Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian berbareng Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menandatangani Surat Edaran Bersama tentang sinkronisasi jasa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), jasa pertanahan, serta integrasi info perpajakan dan pertanahan.

Penandatanganan dilakukan dalam aktivitas Sinkronisasi Layanan BPHTB, Layanan Pertanahan serta Integrasi Data Perpajakan dan Pertanahan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (10/8).

Tito mengatakan surat info tersebut menjadi payung bagi pemerintah wilayah dan instansi pertanahan di wilayah untuk memperkuat koordinasi dalam mempercepat proses BPHTB. BPHTB merupakan salah satu persyaratan dalam proses peralihan kewenangan atas tanah sekaligus menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah kabupaten/kota.

"Inti paling utamanya itu adalah ada koordinasi antara Pemda dengan Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN nan ada di seluruh provinsi, kabupaten, kota dalam rangka mempermudah masyarakat untuk bayar BPHTB," kata Tito.

Menurutnya, selama ini proses BPHTB tetap menghadapi sejumlah kendala, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, info nan belum terintegrasi, hingga lambatnya proses penerbitan. Kondisi tersebut kemudian berakibat pada lamanya masyarakat mengurus sertifikat alias proses peralihan kewenangan atas tanah.

"Mulai dari masalah SDM nan kurang, masalah info nan tidak terintegrasi, enggak sinkron, kemudian wajib pajak nan lambat membayar, kemudian penerbitannya prosesnya lambat," ujar Tito.

"Lambatnya proses publikasi BPHTB berpengaruh juga komplain masyarakat lantaran kelak bakal lama juga pengurusan sertifikatnya," lanjutnya.

Melalui surat info tersebut, pemerintah wilayah diminta berkoordinasi dengan instansi pertanahan di masing-masing kabupaten/kota. Koordinasi mencakup integrasi info dan percepatan proses verifikasi serta pengesahan pembayaran BPHTB.

Sementara itu, Nusron mengatakan Kementerian ATR/BPN menargetkan transformasi pelayanan pertanahan melalui sejumlah jasa prioritas. Salah satu nan bakal diluncurkan adalah pelayanan peralihan kewenangan alias kembali nama tanah dengan waktu maksimal 10 hari.

Hadiah HUT RI

Nusron menyebut program tersebut bakal diluncurkan mulai 17 Agustus 2026 sebagai "kado Indonesia Merdeka". Tahap pertama bakal diterapkan di 17 kabupaten/kota.

"Sebagai corak bingkisan Indonesia Merdeka, kami bakal me-launching pelayanan peralihan kewenangan alias kembali nama tanah, nan semula belum terukur kapan selesainya, bakal kami launching bahwa pelayanan peralihan kewenangan maksimal 10 hari," ujar Nusron.

"Mulai 17 Agustus untuk tahap pertama di 17 Kabupaten/Kota," tambah dia.

Program kemudian diperluas pada 24 Agustus 2026 dengan tambahan 24 kabupaten/kota.

"Sehingga di bulan ini ada 41 Kabupaten/Kota," tegas Nusron.

Nusron menargetkan 70 persen volume pelayanan pertanahan nan terkonsentrasi di 76 kabupaten/kota dapat ditangani dalam tiga bulan. Setelah itu, ekspansi jasa bakal dilakukan secara berjenjang hingga seluruh instansi pertanahan mengalami transformasi pelayanan pada akhir 2027.

Nusron mengatakan integrasi tersebut diperlukan agar info nan dimiliki pemerintah wilayah dan ATR/BPN mempunyai keselarasan sehingga potensi penerimaan wilayah dapat lebih optimal.

"Dan ini sudah terbukti nan sudah online dan integrasi adalah pertama Pemda Sragen, nan kedua adalah Pemkot Tangerang, nan ketiga adalah Pemkot Tangerang Selatan. Dalam waktu 2 tahun ini PAD-nya dari PBB naik lantaran apa? Karena info nan di dalam PBB kadang-kadang tidak sama alias lebih mini daripada info nan ada dalam NIB," jelas Nusron.

"Dengan adanya integrasi ini maka semua WP alias wajib pajak di bagian pertanahan bakal transparan semua datanya baik tarifnya maupun luasannya," tegasnya.

Kepala Rumah Tangga (Karumga) Eks Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah, Sutrimo sempat diminta pulang ke Kampung halamannya di Banyumas, Jawa Tenga,h oleh Febrie Ardiansyah. Kabarnya Sutrimo ditemani dua orang. Namun, pihak family tak kenal dengan dua orang tersebut.

Penasihat norma family Sutrimo, Aan Rohaeni menyampaikan, Sutrimo sempat diminta pulang sebelum tanggal 19 Juli 2026. Kabar ini disampaikan oleh pihak keluarga.

"Pokoknya sebelum tanggal 19 lah ya, 18 apa 19 begitu. Saya kurang tahu tepatnya lantaran saya tadi lihat WA-nya mulai tanggal 19 sedang dinas berjaga di rumah Pak Febri nan tetap ada bisa dipulihkan. Nah, dia pulang memang ditelepon sama Pak Febri," katanya, Senin (10/8).

Ia menambahkan, chat Whatsapp pihak family nan tersisa ketika komunikasi dengan Sutrimo hanya ada di tanggal 19 Juli sampai 23 Juli. Sisanya tidak ada info percakapan di tanggal lain.

"Pihak family kan kemarin ngingat-ngingat dari WA gitu kan. Ternyata ya tadi di HP-nya Bu Anis (keluarga Sutrimo) itu enggak tahu kenapa WA nan tersisa antara komunikasi dengan Sutrimo itu hanya tanggal 19 sampai 23. Setelah itu info sebelumnya lenyap gitu kan. Nah, ini makanya lagi dipulihkan oleh kepolisian," terangnya.

Saat itu, Sutrimo memang diminta pulang langsung oleh Febrie. Namun, Sutrimo mengaku tidak punya duit untuk pulang ke Banyumas.

"Trimo menyampaikan jika enggak punya uang. Tapi katanya tiketnya sudah disiapkan, duit sudah ditransfer dan bakal ditemani oleh dua orang kelak dari stasiun Purwokerto gitu," ujarnya.

Aan Rohaeni menambahkan, ada dua orang nan mengantarkan Sutrimo. Namun, tidak diketahui siapa dua orang tersebut.

"Iya dua orang. Tetapi itu nan tidak kami ketahui siapanya. Cuma menurut itu memang Pak Febri itu nyuruh pulang sekaligus sudah disiapkan tiketnya dan ditemani orang katanya. Entah orang nan dari Cilacap, bilangnya orang dari Cilacap. Entah orang dari Cilacap itu orang mau kerja di Jakarta berbarengan kita enggak tahu gitu loh. Karena kita juga enggak ada nan menyaksikan gitu loh," imbuhnya.

Sutrimo meninggal bumi di depan Klinik Kecantikan Mordent, area Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penyebab kematiannya hingga sekarang tetap didalami abdi negara penegak hukum.

Jenazah Sutrimo kemudian dimakamkan pada Kamis (23/7/2026) di Desa Wlahar, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Keluarga Sutrimo mendatangi Polresta Banyumas pada Sabtu (8/8) malam untuk membikin laporan. Laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Nomor STTLP/79/VIII/2026/SPKT/POLRESTA BANYUMAS/POLDA JAWA TENGAH.

Pengacara family Sutrimo, Aan Rohaeni, mengatakan nomor handphone (Hp) alias ponsel orang nan mengantar jenazah Sutrimo, tak bisa dihubungi.

Sutrimo nan disebut-sebut sebagai kepala rumah tangga eks Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah ini sebelumnya ditemukan meninggal bumi di depan Klinik Kecantikan Mordent, area Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Lalu orang nan nganter jenazah nan Hp-nya dulunya kemarin bisa dihubungi terus rupanya (nomor Hp-nya) mati," kata Aan melalui sambungan telepon, Senin (10/8).

Aan mengatakan, berasas info dari keluarga, jenazah Sutrimo datang dalam kondisi dikafani dan bersih, sehingga saat itu family tidak meletakkan kecurigaan.

"Memang kan Sutrimo itu dibilangnya lantaran sakit, apa, gula, gulanya katanya sampai 600. Memang, memang punya riwayat gula," katanya.

"Jadi ya pihak family begitu datang jenazah lantaran orang Islam meyakini bahwa sebaik-baiknya jenazah itu langsung dikuburkan di hari nan sama begitu kan, maka datang jam 10 itu ya langsung dikubur gitu kan," katanya.

Saat itu orang nan mengantar jenazah mengatakan ponsel dan peralatan Sutrimo lainnya bakal dikirimkan besok.

"Nah, kemudian berapa hari kemudian kan ada buletin dan lain-lain. Pihak family ya di satu sisi merasa ini ada apa sih gitu kan? Kan menjadi buletin bagi orang desa itu kan bukan perihal nan menyenangkan ya," katanya.

Aan menyebut kecurigaan muncul, tetapi family belum berani melapor saat itu. Setelah didampingi pengacara, pihak family mulai terbuka.

"Dompet enggak pulang dan lain-lain ya mereka juga kecurigaannya kan bertambah. Lalu juga orang nan itu (mengantar) kan kejanggalan," katanya.

Permukaan Matahari alias fotosfer rupanya dipenuhi aktivitas plasma.(Dok. Nasa)

MATAHARI sering kali terlihat sebagai bola sinar nan tenang jika diamati dari kejauhan. Namun, info terbaru mengungkapkan bahwa permukaan bintang pusat tata surya kita ini sebenarnya merupakan "lautan" plasma nan sangat dinamis, dipenuhi arus konveksi, rotasi, dan aktivitas medan magnet nan terus berubah.

Bagian nan kita kenal sebagai permukaan Matahari disebut fotosfer. Di wilayah ini, daya dari interior Matahari dibawa ke permukaan melalui area konveksi. NASA menjelaskan bahwa proses ini melibatkan material panas nan bergerak naik, sementara material nan lebih dingin turun kembali ke bawah. Fenomena ini menciptakan pola visual menyerupai butiran nan disebut sebagai granulation.

Pengamatan dari instrumen Polarimetric and Helioseismic Imager (PHI) pada misi Solar Orbiter milik European Space Agency (ESA) memperkuat temuan ini. Instrumen tersebut tidak hanya menangkap pola granulasi, tetapi juga memetakan pergerakan material di permukaan melalui tachogram. Data ini membantu intelektual memahami gimana plasma bergerak mendekati alias menjauhi pengamat, sekaligus mengungkap pola rotasi Matahari nan kompleks.

Selain aktivitas bentuk plasma, medan magnet memegang peranan krusial. Karena plasma adalah gas bermuatan listrik, interaksinya dengan medan magnet menciptakan sistem magnetik nan menjadi penggerak utama aktivitas Matahari. Medan magnet nan sangat kuat apalagi dapat menghalang proses konveksi, nan kemudian memicu munculnya bintik Matahari, wilayah nan tampak lebih gelap lantaran suhunya relatif lebih dingin dari sekitarnya.

Aktivitas di permukaan ini mempunyai akibat langsung terhadap atmosfer Matahari nan lebih luas. Gerakan plasma dan medan magnet memicu kejadian besar seperti semburan Matahari (solar flares), prominensa, hingga lontaran massa korona (CME). Fenomena-fenomena inilah nan membentuk cuaca antariksa dan berpotensi mengganggu sistem komunikasi serta navigasi satelit di Bumi.

Melalui kombinasi info Solar Orbiter dan pemodelan komputer NASA, para intelektual sekarang dapat mensimulasikan arus plasma nan tidak terlihat secara langsung. Pemahaman mendalam mengenai sistem interior hingga permukaan Matahari ini menjadi kunci krusial untuk memprediksi akibat aktivitas surya terhadap lingkungan antariksa dan teknologi manusia di masa depan. (

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Jakarta Timur, Senin (10/8/2026).(Kemenhaj)

WAKIL Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Jakarta Timur, Senin (10/8). Langkah ini diambil untuk memastikan kualitas pelayanan publik sekaligus menjamin komitmen pemerintah dalam membersihkan tata kelola penyelenggaraan haji dari praktik penyimpangan.

Jakarta Timur menjadi salah satu wilayah dengan jumlah jemaah haji terbesar di DKI Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pengaduan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir, terdapat sejumlah temuan dan laporan mengenai dugaan penyimpangan dalam pelayanan haji di wilayah tersebut, termasuk persoalan manipulasi mahram serta praktik penyimpangan lainnya.

Wamenhaj mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu argumen dirinya turun langsung untuk memeriksa pelayanan dan memberikan peringatan kepada seluruh jajaran.

“Saya sengaja datang langsung untuk memastikan pelayanan kepada jemaah betul-betul melangkah sebagaimana mestinya. Tidak boleh ada lagi ruang bagi praktik-praktik lama nan merugikan jemaah. Kemenhaj kudu menjadi rumah baru dengan budaya kerja baru, nan bersih, profesional, transparan, dan melayani,” kata Dahnil di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Jakarta Timur, Senin (10/8).

Menurutnya, peralihan pengelolaan haji ke Kementerian Haji dan Umrah kudu menjadi momentum untuk memutus mata rantai praktik penyimpangan sekaligus membangun tata kelola pelayanan nan berintegritas dari pusat hingga daerah.

Dahnil menegaskan, sesuai dengan pengarahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf berbareng Wamenhaj sejak awal telah memberikan pengarahan agar transformasi penyelenggaraan haji tidak berakhir pada perubahan kelembagaan, tetapi diikuti perubahan mendasar dalam budaya kerja dan integritas aparatur.

“Pesannya jelas. Siapa nan siap berubah, mari bersama-sama membangun Kemenhaj dan memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah. Tetapi bagi siapa pun nan tetap mempertahankan budaya lama dan bermain-main dengan kewenangan jemaah, silakan keluar,” ujarnya.

Dahnil menekankan tidak ada toleransi terhadap praktik percaloan, manipulasi administrasi, pungutan tidak sah, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam pelayanan haji. Setiap laporan masyarakat dan temuan pemeriksaan bakal ditindaklanjuti sesuai ketentuan nan berlaku.

Ia juga meminta seluruh jejeran Kemenhaj menjadikan kepentingan jemaah sebagai orientasi utama pelayanan. Menurutnya, transformasi haji nan diperintahkan Presiden Prabowo kudu dapat dirasakan masyarakat melalui pelayanan nan semakin mudah, transparan, adil, serta terbebas dari praktik transaksional.

“Jemaah datang ke instansi Kemenhaj untuk mendapatkan pelayanan dan kepastian, bukan untuk menjadi objek transaksi. Karena itu, tidak boleh ada satu pun pihak nan mengambil untung dengan mempermainkan kewenangan jemaah. Ini nan bakal terus kami bersihkan,” kata dia.

Jakarta -

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menanggapi temuan 995 senjata, termasuk senjata api, narkoba, hingga 30 CD porno, di sekolah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Jaksel). Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya berkomitmen menjadikan sekolah sebagai tempat nan kondusif dan nyaman bagi siswa.

"Kami sudah komunikasi dengan pihak sekolah. Intinya begini, pertama, jika kami di Kemendikdasmen itu kan berkomitmen untuk sekolah menjadi rumah kedua bagi anak-anak sehingga mereka tetap bisa belajar dengan kondusif dan nyaman," kata Mu'ti usai rapat berbareng ketua DPR, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Abdul Mu'ti menyerahkan penjelasan lebih lanjut kepada abdi negara keamanan mengenai temuan senjata tersebut. Menurutnya, kepolisian mempunyai kewenangan untuk menjelaskan temuan tersebut.

"Terkait dengan adanya temuan itu, mungkin aparatur keamanan, dalam perihal ini kepolisian, nan lebih punya otoritas untuk menjelaskan," ujarnya.

Abdul Mu'ti mengatakan pengawasan terhadap sekolah berada dalam kewenangan pemerintah daerah. Dia mengatakan Kemendikdasmen telah berkomunikasi dengan pihak-pihak mengenai untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.

"Kalau sekolah, kan pengawasannya oleh pemerintah wilayah sesuai dengan kewenangannya," ujarnya.

"Kami sudah komunikasi, kami sudah komunikasi dengan pihak-pihak mengenai dan sedang dicari jalan keluarnya," imbuh dia.

Sebagai informasi, 996 pucuk senjata tersebut ditemukan pada 10-11 Juli 2026 dan kembali ditemukan pada Rabu (5/8) malam. Pihak kepolisian merinci, 995 pucuk senjata nan ditemukan merupakan senapan angin, sementara satu pucuk lainnya merupakan senjata api jenis Franchi SPA, SPAS-15 kaliber 12 GA milik laki-laki DS nan merupakan kepala di PT Lokta Karya Perbakin.

"Perlu kita luruskan bersama, penemuan peralatan nan diduga berupa senjata. Ada 996 nan ditemukan, 995 merupakan senjata angin," tutur Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan di Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (8/8).

(amw/fca)

Jakarta -

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung penguatan sistem penanganan kekerasan terhadap wanita dan anak di wilayah melalui integrasi sistem. Menurutnya, penguatan sistem diperlukan agar penanganan kasus tidak berjuntai pada inisiatif personal, tetapi dapat melangkah secara terintegrasi dan berkelanjutan. Hal ini menjadi krusial mengingat rumor kekerasan terhadap anak, perempuan, dan kekerasan seksual telah menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

"Kalau kita lihat nan berbeda dari sistem nan Bu Wamen [PPPA] inisiasi ini, ini kan ada semacam kekuatan sistem nan memaksa, bukan hanya inisiatif-inisiatif saja, tapi ada kasus-kasus [kekerasan] nan secara sistem memang kemudian kudu diprioritaskan alias diselesaikan," jelas Bima dalam keterangannya, Senin (10/8/2026).

Hal tersebut disampaikannya dalam Rakor Implementasi Program Percontohan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak di Kementerian Hukum (Kemenkum), Jakarta, Senin (10/8).

Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah wilayah telah menjalankan petunjuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, salah satunya dengan mendorong pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

Namun, dalam pelaksanaannya, tetap terdapat sejumlah tantangan nan perlu diatasi, terutama dalam memastikan sistem penanganan dapat melangkah secara efektif dan berkelanjutan. Karena itu, penguatan sistem di wilayah tidak cukup hanya melalui pembentukan kelembagaan, tetapi juga perlu didukung kesiapan sumber daya dan pembiayaan nan memadai.

Dalam konteks tersebut, Bima menegaskan support Kemendagri untuk memperkuat sistem penanganan nan terintegrasi di daerah. Dukungan tersebut dilakukan melalui pembinaan dan supervisi, termasuk memastikan aspek penganggaran serta penguatan landasan norma nan menjadi dasar penyelenggaraan program di daerah.

"Sudah menjadi bagian dari Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan supervisi, pembinaan, dan memastikan penganggarannya dianggarkan alias tidak," sambungnya.

Lebih lanjut, Bima menyampaikan bahwa andaikan sistem tersebut bakal direplikasi di daerah, diperlukan kajian nan lebih mendalam dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing daerah. Menurutnya, aspek izin dan keahlian pembiayaan wilayah perlu menjadi bagian krusial dalam menentukan kesiapan replikasi program.

"Tapi rumor nan sangat mendasar hari ini lebih kepada kesiapan anggaran dari APBD di daerah-daerah. Jadi sejauh mana kemudian andaikan kita mau mereplikasi di wilayah dengan didasarkan pada landasan norma nan jelas, maka ini kudu menjadi kajian lebih dalam lagi tergantung dengan kebutuhan-kebutuhan apa saja di wilayah tadi," pungkasnya.

(akn/ega)

Jakarta -

Ketua DPR RI, Puan Maharani mendorong pemerintah segera menyelesaikan persoalan kebakaran rimba dan lahan (karhutla) agar tidak menakut-nakuti keselamatan masyarakat. Termasuk kebakaran dahsyat di area Gunung Bromo, Jawa Timur.

Menurut Puan, meluasnya kebakaran rimba merupakan kondisi serius nan memerlukan konsentrasi penuh pemerintah pada pengendalian api, perlindungan ekosistem, dan keselamatan masyarakat. Ia mengatakan berasas laporan, luas kebakaran mencapai sekitar 520 hektare dan seluruh akses wisata ditutup.

"Penutupan area merupakan langkah nan diperlukan untuk memberikan ruang maksimal bagi proses pemadaman dan mencegah munculnya akibat baru terhadap wisatawan," kata Puan, dalam keterangan tertulis, Senin (10/8/2026).

Seperti diketahui, karhutla di area Bromo nan dilaporkan terjadi sejak Senin pekan lampau terus meluas hingga membikin Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menutup total akses masuk wisata, baik dari Kabupaten Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo.

Kebakaran di area Bromo selama sepekan telah menghanguskan sekitar 520 hektare lahan. Hingga hari ini, api diketahui tetap berkobar cukup dahsyat dan membakar sejumlah vegetasi kering di area Bromo. Kondisi medan nan susah dijangkau menjadi salah satu hambatan dalam upaya pemadaman kebakaran.

Terkait perihal tersebut, Puan meminta pemerintah untuk memastikan operasi pemadaman karhutla di area Bromo mempunyai satu komando nan kuat, support personel dan peralatan nan memadai.

"Serta pengawasan terhadap seluruh titik rawan agar api nan telah dikendalikan tidak kembali menyala alias menyebar ke area lain," tutur Puan.

"Prioritas saat ini kudu jelas padamkan api secepat mungkin, cegah ekspansi kerusakan, dan lindungi masyarakat sekitar dari akibat turunannya," lanjut Puan.

Puan mengingatkan, pemerintah kudu mengambil langkah-langkah efektif agar pemadaman darat dan udara diarahkan berasas pemetaan pergerakan api, kondisi angin, vegetasi kering, serta area dengan nilai ekologis tinggi.

"Pada saat nan sama, kualitas udara dan potensi penyebaran asap ke permukiman kudu terus dipantau," ungkap wanita pertama nan menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Lebih lanjut, Puan meminta pemerintah mempunyai peta nan jelas mengenai tingkat kerusakan vegetasi, kediaman satwa, kondisi tanah, wilayah tangkapan air, serta area nan mempunyai akibat erosi dan degradasi lanjutan.

Menurut Puan, pemulihan area Bromo tidak boleh disederhanakan menjadi hanya sekadar penanaman kembali pohon alias vegetasi.

"Kawasan nan terbakar kudu dibagi berasas tingkat kerusakannya dan diberikan intervensi pemulihan nan berbeda dengan mengutamakan regenerasi vegetasi original dan pemulihan kegunaan ekologis kawasan," ujar Puan.

Puan pun menilai, penutupan total area Bromo juga mempunyai akibat ekonomi nan kudu mulai dihitung Pemerintah sejak sekarang. Sebab Bromo merupakan salah satu lokasi wisata unggulan sehingga penutupan total dinilai dapat mempengaruhi sektor pariwisata.

"Bromo merupakan ekosistem ekonomi bagi masyarakat nan menggantungkan penghasilan pada jip wisata, homestay, penginapan, perdagangan, kuliner, pemandu wisata, transportasi, hingga beragam upaya mini di desa-desa penyangga," terang Puan.

Karena itu, kata Puan, pemerintah perlu segera melakukan asesmen akibat ekonomi penutupan area terhadap rumah tangga dan pelaku upaya lokal.

"Sehingga andaikan penutupan berjalan panjang, support Pemerintah dapat diarahkan secara presisi kepada golongan nan betul-betul kehilangan sumber pendapatan," sebutnya.

"Jangan sampai masyarakat nan selama ini ikut menjaga dan menopang pariwisata Bromo justru menjadi pihak nan menanggung beban ekonomi paling besar dari musibah ini," imbuh Puan.

Dalam jangka panjang, Puan meminta pemerintah menjadikan kebakaran Bromo sebagai dasar membangun standar ketahanan area wisata alam strategis nasional.

"Kawasan Taman Nasional seperti Bromo kudu mempunyai pemetaan akibat kebakaran dari segala aspek, hingga lini terkecil sekalipun lantaran menyangkut kelestarian banyaknya vegetasi dan apalagi kehidupan masyarakat," urainya.

Puan merinci, pemetaan mulai dari tingkat tapak, sumber air pemadaman nan tersedia sepanjang musim rawan, sistem penemuan dini, personel siaga, pemisah aktivitas berasas tingkat ancaman kebakaran, serta protokol perlindungan ekonomi masyarakat ketika destinasi terpaksa ditutup.

"Dan untuk penanganan kebakaran di area Bromo tidak cukup hanya dengan api dipadamkan lampau lokasi wisata dibuka kembali," tukas Puan.

"Negara kudu memastikan tiga pemulihan melangkah berbarengan bahwa api betul-betul terkendali, ekosistem nan rusak dipulihkan, dan penghidupan masyarakat sekitar dilindungi," tambahnya.

Di sisi lain, Puan meminta pemerintah memantau kondisi taman nasional maupun area rimba dan lain nan mengalami karhutla. Ia menegaskan, keselamatan masyarakat kudu menjadi nan utama.

Hal ini disampaikan Puan menyusul karhutla di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, nan terus meluas dan sudah nyaris mendekati permukiman warga.

Kencangnya angin di letak kebakaran membikin api di lahan gambut itu sigap menjalar. Hingga Jumat (7/8/2026), luas lahan terdampak karhutla di Palangka Raya mencapai 162,49 hektare. Kondisi tandus dan potensi El Nino kuat diperkirakan meningkatkan akibat kebakaran di Kalteng.

Menurut Puan, perihal tersebut menunjukkan bahwa karhutla bukan lagi semata persoalan lingkungan. Karena ketika api mulai memasuki ruang hidup masyarakat, persoalannya disebut berubah.

"Ini bukan lagi persoalan lingkungan, tapi sudah menjadi ancaman terhadap keselamatan warga, aset, kesehatan, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi setempat," jelas Puan.

Puan juga menilai karhutla di area gambut memerlukan penanganan unik lantaran mempunyai tingkat kesulitan tersendiri lantaran api dapat menjalar hingga lapisan bawah tanah dan kembali muncul di titik lain. Dan nan lebih mengkhawatirkan, karhutla di Kalteng bukan kejadian sporadis namun ada indikasi kesengajaan.

"Kondisi tersebut memperlihatkan banwa persoalan karhutla memerlukan pendekatan sistematis dan berkelanjutan, bukan sekadar operasi pemadaman ketika api sudah membesar," tutur Puan.

Oleh karenanya, Puan mendorong pemerintah memperkuat strategi pencegahan karhutla, khususnya di wilayah nan mempunyai tingkat kerawanan tinggi.

"Termasuk pemetaan potensi penjalaran api nan kudu diterjemahkan menjadi tindakan konkret di lapangan. Dengan sistem seperti itu, sumber daya dapat dikerahkan lebih awal sehingga api dapat ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran besar," paparnya.

Puan juga menekankan pentingnya siaga musibah karhutla bagi masyarakat sekitar area nan terbakar mengingat kebakaran dahsyat dapat menyebabkan kabut asap nan dapat berakibat jelek bagi kesehatan dan aktivitas masyarakat.

"Pemerintah wilayah kudu menyiapkan jasa kesehatan dan perlindungan unik bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan andaikan kualitas udara memburuk," ucap Puan.

"Keselamatan penduduk tidak boleh baru menjadi perhatian ketika akibat kebakaran telah masuk ke permukiman. Karhulta dapat mengganggu aktivitas masyarakat, dan perihal ini kudu turut menjadi aspek nan diperhatikan dalam penanganan karhutla," tutupnya.

(prf/ega)

Jakarta -

Sebanyak 1.147 Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) bakal dikerahkan untuk bekerja mengamankan rangkaian aktivitas Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 RI. Paspampres menggelar apel pasukan untukk memastikan kesiapan seluruh personel, materiil, serta sistem dan perangkat operasional pengamanan VVIP.

Apel dipimpin langsung Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) Mayjen TNI Edwin Adrian Sumantha di Lapangan Hitam Mako Paspampres, Senin (10/8/2026). Ribuan personel Paspampres nan diterjunkan ke dalam beberapa Satgaspam.

Yang terdiri dari Apel Kehormatan dan Renungan Suci (AKRS) sebanyak 151 personel nan bekerja pada 14 Agustus, Sidang DPR/MPR pada 15 Agustus sebanyak 277 personel, dan pada 17 Agustus dalam Upacara Penaikan dan Penurunan Sang Merah Putih sebanyak 294 personel, Acara Pesta Rakyat 205 personel, Tim Paskibraka 70 personel, serta Tim Pasukan Upacara 150 personel.

Kesiapan Satgaspam VVIP tersebut juga didukung oleh beragam Alutsista termutakhir, materiil dan kendaraan operasional modern nan dimiliki oleh Paspampers, diantaranya meliputi: senapan Caracal dan senapan Dasan, ⁠SS1 V3 Croom, MP 7, beragam macam pistol (G2 Combat, HK, Glock 17, Glock 19, Glock 43X, dan Sig Sauer), dan senjata Sniper SPR 3 Pindad serta Sniper AW. Selain itu, turut disiapkan satu kendaraan anti-drone Koopsudnas dan satu kendaraan Maung Arteleri Pertahanan Udara.

Kendaraan taktis nan turut disiagakan diantaranya yaitu: kendaraan CBRNE (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosive), kendaraan jammer, kendaraan kawal G500, kendaraan security G500, kendaraan P2 Komando, kendaraan Maung, serta motor kawal Goldwing.

Edwin mengatakan gelar alutsista tersebut sejalan dengan perkembangan karakter ancaman terkini nan tidak lagi hanya berupa tindakan bentuk secara langsung, tetapi juga telah menggunakan teknologi drone, serangan siber, dan penyebaran info nan dapat memicu gangguan keamanan, hingga tindakan perseorangan maupun golongan nan bergerak sigap dan susah diprediksi. Menurutnya, pengamanan VVIP kudu dilakukan secara preventif dan proaktif dengan mengantisipasi setiap potensi ancaman sejak dini.

"Bagi Paspampres, keberhasilan bukan hanya ketika kita sukses melumpuhkan ancaman, tetapi ketika ancaman itu sama sekali tidak pernah mempunyai kesempatan untuk muncul. Itulah prinsip tugas pengamanan VVIP nan sesungguhnya," ujar Edwin dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/8/2026).

"Keberhasilan kita sering kali tidak terlihat oleh masyarakat, namun justru di situlah profesionalisme Paspampres diuji. Kita bekerja dalam senyap, penuh kewaspadaan, dengan ketelitian, kecepatan, disiplin, dan koordinasi nan solid," sambungnya.

Edwin juga menekankan bahwa seluruh personel kudu memahami bahwa pengamanan rangkaian HUT ke-81 RI merupakan tugas sekaligus amanah mulia untuk menjaga martabat institusi, menjamin keselamatan VVIP sekaligus mengawal kehormatan bangsa dan negara.

"Jadikan setiap langkah pengabdian sebagai kehormatan kita untuk menjaga keselamatan VVIP, menjaga, dan mengawal kehormatan dan martabat Negara Kesatuan Republik Indonesia," tuturnya.

Lebih lanjut, Edwin meminta seluruh personel menjaga keagamaan dan ketakwaan, mempersiapkan keahlian fisik, mental, serta teknis, meningkatkan kewaspadaan, dan melaksanakan tugas secara profesional, disiplin, tegas, santun, serta humanis.

(eva/dhn)

Jakarta -

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menilai Sidang Tahunan Sidang Bersama (STSB) DPR RI-DPD RI pada 14 Agustus 2026 menjadi momentum untuk memperkuat representasi wilayah dalam agenda pembangunan nasional.

Menurut Sultan, pembangunan nasional tidak bakal optimal jika tidak dibarengi pemerataan pembangunan di seluruh daerah. Karena itu, bunyi dan kebutuhan masyarakat di wilayah perlu mendapat ruang dalam setiap agenda pembangunan nasional.

Tahun ini, DPD RI mendapat kehormatan menjadi tuan rumah STSB DPR RI-DPD RI. Sultan menyebut penyelenggaraan sidang tersebut menjadi momentum untuk memperkenalkan dua pilar representasi dalam parlemen Indonesia.

"Momentum ini menegaskan bahwa wajah parlemen Indonesia terdiri atas dua representasi, ialah DPR RI sebagai representasi politik dan DPD RI sebagai representasi kewilayahan. Keduanya saling melengkapi untuk memastikan pembangunan betul-betul dirasakan di seluruh wilayah Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (10/8/2026).

Ia menjelaskan, seluruh aspirasi nan dihimpun Anggota DPD RI melalui kunjungan kerja, pengawasan, dan reses di 38 provinsi tidak berakhir sebagai laporan. Aspirasi tersebut diolah menjadi rekomendasi kebijakan nan dibahas berbareng perangkat kelengkapan DPD RI dan kementerian terkait.

Aspirasi tersebut juga menjadi bagian dari substansi nan dibawa DPD RI dalam Sidang Tahunan sebagai representasi bunyi masyarakat wilayah di hadapan Presiden dan seluruh unsur parlemen.

"Anggota DPD RI turun langsung ke wilayah melalui kunjungan kerja, pengawasan, maupun reses. Aspirasi nan dihimpun kemudian dibahas berbareng kementerian dan lembaga mengenai agar persoalan masyarakat tidak berakhir sebagai laporan, tetapi menjadi bagian dari solusi kebijakan," katanya.

Selain membawa aspirasi daerah, Sultan menilai DPD RI terus menjalankan kegunaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan nasional. Menurutnya, beragam program prioritas pemerintah saat ini telah menunjukkan perhatian nan semakin besar terhadap daerah, baik melalui penyelenggaraan program maupun support anggaran.

DPD RI juga mencatat semakin banyak aspirasi nan disampaikan kepada kementerian dan lembaga memperoleh tindak lanjut secara cepat.

"Banyak program pemerintah nan muaranya adalah daerah. Banyak aspirasi nan kita sampaikan ke kementerian nan ditindaklanjuti dengan baik, dan ini menunjukkan kerja pembangunan semakin efektif," ujarnya.

Meski demikian, Sultan menegaskan DPD RI bakal terus menjalankan kegunaan pengawasan agar pembangunan semakin bisa menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, tetap terdapat sejumlah masukan dari wilayah nan perlu menjadi perhatian pemerintah agar pemerataan pembangunan semakin optimal.

"Posisi DPD RI adalah menjadi jembatan aspirasi antara wilayah dengan pemerintah pusat agar pembangunan betul-betul dirasakan masyarakat," katanya.

Terkait penyelenggaraan STSB DPR RI-DPD RI tahun ini, Sultan memastikan seluruh persiapan telah melangkah sesuai rencana melalui koordinasi nan intensif antara Sekretariat Jenderal MPR RI, DPR RI, DPD RI, Sekretariat Negara, Paspampres, serta seluruh pihak terkait.

"Koordinasi terus dilakukan dan secara keseluruhan sudah siap. Kami berambisi Sidang Tahunan menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan sekaligus memastikan seluruh agenda pembangunan betul-betul memberikan faedah bagi masyarakat Indonesia," pungkasnya.

(akn/ega)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi capaian inflasi secara year-on-year (YoY) pada Juli 2026 sebesar 2,88 persen. Menurutnya, nomor tersebut ideal lantaran berada dalam sasaran pemerintah, ialah 2,5 persen plus minus 1 persen alias dalam rentang 1,5 hingga 3,5 persen.

“Ini juga terlihat juga penurunan, ini dibuktikan juga dengan inflasi bulan ke bulan, month to month, dari bulan Juni ke bulan Juli terjadi deflasi alias penurunan minus 0,14 persen,” ujar Mendagri Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah nan dirangkaikan dengan Sosialisasi dan Penandatanganan Surat Edaran Bersama tentang Sinkronisasi Layanan BPHTB, Layanan Pertanahan, Integrasi Data Perpajakan dan Pertanahan, serta Sosialisasi Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (10/8/2026).

Lebih lanjut, dia merinci komponen penyumbang inflasi pada Juli 2026 nan didominasi oleh sektor transportasi dan pendidikan. Sementara itu, komponen makanan, minuman, dan tembakau relatif tetap terjaga. Adapun komoditas nan turut memengaruhi inflasi di antaranya daging ayam ras, cabe merah, cabe rawit, hingga telur ayam ras.

“Tapi komoditas krusial seperti beras dan lain-lain relatif terjaga,” sambung Tito.

Meski secara nasional nomor inflasi tetap berada dalam rentang sasaran pemerintah, dia meminta pemerintah wilayah (pemda) untuk tetap waspada. Pasalnya, sejumlah wilayah justru mencatatkan nomor inflasi di atas 3,5 persen. Daerah tersebut antara lain Provinsi Papua Barat, Aceh, Papua Pegunungan, Kalimantan Tengah, serta Papua Barat Daya. Sementara di tingkat kabupaten, wilayah nan mengalami kenaikan nomor inflasi ialah Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Labuhanbatu, Manokwari, dan Banggai. Kemudian di tingkat kota, wilayah dengan inflasi tinggi ialah Gunungsitoli, Sorong, Banda Aceh, Sibolga, dan Pematangsiantar.

Di sisi lain, dalam rapat nan sama, Mendagri Tito mengapresiasi jejeran Kementerian Perdagangan (Kemendag) nan telah melakukan intervensi sehingga terjadi penurunan nilai pada dua komoditas pokok, ialah bawang putih dan minyak goreng. Selama ini, kata dia, kedua komoditas tersebut kerap menyumbang inflasi. Namun, pada rapat kali ini, keduanya relatif terkendali.

“Saya terima kasih kepada Kementerian Perdagangan. Karena nan mengatur dua komoditas ini adalah Kementerian Perdagangan,” tandas Mendagri Tito.

Anggota Komisi IV DPR Rajiv Singh prihatin dengan kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di area Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) nan terus meluas hingga mencapai sekitar 520 hektare.

Ia meminta pemerintah mengevaluasi sistem pencegahan dan pengendalian karhutla di area tersebut. Menurutnya, kebakaran nan terjadi kudu menjadi momentum untuk mengubah pendekatan penanganan karhutla dari sekadar pemadaman alias fire fighting menjadi pencegahan alias fire prevention.

Rajiv menilai pertimbangan krusial dilakukan lantaran ancaman musim tandus sebenarnya telah diperkirakan sejak jauh hari. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memprediksi puncak musim tandus 2026 berjalan pada Juli-September, dengan sebagian besar wilayah Pulau Jawa mengalami puncaknya pada Agustus.

“BMKG telah memperingatkan bahwa puncak musim tandus 2026 terjadi pada periode Juli–September, dimana sebagian besar Pulau Jawa mengalami puncak tandus pada Agustus, jadi semestinya kita sudah semakin waspada bakal potensi kebakaran ini,” ungkap Rajiv dalam keterangannya, Senin (10/8).

Menurut Rajiv, kondisi tersebut semestinya menjadi dasar untuk memperkuat kesiapsiagaan sebelum kebakaran terjadi. Ia mempertanyakan efektivitas sistem penemuan awal hingga kesiapan pengelola area dalam mengantisipasi potensi kebakaran.

“Pertanyaannya bukan hanya gimana api bisa dipadamkan, nan juga kudu kita jawab adalah kenapa api bisa berkembang sedemikian besar? Apa nan terjadi pada sistem penemuan dini, patroli, kesiapan personel, sumber air, sekat bakar, sampai sistem pembatasan aktivitas ketika tingkat ancaman kebakaran meningkat?” tegasnya.

Rajiv memahami area Bromo mempunyai kondisi alam nan membuatnya rentan terhadap kebakaran, terutama ketika memasuki musim kemarau. Namun, dia menilai aspek alam tidak dapat dijadikan argumen untuk membiarkan kebakaran terus berulang setiap tahun.

Terlebih, area TNBTS bukan pertama kali menghadapi kebakaran besar. Pada 2023, kebakaran terjadi di area Bromo dan dipicu kelalaian dalam penggunaan flare saat aktivitas prewedding. Kemudian pada Juni 2024, kebakaran kembali terjadi di area Gunung Batok TNBTS dengan sekitar 50 hektare lahan terdampak.

“Kejadian nan berulang semestinya menghasilkan pembelajaran dan sistem pencegahan nan semakin kuat. Kita tidak bisa setiap musim tandus kemudian terjadi kebakaran lampau kita terjebak dalam dalam pola nan sama: Paradigmanya kudu bergeser dari fire fighting menjadi fire prevention,” ujar Rajiv.

Karena itu, Rajiv meminta Kementerian Kehutanan berbareng Balai Besar TNBTS melakukan audit menyeluruh terhadap kesiapan pengendalian kebakaran di area Bromo. Audit tersebut, kata dia, perlu dilakukan baik terhadap kesiapan sebelum maupun selama musim tandus 2026.

Ia juga mendorong Kementerian Kehutanan menyusun protokol unik berbasis tingkat akibat untuk taman nasional nan mempunyai vegetasi savana dan tingkat kerawanan kebakaran tinggi.

Menurutnya, protokol tersebut kudu mempunyai parameter nan jelas sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan sebelum api muncul. Ketika tingkat ancaman kebakaran sudah mencapai level tertentu, pengelola area kudu dapat langsung meningkatkan patroli, melarang aktivitas nan menggunakan sumber api, membatasi area wisata, hingga menutup sementara letak nan dinilai rawan.

Dengan sistem tersebut, tindakan pencegahan tidak perlu menunggu terjadinya kebakaran terlebih dahulu.

“Jangan menunggu api muncul untuk bertindak. Kalau info menunjukkan vegetasi sangat kering, angin tinggi dan tingkat ancaman kebakaran sudah masuk kategori ekstrem, pencegahan kudu dimulai saat itu juga,” katanya.

Selain mengevaluasi sistem pencegahan, Rajiv meminta sumber api pertama dalam kebakaran Bromo kali ini diinvestigasi secara menyeluruh. Ia mengatakan info awal mengenai kemungkinan adanya kelalaian manusia kudu dibuktikan melalui proses penyelidikan nan objektif.

Rajiv mengingatkan agar pihak-pihak mengenai tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab kebakaran sebelum proses penyelidikan selesai. Namun, jika nantinya ditemukan unsur kelalaian maupun kesengajaan, dia meminta proses norma dilakukan secara tegas.

“Jangan memperkirakan dan jangan menghakimi sebelum penyelidikan selesai. Tetapi andaikan ditemukan unsur kelalaian alias kesengajaan, norma kudu ditegakkan secara tegas. Kawasan konservasi merupakan aset publik dan kerusakan nan terjadi bukan hanya kerugian pada hari ini, tetapi juga kerugian ekologis nan dampaknya dapat berjalan bertahun-tahun,” pungkasnya.

Aturan ini ditujukan kepada produsen nan menghasilkan limbah, seperti plastik, termasuk produk makanan dan elektronik.

Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan FIFA ASEAN Cup 2026 merupakan turnamen resmi FIFA. Karena itu, penyelenggaraannya bakal melibatkan FIFA berbareng pemerintah, PSSI, serta pemerintah daerah.

"Dan tentunya FIFA ASEAN ini event resmi FIFA. Jadi bukan PSSI, event resmi FIFA," kata Erick.

Erick mengapresiasi support Pramono dan Pemprov DKI dalam persiapan turnamen tersebut. Menurutnya, pengalaman Pramono dalam mendukung penyelenggaraan arena sepak bola internasional menjadi modal krusial dalam mempersiapkan kebutuhan turnamen.

"Pak Gub juga punya pengalaman ketika beliau membantu pada saat FIFA U-17 waktu itu di tempat nan berbeda. Jadi beliau sangat mengerti apa nan perlu di-support untuk Pemerintah DKI, lantaran itu saya ucapkan terima kasih, Pak Gubernur," ujarnya.

Erick memastikan FIFA bakal mengelola penyelenggaraan turnamen secara maksimal. Pemerintah, PSSI, dan pemerintah wilayah bakal memberikan support untuk memastikan FIFA ASEAN Cup 2026 melangkah sukses.

Meski demikian, sejumlah perincian penyelenggaraan tetap menunggu keputusan FIFA, termasuk agenda pertandingan serta tim nan nantinya bakal bertanding di Jakarta maupun wilayah lainnya.

"Tapi mudah-mudahan kasih waktu beberapa hari ke depan," kata Erick.

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berambisi kehadiran Shin Tae-yong (STY) sebagai pembimbing baru Persija Jakarta bisa membawa Macan Kemayoran meraih gelar juara Liga. Prestasi tersebut diharapkan menjadi bingkisan bagi Jakarta nan bakal memasuki usia 500 tahun pada 2027.

“Saya mau merasakan juara Liga dan sekaligus adalah bingkisan 500 tahun buat Jakarta,” kata Pramono di Jakarta.

Pramono menilai penunjukan STY memberikan daya baru bagi Persija untuk menghadapi musim kejuaraan mendatang. Pelatih asal Korea Selatan itu diharapkan bisa membawa perubahan dan meningkatkan prestasi Macan Kemayoran.

Momentum lima abad Jakarta dinilai menjadi kesempatan spesial bagi Persija untuk mempersembahkan prestasi tertinggi bagi penduduk Ibu Kota.

Pramono mengatakan support terhadap Persija tidak hanya berangkaian dengan pencapaian di lapangan. Menurut dia, Persija telah menjadi bagian dari identitas dan kebanggaan masyarakat Jakarta, terutama melalui ikatan kuat dengan The Jakmania.

Oleh lantaran itu, Pramono berambisi hubungan antara Persija, suporter, dan masyarakat Jakarta terus dijaga. Dia menyebut ikatan tersebut sebagai modal sosial nan krusial bagi klub sekaligus Jakarta.

“Secara ikatan jika ini bisa dijaga terus-menerus, saya percaya ini bakal menjadi modal sosial nan luar biasa,” katanya.

Pramono juga memastikan Pemprov DKI Jakarta terus membuka ruang bagi beragam aktivitas olahraga. Jakarta, kata dia, tidak hanya diharapkan menjadi tempat pertandingan, tetapi juga berkembang sebagai destinasi sport tourism nan dapat menarik masyarakat dari beragam daerah.

“Saya juga berambisi bahwa Jakarta sekarang ini kita buka ruang selebar-lebarnya menjadi tempat destinasi untuk sport tourism,” ujar Pramono.

Lebih lanjut, Pramono mau pertandingan Persija berjalan dalam suasana nan kondusif dan nyaman. Hal itu dinilai krusial untuk menumbuhkan rasa mempunyai masyarakat terhadap Persija maupun Jakarta.

“Karena dengan begitu saya betul-betul mau Persija merasakan pertandingan dengan rasa aman, nyaman dan merasa mempunyai kebanggaan bahwa pertandingan untuk Jakarta adalah pertandingan untuk dirinya dan juga pertandingan untuk keluarganya,” ucapnya.

Poster peluncuran Lamborghini Temerario di Indonesia(MI/HO)

INDUSTRI otomotif premium di Indonesia bersiap menyambut babak baru dalam kategori supercar. Prestige Image Motorcars, showroom mobil nan didirikan Rudy Salim, secara resmi mengumumkan rencana peluncuran Lamborghini Temerario untuk pasar domestik.

Kehadiran model terbaru dari pabrikan Sant’Agata Bolognese ini bakal ditandai melalui aktivitas berjudul “The Grand Reveal of Lamborghini Temerario” nan dijadwalkan berjalan pada 13 Agustus 2026 di showroom Prestige Image Motorcars, PIK 2, Jakarta.

Acara peluncuran ini diproyeksikan menjadi momen perdana bagi publik dan loyalis merek berlogo banteng mengamuk di Indonesia untuk memandang lebih dekat estetika serta penemuan nan diusung Temerario.

Selain mengungkap spesifikasi teknis dan filosofi desain, agenda tersebut bakal dihadiri oleh rekan media, organisasi otomotif, hingga kolektor mobil mewah. Untuk menambah eksklusivitas, rangkaian aktivitas bakal dimeriahkan oleh penampilan spesial dari musisi Ari Lasso serta jamuan makan malam mewah dari Wolfgang’s Steakhouse Jakarta.

Penerus Takhta Gallardo dan Huracán

Lamborghini Temerario datang dengan beban sejarah nan besar, ialah sebagai penerus dari lini legendaris Gallardo dan family Huracán. Sebagai catatan, Lamborghini Gallardo nan diproduksi pada periode 2003 hingga 2013 telah mencatatkan produksi sebanyak 14.022 unit nan tersebar di 45 negara. Kesuksesan tersebut kemudian diteruskan oleh family Huracán sejak 2014.

Dalam kurun waktu satu dekade, Huracán melalui beragam jenis ikonik seperti EVO, STO, Tecnica, hingga Sterrato, sukses mencatatkan penjualan dunia lebih dari 25.000 unit. Angka ini menjadikan Huracán sebagai salah satu lini model paling sukses dalam sejarah Lamborghini. Kini, Temerario siap melanjutkan warisan tersebut dengan membawa identitas kreasi unik Italia nan dipadukan dengan teknologi masa depan.

Era Baru High Performance Electrified Vehicle (HPEV)

Berbeda dengan para pendahulunya, Lamborghini Temerario menjadi simbol transisi pabrikan menuju era elektrifikasi. Model ini memperkenalkan konsep High Performance Electrified Vehicle (HPEV), sebuah langkah berani nan menggabungkan performa mesin pembakaran internal berperforma tinggi dengan teknologi motor listrik mutakhir.

Kehadiran Temerario bukan sekadar peluncuran generasi terbaru, melainkan sebuah tonggak sejarah bagi para kolektor. Memiliki generasi pertama dari model ini dianggap sebagai kesempatan langka untuk mempunyai bagian dari perkembangan teknologi Lamborghini nan kelak bakal dikenang sebagai awal dari era baru performa tinggi nan ramah lingkungan namun tetap agresif.

Dampak bagi Industri Otomotif Nasional

Langkah Prestige Image Motorcars membawa Temerario ke tanah air memperkuat posisi mereka sebagai representasi merek otomotif paling eksklusif di Indonesia. Lebih dari sekadar penjualan unit, kehadiran model tercanggih ini mencerminkan pertumbuhan daya beli serta minat masyarakat Indonesia terhadap kendaraan berperforma tinggi nan terus meningkat.

Secara lebih luas, masuknya teknologi HPEV melalui Temerario diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi ekosistem otomotif nasional. Hal ini mencakup pengembangan jasa purnajual nan lebih spesifik, penguatan organisasi otomotif, hingga sarana edukasi publik mengenai perkembangan teknologi kendaraan elektrifikasi berperforma tinggi terkini.

Dengan segala penemuan nan ditawarkan, Lamborghini Temerario diprediksi bakal menjadi standar baru bagi pasar supercar di Indonesia, sekaligus mengukuhkan transisi daya di segmen kendaraan mewah. (Z-1)

Berikut Trik Beast of Reincarnation Digital Deluxe Edition(Doc Steam)

BEAST of Reincarnation Digital Deluxe Edition adalah jenis unik dari game Beast of Reincarnation, sebuah game action RPG nan dikembangkan oleh Game Freak.

Edisi ini mencakup game utama serta sejumlah konten bingkisan digital untuk karakter Emma dan Koo.

Berikut Trik Beast of Reincarnation Digital Deluxe Edition

1. Jelajahi Area Secara Menyeluruh

Jangan terburu-buru mengikuti jalur utama. Luangkan waktu untuk mengeksplorasi area lantaran bumi permainan mempunyai beragam sumber daya dan letak nan dapat ditemukan selama perjalanan.

2. Manfaatkan Skill Tree

Perhatikan perkembangan skill tree Emma dan Koo. Pilih keahlian berasas style bermain dan kebutuhan perjalanan agar sumber daya pengembangan tidak terbuang untuk keahlian nan jarang digunakan.

3. Kelola Amber dengan Bijak

Amber merupakan salah satu sumber daya krusial dalam permainan. Hindari menggunakannya secara sembarangan pada awal permainan dan prioritaskan peningkatan nan betul-betul membantu perkembangan karakter.

4. Gunakan Bonus Digital Deluxe

Digital Deluxe Edition memberikan 100.000 Amber serta sejumlah item tambahan. Manfaatkan bingkisan tersebut untuk mempercepat perkembangan awal tanpa kudu mengandalkan seluruh sumber daya nan ditemukan selama eksplorasi.

5. Coba Berbagai Kemampuan Koo

Koo bukan sekadar pendamping cerita. Sistem permainan memang dirancang agar Emma dan Koo saling mendukung. Karena itu, pahami kegunaan keahlian Koo dan gunakan sesuai situasi.

6. Perhatikan Upgrade Walker

Walker menjadi bagian krusial dalam perjalanan. Manfaatkan sistem peningkatannya untuk membantu perjalanan dan perkembangan sepanjang permainan.

7. Kumpulkan Sumber Daya Saat Menjelajah

Saat menemukan sumber daya, sebaiknya kumpulkan selama memungkinkan. Material tertentu dapat berfaedah untuk beragam kebutuhan peningkatan dan crafting.

8. Manfaatkan Bibit Tanaman

Digital Deluxe Edition juga menyediakan beragam bibit sayuran. Jangan mengabaikan fitur ini lantaran aktivitas bertani menjadi salah satu bagian dari sistem permainan dan dapat membantu pengelolaan sumber daya.

9. Perhatikan Lingkungan Sekitar

Dunia Beast of Reincarnation mempunyai lingkungan semi-open world dengan beragam area untuk dijelajahi. Perhatikan jalur alternatif, letak tersembunyi, dan objek nan dapat berinteraksi dengan karakter.

10. Sesuaikan Tingkat Kesulitan

Game menyediakan beberapa tingkat kesulitan. Jika tetap mempelajari sistem permainan, gunakan tingkat nan sesuai terlebih dulu sebelum meningkatkan tantangan.

11. Jangan Mengabaikan Sistem Pengembangan

Selain perkembangan cerita, pemain dapat meningkatkan beragam aspek karakter dan pendamping. Pastikan perkembangan tersebut dilakukan secara konsisten agar permainan tidak terasa terlalu susah ketika memasuki bagian nan lebih menantang.

12. Manfaatkan New Game Plus

Setelah menyelesaikan permainan, tersedia fitur New Game Plus nan memungkinkan pemain menikmati perjalanan kembali dengan tantangan dan pengalaman nan berbeda.

13. Kenali Pola Permainan Setiap Area

Setiap wilayah dapat mempunyai kondisi dan tantangan nan berbeda. Amati lingkungan terlebih dulu sebelum menentukan langkah berikutnya agar eksplorasi melangkah lebih efektif.

14. Jangan Terburu-buru Menyelesaikan Cerita

Selain cerita utama, luangkan waktu untuk mengeksplorasi bumi permainan. Pendekatan ini membantu pemain menemukan lebih banyak sumber daya dan memahami beragam sistem nan tersedia.

15. Gunakan Bonus Deluxe Secara Bertahap

Item Deluxe Edition tidak kudu langsung digunakan seluruhnya. Simpan sebagian sumber daya tambahan untuk kebutuhan nan lebih krusial ketika perkembangan permainan mulai meningkat.

Dengan memahami sistem eksplorasi, pengembangan karakter, sumber daya, dan bingkisan tambahan, pemain dapat menikmati Beast of Reincarnation dengan lebih efektif tanpa kudu terburu-buru menyelesaikan seluruh perjalanan. (Z-4)

Sumber: games, kotaku

Ilustrasi(MI/DEVI HARAHAP)

PEMERINTAH menyiapkan anggaran untuk menghadapi ancaman El Nino kuat nan berpotensi memicu kondisi darurat kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Pemerintah memastikan support anggaran dapat digunakan sesuai kebutuhan andaikan situasi memburuk.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk menghadapi kondisi darurat akibat El Nino. Besaran anggaran tersebut dapat disesuaikan dengan tingkat kebutuhan di lapangan.

“Kalau misalnya tadi disebut El Nino kuat, maka langkah kita juga kudu kuat dari itu,” kata Djamari dalam konvensi pers penanganan karhutla di Kantor Kemenko Polkam, Senin (10/8).

Djamari mengatakan anggaran penanganan kondisi darurat pada dasarnya selalu tersedia. Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memastikan kebutuhan pembiayaan dapat dipenuhi.

“Saya selalu tanya kepada Kepala BNPB, anggaran berapa, Pak? Berapapun Presiden bakal mengeluarkan nan diperlukan untuk mengatasi,” ujarnya.

Menurut Djamari, pemerintah belum menetapkan tambahan anggaran dalam jumlah tertentu lantaran kondisi saat ini belum memerlukan pengerahan kekuatan dalam skala besar. Namun, anggaran nan telah disiapkan dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai perkembangan situasi.

“Besarannya bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Sampai sekarang belum perlu kekuatan nan sangat besar,” katanya.

Djamari juga mengatakan pemerintah tidak dapat memprediksi secara pasti jumlah titik api nan bakal muncul. Kondisi tersebut dinilai sangat bergerak sehingga langkah antisipasi kudu dilakukan sejak dini.

“Kalau diduga berapa titik nan bakal muncul, itu enggak bisa dikira-duga. Karena itu cepat,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah berupaya mencegah karhutla berkembang hingga mencapai kondisi darurat. Djamari menyebut enam provinsi nan mempunyai area gambut menjadi wilayah nan perlu mendapat perhatian serius.

Menurut dia, kebakaran gambut kudu dicegah sedini mungkin lantaran api nan sudah masuk ke dalam lapisan gambut susah dipadamkan sepenuhnya.

“Karena gambut begitu terbakar, dipadamkan, belum tentu bisa padam,” kata Djamari.

Untuk mencegah meluasnya karhutla, pemerintah bakal memperkuat patroli serta melakukan penegakan norma terhadap pihak nan melakukan pelanggaran, termasuk pembakaran lahan.

“Bagaimana upaya pencegahannya itu dengan penegakan hukum. Begitu ada pelanggaran-pelanggaran sederhana, menurut saya,” ujarnya.

Djamari juga menyoroti tetap adanya dua provinsi nan mengizinkan pembakaran lahan untuk kepentingan perkebunan dengan langkah tradisional. Menurut dia, kebijakan tersebut perlu dievaluasi andaikan kondisi cuaca semakin berisiko.

“Tadi memang ada dua provinsi nan mengizinkan untuk membakar lahan untuk kepentingan kebun dengan cara-cara tradisional. Tadi sudah bicara juga, bapak gubernurnya siap untuk menjaga itu,” katanya.

Ia apalagi membuka kemungkinan agar praktik tersebut dihentikan sementara demi mencegah karhutla meluas.

“Dalam keadaan seperti itu, jika perlu dihentikan dulu, berakhir dulu, selesai,” tegas Djamari. (H-2)

Satpol PP menertibkan ratusan lapak PKL di sekitar Pasar Cisalak, Jalan Raya Bogor, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (10/8/2026) .(MI/Kisar Rajagukguk-HO)

SATUAN Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok, Jawa Barat, menggusur sedikitnya 420 gedung dan lapak pedagang kaki lima (PKL) liar di sepanjang Jalan Raya Bogor, sekitar area Pasar Cisalak, Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Senin (10/8).

Langkah tegas ini diambil untuk mengembalikan kegunaan akomodasi umum seperti trotoar dan bahu jalan, menata estetika kawasan, serta mengurai titik kemacetan lampau lintas nan kerap dikeluhkan pengguna jalan.

Pantauan di lapangan menunjukkan proses penertiban menggunakan perangkat berat buldozer sempat diwarnai tindakan protes dan teriakan dari ratusan PKL serta penduduk setempat. 

Mereka keberatan saat peralatan dagangan maupun gerobak mereka diratakan petugas. Namun, penertiban tetap dilanjutkan demi menegakkan aturan.

"Penertiban dilakukan untuk mengembalikan kegunaan akomodasi pejalan kaki dan mengatasi kemacetan lampau lintas di Jalan Raya Bogor, khususnya depan Pasar Cisalak," tegas salah satu petugas Satpol PP Kota Depok, Wandi, di letak kejadian.

Wandi menjelaskan bahwa tindakan tegas ini berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum serta patokan kepala wilayah terkait. Pihaknya memastikan penertiban tidak dilakukan secara mendadak.

"Sebelum penertiban sudah didahului dengan sosialisasi, pemberian surat peringatan, dan imbauan persuasif agar pedagang dan penduduk membongkar mandiri," tambah Wandi.

SOLUSI RELOKASI KE GEDUNG UTAMA
Keberadaan ratusan lapak liar di luar area pasar rupanya turut membawa akibat jelek bagi suasana upaya di dalam gedung resmi. 

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Kadisdagin) Kota Depok, Widyati Ryandani, mengungkapkan bahwa menjamurnya PKL liar menjadi penyebab utama sepinya gedung utama Pasar Cisalak.

"Fenomena pasar sunyi akibat PKL pembeli lebih memilih berbelanja di luar gedung pasar nan dianggap lebih praktis dan mudah diakses. Hal ini memicu penurunan omzet bagi pedagang resmi di dalam pasar nan kudu menanggung biaya retribusi," ungkap Widyati.

Dia memastikan Pemkot Depok telah menyiapkan langkah antisipasi bagi 420 PKL nan terdampak penertiban agar tetap bisa mengais rezeki secara legal dan tertib.

"Kami memberikan solusi. Kami mau Kota Depok kondisinya kondusif dan nyaman, termasuk di pusat perdagangan. Kita berambisi semua nyaman, pemerintah nyaman, masyarakat nyaman dan pedagang pun kondusif dan nyaman berjualan," jelasnya.

Saat ini, kapabilitas gedung utama Pasar Cisalak bisa menampung hingga 1.300 unit gerai dan hamparan. Namun, pemanfaatannya baru mencapai 50% alias sekitar 650 kios.

"Artinya, tetap tersedia 650 slot gerai nan sangat cukup untuk menampung seluruh pedagang nan direlokasi," pungkasnya. (KG/P-2)

Jakarta, CNBC Indonesia - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjalani perawatan di rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan dan prosedur medis oleh tim spesialisnya. Mengutip The Star Malaysia, Senin 10 Agustus 2026, instansi Perdana Menteri menyebut Anwar bakal menjalani observasi medis selama 2 hari.Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan penghasilan dari penyewaan rumah kontrakan dan properti sewa bukan merupakan objek pajak baru.

Selengkapnya dalam program Closing Bell CNBC Indonesia (Senin, 10/08/2026) berikut ini.

Polisi turut menyita empat kendaraan bermotor nan digunakan untuk melakukan kejahatannya. Lalu, dua kendaraan bermotor hasil dari kejahatan, serta senjata tajam nan digunakan oleh para pelaku.

"Saat ini kami dari tim interogator menerapkan Pasal 479 ayat 2 dengan ancaman pidana 12 tahun penjara," katanya.

Adapun enam tersangka tersebut adalah AY (45), nan berkedudukan masuk ke dalam bank untuk memantau situasi sekaligus menentukan target. S (51) dan AR (32) berkedudukan sebagai joki. Sementara itu, MD (49) dan ZA (43) berkedudukan sebagai eksekutor. Adapun AS (48) berkedudukan memantau TKP.

Sementara itu, Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim menyebut enam tersangkap di letak nan berbeda-beda. Pada Jumat, 7 Agustus 2026, tim sukses mengamankan 4 pelaku, ialah MD, AY, S, dan AR di wilayah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

"Pengembangan kemudian dilakukan hingga tim kembali mengamankan pelaku berinisial Z pada Jumat malam di wilayah Jatisampurna, Kota Bekasi, dan tim kembali mengamankan A pada Sabtu awal hari di wilayah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi," kata Abdul Rahim, Senin (10/8/2026).

MNC Sekuritas mendukung rangkaian program edukasi Galeri Investasi BEI Universitas Bunda Mulia (GI BEI UBM). (Foto: Okezone.com/BEI)

Foto Lainnya