Kendaraan melintas di dekat area revitalisasi trotoar di area Gatot Subroto, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mencabut sementara pembatas antara jalur Transjakarta dengan lajur umum di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Ini dilakukan untuk mengurangi kemacetan nan terjadi imbas adanya proyek revitalisasi jalan dan trotoar.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pencabutan pembatas jalan ini dilakukan secara berjenjang mengikuti tahapan pekerjaan di lapangan. Pembatas jalan nantinya bakal dikembalikan seperti semula setelah seluruh pekerjaan selesai.

Ilustrasi(Antara)

GUBERNUR Kalimantan Selatan, Muhidin, menerbitkan surat info mengenai penyesuaian jam kerja dari jam 08.00 Wita mundur menjadi jam 09.00 Wita akibat kabut asap. Kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di Kalsel belum tertanggulangi.

Penyesuaian jam kerja ini bertindak sejak 27 Agustus 2026 hingga pemisah waktu nan tidak ditentukan. Kebijakan ini dibuat menyusul kondisi kualitas udara di sejumlah wilayah Kalsel nan semakin jelek pada level tidak sehat hingga kategori berbahaya. 

Jam kerja pegawai baik ASN maupun PJLP mundur dari jam 08.00 Wita menjadi 09.00 Wita. Gubernur Kalsel, Muhidin didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nuryadi, pada aktivitas pemberian penghargaan Satya Lencana 10, 20 dan 30 tahun kepada 985 pegawai, Senin (31/8) meminta agar pegawai dapat tetap meningkatkan kinerja, meski di tengah kondisi musibah karhutla dan kabut asap saat ini.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, Diauddin, mengatakan pihaknya menyiapkan akomodasi rumah oksigen sebagai salah satu langkah antisipasi akibat kabut asap terhadap kesehatan masyarakat. Fasilitas tersebut berupa posko nan menyediakan oksigen konsentrat bagi masyarakat nan membutuhkan.

Rumah oksigen dioperasikan di area Simpang Bundaran Bandara Lama Banjarbaru. Lokasi itu dipilih lantaran menjadi salah satu jalur nan cukup banyak dilalui masyarakat, sementara kondisi kabut asap pada pagi hari kerap terasa lebih pekat.

Kasus ISPA

Hingga sekarang tercatat jumlah serangan penyakit ISPA dan pnemonia terus meningkat dan sudah mencapai 46 ribu kasus. Kasus terbanyak terjadi di Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. 

Pantauan Media Indonesia, kabut asap tebal akibat karhutla tetap menyelimuti sejumlah wilayah Kalsel, terutama area sekitar Bandara Syamsudin Noor. Senin (31/8) kabut asap kembali menyebabkan gangguan agenda penerbangan pagi hari. 

Sedangkan Gubernur Kalsel, Muhidin berbareng SKPD mengenai dan Forkopimda terus melakukan pemantauan upaya percepatan penanganan karhutla di lapangan. (DY/E-4)

Gunung Sinabunga, Sumatra Utara.(Antara)

BADAN Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut erupsi Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatra Utara, pada Senin siang merupakan erupsi awal sehingga tetap terdapat kemungkinan terjadi letusan nan lebih besar.

"Erupsi ini merupakan sebagai erupsi awal dan tidak menutup kemungkinan terjadinya erupsi nan lebih besar," kata Kepala Badan Geologi Lana Saria di Jakarta, Senin (31/8).

Dia memastikan perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Sinabung bakal terus dipantau dan tingkat aktivitas dievaluasi secara berkala maupun sewaktu-waktu andaikan terjadi perubahan signifikan untuk dapat menjadi dasar tindakan kesiapsiagaan di lapangan.

Gunung Sinabung sebelumnya dideteksi tim vulkanologi Badan Geologi mengalami erupsi pada 31 Agustus 2026, pukul 10.17 WIB dengan kolom erupsi mencapai sekitar 3.500 meter di atas puncak alias sekitar 5.960 meter di atas permukaan laut.

Kolom abu berwarna hitam dengan intensitas tebal teramati condong ke arah timur dan tenggara. Erupsi tersebut terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 120 milimeter.

Namun, peningkatan aktivitas vulkanik telah terdeteksi sebelum erupsi terjadi. Badan Geologi mencatat 85 kali gempa vulkanik, satu kali gempa embusan, dan satu kali tremor harmonik nan terekam sebelum erupsi pada pukul 10.17 WIB.

Berdasarkan hasil pemantauan visual dan instrumental tersebut, Badan Geologi meningkatkan tingkat aktivitas Gunung Sinabung dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga) mulai 31 Agustus 2026, pukul 12.30 WIB. Gunung Sinabung sebelumnya berada pada Level II sejak 17 Mei 2023.

Pada tingkat aktivitas Level III (Siaga), masyarakat dan visitor alias visitor diminta tidak melakukan aktivitas di desa-desa nan telah direlokasi serta dalam radius tiga kilometer dari puncak Gunung Sinabung dan radius sektoral enam kilometer ke arah selatan-tenggara. Masyarakat nan bermukim di sekitar sungai nan aliran airnya berhulu di Gunung Sinabung juga diminta mewaspadai potensi ancaman lahar.

Pemantauan selama 1-30 Agustus 2026 menunjukkan Gunung Sinabung mengeluarkan asap kawah utama berwarna putih dan kelabu dengan intensitas tipis hingga tebal dan ketinggian sekitar 50-1.000 meter dari puncak. Selain itu, vegetasi di lereng bagian timur teramati menguning dan mengering.

Badan Geologi meminta masyarakat tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, dan mengikuti pengarahan BPBD Provinsi Sumatra Utara serta BPBD Kabupaten Karo. Pemerintah wilayah juga diminta terus berkoordinasi dengan Pos Pengamatan Gunungapi Sinabung di Desa Ndokum Siroga, sedangkan info perkembangan aktivitas gunung api dapat diakses melalui aplikasi serta kanal resmi PVMBG Badan Geologi. (Ant/P-3)

Batara Maju Simatupang, Dosen Tetap MM Indonesia Banking School dan Assoc Prof Kepakaran Perbankan.(Dok. Pribadi)

RAPBN 2027 membawa sasaran sekaligus tantangan pertumbuhan ekonomi 6%. Persoalannya bukan semata apakah 6% dapat dicapai, melainkan dengan mesin pertumbuhan seperti apa nomor tersebut dicapai. Karena pertumbuhan 6% tidak cukup hanya dicapai melalui akselerasi, namun juga memerlukan transformasi.

Selama beberapa tahun, ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5% nan memberikan fondasi stabilitas relatif baik. Kita terlalu lama berkutat pada laju pertumbuhan ini, apalagi produktivitas belum juga meningkat, industrialisasi belum cukup dalam, investasi belum optimal mengalir ke sektor produktif, dan nilai tambah sumber daya alam semestinya tetap dapat melompat.

Oleh lantaran itu, sasaran 6% jangan diartikulasikan sebagai nomor 5% nan sekedar dinaikkan, tetapi kudu menjadi pertanda, bahwa mesin pertumbuhan Indonesia sedang dibangun kembali.

Dari Stabilitas Menuju Akselerasi

Pemerintah mencatat pertumbuhan semester I 2026 sebesar 5,45%, inflasi 2,88%, pendapatan negara tumbuh 21,3%, shopping 18,2%, dan defisit APBN hingga Juli sebesar 0,91 % terhadap PDB. Tampak fondasi makroekonomi Indonesia relatif terjaga dan ini modal penting, walaupun capaian stabilitas bukanlah garis akhir perjuangan.

Dalam Jebakan 5%, saya mengingatkan bahwa pertumbuhan di kisaran 5% memang cukup untuk menjaga ekonomi tetap bergerak dan stabil, tetapi belum tentu memadai untuk mendorong lompatan struktural. Karena itu, sasaran 6% kudu dibaca bukan sekadar sebagai kenaikan nomor pertumbuhan, melainkan upaya mengubah kualitas pertumbuhan. Pemerintah mulai mengarah pada aktivitas ekonomi berbobot tambah tinggi melalui hilirisasi dan industrialisasi, sekaligus memperkuat UMKM, perlindungan sosial, serta support bagi petani, nelayan, pembimbing dan tenaga kerja rentan. Tantangannya jelas: tumbuh lebih cepat, tetapi tetap menjaga fondasi stabilitas nan telah dibangun.

APBN: Dari Belanja Menuju Kapasitas

Untuk mencapai pertumbuhan 6%, Indonesia memerlukan investasi nan bukan hanya lebih besar, tetapi juga lebih produktif. RAPBN 2027 menetapkan pendapatan negara Rp3.426 triliun, shopping Rp4.097,2 triliun dan pembiayaan Rp671,2 triliun, dengan tiga prinsip utama: optimasi pendapatan, shopping nan efisien dan produktif, serta pembiayaan nan inovatif, prudent dan berkelanjutan. Di sinilah APBN perlu memainkan peran lebih strategis, bukan sekadar membiayai aktivitas pemerintah.

Dalam tulisan Bantalan Besar, Ilusi Besar, saya mengingatkan ruang fiskal (fiscal space) adalah bantalan, bukan mesin pertumbuhan. Bantalan memberi ruang untuk menghadapi guncangan, tetapi setelah itu ruang tersebut kudu dikonversi menjadi kapabilitas ekonomi. Karena itu, pertanyaan terhadap RAPBN 2027 bukan semata apakah defisit 2,40% tetap aman, melainkan apa nan dibangun dari defisit tersebut.

Jika dialokasikan untuk prasarana produktif, pendidikan, kesehatan, energi, industrialisasi dan aktivitas nan memperbesar kapabilitas produksi, defisit dapat menjadi investasi bagi pertumbuhan masa depan. Sebaliknya, shopping nan hanya mendorong permintaan tanpa memperkuat sisi produksi bakal kehilangan daya sorong ketika stimulus berakhir. Karena itu, ukuran keberhasilan fiskal seyogianya bergeser dari seberapa besar anggaran terserap, menuju seberapa besar produktivitas nan dihasilkan.

Hilirisasi Harus Menjadi Industrialisasi

Target 6% tidak mungkin hanya bertumpu pada konsumsi domestik. Indonesia memerlukan kapabilitas produksi baru nan bisa menciptakan nilai tambah dan memperkuat daya saing. Hilirisasi menjadi salah satu jalannya. Namun, hilirisasi tidak boleh berakhir pada pertanyaan apakah komoditas mentah telah diolah di dalam negeri. nan lebih krusial adalah apakah pengolahan tersebut bisa melahirkan industri dengan penguasaan teknologi, rantai pasok kuat, akses pasar, dan keahlian ekspor.

Dalam tulisan Bantalan Besar, Hilirisasi Besar, dan Orkestrasi, saya mengingatkan hilirisasi memerlukan lebih dari sekadar proyek investasi. Ia memerlukan modal, energi, infrastruktur, teknologi, pasar dan koordinasi kebijakan nan melangkah dalam satu arah.

Pidato Presiden memperlihatkan salah satu langkah kelembagaan nan menarik, ialah rencana pengoperasian Bursa Mineral dan Komoditas Strategis mulai 1 Januari 2027 nan diarahkan untuk membangun Indonesia Reference Price bagi komoditas ekspor utama. Langkah ini krusial lantaran hilirisasi pada akhirnya bukan hanya soal apa nan kita produksi, tetapi juga siapa menentukan nilai dan menangkap nilai tambah.

Indonesia tidak cukup menjadi eksportir komoditas nan sekadar lebih banyak diproses di dalam negeri. Kita perlu bergerak lebih jauh: dari mineral menjadi material, dari material menjadi komponen, dari komponen menjadi produk, dan dari produk menuju teknologi serta merek. Di situlah hilirisasi menemukan maknanya nan lebih besar: bukan sekadar mengolah komoditas, tetapi membangun industrialisasi.

Energi Sebagai Fondasi Daya Saing

Tidak ada industrialisasi tanpa daya kompetitif. Dalam Inflasi Struktural dan Biaya Peradaban, saya mengingatkan transisi daya menuntut investasi besar di awal, sementara faedah ekonominya baru dirasakan dalam jangka panjang.

Pidato Presiden menawarkan pembangunan 100 GW daya surya dan penghentian 13 GW pembangkit diesel, dengan potensi penghematan biaya produksi listrik sekitar Rp73,9 triliun per tahun. Jika agenda ini dapat diwujudkan, manfaatnya tidak berakhir pada pengurangan emisi. Energi nan lebih murah dapat menekan biaya produksi, mengurangi ketergantungan pada BBM impor, meningkatkan daya saing industri, sekaligus memperkuat neraca eksternal.

Karena itu, transisi daya perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi industrialisasi dan daya saing nasional, bukan semata agenda lingkungan. Dalam ekonomi dunia nan semakin kompetitif, kesiapan daya murah, stabil dan berkepanjangan dapat menjadi salah satu sumber kelebihan produktivitas. Pada akhirnya, daya bukan hanya soal gimana listrik tetap menyala, tetapi gimana industri dapat tumbuh dengan biaya nan semakin efisien.

Mengubah Aset Menjadi Modal Produktif

Indonesia mempunyai aset negara dalam jumlah besar. Persoalannya bukan semata siapa nan memiliki, tetapi seberapa produktif aset tersebut digunakan. RAPBN 2027 mengarahkan optimasi aset BUMN melalui kerja sama dengan swasta secara terbuka, kompetitif dan akuntabel, dengan tetap menjaga kepemilikan strategis negara. Arah ini penting, tentu dengan tata kelola nan kuat.

Aset nan menganggur mempunyai biaya kesempatan lantaran tidak menghasilkan arus kas, produktivitas maupun investasi. Oleh karenanya, optimasi aset perlu menjadi bagian dari capital formation, di mana aset menjadi investasi, investasi menjadi produksi, produksi menciptakan nilai tambah, dan nilai tambah memperkuat penerimaan serta investasi berikutnya. Siklus inilah nan perlu dibangun dan dijaga agar kekayaan negara tidak berakhir sebagai aset, tetapi terus menjadi modal produktif bagi perekonomian.

Memperdalam Pembiayaan Pembangunan

Mesin pertumbuhan tidak bakal bekerja tanpa pembiayaan jangka panjang. Indonesia Financial Center nan diarahkan menjadi pusat keuangan, investasi, fintech, arbitrase dan penyelesaian sengketa komersial dapat menjadi bagian krusial dari agenda tersebut. Demikian pula Danantara Development Management Fund (DDMF) nan disiapkan untuk membiayai proyek strategis jangka panjang, termasuk mobil nasional, motor nasional dan Giant Sea Wall.

Jika instrumen tersebut terhubung secara sehat dengan APBN, perbankan, pasar modal dan investasi swasta, Indonesia berkesempatan membangun ekosistem pembiayaan pembangunan nan lebih dalam.

Di sinilah konsep Negara Orkestrasi menjadi relevan. Negara tidak perlu membiayai semuanya. APBN dapat menjadi catalytic capital. Danantara menjadi development capital. BUMN mengelola aset strategis. Perbankan menjalankan kegunaan intermediasi. Pasar modal menyediakan pembiayaan jangka panjang. Swasta membawa modal, teknologi, dan inovasi. Tugas negara memastikan semua bergerak menuju tujuan sama.

Manusia Tetap Menjadi Modal Utama

Pembangunan seringkali terlalu mudah mengukur modal melalui investasi pada jalan, pelabuhan, pembangkit dan pabrik. Semua penting. Tetapi pada akhirnya, manusia nan mengoperasikan semuanya. Karena itu, pembaharuan 10.000 Puskesmas, pembangunan 441 RSUD dan perbaikan sekolah tidak semata program sosial. Jika dirancang dan dilaksanakan dengan baik, semuanya merupakan investasi human capital.

Ekonomi nan mau tumbuh 6% memerlukan tenaga kerja nan lebih sehat, terampil dan produktif. Sebuah negara dapat mempunyai mesin nan canggih. Tetapi tanpa manusia nan bisa mengoperasikannya, mesin tersebut hanya menjadi barang mahal.

Pertumbuhan Dalam Dunia nan Semakin Geoekonomis

Dunia juga berubah. Perang dagang, bentrok geopolitik, volatilitas daya dan fragmentasi rantai pasok membikin pertumbuhan tidak lagi dapat dipisahkan dari ketahanan ekonomi.

Dalam tulisan Seni Moneter di Kancah Perang Geoekonomi, saya mengingatkan bahwa guncangan dunia dapat masuk melalui nilai minyak, nilai tukar, perdagangan, arus modal, dan sistem keuangan. Oleh karenanya, pertumbuhan 6% tidak boleh terlalu berjuntai pada kondisi eksternal.

Pangan kudu kuat, daya kudu tersedia, industri perlu mempunyai rantai pasok domestik. Sistem finansial kudu semakin dalam, pasar domestik kudu produktif, dan ekspor kudu semakin beragam.

Keragaman diperoleh dari delapan klaster prioritas nasional, ialah pangan, daya dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan. Dengan demikian, pertumbuhan dan ketahanan ekonomi semakin tajam dari kedua sisi supply dan demand.

6% Jangan Menjadi Jebakan Baru

Setelah diskursus mengenai jebakan 5%, tentu sasaran 6% patut diapresiasi. Tetapi jangan sampai kita kemudian tiba kembali pada jebakan 6%. Kita paham, bahwa nomor pertumbuhan penting. Namun kualitas pertumbuhan jauh lebih penting.

Dalam tulisan Demonstrasi, Defisit, dan Delusi Pertumbuhan, saya mengingatkan bahwa pertumbuhan kudu dibaca berbareng produktivitas, pekerjaan, daya beli dan keberlanjutan fiskal. Karena itu, 6% kudu diuji melalui sejumlah pertanyaan: Apakah produktivitas tenaga kerja meningkat? Apakah manufaktur tumbuh lebih cepat? Apakah ekspor berbobot tambah semakin besar? Apakah investasi swasta meningkat? Apakah pekerjaan umum bertambah? Apakah bayaran riil naik? Apakah ketergantungan daya impor menurun? Apakah incremental capital output ratio membaik?

Jika jawabannya ya, maka 6% bukan sekadar pertumbuhan, tetapi transformasi. Jika tidak, kita mungkin hanya mendapatkan ekonomi nan bergerak sedikit lebih sigap dengan mesin nan sama. Ekonomi memang kadang mempunyai selera lawaksendiri: nomor pertumbuhan dapat meningkat, sementara sebagian masyarakat tetap bertanya di mana pertumbuhan itu terasa.

Negara Orkestrasi

Pada akhirnya, seluruh agenda tersebut memerlukan orkestrasi. Gagasan ini berulang dalam tulisan-tulisan saya sepanjang 2026 lantaran Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan instrumen: APBN, BUMN, perbankan, pasar modal, sumber daya alam, pasar domestik, Danantara, swasta dan penanammodal global.

Persoalannya gimana seluruhnya bergerak dalam satu arah. Negara tidak kudu menjadi pemain utama di setiap sektor, tetapi kudu bisa menjadi dirijen nan memastikan seluruh pemain memahami partitur nan sama. APBN memberi arah, izin menciptakan kepastian, perbankan dan pasar modal menyediakan pembiayaan, BUMN mengelola aset strategis, swasta membawa inovasi, sementara hilirisasi, energi, pendidikan dan kesehatan memperkuat kapabilitas ekonomi. Jika semuanya menyatu, 6% bukan lagi sekadar target, melainkan hasil dari mesin pertumbuhan baru.

Oleh lantaran itu, makna krusial pidato Presiden 14 Agustus 2026 bukan semata pada sasaran pertumbuhan lebih tinggi, tetapi pada mulai terbentuknya arsitektur untuk mencapainya: APBN lebih produktif, hilirisasi menuju industrialisasi, daya menuju efisiensi dan kemandirian, aset negara menuju produktivitas, pasar finansial nan semakin dalam, serta investasi pada manusia. Semuanya bermuara pada satu kata: kapabilitas nasional. Perjalanan menuju 6% bukan sekadar meningkatkan pertumbuhan dari 5% menjadi 6%, tetapi membangun ekonomi lebih produktif, berbasis nilai tambah, efisien, inklusif dan tahan terhadap guncangan. 

Pertanyaan akhirnya bukan sekadar bisakah Indonesia tumbuh 6%, melainkan bisakah kita membangun mesin pertumbuhan nan membikin 6% berkelanjutan? Jika mampu, 6% menjadi titik awal perjalanan dari stabilitas menuju produktivitas, dari produktivitas menuju daya saing, dan dari daya saing menuju kemakmuran. (H-3)

Jakarta, CNBC Indonesia- Komika Marshel Widianto turut meramaikan gelaran Lampung Financial Festival 2026 nan bakal digelar pada Sabtu dan Minggu, 5 dan 6 September 2026. Ia bakal menghibur sekaligus membagikan pengalamannya seputar keuangan.

Sebelumnya Marshel juga meramaikan pagelaran nan sukses diselenggarakan di Surabaya. Menariknya, dalam kesempatan ini Marshel bakal membagikan bingkisan bagi para peserta. Sebanyak dua peserta bisa mendapatkan support berupa biaya kos dari Marshel.

Hadiah diberikan pada peserta nan mengaku menunggak sewa indekos. Di mana masing-masing peserta nan merupakan mahasiswa tersebut menunggak sewa kos selama empat bulan dan dua bulan.

Selain itu, Lampung Financial Festival juga turut menghadirkan Chairul Tanjung dalam sesi Educational Class berbareng Bank Mega "Dari Uang Pertama hingga Financial Freedom". Sesi ini berjalan pada Sabtu, 5 September, pukul 17.00-18.00 WIB di Novotel Lampung.

Untuk diketahui pagelaran digelar oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berbareng CNBC Indonesia di kota Lampung setelah sebelumnya sukses digelar di tiga kota, ialah Surabaya, Medan, dan Yogyakarta.

Festival ini mempertemukan para pemangku kepentingan di sektor keuangan. Mulai dari kreator kebijakan, regulator, pelaku industri keuangan, akademisi, hingga masyarakat luas untuk berdiskusi, berbagi perspektif, serta mendorong peningkatan literasi finansial di Indonesia.

Acara ini menjadi corak komitmen LPS dalam memberikan edukasi dan literasi finansial kepada masyarakat secara lebih luas dan mendalam. Apalagi LPS sebagai personil Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), berbareng personil KSSK lain, ialah Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan mempunyai petunjuk dan tanggung jawab untuk meningkatkan literasi dan inklusi finansial masyarakat.

Adapun Lampung Financial Festival 2026 bakal diisi sejumlah aktivitas menarik, seperti business talks dan educational class untuk membujuk lebih banyak lagi orang memahami finansial dan bisnis. Daftar sekarang juga Lampung Financial Festival pada 5-6 September 2026 di sini gratis.

Jadi, jangan sampai ketinggalan untuk menghadiri Financial Festival 2026 di Lampung.

(dpu/dpu) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Setelah penugasan panjang di Timur Tengah, sebuah kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) bakal berlabuh di kota resor Pattaya, Thailand. Kapal perang berjulukan USS Abraham Lincoln tersebut bakal datang Rabu dengan dua kapal Angkatan Laut pendamping, dan berlabuh di Laem Chabang.

Kedatangan ini sebenarnya memunculkan angan bakal adanya dorongan ekonomi ke Thailand. Namun ini juga membikin kontroversi mengenai wisata seks, nan tengah menghadapi sejumlah langkah tegas otoritas.

Menurut pejabat Thailand, kunjungan ini bermaksud memberikan kesempatan bagi nyaris 5.000 pelaut dan marinir AS untuk beristirahat, termasuk memulihkan diri setelah lebih dari 200 hari berada di laut. Tapi, menjelang kehadiran kapal tersebut, polisi mempersiapkan patroli tambahan di sekitar area utama tepi pantai dan distrik intermezo malam Pattaya.

Mengutip Reuters, Senin (31/8/2026), langkah ini menyusul razia akhir pekan lampau nan mengakibatkan penahanan 40 hingga 50 orang atas dugaan keterlibatan dalam prostitusi. Perlu diketahui, Biro Investigasi Federal (FBI) AS, satu dasawarsa lampau menyebut Pattaya sebagai "salah satu lokasi wisata seks terkemuka di dunia".

"Kami berupaya semaksimal mungkin, namun perihal ini sulit," ujar Kepala Polisi Pattaya, Anek Srathongyoo.

Ia menjelaskan bahwa pekerja seks berpotensi menawarkan jasa mereka di tempat umum tanpa sepengetahuan pihak berwenang. Padahal, prostitusi adalah tindakan terlarangan di Thailand.

"Ada akibat terhadap kesehatan dan keselamatan, lantaran masuknya pengguna dalam jumlah besar dapat meningkatkan kemungkinan pemanfaatan seksual dan penyebaran penyakit menular seksual," ujar seorang lektor kepala di Fakultas Humaniora dan Manajemen Pariwisata Universitas Bangkok, Pipatpong Fakfare.

"Dampak komersial secara keseluruhan terhadap Pattaya- nan mempunyai lebih dari 300.000 kamar- sebagian bakal berjuntai pada letak nan dipilih para personel untuk menghabiskan waktu mereka, mengingat sebagian di antaranya mungkin berjalan ke ibu kota Bangkok," tambahnya.

Sebenarnya, Abraham Lincoln bertolak dari pangkalan utamanya di San Diego pada bulan November dan kemudian dialihkan ke Timur Tengah untuk mendukung operasi militer dalam bentrok AS-Israel melawan Iran. Keberadaan kapal induk itu di laut, mencetak rekor modern, terlama berturut-turut, menurut para personil parlemen AS terutama oposisi pemerintah ialah Partai Demokrat.

Penugasan nan berkepanjangan ini juga memicu laporan mengenai masalah kesehatan mental dan kondisi nan memburuk di atas kapal. Dua media nan berfokus pada rumor militer bulan ini melaporkan adanya upaya bunuh diri dan penurunan moral di kapal tersebut.

Pattaya sendiri sebenarnya adalah sebuah desa nelayan nan sebagian telah berubah menjadi pusat wisata berkah kehadiran tentara AS nan mencari intermezo selama Perang Vietnam.

Diyakini, setiap personel militer AS dapat menghabiskan antara 1.000 hingga 3.000 baht (Rp535 ribu-Rp1,61 juta) per hari, tergantung pada lama mereka berada di darat dan apakah mereka menginap.

Izin turun ke darat biasanya dilakukan secara bergilir. Ini berfaedah tidak semua personel bakal turun dari kapal pada waktu nan bersamaan.

"Hal ini diharapkan dapat mendorong perekonomian Pattaya dalam jangka pendek," ujar Wali Kota Pattaya, Poramase Ngampiches.

(sef/sef) [Gambas:Video CNBC]

Program Merdeka Stunting 2026 digelar selama satu bulan penuh dengan menjangkau beragam wilayah Indonesia.

Pelaksanaannya tersebar di Banda Aceh, Deli Serdang, Solok, Pekanbaru, Batam, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkalpinang, Bandar Lampung, Kubu Raya, Banjarmasin, Balikpapan, Tarakan, Palangka Raya, Manado, Gorontalo, Palu, Jayapura, Ternate, Sorong, Jeneponto, Kendari, Ambon, Buleleng, Lombok Barat, Timor Tengah Selatan, Jakarta Pusat, Tangerang, Bandung, Tegal, Sukoharjo, Banyumas, Gunungkidul, Surabaya, dan Malang.

Melalui jangkauan tersebut, Pegadaian dan POGI berupaya membawa akses jasa kesehatan lebih dekat kepada ibu mengandung di beragam daerah.

Tidak hanya pemeriksaan kondisi kehamilan, penerima faedah juga memperoleh edukasi mengenai pemenuhan nutrisi hingga pencegahan stunting.

USG Gratis hingga Konsultasi Dokter Spesialis

Jakarta -

Plt Kapusdatin Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Berton SP Panjaitan, mengatakan Jepang mengirimkan support helikopter ke RI untuk penanganan kebakaran rimba dan lahan (karhutla). Helikopter tersebut dijadwalkan tiba di Tanah Air pada 10 September 2026.

"Terkait dengan kerja sama antara Indonesia dengan Jepang atas support helikopter, tiga helikopter, bakal segera datang. Kami mendapat informasinya tanggal 10 baru bakal tiba di sini dan tentu ini kami menyambut baik, tentu kerja sama ini," kata Berton dalam konvensi pers nan ditayangkan melalui YouTube resmi BNPB, Senin (31/8/2026).

Berton mengatakan sudah ada pembicaraan antara RI dan Jepang menyikapi support perangkat penanganan karhutla itu. Kendati demikian, pihaknya belum bisa menjabarkan peruntukan letak dari pesawat tersebut dan sampai kapan penggunannya berlangsung.

"Dan pembicaraan awal sudah dilakukan tentu. Dan ini bakal tetap kita konsolidasikan hingga akhirnya kelak pesawat tersebut tiba di Indonesia dan beroperasi," kata Berton.

"Berapa lama, di mana, tentu ini kami juga bakal mendapatkan informasi, lebih lanjut ya. Sehingga info nan akuratnya kelak kita update. Untuk saat ini kami belum dapat info lebih jelas," tambahnya.

Berton juga menjabarakan perkembangan titik panas dan titik api di 6 provinsi nan dilanda karhutla. Penambahan titik api terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

"Kita lihat bahwa di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Selatan, jumlah titik panas itu relatif bertambah. Di Kalimantan Barat signifikan bertambahnya. Di Kalimantan Selatan, maupun Kalimantan Tengah, relatif menurun," kata Berton.

Ia mengatakan jumlah titik api di tiga provinsi, ialah Kalbar, Kalteng dan Kalsel relatif meningkat. Jarak pandang, kata dia, kurang dari 1 sampai 2 kilometer.

"Namun demikian jika kita perhatikan info dari titik api, di ke-3 provinsi ini kita temukan adanya kenaikan titik api jarak pandang pun kurang lebih 1 sampai 2 kilometer," ujarnya.

Sementara itu, untuk Provinsi Riau, Sumatera Selatan dan Jambi, titik api relatif menurun. Sedangkan titik panas terjadi peningkatan di Sumatera Selatan sebesar 209 titik api bertambah menjadi 1.013.

"Sedangkan di Riau maupun di Jambi, titik panas berkurang secara signifikan. Jarak pandang pun bervariasi antara 4 sampai 5 kilometer di Riau maupun Sumatera Selatan, sedangkan Jambi sekitar 7 kilometer," kata dia.

(dwr/dhn)

Pasar B2B ICT Asia Pasifik menyimpan kesempatan besar seiring meningkatnya kebutuhan perusahaan terhadap solusi digital nan semakin terintegrasi. Melihat kesempatan tersebut, Telkom Solution mulai memperluas ambisinya dari pasar domestik menuju area regional.

Dalam gelaran Bali Annual Telkom International Conference (BATIC) 2026 di Bali, operating company PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk itu menegaskan langkahnya untuk memperkuat kapabilitas sekaligus membidik upaya enterprise di Asia Pasifik.

Direktur Enterprise & Business Service Telkom, Veranita Yosephine, menegaskan bahwa Telkom Solution tidak hanya membangun kapabilitas solusi digital, namun juga memberikan produktivitas, efisiensi, dan daya saing oleh pelaku upaya di beragam sektor.

“Telkom Solution kami siapkan untuk menjadi B2B ICT champion dari Indonesia ke tingkat Asia Tenggara apalagi Asia Pasifik. Kami tidak lagi hanya berbincang soal konektivitas, tetapi kami mau memastikan kapabilitas nan dimiliki Telkom dapat diterjemahkan menjadi solusi nan memberikan akibat nyata terhadap produktivitas, efisiensi, dan daya saing pelanggan. Pada saat nan sama, kapabilitas ini menjadi fondasi bagi Telkom Solution untuk memperluas perannya di pasar B2B kawasan," ujar Veranita.

Terlebih, pengalaman Telkom Solution nan dimiliki TelkomGroup dalam beragam kapabilitas digital mulai dari konektivitas, cloud dan data center, cybersecurity, AI, hingga solusi digital untuk kebutuhan spesifik beragam industri. Hal ini menjadi modal kuat Telkom Solution dalam membangun prasarana dan kapabilitas digital, terutama di area Asia Pasifik.

Hal ini sejalan dengan respons positif nan didapatkan Telkom Solution di BATIC 2026, seperti dari Business Development 3Tech Corporate Limited China Candice Yuag. Menurutnya kapabilitas solusi nan ditawarkan Telkom Solution dapat memenuhi kebutuhan perusahaan sekaligus membuka kesempatan untuk membangun kerja sama ke tingkat lebih lanjut.

"Sebagai perusahaan penyedia total power solution, saya memandang ada banyak faedah dari Telkom Solution. Kami berambisi dengan kehadiran kami di Bali ini, bisa menjalin kerja sama berkepanjangan untuk market B2B di Asia Pacific," ujar Candice saat mengunjungi booth Telkom Solution di sela penyelenggaraan BATIC 2026, pada Selasa (25/8).

Hal senada juga disampaikan network solutions expert berilmu asal Afrika Selatan, Khangwelo Ramagwede. Kapabilitas solusi digital nan ditawarkan Telkom Solution mempunyai potensi untuk dikembangkan lebih luas, terutama untuk pasar B2B di Afrika Selatan.

"Semoga setelah ini kita bisa menjalin kerja sama lebih jauh lagi. Saya memandang Telkom Solution ini sangat berfaedah untuk dikembangkan hingga pasar Asia Pacific," ujar Khangwelo nan datang dalam gelaran BATIC 2026.

Veranita sebut, pengalaman nan dimiliki Telkom Solution nan telah melayani beragam sektor strategis di sektor keuangan, manufaktur, energi, logistik, kesehatan, hingga pemerintahan menjadi modal krusial dalam membawa kapabilitas ke tingkat regional.

"Kami memandang kesempatan di area bukan hanya dari sisi pasar, tetapi juga dari gimana kapabilitas dan pengalaman nan telah dibangun Telkom di Indonesia dapat memberikan value bagi enterprise di negara lain. Dengan support TelkomGroup dan jejaring kerjasama nan terus kami bangun, Telkom Solution mempunyai fondasi untuk tumbuh sebagai pemain B2B ICT nan semakin relevan di Asia Pasifik,” pungkas Veranita.

Konferensi pers penyitaan dan penitipan peralatan bukti berupa duit tunai senilai Rp 401.653.737.496,69 dari PT CNI digelar di Gedung Bundar Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (31/8/2026).

Uang tersebut menjadi peralatan bukti mengenai perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditas nikel periode 2017 hingga 2020.

Penyitaan duit tunai tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan perkara dugaan korupsi nan berangkaian dengan tata kelola komoditas nikel.

Petugas berupaya memadamkan api di lahan milik Perhutani di Desa Randusari Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan nan terbakar.(Dok BPBD Kuningan)

Kebakaran rimba dan lahan (karhutla) kembali melanda wilayah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran seiring dengan kondisi cuaca nan semakin kering di musim kemarau.

Berdasarkan info dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuningan, laporan kebakaran diterima pada Minggu (30/8) di area Bendungan Kuningan BBWS Cimanuk-Cisanggarung, Desa Randusari, Kecamatan Cibeureum.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Kuningan, Indra Bayu Permana, menjelaskan bahwa titik api muncul di lahan milik Perhutani sekitar pukul 17.10 WIB. Kejadian ini pertama kali diketahui oleh petugas penjaga letak nan memandang kepulan asap membubung tinggi.

“Sebelumnya terlihat kepulan asap oleh penjaga di letak tersebut. Petugas penjaga itu pun menghubungi kami,” ujar Indra pada Senin (31/8).

Menindaklanjuti laporan tersebut, personel BPBD segera dikerahkan ke letak kejadian. Dengan menggunakan waterpump dan peralatan pemadaman lainnya, tim campuran nan terdiri dari personel TNI, Polri, serta abdi negara kecamatan dan desa berjibaku memadamkan api.

Upaya pemadaman membuahkan hasil sekitar pukul 22.00 WIB. Berdasarkan asesmen lapangan, luas lahan Perhutani nan terbakar mencapai sekitar 5 hektare. Area nan terdampak didominasi oleh tegakan pohon bambu dan mahoni.

Rentetan Karhutla di Kuningan

Peristiwa di Kecamatan Cibeureum ini menambah daftar panjang karhutla di Kuningan sepanjang musim tandus 2026. Sebelumnya, kebakaran rimba pertama terjadi pada 23 Juli 2026 di area Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), tepatnya di Blok Cirendang, Desa Padabeunghar, Kecamatan Pasawahan.

Dalam kejadian di TNGC tersebut, api menghanguskan lahan seluas 14,9 hektare sebelum sukses dipadamkan setelah operasi selama lima jam. Pihak Balai TNGC (BTNGC) sekarang terus memperketat pengawasan di zona-zona rawan kebakaran.

Langkah Mitigasi dan Imbauan

Pemerintah wilayah dan lembaga mengenai terus melakukan beragam langkah mitigasi untuk menekan nomor karhutla, di antaranya:

• Patroli rutin di area rawan kebakaran.
• Sosialisasi intensif kepada masyarakat sekitar hutan.
• Pembangunan embung air dan pembuatan sekat bakar (firebreak).
• Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Mitra Masyarakat Polhut (MMP).

Indra Bayu mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas nan memicu api, seperti membakar lahan secara sengaja, membuang puntung rokok sembarangan, alias meninggalkan api unggun tanpa pengawasan di area terbuka.

Diharapkan dengan sinergi seluruh pihak, area konservasi dan rimba produksi di Kuningan tetap terjaga, sehingga program rehabilitasi serta pelestarian ekosistem dapat melangkah berkelanjutan.

Menkeu Purbaya (tengah).(MI/Insi N J)

WAKIL Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dirancang dengan mengutamakan peningkatan mutu anggaran.

Pemerintah menargetkan defisit sebesar 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada RAPBN 2027. Wamenkeu mengatakan pengendalian defisit tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kesehatan fiskal sekaligus meningkatkan mutu APBN.

“Ini adalah nomor nan kami rancang agar dapat meningkatkan kualitas anggaran,” kata Suahasil dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (31/8).

Pendapatan negara pada RAPBN 2027 ditargetkan sebesar Rp3.426 triliun alias tumbuh 6,8% dari proyeksi (outlook) APBN 2026 sebesar Rp3.208,1 triliun. Angka itu juga termasuk penerimaan perpajakan nan ditargetkan mencapai mencapai Rp2.908 triliun, naik 10,5% dari proyeksi APBN 2026 nan diperkirakan mencapai Rp2.631,4 triliun.

“Ini adalah pertumbuhan pajak nan baik untuk standar Indonesia. Dengan pertumbuhan ekonomi 6% dan inflasi 3%, pertumbuhan nominal PDB sekitar 9%, penerimaan pajak diharapkan tumbuh lebih tinggi dari itu,” ujar Wamenkeu.

Sementara itu, shopping negara dalam RAPBN 2027 direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun alias tumbuh 3,9% dari proyeksi APBN 2026 sebesar Rp3.942,4 triliun. Pemerintah bakal terus mendorong efisiensi shopping dengan tetap memastikan kebutuhan prioritas masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan dapat terpenuhi.

“Di sinilah kami terus bekerja pada efisiensi dan juga menjaga prioritas,” katanya menambahkan.

Adapun shopping nan menjadi perhatian antara lain perlindungan sosial, operasional pemerintahan, shopping pegawai, serta transfer ke wilayah (TKD). TKD ditargetkan sebesar Rp735 triliun, naik 5,5% dari proyeksi APBN 2026 sebesar Rp696,9 triliun, dengan kebijakan nan juga memperhatikan keahlian pemerintah wilayah dalam melakukan penyesuaian shopping guna mendukung efektivitas penyelenggaraan pembangunan di daerah.

Wamenkeu menyatakan pemerintah bakal terus memperkuat kualitas dan kesehatan APBN melalui pengelolaan fiskal nan efisien, terukur, dan tetap menjaga program prioritas nasional. (Ant/P-3)

Oleh karena itu, dia menyempatkan diri datang untuk menutup Muktamar NU. Terlebih, Prabowo juga telah berjanji untuk menghadiri aktivitas tersebut andaikan diberikan kartu personil NU.

"Makanya saya datang. Saya datang lantaran janji, janji kudu dipegang. Begitu saya dapat (Kartanu), saya putuskan saya hadir," tuturnya.

Menurut dia, penerimaan Kartanu bukan sekadar penanda identitas keanggotaan NU. Prabowo menuturkan perihal tersebut juga mencerminkan kesiapan NU untuk bekerja sama dengan pemerintah dan beragam unsur lainnya dalam memajukan serta menyejahterakan bangsa.

"Saya percaya dan percaya kita bakal berhasil. Kita bakal mengangkat jutaan rakyat kita keluar dari kemiskinan, dan kita sudah buktikan dalam dua tahun pertama kita. Jadi hari ini saya katakan, saya diterima sebagai personil Nahdlatul Ulama. Terima kasih," jelas Prabowo.

Jakarta -

Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana menghapus pemisah minimum nilai saham Rp 50 menjadi Rp 1. Dengan izin tersebut, modal investasi di pasar modal Indonesia diperkirakan hanya Rp 1.000/lot saham.

Co-Founder sekaligus CEO Ajaib Group, Anderson Sumarli menjelaskan saat ini nilai termurah untuk satu lot sebesar Rp 50.000 untuk saham dengan nilai minimum Rp 50 per saham. Kemudian dengan rencana perubahan izin nan memungkinkan nilai menjadi Rp 1 per saham, satu lot saham bisa sekitar Rp 1.000.

"Jadi jika satu lot saham sekarang paling murah Rp 50 ribu. Tapi Bursa Efek Indonesia sekarang ada kajian untuk menurunkan minimal dari Rp 50 jadi Rp 1. Jadi sejenak lagi bakal minimalnya bisa Rp 1.000 rupiah untuk beli saham. Itu luar biasa," jelas Anderson dalam konvensi pers di instansi PT Ajaib Teknologi Indonesia, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Dalam kesempatan nan sama, Anderson mengatakan, perubahan tersebut dinilai dapat meningkatkan transparansi pasar modal Indonesia, khususnya dalam proses pembentukan nilai alias price discovery, sekaligus memberikan perlindungan nan lebih baik bagi penanammodal ritel.

"Saya memandang sangat positif ya, lantaran semua perubahan-perubahan ini intinya adalah untuk membikin pasar modal kita lebih transparan. Yaitu mungkin dari segi price finding-nya, ataupun dari segi untuk menjaga keamanan dari segi ritel nan ikutan masuk ke dalam pasar modal kita," kata Anderson.

Anderson menilai Indonesia tetap mempunyai kesempatan besar untuk memperkuat posisi pasar modal di tingkat global. Menurutnya, kesempatan tersebut dapat dimaksimalkan andaikan kebijakan nan diterapkan bisa menopang pertumbuhan industri dalam beberapa tahun mendatang.

Dia juga memandang tetap banyak ruang untuk mengembangkan produk pasar modal, termasuk exchange traded fund (ETF) dan instrumen derivatif. Ajaib juga telah mengikuti uji coba perubahan pemisah minimal berbareng Anggota Bursa (AB) pada 22 dan 29 Agustus 2026.

"Kita tuh nan pasti dikasih PR (pekerjaan rumah) terbanyak biasanya jika ada inovasi-inovasi baru. Kita pasti nan paling rajin. Kita bilang oke baik kita bakal ambil, kita bakal coba gitu, lantaran kami selalu mau perkembangan dari pasar modal Indonesia," tandas Anderson.

Rencana Hapus Minimum Saham Gocap

Sebagai informasi, BEI berencana menghapus pemisah minimum nilai saham dari Rp 50 menjadi Rp 1 nan saat ini masuk tahap uji coba. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan AB alias perusahaan sekuritas dalam menjalankan transaksi di pasar modal.

Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, mengatakan uji coba sejauh ini melangkah cukup baik. Namun, tetap ada sejumlah AB nan belum mengikuti tahap pengetesan tersebut.

"Secara umum cukup berhasil. Ada sekitar 8 Anggota Bursa nan belum berpartisipasi. Itu bakal kami follow up dalam uji coba berikutnya," ungkap Jeffrey kepada wartawan di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Sejalan dengan uji coba tersebut, BEI juga terus melakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas perihal tersebut. Selanjutnya, Bursa bakal meminta laporan hasil uji coba dan FGD dari pada AB terkait. Namun Jeffrey tak menyebut pasti kapan kebijakan ini diterapkan. Dia menambahkan, penerapan penuh kebijakan ini berjuntai pada kesiapan seluruh AB.

(ahi/hal)

Jakarta -

Pemerintah terus mengebut penyelesaian perjanjian jual beli dengan beragam pihak, salah satunya dengan negara-negara di area Teluk Arab melalui Indonesia-Gulf Cooperation Council Free Trade Agreement alias I-GCC FTA.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso namalain Busan mengatakan proses perjanjian jual beli ini terus dikebut dan diharapkan bakal rampung akhir tahun ini.

"GCC ya, Timur Tengah, akhir tahun ini. Akhir tahun ini mudah-mudahan sudah selesai," kata Busan saat ditemui di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2026).

Meski tidak bisa memberikan kepastian waktu penyelesaian perjanjian jual beli antara Indonesia dengan negara-negara di area Teluk Arab ini, Busan berambisi arsip perjanjian sudah selesai pada Oktober alias November 2026.

"Oktober alias November lah kurang lebih ya, GCC, Timur Tengah," tegasnya.

Dalam catatan detikcom, perundingan perjanjian jual beli FTA antara Indonesia dengan negara-negara di area Teluk (Indonesia-Gulf Cooperation Council Free Trade Agreement alias I-GCC FTA)sudah dimulai sejak akhir Juli 2024 lalu.

Perundingan ini ditandai dengan prosesi penandatanganan Joint Statement on The Launching of The Negotiation on The Free Trade Agreement between The Republic of Indonesia and The Gulf Cooperation Council oleh di Kantor Kementerian Perdagangan pada Rabu, (31/7/2024).

Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) sepakat mempercepat perjanjian jual beli antara Indonesia dan negara-negara Teluk Arab. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan keduanya di Istana Al-Salam, Jeddah, Arab Saudi.

Perjanjian jual beli nan dimaksud adalah Free Trade Agreement (FTA) antara Indonesia dan Gulf Cooperation Council (GCC), nan terdiri dari enam negara: Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Oman. Negosiasi FTA ini sebelumnya telah dilakukan dua kali, ialah pada September 2024 dan Februari 2025.

"Mereka (Prabowo dan MBS) menyambut baik hasil positif dari negosiasi Perjanjian Perdagangan Bebas antara negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk dan Republik Indonesia, nan diselenggarakan pada September 2024 dan Februari 2025, dan menyampaikan angan mereka untuk menyelesaikan perjanjian tersebut dalam waktu dekat," bunyi pernyataan bersama, dikutip Kamis (3/7/2025).

(igo/fdl)

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan masyarakat suku Dayak tetap diperbolehkan mendaftar sebagai prajurit TNI meski mempunyai tato nan merupakan tradisi. Menurutnya, ketentuan tersebut sudah bertindak sejak lama.

"Ya memang dari dulu juga sudah boleh, memang nggak ada masalah itu. Dulu dibuatnya jika punya tato lantaran tradisi ya diizinkan," kata Maruli usai rapat kerja berbareng Komisi I DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Maruli mengatakan belum mengetahui apakah ada masyarakat Dayak dengan tato tradisional nan mendaftar menjadi prajurit TNI. Dia menjamin tidak ada masalah dengan tato tradisional.

"Tapi sejauh ini memang belum ada nan mendaftar nan seperti itu, kelak kami bakal cari lagi. Ya itu kan suku Dayak kan nggak semua bertato, jadi sebenarnya nggak ada masalah sih. nan berkeinginan kita belum tau, kelak kita cari lagi lah. Kita pastikan," jelasnya.

Maruli berambisi ada keterwakilan masyarakat dari beragam wilayah di Indonesia. Dia mengatakan TNI tengah melakukan penambahan personel.

"Karena kita juga senang jika ada semua perwakilan wilayah seluruh Indonesia, apalagi sekarang kita menambah personel, jika bisa lebih banyak, lebih bagus," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto hingga para Kepala Angkatan. Prabowo membahas sejumlah perihal salah satunya mengenai perekrutan penduduk suku Dayak nan mau menjadi prajurit TNI.

Rapat digelar di Hambalang, Jawa Bawat, Sabtu (29/8) sejak sore hingga malam. Hadir pula dalam rapat Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Momen rapat itu diunggah Teddy melalui IG Sekretariat.kabinet. Teddy mengungkap Prabowo juga membahas persoalan penanganan pasca gempa hingga kebakaran rimba dan lahan (karhutla).

"Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo meminta perkembangan mengenai beberapa perihal antara lain, penyesuaian syarat mengenai perekrutan suku Dayak pedalaman nan mau menjadi prajurit TNI, penanganan beberapa musibah antara lain pascagempa bumi di Flores, erupsi Gunung Merapi, serta penanganan Kebakaran Hutan Lahan di Indonesia khususnya Kalimantan dan Sumatera," ujar Teddy.

(amw/haf)

Jembatan gantung di Pangandaran nan ambruk saat peresmian.(Dok. Antara)

TNI Angkatan Darat (TNI AD) memberikan penjelasan mengenai video viral di media sosial nan menarasikan ambruknya Jembatan Gantung Pongpet di Dusun Margajaya, Desa Margacinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, pada Minggu (30/8).

Berdasarkan keterangan resmi nan diterima di Jakarta, Senin (31/8), TNI AD menegaskan bahwa struktur utama jembatan tersebut tidak sepenuhnya ambruk. Kendala teknis terjadi pada salah satu bagian pengikat jembatan.

"Kondisi nan terjadi bukan merupakan keruntuhan alias ambruknya keseluruhan struktur jembatan. Struktur utama jembatan tetap berada pada posisinya, sementara bagian nan mengalami hambatan adalah tali sling pada sisi kiri nan terlepas dari sistem pengikat utama," tulis siaran pers resmi tersebut.

Jembatan nan dibangun oleh Kodim 0625/Pangandaran ini sebenarnya telah mempunyai spesifikasi pemisah kapabilitas berat tertentu. Pihak Kodim setempat juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai patokan penggunaan demi keamanan dan kenyamanan bersama.

Namun, kejadian terjadi sesaat setelah prosesi pengguntingan pita oleh Bupati Pangandaran. Antusiasme penduduk nan tinggi membikin ketentuan kapabilitas beban tidak diindahkan, sehingga jembatan kelebihan muatan saat jejeran Forkopimda dan masyarakat melintas bersamaan.

Akibat putusnya tali sling tersebut, rombongan pejabat termasuk Bupati Pangandaran dilaporkan terjatuh. Beruntung, tidak ada laporan mengenai kerusakan total pada struktur utama bangunan.

Saat ini, TNI AD berbareng jejeran pemerintah wilayah setempat tengah melakukan langkah sigap untuk memperbaiki kerusakan. Evaluasi teknis dilakukan secara menyeluruh guna memastikan keamanan jembatan sebelum nantinya dibuka kembali untuk umum.

"Jembatan saat ini belum dibuka untuk masyarakat dan tetap menjalani perbaikan serta pertimbangan teknis untuk memastikan keamanan dan kelayakannya sebelum kembali dapat digunakan," tutup keterangan pers tersebut. (H-3)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta peserta Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri membiasakan diri mengambil keputusan dan menyusun kebijakan berbasis sains dan data. Hal itu disampaikan Mendagri saat menjadi narasumber Dialog Kebangsaan Sespim Lemdiklat Polri di Gedung Tribrata Convention Center Dharmawangsa, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Mendagri mengatakan, sebagai calon pemimpin strategis, peserta Sespim bakal menghadapi beragam persoalan nan memerlukan keputusan sigap sekaligus tepat. Karena itu, setiap persoalan perlu terlebih dulu dipahami melalui referensi, pengumpulan data, serta kajian dengan metodologi nan tepat.

“Setiap pengambilan keputusan, saya minta rekan-rekan selalu mengambil keputusan berbasis science, berbasis data,” ujar Mendagri.

Ia menekankan, pendidikan umum tidak semata-mata ditujukan untuk memperoleh gelar, melainkan membentuk pola pikir ilmiah. Pada jenjang sarjana, misalnya, mahasiswa dilatih mengubah kebiasaan mengambil keputusan berasas emosi menjadi pendekatan nan sistematis. “Jadi, targetnya S1 itu hanya untuk mengubah langkah berpikir, mengambil keputusan nan tadinya hanya feeling-feeling-an menjadi berbasis systematic science, ilmiah,” tegasnya.

Menurutnya, semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin kompleks pula keahlian seseorang dalam mencari referensi, menguasai metodologi, menganalisis data, dan mengambil kesimpulan. Kemampuan tersebut menjadi bekal krusial bagi seorang pemimpin ketika menghadapi persoalan di lapangan.

Lebih lanjut, Mendagri juga mengingatkan bahwa pemimpin nan kuat tidak cukup hanya mengandalkan kewenangan dan mempunyai pengikut. Seorang pemimpin kudu bisa menyusun konsep dan menentukan arah nan jelas bagi organisasi.

“Strong leader itulah leader nan tidak hanya mempunyai power, kekuasaan. Kita kelak mempunyai kekuasaan, kapolres, kapolda, kajati, kajari, [atau] mungkin menjadi komandan di TNI, tapi power is not enough,” tuturnya.

Guna membangun kepemimpinan nan konseptual, Mendagri menilai pengetahuan menjadi kunci. Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman, pembelajaran dari orang lain, serta membaca beragam referensi.

“Makin giat membaca, makin banyak membaca, makin banyak knowledge, maka ketika menghadapi problem, kita bakal mempunyai referensi nan banyak, tinggal menambah data, terus bisa mengambil keputusan. Itulah, pemimpin nan kuat, strong leader, dia kudu mempunyai konsep,” jelasnya.

Selain itu, Mendagri juga mendorong peserta memperluas pendidikan, termasuk melalui kesempatan belajar di luar negeri. Menurutnya, pendidikan di negara maju memberikan faedah tidak hanya dari sisi pengetahuan, tetapi juga budaya dan jejaring internasional.

“Kalau sekolahnya luar negeri, apalagi negara maju, negara nan disiplin, less corrupt, keunggulannya kita bisa mendapatkan budaya itu tertular ke kita,” jelasnya.

KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak.(dok.MTVN)

KEPALA Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan bahwa penduduk nan mempunyai tato lantaran tradisi budaya diperbolehkan untuk mendaftar masuk menjadi TNI, dan perihal itu sebenarnya sudah diperbolehkan sejak dulu.

Menurut dia, TNI tidak mempunyai masalah jika ada calon prajurit nan mempunyai tato lantaran tradisi adatnya. Dia pun menyampaikan perihal itu mengenai adanya permintaan dari perwakilan Suku Dayak se-Kalimantan nan berjumpa dengan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

"Memang dari dulu juga sudah boleh, memang nggak ada masalah itu, dulu dibuatnya jika punya tato lantaran tradisi ya diizinkan," kata Maruli usai rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (31/8).

Namun sejauh ini, dia pun belum mengetahui ada penduduk bertato nan mendaftar sebagai calon prajurit TNI. Pihaknya pun bakal mencari jika ada penduduk mempunyai tato tradisi, termasuk dari Suku Dayak nan mau mendaftar TNI. "Kan suku Dayak nggak semua bertato, jadi sebenarnya nggak ada masalah sih. nan berkeinginan kita belum tau, kelak kita cari lagi lah. Kita pastikan," kata dia.

Dia pun menegaskan bahwa TNI bakal menyambut ceria jika para prajurit mewakili seluruh wilayah maupun suku di tanah air. Terlebih lagi, menurut dia, TNI sedang berupaya menambah personel.

Sebelumnya akun IG @sekretariat.kabinet mengunggah foto beserta keterangannya soal Presiden Prabowo Subianto nan menerima Panglima Jilah sang pemimpin besar suku Dayak seluruh Kalimantan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 28 Agustus 2026.

Dalam pertemuan itu, perwakilan masyarakat Dayak itu memohon agar pemerintah membangun jalan di wilayah pedalaman, seperti Sanggau dan sekitarnya. Kemudian mereka juga memohon pemerintah membangun Sekolah Rakyat dan danasiwa di beragam wilayah kota budaya Dayak, saat ini sudah terbangun 2 Sekolah Rakyat di Kalimantan Barat.

Lalu mereka juga meminta pemerintah membikin pembangunan rumah budaya Dayak. Dan nan terakhir, mereka juga memohon agar penduduk Dayak tetap bisa masuk menjadi personil TNI-Polri, meskipun mempunyai tato lantaran budaya dan tradisi. (Ant/P-3)

Jakarta, CNBC Indonesia - Iran merilis rekaman peluncuran rudal dan drone nan diklaim untuk menyerang pangkalan militer Amerika Serikat sebagai jawaban serangan Washington. Sementara itu, pemerintah melarang operator menghanguskan alias menghilangkan sisa kuota internet milik pengguna nan sudah dibayarkan. Larangan itu tertuang dalam surat info Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 4 Tahun 2026 tentang tanggungjawab pemenuhan pilihan jasa dan perlindungan sisa kuota nan diterbitkan 28 Agustus 2026.

Selengkapnya dalam program Closing Bell CNBC Indonesia (Senin, 31/08/2026) berikut ini.

Liputan6.com, Jakarta - Mayoritas publik menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu melakukan perombakan alias reshuffle kabinet.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR mengatakan perihal tersebut merujuk hasil survei nasional Poltracking Indonesia nan menunjukkan 51,9 persen responden menilai reshuffle kabinet perlu dilakukan.

“Publik Indonesia, masyarakat Indonesia kebanyakan 51,9 persen menyatakan menilai perlu diadakan reshuffle kabinet, hanya 27 nan mengatakan tidak perlu, 27,9 persen. Jadi publik menginginkan perlu ada reshuffle kabinet ke depan,” kata Hanta dalam pemaparan hasil survei Poltracking Indonesia secara daring, Senin (31/8/2026).

Poltracking kemudian menggali bagian nan dinilai paling krusial menjadi konsentrasi reshuffle. Hasilnya, sektor ekonomi menempati posisi teratas dengan 30,8 persen, disusul bagian norma sebesar 22 persen.

Menurut Hanta, dorongan reshuffle terutama berangkaian dengan penilaian publik terhadap keahlian para menteri nan dianggap belum memuaskan. Temuan ini muncul di tengah turunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap keahlian pemerintahan secara keseluruhan.

“Ini argumen untuk di-reshuffle, kita tanyakan apa alasannya lantaran publik menilai perlu reshuffle, lantaran argumen paling tinggi keahlian kurang memuaskan. Jadi ada aspek di mana keahlian menteri kurang memuaskan,” ungkap Hanta.

Dalam survei nan sama, tingkat kepuasan publik terhadap keahlian kabinet secara keseluruhan tercatat 47 persen. Angka tersebut turun dibandingkan survei sebelumnya, ialah 67 persen pada Mei 2026 dan 49 persen pada Juli 2026.

Hanta menilai persoalan tersebut berangkaian dengan keahlian kabinet menerjemahkan visi dan program prioritas Presiden ke dalam penyelenggaraan di lapangan.

“Artinya, perlu pandangan publik perlu ada reshuffle kabinet, angkanya cukup tinggi. Dan bagian apanya saja? Ekonomi dan norma nan terutama. Alasan kenapa kudu di-reshuffle lantaran soal keahlian dari pedoman survei nan kami potret ini,” katanya.

Sektor ekonomi menjadi perhatian utama publik dalam pertimbangan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam survei tersebut, tingkat kepuasan terhadap keahlian pemerintah di bagian ekonomi hanya 41,8 persen. Sementara kepuasan terhadap bagian norma dan pemberantasan korupsi berada di nomor 48,3 persen.

Persoalan ekonomi juga tercermin dari persepsi masyarakat terhadap kondisi rumah tangga. Sebanyak 62,5 persen responden menyatakan pengeluaran rumah tangga mereka dalam setahun terakhir meningkat. Sebanyak 55,6 persen menilai nilai kebutuhan pokok dalam satu bulan terakhir tidak terjangkau.

Adapun survei nasional Poltracking Indonesia dilakukan pada 14-20 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.220 responden. Survei menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Pengambilan sampel mencakup 38 provinsi secara proporsional berasas info DPT 2024, dengan stratifikasi berasas jenis kelamin pemilih.