unsoed dan Wakil Rektor Unsoed tersebut terhadap kepercayaan masyarakat kepada lembaga pendidikan tinggi. Persoalan dalam proses penerimaan mahasiswa baru tidak boleh sampai mencoreng reputasi perguruan tinggi secara keseluruhan.

“Jangan sampai persoalan nan terjadi pada penerimaan mahasiswa baru justru merusak kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi,” kata Lalu. (H-4)

Karhutla di Kalimantan Tengah.(Dok. Antara)

ANGGOTA Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak Pemerintah untuk segera menetapkan status kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di Kalimantan sebagai bencana nasional. Langkah ini dinilai mendesak mengingat akibat kebakaran nan semakin parah telah melumpuhkan aktivitas penduduk serta mengganggu sektor kesehatan dan perekonomian.

Daniel menegaskan bahwa info sebaran titik panas (hotspot) nan dimiliki Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kudu segera direspons dengan tindakan pemadaman nyata dalam hitungan jam.

“Pemerintah perlu menetapkan status karhutla di Kalimantan sebagai musibah nasional lantaran dampaknya sangat signifikan,” ujar Daniel Johan di Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Sebaran Titik Panas Mengkhawatirkan

Berdasarkan info terbaru, terdeteksi sebanyak 1.487 titik panas di seluruh Pulau Kalimantan. Daniel merinci sebaran titik panas tertinggi berada di Kalimantan Tengah dengan 767 titik, disusul Kalimantan Barat sebanyak 560 titik. Sementara itu, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing mencatat 74 titik, serta Kalimantan Utara dengan 3 titik.

“Setiap hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi kudu segera diterjemahkan menjadi daftar letak prioritas nan wajib diverifikasi dan ditangani di lapangan,” tegasnya.

Dampak Kesehatan dan Pendidikan

Kondisi karhutla Kalimantan saat ini telah berakibat langsung pada bumi pendidikan. Di Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak dilaporkan telah meliburkan aktivitas sekolah akibat kabut asap nan membahayakan siswa.

Kekhawatiran ini sejalan dengan info Kementerian Kesehatan nan mencatat lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada tahun 2026 nan menembus nomor 400 ribu kasus per minggu, nan salah satu aspek utamanya dipicu oleh akibat karhutla di musim kemarau.

Keamanan Petugas dan Masyarakat

Selain menuntut tindakan sigap pemerintah, Daniel juga mengingatkan masyarakat nan membantu pemadaman untuk melengkapi diri dengan perangkat pelindung diri (APD) nan memadai. Ia menekankan agar proses pemadaman tetap mengutamakan standar keamanan bagi petugas lapangan nan berjibaku di garda terdepan.

“Jika memang sudah berpotensi membahayakan, serahkan proses pemadaman kepada petugas. Penting juga standar keamanan diperhatikan bagi para petugas lapangan,” pungkasnya. (Ant/H-3)

Jakarta -

Posisi likuiditas perekonomian alias duit beredar dalam makna luas (M2) pada Juli 2026 tercatat mencapai Rp 10.371,1 triliun alias tumbuh sebesar 8,3% dibandingkan periode nan sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan pertumbuhan duit beredar di Indonesia ini melanjutkan tren positif pada bulan sebelumnya, Juni 2026, nan juga tumbuh sebesar 8,7% (yoy).

"Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan duit beredar sempit (M1) sebesar 10,0% yoy dan duit kuasi sebesar 5,6% yoy," jelas Ramadan dalam keterangan resminya, Jumat (21/8/2026).

Ia menjelaskan perkembangan jumlah duit beredar dalam makna luas di Indonesia pada Juli 2026 sebagian besar dipengaruhi oleh penyaluran angsuran dan tagihan bersih kepada pemerintah pusat.

Dalam perihal ini, penyaluran angsuran pada Juli 2026 tercatat sebesar Rp 8.970,2 triliun alias tumbuh 13,0% (yoy). Angka ini tercatat meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 12,1% yoy.

"Kredit nan diberikan hanya dalam corak Pinjaman (Loans), dan tidak termasuk instrumen finansial nan dipersamakan dengan pinjaman, seperti surat berbobot (Debt Securities), tagihan akseptasi (Banker's Acceptances), dan Tagihan Repo," papar Ramadan.

"Selain itu, angsuran nan diberikan tidak termasuk angsuran nan diberikan oleh instansi Bank Umum nan berdomisili di Luar Negeri, dan angsuran nan disalurkan kepada Pemerintah Pusat dan Bukan Penduduk," sambungnya.

Sementara itu, tagihan bersih kepada pemerintah pusat tumbuh sebesar 4,6% yoy. Kondisi ini melanjutkan pertumbuhan pada Juni 2026 nan sebesar 10,1% yoy, meski mengalami perlambatan.

(fdl/fdl)

Jakarta -

PTPN Group mengembangkan area budi daya bawang putih seluas 10.000 hektare (ha) di Jawa Barat nan melibatkan mitra strategis, golongan tani, dan masyarakat. Ini merupakan corak support terhadap program swasembada bawang putih nasional.

Secara keseluruhan, PTPN Group menargetkan pengembangan bawang putih seluas 24.000 ha pada periode 2026-2029. Pengembangan bawang putih menjadi semakin strategis mengingat kesenjangan antara produksi domestik dan kebutuhan nasional tetap sangat besar.

Data Kementerian Pertanian menunjukkan produksi bawang putih dalam negeri berada di kisaran 39.000-40.000 ton per tahun, sementara kebutuhan nasional mencapai sekitar 600.000 ton per tahun. Kondisi tersebut menunjukkan tetap besarnya ruang untuk meningkatkan produksi dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Sebagai bagian dari percepatan program tersebut, PTPN Group melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan 14 mitra strategis di Bandung, Jumat (21/8/2026).Penandatanganan dilakukan oleh Regional Head PT Perkebunan Nusantara I Regional 2, Desmanto, berbareng para mitra.

Pada tahap pertama, ke-14 mitra tersebut menyatakan komitmen pengembangan bawang putih dengan total luasan sekitar 8.500 ha. Direktur Utama PTPN III (Persero), Denaldy Mulino Mauna, mengatakan pihaknya siap mendukung agenda strategis pemerintah Indonesia.

"Target kita bukan sekadar mengejar swasembada. nan mau kita bangun adalah industri bawang putih nasional nan sehat, berkelanjutan, dan pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia. Dengan kesenjangan produksi dan kebutuhan nan tetap sangat besar, kita perlu membangun ekosistemnya secara serius dan terukur," ujar Denaldy dalam keterangan tertulis, Jumat (21/8/2026).

Pengembangan tahap awal bakal diarahkan pada percepatan penyediaan bibit bawang putih berbobot sebagai fondasi utama peningkatan produksi. Setelah kesiapan bibit semakin kuat, pengembangan selanjutnya bakal diarahkan untuk memenuhi kebutuhan bawang putih konsumsi nasional.

PTPN Group juga berkomitmen membantu menjawab beragam hambatan penerapan di lapangan, termasuk kebutuhan lahan nan sesuai. PTPN menyatakan siap menggandeng pemerintah untuk mencarikan lahan.

"Kalau persoalannya lahan nan sesuai, kami berbareng pemerintah bakal membantu mencarikan. Areal nan sudah siap bakal segera kita kerjakan, sementara areal nan tetap dikelola masyarakat bakal kita sorong melalui pola kemitraan. Masyarakat kudu menjadi bagian dari ekosistem dan ikut menikmati faedah ekonominya," lanjut Denaldy.

Regional Head PTPN I Regional 2, Desmanto, menyampaikan bahwa area pengembangan bawang putih di Jawa Barat tersebar di sejumlah kabupaten dan bakal dilaksanakan dengan melibatkan mitra usaha, masyarakat, golongan tani, serta Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Dengan support Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dan pemerintah daerah, program tersebut ditargetkan bisa meningkatkan produktivitas bawang putih secara berkelanjutan, dari sekitar 10,8 ton kering per hektare pada tahun awal menjadi 12,1 ton kering per hektare pada tahun keempat.

Direktur Pemasaran dan Manajemen Aset PTPN I (Persero), Arif Budiman, menambahkan bahwa hingga pertengahan Agustus 2026, proses identifikasi dan ground checking areal telah mencapai 100%. Sementara itu, tahapan persiapan benih, pembukaan lahan, dan perizinan terus dipercepat.

"Kami memastikan persiapan lapangan dan proses manajemen melangkah secara paralel. Dukungan Holding Perkebunan Nusantara dan pemerintah wilayah melalui kebijakan nan mempermudah proses menjadi aspek krusial untuk menjaga kecepatan penerapan di lapangan," ujar Arif.

Dalam pengembangannya, PTPN Group mendorong pembangunan ekosistem bawang putih secara terintegrasi, mulai dari perbenihan, produksi, teknologi budidaya, pengolahan hingga pemasaran, dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah, petani, akademisi, BUMN, serta pelaku usaha.

Di Jawa Barat, PTPN Group telah melakukan koordinasi dengan pemerintah wilayah mengenai kesiapan area pengembangan. Selain itu, konsep budidaya bawang putih nan lebih ramah lingkungan juga tengah dikembangkan berbareng Institut Pertanian Bogor (IPB) dan PT Riset Perkebunan Nusantara.

Pengembangan bawang putih ditargetkan mencapai 10.000 hektare pada 2026 dan secara berjenjang meningkat menjadi 24.000 hektare pada 2026-2029. Program tersebut diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produksi bawang putih nasional.

(ily/ara)

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menyoroti kondisi kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng). Rentetan musibah ini dinilai semakin parah hingga mulai mengganggu aktivitas krusial masyarakat, termasuk jalur penerbangan.

Menurut Eddy, rentetan musibah ini menunjukkan sistem pengelolaan rimba tidak bisa lagi hanya bertumpu pada langkah reaktif pemadaman saat kejadian. Ia mendukung penuh upaya penguatan penegakan norma terhadap seluruh pelaku pembakaran rimba dan lahan.

Tindakan norma kudu diberlakukan secara setara bagi perseorangan maupun korporasi andaikan terbukti memenuhi unsur pelanggaran. Strategi pencegahan karhutla tidak bakal melangkah efektif andaikan para pelaku tetap mempunyai ruang untuk melakukan pembakaran tanpa akibat hukum.

"Tidak boleh ada impunitas dalam persoalan karhutla. Kalau ada pihak nan sengaja membakar alias lalai mengelola lahannya sehingga menyebabkan kebakaran, kudu ada pertanggungjawaban nan jelas. Penegakan norma kudu menjadi bagian utama dari strategi pencegahan," tegas Eddy dalam keterangannya, Jumat (21/8/2026).

Setelah penegakan norma diperkuat, Indonesia dinilai sangat memerlukan pendekatan ekonomi agar perlindungan rimba dapat berjalan berkelanjutan. Salah satu instrumen krusial nan wajib diperkuat adalah ekosistem pengelolaan serapan karbon hutan.

Hutan nan terjaga kelestariannya dipercaya mempunyai nilai ekonomi tinggi melalui kemampuannya menyerap dan menyimpan karbon. Masyarakat maupun jejeran pemerintah wilayah berkuasa memperoleh faedah langsung dari keberhasilannya dalam menjaga tutupan lahan hijau.

"Hutan menyimpan karbon nan dapat mempunyai nilai ekonomi. Kalau nilai karbon tersebut dapat dikelola secara kredibel, menjaga rimba bakal menjadi aktivitas ekonomi nan memberikan faedah nyata," katanya.

Menurut Eddy, skema ekonomi karbon kudu dirancang sedemikian rupa agar manfaatnya terdistribusi merata dan tidak berakhir pada pemerintah alias pemegang konsesi saja. Keuntungan tersebut absolut kudu bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar nan hidup berjuntai pada kelestarian hutan.

"Masyarakat kudu mendapatkan faedah langsung dari rimba nan mereka jaga. Semakin baik rimba dipertahankan, semakin besar potensi nilai karbon dan jasa lingkungannya. Dengan demikian, menjaga rimba menjadi pilihan ekonomi nan logis dibandingkan membuka alias membakar hutan," tegasnya.

Penanganan karhutla memang tetap memerlukan proses patroli, sistem peringatan dini, pengelolaan lahan gambut, hingga pemadaman cepat. Namun, seluruh instrumen tersebut wajib ditempatkan dalam strategi jangka panjang berupa penjagaan nilai ekonomi hutan.

Eddy juga secara unik mendorong pemerintah pusat agar bersedia memberikan penghargaan bagi wilayah nan berprestasi. Wilayah nan sukses mempertahankan tutupan hutannya dan sukses menekan emisi kudu memperoleh insentif fiskal.

"Jangan hanya memberikan sasaran kepada wilayah untuk menjaga hutan. Berikan pula insentif atas keberhasilannya. Daerah nan bisa menekan deforestasi dan karhutla serta mempertahankan stok karbon kudu mendapatkan faedah ekonomi nan lebih besar," pungkas Eddy.

(akn/ega)

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 21 Agustus 2026 |17:13 WIB

Berita Terkait

IFA Archipelago Kalimantan Selatan 2026(Dok. IFA Archipelago Kalimantan Selatan 2026)

PERKEMBANGAN industri fesyen nasional tidak hanya digerakkan oleh produktivitas para desainer dan pelaku jenama, tetapi juga memerlukan sokongan ekosistem finansial nan kuat. Kehadiran sektor perbankan memegang peranan krusial sebagai katalisator mulai dari penyediaan akses permodalan, pendampingan UMKM, hingga ekspansi pasar guna memastikan industri fesyen dalam negeri, khususnya sektor modest fashion, bisa tumbuh berkepanjangan dan berkekuatan saing global.

Komitmen dalam menggerakkan ekosistem tersebut salah satunya ditunjukkan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). BSI datang sebagai Official Bank Partner pada penyelenggaraan Indonesia Fashion Aesthetics (IFA) Archipelago Kalimantan Selatan 2026. Partisipasi ini merupakan bagian dari strategi Perseroan dalam memperkuat Islamic Ecosystem melalui pengembangan industri halal, khususnya sektor modest fashion, nan dinilai mempunyai potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam mengembangkan ekosistem tersebut, BSI menerapkan pendekatan end-to-end ecosystem (ekosistem 360 derajat), ialah menghadirkan solusi nan menjangkau seluruh rantai nilai industri. Perseroan tidak hanya berkedudukan sebagai penyedia jasa finansial alias sponsor kegiatan, tetapi juga sebagai mitra strategis nan mendampingi pelaku upaya melalui pembiayaan syariah, digitalisasi transaksi, pengelolaan keuangan, literasi, pendampingan usaha, hingga pembukaan akses kerjasama dan pasar.

BSI memandang bahwa di kembali setiap produk fesyen terdapat rantai nilai nan panjang, mulai dari penjahit, konveksi, pengrajin, pemasok bahan baku, hingga pemilik brand. Seluruh pelaku tersebut mempunyai peran krusial dalam membangun industri nan berkepanjangan sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi banyak family di Indonesia.

Dalam pengembangan rantai nilai tersebut, pendekatan end-to-end ecosystem (ekosistem 360 derajat) BSI Mencakup pembiayaan, digitalisasi transaksi, hingga pendampingan usaha. Hingga saat ini, BSI telah menyalurkan pembiayaan kepada sekitar 350 ribu pengguna UMKM dengan total pembiayaan mencapai sekitar Rp53 triliun. 

Selain itu, BSI juga mempunyai 4 BSI UMKM Center nan membina 6.037 UMKM melalui beragam program pelatihan, inkubasi bisnis, and pengembangan kapabilitas agar bisa tumbuh, naik kelas, dan mempunyai daya saing nan lebih kuat.

Komitmen tersebut turut diperkuat melalui kerjasama berbareng BSI Maslahat dalam pemberdayaan pelaku upaya mikro, termasuk para penjahit dan konveksi nan mempunyai keterbatasan akses permodalan. 

Di sisi hilir, BSI juga memandang besarnya peran konsumen, khususnya wanita berkekuatan dan organisasi perempuan, sebagai penggerak utama pertumbuhan industri modest fashion. Sinergi antara pelaku produksi, pemilik brand, komunitas, hingga konsumen menjadi fondasi terbentuknya ekosistem nan saling terhubung dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Melalui penyelenggaraan IFA Archipelago Kalimantan Selatan 2026, BSI berambisi semakin banyak kerjasama nan tercipta untuk memperkuat daya saing pelaku usaha, memperluas akses pasar, serta mempercepat pertumbuhan industri modest fashion nasional. 

"BSI percaya bahwa kemajuan industri modest fashion tidak hanya diukur dari berkembangnya sebuah brand, tetapi juga dari tumbuhnya seluruh pelaku dalam rantai nilai industri. Karena itu, kami bakal terus datang sebagai mitra strategis nan menghubungkan pembiayaan, pemberdayaan, digitalisasi, dan akses pasar agar industri legal Indonesia semakin kuat dan bisa bersaing di tingkat global," keterangan BSI dalam siaran pers, Jumat (21/8). (H-2)

Gaya individual nan tetap fleksibel

Everyday wear untuk style laki-laki dan aktivitas outdoor

Satu wardrobe untuk beragam Aktivitas

Ilustrasi KRI(ANTARA FOTO/Jessica Wuysang/sgd)

ANGGOTA Komisi I DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Oleh Soleh, mendukung rencana pemerintahmenjual Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Ki Hajar Dewantara-364 milik TNI Angkatan Laut (TNI AL). Soleh menilai, itu krusial untuk peremajaan perangkat utama sistem persenjataan (alutsista) agar pertahanan negara tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan strategis.

“Kalau memang kapal tersebut sudah berumur tua dan biaya pemeliharaannya sangat tinggi, saya mendukung untuk dilakukan penghapusan alias penjualan. Ini bagian dari peremajaan alutsista TNI,” ujar Soleh, Jumat (21/8/2026).

Soleh menekankan bahwa alutsista nan sudah berumur uzur tidak boleh dipaksakan untuk beroperasi. Selain beban biaya pemeliharaan nan tidak lagi sebanding dengan performa operasionalnya, penggunaan alutsista tua berisiko tinggi terhadap keselamatan para prajurit di lapangan.

“Alutsista nan sudah uzur memang tidak bisa dipaksakan untuk terus digunakan. Jangan sampai dipaksakan kemudian membahayakan jiwa prajurit,” tegasnya.

Soleh mengingatkan pemerintah agar proses penjualan alutsista lama diimbangi dengan kepastian hadirnya pengganti nan lebih modern dan mempunyai daya tempur serta operasional nan lebih kuat. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan, penguatan armada laut TNI AL dinilai kudu selalu menjadi prioritas utama.

“Yang paling krusial bukan sekadar menjual alutsista lama, tetapi gimana hasilnya kemudian mendukung program peremajaan. Jangan sampai alutsista lama dilepas, tetapi penggantinya tidak disiapkan,” kata Soleh.

Ia berambisi modernisasi pertahanan laut dapat melangkah secara terstruktur sehingga prajurit TNI AL dibekali alutsista nan layak, modern, dan kondusif dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengusulkan penjualan KRI Ki Hajar Dewantara nan diproduksi pada era 1980-an tersebut lantaran tingginya biaya perawatan dan aspek usia kapal.

Rencana penjualan ini tertuang dalam Surat Presiden (Surpres) Nomor R-33 dari Presiden Prabowo Subianto nan telah dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (18/8/2026). (H-4)

Jakarta, CNBC Indonesia- Memajukan agrikultur Indonesia menjadi mimpi Tatang Adi Sasono nan diwujudkan melalui PT Mitra Ternak Berlanjutan di Kabupaten Tuban Jawa Timur nan berorientasi pada misi membangun ekosistem peternakan domba nan modern, inklusif, dan berkepanjangan di Indonesia.

Berkat Sholarship dari Putra Sampoerna Foundation di SMA Sampoerna Boarding School nan bersambung dengan program support Pendidikan PSF di Sampoerna University, Tatag bisa menjadi peternak domba berkepanjangan seperti harapannya.

Seperti apa perjalanan Tatang Adi Sasono menjalankan upaya agrikultur dengan support Putera Sampoeran Foundation? Selengkapnya simak ulasan Serliana Salsabila dalam Closing Bell, CNBC Indonesia (Kamis, 21/08/2026)

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Widjaja Kamdani mengungkapkan kesukaan dari perusahaan asal Eropa untuk berinvestasi di Indonesia.

"Banyak sih, banyak. Kemarin kan Jerman juga baru datang, delegasi besar, Perancis. Tapi banyak sekali sih potensinya, besar," ujarnya kepada pewarta saat ditemui di instansi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta pada Jumat (21/8/2026).

Shinta berujar ada sektor seperti kesehatan, hilirisasi, mineral kritis, pertanian, dan perikanan nan diminati oleh negara-negara di Eropa.

"Jadi banyak sekali sebenarnya, dan EU ini besar banget, negaranya banyak. Jadi setiap negara itu punya mungkin daya tarik tersendiri untuk dari mana dia bisa masuk, kita bisa tarik untuk masuk ke Indonesia," katanya.

Shinta menambahkan bahwa investasi dari negara-negara Eropa turut diharapkan juga masuk ke sektor riil sehingga dapat memberikan akibat ekonomi positif.

Saat ini pemerintah Indonesia sedang berupaya merampungkan proses ratifikasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa IEU-CEPA sebagai pintu masuk investasi dari Eropa.

"Ini bakal membuka alias unlock potensi investasi nan bakal masuk ke Indonesia," ujarnya saat konvensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Adanya kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa itu menurut Airlangga dapat membikin produk Indonesia masuk secara bebas ke Eropa, namalain tanpa halangan tarif bea masuk.

"Beberapa faedah dari akses pasar, dimana Indonesia kelak 90% cost tarifnya Langsung menjadi 0% dan ini bakal berkurang secara bertahap," tutur Airlangga.

(ras/mij) [Gambas:Video CNBC]

Ahli Hukum UGM Marcus Priyo Gunarto.

Identitas Gajah Mada Plaza resmi berganti menjadi Lippo Icon Gajah Mada pada 20 Agustus 2026. Setelah melewati pembaharuan menyeluruh, mal terlihat lebih modern dan didominasi warna emas nan memberikan kesan elegan.

Mal Direktur Lippo Icon Gajah Mada, Pahala Situmeang, mengatakan perubahan itu jadi corak penyesuaian terhadap kemajuan transportasi di Jakarta.

"Transformasi Lippo Icon Gajah Mada jadi bagian dari kesiapan kami menyambut MRT Jakarta Koridor 2, dengan destinasi lifestyle nan modern, mudah diakses, dan terintegrasi dengan mobilitas masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan area Gajah Mada," kata Pahala dalam keterangan tertulis, Kamis (20/9).

Mahalini Bakal Tampil pada 30 Agustus 2026

Momen peresmian itu bertepatan dengan seremoni hari jadi ke-44 Gajah Mada Plaza. Sebagai bagian dari rangkaian Anniversary ini, pihak pengelola menyiapkan kejutan dengan mengundang penyanyi Mahalini, nan dijadwalkan tampil pada 30 Agustus 2026.

Kehadiran Mahalini diharapkan menjadi magnet kuat guna memperkenalkan identitas baru mal kepada khalayak nan lebih luas.

"Kami memilih Mahalini itu lantaran dia punya fans dari semua segmen. Kami mau orang jauh dari Jakarta Pusat tuh tahu bahwa GMP ini udah jadi Lippo Icon. Kami juga mau orang-orang nan tinggalnya di Bogor, Depok, Tangerang itu lihat ke Gajah Mada Plaza. Caranya gimana? Ya mengundang Mahalini jadi daya tarik," tutur Pahala.

Animo masyarakat diprediksi bakal meledak mengingat penampilan Mahalini dikemas dalam corak konser cuma-cuma bagi pengunjung. Pahala memastikan Mahalini membawakan deretan lagu populernya dalam lama di bawah satu jam.

"Itu free concert. Makanya kami kelak juga imbau masyarakat juga jika bisa datang pakai Transum (Transportasi Umum). Takutnya kelak kan macet pas bubaran entar pada komplain ya, lantaran pasti ramai banget sih," ucap Pahala.

Pihak pengelola juga telah uji coba pandangan (sightline) konser dari beragam lantai guna antisipasi kepadatan di area utama.

"Kalau atas mungkin hanya sebagian ya, majority di sini (lantai dasar). Kami sudah tes sampai ke lantai tiga tetap dapat, cuman ngintip dikit gitu doang," ungkap Pahala.

Menyikapi potensi kepadatan kendaraan, Lippo Icon Gajah Mada menyiapkan skema lampau lintas dan kantong parkir tambahan di sekitar area gedung. Kerja sama dengan penduduk sekitar menjadi kunci.

"Yang kami bakal atur ya kantong parkir di sekitar gedung, mau kami omongin kayak Pak RT, RW, ruko-ruko sebelah. Mungkin dari jam tertentu mungkin kami bakal batasi mobil nan masuk lagi," kata Pahala.

Langkah ini diambil agar seremoni ulang tahun ke-44 dan peresmian identitas baru ini melangkah kondusif. Lippo Icon Gajah Mada optimistis dapat kembali menjadi ikon shopping dan style hidup nan relevan bagi penduduk Jakarta dan sekitarnya.

"Kami bakal encourage teman-teman kelak visitor untuk pakai Transum demi kenyamanan bersama," ucap Pahala.