Ilustrasi(Dok Basarnas)

KEMENTERIAN Perhubungan bakal melakukan inspeksi kelaikan terhadap seluruh kapal-kapal ferry nan beraksi sebagai langkah mitigasi terjadinya kecelakaan laut di masa datang. 

"Investigasi terhadap kasus kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8 sedang berjalan nan dilakukan pihak KNKT. Selain itu pemerintah juga bakal melakukan inspeksi kelaikan terhadap semua kapal sebagai langkah mitigasi kejadian kecelakaan di masa datang," ungkap Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, Rabu (16/9) malam.

Wamenhub juga menjelaskan rencana operasi SAR alias Salvage KM Virgo Transport 8 nan memasuki hari ke 5, Kamis (17/9). Sebelumnya, upaya pencarian dan pengamanan (SAR) terhadap 129 penumpang korban  kembali kandas akibat cuaca jelek dan arus laut mencapai 6,8 knot. Kondisi ini memunculkan dugaan penemuan korban selamat semakin kecil.

Kepala Badan SAR Nasional, Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, memaparkan pada hari ke 5 operasi SAR ini pihaknya bakal melakukan upaya membalikkan posisi kapal nan saat ini dalam posisi terbalik. Operasi membalikkan kapal ini melibatkan tim mahir dari dalam dan luar negeri ialah tim mahir dari Hongkong dan Amerika.

"Tim mahir alias expert sudah datang dan pagi ini (17/9) bakal terbang ke letak kapal untuk melakukan observasi di lapangan," tuturnya.

Jika proses ini melangkah lancar maka operasi membalikkan KM Virgo Transport 8 bakal dapat dilakukan satu hari ke depan alias hari ke 6 operasi SAR. Pihaknya berambisi kondisi cuaca bakal membaik sehingga operasi dapat melangkah lancar. 

Seperti diketahui KM Virgo Transport 8 nan berlayar dari Surabaya tujuan Banjarmasin dan mengangkut 243 penumpang tenggelam di perairan Masalembo, Laut Jawa berjarak sekitar 80 mil laut dari Banjarmasin. Hingga sekarang sebanyak 108 penumpang ditemukan selamat dan enam orang meninggal dunia. 

Hingga sekarang 129 korban belum ditemukan dan diduga terjebak di dalam kapal. Pada bagian lain Gubernur Kalsel, Muhidin memberikan santunan sebesar Rp5 juta perorang kepada 108 korban selamat dan unik penumpang asal Flores support diberikan sebesar Rp8 juta. (DY/E-4)

ilustrasi(Antara)

Wacana untuk memperlebar ruang defisit anggaran di atas pemisah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) memerlukan kewaspadaan tinggi terhadap akibat peningkatan beban utang pemerintah. Pelebaran defisit dipastikan bakal meningkatkan kebutuhan pembiayaan, terutama melalui publikasi Surat Berharga Negara (SBN), nan berisiko mendorong kenaikan imbal hasil (yield) dan biaya utang jika tidak dikelola secara hati-hati.

Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga, Prof. Rahma Gafmi, menekankan bahwa pelebaran defisit secara terus-menerus dapat meningkatkan rasio utang terhadap PDB. Hal ini berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah di masa depan andaikan tidak dibarengi dengan peningkatan kapabilitas ekonomi dan penerimaan negara.

"Defisit nan terus-menerus membesar bakal meningkatkan rasio utang terhadap PDB," ujar Rahma kepada Media Indonesia, Kamis (17/9).

Evaluasi Batas 3% dan Risiko Makroekonomi

Rahma menjelaskan bahwa pemisah defisit 3% sebenarnya bukan nomor sakral secara teoretis, melainkan mengambil dari kriteria Maastricht Uni Eropa era 1990-an. Meski pertimbangan terhadap pemisah tersebut dimungkinkan sesuai kebutuhan domestik, pelonggarannya membawa akibat makroekonomi nan kudu diantisipasi ketat.

Salah satu akibat utama adalah meningkatnya pasokan SBN di pasar. Jika keahlian pasar menyerap tambahan publikasi tersebut rendah, maka tekanan terhadap imbal hasil SBN bakal meningkat. Kenaikan yield ini bakal membikin biaya pembiayaan pemerintah semakin mahal dan membebani kembang dalam APBN.

Selain itu, pelebaran defisit dapat memicu pengaruh crowding out. Kondisi ini terjadi ketika kebutuhan pembiayaan pemerintah mendorong kenaikan suku kembang domestik, sehingga meningkatkan biaya pinjaman bagi sektor swasta nan akhirnya menekan investasi dan aktivitas ekonomi nasional.

Catatan Kunci: Persoalan utama bukan hanya besarnya tambahan ruang fiskal, melainkan gimana pemerintah menggunakan ruang tersebut untuk meningkatkan kapabilitas ekonomi.

Fokus pada Kualitas Belanja dan Produktivitas

Rahma menilai kualitas shopping adalah kunci utama. Tambahan ruang fiskal kudu diarahkan pada sektor nan mempunyai multiplier effect tinggi, seperti pendidikan, kesehatan, riset dan pengembangan (R&D), serta investasi publik.

"Yang menjadi persoalan bukan hanya besar kecilnya defisit, tetapi kualitas belanja," tegasnya. Penggunaan utang untuk shopping produktif sangat krusial agar tambahan pembiayaan bisa meningkatkan kapabilitas produksi dan penerimaan negara di masa mendatang.

Tanpa penguatan produktivitas, rasio utang terhadap PDB bakal naik tanpa diimbangi keahlian fiskal nan memadai. Akibatnya, elastisitas pemerintah dalam membiayai program prioritas di tahun-tahun berikutnya bakal semakin terbatas lantaran porsi anggaran tersedot untuk bayar kembang dan pokok utang.

Fleksibilitas Bersyarat (Conditional Flexibility)

Sebagai solusi, Rahma menyarankan penerapan conditional flexibility jika pemisah 3% dievaluasi. Pelebaran defisit kudu mempunyai pemisah atas (ceiling rule) nan jelas dan berkarakter temporer.

"Harus ada sistem untuk kembali menurunkan defisit ketika kondisi ekonomi membaik," tuturnya. Langkah ini perlu didukung oleh reformasi perpajakan untuk memperluas pedoman penerimaan negara agar pembangunan tidak terus berjuntai pada utang.

Dalam jangka panjang, ekspansi fiskal kudu diarahkan untuk membawa Indonesia keluar dari middle income trap melalui transformasi struktural, peningkatan kualitas modal manusia, dan penguatan konektivitas wilayah. Hilirisasi juga perlu dikembangkan lebih jauh pada rantai nilai nan lebih panjang dan transfer teknologi.

Kesimpulannya, pelebaran ruang defisit hanya bakal berfaedah jika diikuti disiplin fiskal, kualitas shopping nan tinggi, dan peningkatan produktivitas nasional. Tanpa komponen tersebut, kenaikan defisit justru bakal menjadi beban nan mempersempit ruang mobilitas ekonomi di masa depan. (E-3)

Para tersangka kasus penipuan online di Jawa Tengah.(Dok. Laman Polres Klaten)

DIREKTORAT Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jawa Tengah telah menuntaskan investigasi kasus dugaan penipuan online (online scam) lintas negara bermodus pig butchering. Jaringan kejahatan ini meraup untung mencapai USD2.327.625 alias sekitar Rp41,1 miliar. Sebanyak 38 tersangka beserta peralatan bukti sekarang telah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Sukoharjo.

Pelimpahan tahap II tersebut dilaksanakan di Rutan Kelas I Surakarta pada Rabu (16/9/2026), setelah berkas perkara dinyatakan komplit (P-21). Dengan penyerahan ini, kasus tersebut resmi memasuki tahap penuntutan di persidangan.

Menyasar Ribuan Warga Amerika Serikat

Kasus ini pertama kali terendus oleh Ditressiber Polda Jateng melalui patroli siber nan mendeteksi aktivitas penipuan online berskala internasional. Penyelidikan mendalam kemudian mengarah pada sejumlah letak di Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta nan dijadikan sebagai pusat operasional jaringan tersebut.

Berdasarkan hasil penyidikan, jaringan ini beraksi dalam kurun waktu Juli 2025 hingga Mei 2026. Sasaran utama mereka adalah penduduk negara Amerika Serikat. Tercatat sekitar 5.000 orang menjadi sasaran operasi, dengan sedikitnya 133 orang dipastikan menjadi korban.

Modus Manipulasi Emosional dan Investasi Kripto

Modus penipuan pig butchering ini dilakukan secara rapi. Pelaku membangun hubungan emosional dan kepercayaan dengan calon korban melalui aplikasi kencan serta media sosial menggunakan identitas palsu. Untuk meyakinkan korban, sindikat ini memanfaatkan foto, video, hingga panggilan video palsu.

Setelah korban terjerat secara emosional, pelaku mulai mengarahkan mereka untuk melakukan investasi alias trading aset mata uang digital melalui platform unik nan sepenuhnya dikendalikan oleh jaringan tersebut. Begitu biaya disetorkan, duit langsung dikuasai oleh pelaku dan korban tidak dapat menarik kembali modal maupun untung nan dijanjikan.

Koordinasi Lintas Negara dengan FBI

Direktur Reserse Siber Polda Jateng Kombes Pol Wahyu Nugroho Setyawan menegaskan bahwa seluruh proses investigasi di tingkat kepolisian telah selesai.

“Setelah seluruh rangkaian investigasi dilakukan dan berkas perkara dinyatakan lengkap, Ditressiber Polda Jateng telah melaksanakan pelimpahan 38 tersangka beserta peralatan bukti kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sukoharjo,” ujar Wahyu, Kamis (17/9/2026).

Mengingat dimensi kejahatan nan berkarakter lintas negara, interogator Polda Jateng berkoordinasi erat dengan Federal Bureau of Investigation (FBI) melalui NCB Interpol, Bareskrim Polri, serta Ditjen Imigrasi. Dari 38 tersangka nan diamankan, jaringan ini diketahui melibatkan penduduk negara Indonesia (WNI) dan penduduk negara asing (WNA).

Sejumlah peralatan bukti krusial turut diserahkan ke kejaksaan, meliputi perangkat komunikasi, komputer, laptop, monitor, arsip perusahaan, serta peralatan elektronik lain nan menunjang aktivitas penipuan.

Imbauan Waspada di Ruang Digital

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Yuliyanto mengingatkan masyarakat agar memetik pelajaran dari kasus ini dan lebih waspada terhadap hubungan di ruang digital, khususnya nan melibatkan hubungan personal.

“Modus pig butchering memanfaatkan kepercayaan dan hubungan emosional sebelum korban diarahkan pada transaksi investasi. Karena itu, masyarakat kudu berhati-hati andaikan seseorang nan baru dikenal melalui media sosial alias aplikasi kencan mulai mengarahkan komunikasi pada investasi, trading, alias aset mata uang digital dengan iming-iming untung besar,” kata Yuliyanto.

Ia mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi legalitas perusahaan alias platform investasi sebelum menyetorkan dana, serta tidak mudah memberikan info pribadi maupun info perbankan kepada pihak nan belum terverifikasi resmi. “Jangan mudah tergiur untung besar dalam waktu singkat,” pungkasnya. (H-3)

Jakarta, CNBC Indonesia - PT PLN (Persero) berbareng PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) meresmikan dua unit Onshore Power Supply (OPS) dengan total kapabilitas 1 megavolt ampere (MVA) di Dermaga Serbaguna Nusantara (DSN), Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Fasilitas ini menjadi unit pertama dari program pengembangan 24 unit OPS di Tanjung Priok sebagai bagian dari sinergi kedua pihak dalam mendukung efisiensi dan dekarbonisasi sektor maritim.

Dua unit OPS nan dibangun dan dioperasikan oleh PT Energi Pelabuhan Indonesia (EPI), perusahaan patungan (joint venture) antara PT PLN Electricity Services dan PT Pelindo Jasa Maritim tersebut masing-masing berkapasitas 500 kilovolt ampere (kVA). Fasilitas ini memungkinkan kapal nan sedang bersandar mematikan mesin diesel dan beranjak menggunakan pasokan listrik nan lebih efisien dan bersih dari darat.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa penyediaan listrik bagi fasilitas Onshore Power Supply (OPS) selaras dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mendorong dekarbonisasi industri sebagai bagian dari transformasi menuju pembangunan berkepanjangan di sektor maritim melalui pengembangan Green Port. Upaya ini menjadi penting, mengingat sektor maritim turut menyumbang emisi gas rumah kaca global, sementara sebagian besar emisi kapal di pelabuhan berasal dari penggunaan mesin diesel selama proses sandar.

"Kehadiran akomodasi OPS di Tanjung Priok menjadi solusi untuk mengurangi emisi dari kapal selama bersandar di pelabuhan. Melalui OPS, kebutuhan listrik kapal dapat dipenuhi dari sumber listrik di darat, sehingga penggunaan mesin diesel dapat ditekan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya PLN mendukung dekarbonisasi sektor maritim sekaligus mendorong terwujudnya ekosistem pelabuhan nan lebih hijau dan berkelanjutan," ujar Darmawan dalam keterangan resmi, Kamis (17/9/2026).

Dirinya menambahkan, penyediaan listrik untuk akomodasi OPS menunjukkan kesiapan prasarana kelistrikan PLN dalam mendukung kebutuhan daya di area pelabuhan. Dukungan tersebut sekaligus memperkuat elektrifikasi sektor maritim nan memerlukan pasokan listrik andal untuk menunjang aktivitas operasional kapal selama berada di pelabuhan.

"Dukungan kelistrikan nan andal merupakan salah satu komitmen PLN dalam mengakomodir kebutuhan daya bersih di area pelabuhan maupun industri skala besar. Ini adalah corak sinergi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dalam mendukung transformasi sektor kepelabuhan melalui pemanfaatan daya domestik, sekaligus mendorong produktivitas melalui penghematan para pelaku upaya di bagian maritim dan mengoptimalkan aktivitas pelabuhan," ucap Darmawan.

Direktur Utama PT Pelindo (Persero), Achmad Muchtasyar mengatakan, pengoperasian OPS menjadi bagian krusial dalam mendorong transformasi area pelabuhan menuju operasional nan lebih hijau dan efisien. Menurutnya, pemanfaatan listrik dari darat juga turut mendukung terciptanya ekosistem pelabuhan nan lebih produktif dan berkelanjutan.

"OPS bukan sekadar menggantikan sumber listrik kapal dari genset menjadi listrik darat. Ini merupakan langkah konkret dalam transformasi Pelabuhan Tanjung Priok menuju green port, dengan menghadirkan daya nan lebih efisien, lebih bersih, dan lebih andal. Kami mau membangun ekosistem pelabuhan nan tidak hanya semakin produktif, tetapi juga semakin berkelanjutan," kata Achmad.

Fasilitas OPS di DSN, Tanjung Priok ini menjadi nan pertama di Indonesia nan lulus uji standar internasional IEC/IEEE 80005-3:2025. Keandalannya telah teruji melalui serangkaian uji coba penyambungan penuh pada Juli lalu, nan memungkinkan seluruh genset kapal dimatikan selama bersandar. Melalui sistem OPS ini, listrik dari jaringan PLN disalurkan ke kapal melalui akomodasi konversi nan mendukung kebutuhan kapal dengan gelombang 50 hertz (Hz) maupun 60 Hz, sehingga bisa melayani dua hingga empat kapal secara bersamaan.

Sementara Direktur Utama PT Energi Pelabuhan Indonesia, Andriyuda Siahaan mengatakan, pengembangan OPS rencananya bakal dilakukan secara berjenjang mulai dari area Pelabuhan Tanjung Priok sebanyak 24 unit pada 2027 dan berpotensi direplikasi ke terminal multipurpose, dermaga umum, serta pelabuhan lain hingga mencapai 123 unit OPS pada 2050.

Melalui hasil uji coba OPS di Tanjung Priok, lanjut Andriyuda, menunjukkan adanya efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) nan signifikan dalam satu kali sandar.

"Kita lakukan uji coba, tidak sampai 24 jam efisiensinya mencapai sekitar 700 liter (setara 50 hingga 60 persen per hari sandar). Tidak sampai 24 jam," ujar Andriyuda.

Ia menambahkan, faedah dari efisiensi tersebut bakal semakin besar andaikan penerapan OPS dilakukan secara lebih luas. Melalui penerapan penuh pada 24 unit berkapasitas total 12 MVA nan rencananya bakal dibangun, potensi penghematan BBM diperkirakan mencapai sekitar 4-5 juta liter per tahun, dengan potensi penurunan emisi hingga sekitar 8-10 ribu ton CO2 per tahun.

Selain menekan emisi karbon, penggunaan listrik dari darat juga mengurangi polusi udara, kebisingan, dan getaran nan ditimbulkan dari kapal selama bersandar. Dari sisi kualitas pasokan, hasil uji coba menunjukkan tegangan listrik juga berada pada level stabil.

"Hasil uji coba OPS di Tanjung Priok membuktikan bahwa elektrifikasi pelabuhan memberikan akibat nan terukur, mulai dari penghematan bahan bakar hingga 60 persen per hari sandar, penurunan emisi karbon sekitar 1,5 ton CO2 per hari sandar, hilangnya asap dan kebisingan genset, hingga kualitas daya listrik nan jauh lebih stabil bagi kapal," tutup Andriyuda.

(dpu/dpu) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti kejadian peralihan (shifting) konsumsi masyarakat dari bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Menurutnya, kondisi tersebut kudu menjadi perhatian serius agar alokasi subsidi daya betul-betul dinikmati oleh masyarakat nan berhak.

Bahlil apalagi secara unik mengimbau masyarakat nan mempunyai kendaraan mewah serta kondisi ekonomi bisa untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi, seperti Pertalite maupun Biosolar.

Ia meminta golongan masyarakat bisa agar mempunyai kesadaran untuk tidak menyerobot akomodasi nan diperuntukkan bagi golongan masyarakat kurang mampu.

"Persoalan shifting, dari nan tadinya tidak memakai subsidi dan sekarang mereka memakai subsidi, saran saya sebagai penduduk negara Indonesia kepada saudara-saudara saya nan mampu, nan minta maaf mobilnya pakai BMW, kemudian mobil-mobil nan kelas tinggi, mohonlah kita pakai hati juga," ujar Bahlil, Kamis (17/9/2026).

"Janganlah kita pakai BBM subsidi. Itu kan untuk saudara-saudara kita nan berkuasa menerimanya. Dengan metode lain adalah subsidi kudu tepat sasaran," imbuhnya.

Ketika ditanya mengenai potensi pemerintah menerbitkan izin unik untuk mengatur pembatasan peralihan konsumsi tersebut, Bahlil menyatakan pihaknya bakal mempertimbangkannya terlebih dahulu.

"Saya bakal mempertimbangkan, kelak kita lihat. Tapi kan saya kudu ngomong ini dulu, jika izin itu kan butuh proses. Tapi imbauan ini penting," kata Bahlil.

Sebagai corak teladan, dia mencontohkan dirinya sendiri nan tidak pernah menggunakan BBM subsidi, kendati pemerintah tetap menjamin kesiapan pasokan BBM secara merata bagi masyarakat luas.

"Kalau contoh kayak saya, masa sih saya pakai BBM subsidi. BBM subsidi itu kan untuk saudara-saudara kita nan berkuasa menerimanya. Kalau nan punya penghasilan cukup, rumah bagus, mbok pakai hatilah," tegasnya.

Dia mengaku terpanggil untuk menyuarakan perihal tersebut lantaran mempunyai latar belakang dan pengalaman hidup nan dekat dengan realitas masyarakat kecil.

"Memang saya kudu ngomong begini, lantaran saya ini kan menteri nan pernah makan beras subsidi. Jadi berikanlah kewenangan rakyat nan punya kewenangan itu punya mereka, jangan nan bisa nan mengambilnya," pungkas Bahlil.

(fab/fab) [Gambas:Video CNBC]

Dia menyebut keamanan makanan kudu dijaga sejak proses memasak hingga bahan baku nan digunakan.

“Supaya kondusif bagaimana? SOP-nya kudu dijalankan, masaknya kudu benar, matangnya kudu benar, sesuai kaidah-kaidah dengan benar, bahan bakunya kudu sesuai, dan lain sebagainya,” ujar Sudaryono.

Menurutnya, pengelolaan dapur MBG mempunyai tantangan besar lantaran makanan disiapkan untuk ribuan orang setiap hari.

“Memang kelihatannya simpel, simpel jika masak kita untuk diri kita sendiri. Ini masak untuk sekian ribu orang setiap hari,” tegasnya.

Sudaryono mengatakan, BGN juga mengantisipasi kejenuhan pekerja dapur nan dapat memengaruhi konsistensi pengolahan makanan.

“Tentu saja kita juga mengantisipasi ada kejenuhan, ada keantisipasi dengan adanya titik jenuh dari lantaran dia ngelola tiap hari, tentu saja ini menjadi tantangan bagi BGN untuk gimana sistem itu kita kelola,” katanya.

Jakarta -

Polres Metro Jakarta Barat menangkap pengedar narkoba jenis sabu berinisial YM dan PI di bilangan Cakung, Jakarta Timur (Jaktim). Keduanya diketahui merupakan pasangan suami istri (pasutri).

"Dilakukan penangkapan dan penggeledahan, petugas mengamankan dua pelaku berinisial YM dan PI serta sejumlah peralatan bukti narkotika jenis sabu," kata Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Vernal A. Sambo, Kamis (17/9/2026).

Penangkapan berasal dari adanya info masyarakat mengenai adanya peredaran narkoba. Polisi kemudian menangkap keduanya pada hari Minggu, 13 September 2026 awal hari di sebuah kos.

"Dari hasil pengungkapan, kami sukses menyita 20 paket sabu dengan total berat netto 165,4 gram," ungkapnya.

Barang bukti tersebut terdiri dari satu plastik klip berisi 10 paket sabu dengan berat 97,8 gram serta satu plastik klip lainnya berisi 10 paket sabu dengan berat 67,6 gram.

"Selain narkotika, petugas turut mengamankan sejumlah peralatan nan diduga berangkaian dengan tindak pidana tersebut, di antaranya dua timbangan digital, perangkat bantu isap berupa pipet kaca dan bong, satu tas, satu unit sepeda motor, serta dua unit telepon seluler," tuturnya.

Kedua pelaku beserta peralatan bukti kemudian dibawa ke instansi polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Keduanya juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik.

"Pelaku dijerat dengan Pasal 114 ayat 2 juncto Pasal 132 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," pungkasnya.

(rdh/zap)

Jakarta -

Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka bunyi soal pemisah usulan parliamentary threshold (PT) nan tengah bergulir. Bahlil mengungkap komunikasi dengan lintas partai menunjukkan adanya pendapat nan berbeda, mulai dari 5% sampai 7%.

"Parliamentary threshold dalam komunikasi kita dengan lintas partai memang ada nan menginginkan ada 6, ada 7, ada 5, ada di bawah itu juga," kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (17/9/2026).

Saat ditanya mengenai nomor PT 5% nan disebut sudah disepakati kebanyakan parpol, Bahlil pun menyatakan perihal nan sama. Menurutnya, nomor tersebut ideal.

"Tapi mungkin nomor ideal itu 5%, cocok lah ya," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah ketua umum (ketum) partai politik koalisi pemerintah sempat bertemu. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas revisi UU Pemilu nan turut mengatur periode pemisah parlemen alias parliamentary threshold.

Pertemuan para ketum parpol koalisi pemerintah itu dikonfirmasi langsung oleh Sekjen Partai Gerindra Sugiono. Dalam penjelasannya, Sugiono mengatakan para ketum parpol berjumpa belum lama ini.

"Iya, jadi kemarin beberapa ketua umum partai berkumpul. Partai Gerindra waktu itu diwakili oleh Pak Dasco selaku ketua harian untuk membicarakan hal-hal nan perlu dibahas dalam rangka undang-undang pemilu," kata Sugiono kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).

Sugiono mengatakan ada kesepakatan nan dicapai dalam pertemuan itu perihal periode pemisah parlemen. Sugiono menuturkan partainya nan dipimpin Presiden Prabowo Subianto sepakat dengan periode pemisah parlemen 5%.

"Satu perihal nan sepertinya semua sepakat, tapi saya kira saya tidak bisa berbincang atas nama partai-partai lain. Gerindra sepakat soal PT 5%. Seperti kemarin Golkar dan PKS juga menyampaikan, saya kira itu nan kita sepakati," pungkasnya.

(eva/fca)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan perkembangan penanganan kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di 6 provinsi. Wilayah terluas nan terbakar tercatat berada di Provinsi Riau.

Perkembangan disampaikan oleh Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan. Ia melaporkan beragam upaya terus dilakukan oleh pihak mengenai dalam memadamkan karhutla.

"Untuk penanganan karhutla di enam provinsi prioritas, upaya pengendalian terus dilakukan melalui pemadaman darat, patroli, pemantauan titik panas, serta operasi udara," kata Berton dalam keterangannya, Kamis (17/9/2026).

Di Provinsi Riau, Berton menyampaikan, luas lahan terbakar sejak 1 Januari hingga 16 September 2026 tercatat sekitar 20.015,35 hektare. Dia menyebut ada tambahan luas lahan nan terbakar di provinsi tersebut.

"Dengan tambahan sekitar 19,3 hektare pada periode pemantauan," imbuhnya.

Kemudian, di Provinsi Jambi, kata Berton, karhutla telah terjadi di sembilan kabupaten dan dua kota. "Luas lahan terbakar sekitar 3.048,68 hektare," lanjut dia.

Berton juga menyampaikan kondisi karhutla di Kalimantan Tengah. Ada 6.435 titik panas nan terdiri atas 182 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 6.217 titik dengan tingkat kepercayaan sedang, dan 36 titik dengan tingkat kepercayaan rendah.

"Luas sugestif lahan terbakar diperkirakan sekitar 16.010,1 hektare," tutur dia.

Selanjutnya, Berton juga menyampaikan perkembangan karhutla di Provinsi Kalimantan Selatan. Dia menyebut penanganan dilakukan dengan support patroli udara dan operasi water bombing.

"Hingga 15 September 2026, sebanyak 43 kali operasi water bombing telah dilakukan dengan total air nan dijatuhkan sekitar 172.000 liter," tuturnya.

Terakhir, Berton membeberkan luas lahan terbakar di wilayah Kalimantan Barat mencapai 122,9 hektare. Total 65,6 hektare telah sukses dipadamkan.

"Masih terdapat sekitar 57,3 hektare nan dalam penanganan. Pemantauan kualitas udara di sejumlah wilayah juga terus dilakukan seiring menurunnya jarak pandang dan meningkatnya konsentrasi partikulat udara," sebut dia.

(maa/eva)

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyebut saat ini pihaknya menerapkan cara-cara nan berbeda untuk makan bergizi cuma-cuma (MBG). Seperti salah satunya kepala dapur nan wajib ada di letak saat jam masak Makanan Bergizi Gratis (MBG).

"Jadi nan kita lakukan di BGN sekarang ini adalah mengimplementasikan cara-cara nan berbeda. nan tadinya kepala dapur itu kudu tidak ada tanggungjawab ada di dapur di jam masak, sekarang kita wajibkan. Sudah kita wajibkan, tetap juga ada satu dua nan barangkali tetap belum tertib, ya kami tertibkan," kata Sudaryono di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Sudaryono menyebut MBG tidak sekedar menyediakan makanan, tapi kudu menjamin keamanannya. Dirinya menyebut pemberian MBG tidak sederhana lantaran penyajiannya untuk ribuan orang.

"Jadi ini tidak simpel. Ya memang kelihatannya simpel, simpel jika masak kita untuk diri kita sendiri. Ini masak untuk sekian ribu orang setiap hari," ujarnya.

Sudaryono mengatakan perihal ini juga untuk mengantisipasi kejenuhan dari petugas SPPG. Dia menilai masalah seperti kejenuhan ini adalah perihal nan krusial untuk diantisipasi.

"Tentu saja kita juga mengantisipasi ada kejenuhan, ada keantisipasi dengan adanya titik jenuh dari lantaran dia ngelola tiap hari, tentu saja ini menjadi tantangan bagi BGN untuk gimana sistem itu kita kelola," ucapnya.

Lebih lanjut, Sudaryono menyebut BGN juga telah mengeluarkan orang-orang nan bekerja di dapur. Bahkan kepala dapur nan dinilai tidak kompeten.

"Ini kudu kita eliminasi semua ya. So far memang kita secara tahapan sudah kita lakukan nan tidak sesuai sudah kita tutup. Orang-orang, kepala dapur, orang nan bekerja di dapur nan tidak kompeten sudah kita keluarkan. Dan ini terus bakal kita lakukan apalagi nyaris separuh lebih ya, alias separuh dari seluruh dapur itu kemudian kami periksa," ungkapnya.

(ial/zap)

Simak agenda komplit pekan ketiga Super League 2026/2027.(Dok. MI)

PEKAN ketiga Super League 2026/2027 siap bergulir mulai Jumat (18/9), menghadirkan duel sengit antara Borneo FC melawan Bali United serta lawatan juara memperkuat Persib Bandung ke markas Persijap Jepara. Pertandingan pekan ini menjadi momentum krusial bagi sejumlah tim untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Borneo FC dijadwalkan menjamu Bali United di Stadion Segiri, Samarinda, pada Minggu (20/9) pukul 15.30 WIB. Skuad didikan Mauro Jeronimo mengusung misi bangkit setelah menelan kekalahan 1-3 dari Dewa United pada Rabu (16/9). Saat ini, Pesut Etam baru mengemas satu kemenangan dari tiga laga nan telah dijalani musim ini.

Sebaliknya, Bali United datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyapu bersih dua laga awal dengan kemenangan atas PSS Sleman (2-1) dan Isenmulang FC (4-1). Hasil tersebut menempatkan Serdadu Tridatu di puncak klasemen sementara dengan enam poin, unggul selisih gol dari Madura United dan Persija Jakarta.

Pada pertandingan lain, Persib Bandung bakal berjamu ke Stadion Gelora Bumi Kartini untuk menghadapi Persijap Jepara, Minggu (20/9) pukul 19.00 WIB. Maung Bandung sedang dalam tren positif usai meraih kemenangan berhistoris 1-0 atas FC Seoul di arena AFC Champions League (ACL) II tengah pekan lalu.

Kemenangan atas Persijap sangat dibutuhkan Persib untuk menebus kekalahan dari Persija Jakarta pada akhir pekan lampau sekaligus mendongkrak posisi mereka di klasemen. Di sisi lain, Persijap Jepara tetap terpuruk di dasar klasemen tanpa poin setelah menelan dua kekalahan beruntun dari Madura United dan Borneo FC.

Selain dua laga utama tersebut, pekan ketiga juga bakal menyajikan duel menarik lainnya seperti Arema FC vs Persik Kediri dan Persija Jakarta vs Java United.

Jadwal Lengkap Pekan Ketiga Super League 2026/2027:

(Ant/Z-10)

Keluarga korban KM Virgo Transport 8 gelar angan bersama.(Dok. MI)

BADAN SAR Nasional dan family korban kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8, menggelar doa bersama untuk keselamatan dan kelancaran pemindahan korban di terminal pelabuhan Trisakti Banjarmasin. 

Doa berbareng digelar Kamis (17/9) malam, dihadiri puluhan family korban dan personil tim SAR, TNI-Polri dan lainnya. "Doa berbareng merupakan upaya lainnya nan kita lakukan dengan meminta pertolongan Allah SWT agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam operasi SAR," ungkap Kepala Badan SAR Nasional Banjarmasin, I Putu Sudayana.

Pada hari ke lima penyelenggaraan operasi SAR terhadap 129 korban kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8 nan  tenggelam di perairan Laut Jawa terus diintensifkan. "Pada hari kelima operasi, strategi pencarian dibagi menjadi dua sektor utama, ialah pencarian udara dan laut," kata Putu.

Unsur udara melibatkan helikopter Basarnas, Polri, dan TNI AL nan difokuskan pada penyisiran area seluas kurang lebih 1.489 nautical mile persegi. Sementara itu, unsur laut melakukan pencarian dengan pembagian empat sektor utama dengan total luas area mencapai sekitar 5.600 nautical mile persegi.

Tim SAR campuran juga bakal melakukan upaya membalikkan posisi kapal nan saat ini dalam posisi terbalik. Operasi membalikkan kapal ini melibatkan tim mahir dari dalam dan luar negeri ialah tim mahir dari Hongkong dan Amerika. 

Jika proses ini melangkah lancar maka operasi membalikkan KM Virgo Transport 8 bakal dapat dilakukan satu hari ke depan. Pihaknya berambisi kondisi cuaca bakal membaik sehingga operasi dapat melangkah lancar. 

Seperti diketahui KM Virgo Transport 8 nan berlayar dari Surabaya tujuan Banjarmasin dan mengangkut 243 penumpang tenggelam di perairan Masalembo, Laut Jawa berjarak sekitar 80 mil laut dari Banjarmasin. Hingga sekarang sebanyak 108 penumpang ditemukan selamat dan enam orang meninggal dunia. 

Hingga sekarang 129 korban belum ditemukan dan diduga terjebak di dalam kapal. (H-3)

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia.(Antara/Dokumentasi Pribadi)

WAKIL Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, memberikan tanggapan resmi mengenai dugaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai adanya "orang kepercayaan" Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/9/2026), Doli menegaskan bahwa info nan beredar saat ini tetap berstatus dugaan awal. Ia menyatakan Partai Golkar menghormati sepenuhnya proses norma nan sedang dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut.

“Sekali lagi saya mengatakan kami sepenuhnya menyerahkan proses ini kepada KPK. Kami percaya, KPK adalah lembaga nan independen dan andal untuk menuntaskan ini,” ujar Doli.

Menanti Pembuktian Hukum

Doli menekankan pentingnya asas prasangka tak bersalah dalam negara hukum. Terkait penyebutan empat orang sebagai "orang kepercayaan" Nusron Wahid, dia menilai perihal tersebut perlu dibuktikan lebih lanjut di persidangan.

“Kita lihat saja perkembangan berikutnya. Disebutkan ada empat orang istilahnya ‘orang kepercayaan’, ya, kadang-kadang kan belum tentu juga orang kepercayaan itu bertindak atas nama orang nan memberikan kepercayaan,” tambahnya.

Hingga saat ini, Doli mengaku belum menjalin komunikasi langsung dengan Nusron Wahid, nan juga menjabat sebagai Ketua DPP Partai Golkar Bidang Keagamaan dan Kerohanian. Ia pun menyarankan agar Nusron segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik untuk memperjelas posisinya dalam kasus ini.

Daftar Tersangka dan Fokus Penyidikan

KPK sebelumnya telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan suap di Kementerian ATR/BPN. Empat di antaranya diduga mempunyai kedekatan unik dengan Menteri Nusron Wahid.

Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyatakan bahwa pemanggilan terhadap Nusron Wahid (NW) bakal sangat berjuntai pada kebutuhan investigasi di masa mendatang. "Apakah kelak NW dipanggil? Ya, itu tergantung kebutuhan investigasi ke depan," kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (15/9).

Pada Kamis ini, tim interogator KPK juga telah melakukan penggeledahan di instansi Kementerian ATR/BPN. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa penggeledahan menyasar tiga ruangan Direktur Jenderal (Dirjen) dan direktorat terkait, namun tidak menyentuh ruang kerja Menteri Nusron Wahid. (Ant/I-1)

PT ANTAM (Persero) Tbk (ANTAM) membuka sayembara kreasi bungkusan emas Gift Series berjudul “Sayembara Karya Emas Nusantara”. Kompetisi ini membujuk ilustrator, desainer grafis, dan pembuat visual di seluruh Indonesia untuk merancang kreasi bungkusan emas batangan Gift Series ANTAM.

Dalam kejuaraan nan digelar dalam rangka Bulan Pelanggan 2026 tersebut, ANTAM menyiapkan total bingkisan emas sebesar 20 gram. Periode sayembara berjalan hingga 25 September 2026.

Corporate Secretary ANTAM Wisnu Danandi Haryanto mengatakan, kejuaraan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menuangkan produktivitas sekaligus menghadirkan perspektif baru dalam memaknai emas sebagai hadiah.

“Emas tidak hanya mempunyai nilai sebagai instrumen investasi, tetapi juga dapat menjadi bingkisan nan menyimpan cerita dan makna individual bagi seseorang. Melalui Sayembara Karya Emas Nusantara, kami mau membujuk pengguna dan masyarakat untuk ikut menghadirkan kreasi Gift Series nan dekat dengan beragam cerita dan momen krusial dalam kehidupan mereka,” ujar Wisnu dalam keterangan tertulis, Selasa (15/9).

Menurut Wisnu, keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kreasi Gift Series juga menjadi salah satu corak kedekatan ANTAM dengan pelanggan.

“Kami percaya produktivitas masyarakat dapat memberikan sentuhan nan semakin individual pada emas ANTAM sebagai bingkisan bagi orang-orang terdekat. Lebih dari itu, karya para pembuat nantinya mempunyai kesempatan untuk menjadi bagian dari produk Gift Series ANTAM nan dapat dimiliki dan dinikmati oleh masyarakat luas,” tambahnya.

ANTAM menyediakan empat kategori kreasi dalam sayembara tersebut, ialah Selamat, Congratulations, Thank You, serta Natal & Tahun Baru. Kategori tersebut merepresentasikan beragam momentum apresiasi dan perayaan, seperti kelulusan, kenaikan jabatan, purnatugas, hingga seremoni Natal dan Tahun Baru.

Peserta dapat mengeksplorasi ilustrasi maupun ornamen dengan cerita dan filosofi nan sesuai dengan kategori nan dipilih. Khusus kategori Selamat, Congratulations, dan Thank You, eksplorasi kreasi tidak dibatasi pada unsur budaya Nusantara sehingga peserta mempunyai ruang nan lebih luas untuk mengembangkan pendapat kreatif.

Sayembara ini terbuka bagi Warga Negara Indonesia (WNI) secara perorangan tanpa batas usia dan tidak dipungut biaya. Peserta dapat mengikuti maksimal dua kategori, dengan satu karya untuk setiap kategori.

ANTAM menetapkan sejumlah ketentuan dalam kejuaraan tersebut. Karya nan dikirimkan kudu orisinal, belum pernah dipublikasikan alias diikutsertakan dalam perlombaan lain, serta tidak menggunakan AI generator.

Karyawan ANTAM, anak perusahaan, serta family tenaga kerja ANTAM tidak diperkenankan mengikuti sayembara.

ANTAM nantinya memilih empat karya terbaik melalui proses penilaian majelis juri. Masing-masing pemenang bakal mendapatkan bingkisan emas ANTAM seberat 5 gram, sehingga total bingkisan nan disediakan mencapai 20 gram emas.

Selain mendapatkan hadiah, kreasi para pemenang bakal digunakan sebagai bungkusan Gift Series ANTAM. Dengan demikian, karya pembuat terpilih berkesempatan menjadi bagian dari produk emas ANTAM nan ditujukan untuk beragam momen spesial masyarakat.

Melalui Sayembara Karya Emas Nusantara, ANTAM berambisi dapat mempertemukan produktivitas masyarakat dengan kebutuhan pengguna terhadap bingkisan nan tidak hanya mempunyai nilai, tetapi juga cerita dan makna.

Informasi mengenai jadwal, pedoman desain, template, dan tata langkah pengumpulan karya tersedia melalui laman resmi Sayembara Karya Emas Nusantara.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyampaikan pesan kepada seluruh Kepala Sekolah Rakyat untuk tidak melakukan perilaku menyimpang dan senantiasa menjaga integritas.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dinas nan turut dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Prof. Muhammad Nuh, Jajaran Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Kemensos, Staf Khusus dan Staf Ahli Menteri Sosial, serta Kepala Sentra, Kepala Balai, dan Kepala Sekolah Rakyat nan datang secara daring di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

“Jadi para kepala sekolah, sekali lagi saya titipkan ya, apa nan disampaikan Prof. Nuh tadi. Karena kepala sekolah betul-betul kudu mempunyai pemahaman nan sama terhadap siapa sesungguhnya siswa kita, setelah itu perlakuannya, lantaran kompas moral kepala sekolah itu jangan ada nan melakukan penyimpangan,” kata Gus Ipul.

Lebih lanjut, Gus Ipul mengingatkan segala corak perilaku menyimpang, sigap alias lambat bakal terungkap. Oleh lantaran itu, Gus Ipul meminta kepada Kepala Sekolah Rakyat, jika mengalami masalah, lebih baik langsung dikonsultasikan.

“Maka itu sekali lagi lebih baik para kepala sekolah, jika ada masalah-masalah, masalah-masalah ini lebih baik segera menyampaikan secara langsung kepada kita, kepada kami, agar kita bisa carikan solusi secara bersama-sama,” ujarnya.

Menurutnya, selama satu tahun penyelenggaraan Sekolah Rakyat, dinamika dan tantangannya semakin besar, untuk itu perlu terus diperbaiki dan diperkuat diberbagai sisi. Salah satu titik nan paling krusial menyangkut operasional sekolah rakyat pada sisi penguatan moral sumber daya manusia.

“Kemarin saya diberi pandangan oleh Prof. Nuh, ada tiga perihal nan paling penting. nan pertama, support sarana-prasarana, kemudian nan kedua, perkuat tata kelola, dan nan ketiga ini secara umum menyangkut operasional, nan salah satu titik nan paling krusialnya adalah tentu dari sisi penguatan moral,” ungkapnya.

Di tempat nan sama, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Prof. Muhammad Nuh menegaskan nan paling mendasar nan kudu dipahami oleh SDM Sekolah Rakyat adalah siapa sejatinya nan mendapatkan jasa di Sekolah Rakyat ini.

“Karena jika kita belum memahami sejati-jatinya sekolah rakyat, treatment nan kita lakukan tentu tidak bakal bisa maksimal. Di situ saya quote ada dua tulisan nan menarik tahun 2025 dan tahun 2026. Jadi pemahaman nan tepat terhadap prinsip masalah, itu bakal sangat menentukan kualitas dan akibat hasil nan bakal dicapai,” kata Prof. Nuh.

Prof. Nuh menilai bahwa permasalahan-permasalahan nan dialami oleh siswa-siswi di Sekolah Rakyat tidak cukup hanya ditangani dengan solusi pemenuhan akses pendidikan saja, namun juga ada persoalan psikososial nan perlu diperhatikan.

“Tetapi, lantaran di situ bukan hanya itu nan dibutuhkan, ada persoalan psikososial di situ, maka inilah nan menjadi uniqueness dari SR itu,” imbuhnya.

Menutup arahannya, Prof. Nuh berambisi memasuki tahun kedua ini, keberhasilan program sekolah rakyat bisa diukur tidak hanya secara general namun juga terukur secara Social Return on Investment (SROI).

“Sehingga dari sisi investasi, kita bisa sampaikan ke publik dan bisa meyakinkan ke Pak Presiden, bahwa policy ini, itu tidak hanya betul dari perspektif akademik semata, dari pendidikan semata, lantaran sudah bisa memberikan akses ke semua anak, khususnya anak-anak miskin untuk bisa mendapatkan pendidikan nan bagus, tetapi juga ada social return-nya,” pungkasnya.

Ilustrasi seorang anak bermain gawai.(Dok. Magnific)

PAPARAN layar alias screen time pada masa bayi dan awal masuk sekolah rupanya mempunyai akibat nan lebih signifikan terhadap tumbuh kembang anak daripada nan disadari orang tua. Sebuah penelitian longitudinal terbaru menemukan bahwa lama menonton layar nan tinggi pada usia 1 tahun dan 6 tahun berangkaian erat dengan penurunan prestasi akademik dan melemahnya memori kerja di tahun-tahun berikutnya.

Temuan ini menunjukkan adanya "jendela sensitif" dalam perkembangan anak usia dini, di mana kebiasaan penggunaan perangkat elektronik dapat memberikan pengaruh jangka panjang nan menetap. Studi ini melacak perkembangan anak-anak dari usia 1 hingga 8 tahun untuk memandang gimana paparan awal memengaruhi kegunaan kognitif mereka seiring berjalannya waktu.

Risiko pada Prestasi Akademik dan Memori Kerja

Penelitian nan diterbitkan dalam World Journal of Pediatrics ini melibatkan 502 anak nan tergabung dalam kohort kelahiran Growing Up in Singapore Towards healthy Outcomes (GUSTO). Para peneliti dari Inserm dan National University of Singapore memantau penggunaan layar pada enam titik usia nan berbeda.

Hasilnya menunjukkan bahwa paparan layar nan lebih tinggi, terutama saat bayi dan saat anak mulai memasuki bangku sekolah, berasosiasi dengan prestasi akademik nan lebih rendah pada usia 9 tahun dan memori kerja nan lebih lemah pada usia 10,5 tahun. Memori kerja sendiri merupakan keahlian otak untuk menyimpan dan mengolah info dalam jangka pendek, nan sangat krusial untuk proses belajar.

Usia 1 Tahun: Jendela Paling Kritis

Data menunjukkan bahwa hubungan terkuat ditemukan pada paparan layar di usia 1 tahun. Para penulis studi menyatakan bahwa masa bayi merupakan periode sensitivitas tinggi di mana otak nan sedang berkembang sangat rentan terhadap gangguan hubungan belajar akibat penggunaan layar.

"Efek nan kami lihat pada usia 1 tahun adalah nan terbesar di antara semua titik waktu nan kami periksa," ungkap para peneliti. Hal ini menunjukkan bahwa screen time pada bayi condong menggantikan hubungan sosial dan stimulasi langsung nan sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan saraf.

Menariknya, meskipun penggunaan layar pada usia 2 dan 3 tahun tidak menunjukkan hubungan signifikan dengan hasil kognitif dalam studi ini, asosiasi tersebut muncul kembali pada usia 6 tahun. Periode ini bertepatan dengan transisi anak ke pendidikan formal, di mana tuntutan terhadap perhatian, memori, dan keahlian belajar meningkat drastis.

Rekomendasi dan Prinsip "Lebih Sedikit Lebih Baik"

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan American Academy of Pediatrics sebenarnya telah merekomendasikan untuk menghindari penggunaan layar sebelum usia 18-24 bulan, dan membatasinya kurang dari satu jam per hari untuk anak usia 2 hingga 5 tahun. Namun, realitanya banyak anak nan menghabiskan waktu jauh lebih lama dari pedoman tersebut.

Para peneliti menekankan prinsip bahwa dalam perihal screen time bagi anak-anak, "lebih sedikit adalah lebih baik". Meskipun tambahan satu jam menonton setiap hari mungkin tidak menunjukkan pengaruh drastis pada setiap individu, perubahan mini di tingkat populasi dapat menggeser jumlah anak nan signifikan ke arah hasil akademik nan lebih buruk.

Durasi layar hanyalah salah satu faktor. Penelitian di masa depan perlu menyelidiki apakah kualitas konten, jenis perangkat nan digunakan, dan pendampingan orang tua saat menonton dapat memberikan hasil perkembangan nan berbeda.

Upaya untuk mengurangi paparan layar disarankan dimulai sejak masa bayi dan diperkuat kembali saat anak mendekati usia sekolah guna meminimalkan akibat gangguan kognitif di masa depan. (Sciencedaily/H-3)

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Filianingsih Hendarta, saat membuka seminar internasional bertema The Collaborative Frontier: Integrating Multi-Stakeholder Strategies in Consumer Protection and Financial Integrity di Bali, 17-18 September 2026.(Dok BI)

KEPERCAYAAN masyarakat menjadi fondasi utama bagi kemajuan ekonomi digital. Seiring perkembangan sistem pembayaran nan semakin cepat, terhubung, dan lintas batas, penguatan tata kelola dan pelindungan konsumen menjadi semakin krusial. Kolaborasi lintas sektor dan negara juga perlu terus diperkuat untuk memastikan penemuan nan aman, inklusif, dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Filianingsih Hendarta, saat membuka seminar internasional bertema The Collaborative Frontier: Integrating Multi-Stakeholder Strategies in Consumer Protection and Financial Integrity di Bali, 17-18 September 2026.

Agenda strategis ini dihadiri oleh beragam lembaga internasional terkemuka, seperti World Bank, OECD, ADB, UNODC, CGAP, dan INTERPOL. Selain itu, datang pula perwakilan bank sentral bumi seperti Reserve Bank of India, Bank Negara Malaysia, dan Banco Central do Brasil, serta para regulator, penegak hukum, akademisi, dan pelaku industri dari beragam negara.

Tata Kelola Jadi Kunci Kepercayaan Digital

Filianingsih menegaskan bahwa pelindungan konsumen memegang peranan krusial dalam menjaga kepercayaan masyarakat di tengah meningkatnya akibat kejahatan digital. Dampak dari kejahatan siber tidak hanya merugikan konsumen secara finansial, tetapi juga dapat memengaruhi mengambil digital, inklusi keuangan, hingga stabilitas sistem finansial secara keseluruhan.

Oleh lantaran itu, pelindungan konsumen kudu menjadi bagian nan melekat dalam arsitektur transformasi digital. Langkah ini perlu disertai dengan penguatan sinergi dan kerjasama lintas pemangku kepentingan nan terintegrasi, real-time, dan berbasis risiko. Sinergi tersebut kudu didukung oleh kejelasan tanggung jawab, pertukaran info nan tepercaya, serta respons lintas pemisah nan terkoordinasi.

Kesenjangan Literasi dan Inklusi Keuangan

Transaksi digital di Indonesia mencatatkan pertumbuhan nan sangat pesat. Pada semester I 2026, transaksi QRIS mencapai 12,55 miliar transaksi, alias melonjak dua kali lipat dibandingkan periode nan sama pada semester I 2025, dengan nilai nominal mencapai sekitar Rp600,7 triliun. Saat ini, QRIS digunakan oleh lebih dari 66 juta pengguna dan nyaris 45 juta merchant, nan sebagian besar merupakan pelaku UMKM.

Namun, lonjakan transaksi ini perlu diimbangi dengan peningkatan kapabilitas konsumen dalam memahami dan mengelola risiko. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026, indeks literasi finansial nasional berada di nomor 69,57%, tetap tertinggal di bawah indeks inklusi finansial nan mencapai 93,61%.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa ekspansi akses finansial di tanah air kudu melangkah beriringan dengan peningkatan pemahaman konsumen, sistem pengamanan nan efektif, serta sistem penanganan pengaduan dan pemulihan (remedy) nan mudah diakses oleh masyarakat.

Strategi BI dan Indonesia Anti-Scam Centre

Sebagai langkah konkret, Bank Indonesia terus memperkuat aspek pelindungan konsumen nan diintegrasikan ke dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Melalui inisiatif pada aspek Infrastruktur, Industri, Inovasi, Internasional, dan Rupiah Digital (4I-RD), BI memastikan pelindungan konsumen, integritas transaksi, literasi digital, dan manajemen akibat menjadi pilar utama pengembangan sistem pembayaran.

Langkah penguatan ini juga didukung secara norma melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia. Di samping itu, BI bekerja-sama membentuk Indonesia Anti-Scam Centre untuk mempercepat proses deteksi, pelaporan, hingga pemulihan biaya korban kejahatan digital.

Di level global, Bank Indonesia aktif berperan-serta dalam beragam forum internasional, seperti OECD Working Party on Financial Consumer Protection, Education and Inclusion, OECD/INFE, dan FinCoNet. Keterlibatan ini bermaksud untuk ikut merumuskan standar dunia nan adaptif terhadap beragam karakter konsumen, kelembagaan, dan pasar.

Melalui seminar internasional ini, dibahas pula beragam strategi mitigasi akibat finansial digital nan semakin kompleks. Fokus obrolan meliputi:

• Harmonisasi izin dan kerja sama internasional untuk memberantas kejahatan finansial lintas negara.
• Pemanfaatan kepintaran artifisial (AI) dan blockchain untuk memperkuat sistem penemuan dini.
• Peningkatan literasi finansial digital berbasis organisasi dan masyarakat sipil.
• Penguatan etika, integritas, serta tanggung jawab dari pihak industri.

Ke depan, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus mempererat kerjasama lintas sektor dan negara. Upaya ini dilakukan demi memastikan penemuan dan konektivitas digital dapat melangkah selaras dengan pelindungan konsumen dan integritas sistem keuangan, guna mewujudkan masa depan ekonomi digital nan tepercaya, inklusif, tangguh, serta berkontribusi optimal pada pertumbuhan ekonomi nan berkelanjutan. (I-2)

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah merancang sistem shopping berbasis marketplace untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil guna membenahi rantai pasok sekaligus menutup celah praktik culas, seperti permainan nilai maupun manipulasi kualitas dalam pengadaan logistik dapur.

Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mematangkan konsep pengadaan terstruktur agar seluruh transaksi tercatat secara transparan dan akuntabel.

"Kami sedang mengonsep, jadi belanja-belanjanya itu menggunakan sistem sehingga tidak ada lagi hanky-panky, tidak ada lagi minta kickback, tidak ada lagi pemaksaan, tidak ada lagi beli kualitasnya jelek tapi diakui tinggi, diakui bagus, agar dia mengambil untung, dan lain sebagainya," ujar Sudaryono dalam rapat kerja berbareng Komisi IX DPR RI, Kamis (17/9/2026).

Restrukturisasi rantai pasok ini menjadi krusial mengingat adanya disparitas nilai komoditas di pasaran nan kerap terlalu murah alias justru terlampau mahal. Pemerintah mau memastikan bahwa setiap bahan pangan nan masuk ke dapur MBG memenuhi standar mutu dan gizi nan ketat. Dalam perihal ini, BGN memprioritaskan pengawasan terhadap tujuh komoditas utama.

"Khususnya adalah tujuh item nan kami prioritaskan: nan pertama beras, enggak boleh pakai SPHP; nan kedua minyak goreng, tidak boleh pakai minyak goreng MinyaKita; nan ketiga ayam, telur, daging, ikan, dan susu," tegasnya.

Ketujuh komoditas tersebut mendapat atensi unik lantaran bergesekan langsung dengan kualitas gizi para penerima manfaat. Kesalahan penanganan sekecil apa pun dikhawatirkan dapat berakibat jelek bagi kesehatan anak-anak.

"Kenapa ini menjadi penting? Karena gizi anak-anak ini kudu spesial gizi. Kalau penanganan tidak benar, ini menyebabkan gangguan kesehatan, dan sasaran kita untuk mencapai gizi nan baik ini kemudian tidak bakal tercapai," imbuh Sudaryono.

Integrasi Data Antardapur dan Zonasi Pasokan

Melalui sistem digital nan sedang disiapkan, BGN juga berencana membangun pusat info nan terintegrasi antardapur. Langkah ini bermaksud untuk mengantisipasi masuknya vendor alias pemasok bandel nan kedapatan mendistribusikan peralatan berbobot jelek agar tidak bisa beranjak melayani dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lainnya.

Sudaryono mencontohkan standarisasi untuk komoditas seperti ayam segar, di mana kriteria mutu dan arti "segar" kudu dirumuskan secara seragam demi menghindari multitafsir antara pihak pemasok dan pengelola dapur.

"Kalau ada nan kasih ayam jelek nan menyebabkan keracunan makanan, misalnya, itu kemudian dari satu SPPG dia bisa jualan di SPPG lainnya lantaran tidak adanya pusat info di antara SPPG," jelasnya.

Selain membangun platform digital, BGN turut merancang sistem zonasi rantai pasok. Konsep ini apalagi telah didiskusikan secara intensif berbareng asosiasi peternak ayam dan telur serta para pemangku kepentingan terkait.

Kendati demikian, penerapan sistem unik ini tidak serta-merta mematikan sistem pasar konvensional secara keseluruhan. Untuk komoditas penunjang seperti bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan beragam jenis rempah lainnya, pengadaannya tetap bakal diserahkan sepenuhnya pada sistem pasar bebas.

"Selain tujuh tadi itu, kemudian brambang, bawang, kemudian ketumbar, dan lain sebagainya, itu ya sudah sistem pasar saja," kata Sudaryono.

Saat ini, konsep marketplace pengadaan pangan tersebut tetap dalam tahap pengkajian mendalam. BGN memperkirakan proses pematangan sistem ini bakal menyantap waktu sekitar dua hingga empat minggu ke depan.

"Kami sedang kaji. Kami butuh waktu mungkin beberapa minggu, dua ya tiga minggu, satu bulan insyaallah," pungkasnya.

(fab/fab) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNN Indonesia --

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas disebut masuk dalam daftar kode pembagian fee percepatan haji unik nan disusun mantan Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) Rizky Fisa Abadi.

Ia menjelaskan kode unik tersebut digunakan untuk menunjuk orang-orang nan mendapat bagian. Rizky mengatakan kode nomor 1 dalam daftar tersebut kemungkinan merujuk kepada mantan Menag Yaqut Cholil. Meski demikian, Rizky menyatakan Yaqut tak menerima aliran fee percepatan haji.

Hal itu disampaikan Rizky saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (17/9).

Menurut Rizky, daftar tersebut disusun setelah operasional haji 2023 berbareng mantan honorer Kementerian Agama, Ridwan Kurniawan.

Saat jaksa menanyakan nomor 1 hingga 10 dalam daftar tersebut, Rizky menyebutnya sebagai kode. Jaksa kemudian menanyakan kode nomor 1 dalam daftar tersebut.

"Satu. Maksudnya apa? Menunjuk ke orang siapa satu?" tanya jaksa.

"Saya persis saya lupa. Tapi kemungkinan Pak Menteri," jawab Rizky.

"Pak Menteri Agama Pak Yaqut?" tanya jaksa.

"Iya Pak," jawab Rizky.

Selain Yaqut, Rizky menyebut kode nomor 2 merujuk kepada staf unik Yaqut, Ishfah Abidal Azis namalain Gus Alex.

"Nomor 2?" tanya jaksa.

"Pak Stafsus, Gus Alex," jawab Rizky.

Dalam daftar nan sama, terdapat sejumlah nominal duit nan disebut sebagai jatah fee percepatan nan ditujukan kepada orang-orang dalam daftar tersebut.

Jaksa kemudian mengonfirmasi apakah kode tersebut menunjukkan nominal fee nan diperuntukkan bagi masing-masing orang.

"Nah berarti. Maksud kerabat apakah satu berfaedah kita dapat 25 ribu USD. 25 ribu USD gitu?" tanya jaksa.

"Iya Pak," jawab Rizky.

Saat ditanya siapa nan menentukan besaran pembagian tersebut, Rizky menyebut kemungkinan dirinya.

"Siapa nan menentukan nilai-nilai ini? Ini dapatnya 25 ribu. nan ini dapatnya 100 ribu. nan ini dapatnya 80 ribu?" tanya jaksa.

"Mungkin saya Pak," jawab Rizky.

Rizky juga menyebut nama Kasi Pendaftaran Haji Khusus Tahun 2014-2020, Abdul Muhyi, sebagai pihak nan mengetahui pembagian tersebut selain dirinya dan Ridwan.

Rizky mengaku menerima fee percepatan haji 2023 dari Ridwan setelah penyelenggaraan operasional haji. Meski begitu, dia mengatakan fee percepatan tersebut tidak mengalir ke Yaqut Cholil.

Ia nan saat ini merupakan pegawai di Sekretariat Jenderal Kementerian Agama ini menyebut total duit nan berada dalam penguasaan Ridwan saat itu sekitar US$905.000.

Menurutnya, duit tersebut kemudian dibuat plotting alias rancangan pembagiannya. Dari jumlah tersebut, sekitar US$181.000 dibagikan kepada masing-masing pihak ialah dirinya, Ridwan, dan Abdul Muhyi.

"Duit 905 (dolar Amerika Serikat) itu bergeraknya hanya kepada tiga orang?" tanya jaksa.

"Betul Pak," jawab Rizky.

Jaksa lantas mengonfirmasi apakah duit tersebut sudah mengalir kepada Yaqut alias belum.

"Tidak ada geser ke Gus Yaqut?" lanjut jaksa.

"Tidak ada Pak," saya Rizky.

"Kita pastikan dulu, berasas keterangan kerabat bahwa tidak ada duit nan bergerak ke arah Gus Yaqut?" tanya jaksa memastikan.

"Betul Pak, enggak ada," jawab Rizky.

Selain Rizky, jaksa KPK juga menghadirkan Kepala Sub Direktorat Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus periode 2023-2024, M Agus Syafii dalam persidangan hari ini.

Ada empat terdakwa nan diproses norma dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 nan diduga merugikan finansial negara sejumlah Rp622.090.207.166,41 (Rp622 miliar)- berasas Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Mereka adalah Yaqut Cholil Qoumas, Staf Khusus Yaqut nan berjulukan Ishfah Abidal Azis namalain Gus Alex, Direktur Operasional Maktour, Ismail Adham, dan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri nan juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.

Kasus ini diduga juga memperkaya sejumlah pihak lain termasuk 313 PIHK.

(van/isn)