Pemerintah berbareng Badan Anggaran (Banggar) DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2025 menjadi Undang-Undang. Pengesahan dilakukan dalam Sidang Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun 2026-2027 DPR RI.

Wakil Ketua Banggar DPR RI Jazilul Fawaid mengatakan, berasas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal tersebut sekaligus menjadi capaian audit terbaik nan sukses dipertahankan pemerintah sejak LKPP memperoleh opini WTP sejak 2016.

Meski demikian, BPK menemukan sejumlah perihal nan perlu menjadi perhatian pemerintah dalam pengelolaan finansial negara.

“Terjadi 11 temuan pemeriksaan nan perlu menjadi perhatian pemerintah mengenai sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun, temuan-temuan kelemahan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap perundang-undangan tersebut tidak mempengaruhi kelaziman LKPP tahun 2025,” kata Jazilul dalam Sidang Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun 2026-2027 DPR RI di Gedung Nusantara II, Kamis (27/8).

Jazilul merincikan realisasi realisasi pendapatan negara pada 2025 mencapai Rp 2.765,1 triliun alias 92,01 persen dari sasaran dalam APBN sebesar Rp 3.005,1 triliun. Sementara itu, realisasi shopping negara tercatat Rp 3.435,5 triliun alias 94,87 persen dari pagu APBN 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun.

Dengan realisasi pendapatan nan lebih rendah dibandingkan belanja, defisit anggaran pada 2025 mencapai Rp 670,3 triliun. Angka tersebut setara dengan 108,79 persen dari sasaran defisit dalam APBN 2025 sebesar Rp 616,2 triliun.

Lebih lanjut, realisasi pembiayaan mencapai Rp 742,7 triliun alias 120,54 persen dari sasaran pembiayaan sebesar Rp 616,2 triliun. Dengan demikian, terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) sebesar Rp 72,4 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pengesahan RUU P2 APBN 2025 merupakan corak pertanggungjawaban pemerintah atas penyelenggaraan APBN sepanjang 2025. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada DPR dalam corak LKPP nan telah melalui pemeriksaan BPK.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, LKPP tahun 2025 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian alias WTP. Opini WTP ini adalah opini WTP nan kesepuluh kalinya diperoleh pemerintah sejak LKPP tahun 2016. Hal ini menunjukkan konsistensi dan kesungguhan pemerintah untuk selalu menjaga akuntabilitas penyelenggaraan finansial negara,” kata Purbaya.

Purbaya menegaskan pemerintah bakal terus memperkuat tata kelola finansial negara sebagai bagian dari komitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan finansial negara, kata dia, dilakukan secara profesional, kompeten, hati-hati, dan berintegritas.

“APBN bakal terus dijaga tetap sehat dan andal sehingga menjadi instrumen fiskal nan adaptif, responsif, dan efektif dalam menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Ia menambahkan, perekonomian Indonesia pada 2025 tumbuh 5,11 persen, sementara inflasi tetap terkendali di level 2,92 persen. Adapun defisit anggaran tercatat sebesar 2,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

DPR memastikan RUU Perampasan Aset bakal disahkan menjadi UU paling lama pada 15 Desember 2026. Keputusan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (27/8).

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, setelah mendengar laporan dari Ketua Komisi III Habiburokhman, RUU Perampasan Aset bisa disahkan pada Desember mendatang.

"RUU Perampasan Aset menjadi UU tadi sudah disampaikan menurut almanak DPR RI paling lambat pada bulan Desember tanggal 15 Desember 2026 apakah dapat disetujui?" tanya Dasco.

"Setuju," dijawab anggota.

Sementara Habiburokhman memastikan RUU Perampasan Aset paling lambat disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada Desember 2026. RUU ini disusun untuk memperkuat sistem peradilan pidana terpadu setelah DPR mengesahkan KUHP dan KUHAP.

Habiburokhman menyebut, pembahasan RUU Perampasan Aset memerlukan waktu lantaran konsepnya relatif baru. Komisi III telah melibatkan 50 narasumber dan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah.

Dalam draf, aset nan dapat dirampas mencakup aset hasil tindak pidana, perangkat alias sarana tindak pidana, peralatan temuan nan diketahui berasal dari tindak pidana, serta aset pengganti kerugian akibat tindak pidana.

Komisi III juga tengah membahas dua metode perampasan aset, ialah berasas putusan pidana terhadap pelaku (in personam) dan tanpa putusan pidana terhadap pelaku (in rem). Keduanya bakal dikombinasikan dengan tetap memperhatikan perlindungan kewenangan konstitusional warga.

Sejumlah rumah hancur setelah banjir bandang melanda Trishuli, Nuwakot, Nepal, Rabu (26/8/2026).

Bencana tersebut juga menyebabkan 341 turis asing dilaporkan hilang. Mereka berasal dari beberapa negara, di antaranya India, Ukraina, Inggris, Malaysia, Korea Selatan, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Portugal, Australia, Belanda, dan Italia.

Sebelumnya, Reuters melaporkan sebanyak 160 orang tewas dalam musibah tersebut. Jumlah korban diperkirakan tetap dapat bertambah lantaran tim penyelamat tetap melakukan pencarian di sejumlah wilayah terdampak.

Sebagian besar turis asing nan dilaporkan lenyap merupakan petualang, visitor dan pendaki nan sedang melakukan perjalanan di area pegunungan Himalaya dan Gunung Everest.

Populasi burung padang rumput menyusut drastis apalagi di wilayah nan dilindungi. Peneliti ungkap hilangnya kediaman dan perubahan suasana jadi pemicu utama.(Ebird)

BURUNG-burung padang rumput (grassland birds) di Amerika Utara dilaporkan terus mengalami penurunan populasi secara drastis. nan paling mengejutkan, hilangnya populasi jenis ini tidak hanya terjadi di area pertanian alias permukiman, melainkan juga meluas hingga ke area padang rumput (prairie) nan paling ketat dilindungi.

Kawasan suaka dan area terproteksi nan selama ini diandalkan sebagai tempat perlindungan terakhir bagi keanekaragaman hayati rupanya belum bisa menghentikan laju penurunan populasi burung-burung tersebut. Penemuan ini memicu kekhawatiran besar di kalangan master ornitologi dan konservasi lingkungan.

Penurunan populasi burung padang rumput tercatat sebagai salah satu krisis ekologis paling sigap di benua Amerika. Sejak dasawarsa 1970-an, populasi burung nan berjuntai pada ekosistem padang rumput diperkirakan telah menyusut lebih dari 50%. Penurunan ini mencakup beragam jenis spesies, mulai dari burung pemakan biji-bijian hingga burung pemakan serangga.

Para peneliti mengidentifikasi salah satu pemicu utama dari kejadian ini adalah fragmentasi dan penurunan kualitas kediaman nan terjadi secara meluas. Meskipun sebuah area padang rumput berstatus dilindungi, faktor-faktor luar seperti perubahan pola iklim, cuaca ekstrem, serta penggunaan pestisida di area sekitar tetap memberikan akibat negatif pada rantai makanan dan kesiapan pakan burung.

Selain itu, perubahan struktur vegetasi dan manajemen lahan di dalam area konservasi juga memengaruhi keberhasilan bersarang burung padang rumput. Banyak dari jenis ini memerlukan kondisi vegetasi dan ruang terbuka nan sangat spesifik untuk berkembang biak serta menghindari ancaman predator.

Temuan ini menjadi sinyal peringatan bahwa status perlindungan norma pada suatu wilayah saja tidak lagi cukup untuk menyelamatkan populasi satwa liar nan rentan. Pendekatan konservasi dinilai perlu diperluas mencakup pemulihan kualitas kediaman secara menyeluruh, pengelolaan hubungan lanskap di luar area suaka, serta mitigasi akibat perubahan suasana secara aktif. (Earth/Z-2)

Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB mengelar Bimbingan Teknis Pendataan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Manggarai, Rabu (26/8/2026).(Dok BNPB)

SEBANYAK 77.912 rumah di tujuh kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) rusak akibat gempa bumi magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) dengan melakukan pendataan, verifikasi, dan pengesahan tingkat kerusakan rumah warga.

Tanpa menunggu masa tanggap darurat berakhir, tim Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB telah diterjunkan ke tujuh kabupaten terdampak untuk mendampingi pemerintah wilayah mengelola info kerusakan rumah.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pendataan menjadi salah satu tahapan krusial dalam proses penanganan dan pemulihan pascabencana.

Menurutnya, pendampingan BNPB difokuskan pada percepatan asesmen, penyiapan standardisasi penilaian kerusakan berasas Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2017, kelengkapan info by name by address (BNBA), serta persiapan pengkajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

BNPB mengunci info sementara kerusakan rumah terdampak per 24 Agustus 2026. Dari pendataan tersebut, tercatat 77.912 rumah rusak, terdiri atas 24.597 unit rumah rusak berat, 18.537 unit rusak sedang, dan 34.778 unit rusak ringan.

Kabupaten Manggarai Timur tercatat mempunyai jumlah kerusakan rumah tertinggi dibandingkan enam kabupaten terdampak lainnya. Rinciannya, Kabupaten Nagekeo mencatat 3.218 rumah rusak berat, 1.598 rusak sedang, dan 4.828 rusak ringan. Kabupaten Ende sebanyak 1.208 rusak berat, 1.725 rusak sedang, dan 4.547 rusak ringan.

Kabupaten Manggarai mencatat 6.360 rumah rusak berat, 5.196 rusak sedang, dan 5.552 rusak ringan. Kabupaten Manggarai Timur masing-masing 6.833 rusak berat, 4.996 rusak sedang, dan 6.973 rusak ringan.

Sementara itu, Kabupaten Manggarai Barat mencatat 3.732 rumah rusak berat, 2.014 rusak sedang, dan 5.067 rusak ringan. Kabupaten Ngada sebanyak 2.256 rusak berat, 2.116 rusak sedang, dan 5.190 rusak ringan.

Adapun Kabupaten Sikka mencatat 990 rumah rusak berat, 892 rusak sedang, dan 2.621 rusak ringan.

Langkah awal proses rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai dari pendataan rumah penduduk terdampak oleh pemerintah wilayah setempat. Data dari pemerintah wilayah kemudian diverifikasi tim BNPB untuk mendapatkan info by name by address (BNBA).

Selanjutnya, enumerator bakal diterjunkan ke lapangan untuk memverifikasi tingkat kerusakan rumah sesuai dengan kriteria nan telah ditetapkan.

Untuk mempercepat proses verifikasi dan pengesahan kerusakan rumah terdampak, BNPB menggandeng organisasi perangkat wilayah (OPD) dan relawan.

Pada Rabu (26/8), Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB melaksanakan Bimbingan Teknis Pendataan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Manggarai.

Bimtek nan digelar di Aula St. Yosef Katedral, Ruteng, Kabupaten Manggarai, tersebut bermaksud membangun keseragaman pemahaman, metode, dan sistem pendataan akibat bencana. 

Keseragaman pendataan diperlukan agar info nan dihasilkan dari lapangan berbobot dan dapat digunakan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan.

Selain di Kabupaten Manggarai, aktivitas serupa telah dilaksanakan di Kabupaten Manggarai Barat pada Senin (24/8). Kegiatan tersebut diikuti 120 penyuluh pertanian dan 76 penyuluh KB nan bakal membantu dalam survei teknis untuk menentukan tingkat kerusakan rumah.

Kegiatan serupa juga bakal dilaksanakan di lima kabupaten terdampak lainnya. BNPB menempatkan prinsip build back better sebagai bagian krusial dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Prinsip tersebut bukan sekadar membangun kembali rumah nan rusak, tetapi membangun kembali kehidupan masyarakat dengan tingkat ketangguhan nan lebih baik.

Pendataan menjadi salah satu fondasi utama dalam proses penanganan dan pemulihan pascabencana. Data tersebut bakal menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan, prioritas penanganan, besaran bantuan, serta strategi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam pelaksanaannya, BNPB mengedepankan pendataan nan dilakukan secara objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. (PO/E-4) 

Jakarta, CNBC Indonesia - China semakin garang membangun ekosistem robot humanoid dari pengembangan teknologi hingga produksi massal. Tak sekadar menjadi pengguna China sekarang membidik posisi sebagai pemain utama nan menentukan masa depan industri robot humanoid global. Lantas seberapa besar ambisi china menguasai era robot humanoid dan gimana dampaknya terhadap persaingan teknologi dunia?

Selengkapnya dalam program Profit CNBC Indonesia (Kamis, 27/08/2026) berikut ini.

Pemain Fenerbahce, Matteo Guendouzi. (Foto: Instagram/matteoguendouzi)

DECINES – Kericuhan luar biasa pecah usai Fenerbahce menang 2-1 (agregat 3-2) pada leg II playoff Liga Champions 2026-2027, di Stadion Groupama pada Kamis (27/8/2026) awal hari WIB. Mantan gelandang Arsenal asal Prancis, Matteo Guendouzi, mendadak berada di tengah pusaran kekacauan nan melibatkan pemain, staf pelatih, hingga penonton.

Menurut laporan L'Equipe, ketegangan sudah terasa sejak awal ketika Guendouzi, nan sekarang berkarier di Turki, mendapat cemoohan keras dari suporter tuan rumah saat pemanasan. Mengingat riwayat masa lalunya berbareng rival sekota Marseille, dia sempat merespons tribun pendukung Lyon dengan gestur jari tengah.

Pertandingan itu sendiri melangkah jelek bagi wakil Ligue 1 tersebut setelah Fenerbahce unggul sigap sebelum paruh babak pertama lewat tindakan Vedat Muriqi dan Archie Brown. Gol jawaban Malick Fofana di paruh kedua terbukti terlambat untuk menyelamatkan muka tuan rumah dari kekalahan agregat.

1. Baku Hantam Massal

Kekalahan tersebut memastikan Lyon kandas melaju ke fase liga Liga Champions musim ini setelah takluk dengan agregat 3-2 di tangan wakil Liga Turki. Emosi nan tak terbendung di pengujung laga memicu bentrok massal di lapangan maupun lorong stadion nan terekam dalam beragam video amatir.

Matteo Guendouzi dikeroyok usai laga Lyon vs Fenerbahce

Hingga buletin ini diturunkan, baik manajemen Fenerbahce maupun Olympique Lyon belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai kejadian memalukan tersebut. Kendati demikian, otoritas sepak bola Eropa (UEFA) dipastikan bakal segera meluncurkan investigasi mendalam nan berpotensi berujung pada denda berat serta hukuman tegas lainnya.

Rangkaian babak play-off kualifikasi Liga Champions sendiri sekarang telah resmi rampung sepenuhnya. Barnabas Varga memborong dua gol ditambah tindakan Luka Jovic untuk membawa AEK Athens melenggang mulus usai membantai Levski Sofia dengan skor telak 4-0.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto membujuk generasi muda membangun Indonesia dengan mengambil peran di tengah disrupsi digital dan perkembangan kepintaran artifisial (AI) seperti saat ini. Menurutnya, generasi muda hari ini bakal bisa menaklukkan bumi dengan tiga catatan: membangun kompetensi, membangun jaringan, dan mengambil peran.

"Sekecil apa pun, ambil peran. Mau di RT, mau di komunitas, mau di kota, mau di kampus, ambil peran," katanya saat menjadi narasumber dalam Talk Show Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) 2026 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, Kamis (27/8/2026).

Dalam kesempatan itu, Bima menyoroti kekhawatiran mahasiswa terhadap perkembangan AI. Ia berpesan agar generasi muda tetap optimistis. Pasalnya, secanggih apa pun AI, manusia bakal tetap bisa mengendalikan teknologi tersebut sepanjang menguasainya dengan baik.

"AI itu keniscayaan, AI itu adalah tanda-tanda zaman. Tapi yakinilah, AI memudahkan dan menghubungkan, tapi tidak semua tergantikan oleh AI. AI tidak punya hati. AI tidak punya nurani. AI tidak bakal menghasilkan wisdom dan value. Selamanya manusia bakal jadi pemenang, lantaran manusia mempunyai nilai, mempunyai value," ungkapnya.

Lebih lanjut, Bima meminta generasi muda untuk bisa membaca tanda-tanda zaman, baik melalui science (keilmuan) maupun wisdom (kebijaksanaan). Menurutnya, tanda-tanda era perlu dibaca dengan memandang ke depan sekaligus belajar dari masa lalu. Sejarah, kata dia, mengajarkan beragam perihal nan esensial dan krusial untuk menghadapi disrupsi nan terjadi saat ini.

Ia menjelaskan, perubahan sekarang berjalan semakin cepat. Jika sebelumnya perubahan terjadi dalam satu dekade, kemudian lima tahun, dan tiga tahun, saat ini perubahan apalagi dapat terjadi dalam hitungan hari akibat perkembangan dan pengaruh bumi digital.

"Kultur dan teknologi berubah dengan sangat cepat. Sekarang bayangkan, revolusi itu digerakkan bukan lewat buku, bukan lewat pamflet, tapi lewat TikTok, lewat Threads, lewat platform di sosial media, lewat komersial media. Pergerakan sosial di bumi nyata didorong oleh kejadian di bumi maya," tuturnya.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, Bima menyebut setidaknya ada tiga kompetensi nan perlu dipersiapkan generasi muda, ialah digital skills (kemampuan mendalami bumi digital), thinking skills (kemampuan berpikir analitis serta problem solving), dan human skills (kemampuan berasosiasi secara baik dengan orang lain).

"Hidup ini adalah seni bergaul, memperbanyak teman, memperkuat jaringan. Dan pada saatnya kalian bakal percaya bahwa hidup nan kalian dapatkan enggak ada artinya tanpa diimbangi oleh karakter," terangnya.

Selain kompetensi, Bima menekankan pentingnya membangun karakter melalui pengalaman dan hubungan di luar ruang perkuliahan. Di era digital, pengetahuan pengetahuan dapat diperoleh dari beragam sumber, tidak hanya melalui bangku kuliah, tetapi juga dari ruang-ruang diskusi, pergaulan, serta hubungan dengan masyarakat.

Menurutnya, UIN nan dia kenal bukan sekadar menara gading, melainkan lembaga pendidikan nan menyatu dengan lingkungan dan masyarakat. Karena itu, dia berambisi mahasiswa tidak hanya memperkuat kompetensi melalui textbook nan diperoleh di ruang-ruang kuliah, tetapi juga membangun karakter dengan menjelajahi beragam perspektif kehidupan di luar kampus.

"Saya mendoakan teman-teman semua, mahasiswa baru UIN, tidak saja mewarisi kepintaran para penerus kalian, tapi juga mewarisi kebijaksanaan dan kematangan para pendahulu kalian nan lebih dulu mentas," tandasnya.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen pada 2027. Target tersebut dibarengi dengan upaya menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal, dengan defisit RAPBN 2027 diusulkan sebesar 2,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan RAPBN 2027 dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Karena itu, setiap rupiah APBN kudu memberi faedah nan nyata bagi masyarakat dan mendukung tercapainya cita-cita pembangunan nasional. Pada saat nan sama, keberpihakan kepada rakyat kudu melangkah seiring dengan disiplin dan keberlanjutan fiskal. Karena APBN tahun 2027 kita rancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nan lebih tinggi dan kesejahteraan nan lebih sigap dengan tetap menjaga kesehatan APBN,” kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (27/8).

Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan shopping negara sebesar Rp 4.097,2 triliun. Sementara itu, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp 3.426 triliun. Pemerintah menyebut APBN bakal digunakan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong aktivitas ekonomi domestik dan agenda pembangunan prioritas.

“APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal memegang peranan nan sangat strategis, terlebih di tengah ketidakpastian dan akibat dunia nan hingga saat ini tetap tinggi. APBN mempunyai kegunaan ganda, pertama sebagai peredam guncangan alias shock absorber untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional dan daya beli masyarakat,” ungkapnya.

Selain menjaga daya beli, RAPBN 2027 diarahkan untuk mendukung delapan klaster program kerja prioritas nasional serta satu program pendukung alias enabler nan mencakup 60 program kerja.

Di tengah rencana mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah tetap memasang pemisah defisit fiskal sebesar 2,4 persen dari PDB.

“Fraksi Partai Nasdem memandang bahwa sasaran defisit fiskal sebesar 2,4 persen dari PDB menunjukkan sinyal positif dan konsolidasi fiskal nan sehat. Pemerintah mengapresiasi pandangan seluruh fraksi di DPR RI mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan APBN. Sejalan dengan perihal tersebut untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi namun tetap menjaga keberlangsungan fiskal, defisit RAPBN tahun 2027 diusulkan sebesar 2,4 persen dari PDB,” kata dia.

Pemerintah juga bakal berupaya meningkatkan pendapatan negara secara berjenjang dan berkepanjangan untuk menciptakan ruang fiskal.

Langkah tersebut dilakukan antara lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, integrasi data, peningkatan kepatuhan dan pengawasan dengan teknologi informasi, serta diversifikasi penerimaan negara bukan pajak.

Di samping itu, sasaran pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027 juga diarahkan melalui transformasi struktur ekonomi agar lebih produktif dan menciptakan nilai tambah.

Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi PKB agar sumber pertumbuhan ekonomi bergeser menuju productivity driven growth, melalui reformasi regulasi, efisiensi logistik, digitalisasi, penguatan industri manufaktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi PKB untuk terus mendorong transformasi menuju struktur ekonomi Indonesia nan lebih produktif, menciptakan nilai tambah, dan berkekuatan saing dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2027. Sebesar 6 persen nan sangat krusial untuk memperluas kesempatan kerja dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutur Purbaya.

Target 6 persen tersebut dipasang setelah ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan 5,29 persen pada kuartal II 2026. Secara semester I 2026, ekonomi tumbuh 5,45 persen.

Pertumbuhan pada kuartal II 2026 antara lain didorong investasi nan tumbuh 6,87 persen. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06 persen, sedangkan konsumsi pemerintah tumbuh 15,97 persen.

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi didorong penguatan sektor perdagangan, konstruksi, serta info dan komunikasi.

Purbaya mengatakan pemerintah tetap mewaspadai beragam akibat nan dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia pada 2027, mulai dari perkembangan geopolitik hingga perubahan nilai daya dan komoditas.

Asumsi Inflasi 2,5%, Rupiah Rp 17.500 per Dolar AS

Dalam RAPBN 2027, pemerintah memproyeksikan inflasi berada di kisaran 2,5 persen. Pengendalian inflasi bakal dilakukan melalui peningkatan produksi pangan, stabilisasi harga, serta kelancaran pengedaran komoditas pangan.

Sementara itu, nilai tukar rupiah diproyeksikan berada pada level Rp 17.500 per dolar AS. Pemerintah juga memasang dugaan rata-rata yield Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,9 persen.

Pemerintah menyatakan beragam kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas makro, arus modal, investasi, serta pengelolaan pembiayaan nan tetap prudent.

Sidang perdana gugatan musisi Ardhito Pramono terhadap mantan labelnya, Sony Music Entertainment Indonesia, nan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (27/8) kudu ditunda. Penundaan ini lantaran manajemen dari pihak tergugat belum lengkap.

"Ya, hari ini agendanya pembacaan, pemeriksaan legal standing dari majelis hakim. Tadi sudah kami laksanakan," ujar kuasa norma Ardhito Pramono, Adityo Ramadhan usai sidang.

"Namun dari pihak tergugat sayang sekali tidak membawa Anggaran Dasar. Katanya dengan argumen sedang digunakan untuk kepentingan perusahaan. Sehingga sidang ditunda 14 hari," tambah Adityo.

Pihak pengadilan telah menetapkan agenda baru untuk melanjutkan pemeriksaan manajemen ini.

"Sidang selanjutnya mungkin tambahan untuk legal standing aja sih dari kekurangan nan tadi. Itu aja, Anggaran Dasar tadi. Sidang selanjutnya dua minggu setelah hari ini. Berarti tanggal 10 September," ujar Adityo.

Gugatan Ardhito sudah didaftarkan sejak 12 Agustus dengan nomor register 577/Pdt.G/2026. Ardhito menuntut tukar rugi sebesar Rp 5,7 miliar atas dugaan wanprestasi nan dilakukan oleh Sony Music.

Nilai tersebut mencakup kerugian materil dan imateril nan dialami sang musisi selama bekerja sama dengan label tersebut.

Ardhito melalui tim hukumnya berambisi agar pada sidang berikutnya, pihak tergugat dapat lebih kooperatif dalam memenuhi prosedur manajemen pengadilan agar pokok perkara bisa segera dibahas.

"Biar segera selesai lantaran principal kami ada beberapa urusan," tutur pihak Ardhito Pramono.

Dalam poin gugatannya, Ardhito merujuk royalti nan diakui telah dihasilkan namun justru ditahan oleh pihak Sony Music.

Poin kedua adalah dugaan pemberian izin sinkronisasi lagu-lagu Ardhito ke beragam aktivitas televisi di Korea Selatan, diduga tanpa izin. Adityo menyebut, ada empat lagu Ardhito nan digunakan di tiga serial televisi dan variety show terkenal di Korea Selatan dalam beberapa tahun terakhir.

Polrestabes Medan menangkap seorang wanita berinisial AAFL (26) nan bekerja sebagai disc jockey (DJ) alias dikenal dengan julukan Miss D di sejumlah tempat intermezo malam di Kota Medan. Ia ditangkap di kos, Jalan Bakti Luhur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, pada Jumat (21/8).

Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha mengatakan, penangkapan tersebut berasal dari info masyarakat mengenai dugaan peredaran narkoba nan dilakukan oleh AAFL.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya sukses menangkap wanita tersebut.

"Pelaku ini berprofesi sebagai DJ, termasuk DJ ternama lantaran kerap tampil di beberapa tempat intermezo malam seperti CDI, The Red, Lions dan Galaxy. Saat kami tangkap, pelaku sedang berupaya menjual vape narkoba bermerek Batman seharga Rp2,1 juta," kata Rafli dalam keterangannya, Kamis (27/8).

Rafli mengatakan, vape narkoba tersebut diperoleh AAFL dari seseorang berinisial AL seharga Rp1,85 juta. Barang itu kemudian dijual kembali kepada orang lain seharga Rp2,1 juta dengan tujuan memperoleh untung Rp250 ribu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, AAFL mengaku baru pertama kali mengedarkan vape narkoba. Namun, dia mengaku telah menggunakan vape narkoba selama tujuh bulan terakhir.

"Hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku baru kali pertama mengedarkan vape narkoba. Namun, sebagai pengguna, pelaku sudah dalam kurun waktu tujuh bulan terakhir aktif menggunakan vape narkoba," ujar Rafli.

Saat ini, polisi tetap memburu AL nan diduga memasok vape narkoba kepada AAFL. Polisi juga tetap mendalami dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.

Jakarta, CNBC Indonesia - Fenomena take over rumah mulai menjadi pilihan sebagian pemilik rumah ketika angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tak lagi sanggup ditanggung. Kondisi ini terutama menjadi persoalan pada rumah komersial nan menggunakan skema kembang melayang-layang alias floating.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang dan Pemasaran Rumah Nasional (ASPRUMNAS) Syawali Pratama memandang persoalan tersebut berangkaian dengan keahlian daya beli konsumen. Kenaikan angsuran nan cukup besar setelah masa kembang tetap berhujung dapat membikin pemilik rumah memilih melepas propertinya.

"Jadi dari konsumen, dia sudah mempunyai rumah tersebut dan akhirnya dia melepas. Saya melihatnya mungkin lantaran daya beli, alias mungkin lantaran aspek lain. Cicilan floating-nya mungkin awalnya dia kira sebulan angsuran Rp3-4 juta, terus tiba-tiba jadi Rp10 juta. Itu kan bikin kaget juga," kata Syawali kepada CNBC Indonesia, Kamis (27/8/26).

Skema tersebut berbeda dengan KPR subsidi nan mempunyai karakter angsuran tetap. Perbedaan sistem kembang ini membikin akibat kenaikan angsuran lebih besar dirasakan konsumen rumah komersial ketika tingkat suku kembang perbankan berubah.

"Kalau subsidi, itu tidak floating. Artinya fixed sampai lunas jangka waktunya, misalnya 15 alias 20 tahun, angsurannya tetap tidak berubah. Tapi jika nan komersial, tergantung tingkat suku kembang bank. Kalau suku kembang perbankan naik, ya naik tagihannya, cicilannya," ujarnya.

Kenaikan angsuran nan tidak lagi sejalan dengan pendapatan rumah tangga pada akhirnya dapat mendorong pemilik mencari jalan keluar. Salah satu pilihan nan muncul adalah menawarkan rumah nan tetap dalam masa KPR kepada konsumen lain melalui sistem take over.

Syawali mengatakan persoalan tersebut sebenarnya bukan kejadian baru dalam industri perumahan. Pengalaman masa lampau menunjukkan lonjakan suku kembang dapat memberikan tekanan nan sangat besar kepada pemilik rumah, terutama mereka nan menggunakan KPR komersial.

"Iya, itu memang dari dulu. nan lebih parah kan tahun '98. Waktu itu dolar sampai Rp16.000 dan tingkat beban suku kembang perbankan lebih tinggi, sekitar 60 persen. Itu nan sebenarnya kudu kita jaga. Kalau kebijakan BI rate naik, perbankan naik. Satu sisi perbankan aman, satu sisi konsumennya tidak aman," kata Syawali.

Persoalan tersebut perlu menjadi perhatian lantaran rumah merupakan kebutuhan jangka panjang dengan masa angsuran nan dapat mencapai belasan hingga puluhan tahun. Ketika keahlian bayar berubah drastis di tengah perjalanan KPR, konsumen dapat berada dalam posisi susah untuk mempertahankan rumahnya.

"Kalau ini melangkah terus tanpa ada intervensi pemerintah, tentunya nan dirugikan adalah konsumen, khususnya masyarakat nan mengambil rumah komersial. Kalau rumah subsidi aman. Kalau komersial nan sangat riskan," ujarnya.

(dce) [Gambas:Video CNBC]

ilustrasi(Antara)

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) meminta Meta segera memulihkan akun WhatsApp masyarakat nan terdampak penonaktifan sistem secara sepihak. Langkah ini diambil setelah pemerintah menerima banyak kejuaraan mengenai akun pengguna nan tiba-tiba dinonaktifkan tanpa argumen nan jelas.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melayangkan surat kepada Meta sejak 14 Agustus 2026. Namun, lantaran respons nan diberikan tidak sesuai dengan harapan, pemerintah akhirnya memanggil perwakilan WA Asia Pasifik untuk memberikan penjelasan secara langsung.

“Karena sampai jam kerja selesai tidak ada respons dari Meta, sehingga kami memanggil Meta untuk bisa datang secara bentuk di instansi ini untuk memberikan penjelasan langsung kepada pemerintah,” ujar Alexander dalam keterangannya, Kamis (27/8).

Alexander menegaskan bahwa pertemuan unik tersebut difokuskan untuk membahas masalah pemblokiran akun nan merugikan masyarakat Indonesia.

Kesalahan Sistem Global

Menanggapi dorongan pemerintah, Kepala Kebijakan Publik WA dan Messenger Asia Pasifik, Esther Samboh, mengakui adanya hambatan teknis. Ia menjelaskan bahwa penonaktifan sejumlah akun tersebut merupakan akibat dari kesalahan sistem nan terjadi secara global, bukan hanya di Indonesia.

Esther memaparkan bahwa sistem WA sebenarnya sedang melakukan penemuan terhadap akun dan perilaku nan dinilai melanggar ketentuan layanan. Namun, dalam proses tersebut, terjadi kesalahan nan menyebabkan akun-akun nan tidak melanggar patokan ikut terkena blokir.

“Dalam melakukan proses penangkapan akun-akun nan tidak baik ini, kemudian sistem kami melakukan kesalahan. Hal ini terjadi secara global, jadi tidak ada upaya secara terkoordinasi untuk Indonesia,” jelas Esther.

Mekanisme Pemulihan dan Banding

Pihak WA menyampaikan permohonan maaf dan memastikan proses mitigasi sedang melangkah untuk mengembalikan akses pengguna nan terdampak. Esther menjamin bahwa akun nan terkena kesalahan sistem bakal segera dipulihkan (unban).

Bagi pengguna nan hingga saat ini belum mendapatkan kembali akses mereka, WA menyediakan fitur banding langsung di dalam aplikasi. Pihak Meta menjanjikan setiap pengajuan banding bakal ditinjau dalam waktu kurang dari 24 jam.

Kemkomdigi menegaskan bakal terus memantau perkembangan penanganan kejuaraan ini dan memastikan Meta memenuhi komitmennya untuk memulihkan kewenangan akses komunikasi masyarakat Indonesia secepat mungkin.

Liputan6.com, Jakarta - Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono namalain Botok mendesak DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset paling lambat dalam rapat paripurna 15 Desember 2026.

Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, dia meminta seluruh ketua DPR mengundurkan diri dari jabatannya.

Adapun dalam pertemuan tersebut, Botok berbareng aktivis lainnya diterima oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Syamsurizal, dan Saan Mustopa.

"Seperti contoh, maaf Pak Dasco nggih. Beliau siap mengundurkan diri, Pak Saan Mustopa juga siap mengundurkan diri, dan Pak Cucun juga siap mengundurkan diri jika buletin aktivitas tersebut, kesepakatan-kesepakatan tersebut tidak terealisasi," kata Botok usai berjumpa ketua DPR, di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Di tempat nan sama, Dasco menyatakan DPR siap memenuhi sasaran pengesahan RUU Perampasan Aset pada 15 Desember 2026. Ia juga mengaku siap mengundurkan diri berbareng ketua lainnya jika sasaran tersebut tidak tercapai.

"Kami DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini tepat waktu, dan kami tidak ada prasangka, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundur dari DPR ini, enggak apa-apa," ungkap dia.

Kedua belah pihak kemudian menandatangani surat kesepakatan usai pertemuan tersebut.

Setelah itu, Dasco mengutus perwakilan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR untuk menemui massa demonstran di depan Gedung DPR. Andre Rosiade dan Rieke Dyah Pitaloka kemudian menuju gerbang depan DPR untuk mewakili DPR menemui para pendemo.

Jakarta -

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menetapkan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode 2026-2031. Pengesahan tersebut diputuskan dalam rapat Paripurna DPR RI.

Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mulanya menanyakan persetujuan kepada seluruh peserta sidang Rapat Paripurna. Kemudian para peserta sidang serentak menyetujui penetapan Sarjito sebagai Kepala Pengawas BMKS OJK.

"Apakah laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil pembahasan uji kepantasan calon Kepala Pengawas Eksekutif Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2026-2031 tersebut dapat disetujui?" ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

"Setuju," jawab peserta Rapat Paripurna disusul dengan ketuk palu.

Sebagai informasi, sebelumnya Sarjito menjalani uji kepantasan dan kepatutan sebagai Kepala BMKS OJK berbareng Komisi XI DPR. Berdasarkan hasil uji kepantasan tersebut, Komisi XI menyetujui penetapan Sarjito untuk kemudian disahkan dalam Rapat Paripurna DPR hari ini.

Dalam uji kepantasan tersebut, Sarjito mengakui ada sejumlah tantangan nan dihadapi, termasuk praktik under invoicing, transfer pricing, hingga penentuan harga. Ia menilai bagian terpenting dalam BMKS adalah pasar nan terpercaya namalain trusted market.

Ia menjelaskan, sistem arbitrase alias price arbitrage merupakan perihal nan juga terjadi di pasar finansial maupun komoditas global, seperti London Metal Exchange (LME). Praktik ini terjadi ketika seorang trader memanfaatkan selisih nilai untuk membeli produk di pasar nan lebih murah dan menjualnya kembali di pasar nan menawarkan nilai lebih tinggi.

"Apa nan terpenting? Yaitu trusted market. Karena market nan bagus pasti bakal dipakai untuk arbitrage. Price arbitrage, bukan supervisory dan regulatory arbitrage," ujar Sarjito dalam agenda fit and proper test.

Sarjito diketahui menjadi calon tunggal untuk Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK merangkap kedudukan sebagai Anggota Dewan Komisioner (ADK) OJK. DPR RI menerima Surat Presiden (Surpres) dari Presiden Prabowo Subianto nan mengusulkan nama Sarjito.

(ahi/hal)

Pimpinan DPR menerima aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono namalain Botok berbareng sejumlah rekannya di gedung parlemen. Dalam audiensi, DPR berkomitmen RUU Perampasan Aset bakal disahkan pada Desember 2026.

Audiensi ketua DPR dengan Botok Pati cs digelar di ruang Abdul Muis, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Pertemuan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dan dihadiri Saan Mustopa serta Cucun Ahmad Syamsurizal.

"Baik, terima kasih. Jadi kita sudah dengarkan aspirasi dari teman-teman sekalian. Nah, tadi di dalam rapat paripurna, kita sudah sampaikan, sepakati, dan disetujui bahwa batas waktu paling lambat untuk Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset itu bakal diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026," kata Dasco kepada Botok dkk.

Kepada Botok Pati dkk, Dasco mengatakan bakal memberikan salinan buletin aktivitas paripurna sebagai pegangan dan komitmen DPR kepada publik. Selain itu, Dasco menilai pertemuan ini menjadi masukan Komisi III DPR, selanjutnya bakal akan digelar pertemuan nan lebih spesifik mengenai RUU Perampasan Aset.

"Nah, itu bisa kelak diagendakan. Ini tinggal kapan dan waktunya, lantaran ini kan kelak jika kembali ke Pati waktunya kapan kelak dikonfirmasi saja, agar kelak kita bisa agendakan untuk menerima masukan-masukan nan lebih komplit untuk memperkaya Undang-Undang Perampasan Aset," ujar Dasco.

Dasco mengatakan ketua DPR berkomitmen menyelesaikan RUU Perampasan Aset sesuai dengan waktu nan telah disepakati. Dia mengatakan tak ada kekhawatiran untuk memenuhi tuntutan massa mengenai pengesahan RUU tersebut.

"Pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini tepat waktu," kata Dasco.

"Kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri, itu nggak ada masalah," sambungnya.

Pada kesempatan nan sama, Saan Mustopa menegaskan tenggat waktu pengesahan RUU Perampasan Aset tanggal 15 Desember 2026. Saan membujuk semua pihak untuk sama-sama kawal RUU Perampasan Aset untuk disahkan.

"Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang betul-betul sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama, kita jaga bersama-sama, kita ikuti bersama-sama dari waktu ke waktu agar tadi komitmen ini sama-sama bisa dijalankan," ujar Saan.

Terkait pemberantasan korupsi sekaligus perampasan aset, Saan mengatakan sudah menjadi komitmen bersama. Komitmen DPR tadi sudah ditegaskan, DPR bakal rampungkan 15 Desember.

"Komitmen Presiden juga jelas, dan tentu komitmen kita semua. Karena ini adalah komitmen kita bersama, maka sekali lagi ya kita kawal secara bersama-sama," ucap Saan.

Saan kembali menegaskan komitmen DPR untuk membuka ruang bagi seluruh pihak memberikan masukan dalam rapat-rapat DPR. Saan meminta perwakilan Botok dkk mengirimkan perwakilan agar datang dalam rapat dengar pendapat umum alias RDPU.

"Masukkan semua apa nan menjadi masukan mengenai dengan substansi alias isi undang-undang tersebut. Jadi sekali lagi, apa nan menjadi kekhawatiran, keinginan, itu sudah menjadi komitmen kita berbareng dan DPR sudah tadi di paripurna sudah menyampaikan dan sudah memutuskan 15 Desember 2026 itu pemisah untuk pengesahan RUU ini menjadi undang-undang," imbuhnya.

(rfs/gbr)

Empat Kreator Indonesia di Empat Kategori

Diramaikan Daou Pittaya dan HERS

Jakarta -

Pria berjulukan Jamil (32) berserta anaknya, Rizki (2), dan istrinya, Nurhanisa (23), tewas dibunuh rekan kerjanya, Aan Kurniawan (31), di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng). Pelaku diduga sakit hati disebut malas bekerja hingga diberhentikan dari pekerjaannya.

"Setelah kami amankan tadi, kami langsung menanyakan kepada tersangka. Pengakuannya, motifnya lantaran sakit hati," ujar Kasatreskrim Polresta Palu AKP Ismail Boby dilansir detikSulsel, Rabu (28/8/2026).

Korban dan Aan selama ini sama-sama bekerja di tempat upaya pemotongan ayam milik penduduk berjulukan Haji Soekardi. Pelaku menuding korban kerap melaporkannya kepada pemilik usaha.

Laporan itu disebut membikin pelaku diberhentikan dari pekerjaan. Kekesalan pelaku bertambah setelah korban disebut memintanya tidak datang lagi ke tempat kerja.

"Motif sakit hatinya itu lantaran menurut tersangka, korban ini selalu menyampaikan bahwa pelaku malas dan pelaku sudah diberhentikan," ucap Boby.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dalam KUHP, ialah pasal 459, pasal 458 ayat (1), pasal 466 ayat (3), dan pasal 80 ayat (3). Pelaku sekarang tetap dalam pemeriksaan intensif.

"Untuk peralatan bukti nan diamankan sekarang ialah pisau nan digunakan tersangka untuk melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan meninggalnya seseorang," jelasnya.

Baca buletin selengkapnya di sini.

(rdp/idh)

Jakarta -

Ketua DPR RI Puan Maharani menyusul datang dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 hari ini. Puan datang dalam agenda paripurna, nan salah satu agendanya penyampaian laporan perkembangan RUU Perampasan Aset.

Adapun Puan sebelumnya sempat tak terlihat saat Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan progres RUU Perampasan Aset nan menjadi agenda pertama di paripurna. Saat itu, Aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono namalain Botok berbareng sejumlah rekannya berada di anjungan paripurna, Kamis (27/8/2026).

Terlihat ketua nan datang di awal rapat, ialah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal hingga Sari Yuliati. Puan tampak datang ke sela-sela paripurna saat pembicaraan tingkat II alias Pengambilan Keputusan terhadap RUU Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 nan dilaporkan oleh Wakil Badan Anggaran DPR Jazilul Fawaid sekitar pukul 11.15 WIB.

Sementara itu ketua sidang lain seperti Dasco, Cucun hingga Saan sudah meninggalkan paripurna untuk menerima massa demontrasi. Agenda paripurna pertanggungjawaban APBN hingga perubahan program legislasi nasional di paripurna pun dipimpin Sari Yuliati didampingi oleh Puan.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman sebelumnya memastikan RUU Perampasan Aset paling lambat disahkan pada Desember 2026. Hal itu disampaikan Habiburokhman dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I tahun 2026/2027.

"Ya, rekan-rekan. nan pertama saya perlu menyampaikan kedudukan izin dan sasaran penyelesaian. Saya katakan bahwa ini bukan lagi target, tapi sudah dapat dipastikan Undang-Undang Perampasan Aset paling lambat bakal kita sahkan di rapat paripurna di bulan Desember tahun 2026," ucap Habiburokhman dalam paripurna.

Ia mengulas Komisi III DPR telah mengesahkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Ia berambisi produk nan dihasilkan oleh DPR RI bisa menghadirkan keadilan bagi norma di Indonesia.

"Selanjutnya kita segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Sehingga terjadilah nan namanya satu kesatuan sistem peradilan pidana terpadu alias integrated criminal justice system," ujar dia.

Waketum Gerindra ini mengatakan partisipasi publik diterima oleh Komisi III DPR RI sampai saat ini. Ia pun menjelaskan RUU Perampasan Aset memerlukan waktu untuk pembahasan lantaran produk undang-undang dengan subtansi baru.

"Saya perlu memberikan gambaran kenapa Undang-Undang Perampasan Aset ini relatif lebih menyantap banyak waktu dalam pembentukannya dibanding undang-undang nan lain. Misalnya dengan KUHAP alias dengan undang-undang Polri," ujar Habiburokhman.

"Sebab Undang-Undang Perampasan Aset itu adalah undang-undang nan membahas sebuah konsep nan sama sekali baru. Belum ada undang-undang tentang perampasan aset nan sebelumnya nan kita miliki," tambahnya.

(dwr/knv)

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi PAN Putri Zulkifli Hasan menyoroti rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat nan masuk desil 9 dan 10. Adapun persoalan tersebut tetap menjadi perbincangan, terutama setelah sejumlah penduduk terkejut saat mengecek status desil mereka melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Putri mengatakan keluhan muncul lantaran info desil nan tercatat dinilai tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi penduduk saat ini. Ia mencontohkan penduduk dengan penghasilan setara UMR, tetap tinggal di rumah kontrakan, dan menggunakan listrik 900 VA, tetapi justru tercatat dalam desil 9 alias apalagi 10.

"Subsidi memang kudu tepat sasaran. Tetapi kita perlu memperhatikan pendataan nan akurat. Kami banyak mendapatkan laporan ada nan gajinya UMR, tetap ngontrak, listriknya 900 VA, tapi tercatat desil 9 alias 10. Nah, ini dulu nan kudu dibenahi dengan serius," ungkap Putri dalam keterangannya, Kamis (27/8/2026).

Putri pun menjelaskan soal parameter nan selama ini dipakai untuk menilai kesejahteraan, termasuk kondisi bentuk rumah. Menurutnya, perihal semacam itu tidak bisa langsung disamakan dengan keahlian ekonomi seseorang. Pasalnya, kata Putri, bisa saja rumah itu merupakan bantuan, warisan keluarga, alias apalagi hasil angsuran nan cicilannya belum lunas.

"Rumah tetap bagus, pakai keramik, itu belum tentu tanda kaya. Bisa saja itu rumah warisan, bisa juga dikredit dan sampai sekarang tetap nyicil. Jadi memang perlu di survey langsung ke lapangan, jangan hanya dari mengambil info administratif alias dari tampilan bentuk rumahnya saja" lanjutnya.

Sebagai Wakil Ketua Komisi XII nan membidangi urusan daya dan sumber daya mineral, Putri mengaku sudah cukup sering mendengar keluhan serupa dari masyarakat di dapilnya. Ia menyampaikan dampaknya bukan hanya soal wacana pembatasan Pertalite bagi desil 9 dan 10, tapi juga bisa merembet ke support sosial nan semestinya diterima penduduk tidak mampu.

"Ada nan datanya bertahun-tahun tidak pernah diperbarui, tiba-tiba desilnya naik dan bansosnya dicabut. Ini nan saya kira kudu jadi perhatian kita bersama, jangan sampai kebijakan nan niatnya baik tetapi pendataannya kurang tepat," jelasnya.

"Kami juga berambisi ada kanal nan jelas bagi penduduk nan merasa datanya keliru, sehingga bisa segera diperbaiki dengan sigap sehingga kebijakan subsidi tepat sasaran bisa betul-betul dilaksanakan dengan baik," tutup Putri.

(akd/ega)

Jakarta -

Polisi mengungkap adanya gerakan golongan anarko nan terindikasi bakal menunggangi massa tindakan penyampaian aspirasi nan berjalan di depan Gedung DPR/MPR. Kelompok tersebut juga memobilisasi massa melalui sejumlah platform media sosial.

"Berdasarkan hasil penyidikan, terdapat dugaan sistem mobilisasi massa nan dilakukan secara berjenjang melalui pemanfaatan beragam platform media sosial maupun aplikasi komunikasi digital," ujar Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin, dalam konvensi pers di Mapolda Metro Jaya, Kamis (27/8/2026).

Iman menjelaskan sistem mobilisasi tersebut meliputi penyebaran narasi dan ajakan, perekrutan peserta secara berjenjang, pengumpulan dan pengorganisasian massa.

"Serta persiapan sejumlah sarana dan prasarana nan diduga bakal digunakan pada saat penyelenggaraan tindakan tersebut," imbuhnya.

Dalam proses penyelidikan tersebut, interogator juga menemukan adanya dugaan persiapan dan penyiapan sarana yang berpotensi digunakan untuk melakukan tindakan kekerasan dan alias mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Iman menyampaikan pihaknya saat ini tetap mendalami peran masing-masing pelaku hingga siapa nan memberikan perintah untuk menunggangi massa tindakan tersebut.

"Penyidik tetap melakukan pendalaman untuk memastikan siapa saja nan mempunyai peran dalam proses perekrutan, pembiayaan, penyediaan sarana, pengorganisasian massa, serta pihak nan memberikan perintah alias arahan," ujarnya.

Konsolidasi Kelompok Anarko

Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkap adanya konsolidasi golongan anarko nan bakal menunggangi massa tindakan di DPR hari ini. Konsolidasi tersebut dilakukan dalam beberapa tahapan dimulai dari konsolidasi penyamaan narasi hingga penggalangan donasi.

"Konsolidasi tersebut berjalan secara berjenjang dan menunjukkan adanya proses penguatan narasi, pengumpulan donasi, mobilisasi, serta persiapan sarana nan diduga bakal digunakan di dalam penggunaan penunggangan tindakan tersebut," kata Iman.

Dalam tahap konsolidasi ini, golongan tersebut membangun kesamaan rumor nan bakal disuarakan. Salah satunya soal RUU Perampasan Aset.

Kelompok ini juga melakukan penguatan narasi dan penggalangan dana. Pada tahapan konsolidasi lanjutan ini, para pelaku mulai menggulirkan rumor kepada publik dalam corak penyebaran flyer-flyer provokatif serta mengundang elemen-elemen lain untuk melakukan amplifikasi, melakukan aksi, menyebarkan isu, dan mengumpulkan pergerakan.

"Dalam perihal penggalangan donasi, diduga ada indikasi upaya-upaya menerima biaya baik langsung, maupun tidak langsung," katanya.

65 Orang Diamankan

Dalam konvensi pers tersebut, Polda Metro Jaya menyampaikan telah mengamankan sebanyak 65 orang nan diduga bakal menunggangi tindakan demonstrasi hari ini. Dua di antaranya telah ditahan kepolisian.

"Ada beberapa upaya dan tindakan preventive strike dan preventive education nan diterapkan oleh Polda Metro Jaya. Dari rangkaian ini, ada 65 orang nan sudah diamankan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Siber Polda Metro Jaya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto.

Dari 65 orang nan diamankan tersebut, dua di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Sementara terhadap 63 orang lainnya nan diamankan, Polda Metro Jaya saat ini melakukan pendalaman.

"Total 65 (diamankan), 63 orang nan diamankan Direktorat Kriminal Umum dan 2 orang Direktorat Siber, nan 2 oleh Direktorat Siber sudah dilakukan penahanan ialah inisial R dan Z," jelas Budi.

(mea/imk)