Mengenal TPA Sampah Nuklir Onkalo

Risiko jangka panjang dan sikap publik

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad merespons pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies memihak kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengenai intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Dasco, masukan nan menyangkut substansi geopolitik memang patut dipertimbangkan sebagai bagian dari pengambilan kebijakan.

Namun, dia menilai kritik nan berfokus pada jumlah alias gelombang kunjungan luar negeri Presiden tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan dan dinamika situasi nan sedang dihadapi pemerintah.

“Menurut saya jika kemudian masukan soal substansi geopolitik, saya pikir saya setuju jika itu kemudian dijadikan salah satu pertimbangan ya,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6).

“Karena masukan-masukan nan bagus, tentunya kenapa tidak?” lanjutnya.

Meski demikian, Dasco mengingatkan bahwa aktivitas diplomasi Presiden Prabowo tidak bisa hanya diukur dari banyak alias sedikitnya perjalanan ke luar negeri.

“Tetapi tadi sudah disampaikan bahwa jika kemudian frekuensi, saya pikir, sesuai dengan kebutuhan dan situasi pada saat ini, baik kemudian dinamika di dalam negeri, apalagi di luar negeri nan sangat mempengaruhi dinamika di dalam negeri tentunya nan terdampak,” ujarnya.

Menurut Dasco, Prabowo mempunyai pertimbangan strategis tersendiri dalam menentukan agenda kunjungan luar negeri nan tidak bisa dibatasi dengan ukuran kuantitatif semata.

“Tentunya, Presiden, tadi sudah disampaikan, juga mempunyai strategi-strategi nan tentunya tidak bisa dibatasi dengan agenda kudu sekian kali-harus sekian kali. Karena itu dinamis,” kata Dasco.

“Dan jika kita lihat kepergian Presiden ke LN itu juga dalam waktu nan singkat-singkat, seperlunya saja, kemudian membahas nan perlu-perlu, kemudian kembali,” sambung dia.

Menurut Dasco, terdapat pula situasi tertentu nan mengharuskan Presiden melakukan kunjungan secara mendadak lantaran perkembangan dunia nan memerlukan respons cepat.

“Dan jika kemudian dadakan, itu biasanya memang lantaran situasi nan memang kudu membikin Presiden juga kudu sesegera berangkat,” katanya.

Karena itu, Dasco membujuk seluruh pihak untuk menyampaikan kritik dan masukan nan berfokus pada substansi kebijakan.

“Jadi saya pikir hal-hal seperti itu, marilah kemudian kita memberikan masukan nan substansi dan itu pasti bakal diberikan ruang,” ujar Dasco.

Ia menegaskan bahwa pembatasan terhadap jumlah maupun lama kunjungan luar negeri Presiden bukanlah pokok persoalan nan substantif.

“Tetapi kemudian pembatasan-pembatasan, apalagi nan berangkaian dengan jumlah, waktu kunjungan, saya pikir itu tidak substantif,” tutupnya.

Adapun mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengkritik tingginya intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Kritik tersebut kemudian mendapat pembelaan dari mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui akun X pribadinya.

Anies menilai Dino merupakan diplomat nan mempunyai pengalaman panjang dalam bagian hubungan internasional. Dalam unggahannya, Anies menyebut Dino bukan diplomat karbitan, serta bukan pula pejabat karbitan.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengusulkan tarif impor baru minimal 10 persen terhadap peralatan dari 60 mitra dagang. Indonesia termasuk dalam 60 negara nan bakal dikenakan tarif itu.

Mengutip Bloomberg pada Rabu (3/6), kebijakan baru tersebut menyasar peralatan impor. Berdasarkan pernyataan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), tarif 10 persen bakal dikenakan pada produk dari Kanada, Meksiko, Uni Eropa, Taiwan, Inggris, dan sejumlah negara lainnya.

Sementara itu, produk dari negara ekonomi besar lain seperti China, India, Jepang, Korea Selatan, Brasil, dan Swiss bakal dikenakan tarif lebih tinggi sebesar 12,5 persen.

USTR menyebut tarif lebih rendah diberikan kepada negara-negara nan telah melarang impor peralatan hasil kerja paksa alias berkomitmen menerapkan patokan tersebut. Sedangkan negara nan dianggap kandas menerapkan dan menegakkan larangan tersebut bakal dikenakan tarif lebih tinggi.

Hal ini bakal menjadi bagian besar dari upaya Trump menghidupkan kembali kebijakan tarif per negara nan pernah diberlakukan pada tahun pertama masa pemerintahannya, sebelum akhirnya dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Agung AS.

Tarif diusulkan melalui sistem investigasi berasas Section 301 dalam Trade Act 1974, dasar norma nan dinilai lebih kuat untuk memberlakukan kebijakan perdagangan agresif.

“Kebijakan ini sangat berakibat lantaran Section 301 adalah perangkat nan sangat kuat dan mini kemungkinan dibatalkan,” kata Deborah Elms dari Hinrich Foundation di Singapura.

“Anda sekarang membuka pintu bagi banyak penyesuaian tarif dan non-tarif baru,” tambahnya.

Meski demikian, pasar saham dunia tetap menguat setelah berita tarif itu. Indeks MSCI All Country World Index naik 0,1 persen ke rekor tertinggi, sementara indeks saham di Asia dan AS juga mencetak level tertinggi baru sepanjang masa.

Namun secara lebih luas, kebijakan tarif ini muncul di saat sensitif bagi ekonomi global. Pasar finansial saat ini sudah dibayangi perang Iran nan memicu lonjakan nilai minyak dan gas.

Kenaikan nilai daya meningkatkan kekhawatiran inflasi baru di AS dan memperburuk masalah biaya hidup nan dapat menakut-nakuti Partai Republik dalam pemilu sela November mendatang.

Pemerintah AS tetap membuka periode peninjauan sebelum penerapan resmi dilakukan. Komentar tertulis kudu disampaikan paling lambat 6 Juli, sementara sidang publik Section 301 dijadwalkan dimulai pada 7 Juli.

Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, mengatakan kegagalan mitra jual beli utama AS dalam mengatasi impor peralatan hasil kerja paksa sudah tidak dapat diterima lagi.

“Kondisi ini menciptakan situasi di mana pekerja Amerika dipaksa bersaing secara dunia di arena nan tidak seimbang,” ujarnya.

Rencana Trump ini diperkirakan bakal menguji kesabaran negara-negara mitra jual beli utama AS nan sejauh ini condong memilih negosiasi daripada membalas tarif Washington.

Selain investigasi mengenai kerja paksa, pemerintahan Trump juga menjalankan sejumlah investigasi Section 301 lainnya mengenai kelebihan kapabilitas manufaktur di negara mitra jual beli AS.

Meski begitu, beberapa produk dikecualikan dari kebijakan tarif baru tersebut. Produk seperti daging sapi, tomat, pisang, kopi, saribuah jeruk, serta sejumlah bahan makanan lainnya takkan dikenakan tarif tambahan.

Logam nan sudah dikenakan tarif sebelumnya juga dikecualikan, begitu pula jenis bahan bakar dan bahan kimia tertentu.

Penutupan jalan ambles di Kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan(Dok. Dishub Pemprov DKI Jakarta)

PENGAMAT tata kota, Setiawan, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera mengambil langkah guna mengantisipasi sekaligus mencegah terulangnya kejadian jalan ambles. Setiawan merinci empat langkah mitigasi nan dinilai perlu segera dieksekusi oleh jejeran Pemprov DKI Jakarta demi menjaga keamanan infrastruktur Ibu Kota.

Ia menjelaskan langkah pertama nan kudu dilakukan adalah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap wilayah-wilayah rawan. Pemprov DKI Jakarta diminta mendeteksi titik-titik nan mempunyai risiko penurunan tanah tinggi.

"Petakan dulu semua potensi amblesan di Jakarta, khususnya di kawasan-kawasan dan jalan nan sibuk dan menjadi urat nadi utama kota," ujar Setiawan ketika dihubungi, Rabu (3/6).

Setelah proses pemetaan selesai, langkah kedua adalah menyusun arsip rencana penanggulangan nan jelas. Setiawan menekankan pentingnya bagi Pemprov DKI Jakarta untuk membikin rencana mitigasi nan komprehensif dan terukur untuk semua titik potensial amblesan tersebut.

Langkah ketiga berangkaian dengan kecepatan respons darurat ketika kejadian jalan ambles telanjur terjadi di lapangan. Dinas mengenai diminta menyediakan teknologi taktis agar mobilitas masyarakat tidak lumpuh total.

"Siapkan struktur temporer untuk penutup amblesan nan terjadi, agar jalan segera berfaedah sementara," urai Setiawan.

Terakhir, kata Setiawan, langkah nan tidak kalah krusial adalah manajemen rekayasa lampau lintas. Setiawan meminta Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bekerja-sama dengan pihak kepolisian untuk mematangkan skenario jalur pemindahan dan pengalihan arus kendaraan sejak dini.

Pemprov DKI Jakarta diharapkan segera melakukan simulasi pada jalan-jalan pengganti guna memastikan kesiapan sistem transportasi saat terjadi keadaan darurat di jalur utama. (Z-10)

KOMODITAS PEMICU INFLASI: Pedagang menunggu komoditas pertanian cabe nan dijajakan di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2025).(MI/Usman Iskandar)

DKI Jakarta mencatat inflasi nan cukup rendah ialah sebesar 0,12% (mtm) pada Mei 2026, melandai dari 0,21% (mtm) pada bulan sebelumnya dan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 0,28% (mtm). 

Tekanan inflasi pada bulan ini terutama berasal dari nilai daya nonsubsidi, ialah BBM Non Susididan bahan bakar rumah tangga (khususnya LPG), nan mengalami kenaikan seiring dengan lonjakan nilai daya global. Di sisi lain, koreksi nilai emas perhiasan sejalan dengan tren pelemahan nilai emas dunia bisa menahan kenaikan inflasi di bulan Mei 2026. 

“Secara tahunan, inflasi DKI Jakarta pada Mei 2026 tercatat sebesar 2,49% (yoy), paling rendah di antara semua provinsi di Jawa dan lebih rendah dibandingkan nasional nan sebesar 3,08% (yoy),” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, Iwan Setiawan, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (3/6).

Perkembangan ini, lanjut Iwan, mencerminkan inflasi nan tetap terkendali di tengah kenaikan administrated price nan terimbas kenaikan nilai minyak dan daya dunia nan meningkat.

Berlanjutnya tensi geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel dan berujung pada peningkatan nilai energi, nan kemudian memicu penyesuaian kembali nilai BBM nonsubsidi pada awal Mei 2026. 

Tekanan juga diperkuat oleh tarif pikulan udara akibat kenaikan biaya avtur dan lonjakan permintaan pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha dan Waisak. Dinamika tersebut mendorong golongan transportasi menjadi penyumbang utama inflasi dengan laju 0,55% (mtm), meskipun lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya nan mencapai 1,46% (mtm).

Selain itu, akibat lonjakan minyak mentah dan gas dunia juga mendorong penyesuaian nilai bahan bakar rumah tangga nonsubsidi. Penyesuaian nilai diberlakukan sejak 18 April 2026 dan merupakan penyesuaian nilai pertama sejak November 2023.Kondisi tersebut mendorong inflasi nan lebih tinggi pada golongan Perumahan, Air, Listrik, dan Rumah Tangga, ialah sebesar 0,09% (mtm).

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau turut berkontribusi pada tekanan inflasi Jakarta pada Mei 2026. Tekanan nilai terutama berasal dari lonjakan nilai cabe merah dan bawang merah akibat terbatasnya pasokan dari sentra produksi di tengah tingginya permintaan selama periode Iduladha. Tekanan pada golongan ini juga turut diperkuat oleh kenaikan nilai minyak goreng akibat lonjakan nilai CPO dunia dan biaya bungkusan plastik. 

Namun demikian, kenaikan nilai lebih lanjut pada golongan ini tertahan oleh deflasi daging ayam ras dan telur ayam ras nan didukung kondisi surplus pasokan, serta penurunan nilai komoditas lain, seperti udang basah dan tomat. Dengan dinamika tersebut, golongan ini mencatat inflasi nan lebih rendah ialah sebesar 0,25% (mtm) setelah bulan sebelumnya deflasi 0,36% (mtm).

Lebih lanjut, tekanan inflasi tertahan oleh penurunan nilai emas perhiasan. Kondisi tersebut sejalan dengan tren pelemahan nilai emas dunia nan berjalan sejak Maret 2026 dan mendorong deflasi golongan Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan laju sebesar 1,10% (mtm), lebih dalam dibandingkan deflasi bulan sebelumnya nan sebesar 0,66% (mtm).

Dalam rangka menjaga stabilitas harga, TPID DKI Jakarta terus memperkuat beragam langkah pengendalian selama Mei 2026. Upaya tersebut meliputi penyelenggaraan pasar murah dan penyaluran program pangan bersubsidi, penyaluran Bantuan Pangan beras dan minyak goreng, penguatan pasokan melalui aktivitas urban farming komoditas padi, jagung, dan sayuran, percepatan realisasi impor sapi, serta optimasi truk keliling BUMD. 

Selain itu, TPID memperkuat koordinasi untuk menghadapi musim tandus 2026, termasuk melalui obrolan nan melibatkan OPD, BUMD pangan, serta pelaku upaya di pasar induk.

Menghadapi HBKN Iduldha, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut meningkatkan kesiapan melalui penguatan kompetensi petugas pemeriksa hewan dan daging kurban serta Juru Sembelih Halal (Juleha). Upaya ini dilakukan melalui edukasi kurban “ASUH” (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal), monitoring kesehatan hewan, serta sosialisasi tata langkah pemotongan dan penanganan daging kurban.

Ke depan, strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) terus diperkuat untuk memitigasi rambatan akibat global, khususnya akibat bentrok geopolitik terhadap nilai daya dan nilai tukar, serta akibat domestik, termasuk potensi kejadian El Nino nan dapat memengaruhi pola tanam dan produksi tanaman pangan.Dengan sinergi TPID Provinsi DKI Jakarta nan semakin solid, inflasi DKI Jakarta diharapkan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1% sepanjang 2026. (E-4)

Jakarta -

PT Brantas Abipraya (Persero) terus mempercepat penyelesaian Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa pada Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Wanam, Kabupaten Merauke Paket 2.

Proyek strategis nasional (PSN) ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendukung program swasembada pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Lewat pembangunan jaringan irigasi KSPP Wanam ini merupakan upaya Brantas Abipraya dalam memperkuat prasarana pertanian di Papua Selatan.

Ini merupakan kontribusi BUMN bangunan ini dalam mewujudkan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan. Dengan memanfaatkan potensi lahan nan luas dan subur, kami mendukung serta menjamin kesiapan air bagi ribuan hektare lahan pertanian produktif.

Berupaya membangun prasarana unggul untuk bangsa, dalam pembangunan Brantas Abipraya meliputi galian saluran primer, sekunder, dan tersier serta penyelesaian badan tanggul.

Sejumlah capaian pekerjaan utama telah mendekati target, di antaranya realisasi galian primer mencapai 4,832 juta meter kubik (m3) dari total volume 4,968 juta m3, serta penyelesaian pekerjaan galian sekunder dan tersier nan telah mencapai sasaran volume kontrak.

Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya Dian Sovana menyampaikan perusahaan tetap optimistis menyelesaikan proyek dengan melakukan beragam langkah percepatan di lapangan, termasuk penambahan sumber daya perangkat berat dan optimasi metode penyelenggaraan pekerjaan sesuai kondisi lahan.

"Proyek ini mempunyai tantangan nan cukup kompleks mengingat sebagian besar area pekerjaan berada pada lahan rawa. Namun dengan support seluruh pemangku kepentingan serta penambahan sumber daya nan kami lakukan, Brantas Abipraya berkomitmen menjaga produktivitas pekerjaan dan mendorong percepatan penyelesaian proyek," ujar Dian, dalam keterangan tertulis, Rabu (3/6/2026).

Untuk mendukung percepatan pekerjaan, saat ini proyek didukung oleh 104 unit ekskavator dan 8 unit buldoser nan tersebar di sejumlah titik pekerjaan.

Mobilisasi perangkat tambahan juga terus dilakukan guna meningkatkan kapabilitas produksi, khususnya pada area-area dengan kondisi lahan rawa basah nan memerlukan metode kerja khusus.

Ditambahkan Dian, melalui pembangunan jaringan irigasi nan andal dan berkepanjangan ini, Brantas Abipraya mau memastikan masyarakat khususnya petani di KSPP Wanam mendapatkan pasokan air nan cukup sepanjang tahun.

Pembangunan ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas pertanian, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat peran Papua Selatan sebagai salah satu pusat ketahanan pangan nasional.

Selain aspek teknis, Brantas Abipraya turut memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan sosial melalui penerapan prinsip green construction.

Sebagai informasi, pengembangan KSPP Wanam ini dibangun sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan area swasembada pangan, daya dan air nasional, bermaksud menjadikan Merauke sebagai salah satu lumbung pangan baru di Indonesia Timur.

Dengan memanfaatkan potensi lahan rawa seluas kurang lebih 1 juta hektare, lewat program ini Brantas Abipraya dapat mengembangkannya menjadi lahan produktif, termasuk cetak sawah baru untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Selain konsentrasi pada penyelesaian konstruksi, proyek juga menerapkan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara konsisten melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) guna memastikan seluruh aktivitas proyek melangkah kondusif dan sesuai standar.

Brantas Abipraya terus berupaya menghadirkan pembangunan nan memberikan faedah nyata bagi masyarakat serta mendukung agenda pembangunan nasional nan berkelanjutan.

"Tidak hanya membangun prasarana fisik, Brantas Abipraya juga menumbuhkan semangat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan membangun jaringan irigasi KSPP Wanam ini, kami mempertegas peran sebagai BUMN bangunan nan berorientasi pada pembangunan nasional berkelanjutan, sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara berdikari pangan," pungkasnya.

(akd/ega)

Anak muda berolahraga. (Foto: Freepik)

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespons penggeledahan Kantor BGN oleh Kejaksaan Agung usai pencopotan Dadan Hindayana dari kedudukan Kepala BGN. Prabowo mencopot Dadan pada Selasa (2/6) malam.

Pras menuturkan, penggeledahan tersebut sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada abdi negara penegak norma untuk menjalankan tugasnya.

"Tentunya nan pertama-tama ya marilah kita beri kesempatan kepada abdi negara penegak norma di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian kelak kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya," kata Pras kepada wartawan, Rabu (3/6).

Pras menilai, penggeledahan tersebut merupakan bagian dari proses memperbaiki tata kelola pemerintahan baik kementerian maupun lembaga.

"Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berupaya memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga," ujar dia.

Lebih jauh, dia menekankan agar setiap pejabat di lingkar kementerian dan lembaga untuk menjalankan tugas sesuai dengan patokan hukum.

"Dan mari bagi kita semua bahwa di dalam menjalankan pemerintahan dan di dalam menjalankan tugas sehari-hari untuk terus menghindarkan diri dari hal-hal nan melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum," tandas dia.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah instansi Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta, Rabu (3/6). Penggeledahan ini diduga kuat mengenai dengan pengusutan kasus dugaan korupsi jual-beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Berdasarkan info nan dihimpun melalui sumber, kasus ini bermulai dari temuan pelanggaran pada proyek pengadaan SPPG. Praktik tersebut diduga melibatkan sejumlah oknum pejabat di lingkungan BGN.

Hingga saat ini, tim interogator tetap menyisir area instansi BGN untuk mengumpulkan peralatan bukti. Tak hanya kantor, beredar berita bahwa interogator juga menyasar kediaman sejumlah pihak nan mengenai dengan perkara ini.

Kebijakan terbaru penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE) bertindak per 1 Juni 2026. Meskipun terdapat sederet ekspansi dan perubahan, seluruh kurs asing (valas) eksportir semuanya tetap kudu diparkir di bank BUMN alias golongan bank negara (himbara).

Pemerintah meningkatkan retensi devisa di dalam negeri untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026, untuk komoditas nonmigas menjadi 100 persen selama 12 bulan, sementara sektor hulu migas minimal 30 persen selama 3 bulan.

Dalam beleid tersebut, penempatan DHE SDA wajib dilakukan melalui himbara, meskipun terdapat pengecualian untuk sektor pertambangan dalam kerangka perjanjian bilateral tertentu nan dapat menempatkan minimal 30 persen selama minimal 3 bulan dan dapat ditempatkan di bank non-himbara.

Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menilai kebijakan DHE SDA nan diarahkan seluruhnya melalui himbara berpotensi positif bagi himbara, tetapi dampaknya justru condong negatif bagi perbankan di luar himbara namalain bank swasta.

Secara langsung, kata dia, dampaknya adalah peningkatan pasokan dan penempatan kurs asing di sistem finansial domestik, terutama di himbara, lantaran pokok kebijakan terbaru mewajibkan eksportir memasukkan 100 persen DHE SDA ke sistem finansial Indonesia.

Dana valas nan terkunci selama 3 sampai 12 bulan, menurut Josua, juga dapat memperkuat posisi likuiditas valas bank BUMN, meningkatkan kapabilitas pembiayaan perdagangan, pembiayaan impor bahan baku, angsuran valas untuk debitur berorientasi ekspor, transaksi lindung nilai, dan jasa treasury.

Namun, Josua menilai akibat kebijakan ini juga perlu dicermati. Pasalnya, jika seluruh aliran DHE SDA terlalu terkonsentrasi di himbara, maka bank swasta dan bank asing nan selama ini aktif melayani transaksi ekspor-impor bisa kehilangan likuiditas valas dan hubungan transaksi dengan eksportir.

"Ini dapat menimbulkan distorsi persaingan di sektor perbankan. Selain itu, eksportir bisa merasa elastisitas kasnya berkurang, terutama jika mereka mempunyai kebutuhan valas untuk impor bahan baku, pembayaran utang, operasional luar negeri, alias perjanjian jual beli internasional," jelasnya kepada kumparan, Rabu (3/6).

Josua beranggapan jika patokan terlalu kaku, pelaku upaya dapat menilai kebijakan ini sebagai pembatasan nan menambah biaya, bukan sekadar penguatan sistem keuangan.

Risiko juga perlu diperhatikan dari himbara itu sendiri. Dia menilai, tambahan likuiditas valas membawa tanggung jawab risiko, sehingga bank kudu bisa menempatkan biaya valas tersebut secara kondusif dan produktif. Himbara kudu menjaga agar tambahan likuiditas tidak berubah menjadi pembiayaan valas nan berisiko tinggi.

"Jika biaya valas masuk besar tetapi permintaan angsuran valas nan sehat terbatas, maka biaya tersebut bisa menekan margin lantaran bank kudu bayar imbal hasil tanpa bisa menyalurkan secara optimal. Jika disalurkan terlalu agresif, akibat angsuran valas dapat meningkat, terutama pada debitur nan pendapatannya rupiah tetapi pinjamannya valas," tegas Josua.

Senior Vice President di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Trioksa Siahaan, menjelaskan penempatan DHE SDA seluruhnya di himbara menguntungkan lantaran memperkuat likuiditas bank negara, menjaga devisa tetap di dalam negeri, dan memudahkan pengawasan pemerintah.

Namun, dia pun menilai terdapat akibat ialah kejuaraan dengan bank swasta menjadi berkurang, dan eksportir kehilangan elastisitas memilih bank nan selama ini melayani transaksi mereka.

"Kebijakan ini bisa dipahami untuk kepentingan stabilitas, tetapi ke depan bank swasta nan kuat dari sisi modal, kepatuhan, dan jasa devisa sebaiknya tetap diberi ruang agar pasar lebih sehat dan jasa kepada eksportir lebih optimal," tutur Trioksa.

Senada, Global Markets Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, juga menyebut akibat secara jangka pendek dari kebijakan DHE SDA terbaru ialah berpotensi mendorong tambahan biaya valas, potensi kenaikan transaksi treasury, fee based income, dan peran strategis bank BUMN dalam stabilisasi ekonomi.

"Secara keseluruhan, proyeksi saya kebijakan ini bakal memberi akibat positif moderat terhadap himbara dan sektor finansial nasional secara parsial lantaran berakibat negatif bagi perbankan non-himbara," ungkapnya.

Myrdal juga menyoroti tidak adanya partisipasi bank swasta untuk penempatan DHE SDA. Kendati begitu, dia mengatakan kemungkinan tujuannya ialah mengurangi potensi DHE mengendap di luar sistem moneter Indonesia jika valas disimpan di bank non-himbara.

"Sebenarnya jika dikelola oleh bank himbara semua itu bagus, lantaran satu pintu bisa lebih rapi, penerapannya juga lebih efektif. Tapi kan bank swasta juga ada beberapa kelebihan juga mengenai dengan DHE ini. Baik itu untuk prosesnya mungkin lebih efisien, lebih cepat, mereka juga mungkin ada beragam produk nan bisa mengakomodir dari biaya DHE," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menanggapi retensi DHE SDA wajib ditempatkan di himbara dan nasib bank swasta. Ia mengaku belum bisa memastikan apakah ke depan bakal ada penyesuaian terhadap bank swasta alias tidak.

"Jadi memang mungkin bank swasta nan selama ini mungkin juga ikut mengelola rekening unik nan mengenai dengan DHE itu mungkin bakal ada adjustment gitu kan. Tapi juga mungkin tidak, tergantung kelak ketentuan pelaksanaannya apakah ini masuk ke pengecualian alias tidak gitu kan,” kata Dian ketika ditemui di Perbanas Institute, Jakarta pada Selasa (2/6).

Dian juga menjelaskan dalam proses transisi patokan DHE SDA dari nan lama ke patokan baru, dia optimistis bahwa prosesnya tak bakal terlalu sulit. Apalagi menurutnya pemerintah juga sudah memberi pengecualian bagi eksportir nan mengenai negara-negara nan mempunyai perjanjian perdagangan dengan Indonesia.

Dia juga memastikan potensi over liquidity valas di himbara tak bakal terjadi. Menurutnya, potensi over liquidity valas bakal terus diawasi dengan izin posisi devisa neto (PDN) alias net open position.

"Dan mudah-mudahan masa transisi ini tidak bakal terlalu susah dilalui ya. Karena memang sudah ada pengalaman sebetulnya ya kan, sebetulnya ini hanya perubahan. Dan juga kita mengerti betul bahwa ada juga exception. Ada exception dengan perjanjian perdagangan itu nan kelak kita kudu tunggu dulu kelak kira-kira ketentuan tindak lanjutnya, ketentuan pelaksanaannya seperti apa,” ujarnya.

Gangguan kelopak mata anak sejak lahir.(Dok. Magnific)

ORANG tua diimbau untuk lebih waspada terhadap gangguan kelopak mata pada anak sejak bayi baru lahir. Deteksi awal sangat krusial agar anak segera mendapatkan perawatan medis nan tepat dan terhindar dari akibat gangguan penglihatan permanen.

Dokter ahli mata lulusan Universitas Padjadjaran, Tri Wahyu (Sp.M), menjelaskan bahwa banyak kasus kelainan kelopak mata berkarakter kongenital alias bawaan lahir. Namun, kondisi ini sering kali tidak disadari oleh orang tua dan dibiarkan hingga anak tumbuh besar.

"Banyak kasus kelainan kelopak mata nan sebenarnya muncul sejak lahir, tapi orang tua tidak mengenal ini sebagai suatu kelainan, sehingga dibiarkan saja sampai anak tumbuh besar," ujar Tri dalam obrolan di Jakarta, Rabu (3/6).

Empat Jenis Gangguan Kelopak Mata Bawaan

Tri memaparkan empat jenis gangguan kelopak mata nan umum terjadi pada anak:

1. Blepharophimosis: Kondisi mata mini akibat mutasi gen nan menyebabkan kelopak mata tidak terbuka lebar. Gejalanya meliputi kelopak mata atas dan bawah nan berdekatan, kelopak mata turun (ptosis), serta adanya lipatan kulit di perspektif mata dekat hidung.
2. Epiblefaron: Sering ditemukan pada anak usia 6 tahun hingga remaja, terutama pada ras Asia Timur alias anak dengan obesitas. Kondisi ini ditandai dengan kulit kelopak mata berlebih nan mendorong bulu mata menggesek bola mata, sehingga mata sering merah dan berair.
3. Ptosis: Kondisi kelopak mata nan turun hingga menghalangi pupil. Jika dibiarkan, ptosis dapat menyebabkan mata malas (ambliopia) alias mata silinder lantaran tekanan pada kornea. Kondisi ini sering baru disadari saat anak berumur 2-3 tahun.
4. Koloboma: Kelainan struktur kelopak mata nan dapat disertai kerusakan pada bagian mata lain seperti iris, lensa, hingga saraf optik.

Penanganan Medis

Terkait penanganan, Tri menyebut bahwa tidak semua gangguan kelopak mata kudu segera dioperasi. Dokter biasanya bakal melakukan observasi seiring pertumbuhan tengkorak anak. Namun, jika kelainan tersebut sudah menakut-nakuti kegunaan penglihatan alias berkarakter iritatif, tindakan koreksi melalui operasi bakal disarankan.

Khusus untuk kasus ptosis, master umumnya menunggu hingga anak berumur 3-4 tahun sebelum melakukan operasi pengangkatan kelopak mata. Hal ini dilakukan untuk menunggu pertumbuhan kelopak mata nan lebih optimal guna hasil koreksi nan lebih baik. (Ant/Z-10)

Jakarta -

Bank Indonesia (BI) buka bunyi mengenai nilai tukar rupiah nan semakin melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Pelemahan itu membawa mata duit Paman Sam sekarang sudah nyaris menyentuh level Rp 18.000.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan pihaknya bakal terus mencermati perkembangan pasar finansial dunia dan domestik. Selain itu, datang di pasar dengan mengambil langkah-langkah nan diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat ketahanan eksternal.

"BI terus berada di pasar dengan mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan nan dimiliki untuk memastikan sistem pasar melangkah dengan baik dan menjaga kecukupan likuiditas valas guna turut mendukung stabilitas pasar keuangan," kata Denny dalam keterangan tertulis, Rabu (3/6/2026).

Mulai 2 Juni 2026, BI sendiri telah memberlakukan ketentuan threshold tunai beli valas terhadap rupiah tanpa underlying menjadi US$ 25.000 per pelaku per bulan.

BI juga terus mendorong penggunaan mata duit lokal dalam kerja sama bilateral melalui skema Local Currency Transaction (LCT) sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan memitigasi akibat volatilitas nilai tukar. Kerja sama tersebut telah terjalin dengan Tiongkok, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan dan Uni Emirat Arab.

Selain itu, kata Ramdan, stabilitas nilai tukar rupiah memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan.

"Untuk itu, BI terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, perbankan, bumi upaya dan pelaku pasar guna memastikan bekerjanya sistem pasar secara baik serta memperkuat ketahanan eksternal perekonomian nasional," tegas Denny.

Berdasarkan info Bloomberg, siang ini dolar AS menguat 0,68% ke level Rp 17.960. Pada penutupan perdagangan Selasa (2/6), dolar AS ditutup pada level Rp 17.839.

Saksikan Live DetikSore:

(aid/fdl)

Liputan6.com, Jakarta - Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjadwalkan pembacaan putusan terhadap empat personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus pada 10 Juni 2026.

Hakim Ketua Kolonel Corps Hukum (Chk) Fredy Ferdian Isnartanto mengatakan agenda tersebut telah disepakati dalam persidangan. Sebelum memasuki agenda putusan, persidangan bakal lebih dulu mengagendakan pembacaan pleidoi (nota pembelaan), replik, dan duplik dari para pihak.

"Kemarin sudah sepakat, tanggal 10 Juni 2026 bakal digelar sidang putusan dan sidang pleidoi besok pada tanggal 4 Juni 2026," ucap Fredy dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Empat terdakwa dalam perkara tersebut ialah Sersan Dua Edi Sudarko, Letnan Satu (Lettu) Budhi Hariyanto Widhi, Kapten Nandala Dwi Prasetya, dan Lettu Sami Lakka.

Fredy menjelaskan nota pembelaan dapat disampaikan secara terpisah oleh masing-masing terdakwa maupun melalui penasihat hukumnya.

Dalam perkara ini, keempat terdakwa telah dituntut pidana penjara selama dua tahun enam bulan alias 2,5 tahun. Tuntutan tersebut diajukan lantaran para terdakwa dinilai terbukti melakukan penganiayaan berencana nan mengakibatkan luka berat terhadap korban.

Oditur Militer meyakini para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, ialah setiap orang nan turut serta melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dulu nan mengakibatkan luka berat.

Jakarta - Komisi VII DPR RI melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Pariwisata (Menpar) Republik Indonesia, Widiyanti Putri Wardhana. Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay sempat menyampaikan sejumlah kritik.

Rapat kerja digelar di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026). Dalam rapat itu, Saleh sempat protes Menpar tidak menyapa dirinya di awal rapat.

"Terima kasih sudah datang semua, ini lantaran Bu Menteri mau pergi duluan, makanya saya mau bicara takutnya saya nggak sempat bicara gitu lantaran saya pas masuk tadi tidak disapa," kata Saleh saat rapat.

Saleh tidak terima Menpar hanya menyapa personil Komisi VII DPR RI lainnya termasuk Lamhot Sinaga. Ia mempertanyakan apa salah dirinya terhadap Menpar.

"Yang disapa malah Pak Lamhot, jadi begitu Pak Lamhot masuk 'Selamat datang Pak Lamhot', jadi saya pas datang tadi padahal saya terlambatnya 3 menit 4 menit lah, tidak begitu lama kan, disapa pun nggak, jadi saya pikir apa salah saya sama Bu Menteri," ucap dia.

"Jadi biasa lah, jika orang Medan kan terus terang Pak, ya kan, apa adanya gitu, bukan ada apanya, tapi memang apa adanya saja, itu lah nan saya rasakan," lanjut dia.

Saleh lampau melanjutkan kritiknya kepada Menpar. Ia menyoroti kondisi penyerapan anggaran nyaris Rp 450 miliar nan tidak berimbang antara kedeputian di Kementerian Pariwisata.

"Maka begitu kita lihat di kedeputian lain anggarannya jadi kecil, kemarin ada nan Rp 18 miliar alias Rp 20 miliar, jadi begitu sudah pertengahan tahun lenyap anggarannya. Jadi ini kita di pertengahan tahun akhirnya mereka seakan-akan nan di kedeputian itu udah akhir tahun Anda nggak usah kerja lagi, ya udah datang ngantor, dan kita tidak tahu apa nan dikerjakan di sana, jadi ini krusial nan dibahas ini," ucap dia.

Selanjutnya, Saleh juga menyinggung persoalan banyaknya turis asing nan datang ke Indonesia untuk shopping akibat anjloknya rupiah. Dia menyebut sebetulnya perihal ini positif, tetapi menjadi dilema untuk Indonesia.

"Banyak orang dari Singapura dan Malaysia nan ke Batam untuk shopping wisata alias wisata belanja, alias apa lah namanya, sekarang malah sudah ke Jakarta, isunya sudah pindah ke Jakarta, besok lusa mungkin ke Bandung ke mana, nan mereka lakukan apa? Menikmati kenaikan selisih kurs ya kan, sekarang jika nggak salah (SGD 1) sudah Rp 14 ribuan ya, sudah mendekati lah, 1 SGD, saya dengar gitu," cecarnya.

"Nah jika itu terjadi sekarang pertanyaannya, itu kan menggembirakan sebetulnya Ibu Menteri, menggembirakan, lantaran pedagang pedagang kita itu peralatan kita laku, banyak pula habis, orang beli shopping banyak, tetapi pada sisi lain, ini belum tentu menggembirakan untuk tatanan ekonomi kita secara fundamental, kan berfaedah kita di mana posisinya. Apa kita senang mereka datang untuk wisata dan belanja, alias kita mempertahankan ini agar fondasi ekonomi kita makin kuat, jika kita mau berdiri di tengah gimana posisi Indonesia di situ? Gimana langkah atasinya itu? Karena pasti ada positif negatif Indonesia berada pada posisi itu," lanjut dia,

Kemudian, Waketum PAN ini juga menyoroti Menpar nan beberapa saat lampau kerap berjamu ke daerah-daerah. Ia bertanya apakah kunjungan itu bisa meningkatkan pendapatan.

"Tapi itu bagus saja itu kunjungan sebetulnya, kami senang, Ibu ke Sumbar pake baju-baju ini segala macem, saya nggak tahu kok postingan ibu itu langsung masuk aja ke HP saya, padahal saya nggak cari-cari, heran saya itu, nggak jadi saya juga heran kok ada aja, masuk, pindah ke kota mana, ada, sebetulnya kita senang. Tapi apa itu esensial untuk tingkatkan penghasilan negara?" tutur Saleh.

"Kalau anggaran aktivitas kegiatan lain di kementerian lain, katakanlah pendidikan Bu, pendidikan itu habiskan anggaran, bangun sekolah, bener nggak? Beli buku, laptop, komputer, apa lagi tuh, bangku dan seterusnya. Kesehatan, habiskan duit, apapun aktivitas di kementerian lain rata-rata habiskan uang. Nah di Pariwisata ini lenyap duit tapi saat nan sama potensi kembalikan duit itu untuk kita ada," lanjut dia.

Selanjutnya, kritik juga datang dari personil Komisi VII DPR Putra Nababan. Ia menyinggung Menpar nan hendak meninggalkan rapat lantaran ada urusan lain.

"Ibu izin saya tertarik nan disampaikan Pak Ketua, rasanya memang perih tidak disapa oleh Ibu Menteri, tapi lantaran Pak Ketua punya empati, lampau apakah layak jika kita lakukan pendalaman tidak ada menterinya? Ini saya tanya, kita hormati bagian eksekutif, iya mau konsolidasi tapi kita bagian legislatif, punya kewenangan konstitusional nan sama ketika bertanya dengan mitra alias mendalami, minta kebijakan ketua dalam perihal ini, lantaran pendalaman kita juga agak dalam," tutur dia.

Respons Menpar

Menpar Widiyanti Putri Wardhana kemudian merespons sejumlah kritik nan disampaikan ketua hingga personil Komisi VII DPR. Ia mengaku telah mencatat dan menyerap semua masukan dari Komisi VII DPR.

"Bapak Ibu ketua saya terima kasih atas semua masukan dan dukungannya, saya telah catat semua poin nan ada, saya percaya ibu wamen kelak dapat menjawab, dan kami tentu bakal menjawab juga di rapat berikutnya nan direncanakan tanggal 17 Juni untuk telaah anggaran tahun 2027, tapi juga bisa sambung kembali pertanyaan-pertanyaan dari bapak ibu sekalian," ujar Widiyanti.

Ia pun memohon izin untuk meninggalkan rapat lantaran ada perihal krusial lain nan kudu didatangi. "Saya bakal catat, dan telah kami serap, dan kami minta izin bapak ibu sekalian untuk meninggalkan ruangan, terima kasih," imbuhnya. (maa/dwr)

Jakarta -

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAI, Bobby Rasyidin buka-bukaan soal akibat pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Bobby tak menampik tekanan terhadap rupiah turut mepengaruhi operasional perusahaan.

Ia menjelaskan, banyak sparepart KAI tetap diimpor dari luar negeri nan pembeliannya menggunakan dolar AS. Selain itu, bahan bakar minyak (BBM) nan digunakan KAI tidak semuanya disubsidi.

"Operasinal KAI tentunya berpengaruh lah, kan ada sparepart. Sparepart tetap kita beli dari luar, kemudian juga sebagian kita solar bukan subsidi, ada sebagian solar nan diesel nan nilai pasar juga," ujar Bobby saat ditemui di Kompleks DPR RI, Rabu (3/6/2026).

Kenaikan nilai minyak, khususnya jenis diesel memang dikeluhkan kalangan industri. Namun bagi KAI, jelas Bobby, dampaknya tidak terlalu besar.

"Nggak ada, kecil," sebut eks Direktur Utama PT LEN Indusri itu.

Saat dikonfirmasi apakah KAI bakal melakukan pertimbangan terhadap nilai tiket, Bobby hanya menjawab singkat. Ia menegaskan KAI belum ada rencana mengevaluasi nilai tiket kereta api.

"Nggak ada, belum ada," singkat Bobby.

Dolar AS terpantau terus menekan rupiah hingga mendekati level Rp 18.000. Dilansir dari info Bloomberg, pada pukul 14.35 WIB mata duit Paman Sam berada di level Rp 17.960, menguat 120,50 poin alias 0,68%.

(acd/acd)

Pevoli Indonesia, Yolla Yuliana. (Foto: Instagram/yollayuliana1515)

ADA 8 klub top nan pernah dibela pevoli cantik Yolla Yuliana selama dirinya berkarier. Pemain berposisi middle blocker tersebut sampai saat ini tetap aktif bermain dan tetap menjadi jagoan meski sudah berumur 32 tahun.

Atlet bertinggi badan mentereng nan juga mantan penggawa Timnas Indonesia (2013–2023) ini tercatat telah melanglang buana ke beragam klub elite. Namun, klub ahli pertama nan dibela Yolla adalah Bogor Prayoga Unitas pada 2009. Lantas klub mana saja nan pernah merasakan jasa Yolla Yuliana?

Berikut 8 Klub Top nan Pernah Dibela Pevoli Cantik Yolla Yuliana:

1. Bandung BJB Tandamata (2019–2022)

Yolla Yuliana @yollayuliana1515

Menjadi klub nan paling membekas, Yolla memihak tim kebanggaan Jawa Barat ini cukup lama sejak tahun 2019 hingga 2022. Puncaknya, dia sukses mempersembahkan gelar juara Proliga keduanya pada musim 2022.

Terbaru, Yolla kembali memperkuat Bandung BJB Tandamata, nan mengemban misi negara mengawali Indonesia di arena antarklub kasta tertinggi Asia, AVC Women’s Champions League 2026.

Sayangnya, tindakan comeback Yolla berbareng Bandung BJB tak melangkah manis lantaran mereka tersingkir di babak perempatfinal AVC Womens Champions League 2026 usai takluk dari wakil Thailand, Supreme TIP Chonburi – E.Tech.

2. Jakarta Elektrik PLN (2010–2016)

Yolla Yuliana

Setahun setelah debut, Yolla memutuskan hijrah ke Jakarta Elektrik PLN dan mengabdi selama enam tahun. Di klub raksasa inilah dia sukses merasakan manisnya gelar juara Proliga untuk pertama kali pada tahun 2014, sebelum akhirnya sempat tidakhadir di tahun 2017 demi kuliah di STIA Bagasasi Bandung.

3. Jakarta BNI 46 (2017–2019)

Yolla Yuliana

Setelah menyelesaikan studinya, Yolla kembali menggebrak Proliga dengan berasosiasi berbareng Jakarta BNI 46 pada musim 2017-2018. Selama dua tahun berlindung di sana, dia sukses membawa tim ini mengunci posisi ketiga pada Proliga 2018.

Bank Indonesia (BI) mendorong masyarakat untuk membatasi pembelian kurs asing (valas) tanpa underlying hingga mendorong penggunaan mata duit lokal (Local Currency Transaction/LCT) dalam transaksi bilateral.

Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan nan berasal dari dinamika pasar finansial dunia dan domestik.

Mengutip Bloomberg, nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah menguat ke level Rp 17.956,50 per dolar AS pada perdagangan Rabu (3/6) pukul 03.00 EDT alias sekitar pukul 14.00 WIB.

“Mulai 2 Juni 2026, Bank Indonesia telah memberlakukan ketentuan threshold tunai beli valas terhadap rupiah tanpa underlying menjadi USD 25.000 per pelaku per bulan,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Rabu (3/6).

Ramdan menuturkan BI terus mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan nan dimiliki untuk memastikan sistem pasar melangkah dengan baik. Langkah tersebut juga dilakukan untuk menjaga kecukupan likuiditas valas dan mendukung stabilitas pasar keuangan.

Di sisi lain, BI juga terus memperluas penggunaan mata duit lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi lintas negara melalui skema LCT untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS juga memitigasi akibat volatilitas nilai tukar.

“Kerja sama tersebut telah terjalin dengan Tiongkok, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ramdan menilai stabilitas nilai tukar rupiah tidak dapat dijaga oleh bank sentral semata.

“Untuk itu, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, perbankan, bumi usaha, dan pelaku pasar guna memastikan bekerjanya sistem pasar secara baik serta memperkuat ketahanan eksternal perekonomian nasional,” tutupnya.

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bakal meminta para developer kepintaran buatan (AI) terkemuka untuk secara sukarela menyerahkan model AI paling canggih mereka, guna menjalani uji keamanan siber pemerintah sebelum dirilis ke publik.

Kebijakan itu tertuang dalam perpres nan dirilis Gedung Putih pada Selasa (2/6) waktu setempat. Perilisian perpres tersebut dilakukan, di tengah meningkatnya kekhawatiran di AS terhadap keahlian sistem AI generasi terbaru, termasuk model Mythos milik Anthropic.

Trump meneken perpres nan menginstruksikan Kementerian Keuangan, Kemhan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri AS, serta sejumlah lembaga federal lainnya, untuk menjalin kesepakatan dengan developer AI guna menguji keamanan model mereka.

Berdasarkan patokan tersebut, lembaga pemerintah bakal mempunyai waktu hingga 30 hari untuk menguji model AI sebelum teknologi itu dapat dirilis kepada organisasi di luar pemerintah.

Perintah itu juga meminta lembaga-lembaga mengenai memperkuat pertahanan siber di lingkungan pemerintahan federal.

Perubahan Strategi AI Trump

Perpres ini menandai perubahan pendekatan Trump terhadap AI. Sebelumnya Trump mendorong pemerintah federal untuk tidak terlalu mencampuri industri teknologi. Kini Trump mengambil peran nan lebih aktif dalam memantau keahlian dan akibat teknologi tersebut.

Sejak kembali menjabat, Trump kerap menyuarakan pendekatan nan lebih lenggang terhadap izin sektor teknologi. Ia juga berupaya menghalangi sejumlah negara bagian menerapkan patokan AI nan tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah federal.

Namun, kebijakan pengetesan sukarela ini berpotensi memengaruhi industri AI. Proses pengetesan berpotensi memperlambat peluncuran model-model baru alias memaksa perusahaan mengubah sistem mereka untuk memenuhi standar keamanan siber nan ditetapkan pemerintah federal.

Pejabat senior AS nan namanya dirahasiakan mengatakan Anthropic, OpenAI, dan Google telah berbincang dengan pemerintah mengenai rumor keamanan siber saat penyusunan perpres ini.

Presiden Urusan Global Google, Kent Walker, menyebut kebijakan itu sebagai langkah krusial ke depan.

Sementara itu, Anthropic menyatakan siap bekerja sama dengan Gedung Putih dalam implementasinya.

CEO OpenAI Sam Altman juga mendukung kebijakan tersebut.

"Perintah ini sukses menemukan keseimbangan nan tepat. AS kudu memimpin pengembangan AI dengan terus menciptakan model terbaik, memastikan keamanannya, serta menempatkan alat-alat siber di tangan pihak nan dapat dipercaya," ujar Altman seperti dikutip dari Reuters.

Trump sejatinya dijadwalkan menandatangani perpres AI pada 21 Mei lalu. Namun, dia menunda penandatanganan lantaran menilai beberapa aspek patokan tersebut berpotensi melemahkan posisi AS dalam persaingan AI dengan China.

Pemerintah sudah merealisasikan pembayaran gaji ke-13 sebesar lebih dari Rp 24 triliun kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan pada 2 Juni 2026. Dana tersebut telah disalurkan kepada sekitar 5,5 juta penerima nan terdiri dari ASN pusat, personil TNI-Polri, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pegawai nonpegawai negeri, serta pensiunan.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (BKLI) Kementerian Keuangan Deni Surjanto mengungkapkan realisasi pembayaran penghasilan ke-13 untuk ASN di pemerintah pusat mencapai Rp 13,9 triliun. Dana itu telah diterima oleh 2.353.392 pegawai dan personel.

Pembayaran terbesar diberikan kepada PNS nan mencapai Rp 7,56 triliun untuk 902.265 pegawai. Selanjutnya PPPK telah dibayarkan sebesar Rp 1,2 triliun kepada 387.311 pegawai.

Sementara itu, personil Polri sudah menerima pembayaran penghasilan ke-13 sebesar Rp 1,9 triliun nan telah disalurkan kepada 477.433 personel, TNI menerima Rp 3,08 triliun untuk 574.824 personel.

Pemerintah juga telah membayarkan penghasilan ketiga belas kepada pegawai pemerintah nonpegawai negeri (PPNPN) sebesar Rp 132,8 miliar untuk 11.559 pegawai.

Dari sisi pelaksanaan, kebanyakan satuan kerja pemerintah pusat telah menyalurkan kewenangan tersebut kepada pegawainya.

“Secara keseluruhan jumlah satker nan sudah membayarkan penghasilan ke-13 sebanyak 8.838 satker (99,3),” kata Deni kepada kumparan, Rabu (3/6).

Selain kepada aparatur aktif, pemerintah juga terus menyalurkan penghasilan ke-13 bagi pensiunan. Hingga 2 Juni 2026, pembayaran kepada pensiunan telah mencapai Rp 9,73 triliun untuk 3.097.677 orang alias sekitar 79,27 persen dari total penerima.

Rinciannya, PT Taspen telah menyalurkan Rp 8,31 triliun kepada 2.600.927 pensiunan alias setara 76,79 persen dari total penerima nan dikelola perusahaan tersebut. Sementara PT Asabri telah membayarkan Rp 1,42 triliun kepada 496.750 pensiunan alias 97,61 persen dari total penerima.

Di tingkat pemerintah daerah, realisasi pembayaran penghasilan ke-13 tetap relatif rendah dibanding pemerintah pusat. Hingga 2 Juni 2026, penyaluran baru mencapai Rp 414,6 miliar untuk 72.854 pegawai.

“Per tanggal 2 Juni 2026, penghasilan ke-13 bagi Aparatur Negara di Pemda telah direalisasikan sebesar Rp 414,6 miliar untuk 72.854 Pegawai nan telah dilakukan oleh 5 Pemda dari 546 Pemda (0,92 persen),” ungkap Deni.

Jetour T1 i-DM menambah daftar mobil dengan teknologi plug-in hybrid alias PHEV di Indonesia. Pabrikan melegonya dengan banderol Rp 500 jutaan, rinciannya Rp 538 juta untuk 500 pembeli pertama, di luar itu Rp 558 juta.

Mobil baru ini bergaya SUV tulen, boxy petualang nan komplit dengan over fender tebal hingga roof rail untuk menyematkan roof box. Tapi perlu diingat, kemampuannya hanya off road ringan, lantaran tanpa opsi penggerak semua roda seperti Jetour T1.

Di kembali kapnya berdomisili mesin bensin turbo 1.500 cc. Dikawinkan dengan motor listrik dan baterai LFP berkapasitas 18,4 kWh, serta tangki bahan bakar bervolume 70 liter. Ketika semua daya diisi penuh, Jetour T1 i-DM bisa melaju sejauh 1.200 kilometer.

Di tengah tekanan dunia nan belum mereda, langkah Bank Indonesia (BI) dalam memperketat transaksi kurs asing (valas) kembali memasuki babak baru. Setelah sebelumnya menurunkan periode pemisah pembelian valas tanpa arsip dari USD 100.000 menjadi USD 50.000, sekarang BI kembali memperketat dengan menurunkannya menjadi USD 25.000 per pelaku per bulan nan mulai bertindak pada Juni 2026. Kebijakan ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap rupiah tidak lagi dianggap sebagai indikasi sementara, melainkan akibat nan memerlukan respons kebijakan nan lebih tegas dan berlapis.

Secara substansi, kebijakan ini tetap berpijak pada prinsip nan sama, bukan membatasi kepemilikan valas, tetapi memastikan bahwa permintaan terhadap dolar betul-betul berbasis kebutuhan ekonomi riil. Artinya, transaksi di atas periode pemisah tetap diperbolehkan, selama disertai underlying nan jelas seperti kebutuhan impor, pembayaran utang, alias aktivitas investasi. Dengan pendekatan ini, BI berupaya mengurangi distorsi nan selama ini muncul akibat permintaan valas nan didorong oleh ekspektasi semata.

Menariknya, kebijakan ini juga diiringi dengan agenda nan lebih strategis, ialah pendalaman pasar finansial domestik. BI tidak hanya memperketat sisi permintaan valas, tetapi juga memperluas instrumen dan partisipasi pelaku pasar, termasuk melalui pengembangan transaksi CNH (offshore renminbi), ekspansi Local Currency Transaction (LCT), serta peningkatan peran perbankan dalam pasar derivatif valas. Ini menunjukkan bahwa arah kebijakan BI tidak semata-mata defensif, tetapi juga struktural.

Menekan Spekulasi, Menggeser Arah Pasar

Penurunan threshold hingga USD 25.000 merupakan sinyal kuat bahwa BI mau semakin mempersempit ruang spekulasi di pasar valas domestik. Dalam kondisi ketidakpastian global, kecenderungan pelaku ekonomi untuk mengamankan aset dalam corak dolar meningkat tajam. Jika tidak dikendalikan, perilaku ini berpotensi menciptakan tekanan berlebihan terhadap rupiah nan pada akhirnya tidak mencerminkan esensial ekonomi.

Data empiris menunjukkan bahwa kebijakan sebelumnya cukup efektif. Setelah penurunan threshold ke USD50.000 pada April 2026, rata-rata transaksi valas harian tanpa underlying turun dari sekitar USD78 juta menjadi USD62 juta. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian permintaan valas sebelumnya memang didorong oleh motif non-fundamental. Dengan penurunan lebih lanjut ke USD25.000, BI berambisi tren ini terus bersambung dan tekanan terhadap rupiah dapat berkurang secara bertahap.

Dari perspektif teori stabilitas nilai tukar, pendekatan ini mencerminkan strategi dual track, mengendalikan permintaan spekulatif sekaligus memperdalam pasar keuangan. Artinya, BI tidak hanya merespons gejolak jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi nan lebih kuat untuk stabilitas jangka panjang.

Antara Stabilitas Rupiah dan Konsistensi Kebijakan

Pertanyaannya kemudian, apakah kebijakan ini bakal sukses memperkuat rupiah? Jawabannya tidak bisa dilepaskan dari konteks nan lebih luas. Dalam jangka pendek, kebijakan ini jelas mempunyai akibat positif, terutama dalam mengurangi tekanan dari sisi permintaan valas domestik dan meningkatkan transparansi arus devisa.

Namun, tekanan terhadap rupiah tidak sepenuhnya berasal dari dalam negeri. Faktor dunia seperti penguatan dolar AS, bentrok geopolitik, dan dinamika kebijakan suku kembang negara maju tetap menjadi determinan utama. Dalam konteks ini, kebijakan BI lebih berkedudukan sebagai penahan gejolak (shock absorber), bukan penentu arah utama nilai tukar.

Yang menjadi catatan krusial adalah bahwa BI sudah menunjukkan konsistensi dan intensitas kebijakan nan luar biasa. Mulai dari kenaikan suku bunga, intervensi pasar, hingga penguatan izin valas dilakukan secara simultan. Ini menunjukkan bahwa otoritas moneter tidak tinggal diam, apalagi condong proaktif dalam menjaga stabilitas.

Di titik ini, perhatian justru bergeser ke kebijakan fiskal. Stabilitas ekonomi tidak bakal optimal jika kebijakan moneter melangkah sendiri. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan fiskal tidak terlalu garang dalam kondisi dunia nan tetap rapuh. Pengelolaan defisit, prioritas belanja, serta konsistensi program ekonomi menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan pasar.

Selain itu, aspek kepercayaan publik juga tidak bisa diabaikan. Ketika masyarakat dan pelaku upaya mempunyai kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi domestik, dorongan untuk beranjak ke dolar bakal berkurang secara alami. Sebaliknya, jika ekspektasi negatif berkembang, maka tekanan terhadap rupiah bakal tetap tinggi meskipun kebijakan sudah diperketat.

Langkah BI saat ini pada dasarnya menunjukkan satu perihal penting, menjaga nilai tukar bukan hanya soal intervensi, tetapi juga tentang membentuk perilaku pasar. Dengan memperketat transaksi spekulatif sekaligus memperdalam pasar keuangan, BI sedang mencoba menggeser fondasi stabilitas dari nan semula berbasis respons jangka pendek menjadi lebih struktural.

Ke depan, hasil dari kebijakan ini bakal sangat ditentukan oleh konsistensi arah kebijakan secara keseluruhan. Jika moneter, fiskal, dan kepercayaan publik bergerak dalam satu tarikan nan sama, maka upaya menjinakkan dolar ini tidak hanya menjadi respons sesaat, tetapi juga bisa menjadi titik kembali dalam memperkuat posisi rupiah di tengah dinamika global.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung langkah Kejaksaan Agung nan menggeledah instansi Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta, Rabu (3/6). Menurutnya, pengusutan dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) krusial dilakukan agar program prioritas tersebut tidak disalahgunakan.

Sahroni menilai MBG merupakan program nan baik bagi masyarakat. Namun, besarnya anggaran nan dikelola membikin program tersebut rentan terhadap praktik korupsi.

"Kami di Komisi III mendukung penuh langkah kejaksaan menindak tegas andaikan terjadi korupsi di proyek MBG. Karena MBG ini merupakan program nan sangat mulia dari pemerintah, namun lantaran dananya nan begitu besar, saya percaya sangat rawan sekali terjadi korupsi," kata Sahroni, Rabu (3/6).

Ia juga memandang langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian ketua BGN sebagai bagian dari upaya menjaga penyelenggaraan program MBG agar tetap melangkah sesuai tujuan.

"Dan sejauh ini saya lihat langkah Presiden mengganti ketua BGN dan menginstruksikan kejaksaan untuk menggeledah instansi BGN, menunjukkan kesungguhan Presiden Prabowo menjaga MBG melangkah di jalur nan benar," pungkas Sahroni.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menggeledah instansi Badan Gizi Nasional. Penggeledahan diduga mengenai dengan pengusutan kasus tindak pidana.

Pada Selasa (2/6) malam, Prabowo pun mencopot Dadan Hindayana dan Wakil Kepala BGN, ialah Lodewyk Pulung dan Sony Sanjaya.

"Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung betul melakukan geledah di instansi BGN," kata Plh Puspenkum Kejagung, Muhammad Jefri, kepada wartawan, Rabu (3/6).

Pantauan kumparan di instansi BGN, wartawan tidak bisa mendekat masuk lantaran pagar ditutup. Sejumlah pegawai terlihat duduk di depan gedung. Ada sejumlah mobil terparkir di depan lobi gedung.

Pertandingan ini menjadi krusial bagi kedua tim nan sama-sama telah mengamankan tiket ke putaran final Piala Dunia. Belanda, nan tergabung di Grup F berbareng Jepang, Swedia, dan Tunisia, bakal memulai kampanye mereka melawan Jepang pada 15 Juni mendatang. Sementara itu, Aljazair berada di Grup J nan cukup berat berbareng sang juara memperkuat Argentina, Yordania, dan Austria.

Misi Menjaga Keangkeran De Kuip

Belanda datang dengan modal kepercayaan diri tinggi. Oranje tercatat belum terkalahkan dalam 10 pertandingan terakhir. Ronald Koeman diprediksi bakal menggunakan laga ini untuk mematangkan strategi sekaligus memberikan kesempatan terakhir bagi para pemain pelapis untuk menembus starting XI utama.

Rekor Belanda di De Kuip sangat impresif; mereka hanya kalah dua kali di stadion ini sejak 1990. Dukungan penuh publik Rotterdam diharapkan bisa menjaga momentum positif sebelum mereka menghadapi tantangan sesungguhnya di fase grup Piala Dunia.

Aljazair Siap Beri Kejutan

Di sisi lain, Aljazair nan sekarang ditangani Vladimir Petkovic, tidak bisa dipandang sebelah mata. Tim berjuluk The Fennec Foxes ini tampil dominan di kualifikasi area CAF dengan hanya menelan satu kekalahan dari 10 laga. Lini pertahanan mereka juga sedang solid, mencatatkan lima clean sheet dari tujuh pertandingan terakhir.

Kapten veteran Riyad Mahrez tetap menjadi tumpuan utama untuk membongkar pertahanan Belanda nan dipimpin Virgil van Dijk. Bagi Aljazair, laga ini adalah simulasi sempurna sebelum mereka menantang Argentina di Kansas City pada 17 Juni.

Kondisi Skuad dan Kabar Tim

Belanda: Ronald Koeman memastikan Memphis Depay dan Jurrien Timber masuk dalam skuad 26 pemain meski sempat mengalami masalah kebugaran. Crysencio Summerville mendapatkan panggilan pertamanya, sementara Marten de Roon datang menggantikan Jerdy Schouten nan cedera ACL. Namun, Belanda kudu tampil tanpa Stefan de Vrij, Matthijs de Ligt, dan Xavi Simons nan tetap dibekap cedera.

Aljazair: Ismael Bennacer secara mengejutkan tidakhadir dari skuad, namun Nabil Bentaleb kembali dipanggil. Penyerang Marseille, Amine Gouiri, nan tampil tajam saat melawan Guatemala, diprediksi bakal memimpin lini depan. Di bawah mistar, Luca Zidane tetap dibawa meski sempat mengalami cedera wajah di La Liga.

Analisis Pertandingan

Aljazair mempunyai reputasi sering mencetak gol lebih dulu dan memenangkan tujuh dari sepuluh laga terakhir mereka. Namun, kualitas musuh nan dihadapi Belanda kali ini berada di level nan berbeda. Dengan kedalaman skuad nan dimiliki Koeman dan aspek tuan rumah, Belanda diunggulkan untuk memetik kemenangan tipis guna meningkatkan moral tim sebelum terbang ke Amerika Serikat.

Prediksi Media Indonesia: Belanda 2-1 Aljazair

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kepintaran buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi kebenaran oleh redaksi.

Bupati Majalengka Eman Suherman menyaksikan penandatanganan penyerahan biaya hibah untuk partai politik.(MI/NURUL HIDAYAH)

PEMERINTAH Kabupaten Majalengka menyalurkan support finansial berupa dana hibah kepada delapan partai politik nan memperoleh bangku di DPRD Kabupaten Majalengka.

Pemkab Majalengka menyalurkan biaya hibah dengan nilai total Rp3.677.280.000. Bantuan biaya hibah diberikan kepada delapan partai politik nan memperoleh bangku di DPRD Kabupaten Majalengka hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Majalengka, Iding Solehudin, menjelaskan bahwa pemberian support finansial kepada partai politik mempunyai landasan norma nan jelas, mulai dari tingkat undang-undang hingga peraturan pelaksana di daerah.

“Pemberian hibah alias support finansial kepada partai politik merupakan petunjuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Secara teknis di tingkat daerah, pelaksanaannya dipayungi melalui Keputusan Bupati Majalengka Nomor 100.3.3.2/Kep.1266-Bakesbangpol/2025 tentang perubahan atas keputusan bupati sebelumnya mengenai support finansial partai politik,” jelasnya.

Melalui support finansial tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal dan akuntabel, terutama untuk aktivitas pendidikan politik bagi masyarakat serta operasional sekretariat partai politik.

Besaran support finansial untuk partai politik ditetapkan sebesar Rp5.000 per bunyi sah hasil Pemilu 2024. PDI Perjuangan menjadi partai nan mendapatkan biaya hibah terbesar ialah senilai Rp1.114.625.000 lantaran pada Pemilu 2024 sukses meraih 222.925 bunyi sah.

Selanjutnya partai nan mendapatkan biaya hibah yaitu  PKS sebesar Rp573.815.000 dengan 114.763 suara, Partai Golkar sebesar Rp492.495.000 dengan 98.499 bunyi dan Partai Gerindra sebesar Rp416.330.000 dengan 83.226 suara.

Ada pula PKB sebesar Rp382.975.000 dengan 76.595 suara, PAN sebesar Rp291.600.000 dengan 58.320 suara,  PPP sebesar Rp269.415.000 dengan 53.883 suara, dan Partai Demokrat sebesar Rp136.025.000  dengan 27.205 suara.

Digunakan secara transparan

Bupati Majalengka Eman Suherman, menjelaskan bahwa partai politik mempunyai peran strategis sebagai pilar utama kerakyatan nan menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah.

“Partai politik merupakan pilar utama dalam panggung kerakyatan kita. Oleh lantaran itu, Pemerintah Kabupaten Majalengka berkomitmen penuh untuk mendukung penguatan kegunaan partai politik melalui pengalokasian support finansial partai politik,” tegasnya.

Dia berambisi support tersebut dapat digunakan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran guna meningkatkan kualitas pendidikan politik masyarakat serta memperkuat sistem kerakyatan nan sehat di Kabupaten Majalengka.

Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Majalengka, Rona Firmansah, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka atas penyaluran support finansial partai politik nan dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka nan terus memberikan perhatian terhadap penguatan kelembagaan partai politik. Bantuan ini bakal kami manfaatkan sesuai patokan nan berlaku, terutama untuk aktivitas pendidikan politik masyarakat, peningkatan kapabilitas kader, serta memperkuat komunikasi politik nan konstruktif dengan masyarakat,” tandasnya.