Lewat kampanye Pasti Gratis, aplikasi ShopeePay bantu pengguna kelola pengeluaran harian lebih irit tanpa biaya admin. (Foto: dok Ist)

Jakarta -

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan pilot project alias proyek percontohan penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) pada tabung 3 kilogram (kg) dimulai tahun ini.

Rencananya bakal digelar di 4 kota, ialah Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya.

"Kita saat ini sesuai pengarahan Pak Menteri, agar kita melakukan piloting dulu di kota-kota besar. Untuk piloting ini, kita targetnya nan krusial kota-kota ini bisa kita mulai dulu di kota-kota besar di Pulau Jawa, Bandung, Jakarta, Semarang, Surabaya, seperti itu," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman saat ditemui di ICE BSD, Rabu (20/5/2026).

Laode mengatakan untuk menjalankan proyek tersebut, dalam tiga bulan ke depan pemerintah bakal memesan alias first order tabung CNG dari China. Totalnya minimal 100 ribuan tabung.

Ia mengatakan pengadaan tabung itu bakal dilakukan oleh badan usaha, bukan pemerintah. Saat ini pihaknya tengah mematangkan proses pengadaan tersebut.

Setelah proses tersebut dilakukan, pemerintah bakal melakukan uji tabung CNG sudah dilakukan pengetesan pada aspek keselamatan dan lainnya.

"Once aspek safety-nya sudah kita peroleh, sudah aman, sudah bisa kita kendalikan, kita sudah bisa menerbitkan SNI, baru kita lakukan pilotnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Laode menyampaikan masyarakat nantinya tidak perlu membeli tabung CNG. Dalam skema nan sedang disiapkan, tabung bakal menjadi milik badan upaya pemasok gas dan dipinjamkan kepada pelanggan, mirip pola pengedaran LPG saat ini.

"Skemanya, itu masyarakat tidak beli tabung. Tabung milik supplier (badan usaha) gasnya. Skema nan sedang dibuat sekarang, masyarakat tidak diharuskan beli tabung. Kalau alokasi, kita mengikuti polanya LPG. Satu rumah tangga ada batas tabung," terang Laode.

(hrp/hns)

Kepala Badan POM, Taruna Ikrar.(Dok. Badan POM)

BADAN Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) resmi memperketat pengawasan terhadap peredaran obat bebas dan obat bebas terbatas di akomodasi ritel modern seperti hypermarket, supermarket, dan minimarket. Langkah ini diambil melalui publikasi Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026 guna menjamin keamanan, khasiat, dan mutu obat nan dikonsumsi masyarakat.

Sebelum adanya izin ini, pengelolaan obat di ritel modern dianggap berada dalam "area abu-abu" (grey area) lantaran ketiadaan patokan teknis nan spesifik. Hal ini memicu akibat penyimpangan mutu hingga potensi penyalahgunaan obat.

Kepala Badan POM, Taruna Ikrar, menegaskan bahwa kehadiran PerBPOM 5/2026 merupakan corak penegakan norma (law enforcement) nan memberikan kewenangan penuh kepada BPOM untuk menindak tegas pelanggaran di sarana ritel.

“Kondisi sebelumnya berpotensi menimbulkan beragam risiko, seperti penyimpangan pengelolaan obat selama peredaran, mutu nan tidak terjamin, serta potensi penyalahgunaan. Melalui peraturan ini, Badan POM dapat menindak tegas ritel nan menjual produk tidak sesuai ketentuan dengan hukuman administratif nan jelas,” ujar Taruna Ikrar di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Payung Hukum dan Standar Pengelolaan

Regulasi baru ini melengkapi rangkaian patokan nan telah diterbitkan sebelumnya oleh Kementerian Kesehatan, di antaranya:

• Permenkes Nomor 11 Tahun 2025: Mengatur standar aktivitas upaya dan sumber pengadaan obat dari Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Toko Obat.
• Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/972/2025: Menetapkan pedoman distribusi, alur penyediaan, serta peran tenaga kesehatan (Apoteker dan Tenaga Vokasi Farmasi) sebagai penanggung jawab di pusat pengedaran dan toko obat.

Dengan adanya PerBPOM 5/2026, BPOM sekarang mempunyai mandat untuk mengawasi seluruh rantai pengelolaan obat di akomodasi lain, mulai dari sistem pengadaan, penerimaan, penyimpanan, hingga pemusnahan dan pelaporan.

Perlindungan Konsumen dan Edukasi Masyarakat

Penerapan patokan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat dari akibat obat nan tidak memenuhi syarat. Selain melakukan pengawasan bentuk dan administratif, BPOM berkomitmen untuk terus memberikan edukasi kepada publik agar lebih pandai dalam memilih dan membeli obat di sarana ritel.

“PerBPOM 5/2026 adalah corak kehadiran pemerintah dalam mengisi kekosongan regulasi. Kini, penyerahan obat tanpa resep di supermarket maupun minimarket telah mempunyai payung norma nan jelas dan personel penanggung jawab nan terstandarisasi,” pungkas Taruna.

Dengan pengawasan nan lebih optimal, diharapkan tidak ada lagi celah bagi peredaran obat terlarangan alias rusak di akomodasi publik, sehingga kesehatan masyarakat tetap terjaga. (H-3)

Ilustrasi(ANTARA)

DINAS Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah memastikan hewan kurban dari wilayah itu sehat dan layak dikonsumsi saat Perayaan Idul Adha mendatang. 

Sejauh ini, Tim pemeriksaan kesehatan hewan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Temanggung rutin melakukan monitoring kesehatan ternak di pasar pasar hewan. Hal ini guna memastikan kondisi hewan tetap sehat serta kondusif diperjualbelikan menjelang Idul Adha.

Ketua Tim Pemeriksaan Hewan DKPPP Kabupaten Temanggung Liana Nurul Wahyuningtyas, kepada wartawan, menyampaikan pemeriksaan hewan rutin dilakukan secara menyeluruh mulai dari pemeriksaan klinis hingga pemberian obat-obatan pendukung kesehatan ternak.

"Pemeriksaan dilakukan mulai dari bagian mulut untuk memandang ada tidaknya infeksi, kondisi mata untuk mendeteksi anemia, serta kesehatan kulit dan bulu juga diperiksa, termasuk kondisi personil mobilitas ternak," katanya, Kamis (21/5).

Pemeriksaan kesehatan nan dilakukan petugas juga meliputi pengecekan suhu tubuh menggunakan termometer. Hal ini guna memastikan kondisi kesehatan hewan tetap normal.

"Monitoring rutin dilakukan untuk mengendalikan penyakit hewan menular sekaligus melakukan pengawasan terhadap ternak nan nantinya bakal dijadikan hewan kurban,"katanya.

Pemerintah Kabupaten Temanggung, lanjutnya, menjamin ternak nan bakal dijadikan hewan kurban merupakan ternak nan sehat sehingga dapat menghasilkan daging nan aman, sehat, utuh, dan halal. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, sejauh ini seluruh ternak nan diperiksa dipastikan dalam kondisi baik dan layak untuk diperjualbelikan.

Selain pemeriksaan kesehatan, pihaknya juga rutin memberikan obat-obatan dan vitamin untuk menjaga kondisi tubuh hewan agar tetap sehat. Juga pemberian obat cacing guna mengendalikan parasit di dalam tubuh ternak dan mengurangi akibat keberadaan cacing saat proses penyembelihan.

"Tujuannya agar daging nan dihasilkan kondusif untuk dikonsumsi masyarakat," pungkasnya. (H-2)

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, meminta agar biaya Rp 4 triliun nan direncanakan untuk pembangunan perlintasan sebidang difokuskan area Jabodetabek terlebih dahulu.

Perlintasan sebidang adalah perpotongan jalur kereta api dan jalan raya pada satu bagian tanah nan sama.

“Kami minta dulu, Pak Menteri Perhubungan, jika biaya itu sudah turun, utamakan dulu itu dibangun di sekitar nan padat, sekitar Jabodetabek terutama. Karena ini perlintasan keretanya sangat padat,” kata Lasarus dalam rapat kerja Komisi V DPR RI berbareng Kemenhub dan KemenPU di Gedung Parlemen pada Kamis (21/5).

Menurut Lasarus, anggaran Rp 4 triliun tetap jauh dari kebutuhan pembaharuan alias pembangunan perlintasan sebidang di Indonesia. Belum lagi perbedaan info antar lembaga nan memerlukan sinkronisasi agar lebih presisi.

“Apakah Rp 4 triliun itu menyelesaikan masalah? Belum. Masih sangat jauh. Ada 3.000-4.000 lebih, titik perlintasan sebidang nan belum dibangun,” ujarnya.

Menurut catatan Kementerian Pekerjaan Umum, terdapat kurang lebih 4.242 perlintasan sebidang. Sementara itu, berasas info PT KAI, terdapat 3.674 perlintasan sebidang nan ada di Indonesia.

Lalu info dari Korlantas Polri, ada sebanyak 3.693 perlintasan sebidang.

"Jumlah tersebut berakibat pada berapa besar pintu nan dijaga dan pintu nan tidak dijaga,” kata Lasarus.

Anggaran dari APBN

Adapun sebelumnya pemerintah memastikan proyek pembangunan jembatan layang (flyover) di perlintasan kereta api bakal dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepastian ini muncul setelah Presiden menyetujui usulan Pemerintah Kabupaten Bekasi menyusul kecelakaan kereta di Bekasi Timur.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sumber pendanaan proyek tersebut tetap merujuk pada APBN.

“Kalau anggaran kan selalu sumbernya sama (APBN)” kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Selasa (27/4).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti buruknya pengelolaan perlintasan sebidang, termasuk di wilayah padat seperti Bekasi. Ia menyebut tetap banyak titik perlintasan nan belum dijaga secara memadai.

“Di Jawa ada 1.800 titik nan juga lintasan seperti ini, ini dari zaman, saya kira dari era Belanda ya sudah berapa puluh tahun. Sekarang ya sudahlah kita bakal selesaikan semua itu,” kata Prabowo.

Pemerintah menyiapkan dua skema penanganan, ialah pembangunan pos penjagaan serta pembangunan flyover untuk mengurangi akibat kecelakaan. Total kebutuhan anggaran untuk program ini ditaksir mencapai Rp 4 triliun.

The WONDERfools menempati posisi nomor satu di Netflix. (Foto: Instagram/@netflixkr)

Demo ojol di Jakpus (Foto: Yuwantoro Winduajie/Okezone)

Jakarta, CNBC Indonesia - Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengumumkan bahwa seluruh lampau lintas kapal di Selat Hormuz sekarang berada di bawah koordinasi dan izin langsung angkatan laut mereka. Pernyataan itu muncul di tengah mandeknya negosiasi antara Teheran dan Washington mengenai pembukaan kembali jalur pelayaran daya paling vital di bumi tersebut.

Dalam pernyataan nan dikutip instansi buletin hubungan pemerintah Iran, ISNA, pada Rabu (21/5/2026), IRGC menyebut telah mengoordinasikan perlintasan 26 kapal dalam 24 jam terakhir di Selat Hormuz.

"Lalu lintas melalui Selat Hormuz dilakukan dengan izin dan dalam koordinasi dengan Angkatan Laut IRGC," demikian bunyi pernyataan IRGC, dilansir Al Jazeera.

Langkah itu memperlihatkan bahwa Iran makin memperketat kendalinya atas Selat Hormuz, jalur laut sempit nan sebelumnya dilalui sekitar seperlima ekspor daya bumi sebelum perang antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran pecah pada 28 Februari lalu.

Tak lama setelah pernyataan IRGC tersebut, Otoritas Selat Teluk Persia Iran alias Persian Gulf Strait Authority (PGSA) juga merilis peta baru Selat Hormuz melalui akun X resminya. Dalam peta itu, Iran menandai area maritim terkendali nan disebut tidak dapat dilintasi kapal tanpa otorisasi resmi dari otoritas Iran.

PGSA menjelaskan area itu membentang dari Kuh-e Mubarak di Iran hingga selatan Fujairah di Uni Emirat Arab pada pintu timur selat. Sementara di sisi barat, area pengawasan meluas dari ujung Pulau Qeshm hingga Umm al-Quwain.

Pengumuman tersebut mempertegas perubahan besar dalam tata kelola jalur pelayaran internasional nan selama puluhan tahun menjadi salah satu urat nadi perdagangan daya global.

Di tengah situasi itu, Presiden AS Donald Trump mengatakan tetap ada "kemajuan" dalam pembicaraan dengan Iran. Namun di saat bersamaan, Trump kembali menakut-nakuti bakal melanjutkan tindakan militer andaikan Teheran tidak menyepakati kesepakatan damai.

Sinyal keras juga datang dari Teheran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan bahwa andaikan perang kembali pecah, bentrok berikutnya bakal membawa akibat nan jauh lebih besar.

"Kembalinya perang bakal menghadirkan jauh lebih banyak kejutan," ujar Araghchi.

IRGC apalagi menegaskan bahwa jika Iran kembali diserang, maka bentrok tidak lagi terbatas di area Timur Tengah saja.

Mereka menyatakan bahwa pertempuran "kali ini" bakal diperluas melampaui area regional.

Sejumlah analis menilai baik Washington maupun Teheran sekarang sama-sama percaya bahwa memperpanjang tekanan ekonomi bakal memberi untung tawar-menawar lebih besar terhadap lawannya.

Will Todman, peneliti senior Center for Strategic and International Studies (CSIS), mengatakan kedua pihak tampak percaya musuh mereka bakal lebih dulu terpukul secara ekonomi jika kebuntuan terus berlangsung.

"Saya pikir sangat susah memandang sesuatu nan betul-betul dapat mengubah kalkulasi mereka secara mendasar, lantaran kedua pihak tampaknya percaya bahwa semakin lama situasi ini berlangsung, semakin besar pula daya tawar mereka lantaran musuh mereka bakal semakin menderita secara ekonomi," kata Todman kepada Al Jazeera.

(luc/luc)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk meningkatkan suku bunga referensi alias BI Rate sebesar 50 pedoman poin menjadi level 5,25 persen pada April 2026. Keputusan ini diambil dalam Rapat Dewan Gubernur nan berjalan pada 19–20 Mei 2026.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk alias BTN menyatakan perseroan pada dasarnya telah siap menghadapi beragam skenario kebijakan moneter, termasuk kemungkinan kenaikan suku kembang acuan. Corporate Secretary BTN, Ramon Armando, mengatakan masing-masing bank telah mempunyai manajemen akibat nan memadai serta rutin melakukan stress test.

“Masing-masing bank telah mempunyai manajemen akibat nan memadai serta melakukan stress test secara berkala dengan mempertimbangkan potensi kenaikan BI Rate nan dapat berakibat pada peningkatan biaya dana,” kata Ramon melalui keterangannya, dikutip Kamis (21/5).

Ramon menyatakan, untuk mengurangi sensitivitas terhadap tekanan nilai tukar dan kenaikan biaya pendanaan di tengah kenaikan suku bunga, BTN terus menjaga struktur pendanaan tetap efisien melalui penguatan biaya murah alias current account saving account (CASA).

“BTN terus menjaga struktur pendanaan agar tetap efisien melalui penguatan biaya murah (CASA) sebagai konsentrasi utama strategi funding Perseroan,” lanjut Ramon.

Bank Mandiri Pastikan Intermediasi Tetap Optimal

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyambut positif keputusan RDG BI. Corporate Secretary Bank Mandiri, Adhika Vista, menilai langkah tersebut mencerminkan komitmen bank sentral dalam menjaga stabilitas pasar finansial dan memastikan inflasi tetap terkendali.

“Bank Mandiri memandang kebijakan ini sebagai langkah nan tepat dan memperkuat pondasi makroekonomi nasional dalam jangka menengah,” tutur Adhika melalui keterangannya.

Adhika mengatakan, Bank Mandiri bakal terus menjalankan kegunaan intermediasi secara optimal dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan nasabah, pertumbuhan upaya nan berkelanjutan, serta prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko.

“Setiap penyesuaian suku kembang angsuran maupun simpanan bakal dilakukan secara terukur, sejalan dengan peran Bank Mandiri sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung ekosistem penggerak ekonomi negeri,” ucap Adhika.

Ke depan, Bank Mandiri bakal terus mencermati perkembangan kebijakan moneter untuk memastikan intermediasi melangkah optimal bagi pengguna dan Perekonomian nasional.

Jakarta -

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan temuan persediaan gas raksasa Geliga di Cekungan Kutai, Kalimantan Timur.

Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam mengatakan untuk sumur Geliga-1 mempunyai potensi sumber daya gas sebesar 5 TCF dan kondensat 300 juta barel oil equivalent (BOE).

Sementara lapangan gas Gula nan exiting mempunyai potensi 2 TCF gas dan 75 juta BOE kondensat.

"Dengan demikian, total produksi potensinya adalah 7 TCF gas dan 375 juta barel oil equivalent kondensat," ujarnya dalam RDP dengan Komisi XII DPR, Kamis (21/5/2026).

Rizwi menambahkan untuk pengembangan campuran antara Geliga-1 dan Gula diproyeksikan bisa menghasilkan produksi hingga 1.000 MMSCFD gas dan 80.000 BOPD kondensat.

"Temuan ini menegaskan skala proyek nan sangat besar, strategis, dan berkedudukan krusial dalam mendukung ketahanan daya nasional serta penyediaan pasokan gas nan berkelanjutan," terang Rizwi.

(hrp/hns)

Jemaah haji asal Indonesia, Muhammad Firdaus, dilaporkan lenyap di Makkah saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kabar hilangnya laki-laki berumur 73 tahun itu disampaikan pihak family setelah dia diduga meninggalkan hotel tempatnya menginap dan hingga sekarang belum ditemukan.

Anak Muhammad Firdaus, Nurul Fadila, menceritakan kronologi hilangnya sang ayah. Menurutnya, sebelum keberangkatan kondisi ayahnya dalam keadaan sehat meski sebelumnya mempunyai riwayat penyakit.

Berikut kronologi peristiwa hilangnya Muhammad Firdaus berasas penuturan keluarga:

13 Mei: Berangkat dari Rumah, Kondisi Sehat

Nurul mengatakan ayahnya berangkat dari rumah menuju titik pelepasan jemaah pada Rabu pagi sekitar pukul 05.30 WIB. Setelah pelepasan di Masjid Imam Bonjol, Muhammad Firdaus kemudian menuju pondok haji.

"Iya, jadi hari berangkat itu beliau hari Rabu. Dari rumah itu kita berangkat jam separuh 6, lampau menuju ke Imam Bonjol, Masjid Imam Bonjol, di sana pelepasannya jam 7 pagi," kata Nurul saat diwawancarai, Kamis (21/5).

Menurutnya, saat itu tidak ada tanda-tanda gangguan kesehatan.

“Bapak sehat, alhamdulillah sehat,” ujarnya.

Namun saat berada di pondok haji, ketua rombongan mengabarkan ke keluarga, Firdaus mendadak sakit dan kudu menjalani perawatan di rumah sakit sehingga belum ada pengganti resmi nan ditunjuk.

"Nah lampau kita dapat berita di pas di pondok haji rupanya ketua rombongan hajinya sakit, qodarullah banget itu, tidak bisa berangkat hari itu kudu dibawa ke Rumah Sakit Harapan Kita. Jadi sebenarnya waktu bapak berangkat itu pengganti ketua rombongan itu belum ada secara resmi diumumkan ya," ucap dia.

14 Mei: Mulai Alami Gangguan Saat di Pesawat dan Tiba di Jeddah

Nurul mengaku mendapatkan info dari rekan-rekan ayahnya soal kondisi Muhammad Firdaus mulai berubah saat penerbangan menuju Arab Saudi.

"Di pesawat ini saya dapat berita dari teman-temannya Abah itu dia udah mulai tidak sehat," katanya.

Ia menjelaskan ayahnya mempunyai riwayat infark cerebri alias indikasi pra-demensia pada 2021, meski selama beberapa tahun terakhir kondisinya dinyatakan membaik.

"Katanya dia udah nggak mengerti jika itu lagi di pesawat. 'Yuk kita turun, yuk kita keluar' bahasanya gitu," ujarnya.

Setibanya di Jeddah, family tetap sempat berkomunikasi dan mendapat berita bahwa Muhammad Firdaus bakal beristirahat sebelum melaksanakan umrah wajib.

"Dia nyampe di Jeddah tuh pagi. Nah itu dia sempat telepon udah nyampe di Jeddah gitu kan. Nah itu nan dari sisi saya teleponnya ke ibu gitu, ibu nan telepon angkat. Ya udah alhamdulillah kelak sampai di Jeddah katanya rehat sejenak lenyap itu langsung umrah wajib ke Makkah gitu rehat dulu sejenak di hotel," kata Nurul.

Malam 14 Mei-15 Mei Dini Hari: Terpisah dari Rombongan Saat Umrah

Saat menjalani umrah wajib di Makkah, Muhammad Firdaus dan istrinya terpisah dari rombongan laki-laki dan perempuan.

Dalam proses ibadah tersebut, Muhammad Firdaus disebut beberapa kali mencari istrinya.

"Katanya si Abah tuh nyari-nyariin si Jidah terus," kata Nurul.

Di tengah penyelenggaraan tawaf, Muhammad Firdaus diketahui meninggalkan rombongan dan akhirnya ditemukan istrinya sedang duduk di area Sa'i.

"Nggak tahu katanya suruh nunggu tapi nggak datang-datang," kata Nurul menirukan ucapan ayahnya.

Keduanya kemudian menyelesaikan ibadah berdua menggunakan bangku roda sebelum kembali ke hotel pada sekitar pukul 07.00 pagi.

"Akhirnya lama juga tuh nunggu, itu dari malam mereka umrah dari malam tuh jika nggak salah jam 10-an itu sampai jam 7 pagi mereka baru kelar pulang ke hotel," ujar dia.

15 Mei Pagi: Mulai Linglung dan Mengira Hotel sebagai Rumah Sakit

Sesampainya di hotel, Nurul sempat melakukan panggilan telepon dengan ayahnya sekitar pukul 07.00 waktu setempat. Saat itu, Muhammad Firdaus mulai menunjukkan tanda kebingungan.

"Ini Abah lagi di mobil eh dia belok ke rumah sakit," kata Nurul menirukan ucapan ayahnya.

Padahal, saat dilakukan panggilan video, Muhammad Firdaus rupanya berada di bilik hotel.

"Abah, Abah itu di hotel itu bukan di rumah sakit," kata Nurul.

Muhammad Firdaus kemudian juga meminta dikirimkan BPJS, meski saat itu dia sudah berada di Arab Saudi.

"Enggak, enggak, tolong ya anterin BPJS Abah," ujarnya.

Keluarga menduga kondisi tersebut dipicu kelelahan akibat perjalanan panjang dan kurang istirahat.

"Tapi hari itu saya mikirnya dia belum tidur satu hari itu nan dari kecapekan. "Abah ya udah gini dulu Abah lenyap ini makan, lenyap makan langsung tidur" terang Nurul.

15 Mei Siang-Sore: Keluar Hotel dan Hilang

Sekitar pukul 09.00 waktu Saudi, Nurul kembali menghubungi ayahnya. Saat itu Muhammad Firdaus mengaku mau mencari istrinya.

"Entar dulu Abah mau cari Jidah" katanya.

Setelah itu komunikasi terputus. Sekitar pukul 11.00 siang, telepon sudah tidak tersambung.

Sore harinya, sekitar pukul 16.00 waktu Saudi, istri Muhammad Firdaus mendatangi bilik suaminya dan mendapati dia sudah tidak ada.

Berdasarkan rekaman CCTV hotel, Muhammad Firdaus terlihat keluar hotel mengenakan baju koko putih dan sarung kotak-kotak cokelat gelap.

"Keluar hotel dia menggunakan baju koko putih lampau sarung," kata Nurul.

Ia juga disebut tidak membawa peralatan apa pun.

"[Kartu] Nusuk, ID card, HP, dompet semua ada di bilik tidak ada tapi Abahnya nggak ada," ujarnya.

Muhammad Firdaus disebut sempat menyalami petugas keamanan hotel sebelum melangkah ke arah kanan.

17 Mei: Laporan Pencarian Mulai Dipublikasikan

Keluarga kemudian melaporkan kehilangan tersebut kepada ketua rombongan, PPIH, hingga petugas perlindungan jemaah.

Nurul mengatakan laporan pencarian mulai dipublikasikan beberapa hari kemudian.

"Setelah itu ada keluar di Kawal Haji hari Minggu jam 5 sore," katanya.

Hingga hari ketujuh sejak dinyatakan hilang, family mengaku belum mendapatkan perkembangan signifikan mengenai keberadaan Muhammad Firdaus.

Nurul berambisi proses pencarian dapat diperluas melalui rekaman CCTV dan teknologi pendukung lainnya.

"Ini udah 7 hari bapak saya juga kakinya jalannya susah sakit jadi harusnya dia nggak bakal jalan jauh,” ujarnya.

Muhammad Firdaus diketahui telah menunggu selama 14 tahun untuk menunaikan ibadah haji. Menurut Nurul, semangat ayahnya untuk berangkat ke Tanah Suci sangat besar.

"Dia dari 2012 dan ini dia antusias banget dia jika manasik itu nggak pernah nan namanya mau libur," tuturnya.

Jakarta -

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi adanya dugaan suap nan diterima Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama senilai 213.600 dolar Singapura alias setara Rp 2,9 miliar (kurs Rp 13.800). Suap itu diduga diberikan terdakwa John Field selaku bos Blueray Cargo mengenai kasus importasi peralatan nan sedang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Purbaya mengatakan tidak ikut kombinasi mengenai persidangan kasus nan sedang berjalan. Jika memang sudah terbukti anak buahnya itu menerima suap, baru dia bakal bertindak dengan melakukan pencopotan tugas.

"Kalau persidangan saya nggak ikut campur, saya lihat saja seperti apa hasilnya. Kan jika orang nuduh bisa saja, tetapi jika terbukti ya sudah. (Bakal dicopot) harusnya iya, jika terbukti ya," kata Purbaya kepada wartawan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).

Purbaya mengaku berkomunikasi setiap hari dengan Djaka. Meski demikian, dia tak menjawab apakah dirinya sudah menanyakan perihal dugaan suap itu kepada anak buahnya tersebut.

"Pak Djaka sama saya komunikasi setiap hari. Haha saya nggak ikut campur, saya tunggu hasil sidang saja," ucap Purbaya.

Sebelum meninggalkan wartawan, Purbaya mengaku mengetahui apa nan terjadi. Sayangnya tidak dijelaskan lebih lanjut apa nan sebenarnya diketahui soal dugaan penerimaan suap itu.

"Yang jelas saya ngerti apa nan terjadi. Ada lah," tutur Purbaya.

Sebelumnya dalam sidang kasus suap importasi peralatan di Bea Cukai pada Rabu (20/5), Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyebut ada salah satu sampulsurat nan diperuntukkan bagi Dirjen Bea Cukai. Amplop itu mempunyai kode nomor 1.

"Izin majelis kami tegaskan nan Sales 2, 1 adalah Dirjen Bea Cukai nilainya 213.600 dolar Singapura. Itu kami nan menegaskan, kami, lantaran kami nan punya bukti ini," kata Jaksa KPK M Takdir Suhan.

Kemudian sampulsurat kode nomor 2 untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode September 2024-Januari 2026, Rizal. Lalu sampulsurat kode nomor 3 untuk Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC, Sisprian Subiaksono.

Dalam kasus ini, JPU KPK mendakwa tiga ketua Blueray Cargo dalam kasus suap importasi peralatan pada DJBC. Tiga terdakwa tersebut adalah terdakwa I John Field selaku ketua Blueray Cargo, terdakwa II Deddy Kurniawan Sukolo selaku Manajer Operasional Blueray Cargo, serta terdakwa III Andri selaku Ketua Tim Dokumen Importasi Blueray Cargo.

Jaksa KPK mengatakan ketiganya memberikan duit Rp 61,3 miliar dalam corak mata duit dolar Singapura. Selain uang, jaksa menyebut ketiganya didakwa memberikan sejumlah akomodasi serta peralatan mewah mencapai Rp 1,8 miliar.

Simak juga Video 'Kepolisian Bongkar Penyelundupan Merkuri Ilegal di Jakarta Utara':

(aid/fdl)

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi V DPR RI memanggil Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi hingga Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin untuk mengurai penyebab tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line di Bekasi Timur nan menewaskan 16 orang dan melukai puluhan penumpang. DPR menilai tragedi tersebut menjadi sirine serius bagi keselamatan transportasi perkeretaapian nasional.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mengatakan, rapat digelar unik untuk membahas rangkaian kejadian nan berujung pada kecelakaan maut di Bekasi Timur beberapa waktu lalu. DPR meminta penjelasan langsung dari pemerintah, PT KAI, Korlantas Polri hingga KNKT mengenai penyebab dan penanganan kecelakaan tersebut.

"Kejadian di Bekasi Timur beberapa waktu lampau itu nan bakal kita urai pada siang hari ini. Kami mau mendapat penjelasan dari pemerintah, dari Menteri Perhubungan, kelak jika dipandang perlu kita bakal minta juga tanggapan dari Dirut PT KAI untuk menyampaikan beberapa perihal nan dipandang perlu," kata Lasarus dalam rapat Komisi V DPR RI berbareng pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Ia menjelaskan, kecelakaan bermulai ketika sebuah mobil mogok di perlintasan sebidang JPL 85 nan tidak dijaga lampau tertabrak KRL 5181 relasi Bekasi-Cikarang. Insiden itu kemudian bersambung hingga terjadi tabrakan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi dengan gerbong belakang KRL Commuter Line relasi Kampung Bandan-Cikarang.

"Kejadian ini merupakan rentetan nan diawali tertabraknya mobil nan mogok di perlintasan sebidang JPL 85 nan tidak terjaga, oleh KRL 5181 relasi Bekasi-Cikarang," ujarnya.

"Peristiwa ini menewaskan 16 orang dan puluhan lain luka-luka. Kejadian itulah nan mengundang kita rapat pada hari ini," lanjut dia.

Menurut Lasarus, tragedi tersebut menambah panjang daftar kecelakaan kereta api di Indonesia nan terus berulang dari masa ke masa. Karena itu, Komisi V DPR RI kembali menekankan aspek keselamatan dan keamanan kudu menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi publik.

"Komisi V DPR RI selalu menekankan bahwa keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan adalah aspek absolut dalam semua penyelenggara moda transportasi," tegasnya.

Selain meminta penjelasan dari Kementerian Perhubungan dan PT KAI, Komisi V DPR RI juga menunggu hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengenai penyebab kecelakaan di Bekasi Timur tersebut.

"Yang terpenting juga, apa hasil dari KNKT mengenai dengan hasil investigasi dari kecelakaan ini," ucap Lasarus.

(wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menetapkan dua tahapan dalam proses upaya ekspor komoditas batu bara, minyak kelapa sawit dan juga paduan besi/ferro alloy melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Khusus Ekspor.

Tahap pertama bakal berjalan mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 dan dilanjutkan dengan tahap kedua alias finalisasi aktivitas ekspor pada 1 September 2026. Hal ini terungkap dalam bahan paparan Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada Rapat Koordinasi terbatas tingkat Menteri Bidang Perekonomian (21/5/2026).

Berikut alur upaya ekspor batu bara melalui BUMN Khusus Ekspor:

Tahap I 1 Juni - 31 Agustus 2026:

Pelaku Usaha (Eksportir) pemegang IUP Pertambangan -> Sistem INSW Simbara -> Penerbitan LS melalui Simbara -> BUMN Ekspor -> Dokumen Pabea (1. ET Terdaftar, 2. Laporan Surveyor)

Tahap II, 1 September 2026:

BUMN Ekspor -> Sistem INSW SImbara -> Perbitan Eksportir Terdatfat (ET) (Verifikasi Inatrade-diterbitkan oleh Dirjen a/n Menteri) -> Perizinan terbit dikirimkan kepada BUMN Ekspor melalui INSW -> Celarance, BUMN Khusus Ekspor melakukan ekspor.

Pokok-Pokok Pengaturan Rpermendag

1. Penambahan arti BUMN Ekspor dan Komoditas SDA Strategis.

2. Ekspor Batubara hanya dapat diekspor oleh BUMN Ekspor mulai 1 Juni 2026.

3. Menambahkan ketentuan transisi ekspor melalui BUMN Ekspor mulai 1 Juni 2026 sampai dengan 31 Agustus 2026.

4. Ketentuan transisi pada 1 Juni- 31 Agustus 2026:

a. Perizinan Berusaha berupa Eksportir Terdaftar nan telah diterbitkan kepada pelaku upaya tetap bertindak paling lama

sampai tanggal 31 Agustus 2026;

b. Mulai 1 Juni tidak ada pengajuan alias perpanjangan Eksportir Terdaftar Batubara;

c. Ekspor dilakukan melalui BUMN Ekspor.

- Menggunakan Eksportir Terdaftar milik pelaku usaha;

- Eksportir atas nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia; dan

- Pada PEB, pelaku upaya tertulis sebagai pemilik barang, BUMN Ekspor sebagai Eksportir.

d. Dalam periode transisi, BUMN Ekspor agar menyiapkan kesiapan manajemen arsip ekspor untuk dapat

diimplementasikan pada tanggal 1 September 2026.

5. Ketentuan mulai 1 September 2026:

a. Ekspor oleh BUMN Ekspor;

b. Wajib mempunyai Eksportir Terdaftar dan Laporan Surveyor; dan

c. Syarat Eksportir Terdaftar (NIB, Izin usaha, bukti terdaftar di ESDM, dan surat pernyataan).

6. Mencabut ketentuan ekspor batubara dalam Permendag Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor nan terakhir diubah dengan Permendag Nomor 12 Tahun 2026.

Mendag buka suara

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan telah menyiapkan patokan teknis untuk operasional aktivitas ekspor oleh BUMN Khusus Ekspor ialah PT Danantara Sumber Daya indonesia (PT DSI). Aturan teknis itu bakal berbentuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nan menjadi turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

"Ya otomatis (ada permendag baru)," kata Budi Santoso seusai rapat koordinasi terbatas di instansi Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Mendag memastikan, peraturan itu bakal rampung per hari ini, alias paling lambat besok. Sebab, ketentuan teknis operasional PT DSI kata dia sudah kudu segera diselesaikan. "Hari ini kudu selesai paling lambat besok tapi teknisnya hari ini kudu diselesaikan," kata Budi Santoso.

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya.(Dok. DPR RI)

DPR RI tengah menggodok langkah revolusioner untuk membangkitkan ekosistem literasi nasional. Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyatakan bahwa pajak penulis dan pajak kertas berpotensi dipangkas hingga nol persen dalam revisi Undang-Undang (UU) Sistem Perbukuan.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk menurunkan nilai kitab di pasar agar lebih terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Saat ini, revisi UU Sistem Perbukuan tersebut telah resmi masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

“Salah satu nan diperjuangkan dalam revisi UU tersebut ialah pajak kertas dan pajak penulis Rp0. Revisi UU Sistem Perbukuan ini menjadi prioritas saya lantaran dari dulu saya mendapatkan duit dari menulis,” ujar Willy dalam obrolan berbareng Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Buku Bukan Lagi Barang Mewah

Willy menegaskan bahwa visi utama dari revisi ini adalah menghapus stigma kitab sebagai peralatan mewah. Menurutnya, akses terhadap pengetahuan pengetahuan tidak boleh menjadi kewenangan spesial (privilege) nan berkarakter elitis.

“Jika suatu bangsa menjadikan kitab sebagai peralatan mewah, maka pengetahuan adalah suatu kewenangan nan istimewa. Ketika pengetahuan menjadi kewenangan istimewa, maka berpikir kritis itu menjadi suatu perihal nan elitis. Jadi, kita sedang menata dari hulu ke hilir,” paparnya.

Selain penghapusan pajak, terdapat beberapa poin krusial nan diperjuangkan dalam draf revisi tersebut, antara lain:

• Subsidi Logistik: Menekan biaya pengedaran kitab ke seluruh wilayah Indonesia.
• Perlindungan Hak Cipta: Memperkuat posisi tawar penulis dan penerbit di mata hukum.
• Dukungan Penerbit Independen: Memberikan ruang tumbuh bagi penerbit mini alias indie agar tetap kompetitif.

Revisi UU ini merupakan inisiatif pribadi Willy Aditya. Ia apalagi menggunakan biaya pribadi untuk melakukan serap aspirasi di lima wilayah kunci: Padang, Pekanbaru, Jakarta, Bandung, dan DI Yogyakarta guna memastikan draf UU relevan dengan kebutuhan pelaku industri.

Willy juga menyoroti kejadian rendahnya minat generasi muda untuk berkarier sebagai penulis ahli lantaran aspek ekonomi. Ia membandingkan industri perbukuan dengan industri musik dan movie nan telah lebih dulu sukses melakukan transformasi ekosistem.

“Mengapa anak-anak kita tidak ada nan berpikir menjadi penulis? Karena tidak ada uangnya. Oleh lantaran itu, ekosistem perbukuan ini kudu bertransformasi. Musik dan movie saja bisa, kenapa kitab tidak?” tegasnya.

Melalui revisi UU Sistem Perbukuan ini, DPR berambisi adanya kerjasama erat antara penulis, ilustrator, desainer, hingga penerbit untuk menciptakan industri imajinatif nan sehat, mandiri, dan bisa mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa terbebani biaya pajak nan tinggi. (Ant/H-3)

Ilustrasi(MI/Akhmad Safuan)

JAWA Tengah tetap kekurangan ribuan ekor kerbau untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban pada Idul Adha mendatang, pasokan hewan kerbau segera didatangkan dari beragam wilayah provinsi tetangga untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Pemantauan Media Indonesia Rabu (20/5) sepekan jelang Idul Adha, penduduk di sejumlah wilayah di Jawa Tengah mulai  berburu hewan ternak untuk kebutuhan kurban, apalagi sebagian memilih langsung masuk ke desa-desa untuk mendapat alias membeli ternak seperti sapi, kambing, domba dan kerbau langsung ke petani alias peternak.

Meskipun ratusan lapak musiman unik  hewan kurban bertebaran di beragam wilayah dengan nilai penawaran sesuai dengan kondisi dan berat hewan ternak tersebut, namun sebagian penduduk merasa lebih mantap langsung ke peternakan alias petani, lantaran di samping nilai lebih miring juga kualitas terbaik dipandang lebih baik.

"Saya mewakili sejumlah tetangga untuk mencari hewan kurban langsung ke pelosok desa, selain nilai lebih murah juga terawat," ujar Ridwan,55, penduduk Candi, Kota Semarang.

Namun berbeda dengan diungkapkan Rochmad, penduduk Kudus mengaku untuk kurban tahun ini sudah keluar masuk desa hingga beragam wilayah sekitar, namun belum menemukan, lantaran untuk lebaran ini masjid di Kudus sesuai kesepakatan memilih hewan kerbau. "Meskipun lebih mahal dari sapi, mungkin bergerak ke wilayah lebih jauh untuk mendapatkan," tambahnya.

Sementara di beberapa pasar hewan di sekitar Kudus, hewan kerbau memang terlihat jarang terlihat, dari ratusan ekor sapi dan kambing untuk ternak ini jumlah tersedia hanya bisa dihitung dengan jari dan itupun harganya cukup tinggi selisih sekitar 3-5 juta dibanding sapi dengan berat nan sama 

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Didik Tri Prasetiyo membenarkan kekurangan hewan ternak kerbau, hingga jelang Lebaran Idul Adha nan tinggal sepekan lagi ini, hewan kurban kerbau dari kebutuhan 1.910 ekor baru tersedia 1.224 ekor, sehingga untuk menutup kekurangan terpaksa mendatangkan dari wilayah lain.

"Meskipunbubtuk hewan kurban lain seperti sapi, kambing dan domba berlimpah, namun tradisi dan budaya di sini sejak jaman wali penduduk memilih kerbau," ujar Didik Tri Prasetiyo.

Demikian Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Jawa Tengah Defransisco Dasilva Tavares juga mengungkapkan kekurangan hewan kurban kerbau, dari kebutuhan sebanyak 4.472 ekor hingga saat ini tetap tersedia 1.204 ekor, meskipun untuk hewan kurban lain Jawa Tengah berlimpah dan surplus.

Pada tahun ini, menurut Defransisco Dasilva Tavares, populasi hewan ternak di Jawa Tengah mencapai 6,3 juta ekor, sedangkan kebutuhan kurban sekitar 9-10 persen alias 593.168 ekor, sedangkan unik untuk menutup kekurangan hewan kerbau maka sedang diupayakan mendatangkan dari wilayah lain.

Berdasarkan info diperoleh Media Indonesia, wilayah Indonesia dengan populasi hewan kerbau terbesar di Provinsi Aceh mencapai 108.522 ekor alias 14 persen dari total populasi di Indonesia sebanyak 755.468 ekor, kemudian disusul oleh $ulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur (NTT). (H-2)