Puspadaya Perindo Edukasi Ruang Aman Perempuan di Kelapa Gading

JAKARTA – Maraknya kasus kekerasan terhadap wanita mendorong peningkatan kesadaran bakal pentingnya ruang kondusif di lingkungan sosial maupun domestik. Ancaman tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga merambah ranah individual hingga ruang digital.

Data Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2025 menyebut, sebanyak 337.961 kasus kekerasan terjadi dalam ranah personal. Di sisi lain, perkembangan teknologi juga memunculkan pola kejahatan baru, termasuk jaringan predator lintas negara nan memanfaatkan platform daring.

Hal ini mendorong Puspadaya Perindo menghadirkan program edukasi berjudul Sapa Ruang Aman (Saruang) nan menyasar golongan PKK Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (22/4/2026).

Camat Kelapa Gading, Anita Permatasari, mengatakan, program tersebut krusial sebagai upaya pencegahan berbasis edukasi di tingkat komunitas.

“Program ini merupakan corak edukasi juga kepada Ibu PKK di Kecamatan Kelapa Gading. Meskipun kekerasan adalah perihal nan kita hindari, tapi saya berambisi program ini terus ada agar dapat mencegah tindakan ini terjadi di sekitar kita,” ujar Anita.

Dalam aktivitas tersebut, Bendahara Umum Puspadaya Perindo Rahmi A. Kamila memaparkan beragam corak kekerasan, termasuk kekerasan berbasis kelamin di ruang digital.

“Sayangnya, pada saat ini perilaku kekerasan bukan hanya satu jenis kekerasan saja tetapi juga bisa menjadi campuran dari kekerasan, misalnya kekerasan seksual dan juga kekerasan pada ruang digital (cyber),” ujar Rahmi.

Dia juga menekankan pentingnya keberanian wanita untuk mengenali dan merespons potensi kekerasan di sekitarnya.

“Pada akhirnya wanita kudu berani bersuara sehingga kekerasan dapat kita sadari dan hindari. Terus berkarya tanpa rasa takut,” ucapnya.

Ilustrasi Lapangan Penumpukan di IPC Terminal Petikemas, Jakarta. (Foto: dok Pelindo)

SURABAYA – Industri logistik dunia menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya energi, gangguan rantai pasok, serta ketegangan geopolitik. Di tengah situasi tersebut, keahlian sejumlah Terminal Peti Kemas (TPK) domestik justru menunjukkan tren positif pada Triwulan I 2026.

Data nan dihimpun dari PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) terdapat 10 terminal nan bisa melampaui sasaran hingga Maret 2026. Terminal peti kemas (TPK) tersebut ialah TPK Nilam nan mencapai sasaran 118,24 persen, TPK Semarang 117,26 persen, TPK Sorong 109,02 persen, TPK Kendari 107,03 persen, TPK Teluk Lamong 105,1 persen, TPK Merauke 103,86 persen, TPK Surabaya 102,09 persen, TPK Jayapura 101,36 persen, TPK Makassar 100,75 persen, dan IPC Terminal Petikemas 100,6 persen.

Capaian ini mencerminkan tingginya aktivitas bongkar muat serta meningkatnya arus pengedaran peralatan di masing-masing daerah, termasuk wilayah timur Indonesia.

Di PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) Merauke salah satunya, arus peti kemas meningkat sekitar 10 persen. Kepala Cabang PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) Merauke, Puji Harmoko, mengatakan peningkatan tersebut seiring penetapan Merauke sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Peningkatan ini seiring penetapan Merauke sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Banyak material pembangunan dan perangkat berat masuk dari Pulau Jawa,” kata Puji Harmoko saat dihubungi, Senin (20/4/2026).

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk pembaruan buletin terbaru setiap hari

Follow

Pesan Khusus Jan Valacai untuk Pemenang IBW 2026 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ajang Indonesia's Beauty Women 2026 kembali digelar pada Rabu (22/4/2026). Mengusung tema The Essence of Her, aktivitas ini memberikan apresiasi kepada 12 wanita Indonesia nan menginspirasi masyarakat luas.

Country Manager BTL Aesthetics Indonesia, Jan Valacai, mengungkapkan bahwa kehadiran pihaknya dalam aktivitas tersebut merupakan corak komitmen untuk mendukung wanita Indonesia dalam meraih angan mereka.

“BTL Aesthetics konsentrasi pada kesehatan dan kecantikan. Dan tentu semua wanita di Indonesia mau sehat dan cantik,” ujar Jan Valacai saat ditemui di sela-sela acara.

Menurut Jan, arena Indonesia’s Beauty Women mempunyai nilai nan sangat krusial bagi industri kecantikan Tanah Air. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak mau melewatkan kesempatan untuk berperan-serta dalam aktivitas tersebut.

“Kami selalu mendukung aktivitas seperti ini. Indonesia’s Beauty Women sangat penting,” tuturnya.

Lebih lanjut, Jan menjelaskan keselarasan antara nilai merek BTL Aesthetics dengan arena IBW. Menurutnya, aktivitas ini menjadi wadah nan mempertemukan beragam figur inspiratif, mulai dari selebritas hingga pengusaha.

“Ada banyak artis, ada banyak entrepreneur. Itu sebabnya BTL mau mendukung, dan ini juga krusial untuk visibilitas,” jelasnya.

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menikmati makan siang berbareng para praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Selasa (21/4).

Para praja tersebut tengah melakukan pengabdian untuk membantu percepatan pemulihan pascabencana di wilayah tersebut. Kegiatan makan siang berjalan sederhana namun penuh kehangatan. Mendagri duduk berbareng para praja tanpa sekat, berbincang santuy sembari menikmati hidangan.

Selain Mendagri, aktivitas makan berbareng ini juga diikuti Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi.

Para praja tersebut tergabung dalam gelombang ketiga penugasan praja IPDN nan terdiri dari 731 praja pratama alias tingkat satu. Pada penugasan gelombang pertama, konsentrasi utama penanganan adalah pembersihan area perkantoran.

Sementara itu gelombang kedua memperluas cakupan hingga ke lingkungan masyarakat. Adapun gelombang ketiga difokuskan pada penanganan letak nan tetap terdampak berat, terutama akibat endapan lumpur.

Dalam arahannya, Mendagri mengapresiasi keahlian praja IPDN nan dinilai sukses membersihkan lumpur sisa banjir, baik di kompleks perkantoran Kabupaten Aceh Tamiang maupun di lingkungan permukiman sekitar.

"Jadi sudah bagus lantaran adik-adik juga bekerja bagus juga ya," ujar Mendagri.

Mendagri menyampaikan terima kasih lantaran para praja, mulai dari penugasan gelombang pertama hingga ketiga, tidak melakukan pelanggaran, sehingga bisa menjaga nama baik IPDN di Kabupaten Aceh Tamiang.

"Oleh lantaran itulah, Bapak Wakil Gubernur memberikan ucapan terima kasih dalam corak makan berbareng dan juga pangkas sapi satu unik untuk praja IPDN," ucap Mendagri.

Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan motivasi kepada para praja IPDN agar terus semangat menjalani proses pendidikan dan pengabdian. Ia juga menyampaikan terima kasih atas kontribusi para praja dalam membantu penanganan pascabencana di Aceh Tamiang.

"[Nanti kalau] kembali ke kampus, belajar, lebih giat lagi. Terus bekerja untuk masyarakat, bekerja untuk kemajuan negara kita," kata Pratikno.

(har)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]

JAKARTA — YouTube bakal mulai menerapkan pemisah usia minimum 16 tahun di Indonesia sebagai bagian dari komitmennya terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Komitmen platform berbagi video milik Google itu disampaikan dalam konvensi pers di Kementerian Komunikasi dan Digital, Rabu (22/4/2026).

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan bahwa pemerintah mengapresiasi langkah YouTube lantaran telah menyerahkan surat kepatuhan secara langsung. Dengan penyerahan tersebut, Google kembali menegaskan komitmennya untuk mematuhi izin nan bertindak di Indonesia.

“Pada intinya kami mau menyampaikan bahwa hari ini Pemerintah mengapresiasi lantaran YouTube di bawah Google sudah menyampaikan surat kepatuhan,” ujar Meutya.

Disebutkan, sejak awal Google memang menyatakan kemauan untuk bekerja sama dan alim terhadap norma di Indonesia, meski memerlukan waktu untuk melakukan sejumlah penyesuaian pada platformnya. Meutya menjelaskan bahwa perubahan nan saat ini sudah terlihat adalah penerapan notifikasi pemisah usia minimum 16 tahun di platform YouTube. Selain itu, YouTube juga telah menyampaikan rencana untuk melakukan deaktivasi terhadap sejumlah akun, serta ke depan bakal mengeliminasi iklan-iklan nan menargetkan anak-anak dan remaja.

"Hari ini memang secara perubahan kasat matanya nan bisa dilihat adalah notifikasi alias pemberitahuan pemisah usia minimum 16 tahun sudah dilakukan oleh platform YouTube. Berikutnya, YouTube juga sudah memberikan rencana untuk deaktivasi akun-akun dan juga menyampaikan bakal mengeliminasi iklan-iklan nan menargetkan anak-anak dan remaja ke depannya," jelasnya.

Lebih lanjut, disebutkan bahwa hingga saat ini terdapat tujuh platform digital nan telah menyatakan komitmen kepatuhan terhadap PP Tunas, di antaranya adalah X, Bigo Live, Meta (Instagram, Facebook, dan Threads), TikTok, serta YouTube.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra merespons pelaporan terhadap akademisi Feri Amsari hingga Ubedilah Badrun ke polisi usai kritik pemerintahan Prabowo Subianto.

Yusril menegaskan bahwa akademisi bebas mengkritik kebijakan pemerintah lantaran perihal itu tidak dilarang.

"Kalau akademisi, dia bebas saja untuk mengkritik pemerintah, ya, tidak ada nan melarang, tidak ada nan menghalang-halangi perihal itu," kata Yusril mengutip Antara, Rabu (22/4).

Mengenai sebagian akademisi nan menyampaikan kritik berstatus aparatur sipil negara (ASN), Yusril mengatakan semestinya sistem etik didahulukan untuk menilai ada alias tidaknya pelanggaran, alih-alih langsung dipidanakan.

"Kalau etik mengatakan tidak ada pelanggaran etik, ya, apalagi? Apa dasarnya mau melakukan investigasi pidana?" tuturnya.

Menurut Yusril, penegakan etik umumnya didahulukan daripada pidana, selain ditemukan bukti pelanggaran norma lain, seperti penghasutan.

"Kalau penghasutan itu memang delik pidana. Itu agak repot, tapi saya kira bukan delik penghasutan, orang berpendapat, tidak bisa dihalang-halangi," ucapnya.

Di sisi lain, Yusril mengingatkan bahwa setiap orang berkuasa melaporkan pihak lain. Walaupun begitu, setiap laporan polisi mesti melalui serangkaian proses untuk mempelajari sah alias tidaknya laporan itu dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Ia mengatakan para akademisi nan dilaporkan ke polisi sebaiknya mengikuti rangkaian pemrosesan laporan, termasuk ketika dimintai keterangan. Dalam forum itu, akademisi tersebut dapat menyampaikan klarifikasi.

"Siapa pun, baik dia akademisi ataupun bukan, jika polisi kemudian mempelajari kemudian diundang, ya, bukan dipanggil, diundang untuk klarifikasi, saran saya datang aja. Diklarifikasi masalah itu. Syukur-syukur sesudah diklarifikasi tidak perlu ditingkatkan ke langkah penyelidikan ataupun langkah penyidikan," ucapnya.

(tim/dal)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]

Surabaya, CNN Indonesia --

Di antara ribuan calon jemaah haji nan bakal berangkat ke Tanah Suci dalam waktu dekat, sosok Nikmatur Syafaroh (16) mencuri perhatian. Remaja putri itu tercatat sebagai jemaah haji termuda nan tergabung dalam kloter 05 asal Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Santriwati Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan ini adalah jemaah haji pengganti. Ia berangkat ke Tanah Suci, Mekkah, menggantikan ibu nan telah meninggal bumi tahun lalu.

Kini, siswi kelas Kelas X SMK itu berangkat naik haji berdua dengan ayahnya.

"Saya menggantikan orang tua. Ibu. Jadi tahun ini berangkat sama ayah berdua. Ibu udah meninggal tahun 2025," kata Syafa, sapaannya, saat berbincang dengan CNNIndonesia.com di Asrama Haji Embarkasi Sukolilo, Surabaya, Rabu (22/4).

Syafa mengaku perasaannya kombinasi aduk, antara senang sekaligus sedih. 

Ia merasa beruntung bisa menunaikan Rukun Islam kelima saat tetap muda, namun di sisi lain Syafa sedih lantaran ketidakhadiran ibu di sisinya.

"Senang, tapi ya sedih gitu. Ya kan enggak ada orang tuanya. Enggak ada ibu. Pasti ada angan khusus, ya semoga ibu diterima di sisi-Nya dan semoga masuk surga," ucapnya.

Saat ditanya soal persiapan, Syafa fokus pada mengaji dan memperdalam manasik. Sementara persiapan bentuk dan olahraga sengaja dikesampingaknnya.

Perjuangan family petani mencicil naik haji

Syafa mengungkap ayahnya adalah seorang petani, dan almarhumah ibunya hanya ibu rumah tangga.

Dia menjelaskan kedua orang tuanya berjuang menyisihkan duit sedikit demi sedikit untuk mendaftar haji sejak 2012 silam. 

Bagi Syafa, memandang perjuangan ayah dan ibunya mengumpulkan rupiah demi rupiah adalah pelajaran hidup nan luar biasa.

"Tahu (perjuangannya). Nabung, nabung itu dari lama. Ayah saya petani, ibu rumah tangga," ucapnya.

Syafa juga sempat dihinggapi rasa dilema saat mau berpamitan dari pesantren. Pasalnya dia beriktikad tidak kembali ke pondok setelah menunaikan ibadah haji nanti, lantaran mau menemani ayah di rumah.

Namun, nasihat dari Nyai di Pesantren Sidogiri akhirnya menguatkan tekadnya untuk tetap menuntut pengetahuan sepulang dari Tanah Suci nanti. 

"Enggak mau kembali ke pondok lagi setelah haji, soalnya mau nemenin ayah. Kan itu iba ayah kan. Terus Bu Nyai bilang eh iba ibunya. Kalau di pondok itu pahalanya lebih besar gitu. Suruh mondok lagi. Akhirnya saya mau," ujarnya.

Jemaah haji Gen-Z

Meski berangkat haji di usia muda, ada satu perihal nan ditolak Syafa dengan tegas, dia tak mau ada gelar 'hajah' di depan namanya. Kesombongan tak bisa mengalahkan kerendahan hatinya.

"Enggak mau [dipanggil hajah]. Dipanggil nama biasa aja," kata Syafa.

Selain itu, Syafa juga tetaplah remaja Gen-Z biasa nan mempunyai daftar kemauan layaknya anak muda lain.

Ia sudah membayangkan bakal berburu oleh-oleh unik Arab Saudi untuk teman-temannya.

"Ada nan nitip baju, ada nan nitip jajan gitu. Baju abaya," kata dia.

(frd/kid)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia --

Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Saiful Mujani dilaporkan ke Polda Metro Jaya mengenai dugaan penghasutan melawan penguasa buntut pernyataan nan dituduh membujuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.

Tak hanya itu, Saiful juga dilaporkan atas dugaan makar mengenai pernyataan nan disampaikan saat aktivitas Halal Bihalal Pengamat beberapa waktu lampau itu.

Namun, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan laporan makar hingga penghasutan untuk Saiful Mujani jelas tak berdasar. Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) itu bahkan mengatakan pernyataan Saiful Mujani dijamin oleh konstitusi.

"Pernyataan dia (Saiful Mujani) dari perspektif konstitusi diwadahi," kata Mahfud mengutip akun Youtube resmi Mahfud MD Official yang ditayangkan Rabu (22/4).

Dalam wawancara podcast yang dihadiri Saiful Mujani tersebut, Mahfud menyinggung UUD 1945 pasal 28, pasal 28 E hingga pasal 28 E ayat 3 nan secara garis besar menyatakan pendapat alias sikap politik adalah kewenangan asasi dan dijamin konstitusi.

"Jadi orang bersikap itu punya dasar konstitusi," kata Mahfud.

"Jadi tetap kudu dilindungi. Sekarang ada Undang-undangnya, UU 9 tahun 1998 dilindungi dia (Saiful) untuk menyatakan pendapat di depan umum," tambah Mahfud.

Mahfud menjabarkan penguasa alias Presiden juga punya Undang-undang terkait cara menggantinya.

"Kalau konvensional ada UU pemilu, UU MD3, hingga UU MK tentang impeachment dan sebagainya. Jadi sama dilindungi. Oleh karena itu, apa nan dikatakan Saiful Mujani dikaitkan dengan makar itu enggak ketemu," tegas Mahfud.

Mahfud menjelaskan dalam aturan, arti makar itu kudu terpenuhi unsur alias delik pidananya. Mahfud kemudian mengutip Pasal 193 UU No. 1 Tahun 2023 soal tindak pidana menggulingkan pemerintah.

"Itu jelas nan maksud menggulingkan itu pertama meniadakan susunan pemerintah, dan kedua mengganti pemerintahan. Nah dia (Saiful) memang mau meniadakan pemerintah? pernyataan Saiful kemarin membikin susunan pemerintah? Ini susunan pemerintah tidak ada. Hanya menyatakan pendapat. Enggak bisa," kata Mahfud.

Mahfud kemudian menyinggung peristiwa Jenderal Soemitro Sastrodihardjo lewat Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) tahun 1974. Kala itu, menurut Mahfud, Soemitro sudah menyusun susunan pemerintah, sehingga gerakan Soemitro disebut sebagai makar.

Selain itu, Mahfud juga mengutip pasal 191 mengenai makar nan menjelaskan soal makar bentuk dengan menahan presiden hingga membikin presiden tidak bisa bekerja.

"Kalau pasal 191 soal makar secara bentuk ini jelas enggak ada," kata Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud juga menyinggung pasal 192 mengenai makar nan berupaya mau mengalihkan wilayah RI ke pihak asing hingga aktivitas separatisme nan menyebabkan kedaulatan hilang. Terkait pasal ini, Mahfud menekankan tidak pernah dilakukan Saiful Mujani.

Lebih lanjut, Mahfud juga menilai pernyataan seperti Saiful Mujani ini sudah pernah terlontar di rezim-rezim sebelum Prabowo.

"Jadi menurut saya tuduhan makar itu mengada-ada ke Saiful. Lagian sejak awal pemerintahan, statement seperti pak Saiful banyak kok. Misal dulu ada nan minta Habibi turun, Habibie enggak becus, enggak diapa-apain kok. Demo Gus Dur turun lantaran tak layak jadi presiden, SBY 10 tahun didemo minta turun, enggak apa-apa kok. Masak sekarang (pernyataan Saiful) dipermasalahkan makar?," ujar Mahfud.

"Ini tidak fair, buang-uang waktu, enggak ada makar di kasus ini. Orang menyatakan pendapat dilindungi konstitusi. Selama tidak ada pelanggaran pidana lakukan apa saja. Buat petisi lah dan lainnya," kata Mahfud.

Mahfud lampau menyinggung Nahdlatul Ulama pernah membikin putusan Munas Alim Ulama Cirebon nan mengeluarkan fatwa rakyat tidak perlu bayar pajak jika korupsi tidak diberantas.

"NU dituduh makar? Enggak kan. Padahal itu menyuruh rakyat tidak alim UU. Enggak diapa-apain kok. Karena memang menyatakan pendapat dilindungi UU," kata Mahfud.

Mahfud juga membantah tuduhan pasal penghasutan nan dialamatkan ke Saiful Mujani. Mahfud menilai di dalam penghasutan dijelaskan soal perbuatan menghasut atau membujuk orang lain untuk melakukan sebuah tindak pidana.

Dalam kasus, Saiful Mujani, Mahfud yakin betul, tidak ada niat Saiful untuk melakukan perihal tersebut.

"Seumpama iya pun kudu ada unsur melalui kekerasan, kekerasannya apa nan dibuat Saiful Mujani?," kata Mahfud.

Mahfud lalu meminta agar pelaporan dan tudingan soal makar dan penghasutan di kembali pendapat seseorang disetop. Pasalnya bakal membikin preseden nan jelek untuk rezim-rezim selanjutnya.

"Dikit-dikit masalah norma akhirnya orang terbiasa pakai norma untuk membungkam dan mengkriminalisasi orang lain. Bahaya, akhirnya penguasa setelahnya juga jadi ikutan. Kemarin ngelakuin itu kok enggak apa-apa. Dia kriminalisasi nan lain terus begitu saja," demikian Mahfud.

(tim/dal)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]

Jakarta -

Sebanyak 8 terdakwa kasus pemerasan pengurusan izin tenaga kerja asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) divonis 4–7,5 tahun penjara. Hakim menyatakan para terdakwa bersalah melakukan pemerasan mengenai pengurusan izin TKA tersebut.

"Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama nan dilakukan secara terus-menerus sebagai perbuatan nan dilanjutkan sebagaimana dakwaan pengganti pertama," ujar ketua majelis pengadil Lucy Ermawati saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

Hakim menyatakan para terdakwa melakukan pemerasan ke pemasok perusahaan pengurusan izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di lingkungan Kemnaker periode 2017–2025. Nilainya mencapai Rp 130 miliar.

"Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan," ujar hakim.

Pertimbangan memberatkan vonis adalah terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, serta menikmati duit hasil tindak pidana korupsi. Sementara pertimbangan meringankan vonis adalah terdakwa bertindak sopan di persidangan, berterus terang dalam perkara ini, mempunyai tanggungan keluarga, serta telah mengembalikan seluruh duit nan diterima.

Hakim menyatakan para terdakwa bersalah melanggar Pasal 12e juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Berikut ini vonis komplit 8 terdakwa dalam kasus ini:

1. Putri Citra Wahyoe, Petugas Hotline RPTKA periode 2019-2024 dan Verifikator Pengesahan RPTKA pada Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2024-2025. Divonis 5,5 tahun penjara, denda Rp 300 juta subsider 100 hari kurungan, serta duit pengganti Rp 6.996.833.436 subsider 2 tahun kurungan.

2. Jamal Shodiqin, Analis TU Direktorat PPTKA tahun 2019-2024 nan juga Pengantar Kerja Ahli Pertama Direktorat PPTKA tahun 2024-2025. Divonis 5,5 tahun penjara, denda Rp 300 juta subsider 100 hari kurungan, serta duit pengganti Rp 23.523.160.000 subsider 2,5 tahun kurungan.

3. Alfa Eshad, Pengantar Kerja Ahli Muda Kemnaker tahun 2018-2025. Divonis 5,5 tahun penjara, denda Rp 300 juta subsider 100 hari kurungan, serta duit pengganti Rp 5.239.438.471 miliar subsider 1,5 tahun kurungan.

4. Suhartono, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker tahun 2020-2023. Divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 80 hari kurungan.

5. Haryanto, Direktur PPTKA tahun 2019-2024 nan juga Dirjen Binapenta dan PKK tahun 2024-2025 dan sekarang menjabat Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional. Divonis 7,5 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 140 hari kurungan, serta duit pengganti Rp 40.722.027.432 subsider 4 tahun kurungan.

6. Wisnu Pramono, Direktur PPTKA tahun 2017-2019. Divonis 6,5 tahun penjara, denda Rp 350 juta subsider 110 hari kurungan, serta duit pengganti Rp 23.777.490.000 subsider 3 tahun kurungan.

7. Devi Angraeni, Direktur PPTKA tahun 2024-2025. Divonis 5 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 80 hari kurungan, serta duit pengganti Rp 3.255.392.000 subsider 1 tahun kurungan.

8. Gatot Widiartono, Koordinator Analisis dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2021-2025. Divonis 6 tahun penjara, denda Rp 350 juta subsider 110 hari kurungan, serta duit pengganti Rp 9.479.318.293 subsider 2 tahun kurungan.

(mib/idn)

Jakarta -

Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) berbareng Dewan Ekonomi Nasional (DEN) serta kementerian dan lembaga lain, terus mempercepat transformasi digital penyaluran support sosial (bansos) guna meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi, dan transparansi jasa kepada masyarakat.

Dalam rapat pembahasan laporan penyelenggaraan kegiatan, Ketua DEN, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa transformasi digital menjadi bagian krusial dari modernisasi jasa publik berbasis integrasi info lintas kementerian dan lembaga dalam kerangka Government Technology (GovTech).

Luhut menegaskan Kemensos mempunyai peran strategis dalam proses digitalisasi bansos.

"Yang paling banyak terlibat di sini menurut saya Kementerian Sosial, lantaran memang persoalan terbesar ada di sana. Tapi sekarang kita lihat sudah mulai bisa diperbaiki," ujar Luhut dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).

Hal itu dia katakan saat rapat pembahasan laporan penyelenggaraan aktivitas di Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro (BPPT I), Rabu (22/4).

Ia menambahkan, bahwa pemerintah menargetkan ekspansi uji coba ke ratusan kabupaten sebelum penerapan nasional. "Kita targetkan roll out secara nasional mulai akhir tahun ini sampai awal tahun depan, setelah uji coba diperluas dan sistemnya matang," tegasnya.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyampaikan bahwa Kemensos mempunyai peran strategis dalam percepatan digitalisasi bansos dan merupakan bagian dari Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.

Komite ini berkedudukan mengoordinasikan integrasi sistem dan info lintas kementerian/lembaga guna mendukung penerapan jasa publik nan lebih efisien dan transparan, termasuk dalam penyaluran bansos.

"Kebijakan Presiden mengenai konsolidasi info dan digitalisasi bansos ini memang sangat sesuai dengan kebutuhan di lapangan," ujarnya.

Lebih lanjut, Gus Ipul mengungkapkan bahwa hasil uji coba di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menunjukkan akibat signifikan dari digitalisasi bansos.

"Ketika kita menggunakan info lama, tingkat kesalahan bisa sampai 77 persen. Dengan DTSEN turun jadi sekitar 28 persen. Setelah digitalisasi bansos, itu bisa ditekan sampai di bawah 10 persen," jelasnya.

Temuan ini menegaskan bahwa integrasi info melalui DTSEN dan digitalisasi sistem bisa mengurangi inclusion error maupun exclusion error secara signifikan.

Sebagai info tambahan, saat ini tercatat sebanyak 10 juta KPM penerima Program Keluarga Harapan (PKH), 18,25 juta KPM penerima support sembako, dan sekitar 2,8 juta masyarakat desil 1 tetap belum menerima bansos (exclussion error).

Kemensos secara berjenjang melakukan penataan ulang penerima bansos dengan mengalihkan dari golongan nan kurang tepat ke masyarakat nan lebih membutuhkan.

"Kami mengalihkan dari nan tidak tepat kepada nan lebih berhak, terutama di desil terbawah," ujar Gus Ipul.

Selain meningkatkan akurasi, digitalisasi juga menjawab hambatan penyaluran bansos di lapangan, termasuk lamanya proses manajemen bagi penerima baru.

"Ke depan, proses penetapan dan penyaluran bansos bakal lebih cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," tegas Gus Ipul.

Di sisi lain, Perwakilan Kementerian PANRB, Tubagus menyampaikan bahwa uji coba digitalisasi bansos bakal diperluas ke 42 kabupaten/kota dengan sistem nan lebih sederhana dan terintegrasi.

"Proses ke depan bakal lebih simpel, mulai dari pendaftaran, seleksi, sampai sanggah bisa dilakukan dalam satu alur," ujarnya.

Ia juga menambahkan, bahwa hasil sementara menunjukkan jumlah masyarakat nan memenuhi kriteria meningkat. "Hasilnya menunjukkan nan eligible lebih banyak, sehingga perlu penyesuaian kebijakan dan kuota agar implementasinya melangkah optimal," jelasnya.

Transformasi digital bansos menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem perlindungan sosial nan adaptif, akurat, dan berkeadilan.

Pemerintah menargetkan hasil digitalisasi bansos dapat mulai digunakan sebagai pedoman penyaluran pada triwulan IV 2026 alias paling lambat triwulan I 2027, sebagai bagian dari upaya membangun jasa publik nan semakin modern, terintegrasi, dan terpercaya.

(prf/ega)

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat (Rerie) mengatakan kebebasan berpikir wanita tetap jauh dari kenyataan. Ia menilai upaya mewujudkan nilai-nilai perjuangan RA Kartini di masa sekarang memerlukan support dan komitmen berbareng sebagai penentu arah perjalanan bangsa.

"Bagaimana nilai-nilai perjuangan RA Kartini di masa sekarang dapat betul-betul diwujudkan. Saya kira untuk kebebasan berpikir bagi wanita saja, rasanya tetap jauh dari kenyataan," ujar Rerie dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).

Hal itu disampaikannya saat membuka obrolan daring bertema 'Hari Kartini: Antara Perayaan Simbolik dan Keberlanjutan Gagasan Emansipasi' nan diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar 12. Menurut Rerie, perlu komitmen berbareng nan kuat agar bisa mewujudkan emansipasi wanita di masa kini.

"Emansipasi itu bukan semata boleh belajar, tetapi juga kudu bisa mengantarkan wanita untuk mewujudkan cita-citanya," kata Rerie.

Rerie nan juga personil Komisi X DPR RI itu beranggapan bahwa pekerjaan rumah untuk mewujudkan nilai-nilai nan diperjuangkan RA Kartini tetap sangat banyak. Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menegaskan setiap momentum Hari Kartini kudu menjadi pengingat bagi kita, apa saja nan sudah dilakukan untuk menghidupkan dan mewujudkan pendapat RA Kartini di masa kini.

"Bagaimana kita secara berbareng menemukan akar masalah nan bisa memangkas kesenjangan kelamin dan menentukan arah perjalanan bangsa secara bersama," tutur Rerie.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Periode 1993-1998 sekaligus Penyusun dan Penulis kitab Trilogi Kartini, Wardiman Djojonegoro mengungkapkan bahwa peringatan Hari Kartini sejatinya sudah sejak 1915. Ia mengatakan ketika itu RA Kartini meninggal pada usia 25 tahun dan meninggalkan surat-surat nan ditulis semasa hidupnya.

Sahabat RA Kartini, Abendanon mengumpulkan surat-surat itu untuk ditulis menjadi kitab guna dijual dan hasilnya untuk membangun sekolah wanita agar mandiri. Akhirnya tiga sekolah wanita sukses dibangun di Semarang, Bogor, dan Yogyakarta.

"Emansipasi di masa itu diperjuangkan dengan meningkatkan harkat wanita Indonesia melalui mendirikan sekolah," ujar Wardiman.

Sekarang upaya peningkatan harkat wanita ditentukan antara lain dengan berapa banyak partisipasi wanita di sektor ekonomi, politik, pengembangan sumber daya manusia, dan sektor di luar pendidikan.

"Saat ini, semakin kompleks faktor-faktor nan kudu dipenuhi untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan," kata Wardiman.

Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi beranggapan bahwa di Indonesia saat ini mengalami lompatan-lompatan nan luar biasa dalam pemberdayaan perempuan, melalui afirmasi kebijakan. Pada organisasi PGRI ini tidak ada nan membeda-bedakan dalam memilih ketua organisasi.

Namun jika tidak ada afirmasi melalui kebijakan, tidak bisa diwujudkan juga wanita memimpin Pada 20 tahun terakhir PGRI di 22 dari 36 provinsi, 30% nya dipimipin oleh perempuan. Menurutnya, ketua PGRI di tingkat kabupaten/kota kebanyakan perempuan.

"Perempuan itu bisa menjadi pemimpin untuk mewujudkan tujuan nan telah disepakati bersama," ujar Unifah.

Ketika RA Kartini menulis surat nan dikirimkan kepada sahabatnya, menurutnya sejatinya dia sedang membagikan pemikirannya kepada bumi luar. Unifah berambisi pendapat RA Kartini dapat terus berkembang agar bisa tercipta kesetaraan nan dicita-citakan.

Ketua Umum Badan Pusat Wanita Tamansiswa, Nyi Tri Yuliyanti Setyasari mengungkapkan bahwa emansipasi nan digagas RA Kartini sejatinya dilanjutkan oleh Nyi Hadjar Dewantara, istri pendiri Taman Siswa, Ki Hadjar Dewantara. Organisasi Wanita Taman Siswa didirikan pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta oleh Nyi Hadjar Dewantara.

Menurut Nyi Tri Yuliyanti, Nyi Hadjar juga berjuang di sektor pendidikan. Ketika itu Taman Siswa disebut sebagai sekolah liar oleh kolonialis Belanda. Nyi Hadjar menghadapi ancaman itu dengan membujuk para pamong datang ke rumah masyarakat untuk mengajari para siswa di rumah masing-masing.

"Nyi Hadjar Dewantara melawan kolonialis Belanda melalui jalan pendidikan dan merupakan salah satu inisiator Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta di tengah kungkungan sosial dari kolonialis Belanda," ungkap Nyi Tri Yuliyanti.

Menurutnya, emansipasi memberi kewenangan bagi wanita untuk terus tumbuh sebagai perseorangan dan memberi ruang sebagai pembelajar sepanjang hayat.

Ketua Dewan Pengurus Forum Pemimpin Redaksi, Retno Pinasti mengira selama ini representasi wanita di lingkungan kerjanya baik-baik saja. Namun setelah dirinya dipercaya menjadi pemimpin, rupanya kebanyakan koleganya adalah laki-laki. Ia beranggapan kondisi tersebut terjadi lantaran dipicu oleh pola pikir wanita itu sendiri.

"Dengan bekal pendidikan nan memadai, pola pikir nan menghalangi wanita menjadi pemimpin bakal bisa diatasi," ujar Retno.

Retno berambisi dengan kemajuan teknologi saat ini bakal membuka akses terhadap beragam informasi, sehingga masyarakat, baik laki-laki dan perempuan, mempunyai kesempatan nan sama untuk mengembangkan dirinya.

Wartawan senior, Usman Kansong beranggapan bahwa perjuangan emansipasi dan kesetaraan mestinya dipelopori oleh wanita sendiri, tidak berambisi pada laki-laki. Hal itu bisa dimulai dengan membiasakan menyebut wanita daripada wanita. Wanita merujuk pada bahasa Jawa dari kata bisa ditata-tata. Lebih baik memakai kata wanita nan lebih egaliter.

"Karena dari kata-kata nan egaliter itulah awal mula perjuangan mencapai kesetaraan," tutup Usman.

Diskusi nan dimoderatori Nur Amalia (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Prof. Dr. Wardiman Djojonegoro (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Periode 1993-1998 - Penyusun dan Penulis kitab Trilogi Kartini), Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd. (Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia/PGRI), dan Nyi Tri Yuliyanti Setyasari (Ketua Umum Badan Pusat Wanita Tamansiswa) sebagai narasumber. Selain itu, datang pula Retno Pinasti (Ketua Dewan Pengurus Forum Pemimpin Redaksi - Pemimpin Redaksi SCTV dan Indosiar) sebagai penanggap.

(akn/ega)

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat penyaluran angsuran perbankan hingga Maret 2026 mencapai 9,49 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih tinggi dibandingkan capaian bulan sebelumnya nan berada di level 9,37 persen.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menjelaskan bahwa pertumbuhan ini didorong oleh geliat di seluruh golongan penggunaan, terutama pada sektor investasi nan mencatatkan lonjakan signifikan.

"Kredit perbankan pada Maret 2026 tumbuh sebesar 9,49 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Februari 2026 sebesar 9,37 persen (yoy). Berdasarkan golongan penggunaan, perkembangan ini didukung oleh angsuran investasi, angsuran modal kerja, dan angsuran konsumsi nan pada Maret 2026 masing-masing tumbuh sebesar 20,85 persen (yoy), 4,38 persen (yoy), dan 5,88 persen (yoy)," jelas Perry dalam konvensi pers RDG BI di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Melihat dinamika pasar saat ini, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan angsuran sepanjang tahun 2026 bakal tetap terjaga di kisaran 8-12 persen. 

Perry optimistis pemanfaatan pembiayaan tetap bisa dipacu lebih dalam, mengingat tersedianya plafon pinjaman nan belum digunakan (undisbursed loan) dalam jumlah nan masif.

"Dari sisi permintaan, pemanfaatan pembiayaan perbankan tetap dapat ditingkatkan, terutama dengan mengoptimalkan akomodasi pinjaman nan belum digunakan (undisbursed loan) nan tetap cukup besar ialah mencapai Rp2.527,46 triliun alias 22,59 persen dari plafon angsuran nan tersedia," tambah Perry.

Dari sisi penawaran, keahlian perbankan untuk menyalurkan angsuran dinilai tetap sangat memadai. Hal ini didukung oleh likuiditas nan kuat, tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 27,85 persen serta pertumbuhan DPK nan mencapai 13,55 persen (yoy).