PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) berbareng PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) mengenai Port Management Bundling ialah Layanan Jasa Kepelabuhanan, Marine dan Konstruksi untuk mendukung akomodasi Single Point Mooring (SPM) berkapasitas 320.000 Deadweight Tonnage (DWT) dan Jetty. Penguatan sinergi ini merupakan upaya mengembangkan pengelolaan prasarana daya nasional nan terintegrasi dan andal di sektor maritim.

Penandatanganan dilakukan di Balikpapan oleh Direktur Utama KPB Bambang Harimurti dan Plt Direktur Utama PTK Eko Cahyadi pada Jumat, 5 Juni 2026.

Melalui kerja sama ini, PTK bakal mendukung beragam aktivitas operasional di akomodasi pelabuhan dan terminal laut milik KPB. Dukungan tersebut mulai dari pemanduan proses sandar dan lepas kapal di SPM, jasa operasional di New Jetty 6A, hingga pemeriksaan serta perawatan rutin fasilitas. Kerja sama strategis ini diharapkan dapat memastikan seluruh prasarana beraksi dengan aman, lancar, dan andal demi mendukung kelancaran pengedaran minyak mentah maupun produk hasil kilang.

“Kilang Pertamina Balikpapan sangat terbantu atas jasa nan diberikan oleh PTK selama ini. Sinergi ini diharapkan dapat bersambung ke tahap selanjutnya, sehingga menghasilkan service continuity dan kerja sama diharapkan semakin harmonis,” tutur Direktur Utama PT KPB, Bambang Harimurti.

Memasuki fase pengoperasian awal Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, integrasi prasarana penunjang menjadi sangat krusial. Salah satu aset strategis nan siap dioperasikan adalah sarana tambat SPM berkapasitas 320.000 DWT di Lawe-Lawe. Fasilitas ini dirancang unik untuk melayani kapal tanker raksasa pengangkut minyak mentah, nan kemudian dialirkan melalui jalur pipa menuju Terminal Crude Lawe-Lawe untuk memasok bahan baku Kilang Balikpapan.

Plt Direktur Utama PTK, Eko Cahyadi, menjelaskan bahwa pada kerjasama ini, PTK bakal melakukan jasa kepelabuhanan dan marine untuk jangka panjang. Layanan diharapkan dapat mendukung proses sandar kapal hingga pengaliran minyak mentah dengan lebih efektif dan efisien.

Menurutnya, sinergi Pertamina Group ini merupakan bagian vital dalam menjaga keandalan rantai pasok operasional kilang sekaligus memperkuat ketahanan daya nasional.

"Sebagai perusahaan nan bergerak di bagian integrated marine logistics, PTK siap menghadirkan jasa kepelabuhanan, marine, dan bangunan nan mengedepankan aspek keselamatan dan keamanan kerja nan maksimal, operasional nan andal (operational reliability), serta efisiensi operasional," ujar Eko.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pemerintah tengah melakukan exercise dalam menghadapi pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilu.

Kemendagri disebut terus menyiapkan beragam skenario, baik jika pemerintah maupun DPR nan nantinya menjadi pengusul inisiatif RUU tersebut.

Tito menegaskan Kemendagri sebagai leading sector dalam urusan kepemiluan kudu selalu siap dengan beragam arsip dan rancangan nan diperlukan dalam proses legislasi.

“Ya kita melakukan exercise tentunya. Kalau inisiatif-nya pemerintah, ya kami kudu sudah siap kelak dengan konsep, draf. Kalau inisiatif-nya dari, dari mana? Dari DPR, ya kami siap dengan DIM nanti, kira-kira gitu, daftar isian masalah,” ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6).

Ia menambahkan pemerintah pada prinsipnya siap menghadapi beragam skenario pembahasan, baik ketika inisiatif berasal dari pemerintah maupun DPR.

“Apa pun skenarionya, kami mempersiapkan diri. Kalau untuk Kemendagri, pasti bakal menjadi lead, kan? Dari pemerintah. Ya kami mempersiapkan. Ketika timing-nya, dari pemerintah ataupun dari DPR membahas, ya kami sudah siap, kira-kira gitu,” tuturnya.

Tito juga merespons rumor nan menyebut adanya kemungkinan RUU Pemilu menjadi usul inisiatif pemerintah. Ia mengaku belum menerima pembahasan resmi mengenai perihal tersebut, namun memastikan Kemendagri tetap menyiapkan diri.

“Saya belum mendengar, baru rumor nan saya dengar. Tapi, seperti biasalah, jika Kemendagri sebagai bagian dari pemerintah, apalagi biasanya menjadi lead, ya, di depan dalam penanganan untuk membikin undang-undang kepemiluan, pilkada, dan lain-lain, kami kudu siap dengan skenario jika pemerintah nan menjadi inisiatif,” ungkapnya.

Ia menegaskan beragam kajian terus dilakukan sebagai bagian dari persiapan menghadapi dinamika pembahasan izin kepemiluan ke depan.

“Kami kudu siap, makanya kajian-kajian kita lakukan terus sekarang,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut seluruh partai politik di DPR telah siap membahas Revisi Undang-Undang Pemilu. Hal itu disampaikannya menanggapi rumor RUU Pemilu nan kabarnya bakal diambil sebagai inisiatif pemerintah.

Dasco mengungkapkan, seluruh fraksi partai sudah menyatakan siap membahas perubahan patokan pemilu, baik dari sisi naskah akademik maupun pasal per pasal.

“Kami kebetulan barusan berjumpa dengan ketua Komisi II, ketua Komisi II menyatakan bahwa untuk Revisi Undang-Undang Pemilu itu, Komisi II dari semua partai nan ada itu sudah siap untuk membahas perubahan-perubahan, baik naskah akademik maupun kemudian rancangan pasal per pasal nan bakal kemudian diubah,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6).

“Sehingga saya pikir kesiapan DPR RI dalam perihal Revisi Undang-Undang Pemilu tidak perlu diragukan,” lanjutnya.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat, Komisi II DPR bakal membuka ruang partisipasi publik untuk menghimpun masukan masyarakat.

Ilustrasi(ANTARA/Budi Candra Setya)

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya menghadirkan akomodasi tayangan siaran pertandingan Piala Dunia di sejumlah stasiun utama di Jawa Timur, agar penumpang juga bisa menikmati event terbesar di bumi tersebut. 

“Program ini merupakan hasil kerjasama KAI Daop 8 Surabaya dengan TVRI Jawa Timur sebagai upaya menghadirkan pengalaman pengguna nan lebih berkesan selama berada di area stasiun,” kata Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono di Surabaya, Kamis (11/6).

Fasilitas tayangan siaran Piala Dunia bakal tersedia di Stasiun Surabaya Gubeng, Stasiun Surabaya Pasarturi, dan Stasiun Malang. Melalui program ini, pengguna maupun masyarakat dapat menikmati siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 sembari menunggu keberangkatan dan kehadiran kereta api.

Menurutnya, penyediaan akomodasi tayangan siaran Piala Dunia merupakan bagian dari komitmen KAI dalam meningkatkan kualitas jasa nan berorientasi pada kebutuhan dan style hidup pengguna saat ini.

"KAI terus berupaya menghadirkan jasa nan tidak hanya mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan perjalanan, tetapi juga memberikan pengalaman nan lebih berkesan bagi pelanggan. 

Melalui akomodasi tayangan siaran Piala Dunia 2026 ini, kami mau menghadirkan suasana stasiun nan lebih hidup, interaktif, dan memberikan nilai tambah selama pengguna berada di lingkungan stasiun," ujar Mahendro.

Ajang Piala Dunia 2026 bakal resmi dimulai dengan pertandingan pembuka nan mempertemukan Meksiko melawan Afrika Selatan pada Jumat awal hari, 12 Juni 2026 WIB. Momentum ini menjadi kesempatan bagi pengguna untuk merasakan atmosfer kemeriahan pesta sepak bola bumi secara bersama-sama di ruang publik nan nyaman, aman, dan mudah diakses.

Menurut Mahendro, kerjasama dengan TVRI Jawa Timur juga mencerminkan sinergi positif dalam menghadirkan tayangan berbobot nan dapat dinikmati oleh masyarakat luas. 

Selain menjadi sarana hiburan, aktivitas ini diharapkan bisa mempererat kedekatan KAI dengan pengguna melalui program-program nan relevan dengan minat masyarakat.

Berbagai persiapan terus dilakukan guna memastikan Pelaksanaan penayangan siaran Piala Dunia melangkah lancar tanpa mengganggu operasional perjalanan kereta api. 

KAI Daop 8 Surabaya berbareng TVRI Jawa Timur berkomitmen menghadirkan akomodasi dan suasana nan nyaman sehingga pengguna dapat menikmati pertandingan dengan tetap mengutamakan kelancaran perjalanan. (H-2)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana ekspor listrik ke Singapura tetap butuh waktu untuk bisa dilaksanakan. Sehingga dipastikan tidak bakal melangkah pada tahun ini.

Alasannya, bahwa kebijakan ekspor listrik ke Singapura tetap memerlukan pembangunan prasarana nan menyantap waktu hingga 1,5 tahun.

"Tidak (bisa dilakukan tahun ini). Bangun fasilitasnya butuh waktu setidaknya 1 sampai 1,5 tahun untuk diimplementasikan," ujar Airlangga dalam konvensi pers di kantornya, beberapa waktu nan lalu, Selasa (9/6/2026).

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah tetap mengevaluasi perihal teknis kebijakan tersebut berbareng dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

"Saya pikir untuk perihal ini, kami tetap pertimbangan dengan Menteri ESDM. Harapannya, saat pertemuan pemimpin tadi, kita bisa finalisasi penerapan dari MoU nan sudah ditandatangani tahun lalu," ucap Airlangga.

Sebagaimana diketahui, Indonesia berencana ekspor listrik ke Singapura sebesar 3 gigawatt (GW). Hal ini turut diumumkan dalam pertemuan Leaders' Retreat antara Presiden Prabowo Subianto dan PM Singapura Lawrence Wong tahun lalu.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga berujar bahwa total investasi ekspor listrik mencapai US$ 10 miliar.

"Total investasinya minimal dalam kalkulasi kami nan kami sudah bangun ini sekitar US$ 10 miliar, minus area industri," sebut Bahlil usai pertemuan antara Prabowo dan Lawrence Wong, dikutip Selasa (9/6/2025).

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta -

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla berjumpa Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Jusuf Kalla didampingi putranya sekaligus CEO Kalla Grup, Solihin Kalla.

Dari info nan dihimpun, Jusul Kalla dan Solihin Kalla tiba di Istana Merdeka, Kamis (11/6/2026) sekitar pukul 14.30 WIB. Kedatangan Jusuf Kalla disambut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Teddy lampau mengantar Jusuf Kalla dan putranya berjumpa Prabowo. Prabowo, Jusuf Kalla, dan Solihin Kalla lampau bersalaman dan melangkah ke ruang pertemuan.

Sebelumnya, Teddy menyebut pertemuan itu berasas permintaan dari Jusuf Kalla nan disampaikan beberapa hari lalu.

"Oh iya, Pak Wapres Jusuf Kalla beberapa hari lampau meminta waktu berjumpa kepada Presiden Prabowo. Beliau bakal datang berbareng putra beliau nan juga seorang pebisnis," ujar Teddy, dalam keterangannya, Kamis (11/6/2026).

Teddy menjelaskan bahwa Prabowo senantiasa membuka ruang komunikasi dan silaturahmi dengan beragam tokoh nasional, termasuk para pelaku usaha, sebagai bagian dari upaya memperkuat persatuan serta membangun kerjasama untuk kemajuan bangsa.

(eva/dek)

Siswa perwakilan kelas mengambil paket Makan Bergizi Gratis (MBG) Ramadan untuk tiga hari ke depan nan bakal dibagikan ke siswa lain di kelas, di SMA Negeri 5 Kota Tangerang Selatan, Banten, Senin (2/3/2026).(MI/Ramdani)

MENTERI Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut penerima faedah Makan Bergizi Gratis (MBG) kudu tepat sasaran sekaligus memberikan akibat nyata bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput, terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

Hal ini didukung dengan penyempurnaan perbaikan tata kelola manajemen program MBG nan baru-baru ini dilakukan oleh pemerintah nan menjadi langkah krusial guna memastikan penerima tepat sasaran.

“Dalam penyelenggaraan perbaikan manajemen MBG ini nan dikelola oleh BGN ini saya mengingatkan untuk merujuk pada Inpres 4 tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dimana wilayah tertinggal, kemiskinan ekstrem, kemiskinan dan juga prioritas nan kudu diutamakan dalam pemberian kepada penerima faedah ada di dalam DTESEN ini,” kata Cak Imin dalam Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (11/06).

Melalui info tersebut, pemerintah mempunyai dasar nan kuat untuk memastikan golongan masyarakat nan paling memerlukan menjadi prioritas penerima faedah program.

Selain itu, dia mengingatkan penyelenggaraan MBG juga perlu selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem. Menurutnya, terdapat dua aspek krusial nan secara langsung berangkaian dengan penerapan program tersebut.

Pertama, penerima faedah MBG kudu diprioritaskan kepada masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Kedua, program ini kudu menjadi bagian dari ekosistem pemberdayaan ekonomi nan melibatkan masyarakat berpenghasilan rendah sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan sebagai support konsumsi, tetapi juga membuka kesempatan peningkatan kesejahteraan.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengaku optimistis perbaikan tata kelola nan dilakukan bakal semakin memperkuat keberhasilan program prioritas Presiden. Ia menilai kombinasi antara niat baik, tata kelola nan tepat, dan kepemimpinan nan kuat bakal menjadi fondasi krusial dalam memastikan program melangkah optimal.

Lebih lanjut, Cak Imin menekankan bahwa salah satu konsentrasi utama nan kudu terus diperkuat dalam penyelenggaraan MBG adalah pembangunan ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

“Salah satu ekosistem nan paling terbentuk adalah gimana menumbuhkan perlaku upaya baru, sekaligus menstabilkan nilai sehingga ketahui untung dari proses MBG,” jelasnya.

Program ini diharapkan bisa menggerakkan perputaran ekonomi di tingkat lokal melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, hingga wirausaha baru nan menjadi bagian dari rantai pasok penyediaan bahan pangan. (E-4)

Ilustrasi(Dok Istimewa)

SEBANYAK 391 jemaah dan petugas Kelompok Terbang (Kloter) 07 Debarkasi Padang tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Kamis (12/6) pagi.

Pesawat Garuda Indonesia Boeing 777-300ER dengan nomor penerbangan GA979 nan membawa rombongan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, mendarat di BIM pukul 05.50 WIB waktu subuh.

Kedatangan jemaah disambut Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Padang Kelas IA, Afrizen, berbareng jejeran Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Padang nan telah bersiaga sejak awal hari.

Suasana haru dan syukur tampak mewarnai kehadiran para jemaah. Satu per satu jemaah turun dari pesawat dalam kondisi sehat. Petugas langsung memberikan pendampingan dan memastikan seluruh proses kehadiran melangkah lancar.

Namun di tengah kehadiran tersebut, perhatian tertuju pada seorang jemaah asal Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, atas nama Kasmid Kasan (81 tahun). Jemaah nan mutasi dari Kloter 05 itu kudu mendapatkan penanganan medis setibanya di Padang.

Dokter Kantor Kekarantiaan Padang (KKP), Resnita mengatakan, Kasmid sebelumnya tertunda kepulangannya berbareng Kloter 05 lantaran kondisi kesehatan. Ia sempat dirawat di rumah sakit Arab Saudi.

Setelah tiba di BIM berbareng Kloter 07, dia langsung dirujuk ke RSUP Dr. M. Djamil Padang untuk menjalani pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut.

“Alhamdulillah jemaah atas nama Kasmid Kasan sudah berada di RSUP M. Djamil Padang dan telah mendapatkan tindakan medis. Saat ini beliau didampingi oleh PPIH Embarkasi Padang berbareng panitia dari Provinsi Bengkulu,” ujar petugas PPIH.

Dokter Resnita mengatakan, jemaah ini mengalami Fraktur columna femur tertutup alias Patah tulang paha kiri tertutup sejak 10 hari yg lalu, dan sesak nafas diatas pesawat sejak 6 jam nan lampau (dihitung saat landing) di BIM

Kloter 07 sendiri berjumlah 391 oramg, terdiri dari 250 jemaah asal Kota Bukittinggi, 133 jemaah asal Kota Pariaman, serta satu jemaah asal Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.

Kloter ini juga didampingi empat petugas kloter, satu petugas Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta dua Petugas Haji Daerah (PHD).

Ketua Kloter 07, Misra Elfi, mengatakan proses pemulangan jemaah dari Jeddah menuju Tanah Air berjalan lancar. Selama perjalanan, jemaah dapat mengikuti seluruh tahapan kepulangan dengan baik tanpa hambatan nan berarti.

“Alhamdulillah perjalanan dari Jeddah hingga tiba di Padang melangkah lancar. Secara umum jemaah dalam kondisi sehat dan tidak ada gangguan nan berfaedah selama penerbangan,” kata Misra.

Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini tidak lepas dari kekompakan seluruh jemaah, petugas kloter, ketua rombongan, dan ketua regu nan saling membantu selama berada di Tanah Suci.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaah nan telah menjaga kebersamaan dan kekompakan sejak berangkat hingga kembali ke Tanah Air. Dukungan seluruh ketua rombongan dan ketua regu sangat membantu kelancaran pelayanan selama di Arab Saudi,” ujarnya.

Meski demikian, Kloter 07 juga menyisakan duka. Satu orang jemaah atas nama Yunilis Muin (73 tahun) asal Kota Bukittinggi wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.

Misra membujuk seluruh jemaah untuk mendoakan almarhumah agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT serta family nan ditinggalkan diberi ketabahan.

“Semoga almarhumah husnul khatimah dan seluruh kebaikan ibadahnya diterima Allah SWT. Kami juga mendoakan family nan ditinggalkan diberikan kekuatan dan keikhlasan,” tuturnya.

Secara keseluruhan, lanjut Misra, jemaah Kloter 07 bisa menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik dan kembali ke Tanah Air dalam keadaan selamat.

Adapun petugas nan mendampingi Kloter 07 terdiri dari Misra Elfi sebagai Ketua Kloter, Irfan Junaidi Pembimbing Ibadah, Yelfi Novita Roza master kloter, dan Deni Jusman Abustamam sebagai paramedis. Kloter ini juga didampingi Ahmad Budiman dari KBIHU serta dua Petugas Haji Daerah, Yessi Agustin dan Dirmayanto Zaidir.

Dengan kehadiran Kloter 07, jumlah jemaah dan petugas Embarkasi Padang nan telah kembali ke Tanah Air mencapai 2.733 orang. PPIH Debarkasi Padang terus melanjutkan proses pemulangan kloter berikutnya hingga seluruh jemaah kembali ke wilayah asal.(H-2)

Dua pesawat tua jenis Boeing 737-200 terparkir di area PT Dirgantara Indonesia (PTDI), Kota Bandung, Jawa Barat.

Badan pesawat nan kusam, cat nan memudar, hingga mesin nan sudah tidak lagi terpasang membikin keduanya tampak seperti buntang raksasa nan ditinggalkan waktu.

Dari kejauhan, tulisan "BOURAQ" tetap terlihat jelas di badan salah satu pesawat. Warna hijau toska nan dulu menjadi identitas maskapai legendaris Indonesia itu sekarang tampak pudar, tertutup lumut dan noda akibat puluhan tahun terpapar panas dan hujan.

Sementara di sisi lain, sebuah pesawat lain dengan tulisan "CAMAR" berdiri tak jauh dari pesawat "BOURAQ". Kondisinya sedikit berbeda lantaran ditempatkan di area beraspal nan lebih terbuka. Namun, pesawat tersebut juga sudah kehilangan mesinnya dan tidak lagi mempunyai keahlian untuk terbang.

Kedua pesawat penumpang itu adalah Boeing 737-200 registrasi PK-IJI dan PK-IJJ nan belakangan menjadi perhatian publik setelah PTDI mengumumkan pencarian pemilik sah kedua aset tersebut.

Pantauan di lokasi, Kamis (11/6), menunjukkan sejumlah bagian badan pesawat mulai mengalami korosi. Cat nan mengelupas dan warna nan memudar membikin usia pesawat terlihat jelas. Rumput liar apalagi tumbuh di sekitar salah satu pesawat nan ditempatkan di area nan jarang digunakan.

Jendela kabin tampak kusam. Pada salah satu pesawat, pintu kabin terlihat terbuka, sementara bagian mesin di bawah sayap sudah tidak lagi terpasang. nan tersisa hanyalah struktur utama pesawat nan tetap berdiri di atas roda pendaratan.

Kepala Bidang Humas PTDI, Annisa Carolina, mengungkapkan kedua pesawat tersebut telah berada di area perusahaan sejak tahun 2005. Awalnya, pesawat milik operator Bouraq Airlines itu datang untuk menjalani proses pemeliharaan.

"Pada waktu itu kedua pesawat Bouraq ini dijadwalkan untuk melakukan proses pemeliharaan berasas perjanjian antara Bouraq dengan Aero Nusantara Indonesia," kata Annisa saat ditemui di Hanggar PTDI, Kamis (11/6).

Namun, pekerjaan tersebut tidak pernah selesai setelah terjadi perubahan kepemilikan PT Aero Nusantara Indonesia nan menjadi mitra dalam proyek pemeliharaan tersebut. Akibatnya, kedua pesawat tetap berada di area PTDI hingga lebih dari dua dekade.

Selama 20 tahun terakhir, status kepemilikan kedua pesawat juga tidak kunjung jelas. PTDI telah berupaya menelusuri pemilik melalui beragam jalur, termasuk berkomunikasi dengan kurator PT Bouraq Airlines nan telah dinyatakan pailit.

Hasil penelusuran itu justru memunculkan kebenaran baru. Kurator menyatakan kedua pesawat tersebut tidak tercantum dalam daftar aset Bouraq nan ditangani dalam proses kepailitan.

Di tengah ketidakjelasan status norma tersebut, PTDI tetap menanggung biaya perawatan bentuk dan pengamanan pesawat. Namun, kondisi keduanya sekarang sudah jauh dari layak terbang.

"Tidak bisa beraksi lantaran dari engine-nya juga sudah tidak terpasang," ujar Annisa.

Ketika ditanya apakah kondisi pesawat saat ini dapat disebut sebagai buntang pesawat, Annisa menjawab singkat, "Ya."

Kini keberadaan kedua pesawat itu menjadi persoalan tersendiri bagi PTDI. Pasalnya, area tempat pesawat berada masuk dalam rencana pengembangan akomodasi perusahaan, termasuk pembangunan hanggar baru.

Karena itu, PTDI membuka kesempatan kepada pihak nan merasa mempunyai kewenangan atas kedua pesawat tersebut untuk mengusulkan klaim kepemilikan. Jika tidak ada pihak nan muncul dalam pemisah waktu nan ditentukan, perusahaan berencana menindaklanjuti pengelolaan kedua pesawat sesuai ketentuan norma nan berlaku.

Sampai saat ini, dua Boeing 737-200 nan pernah menjadi bagian dari armada penerbangan nasional itu tetap berdiri tak bersuara di Bandung. Tak lagi mengudara, keduanya sekarang hanya menyisakan cerita tentang masa kejayaan nan perlahan memudar termakan usia.

Jakarta, CNBC Indonesia- Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos memastikan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mendorong perekonomian wilayah melalui pemanfaatan sumber daya Alam khususnya nikel, meningkatkan kualitas SDM, peningkatan pelayanan dan akomodasi kesehatan hingga penguatan prasarana jalan dan jembatan.

Terkait hilirisasi nikel, Pemprov Maluku Utara mendorong bumi upaya untuk berkomitmen menerapkan Good Mining Practice dengan menjalankan ESG (Environmental, Social, and Governance) guna menjaga keberlangsungan lingkungan hidup. Pemprov Maluku Utara juga terus mengawasi replanting dan reklamasi untuk memastikan industri bertanggung jawab dalam upaya mengembalikan kegunaan kondisi rimba dan lingkungan setelah proses penambangan.

Di sisi lain, Pemprov Maluku Utara terus berupaya menjaga momentum pertumbuhan dengan menjaga daya Tarik investasi utamanya sektor hilirisasi nikel sembari mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Selain hilirisasi nikel, Maluku Utara mendorong sektor petani dan nelayan agar dapat bahan makanan dapat diproduksi di dalam provinsi seperti melalui pembukaan 10 ribu hektare sawah baru hingga mengembangkan kampung nelayan Merah Putih serta mengembangkan hilirisasi kelapa.

Selengkapnya simak perbincangan Mercy Widjaja dengan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos dalam Closing Bell, CNBC Indonesia (Selasa, 11/05/2026)

Add as a preferred
source on Google

Jakarta, CNBC Indonesia - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak hanya mengandalkan biaya APBN. Pemerintah juga mengandalkan investasi swasta untuk mempercepat pembangunan ekonomi di area calon ibu kota negara tersebut.

"Kalau skema pembangunan di IKN ini ada tiga. Pertama dari APBN, nan kedua dari investasi direct dari swasta, dan juga dari KPBU alias PPP project," kata Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono di DPR, Kamis (11/6/2026).

Skema tersebut agar pembangunan tidak sepenuhnya membebani finansial negara. Pemerintah menjadikan APBN untuk pembangunan akomodasi pemerintahan, sementara sektor swasta didorong mengembangkan area komersial dan penunjang aktivitas ekonomi.

Basuki mengungkapkan hingga saat ini nilai investasi swasta nan telah dikontrak mencapai Rp73 triliun. Minat penanammodal terhadap proyek IKN terus bertambah, sejumlah perusahaan dari dalam dan luar negeri apalagi sudah mulai memasuki tahap pembangunan.

"Untuk investasi swasta sampai sekarang sudah disepakati alias dikontrak 73 triliun," ujarnya.

Salah satu penanammodal nan telah masuk berasal dari Abu Dhabi sebesar Rp10 triliun. Dana nan dikucurkan digunakan untuk pembangunan area perkantoran, pusat perbelanjaan, hingga akomodasi keagamaan.

Selain itu terdapat penanammodal dari China nan mulai membangun apartemen dan area perkantoran. Pemerintah memandang proyek tersebut sebagai sinyal bahwa pembangunan IKN mulai bergerak dari tahap perencanaan menuju realisasi fisik.

"Kemudian untuk China, ada Starbright untuk pembangunan apartemen dan perkantoran. Sekarang sudah mulai," ujar Basuki.

Investor dari Korea Selatan juga mulai merealisasikan proyeknya di area IKN. Di luar itu, sejumlah pelaku upaya nasional mulai masuk dengan proyek perhotelan, restoran hingga destinasi wisata. Kehadiran akomodasi komersial dinilai bakal mempercepat terbentuknya pusat pertumbuhan baru di Kalimantan Timur.

"Kemudian juga restoran-restoran seperti Teras Kota, kemudian juga Rumah Makan Sederhana, kemudian Taman Safari juga sudah mulai bakal tahun ini bakal dikerjakan. Itu Rp73 triliun totalnya," ujar Basuki.

(fys/wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah tak mempersoalkan siapa pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) nan beraksi melayani progam Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini disampaikannya saat pemberitaan mengenai sosok-sosok besar, politikus, hingga pejabat tinggi pemerintah di kembali operasi dapur MBG banyak tersiar di media massa. Menurutnya nan terpenting bukanlah siapa pemilik SPPG-nya, namun gimana dapur MBG itu dapat beraksi sesuai ketentuan dan standar operasional prosedur (SOP).

"Mohon maaf ya ada disebut nama-nama pemilik-pemilik SPPG gitu, pada dasarnya bukan siapa pemiliknya, tetapi lebih kepada nan tidak boleh adalah melanggar aturan-aturan main alias melanggar SOP-SOP nan sudah ditetapkan," kata Prasetyo saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).

Menurutnya kondisi ini juga bertindak untuk para politikus nan tergabung dalam Partai Gerindra, tempat di mana Prasetyo ikut bernaung. Dalam perihal ini, dia turut menegaskan jika kepemilikan SPPG oleh personil Partai ini merupakan inisiatif masing-masing pribadi untuk mendorong penyelenggaraan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

"Termasuk minta maaf, saya bukan sebagai Mensesneg ya, sebagai kader Partai Gerindra, lantaran ada juga dibawa-bawa nama partai. Tapi nan bisa kami sampaikan mewakili partai bahwa tentu tidak ada petunjuk institusional gitu. Kalaupun ada nan dianggap kader alias perorangan, ialah tentu atas inisiatif masing-masing," ujarnya.

Pada akhirnya Prasetyo hanya bisa mengingatkan kepada para pemilik SPPG siapapun itu agar operasional dapur MBG ini dapat dilakukan sesuai dengan standar dan ketentuan nan berlaku. Sehingga kualitas dari menu makanan nan diberikan kepada para penerima faedah tetap terjaga.

"Sekali lagi nan tidak boleh adalah melanggar ketentuan alias melanggar aturan, dan perlu kami sampaikan di dalam internal partai kami berulang kali menekankan bahwa kepada saudara-saudara nan personil Partai Gerindra nan mempunyai dapur-dapur SPPG untuk, harus, wajib menjaga kualitas sebagaimana standar nan sudah kita tetapkan," tegas Prasetyo.

(igo/fdl)

Ilustrasi.

IHSG terkoreksi 0,47% ke level 5.874,38 pada 11 Juni 2026.(Dok. Antara)

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup melemah pada perdagangan Kamis (11/6). Sentimen negatif dipicu oleh memanasnya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran nan mendorong penanammodal melakukan tindakan risk-off alias menghindari aset berisiko.

Berdasarkan info perdagangan BEI pukul 15.00 WIB, IHSG hari ini terkoreksi sebesar 27,98 poin alias 0,47% ke posisi 5.874,38. Aktivitas pasar tercatat cukup tinggi dengan gelombang perdagangan mencapai 2.006.826 kali transaksi dan nilai transaksi menembus nomor Rp17,37 triliun dalam Mata Uang Rupiah.

Ringkasan Perdagangan IHSG (11 Juni 2026)

Faktor Eksternal: Eskalasi Militer di Selat Hormuz

Pengamat pasar modal Elandry Pratama menjelaskan bahwa aspek eksternal menjadi penekan utama indeks. Komando militer tertinggi Iran secara resmi mengumumkan penutupan Selat Hormuz pada Kamis (11/6), mencakup kapal tanker minyak dan kapal komersial. Langkah ini merupakan respons atas petunjuk Presiden AS Donald Trump nan memerintahkan gelombang serangan baru terhadap Iran melalui CENTCOM.

“Pasar mencermati bentrok geopolitik nan kembali memanas sehingga memicu sikap risk-off. Investor condong mengamankan modalnya dari pasar negara berkembang (emerging markets) di tengah ketidakpastian dunia ini,” ujar Elandry.

Sentimen Domestik dan Agenda Global

Dari dalam negeri, kehati-hatian penanammodal juga dipicu oleh rumor rencana tindakan demonstrasi besar serta tekanan terhadap nilai tukar Mata Uang Rupiah. Pelaku pasar menilai langkah otoritas dalam menjaga stabilitas mata duit tetap perlu diuji lebih lanjut untuk mengembalikan kepercayaan pasar secara penuh.

Selain bentrok Timur Tengah, penanammodal sekarang dalam posisi wait and see terhadap sejumlah agenda krusial dalam dua pekan ke depan, antara lain:

• 17 Juni 2026: Rapat FOMC The Fed mengenai arah suku kembang global.
• 18-19 Juni 2026: Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia untuk penetapan BI Rate.
• 18 & 23 Juni 2026: MSCI Accessibility Review dan Market Classification Review nan menentukan status pasar modal Indonesia di mata penanammodal asing.

Elandry memproyeksikan volatilitas IHSG bakal tetap tinggi dalam jangka pendek. Namun, selama indeks bisa memperkuat di atas area support psikologis 6.000, koreksi saat ini tetap dianggap sebagai konsolidasi wajar. Sebaliknya, jika tekanan berlanjut, penanammodal disarankan untuk tetap waspada terhadap potensi pelemahan lebih dalam. (Z-10)

Polresta Sleman menyebut ada unsur pelanggaran dalam kasus penemuan 11 bayi di rumah orang tua seorang perawat di Hargobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman.

"Untuk pelanggarannya ada unsur-unsurnya. Ada unsur-unsur pelanggarannya, tapi tadi, kita juga tetap memegang prinsip ultimum remedium," kata Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Mateus Wiwit Kustiyadi saat ditemui di kantornya, Kamis (11/6).

Wiwit belum merinci unsur-unsur pelanggaran nan dimaksud. Dia mengatakan pihaknya bakal berkoordinasi dengan Pemkab Sleman mengenai temuannya.

"Apakah dengan penegakan norma ini bakal sangat berfaedah ataukah bakal lebih banyak ketidakbermanfaatannya. Makanya kelak kita tetap lakukan koordinasi lagi untuk pertimbangan-pertimbangan lain. Karena di sisi lain juga nan namanya anak ini kita perlu hati-hati dalam penanganannya," katanya.

Koordinasi dengan pemerintah juga krusial untuk proses norma ke depan.

"Mungkin kelak kita menunggu koordinasi antara pemerintah wilayah dan Bapak Kapolres untuk langkah selanjutnya, apakah bakal tetap dilakukan penegakan norma alias terhadap praktik seperti ini bakal dilakukan pembinaan dengan hukuman administratif dari dinas terkait," katanya.

Wiwit bilang, intinya pihaknya siap mendukung kebijakan dari pemerintah.

"Karena banyak pertimbangan dari sisi bayi dan sisi orang tua anak ini kita pertimbangkan juga," katanya.

Dugaan Penghilangan Asal-usul Anak

Di sisi lain, Wiwit mengakui menemukan dugaan penghilangan asal-usul anak. Dugaan ini tetap didalami.

"Kita cocokkan lagi data-data tersebut, apakah sesuai alias memang tidak sesuai. Kalau setelah dicocokkan datanya sesuai, berfaedah tidak ada masalah," katanya.

Dugaan ini muncul setelah polisi menemukan perbedaan info di Surat Keterangan Lahir (SKL) para balita tersebut.

"Kemarin itu dari penyelidikan, kayaknya kok ada perbedaan antara info aslinya dan info nan dimasukkan ke SKL itu, tapi ini perlu kita dalami. Nanti kita sinkronkan," katanya.

Data nan dimaksud adalah nama orang tua pada SKL tidak ditulis komplit dan hanya menggunakan nama panggilan.

"SKL isi semua (tidak kosong). Di SKL ini memang ada beberapa nan hanya nama panggilan (orang tua), makanya itu tetap perlu kita sinkronkan lagi. Dan apakah dengan menulis seperti itu diperbolehkan alias tidak, itu tentunya kelak dari Dinas Kesehatan nan mengetahui apakah itu boleh alias tidak, apakah kudu nama komplit alias boleh nama seperti nama singkat saja," ujarnya.

Soal dugaan penelantaran anak juga tetap dalam tahap penyelidikan.

"Kalau dikatakan penelantaran, kita dalami juga lantaran itu dia dipasrahkan ke seseorang. Kalaupun ada dugaan penggelapan asal-usul, kita tetap perlu pencocokan info nan sebenarnya apakah ada alias tidak," katanya.

Presiden Prabowo Subianto berjumpa Jusuf Kalla (Foto: Biro Setpres)

KPK mengaku tengah mengusut dugaan pemerasan nan dilakukan eks Wamen Imipas, Silmy Karim, terhadap WN Jerman nan juga Direktur Parq Ubud Partner, Andre Frey. Parq Ubud ini sempat ramai diperbincangkan usai ditutup lantaran diduga menjadi 'kampung Rusia'.

Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengaku belum bisa mengungkapkan banyak soal perihal ini. Sebab, proses investigasi tetap berjalan.

"Mungkin saya tidak bisa gambarkan secara perincian lantaran memang ini sudah masuk substansinya, tapi betul ada info itu dan ini sedang sudah dikembangkan oleh penyidik," kata Taufik kepada wartawan Selasa (9/6) lalu. Taufik menjawab pertanyaan soal apakah KPK mengusut dugaan pemerasan Silmy ke Andre.

Taufik menjelaskan, penelusuran bakal dilakukan untuk memastikan apakah komunikasi nan terjadi antara Silmy dengan Andre masuk dalam modus pemerasan.

"Apakah itu juga masuk kelak di modus-modus pemerasan nan dilakukan oleh SK, itu juga bakal dikembangkan kelak di investigasi nan kita, nan sedang berjalan," ungkapnya.

Belakangan, di media sosial beredar info nan menyebut Andre Frey rutin memberikan setoran kepada Silmy. Dalam unggahan itu, juga memperlihatkan bukti transfer kepada Silmy.

Silmy Karim belum memberikan komentar soal perihal ini.

Kasus Silmy Karim

Kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi nan menjerat sejumlah petinggi di lingkungan imigrasi ini terungkap setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada awal Juni 2026.

Perkaranya adalah dugaan pungutan liar mengenai pengurusan arsip izin tinggal sementara bagi penduduk negara asing (WNA). Total ada delapan orang sebagai tersangka nan sekarang ditahan KPK, termasuk Silmy Karim.

Silmy diduga telah menikmati aliran duit pemerasan tersebut sejak dia tetap menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi. Dalam temuan penyidik, Silmy diduga menerima jatah duit pelicin secara rutin dengan nominal sekitar Rp 100 juta setiap minggunya.

Silmy belum berkomentar soal kasus ini. Namun, pengacaranya, Sahala Siahaan, membantah Silmy sempat dicari-cari KPK saat OTT berlangsung.