Balai Kota Cirebon(MI/Nurul Hidayah)

SEBANYAK tujuh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon tidak menerima penghasilan pada Juni 2026. Tidak datang 10 hari berturut-turut tanpa argumen jelas menjadi penyebabnya. 

Berdasarkan info nan sukses dihimpun, sebanyak tujuh PNS di lingkungan Pemkot Cirebon dan tersebar di sejumlah organisasi perangkat wilayah (OPD) dipastikan tidak menerima penghasilan bulan ini, Juni 2026. Ketujuh PNS tersebut terdiri dari 6 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. 

“Mereka telah bolos kerja selama sepuluh hari berturut-turut tanpa argumen nan jelas. Kami pun memberi hukuman tegas dengan menghentian pembayaran penghasilan mereka bulan ini,” tutur Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon, Suwarso Budi Winarno, Selasa (2/6). 

Dijelaskan Budi, penghentian sementara pembayaran penghasilan di bulan ini merupakan upaya Pemkot Cirebon untuk menegakkan disiplin. Sanksi tegas ini juga sudah sesuai dengan peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 tahun 2022 tentang Pasal 12 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

Pada Pasal 12 Ayat (1) disebutkan bahwa PNS nan tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa argumen nan sah secara terus-menerus selama 10 hari kerja, dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya. Sementara Ayat (2) menegaskan bahwa penghentian pembayaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menunggu keputusan balasan disiplin.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Iing Daiman, menjelaskan bahwa langkah tegas nan diambil merupakan upaya Pemkot Cirebon untuk memperkuat disiplin dan profesionalisme ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik.

"Kehadiran dan kepatuhan terhadap jam kerja merupakan tanggungjawab dasar setiap ASN. Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen menegakkan patokan secara setara dan konsisten untuk menjaga integritas birokrasi serta kualitas pelayanan kepada masyarakat," jelas Iing. 

Namun penghentian pembayaran penghasilan tersebut berkarakter administratif dan tidak serta-merta menghilangkan kewenangan ASN nan bersangkutan. Pemerintah Kota Cirebon tetap memberikan kesempatan kepada pegawai untuk menyampaikan penjelasan maupun sanggahan melalui sistem pemeriksaan sesuai ketentuan nan berlaku.

Pemerintah Kota Cirebon tidak mempublikasikan identitas ASN nan dikenakan penghentian pembayaran penghasilan guna menghormati asas kehati-hatian, perlindungan info pribadi, serta lantaran proses pemeriksaan dan pemberian kesempatan menyampaikan penjelasan tetap terbuka sesuai sistem kepegawaian. 

“Dengan adanya hukuman tegas ini kami berambisi seluruh ASN semakin meningkatkan disiplin, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat,” minta Iing. (UL/E-4)

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat berjumpa dengan Komandan Satuan Brimob Polda Jawa Barat Kombes. Zuhdi Batubara, di Bandung, Selasa (2/6).(MI/Bayu Anggoro)

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut minuman keras dan obat-obatan terlarang menjadi pemicu utama terjadinya tindakan kejahatan di Kota Bandung. Hal ini berkaca pada beberapa kejadian kekerasan nan terjadi di wilayahnya seperti di Cisaranten Kidul dan Ujungberung.

Hal ini disampaikan Farhan usai berjumpa dengan Komandan Satuan Brimob Polda Jawa Barat Kombes. Zuhdi Batubara, di Bandung, Selasa (2/6). Farhan menegaskan, kebanyakan pelaku alias korban nan terlibat berada di bawah pengaruh peralatan haram tersebut.

"Saya cemas pengaruh minuman keras dan obat keras ini bikin orang jadi lebih nekat," katanya.

Oleh lantaran itu, dia pun menggandeng Brimob Polda Jawa Barat untuk memberantas peredaran peralatan haram tersebut.

Nantinya, kata dia, personel Brimob bakal bekerja-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyisir sekaligus memberangus titik-titik penjualan minuman keras dan obat-obatan terlarang nan marak beraksi secara sembunyi-sembunyi.

​"Maka dari itu, saya bakal minta support teman-teman Brimob untuk memusnahkan dan menghilangkan titik-titik penjualan obat keras ilegal. Langkah ini bakal jauh lebih efektif," katanya.

Selain memberantas minuman keras dan obat terlarang, Pemerintah Kota Bandung menggandeng Brimob Polda Jawa Barat untuk menekan tindakan kriminalitas. Nantinya, petugas dari satuan ini bakal turut serta dalam patroli pengamanan di ibu kota Provinsi Jawa Barat tersebut.

Farhan menjelaskan, langkah ini diambil untuk memperkuat pengamanan wilayahnya terutama dari tindakan pembegalan. Terlebih, dia mengakui langkah ini sebagai respons atas kecenderungan peningkatan kasus kekerasan di jalanan nan dilaporkan terjadi nyaris setiap pekan.

​"Kenapa kudu dibentuk tim begal? Mumpung belum darurat, mending kita cegah dari sekarang. Memang tidak ada nomor pastinya, tapi jika dilihat dari tren kecenderungan, sekarang nyaris setiap minggu ada laporan masuk. Nah, ini nan berupaya kita tekan," kata Farhan 

Farhan menjelaskan, upaya preventif ini bermaksud meminimalisasi ruang mobilitas pelaku kejahatan di lapangan. Melalui kehadiran petugas nan masif, diharapkan niat jelek para pelaku pidana dapat dicegah sebelum melancarkan aksinya.

Nantinya, kata dia, Brimob Polda Jabar bakal beroperasi aktif bekerja-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja di wilayahnya. Seluruh tim campuran dipastikan bakal terus bergerak mengelilingi wilayah-wilayah rawan di Kota Bandung sehingga tidak hanya berdiam diri menunggu laporan di pos pengamanan.

​"Saya sangat setuju dengan prinsip Brimob bahwa pasukan itu tidak boleh menunggu. Karena jika hanya menunggu, saat kejadian penanganannya sudah terlambat. Semua tim kelak keliling, tidak ada nan nunggu di jalan," kata Farhan.

Komandan Satuan Brimob Polda Jawa Barat Kombes. Zuhdi Batubara menjelaskan, pembentukan tim pemalak ini merupakan tindak lanjut dari petunjuk Kapolda Jawa Barat untuk membentuk satuan unik antibegal.

"Pak Kapolda menyampaikan ke kita bahwa kita tidak hanya bekerja melakukan tugas pokok, tapi tugas pokok itu bakal lebih ringan andaikan kita melakukan langkah-langkah awal mitigasi, bekerja-sama dengan teman-teman nan ada khususnya Pak Wali dengan tim nan sudah terbentuk," katanya di tempat nan sama.

Terlebih, dia menilai pengamanan ini sangat krusial mengingat Kota Bandung sebagai penopang ibu kota.

"Sehingga kamtibmas nan ada di Kota Bandung ini lebih terjaga, lebih mudah," katanya. (BY)

Jakarta - Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mengadakan perbincangan strategis dengan Duta Besar Kerajaan Maroko untuk Indonesia, Redouane Houssaini.

Dialog nan bertempat di Gedung Kementerian Kebudayaan, Senayan, Jakarta, tersebut membahas strategi pengembangan ekosistem musik tradisional sekaligus potensi kerja sama bagian budaya antara Indonesia dengan Kerajaan Maroko.

Dalam kesempatan tersebut, Fadli Zon menyambut hangat pelantikan Redouane Houssaini sebagai Duta Besar baru Kerajaan Maroko untuk Indonesia. Fadli menyebut Indonesia dan Kerajaan Maroko mempunyai hubungan diplomatik nan erat berkah adanya kemiripan historis serta geografis. Menurutnya, kedua aspek tersebut dapat menjadi pilar penguat hubungan bilateral kedua negara nan berdasarkan payung norma dan relasi strategis.

Fadli menyebut bahwa Indonesia dan Kerajaan Maroko dapat memperkuat kerjasama di bagian budaya, khususnya budaya musik tradisional. Menurutnya, musik Andalusi asal Maroko mempunyai kemiripan dengan musik gambus dari Indonesia, di mana kedua musik tradisional tersebut sarat bakal makna spiritual nan menjadi atribut krusial bagi masing-masing negara.

"Musik tradisional Andalusi dari Maroko mungkin selaras dengan musik gambus dan kasidah di Indonesia. Ke depannya, Indonesia dan Maroko dapat menjalin kerja sama budaya melalui dua aliran musik tersebut. Selain mengadakan pagelaran musik, kita bisa juga mengundang pemain musik gambus dan musik Andalusi untuk bekerja-sama dalam panggung nan sama," ungkap Fadli Zon dalam keterangan tertulis, Selasa (2/6/2026).

Fadli turut mendorong penguatan diplomasi antara Indonesia dengan Kerajaan Maroko melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) nan mencakup bagian kebudayaan, ekonomi imajinatif hingga pemanfaatan tradisi dan kearifan lokal.

Kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya menjadi kesepakatan di atas kertas, melainkan dapat segera diimplementasikan melalui beragam program strategis nan saling menguntungkan. Dengan tindakan konkrit, Menbud optimis bahwa kedua negara dapat ekosistem budayanya hingga kancah internasional.

"Penandatanganan MoU dapat dipercepat agar menjadi tindak lanjut dari kooperasi antara Indonesia dengan Maroko. Selain itu, kita juga dapat mencanangkan program-program nan dapat memajukan ekosistem budaya, seperti program residensi seniman, pagelaran musik tradisional dan konvensi budaya," imbuh Fadli.

Duta Besar Kerajaan Maroko untuk Indonesia, Redouane Houssaini menjelaskan bahwa terdapat tiga potensi kerjasama Indonesia-Maroko, ialah penguatan ekonomi berasas budaya, promosi kebudayaan, serta kerja sama lembaga seperti museum.

"Kita dapat terus berupaya untuk mempromosikan kebudayaan kita. Melalui persahabatan nan berdasarkan penghormatan, kita dapat melakukan nan terbaik untuk memajukan budaya negara masing-masing," ungkapnya.

Mengakhiri dialog, Menteri Kebudayaan berambisi Indonesia dan Kerajaan Maroko dapat terus mengeksplorasi potensi kerja sama di bagian kebudayaan. Melalui penerapan kesepakatan antar kedua negara, hubungan bilateral tersebut diharapkan dapat membawa akibat positif bagi perkembangan industri imajinatif dan pelestarian tradisi lokal antara Indonesia dengan Kerajaan Maroko.

Hadir mendampingi Menteri Kebudayaan dalam perbincangan ini, antara lain Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi dan Kerja Sama Kebudayaan, Endah T.D. Retnoastuti, dan Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Industri Kebudayaan, Anindita Kusuma Listya. (prf/ega)

Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menanggapi momen Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri nan berdampingan tangan usai Upacara Hari Lahir Pancasila. Doli menilai momen tersebut menjadi simbol krusial bagi persatuan nasional.

"Untuk membangun dan memajukan negara sebesar Indonesia kita semua kudu berdampingan tangan," kata Doli kepada wartawan, Selasa (2/6/2026).

"Apalagi dalam menghadapi situasi seperti saat ini, kita memerlukan soliditas, kebersamaan, dan sinergi dari semua komponen bangsa, dan itu kudu dimulai dari tokoh-tokoh, Bapak dan Ibu bangsa kita," sambungnya.

Menurutnya, kebersamaan para elite politik menjadi kunci dalam menjaga stabilitas nasional. Wakil Ketua Baleg DPR ini menilai sinergi antartokoh bangsa perlu terus diperkuat.

"Gandengan tangan Pak Prabowo dan Ibu Megawati kudu kita maknai sebagai rayuan kepada kita semua untuk tetap berasosiasi dan senantiasa berbareng di dalam menghadapi situasi dan tantangan apapun nan dihadapi bangsa Indonesia," tuturnya.

Sebelumnya, Prabowo dan Megawati menghadiri upacara Hari Lahir Pancasila. Prabowo dan Megawati tampak berkawan di momen tersebut.

Upacara digelar di laman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin (1/6/2026). Wapres Gibran Rakabuming juga tampak datang dalam upacara.

Usai upacara, momen kehangatan Prabowo dan Megawati kembali terlihat. Prabowo mulanya terlihat berbincang dengan Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) dan Wapres ke-13 Ma'ruf Amin. Sementara Megawati terlihat berada di belakang JK dan Ma'ruf Amin.

Prabowo kemudian mempersilakan Megawati, JK dan Ma'ruf Amin berjalan. Namun, Megawati membujuk Prabowo untuk melangkah bersama.

Megawati tampak menggandeng tangan Prabowo. Keduanya pun terlihat melangkah bersama. Megawati dan Prabowo terlihat tertawa bersama.

(amw/maa)

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Nizhar Marizi.(Dok. Antara)

KEMENTERIAN Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengeluarkan peringatan serius mengenai akibat ekonomi dari krisis lingkungan. Bappenas memperkirakan kerugian ekonomi akibat perubahan iklim di Indonesia dapat menembus nomor Rp2.005 triliun pada tahun 2029.

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Nizhar Marizi, menjelaskan bahwa nomor tersebut menunjukkan lonjakan nan sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Proyeksi ini menjadi sirine bagi pemerintah dan sektor swasta untuk segera memperkuat tindakan mitigasi.

"Kerugian ekonomi akibat perubahan suasana diproyeksikan meningkat sekitar 4 kali lipat, dari Rp469 triliun pada 2025 menjadi Rp2.005 triliun pada 2029," ujar Nizhar dalam taklimat media di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Tantangan Triple Planetary Crisis

Nizhar menekankan bahwa proses pembangunan nasional saat ini menghadapi tantangan nan semakin kompleks akibat triple planetary crisis. Krisis tiga kali lipat ini mencakup perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan nan saling berkaitan.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah telah menyusun sejumlah agenda strategis, di antaranya:

• Second Nationally Determined Contribution (SNDC) 2031-2035: Penguatan agenda mitigasi dan penyesuaian iklim.
• National Adaptation Plan (NAP) 2026-2030: Rencana tindakan penyesuaian nasional.
• Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025-2045: Perlindungan dan pemanfaatan berkepanjangan keanekaragaman hayati.
• Peta Jalan Ekonomi Sirkular: Transformasi pola produksi dan konsumsi berkelanjutan.

Proyeksi kerugian triliunan rupiah tersebut dipastikan bakal terjadi andaikan Indonesia tidak melakukan tindakan lanjutan nan masif dan terintegrasi dalam beberapa tahun ke depan.

Guna menekan akibat kerugian tersebut, Bappenas bekerja-sama dengan Global Green Growth Institute (GGGI) meluncurkan Green Indonesia Future Initiative (GIFT) untuk periode 2026-2030. Program ini dirancang untuk membuka kesempatan pendanaan baru bagi pembangunan rendah karbon.

Inisiatif GIFT menargetkan mobilisasi investasi hijau sebesar 2 miliar dolar AS pada tahun 2030. Angka ini merupakan peningkatan dua kali lipat dari akumulasi pencapaian pada fase-fase sebelumnya. (Ant/H-3)

Bandara Husein Sastranegara(ANTARA FOTO/Novrian Arbi)

GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi membenarkan rencana reaktivasi Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung untuk penerbangan komersial. Rencana tersebut menyusul adanya petunjuk langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Bahkan, menurutnya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka tidak bakal lagi digunakan untuk melayani penerbangan komersial seiring dengan rencana tersebut.

"Ya Kertajati kan mungkin tidak diaktifkan lagi untuk airport komersial, kan gitu," kata Dedi di Bandung, Selasa (2/6).

Ia menilai, nasib Bandara Kertajati ini bakal disesuaikan dengan skenario baru pascareaktivasi Bandara Husein Sastranegara. Namun, dia memastikan pemanfaatan prasarana penerbangan di Jawa Barat ini sepenuhnya bakal berjuntai pada hasil koordinasi berbareng perwakilan pemerintah pusat.

Saat ini, tambah dia, Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah membahas reaktivasi tersebut untuk mematangkan teknis operasional Bandara Husein Sastranegara. Salah satu konsentrasi utama nan sedang disiapkan adalah rekayasa arus lampau lintas di sekitar area airport agar tidak memicu titik kemacetan baru di Kota Bandung.

"Reaktivasi itu sedang dan sudah kita komunikasikan. Kita tinggal melakukan langkah-langkah penataannya," kata Dedi.

Untuk mematangkannya, Dedi mengaku telah menjalin komunikasi intensif dengan Menteri Perhubungan. Pertemuan lanjutan untuk membahas perincian teknis reaktivasi dijadwalkan berjalan pada pertengahan bulan ini.

​"Saya sudah komunikasi dengan Menhub. Mungkin di pertengahan Juni kita bakal telaah teknis," katanya. ​(BY)

Suasana di salah satu stasiun di wilayah Daerah Operasi 3 Cirebobn(MI/NURUL HIDAYAH)

PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 3 Cirebon melayani sebanyak 96.470 penumpang selama libur panjang akhir Mei 2026.

Selama periode libur, 26 Mei hingga 1 Juni 2026, Daop 3 Cirebon telah melayani total 96.470 penumpang. Jumlah tersebut terdiri dari 49.627 penumpang nan berangkat dan 46.843 penumpang nan tiba di beragam stasiun di wilayah Daop 3 Cirebon.

"Puncak kepadatan arus penumpang terjadi pada 26 Mei 2026 untuk arus mudik, dan 1 Juni 2026 untuk arus balik," tutur Manajer Humas Daop 3 Cirebon, Muhibbuddin, Selasa (2/6).

Pada puncak tersebut, jumlah penumpang turun mencapai 10.708 orang, sedangkan penumpang naik menyentuh nomor 9.643 orang.

"Tingginya antusiasme masyarakat menggunakan kereta api selama long weekend tidak hanya mencerminkan pulihnya mobilitas publik, tetapi juga menjadi angin segar bagi sektor pariwisata di wilayah Cirebon dan sekitarnya," tambahnya.

Menurut dia, sejumlah penumpang memanfaatkan momen ini untuk berekreasi kuliner, sejarah, dan religi di Cirebon.

Peningkatan jumlah penumpang ini direspons KAI Daop 3 Cirebon dengan memastikan seluruh operasional melangkah aman, lancar, dan tepat waktu. Guna menghindari antrean dan mempermudah proses keberangkatan, KAI mengimbau masyarakat untuk memaksimalkan fitur-fitur digital nan tersedia.

"Lonjakan penumpang ini adalah corak kepercayaan besar dari masyarakat. KAI Daop 3 Cirebon berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan tersebut dengan menghadirkan jasa nan aman, nyaman, dan ramah lingkungan," tandas Muhibbuddin.

Konferensi Pers Laporan Kinerja Industri Asuransi Jiwa Periode Januari-Maret 2026 di Jakarta, Selasa (2/6/2026). Dari kiri: Ketua Bidang Literasi dan Perlindungan Konsumen AAJI Wianto Chen, Ketua Dewan Pengurus AAJI Albertus Wiroyo Karsono, dan Ketua Bidan(MI/Ihfa Firdausya)

ASOSIASI Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat total pembayaran klaim kesehatan pada kuartal pertama 2026 mencapai Rp6,72 triliun alias meningkat 15,3% year-on-year. Ketua Bidang Literasi dan Perlindungan Konsumen AAJI Wianto Chen menyebut perihal itu menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan asuransi kesehatan dan refleksi inflasi medis.

Selain itu, katanya, peningkatan itu juga mencerminkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap perlindungan kesehatan dan meningkatnya kesadaran tentang perlindungan kesehatan. Di sisi lain, faedah asuransi kesehatan semakin dirasakan dengan tingginya permintaan asuransi kesehatan itu sendiri.

“Ini menunjukkan bahwa kebutuhan kesehatan masyarakat tetap tinggi dan perlindungan asuransi kesehatan tetap memegang peran nan sangat penting,” ujar Wianto dalam Konferensi Pers Laporan Kinerja Industri Asuransi Jiwa Periode Januari-Maret 2026 di Jakarta, Selasa (2/6).

Peningkatan klaim kesehatan terjadi baik di segmen perorangan maupun kumpulan. Klaim pada segmen perorangan mencapai Rp4,20 triliun alias naik 12,1%, serta pada segmen Kumpulan terjadi kenaikan 20,9% menjadi Rp2,52 triliun.

“Kalau kita lihat lebih mendalam, info menunjukkan bahwa bukan hanya kenaikan nilai klaim saja tapi juga kebutuhan masyarakat terhadap jasa kesehatan juga terus bertumbuh. Ini menjadi pengingat bahwa sektor kesehatan ini bukan hanya soal gelombang penggunaan jasa tapi juga biaya jasa nan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini,” paparnya.

Secara umum pada kuartal pertama 2026, industri asuransi jiwa membayarkan total klaim dan faedah sebesar Rp38,73 triliun. Angka itu meningkat 1,5% dibandingkan dengan periode nan sama di tahun sebelumnya.

“Yang paling menonjol itu adalah kenaikan klaim akhir perjanjian sebesar 112% menjadi Rp10,45 triliun. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak pemegang polis nan komit terus sampai akhir masa perlindungan dan menerima faedah sesuai dengan ketentuan polis. Ini kejadian nan sangat kuat,” ujar Wianto.

“Di sisi lain surrender-nya menurun sebesar 30,4% menjadi Rp13,37 triliun. Ini sinyal nan sangat positif bahwa sekarang masyarakat condong mempertahankan perlindungan polis nan sudah dimiliki,” imbuhnya. (E-4)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka bunyi soal perkembangan rencana proyek Tol Gilimanuk-Mengwi nan berada di Bali.

Dody mengatakan rencana proyek Tol Gilimanuk-Mengwi tetap bersambung dan saat ini tetap dalam tahap review desain. Ditargetkan, review kreasi dari tol ini bakal selesai pada tahun ini.

"Masih berproses, saat ini tetap tahap review kreasi ya, angan tahun ini, final kreasi sudah selesai, tahun depan diharapkan sudah mulai proses tender," kata Dody saat ditemui wartawan di gedung DPR RI, Selasa (2/6/2026).

Namun, Dody menjelaskan, proyek tol ini tidak bakal dibangun seperti pada awal rencana dari Pelabuhan Gilimanuk hingga Mengwi. Namun, nantinya proyek tol ini bakal terbagi menjadi dua ialah menggunakan jalan nasional nan direvitalisasi menjadi lebih besar dan jalan tol.

"Enggak jadi full ya, kepotong, jadi Sebagian jalan nasional, Sebagian jalan tol, hanya detailnya saya enggak mengerti berapa kilometer nan pakai jalan nasional, berapa kilometer nan pakai tol. Biasanya ada di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembiayaan Infrastruktur," lanjut Dody.

Selain itu, argumen jalan Gilimanuk-Mengwi tidak sepenuhnya dibangun tol lantaran hanya beberapa penanammodal nan berminat, di mana sisi tol menjadi nan paling banyak diminati.

"Sehingga akhirnya dipotong dua, ada jalan nasional, ada tol, lantaran enggak banyak peminatnya. Tapi nan banyak peminatnya tetap jalan tol," jelasnya.

Berdasarkan info dari Kementerian PU, Tol Gilimanuk-Mengwi Seksi I tidak dilanjutkan lantaran sepinya investor, sehingga proyek tol tersebut hanya berjalan mulai dari Seksi II ruas Pekutatan-Soka sepanjang 24,3 km dan Seksi III ruas Soka-Mengwi sepanjang 18,9 km. Sedangkan Seksi I Gilimanuk-Pakutatan sepanjang 53,6 km rencananya tetap bakal menggunakan jalan nasional, tetapi bakal direvitalisasi.

Adapun berasas rencana sebelumnya, Tol Gilimanuk-Mengwi ini direncanakan bakal dibangun pada 2028-2029 dan diharapkan dapat beraksi pada 2031 mendatang.

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Selain sanksi skors, UI mewajibkan para terlapor mengikuti konseling psikologis, serta mengikuti mata kuliah bermuatan anti kekerasan seksual sebagai corak pencegahan keberulangan. Pemberian hukuman dan keputusan diambil berasas bukti dan patokan nan berlaku.

“UI menangani setiap laporan kekerasan secara serius, berkeadilan, dan berpihak pada korban. Sanksi nan dijatuhkan didasarkan pada hasil investigasi menyeluruh serta rekomendasi Satgas PPK dan Tim Ahli, dengan tingkat hukuman nan proporsional terhadap pelanggaran nan terbukti,” terang Erwin.

UI menegaskan, penegakan patokan mengenai kekerasan dilakukan secara konsisten terhadap setiap pelanggaran nan terbukti, tanpa memandang status, jabatan, fakultas, maupun latar belakang pihak nan terlibat. Seluruh laporan diproses berasas ketentuan nan bertindak dan hasil penelusuran nan objektif, sehingga setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan.

“Sejak laporan diterima, Satgas PPK UI menjalankan serangkaian tahapan penanganan nan meliputi penerimaan dan verifikasi laporan,” tegas Erwin.

UI bakal melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan terlapor. Nantinya bakal dilanjutkan dengan pengumpulan serta pendalaman perangkat bukti, asesmen tambahan, hingga pembahasan hasil pemeriksaan dalam rapat internal untuk merumuskan rekomendasi.

“Seluruh proses tersebut menjadi dasar bagi ketua universitas dalam menetapkan keputusan akhir,” ucap Erwin

UI berkomitmen bakal terus mendampingi dan melindungi korban sepanjang dan setelah proses penanganan, termasuk memastikan kesiapan jasa pemulihan serta agunan atas kewenangan akademik korban. UI bakal memperkuat langkah pencegahan di seluruh lingkungan kampus guna mencegah kembali kejadian tersebut, serta setiap penduduk UI dapat belajar dan bekerja di lingkungan nan aman.

“Penanganan kasus ini bukan akhir, melainkan bagian dari upaya berkepanjangan UI membangun lingkungan kampus nan kondusif dan bebas dari kekerasan. Fokus kami adalah pemulihan korban dan pencegahan, sehingga setiap penduduk UI terlindungi,” tutur Erwin.

.

Proses ekshumasi jasad korban Aminah nan sudah dikubur lebih dari dua pekan.(MI/Widjajadi)

POLRES Boyolali berbareng Biddokes Polda Jawa Tengah usut kematian  Aminah (57) penduduk Dukuh/Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Boyolali nan diduga meninggal secara tidak wajar, dalam posisi terlentang di bangku seusai makan sate misterius. 

Kasus memilukan itu mencuat, lantaran adanya pelaporan family korban, nan menduga Aminah meninggal lantaran tidak wajar pada 19 Mei, seusai menyantap sate kiriman dari menantunya, berinisial P, pada 19 Mei silam.

"Pelaporan baru pada 25 Mei lalu. Ketika  ditemukan 19 Mei lampau oleh anak korban, ibunya meninggal dalam posisi terlentang di kursi. Jenasah langsung dibawa ke rumah sakit," kata Kapolres Boyolali, AKBP Indra Maulana Saputra kepada wartawan, Selasa (2/6/2026)..

Kecurigaan mengenai kematian korban tidak wajar, karena diketahui bagian mulut dan bagian telinga membiru. Tetapi pelaporan baru dilakukan setelah sepekan jenasah korban dikubur.

Dari sejumlah saksi menyebutkan, tidak menemukan tanda-tanda penganiayaan.

"Kita dapat laporan itu keadaan letak kejadian sudah bersih, lantaran jarak waktu kejadian dan pelaporan ke polisi sudah berhari hari,” imbuh Indra.

Namun, dalam pelaporan disebutkan, berbarengan meninggalnya Aminah, ada sejumlah ayam meninggal usai makan sisa sisa sate. Penyidik tidak bisa bersepekulasi mengenai kasus itu. Namun buntang ayam meninggal sudah diserahkan ke Biddokkes Polda Jawa Tengah.

“Kita lihat hasi Biddokkes Polda Jateng. Semua keluarga, sebanyak 8 orang kita periksa sebagai saksi. nan jelas kecurigaan kita tampung tapi tidak bisa membikin kesimpulan. Baru setelah hasil otopsi kita biaa memutuakan penyebab kematian ," lugas dia. (WJ)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan pemerintah resmi menerapkan ketentuan baru mengenai Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), terutama melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 nan mulai bertindak pada 1 Juni 2026.

Purbaya menilai meskipun tanggal 1 Juni 2026 bertepatan dengan hari libur, ketentuan tersebut bakal tetap berlaku. Pasalnya aktivitas ekspor tetap terus berjalan.

"Jadi dalam PP 21/2026, pemerintah mengatur beberapa ketentuan baru mengenai penempatan DHE SDA. Di antaranya, eksportir SDA wajib merepatriasi DHE ke dalam negeri dengan tingkat kepatuhan 100%," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers di Jakarta, dikutip Selasa (2/6/2026).

Menurut dia, unik untuk eksportir non migas, pemerintah mewajibkan penempatan 100% DHE SDA pada rekening unik di dalam negeri dengan jangka waktu minimal 12 bulan. Sementara untuk eksportir migas, tanggungjawab penempatan DHE SDA ditetapkan sebesar minimal 30% dengan jangka waktu paling sedikit tiga bulan.

"Penempatan DHE SDA diwajibkan melalui Bank Himbara. Jadi diwajibkan melalui Bank Himbara itu ya," katanya.

Selain itu, Purbaya menyebut bahwa pemerintah juga membatasi konversi DHE SDA dari kurs asing ke rupiah. Dalam ketentuan baru, eksportir hanya diperbolehkan mengonversi maksimal 50% biaya DHE SDA ke mata duit rupiah.

Meski begitu, pemerintah memberikan relaksasi bagi eksportir tertentu baik di sektor migas maupun non migas, nan mempunyai buyer dari negara mitra jual beli Indonesia nan telah mempunyai perjanjian bilateral alias kerja sama perdagangan dengan Indonesia.

Dalam skema tersebut, eksportir diperbolehkan menempatkan sebagian DHE SDA pada bank di luar Himbara.

"Berikut ketentuannya, eksportir nan sudah terikat perjanjian bilateral diperbolehkan menempatkan sebagian DHE SDA pada Bank Non-Himbara. Porsi penempatan pada Bank Non-Himbara maksimal sebesar 30%, jangka waktu penempatan paling lama 3 bulan," ujarnya.

Adapun, bagi peserta nan sudah menandatangani perjanjian bilateral dapat menempatkan 30% untuk tiga bulan di Bank Non Himbara. Meski demikian, pemerintah juga bakal memberikan insentif pajak.

"Ini meliputi tarif pajak penghasilan alias PPH lebih rendah dibandingkan instrument reguler. Tarif PPH atas penghasilan dan instrument penempatan DHE SDA dapat mencapai 0%. Besaran tarif menyesuaikan jangka waktu penempatan dana," katanya.

"Pemberian tarif PPH hingga 0% sesuai dengan jangka waktu penempatan atas penghasilan nan diperoleh oleh instrument penempatan DHE SDA dibandingkan dengan instrument reguler nan kena pajak sampai 20%," tambahnya.

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Eks Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menyatakan pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) menghemat pengeluaran negara sebesar Rp 3,9 triliun. Jaksa heran dengan klaim Nadiem tersebut.

"Kami pun tetap bertanya, kenapa kok bisa Nadiem mengeluarkan statement seperti itu? Menghemat apa pengeluaran negara Rp 3,9 T? Bahkan ini kebenaran persidangan jika kita lihat ya, Fiona (Handayani) itu memaparkan dalam slide waktu itu bahwa nilai Windows Rp 6 juta, nilai Chromebook Rp 6 juta," kata jaksa Aditya Rachman Rosadi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026).

"Dari mana bisa Nadiem menyampaikan bahwa itu Rp 3,9 T itu? Pertanyaan nan kami pun bertanya, silakanlah mungkin dari tim penasehat norma alias advokat alias Nadiem sendiri nan bisa menjelaskan seperti itu," tambahnya.

Jaksa menegaskan negara rugi dalam pengadaan Chromebook ini. Jaksa menyinggung keberhasilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menghitung kerugian negara di beragam kasus korupsi.

"Pertanyaan kami dari mana untungnya negara? Malah negara rugi nih. BPKP ini lembaga nan bukan sekali BPKP ini menghitung. Sudah berapa kasus BPKP sukses terbukti juga perhitungannya," ujarnya.

Jaksa mengatakan ada pengaturan nilai dalam pengadaan Chromebook. Jaksa menyakini ada kemahalan nilai dalam pengadaan ini.

"Dikondisikan. Bukan tiba-tiba seperti apa, ini memang betul ada pengkondisian. Itu sudah jadi kebenaran persidangan. Ada buktinya kok. Pak Hamim itu beli secara online dan dia terima receipt-nya itu via email. Di email itu jelas spesifikasinya berapa inch, 14 inch harganya sekian. Tapi begitu ada di pengadaan, harganya sudah Rp 5 sampai 6 juta tapi dengan spesifikasi nan lebih rendah," kata jaksa Dery Gusman.

Jaksa Parade Hutasoit mengatakan pihaknya tidak memandang niat jahat dari Google dalam pengadaan ini. Jaksa beranggapan Nadiem diduga mempunyai niat pengadaan ini.

"Kita kudu memandang nan paling punya niat di sini kan dari kerabat Nadiem sendiri. Kalau dari Google-nya kan dia hanya sebatas dia punya investasi ke perusahaan, baik perusahaan nan dianggap berkembang, nan dalam perihal ini kan Nadiem mengumpamakan tersebut. Kita tidak, dalam artian tidak memandang dari Google-nya nan punya niat jahat, tapi terletak kepada seorang Nadiemnya nan punya aplikasi baik dari Gojeknya ataupun dari Gotonya selaku menteri," ujarnya.

Jaksa mengatakan pengusutan perkara Nadiem murni untuk penegakan norma dan berasas kebenaran persidangan. Jaksa menepis adanya kaitan politis dalam penegakan perkara ini.

"Bahkan banyak mungkin ya jika nota pembelaannya mengenai dengan bangku beliau ya. Ini masalah politis pada dasarnya kami penuntut umum tidak pernah berdasarkan masalah-masalah politik ya. Ini kan bisa kita lihat fakta-fakta nan alias persidangan-persidangan korupsi nan lainnya, kita murni penegakan hukum. Jadi jika beliau menganggap seperti itu, kami tetap mengatakan bahwa itu adalah sesuatu nan keliru," tuturnya.

Lebih lanjut, jaksa menilai support untuk Nadiem di media sosial bisa berfaedah belum tercerahkannya netizen dengan perkara ini. Jaksa menilai bisa jadi tetap banyak kebenaran sidang nan belum teredukasi ke netizen.

"Kami mungkin lebih bisa memandang itu tidaklah, bukan berfaedah ketika netizen-netizen itu mengatakan mendukung-mendukung, bagi kami kan masalah kebenaran kan ditujukan bukan lantaran faktor-faktor itu saja. Bisa jadi kan selama ini masyarakat-masyarakat alias netizen-netizen itu belum tercerahkan," kata jaksa.

"Ini kan persidangannya sudah berjalan sekitar 3 alias 4 bulanan ya. Jadi banyak fakta-fakta mungkin nan netizen belum teredukasi, belum tersampaikan. Jadi jika sekarang ada suatu opini penggiringan kami tidak bisa membatasi ya," imbuhnya.

Pleidoi Nadiem

Sebelumnya, Nadiem Makarim membacakan nota pembelaan alias pleidoi kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Nadiem merasa tidak bersalah dalam kasus ini.

Pleidoi dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (2/6). Nadiem awalnya menyebut pengadaan Chromebook menghemat pengeluaran negara Rp 3,9 triliun.

"Majelis Hakim nan terhormat, kebijakan Kementerian untuk memilih Chrome OS nan cuma-cuma secara absolut telah menghemat pengeluaran negara Indonesia setidak-tidaknya Rp 3,9 triliun. Angka nan jauh di atas dugaan kerugian negara," kata Nadiem.

Nadiem mengatakan tidak ada kerugian negara, melawan hukum, serta memperkaya orang lain alias korporasi dalam proyek itu. Dia menganggap kasus tersebut muncul lantaran kesalahan administratif.

"Dengan segala hormat, dalam kasus ini tidak ada satu pun dari unsur ini nan terbukti. Saya berambisi Majelis Hakim dapat memandang bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif. Kesalahan administratif nan tidak saya sadari. Tidak ada kerugian nan disebabkan oleh kelalaian. Kasus ini mengejutkan banyak pihak, termasuk saya, lantaran adalah murni kekeliruan investigasi," ujarnya.

Nadiem juga menyebut investasi Google ke Gojek tak ada hubungannya dengan pengadaan Chromebook. Dia menyatakan tak pernah menandatangani keputusan dalam arsip apapun mengenai pengadaan ChromeOS.

"Yang lebih mengejutkan lagi adalah kebenaran bahwa keputusan memilih Chrome OS itu bukan keputusan menteri. Saya tidak pernah menandatangani arsip apa pun nan berasosiasi dengan pengadaan laptop Chromebook di bawah kementerian. Walaupun saya setuju dengan keputusan tim teknis nan telah menghemat anggaran begitu besar, kewenangan ini absolut ada di level mereka," ujarnya.

Dia mengatakan hanya ada satu chat ke eks tenaga konsultan Ibrahim Arief namalain Ibam mengenai permintaan untuk mempertimbangkan penggunaan Windows. Dia mengatakan ucapannya soal 'Go ahead' dan niat baiknya disalahartikan.

"Niat baik melepaskan kewenangan bunyi saham GOTO saya untuk menghindari bentrok kepentingan disalahartikan sebagai penyamaran kendali," ujarnya.

Nadiem lampau menyinggung narasi 'white collar crime' alias penjahat kerah putih nan disampaikan jaksa saat membacakan tuntutan. Dia mengaku sedih mendengar perihal tersebut.

"Karena tidak ada bukti konkret untung pribadi, saya sangat sedih dengan narasi baru nan disebarkan. 'White collar crime' alias penjahat kerah putih. Saya dituduh terlalu pandai untuk korupsi nan terlihat di permukaan. Begitu hebatnya penyamaran korupsi saya, sampai saya, maupun jaksa tidak mengerti modus tersebut. Karena Jaksa sudah menyerah berargumentasi dengan bukti, nan tersisa hanya narasi kecurigaan," tuturnya.

Dia mengaku tak menyesal menjadi menteri. Nadiem meminta divonis bebas lantaran meyakini dirinya tidak bersalah dan menyinggung kasus eks Mendag Thomas Trikasih Lembong dan eks Dirut ASDP Ira Puspadewi.

"Harapan saya hanya satu dari keputusan Majelis, ialah bebas murni. Tidak ada opsi lain," ujar Nadiem di sela persidangan.

(mib/lir)

​Gubernur Jawa Barat(MI/Bayu Anggoro)

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat mendorong Pemerintah Kota Bandung agar bisa menangani sampah dimulai dari tingkat kelurahan. Mitigasi ini dianggap krusial seiring dengan kapabilitas TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat nan diprediksi bakal penuh dalam enam bulan ke depan.

​Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan teknologi pengolahan sampah berdikari berskala lokal sebagai solusi jangka pendek dan menengah. Teknologi tersebut diklaim bisa mengolah sampah sehingga lenyap di tingkat wilayah tanpa menyisakan residu nan kudu dibuang ke TPA.

​"Sarimukti kan enam bulan ke depan itu sudah close ya, sudah penuh. Saya sudah menyiapkan mitigasi, ialah mendorong perangkat nan bisa melakukan pengelolaan di tiap kelurahan dengan kapabilitas 5 ton," kata Dedi di Bandung, Selasa (2/6).

Menurutnya, sistem pengolahan ini sudah diujicoba di Gedung Sate dan terbukti berhasil. Mesin tersebut bisa mengubah sampah domestik menjadi briket nan nantinya bisa diserap oleh beragam industri di Jawa Barat.

​Ia juga menegaskan bahwa operasional perangkat ini kondusif dan tidak melanggar izin lingkungan hidup lantaran tidak menggunakan metode pembakaran terbuka nan memicu polusi udara.

"Enggak ada masalah secara aturan, kan menghasilkan briket, itu kan bukan dibakar," tegasnya.

Nantinya, kata dia, ​program ini diproyeksikan bakal menyasar seluruh kelurahan di Kota Bandung. Meski begitu, Dedi menyebut realisasi anggaran pengadaan perangkat tersebut tidak bisa sepenuhnya bertumpu pada kas wilayah provinsi.

Pihaknya pun bakal segera memanggil Wali Kota Bandung untuk merumuskan skema pembagian anggaran tersebut.

​"Nanti kita bakal terapkan di seluruh kelurahan, dan kelak saya bakal membujuk bicara Wali Kota (Bandung) untuk menentukan pembiayaannya. Kan tidak mungkin ditanggung oleh provinsi semua," kata Dedi.

Saat disinggung mengenai pengajuan status darurat sampah oleh Pemkot Bandung, Dedi meminta semua pihak untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan tersebut. Menurutnya, konsentrasi utama saat ini adalah menangani persoalan sampah di lapangan dibanding terjebak pada aspek manajemen status kedaruratan nan justru berpotensi memicu kepanikan publik.

​"Status darurat sampah kelak kita lihat dulu ya, jangan dibikin menjadi buru-buru darurat, kelak orang panik. Tetapi nan kudu kita lakukan bukan persoalan daruratnya, tapi langkah-langkah penanganan kedaruratan dulu. Nanti darurat menjadi panik, sampahnya bertumpuk," katanya. (BY)

Pemkot Depok mengalokasikan Rp76 miliar untuk memperbaiki 413 titik jalan.(Dok. Kisar Rajaguguk)

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, mempercepat perbaikan ratusan titik jalan rusak dan berlubang guna meminimalkan akibat kecelakaan lampau lintas. Langkah strategis ini diambil untuk meningkatkan kenyamanan mobilitas penduduk sekaligus mengurai kemacetan di wilayah tersebut.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok, Teguh Swahyudi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengundang puluhan Direktur Utama perusahaan untuk penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK). Hal ini dilakukan guna memastikan proses pengadaan peralatan dan jasa melangkah sesuai izin nan berlaku.

"Hari ini, kita mengundang puluhan Direktur Utama Perusahaan nan namanya tercantum dalam akta pendirian untuk penandatanganan SPK dengan pemerintah, agar prosesnya sah dan sesuai dengan peraturan pengadaan peralatan dan jasa," ujar Teguh kepada Media Indonesia, Selasa (2/6).

Pada tahun anggaran 2026 ini, Pemkot Depok menggelontorkan biaya sebesar Rp76 miliar dari APBD. Anggaran tersebut dialokasikan untuk memperbaiki 413 titik prasarana nan terdiri dari 399 titik jalan lingkungan, 6 titik jalan kota, dan 8 titik jembatan.

Teguh menjelaskan bahwa seluruh proyek ini ditargetkan rampung pada akhir Desember 2026 dengan lama pengerjaan selama 180 hari kalender. Saat ini, konsentrasi utama rehabilitasi diarahkan pada jalan lingkungan nan tersebar di 63 kelurahan dan 11 kecamatan di Kota Depok.

"Tujuan utama dari rehabilitasi jalan lingkungan adalah meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan aksesibilitas mobilitas warga. Hal ini memastikan jalan tetap layak dilalui dan memperpanjang umur infrastruktur," tambahnya.

Kerusakan jalan lingkungan di Depok umumnya dipicu oleh sistem drainase nan jelek serta pengelupasan material aspal akibat cuaca hujan. Selain jalan lingkungan, perbaikan pada 6 titik jalan kota juga dilakukan melalui sistem pengaspalan oleh pihak ketiga alias kontraktor.

Selain akses jalan, Pemkot Depok juga memprioritaskan perbaikan 8 jembatan untuk membuka akses dan menyambungkan jalur ekonomi antarwilayah nan sebelumnya terhambat. Upaya masif ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan ekonomi dan meningkatkan aksesibilitas penduduk terhadap akomodasi publik di tingkat tapak.

Menurut Teguh, perbaikan ini merupakan corak pelayanan nyata nan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. "Selain itu juga untuk melancarkan arus lampau lintas, mencegah penumpukan kendaraan, dan mempercepat distribusi," pungkasnya. (Z-10)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) pada masa mendatang. Bersamaan dengan itu, Bappenas juga terus berupaya menurunkan emisi karbon di Indonesia.

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Nizhar Marizi mengatakan, salah satu agenda nan tertera di dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) adalah transformasi ekonomi. Salah satunya diimplementasikan melalui penerapan ekonomi hijau nan diharapkan bisa menopang sasaran pertumbuhan ekonomi nasional 8% pada 2029.

"Nanti diharapkan kelak di 2029 ini bisa tercapai, tapi memang kebutuhan ataupun requirement untuk mencapai ini cukup tinggi konsekuensinya, jadi kudu ada tambahan investasi 17% dari nan biasa kita investasikan kita peroleh, ekspor juga kudu meningkat lebih dari 11% per tahun dari tingkat ekspor nan selama ini kita miliki," ujar dia dalam Media Gathering Peluncuran Green Indonesia Future Initiative (GIFT) di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Sebagai gambaran, penerapan ekonomi hijau ditujukan untuk menyeimbangkan antara kesejahteraan nasional dan keberlanjutan lingkungan dengan konsentrasi pada investasi, modal, infrastruktur, lapangan kerja, dan pengembangan keterampilan. Dengan kata lain, konsep ekonomi hijau mendorong pendapatan setara dengan negara maju, namun juga menargetkan untuk penurunan emisi karbon.

"Berarti kan kita kudu more GDP, GDP kita kudu naik, tapi juga kita punya sasaran untuk menurunkan intensitas emisi, jadi ya GDP kudu naik tapi emisinya, tingkat emisinya itu kudu berkurang, nah ini setidaknya nan mau kita capai melalui konsep ekonomi hijau di Indonesia," terang dia.

Guna mencapai tujuan tersebut, salah satu langkah nan bisa ditempuh adalah dengan menggencarkan hilirisasi sumber daya alam (SDA), baik mineral maupun pertanian dan perkebunan. Meski begitu, upaya hilirisasi juga tetap kudu memperhatikan tingkat emisi nan berpotensi dikeluarkan dari akomodasi pabrik.

"Untuk ekonomi hijau ini kan ada dua jalur, kita pakai nan pertama, nan dekarbonisasi. Jadi gimana kita hilirisasi tapi juga menggunakan teknologi nan lebih rendah akun," jelasnya.

Upaya berikutnya adalah menumbuhkan pusat dan sektor pertumbuhan ekonomi nan baru. Di sini, Kementerian PPN/Bappenas aktif melakukan pertimbangan dan menyusun strategi untuk mengembangkan sektor-sektor prioritas berasas kekayaan alam Indonesia, terutama kekayaan keragaman hayati nan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan nan sama, Deputi Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo Teguh Sambodo menjelaskan, untuk bisa lepas dari posisi middle income trap, Bappenas terus berupaya melakukan transformasi ekonomi. Salah satunya dengan mengurangi ketergantungan kepada komoditas mentah dan beranjak pada pengolahan komoditas tersebut untuk bisa meningkatkan nilai tambah.

"Sehingga kita bisa mengekspor produk nan lebih baik, mengekspor produk nan nilai tambah tinggi sehingga pendapatan kita juga meningkat dan itu kita harapkan dapat kemudian memberikan faedah bagi kesejahteraan masyarakat. Di sisi nan lain, ada juga syarat nan fondasi untuk pertumbuhan tinggi tersebut nan perlu dikerjakan, ialah melalui gimana membangun daya dukung sosial dan ekologi kita," ujar Teguh.

Lebih lanjut, Teguh juga menyebut, Indonesia perlu membangun ketahanan nasionalnya secara berdikari dan berkepanjangan melalui swasembada pangan, energi, dan air sebagai bagian dari upaya transformasi ekonomi. Tak hanya itu, pemanfaatan sumber-sumber pertumbuhan baru juga kudu terus dilakukan, seperti optimasi ekonomi biru dan ekonomi hijau nan tentu berwawasan lingkungan.

Tak hanya itu, Teguh juga bilang, salah satu pengarahan RPJPN ini adalah mengendalikan dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengolahan komoditas mentah menjadi produk berbobot tambah tinggi nan dilaksanakan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pada saat nan sama, upaya tersebut juga kudu bisa menghasilkan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat luas.

"Nah ini bagian-bagian nan kemudian sebenarnya untuk Indonesia sendiri belum secara optimal dimanfaatkan dan ini merupakan salah satu komponen nan tidak terpisahkan gimana kita mendorong pertumbuhan ekonomi pada saat nan sama juga menjalankan praktek-praktek nan berkelanjutan," pungkas dia.

(mij/mij)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Beberapa poin krusial dalam penyelenggaraan pembayaran Gaji Ketiga Belas 2026 antara lain:

1. Besaran Gaji Ketiga Belas diberikan berasas komponen penghasilan nan dibayarkan pada bulan Mei 2026 sebesar tunjangan nan diterima selama satu bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Gaji Ketiga Belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain termasuk potongan angsuran pensiun dan pajak penghasilan, yangsudah ditanggung oleh pemerintah;

3. Apabila aparatur negara alias penerima pensiun mempunyai lebih dari satu status penerima manfaat, Gaji Ketiga Belas hanya dibayarkan satu (1) kali, ialah berasas faedah dengan nominal terbesar;

4. Bagi penerima sekaligus menerima pensiun alias tunjangan janda/duda, maka Gaji Ketiga Belas dibayarkan keduanya, baik sebagai penerima sendiri maupun sebagai penerima pensiun alias tunjangan janda/duda;

5. Bagi Pegawai ASN dan Pejabat Negara nan pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2026 dan seterusnya, maka pembayaran Gaji Ketiga Belas tahun 2026 dilakukan oleh lembaga tempat bekerja terakhir.

Untuk memastikan proses penyaluran melangkah dengan lancar, TASPEN mengimbau seluruh penerima faedah agar senantiasa waspada terhadap beragam modus penipuan nan mengatasnamakan TASPEN. TASPEN menegaskan bahwa seluruh jasa kepada peserta diberikan secara cuma-cuma dan tidak dipungut biaya apa pun. Oleh lantaran itu, peserta diharapkan hanya mengakses info melalui kanal resmi TASPEN, Kantor Cabang TASPEN terdekat, maupun Call Center 1500919.Melalui langkah ini, TASPEN menegaskan komitmen berkepanjangan perusahaandalam menghadirkan jasa nan aman, mudah, adaptif, dan tepercaya, sekaligus memperkuat perannya sebagai Center of Excellence dalam pengelolaan agunan sosial bagi ASN dan pejabat negara.

Seorang ibu merajut kembali hidupnya melalui PNM Mekaar menjadi seorang penjahit. (Foto: dok PNM)

Berikut Fitur Microsoft Defender nan Jarang Diketahui(Doc Google Play)

MICROSOFT Defender adalah perangkat lunak keamanan nan dikembangkan oleh Microsoft untuk melindungi komputer dan perangkat dari beragam ancaman siber, seperti virus, malware, ransomware, spyware, phishing, dan serangan rawan lainnya.

Pada sistem operasi Microsoft Windows modern, Microsoft Defender umumnya sudah terpasang secara bawaan dan aktif secara otomatis, sehingga pengguna tidak perlu menginstal antivirus tambahan untuk mendapatkan perlindungan dasar.

1. Perlindungan Antivirus Real Time

Memantau sistem secara terus-menerus untuk mendeteksi dan menghentikan virus alias malware sebelum menyebabkan kerusakan.

2. Cloud Delivered Protection

Memanfaatkan teknologi cloud untuk mendeteksi ancaman baru dengan lebih sigap dan akurat.

3. Perlindungan dari Ransomware

Membantu mencegah ransomware mengenkripsi file krusial melalui fitur Controlled Folder Access.

4. SmartScreen Filter

Melindungi pengguna dari situs web berbahaya, unduhan mencurigakan, dan upaya phishing.

5. Firewall dan Network Protection

Mengawasi lampau lintas jaringan dan membantu memblokir akses nan tidak sah ke perangkat.

6. Virus dan Threat Scan

Menyediakan opsi pemindaian cepat, penuh, kustom, dan offline untuk mendeteksi ancaman.

7. Microsoft Defender Offline Scan

Memindai komputer sebelum Windows melangkah sehingga dapat mendeteksi malware nan susah dihapus.

8. Device Security

Menampilkan status keamanan perangkat, termasuk fitur keamanan berbasis perangkat keras.

9. Core Isolation

Menggunakan virtualisasi untuk melindungi proses krusial Windows dari serangan malware.

10. Memory Integrity

Mencegah kode rawan menyisip ke proses sistem nan melangkah di memori.

11. Protection History

Menyimpan riwayat ancaman nan ditemukan serta tindakan nan telah dilakukan.

12. Family Options

Membantu orang tua mengelola aktivitas digital personil keluarga, termasuk waktu penggunaan perangkat.

13. Account Protection

Membantu mengamankan akun Microsoft dengan fitur login dan keamanan tambahan.

14. Automatic Updates

Memperbarui arti virus dan komponen keamanan secara otomatis agar perlindungan tetap mutakhir.

Dengan fitur-fitur seperti perlindungan real time, firewall, anti phishing, dan perlindungan ransomware, aplikasi ini bisa membantu menjaga keamanan perangkat serta info dari beragam ancaman digital. (Z-4)

Sumber: practical365, bluevoyant

Jakarta, CNBC Indonesia - Hubungan antara Rusia dan Armenia kembali memasuki fase tegang. Ini setelah Perdana Menteri (PM) Armenia menolak dorongan dari Moskow untuk segera menggelar referendum mengenai keanggotaan negaranya di Uni Eropa (UE).

Penolakan tersebut muncul di tengah meningkatnya tekanan politik dan ekonomi dari Kremlin terhadap sekutu tradisionalnya itu. Armenia sekarang makin aktif mendekat ke Barat.

Sebenarnya, perselisihan terbaru kedua negata bermulai setelah pertemuan puncak Eurasian Economic Union (EAEU) di Kazakhstan pada 29 Mei lalu. Dalam pertemuan tersebut, Putin berbareng para pemimpin Belarusia, Kazakhstan, dan Kirgizstan mengeluarkan pernyataan berbareng nan mendesak Armenia agar segera menggelar referendum mengenai rencana berasosiasi dengan Uni Eropa.

Menanggapi tekanan tersebut, Pashinyan menegaskan pemerintah Armenia belum memandang argumen untuk menggelar referendum dalam waktu dekat. Dalam pidato video nan disiarkan melalui media sosial, dia mengatakan pemerintah di Yerevan bakal tetap bekerja di dalam EAEU sampai pilihan antara dua blok tersebut betul-betul tidak dapat dihindari lagi.

Ia juga menilai referendum saat ini tetap berkarakter teoritis lantaran Armenia apalagi belum mengusulkan status resmi sebagai kandidat personil UE. "Menempatkan pilihan nan tetap berkarakter teoritis ke dalam referendum tentu bukan sesuatu nan sangat masuk logika maupun dapat dibenarkan," kata Pashinyan.

Ia juga menggambarkan hubungan Armenia dengan Rusia saat ini berada dalam "fase transformasi". Baik Kremlin maupun pemerintah Armenia menyatakan bahwa pembicaraan telepon antara Putin dan Pashinyan membahas hasil pertemuan puncak EAEU sekaligus ucapan selamat ulang tahun dari pemimpin Rusia tersebut.

Pemilu

Adapun ketegangan politik itu berkembang menjelang pemilihan parlemen Armenia nan dijadwalkan berjalan pada 7 Juni. Dalam beberapa hari terakhir, Rusia meningkatkan tekanan terhadap Armenia melalui beragam langkah diplomatik dan ekonomi.

Akhir pekan lalu, Moskow menarik pulang duta besarnya di Armenia untuk konsultasi. Tidak berakhir di situ, pada Senin otoritas pengawas pertanian Rusia menghentikan impor ikan dan produk makanan laut dari Armenia dengan argumen pelanggaran standar kesehatan.

Kebijakan tersebut berakibat signifikan lantaran sektor perikanan Armenia mengirim sekitar 30% ekspornya ke pasar Rusia. Larangan itu menyusul pembatasan perdagangan sebelumnya terhadap beragam produk Armenia, termasuk hasil pertanian, bunga, air mineral, dan minuman beralkohol.

Langkah serupa selama ini dikenal sebagai salah satu instrumen tekanan ekonomi nan kerap digunakan Moskow terhadap negara-negara jejak wilayah pengaruh Soviet nan dinilai mengambil kebijakan tidak sejalan dengan Kremlin.

UE pun ikut bereaksi terhadap langkah Rusia tersebut. Pada Senin, blok tersebut menuduh Moskow berupaya melumpuhkan perekonomian Armenia guna memengaruhi hasil pemilu mendatang.

Tuduhan itu menambah dimensi baru dalam persaingan pengaruh antara Rusia dan Eropa di area Kaukasus Selatan.

Sekutu Rusia

Armenia selama puluhan tahun dikenal sebagai sekutu dekat Rusia. Namun arah kebijakan luar negeri Yerevan mulai berubah setelah bentrok dengan Azerbaijan mengenai wilayah Nagorno-Karabakh.

Perubahan orientasi Armenia semakin terlihat setelah bentrok pada 2023 ketika Azerbaijan melancarkan ofensif militer ke wilayah Nagorno-Karabakh. Dalam bentrok tersebut, Armenia kehilangan kendali atas wilayah nan selama puluhan tahun menjadi sumber sengketa dengan Azerbaijan.

Bulan lalu, negara itu menjadi tuan rumah pertemuan puncak resmi pertamanya dengan UE dalam rangkaian pertemuan regional nan juga dihadiri Presiden Ukraina Volodymyr Zelinsky. Armenia juga menerima kunjungan kenegaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam sebuah lawatan nan mendapat perhatian luas.  

(luc/sef)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Anak penulis Ahmad Bahar, Ilma Sani Fitriana, menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya (Foto: Riyan Rizki/Okezone)

Menko Airlangga (Foto: Okezone)

GELANDANG Dewa United Banten FC, Egy Maulana Vikri.(Dok. Antara)

GELANDANG Dewa United Banten FC, Egy Maulana Vikri, memberikan respons positif terhadap ketatnya persaingan memperebutkan posisi di skuad Timnas Indonesia saat ini. Di bawah kepemimpinan pembimbing kepala John Herdman, Egy menilai kejuaraan antar-pemain bakal berakibat baik bagi performa skuad Garuda.

Menurut pemain berumur 25 tahun tersebut, persaingan nan kompetitif merupakan perihal nan wajar dan justru dibutuhkan agar tim nasional mempunyai kualitas nan merata di setiap lini.

"Ya tidak masalah. Semakin ketat ya semakin bagus untuk Indonesia. Karena siapa pun itu, siapa pun pemainnya, mau gimana pun pemainnya, mau dari mana pun pemainnya, seketat itu ya sangat bagus," ujar Egy saat ditemui di Stadion ASIOP, Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026).

Target Tinggi: Juara ASEAN dan Piala Dunia

Egy, nan telah mengantongi 29 caps dengan torehan delapan gol dan tiga assist sejak debutnya pada 2018, menyadari bahwa standar nan ditetapkan pembimbing John Herdman sangat tinggi. Sejauh ini, Egy belum masuk dalam skuad pilihan pembimbing asal Inggris tersebut dalam beberapa agenda terakhir, termasuk FIFA Series melawan Saint Kitts dan Nevis serta Bulgaria pada Maret lalu.

Meski demikian, dia tetap optimistis dan memandang tantangan ini sebagai motivasi untuk membuktikan kualitasnya. Ia berambisi persaingan ini mempermudah langkah Indonesia mencapai sasaran besar di kancah internasional.

"Karena lebih baik membikin pembimbing pusing untuk menentukan siapa nan terbaik untuk Indonesia menjadi lebih baik. Dan terus-menerus bisa insyaallah semoga menjadi juara dan bisa lolos ke Piala Dunia, di Asia kita lancar semuanya," tambah mantan pemain Lechia Gdansk tersebut.

Rekam Jejak di Timnas Indonesia

Perjalanan pekerjaan Egy di Timnas Indonesia tergolong panjang. Ia telah melewati beragam era kepelatihan, mulai dari Luis Milla, Shin Tae-yong, hingga Patrick Kluivert. Pengalamannya keluar-masuk skuad Garuda menjadikannya salah satu pemain senior nan memahami dinamika transisi pelatih.

Saat ini, konsentrasi utama Egy adalah memberikan performa maksimal di level klub berbareng Dewa United agar kembali mendapatkan kepercayaan Herdman untuk memperkuat Indonesia di arena FIFA Match Day melawan Oman dan Mozambik, serta turnamen bergengsi Piala ASEAN 2026. (Ant/H-3)