Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutan saat menghadiri puncak resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (19/9/2026).

Kegiatan tersebut digelar untuk memperingati satu abad berdirinya Pondok Pesantren Gontor. Acara ini turut dihadiri perwakilan negara sahabat, duta besar, tokoh pendidikan, serta ribuan alumni dari beragam angkatan.

Perayaan 100 tahun Gontor juga menjadi momentum untuk memandang kembali perjalanan pesantren dalam bumi pendidikan. Selama satu abad, Gontor terus berkembang dan ikut berkedudukan dalam pendidikan, keilmuan, serta pengembangan sumber daya manusia di Indonesia hingga ke tingkat internasional.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman merespons mengenai produk makanan, minuman, kosmetik, obat, dan sejumlah produk lainnya nan dihasilkan UMKM wajib mempunyai sertifikasi halal mulai 18 Oktober 2026.

Maman mengatakan penerapan tanggungjawab tersebut perlu memandang kondisi pelaku upaya dan tidak hanya berpatokan pada patokan secara hitam putih.

Menurutnya, memang ada akibat bagi UMKM nan belum mempunyai sertifikasi halal, tetapi pemerintah tetap bakal mempertimbangkan aspek kebijaksanaan dalam penerapannya.

“Ya bukan berfaedah akhirnya mereka belum ngurus (sertifikasi halal) langsung kita tinggal. Saya pikir itu tetap ada wisdom dan ada kebijaksanaan dari kami,” kata Maman kepada awak media di Senayan, Jakarta, Sabtu (19/9).

Kata Maman, UMKM mempunyai keterbatasan nan berbeda dibandingkan upaya menengah dan besar, baik dari sisi modal maupun pemahaman terhadap aturan. Karena itu, pihaknya tidak dapat menerapkan perlakuan nan sama kepada seluruh pelaku usaha.

“Mereka (pengusaha besar) sudah literasi pemahaman hukumnya sudah tinggi. Mereka secara modal juga sudah cukup kuat. Nah, jika nan (usaha) mikro kan mereka punya beberapa keterbatasan,” tutur Maman.

Ia menegaskan pelaku upaya nan belum mempunyai sertifikasi tidak serta-merta bakal ditinggalkan, lantaran pemerintah tetap bakal mempertimbangkan kondisi dan keahlian masing-masing usaha.

“Jadi kelak bakal ada sedikit pertimbangan dari kita. Nggak bakal mungkin kita bertindak balik-balik,” sebut Maman.

Dikutip dari laman resmi BPJH, kebijakan wajib sertifikasi legal nantinya bakal dilaksanakan mulai 18 Oktober 2026. Itu merupakan bagian dari petunjuk Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat S Burhanudin, mengatakan penyelenggaraan kebijakan itu nantinya juga bakal berasas beberapa asas termasuk perlindungan sampai profesionalitas.

Jorge Martin.(AFP)

JORGE Martin merebut pole position MotoGP Austria setelah mencatat waktu tercepat dalam sesi kualifikasi. Pada kualifikasi di Sirkuit Red Bull Ring, Sabtu (19/9), pembalap Aprilia itu mengungguli dua pesaing utama, Marc Marquez dan Pedro Acosta, dalam perebutan posisi start terdepan.

Acosta sempat menunjukkan performa kuat sejak sesi latihan berbareng KTM. Pembalap tuan rumah itu apalagi bisa mempertahankan kecepatannya hingga awal Q2. Namun, Martin sukses mengambil alih posisi teratas pada lap-lap terakhir.

Marc Marquez nan memperkuat Ducati Lenovo menempati posisi kedua. Hasil tersebut membikin persaingan di papan atas klasemen semakin ketat. Martin dan Marquez sekarang sama-sama mengoleksi poin nan menempatkan mereka di puncak klasemen. Marquez tetap berada di posisi teratas berasas patokan countback.

Martin datang ke Austria setelah menghadapi masalah arm pump pada balapan sebelumnya di Misano. Kondisi tersebut membikin persaingannya dengan Marquez semakin menjadi perhatian.

Acosta kudu puas menempati posisi ketiga meski tampil dominan dalam sesi latihan. Pembalap KTM itu menjadi bagian dari barisan terdepan berbareng Martin dan Marquez.

Rekan setim Martin di Aprilia, Marco Bezzecchi, mengamankan posisi keempat. Dia terpaut sekitar dua persepuluh detik dari tiga pembalap terdepan. Ai Ogura melengkapi posisi start lima besar. Pembalap Trackhouse itu mencatat hasil tersebut dalam penampilannya setelah kembali dari cedera.

Performa Aprilia terlihat dari tiga pembalapnya nan bisa menembus lima besar. Namun, Raul Fernandez mengalami hasil berbeda lantaran kandas melewati Q1 dan bakal memulai balapan dari posisi ke-13.

Sementara itu, Alex Marquez mengalami kecelakaan di tikungan 1 pada momen-momen akhir Q2. Insiden tersebut terjadi setelah Marc Marquez juga terjatuh pada bagian akhir sesi latihan sebelumnya.

Adapun Francesco Bagnaia bisa memperbaiki hasil setelah menjalani sesi latihan nan mengecewakan. Pembalap Ducati itu lolos dari Q1 dan bakal memulai balapan dari posisi ketujuh. Johann Zarco juga sukses melewati Q1 dan mengamankan posisi start di barisan depan kedua.

Hasil Kualifikasi MotoGP Austria

1. Jorge Martin (Aprilia)

2. Marc Marquez (Ducati)

3. Pedro Acosta (KTM)

4. Marco Bezzecchi (Aprilia)

5. Ai Ogura (Trackhouse Aprilia)

6. Alex Marquez (Gresini Ducati)

7. Pecco Bagnaia (Ducati)

8.  Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati)

9.  Fabio Quartararo (Yamaha)

10. Johann Zarco (LCR Honda)

11.  Brad Binder (KTM)

12.  Fermin Aldeguer (Gresini Ducati)

13.  Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia)

14.  Pol Espargaro (Tech3 KTM)

15.  Luca Marini (Honda)

16.  Diogo Moreira (LCR Honda)

17.  Enea Bastianini (Tech3 KTM)

18.  Taka Nakagami (Honda)

19.  Franco Morbidelli (VR46 Ducati)

20.  Alex Rins (Yamaha)

21.  Jack Miller (Pramac Yamaha)

22. Toprak Razgatlioglu (Pramac Yamaha) (Dhk/P-3)

Liputan6.com, Jakarta - Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan pendataan awal letak nan direncanakan menjadi lahan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Tahap 1 Segmen 1 Koridor Thamrin-Kwitang.

Sejumlah letak dan gedung di Jalan Kramat Kwitang serta Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat sambangi. Petugas mendata pihak-pihak nan berpotensi terdampak pembangunan proyek transportasi tersebut.

Ketua Subkelompok Penanganan Pengaduan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Biro Pemerintahan Setda DKI Jakarta, Ebron Leonard Sirait mengatakan, pendataan merupakan bagian dari tahapan persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan MRT Koridor Thamrin-Kwitang.

"Pendataan awal ini dilakukan oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah Pembangunan MRT Koridor Thamrin-Kwitang kepada pihak-pihak nan rencananya terdampak pembangunan," kata Ebron dalam keterangannya, Sabtu (19/9/2026).

Menurut Ebron, sebelum pendataan dilakukan, petugas terlebih dulu menyosialisasikan rencana pembangunan MRT kepada pihak-pihak nan berpotensi terdampak. Pembangunan MRT Tahap 1 Koridor Thamrin-Kwitang diperkirakan mempunyai panjang sekitar 1,76 kilometer.

"Pembangunan MRT direncanakan dilakukan secara bertahap," katanya.

Jakarta, CNN Indonesia --

Selebgram Julia Prastini atau nan lebih dikenal dengan nama Jule bakal direhabilitasi setelah ditangkap polisi atas temuan vape etomidate di apartemennya.

"Untuk JP [Julia Prastini], lantaran berasas peralatan bukti itu hanya satu nan berisikan vape dan tiga lenyap pakai, dan berasas interogasi, investigasi lainnya untuk status di kepolisian kami terapkan restorative justice," ujar Kasat Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta, AKP Michael Tanjaya, dikutip dari detiknews, Sabtu (19/9).

Menurutnya, status Jule sebagai korban ditentukan berasas temuan peralatan bukti nan hanya ditemukan empat buah vape berisi etomidate.

"JP itu pemakai dan selanjutnya diasesmen dan kemudian bakal direhabilitasi," lanjutnya.

Jule ditangkap di sebuah apartemen nan berlokasi di Cilandak, Jakarta Selatan, pada Senin (14/9). Dalam penggeledahan di apartemennya, polisi menemukan 4 buah cartridge vape mengandung etomidate.

"Di mana tiga di antaranya kosong, sisa pakai, dan satunya tetap full terisi berisikan unsur etomidate," kata Michael.

Upaya paksa terhadap Jule ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan dua orang wanita diduga nan menjual vape etomidate kepada Jule.

Berdasarkan interogasi dua wanita tersebut, polisi menemukan adanya komunikasi diduga bandar nan lebih besar. Saat itu, polisi juga menemukan adanya bukti pemesanan dari Jule.

"Pada saat itu kebetulan artis JP itu sedang memesan. Jadi, kita ke apartemen (JP) rupanya ada vape etomidate," terang Michael.

Berdasarkan hasil penyelidikan, Jule mengaku telah memakai vape berisi etomidate selama kurang lebih 2-3 minggu dengan motif argumen pribadi seperti stres.

(ash/ryn/asr)

Jakarta -

Transmart kembali menggelar program shopping irit Full Day Sale pada Minggu (20/8/2026) besok. Pelanggan setia bisa menikmati pesta potongan nilai ini mulai dari toko buka hingga pukul 22.00 waktu setempat.

Dalam pelaksanaannya, pengguna bisa menikmati potongan nilai besar-besaran untuk beragam produk pilihan. Salah satunya ada jenis peralatan makan dan minum.

Khususnya produk ini, di Transmart Full Day Sale nilai turun dari normal mulai Rp 50.000 menjadi mulai Rp 15.000. Di momen spesial ini, harganya kembali dipangkas menjadi hanya Rp 12.000.

Artinya, pengguna bisa menikmati potongan nilai hingga Rp 38.000 dari nilai normal. Sebagai catatan, tambahan potongan nilai hanya bertindak untuk transaksi menggunakan Bank Mega dan Bank Mega Syariah.

Namun perlu diingat, terdapat syarat dan ketentuan di mana potongan nilai tersebut tidak bertindak untuk pembelian partai besar.

Di luar itu, selama Transmart Full Day Sale tetap ada beragam promo menarik lainnya datang dengan potongan nilai hingga 50%+20% untuk beragam produk, mulai dari sembako, produk rumah tangga, furnitur, kosmetik, fesyen, hingga elektronik.

(igo/fdl)

Potongan rambut layer. (Foto: Pinterest)

Laga Semen Padang FC menghadapi PSIS Semarang nan bakal digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, pada Minggu (20/9) bakal terasa berbeda. Sebab, Polres Metro Bekasi Kota berbareng Ikatan Keluarga Minang (IKM) dan Dinas Pariwisata Kota Bekasi menghadirkan Sport Tourism by Football Lover di area stadion mulai pukul 16.00 WIB.

Konsep wisata olahraga alias sport tourism itu menghubungkan atmosfer kejuaraan dengan wisata kuliner, produk UMKM, panggung hiburan, dan ruang silaturahmi bagi pengunjung. Gagasan tersebut berangkat dari pandangan bahwa daya tarik sepak bola tidak berakhir pada 90 menit di lapangan, tetapi juga dapat membuka kesempatan bagi ekonomi imajinatif dan pariwisata daerah.

Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Putu Kholis Aryana mengatakan, perhelatan olahraga dapat memberikan faedah nan lebih luas ketika dikelola secara kolaboratif.

“Sepak bola membawa orang datang dan mempertemukan beragam lapisan masyarakat. Arus kunjungan tersebut perlu diubah menjadi kesempatan bagi pelaku upaya lokal untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasarnya,” kata Putu Kholis.

Sebanyak 30 stan kuliner dan UMKM bakal meramaikan area Stadion Patriot Candrabhaga. Panggung intermezo juga disiapkan untuk membangun suasana nan semarak sehingga seluruh agenda dapat dinikmati berbareng family maupun organisasi sebelum kick off.

Menurut Putu Kholis, keamanan menjadi fondasi agar faedah ekonomi dan sosial dari aktivitas tersebut dapat dirasakan secara optimal.

“Keamanan bukan sekadar memastikan laga melangkah lancar. Situasi nan kondusif membikin ruang publik hidup, pelaku upaya dapat berkembang, dan visitor menikmati seluruh rangkaian dengan tenang,” ujarnya.

Pendukung kedua kesebelasan dan penduduk nan datang diajak menjaga sportivitas, menghormati sesama pengunjung, serta mematuhi ketentuan penyelenggara dan pengarahan petugas. Antusiasme terhadap tim kebanggaan diharapkan turut menghadirkan suasana nan tertib, ramah, dan penuh persaudaraan.

“Kami mau orang datang lantaran sepak bola, mengenal Bekasi melalui kuliner dan produktivitas warganya, kemudian pulang membawa kesan nan baik. Ketika olahraga bisa menggerakkan kota, manfaatnya dapat dirasakan jauh melampaui peluit akhir,” pungkas Putu Kholis.

Kontingen Indonesia mengikuti defile saat pembukaan Asian Games 2026 di Stadion Paloma Mizuho, Nagoya, Aichi, Jepang, Sabtu (19/9/2026).

Dalam kesempatan tersebut, pebasket Dewa Ayu Made Sriartha Kusuma Dewi nan mengenakan busana unik Bali dan karateka Daniel Hutapea nan mengenakan busana unik Batak Toba dipercaya membawa Bendera Merah Putih.

Indonesia mengirimkan 430 atlet nan bakal bertanding di 35 bagian olahraga dalam Asian Games 2026. Ajang olahraga terbesar di Asia tersebut berjalan pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Kontingen Indonesia menargetkan perolehan empat lencana emas pada arena kali ini. Para atlet bakal berjuang membawa nama Indonesia di beragam bagian olahraga nan dipertandingkan selama dua pekan ke depan.

Ilustrasi.(Magnific)

GEDUNG Putih mencapai kesepakatan nan memberikan kontrol permanen atas keamanan di Greenland kepada Amerika Serikat. Presiden Donald Trump mengumumkan perihal tersebut pada Jumat (18/9), menyatakan kemenangan atas ambisi lamanya untuk meningkatkan pengaruh AS di wilayah Arktik, meskipun kesepakatan ini jauh dari penguasaan wilayah secara penuh alias aneksasi.

Trump menyatakan telah bermufakat dengan para pemimpin Denmark dan Greenland bahwa Washington bakal mempunyai kewenangan luas untuk mengamankan dan mempertahankan Greenland, nan merupakan wilayah kedaulatan Denmark. Menurut Trump, langkah ini, "Sepenuhnya menjawab SEMUA kekhawatiran AS."

Melalui unggahan di Truth Social, Trump menegaskan bahwa atas arahannya, AS bekerja sama dengan perwakilan Denmark dan Greenland untuk menjamin keahlian penuh AS dalam melakukan apa pun nan diperlukan guna mempertahankan keamanan Greenland dan Amerika Serikat selamanya. Ia juga mengeklaim kesepakatan ini tidak bakal menyantap biaya bagi AS, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Kompromi Diplomatik dan Kedaulatan

Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, dalam pernyataan berbareng dengan para pemimpin Greenland, menyambut baik prospek perjanjian ini. Namun, dia menekankan bahwa kesepakatan tersebut tetap mengakui kedaulatan Kerajaan Denmark, integritas teritorial, serta kewenangan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Greenland.

Garis besar kesepakatan ini tampak sebagai kompromi nan memungkinkan Trump mengeklaim kemenangan politik menjelang pemilihan paruh waktu, sekaligus meredakan kekhawatiran Denmark, Greenland, dan Eropa mengenai potensi aneksasi umum oleh Amerika Serikat.

Ketegangan Masa Lalu dan Ambisi Arktik

Keinginan Trump untuk menguasai Greenland berasal dari masa kedudukan pertamanya, didorong oleh kekhawatiran atas ambisi Tiongkok dan Rusia di Arktik serta potensi kekayaan mineral nan terkubur di bawah es. Upaya percepatan pengambilalihan pada Januari lampau sempat memicu krisis diplomatik, saat negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Jerman mengerahkan pasukan untuk latihan militer sebagai corak peringatan.

Meskipun terjadi ketegangan publik--termasuk momen PM Frederiksen secara langsung memberi tahu Trump bahwa dia tidak bakal mendapatkan Greenland--sekelompok mini pejabat senior dari kedua belah pihak bekerja secara rahasia untuk merumuskan perjanjian ini guna mencegah kegagalan diplomasi total.

Implementasi dan Kritik

Trump menyatakan bahwa tidak ada musuh AS nan boleh membangun pangkalan alias berinvestasi di Greenland tanpa persetujuan tertulis dari Washington. Ia juga berencana menempatkan kehadiran militer besar di sana, menambah kehadiran nan sudah ada sejak Perang Dunia II di bawah perjanjian tahun 1951.

Namun, para analis mempertanyakan akibat jangka panjang dari kesepakatan ini terhadap hubungan transatlantik. Imran Bayoumi, mantan pejabat Departemen Pertahanan AS di Atlantic Council, menilai bahwa meskipun kesepakatan ini memungkinkan kedua pihak untuk melangkah maju, perihal itu tidak serta merta memperbaiki keretakan hubungan antara AS dengan Denmark dan NATO yang terjadi selama proses negosiasi.

Kesepakatan ini selanjutnya bakal dibawa ke New York pada Sidang Umum PBB minggu depan untuk ditandatangani, sebelum akhirnya memerlukan ratifikasi dari parlemen masing-masing negara untuk dapat bertindak secara resmi. (The Washington Post/I-2)

Ilustrasi.(Magnific)

SEJUMLAH pejabat Amerika Serikat mengungkapkan bahwa jumlah personil militer nan tewas di Timur Tengah selama perang melawan Iran lebih tinggi daripada nan diumumkan secara publik oleh Pentagon. Berdasarkan info akuntansi korban internal Departemen Pertahanan, terdapat selisih nomor nan memicu frustrasi di kalangan pejabat mengenai transparansi pemerintah.

Menurut laporan enam pejabat AS nan mengetahui info internal tersebut, setidaknya terdapat 22 hingga 23 kematian personel militer sejak dimulai konflik pada 28 Februari. Angka ini lebih tinggi dibandingkan info publik dalam Defense Casualty Analysis System (DCAS) nan hanya mencatat 18 kematian hingga Jumat (18/9). Selain personel militer, setidaknya tiga kontraktor AS juga dilaporkan tewas sejak operasi tempur dimulai.

Ketidaksesuaian Data dan Klasifikasi Operasi

Pejabat nan berbincang secara anonim menyatakan bahwa tidak semua kematian nan belum diungkapkan mengenai langsung dengan pertempuran, tetapi melibatkan personel nan berada di Timur Tengah di tengah permusuhan nan sedang berlangsung. Pentagon sendiri menolak memberikan komentar mengenai perbedaan nomor tersebut.

Saat ini, database DCAS merinci korban sebagai berikut:

• 14 kematian terdaftar di bawah Operation Epic Fury (nama sandi manajemen Trump untuk perang Iran).
• 4 kematian terdaftar dalam kategori Overseas Operations, nan berasal dari periode gencatan senjata nan kandas pada bulan Juli.
• Dua kematian lain, ialah Sersan Devin Seibel (tewas di Irak) dan Mayor Sorffly Davius (tewas di Kuwait), tidak tercantum dalam daftar utama DCAS meskipun berada di pangkalan nan menjadi sasaran serangan Iran.

Selain korban jiwa, lebih dari 820 personel militer AS dilaporkan terluka sejak bentrok dimulai. Banyak di antara mereka menderita cedera otak traumatis (TBI) akibat serangan jawaban Iran ke pangkalan-pangkalan AS.

Dampak Politik dan Biaya Perang

Isu transparansi itu muncul di tengah menurunnya support publik terhadap kebijakan luar negeri Presiden Donald Trump. Perang ini juga menjadi beban politik menjelang pemilihan paruh waktu (midterm elections) November mendatang.

Secara finansial, arsip dari Komando Pusat AS (Centcom) memperkirakan biaya perang Iran mencapai sekitar US$43,6 miliar (sekitar Rp668 triliun) hingga awal September. Angka ini mencakup US$28 miliar untuk amunisi nan digunakan, tetapi belum menghitung kerugian akibat kerusakan prasarana di pangkalan-pangkalan AS di Teluk Persia.

Implikasi Hukum: Pencatatan kematian militer nan tepat sangat krusial lantaran memengaruhi investigasi line of duty. Hasil investigasi ini menentukan kepantasan tunjangan bagi family nan ditinggalkan (survivor benefits).

Tekanan dari Kongres

Di Capitol Hill, tekanan terhadap Menteri Pertahanan Pete Hegseth semakin meningkat. Anggota DPR dari Partai Republik, Thomas Massie, bergerak untuk mendorong pemungutan bunyi pemakzulan (impeachment) terhadap Hegseth, dengan tuduhan pelanggaran Resolusi Kekuatan Perang 1973 lantaran melanjutkan permusuhan tanpa otorisasi Kongres.

Sementara itu, sejumlah veteran militer di DPR, termasuk Pat Ryan dan Jason Crow, sedang mengupayakan undang-undang untuk mencegah manipulasi info korban oleh Pentagon. Senat dari Partai Demokrat juga berjanji bakal melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap penanganan notifikasi korban jika mereka sukses merebut kebanyakan bangku setelah pemilu paruh waktu. (The Washington Post/I-2)

Jakarta, CNBC Indonesia - Rangkaian Festival Budaya Maritim 2026 berjalan semarak pada Sabtu, 19 September 2026, bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 TNI Angkatan Laut. Kegiatan nan dipusatkan di Gedung Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau ini menghadirkan rangkaian agenda sosial, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta promosi potensi wisata bahari daerah.

Festival Budaya Maritim 2026 digelar secara serentak di sejumlah titik, meliputi Tanjung Talok, Pelabuhan Tanjung Uban Bintan, Pulau Ngenang, Toapaya, Pulau Penyengat, Nongsa serta area perairan sekitarnya.

Salah satu agenda utama dalam aktivitas ini adalah hormat sosial berbareng CTARSA Foundation. Dalam aktivitas tersebut, General Manager CTARSA Foundation berbareng Kepala Staf Angkatan Laut memberikan bantuan secara simbolis support kepada masyarakat Kepulauan Riau dan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah kepulauan Riau. Berbagai batuan nan disalurkan antara lain ratusan paket GEBRAG (Gerakan Berbagi) Pangan Bergizi, ratusan paket sembako, ratusan paket perangkat sekolah, ratusan Al-Qur'an wakaf, serta ratusan kitab referensi untuk mendukung program KAL Pintar.

Selain support sosial, Festival Budaya Maritim 2026 juga menghadirkan jasa kesehatan cuma-cuma bagi masyarakat. Layanan tersebut mencakup pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut, khitanan massal, operasi katarak, serta operasi bibir sumbing.

Rangkaian aktivitas juga diisi dengan lomba layar KASAL CUP nan turut memperkuat nuansa bahari dalam festival. Agenda ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan dan mengangkat potensi maritim Kepulauan Riau kepada masyarakat sekaligus memperkuat daya tarik wisata bahari daerah.

Di sisi pemberdayaan ekonomi masyarakat, aktivitas menghadirkan pameran produk kriya dan UMKM lokal. Pameran tersebut menjadi ruang bagi pelaku upaya dan perajin wilayah untuk memperkenalkan produk unggulan sekaligus memperluas kesempatan promosi dan pemasaran.

Festival Budaya Maritim 2026 juga menjadi momentum untuk memperkuat promosi wisata bahari Kepulauan Riau, nan mempunyai kekayaan wilayah pesisir, pulau-pulau, budaya maritim, serta beragam lokasi wisata nan menjadi bagian krusial dari identitas daerah.

Sejumlah pejabat dan tokoh turut datang dalam rangkaian aktivitas tersebut, di antaranya Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla beserta Ibu KASAL, Sekretaris Daerah Kepulauan Riau Misni, S.K.M serta General Manager CTARSA Foundation Haerani Akbar, General Manager Aston Tanjung Pinang Susiadi Supardi, Wali Kota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah beserta jajarangnya.

Melalui rangkaian aktivitas nan memadukan aspek sosial, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, budaya maritim, dan pariwisata, Festival Budaya Maritim 2026 diharapkan dapat menjadi ruang kerjasama antara pemerintah, TNI Angkatan Laut, lembaga sosial, pelaku UMKM, serta masyarakat dalam memperkuat kepedulian sosial sekaligus memperkenalkan potensi bahari Kepulauan Riau.

Festival Budaya Maritim 2026 menjadi bagian dari semangat kebersamaan dalam memperingati HUT ke-81 TNI Angkatan Laut sekaligus mengangkat kekayaan bahari Kepulauan Riau sebagai potensi nan dapat terus dikembangkan dan diperkenalkan secara lebih luas.

(dpu/dpu) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Prabowo Subianto mengapresiasi keberhasilan para akademisi dalam negeri nan sukses mengolah kelapa sawit menjadi bahan bakar minyak (BBM) khususnya solar. Inovasi tersebut dinilai sebagai bukti keahlian bangsa dalam mengoptimalkan kekayaan alam demi mewujudkan kemandirian daya nasional.

Prabowo mengatakan perihal tersebut saat menghadiri aktivitas syukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (19/9/2026).

"Profesor-profesor kita nan pintar, nan betul pintarnya, ya, bukan nan guru besar tadi itu, dari fakultas-fakultas teknik kita sudah sukses membikin solar dari kelapa sawit. Dan sudah bisa membikin bensin dari kelapa sawit," ungkap Prabowo, Sabtu (19/9/2026).

Dalam sambutannya, dia menekankan pentingnya kejujuran, keberanian dalam memandang kelemahan diri, serta pengelolaan seluruh potensi kekayaan tanah air secara mandiri.

Prabowo menilai kelapa sawit mempunyai kelebihan luar biasa lantaran tidak hanya berfaedah untuk kebutuhan harian seperti sabun dan obat-obatan, tetapi juga berpotensi besar menghasilkan BBM.

"Yang saya katakan, kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib, the miracle plant, the miracle crop. Kita bisa mendapatkan obat, kita bisa mendapatkan sabun, kita bisa mendapatkan macam-macam, terutama kita mendapatkan BBM," kata Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menyoroti peran krusial para master dan guru besar dari fakultas teknik Tanah Air nan telah membuktikan keahlian riset mereka. Terbarunya, Prabowo membeberkan bahwa Indonesia bakal mulai membikin BBM khususnya bensin dari batu bara.

"Dan kita juga kelak bakal membikin bensin dari batu bara," tuturnya.

Pemanfaatan dan pengembangan riset daya tersebut sejalan dengan konsentrasi pemerintahannya untuk terus bekerja dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari penanganan gizi buruk, pemenuhan pangan, penyediaan pupuk petani, hingga support bagi nelayan.

Prabowo pun turut membujuk para santri dan generasi muda untuk selalu berbudi pekerti besar, percaya diri, serta tidak mudah terpengaruh oleh narasi asing nan berupaya melemahkan kemajuan Indonesia.

"Mereka mau menurunkan semangat kita. Mereka mau menurunkan keberanian kita. Mereka mau menurunkan kepercayaan diri kita. Mereka mau kita lemah. Mereka mau kita tetap miskin. Mereka mau kita menjadi budak mereka selamanya. Kita tidak mau menjadi budak bangsa lain. Kita bakal menjadi bangsa nan hebat. Kita bakal berdiri di atas kaki kita sendiri," tandasnya.

Memang, sejauh ini Indonesia sudah memulai memanfaatkan sumber daya nabati menjadi bahan bakar. Untuk solar, Indonesia telah memanfaatkan biodiesel dengan komposisi 50% (B50) sebagai bahan campuran solar.

Untuk BBM jenis bensin, beberapa wilayah dengan terbatas sudah mencampurkan bioetanol kandungan 5% (E5).

(dce) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNN Indonesia --

Kepolisian menyebut selebgram Julia Prastini (JP) alias Jule diduga mengonsumsi vape narkoba karena stres, berasas pengakuannya.

Jule ditangkap Satresnarkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengenai kasus narkoba di apartemen area Cilandak, Jakarta Selatan, usai menerima paket berisi vape narkoba.

"Alasannya pribadi mungkin dari rasa ada stres dan lain sebagainya alias argumen nan diutarakan oleh JP," jelas Kasat Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta AKP Michael Kharisma Tandayu dalam keterangan pers, Sabtu (19/9/2026).

Michael juga menyebut Jule sudah mengonsumsi vape narkoba ini kurang lebih 2-3 minggu nan lalu.

Jule juga dites narkoba dan hasilnya positif, menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto.

"Diketahui bahwa seorang wanita berinisial JP tersebut positif mengkonsumsi Narkotika Golongan II jenis Etomidate," katanya.

Penggeledahan di apartemen Jule di area Cilandak dilakukan pada Senin (14/9). Polisi mengamankan Jule setelah mendapat info adanya paket narkoba nan ditujukan kepadanya.

Setelah paket dibuka, petugas menemukan satu cartridge vape nan diduga mengandung etomidate, kata Budi. Petugas juga menemukan satu cartridge vape jejak pakai di lokasi.

Kasus bermulai saat Satresnarkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengamankan dua wanita berinisial RR dan RN di apartemen area Kembangan, Jakarta Barat, pada Senin (14/9) sekitar pukul 13.00 WIB.

Dari letak itu, petugas menemukan 27 cartridge vape nan diduga mengandung etomidate, ujar Budi.

Selain Jule, RR, dan RN, polisi menangkap seorang penduduk negara (WN) China berinisial XC.

(fea)

Jakarta -

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai usulan kenaikan periode pemisah parlemen alias parliamentary threshold menjadi 5% dalam revisi Undang-Undang Pemilu layak dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia. Hal ini juga dapat mendukung wacana pemisahan penyelenggaraan Pilpres dan Pileg pada 2029.

Menurutnya, nomor tersebut dapat menjadi titik tengah antara kebutuhan memperkuat efektivitas parlemen dan tetap menjaga ruang keterwakilan politik masyarakat. Ia juga menilai penyelenggaraan Pilpres dan Pileg secara terpisah perlu dipertimbangkan agar pelaksanaannya tidak kembali bermasalah seperti pada Pemilu 2019 dan 2024.

Wacana parliamentary threshold 5% menguat dalam pembahasan revisi UU Pemilu. Sejumlah partai politik, seperti Golkar, PKS, dan Gerindra, telah menyatakan support terhadap usulan periode pemisah tersebut.

"Saya setuju periode pemisah parlemen 5 persen menjadi salah satu opsi nan dibahas secara serius dalam revisi UU Pemilu. Angka ini menurut saya tetap berada dalam pemisah moderat. Tujuannya jelas, ialah membangun sistem kepartaian nan lebih sederhana, memperkuat efektivitas parlemen, sekaligus memastikan partai politik nan memperoleh bangku betul-betul mempunyai support rakyat nan cukup kuat," ujar Bamsoet, dalam keterangannya, Sabtu (19/9/2026).

Hal tersebut disampaikan Bamsoet saat mengajar mata kuliah Politik Hukum dan Kebijakan Publik Program Doktor Ilmu Hukum di Kampus Universitas Borobudur Jakarta, Sabtu (19/9).

Bamsoet memaparkan bahwa periode pemisah parlemen tidak dapat dilihat semata-mata dari kepentingan partai politik untuk memperoleh bangku DPR. Ada persoalan nan lebih besar, ialah gimana merancang sistem kepartaian agar sejalan dengan sistem pemerintahan presidensial.

Terlalu banyak partai di parlemen berpotensi membikin proses pengambilan keputusan politik semakin rumit, sedangkan fragmentasi nan terlalu tinggi juga dapat memengaruhi efektivitas pembentukan kebijakan. Karena itu, penyederhanaan partai di DPR perlu ditempatkan sebagai bagian dari pembenahan sistem politik secara keseluruhan.

Pada Pemilu 2024, periode pemisah parlemen ditetapkan sebesar 4% dari bunyi sah nasional. KPU melalui Keputusan Nomor 1204 Tahun 2024 menetapkan jumlah bunyi sah nasional sebanyak 151.793.293 suara, sehingga pemisah 4% setara dengan sekitar 6,07 juta suara.

Dari hasil tersebut, delapan partai politik memenuhi periode pemisah dan memperoleh bangku DPR periode 2024-2029. Ketentuan periode pemisah 4% sebelumnya diatur dalam Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Pemerintahan presidensial memerlukan support parlemen nan relatif stabil agar agenda pembangunan dapat melangkah efektif. Kalau terlalu banyak kekuatan politik dengan ukuran nan sangat mini masuk ke DPR, proses membangun kesepakatan bisa menjadi lebih panjang dan kompleks. Parliamentary threshold 5 persen dapat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga keseimbangan tersebut," kata Bamsoet.

Bamsoet menjelaskan kenaikan parliamentary threshold dari 4% menjadi 5% pasti bakal menimbulkan perdebatan. Hal ini dikarenakan setiap kenaikan periode pemisah berpotensi meningkatkan jumlah bunyi nan tidak terkonversi menjadi kursi.

Karena itu, krusial untuk melakukan revisi UU Pemilu secara menyeluruh. Ambang pemisah parlemen kudu dibicarakan berbarengan dengan sistem pemilu, metode konversi bunyi menjadi kursi, wilayah pemilihan, jumlah bangku DPR, serta sistem penguatan partai politik. Dengan demikian, perubahan nomor parliamentary threshold tidak berdiri sendiri.

Mahkamah Konstitusi (MK) mencatat periode pemisah parlemen turut memengaruhi proporsionalitas hasil pemilu lantaran menentukan bunyi nan dapat dikonversi menjadi bangku DPR. Pada Pemilu 2019, misalnya, MK mencatat sebanyak 13.595.842 bunyi alias sekitar 9,7% bunyi sah nasional tidak terkonversi menjadi bangku DPR.

"Dalam menetapkan parliamentary threshold, nan kudu kita ukur adalah kualitas sistem kerakyatan kita. Apakah parlemen menjadi lebih efektif, apakah keterwakilan masyarakat tetap terjaga, apakah bunyi rakyat semakin bermakna, dan apakah pemerintahan presidensial menjadi lebih stabil. Empat pertanyaan itu kudu dijawab secara bersamaan," urai Bamsoet.

Bamsoet menuturkan kekhawatiran mengenai banyaknya bunyi pemilih nan tidak terkonversi menjadi bangku memang kudu dijawab melalui kajian akademik dan simulasi.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 telah menyatakan ketentuan periode pemisah parlemen 4% tetap bertindak untuk Pemilu DPR 2024, tetapi memerintahkan perubahan norma dan besaran periode pemisah untuk Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya dengan memperhatikan sejumlah persyaratan konstitusional.

Pada Januari 2026, MK mencatat adanya permohonan nan mempersoalkan tidak adanya pemisah maksimal periode pemisah parlemen, sedangkan dalam perkembangan pembahasan revisi UU Pemilu terdapat pandangan nan mengusulkan nomor lebih rendah maupun lebih tinggi dari 5%.

"Putusan Mahkamah Konstitusi kudu menjadi injakan utama. Artinya, nomor 5 persen kudu bisa dipertanggungjawabkan secara norma dan akademik. Kita perlu simulasi berasas hasil pemilu sebelumnya, memandang berapa bunyi nan berpotensi tidak terkonversi menjadi kursi, gimana pengaruhnya terhadap pengedaran bangku di setiap wilayah pemilihan, serta apakah tujuan penyederhanaan partai betul-betul tercapai," jelas Bamsoet.

Bamsoet menambahkan pembahasan revisi UU Pemilu tidak hanya berfokus pada nomor parliamentary threshold. Menurutnya, kreasi sistem pemilu perlu dibahas secara utuh, mulai dari metode konversi bunyi menjadi kursi, besaran wilayah pemilihan, sistem kepartaian, hingga sistem memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya. Dengan begitu, perubahan parliamentary threshold dapat menjadi bagian dari pembenahan sistem pemilu secara keseluruhan.

"Apabila parliamentary threshold disepakati 5 persen, maka kita kudu memastikan seluruh kreasi pemilunya mendukung tujuan tersebut. Jangan sampai kita sukses menyederhanakan jumlah partai di DPR, tetapi pada saat nan sama memperbesar jarak antara bunyi rakyat dan bangku nan mereka hasilkan. Demokrasi nan sehat memerlukan keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan keterwakilan masyarakat," pungkas Bamsoet.

(akn/ega)

Bekasi -

Semen Padang FC bakal berkompetensi melawan PSIS Semarang pada arena Pegadaian Championship (Liga 2) di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi. Menyambut laga tersebut, Polres Metro Bekasi Kota berbareng Ikatan Keluarga Minang (IKM) dan Dinas Pariwisata Kota Bekasi menghadirkan Sport Tourism by Football Lover.

Laga Semen Padang FC vs PSIS Semarang bakal berjalan pada Minggu (20/9/2026). Untuk memeriahkan pertandingan, Polrestro Bekasi Kota berbareng lembaga mengenai menghadirkan sport tourism, nan digelar mulai pukul 16.00 WIB tadi.

Konsep wisata olahraga alias sport tourism itu menghubungkan atmosfer kejuaraan dengan wisata kuliner, produk UMKM, panggung hiburan, dan ruang silaturahmi bagi pengunjung. Gagasan tersebut berangkat dari pandangan bahwa daya tarik sepakbola tidak berakhir pada 90 menit di lapangan, tetapi juga dapat membuka kesempatan bagi ekonomi imajinatif dan pariwisata daerah.

Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Putu Kholis Aryana mengatakan perhelatan olahraga dapat memberikan faedah nan lebih luas ketika dikelola secara kolaboratif.

"Sepakbola membawa orang datang dan mempertemukan beragam lapisan masyarakat. Arus kunjungan tersebut perlu diubah menjadi kesempatan bagi pelaku upaya lokal untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasarnya," kata Putu Kholis, Sabtu (19/9/2026).

Sebanyak 30 stan kuliner dan UMKM bakal meramaikan area Stadion Patriot Candrabhaga. Panggung intermezo juga disiapkan untuk membangun suasana nan semarak sehingga seluruh agenda dapat dinikmati berbareng family maupun organisasi sebelum sepak mula.

Menurut Putu Kholis, keamanan menjadi fondasi agar faedah ekonomi dan sosial dari aktivitas tersebut dapat dirasakan secara optimal. "Keamanan bukan sekadar memastikan laga melangkah lancar. Situasi nan kondusif membikin ruang publik hidup, pelaku upaya dapat berkembang, dan visitor menikmati seluruh rangkaian dengan tenang," ujarnya.

Pendukung kedua kesebelasan dan penduduk nan datang diajak menjaga sportivitas, menghormati sesama pengunjung, serta mematuhi ketentuan penyelenggara dan pengarahan petugas. Antusiasme terhadap tim kebanggaan diharapkan turut menghadirkan suasana nan tertib, ramah, dan penuh persaudaraan.

"Kami mau orang datang lantaran sepak bola, mengenal Bekasi melalui kuliner dan produktivitas warganya, kemudian pulang membawa kesan nan baik. Ketika olahraga bisa menggerakkan kota, manfaatnya dapat dirasakan jauh melampaui peluit akhir," pungkas Putu Kholis.

(mea/dhn)

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mendorong penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di Kabupaten Magetan, Jawa Timur (Jatim).

Pesan tersebut disampaikan Ibas saat melakukan kunjungan ke TPS3R Manunggal Desa Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Magetan, Jumat (18/9/2026), dalam aktivitas 'Lingkungan Bersih Magetan Sehat: Pilah Sampah, Jaga Kampung, Sejahterakan Warga'.

Dalam kunjungan tersebut, Ibas memandang langsung proses pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah rumah tangga nan dilakukan masyarakat. Ibas juga berbincang dengan pemerintah desa dan masyarakat mengenai kondisi serta kebutuhan pengelolaan sampah di wilayah tersebut.

Menurut Ibas, keberadaan TPS3R merupakan bagian krusial dari upaya membangun tata kelola lingkungan nan lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Persoalan sampah, kata dia, tidak dapat hanya diselesaikan dengan mengandalkan pemerintah, melainkan memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sejak dari rumah tangga.

"Kalau bukan kita nan mengelola sampah rumah tangga, siapa lagi? Karena kita mencintai alam ini," ujar Ibas, Sabtu (19/9/2026).

"Salah satunya dengan memastikan alam nan kita huni tetap bersih, sehat, dan nyaman," sambungnya.

Ibas menekankan pentingnya membangun kebiasaan memilah sampah sejak dari sumbernya. Menurutnya, sampah organik dan non organik perlu dipisahkan sebelum dikumpulkan, dibawa ke TPS3R agar dapat diolah sesuai jenis dan manfaatnya.

"Caranya sederhana. Kita mulai dari diri kita masing-masing," kata Ibas.

"Anak-anak kita juga kudu mulai diajarkan membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan," sambungnya.

Sampah sebagai Sumber Manfaat

Dalam kunjungannya, Ibas memandang langsung aktivitas para pengelola TPS3R nan menangani sampah masyarakat. TPS3R Manunggal Desa Kartoharjo berdiri sejak 2025 dan telah beraksi sekitar delapan bulan.

Sampah nan dikelola berasal dari sejumlah sumber di sekitar masyarakat, di antaranya pondok pesantren (ponpes), dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pasar, dan lingkungan permukiman.

Sampah nan terkumpul tidak sekadar dibuang, tetapi dipilah berasas jenisnya. Sampah organik diolah menjadi pupuk dan kompos cair, sementara sampah anorganik dapat dijual kembali alias dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya.

Ibas mengapresiasi kerja para pengelola TPS3R nan menurutnya mempunyai peran krusial dalam menjaga lingkungan sekaligus membuka kesempatan pemanfaatan sampah bagi masyarakat.

"Ini tugas nan mulia. Tidak semua orang mau berasosiasi dengan sampah," ungkap Ibas.

"Tetapi mereka nan bekerja di sini memikirkan kepentingan banyak orang, bukan hanya dirinya sendiri," sambungnya.

Ibas juga mendorong agar hasil pengolahan sampah dapat terus dikembangkan sehingga mempunyai nilai guna dan nilai ekonomi serta kembali memberikan faedah kepada masyarakat, khususnya sektor pertanian dan perkebunan.

"Ini pola terpadu nan mesti kita kembangkan bersama. Sampah nan sebelumnya dianggap tidak berfaedah bisa diolah menjadi sesuatu nan bermanfaat, termasuk pupuk nan kemudian kembali kepada petani," jelas Ibas.

Saat ini, pupuk nan dihasilkan TPS3R Manunggal belum dipasarkan secara luas. Karena itu, pengembangan kapabilitas dan penemuan pengolahan dinilai krusial agar hasil pengelolaan sampah dapat memberikan faedah nan lebih besar bagi lingkungan serta masyarakat.

Dorong TPS3R Diperluas

Ibas menilai model pengelolaan sampah seperti nan dilakukan masyarakat Desa Kartoharjo dapat menjadi contoh nan dikembangkan secara berjenjang di wilayah lain.

Menurut Ibas, kebutuhan terhadap akomodasi pengelolaan sampah bakal terus meningkat seiring aktivitas masyarakat. Oleh lantaran itu, pembangunan akomodasi pengelolaan sampah perlu dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah wilayah (pemda), pemerintah desa, dan masyarakat.

"Ini corak kerjasama antara kementerian dan wilayah untuk memastikan ada tempat pengolahan sampah Reduce, Reuse, Recycle. Walaupun alatnya tetap sederhana, paling tidak sudah membantu merumuskan gimana sampah bisa menjadi kompos, pupuk, dan produk lainnya," kata Ibas.

Ibas berambisi andaikan kapabilitas fiskal wilayah semakin kuat, pengembangan akomodasi serupa dapat diperluas ke lebih banyak desa.

"Idealnya setiap desa mempunyai sistem pengelolaan sampah seperti ini. Kita lakukan pelan-pelan, bertahap, tetapi kudu berjalan," ujar Ibas.

Sebagai corak support terhadap pengelolaan sampah di Desa Kartoharjo, Ibas juga menyerahkan sejumlah support sarana penunjang, berupa kendaraan roda tiga untuk mengangkut sampah serta sejumlah perangkat kebersihan. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung mobilitas pengelola sekaligus memperkuat aktivitas pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat.

Persoalan Regulasi Perlu Dicarikan Jalan Keluar

Dalam perbincangan berbareng masyarakat dan pemerintah setempat, Ibas juga menerima aspirasi mengenai hambatan pembangunan TPS3R di sejumlah wilayah nan berangkaian dengan status dan tata ruang lahan, termasuk persoalan lahan nan masuk dalam area nan mempunyai ketentuan perlindungan lahan pertanian.

Ibas mengatakan persoalan izin tersebut perlu dicarikan solusi berbareng oleh pemerintah wilayah dan kementerian mengenai agar kebutuhan masyarakat terhadap akomodasi pengelolaan sampah tidak tersendat terlalu lama.

"Jangan lantaran urusan perizinan alias izin nan terlalu rumit dan lama, aktivitas seperti ini tertunda. Padahal sampah dihasilkan setiap hari," ujar Ibas.

Menurut Ibas, penyelesaian persoalan izin tetap perlu dilakukan secara paralel dengan mempertimbangkan ketentuan nan berlaku, sehingga akomodasi pengelolaan sampah nan memberikan faedah bagi masyarakat dapat terus dikembangkan.

Dorong Kesadaran dari Rumah Tangga

Selain penguatan fasilitas, Ibas menilai perubahan perilaku masyarakat merupakan kunci keberhasilan pengelolaan sampah. Ia membujuk masyarakat mulai memilah sampah dari rumah, menjaga saluran air dan lingkungan sekitar, serta tidak membuang sampah sembarangan.

Kebiasaan tersebut dinilai krusial untuk mengurangi akibat lingkungan seperti saluran tersumbat, pencemaran, banjir, dan gangguan kesehatan.

"Tidak ada nan lebih baik dan lebih berfaedah jika tidak dimulai dari diri sendiri. Mari kita pastikan lingkungan kita betul-betul tertata dan terjaga dengan bersih," tutur Anggota Dapil Jatim VII tersebut.

Ibas juga mengingatkan bahwa menjaga lingkungan merupakan corak tanggung jawab antargenerasi.

"Orang tua kita, anak-anak kita, dan cucu kita kelak kudu tetap bisa tinggal di bumi ini dengan keberlanjutan. Karena itu, menjaga kebersihan dan lingkungan bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan," kata Ibas.

Kawal Aspirasi Masyarakat

Dalam kesempatan tersebut, Ibas juga menegaskan upayanya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat Magetan, tidak hanya dalam bagian lingkungan, tetapi juga pendidikan dan perumahan.

Ibas menyampaikan support terhadap keberlanjutan akses pendidikan bagi anak-anak melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Selain itu, dia menyebut support terhadap program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat nan memerlukan perbaikan rumah agar menjadi lebih layak huni.

"Yang kita perjuangkan bukan hanya pembangunan fisik, tetapi gimana pembangunan tersebut betul-betul meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat itu.

Ibas juga membujuk seluruh unsur masyarakat, pemda, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pemerintah desa, komunitas, dan pengelola TPS3R untuk terus memperkuat semangat gotong royong.

"Urusan lingkungan dan persampahan kudu menjadi aktivitas bersama. Kita boleh berbeda dalam banyak hal, tetapi jika urusan lingkungan, urusan persampahan, kita kudu satu," tegas Ibas.

Kunjungan Jadi Ruang Silaturahmi

Ibas berambisi TPS3R Kartoharjo dapat terus berkembang sebagai contoh pengelolaan sampah nan mandiri, terpadu, dan memberikan faedah lingkungan sekaligus ekonomi bagi masyarakat.

"Semoga lingkungan kita semakin asri, semakin bersih, semakin hijau, semakin sehat, dan semakin tenteram," kata Ibas.

Lurah Kartoharjo Mulyono menyambut baik kunjungan Ibas ke TPS3R Manunggal. Menurutnya, kehadiran Ibas tidak hanya menjadi kunjungan lapangan, tetapi juga menjadi momentum untuk bersilaturahmi, berdiskusi, dan menyampaikan secara langsung kondisi serta persoalan pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat.

"Kunjungan Pak Ibas bukan sekadar kunjungan, namun menjadi momentum untuk bisa bersilaturahmi dan berbincang serta menyampaikan langsung mengenai persoalan dan kondisi sampah di lingkungan kita," ujar Mulyono.

Kunjungan tersebut turut diisi dengan penyerahan support sarana pengelolaan sampah secara simbolis serta peninjauan akomodasi dan proses pengolahan sampah di TPS3R Desa Kartoharjo.

Sebagai informasi, aktivitas tersebut turut dihadiri oleh Camat Kartoharjo Setiya Widayaka; Anggota DPRD Magetan Pangajoman, Wahyu Kurniawan, Shoim, dan Amik Yetmiati; serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH) Magetan Saif Muchlissun.

(akn/ega)

Duta Besar Indonesia untuk Rumania merangkap Republik Moldova, Meidyatama Suryodiningrat, memastikan Indonesia dan Rumania terus memperkuat kemitraan ekonomi melalui peningkatan nilai perdagangan nan lebih aktif dan saling melengkapi. Hal tersebut sejalan dengan besarnya potensi nan dimiliki oleh kedua negara.

"Hubungan bilateral Indonesia dan Rumania telah terjalin kuat sejak 1950. Kini, kedua negara tengah membangun landasan kerja sama ekonomi nan saling melengkapi, bukan saling bersaing," kata Dubes Meidyatama melalui keterangan tertulis dari KBRI Bucharest usai resepsi diplomatik memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI nan digelar KBRI Bucharest pada Kamis (17/9), dikutip dari Antara.

Dia menjelaskan pada 2022 Indonesia merupakan mitra jual beli terbesar kelima Rumania di Asia Tenggara. Perdagangan bilateral kedua negara terus menunjukkan tren peningkatan hingga mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah pada periode Januari-Juli 2026. Perkembangan positif ini membuka kesempatan bagi Indonesia untuk menjadi salah satu mitra jual beli utama Rumania di area ASEAN.

Dalam kesempatan tersebut, Meidyatama juga menekankan pentingnya support Rumania terhadap percepatan proses ratifikasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA). Ratifikasi ini diharapkan dapat memperluas akses pasar serta membuka kesempatan perdagangan dan investasi antara Indonesia dengan sejumlah negara Uni Eropa, termasuk Rumania.

Sementara itu, Secretary of State for Strategic and Global Affairs Kementerian Luar Negeri Rumania Ana Cristina Tinca menegaskan sektor perdagangan merupakan salah satu bagian kerja sama nan sangat krusial dan potensial bagi kedua negara.

Menurutnya, kesempatan kerja sama tersebut juga dapat terus dikembangkan dalam kerangka hubungan Uni Eropa dan ASEAN.

Berdasarkan info pemerintah, nilai perdagangan bilateral kedua negara meningkat signifikan dari USD 158,5 juta (sekitar Rp 2,60 triliun) pada 2022 menjadi USD 317,7 juta (Rp 5,21 triliun) pada 2025 dengan surplus di pihak Indonesia.

Tren positif bersambung pada Januari-Juli 2026 dengan nilai perdagangan mencapai USD 571,6 juta (Rp 9,37 triliun), alias melonjak sekitar 240 persen dibandingkan periode nan sama tahun sebelumnya nan ada di USD 168 juta (Rp2,75 triliun).

Ekspor Indonesia ke Rumania pada periode tersebut mencapai USD 541,1 juta (Rp 8,87 triliun), melampaui total nilai perdagangan sepanjang 2025.

Sejumlah partai politik nonparlemen menolak rencana kenaikan periode pemisah parlemen alias parliamentary threshold (PT) menjadi 5 persen dalam RUU Pemilu. Mereka menilai kenaikan PT berpotensi membikin semakin banyak bunyi sah pemilih tidak terkonversi menjadi bangku di DPR.

Wakil Ketua Umum Partai Hanura Patrice Rio Capella mengatakan kenaikan PT menjadi 5 persen tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai periode pemisah parlemen.

Partai Hanura, kata Rio, menilai kenaikan PT tersebut perlu mempunyai dasar kerasionalan dan argumentasi konstitusional nan jelas, terutama setelah adanya Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023.

“Saya tidak percaya para ketum partai koalisi sepakat meningkatkan PT menjadi 5 persen, coba tanya lah pada Ketum partai nan datang apa mereka sepakat 5 persen, saya engga yakin. Namun jika itu betul terjadi ini bukti para pendukung parpol koalisi arogan, mengangkangi apalagi melenceng dari Putusan MK,” kata Rio dalam keterangannya, Sabtu (19/9).

Rio mengatakan Hanura tetap bakal memandang formula nan digunakan dalam menentukan besaran PT sebelum mengambil sikap lebih lanjut.

“Kalau didasarkan pada putusan MK maka suka tidak suka diakui tidak diakui, PT 4 persen tidak mempunyai dasar logis nan jelas. nan logika hukumnya adalah PT-nya tidak lewat 4 persen dan tidak tetap 4 persen,” ujar Rio.

Menurut Rio, partai nonparlemen juga perlu dilibatkan dalam pembahasan perubahan patokan tersebut.

“Setahu saya sampai hari ini, partai nonparlemen tidak alias belum dilibatkan, mungkin setelah ini kita belum tahu,” ungkap Rio.

Dia mengatakan partai nonparlemen mempunyai jumlah bunyi nan signifikan pada Pemilu 2024. Menurutnya, jika bunyi delapan partai nonparlemen digabungkan, jumlahnya mencapai lebih dari 17 juta bunyi nan tidak terakomodasi dalam perolehan bangku DPR.

“Sebaiknya DPR jangan melenceng dari pedoman nan telah diputuskan MK. Rujukannya kudu itu, kita bernegara ini ada patokan dan landasan konstitusional nan sama-sama telah kita sepakati,” ungkapnya.

Penolakan serupa disampaikan Sekjen Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Menurut Ferry, kenaikan PT justru berpotensi meningkatkan disproporsionalitas hasil pemilu.

“Peningkatan PT menjadi 5% tidak sejalan dengan putusan MK nan mendorong adanya perumusan ulang besaran PT nan bisa menjaga proporsionalitas hasil pemilu dan bunyi terbuang,” kata Ferry saat dikonfirmasi.

“Peningkatan PT menjadi 5% berpotensi pada meningkatnya disproporsionalitas hasil pemilu,” sambungnya.

Ferry juga mempertanyakan efektivitas PT dalam menyederhanakan sistem kepartaian. Menurut dia, penerapan PT selama beberapa pemilu tidak otomatis mengurangi jumlah partai politik nan duduk di DPR.

“PT terbukti kandas menyederhanakan partai politik nya. PT nan tadinya diperuntukan untuk menyederhanakan sistem kepartaian kita, faktanya dalam beberapa kali pemilu terjadi penambahan jumlah partai nan duduk di DPR,” kata Ferry.

“Yang paling prinsip adalah disproporsionalitas hasil pemilu. Banyaknya bunyi terbuang nan tidak bisa dikonversi menjadi bangku mengalami peningkatan dari pemilu ke pemilu. 2019 bunyi terbuang 13,5 juta dan di 2024 kemarin 17,3 juta. Sehingga kita mengabaikan bunyi rakyat nan punya otoritas dan mandat kedaulatan rakyat dalam pemilu,” sambungnya.

Karena itu, Ferry meminta besaran PT dikaji kembali dengan mempertimbangkan sistem pemilu proporsional dan jumlah bangku di setiap wilayah pemilihan.

“Oleh lantaran itu, mengenai PT perlu dikaji kembali pasca putusan MK 116, dengan melahirkan periode pemisah nan efektif dengan memperhatikan sistem pemilu proporsional, dengan tidak mengabaikan bunyi rakyat nan terbuang dan berasas besaran alokasi bangku per dapil nya. Agar tidak terjadi pengabaian, seluruh personil DPR dan Partai Politik kudu memegang teguh Asas Erga Omnes, ialah prinsip bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berkarakter final dan mengikat bagi semua pihak. Pengabaian terhadap putusan MK merupakan pelanggaran serius terhadap Asas Supremasi Konstitusi (Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945) dan secara langsung merusak fondasi negara hukum,” jelasnya.

Perindo, kata Ferry, juga memandang opsi tanpa PT alias PT sebesar 1 persen sebagai salah satu pilihan nan perlu dipertimbangkan.

“Melihat kondisi demikian dan penerapan periode pemisah nan efektif, dengan mengedepankan dimensi representasi untuk menjaga proporsionalitas hasil pemilu, maka usulan non PT alias PT 1% menjadi aspek nan perlu dipertimbangkan dengan argumen dalam prinsip kerakyatan nan menempatkan rakyat pemilik kedaulatan, tentunya nan menjadi krusial adalah jangan sampai terjadi pengabaian terhadap bunyi rakyat. Jangan sampai penerapan PT banyaknya bunyi rakyat terbuang, apalagi kita menggunakan sistem proporsional,” kata dia.

Ketua Umum Partai Gema Bangsa Ahmad Rofiq juga mempertanyakan rencana kenaikan PT menjadi 5 persen. Dia menilai pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan kembali besaran PT agar tidak menghilangkan bunyi sah pemilih.

“Kalo argumen pemilu direduksi hanya untuk efisiensi penyelenggaraan bernegara kenapa tidak 10% saja sekalian? Biar pada bertumbangan partai-partai di parlemen dan dapat diringkas menjadi 3 partai saja,” tuturnya.

Karena itu, Gema Bangsa meminta para legislator tetap mengedepankan prinsip kedaulatan rakyat dalam pembentukan UU Pemilu.

“Gema bangsa berambisi bahwa para legislator dalam pembuatan undang undang pemilu kelak kudu lebih mengedepankan pada UUD 1945 secara komprehensif dan bertanggung jawab. Artinya tidak boleh ada 1 bunyi pun nan dihilangkan dengan dan atas nama PT. Demokrasi di Indonesia kudu segera diperbaiki agar kualitas kerakyatan betul benar terwujud dan dapat mengantarkan pemimpin-pemimpin nan berbobot dan pemimpin-pemimpin nan lahir atas pilihan rakyat,” sambungnya.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) I Gede Pasek Suardika menilai kenaikan PT menjadi 5 persen bakal semakin memperbesar jumlah bunyi sah nan tidak terkonversi menjadi bangku DPR.

“Jika kesepakatan itu dituangkan menjadi UU maka PT 5 persen inkonstitusional dan ilegal. Sebab putusan MK nan menjadi penafsir otentik dan orisinil atas konstitusi mengenai dengan kedaulatan rakyat dalam pemilu telah menggariskan bahwa kreator UU dalam perihal ini personil DPR RI dari parpol parlemen kudu membikin formulasi pemilu nan menjaga dan memastikan bunyi sah rakyat tidak lenyap alias hangus,” katanya.

Dia mencontohkan penerapan PT 4 persen pada Pemilu sebelumnya telah membikin jutaan bunyi tidak terkonversi menjadi kursi. Karena itu, menurutnya, kenaikan menjadi 5 persen berpotensi membikin jumlah bunyi nan tidak terwakili semakin besar.

“Seharusnya parpol parlemen nan dipercaya rakyat saat ini konsentrasi menjaga kedaulatan rakyat dalam kerakyatan dengan sebaik-baiknya dan bukan mengutak-atik patokan hanya untuk gimana bisa menang dengan langkah mengingkari kedaulatan rakyat,” ungkap dia.

Pertanyakan Alasan

Dia juga mempertanyakan argumen partai parlemen mempertahankan alias meningkatkan PT jika tujuan utamanya adalah penyederhanaan sistem kepartaian.

“Yang tidak lenyap pikir, kenapa parpol parlemen takut sekali menjaga bunyi sah rakyat agar semuanya dihitung? Sudah besar kok tidak percaya diri sehingga memaksakan patokan nan makin menjauh dari petunjuk konstitusi,” ucap Gede Pasek.

“Jika jualannya penyederhanaan politik presidensiil maka sejatinya bukan parpolnya nan disederhanakan, tetapi sistem fraksi di parlemen nan disederhanakan,” sambung dia.

Dia juga mengaitkan sistem pemilu dengan kondisi geografis Indonesia nan mempunyai karakter wilayah dan jumlah masyarakat nan berbeda-beda.

“Sebab Indonesia ini mempunyai spirit Bhinneka Tunggal Ika dan kenusantaraan di mana jumlah penduduknya berbeda satu wilayah dengan wilayah nan lainnya, begitu juga tumbuh kembang partai politiknya,” kata Pasek.

“Jangan sampai Indonesia hanya dikuasai oleh masyarakat padat saja dan mengabaikan eksistensi wilayah nan tidak padat. Dapat dibayangkan beberapa kasus nan terjadi, di sebuah dapil ada caleg suaranya lebih besar memegang amanah kudu kandas ke parlemen hanya lantaran di nasional tidak mencapai PT lampau di wilayah itu diwakili oleh mereka nan mendapatkan. Suara jauh lebih kecil. Itu unfair dan mengingkari amanah rakyat setempat,” sambungnya.

Pasek kemudian mempertanyakan argumen partai politik parlemen mendukung kenaikan PT tersebut.

“Pertanyaan sederhana, kenapa parpol parlemen takut semua bunyi sah rakyat dihitung semua? Kenapa kudu menjegal dengan aturan-aturan nan penuh phobia? Seharusnya mereka percaya diri jika sudah bekerja untuk rakyat tanpa kudu mengakali aturan,” pungkas dia.

Sebelumnya, sejumlah ketua umum partai politik nan tergabung dalam koalisi pemerintah berjumpa untuk membahas RUU Pemilu.

Hal itu disampaikan Sekjen Partai Gerindra Sugiono. Ia mengatakan, dalam pertemuan tersebut Ketua Umum Partai Gerindra alias Presiden Prabowo Subianto diwakili oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

“Iya, jadi kemarin beberapa ketua umum-ketua umum partai ya berkumpul. Partai Gerindra waktu itu diwakili oleh Pak Dasco selaku ketua harian untuk membicarakan mengenai hal-hal nan yang perlu dibicarakan dalam rangka undang-undang pemilu,” kata Sugiono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).

Dalam pertemuan itu, Partai Gerindra menyepakati periode pemisah parlemen alias parliamentary threshold (PT) sebesar 5%.

“Tapi satu perihal nan sepertinya semua sepakat, tapi saya kira saya tidak bisa berbincang atas nama partai-partai lain. Tapi Gerindra juga sepakat soal PT 5%. Seperti juga kemarin Golkar juga menyampaikan ya, PKS juga menyampaikan dan saya kira itu nan kita sepakati,” ujarnya.

Kasus penyalahgunaan narkotika nan menjerat selebgram berinisial JP namalain Jule resmi diselesaikan melalui sistem keadilan restoratif alias Restorative Justice (RJ).

Kasatresnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta, AKP Michael Tandayu, menyatakan Jule berstatus korban penyalahgunaan dan diarahkan untuk menjalani rehabilitasi.

"Untuk empat orang ini, tiga orang ditetapkan tersangka. Nah, untuk selebgram berinisial JP, lantaran peralatan buktinya hanya satu nan terisi dan tiga lainnya lenyap pakai, serta berasas interogasi dan penyelidikan, status di kepolisian kami tetapkan sebagai restorative justice," tutur Michael di kantornya, Sabtu (19/9).

Michael menambahkan, secara hukum, JP diposisikan sebagai pihak nan menjadi korban peredaran gelap unsur adiktif.

"Statusnya JP ini sebagai pemakai, dan secara norma JP ini adalah korban," tambah Michael.

Polisi lampau menyerahkan penanganan kepada lembaga rehabilitasi nan berkuasa untuk tahap pemulihan.

"Selanjutnya JP bakal diasesmen dan kemudian kelak bakal direhabilitasi. Untuk rehabnya, kami serahkan penanganannya kepada BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi)," ucap Michael.

Status norma Jule berbanding terbalik dengan tiga pelaku lainnya, ialah RR, RN, serta seorang laki-laki WNA asal China berinisial XC. Ketiganya ditahan dan dijerat pasal pidana sebagai sindikat dugaan pengedar narkoba nan meraup untung ratusan ribu rupiah per paket sejak beraksi Juli 2026 lalu.

Trans-Jakarta.(MI/Usman Iskandar)

PT Transportasi Jakarta (Trans-Jakarta) menyesuaikan operasional sejumlah jasa pada Minggu (20/9) menyusul rekayasa lampau lintas di area Monas hingga Bundaran HI, Jakarta Pusat.

Kepala Departemen Humas dan CSR Trans-Jakarta Ayu Wardhani mengatakan penyesuaian dilakukan lantaran adanya rekayasa lampau lintas di sejumlah ruas nan dilintasi layanan Trans-Jakarta.

“Kami melakukan penyesuaian operasional jasa dengan adanya penerapan rekayasa lampau lintas untuk mendukung kelancaran aktivitas nan bakal berjalan. Langkah ini diambil untuk menjamin rasa keamanan, kenyamanan dan keselamatan pelanggan,” ujar Ayu.

Sejumlah jasa juga mengalami perubahan waktu mulai operasi. Rute 1R Senen-Tanah Abang, 2Q Stasiun Gondangdia-Balai Kota, dan 5M Kampung Melayu-Tanah Abang via Cikini baru mulai beraksi pukul 10.00 WIB. Sementara itu, sejumlah rute nan melintasi area Monas hingga Bundaran HI mengalami modifikasi pada pukul 05.00-09.00 WIB.

Rute 1 Blok M-Kota dialihkan melalui Koridor 9 dan 13 via tol dalam kota. Layanan tetap melayani sejumlah halte, antara lain Petojo, Tarakan dan Tomang Raya, Kota Bambu, Kemanggisan, Petamburan, Simpang Kuningan, Tegal Parang, Pancoran, Tegal Mampang, Rawa Barat, hingga Pasar Santa.

Rute ini sementara tidak melayani area Monas hingga Kejaksaan Agung dan ASEAN. Rute 1A Pantai Maju-Balai Kota dialihkan dengan melayani Halte Pecenongan dan Juanda. Layanan sementara tidak melayani Halte Monumen Nasional dan Balai Kota.

Rute 2 Pulo Gadung-Monumen Nasional sementara tidak melayani Halte Monumen Nasional, Balai Kota, dan Gambir 2. Adapun Rute 2A Pulo Gadung-Rawa Buaya dialihkan melalui Juanda dengan melayani Halte Gambir, Istiqlal, Juanda, dan Pecenongan, serta tidak melayani Halte Balai Kota dan Gambir 2.

Perubahan juga bertindak pada Rute 3 Kalideres-Monumen Nasional via Veteran nan dialihkan melalui Pecenongan dan Juanda. Rute ini sementara tidak melayani Halte Monumen Nasional. Rute 5C Cililitan-Juanda dialihkan melalui Halte Istiqlal dan Gambir, sehingga sementara tidak melayani Halte Monumen Nasional dan Balai Kota.

Hal serupa diterapkan pada Rute 7F Kampung Rambutan-Juanda via Cempaka Putih nan dialihkan melalui Istiqlal dan Gambir. Untuk Rute 14A Monumen Nasional-Jakarta International Stadium, jasa sementara tidak melayani Halte Monumen Nasional pada pukul 05.00-09.00 WIB.

Sementara itu, Rute 51ST Shuttle HBKB Ancol pada pukul 05.00-08.00 WIB dialihkan melalui Lapangan Banteng. Rute tersebut sementara tidak melayani area Monas hingga Bundaran Senayan. “Trans-Jakarta memastikan jasa lainnya nan biasa beraksi saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) tetap berjalan,” pungkas Ayu. (Far/P-3)

Romo Bayu Suryo Adiwinata(Dok YouTube. )

KAWASAN wisata budaya Padepokan Giri Kedaton Nuswantoro di Kabupaten Subang, Jawa Barat, sekarang menarik perhatian publik hingga kancah internasional. Di kembali kemegahan arsitektur bergaya kerajaan tersebut, tersimpan kisah perjuangan sang pendiri dan perancangnya, Romo Bayu Suryo Adiwinata.

Kisah perjalanan hidup Romo Bayu terungkap melalui wawancara eksklusif berbareng Elhan Zakaria dalam kanal podcast berjudul “Di Balik Gerbang Istana Giri Kedaton Nuswantoro: Dari Perjuangan Hingga Mewujudkan Giri Kedaton Nuswantoro”.

Dalam sesi berdurasi sekitar 40 menit itu, Romo Bayu memaparkan lika-liku perjuangannya nan penuh tantangan. Terkait perbincangan tersebut, Elhan Zakaria menyampaikan apresiasi sekaligus pandangannya mengenai pencapaian sang pendiri.

“Saya berterima kasih diberikan kesempatan wawancara langsung dengan Romo. Tidak heran banyak orang nan merasa iri terhadap kesuksesan nan Beliau raih,” ujar Elhan.

Selain itu, Elhan turut menanggapi dinamika sosial nan mengiringi perjalanan Padepokan Giri Kedaton, termasuk adanya pihak-pihak nan menyebarkan info keliru.

Selain itu, Elhan turut menanggapi dinamika sosial nan mengiringi perjalanan Padepokan Giri Kedaton, termasuk adanya pihak-pihak nan menyebarkan info keliru.

“Saya prihatin memandang mereka nan awalnya mengikuti Romo, namun tidak konsisten hingga tujuannya gagal. Rasa kecewa itu berubah menjadi iri dan berujung pada pembuatan buletin nan miring terhadap Romo. Saya sangat menyayangkan perihal ini,” tambahnya.

Pendirian Padepokan Giri Kedaton Nuswantoro dinilai bukan sekadar proyek pembangunan bentuk semata, melainkan bentuk nyata dari ketabahan, kesabaran, serta kepercayaan dalam mengatasi beragam kesulitan hidup hingga menghasilkan karya. (E-4)

Peta Jalur Gaza dan Israel.(Al Jazeera)

KEMARAHAN publik di Israel meledak menyusul penayangan movie dokumenter berjudul NAZA. Namun, di kembali hiruk-pikuk reaksi emosional tersebut, terdapat realita pahit nan susah dibantah: kesaksian mengenai nan terjadi di Jalur Gaza, Palestina menunjukkan ada indikasi kuat kejahatan perang nan dilakukan oleh militer Israel (IDF).

Meskipun banyak penduduk Israel belum menonton movie tersebut, opini publik telah terbentuk melalui reaksi keras dari kalangan politik dan militer. Kepala Staf IDF, Eyal Zamir, apalagi memerintahkan penyelidikan untuk mengungkap identitas 24 tentara dan perwira intelijen nan diwawancarai dalam movie tersebut dengan wajah tersembunyi.

Langkah itu dinilai sebagai upaya pembungkaman dan 'perburuan penyihir' terhadap mereka nan berani bersuara. Di sisi lain, pemerintah di bawah Benjamin Netanyahu dianggap memanfaatkan kontroversi ini untuk mengalihkan rumor kegagalan keamanan pada tragedi 7 Oktober menjadi kejuaraan patriotisme tiruan menjelang pemilu.

Antara Hasbara dan Realitas di Lapangan

Perdebatan domestik di Israel saat ini lebih terfokus pada masalah hasbara (diplomasi publik) dan potensi kerusakan gambaran internasional Israel. Padahal, kerusakan gambaran terbesar justru datang dari pernyataan liar para menteri kabinet dan persekusi terhadap kreator film, termasuk Yuval Abraham, salah satu sutradara NAZA.

Investigasi nan diterbitkan oleh media seperti Haaretz sebelumnya menyajikan temuan keras mengenai akibat perang, termasuk cedera moral yang dialami oleh para tentara nan terlibat. Film NAZA memicu pertanyaan mengenai standar profesionalisme lantaran dianggap mencampuradukkan kewartawanan dengan aktivisme politik serta penggunaan istilah NAZA yang secara fonetik mirip dengan penggabungan kata Nazis dan Gaza.

Dugaan Kejahatan Perang nan Sistematis

Terlepas dari perdebatan mengenai movie tersebut, kebenaran di lapangan menunjukkan pola nan mengkhawatirkan selama operasi militer di Gaza:

• Aturan Keterlibatan nan Longgar: Banyak penduduk Palestina ditembak hanya lantaran melewati garis imajiner nan tidak mereka ketahui.
• Otorisasi Kerusakan Kolateral nan Luas: Serangan sering kali tetap dijalankan meskipun ada akibat jatuhnya korban sipil dalam jumlah besar.
• Penghancuran Infrastruktur Sistematis: Penghancuran rumah dan prasarana sipil terus bersambung dengan argumen mencegah pembangunan kembali permukiman Palestina di dekat kota-kota Israel.

Beberapa perwira militer dalam wawancara anonim mengonfirmasi bahwa pada bulan-bulan pertama perang, terjadi tindakan sadis nan merupakan inisiatif dari bawah maupun pengarahan dari atas. Hal ini memperkuat konklusi bahwa Israel melakukan kejahatan perang di Gaza, baik melalui tindakan perseorangan tentara maupun operasi unit nan merupakan bagian dari sistem nan lebih luas.

Refleksi dan Masa Depan

Meskipun tuduhan genosida tetap menjadi perdebatan di kalangan ahli, bukti-bukti mengenai pelanggaran norma perang sudah cukup untuk menuntut refleksi diri dari bangsa Israel. Alih-alih melakukan persekusi internal terhadap kreator film, Israel semestinya memandang langsung pada realitas nan terjadi guna mencegah terulangnya kesalahan dan kesalahan moral di masa depan.

Kehebohan seputar movie NAZA mungkin membantu Netanyahu menggalang pedoman pemilihnya, tetapi tidak bakal mengubah fakta-fakta nan telah terjadi di medan perang Gaza. (Haaretz/I-2)