Ilustrasi(MI/ALEXANDER P TAUM)

PT ASDP Indonesia Ferry Indonesia menjajaki pembukaan trayek kapal Ro-Ro jarak jauh alias long distance Ferry (LDF) nan langsung menghubungkan Surabaya dengan kota Lewoleba di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. 

Rencana tersebut mengemuka dalam obrolan antara jejeran ASDP dan Pemerintah Kabupaten Lembata nan berjalan di Kuma Resort, Lewoleba, Rabu (10/6/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri Bupati Lembata berbareng jejeran pemerintah daerah, Asisten I, II, dan III, Kepala Dinas Perhubungan, Perindustrian dan Perdagangan, Perikanan, serta pelaku upaya ekspedisi, di antaranya Trans Lembata dan Rusto Ekspedisi.

Group Head Bisnis Pelayaran Komersial PT ASDP Indonesia Ferry, Rizky Dwianda, mengatakan pihaknya berkomitmen memperluas jasa pelayaran ke area timur Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Timur.

Menurut Rizky, ASDP saat ini tengah mengembangkan lintasan jarak jauh dengan pedoman operasional di Surabaya dan Kupang. Sejumlah rute telah dipetakan untuk mendukung pengedaran peralatan dan mobilitas penumpang.

"Kami mau mengetahui kebutuhan pelaku upaya di Lembata. Potensi wilayah ini cukup besar dan kami siap berbincang untuk menemukan solusi terbaik. nan kami butuhkan adalah masukan mengenai komoditas, kebutuhan logistik, dan ekosistem upaya nan ada," katanya.

Ia menjelaskan, ASDP saat ini mengoperasikan sembilan kapal di wilayah Kupang dan mempunyai beragam jenis kapal dengan kapabilitas kecil, sedang hingga besar nan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lintasan.

Menurutnya, kehadiran kapal Ro-Ro jarak jauh dapat membantu menekan biaya logistik sekaligus membuka akses pasar nan lebih luas bagi hasil bumi dan produk perikanan dari Lembata.

Rizky juga menyampaikan bahwa ASDP siap melayani lintasan nan dinilai belum menarik secara komersial sebagai bagian dari komitmen pelayanan kepada masyarakat.

"Kami mau memastikan kapal nan ditempatkan sesuai kebutuhan daerah. Karena itu kami perlu mengetahui kondisi pasar dan kebutuhan riil masyarakat maupun pelaku usaha," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Lembata menyambut baik rencana pembukaan trayek tersebut. Ia menilai kehadiran kapal Ro-Ro langsung dari Surabaya bakal memberikan faedah besar bagi masyarakat, terutama mahasiswa nan menempuh pendidikan di Pulau Jawa, petani, nelayan, serta pelaku usaha.

Menurut Bupati, jasa pelayaran baru kudu bisa menghadirkan tarif nan kompetitif dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir pihak.

"Kehadiran ASDP kudu menjadi solusi untuk menekan biaya transportasi nan selama ini tetap mahal. Ini perusahaan milik negara sehingga orientasinya juga kudu pada pelayanan masyarakat," tegasnya.

Bupati apalagi menargetkan pelayaran perdana rute Surabaya–Lewoleba dapat dilaksanakan pada 12 Oktober 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah. Namun demikian, dia mengakui tetap terdapat sejumlah tahapan teknis nan kudu diselesaikan.

Selain itu, dia menegaskan bahwa trayek nan dibuka nantinya kudu tetap menjadikan Lembata sebagai titik singgah utama. Bahkan terbuka kesempatan pengembangan rute nan menghubungkan Surabaya, Lewoleba, Atapupu hingga Timor Leste.

Terkait kesiapan infrastruktur, Bupati meminta seluruh pihak memikirkan berbareng peningkatan akomodasi pelabuhan, termasuk kemungkinan pembangunan sarana pendukung dan perbaikan pelabuhan secara menyeluruh agar aktivitas ekspedisi dapat berkembang dengan pedoman operasional di Lembata.

Di akhir pertemuan, Bupati meminta seluruh pemangku kepentingan memberikan support agar rencana pelayaran perdana dapat terwujud sesuai target. Ia juga mengapresiasi support dari pemerintah wilayah tetangga seperti Flores Timur dan Alor nan siap mendukung pengembangan konektivitas antarwilayah di Nusa Tenggara Timur.

"Tujuan utama kita adalah melayani rakyat dan mempercepat pembangunan agar Lembata tidak tertinggal dari wilayah lain," pungkasnya. (H-2)

Petugas PUPR Kota Tangerang beri pengumuman jembatan kaca brendeng tidak bisa dipakai sementara.(MI/Sumantri)

JEMBATAN Kaca Berendeng nan diresmikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang pada tahun 2018 lalu, kini bagian flying decknya nan terbuat dari kaca mengalami retak, Sehingga menimbulkan keresahan masyarakat.

Pasalnya, jembatan nan dibangun dengan anggaran Rp33 Miliar dari APBD Kota Tangerang itu, selain untuk menghubungkan antara wilayah Benteng Makasar di Kecamatan Tangerang dengan wilayah Gerendeng di Kecamatan Karawaci, juga dijadikan sebagai salah satu lokasi wisata di Kota nan berjuluk seribu industri dan sejuta jasa tersebut.

Masyarakat nan berjamu dan melintas di jembatan sepanjang 120 meter dan lebar 13 meter dengan ketinggian mencapai lima meter di atas sungai Cisadane itu, bisa berswa foto di flying deck jembatan nan luasnya sekitar 7 x 2,5 meter.

Namun begitu, jembatan kaca nan bisa menampung maksimal 60 orang tersebut, beberapa hari belakangan ini retak, dan sangat membahayakan bagi para pengunjung.

"Ini sangat membahayakan, Pemkot Tangerang kudu segera bertindak untuk memperbaiki," kata Guzermon, Tokoh Masyarakat Kota Tangerang, Rabu (10/6).

Jangan sampai, lanjutnya, menyantap korban. Karena jika dibiarkan berlarut, jembatan kaca itu bisa ambrol ke Sungai Cisadane nan arusnya cukup deras dan dalam.

Menyikapi perihal itu Kepala Bidang Operasional dan Pemeliharaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang, Iwan Nursyamsu mengatakan, pihaknya bakal segera memperbaiki kerusakan kaca di Jembatan Kaca Berendeng, Kota Tangerang nan retak.

"Begitu mendengar info ini dari masyarakat, kami  segera melakukan penanganan. Bahkan saat ini letak tersebut sudah Kami amankan," ungkap Iwan Nursyamsu melalui keterangan resminya.

"Kami sedang melakukan pengkajian teknis untuk melakukan perbaikan. Dengan angan agar ikon wisata di Kota Tangerang ini bisa kembali dinikmati oleh semua pengunjung, baik dari dalam maupun luar Kota Tangerang,” pungkasnya. (SM)

Pemerintah sedang menyiapkan support sosial (bansos) senilai Rp 5,4 juta per orang. Juru Bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jodi Mahardi, mengungkapkan support itu bukan merupakan program baru.

Jodi memastikan pemerintah terus mendorong penyempurnaan sistem perlindungan sosial nasional agar semakin terintegrasi, tangkas, dan berakibat nyata bagi masyarakat.

"Kami menegaskan bahwa nomor Rp 5,4 juta bukan merupakan program support tunai baru nan bakal diterima secara merata oleh setiap penduduk negara. Angka tersebut murni merupakan ilustrasi perkiraan akumulasi maksimal dari beragam program perlindungan sosial, termasuk support sosial, nan sudah ada," kata Jodi melalui keterangan tertulis, Rabu (10/6).

"Karena setiap rumah tangga mempunyai kondisi dan tingkat eligibilitas nan berbeda, faedah riil nan diterima tentu tidak bakal sama," tambahnya.

Jodi menjelaskan konsentrasi utama pemerintah saat ini adalah membangun sistem perlindungan sosial terintegrasi itu dengan memanfaatkan teknologi digital. Ia mengatakan transformasi tata kelola ini dirancang agar penyaluran beragam program support dan subsidi dapat dilakukan secara lebih presisi, efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat nan berhak.

"Kami juga menegaskan bahwa reformasi ini tidak dirancang untuk mengurangi program perlindungan sosial nan sudah berjalan. Sebaliknya, pemerintah mau memastikan bahwa faedah program perlindungan sosial dapat disalurkan secara jauh lebih efektif dan tepat sasaran unik bagi golongan masyarakat nan paling membutuhkan," terang Jodi.

Jodi menekankan transformasi kebijakan ini dilakukan secara bertahap. Uji coba penerapan digitalisasi penyaluran bansos telah melangkah di sejumlah wilayah dan bakal terus dievaluasi secara komprehensif sebelum diterapkan secara nasional.

"Pemerintah berkomitmen penuh untuk menghadirkan program perlindungan sosial nan semakin responsif, terintegrasi, dan bisa memberikan faedah nan optimal bagi kesejahteraan rakyat," tutur Jodi.

Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah tengah menyiapkan sistem penyaluran support sosial menggunakan kepintaran buatan (AI).

Luhut mengungkapkan, besaran support nan bakal diterima per orang adalah sebesar Rp 5,4 juta. Program ini bakal memanfaatkan Government Technology (GovTech) nan sedang dirancang pemerintah.

"Jadi dari tadi mengenai GovTech sebagai penutup, eh itu kelak pemerintahan Presiden Prabowo ini bakal berbasis digitalisasi dengan support AI. Oleh lantaran itu kita memandang bahwa dalam waktu tidak terlalu lama eh kita bakal punya Digital Single ID. Mungkin akhir tahun ini bakal ada Digital Single ID nan mengakibatkan semua bansos alias Direct Cash Transfer itu bakal targeted," ujar Luhut di Istana Negara, Selasa (9/6).

Luhut mengeklaim, pemanfaatan teknologi untuk menyalurkan support sosial bakal membikin pemerintah bisa menghemat anggaran.

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) mengatakan sistem ketenagalistrikan nan stabil dan merata hingga pelosok negeri merupakan salah satu penopang stabilitas ekonomi dan keamanan. Hal itu dinilai bisa memperkokoh ketahanan nasional.

"Indonesia menghadapi hambatan geografis serius berupa ketidaksesuaian spasial antara pusat beban dan sumber daya terbarukan nan melimpah. Dibutuhkan perencanaan nan matang dan langkah nyata untuk mewujudkan keandalan pasokan listrik nan merata di tanah air," kata Rerie dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6/2026).

Hal ini dia katakan saat membuka obrolan daring bertema Membangun Sistem dan Pembaruan Infrastruktur Energi Listrik Indonesia Menyongsong 2045 nan digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (10/6).

Diskusi nan dimoderatori Arimbi Heroepoetri, S.H., L.LM (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) menghadirkan Yunan Nasikhin, ST, MT (Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM RI).

Hadir juga Jarot Setyawan (Executive Vice President /EVP Operasi Sistem Ketenagalistrikan PLN) dan Eko Sulistyo (Direktur Institute for Climate Policy & Global Politics) sebagai narasumber. Selain itu, datang pula Verena Puspawardani (Engagement Lead Low Carbon Development Initiative/LCDI) sebagai penanggap.

Rerie beranggapan pasokan listrik nan stabil dan meluas merupakan salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, tambah Rerie kebutuhan listrik juga krusial bagi aktivitas pembelajaran jarak jauh, pola hidup mobile, serta sistem kerja lain nan semakin meningkat pasca-pandemi covid.

Dia menilai transisi menuju ekosistem daya listrik modern tahun 2045 menuntut kerja sama semua pihak terkait, untuk membangun sistem nan betul-betul siap menjawab tantangan di masa depan.

Rerie pun mendorong agar negara datang menjalankan tanggungjawab konstitusionalnya dalam menyediakan akses daya sebagai kebutuhan dasar masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi setiap penduduk negara.

(anl/ega)

Foto Bisnis

Ari Saputra - detikFinance

Rabu, 10 Jun 2026 19:30 WIB

Jakarta - Ribuan penduduk memadati letak pembagian support pangan di Menteng, Jakarta Pusat. Antrean panjang mengular sejak pagi demi beras 20 kg dan minyak goreng.

Mahasiswa UIN Walisongo, Aziz Darmawan (21), korban penggelapan motor oleh seniornya, Ibra Maulana Ibrohim (23), datang ke Polsek Ngaliyan untuk mengambil motornya. Ia mengaku berterima kasih lantaran motornya kembali dalam kondisi utuh.

Aziz mengatakan, pelaku merupakan seniornya di kampus. Pelaku awalnya meminjam kendaraannya dengan argumen untuk direntalkan kembali. Karena percaya, dia pun menyetujui permintaan tersebut.

"Jadi awalnya itu pelaku memberikan tipu daya, iming-iming sehari bisa dapat Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu jika motornya direntalkan. Saya setuju lantaran bisa untuk tambahan duit saku," ujar Aziz saat mengambil motornya di Polsek Ngaliyan, Rabu (10/6).

Namun, dia tak menyangka motornya justru digadaikan oleh pelaku kepada orang lain tanpa persetujuannya. Ia kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polsek Ngaliyan.

"Saya betul-betul mengucapkan terima kasih kepada Kapolsek Ngaliyan dan Unit Reskrim Polsek Ngaliyan atas bantuannya mengusut tuntas kasus ini sampai motornya dikembalikan. Ini cuma-cuma tanpa biaya," imbuh Aziz nan merupakan mahasiswa asal Kabupaten Batang.

Korban lain, Nabila (20), mahasiswi UIN Walisongo, juga berterima kasih motornya kembali. Ia mengaku tak menyangka pelaku nan dikenalnya baik tega menipunya.

"Saya betul-betul tidak tahu jika motor saya rupanya digadaikan. Saya sangat berterima kasih lantaran akhirnya kendaraan saya bisa kembali. Terima kasih kepada Polsek Ngaliyan nan telah bekerja keras mengungkap kasus ini dan mengembalikan motor kami tanpa dipungut biaya apa pun," ucap Nabila.

Semua Motor Telah Kembali ke Pemilik

Kapolsek Ngaliyan Kompol Aliet Alphard menyebut hari ini seluruh motor korban penggelapan oleh tersangka Ibra telah dikembalikan.

"Hari ini sudah kami kembalikan seluruhnya, tapi ada satu nan belum lantaran itu motor nan melapor menunggu dari kejaksaan. Untuk peralatan bukti," jelas Aliet.

Ia menegaskan pengembalian peralatan bukti ini merupakan bagian dari pelayanan kepolisian kepada masyarakat sekaligus corak tanggung jawab dalam memulihkan kewenangan korban setelah proses investigasi berjalan.

"Kami berupaya semaksimal mungkin agar peralatan bukti nan telah sukses diamankan dapat segera dikembalikan kepada pemiliknya sesuai prosedur norma nan berlaku. Ini merupakan corak pelayanan Polri kepada masyarakat sekaligus komitmen kami dalam memberikan kepastian norma kepada para korban. Ini gratis, tidak ada biaya apa pun," kata Aliet.

Kapolresta Samarinda, Kombes Pol. Hendri Umar saat pimpin konvensi pers pengungkapan pidana 4C(Doc Humas Polresta Samarinda)

SELAMA 38 hari sejak 1 Mei hingga 8 Juni 2026 Polresta Samarinda, Kalimantan Timur beserta Polsek jajarannya sukses mengungkap 37 perkara dengan 53 orang tersangka tindak pidana 4C yakni, Pencurian dengan Pemberatan (Curat), Pencurian dengan Kekerasan (Curas), Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) dan Pencurian biasa (Cubis).

Demikian ditegaskan, Kapolresta Samarinda, Kombes Pol. Hendri Umar, dalam Konferensi Pers Hasil Pengungkapan Perkara 4C, Selasa (9/6), dihadiri Kasat Reskrim Polresta Samarinda, AKP Agus Setyawan, PS. Kasi Humas Polresta Samarinda, Ipda Arie Soeharyadi.   

Ia menerangkan, pada periode 1 Mei hingga 8 Juni 2026  Polresta Samarinda melalui  Satreskrim Polresta Samarinda dan Polsek jajaran, sukses mengungkap sebanyak 37 perkara dengan jumlah tersangka sebanyak 53 orang.

Adapun rincian perkara nan telah sukses diungkapkan pihaknya ialah untuk tindak pidana Curat sejumlah enam perkara, Curas ada tiga perkara, curbis sebanyak 12 perkara dan Curanmor sejumlah 16 perkara.

“Dari 37 perkara tersebut kami amankan 53 orang tersangka terdiri dar laki-laki sebanyak 49 orang dan wanita sejumlah empat orang tersangka. Motif kejahatan nan mereka lakukan kebanyakan lantaran aspek ekonomi sebanyak 35 pekara, lampau satu perkara disebabkan sakit dan satu perkara lantaran mempunyai peralatan milik orang lain,” urainya.

Ia menuturkan, modus operandi nan digunakan oleh pelaku ialah lantaran ada kesempatan seperti rumah nan ditinggal dalam keadaan kosong, menjadi kurir, mengganti peralatan tiruan  dan beberapa lagi, Tetapi modus terbanyak adalah peralatan nan ditaruh sembarangan sebanyak tujuh perkara, disusul kunci motor nan ditinggal sebanyak enam perkara.

“Adapun jam rawan terjadinya perkara pidana 4C mulai pukul 00.00 Wita hingga 24.00 Wita, namun jam rawan tertinggi antara pukul 12.00 Wita hingga pukul 18.00 Wita,” sebut Kapolresta.

Hendri membeberkan, untuk di wilayah Kota Samarinda, wilayah paling rawan kejahatan ada di Kecamatan Samarinda Ulu dengan jumlah 11 perkara. Sedangkan di Kecamatan Samarinda Kota, Samarinda Ilir dan Loa Janan Ilir menjadi wilayah dengan jumlah perkara paling sedikit.

Ia menyampaikan, pengungkapan perkara 4C merupakan corak komitmen Polri dalam menjaga situasi kamtibmas serta memberikan rasa kondusif kepada masyarakat.

Hendri mengimbau, agar masyarakat selalu meningkatkan kewaspadaan, menggunakan kunci pengaman tambahan pada kendaraan, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian andaikan mengetahui alias menjadi korban tindak pidana.

Untuk diketahui, usai aktivitas konvensi pers Kapolresta Samarinda, Kombes Pol. Hendri Umar secara simbolis, menyerahkan kendaraan dan handphone milik beberapa korban tindak pidana nan sukses diamankan polisi.

“Pengembalian kendaraan dilakukan secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya, sebagai corak pelayanan Polri kepada masyarakat, dan merupakan bentuk komitmen Kapolresta Samarinda, dalam memberikan kepastian norma serta mengembalikan kewenangan masyarakat nan menjadi korban tindak pidana,” pungkasnya. (EM)

Proyek pembaharuan Stadion Wibawamukti di Cikarang ditargetkan selesai pada September 2026.(MI/ANTON KUSTEDJA)

PROGRES pembangunan Stadion Wibawamukti di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sudah mencapai 70%. Proyek renovasi nan dimulai sejak November 2025 itu ditargetkan tuntas pada September 2026.

Perbaikan stadion kebanggaan penduduk Kabupaten Bekasi itu menyusul kerusakan genting serta bangku tribun akibat diterjang angin kencang pada Oktober 2024.

Setelah diusulkan pemerintah wilayah hingga melewati tahap kajian, Kementerian PU akhirnya melakukan pembaharuan menyeluruh dengan alokasi anggaran berkisar Rp40,77 miliar.

"Sudah 70%. Selain genting dengan bangunan lebih kokoh dan tahan angin kencang, pembaharuan juga mencakup sistem kelistrikan, sirkulasi udara, penyediaan air bersih, serta mekanikal elektrikal dan lainnya," ungkap Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bekasi Iman Nugraha, Rabu (10/6).

Dia menambahkan, progres pekerjaan hingga pekan ke-26 telah menuntaskan pembaharuan genting sisi barat dan pemasangan material pelapis ornamental berbahan komposit alumunium (Aluminium Composite Panel/ACP). Adapun pekerjaan Mekanikal Elektrikal dan Plumbing (MEP) mencapai 84%.

Sementara sisa pekerjaan tetap menunggu addendum meliputi genting tribune timur, pengadaan kabel feeder, waterproofing top coat tribune atas, panel pengganti tribune barat, penangkal petir dan grounding, rubber track, hingga penambahan aksesoris sanitair seperti urinoir, kran, jet washer, serta shower.

Dispora Kabupaten Bekasi secara intensif meninjau letak maupun berkoordinasi dengan Kementerian PU guna memastikan proses pekerjaan berjalan sesuai sasaran perencanaan. Sejauh ini, tidak ada hambatan berfaedah berasas hasil tinjauan lapangan.

"Tidak ada hambatan dalam pengerjaan. Kondisi cuaca nan belum memasuki musim hujan turut mendukung percepatan pekerjaan," ujar Iman.

Dia memastikan stadion ini bakal kembali dibuka setelah proses pembaharuan rampung untuk menggelar aktivitas olahraga prestasi, pertandingan profesional, serta beragam agenda besar tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

"Selain mendatangkan pendapatan dari tim-tim profesional, stadion juga bisa dimanfaatkan masyarakat untuk beragam aktivitas olahraga seperti jogging, atletik maupun sepak bola," tambahnya.

Stadion Wibawamukti merupakan salah satu akomodasi olahraga terbesar di koridor timur Jakarta. Stadion ini sebelum rusak kerap digunakan sebagai arena pertandingan sepak bola level nasional hingga internasional serta aktivitas kemasyarakatan maupun intermezo berskala besar.

Dukungan pemerintah pusat

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Stadion Wibawamukti, Mirza Swandaru Riyatno, menjelaskan, rencana perbaikan stadion berbeda dari skema awal ialah hanya berfokus pada genting dan bangku tribune nan rusak. Perbaikan dilakukan secara menyeluruh berasas hasil kajian Kementerian PU.

Pihaknya menyambut positif support pemerintah pusat dalam upaya peningkatan kualitas prasarana olahraga di wilayah sekaligus pembinaan olahraga prestasi hingga memperkuat gambaran Kabupaten Bekasi sebagai salah satu episentrum aktivitas olahraga Jabar.

"Dengan rehabilitasi menyeluruh ini, Stadion Wibawamukti diharapkan kembali berfaedah sebagai sarana olahraga modern nan aman, nyaman dan berstandar internasional sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Bekasi serta ikon pembangunan prasarana olahraga daerah," tandasnya.

Keterikatan Karyawan di Era Kerja Fleksibel.(Dok. Magnific)

HANYA 27% pekerja di Indonesia nan mempunyai keterikatan kuat (employee engagement) dengan perusahaan tempat mereka bekerja, menurut laporan Gallup, sedikit di atas rata-rata Asia Tenggara sebesar 25%. Rendahnya keterikatan ini menjadi salah satu aspek pemicu kejadian global quiet quitting, di mana tenaga kerja tetap bekerja secara umum namun kehilangan ikatan emosional dengan organisasi.

Di tengah kondisi tersebut, Bosch Indonesia menorehkan pencapaian penting. Perusahaan ini dinobatkan sebagai Best Companies to Work for in Asia 2026 oleh HR Asia, bagian dari Business Media International. Penghargaan ini diberikan berasas survei independen terhadap tenaga kerja dan pertimbangan pengalaman kerja serta budaya organisasi.

“Bosch Indonesia menunjukkan performa nan kuat dalam membangun pengalaman kerja nan relevan dengan kebutuhan tenaga kerja saat ini. Skor nan melampaui rata-rata pasar pada parameter elastisitas kerja, komunikasi terbuka, meaningful work, dan kerjasama tim mencerminkan komitmen perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja nan mendukung keterlibatan, kepercayaan, dan kontribusi karyawan,” kata Datuk Willam Ng, Chairman HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards.

Dalam survei HR Asia, Bosch Indonesia mencatatkan skor 4,33 untuk elastisitas kerja (rata-rata pasar: 3,58), 4,10 untuk komunikasi terbuka (rata-rata: 3,86), 4,28 untuk meaningful work, dan 4,13 untuk kerjasama tim (rata-rata: 3,89).

Adri Rhea, Head of Human Resources Bosch Indonesia, menekankan pentingnya penyesuaian terhadap kebutuhan tenaga kerja nan semakin dinamis. “Keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh penemuan teknologi, tetapi juga oleh keahlian menciptakan lingkungan kerja nan memungkinkan setiap perseorangan berkembang dan memberikan kontribusi terbaiknya,” ujarnya.

Bosch Indonesia menerapkan beragam inisiatif untuk mendukung keterikatan karyawan, mulai dari pengaturan kerja fleksibel, program pengembangan individu, hingga mendorong partisipasi tenaga kerja dalam aktivitas sosial melalui program sukarelawan.

Pengalaman Bosch Indonesia menunjukkan bahwa elastisitas kerja, budaya kolaboratif, dan kesempatan berkontribusi di luar pekerjaan dapat menjadi fondasi krusial dalam membangun organisasi nan adaptif sekaligus mempertahankan keterikatan tenaga kerja dalam jangka panjang. (Z-10)

Fenomena 'salju' alias embun upas muncul di area Gunung Bromo, saat cuaca dingin melanda Malang. Suhu udara hingga mendekati nol derajat di area Gunung Bromo membikin kejadian 'salju' alias nan disebut embun upas (frost).

Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB-TNBTS) Rudijanta Tjahja Nugraha menuturkan, kejadian ini biasanya muncul menandai masuknya musim tandus di Gunung Bromo dan sekitarnya.

"Mengingatkan kita bahwa kejadian ini memasuki musim tandus di area Taman Nasional Bromo Tengger Semeru," kata Rudijanta, Rabu (10/6).

Menurutnya, kejadian ini terjadi pada musim tandus ketika tutupan awan berkurang sehingga panas nan tersimpan di permukaan bumi lebih mudah terlepas ke atmosfer pada malam hari. Hal ini membikin suhu udara di malam hari bakal lebih terasa dingin dibandingkan dengan siang hari.

"Kondisi tersebut menyebabkan suhu udara, terutama pada malam hingga awal hari, menjadi lebih rendah dibandingkan biasanya. Di area pegunungan tinggi seperti Bromo dan Semeru, penurunan suhu udara dapat berjalan lebih ekstrem," bebernya.

Dari pantauan dan laporan petugas di lapangan, saat ini suhu udara di beberapa area Gunung Bromo sudah mendekati nol derajat celsius.

Suhu di permukaan tanah lebih rendah, sehingga memungkinkan terbentuknya lapisan kristal es tipis nan dikenal sebagai embun upas nan menyerupai salju.

"Fenomena embun upas umumnya dapat dijumpai pada area-area terbuka nan mengalami pendinginan udara secara intensif pada malam hari. Di area Bromo, embun upas berpotensi muncul di Laut Pasir, Pusung Gedhe, serta Savana Lembah Watangan. Sementara di area Semeru, kejadian ini kerap dijumpai di Desa Ranupani dan sekitar Ranu Kumbolo," jelasnya.

Embun upas terbentuk ketika uap air nan berada di permukaan rumput, daun, pasir, maupun tanah membeku akibat suhu nan sangat rendah.

Lapisan kristal es nan terbentuk sering kali membikin permukaan area tampak berwarna putih sehingga kerap disalahartikan sebagai salju. Hal ini nan buat area Gunung Bromo kerap ramai dikunjungi saat 'salju' bermunculan.

"Embun upas berbeda dengan salju, lantaran terbentuk langsung di permukaan tanah dan bukan berasal dari presipitasi di atmosfer. Saat mentari mulai meninggi juga bakal hilang. Fenomena ini merupakan bagian dari dinamika alam nan lazim terjadi di area pegunungan tropis Indonesia pada musim tandus dan menjadi salah satu daya tarik wisata alam nan dinantikan pengunjung," paparnya.

Ia pun mengingatkan visitor nan memang datang untuk mempersiapkan diri dengan membawa busana nan hangat. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya hipotermia alias kedinginan berlebihan nan membahayakan.

"Kami mengimbau agar mempersiapkan diri ketika bakal berjamu ke area Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan mempersiapkan busana bahan nan dingin," tuturnya.

Penjelasan BMKG

Sementara itu, Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Malang Linda Fitrotul Muzayanah mengatakan, suhu dingin nan terjadi merupakan kejadian nan wajar.

"Tidak adanya awan nan menyebabkan daya panas di permukaan bumi terlepas ke angkasa pada malam hari. Kondisi ini menyebabkan pada awal hari, udara menjadi lebih dingin," ucap dia.

Adanya kejadian suhu udara dingin itu disebutnya menjadi pertanda bahwa puncak musim tandus bakal tiba. Di mana periode puncak tandus sendiri sering ditandai dengan pergerakan angin dari arah Timur nan berasal dari Benua Australia.

"Setelah itu, musim tandus bakal berhujung dan berganti dengan musim penghujan. Beberapa wilayah, catatan suhunya juga lebih rendah dari 17 derajat," ungkapnya.

Jadi Daya Tarik Wisatawan

Sementara itu, kejadian embun upas alias frost membikin visitor banyak mengincar musim tandus untuk melakukan kunjungan ke Gunung Bromo.

Ahnaf Lentera Jagad, salah satu pemandu wisata Gunung Bromo menyatakan, kejadian salju di Gunung Bromo memang membikin visitor penasaran dan datang berkunjung. Beberapa visitor disebut mengaku sengaja mau datang lantaran mau memandang kejadian salju nan muncul setahun sekali.

"Rata-rata visitor itu memang penasaran melihat. Jumlahnya cukup banyak nan datang jika di musim-musim gini, penasaran sama salju di Bromo. Apalagi ini mau libur sekolah jadi ada peningkatan kunjungan," ungkap Ahnaf.

Sebagai informasi, area Wisata Gunung Bromo berada dalam satu kompleks Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Lokasi ini mempunyai akses pintu masuk dari empat kabupaten di Jawa Timur. Pintu masuk nan terfavorit dari Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, disusul dengan pintu masuk Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.

Dua pintu masuk lainnya ialah pintu masuk Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, dan pintu masuk Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, nan juga jadi pintu masuk ke Gunung Semeru.

Polisi menangkap pemuda berinisial SRDS namalain Tian (19 tahun). Tian adalah sosok nan membantu pelarian para pelaku pembacokan terhadap seorang pelajar hingga tewas berinisial AA di dekat Stadion Kridosono Yogyakarta.

Diketahui, ada 3 pelaku pembacokan nan telah ditangkap polisi. Mereka ditangkap di letak persembunyiannya di area Cilacap, Jawa Tengah.

"Kita telah melakukan penangkapan terhadap orang nan melakukan akomodasi membawa kabur para tersangka ke Cilacap," kata Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Riski Adrian, Rabu (10/6).

Tak Pernah Pulang

Adrian mengatakan, Tian ditangkap di salah satu rumah temannya di Yogyakarta. Tian tiap tiga hari sekali beranjak tempat untuk menghindari kejaran petugas.

Sama seperti tiga pelaku lain, Tian juga bagian dari geng sekolah Vozter.

"Dari awal kejadian sampai tertangkap nan berkepentingan tidak pernah pulang ke rumahnya," ungkap Adrian.

Jadi Penghubung

Adrian menyebut, Tian menjadi penghubung antara pelaku pembacokan dengan pemilik rumah di Cilacap.

"Perannya tiga tersangka (yang sebelumnya) ditangkap tidak mengenali orang nan di Cilacap. Penghubungnya si Tian ini," jelas Adrian.

Dari mana awal Tian kenal dengan pemilik rumah di Cilacap?

"Pernah kopi darat bareng, katanya," ucap Adrian.

Adrian menyebut, Tian membawa rombongan pelaku dengan mengendarai mobil sewaan.

Tian rupanya juga merupakan residivis.

"Beberapa kali inkrah di pengadilan. Beberapa bulan lampau sempat melakukan perihal nan sama tapi dia turut membantu waktu saat itu RJ. Dia memang residivis, kasus kejahatan jalanan gitu," ujar Adrian.

Saat ini polisi tetap melakukan pengembangan.

“Kita dalami siapa nan membiayai (ke Cilacap) ada alias tidak, alias mereka solidaritas sesama mereka mengumpulkan duit baru kita dalami," kata dia.

Awal Mula Kasus

Sebelumnya, polisi menangkap tiga pelaku pembacokan nan tewaskan pelajar berinisial AA. Pembacokan ini bermulai dari tindakan saling tantang dua geng sekolah.

Ketiga pelaku sempat berlindung di sebuah rumah di Cilacap, Jawa Tengah.

"Pelaku pembacokan nan di Kridosono tadi subuh, Kasat Reskrim beserta jejeran berasosiasi juga dengan Jatanras Polda sukses mengamankan tiga orang pelaku di wilayah Cilacap," kata Kapolresta Yogya Kombes Pol Eva Guna Pandia di kantornya, Rabu (20/3).

Tiga orang ini satu berstatus pelajar, dan dua lagi tetap dewasa.

"Satu orang pelajar, dua orang sudah dewasa," katanya.

Ketiganya berinisial LA, AF, dan MY. Mereka di struktur gengnya berkedudukan menjadi penyelenggara alias fighter.

"Memang ini pelakunya juga geng Vozter. Terus korbannya juga dari geng Trah Gendheng," katanya.

Antara Status Negeri dan Realitas Biaya

Ada sebuah ironi nan diam-diam tumbuh dibalik makna kata “Negeri” dalam Perguruan tinggi Negeri di Indonesia. Selama ini, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sering kali diasumsikan sebagai pilihan nan lebih terjangkau dibandingkan dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Namun, di beberapa tahun terakhir ini, biaya pendidikan pada sejumlah PTN di Indonesia mengalami kenaikan nan cukup signifikan. Besaran biaya kuliah pada beberapa bidang tertentu di PTN nyaris setara dengan biaya kuliah nan ada pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS). nan menjadi persoalan di sini bukan hanya mengenai besaran UKT, melainkan juga mengenai akibat terhadap akses dan kesempatan sosial.

Kenaikan UKT ini berpotensi mempersempit akses dalam mengenyam pendidikan bagi kalangan family dengan kondisi finansial rendah dan menengah. Melalui perihal tersebut, krusial untuk memandang gimana kebijakan UKT lahir dan berkembang hingga memunculkan beragam dinamika nan dirasakan masyarakat saat ini.

PTN sebagai Simbol Harapan bagi Masyarakat

Di tengah banyaknya perubahan dalam sistem perguruan tinggi, PTN mempunyai posisi spesial di hati masyarakat Indonesia. Bagi banyak orang, PTN lebih dulu hidup sebagai mimpi kolektif. Mimpi tersebut nan diwariskan dari orang tua ke anak, apalagi dari generasi sebelumnya ke generasi setelahnya.

Banyak family di Indonesia menganggap PTN lebih dari sekadar lembaga pendidikan, melainkan tempat di mana anak seorang pekerja tani bisa duduk setara dengan anak seorang pengusaha nan di mana perihal ini berfaedah bahwa siapa saja berkuasa memperoleh pendidikan tinggi, terlepas dari latar belakang ekonomi keluarganya.

Pandangan ini sejalan dengan Pasal 31 UUD 1945 nan menegaskan bahwa setiap penduduk negara berkuasa mendapat pendidikan, dan negara wajib membiayai pendidikan dasar. Oleh lantaran itu, makna kata “Negeri” tak hanya menunjukkan bahwa lembaga tersebut dikelola oleh pemerintah, tetapi juga sebagai corak tanggung jawab suatu negara dalam memberikan pendidikan nan merata bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

Awal Mula UKT dan Dinamika nan Mengikutinya

Biaya kuliah alias nan lebih dikenal dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT) lahir pada tahun 2013 melalui Melalui Permendikbud Nomor 55 Tahun 2013, di mana UKT resmi ditetapkan di PTN-PTN Indonesia. Kehadiran UKT bermaksud menyederhanakan beragam pungutan biaya kuliah menjadi satu komponen pembayaran nan disesuaikan dengan keahlian ekonomi mahasiswa.

Melalui sistem ini, mahasiswa dari family dengan kondisi ekonomi nan berbeda diharapkan dapat memperoleh akses pendidikan tinggi nan lebih setara lantaran besaran biaya nan dibayarkan tidak lagi disamaratakan.

Dalam perkembangannya, sistem UKT menjadi instrumen krusial dalam pembiayaan pendidikan tinggi negeri. Namun, seiring meningkatnya kebutuhan operasional perguruan tinggi dan berkurangnya proporsi pendanaan dari negara, besaran UKT di sejumlah PTN mengalami kenaikan nan memunculkan beragam respons dari masyarakat.

Salah satunya rapat Komisi X DPR RI berbareng Aliansi BEM SI pada tahun 2024, di mana disebutkan bahwa kenaikan UKT pada beberapa PTN tertentu apalagi mencapai 500%. Hal ini jelas bukan nomor nan mini bagi sebuah lembaga nan menyandang status “Milik Negara”.

Salah satu aspek nan melatarbelakangi kenaikan UKT ialah adanya Permendikbud-Ristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi. Aturan tersebut memberikan kewenangan kebebasan kepada perguruan tinggi negeri, khususnya nan berbadan norma dalam menentukan besaran UKT berasas kebutuhan operasional mereka dengan persetujuan dari kementerian.

Siapa nan Masih Bisa Mengakses Pendidikan Tinggi?

Pendidikan tinggi diyakini sebagai salah satu sarana mobilitas untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi seseorang. Banyak family nan khususnya dari kalangan bawah memandang keberhasilan masuk PTN merupakan angan untuk memperoleh kesempatan hidup nan lebih baik.

Namun, realita berbanding terbalik: biaya pendidikan semakin hari semakin meningkat, nan membikin akses terhadap kesempatan tersebut menjadi tak lagi merata. Pemikiran Pierre Bourdieu menjadi relevan dalam konteks ini, di mana dia memandang gimana modal ekonomi dapat memengaruhi kesempatan seseorang dalam mengakses pendidikan. Mahasiswa nan berasal dari kondisi family dengan ekonomi nan lebih baik mempunyai akses lebih besar dalam memenuhi kebutuhan pendidikan.

Namun sebaliknya, mahasiswa nan berasal dari family dengan kondisi ekonomi nan terbatas mengalami beragam halangan dalam mengakses pendidikan. Akibatnya, pendidikan nan semestinya menjadi sarana mengurangi ketimpangan sosial justru berisiko mempertahankan ketimpangan nan sudah ada di masyarakat.

Masihkah "Negeri" Memiliki Makna nan Sama?

Kenaikan UKT mungkin dapat dipahami sebagai bagian dari kebutuhan pembiayaan perguruan tinggi nan terus berkembang. Namun, di sisi lain, akses pendidikan nan terjangkau juga merupakan angan nan selama ini melekat pada PTN.

Ketika PTN dan PTS dipertemukan dalam satu titik dengan nilai nan tak jauh berbeda, perihal ini menimbulkan sebuah pertanyaan: Jika tidak ada lagi perbedaan beban finansial nan berarti, apa sesungguhnya nan tetap membedakan "Negeri" dari "Swasta"? Dan lebih dalam dari itu, untuk siapakah sebenarnya PTN ini diciptakan?

Berikut Rekomendasi Laptop Second Rp4 Jutaan(magnific)

LAPTOP second adalah laptop nan sebelumnya telah digunakan oleh orang alias perusahaan lain, kemudian dijual kembali untuk digunakan oleh pemilik baru.

Laptop second biasanya ditawarkan dengan nilai nan lebih murah dibandingkan laptop baru, tetapi kondisi bentuk dan performanya dapat bervariasi tergantung usia serta riwayat pemakaiannya.

1. Lenovo ThinkPad T480

ThinkPad T480 menjadi salah satu laptop jejak paling dicari lantaran menawarkan performa nan tetap kuat untuk sekolah, kuliah, Office, coding, dan multitasking ringan hingga menengah.

2. Dell Latitude 5490

Laptop upaya handal dengan banyak port dan performa nan tetap relevan. Cocok bagi nan memerlukan laptop kerja harian dengan bodi kokoh dan kemudahan perawatan.

3. HP EliteBook 840 G5

Desain premium, ringan, dan nyaman untuk mobilitas. Seri EliteBook terkenal dengan kualitas layar dan bodi aluminium nan terasa premium.

4. Lenovo ThinkPad X280

Laptop ringkas 12,5 inci nan mudah dibawa ke mana-mana. Pilihan menarik bagi pelajar alias mahasiswa nan mengutamakan portabilitas.

5. Dell Latitude 5400

Generasi lebih baru dengan efisiensi daya dan performa nan baik. Seri ini tetap sangat nyaman untuk penggunaan produktivitas harian.

6. HP ProBook 440 G6

Laptop upaya dengan keseimbangan harga, performa, dan daya tahan. Pilihan ekonomis nan tetap bisa menjalankan Windows 11 dan aplikasi perkantoran modern.

Untuk budget Rp4 jutaan, ThinkPad T480 tetap menjadi pilihan paling kondusif dan seimbang. Jika mengutamakan kreasi premium pilih EliteBook 840 G5, sedangkan jika mau laptop nan lebih ringkas untuk dibawa setiap hari, ThinkPad X280 layak dipertimbangkan. (Z-4)

Sumber: engineertech, dikisepterian

Ilustrasi(Dok Istimewa)

JEMAAH haji Provinsi Riau nan tergabung dalam Kloter BTH-07 tiba dengan selamat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Selasa (9/6) pukul 00.30 WIB. Sebelumnya, pesawat nan membawa rombongan jemaah bertolak dari Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, pada Senin (8/6) pukul 11.00 Waktu Arab Saudi (WAS).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Riau, Defizon, menyampaikan bahwa proses pemulangan jemaah haji Kloter BTH-07 berjalan aman, lancar, dan sesuai jadwal.

“Alhamdulillah, jemaah haji Kloter BTH-07 telah tiba dengan selamat di Debarkasi Batam. Kami berterima kasih seluruh proses perjalanan dari Tanah Suci hingga kembali ke tanah air melangkah dengan baik. Semoga seluruh jemaah senantiasa diberikan kesehatan dan memperoleh predikat haji nan mabrur,” ujar Defizon, Rabu (10/6).

Ia menjelaskan, kloter BTH-07 terdiri atas 437 jemaah haji, dua Petugas Haji Daerah (PHD), dan empat petugas kloter, sehingga total nan tiba berbareng kloter ini berjumlah 443 orang.

Pada proses pemulangan, terdapat sejumlah perubahan manifest jemaah akibat penyesuaian kloter. Tercatat satu jemaah mutasi masuk alias kembali ke kloter asal, ialah Abdul Hamid asal Kabupaten Indragiri Hilir nan saat keberangkatan tergabung dalam Kloter BTH-18.

Sementara sebanyak 45 jemaah mutasi keluar menuju Kloter BTH-06 untuk kembali ke kloter asal masing-masing. Selain itu, seorang jemaah atas nama Roni Ansari juga dipindahkan ke Kloter BTH-06.

Menurutnya, mutasi kloter merupakan perihal nan lazim dalam operasional penyelenggaraan ibadah haji dan dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan jasa serta kondisi jemaah selama berada di Arab Saudi hingga proses pemulangan.

“Kami terus berkoordinasi dengan seluruh petugas embarkasi dan debarkasi agar pelayanan kepada jemaah tetap optimal. Mutasi kloter dilakukan sesuai ketentuan nan bertindak dan telah ditangani dengan baik sehingga tidak mengganggu kenyamanan maupun keselamatan jemaah,” jelasnya.

Ia juga mengimbau para jemaah nan telah kembali ke tanah air agar tetap menjaga kesehatan setelah menjalani rangkaian ibadah haji nan cukup panjang dan menguras tenaga.

“Setelah lebih dari satu bulan menjalankan ibadah di Tanah Suci, kami berambisi para jemaah dapat beristirahat dengan cukup, menjaga kesehatan, serta menjadi teladan di tengah masyarakat dengan membawa nilai-nilai kemabruran haji dalam kehidupan sehari-hari,” jelasnya.

Hingga saat ini, jumlah jemaah haji Provinsi Riau nan telah kembali ke tanah air mencapai 2.211 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 2.178 jemaah haji, 10 Petugas Haji Daerah (PHD), 3 pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta 20 petugas kloter.

Selanjutnya, Debarkasi Batam bakal menerima kehadiran jemaah haji Kloter BTH-08 nan berasal dari Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Kuantan Singingi. Kloter tersebut dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu (10/6) pukul 00.50 WIB. (H-2)

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, mendatangi area pesisir nan sering diterjang banjir rob.(MI/NURUL HIDAYAH)

SEKOLAH di pesisir Kabupaten Cirebon mulai merasakan akibat banjir pasang air laut alias rob nan menerjang wilayah mereka.

Pengaruh rob diantaranya dialami siswa nan berguru di SDN Ambulu 3 Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Sekolah nan berada di area pesisir utara Cirebon itu menghadapi ancaman banjir rob nan makin sering terjadi.  

Kondisi tersebut berakibat pada lingkungan sekolah, kehadiran siswa, hingga proses pembelajaran.

“Saat air laut masuk ke lingkungan sekolah otomatis aktivitas di sekolah pun terganggu,” tutur Kepala SDN Ambulu 3, Syaotun, Rabu (10/6).

Tingkat kehadiran siswa juga menurun saat banjir  rob menggenangi rumah dan sekolah. Banjir rob menjadi tantangan nan semakin sering dihadapi sekolah dalam beberapa tahun terakhir.

Selain menghalang anak-anak bersekolah, banjir rob juga mengganggu mata pencarian orangtua siswa nan sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Saat cuaca ekstrem terjadi, maka hasil tangkapan menurun nan berakibat pada tekanan ekonomi rumah tangga juga ikut meningkat.

Peneliti Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Irena mengatakan perubahan suasana tidak lagi hanya menjadi persoalan lingkungan hidup.  

“Dampaknya sekarang mulai mengganggu sektor pendidikan, terutama di wilayah pesisir nan mempunyai tingkat kerentanan lebih tinggi,” tuturnya.

Menurut dia, gangguan terhadap akses pendidikan dapat muncul melalui beragam jalur, mulai dari kerusakan lingkungan sekolah, terganggunya akses transportasi, hingga penurunan kondisi ekonomi keluarga.

"Kasus di wilayah pesisir menunjukkan akibat perubahan suasana berpengaruh terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak," tuturnya.

Kondisi tersebut menjadi perhatian lantaran anak-anak merupakan golongan nan paling rentan terhadap akibat lanjutan krisis iklim.  Ketika gelombang banjir rob meningkat alias cuaca ekstrem semakin sering terjadi, akibat terganggunya proses belajar juga bakal semakin besar.

Kebijakan berbasis data

Sementara itu Kepala Bidang Riset dan Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Cirebon, Eva Musyaerofah mengakui perlunya kebijakan berbasis info untuk melindungi golongan rentan, termasuk anak-anak di area pesisir.

"Dampak perubahan suasana terhadap pendidikan memerlukan pendekatan lintas sektor lantaran persoalan nan muncul tidak hanya berangkaian dengan sekolah, tetapi juga lingkungan, infrastruktur, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat," jelasnya.

Hingga sekarang Kabupaten Cirebon belum mempunyai peta penyesuaian pendidikan secara unik untuk memetakan kerentanan sekolah terhadap akibat perubahan suasana maupun langkah mitigasi nan kudu dilakukan. Sejumlah pendapat mulai muncul, antara lain penyesuaian almanak akademik pada wilayah terdampak, pengembangan metode pembelajaran nan lebih elastis saat terjadi gangguan cuaca, serta penguatan pendidikan perubahan suasana di sekolah.

Jakarta -

Pasangan selebriti Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro mengenai dugaan penipuan umrah oleh Hanania Travel. Keduanya diperiksa kurang lebih 7 jam lamanya dan dicecar puluhan pertanyaan mengenai kasus tersebut.

"Pertanyaan tadi sekitar 20 sampai 30, kurang kurang lebih tadi," kata kuasa norma Thariq dan Aaliyah, Sangun Ragahdo kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).

Ragahdo menjelaskan, pihak Hanania Travel sudah beberapa kali berupaya menghubungi Thariq Halilintar, apalagi sebelum kliennya menikah dengan Aaliyah. Di tahun 2025, Hanania Travel kembali membujuk Thariq untuk bekerjasama dalam perihal ini endorsement.

"Kita tidak menampik bahwa ini bentuknya endorse. Ada nan endorse memang timbal baliknya adalah uang, dari pemberi pekerja memberi duit dan mungkin dari Thariq dan Aaliyah ini mengiklankan entah itu produk alias itu brand, alias nan namanya barter. Barter dalam artian ada benefit-lah, benefit-nya apa? Ya jika dalam Hanania ini adalah benefit-nya diberangkatkan umrah," jelasnya.

Menurut Ragahdo, Thariq sempat mencari tahu tentang Hanania Travel, dan saat itu percaya travel itu merupakan perusahaan nan kredibel. Singkat cerita, perjanjian kerjasama itu diterima oleh Thariq.

Hanania memberikan benefit umrah cuma-cuma untuk Thariq, Aaliyah dan anaknya. Saat itu Thariq membujuk rombongan lainnya, total berjumlah 8 orang. Namun, Thariq bayar untuk sisa rombongan tersebut senilai kurang lebih Rp 170 juta.

"Sehingga meskipun emang kita mendapat benefit, benefit dalam artian lantaran ini ada timbal baliknya, timbal baliknya pada saat itu hanya story. Ada story-lah, postingan story, feed gitu, udah selesai. Ya udahlah itu semua mereka berangkat, itu dari tanggal 8 sampai 15 jika enggak salah Desember,"

Thariq dan Aaliyah baru tahu bahwa Hanania Travel bermasalah pada awal tahun 2026. Thariq menambahkan dirinya sempat kaget lantaran ikut terseret dalam kasus tersebut.

"Oh iya kaget, kaget banget dengan buletin nan terjadi berseliweran dan lain-lain. Terus ketika dapat panggilan dari polisi kita juga langsung kita balas, kita siap membantu apa pun itu nan bisa kita kasih. Semoga bisa membikin kasus ini menjadi terang benderang, terus jalan keluarnya sigap untuk para korban. Pokoknya kita lakukan nan terbaik," kata Thariq menambahkan.

Dalam kesempatan nan sama, Aaliyah Massaid mengucapkan keprihatinan terhadap para korban. Dia berambisi kasus tersebut bisa diusut tuntas.

"Sangat prihatin pasti nan mau umrah itu juga udah menabung bertahun-tahun, jadi kita juga sangat sedih, sangat prihatin. Karena kan kita juga punya orang tua nan memikirkan nan udah mungkin berumur, apa nabung segala macam, jadi semoga banget sigap selesai," tuturnya.

(wnv/mea)

Presiden AS Donald Trump (kanan)(X)

JURU bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei mengatakan pelanggaran gencatan senjata nan berulang oleh Amerika Serikat, pesan nan saling bertentangan, dan tuntutan nan terus berubah telah merusak upaya diplomatik.

"Proses diplomasi tidak berjalan dalam ruang hampa," kata Baghaei, Rabu (10/6).

"Untuk memajukan setiap proses negosiasi alias diplomasi, diperlukan kondisi nan cukup kondusif agar diplomasi dapat berjalan," katanya, menambahkan.

Baghaei menuduh AS mengganggu jalur diplomatik melalui pesan-pesan nan bertentangan, perubahan sikap dan tuntutan nan berulang, serta pelanggaran gencatan senjata.

"Sayangnya, Amerika Serikat, melalui pesan-pesan kontradiktif nan disampaikannya, perubahan berulang dalam posisi dan tuntutannya, dan nan terburuk, pelanggaran gencatan senjata nan berulang, telah merusak proses diplomatik," katanya.

Baghaei juga menuduh Israel menghalang diplomasi melalui pelanggaran gencatan senjata nan berulang di Libanon. "Setiap proses diplomatik bakal dirugikan oleh penggunaan kekuatan dan tindakan nan melanggar hukum," katanya.

Baghaei menambahkan bahwa Iran bakal meninjau kondisi nan melingkupi negosiasi mendatang berasas perkembangan terbaru, tetapi dia tidak memberikan perincian lebih lanjut. (Ant/P-3)

Sidang pemeriksaan saksi kasus suap impor bea cukai, pengadilan tipikor, Jakarta.(MI/Abi)

EKS Kepala Intelijen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mengungkap adanya praktik pengelolaan biaya tidak resmi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal tersebut disampaikan Sisprian saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap dengan terdakwa pemilik PT Blueray, John Field, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (10/6).

Dalam kesaksiannya, Sisprian menjelaskan bahwa instansinya mempunyai biaya unik di luar anggaran resmi nan disebut sebagai biaya operasional. Ia mengakui bahwa biaya ini digunakan untuk keperluan nan memerlukan penanganan cepat.

"Dana nan kita gunakan dalam kondisi nan unik mendesak dan perlu kecepatan kami menggunakan biaya operasional tersebut," ujar Sisprian di persidangan.

Sisprian secara terbuka menjelaskan perbedaan antara biaya resmi negara dan biaya operasional tersebut. Menurutnya, biaya operasional ini berkarakter terlarangan lantaran tidak dapat dilaporkan secara administratif kepada negara.

"Ada biaya resmi DOK PPN dan ada biaya operasional nan sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Terkait sumber duit tersebut, Sisprian membeberkan bahwa biaya itu berasal dari sisa anggaran negara alias DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Sisa duit perjalanan dinas alias anggaran aktivitas nan berlebih sengaja dialihkan menjadi kas rahasia.

"Izin, awalnya dari biaya DIPA berupa DOK PPN dan SPPD. Kalau ada dana-dana nan belum bisa dipertanggungjawabkan ataupun dipertanggungjawabkan lebih, kami geser ke biaya operasional. Awalnya seperti itu," ungkap Sisprian.

Sisprian juga menjelaskan bahwa dia telah menginstruksikan bawahannya untuk tidak menyimpan biaya tersebut di dalam kantor. Hal ini dilakukan guna menghindari pemeriksaan dan penggeledahan oleh abdi negara penegak norma nan sewaktu-waktu bisa terjadi.

"Saya sampaikan bahwa biaya nan tidak bisa dipertanggungjawabkan jangan sampai ada di kantor," katanya.

Sisprian menambahkan bahwa perintah untuk menyembunyikan duit tersebut di tempat kondusif muncul lantaran kekhawatiran bakal tindakan sidak dan penggeledahan. Ia menyebut instansinya mempunyai pengalaman digeledah oleh beragam lembaga hukum.

"Saya sampaikan bahwa ruangan kita sering digeledah maka jangan sampai ada biaya nan tidak bisa dipertanggungjawabkan menurut DIPA di ruangan ini," lanjut Sisprian. 

Ia pun mengonfirmasi bahwa kantornya pernah digeledah oleh Kejaksaan Agung hingga KPK.

"Kemudian kami juga pernah digeledah oleh Kejaksaan Agung. Pernah digeledah oleh KPK," ujar saksi.

Dalam perkara ini, John Field selaku pemilik PT Blueray Cargo berbareng Ketua Tim Dokumen Importasi Andri (AND) dan Manajer Operasional Dedy Kurniawan (DK) didakwa telah memberikan suap kepada sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan nilai mencapai Rp63,1 miliar.

Selain Sisprian, kasus ini juga menyeret sejumlah pejabat Bea Cukai lainnya sebagai tersangka penerima suap, termasuk mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan, Rizal, serta Sianipar, Kepala Seksi Intelijen Bea Cukai, Orlando Hamonangan. (Z-4)

Ilustrasi(Magnific.com)

SEJUMLAH ketua pemerintah wilayah Jawa Timur (Jatim) serempak menolak patokan standarisasi bungkusan produk olahan tembakau alias plain packaging nan dirancang oleh Kementerian Kesehatan lantaran dipercaya bakal merugikan para petani hingga pendapatan wilayah nan berasal dari sektor pertembakauan.

Terlebih usulan nan terus didorong oleh Kementerian Kesehatan tersebut ditengarai bakal membikin produk tembakau dan rokok elektronik susah dibedakan satu dengan lainnya sehingga mempersulit pengawasan rokok terlarangan nan tengah digalakkan oleh Pemerintah.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, sempat menyoroti akibat dari pengetatan dalam patokan nan berangkaian dengan sektor pertembakauan. “Industri pertembakauan telah memberikan kontribusi besar bagi Jawa Timur, baik dalam penerimaan negara, penyerapan tenaga kerja, kesempatan usaha, hingga peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat,” ujar Khofifah belum lama ini. 

Dia mengungkapkan patokan nan memukul sektor pertembakauan dapat mempengaruhi hasil cukai hasil tembakau (CHT) dari Jatim. Menurutnya, sejak 2018 hingga 2024, tren penerimaan CHT terus meningkat, dengan kontribusi Jawa Timur mencapai Rp133,2 triliun alias 61,41% dari total penerimaan cukai nasional sebesar Rp216,9 triliun pada 2024. 

“Jatim menjadi tulang punggung penerimaan CHT nasional. Kebijakan nan memengaruhi industri ini kudu dipertimbangkan dengan cermat,” tambahnya.

Pada kesempatan terpisah, Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, pun meminta agar pemerintah membatalkan pembahasan penerapan plain packaging untuk produk hasil tembakau.  "Ini sangat krusial. Pembatalan penyeragaman bungkusan adalah corak keberpihakan terhadap ekonomi wilayah dan pekerja sektor tembakau," tegasnya.

Rio menegaskan industri tembakau merupakan salah satu pilar penerimaan negara dan bagi wilayah Situbondo. Wilayah ini menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp59 miliar pada 2024. Dana tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, penegakan norma cukai, dan support sosial seperti BLT bagi pekerja tani dan pekerja pabrik rokok.

Sementara itu, Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, menyatakan pentingnya mempertimbangkan kondisi di wilayah sentra tembakau dalam memutuskan kebijakan di tingkat pemerintah pusat. Aturan nan nantinya diterbitkan pemerintah pusat kudu tetap melindungi kepentingan wilayah dan memberikan solusi sebelum patokan diberlakukan.

Desakan ini merupakan komitmen pemerintah wilayah untuk melindungi para petani tembakau. Sebab akibat ekonomi nan dirasakan oleh wilayah bakal jauh lebih besar. 

"Tembakau itu urat nadi. Ada 5.000 petani di Bondowoso nan hidup dari tembakau. Namun, sesungguhnya tembakau menghidupi lebih dari 5.000 orang petani, apalagi bisa 4-6 kali lipat lagi jumlah nan ada jika kita menghitung masyarakat lain nan turut terlibat," kata dia.

Pihaknya juga bakal memfokuskan kebijakan pada penguatan akses pasar tembakau lokal, perlindungan budaya pertanian daerah, serta stabilisasi nilai jual di tingkat petani. Pemanfaatan DBHCHT juga bakal dioptimalkan tepat sasaran dalam menunjang kesejahteraan petani dan pekerja tani.

“Pemerintah wilayah memandang petani dan pekerja tani merupakan kelas produsen utama dalam sistem ekonomi pertanian nan kudu dilindungi,” tutupnya.

Perlu diketahui, dalam pernyataan rilis terbaru pada Jumat (5/6), Kemenkes melanjutkan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik. Kemenkes menyatakan bahwa penyusunan Rancangan Permenkes dilakukan secara transparan dan melibatkan beragam pemangku kepentingan.

“Seluruh masukan nan disampaikan dalam proses penyusunan izin telah menjadi bahan pertimbangan pemerintah. Namun pada prinsipnya, kebijakan kesehatan kudu tetap mengutamakan perlindungan masyarakat, terutama anak-anak, dari akibat kecanduan dan akibat jelek konsumsi tembakau,” kata Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, dr. Andi Saguni. (H-2)
 

ITB berbareng PISCES Programme, meluncurkan Living Lab ITB-PISCES untuk kelola sampah plastik.(ISTIMEWA)

INSTITUT Teknologi Bandung (ITB) berbareng PISCES Programme meluncurkan Living Lab ITB-PISCES di Gedung Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu (IPST) Sabuga, ITB Kampus Ganesha.

Inisiatif ini menjadi ruang kerjasama antara peneliti, pemerintah, masyarakat, pelaku upaya dan organisasi masyarakat sipil dalam mengembangkan solusi berbasis bukti untuk pengelolaan sampah plastik.

Living Lab ITB-PISCES merupakan living lab kedua nan secara unik berfokus pada rumor sampah plastik setelah sebelumnya dikembangkan di Banyuwangi. Melalui akomodasi ini, beragam buahpikiran dan penemuan dapat diuji, dievaluasi, serta dikembangkan dalam situasi nyata agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Koordinator Living Lab ITB PISCES Programme sekaligus Guru Besar Kelompok Keahlian Pengelolaan Udara dan Limbah, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) ITB, Prof Emenda Sembiring, menyatakan konsep living lab dalam PISCES berasal dari riset multidisiplin mengenai pengelolaan sampah plastik di Indonesia, Plastics in Indonesia Society (PISCES) melalui support pendanaan dari UK Research and Innovation (UKRI).

Menurut dia, riset tersebut melibatkan peneliti, pemerintah daerah, akademisi, masyarakat dan beragam pihak mengenai untuk memahami persoalan sampah plastik secara lebih menyeluruh. Dari proses tersebut, berkembang metodologi living lab sebagai ruang untuk menghubungkan riset, inovasi, dan kebutuhan nyata di lapangan.

“Dari situ muncul beragam buahpikiran sebagai solusi atas persoalan sampah. Melalui living lab, kita dapat memandang apakah buahpikiran tersebut dapat dikembangkan dan diimplementasikan oleh masyarakat,” terangnya.

Emenda berambisi Living Lab ITB-PISCES dapat membantu mengurangi jumlah sampah nan terbuang ke lingkungan serta menjadi pendekatan nan dapat diadopsi pemerintah wilayah dan masyarakat sesuai konteks masing-masing wilayah.

Kolaborasi untuk ekonomi hijau

Sementara itu, Direktur Pengabdian Masyarakat dan Layanan Kepakaran ITB, Prof Zulfiadi menyampaikan apresiasi atas kerjasama nan dibangun melalui PISCES Programme.

Ia menilai peluncuran Living Lab ITB-PISCES merupakan langkah krusial untuk memperkuat peran riset dan penemuan dalam menjawab persoalan lingkungan.

“Living Lab ITB-PICSES ini bukan hanya akomodasi penelitian, tetapi juga aktivitas kolaboratif nan menghubungkan pembelajaran, riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Inisiatif ini tentunya dapat mendukung ekonomi hijau dan keberlanjutan,” tuturnya.

Pada kesempatan nan sama, Asisten Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rofi Alhanif, menekankan bahwa rumor persampahan merupakan persoalan mendesak nan perlu ditangani bersama.

Menurutnya, pendekatan ekonomi sirkular krusial untuk mengurangi timbunan sampah dan limbah, meningkatkan efisiensi sumber daya, serta mendukung upaya ramah iklim.

“Kehadiran living lab merupakan komitmen dalam penanganan sampah dan pengurangan sampah plastik,” ucapnya.

Pendekatan sistem

Peneliti utama PISCES Programme dari Brunel University London, Prof Susan Jobling, menyampaikan bahwa Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah plastik, mulai dari kesadaran publik, hingga kompleksitas sosial, ekonomi, budaya, politik dan prasarana di beragam daerah.

PISCES Research Programme 2021–2025 dirancang untuk mendukung strategi pemerintah Indonesia dalam mengurangi sampah dan polusi plastik. "Program ini menggabungkan dimensi lingkungan, teknis, sosial, dan ekonomi untuk membantu mencegah serta menilai akibat polusi plastik," katanya.

PISCES juga mengembangkan metode untuk mengidentifikasi titik pencemaran plastik, memahami karakter sampah, serta menentukan prioritas jenis sampah plastik nan perlu ditangani. Hasil riset tersebut menjadi dasar untuk merancang intervensi nan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan konteks lokal.

Bogor, CNBC Indonesia - PT Pertamina Patra Niaga mengungkapkan argumen utama di kembali kebijakan naiknya nilai Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi Pertamax (RON 92) menjadi Rp 16.250 per liter mulai hari ini, Rabu (10/6/2026).

Hal ini tak lain demi menjaga keseimbangan antara keterjangkauan nilai bagi masyarakat dan kepastian keberlanjutan kesiapan BBM di Indonesia.

VP Commercial & Shipping Business Development Pertamina Patra Niaga Sigit Setiawan menjelaskan, kondisi nilai BBM di pasar dunia tengah melonjak akibat tensi geopolitik.

Pihaknya sendiri telah berupaya menahan nilai jual BBM non subsidi, khususnya Pertamax ini, untuk tidak naik dalam waktu lama, meski nilai perolehan impornya sudah melampaui nilai nan dijual di SPBU.

Seperti diketahui, ini merupakan kenaikan nilai BBM Pertamax perdana setelah lonjakan nilai minyak bumi akibat perang Israel-Iran pecah sejak 28 Februari 2026 lalu. Ketika nilai BBM non subsidi lainnya sudah mengalami kenaikan nilai sejak 18 April 2026 lalu, nilai BBM Pertamax tetap belum mengalami penyesuaian harga.

Bahkan, menurutnya, nilai keekonomian BBM Pertamax (RON 92) sekarang sudah berada di kısaran Rp 20.000-Rp 21.000 per liter. Artinya, meski nilai Pertamax sekarang sudah naik menjadi Rp 16.250 per liter, ini tetap tetap di bawah nilai keekonomiannya.

"Pertamax RON 92 kebetulan di market itu lantaran kondisi geopolitik kemarin itu naik, RON 92 itu jika di market itu udah harganya Rp20.000-an, Rp21.000. Dan kita tetap tahan, tetap berupaya menahan di Rp12.300," jelasnya dalam aktivitas Sarasehan Energi DEN, di Kampus IPB Bogor, Rabu (10/6/2026).

Dia menjelaskan, secara regulasi, penentuan nilai BBM non subsidi dalam negeri mengikuti nilai pasar dan tidak mendapatkan support fiskal dari pemerintah. Pertamina menekankan bahwa kebijakan tersebut sangat krusial untuk menjamin keahlian perusahaan dalam membeli kembali bahan baku BBM di pasar internasional guna menjaga ketahanan stok nasional.

"Logikanya, kami Pertamina membeli peralatan di market impor harganya tinggi, terus kami jual di domestik harganya di bawah. Uang nan kami dapat kami gunakan untuk membeli di market nggak dapat lagi volume nan sama. Volumenya bakal turun. Akibatnya adalah kesiapan stok itu bakal turun," imbuhnya.

Pihaknya menilai, jika nilai terus dipertahankan di bawah nilai keekonomian, perihal tersebut dikhawatirkan bakal memicu hambatan nan berakibat langsung pada masyarakat. Oleh lantaran itu, setelah melakukan koordinasi dengan pemerintah, Pertamina memutuskan untuk melakukan penyesuaian nilai secara terukur.

"Kami tidak mau kondisinya adalah terus-terusan seperti ini, sehingga kesiapan peralatan produk daya itu bakal turun di masyarakat. Once ada peak demand, maka itu bakal menjadi masalah," tambahnya.

Kendati demikian, nilai baru nan ditetapkan saat ini dinilai tetap berada di bawah nilai pasar internasional maupun nilai di negara tetangga seperti Thailand.

Dia menegaskan, Pertamina berkomitmen untuk terus memantau dinamika pasar daya bumi untuk memastikan pelayanan kepada konsumen tetap melangkah optimal tanpa gangguan suplai.

"Harga Pertamax kan kita naikkan jadi Rp 16.250, Pertamax Green jadi Rp 17.000. Dan teman-teman bisa memandang di market internasional di tetangga sebelah negara lain itu RON 91, 92 itu di Rp 20.000, Rp 21.000. Jadi kita mau memberikan message bahwa ini memang perlu naik kepada konsumen lantaran kondisinya memang kudu kami pastikan mengenai dengan kesiapan suplai di pasar," tutupnya.

Berikut daftar nilai BBM di SPBU Pertamina, bertindak mulai 10 Juni 2026:

Solar Subsidi Rp 6.800 per liter, tetap.

Pertalite Rp 10.000 per liter, tetap.

Pertamax (RON 92) Rp 16.250 per liter, naik dari sebelumnya Rp 12.300 per liter.

Pertamax Green 95 Rp 17.000 per liter, naik dari sebelumnya Rp 12.900 per liter.

Pertamax Turbo Rp 20.750 per liter, tetap.

Dexlite Rp 23.000 per liter, tetap.

Pertamina DEX Rp 24.800 liter, tetap.

(wia)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]