Asap mengepung 14 kabupaten di Sumatera Utara pada Selasa (8/9). Akibatnya, jarak pandang menjadi 500 meter hingga 5 kilometer.

Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan, Hendro Nugroho, mengatakan bahwa berasas pantauan citra, sebaran asap terjadi di 14 kabupaten di Sumatera Utara.

Ke-14 kabupaten itu ialah Kabupaten Asahan, Batubara, Simalungun, Samosir, Toba, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, dan Mandailing Natal.

"Sebaran asap tersebut bergerak ke arah barat laut, mengikuti pola angin nan bertiup dari arah tenggara," kata Hendro dalam keterangannya, Selasa (8/9).

Akibatnya, jarak pandang terbatas menjadi 500 meter hingga 5 kilometer.

"Hasil pengamatan dari Stasiun Meteorologi Silangit, Stasiun Meteorologi F.L Tobing Sibolga, dan Stasiun Meteorologi Aek Godang menunjukkan bahwa pada 8 September 2026 terjadi penurunan jarak pandang menjadi 500 meter hingga 5 kilometer," ujar Hendro.

Jarak tersebut berbarengan dengan kondisi kabut dan asap dengan kualitas udara nan berasas konsentrasi PM2.5 (partikel sangat mini di udara) berada dalam kategori sedang hingga tidak sehat.

Hendro belum bisa memastikan asap tersebut berasal dari kebakaran rimba dan lahan dari mana. Namun, terdapat empat titik hotspot (titik panas) dengan kepercayaan tinggi nan tersebar di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Padang Lawas Utara, dan Tapanuli Selatan.

"Belum bisa diketahui dari provinsi mana asapnya. Angin bertiup dari tenggara ke barat laut, tapi nan pasti hanya 4 titik hotspot dengan kepercayaan tinggi (warna merah) di Provinsi Sumatera Utara. BMKG terus memantau perkembangan sebaran asap, bakal kita selalu update," ucap Hendro.

BMKG mengimbau masyarakat berhati-hati saat berkendara lantaran jarak pandang nan rendah akibat kabut dan asap.

Jakarta -

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI berbareng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membahas pengembangan model desentralisasi dan otonomi wilayah nan adaptif terhadap karakter wilayah perbatasan.

Forum tersebut menjadi ruang untuk berganti pandangan mengenai kebutuhan tata kelola perbatasan nan dapat disesuaikan dengan karakteristik, potensi, serta tantangan masing-masing wilayah. Audiensi nan dipimpin Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman tersebut berjalan di Ruang Rapat Sekretariat Tetap BNPP RI, hari ini.

Makhruzi mengatakan pengelolaan area perbatasan mempunyai dua dimensi utama, ialah keamanan (security) dan kesejahteraan (prosperity). Kompleksitas persoalan di area perbatasan, menurutnya, memerlukan keterlibatan lintas kementerian/lembaga serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Menangani area perbatasan tidak dapat dikerjakan oleh satu lembaga. Ini merupakan tanggung jawab lintas kementerian/lembaga dan juga pusat dan daerah, sehingga koordinasi menjadi kata kunci dalam penanganan perbatasan di Indonesia," ujar Makhruzi dalam keterangan tertulis, Selasa (8/9/2026).

Dalam audiensi tersebut, Makhruzi memaparkan arah strategis pengelolaan pemisah wilayah negara dan area perbatasan (BWN-KP) 2025-2029 nan meliputi pengelolaan pemisah wilayah negara, pengelolaan aktivitas lintas batas, pembangunan area perbatasan, dan penguatan kelembagaan.

"Cakupan pengelolaan BWN-KP tersebut meliputi 204 kecamatan perbatasan prioritas, 22 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Dari jumlah tersebut, 15 PLBN telah terbangun, tiga belum terbangun, dan delapan masuk dalam rencana pembangunan gelombang III," tuturnya.

Selain itu, terdapat 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT), dengan 28 di antaranya menjadi perhatian khusus, terdiri atas 11 PPKT tidak berpenduduk dan 17 PPKT berpenduduk.

"Kondisi tersebut menunjukkan beragamnya karakter wilayah nan memerlukan pendekatan kebijakan sesuai kebutuhan dan kapabilitas masing-masing daerah," ungkapnya.

Makhruzi mencontohkan penanganan transportasi pada PPKT berpenghuni nan memerlukan pendekatan terpadu dengan memperhatikan aksesibilitas, kesinambungan logistik, dan kedaulatan wilayah. Menurutnya, keragaman kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan perbatasan.

Sementara itu, Peneliti Ahli Utama BRIN Prof. Siti Zuhro mengatakan kompleksitas persoalan di wilayah perbatasan perlu diikuti dengan kreasi tata kelola nan bisa menyesuaikan kewenangan dengan karakter wilayah. Pendekatan tersebut diperlukan lantaran wilayah perbatasan mempunyai kondisi, potensi, risiko, dan kebutuhan nan berbeda.

"Perbatasan ada perbatasan darat, ada perbatasan laut. Karakteristik dan kekhasannya berbeda. Potensinya juga beragam," kata Siti.

Siti menjelaskan BRIN mengembangkan pendapat Adaptive Asymmetric Decentralization Model for Border Governance sebagai pendekatan nan memungkinkan pengedaran kewenangan dilakukan secara adaptif sesuai karakter wilayah perbatasan. Model tersebut mencakup kebijakan, kelembagaan, serta instrumen pemerintahan nan disesuaikan dengan kondisi dan kapabilitas daerah.

Model tersebut terdiri atas lima komponen utama, ialah konteks struktural, core governance model, sistem desentralisasi adaptif-asimetris, differentiated border governance, dan governance outcome.

Komponen tersebut mencakup aspek geopolitik dan keamanan, disparitas sosial ekonomi, kerangka norma dan kelembagaan, pengedaran kewenangan, kapabilitas fiskal, koordinasi, pengawasan, serta penguatan kapabilitas pemerintahan.

"Pengelolaan wilayah perbatasan perlu menekankan adanya pengedaran kewenangan nan adaptif. Kita tidak bisa business as usual. Digitalnya kita gunakan dan sumber daya manusianya kita latih," ungkap Siti.

Melalui pendekatan differentiated border governance, karakter perbatasan darat dan laut ditempatkan dalam kerangka pengelolaan nan berbeda.

"Perbatasan darat lebih menekankan aspek keamanan, konektivitas, dan hubungan sosial lintas batas, sedangkan perbatasan laut menitikberatkan pada kedaulatan maritim, ekonomi kelautan, dan pengawasan area laut," ungkapnya.

Siti menekankan pentingnya penguatan kapabilitas fiskal daerah, governability, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan.

"Pendekatan multilevel governance dinilai diperlukan untuk memastikan pembagian peran dan penyelenggaraan kebijakan antara pemerintah pusat dan wilayah melangkah secara efektif," tutupnya.

Sebagai info tambahan, audiensi tersebut turut membahas sejumlah agenda penelitian, antara lain identifikasi persoalan pengelolaan wilayah perbatasan dalam perspektif desentralisasi dan otonomi daerah, penggalian pengalaman pemangku kepentingan, serta pengetesan relevansi model Adaptive Asymmetric Decentralization dengan kondisi empiris di lapangan.

Pembahasan antara BNPP RI dan BRIN diharapkan dapat memberikan landasan bagi pengembangan tata kelola perbatasan nan lebih sesuai dengan karakter setiap wilayah, sekaligus mendukung penyelenggaraan pembangunan nan menjawab kebutuhan masyarakat di area perbatasan.

(prf/ega)

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) sukses mempertahankan ranking tertinggi idAAA dengan outlook stable dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Peringkat nan telah diraih sejak 2023 tersebut, bertindak untuk periode 4 September 2026 hingga 1 September 2027.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan predikat tersebut merupakan corak kepercayaan terhadap esensial dan ketahanan BTN. "Peringkat ini memacu kami untuk terus berinovasi menjaga posisi upaya nan kuat, memperkuat likuiditas dan elastisitas keuangan, serta memastikan pertumbuhan upaya BTN tetap sehat dan berkelanjutan," ujar Nixon dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/9).

Pefindo menilai kekuatan angsuran BTN ditopang oleh bisnis, likuiditas, dan elastisitas finansial nan sangat kuat. Pefindo juga memberikan predikat positif kepada BTN secara korporasi lantaran didukung sangat kuatnya support pemerintah, sejalan dengan peran BTN dalam mendukung program-program pemerintah di sektor perumahan termasuk Tiga Juta Rumah milik Presiden Prabowo Subianto.

Selain ranking korporasi, Pefindo juga mempertahankan ranking idAAA untuk Obligasi Sosial Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025 senilai Rp300 miliar, serta ranking idAA untuk Obligasi Subordinasi I Tahap I Tahun 2025 senilai Rp2 triliun.

Sementara itu, meski bertranformasi menuju beyond mortgage, BTN tetap menjalankan noble purpose dalam mendukung program perumahan pemerintah. Termasuk, melalui penyediaan KPR bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah. Per 30 Juni 2026, 60% saham BTN dimiliki Pemerintah Indonesia melalui BPI Danantara dan BP BUMN, sementara 40% dimiliki publik.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menagih komitmen dan kesungguhan pemerintah wilayah (pemda) di enam provinsi se-Tanah Papua dalam mengelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahap II Tahun Anggaran 2026. Hingga awal September 2026, tercatat sebanyak 26 wilayah belum juga melengkapi berkas manajemen pencairan, sehingga penyaluran biaya pembangunan untuk masyarakat terancam tertunda.

“Pemerintah pusat sudah siap untuk melayani, tinggal sekarang tergantung kepada pemerintah daerah. Cepat dan lambatnya penyaluran alias realisasi Dana Otsus, semua kembali kepada pemerintah daerah,” tegas Ribka saat ditemui di ruangannya, Jakarta, Selasa (8/9/2026) siang.

Ribka menjelaskan, pemerintah pusat telah mempermudah syarat penyaluran Tahap II. Pemda tidak dituntut mempertanggungjawabkan 100 persen penggunaan anggaran Tahap I, melainkan cukup minimal 50 persen realisasi nan disertai laporan kinerja, capaian keluaran, serta laporan penggunaan SiLPA dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) tahun anggaran sebelumnya.

“Minimal 50 persen. Tidak diminta 100 persen, 50 persen saja pertanggungjawaban alias SPJ, itu syarat agar tahap dua segera disalurkan,” jelasnya.

Ia menambahkan, penyusunan laporan pertanggungjawaban tersebut sebetulnya tidak rumit andaikan program aktivitas betul-betul dijalankan sesuai dengan perencanaan nan telah ditetapkan sejak awal.

“Kalau aktivitas itu betul-betul dilaksanakan di wilayah sesuai dengan perencanaan, sebenarnya tidak terlalu susah. Apa nan sudah dikerjakan, tinggal dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Adapun 26 pemda nan belum memenuhi persyaratan tersebut tersebar di enam provinsi, meliputi tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Ribka mendesak para gubernur, bupati, dan wali kota di wilayah-wilayah tersebut untuk mengambil langkah sigap agar faedah biaya tidak tertunda.

“Dana Otonomi Khusus adalah untuk kepentingan masyarakat. Kami harapkan kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, segera memerintahkan staf teknis untuk melakukan permintaan penyaluran Dana Otsus Tahap II,” tegasnya.

Selain aspek kecepatan administrasi, Ribka menekankan pentingnya transparansi dan penggunaan info Orang Asli Papua (OAP) nan jeli berbasis by name by address. Tata kelola Dana Otsus kudu berpegang teguh pada prinsip 5T (tepat waktu, tepat sasaran, tepat uang, tepat pertanggungjawaban, dan berorientasi hasil) sebagai komitmen pembenahan berbareng setelah 25 tahun perjalanan Otonomi Khusus Papua.

“Sebagai akuntabilitas publik, silakan menyampaikan kepada publik mengenai dengan kondisi realisasi dan penggunaan Dana Otonomi Khusus,” kata Ribka.

Ia menegaskan bahwa pembenahan tata kelola ini menjadi tanggung jawab berbareng antara pusat dan wilayah tanpa saling menyalahkan, sehingga Dana Otsus betul-betul memberikan akibat nyata bagi pembangunan masyarakat Papua.

“Mulai tahun 2025, kita sudah menyatakan itu tonggak kebaikan kita semua untuk memperbaiki tata kelola Dana Otonomi Khusus,” ujarnya.

Terakhir, Ribka memastikan bahwa pemerintah pusat selalu terbuka untuk memberikan pendampingan dan asistensi bagi pemda nan mengalami hambatan teknis dalam proses pengurusan arsip penyaluran.

“Kalau teman-teman di wilayah merasa ada kesulitan, silakan berkoordinasi. Kami selalu siap untuk membantu teman-teman daerah,” tandasnya.

ilustrasi(Magnific)

TREN penggunaan gawai pencari kebugaran dan teknik biohacking untuk memperpanjang umur sekarang tengah digandrungi masyarakat modern. Namun, laporan terbaru dari konsensus 63 master kesehatan dan longevity dunia dari U.S. News & World Report menegaskan bahwa menjaga pola hidup dasar jauh lebih efektif memperlambat penuaan biologis dibandingkan berjuntai pada teknologi wearable.

Para mahir menyoroti empat "titik buta" (blind spots) nan sering diabaikan masyarakat, padahal berpotensi mempercepat proses penuaan seluler dan menurunkan kegunaan kognitif tubuh.

4 Penyebab Penuaan Dini nan Sering Terabaikan

Survei tersebut juga mengungkap empat area tak terduga nan sering terabaikan dalam proses penuaan sehat. Berikut adalah empat aspek lingkungan dan style hidup nan diam-diam mempercepat penuaan:

1. Isolasi Sosial: Kurangnya hubungan organisasi dan hubungan sosial nan berarti dinilai sebagai akselerator penuaan paling berbahaya. Isolasi sosial terbukti merusak mental, merusak kualitas tidur, dan menurunkan kegunaan otak pada lansia.
2. Gangguan Jam Biologis (Sirkadian): Perubahan produksi hormon melatonin seiring usia kerap mengganggu siklus tidur-bangun. Gangguan sirkadian nan dibiarkan dapat memicu peradangan sistemik pada jaringan tubuh.
3. Akumulasi Stres: Stres ringan harian nan dianggap sepele dapat menumpuk menjadi stres kronis. Kondisi ini memicu pelepasan hormon kortisol berlebih nan merusak struktur seluler dan mitokondria.
4. Paparan Toksin dan Mikroplastik: Penggunaan wadah plastik panas serta bahan kimia pengganggu hormon harian berkontribusi pada stres oksidatif nan mempercepat kerusakan jaringan tubuh.

Para master menyimpulkan bahwa kunci umur panjang tetap berfokus pada fondasi utama: kombinasi latihan beban dan kardio, penerapan diet anti-inflamasi seperti pola makan Mediterania, tidur berbobot 7–9 jam, serta menjaga relasi sosial nan sehat.

(Eatingwell/P-4)

Karhutla di area Bukit Terngkorak IKN(Dok. BPBD PPU)

Sejumlah titik kebakaran rimba dan lahan (karhutla) tetap terpantau di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Meski demikian, letak kebakaran dipastikan berada cukup jauh dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Titik api terdeteksi di sekitar Bukit Tengkorak dan Bukit Merdeka nan masuk dalam wilayah Wonotirto, Kabupaten Kutai Kartanegara. Jarak letak kebakaran tersebut berkisar antara 20 hingga 40 kilometer dari pusat pemerintahan IKN.

Berdasarkan pantauan di lapangan pada Selasa (8/9/2026), kabut asap akibat karhutla tidak terlihat signifikan di area IKN. Jarak pandang dilaporkan tetap cukup baik sehingga aktivitas masyarakat tetap melangkah normal. Namun, wilayah IKN, khususnya di sekitar KIPP, tercatat sudah nyaris dua bulan tidak mengalami hujan.

Luasan Area Terdampak

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Manajemen Kebijakan dan Strategi Konstruksi, Danis Hidayat Sumadilaga, menjelaskan bahwa area nan terdampak karhutla di letak tersebut mencapai sekitar 458 hektare. Ia menekankan bahwa nomor tersebut merupakan luasan area terdampak, bukan total lahan nan gosong terbakar.

“Sebetulnya itu area nan terdampak. Jadi bukan nan terbakar 458 hektare, tetapi area nan terdampak. Di dalam area tersebut ada beberapa titik api,” ujar Danis saat meninjau penanganan karhutla berbareng Danlanud Dhomber Balikpapan Kolonel Pnb I Gusti Ngurah Sorga Laksono.

Operasi Pemadaman Darat dan Udara

Penanganan karhutla dilakukan secara intensif melalui operasi darat dan udara. Ratusan personel campuran dikerahkan, melibatkan unsur TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat, serta tim dari Jasa Marga di sepanjang jalur tol.

Dari sisi udara, pemadaman telah memasuki hari keempat dengan menggunakan metode water bombing. Petugas melakukan dua sorti penerbangan untuk memantau kondisi lapangan sekaligus menjatuhkan air di titik-titik api nan susah dijangkau.

Hasil pemantauan terbaru menunjukkan perkembangan positif:

• Bukit Merdeka: Sebagian besar titik api telah sukses dikendalikan.
• Wonotirto: Kondisi relatif membaik, meski beberapa titik tetap dalam pemantauan.
• Bukit Tengkorak: Masih terdapat sisa titik api nan memerlukan penanganan lebih lanjut.

Danis menambahkan, penggunaan drone untuk pemantauan udara memperlihatkan bahwa api hanya muncul di bagian-bagian tertentu dalam area terdampak, tidak merata di seluruh lahan.

Patroli Terus Ditingkatkan

Meskipun sebagian besar titik api telah padam, Otorita IKN tetap menyiagakan personel untuk melakukan patroli darat secara rutin. Hal ini dilakukan guna memastikan api tidak muncul kembali (re-ignition) di letak nan sebelumnya terbakar.

“Kita minta teman-teman melakukan patroli di darat. Jangan sampai ada timbul lagi, apa pun penyebabnya,” pungkas Danis.

Jakarta, CNBC Indonesia - Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong memutuskan untuk menyumbangkan seluruh kenaikan gajinya selama 5 tahun ke depan untuk aktivitas sosial. Langkah tersebut dilakukan sebagai corak komitmennya terhadap pandangan bahwa penyesuaian penghasilan pejabat politik diperlukan demi kepentingan Singapura.

Wong menyampaikan keputusan tersebut dalam sidang Parlemen Singapura pada Selasa (8/9/2026). Ia menjelaskan bahwa pemerintah tetap bakal membayarkan penghasilan sesuai dengan formula nan telah ditetapkan dalam kerangka remunerasi pejabat politik.

Namun, seluruh bagian kenaikan dari gajinya bakal dialihkan untuk tujuan-tujuan sosial.

"Pemerintah bakal terus bayar saya penghasilan nan ditetapkan berasas kerangka tersebut, lantaran memang begitulah sistem kami bekerja. Saya kemudian bakal menyumbangkan kenaikan tersebut untuk tujuan-tujuan sosial nan sesuai," kata Wong, dilansir The Strait Times.

Komitmen tersebut bertindak dengan dugaan Wong tetap menjabat sebagai perdana menteri selama periode 5 tahun tersebut.

Pernyataan itu disampaikan setelah pemerintah Singapura menerima rekomendasi dari sebuah komite peninjau mengenai kenaikan penghasilan para pejabat politik nan ditunjuk, termasuk para menteri dan perdana menteri.

Berdasarkan skema baru tersebut, penghasilan tahunan perdana menteri Singapura bakal meningkat dari sekitar 2,2 juta dolar Singapura alias sekitar Rp30,5 miliar menjadi 3,6 juta dolar Singapura alias sekitar Rp50 miliar, termasuk bonus. Dengan demikian, nilai kenaikan nan bakal disumbangkan Wong mencapai S$1,4 juta per tahun alias sekitar Rp19,5 miliar.

Gaji perdana menteri tetap ditetapkan sebesar dua kali lipat dari tolok ukur penghasilan seorang menteri nan baru masuk kabinet. Dalam skema nan direvisi, tolok ukur tersebut naik menjadi 1,8 juta dolar Singapura per tahun, dari sebelumnya 1,1 juta dolar Singapura.

Namun, terdapat perbedaan dalam komponen bingkisan nan diterima perdana menteri. Karena tidak ada pihak nan melakukan penilaian terhadap keahlian perdana menteri setiap tahun, posisi tersebut tidak mendapatkan bingkisan berasas kinerja.

Sebagai gantinya, perdana menteri hanya menerima bonus nasional, nan menjadi bagian dari struktur remunerasi nan berlaku.

Kenaikan penghasilan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian terhadap sistem remunerasi pejabat politik Singapura setelah rekomendasi dari komite peninjau diterima pemerintah.

(luc/luc) [Gambas:Video CNBC]

Selamanya

Seorang penduduk negara China (WN) berinisial JZ (29) dideportasi dari Bali lantaran bekerja secara terlarangan sebagai pengawas proyek di Bali. Padahal, JZ menggunakan Visa on Arrival (VoA) alias izin tinggal kunjungan nan tidak diperuntukkan untuk pekerjaan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, R. Haryo Sakti, mengungkap pendeportasian tersebut didasarkan pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dalam ketentuan itu, imigrasi dapat mengambil tindakan terhadap orang asing nan dinilai melakukan aktivitas membahayakan keamanan dan ketertiban alias tidak menaati peraturan perundang-undangan nan berlaku.

“Pendeportasian JZ berjalan pada Senin (7/9) mulai pukul 14.30 WITA hingga selesai. Petugas Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar mengawal JZ hingga Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk memastikan seluruh proses keberangkatan melangkah sesuai prosedur,” ungkap Haryo dalam keterangannya, Selasa (8/9).

Selanjutnya, JZ diberangkatkan menggunakan penerbangan dengan kode MU7406 dan MU5323 pada pukul 18.15 WITA dengan rute Denpasar-Shanghai-Changsha. Upaya tersebut dilakukan untuk menegakkan patokan terhadap WNA nan melakukan pelanggaran keimigrasian di Bali.

“Setiap orang asing nan berada di Indonesia wajib mematuhi seluruh ketentuan norma nan berlaku. Pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian bakal terus dilakukan secara tegas, terukur, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tutupnya.

PENANGANAN KARHUTLA: Petugas campuran memadamkan api nan membakar ilalang di lahan kosong seluas 1 ha di Kampung Sekarsari RT 02/06 Desa Munjul Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi, Senin (7/9).(Dok PUSDALOPS BPBD Kab Sukabumi)

Kasus kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menunjukkan tren peningkatan signifikan. Dalam kurun waktu sebulan terakhir, tercatat sedikitnya 63 kejadian karhutla melanda wilayah tersebut di tengah kondisi tandus ekstrem.

Manager Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) BPBD Kabupaten Sukabumi, Daeng Sutisna, mengungkapkan bahwa potensi karhutla tetap tergolong tinggi. Hal ini disebabkan oleh tandus panjang nan tetap berjalan serta karakter wilayah Sukabumi nan didominasi area hutan.

"Berdasarkan hasil rekapitulasi, sebulan terakhir terjadi nyaris 63 kali kebakaran rimba dan lahan," ujar Daeng pada Selasa (8/9).

Sebaran Wilayah Terdampak

Data BPBD menunjukkan titik api tersebar di 27 kecamatan, alias mencakup nyaris separuh dari total 47 kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Wilayah-wilayah nan terdampak meliputi:

• Gunungguruh, Ciemas, Jampangtengah, Simpenan, Gegerbitung.
• Cikakak, Cikidang, Cibadak, Warungkiara, Lengkong.
• Bojonggenteng, Sukalarang, Pabuaran, Kebonpedes, Cimanggu.
• Kadudampit, Parakansalak, Ciambar, Nyalindung, Kabandungan.
• Cireunghas, Purabaya, Bantargadung, Cidahu, Cisaat, Cidadap, dan Kalapanunggal.

Daeng menegaskan pihaknya terus memantau perkembangan di lapangan lantaran akibat kebakaran vegetasi tetap sangat terbuka lebar.

Penyebab Karhutla dan Bencana Lainnya

Menurut kajian BPBD, kebanyakan kebakaran dipicu oleh peningkatan suhu ekstrem nan membikin vegetasi kering mudah terbakar. Namun, aspek kelalaian manusia juga menjadi penyebab nan signifikan.

"Ada nan bakar sampah sembarangan. Bahkan ada nan dipicu membuang puntung rokok hingga membakar vegetasi nan kering," tambah Daeng.

Selain karhutla, tandus panjang ini juga memicu sejumlah musibah lainnya di Kabupaten Sukabumi, di antaranya:

• 5 kejadian kekeringan alias krisis air bersih.
• 9 kejadian cuaca ekstrem (bencana hidrometeorologi).
• 1 kali kejadian gempa bumi.

Menghadapi beragam ancaman musibah tersebut, BPBD Kabupaten Sukabumi menyatakan kesiapsiagaan penuh dengan bersinergi berbareng Petugas Penanggulangan Bencana Kecamatan (P2BK) dan unsur mengenai lainnya di setiap wilayah.

Daftar nominasi pembimbing terbaik Ballon D'Or 2026.(Dok. AFP)

PELATIH Paris Saint-Germain (PSG), Luis Enrique, resmi masuk dalam daftar nominasi pembimbing terbaik jenis Ballon D'Or 2026. Keberhasilan ini tidak lepas dari performa impresifnya membawa Les Parisiens merengkuh gelar juara Liga Champions musim 2025/2026.

Berdasarkan info nan dirilis pada Selasa (8/9), Enrique bakal menghadapi persaingan sengit dari rekan senegaranya, Luis de la Fuente. Pelatih tim nasional Spanyol tersebut menjadi kandidat kuat setelah sukses membawa La Roja menjadi jawara Piala Dunia 2026.

Dominasi pembimbing asal Spanyol dalam daftar nominasi tahun ini semakin kental dengan masuknya nama Mikel Arteta. Pelatih Arsenal tersebut dinilai sukses menjadi sutradara di kembali keberhasilan The Gunners menjuarai Liga Inggris 2025/2026 serta membawa timnya melaju hingga babak final Liga Champions.

Selain ketiga nama besar tersebut, Unai Emery juga masuk dalam bursa persaingan. Emery mencatatkan prestasi gemilang dengan mengantarkan Aston Villa menjadi juara Europa League 2025/2026, sebuah pencapaian berhistoris bagi klub asal Inggris tersebut.

Melengkapi daftar lima besar, terdapat nama Vincent Kompany. Pelatih berkebangsaan Belgia ini masuk nominasi setelah sukses membawa Bayern Muenchen mengamankan gelar juara Bundesliga, sekaligus mengembalikan kekuasaan Harry Kane dan kawan-kawan di kejuaraan domestik Jerman.

Berikut adalah daftar komplit nominasi pembimbing terbaik Ballon D'Or 2026:

• Mikel Arteta (Arsenal)
• Luis de la Fuente (Timnas Spanyol)
• Unai Emery (Aston Villa)
• Vincent Kompany (Bayern Muenchen)
• Luis Enrique (Paris Saint-Germain)

Pengumuman pemenang penghargaan bergengsi ini bakal menjadi sorotan dunia, mengingat persaingan ketat antara prestasi di level klub Eropa dan kesuksesan di panggung tertinggi Piala Dunia. (Z-10)

Ilustrasi(Dok BNPB)

DINAS Kesehatan (Dinkes) Riau mencatat terjadi peningkatan penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), selama kurun waktu bulan Agustus dan September. Selama dua bulan tersebut, penderita ISPA di Riau tercatat sebanyak 10.783 kasus.

Kepala Dinkes Riau Zulkifli mengatakan, terjadinya peningkatan kasus penderita ISPA di Riau tersebut diduga akibat kabut asap nan melanda Riau lantaran kebakaran rimba dan lahan (karhutla). 

“Total penderita ISPA di Riau selama periode Agustus hingga awal September tercatat sebanyak 10.783 kasus,” ujarnya, Selasa (8/9).

Dari total keseluruhan penderita, korban teridentifikasi terdiri dari 5.321 pasien laki-laki dan 5.462 pasien perempuan. Kondisi ini makin mengkhawatirkan lantaran ribuan anak-anak dan balita menjadi golongan paling terdampak. 

Dari info menunjukkan sebanyak 1.937 balita usia 0-5 tahun terdeteksi terserang ISPA, dengan rincian 1.162 anak laki-laki dan 775 anak perempuan. Tak hanya balita, golongan anak usia sekolah 5-9 tahun nan terjangkit ISPA juga mencapai 1.844 jiwa, terdiri dari 989 anak laki-laki dan 855 anak perempuan.

Meski terjadi lonjakan signifikan, akomodasi kesehatan di wilayah terdampak tetap sanggup menampung dan melayani para pasien secara maksimal.

Untuk menekan akibat jelek ledakan ISPA, Dinkes Riau menyatakan terus menggalakkan pembagian masker cuma-cuma dan kampanye edukasi kesehatan ke masyarakat.

“Pemerintah wilayah juga menyalurkan makanan tambahan bagi ibu mengandung serta balita terdampak sembari menyiagakan oksigen konsentrator di puskesmas. Tim Medis Darurat (Emergency Medical Team) di setiap puskesmas telah diaktifkan penuh untuk mengantisipasi gejolak lonjakan pasien secara mendadak,” ujarnya.

Khusus di tingkat provinsi, Dinkes Riau mendirikan tenda posko darurat nan dilengkapi rumah oksigen dan tempat tidur medis untuk penanganan kritis. Langkah darurat ini juga melibatkan akademisi perguruan tinggi serta organisasi pekerjaan kesehatan untuk mendistribusikan masker kepada para pengguna jalan.

Kemudian, pihaknya mengimbau untuk meningkatkan penemuan awal dengan mendorong masyarakat nan mengalami indikasi untuk segera melakukan pemeriksaan ke akomodasi pelayanan kesehatan terdekat.

"Kita juga mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam menanggulangi akibat kesehatan nan diakibatkan polusi udara melalui penerapan protokol kesehatan, khususnya terhadap populasi rentan seperti anak, ibu hamil, orang dengan komorbid alias penyakit penyerta, dan lanjut usia," jelasnya.

Selain itu juga perlu tindakan memastikan kesiapan masker dalam melindungi diri dari polusi udara, khususnya masker nan dapat menyaring polusi udara.

"Tenaga kesehatan di faskes kita minta untuk segera melaporkan dan memantau kasus kejadian penyakit nan diakibatkan oleh asap seperti ISPA, iritasi mata, pneumonia, iritasi kulit dan asma ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota," pungkasnya.(RK/E-4)

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menghadiri Wisuda Lulusan Politeknik Pariwisata NHI Bandung 2026(ISTIMEWA)

POLITEKNIK Pariwisata NHI Bandung menggelar wisuda para lulusannya, di Bandung, Selasa (8/9). Acara itu dihadiri Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana.

Sebanyak 603 wisudawan resmi dikukuhkan sebagai lulusan Politeknik Pariwisata NHI Bandung. Momentum ini menjadi penanda berakhirnya perjalanan pendidikan sekaligus awal pengabdian mereka di sektor pariwisata.

Pada kesempatan itu, Menpar mendorong para lulusan untuk terus tumbuh menjadi generasi pariwisata nan kritis dan berintegritas dalam memajukan pariwisata Indonesia.

"Seluruh wisudawan dan wisudawati telah menyelesaikan pendidikan dan memasuki tahap baru dalam perjalanan hidupnya. Saatnya memandang alam baru nan terbentang jauh di depan," kata Widiyanti.

Dia mengatakan sektor pariwisata saat ini menghadapi perubahan nan semakin cepat, terutama seiring perkembangan teknologi informasi. Kecerdasan buatan dan transformasi digital telah mengubah langkah visitor mencari informasi, merencanakan perjalanan, memilih destinasi, hingga membagikan pengalaman mereka.

Perubahan tersebut menuntut SDM pariwisata untuk tidak hanya mempunyai kompetensi teknis, tetapi juga keahlian membaca perubahan, berpikir kritis, beradaptasi, dan tetap menjunjung nilai serta identitas bangsa.

“Karena itu, generasi pariwisata Indonesia kudu bisa menguasai teknologi, berpikir kritis, menjaga integritas, memahami perubahan global, dan tetap berakar pada karakter serta identitas Indonesia,” tegasnya.

Pesan tersebut sejalan dengan tema wisuda Poltekpar NHI Bandung tahun ini, “Roots to Horizon: Cultivating Future Tourism”. Semangat ini  menekankan pentingnya membangun SDM pariwisata nan bisa menatap masa depan secara kritis dan adaptif tanpa meninggalkan karakter serta identitas bangsa.

Menpar menilai proses pendidikan tidak hanya membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membentuk karakter nan bakal menjadi landasan ketika mereka memasuki bumi profesional.

“Proses pendidikan selama ini telah memberikan dan membentuk langkah berpikir, karakter, disiplin, integritas, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai inilah nan menjadi akar untuk memasuki bumi nan berubah dengan sangat cepat,” tandasnya.

KUNJUNGAN WISATA TUMBUH

Kebutuhan terhadap SDM pariwisata berbobot semakin krusial seiring momentum positif sektor pariwisata nasional. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, kunjungan visitor mancanegara tumbuh 5,23% dibandingkan periode nan sama tahun sebelumnya.

Pariwisata juga terus memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional dan pembuatan lapangan kerja. Momentum tersebut perlu diiringi dengan peningkatan kualitas SDM agar pertumbuhan pariwisata dapat memberikan faedah nan semakin luas bagi masyarakat.

Menpar Widiyanti mengatakan arah pembangunan pariwisata Indonesia ke depan semakin jelas, ialah menuju pariwisata nan berbobot dan berkelanjutan. Pendekatan tersebut diarahkan agar visitor tinggal lebih lama, mengenal lebih banyak destinasi, menikmati lebih banyak produk dan pengalaman lokal, serta memberikan nilai ekonomi nan lebih besar bagi masyarakat.

Pada saat nan sama, pertumbuhan pariwisata perlu melangkah beriringan dengan pelestarian alam dan budaya, penguatan masyarakat lokal, peningkatan kualitas destinasi, serta lahirnya beragam penemuan baru.

“Untuk itu, kita memerlukan profesional, wirausahawan, pemimpin, dan inovator berbobot nan bisa membawa pariwisata Indonesia semakin berkualitas, menjaga keberlanjutan, serta memberikan faedah nyata bagi masyarakat Indonesia,” paparnya.

Pada kesempatan nan sama, Direktur Politeknik Pariwisata NHI Bandung Anwari Masatip mengatakan para lulusan diharapkan tidak hanya menjadi tenaga ahli nan siap memasuki bumi kerja, tetapi juga tumbuh menjadi insan pariwisata nan bisa menciptakan perubahan, beradaptasi terhadap perkembangan zaman, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Ia juga mengingatkan para wisudawan untuk terus membawa nilai-nilai nan telah ditanamkan selama menjalani pendidikan di Poltekpar NHI Bandung sebagai bekal menghadapi beragam tantangan dan kesempatan pada masa mendatang.

“Para wisudawan diharapkan tetap membawa nilai-nilai nan telah ditanamkan selama menjalani pendidikan di Politeknik Pariwisata NHI Bandung, sekaligus berani melangkah menghadapi tantangan dan kesempatan di masa depan,” ungkapnya.

Dalam aktivitas wisuda ini, datang juga Wali Kota Bandung Muhammad Farhan; Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb; serta Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata Martini Mohamad Paham.

Jakarta -

Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dinilai dapat menjadi langkah untuk melindungi kesehatan peserta didik dalam kondisi tertentu. Namun, Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi mengingatkan agar penerapan PJJ dalam jangka panjang tidak dilakukan dengan pola nan sama, mengingat adanya akibat terhadap kualitas pembelajaran.

Nur Purnamasidi menilai PJJ merupakan kebijakan nan baik andaikan diterapkan untuk merespons kondisi nan mengharuskan peserta didik mengurangi aktivitas pembelajaran tatap muka. Menurutnya, aspek kesehatan anak tetap kudu menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pola pembelajaran.

"Menurut saya itu langkah nan baiklah. Cuma jangan gegabah," kata Nur dalam keterangan tertulis, Selasa (8/9/2026).

Ia mengingatkan pengalaman pembelajaran jarak jauh saat pandemi COVID-19 nan menurutnya memberikan akibat terhadap capaian pembelajaran peserta didik. Karena itu, penerapan PJJ kembali perlu mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kesehatan dan keberlangsungan proses pendidikan.

"Kita sudah punya kejadian dulu ketika COVID-19, dan itu berakibat terhadap tingkat TKA kita turunin," ujarnya.

Ia menegaskan, andaikan PJJ kudu diterapkan dalam jangka panjang, pola pembelajarannya perlu disesuaikan. Menurutnya, model PJJ tidak dapat terus-menerus menggunakan pendekatan nan sama seperti ketika pertama kali diterapkan pada masa pandemi.

"PJJ ini menurut saya memang bagian dari kita menyelamatkan kesehatan anak-anak kita. Tapi menurut saya, jika pun misalnya jangka panjang, perlu diubah," katanya.

Ia menilai pertimbangan terhadap pola PJJ krusial agar kebijakan perlindungan kesehatan tidak berujung pada persoalan baru di bagian pendidikan. Adaptasi diperlukan agar proses pembelajaran tetap efektif meskipun peserta didik tidak sepenuhnya mengikuti pembelajaran secara tatap muka.

"Pola PJJ-nya perlu diubah, tidak seperti nan sebelum-sebelumnya," pungkasnya.

Karena itu, dia mendorong pemerintah tidak sekadar menjadikan PJJ sebagai pilihan untuk mengatasi kondisi tertentu, tetapi juga memastikan kesiapan model pembelajaran, metode pengajaran, serta pertimbangan capaian peserta didik andaikan kebijakan tersebut kudu berjalan dalam waktu panjang.

(prf/ega)

Lamine Yamal, resmi masuk dalam daftar nominasi pemain muda terbaik Ballon d'Or 2026.(Dok. Bola.com)

PEMAIN bintang Barcelona, Lamine Yamal, resmi masuk dalam daftar nominasi pemain muda terbaik Ballon d'Or 2026. Pemain berumur 19 tahun tersebut menjadi kandidat kuat setelah sukses mengantarkan Blaugrana menjuarai La Liga dan membawa tim nasional Spanyol meraih gelar juara Piala Dunia 2026.

Yamal tidak sendirian dalam daftar tersebut. Rekan setimnya di Barcelona, Pau Cubarsi, juga masuk sebagai pesaing utama. Bek jebolan La Masia ini dinilai menjadi pilar krusial bagi kesuksesan Barcelona dan timnas Spanyol sepanjang musim ini.

Selain duo Barcelona, nama wonderkid Bayern Muenchen, Lennart Karl, turut mencuri perhatian. Karl menjadi bagian krusial dari keberhasilan FC Hollywood meraih treble domestik dengan menyapu bersih gelar Bundesliga, Beckenbauer Cup, dan DFB Pokal.

Persaingan semakin ketat dengan kehadiran Ayyoub Bouaddi dari Manchester City. Gelandang berumur 18 tahun tersebut tampil tak tergantikan di lini tengah tim nasional Maroko selama perhelatan Piala Dunia 2026. Begitu pula dengan Warren Zaire-Emery nan sukses membawa Paris Saint-Germain (PSG) meraih treble, termasuk gelar Liga Champions dan Ligue 1.

Berdasarkan info dari laman resmi Ballon d'Or pada Selasa (8/9), terdapat 10 nama nan bersaing memperebutkan gelar pemain muda terbaik tahun ini. Berikut adalah daftar komplit nominasinya:

• Lamine Yamal (Barcelona/Spanyol)
• Pau Cubarsi (Barcelona/Spanyol)
• Lennart Karl (Bayern Muenchen/Jerman)
• Ayyoub Bouaddi (Lille, Manchester City/Maroko)
• Yan Diomande (RB Leipzig, Real Madrid/Pantai Gading)
• Warren Zaire-Emery (PSG/Perancis)
• Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen/Aljazair)
• Johan Manzambi (Freiburg, Aston Villa/Swiss)
• Eli Junior Kroupi (Bournemouth/Perancis)
• Kerim Alajbegovic (RB Salzburg, Juventus/Bosnia dan Herzegovina)

Pengumuman pemenang bakal menjadi sorotan dunia, mengingat kekuasaan para pemain muda ini di kejuaraan kasta tertinggi Eropa dan turnamen internasional sepanjang musim 2026. (Ant/Z-10)

Laga putaran ketiga Piala Liga antara Millwall dan Newcastle United(chatgpt)

NEWCASTLE United bakal berupaya melanjutkan tren positif mereka di awal musim 2026-2027 saat bertandang ke markas Millwall, The Den, dalam laga putaran ketiga Piala Liga (Piala Carabao) pada Rabu (9/9) pukul 02.00 WIB. Pertandingan ini menjadi pertemuan pertama kedua tim sejak 1993.

Kondisi Terkini Kedua Tim

Millwall melaju ke putaran ketiga setelah menyingkirkan Cambridge United dengan skor tipis 1-0 pada akhir Agustus lalu. Di kejuaraan domestik, tim didikan Alexander Francis Neil ini berada di posisi ketujuh klasemen Divisi Championship dengan koleksi sembilan poin dari lima laga.

Akhir pekan lalu, The Lions tampil perkasa dengan melumat Bolton Wanderers 4-0, sebuah modal krusial sebelum menjamu tim kasta tertinggi.

Di sisi lain, Newcastle United memasuki era baru di bawah didikan Matthias Jaissle dengan catatan nan cukup mengejutkan. Meski kehilangan pilar krusial seperti Bruno Guimaraes dan Anthony Gordon, The Magpies belum terkalahkan di tiga laga awal Premier League. Setelah menahan seri Bournemouth 2-2 akhir pekan lalu, Newcastle sekarang duduk di ranking ketujuh klasemen sementara kasta tertinggi.

Rotasi Pemain dan Peluang Elkan Baggott

Pelatih Millwall, Alex Neil, diprediksi bakal melakukan rotasi besar-besaran untuk menjaga kebugaran skuadnya di Championship. Hal ini membuka kesempatan bagi bek timnas Indonesia, Elkan Baggott, untuk tampil sebagai starter di lini belakang berbareng Danny Batth dan Jake Cooper. Di lini depan, Lyndon Dykes kemungkinan besar bakal dipercaya memimpin serangan sejak menit awal.

Newcastle United juga dipastikan tampil tanpa beberapa pemain kunci. Dan Burn, Joelinton, dan William Osula dilaporkan tidakhadir lantaran cedera. Namun, laga ini bisa menjadi panggung debut bagi rekrutan anyar Matias Fernandez-Pardo nan didatangkan dari Lille. Jaissle kemungkinan bakal mengombinasikan pemain muda seperti Lewis Miley dan Aladji Bamba di lini tengah untuk meredam agresivitas tuan rumah.

Rekor Pertemuan dan Statistik

Sejarah mencatat Newcastle menang 2-1 pada pertemuan terakhir kedua tim tahun 1993. Namun, The Den dikenal sebagai tempat nan berpenunggu bagi tim tamu. Musim ini, Millwall telah mencatatkan kemenangan agregat 7-0 dalam dua laga kandang melawan Bolton dan Norwich, meski mereka sempat terpeleset saat kalah 0-3 dari Wrexham awal September ini.

Prediksi Pertandingan

Newcastle United diunggulkan secara kualitas individu, namun motivasi Millwall untuk menciptakan kejutan di hadapan pendukung sendiri tidak bisa diremehkan. Jika lini belakang nan dikomandoi Elkan Baggott dkk bisa tampil disiplin seperti saat melawan Cambridge, Newcastle kudu bekerja ekstra keras untuk membawa pulang kemenangan dari London Selatan.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kepintaran buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi kebenaran oleh redaksi.

Ilustrasi(Dok Istimewa)

DI tengah perkembangan teknologi digital nan semakin pesat, termasuk penggunaan kepintaran buatan alias Artificial Intelligence (AI) dalam industri musik, Jagger Band memilih tetap menjalani proses bermusik secara langsung melalui kreativitas, kolaborasi, latihan, pembuatan karya, serta penampilan di atas panggung.

Band nan digawangi Dzeko sebagai vokalis ini diperkuat oleh Rizik pada gitar, Aroun pada bass, dan Kems pada drum. Adapun aktivitas ahli Jagger Band berada di bawah manajemen Jesslyn. Dalam susunan terbarunya, Jagger Band telah memperkenalkan dua single, ialah Kejam dan Restu Tuhan. Kedua lagu ini telah tersedia di beragam platform musik digital dan jadi bagian perjalanan baru Jagger Band dalam memperkenalkan karakter musikal mereka kepada publik.

Selain memproduksi karya, Jagger Band aktif tampil pada beragam aktivitas musik dan gigs. Aktivitas panggung tersebut menjadi ruang bagi mereka untuk berinteraksi langsung dengan penonton sekaligus menguji dan memperkuat karakter musikal nan sedang dibangun.

Salah satu penampilan terbaru Jagger Band berjalan dalam PTS FEST Vol. 2 di area Cikunir, Bekasi, pada Jumat (4/9/2026). Acara ini merupakan hasil kerjasama antara PTS MediaJKT dan District29 Coffee, nan mempertemukan musisi dan penikmat musik dalam pagelaran musik secara langsung.

Dalam penampilan itu, Jagger Band bisa membangun suasana emosional melalui lagu-lagu nan mereka bawakan. Nuansa musik nan condong melankolis membikin penonton larut dalam suasana dan memberikan warna tersendiri dalam gelaran tersebut.

Bagi Jagger Band, penampilan langsung bukan sekadar kesempatan untuk memainkan lagu, tetapi juga menjadi bagian dari proses membangun identitas dan pengalaman bermusik sebagai sebuah band.
Semangat Jagger Band dalam menjalani proses imajinatif turut mendapat perhatian dari Genta Garby, vokalis dari band lawas Indonesia era 1990-an.

Genta mengapresiasi generasi muda nan tetap memilih menjalani proses bermusik secara langsung di tengah perkembangan teknologi nan menawarkan beragam kemudahan dan proses nan kian instan. “Saya salut. Di tengah era teknologi nan serba instan seperti sekarang, tetap ada anak-anak muda nan mau berproses, menciptakan lagu, dan tetap aktif tampil di panggung hiburan,” ujar Genta.

Menurutnya, proses dalam bermusik—mulai dari latihan bersama, menciptakan lagu, membangun chemistry antarpersonel, hingga tampil di hadapan penonton sebagai bagian krusial dari perjalanan seorang musisi.
Apresiasi tersebut sekaligus menunjukkan di tengah perubahan teknologi dalam industri kreatif, proses dan pengalaman manusia dalam bermusik tetap mempunyai nilai tersendiri.

Perkembangan teknologi AI membawa perubahan terhadap beragam aspek industri kreatif, termasuk proses produksi dan pengedaran musik. Namun, Jagger Band memilih tetap mempertahankan pendekatan mereka sebagai band nan tumbuh melalui proses imajinatif dan pengalaman tampil secara langsung.

Bagi mereka, kehadiran teknologi tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan terhadap karya nan lahir dari pengalaman, emosi, dan hubungan antarmanusia.

Konsistensi ini terlihat dari aktivitas Jagger Band nan tidak hanya berfokus pada perilisan karya, tetapi juga pada penampilan di beragam panggung hiburan. Dalam perjalanan itu, mereka turut mendapat support dari Jagger Bones, julukan bagi para fans Jagger Band.

Dukungan dari para fans jadi salah satu bagian nan turut mengiringi perjalanan Jagger Band dalam mempertahankan eksistensi mereka di tengah dinamika industri musik nan terus berkembang. Setelah merilis Kejam dan Restu Tuhan, Jagger Band sekarang tengah mempersiapkan karya berikutnya. Single berjudul Segalanya dijadwalkan segera dirilis dan menjadi bagian dari rangkaian karya terbaru mereka. Kehadiran single tersebut menunjukkan upaya Jagger Band untuk menjaga produktivitas dan melanjutkan perjalanan musikal mereka berbareng susunan terbaru.

Dengan aliran Pop Rock Alternative, susunan nan lebih fresh, dua single nan telah tersedia di platform musik digital, serta aktivitas panggung nan terus berjalan, Jagger Band berupaya mempertahankan eksistensinya di tengah lanskap industri musik nan terus berubah. Kejam dan Restu Tuhan saat ini telah tersedia di beragam platform musik digital. Adapun Segalanya segera datang sebagai karya terbaru Jagger Band. (H-2)

Jakarta, CNBC Indonesia - Abu vulkanik dapat menjadi masalah mahal bagi maskapai lantaran gangguan penerbangan tidak serta-merta menghilangkan seluruh biaya nan melekat pada operasi pesawat. Bahkan ketika penerbangan dihentikan, sejumlah pengeluaran tetap berjalan.

Tekanan pertama datang dari pendapatan nan lenyap ketika penerbangan dibatalkan. Kursi nan sebelumnya sudah terjual tidak lagi menghasilkan pendapatan penerbangan, sementara proses refund dapat membikin arus kas maskapai ikut tertekan.

"Komponen terbesar biasanya berasal dari pendapatan nan lenyap akibat pembatalan. Secara kasar, kontribusinya bisa sekitar 50% sampai 60% dari total akibat finansial lantaran bangku nan sudah terjual tetapi penerbangannya tidak melangkah berarti revenue-nya hilang," kata Sekretaris Jenderal INACA Bayu Sutanto kepada CNBC Indonesia, Selasa (8/9/26).

Masalahnya, pembatalan penerbangan juga tidak menghapus biaya tetap perusahaan. Pesawat tetap mempunyai tanggungjawab leasing pesawat, sementara kru dan beragam kebutuhan operasional tetap kudu ditangani meskipun pesawat tidak terbang.

"Pesawat tetap mengalami depresiasi alias biaya leasing, crew tetap kudu dibayar, dan ketika penerbangan dialihkan justru muncul tambahan biaya fuel serta parkir di airport alternatif. Jadi dalam kondisi IROP (Irregular Operations), pendapatan turun tetapi sebagian besar biaya tetap berjalan," ujar Bayu.

Penanganan penumpang menjadi pos lain nan ikut membesar ketika gangguan berjalan berjam-jam. Maskapai kudu menyiapkan beragam jasa sesuai ketentuan nan berlaku, terutama ketika keterlambatan semakin panjang alias penerbangan kudu dibatalkan.

"Untuk penumpang, ada biaya makan, komunikasi, akomodasi untuk kondisi tertentu, sampai proses refund alias perubahan penerbangan. Kalau gangguan terjadi sampai malam dan penumpang memerlukan hotel, biaya jasa ini bisa meningkat cukup signifikan," kata Bayu.

Selain itu, terdapat potensi biaya teknis andaikan pesawat betul-betul terpapar abu vulkanik. Abu dapat menjadi persoalan serius bagi mesin pesawat sehingga pesawat nan melewati area terkontaminasi dapat memerlukan pemeriksaan tambahan sebelum kembali beroperasi.

"Kalau pesawat sampai terbang di area nan terkena abu, ada akibat maintenance. Pemeriksaan mesin, termasuk borescope check, dapat diperlukan dan biayanya bisa mencapai sekitar US$20 ribu sampai US$50 ribu per engine. Ini nan membikin maskapai sangat berhati-hati terhadap volcanic ash," tutur Bayu.

(hoi/hoi) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta -

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka bunyi soal Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Purbaya mengaku telah mengerahkan tim dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan memonitor dapur MBG seluruh Indonesia.

Langkah ini diambil dalam rangka mengawasi penggunaan anggaran pada setiap dapur MBG. Jika ada dapur nan terbukti menyalahgunakan anggaran, maka langsung dilaporkan ke Badan Gizi Nasional (BGN).

Purbaya menegaskan, andaikan setelah dilaporkan ke BGN tetap tidak ada perubahan, maka anggaran bakal dikurangi.

"Jadi saya kerahkan orang Dirjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia untuk memonitor secara berkala SPPG-SPPG nan ada di setiap wilayah Indonesia. Itu bakal menjadi penambahan tentang penyelenggaraan program itu, kelak jika ada nan ngaco-ngaco kita kasih masukkan ke BGN bahwa di satu tempat SPPG tertentu melakukan kesalahan dan jika nggak didengar kita kurangin anggarannya," jelas Purbaya di area Sunter, Jakarta Utara, Selasa (8/9/2026).

Purbaya menambahkan, di sisi lain, BGN telah melakukan efisiensi anggaran menjadi Rp 240 triliun dari Rp 330 triliun. Anggaran program MBG juga tetap berkesempatan dipangkas kembali.

Tahun ini, menurut perkiraan Purbaya dari total anggaran BGN nan telah dipangkas, hanya terpakai di bawah Rp 200 triliun.

"Jadi kepala BKN nan baru orangnya cukup bagus ya, bagus malah. Itu sudah melakukan efisiensi Implementasi program itu, sudah ada penghematan nan besar. Tahun ini kan tadinya anggarannya Rp 330 triliun, turun ke Rp 270 triliun, Rp 240 triliun. Saya pikir tahun ini implementasinya bakal di bawah itu, di bawah Rp 200 triliun mungkin dugaan saya," jelas Purbaya.

(hns/hns)

Warsono (39), pembimbing ngaji di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, menakut-nakuti 24 korbannya dengan sumpah Al-Quran jika tak menuruti nafsu bejatnya. Mirisnya, tindakan ini dilakukan di lingkungan masjid.

Kasat Reserse PPA dan PPO Polresta Cilacap AKP Wulan Puji Anjarsari mengatakan, sebelum menyodomi para korban, Warsono meminta mereka melakukan sumpah di atas Al Quran.

"Kemudian korban diminta melakukan sumpah dengan Al Quran agar tidak menceritakan apa nan dialami korban itu kepada orang lain. Ancamannya andaikan memberitahukan kepada orang lain bakal terjadi hal-hal nan tidak diinginkan kepada family korban," ujar Wulan, Senin (7/9).

WR juga memanfaatkan posisinya sebagai pembimbing ngaji sekaligus pengurus masjid untuk memanipulasi para korban dengan memberikan iming-iming.

"Untuk modus operandi tersangka membujuk dan merayu korban dengan iming-iming duit jumlahnya bervariasi mulai dari Rp 20.000 sampai dengan 50.000 alias memberikan sarung," jelas dia.

Kasus ini terungkap pada 23 Juli 2026 setelah seorang korban nan tetap berumur 13 tahun melapor ke orang tuanya. Korban menolak mengaji lantaran takut berjumpa Warsono.

"Jadi anak korban ini tidak mau berangkat ke masjid dengan argumen takut dengan WR. Lalu pelapor alias orang tuanya bertanya kenapa? Lalu korban lampau korban menjelaskan bahwa selama ini telah dicabuli dan disetubuhi oleh tersangka WR," ungkap dia.

Berdasarkan hasil pendalaman, rupanya jumlah korban pembimbing ngaji bejat itu mencapai puluhan orang. Aksi itu apalagi sudah melangkah selama 8 tahun.

"Untuk korban total ada 24 korban dan semuanya laki-laki di bawah umur, sekarang ada nan dewasa lantaran kejadiannya sudah dari 8 tahun terakhir," jelas dia.

Aksi sodomi itu dilakukan di rumah tersangka dan di lantai dua masjid nan biasa digunakan tersangka untuk mengajar ngaji.

"Untuk motifnya untuk menyalurkan nafsu birahi," ungkap dia.

Polisi juga sudah melakukan trauma healing bagi orang tua dan para korban nan mengalami trauma.

"Korban dan orang tua sudah dilakukan trauma healing," kata Wulan.

Atas kejahatannya, tersangka dijerat Pasal 415 huruf B dan alias Pasal 473 ayat 2 huruf B, ayat 3 huruf A, ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

"Ancamannya pidana penjara paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak Rp 5 miliar rupiah," kata Wulan.

Malaysia Marriot International menjelaskan beragam persiapan mereka untuk mengenalkan Malaysia sebagai destinasi business events khususnya Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE). Untuk itu, mereka juga menyiapkan lima hotel nan bisa menjadi letak MICE.

Tak hanya di Kuala Lumpur, Market VP Malaysia Marriot International, George Varughese menjelaskan bahwa mereka juga menyiapkan hotel-hotel mereka di Langkawi untuk itu.

“Jadi, Malaysia adalah sebuah kisah nan luar biasa, seperti nan kita semua ketahui, dan kita perlu menceritakannya kepada dunia. Kita perlu memperkenalkan Malaysia sebagai destinasi business events. Mulai dari kota-kota kita nan dinamis, budaya nan beragam, hingga pulau-pulau, rimba hujan, kuliner, makan-makan, serta hospitality kita,” kata George dalam aktivitas Destination Convention Malaysia secara daring pada Selasa (8/9).

Beberapa hotel nan disiapkan adalah The St. Regis Langkawi dan The Westin Langkawi Resort & Spa di Langkawi. Selain itu terdapat pula Renaissance Kuala Lumpur Hotel dan Courtyard Kuala Lumpur South di Kuala Lumpur serta Putrajaya Marriott Hotel di Putrajaya.

“Semua hotel ini merupakan hotel berskala besar nan kami tawarkan. Fakta bahwa hotel-hotel tersebut tersebar di beragam wilayah Malaysia menunjukkan kepada pengguna dan pengguna kami bahwa mereka tidak kudu datang ke Kuala Lumpur saja. Mereka dapat menyelenggarakan pertemuan di Kuala Lumpur, tetapi juga dapat membawa aktivitas mereka ke beragam destinasi lainnya,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan kenapa Malaysia Marrriot International mempunyai konsentrasi ke lini MICE, menurutnya perihal ini lantaran jumlah member Marriott Bonvoy di seluruh bumi telah meningkat dan sekarang melampaui 300 juta anggota. Angka tersebut jauh di atas populasi Malaysia nan ada pada kisaran 35 juta jiwa.

Dengan begitu, dia memandang potensi lini MICE memang terbuka dengan jangkauan nan cukup luas utamanya dengan member Marriot Bonvoy nan ada.

“Bayangkan jumlah orang nan dapat kita jangkau. Bayangkan luasnya jangkauan nan kita miliki terhadap seluruh personil Marriott di dunia,” kata George.

Menambahkan, CEO Malaysia Convention and Exhibition Bureau (MyCEB), Tan Mei Phing memandang Malaysia memang menarik untuk pasar MICE.

Untuk saat ini, meski ada persaingan ketat di kawasan, dia memandang Malaysia memang sudah bisa untuk unggul di sektor MICE. Meski demikian, dia tak puas dengan capaian tersebut dan mau Malaysia lebih unggul lagi. Menurutnya capaian itu bisa ditingkatkan lagi utamanya dengan karakter budaya nan ada.

“Seiring dengan semakin ketatnya persaingan di area Asia-Pasifik, pertanyaannya bukan lagi apakah Malaysia bisa menjadi tuan rumah bagi aktivitas upaya internasional berskala besar. Kita sudah membuktikan bahwa kita mampu. Pertanyaannya sekarang adalah, gimana kita membawa Malaysia ke tingkat berikutnya? Saya percaya, salah satu kekuatan terbesar kita terletak pada keberagaman Malaysia,” ujarnya.

Di samping itu, Tan juga menjelaskan bahwa mereka mau pasar MICE nan masuk ke Malaysia bukan sekadar menyelenggarakan aktivitas namun membikin aktivitas tersebut bersambung di Malaysia kembali.

“Kita mau para penyelenggara aktivitas internasional memandang Malaysia bukan sekadar sebagai destinasi tempat mereka dapat menyelenggarakan aktivitas bisnis, tetapi sebagai destinasi nan mau mereka pilih untuk aktivitas mereka berikutnya,” kata Tan.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar (ketiga dari kanan) memberikan keterangan pers di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (7/9/2026).(Antara)

PADA era kepemimpinan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi, Kejaksaan Agung (Kejagung) bergerak dengan langkah berbeda. Tim interogator bekerja senyap tanpa hiruk pikuk, namun hasilnya langsung mengguncang. Kasus dugaan korupsi manipulasi pajak PT Toba Pulp Lestari (TPL) nan berjalan selama 17 tahun akhirnya diusut.

Pendekatan ini menjadi karakter unik era baru Jampidsus. Tidak banyak pernyataan ke publik, konsentrasi utama diarahkan pada investigasi nan cepat, terstruktur, dan menyasar kasus-kasus besar nan merugikan finansial negara. Pakar Hukum Universitas Nasional (Unas) Ismail Rumudan menilai langkah Jampidsus saat ini progresif dan berani menyentuh korporasi besar.

"Jampidsus Kuntadi dengan Pak Jaksa Agung bakal terus buktikan komitmennya selamatkan duit negara dan seret pelaku kejahatan besar di republik ini. Saya menilai keahlian Jampidsus di bawah Pak Kuntadi sangat progresif. Penanganan kasus ini menunjukkan keberanian dan kesungguhan Kejagung untuk menuntaskan perkara-perkara besar nan menyangkut kepentingan negara dan masyarakat luas," ujar Ismail di Jakarta, Selasa (8/9).

Menurut Ismail penetapan tersangka setelah 17 tahun mematahkan dugaan tak tersentuhnya korporasi besar. Hal ini menunjukkan adanya komitmen kuat dari ketua Kejagung untuk menuntaskan pekerjaan rumah penegakan hukum, tanpa tebang pilih dan tidak hanya konsentrasi pada kasus nan baru alias sedang viral. "Penetapan sebagai tersangka korporasi menjadi bukti bahwa perkara kakap tidak lagi ditunda," kata Peneliti Hukum btin ini.

Dari sisi pemulihan finansial negara, Ismail menyebut penetapan ini sangat penting. Dengan potensi kerugian negara nan diduga mencapai Rp2 triliun, Kejagung tidak hanya memproses pertanggungjawaban pidana, tetapi juga mengejar aset dan memulihkan kerugian. "Langkah ini sejalan dengan pengarahan Presiden mengenai optimasi penerimaan negara," papar Ketum Pemuda ICMI.

Ia menambahkan, style penegakan norma saat ini mempunyai tiga karakter utama. Pertama, keberanian mengusut kasus lama. Kedua, komprehensif lantaran menyasar tidak hanya pidana umum tetapi juga TPPU dan pidana korporasi. Ketiga, akuntabel lantaran prosesnya disampaikan terbuka ke publik sehingga pengaruh jeranya semakin kuat.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Kejagung Saiful Bahri Siregar dalam konvensi pers Senin 7 September 2026 memaparkan, investigasi dilakukan tim di bawah koordinasi Jampidsus dan telah memeriksa 112 saksi termasuk Kuasa Direksi PT TPL.

Berdasarkan hasil penyidikan, PT TPL nan sebelumnya berjulukan PT Inti Indorayon Utama sejak 2008 sampai 2025 diduga melakukan penjualan ekspor ke afiliasinya DP Macou Marketing International Ltd dan penjualan lokal ke PT APR. Modusnya dilakukan dengan under invoicing dan manipulasi HS Code. Produk nan semestinya Dissolving Pulp diubah menjadi Paper Grade Pulp.

Dalam tanggungjawab perpajakan, PT TPL juga wajib menyampaikan arsip Transfer Pricing dan SPT Pajak Badan. Namun dalam praktiknya, perusahaan menyampaikan pelaporan transaksi nan tidak sesuai. "Tujuan untuk dilakukan pemeriksaan kelaziman transaksi, namun rupanya PT TPL menyampaikan pelaporan transaksi nan tidak sesuai dengan sebenarnya," ungkap Saiful.

Sebagai bagian penyidikan, interogator telah menyita arsip dan peralatan bukti elektronik. Langkah penyitaan telah mendapat persetujuan dari Pengadilan Negeri dan telah ditunjuk mahir untuk menghitung kerugian finansial negara.

Dengan penetapan TPL tersangka, Ismail menilai momentum ini krusial untuk menegaskan asas equality before the law. Perusahaan sebesar apapun dan selama apapun beraksi tetap bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Ia juga menyampaikan pesan kepada bumi upaya agar alim patokan dan bayar tanggungjawab ke negara.

Kejagung, menurutnya, tidak anti investasi. Investasi nan baik adalah nan alim norma dan memberi faedah bagi negara. Jika ada praktik nan merugikan finansial negara, pasti bakal diproses tanpa pandang bulu. (Cah/P-3)

Ilustrasi(Dok BNPB)

BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengusulkan penambahan Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp5,6 triliun kepada Kementerian Keuangan untuk mendukung penanganan musibah sepanjang 2026. Pengajuan tambahan anggaran dilakukan di tengah tingginya gelombang musibah nan terjadi di beragam daerah.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meminta pemerintah memperbesar alokasi anggaran untuk upaya mitigasi bencana.

Sekretaris Utama BNPB Rustian mengatakan BNPB sebelumnya telah menerima DSP sekitar Rp4,6 triliun pada 2026. Namun, kebutuhan penanganan musibah terus meningkat sehingga lembaganya kembali mengusulkan tambahan anggaran. Rustian menyebut nilai DSP tambahan nan diajukan dalam proses di Kementerian Keuangan.

"Kebutuhan penanganan musibah terus meningkat seiring tingginya gelombang kejadian musibah di beragam daerah," kata Rustian dalam konvensi pers, Selasa (8/9).

Kebutuhan tambahan DSP tidak terlepas dari tingginya kejadian musibah sepanjang tahun ini. Berdasarkan catatan BNPB hingga 7 September 2026, tercatat 1.730 kejadian musibah di Indonesia.

Bencana hidrometeorologi mendominasi kejadian tersebut. Kebakaran rimba dan lahan tercatat sebanyak 627 kejadian, disusul banjir 543 kejadian, cuaca ekstrem 324 kejadian, tanah longsor 105 kejadian, dan kekeringan 101 kejadian. Selain itu, terdapat 14 kejadian gelombang pasang dan abrasi.

Untuk musibah geologi, BNPB mencatat 13 kejadian gempa bumi dan tiga erupsi gunung api dalam periode nan sama.

Rangkaian musibah tersebut menimbulkan kerusakan pada beragam akomodasi dan permukiman. BNPB mencatat 29.143 rumah mengalami rusak berat, 24.521 rumah rusak sedang, dan 57.869 rumah rusak ringan.

Kerusakan juga terjadi pada 2.361 satuan pendidikan, 867 rumah ibadah, 230 akomodasi kesehatan, 751 kantor, serta 92 jembatan.

Rustian mengatakan anggaran rutin BNPB pada 2026 mencapai sekitar Rp1,05 triliun. Selain itu, terdapat support anggaran untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar sekitar Rp26,89 miliar. Dengan demikian, total anggaran BNPB untuk 2026 mencapai sekitar Rp1,08 triliun di luar DSP.

Catatan BNPB menunjukkan alokasi DSP dalam beberapa tahun terakhir juga berada pada kisaran triliunan rupiah. Pada 2025, BNPB menerima DSP sekitar Rp3,73 triliun. Jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar Rp4,39 triliun pada 2024 dan sekitar Rp4,72 triliun pada 2023. Pada 2022, DSP nan digunakan BNPB mencapai sekitar Rp4,14 triliun.

Sementara itu, untuk 2027 BNPB telah memperoleh persetujuan anggaran rutin sekitar Rp1 triliun. Lembaga tersebut juga mendapat support percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebesar sekitar Rp126,25 miliar. Total anggaran BNPB nan telah disetujui untuk 2027 mencapai sekitar Rp1,13 triliun. (E-4)

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI berbareng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membahas pengembangan model desentralisasi dan otonomi wilayah nan adaptif terhadap karakter wilayah perbatasan. 

Forum tersebut menjadi ruang untuk berganti pandangan mengenai kebutuhan tata kelola perbatasan nan dapat disesuaikan dengan karakteristik, potensi, serta tantangan masing-masing wilayah. Audiensi nan dipimpin Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman tersebut berjalan di Ruang Rapat Sekretariat Tetap BNPP RI, Selasa (8/9/2026). 

Makhruzi mengatakan pengelolaan kawasan perbatasan mempunyai dua dimensi utama, ialah keamanan (security) dan kesejahteraan (prosperity). Kompleksitas persoalan di area perbatasan, menurutnya, memerlukan keterlibatan lintas kementerian/lembaga serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Menangani area perbatasan tidak dapat dikerjakan oleh satu lembaga. Ini merupakan tanggung jawab lintas kementerian/lembaga dan juga pusat dan daerah, sehingga koordinasi menjadi kata kunci dalam penanganan perbatasan di Indonesia,” ujar Makhruzi.

Dalam audiensi tersebut, Makhruzi memaparkan arah strategis pengelolaan pemisah wilayah negara dan area perbatasan (BWN-KP) 2025–2029 nan meliputi pengelolaan pemisah wilayah negara, pengelolaan aktivitas lintas batas, pembangunan area perbatasan, dan penguatan kelembagaan.

Cakupan pengelolaan BWN-KP tersebut meliputi 204 kecamatan perbatasan prioritas, 22 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Dari jumlah tersebut, 15 PLBN telah terbangun, tiga belum terbangun, dan delapan masuk dalam rencana pembangunan gelombang III.

Selain itu, terdapat 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT), dengan 28 di antaranya menjadi perhatian khusus, terdiri atas 11 PPKT tidak berpenduduk dan 17 PPKT berpenduduk. 

Kondisi tersebut menunjukkan beragamnya karakter wilayah nan memerlukan pendekatan kebijakan sesuai kebutuhan dan kapabilitas masing-masing daerah.

Makhruzi mencontohkan penanganan transportasi pada PPKT berpenghuni nan memerlukan pendekatan terpadu dengan memperhatikan aksesibilitas, kesinambungan logistik, dan kedaulatan wilayah. Menurutnya, keragaman kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan perbatasan.

Peneliti Ahli Utama BRIN Prof. Siti Zuhro mengatakan kompleksitas persoalan di wilayah perbatasan perlu diikuti dengan kreasi tata kelola nan bisa menyesuaikan kewenangan dengan karakter wilayah. Pendekatan tersebut diperlukan lantaran wilayah perbatasan mempunyai kondisi, potensi, risiko, dan kebutuhan nan berbeda.

“Perbatasan ada perbatasan darat, ada perbatasan laut. Karakteristik dan kekhasannya berbeda. Potensinya juga beragam,” kata Siti.

Siti menjelaskan, BRIN mengembangkan pendapat Adaptive Asymmetric Decentralization Model for Border Governance sebagai pendekatan nan memungkinkan pengedaran kewenangan dilakukan secara adaptif sesuai karakter wilayah perbatasan. Model tersebut mencakup kebijakan, kelembagaan, serta instrumen pemerintahan nan disesuaikan dengan kondisi dan kapabilitas daerah.

Model tersebut terdiri atas lima komponen utama, ialah konteks struktural, core governance model, sistem desentralisasi adaptif-asimetris, differentiated border governance, dan governance outcome.

Komponen tersebut mencakup aspek geopolitik dan keamanan, disparitas sosial ekonomi, kerangka norma dan kelembagaan, pengedaran kewenangan, kapabilitas fiskal, koordinasi, pengawasan, serta penguatan kapabilitas pemerintahan.

“Pengelolaan wilayah perbatasan perlu menekankan adanya pengedaran kewenangan nan adaptif. Kita tidak bisa business as usual. Digitalnya kita gunakan dan sumber daya manusianya kita latih,” ungkap Siti.

Melalui pendekatan differentiated border governance, karakter perbatasan darat dan laut ditempatkan dalam kerangka pengelolaan nan berbeda. Perbatasan darat lebih menekankan aspek keamanan, konektivitas, dan hubungan sosial lintas batas, sedangkan perbatasan laut menitikberatkan pada kedaulatan maritim, ekonomi kelautan, dan pengawasan area laut.

Siti juga menekankan pentingnya penguatan kapabilitas fiskal daerah, governability, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan. Pendekatan multilevel governance dinilai diperlukan untuk memastikan pembagian peran dan penyelenggaraan kebijakan antara pemerintah pusat dan wilayah melangkah secara efektif.

Audiensi tersebut turut membahas sejumlah agenda penelitian, antara lain identifikasi persoalan pengelolaan wilayah perbatasan dalam perspektif desentralisasi dan otonomi daerah, penggalian pengalaman pemangku kepentingan, serta pengetesan relevansi model Adaptive Asymmetric Decentralization dengan kondisi empiris di lapangan.

Pembahasan antara BNPP RI dan BRIN diharapkan dapat memberikan landasan bagi pengembangan tata kelola perbatasan nan lebih sesuai dengan karakter setiap wilayah, sekaligus mendukung penyelenggaraan pembangunan nan menjawab kebutuhan masyarakat di area perbatasan.(H-2)