Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, memastikan dirinya tetap menjadi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh usai dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6).

"Saya tetap jadi Presiden KSPI dan Presiden Partai Buruh," kata Said.

Meski telah masuk ke pemerintahan, Said tak menolak adanya tindakan demo buruh. Ia menyatakan unjuk rasa merupakan kewenangan konstitusional nan dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

"Demonstrasi adalah, sebagaimana presiden berulang ulang sampaikan, itu adalah kewenangan konstitusi diatur dalam undang-undang" ucap Said.

Karena itu, Said menjelaskan, organisasi pekerja maupun golongan masyarakat lainnya tetap mempunyai ruang untuk menyampaikan aspirasi selama dilakukan sesuai ketentuan nan berlaku.

"Siapa saja nan lakukan demonstrasi, baik KSPI dan serikat pekerja lain kudu sesuai dengan prosedur di Undang-undang," ujarnya.

Ia mengakui bahwa rumor pengupahan selama ini menjadi salah satu tuntutan utama nan kerap diangkat dalam beragam tindakan pekerja setiap tahunnya.

Oleh lantaran itu, dirinya berambisi kehadirannya sebagai Penasihat Khusus Presiden dapat membantu pemerintah merumuskan kebijakan nan lebih komprehensif mengenai persoalan ketenagakerjaan, khususnya soal upah.

"Isu bayaran selalu jadi rumor utama setiap tahun dalam demo-demo kaum Buruh. Mudah-mudahan dengan saya masuk ke dalam Penasihat Khusus Presiden ini, sebelum itu terjadi kami bakal buat kajian kebijakan terhadap berapa besaran kenaikan bayaran dan dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja," tandas dia.

Aktor Fadi Alaydrus dan Saskia Chadwick kembali dipasangkan dalam serial terbaru produksi WeTV dan MD Entertainment berjudul Samuel. Memerankan karakter dari IP terkenal di Wattpad, mereka mengaku mau memenuhi ekspektasi para fans setianya.

"Harapan kami semua pastinya bisa memenuhi ekspektasi pembaca novel. Jujur, ada (beban)," kata Fadi Alaydrus, nan memerankan karakter Samuel Erlangga, dalam acara press screening di CGV Grand Indonesia, Jakarta.

Saskia Chadwick nan memerankan Azura merasakan perihal serupa. Namun, dia memandang tekanan sebagai motivasi untuk memberikan akting terbaik.

"Beban tapi beban baik mungkin ya. Karena kami sangat peduli sama titel Samuel ini. Kami peduli sama karakter kita juga, jadi bebannya lebih ke kitanya untuk mengasih terbaik buat penonton," tutur Saskia.

Untuk menghidupkan karakter Samuel Erlangga, Fadi kudu melakukan riset dengan terus merujuk pada sumber aslinya, yakn Wattpad dan novel.

"Jadi apa pun nan menjadi pertanyaanku saat reading itu saya selalu membalikkan lagi ke novelnya, saya cari jawaban di novel gitu," ucap Fadi.

Fadi juga merasakan tantangan saat memerankan karakter Samuel, lantaran sangat berbanding terbalik dengan kepribadian aslinya. Ia mengatakan sifatnya dengan Samuel begitu berbeda.

"Jadi buat meranin Samuel ini jadi tantangan banget buat aku. Dia mungkin lebih leader, lebih mau maju. Kalau aku, saya tetap bisa ikut dengan lingkungan," ungkap Fadi.

Sementara itu, Saskia merasa karakter Azura memberinya ruang untuk berekspresi secara bebas, meski ada beberapa sifat nan kudu dia sesuaikan.

"Aku sebenarnya anaknya banyak omong, cerewet, dan suaraku lumayan cempreng juga. Jadi rasanya waktu dapat peran Azura ini punya ruang untuk mengeluarkan itu semua," ucap Saskia.

Chemistry Fadi Alaydrus dan Saskia Chadwick di Serial Samuel

Mengenai chemistry, Samuel jadi proyek ketiga bagi Fadi dan Saskia sehingga mereka sudah nyaman satu sama lain.

"Di sini mungkin lebih bold lagi ya lantaran lebih intens, lebih lucu, lebih romantis. Dari support tim penyutradaraan dan lain-lain jadi lancar syutingnya," kata Fadi.

Febriamy Hutapea selaku Country Head WeTV Indonesia sekaligus Executive Producer, menyebut WeTV Original Samuel jadi proyek perjalanan panjang cerita hingga proses produksinya. Ada kisah cinta remaja nan manis, sahabat, hingga beragam bentrok dan kejutan nan membikin ceritanya terus berkembang.

Didukung oleh 27 pemain muda, Febriamy berambisi karakter Samuel nan telah dicintai pembaca bisa dihidupkan lewat format serial.

"Kami berambisi Samuel tidak hanya dapat menjawab ekspektasi para penggemarnya, tetapi juga menjadi tontonan nan dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia secara lebih luas," ucap Febriamy.

Cerita serial Samuel berpusat pada Samuel (Fadi Alaydrus) dan Azura (Saskia Chadwick) nan terikat akibat sebuah tragedi family dan wasiat masa lalu. Disutradarai Asep Kusdinar, serial Samuel tayang mulai 12 Juni 2026 di aplikasi WeTV.

Dalam diskursus norma pidana kontemporer di Indonesia, frasa "merugikan finansial negara" sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap menjadi salah satu norma nan paling elastis dan problematik.

Sifatnya nan multitafsir kerap kali mengaburkan batas antara kegagalan administratif (maladministrasi) dengan tindak pidana korupsi nan didasari oleh niat jahat (mens rea). Akibat kakunya penafsiran norma terhadap kerugian negara, nyaris setiap keputusan pejabat publik nan berhujung dengan penyimpangan anggaran berpotensi ditarik ke dalam ranah pidana, sekalipun tindakan tersebut diambil tanpa motif memperkaya diri sendiri ataupun kelompok.

Kasus-kasus nan menyeret mantan pejabat publik, seperti kasus chromebook Nadiem Makarim, memperlihatkan polarisasi penegakan norma nan nyata.

Publik dan penegak norma dihadapkan pada dilema konseptual: apakah perihal tersebut merupakan kegagalan penerapan suatu program dalam melaksanakan prosedur manajemen birokrasi (maladministrasi), kalkulasi akibat nan meleset dalam melaksanakan penemuan dalam keputusan pejabat publik (padanan dari Business Judgment Rule), ataukah memang telah memasuki ranah pidana dengan dugaan bahwa dalam kebijakan pengadaan chrome tersebut diduga merugikan finansial negara. Batas di antara ketiganya sering kali setipis selembar kertas, tapi implikasi yuridis nan ditimbulkan ibaratkan bumi dan langit.

Untuk membedah kompleksitas ini secara objektif, doktrin norma manajemen negara dan norma pidana kudu diletakkan dalam kedudukan nan seimbang.

Dalam ranah korporasi, kita mengenal prinsip Business Judgment Rule (BJR). Doktrin ini memberikan keimunan norma bagi dewan alias pengambil keputusan dari tanggung jawab pribadi atas kerugian komersial nan timbul, sepanjang keputusan tersebut diambil dengan iktikad baik (good faith), prinsip kehati-hatian nan tinggi (due care), di bawah otoritas nan sah, dan didasarkan pada kepentingan lembaga nan rasional.

Logika di kembali prinsip ini sangat sederhana: sebuah kemajuan dan terobosan tidak bakal pernah lahir jika para pengambil keputusan terus-menerus dihantui ketakutan bakal jeratan hukum. Jika setiap kegagalan dalam bumi upaya langsung diancam dengan balasan pribadi, tidak bakal ada orang nan berani berinovasi, dan ujung-ujungnya perekonomian bakal mandek.

Sebaliknya, dalam domain tata kelola pemerintahan (public governance), dikenal konsep maladministrasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maladministrasi dipahami sebagai perilaku alias perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan kewenangan untuk tujuan lain dari nan menjadi tujuan kewenangan tersebut, termasuk kelalaian alias pengabaian tanggungjawab norma dalam penyelenggaraan pelayanan publik nan menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan negara.

Di sini, titik tekannya adalah pada abnormal prosedur (procedural flaw), inkompetensi birokrasi, alias ketidakcermatan dalam mematuhi asas-asas umum pemerintahan nan baik (AAUPB).

Secara substansial, baik kegagalan penerapan prinsip Business Judgment Rule (BJR) maupun terjadinya maladministrasi mempunyai kesamaan dampak, ialah bermuara pada kerugian finansial.

Namun, batas yuridis nan memisahkan kedua corak penyimpangan tersebut dengan delik korupsi sangatlah tegas. Tindak pidana korupsi secara inheren mensyaratkan adanya akumulasi dari unsur niat jahat (mens rea), perbuatan melawan norma secara materiil (wederrechtelijk), dan motif memperkaya diri sendiri alias pihak lain secara melawan norma (unjust enrichment).

Dalam korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dilakukan dengan kesadaran penuh untuk mendistorsi keadilan demi motif-motif individual maupun kelompok. Sementara dalam maladministrasi alias kegagalan kebijakan, kerugian nan lahir murni berakar dari buruknya sistem tata kelola (poor governance), kekurangcermatan administratif, alias deviasi dari kalkulasi akibat eksternal nan di luar kendali manusia.

Perbedaan esensial ini juga terletak pada objek nan dirugikan secara langsung: tindak pidana korupsi secara normatif berfokus pada kerugian finansial alias perekonomian negara, sedangkan maladministrasi secara primer menghitung kerugian pelayanan publik nan langsung dirasakan oleh masyarakat sipil.

Kendati demikian, dalam praktiknya di Indonesia, batas-batas teoritis tersebut kerap mengalami simplifikasi dalam proses penegakan hukum. Mengingat kedudukan masyarakat merupakan komponen integral dari eksistensi negara, maka kerugian pelayanan publik akibat maladministrasi sering kali ditafsirkan secara akumulatif sebagai kerugian negara.

Di titik inilah norma pidana (criminal law) kerap ditarik terlalu jauh ke depan, menjadikannya senjata utama (primum remedium) dan bukan lagi sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Kesalahan administratif diinterpretasikan sebagai perbuatan melawan norma formil, nan kemudian secara otomatis dikaitkan dengan timbulnya kerugian finansial negara. Pola penegakan norma nan rigid seperti ini melahirkan kejadian melumpuhnya keberanian mengambil keputusan di kalangan birokrat (bureaucratic paralysis).

Kondisi empiris ini memberikan pelajaran krusial sekaligus sirine peringatan bagi setiap pejabat publik. Para kreator kebijakan kudu ekstra hati-hati dan jeli dalam mengonstruksi setiap keputusan strategis. Diperlukan pemahaman mendalam bahwa kelalaian sekecil apa pun dalam aspek formalitas manajemen dapat berubah menjadi tindak pidana korupsi.

Meskipun sang pejabat bertindak murni demi kepentingan publik tanpa adanya niat jahat untuk memperkaya diri, tidak adanya mens rea sering kali dikesampingkan oleh penegak norma jika pembuktian pelanggaran formil atas prosedur operasional standar (SOP) dipandang telah terpenuhi.

Jangan pernah lupa: maladministrasi adalah pangkal, apalagi pintu masuk nan paling nyata menuju korupsi.

Sebelum korupsi terjadi secara sistemis dengan adanya aliran biaya ilegal, dia nyaris selalu didahului oleh pengabaian prosedur, diskresi nan melompat tanpa koridor hukum, pengabaian prinsip transparansi, serta lemahnya akuntabilitas nan merupakan corak nyata dari maladministrasi. Segala corak pembiaran terhadap ketidakpatuhan administratif menciptakan ekosistem nan permisif, tempat di mana benih-benih penyalahgunaan kekuasaan tumbuh subur.

Oleh karena itu, integrasi prinsip-prinsip Business Judgment Rule (BJR) nan disesuaikan ke dalam sistem norma lewat penguatan doktrin diskresi nan sah—sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan—menjadi sangat mendesak. Perlindungan norma kudu diberikan kepada pejabat nan mengambil keputusan inovatif demi kepentingan publik, sepanjang didasarkan pada i’tikad baik dan kepatuhan penuh terhadap asas-asas umum pemerintahan nan baik.

Sebaliknya, penegakan norma secara ketat kudu dijadikan tembok utama agar maladministrasi dapat diselesaikan di ruang sidang manajemen alias pengawasan internal, sebelum dia membusuk dan berubah menjadi tindak pidana.

Ilustrasi(Antara)

Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara resmi telah merilis agenda penyelenggaraan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2026. Seluruh tahapan dan lini masa seleksi sekarang dapat diakses oleh calon pelamar secara langsung melalui portal resmi SSCASN (sscasn.bkn.go.id).

Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian kepada para calon pelamar serta memastikan transparansi dalam proses rekrutmen ASN tahun ini.

Akses Informasi Jadwal

Bagi masyarakat nan berkeinginan untuk mengikuti seleksi, BKN mengimbau agar memantau pengumuman resmi melalui kanal-kanal berikut:

• Portal SSCASN: https://sscasn.bkn.go.id

• Situs Resmi BKN: https://bkn.go.id

• Media Sosial Resmi: IG @bkngoidofficial

Poin Penting untuk Calon Pelamar

Pemerintah menekankan beberapa perihal krusial nan kudu diperhatikan oleh para calon pendaftar:

1. Baca Pengumuman dengan Teliti: Setiap instansi, baik pusat maupun daerah, mungkin mempunyai persyaratan spesifik. Pastikan untuk mengunduh dan membaca arsip pengumuman resmi dari lembaga nan dituju.

2. Siapkan Dokumen: Pastikan seluruh arsip persyaratan (seperti KTP, ijazah, transkrip nilai, dan arsip pendukung lainnya) telah disiapkan dalam format dan ukuran nan sesuai dengan ketentuan portal.

3. Waspada Penipuan: BKN menegaskan bahwa proses seleksi PPPK tidak dipungut biaya apa pun. Seluruh tahapan dilakukan secara sistematis melalui portal SSCASN. Masyarakat diminta untuk tidak percaya pada pihak mana pun nan menjanjikan kelulusan dengan hadiah tertentu.

4. Pantau Berkala: Jadwal dapat mengalami penyesuaian jika diperlukan. Oleh lantaran itu, pelamar disarankan untuk selalu mengecek dasbor akun SSCASN secara berkala setelah melakukan pendaftaran.

Komitmen Pemerintah

Penyelenggaraan seleksi PPPK 2026 ini merupakan bagian dari upaya berkepanjangan pemerintah dalam menata tenaga non-ASN dan memenuhi kebutuhan aparatur di beragam sektor jasa publik. Pemerintah berkomitmen untuk menjalankan seleksi nan jujur, adil, dan akuntabel sesuai dengan prinsip meritokrasi.

Calon pelamar diminta untuk segera mempersiapkan diri dan tidak menunggu hingga pemisah akhir masa pendaftaran guna menghindari hambatan teknis pada sistem nan mungkin terjadi akibat penumpukan trafik di akhir periode. (E-4)

Berikut Dampak Makan tidak Teratur(magnific)

MAKAN tidak teratur adalah kebiasaan mengonsumsi makanan tanpa agenda nan konsisten, seperti sering terlambat makan, melewatkan sarapan, makan pada jam nan berbeda-beda setiap hari, alias terlalu lama memberi jarak antara waktu makan.

Kebiasaan ini dapat menyebabkan tubuh kesulitan menyesuaikan proses pencernaan dan pengaturan energi. Dalam jangka panjang, makan tidak teratur berpotensi memengaruhi kesehatan, terutama jika disertai pola makan nan kurang bergizi.

1. Mudah Merasa Lelah

Tubuh memerlukan asupan daya secara teratur. Melewatkan waktu makan dapat menyebabkan tubuh kekurangan daya sehingga mudah lemas dan lesu.

2. Konsentrasi Menurun

Kadar gula darah nan terlalu rendah akibat terlambat makan dapat memengaruhi kegunaan otak dan membikin susah berkonsentrasi.

3. Sakit Maag Kambuh

Pada sebagian orang, agenda makan nan tidak teratur dapat memicu keluhan maag seperti nyeri ulu hati, mual, alias perut terasa perih.

4. Gangguan Pencernaan

Kebiasaan makan nan tidak teratur dapat mengganggu ritme kerja sistem pencernaan dan menyebabkan kembung alias rasa tidak nyaman di perut.

5. Kadar Gula Darah Tidak Stabil

Terlalu lama tidak makan dapat menyebabkan kadar gula darah turun, kemudian melonjak setelah makan dalam jumlah besar.

6. Risiko Makan Berlebihan

Saat terlalu lapar, seseorang condong makan lebih banyak dan lebih cepat, nan dapat menyebabkan asupan kalori berlebihan.

7. Berat Badan Sulit Terkontrol

Pola makan nan tidak teratur dapat membikin pengaturan nafsu makan menjadi kurang baik sehingga berat badan lebih susah dijaga.

8. Metabolisme Tubuh Terganggu

Jadwal makan nan tidak konsisten dapat memengaruhi langkah tubuh mengatur penggunaan dan penyimpanan energi.

9. Mood Mudah Berubah

Rasa lapar nan berkepanjangan dapat membikin seseorang lebih mudah marah, gelisah, alias mengalami perubahan suasana hati.

10. Kualitas Tidur Menurun

Melewatkan makan alias makan terlalu larut malam dapat mengganggu kenyamanan tubuh saat tidur.

11. Daya Tahan Tubuh Menurun

Jika makan tidak teratur menyebabkan asupan nutrisi kurang, sistem kekebalan tubuh dapat ikut terpengaruh.

12. Risiko Kekurangan Nutrisi

Sering melewatkan waktu makan dapat membikin kebutuhan vitamin, mineral, protein, dan unsur gizi lainnya tidak terpenuhi dengan baik.

13. Produktivitas Menurun

Kurangnya daya dan konsentrasi akibat pola makan nan jelek dapat berakibat pada aktivitas belajar, bekerja, maupun berolahraga.

Makan tidak teratur, seperti sering terlambat makan, melewatkan waktu makan, alias mempunyai agenda makan nan berubah-ubah setiap hari, dapat memengaruhi kesehatan tubuh. Kebiasaan ini dapat mengganggu sistem pencernaan, metabolisme, dan keseimbangan energi. (Z-4)

Sumber: hellosehat, farmaku

Jakarta, CNBC Indonesia - Jet tempur NATO milik Prancis nan ditempatkan di area Baltik menembak jatuh sebuah drone nan memasuki wilayah udara Latvia pada Senin (8/6/2026) pagi waktu setempat. Insiden ini menjadi kali pertama misi Patroli Udara Baltik NATO menembak jatuh drone nan mengarah ke Latvia.

Melansir AFP, militer Latvia mengonfirmasi bahwa objek tersebut merupakan "pesawat tanpa awak asing" nan memasuki wilayah udara negara itu akibat gangguan sistem perang elektronik Rusia. Namun, otoritas setempat belum mengungkap asal-usul drone tersebut.

Menteri Luar Negeri Latvia Baiba Braze menyampaikan apresiasi kepada Prancis atas respons sigap nan dilakukan. "Terima kasih, Sekutu Prancis kami, lantaran telah menembak jatuh drone nan terbang ke wilayah udara Latvia!" tulis Braze melalui akun X miliknya.

Sementara itu, ahli bicara militer Lithuania Gintautas Ciunis mengatakan dua jet tempur Prancis lepas landas dari Pangkalan Udara Siauliai di Lithuania utara sebelum menjatuhkan drone tersebut sekitar pukul 10.00 waktu setempat.

Insiden terbaru ini menambah daftar gangguan keamanan udara nan terjadi di area Baltik sejak pecahnya perang Rusia-Ukraina pada Februari 2022. Sebelumnya, pada 19 Mei lalu, sebuah jet tempur Rumania nan bekerja di Lithuania juga menembak jatuh drone Ukraina di atas wilayah Estonia.

Sejumlah drone Ukraina sebelumnya beberapa kali jatuh di Estonia, Latvia, dan Lithuania. Menurut pejabat setempat, drone-drone tersebut menyimpang dari jalurnya akibat gangguan perang elektronik Rusia.

Salah satu kejadian terjadi pada 20 Mei ketika sebuah drone Ukraina nan terbang menuju ibu kota Lithuania, Vilnius, memicu peringatan siaga udara nasional untuk pertama kalinya. Saat itu, penduduk hingga para pemimpin negara diarahkan menuju tempat perlindungan peledak sebagai langkah antisipasi.

Di sisi lain, beberapa drone Rusia juga dilaporkan jatuh di wilayah Estonia, Latvia, dan Lithuania sejak Moskow melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina. Rangkaian kejadian tersebut menunjukkan tingginya akibat keamanan udara di area Baltik nan menjadi salah satu wilayah paling sensitif di sisi timur NATO.

(tfa/luc)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Rencana merger BUMN Karya nan sebelumnya ditargetkan pada pertengahan tahun ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)

Chief of Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, memastikan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) usai banyak BUMN memangkas anak usaha.

Dony mengatakan pemangkasan entitas usaia ini lantaran program penyederhanaan (streamlining) BUMN, misalnya PT Telkom Indonesia (Persero) apalagi menutup alias melikuidasi 14 anak perusahaannya.

"Kemarin kan waktu mereka presentasi jika enggak salah dari 67 perusahaan menjadi 19, (yang dilikuidasi) saya lupa 12 alias 14 kelak cek," ungkap Dony nan juga menjabat sebagai Kepala BP BUMN kepada wartawan di kompleks parlemen, Senin (8/4).

Dony menuturkan tenaga kerja dari anak upaya nan ditutup tersebut dikonsolidasikan ke anak upaya nan tetap ada. Sehingga dia menjamin tidak ada PHK imbas kebijakan tersebut.

"Kan banyak konsolidasi, misalkan kayak fiber optic, itu kelak terkonsol ada beberapa perusahaan nan jadi satu, kan size-nya jadi besar, karyawannya ikut, kan banyaknya merger," jelas Dony.

"Semua (BUMN). Jadi banyak tenaga kerja kita nan tidak ganti, tidak kita kurangin," tambahnya.

Dony mengatakan pemangkasan BUMN selanjutnya ada holding investasi alias PT Mandiri Manajemen Investasi (MMI) nan ditarget rampung pada bulan ini. Kemudian, holding area industri nan dipisahkan dari Holding Danareksa.

Selanjutnya ialah holding asuransi dan holding BUMN karya. Dia menargetkan keduanya baru bakal rampung pada kuartal IV tahun 2026 lantaran menunggu proses rekonsiliasi finansial selesai.

"Kalau misalnya mereka (asuransi) di kuartal IV, nan agak tertunda juga itu di karya, awalnya kan Juni, nan kemungkinan kelak bakal digeser menjadi kuartal IV, lantaran memang tetap banyak restrukturisasi nan kudu diselesaikannya.Tapi optimis semuanya kudu kita selesaikan," tutur Dony.

Sebelumnya, BP BUMN berencana memangkas anak upaya beberapa BUMN, ialah PT PLN menjadi 23 anak usaha, PT Pupuk Indonesia menjadi 17 anak usaha, PT Telkom Indonesia menjadi 19 anak usaha, dan PT Pelindo menjadi 24 anak usaha, PTPN menjadi 18 perusahaan, serta PT Semen Indonesia dipangkas menjadi 12 anak usaha.

Ilustrasi(Magnific.com)

KEMENTERIAN Kesehatan telah melanjutkan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik. Dalam rancangan itu, bungkusan rokok maupun rokok elektronik bakal menggunakan warna nan seragam dengan identitas merek dan font juga bakal diatur.

Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, dr. Andi Saguni mengatakan bahwa bungkusan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfaedah sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi nan bisa menarik perhatian calon perokok baru, terutama golongan usia muda.

“Tujuan utama pengaturan bungkusan seragam bukan untuk melarang produk nan legal, melainkan untuk mengurangi daya tarik visual nan selama ini membikin produk tembakau lebih menarik bagi anak-anak dan remaja. Kemasan rokok tidak boleh menjadi media promosi nan mendorong generasi muda mulai merokok,” ujar dr. Andi Saguni. 

Kemenkes menyatakan bahwa penyusunan Rancangan Permenkes dilakukan secara transparan dan melibatkan beragam pemangku kepentingan. Sejak 2024, pemerintah telah menyelenggarakan sejumlah forum konsultasi publik, rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta menerima beragam masukan dari masyarakat, akademisi, organisasi profesi, pelaku usaha, hingga organisasi masyarakat sipil.

“Seluruh masukan nan disampaikan dalam proses penyusunan izin telah menjadi bahan pertimbangan pemerintah. Namun pada prinsipnya, kebijakan kesehatan kudu tetap mengutamakan perlindungan masyarakat, terutama anak-anak, dari akibat kecanduan dan akibat jelek konsumsi tembakau,” lanjut dr. Andi.

Wacana kebijakan tersebut telah mendapatkan penentangan dari beragam kementerian lintas sektor lantaran dinilai belum tentu efektif dalam mencapai tujuan kesehatan tetapi berakibat ke rumor ekonomi, ketenagakerjaan, dan agunan norma atas merek hingga kewenangan konsumen. Proses penyusunan izin juga dianggap belum memenuhi meaningful participation lantaran hingga konsultasi publik terakhir nan diselenggarakan pada 25 Mei 2026 nan lampau sejumlah Kementerian tidak dilibatkan, di antaranya Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian. 

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan, kebijakan nan sedang dirancang oleh Kemenkes dapat melangkahi undang-undang nan mengatur tentang merek. “Seperti tadi misalnya persoalan kemasan. Kalau semua distandardisasi itu melanggar undang-undang merek nanti. Kan ada mereknya itu,” imbuhnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan tentang kedudukan merek nan menjadi aset berbobot bagi perusahaan. Dia mengingatkan pentingnya suatu patokan norma mempunyai validitas nan utuh. 

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyatakan industri hasil tembakau (IHT) merupakan sektor nan memberikan kontribusi sangat signifikan. Pada 2024, kontribusi cukai dari industri ini mencapai Rp216,9 triliun. Ditambah lagi, IHT juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, denganku rang lebih 6 juta orang menggantungkan hidupnya pada ekosistem pertembakauan. Dari sisi perdagangan internasional, keahlian sektor ini juga menunjukkan tren positif nan membanggakan. 

"Tahun 2024, nilai ekspor produk hasil tembakau mencapai US$1,85 miliar, meningkat sebesar 21,71 persen dibandingkan nilai ekspor 2023 sebesar US$1,52 miliar," papar Faisol.

Sedangkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan industri pengolahan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 19,07%. IHT merupakan industri pengolahan tembakau nan merupakan salah satu komoditas strategis nasional.

Sektor pertanian menyumbang sekitar 13 persen, sedangkan industri agro berkontribusi sebesar 8,74 persen alias menyumbang sekitar 46 persen dari total industri pengolahan. "Tentunya dengan kita menggerakkan sektor industri agro maka bakal meningkatkan juga sektor industri pengolahan. Efektivitas penyampaian kebijakan pusat ke tingkat wilayah menjadihal nan krusial," kata Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan & Pariwisata, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera.

Kementerian Pertanian (Kementan) pun telah menyatakan bahwa beragam patokan Rancangan Permenkes ini membikin ancaman penurunan hasil tembakau. Menurut info Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan, tembakau adalah komoditas unggulan, luas lahan tembakau nasional pada 2023 adalah 229.123 ha. Sedangkan hasil produksi tembakau kering sebanyak 285.348 ton

Ketua Kelompok Tanaman Semusim Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan Yudi Wahyudi menegaskan tembakau bukan sekadar komoditas biasa, selain menjadi penghasil devisa, sektor itu juga menjadi penggerak ekonomi pedesaan.

“Dari sisi penerimaan negara, kontribusi cukai hasil tembakau itu bisa mencapai sekitar Rp280 triliun. Tembakau adalah tanaman masyarakat petani daerah, bukan hanya soal devisa, tetapi juga penggerak ekonomi desa dari hulu sampai hilir,” tuturnya. 

Di tengah kontribusi cukai ratusan triliun rupiah dan jutaan tenaga kerja, industri hasil tembakau menghadapi tekanan izin seperti kenaikan cukai, pembatasan kadar, bungkusan polos, serta pembatasan penjualan.

Menurut Yudi, akibat izin nan ada mengelilingi tembakau, mulai dari dorongan standardisasi bungkusan (kemasan polos) dan pembatasan kadar tar nikotin nan sedang hangat saat ini, bakal sangat berakibat pada serapan produktivitas petani.

Dia menyebut varietas tembakau lokal kebanyakan tidak ada nan mempunyai kandungan di bawah 1mgt. Sebagai contoh Kemloko 3-8 persen, Mole 1.3-8.36, dan Madura 1-4 persen.

"Sehingga akibat pembatasan tar nikotin bakal mengganggu. IHT tidak bisa menyerap produktivitas petani tembakau," jelas Yudi.

Melihat ancaman tersebut membikin Kementerian Ketenagakerjaan pun waspada bakal kemungkinan pemutusan hubungan kerja (PHK). Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial danJaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, menyoroti Rancangan Permenkes nan mengatur Penyeragaman KemasanRokok Tanpa Identitas Merek dapat berakibat padagelombang PHK di industri tembakau nan 89% pekerjanya adalah perempuan. Indah menekankan bahwa negara perlu datang untuk melindungi pekerja wanita di Industri Tembakau agar tidak semakin terpuruk menimbulkan akibat sosial lantaran kehilangan pekerjaan. 

”Dari jumlah pekerja 5,98 juta jiwa, sebut saja 6 juta, nyaris 90%, tepatnya 89% adalah pekerja wanita, 85% dari pekerja-pekerja wanita itu menghidupi keluarganya. Artinya masuk kepada family nan rentan, nan jikalau ada kepala keluarga, ada suaminya, duit nan dihasilkan suaminya tidak mencukupi untuk hidup keluarganya sehingga si pekerja wanita ini kerja di industri rokok tembakau untuk mensupport ekonomi keluarganya. Dan kebanyakan mereka itu adalah lulusan SD SMP. Untuk itu negara perlu datang untuk mereka, jangan sampai mereka semakin terpuruk,” tegasnya. 

Sedangkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai  menyoroti kemungkinan penerapan patokan ketat non-fiskal IHT dapat mendorong peningkatan peredaran rokok ilegal. Ditjen Bea Cukai telah melakukan penindakan rokok terlarangan sebanyak 5.451kali dengan naik 23,3 persen secara year-on-year(yoy). Jumlah rokok terlarangan nan diamankan mencapai 684 juta batang, naik 125,8% (yoy). Sedangkan ultimum remedium alias penerimaan nan bisa diperoleh mencapai Rp 53,4 miliar. 

 "Bea Cukai dalam perihal ini bakal terus berkoordinasi dan memberikan masukan sesuai kewenangannya, agar kebijakan nan dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif, proporsional, dan tidak menimbulkan celah baru terhadap peredaran rokok ilegal,” tandas Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan Ditjen Bea Cukai, Budi Prasetiyo. (H-2)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan argumen Presiden Prabowo Subianto menunjuk Presiden Partai Buruh Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Menurut dia, Said Iqbal mempunyai pengalaman panjang dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh.

"Sebagaimana nan kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung dan memperjuangkan rumor ketenagakerjaan, terutama persoalan perburuhan," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/6/2026).

Prasetyo berharap, Said Iqbal dapat menjadi penyambung komunikasi antara pemerintah dan kalangan buruh. Selain itu, Prasetyo menjelaskan pengangkatan Said Iqbal merupakan pengganti dari pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh.

Adapun Dewan Kesejahteraan Buruh merupakan salah satu tuntutan organisasi pekerja kepada pemerintah saat peringatan May Day 2025.

Namun, pemerintah menilai terdapat skema lain nan dapat ditempuh, ialah mengangkat tokoh pekerja sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

"Setelah kita pelajari, segala sesuatu nan mau dicapai melalui majelis pekerja tersebut bisa ditempuh dengan skema nan lain," jelasnya.

"Oleh karenanya, Bapak Presiden kemudian memutuskan untuk mengangkat salah satu tokoh pekerja menjadi penasihat beliau di bagian ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh," sambung Prasetyo.

Dia memastikan tujuan pengangkatan penasihat unik tersebut tetap sama dengan Dewan Kesejahteraan Buruh. Bahkan, kehadiran Said Iqbal dinilai dapat membikin komunikasi lebih cair dan tidak tersendat birokrasi.

"Secara prinsip nan diharapkan adalah sama, terjadi komunikasi nan jauh lebih cair, jauh lebih intens, dan tidak birokratis dalam memperjuangkan apa nan selama ini diharapkan oleh kawan-kawan buruh, apalagi dalam situasi ekonomi saat ini," tutur Prasetyo.

Jakarta -

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai era baru pembaruan norma pidana di Indonesia. KUHP baru datang sebagai instrumen norma nan lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat.

Menurutnya, setelah puluhan tahun Indonesia menggunakan warisan norma kolonial, KUHP baru menjadi langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan norma nasional sekaligus memastikan norma pidana bisa menjawab beragam persoalan nan terus berkembang.

"KUHP baru merupakan tonggak krusial dalam sejarah norma Indonesia. Kita tidak lagi berjuntai pada paradigma norma pidana peninggalan kolonial," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).

"Pembaharuan ini menunjukkan bahwa norma nasional kudu tumbuh dari nilai-nilai bangsa sendiri, mengikuti perkembangan masyarakat dan bisa memberikan keadilan nan lebih substantif," imbuhnya saat mengajar mata kuliah 'Pembaharuan Hukum Nasional', Program Doktor Ilmu Hukum di Kampus Universitas Borobudur Jakarta, Sabtu (6/6).

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan salah satu perubahan mendasar dalam KUHP baru adalah dihapuskannya pembedaan antara kategori kejahatan dan pelanggaran. Seluruh perbuatan nan dilarang dan diancam dengan hukuman pidana sekarang dikategorikan sebagai tindak pidana.

Penyederhanaan tersebut bakal memberikan kepastian norma nan lebih baik dalam praktik penegakan hukum. Selama ini, perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran kerap menimbulkan perdebatan dalam penerapan hukum, terutama mengenai prosedur penanganan perkara dan akibat hukumnya. Dengan pendekatan baru, sistem norma pidana menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami masyarakat.

"Perubahan ini mencerminkan upaya modernisasi norma pidana. Semua perbuatan nan melanggar norma pidana diposisikan sebagai tindak pidana sehingga memberikan keseragaman dalam penerapan norma dan memperkuat kepastian norma bagi masyarakat," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini memaparkan perubahan krusial lain dalam KUHP baru adalah penempatan pidana meninggal sebagai pidana unik nan berkarakter ultimum remedium. Dalam KUHP baru, pidana meninggal tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok dan dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun.

Selama periode tersebut, terpidana diberi kesempatan menunjukkan penyesalan, perubahan perilaku, serta komitmen memperbaiki diri. Jika dinilai memenuhi syarat, pidana meninggal dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Sebaliknya, andaikan tidak menunjukkan perubahan nan signifikan, eksekusi tetap dapat dilaksanakan sesuai ketentuan hukum.

"Pengaturan pidana meninggal dalam KUHP baru menunjukkan keseimbangan antara kepastian hukum, rasa keadilan, dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Negara tetap mempertahankan pidana meninggal untuk kejahatan tertentu nan sangat serius, tetapi memberikan kesempatan kepada terpidana untuk membuktikan bahwa dirinya tetap dapat memperbaiki diri," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan pembaruan berikutnya nan mendapat perhatian besar adalah pengakuan terhadap norma nan hidup dalam masyarakat alias living law. Ketentuan ini memberikan ruang bagi norma, nilai, dan kebiasaan nan berkembang dalam masyarakat budaya maupun organisasi tertentu untuk diakui sebagai bagian dari sistem norma nasional.

Kehadiran patokan tersebut dianggap krusial mengingat Indonesia mempunyai lebih dari 1.300 golongan etnis dan ratusan sistem norma budaya nan tetap hidup hingga saat ini. Pengakuan terhadap norma nan hidup dalam masyarakat juga menjadi upaya untuk mengatasi kekosongan norma dalam beragam persoalan nan belum diatur secara rinci dalam peraturan tertulis.

"Pengakuan terhadap norma nan hidup dalam masyarakat merupakan corak penghormatan terhadap kearifan lokal bangsa Indonesia. Namun penerapannya tetap kudu sejalan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip-prinsip kewenangan asasi manusia agar tidak menimbulkan diskriminasi alias ketidakadilan," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini menambahkan KUHP baru juga memperkenalkan perumusan double track system alias sistem jalur dobel nan menggabungkan pidana dan tindakan dalam satu kerangka pemidanaan. Sistem ini mencerminkan perkembangan pemikiran norma modern nan tidak lagi semata berorientasi pada penghukuman, melainkan juga pada pemulihan dan perbaikan pelaku.

Dalam beragam kasus, terutama penyalahgunaan narkotika, pelaku dapat dikenai pidana penjara sekaligus menjalani rehabilitasi medis maupun sosial. Pendekatan ini sejalan dengan tren norma pidana di beragam negara nan menempatkan rehabilitasi sebagai bagian krusial dalam upaya menekan nomor residivisme.

"Penegakan norma kudu bisa memberikan pengaruh jera sekaligus membuka ruang perbaikan bagi pelaku. Melalui sistem double track, negara dapat menyeimbangkan kepentingan perlindungan masyarakat dengan tujuan rehabilitasi sehingga pemidanaan menjadi lebih efektif," pungkas Bamsoet.

(akd/ega)

Jakarta -

Warga terdampak kebakaran di area Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat (Jakpus), senang dan berterima kasih menerima paket support sembako dari Polri. Paket support Polri ini diserahkan Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho untuk meringankan beban masyarakat.

"Ya saya sangat berterima kasih sekali ya, rupanya Polri ini memperhatikan korban kebakaran. Harapan saya sih itu ke depannya ya makin banyak lagi nan seperti Polri ini, bisa dicontoh oleh instansi-instansi nan lainnya. Saya senang sekali," kata seorang warga, Fatimah (51) di Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).

Fatimah mengatakan paket support ini sangat dibutuhkan warga. Ia juga berambisi bisa masuk sebagai calon penerima support bedah rumah dalam rangka HUT ke-80 Bhayangkara pada 1 Juli mendatang.

"Sangat berambisi sekali gitu. Mungkin bukan saya, semua juga sangat berambisi bisa ya ada support untuk membangun rumah kita kembali gitu. Karena kan kita di sini penduduk menengah ke bawah ya, secara ekonomi menengah ke bawah," ujar Fatimah.

"Jadi sangat dibutuhkan sekali bantuan-bantuan untuk bisa kami kembali membangun rumah kembali gitu untuk kita bisa tempat tinggal lagi ya. Ya mungkin bisa lebih baik lagi gitu gedung rumahnya lebih kuat lagi. Harapan kita itu," imbuhnya.

Warga lainnya, Darni (57) juga mengungkapkan rasa senang dan syukurnya. Darni menilai paket sembako nan diberikan Kakorlantas sudah lengkap.

"Senang. Apalagi ini bantuannya saya lihat tadi lengkap, ada beras, ada minyak, ada gula, ada susu, ada mie. Nah, tentunya ini sangat bermanfaatlah untuk penduduk kami," ujar Darni.

Selain itu, Darni juga berterima kasih keluhan mengenai kesulitan pengurusan surat kendaraan nan terbakar bakal ditindaklanjuti langsung oleh Irjen Agus.

"Bersyukur. Semoga betul-betul ditindak lanjuti lantaran memang banyak kan gitu," harapnya.

(mib/hri)

Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan RI periode September 2024-Januari 2026, Rizal mengungkap ucapan Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi soal para pengusaha importir. Rizal mengatakan Djaka memerintahkan agar para importir dibina bukan dibinasakan.

Hal itu disampaikan Rizal saat menjadi saksi kasus suap importasi peralatan pada Bea Cukai di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/6/2026). Terdakwa dalam sidang adalah John Field selaku ketua Blueray Cargo (Grup), Dedy Kurniawan Sukolo selaku Manager Operasional Custom Clearance Pelabuhan pada Blueray Cargo (Grup), dan Andri selaku Ketua Tim Dokumen Importasi pada Blueray Cargo (Grup).

Mulanya, jaksa mendalami Rizal soal pertemuan di Hotel Borobudor Jakarta pada Juli 2025. Rizal mengatakan pertemuan itu dihadiri para pengusaha importir dan Djaka Budhi.

"Jadi waktu itu kita berjumpa lantas dari beberapa orang, ada beberapa orang di situ. Saya lupa pastinya siapa saja lantaran saya nggak banyak nan kenal juga ya," kata Rizal.

"Sebelum ke sana Pak. Tadi saksi 'kita'. Kita ini siapa?" tanya jaksa KPK Takdir.

"Saya ada, Sisprian ada, Pak Gatot Heru ada," jawab Rizal.

"DJaka ada?" tanya jaksa.

"Pak Djaka ada," jawab Rizal.

Rizal mengaku nan menginisiasi pertemuan tersebut digelar di hotel. Ia mengatakan Djaka menerima usulan tersebut sehingga pertemuan bisa dilakukan di Hotel Borobudor.

"Siapa nan punya inisiasi pertemuannya dilakukan di hotel?" tanya jaksa.

"Jadi itu saya dan tim lah sama anggota," jawab Rizal.

"Kenapa tempatnya mesti di hotel?" tanya jaksa.

"Memang latar belakangnya lantaran ini kan importir umum ya, mereka ini importir umum, salah satu dari importir umum," jawab Rizal.

Rizal mengatakan pertemuan itu dihadiri para pengusaha importir nan mempunyai indeks Importir Berisiko Tinggi (IBT) termasuk dihadiri John Field. Untuk diketahui, IBT adalah pelaku upaya alias importir nan selama ini diindikasikan sering melakukan pelanggaran dalam aktivitas kepabeanan.

"Dan memang punya IBT, berisiko tinggi?" tanya jaksa.

"Berisiko tinggi, betul. Betul Pak Jaksa. IBT. Sehingga tidak bisa kita lakukan pertemuan secara terbuka. Secara terbuka maksudnya kita undang ramai-ramai ke instansi itu tidak bisa ya, tidak bisa seperti itu lantaran begini pada saat itu memang ada peralihan. Mohon izin Pak Jaksa," jawab Rizal.

Rizal mengatakan saat itu baru saja terjadi peralihan ketua dari Askolani ke Djaka Budhi. Rizal mengatakan pertemuan tersebut untuk menyakinkan Djaka dengan mendengar langsung dari para pengusaha importir, untuk menambah pemahaman Djaka mengenai kepabeanan cukai lantaran latar belakang Djaka dari TNI.

"Jadi beliau berlatar belakang TNI dan pemahaman beliau mengenai kepabeanan cukai itu belum sedalam kami nan pegawai Bea Cukai. Nah banyak beberapa masukan dari beliau mengenai pandangannya sebagai Dirjen kepada Bea Cukai. Karena memang beliau belum terlalu mengerti mengenai Bea Cukai. Seperti apa prosedur pengeluaran barang, seperti apa proses upaya dalam importasi maupun eksportasi seperti itu," kata Rizal.

"Jadi kami berpandangan lantaran kita juga ada komunitas, ya organisasi intel segala macam, memandang ini, ini memang kudu diyakini beliau itu mengenai proses upaya ini dengan mendengar langsung dari pelaku," imbuh Rizal.

"Dan lantaran proses upaya ini sebagian besar menjadi sorotan apalagi pada saat itu banyak, banyak medsos ya mengenai Blueray, mengenai nan lain, mengenai impor pada saat itu. Nah akhirnya kami pertemukanlah beliau di Hotel Borobudur untuk mendengar langsung gimana proses upaya pekerjaan mereka," tambah Rizal.

Rizal mengaku memilih Hotel Borobudor lantaran lokasinya nan dekat dengan Kemenkeu. Jaksa kemudian mendalami Rizal soal ucapan Djaka mengenai pengusaha importir jangan dibinasakan tetapi dibina.

"Izin majelis ini kami ada di BAP saksi tetap di laman 5, di nomor 10 ini, 'Adapun argumen saya untuk menginisiasi pertemuan dengan pengusaha importir sebagaimana saya jelaskan di atas ialah pada saat itu Djaka Budhi Utama baru diangkat sebagai Dirjen Bea Cukai kemudian menyampaikan kepada saya'," ujar jaksa membacakan BAP Rizal.

Rizal membenarkan adanya ucapan perintah dari Djaka mengenai jangan membinasakan pengusaha importir. Rizal mengaku langsung menuruti perintah Djaka tersebut.

"Berarti Pak Djaka menyampaikan kepada saksi 'Kita tidak mau membinasakan tetapi membina pengusaha importir tersebut, atas pengarahan tersebut maka saya memerintahkan Sisprian dan Gatot Heru menghubungi para pengusaha importir tersebut, pada saat itu banyak beredar info negatif di media sosial tentang group importir tersebut'. Sama dengan nan saksi sampaikan?" tanya jaksa.

"Betul," jawab Rizal.

Jaksa mencecar Rizal mengenai maksud ucapan Djaka tersebut. Rizal mengatakan Djaka tidak mau mematikan pengusaha importir tapi gimana membina agar mereka bekerja sesuai aturan.

"Bagaimana saksi?" memberondong jaksa.

"Jadi memang di kesempatan saya dengan Pak Dirjen, pada saat-saat rapat juga seperti itu di kantor, beliau itu prinsipnya bukan mau mematikan pengusaha baik pabean maupun cukai. Tapi gimana kita agar membina, agar mereka menjadi bekerja dengan baik sesuai aturan," jawab Rizal.

"Jadi betul ya? Jangan dibinasakan dibina aja?" tanya jaksa.

"Dibina," jawab Rizal.

Dalam kasus ini, jaksa KPK mendakwa tiga terdakwa ketua Blueray Cargo dalam kasus suap importasi peralatan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Tiga terdakwa tersebut adalah terdakwa I John Field selaku ketua Blueray Cargo, terdakwa II Deddy Kurniawan Sukolo selaku Manajer Operasional Blueray Cargo, dan terdakwa III Andri selaku ketua tim arsip Blueray Cargo.

Jaksa KPK mengatakan ketiganya memberikan duit Rp 61,3 miliar dalam corak mata duit dolar Singapura. Selain uang, menurut jaksa, ketiganya juga didakwa memberikan sejumlah akomodasi serta peralatan mewah mencapai Rp 1,8 miliar.

(mib/isa)

Jakarta -

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengusulkan agar penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun PPPK paruh waktu ditanggung Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, dengan begitu pemerintah wilayah (Pemda) tak terlalu terbebani.

"Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan alias penggajian PPPK dan PPPK paruh waktu unik untuk tenaga pembimbing dan kependidikan serta tenaga kesehatan di wilayah itu dibiayai dari APBN," kata Rifqinizamy, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Rifqinizamy menilai kebijakan itu bakal mengurangi beban Pemda. Anggaran nan ada bisa dimaksimalkan untuk pelayanan terhadap masyarakat.

"Dengan ini kami berambisi wilayah tidak terlalu terbebani dan di sisi nan lain tentu birokrasi kita bisa melangkah dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat," ujarnya.

Diketahui, selama ini pembiayaan PPPK penuh dan paruh waktu dibebankan oleh APBD. Alhasil, anggaran shopping pegawai meningkat.

"Beban pembiayaan untuk PPPK dan PPPK paruh waktu itu dibebankan kepada APBD. Karena itu persentase shopping pegawai juga meningkat," ujar dia.

Komisi II DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan dua peraturan, ialah keputusan Kementerian Keuangan dan revisi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

"Yang pertama, adanya kebijakan relaksasi terhadap ketentuan ini dengan meminta kepada pemerintah menerbitkan dua peraturan, jangka pendek adanya keputusan Menteri Keuangan untuk merelaksasi keputusan ini alias kebijakan di dalam Undang-Undang HKPD ini agar ada kebijakan pusat nan memungkinkan angkanya di atas 30 persen," ujar Rifqinizamy.

"Tentu bakal dibangun kelak klasterisasi daerah-daerah mana sesuai dengan klasternya masing-masing. nan kedua, kita merencanakan bakal mengusulkan revisi terhadap undang-undang tersebut, undang-undang HKPD. Agar wilayah mempunyai kepastian norma jika mereka tidak bisa kemudian memastikan shopping pegawainya di bawah 30 persen," sambungnya.

Di kesempatan nan sama personil Komisi II DPR, Muhammad Khozin, mendorong agar PPPK wilayah dibiayai oleh pemerintah pusat melalui APBN, baik nan penuh waktu alias paruh waktu. Langkah ini dinilai untuk memberi kepastian di tengah beban fiskal di daerah.

"Soal PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu aturannya kan dari pemerintah pusat. Maka sebaiknya, beban anggaran ditarik ke pusat saja," kata Khozin.

"Namun, unik wilayah nan secara fiskal lemah, sebaiknya ada kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat," sambungnya.

Khozin mau Kemendagri dan KemenPAN RB berkoordinasi dengan Kementerian terkait. Ia berambisi penghasilan PPPK untuk tenaga kesehatan hingga pembimbing dibiayai APBN.

"Agar sumber pembiayaan PPPK dan PPPK paruh waktu daerah, terutama tenaga kesehatan, pembimbing dan tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan dibiayai oleh APBN," imbuhnya.

(dwr/eva)

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk membagikan dividen sebesar Rp21,9 triliun dari untung bersih tahun kitab 2025. (Foto: Okezone.com/Telkom)

Timnas Indonesia siap musuh Mozambik di FIFA Matchday Juni 2026. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

JAKARTA – TIM Nasional (Timnas) Indonesia bersiap melakoni pertandingan kedua dalam agenda FIFA Matchday jenis Juni 2026. Skuad Garuda dijadwalkan menjamu wakil asal Afrika, Mozambik, di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa (9/6/2026) pukul 20:00 WIB.

Laga ini menjadi momentum krusial bagi Timnas Indonesia untuk terus mendongkrak posisi mereka di papan ranking dunia. Menghadapi Mozambik nan saat ini bertengger di ranking ke-102 FIFA, tim didikan John Herdman mempunyai kalkulasi poin nan cukup krusial.

1. Perhitungan Poin FIFA

Jika sukses mengamankan kemenangan, Timnas Indonesia bakal mendapatkan tambahan +5.69 poin. Secara matematis, tambahan poin ini bakal membawa skuad Garuda naik dua ranking ke posisi 117 bumi sekaligus menggeser Sierra Leone (118) dan Sudan (117).

Namun, jika pertandingan berhujung imbang, Timnas Indonesia hanya bakal memetik +0.69 poin. Sebaliknya, jika menelan kekalahan, poin Indonesia bakal dipangkas sebesar -4.31 poin nan mengakibatkan posisi Garuda melorot tiga tangga ke ranking 122 FIFA.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Oman (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

2. Buta Kekuatan Lawan

Menjelang laga krusial besok malam, internal Timnas Indonesia rupanya belum mengantongi peta kekuatan sang calon lawan. Gelandang Skuad Garuda, Ivar Jenner, secara terbuka mengakui dia dan rekan-rekannya tetap buta terhadap karakter permainan Mozambik.

"Tentang Mozambik, kami tidak tahu apa-apa tentang mereka. Mungkin besok kami bakal mendapatkan informasi," jelas Ivar Jenner saat ditemui di sela-sela latihan di Stadion Madya, Senayan, dikutip Senin (8/6/2026).

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir(ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)

KETUA Umum PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia tidak menganggap remeh Mozambik dan tetap konsentrasi meraih poin demi menjaga momentum positif menjelang Piala AFF.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan para pemain Timnas Indonesia untuk tidak meremehkan Mozambik pada laga uji coba internasional nan bakal berjalan di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Erick menilai skuad Garuda kudu tetap konsentrasi dan konsisten meraih poin meski musuh mempunyai ranking FIFA lebih rendah.

"Kita mesti konsisten cari poin. Tadi saya sampaikan, dan saya rasa tim sangat fokus, coach John juga sangat konsentrasi lah. Mudah-mudahan kita jaga momentum ini untuk menuju kelak AFF ya," kata Erick saat memantau latihan timnas di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Senin (8/6).

Erick mengatakan kondisi tim dalam keadaan konsentrasi menjelang pertandingan. Ia sengaja datang dalam sesi latihan untuk memberikan support sekaligus berbincang dengan jejeran tim pembimbing dan pemain mengenai kebutuhan tim.

"Ya memang biasa kan jika timnas latihan suka say hi aja, diskusi, kekurangan apa, masukan apa agar kita bisa support timnasnya," ujar Erick.

Menurut Erick, PSSI juga terus memantau kondisi para pemain, termasuk Justin Hubner dan Mees Hilgers. Ia menilai kedalaman skuad menjadi aspek krusial untuk menghadapi akibat cedera di tengah agenda dan persaingan sepak bola nan semakin ketat.

"Kita perlu ketebalan tim. Karena jika tidak, ya kembali jika ada nan cedera kelak tidak ada kekosongan," kata Erick.

"Kemarin sama Oman pun kan sempat di beberapa tekanan defense kita cukup terganggu, tetapi ya kembali recovery dari para pemain belakang; Ridho, Elkan, Justin bisa, dan Emil juga memberhentikan penalti itu luar biasa," imbuhnya. (Ndf)

Ilustrasi(Antara)

PANITIA Kerja (Panja) Komisi III DPR RI berbareng pemerintah menyepakati Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Salah satu poin krusial nan disetujui adalah penempatan personil Polri aktif pada kedudukan sipil di kementerian alias lembaga (K/L).

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, menjelaskan bahwa izin mengenai penugasan personil Korps Bhayangkara di luar struktur kepolisian tersebut termaktub dalam usulan pasal baru, ialah Pasal 28A nan terdiri atas lima ayat.

"Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan satu pasal, ialah Pasal 28A. Pada ayat (1) berbunyi: Anggota Polri dapat mengisi kedudukan di luar organisasi Polri sepanjang mempunyai keterkaitan dengan kegunaan kepolisian," ujar Edward saat rapat kerja di Komisi III DPR RI, Senin (8/6).

Pria nan berkawan disapa Eddy Hiariej tersebut menjelaskan pada usulan Pasal 28A ayat (2), diatur secara spesifik bahwa posisi nan dapat ditempati oleh polisi aktif di kementerian alias lembaga merupakan kedudukan manajerial maupun non-manajerial nan terbatas pada tiga bagian utama, ialah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas); perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta penegakan hukum.

Meski demikian, draf RUU Polri ini juga membuka ruang ekspansi penempatan melalui ayat (3) dan ayat (4). Pada ayat (3) disebutkan, polisi aktif bisa mengisi kedudukan di luar kementerian bagian tersebut sepanjang terdapat permintaan resmi dari K/L nan bersangkutan.

Sementara pada ayat (4) ditegaskan, personil Polri dapat mengisi kedudukan di luar organisasi sepanjang mendapat penugasan langsung dari Presiden selaku kepala pemerintahan.

Dalam dinamika rapat, usulan Pasal 28A ayat (3) dan ayat (4) sempat diinterupsi oleh legislator lantaran dinilai berpotensi inkonstitusional dan menabrak patokan norma nan lebih tinggi.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta, mempertanyakan relasi patokan tersebut dengan Pasal 10 ayat (3) Ketetapan (TAP) MPR Nomor VII Tahun 2000 nan menegaskan bahwa personil Polri baru bisa menduduki kedudukan sipil setelah mengundurkan diri alias pensiun dari dinas kepolisian.

"Apakah (usulan Pasal 28A) ayat (3) dan ayat (4) bukan penyimpangan alias bertentangan dengan TAP Nomor VII/2000 Pasal 10 ayat (3)?" kata Wayan.

Merespons perihal tersebut, Eddy Hiariej meluruskan bahwa keberadaan ayat (3) dan ayat (4) bertindak sebagai landasan norma makro (bridging) nan nantinya bakal diturunkan secara ketat dan rigid di dalam Peraturan Pemerintah (PP).

"Bisa saja memang dia mengundurkan diri alias pensiun andaikan memang tidak ada kaitannya dengan tugas alias fungsinya, tetapi itu bakal diatur lebih rinci di dalam peraturan pemerintah. Ini sebagai jembatan nan kelak kemudian kita atur dalam PP," urai Eddy. (E-4)

Liputan6.com, Jakarta - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal menyatakan bakal rutin menyampaikan laporan, pandangan, serta kajian kebijakan mengenai kesejahteraan pekerja kepada Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu rumor nan bakal disampaikan adalah sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Menurut Said, pertumbuhan ekonomi kudu diimbangi dengan redistribusi kekayaan nan merata dan kesetaraan kesempatan bagi seluruh masyarakat.

"Dalam pandangan kami, pertumbuhan itu kudu diimbangi dengan redistribusi kekayaan nan merata, kesetaraan kesempatan, setiap orang punya kesempatan. Kalau bahasa kami nan sederhana, kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami," kata Said Iqbal usai dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara Jakarta, Senin (8/6/2026).

Terkait kesejahteraan buruh, Said menilai ada tiga perihal utama nan kudu menjadi perhatian, ialah kepastian kerja, kepastian pendapatan, dan agunan sosial.

"Tiga perihal inilah nan bakal kami fokuskan, memberikan saran-saran, pendapat, dan kajian kebijakan kepada Presiden mengenai kesejahteraan buruh," ujarnya.

Selain itu, Said juga bakal menyampaikan pandangannya mengenai bayaran layak bagi pekerja, termasuk perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.

"Hal-hal ini nan bakal kami sampaikan kepada Bapak Presiden dalam corak saran, pendapat, gagasan, dan kajian kebijakan. Tentu saya bakal mendatangi beberapa menteri untuk berdiskusi," tutur Said.

- Menikmati semangkuk Pho sapi ala street food Vietnam sekarang tidak perlu jauh-jauh terbang ke Hanoi alias Saigon. Hidangan legendaris ini terkenal dengan kuah nan cerah namun mempunyai rasa nan sangat medok dan kaya bakal rempah aromatik. Perpaduan kehangatan kuah, kesegaran aroma rempah nan dibakar, serta kelembutan kwetiau beras memberikan sensasi menyegarkan nan luar biasa saat disantap. Rasa gurih dari daging sapi bercampur dengan manis lembut dari gula batu serta asin unik dari kecap ikan membikin sajian ini begitu memanjakan lidah anak muda nan menyukai kuliner autentik.

Keistimewaan dari resep rumahan ini adalah penggunaan bahan nan seadanya dan mudah ditemukan di dapur tanpa mengurangi kenikmatan aslinya. Tekstur daging sapi unik dalam nan diiris tipis berpadu sempurna dengan tauge segar nan renyah dan siraman kuah mendidih. Kehadiran pelengkap seperti daun ketumbar, irisan cabe rawit, serta kucuran jeruk nipis semakin menambah kaya cita rasa segar nan menggugah selera dalam setiap suapan.

Proses memasak Pho sapi ini tergolong sangat mudah dan praktis, sehingga siapa pun bisa mencobanya tanpa perlu skill khusus. Tidak perlu menghabiskan waktu hingga dua belas jam untuk merebus tulang seperti di restoran bintang lima. Cukup dengan merebus daging selama satu hingga satu separuh jam menggunakan api sedang-kecil, kuah kaldu nan gurih sudah bisa didapatkan. Langkah-langkahnya sangat sederhana, mulai dari merebus awal daging untuk menghilangkan kotoran, membakar bawang serta jahe, hingga menyangrai rempah-rempah kreator aroma pemicu selera.

Persiapan Bahan dan Peralatan Masak

Sebelum menyalakan kompor, seluruh peralatan masak seperti pisau tajam untuk mengiris daging, talenan, teflon untuk menyangrai, serta panci bersih untuk merebus kaldu kudu disiapkan terlebih dahulu. Teknik menyiapkan ramuan alias mise en place dilakukan dengan membelah bawang bombay dan jahe, serta mengukur takaran rempah agar proses memasak melangkah lancar. Selama persiapan ini, menggunakan gawai alias smartphone untuk mengecek resep secara berkala sangat disarankan agar tidak ada perincian langkah alias takaran bahan nan terlewat. Letakkan smartphone di area nan kering dan kondusif dari cipratan air alias minyak agar tetap nyaman dibaca saat tangan sedang sibuk mengolah bahan.

Yuk cobain bareng Briliofood, Senin (8/6).

Resep Pho ala Streetfood Vietnam

foto: Gemini

Bahan:

- 500 gram daging sapi bagian sandung lamur alias brisket alias kombinasi dengan iga alias tetelan
- 2 liter air
- 1 balut kwetiau beras kering alias basah
- 150 gram daging sapi unik dalam

Bumbu Halus dan Bumbu Lainnya:

- 1 buah bawang bombay besar nan dikupas kulit luar lampau dibelah dua
- 5 cm jahe nan dibelah dua membujur
- 1 blok kaldu blok rasa sapi
- 3 buah kembang lawang
- 1 batang kayu manis sekitar 5 cm
- 3 butir cengkeh
- 1 sdm biji ketumbar
- 3-4 sdm kecap ikan berkualitas
- 1 sdm gula batu
- 1 sdt garam

Bahan Pelengkap Sajian:

- Secukupnya tauge nan disiangi
- Secukupnya daun bawang nan diiris tipis
- Secukupnya daun ketumbar alias cilantro nan diiris
- Secukupnya jeruk nipis
- Secukupnya cabe rawit iris
- Secukupnya saus Sriracha
- Secukupnya saus Hoisin

Cara Membuat:

1. Rebus daging sapi dalam air mendidih selama 5-7 menit sampai keluar busa kotoran abu-abunya, kemudian angkat daging, buang air rebusan, dan cuci bersih dagingnya agar kuah tetap cerah dan tidak aroma amis.
2. Bakar bawang bombay dan jahe langsung di atas api kompor alias menggunakan teflon tanpa minyak sampai permukaannya agak gosong, lampau bersihkan bagian nan terlalu gosong menggunakan tisu.
3. Sangrai kembang lawang, kayu manis, cengkeh, dan ketumbar di teflon menggunakan api mini sampai mengeluarkan aroma wangi.
4. Masukkan 2 liter air, daging nan sudah dicuci, bawang bombay bakar, jahe bakar, dan semua rempah nan sudah disangrai ke dalam panci bersih.
5. Rebus bahan kaldu tersebut dengan api sedang-kecil selama 1 hingga 1,5 jam sampai daging menjadi lembek tanpa membiarkan air mendidih terlalu bergolak.
6. Angkat daging nan sudah empuk, tiriskan, lampau iris tipis-tipis untuk digunakan sebagai topping, kemudian saring kuah kaldu agar bersih dari rempah dan remahan bawang.
7. Panaskan kembali kuah kaldu nan sudah disaring, lampau masukkan kecap ikan, gula batu, garam, dan kaldu blok rasa sapi.
8. Cicipi kuah hingga mendapatkan keseimbangan rasa gurih daging nan kuat, asin kecap ikan, serta sedikit sentuhan manis dari gula batu, lampau biarkan tetap mendidih saat mau disajikan.
9. Tata kwetiau beras nan sudah direbus sejenak dan ditiriskan ke dalam mangkuk, lampau beri guratan iris daging matang dan beberapa lembar daging sapi unik dalam mentah nan diiris tipis selagi separuh kaku di atas mi.
10. Taburi hidangan dengan daun bawang serta tauge, kemudian siram dengan kuah Pho nan sedang mendidih langsung di atas daging mentah hingga daging berubah warna menjadi merah muda alias matang.
11. Sajikan segera berbareng potongan jeruk nipis, cabe iris, saus Sriracha, dan daun ketumbar di sampingnya.

Cara Menjaga Nutrisi Bahan Makanan

Menjaga kandungan nutrisi dalam hidangan ini dapat dilakukan dengan memperhatikan lama dan teknik pengolahan setiap bahan sesuai info proses. Kwetiau beras dan tauge sebaiknya hanya direbus sejenak alias disiram kuah mendidih langsung saat penyajian agar teksturnya tetap terjaga dan tidak kehilangan unsur gizi akibat panas berlebih. Selain itu, menyiangi tauge serta mencuci bersih daging sapi setelah perebusan awal membantu membuang kotoran tanpa merusak kualitas protein terlarut di dalam daging selama proses perebusan kaldu utama nan menggunakan api sedang-kecil.

5 FAQ Pho Sapi

1. Mengapa air rebusan pertama daging sapi kudu dibuang?
Jawaban: Air rebusan pertama dibuang untuk menghilangkan busa kotoran abu-abu sehingga kuah Pho menjadi cerah dan tidak aroma amis.

2. Apa kegunaan membakar bawang bombay dan jahe dalam resep ini?
Jawaban: Proses pembakaran memberikan warna kecokelatan eksotis serta memunculkan aroma smoky unik pada kuah Pho.

3. Bagaimana langkah membikin daging sapi unik dalam mudah diiris tipis?
Jawaban: Daging sapi unik dalam diiris tipis-tipis selagi kondisinya tetap separuh beku.

4. Mengapa kuah kaldu kudu disiram dalam kondisi betul-betul mendidih?
Jawaban: Kuah nan mendidih berfaedah untuk mematangkan seketika irisan daging mentah di atas mangkuk hingga berubah warna menjadi merah muda.

5. Jenis gula apa nan wajib digunakan untuk mendapatkan rasa manis unik Vietnam?
Jawaban: Gula nan wajib digunakan adalah gula batu lantaran memberikan sentuhan rasa manis nan soft pada kuah.

(brl/lak)

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri rampung melakukan pemeriksaan terhadap manajemen Djakarta Warehouse Project (DWP) mengenai dugaan promosi penjualan Whip Pink atau dinitrogen oksida (N2O) pada aktivitas nan berjalan tahun 2023 silam.

Usai diperiksa, Direktur Ismaya Live, David Ferdian, menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak terafiliasi dengan pihak Whip Pink. Karena itu, berita soal pihaknya mempromosikan pembelian Whip Pink adalah tidak benar.

"Iya, mengenai promo whip pink, ya, tahun 2023. Ini kita menjelaskan jika ini tidak mengenai dengan DWP (Djakarta Warehouse Project). Karena kita tidak berafiliasi ataupun sponsorship alias kerja sama dengan whip pink," ujar David kepada wartawan di Bareskrim Polri, Senin (8/6).

Pihak DWP, kata David, sama sekali tidak pernah mempromosikan penjualan whip pink. Baik online maupun di media sosial resmi milik DWP. Menurutnya, DWP murni dicatut namanya oleh perusahaan nan memproduksi whip pink demi kepentingan penjualan.

Pihaknya juga sudah berupaya untuk melakukan takedown promosi itu nan mengaitkan dengan aktivitas DWP.

"Kita kemarin sempat kasih surat teguran kepada whip pink untuk men-take down promo-promonya dia, lantaran memang ini tidak mengenai sama sekali dengan aktivitas kami ya, terutama DWP," ungkap David.

Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengungkapkan, pemeriksaan pihak manajemen DWP dijadwalkan berjalan pada Senin (8/6) hari ini.

“Hari ini senin tanggal 8 juni 2026 pkl 15.00 wib, interogator subdit 3 dittipid narkoba bakal melakukan pemeriksaan management Djakarta Warehouse Project (DWP) mengenai promosi penjualan whippink berbarengan dengan aktivitas DWP tahun 2023,” kata Eko.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, berbincang soal tindakan demonstrasi pekerja usai dirinya masuk ke pemerintahan. Ia menegaskan tindakan unjuk rasa merupakan kewenangan konstitusional nan dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Said Iqbal usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6).

Menurut Said, kebebasan menyampaikan pendapat melalui demonstrasi merupakan kewenangan nan telah diatur dalam konstitusi dan undang-undang.

"Demonstrasi adalah, sebagaimana presiden berkali-kali sampaikan, itu adalah kewenangan konstitusi diatur dalam undang-undang," kata Said.

Karena itu, Said menjelaskan, organisasi pekerja maupun golongan masyarakat lainnya tetap mempunyai ruang untuk menyampaikan aspirasi selama dilakukan sesuai ketentuan nan berlaku.

"Siapa saja nan lakukan demonstrasi, baik KSPI dan Serikat pekerja lain kudu sesuai dengan prosedur di Undang-undang," ujarnya.

Ia mengakui bahwa rumor pengupahan selama ini menjadi salah satu tuntutan utama nan kerap diangkat dalam beragam tindakan pekerja setiap tahunnya.

Oleh lantaran itu, dirinya berambisi kehadirannya sebagai Penasihat Khusus Presiden dapat membantu pemerintah merumuskan kebijakan nan lebih komprehensif mengenai persoalan ketenagakerjaan, khususnya soal upah.

"Isu bayaran selalu jadi rumor utama setiap tahun dalam demo-demo kaum Buruh. Mudah-mudahan dengan saya masuk ke dalam penasihat unik presiden ini, sebelum itu terjadi kami bakal buat kajian kebijakan terhadap berapa besaran kenaikan bayaran dan dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja," kata dia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjumpa dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy untuk menyelaraskan strategi pemerintah dalam mengejar sasaran pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029. Pertemuan tersebut juga membahas sinkronisasi perencanaan dan penganggaran menjelang penyampaian materi kepada DPR dalam Rapat Paripurna besok, Selasa (9/6).

Purbaya mengatakan, pemerintah berupaya memastikan seluruh kebijakan fiskal dan perencanaan pembangunan melangkah searah dengan pengarahan presiden agar sasaran pertumbuhan ekonomi nan lebih tinggi dapat tercapai.

“Pada dasarnya kita menyamakan persepsi untuk apa nan kita sampaikan besok di DPR dan langkah-langkah ke depan agar janji presiden lebih sigap menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen kelak 2029 itu bisa tercapai. Jadi kita sudah sepakat untuk melakukan koordinasi lebih erat antara kami dengan kementerian,” kata Purbaya di Kantor Bappenas, Senin (8/6).

Dalam pertemuan tersebut, kedua kementerian juga membahas strategi ekonomi untuk 2027. Fokus pembahasan antara lain percepatan realisasi shopping pemerintah, penguatan aktivitas ekonomi, serta menjaga agar wilayah dapat berkedudukan optimal dalam mendorong pertumbuhan.

Menurut Purbaya, percepatan shopping pemerintah menjadi salah satu instrumen krusial untuk mendukung percepatan ekonomi di tengah beragam tantangan global. Di saat nan sama, pemerintah juga mau memastikan kepentingan pemerintah wilayah tetap terakomodasi dalam penyelenggaraan program pembangunan nasional.

“Dibahas (strategi memacu ekonomi 2026) gimana langkah mempercepat belanja, memastikan ekonomi lebih cepat, memperhatikan juga pada saat berbarengan kepentingan wilayah agar wilayah juga bisa berasosiasi optimal,” ujarnya.

Sementara itu, Rachmat Pambudy menegaskan penyusunan roadmap pembangunan nasional tetap berada di bawah koordinasi Bappenas dan merujuk pada pengarahan Presiden. Menurut dia, perencanaan pembangunan dan penganggaran kudu melangkah selaras agar program prioritas pemerintah dapat terealisasi secara efektif.

“Roadmap memang dari Bappenas dan itu pun berasas pengarahan Presiden. Kami tadi sepakat bahwa kita merencanakan nan dianggarkan dan menganggarkan nan direncanakan,” kata Rachmat.

Ia menjelaskan, perencanaan pembangunan telah disusun mulai dari RPJPN, RPJMN, hingga Asta Cita nan sekarang diturunkan menjadi program prioritas nasional. Dalam pertemuan tersebut, Bappenas dan Kementerian Keuangan juga membahas skema pembiayaan untuk mempercepat penyelenggaraan program-program tersebut.

Purbaya menambahkan, koordinasi antara perencana pembangunan dan pengelola fiskal menjadi kunci agar beragam pengarahan Presiden dapat diwujudkan dalam corak kebijakan nan konkret.

“Jadi tadi kita memastikan juga bahwa apa nan diucapkan oleh Bapak Presiden dalam pidato KEM-PPKF itu bisa terwujudkan dengan baik. Jadi kita perhatikan semua petunjuk Bapak Presiden selama ini dan kita pastikan langkah-langkahnya searah dengan petunjuk Bapak Presiden,” ujar dia.

Selain membahas strategi pertumbuhan, Purbaya juga menyinggung dugaan nilai tukar rupiah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 nan dipatok pada kisaran Rp 16.800-Rp 17.500 per dolar AS.

Meski saat ini rupiah tetap bergerak di sekitar level Rp 18.000 per dolar AS, pemerintah belum berencana mengubah dugaan tersebut. Menurut Purbaya, kondisi pasar tetap dipengaruhi gejolak awal sehingga diperlukan waktu untuk memandang titik keseimbangan baru sebelum melakukan penyesuaian dugaan makro.

“Terlalu diri untuk mengubah RAPBN nan kemarin itu. Karena kan ini tetap gejolak awal, kita nggak tahu stabilnya di mana. Ini kan nggak bakal seperti ini terus,” katanya.

Ia menilai tetap terdapat ruang bagi penguatan ekonomi nasional andaikan perencanaan pembangunan dan pembiayaan melangkah sejalan. Kondisi tersebut pada akhirnya juga berpotensi mendukung penguatan nilai tukar rupiah.

“Saya pikir ruang untuk penguatan rupiah terbuka. Beliau merancang, saya coba membiayai pembangunannya dan Bapak Presiden memberikan arah nan pas. Ruang untuk tumbuh lebih cepat, bermuka lebar,” ujar Purbaya.

Dalam KEM-PPKF 2027, pemerintah mengusulkan sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8-6,5 persen, inflasi 1,5-3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp 16.800-Rp 17.500 per dolar AS, suku kembang SBN 10 tahun 6,5-7,3 persen, nilai minyak mentah Indonesia (ICP) USD 70-95 per barel, serta defisit APBN sebesar 1,80-2,40 persen terhadap PDB.