Lembaga survei Poltracking menggelar survei Evaluasi Kinerja Pemerintah dan Isu Aktual Strategis pada Mei 2026 terhadap 1220 responden. Hasilnya, 72,2 persen responden puas dengan keahlian pemerintahan nan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Sebanyak 72.2% publik mengatakan puas (gabungan sangat puas dan cukup puas) terhadap keahlian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sedangkan 25.1% publik mengatakan tidak puas (gabungan kurang puas dan sangat tidak puas),” ucap survei itu, dikutip Kamis (4/6).

Di dalam survei, dijelaskan bahwa sebanyak 14 persen responden merasa puas lantaran support dari pemerintah dinilai tepat sasaran. Sementara, 13,8 persen merasa puas lantaran adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Lebih lanjut, sebanyak 10,6 persen merasa puas lantaran kepemimpinan Prabowo nan tegas dan berwibawa, serta 9,4 persen merasa puas lantaran ekonomi nan stabil.

Metode Survei

Survei ini menyasar 1220 responden dengan usia lebih dari 17 tahun alias sudah menikah. Sampel diambil dengan metode multistage sampling.

Margin of error survei ini kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden terpilih diwawancara tatap muka pada 11-17 Mei 2026.

Amalia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti(MI/KHOERUN NADIF RAHMAT)

PASANGAN dobel putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti sukses melangkah ke babak perempat final turnamen bulu tangkis Indonesia Terbuka 2026.

Tiket delapan besar tersebut mereka amankan setelah menumbangkan wakil Hong Kong, Yeung Nga Ting/Yeung Pui Lam, lewat kemenangan dua gim langsung 21-19 dan 21-18 pada laga babak 16 besar nan berjalan di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6).

Kendati sukses memetik kemenangan straight game, duet Tiwi/Fadia sempat menghadapi situasi krusial pada masa-masa akhir gim pertama.

Setelah sempat memimpin perolehan nomor dengan selisih nan cukup meyakinkan, performa mereka justru mengendur sehingga pasangan Hong Kong bisa memangkas jarak dan memberikan perlawanan nan ketat.

Fadia mengakui adanya penurunan konsentrasi nan membikin perolehan poin mereka sempat tersendat menjelang gim pertama usai. 

"Ya mungkin di game-game pertama menurut saya kita bisa menang mudah ya, cuman pas di 18-11 kita terlalu banyak melakukan kesalahan sendiri. Itu juga poin krusial juga untuk hari ini, untuk pertimbangan juga, untuk tidak terlalu terburu-buru dan melakukan terlalu banyak melakukan kesalahan sendiri," ujar Fadia selepas pertandingan.

Senada dengan rekannya, Tiwi mengungkapkan bahwa mereka sempat terbawa oleh strategi nan diterapkan oleh lawan. 

"Di game pertama sempet terburu-buru terus ngikutin pola lawan, kurang bisa meredam. Tapi alhamdulillah kita bisa kembali ambil poin lagi dan memenangkan permainan," tutur Tiwi.

Kecenderungan bermain terburu-buru saat posisi sudah unggul diakui menjadi salah satu pertimbangan mendasar bagi dobel putri ini. Menurut Fadia, dinamika di dalam lapangan sering kali melangkah sangat sigap sehingga pemain terkadang tidak menyadari situasi tersebut. 

"Ya itu juga kita tetap belajar mengatasi itu gimana di saat udah unggul kita kekejar. Mungkin tadi poin krusial juga buat hari ini untuk tetap tenang dan saling ngingetin sih kalo main ganda," jelas Fadia.

Tiwi pun sepakat bahwa komunikasi antar-pemain di atas lapangan menjadi kunci utama untuk meredam tekanan ketika musuh mulai mengejar perolehan angka.

"Iya bener kata teteh, kadang emang itu kan kita waktu bermain itu nggak sadar ya gitu. Satu poin satu poin eh tiba-tiba udah apa namanya udah nyaris terkejar gitu," tambahnya.

Mengenai tekanan atmosfer Istora Senayan nan terkenal riuh, Fadia menegaskan bahwa support penuh dari para penonton justru menjadi suntikan motivasi tambahan bagi mereka sekaligus menjadi tekanan psikologis bagi kubu lawan. 

"Sebenernya penonton juga modal juga buat kita, buat kita terus semangat, dan musuh juga pastinya kena pressure juga kena teriakan dari penonton. Jadi cukup membantu sekali sih penonton di Istora," kata Fadia.

Melihat peta persaingan di sektor dobel putri Indonesia nan sukses meloloskan banyak wakil di babak perempat final Indonesia Terbuka 2026, Tiwi menyambut positif perkembangan tersebut.

Kehadiran rekan-rekan senegara di fase gugur ini dinilai menjadi momentum baik untuk membangkitkan prestasi sektor dobel putri nasional di kancah internasional.

"Tentu saja seneng, kita aganda putri Indonesia bisa rame di Indonesia Open. Ya kita bersaing secara sehat dan kita mau membangkitkan lagi dobel putri untuk dobel putri Indonesia di top level," pungkas Tiwi.

Pada babak perempat final nan bakal digelar Jumat (5/6), tantangan berat sudah menanti Tiwi/Fadia. Mereka dijadwalkan bakal menantang dobel putri handal asal Jepang, Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto, demi memperebutkan satu tiket ke babak semifinal.(H-2)

Jakarta - Jajaran pengurus Ikatan Keluarga Minang (IKM) di sejumlah wilayah ramai-ramai melaporkan Permadi Arya alias Abu Janda ke polisi atas dugaan menghina suku Minang. Ketua Umum IKM, Andre Rosiade, memahami keresahan dari para pengurus tersebut sekaligus mendorong abdi negara kepolisian memproses laporan atas Abu Janda.

"Saya mendapat laporan bahwa para pengurus IKM di wilayah baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten melaporkan kerabat Abu Janda kepada kepolisian. Dalam perihal ini saya selaku Ketua Umum DPP IKM menyatakan bahwa pelaporan polisi terhadap Abu Janda ini memang diperlukan sebagai corak upaya menegakkan supremasi hukum, menjaga marwah masyarakat Minang, serta memastikan setiap dugaan pelanggaran nan merugikan masyarakat diproses sesuai ketentuan norma nan berlaku," kata Andre kepada wartawan, Kamis (4/6/2026).

Andre mendorong proses norma dikedepankan dalam persoalan ini untuk menepis tudingan masyarakat Sumbar nan bersikap barbar. Wakil Ketua Komisi IV DPR ini meminta polisi menangani kasus dugaan penghinaan masyarakat Sumbar itu sesuai dengan bukti-bukti nan diajukan pelapor.

"Yang jelas saya mendorong agar proses norma ini dikedepankan untuk membuktikan bahwa kita pengurus IKM maupun penduduk Minang tidak bersikap barbar. Kami mengedepankan proses norma sesuai dengan patokan nan bertindak dan kami mempercayai sepenuhnya kepada abdi negara penegak norma dalam perihal ini kepolisian untuk memproses kerabat Abu Janda berasas bukti-bukti nan ada, nan kami laporkan kepada jejeran kepolisian," ujar dia.

Selain itu, Andre menyampaikan para pengurus di wilayah bakal terus membikin laporan polisi terhadap Abu Janda. Menurut Andre, laporan polisi tersebut sebagai bukti bahwa masyarakat Sumbar menjunjung tinggi supremasi hukum.

"Pengurus IKM di wilayah bakal melaporkan kerabat Abu Janda kepada kepolisian, untuk nan DPW bakal melapor ke Polda, dan DPD bakal melapor ke Polres. Ini semata-mata sebagai corak kepatuhan IKM untuk menegakkan norma nan setegak-tegaknya lantaran kerabat Abu Janda telah diduga melakukan penghinaan terhadap penduduk Sumatera Barat," ujar Andre.

Pengurus IKM Laporkan Abu Janda

Salah satu pihak nan melaporkan Abu Janda ialah DPD IKM Kabupaten Bekasi. Laporan teregister dengan Nomor: 795/VI/2026/SAT RESKRIM/RESTRO BKS/PMJ tertanggal 1 Juni 2026. Laporan diwakili Ketua DPD IKM Kabupaten Bekasi Desmon Roza, Sekretaris DPD IKM Kabupaten Bekasi Gusriadi, serta jejeran pengurus DPD IKM Kabupaten Bekasi.

Kuasa Hukum DPD IKM Kabupaten Bekasi, Indra, mengatakan pernyataan Abu Janda telah menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat Minangkabau. Dia menyebut pernyataan itu berpotensi memicu gesekan sosial andaikan tidak disikapi melalui sistem norma nan berlaku.

"Hari ini kami juga telah membikin laporan resmi mengenai dugaan tindak pidana penyebaran info nan mengandung unsur ujaran kebencian terhadap golongan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan norma nan berlaku. Kami menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara ini kepada abdi negara penegak hukum," ujar Indra kepada awak media usai membikin laporan dikutip pada Selasa (2/6).

Indra mengatakan langkah norma tersebut diambil sebagai upaya konstitusional untuk menjaga suasana kondusif masyarakat. Tak hanya itu, kata Indra, perihal itu sekaligus memberikan kepastian bahwa setiap persoalan nan berpotensi menimbulkan bentrok sosial diselesaikan melalui jalur hukum.

Laporan terhadap Abu Janda juga dibuat oleh DPD IKM Semarang. Laporan tersebut tercatat dengan Nomor: STTLP/158/V/2026/SPKT/POLRESTABES SEMARANG/POLDA JAWA TENGAH. Perwakilan pengurus DPD IKM Kota Semarang nan dipimpin oleh Aidil Syafri melaporkan Abu Janda atas keputusan hasil musyawarah menampung aspirasi masyarakat perantau Minang di Kota Semarang.

Pelaporan dibuat sebagai upaya menjaga kondusivitas masyarakat serta memberikan perlindungan kepada penduduk Minangkabau dari beragam potensi tindakan main pengadil sendiri. Hal ini juga untuk mencegah tindakan pemberontak nan dapat timbul akibat meningkatnya emosi dan keresahan di tengah masyarakat.

Sekretaris Daerah DPD IKM Kota Semarang, Aidil Rajo Endah, sebagai pelapor menyampaikan bahwa masyarakat Minangkabau nan berada di Kota Semarang merasa keberatan atas pernyataan Abu Janda. Pernyataan Abu Janda nan menyebut masyarakat Sumatera Barat sebagai masyarakat nan "bar-bar" memicu kemarahan dan kekecewaan penduduk Minang lantaran dianggap sebagai corak provokasi nan berpotensi menimbulkan gesekan sosial.

"Kami menempuh jalur norma sebagai corak ikhtiar nan konstitusional dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan nan berlaku. Tujuan utama kami adalah menjaga ketertiban dan memberikan ruang bagi abdi negara penegak norma untuk menindaklanjuti persoalan ini secara objektif dan profesional," ujar Aidil dalam keterangannya, Sabtu (30/5).

DPW IKM Provinsi Aceh juga ikut melaporkan Abu Janda ke Polda Aceh. Abu Janda dilaporkan atas dugaan menghina suku Minangkabau.

"Kami perwakilan dari Ikatan Keluarga Minang DPW Banda Aceh telah melakukan laporan kepada Permadi Arya namalain Abu Janda nan diduga melakukan tindak pidana, telah menyinggung etnis suku Minangkabau nan menyatakan bahwa 'Suku Sumatera Barat itu barbar'," demikian pernyataan pengurus IKM Aceh dalam video nan diunggah di akun media sosial DPW IKM Aceh, seperti dilihat Sabtu (30/5).

Laporan itu sudah diterima oleh Polda Sumbar. Pengurus IKM Aceh juga menampilkan surat tanda terima laporan.

"Barbar itu pasti baba, barbar itu dalam KBBI nan kita tahu adalah tidak beretika, tidak beradab. Jadi kami dari masyarakat Minangkabau sangat menentang keras dan sangat merasa terhina atas dugaan ucapan nan dilakukan oleh Permadi Arya," katanya.

"Jadi kami dari Ikatan Keluarga Minangkabau di Povinsi Aceh telah melakukan laporan kepada Permadi Arya dan laporan kami telah diterima," imbuhnya. (knv/fjp)

Jakarta - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel divonis 4,5 tahun penjara lantaran bersalah menerima suap dan gratifikasi mengenai pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kemnaker. Noel dihukum bayar duit pengganti Rp 3.435.000.000.

"Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran duit pengganti kepada terdakwa sejumlah Rp 3.435.000.000 (tiga miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah)," ujar ketua majelis pengadil Nur Sari Baktiana saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Hakim menyatakan kekayaan barang Noel dapat dirampas dan dilelang untuk menutupi duit pengganti tersebut. Jika tidak mencukupi diganti dengan 1 tahun pidana kurungan.

"Apabila terdakwa tidak dapat bayar duit pengganti selebihnya tersebut maka selama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan norma tetap, kekayaan bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi duit pengganti tersebut. Dalam perihal terdakwa tidak mempunyai kekayaan barang nan mencukupi untuk bayar duit pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun," ujar hakim.

Uang pengganti itu ditetapkan setelah pengadil menyatakan Noel terbukti menerima duit Rp 3 miliar dan satu unit Ducati Scrambler warna biru dongker dari 'sultan' Kemnaker, Irvian Bobby Mahendro. Hakim menyatakan duit itu merupakan duit nonteknis pengurusan sertifikat K3 di Kemnaker dari Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3).

Kemudian, kata hakim, Noel juga terbukti menerima gratifikasi dari pihak swasta lain senilai Rp 435 juta nan berasosiasi dengan jabatannya sebagai Wamenaker. Hakim menyatakan Noel tidak melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut ke KPK.

Sehingga jika dijumlahkan semuanya total Rp 3.435.000.000.

Tak hanya itu, pengadil menghukum Noel bayar denda Rp 200 juta subsider pidana 90 hari kurungan. Selain itu, pengadil juga menghukum Noel bayar duit pengganti Rp 3 miliar.

Hakim menyatakan Noel terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf B juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c KUHP juncto Pasal 127 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. (whn/dhn)

Liputan6.com, Jakarta - Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan namalain Noel mendapat support unik sesaat sebelum menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu.

Saat hendak memasuki ruang sidang, seorang pendukung nan datang di letak tiba-tiba menyodorkan wayang Bima berwarna hitam kepada Noel.

"Ini wayang Bima untuk Bang Noel, artinya jiwa kesatria," kata laki-laki tersebut.

Noel tampak terkejut menerima pemberian tersebut. Momen itu pun langsung diabadikan sejumlah pewarta nan berada di ruang sidang.

"Angkat wayangnya, Bang," ujar beberapa orang nan menyaksikan kejadian itu.

Noel kemudian mengucapkan terima kasih atas support nan diberikan laki-laki berkopiah hitam tersebut. Setelah itu, dia meminta izin untuk segera menempati bangku terdakwa agar persidangan dapat dimulai.

Tak lama berselang, majelis pengadil memasuki ruang sidang dan membuka jalannya persidangan.

Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2026. (Foto: PSSI)

DELI SERDANG – Langkah impresif Timnas Indonesia U-19 di arena Piala AFF U-19 2026 rupanya tidak lepas dari pantauan media kompetitor. Meski sukses mengamankan kemenangan telak 3-0 atas Myanmar U-19 pada laga perdana Grup A, skuad didikan Nova Arianto justru mendapat peringatan keras mengenai performa mereka di atas lapangan sebelum nantinya melakoni laga penentu kontra Vietnam U-19.

Garuda Nusantara dijadwalkan berjumpa Timor Leste U-19 pada laga kedua Grup A Piala AFF U-19 2026 di Stadion Utama Sumatra Utara, Deli Serdang, pada Kamis (4/6/2026) pukul 20.00 WIB. Di atas kertas, Timnas Indonesia U-19 memang jauh lebih diunggulkan.

Andai menang, tambahan tiga poin dari laga ini bakal semakin melapangkan jalan Timnas Indonesia U-19 menuju babak semifinal. Namun, di kembali modal positif tersebut, sektor kedewasaan bermain anak-anak asuh Nova Arianto dinilai tetap menyisakan pekerjaan rumah nan besar.

1. Gaya Bermain Terburu-buru

Kritik dan pertimbangan ini rupanya sejalan dengan pandangan pengamat sepak bola nasional, Toni Ho. Pelatih veteran asal Makassar tersebut menilai bahwa para penggawa Garuda Nusantara tampil dengan emosi dan antusiasme nan terlalu menggebu-gebu saat melibas Myanmar.

Akibatnya, aliran bola dan organisasi permainan sering kali terlihat tergesa-gesa. Padahal menurut Toni Ho, Arkhan Kaka dan kawan-kawan kudu bermain lebih tenang untuk bisa menerapkan strategi Nova Arianyo.

Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Myanmar U-19 (Foto: PSSI)

"Untuk menyukseskan strategi nan diusung Nova Arianto, para pemain tidak boleh terburu-buru. Mereka dituntut bermain lebih tenang dan menerapkan rencana permainan nan lebih terstruktur," ungkap Toni Ho, dikutip dari The Thao 247, Kamis (4/6/2026).

Toni Ho menambahkan bahwa ambisi besar untuk mencetak gol sigap pada laga perdana justru membikin skema permainan modern nan diinginkan tim pembimbing tidak melangkah 100 persen. Menurutnya, sepak bola modern menuntut keahlian mengontrol ritme.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk menolak seluruh gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) nan diajukan oleh pihak Nikita Mirzani terhadap master Reza Gladys.

Kabar tersebut dibenarkan oleh kuasa norma Reza, Julianus Sembiring melalui sambungan zoom

"Gugatan penggugat konvensi (Nikita Mirzani) itu ditolak keseluruhan dan kemudian gugatan rekonvensi kami diterima sebagian," ujar Julianus kepada wartawan, Kamis (4/6).

Dengan ditolaknya gugatan tersebut, selain menghentikan langkah norma nan ditempuh Nikita, tapi juga memenangkan tuntutan kembali dari pihak Reza Gladys.

"Gugatan kembali Dokter Reza Gladys dan Dokter Attaubah Mufid di dalam rekonvensinya dikabulkan sebagian," ucap Julianus.

Julianus mengatakan bahwa keputusan penolakan majelis pengadil atas gugatan Nikita itu sebagai hasil dari bangunan norma nan kuat.

"Inilah sebuah bangunan norma nan sudah kami sampaikan di dalam mulai persidangan awal, tahap mediasi, kemudian dalam jawab-menjawab, dalam kesimpulan," jelasnya.

Ditolaknya gugatan Nikita, menurut Julianus dipengaruhi pula oleh adanya beberapa dalil nan dinilai tidak masuk logika dalam gugatan tersebut. Salah satu poin nan dianggap janggal adalah ketidakmampuan membuktikan pembelian produk.

"Kami memandang beberapa dalil nan menurut kami ini ambigu dan menurut kami tidak mungkin seorang kuasa norma alias advokat membikin dalil nan sangat ambigu," ungkap Julianus.

"Menyatakan Nikita Mirzani telah membeli satu produk tapi kemudian tidak bisa membuktikan bahwa dia pernah membeli itu," lanjut dia.

Kini, pihak Reza Gladys, menurutnya tinggal menunggu salinan resmi dari pengadilan untuk menentukan langkah apa nan bakal diambil selanjutnya.

"Pada prinsipnya kami sebenarnya kan belum mendapatkan putusan secara resmi salinan sebagaimana nan diatur dalam ketentuan norma acara," pungkasnya.

Sebelumnya, Nikita melayangkan gugatan norma terhadap Reza dan suaminya, Attaubah Mufid. Gugatan tersebut dilayangkan dengan nilai mencapai Rp 244 miliar. Gugatan tersebut bermulai dari adanya kesepakatan nan dilanggar secara sepihak.

Kesepakatan nan dilanggar sepihak itu membikin Nikita dirugikan baik secara materiil maupun immateriil. Penetapan nominal Rp 244 miliar itu juga tidak sembarangan. Setidaknya, ada tiga kategori nan menjadi dasar kerugian Nikita. Hal tersebut mencakup kerugian materiil hingga immateriil.

Kondisi ekonomi Indonesia tengah menghadapi tekanan nan tidak dapat dipandang sebelah mata. Melemahnya nilai tukar rupiah hingga menyentuh level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat disertai anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ke level 5.734 di sesi 1 pada Kamis, 04 Juni 2026 menimbulkan pertanyaan besar nan patut diajukan.

"Apakah ini sekadar gejolak pasar biasa, alias sinyal awal dari persoalan ekonomi nan lebih serius?" Sayangnya, publik terlalu sering disuguhi narasi bahwa semua tetap terkendali, sementara indikator-indikator ekonomi justru menunjukkan tekanan nan semakin nyata.

Pelemahan rupiah bukan hanya persoalan nomor di pasar kurs asing. Ini adalah refleksi kepercayaan pasar terhadap keahlian ekonomi suatu negara memperkuat di tengah tekanan dunia dan domestik. Ketika mata duit terus terdepresiasi hingga menembus pemisah psikologis tertentu, sesungguhnya ada persoalan nan sedang dipersepsikan investor. Mulai dari lemahnya daya tahan ekonomi, ketidakpastian kebijakan, hingga berkurangnya kepercayaan terhadap arah pertumbuhan ekonomi nasional.

Lebih mengkhawatirkan lagi, pelemahan rupiah ke level Rp18.000 bakal membawa pengaruh domino nan luas. Harga peralatan impor bakal meningkat, biaya produksi industri melonjak, dan tekanan inflasi bakal susah dihindari.

Pada akhirnya, masyarakat kelas menengah dan bawah kembali menjadi pihak nan paling merasakan dampaknya. Ketika nilai kebutuhan naik tapi pendapatan stagnan, daya beli masyarakat bakal semakin melemah. Jika ini berjalan lama, perlambatan ekonomi bukan lagi ancaman, melainkan kenyataan.

Di saat nan sama, anjloknya IHSG pada sesi 1 ke level 5.734 memperlihatkan bahwa kepercayaan penanammodal terhadap pasar domestik sedang mengalami tekanan serius. Pasar modal bukan sekadar tempat transaksi saham; pasar modal merupakan gambaran ekspektasi terhadap masa depan ekonomi. Ketika penanammodal memilih keluar dari pasar secara masif, sesungguhnya mereka sedang menyampaikan pesan nan tidak boleh diabaikan: terdapat ketidakpastian nan dianggap terlalu berisiko untuk dipertahankan.

Ironisnya, dalam banyak situasi tekanan ekonomi, respons nan muncul sering kali lebih menekankan pada narasi optimisme daripada langkah mitigasi nan konkret dan terukur. Optimisme memang penting, tetapi pasar tidak bergerak berasas retorika.

Pasar bergerak berasas kepercayaan terhadap kebijakan, kepastian hukum, arah fiskal, kestabilan politik, dan kapabilitas pemerintah dalam mengelola krisis. Apabila pelemahan rupiah dan penurunan IHSG berjalan dalam jangka waktu nan panjang tanpa langkah mitigasi nan efektif, akibat perlambatan ekonomi, meningkatnya pengangguran, hingga menurunnya daya beli masyarakat dapat menjadi akibat nan susah dihindari.

Ketika nilai tukar melemah tajam, pasar saham jatuh dalam, dan kepercayaan penanammodal mulai terkikis, kewaspadaan kudu ditingkatkan. Menganggap situasi ini sebagai dinamika normal pasar justru berisiko membikin bangsa ini terlambat mengambil langkah antisipasi.

Pertanyaannya sekarang bukan lagi "Apakah ekonomi Indonesia sedang baik-baik saja?", melainkan "Seberapa siap kita menghadapi kemungkinan memburuknya keadaan andaikan tekanan ini terus berlanjut?" Sebab ekonomi tidak runtuh dalam satu malam, tetapi melemah perlahan ketika tanda - tanda peringatan terus diabaikan.

Ilustrasi(MI/ERVAN MASBANJAR)

PELAKSANAAN Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di kota Balikpapan, sekarang bisa dilakukan melalui secara online, sehingga pendaftaran tidak perlu dilakukan secara bentuk di lapangan setiap sekolah. Hal ini merupakan penemuan teknologi digital nan dikembangkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan.

Kepala Disdikbud Kota Balikpapan, Irfan Taufik, Kamis (4/6) dalam konvensi pers SPMB di Balikpapan mengatakan, salah satu perubahan utama nan diterapkan adalah jasa pengambilan nomor antrean verifikasi dan pengesahan arsip dapat dilakukan secara daring guna mempermudah akses masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan.

“Sistem antrean berbasis online tersebut dirancang untuk mengurangi kerumunan masyarakat serta memberikan kepastian agenda pelayanan kepada calon peserta didik dan orang tua,” jelasnya.

Diterangkannya, melalui sistem ini masyarakat tidak perlu lagi datang ke instansi hanya untuk mendapatkan nomor antrean. Kini bisa mendaftar secara online setelah itu, sistem bakal mengatur agenda pelayanan komplit dengan tanggal dan perkiraan waktu nan sudah ditentukan.

Irfan membeberkan, pengambilan nomor antrean untuk proses verifikasi dan pengesahan berkas bakal dibuka mulai 15 hingga 23 Juni 2026 depan. Dan selama periode tersebut, masyarakat dapat mengakses jasa secara berdikari melalui platform nan telah disiapkan pihaknya ialah Disdikbud Kota Balikpapan.

“Setelah memperoleh agenda pelayanan, calon peserta didik wajib mengikuti proses verifikasi dan pengesahan arsip nan berjalan pada 24 Juni sampai 1 Juli 2026,” ucapnya.

Tahapan ini, tambahnya, menjadi bagian krusial dalam memastikan seluruh info dan persyaratan pendaftaran sesuai dengan ketentuan nan berlaku. Dan untuk menjaga kualitas pelayanan, Disdikbud membatasi jumlah antrean nan dilayani setiap hari. 

“Kapasitas pelayanan ditetapkan sekitar 200 hingga 300 peserta per hari, perihal ini agar proses pemeriksaan arsip dapat melangkah lebih tertib dan optimal,” katanya.

Pihaknya mengatur jumlah pelayanan harian, agar masyarakat mendapatkan jasa nan lebih nyaman, dan petugas pun juga dapat melakukan pemeriksaan arsip secara maksimal.

Selain perubahan pada sistem antrean, pihaknya juga melakukan penyesuaian sistem pada jalur Tahfidz Al-Qur'an. Tahun-tahun sebelumnya, proses legalisasi dilakukan melalui Disdikbud, sekarang pengesahan sertifikat Tahfidz menjadi kewenangan Kementerian Agama sesuai wilayah masing-masing.

Irfan menerangkan, peserta nan telah memperoleh legalisasi dari Kementerian Agama, dapat langsung melanjutkan proses pendaftaran sesuai jalur nan dipilih, tanpa kudu melalui tahapan pengesahan di Disdikbud.

Sebagai corak support terhadap digitalisasi layanan, Disdikbud Balikpapan juga bakal menyediakan materi pedoman berupa video tutorial nan dipublikasikan melalui media sosial resmi lembaga tersebut. Konten itu disiapkan untuk membantu masyarakat memahami tahapan pengambilan nomor antrean hingga proses verifikasi berkas secara mandiri.

Ditegaskannya, penerapan sistem digital dalam SPMB merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Balikpapan untuk mewujudkan jasa pendidikan nan lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pihaknya mau memastikan seluruh tahapan SPMB berjalan secara terbuka, terukur, dan memberikan kepastian jasa bagi masyarakat. Teknologi digitalisasi menjadi salah satu langkah untuk mencapai tujuan tersebut.

“Kami berambisi melalui beragam pembaruan tersebut, penyelenggaraan SPMB 2026 dapat melangkah lebih lancar serta memberikan pengalaman pelayanan lebih baik bagi calon peserta didik maupun orang tua di Balikpapan,” pungkasnya.

Pemandu Nepal Dawa Sherpa ditemukan selamat di Gunung Everest setelah lenyap 6 hari.(Dok. Antara)

KEAJAIBAN terjadi di puncak tertinggi bumi setelah seorang pemandu pendakian asal Nepal, Dawa Sherpa, ditemukan dalam keadaan hidup pada Kamis (4/6/). Pria berumur 50 tahun tersebut sukses memperkuat sendirian selama enam hari di Gunung Everest setelah sebelumnya dinyatakan lenyap dan diduga telah meninggal dunia.

Dawa Sherpa, nan berkawan disapa "Hillary", ditemukan oleh tim dari Sagarmatha Pollution Control Committee (SPCC) saat sedang merangkak turun di dekat Base Camp pada Kamis pagi. Penemuan ini mengakhiri ketidakpastian sejak dia dilaporkan lenyap pada 30 Mei lampau akibat cuaca ekstrem di area atas Everest.

"Dia ditemukan oleh tim SPCC pagi ini di dekat Base Camp. Saat ditemukan dia sedang merangkak turun," ujar Pemba Sherpa dari 8K Expeditions, nan memimpin operasi pencarian dan penyelamatan.

Setelah dievakuasi, Dawa segera diterbangkan menggunakan helikopter menuju Kathmandu untuk mendapatkan perawatan intensif. Meski terpapar suhu ekstrem dalam waktu lama, tim medis menyatakan kondisinya relatif stabil.

"Saya sudah berbincang dengan dokter. Dia mengalami frostbite (radang dingin), tetapi secara umum kondisinya baik," tambah Pemba.

Kabar keselamatan Dawa menjadi kejutan emosional bagi keluarganya. Sang istri, Damu Sherpa, mengungkapkan bahwa mereka sempat kehilangan harapan. Bahkan, sehari sebelum Dawa ditemukan, pihak family telah memulai ritual puja alias angan kematian sesuai tradisi setempat.

Kronologi hilangnya Dawa bermulai setelah dia sukses mencapai puncak Everest berbareng pendaki asal Inggris, Chris Thrall, pada 29 Mei. Dalam perjalanan turun dari Camp IV di ketinggian 7.950 meter, Dawa sempat berakhir untuk beristirahat. Di saat nan sama, Thrall kudu melakukan pemindahan darurat terhadap seorang pendaki Polandia nan kehabisan oksigen.

Thrall, nan sempat mengunggah pesan belasungkawa di media sosial lantaran mengira rekannya telah tiada, mengakui beratnya medan pendakian musim ini. Perjalanan nan biasanya menyantap waktu lima hari membengkak menjadi 11 hari akibat kondisi cuaca nan sangat menantang.

Musim pendakian Everest tahun 2026 ini tercatat sebagai salah satu nan tersibuk dalam sejarah, dengan otoritas Nepal memperkirakan lebih dari 1.000 pendaki sukses mencapai puncak setinggi 8.849 meter tersebut. (Afp/Z-10)

Ilustrasi(magnific)

DI tengah ketidakpastian ekonomi dunia nan memaksa banyak perusahaan meninjau ulang prioritas shopping teknologi, lanskap ancaman siber di Indonesia justru menunjukkan tren sebaliknya. Serangan digital sekarang bergerak semakin masif, canggih, dan susah diabaikan, menciptakan urgensi tinggi bagi ketahanan nasional.

PT ITSEC Asia Tbk (IDX: CYBR), perusahaan keamanan siber pertama nan melantai di Bursa Efek Indonesia, memandang kejadian ini bukan sebagai hambatan, melainkan konfirmasi atas relevansi strategis upaya mereka. Di saat anggaran IT dunia mengalami perlambatan pertumbuhan, kebutuhan bakal perlindungan info nan berdaulat justru meningkat tajam.

Paradoks Anggaran dan Ancaman Global

Secara historis, gesekan ekonomi skala besar seperti perang jual beli condong mengakselerasi aktivitas siber, terutama nan berbasis tokoh negara. Meskipun pertumbuhan anggaran keamanan siber dunia melambat menjadi 4% pada 2025 akibat inflasi, total pengeluaran bumi diproyeksikan tetap menembus nomor fantastis.

Indonesia dalam Kondisi Darurat Siber

Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkap realitas nan mengkhawatirkan. Sepanjang Januari hingga November 2025, tercatat lebih dari 5,16 miliar anomali trafik di Indonesia. Jika dikonversi, Indonesia menghadapi nyaris 182 percobaan serangan setiap detiknya.

Slamet Aji Pamungkas, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, menegaskan bahwa ancaman siber telah menjadi tantangan strategis nan memengaruhi operasional lintas sektor, mulai dari finansial hingga pemerintahan.

"Tingginya aktivitas serangan menjadi pengingat bahwa keamanan siber perlu menjadi perhatian di tingkat ketua organisasi," ujarnya.

Evolusi Ancaman: Dari Malware ke Pencurian Identitas

Tim Threat Intelligence ITSEC Asia mencatat pergeseran metode serangan. Kelompok stealer malware sekarang tidak hanya mengincar kata sandi, tetapi juga cookies, session token, hingga kredensial cloud. Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) oleh pelaku kejahatan juga mempercepat efektivitas phishing dan rekayasa sosial.

Kondisi ini diperparah dengan tekanan regulasi. Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan masuknya RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) ke dalam Prolegnas Prioritas 2026 memaksa pelaku ekonomi untuk memperkuat postur keamanan mereka demi kepatuhan hukum.

ITSEC Asia: Benteng Digital Berdaulat

Sebagai pemain lokal dengan skala internasional, ITSEC Asia memosisikan diri sebagai solusi atas tren 'onshoring' keamanan siber. Dengan portofolio seperti IntelliBroń Orion dan ITSEC AI Operations Center, perusahaan ini menawarkan perlindungan nan tidak berjuntai pada rantai pasok asing.

Presiden Direktur ITSEC Asia, Patrick Dannacher, menyatakan bahwa pembekuan anggaran pertahanan di tengah krisis justru menjadi celah bagi pelaku ancaman. "Kami membangun ITSEC Asia bukan sebagai respons terhadap krisis, melainkan sebagai prasarana nan sudah siap saat krisis tiba," tegas Patrick.

Dengan support lebih dari 400 mahir bersertifikasi dunia dan rekam jejak panjang berbareng BSSN serta Bank Indonesia, ITSEC Asia berkomitmen memastikan transformasi digital Indonesia mempunyai landasan keamanan nan solid dan terpercaya bagi investor. (Z-1)

Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dikabarkan mau mengundurkan diri dari jabatannya. Kabar tersebut ramai beredar di kalangan wartawan nan mengetahui info awal dari sumber anonim.

Saat dikonfirmasi mengenai rumor tersebut, Purbaya mengatakan berita tersebut tidak betul namalain hoaks.

"Ha ha ha enggak bener lah," kata Purbaya melalui pesan singkat WA saat ditanya rumor mundur dari Menteri Keuangan, Kamis (4/6/2026).

Selain itu, beredar berita juga bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih. Sampai saat ini pihak Istana Kepresidenan belum buka bunyi mengenai rumor tersebut.

Sebelumnya, Purbaya sempat berkelakar bahwa menjadi Menteri Keuangan jauh lebih berat daripada sebelumnya menjadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sejak dilantik menjadi Bendahara Negara pada 8 September 2025, dia mengaku berat badannya sudah turun 10 kilogram (kg).

"Ya kan banyak kerjaan. Di samping itu nyesal kenapa saya jadi Menteri Keuangan, jadi banyak kerjaan. Harusnya kita santuy di LPS," kata Purbaya dalam aktivitas Jogja Financial Festival 2026, Jumat (22/5/2026).

Purbaya juga mengatakan penghasilan nan diterima saat menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS lebih besar daripada menjadi Menteri Keuangan saat ini.

"Enak sih Ketua LPS, penghasilan gede, kerja agak santai. Kalau Menkeu penghasilan turun sedikit, kerja lebih berat. Delapan bulan jadi menteri, berat badan turun 10 kg," tutur Purbaya.

(aid/fdl)

Dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan pada periode 2024–2025, Noel didakwa melakukan pemerasan terhadap para pemohon sertifikasi alias lisensi K3 senilai Rp 6,52 miliar serta menerima gratifikasi. 

Pemerasan tersebut diduga dilakukan Noel berbareng 10 terdakwa lainnya, ialah Temurila, Miki Mahfud, Fahrurozi, Hery Sutanto, Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Irvian Bobby Mahendro Putro, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, dan Supriadi. 

Temurila dan Miki Mahfud masing-masing dituntut tiga tahun penjara. Fahrurozi dituntut empat tahun enam bulan penjara. Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, dan Supriadi masing-masing dituntut lima tahun enam bulan penjara. Irvian Bobby Mahendro Putro dituntut enam tahun penjara, sedangkan Hery Sutanto dituntut tujuh tahun penjara. 

Selain pidana penjara, 10 terdakwa tersebut juga dituntut bayar denda Rp 250 juta subsider 90 hari penjara.

Tak hanya itu, beberapa terdakwa juga dituntut bayar duit pengganti lantaran menikmati aliran biaya korupsi. Hery dituntut bayar Rp 4,73 miliar, Subhan Rp 5,8 miliar, Gerry Rp 13,26 miliar, Bobby Rp 60,32 miliar, Sekarsari Rp 42,67 miliar, Anita Rp 14,49 miliar, Supriadi Rp 19,81 miliar, serta Fahrurozi Rp 233,01 juta. Masing-masing tuntutan duit pengganti tersebut disertai subsider dua tahun penjara. 

Disebutkan bahwa para pemohon sertifikasi K3 nan diperas para terdakwa antara lain Fanny Fania Octapiani, Fransisca Xaveriana, Grhadini Lukitasari Tasya, Intan Fitria Permatasari, Muhammad Deny, Nicken Ayu Wulandari, Nur Aisyah Astuti, Octavia Voni Andari, Shalsabila Salu, dan Sri Enggarwati.

Jakarta - DPRD DKI Jakarta memprioritaskan program pengelolaan sampah sebagai salah satu agenda strategis pembangunan. Terlebih volume sampah nan dihasilkan Jakarta telah mencapai kisaran 9.000 ton per hari.

Karena itu, diperlukan strategi jitu mewujudkan Jakarta nan bersih, sehat, dan berkelanjutan. DPRD pun mendorong penguatan pengelolaan sampah dari hulu melalui pemilahan di tingkat rumah tangga, optimasi bank sampah, peningkatan akomodasi pengolahan, serta pemanfaatan teknologi modern untuk mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir.

Harapannya, beragam upaya tersebut bisa meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mendukung sasaran pengurangan sampah secara signifikan di Jakarta.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan menyatakan siap mengurai benang kusut manajemen pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

Salah satunya dengan konsentrasi terhadap empat program prioritas. Di antaranya mengenai sarana dan prasarana, regulasi, teknologi, dan pembenahan manajemen armada.

Sorotan tajam Pansus seperti minimnya sarana dan prasarana penunjang pemilahan sampah di tingkat RW. Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta selama ini hanya mengimbau tanpa kesiapan akomodasi memadai.

"Kita tidak bisa menuntut keterlibatan masyarakat, tapi sarana-prasarananya tidak kita siapkan dengan baik," ujar Judistira, dalam keterangan tertulis, Kamis (4/6/2026).

Selanjutnya, Pansus juga konsentrasi penegakan norma secara konsisten terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Menurut Judistira, sangat krusial pemberian hukuman tegas terhadap sektor-sektor nan tidak mengelola sampah secara mandiri. Seperti pada area pasar nan dikelola BUMD Pasar Jaya.

"Jadi, sinergi antarinstansi dan BUMD seperti PD Pasar Jaya kudu melangkah dalam satu visi nan sama mulai mengelola sampah secara mandiri," tegas Judistira.

Begitu pula dengan teknologi pengolahan sampah. Judistira mengatakan perlu penyesuaian dengan kebutuhan dan karakter di Jakarta.

Pansus juga mengkaji beberapa opsi teknologi terbarukan. Mulai dari Waste to Energy alias Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), Refuse Derived Fuel (RDF), hingga pengolahan biologis seperti budidaya maggot dan pengomposan (composting).

Judistira mengungkapkan pemilihan teknologi nan tepat mendorong ekosistem sirkular ekonomi di Jakarta. Sehingga sampah tidak lagi menjadi sumber masalah, melainkan komoditas nan berbobot jual.

"Sampah berubah dari beban menjadi berkah nan berbobot ekonomis," kata Judistira.

Selain itu, Pansus bakal konsentrasi pada pembenahan manajemen armada kendaraan pengangkut sampah. Sebab, banyak armada nan sudah tak layak beroperasi.

"Hal ini krusial lantaran sudah banyak sekali menerima keluhan-keluhan langsung masyarakat," pungkasnya.

(anl/ega)

Ilustrasi(Dok Istimewa)

ASOSIASIPemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) berkomitmen membekali para finalis Putri Otonomi Indonesia (POI) 2026 dengan wawasan ekonomi strategis.

Langkah konkret ini ditunjukkan Apkasi dengan memboyong 29 besar finalis POI 2026 untuk melakukan audiensi langsung dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono, di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Kunjungan nan diinisiasi Apkasi ini bermaksud menyelaraskan peran generasi muda di wilayah dengan program unggulan pemerintah pusat, khususnya dalam menghidupkan kembali urat nadi ekonomi desa melalui koperasi.

Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang menjelaskan langkah Apkasi mendekatkan para finalis dengan Kementerian Koperasi merupakan upaya responsif terhadap visi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita tahu bahwa koperasi ini jadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Dengan datang dan berjumpa langsung dengan Bapak Menteri Koperasi, Apkasi berambisi dapat menambah wawasan mendalam bagi para finalis, untuk kemudian disebarluaskan ke khalayak umum di wilayah masing-masing," ujar Sarman Simanjorang.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyambut baik inisiatif Apkasi. Ia menilai arena nan digelar Apkasi ini sangat strategis untuk memperkenalkan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) kepada generasi muda, khususnya kalangan milenial dan Gen Z.

Menurut Ferry, koperasi kudu didekonstruksi citranya agar semakin dekat dengan anak muda dan dipahami sebagai instrumen modern nan bisa menghadirkan faedah nyata. KDKMP diproyeksikan menjadi pusat aktivitas ekonomi di tingkat tapak nan bisa menciptakan lapangan kerja, memotong rantai pengedaran nan panjang, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

"Saya meyakini para finalis POI pilihan Apkasi ini mempunyai peran krusial dalam membawa semangat perubahan dan kemajuan. Saya membujuk seluruh finalis turut memperkenalkan KDKMP kepada masyarakat luas. Pemenang POI 2026 nantinya kudu bisa jadi duta koperasi di daerahnya masing-masing," kata Ferry bersemangat.

Ferry juga mengapresiasi Apkasi atas jembatan kerjasama nan dibangun ini. "Terus terang, kami merasa terhormat atas kunjungan dan silaturahmi nan terjalin ini. Saya berambisi ini menjadi awal dari kerja sama strategis nan saling menguatkan antara Kementerian dan Apkasi, demi memberikan faedah sebesar-besarnya bagi masyarakat di seluruh Indonesia," tambahnya.

Hadir mendampingi jejeran Apkasi dalam audiensi tersebut antara lain Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi beserta jajaran, tim dari Yayasan Putri Otonomi Indonesia, serta Juara POI 2025 Salsa Melania Aquina.

Sebelum berbincang mengenai ekonomi kerakyatan di Kementerian Koperasi, Apkasi juga membekali ke-29 finalis dengan keahlian komunikasi publik dan media. Rombongan finalis berkesempatan mengunjungi studio TV One di area Pulogadung, Jakarta, untuk menjajal talenta sebagai wartawan dan presenter televisi.

Sarman Simanjorang menambahkan pembekalan multidimensi ini diharapkan membentuk karakter Putri Otonomi nan tidak hanya pandai secara intelektual, tetapi juga ocehan dalam menyuarakan potensi daerah.
"Melalui arena POI 2026, Apkasi kembali membuktikan otonomi wilayah bukan sekadar urusan tata kelola pemerintahan, melainkan juga tentang gimana mempersiapkan sumber daya manusia muda nan siap menjadi motor penggerak kebangkitan ekonomi nasional dari desa," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia Mohamad Hasan alias nan berkawan disapa Tok Mat melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu RI Sugiono di Jakarta. Pertemuan tersebut berjalan dalam rangka Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) ke-17 nan kembali digelar setelah terakhir kali diselenggarakan pada 2008.

Dalam pertemuan tersebut, kedua negara membahas beragam rumor strategis mulai dari penguatan kerja sama ekonomi, perdagangan dan investasi, penyelesaian persoalan perbatasan, hingga perlindungan penduduk negara. Sugiono menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Malaysia mempunyai ikatan nan jauh melampaui hubungan diplomatik biasa.

"Hubungan antara Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan nan lebih dalam daripada sekadar hubungan bilateral dua negara. Lebih dari itu Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan dan banyak perihal nan sama," kata Sugiono usai pertemuan, Kamis (4/6/2026).

Menurut Sugiono, pertemuan tersebut menjadi momentum krusial untuk mengoptimalkan beragam potensi nan dimiliki kedua negara demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia mengatakan pembahasan mencakup peningkatan kerja sama ekonomi, stabilitas kawasan, perlindungan penduduk negara, serta penguatan posisi strategis Indonesia dan Malaysia dalam dinamika hubungan internasional nan lebih luas.

Kedua negara juga sepakat memperkuat koordinasi dan memperluas kerja sama di beragam sektor. Selain itu, Indonesia dan Malaysia mengapresiasi upaya tim teknis kedua negara nan terus bekerja menyelesaikan sejumlah rumor nan menjadi perhatian bersama.

Sementara itu, Mohamad Hasan menyebut JCBC ke-17 berjalan dalam suasana persahabatan untuk mencari solusi atas beragam persoalan nan tetap tersisa di antara kedua negara.

Ia apalagi menilai hubungan Malaysia dan Indonesia saat ini sudah sangat erat. "Hubungan berkawan dan baik antara Malaysia dan Republik Indonesia saya nilai sudah mencapai 98%. Sisanya, sekitar 2%, merupakan isu-isu nan tetap perlu kita selesaikan dengan langkah terbaik," ujarnya.

Salah satu konsentrasi utama pembahasan adalah peningkatan perdagangan dan investasi, baik antara Indonesia dan Malaysia maupun di tingkat ASEAN. Menurut Hasan, perdagangan intra-ASEAN saat ini baru mencapai sekitar 25% dari total perdagangan area sehingga tetap terdapat ruang besar untuk ditingkatkan.

Ia mengatakan pengalaman menghadapi beragam gejolak global, termasuk bentrok di Timur Tengah dan perang Rusia-Ukraina, menjadi pelajaran krusial bagi negara-negara ASEAN untuk memperkuat kerja sama ekonomi regional.

Selain perdagangan, rumor konektivitas antarnegara juga menjadi perhatian. Kedua pihak membahas beragam upaya untuk mempermudah mobilitas masyarakat dan mempererat hubungan antarmasyarakat di kawasan.

Hasan juga mengungkapkan bahwa sejumlah pembahasan mengenai pemisah darat dan maritim antara Indonesia dan Malaysia telah memasuki tahap akhir menuju kesepakatan. Hasil perundingan tersebut nantinya bakal dibawa kepada para pemimpin kedua negara dalam agenda annual consultation nan direncanakan berjalan pada akhir tahun saat Malaysia menjadi tuan rumah.

Di bagian ketenagakerjaan, Indonesia mengusulkan ekspansi kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia ke sektor-sektor baru di Malaysia, termasuk sektor perawatan alias caregiving. Menurut Hasan, usulan tersebut bakal dibahas lebih lanjut oleh kementerian mengenai lantaran berada di luar kewenangan langsung Kementerian Luar Negeri.

Selain itu, kedua negara turut membahas akses pendidikan bagi anak-anak penduduk negara Indonesia nan bekerja dan berkontribusi terhadap perekonomian Malaysia. Hasan menegaskan bahwa kewenangan atas pendidikan merupakan kewenangan asasi manusia nan kudu dijamin sesuai beragam konvensi internasional.

Secara keseluruhan, JCBC ke-17 menghasilkan sejumlah kesepahaman nan diharapkan bisa membawa hubungan Indonesia-Malaysia ke level nan lebih tinggi. Kedua negara tetangga ini juga menantikan pertemuan tahunan antara Presiden RI dan Perdana Menteri Malaysia nan dijadwalkan berjalan pada paruh kedua tahun ini.

(luc/luc)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan pada periode 2024–2025, Noel didakwa melakukan pemerasan terhadap para pemohon sertifikasi alias lisensi K3 senilai Rp 6,52 miliar serta menerima gratifikasi.

Pemerasan tersebut diduga dilakukan Noel berbareng 10 terdakwa lainnya, ialah Temurila, Miki Mahfud, Fahrurozi, Hery Sutanto, Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Irvian Bobby Mahendro Putro, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, dan Supriadi.

Temurila dan Miki Mahfud masing-masing dituntut tiga tahun penjara. Sementara, Fahrurozi dituntut empat tahun enam bulan penjara. Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, dan Supriadi masing-masing dituntut lima tahun enam bulan penjara.

Irvian Bobby Mahendro Putro dituntut enam tahun penjara, sedangkan Hery Sutanto dituntut tujuh tahun penjara.

Selain pidana penjara, 10 terdakwa tersebut juga dituntut bayar denda Rp 250 juta subsider 90 hari penjara.

Tak hanya itu, beberapa terdakwa juga dituntut bayar duit pengganti lantaran menikmati aliran biaya korupsi.

Hery dituntut bayar Rp 4,73 miliar, Subhan Rp 5,8 miliar, Gerry Rp 13,26 miliar, Bobby Rp 60,32 miliar, Sekarsari Rp 42,67 miliar, Anita Rp 14,49 miliar, Supriadi Rp 19,81 miliar, serta Fahrurozi Rp 233,01 juta. Masing-masing tuntutan duit pengganti tersebut disertai subsider dua tahun penjara.

Disebutkan bahwa para pemohon sertifikasi K3 nan diperas para terdakwa antara lain Fanny Fania Octapiani, Fransisca Xaveriana, Grhadini Lukitasari Tasya, Intan Fitria Permatasari, Muhammad Deny, Nicken Ayu Wulandari, Nur Aisyah Astuti, Octavia Voni Andari, Shalsabila Salu, dan Sri Enggarwati.

Dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan periode 2024–2025, Noel didakwa memeras pemohon sertifikasi dan lisensi hingga Rp 6,52 miliar serta menerima gratifikasi.

Pemerasan tersebut diduga dilakukan Noel berbareng 10 terdakwa lainnya, ialah Temurila, Miki Mahfud, Fahrurozi, Hery Sutanto, Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Irvian Bobby Mahendro Putro, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, dan Supriadi.

Temurila dan Miki Mahfud masing-masing dituntut tiga tahun penjara. Fahrurozi dituntut empat tahun enam bulan penjara. Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, dan Supriadi masing-masing dituntut lima tahun enam bulan penjara.

Kemudian, Irvian Bobby Mahendro Putro dituntut enam tahun penjara, sedangkan Hery Sutanto dituntut tujuh tahun penjara. Selain pidana penjara, 10 terdakwa tersebut juga dituntut bayar denda Rp 250 juta subsider 90 hari penjara.

Tak hanya itu, beberapa terdakwa juga dituntut bayar duit pengganti lantaran menikmati aliran biaya korupsi. Hery dituntut bayar Rp 4,73 miliar, Subhan Rp 5,8 miliar, Gerry Rp 13,26 miliar, Bobby Rp 60,32 miliar, Sekarsari Rp 42,67 miliar, Anita Rp 14,49 miliar, Supriadi Rp 19,81 miliar, serta Fahrurozi Rp 233,01 juta. Masing-masing tuntutan duit pengganti tersebut disertai subsider dua tahun penjara.

Para pemohon sertifikasi K3 nan diperas para terdakwa antara lain Fanny Fania Octapiani, Fransisca Xaveriana, Grhadini Lukitasari Tasya, Intan Fitria Permatasari, Muhammad Deny, Nicken Ayu Wulandari, Nur Aisyah Astuti, Octavia Voni Andari, Shalsabila Salu, dan Sri Enggarwati.

Jakarta, CNBC Indonesia - Industri minuman ringan siap saji nasional tetap menjadi salah satu pilar krusial dalam perekonomian nasional seiring kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja hingga penopang sektor UMKM dan pedagang ritel. Namun, memasuki tahun 2026, sejumlah tantangan besar dihadapi oleh para pelaku industri minuman ringan siap saji di Tanah Air.

Ketua Umum Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim) Triyono Prijosoesilo menuturkan, volume pertumbuhan industri minuman siap saji di Indonesia mengalami kontraksi alias menurun sekitar 0,5% pada 2025 lalu. Angka ini sebenarnya membaik dibandingkan periode sebelumnya, di mana pertumbuhan industri minuman siap saji nasional sempat turun 2%-3% antara 2023 dan 2024.

Kendati begitu, saat ini belum bisa dikatakan industri minuman saji Indonesia telah stabil. Terlebih lagi, jika produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) tidak dihitung, maka volume penjualan industri minuman siap saji nasional secara keseluruhan bakal ambruk sekitar 11%. Hal ini dapat terjadi lantaran AMDK mempunyai kontribusi mencapai kisaran 60%-70% dari total volume industri minuman siap saji nasional.

Ditambahkan, ada pertumbuhan positif volume penjualan industri minuman siap saji nasional selama periode Ramadan dan Lebaran 2026 sekitar 2%. Meski kenaikan tersebut tidak merata di seluruh kategori produk. Dalam perihal ini, produk kategori minuman rendah kalori alias tanpa kalori dapat melonjak 28% selama periode Ramadan dan Lebaran 2026.

"Ini juga menunjukkan bahwa gimana sebenarnya ada perubahan shifting dari sisi preferensi masyarakat untuk mencari nan lebih baik, lebih sehat, sehingga itu mungkin masyarakat mulai memilih produk-produk nan lebih cocok dengan style hidup mereka," ungkap dia dalam aktivitas konvensi pers Masa Depan Industri Minuman Kemasan Indonesia 2026 : Inovasi, Pertumbuhan dan Inovasi di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Namun, industri minuman siap saji tetap menghadapi tekanan berat.

Pelemahan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah, cukup memengaruhi keahlian industri tersebut. Apalagi, produk minuman siap saji, khususnya di luar AMDK, bukan termasuk produk kebutuhan primer.

Di samping itu, pelemahan kurs rupiah nan telah menembus level Rp 18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) juga menjadi pukulan bagi para pelaku upaya minuman siap saji nasional. Mengingat, pelemahan kurs bisa menimbulkan pengaruh lanjutan seperti inflasi hingga kenaikan biaya logistik.

"Logistik dan daya ini adalah tantangan industri ke depan. Kita tahu logistik naik, daya ini BBM. Saya ngak tahu berapa lama bisa ditahan mudah-mudahan. Saya ngebayang saja jika sampai BBM dilepas naik, kita mungkin bakal inflasinya bisa gila-gilaan," terang dia.

Tak hanya itu, rencana penerapan cukai minuman berpemanis dalam bungkusan (MBDK) juga menjadi perhatian bagi pelaku upaya di sektor minuman siap saji. Meski begitu, ASRIM mengapresiasi langkah pemerintah nan menunda rencana tersebut, mengingat pemerintah mau memandang pertumbuhan industri terlebih dahulu.

Terkait kondisi ekonomi, Peneliti Senior, Senior of Reform on Economics/CORE, Mohammad Ishak Razak menilai, pertumbuhan ekonomi nasional tetap ditopang oleh shopping pemerintah. Namun, daya tahan pertumbuhan tersebut berpotensi melemah jika ruang fiskal pemerintah semakin terbatas akibat peningkatan beban subsidi energi.

Dia juga menyoroti masalah daya beli masyarakat, di mana terdapat tren penurunan kelas menengah, perlambatan bayaran riil, dan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman konsumtif. Kondisi ini bisa saja mempengaruhi permintaan masyarakat terhadap produk-produk dari industri, termasuk minuman siap saji.

"Tadi kelas menengah itu kan declining secara persisten dan menurut kami jika ini dibiarkan maka daya beli, artinya kan daya beli masyarakat ini ditopang oleh masyarakat calon kelas menengah, rentan, miskin, dan seterusnya. Kalau kelas menengah ini turun, efeknya adalah kualitas shopping mereka bakal shopping di masyarakat bakal turun," kata dia dalam aktivitas nan sama.

Pemerintah Bisa Apa?

Sementara itu, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Merriantij Punguan Pintaria mengatakan, industri minuman siap saji alias minuman ringan tetap mempunyai peran besar terhadap ekonomi nasional.

Kemenperin mencatat saat ini terdapat sekitar 126 unit industri minuman ringan dengan kapabilitas produksi mencapai 15,5 miliar liter per tahun dan bisa menyerap lebih dari 22.000 tenaga kerja langsung. Sektor ini juga dapat menciptakan pengaruh berganda bagi sektor lainnya seperti transportasi, ritel, kemasan, serta industri pendukung lainnya.

Untuk meningkatkan daya saing industri minuman ringan, pemerintah khususnya Kemenperin terus melaksanakan program pengembangan industri nan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan produktivitas, efisiensi proses produksi, penguatan investasi, dan penerapan praktik industri nan berkelanjutan.

Untuk itu, pemerintah menyediakan beragam akomodasi fiskal dan non-fiskal, antara lain super deduction tax dan pembebasan biaya masuk impor peralatan modal dalam rangka investasi.

Selain itu, program nan telah dijalankan pemerintah pada 2026 adalah restrukturisasi mesin dan/atau peralatan industri nan diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 40 Tahun 2024.

"Ini adalah program penggantian sebagian dari biaya pembelian mesin dan/atau peralatan. Program ini diharapkan dapat mendorong pemanfaatan teknologi produksi nan lebih efisien," pungkas dia.

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Immanuel Ebenezer menjelang sidang vonis, di PN Tipikor Jakarta Selatan, Kamis (4/6/2026).(Mi/Muhammad Ghifari A)

TERDAKWA kasus dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Immanuel Ebenezer namalain Noel, mengaku siap menghadapi sidang pembacaan putusan majelis pengadil pada Kamis (4/6). Meski mengaku gugup, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan tersebut menyerahkan sepenuhnya nasib hukumnya kepada keadilan hakim.

"Pertama ya deg-degan juga ya. Tapi kita minta angan publik agar keputusan ini bisa didapatkan seadil-adilnya. Kedua kita percayakan saja kepada hakim, lantaran kita sangat percaya bahwa pengadil bakal memberi sebuah keputusan nan seadil-adilnya," ujar Noel saat ditemui sebelum persidangan dimulai.

Noel secara terbuka menyatakan harapannya untuk mendapatkan vonis bebas. Namun, dia menyadari bahwa proses peradilan mempunyai beragam kemungkinan. Ia menegaskan komitmennya sejak awal bahwa jika terbukti melakukan pemerasan, dia siap dihukum berat, namun jika tidak, dia berambisi balasan nan seringan-ringannya.

"Ya bebas kan harapannya bebas ya, tapi kan enggak mungkin lah ya. Tapi nan namanya ekspektasi angan kan mau nan terbaik," tambahnya.

Dalam pembelaannya, Noel menegaskan tidak bakal lari dari tanggung jawab sebagai pejabat publik. Ia menyatakan telah menuangkan seluruh pertanggungjawabannya dalam nota pembelaan (pleidoi) dan tidak beriktikad menyalahkan pihak lain dalam perkara ini. Ia juga berjanji bakal tetap berada di garis perjuangan melawan praktik kejahatan pengusaha nan merugikan masyarakat, terlepas dari hasil putusan nanti.

Tuntutan Jaksa

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Immanuel Ebenezer dengan balasan pidana penjara selama lima tahun. Noel dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 12B UU Tipikor mengenai gratifikasi.

Selain penjara, jaksa menuntut denda sebesar Rp250 juta subsider 90 hari kurungan, serta tanggungjawab bayar duit pengganti senilai Rp1,435 miliar.

Hingga buletin ini diturunkan, persidangan dengan agenda pembacaan vonis tetap berlangsung. Majelis pengadil mempunyai kewenangan penuh untuk memutus apakah Noel bakal dibebaskan, diringankan hukumannya, alias justru dijatuhi vonis nan lebih berat dari tuntutan jaksa. (Z-10)