Ilustrasi(Dok spesial )

MEMILIH perguruan tinggi semakin tidak hanya berangkaian dengan bidang alias reputasi akademik. Di tengah perubahan kebutuhan bumi kerja dan perkembangan teknologi nan cepat, calon mahasiswa dan family mulai mempertimbangkan sejumlah aspek lain, mulai dari akses pendidikan, keterhubungan dengan industri, hingga pengalaman internasional nan dapat mendukung kesiapan menghadapi masa depan.

Gambaran tersebut terlihat dalam rangkaian Penerimaan Mahasiswa Baru Binus University nan pada periode ini dihadiri ribuan calon mahasiswa dan keluarga. Mereka mengikuti beragam kegiatan, mulai dari konsultasi dan seleksi hingga memperoleh pendampingan serta info mengenai program studi dan kesempatan pendidikan nan tersedia.

Antusiasme tersebut juga menunjukkan semakin besarnya perhatian orang tua dan calon mahasiswa terhadap pilihan lembaga pendidikan tinggi. Selain kualitas akademik, relevansi pendidikan dengan kebutuhan industri serta pengalaman pembelajaran dunia nan terintegrasi menjadi sejumlah pertimbangan sebelum menentukan perguruan tinggi.

Akses terhadap pendidikan melalui skema pembiayaan dan danasiwa juga menjadi salah satu aspek nan diperhitungkan. Binus University, misalnya, menawarkan program danasiwa dengan nilai hingga 100% bagi calon mahasiswa nan memenuhi persyaratan tertentu. Rektor Binus University, Nelly, mengatakan meningkatnya minat masyarakat terhadap penerimaan mahasiswa baru menunjukkan kebutuhan terhadap pendidikan tinggi nan tidak hanya berkualitas, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masa depan.

“Kami memandang semakin banyak generasi muda nan mempunyai aspirasi besar untuk berkembang di tingkat global. Melalui program danasiwa hingga 100%, Binus University berkomitmen membuka akses pendidikan nan lebih luas agar mereka dapat belajar, bertumbuh, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan,” ujar Nelly dikutip dari siaran pers nan diterima, Senin (3/8).

Kebutuhan terhadap pendidikan nan relevan semakin krusial seiring perubahan lanskap pekerjaan. Perkembangan kepintaran buatan (AI), transformasi digital, dan perubahan model upaya membikin kompetensi nan dibutuhkan bumi kerja terus berkembang.

Binus University mengembangkan ekosistem pendidikan melalui integrasi pembelajaran berbasis teknologi, termasuk AI dan transformasi digital, serta kerjasama dengan bumi industri. Pendekatan tersebut memungkinkan mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar nan tidak hanya berbasis teori, tetapi juga berangkaian dengan praktik dan kebutuhan bumi kerja.

Pengalaman internasional juga menjadi salah satu aspek nan semakin diperhatikan dalam pendidikan tinggi. Pengalaman tersebut dapat menjadi bagian dari proses pembelajaran untuk memahami lingkungan akademik dan ahli nan lebih beragam. Interaksi lintas negara juga memberi ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan keahlian beradaptasi dan bekerja dalam lingkungan multikultural.

Dari sisi reputasi akademik, Binus University tercatat sebagai perguruan tinggi swasta Indonesia dengan ranking tertinggi dalam QS World University Rankings 2027, ialah berada di posisi #1 PTS Indonesia. Pencapaian tersebut menjadi salah satu parameter eksternal mengenai posisi Binus dalam lanskap pendidikan tinggi nasional dan internasional.

Meski demikian, reputasi akademik bukan satu-satunya aspek nan menentukan kesiapan lulusan. Kesesuaian antara pembelajaran dengan perkembangan industri, pengalaman praktis, keahlian memanfaatkan teknologi, serta kapabilitas beradaptasi menjadi semakin relevan ketika mahasiswamemasuki bumi kerja. Pendekatan tersebut juga menuntut perguruan tinggi membangun ekosistem pembelajaran nan dapat mengikuti perubahan.

Integrasi teknologi dan kerjasama dengan industri menjadi salah satu langkah untuk mempertemukan pengetahuan akademik dengan kebutuhan ahli nan berkembang. Melalui beragam program pengembangan tersebut, Binus University berupaya agar mahasiswa tidak hanya mempunyai kesiapan akademik, tetapi juga kompetensi, karakter, dan keahlian beradaptasi dalam lingkungan global.

Memasuki 45 tahun perjalanan, Binus University menyampaikan apresiasi atas kepercayaan masyarakat nan terus tumbuh dari tahun ke tahun. Perjalanan tersebut menjadi bagian dari upaya lembaga dalam menghadirkan pendidikan tinggi nan relevan, berdampak, dan berkepanjangan bagi Indonesia.

Bagi calon mahasiswa dan orang tua, beragam aspek tersebut pada akhirnya menjadi bagian dari proses menentukan pilihan. Pendidikan tinggi tidak lagi sekadar dipandang sebagai tahapan untuk memperoleh gelar, tetapi juga sebagai proses membangun kompetensi, karakter, pengalaman, dan keahlian nan dibutuhkan setelah lulus. (E-4)

Ilustrasi.(Magnific)

SUSAN Gilchrist, seorang kardiolog preventif dan epidemiolog di University of North Carolina, sering kali menemui pasien di Klinik Sindrom Cardiovascular-Kidney-Metabolic (CKM) nan tidak memahami kondisi mereka. Hal ini tidak mengejutkan, mengingat istilah sindrom CKM baru dicetuskan oleh American Heart Association (AHA) pada tahun 2023.

Diperkirakan 9 dari 10 orang dewasa di Amerika Serikat menderita kondisi ini. Namun kebanyakan belum pernah mendengarnya.

Apa Itu Sindrom CKM?

Muthiah Vaduganathan, kardiolog dari Brigham and Women’s Hospital, menjelaskan bahwa sindrom CKM bukanlah penyakit tunggal. Ini adalah gangguan luas nan mengakui ada tumpang tindih antara kondisi kardiovaskular (jantung), ginjal, dan metabolik seperti diabetes dan obesitas.

Pemahaman baru ini menunjukkan bahwa aspek akibat nan sama--seperti kelebihan berat badan, tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kolesterol abnormal, dan penurunan kegunaan ginjal--berkontribusi pada perkembangan ketiga jenis penyakit tersebut secara bersamaan.

Empat Tahapan Risiko

Para peneliti mendefinisikan sindrom CKM sebagai kontinum empat tahap nan mencerminkan gimana indikasi dan aspek akibat menumpuk, sehingga meningkatkan kemungkinan kejadian jantung alias kandas ginjal:

• Tahap 0: Tidak mempunyai aspek akibat teknis, tetapi tetap berisiko jika tidak menjaga style hidup sehat.
• Tahap 1-4: Mencakup spektrum dari perseorangan nan merasa sehat tetapi mempunyai aspek akibat metabolik dini, hingga mereka nan sudah menderita penyakit jantung penuh.

Gilchrist menekankan bahwa lemak nan rawan secara metabolik--ditandai dengan lingkar pinggang besar dan gula darah tinggi--melepaskan protein inflamasi ke dalam darah. Kondisi ini memicu respons stres tubuh nan meningkatkan tekanan darah dan membikin sel resisten terhadap insulin.

Dampak Berantai pada Organ Tubuh

Joshua Joseph, mahir endokrinologi di Ohio State University Wexner Medical Center, menjelaskan bahwa kombinasi gula darah dan tekanan hipertensi dapat merusak pembuluh darah mini nan memberi makan ginjal. Ketika ginjal kandas menyaring limbah dan cairan ekstra, volume darah meningkat, nan pada gilirannya membebani jantung dan memperburuk tekanan darah. Ini menciptakan spiral penurunan kesehatan nan berujung pada kandas jantung alias ginjal.

Gaya Hidup dan Pengobatan Modern

Kabar baiknya, sindrom CKM dapat dikelola dengan serangkaian terapi serupa. Pada tahap awal, konsentrasi utama adalah intervensi style hidup, seperti:

• Penerapan diet style Mediterania.
• Aktivitas bentuk rutin dan tidur berkualitas.
• Menghindari produk nikotin.
• Program penurunan berat badan berbasis klinis.

Selain obat-obatan konvensional seperti metformin, statin, dan penghambat ACE, sekarang terdapat konsentrasi pada obat-obatan baru dengan pengaruh luas lintas organ. Contohnya adalah glucagon-like peptides (GLP-1s) untuk berat badan dan gula darah, serta penghambat SGLT2 nan terbukti menstabilkan kegunaan ginjal dan mengurangi akibat rawat inap akibat kandas jantung.

Catatan Penting: Pedoman resmi bagi master untuk mengidentifikasi dan mengelola sindrom CKM baru diformalkan pada Juni 2026. Fokus utamanya bukan untuk melakukan medikalisasi berlebihan, melainkan mendorong pencegahan awal agar pasien dapat hidup lebih lama dan terhindar dari rumah sakit. (The Washington Post/I-2)

Bendera NU.(MI)

PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menetapkan 501 pengurus wilayah, cabang, dan bagian spesial sebagai Daftar Peserta Sementara (DPS) Tahap I Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama nan bakal digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf di Jombang, Senin (3/8), mengatakan penetapan DPS Tahap I pada 1 Agustus 2026 merupakan bagian dari proses verifikasi kepesertaan menjelang Muktamar ke-35 NU nan dijadwalkan berjalan pada 27—31 Agustus 2026.

"Berdasarkan pengumuman tertanggal 1 Agustus 2026, sebanyak 501 kepengurusan NU masuk dalam DPS Tahap I," kata Saifullah Yusuf usai rapat koordinasi PBNU dengan panitia lokal di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas.

Ia menjelaskan, 501 kepengurusan tersebut terdiri atas 31 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), 456 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), dan 14 Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU).

Menurut dia, daftar tersebut disusun berasas pemutakhiran info kepengurusan hingga 31 Juli 2026. "Masih ada sejumlah PWNU lainnya nan saat ini tetap berproses. Setelah 15 Agustus 2026 kelak bakal ditetapkan daftar peserta tetap," kata dia.

PBNU memperkirakan jumlah peserta Muktamar ke-35 NU mencapai sekitar 560 kepengurusan dari tingkat wilayah, cabang, hingga bagian istimewa. Setiap kepengurusan bakal mengirimkan empat delegasi.

Saat ini, PBNU tetap melakukan verifikasi dan pencermatan info kepesertaan. Hasilnya bakal menjadi dasar penetapan DPS Tahap II nan dijadwalkan pada 7 Agustus 2026 sebelum ditetapkan sebagai DPT.

Saifullah mengatakan jumlah peserta tetap berpotensi bertambah lantaran pengurus wilayah dan bagian terus melengkapi persyaratan manajemen agar dapat mengikuti muktamar.

Ia juga mengimbau seluruh jejeran NU di beragam tingkatan mematuhi sistem pendataan peserta agar seluruh tahapan persiapan Muktamar ke-35 NU melangkah tertib sesuai ketentuan organisasi.

"PBNU mau memastikan seluruh proses melangkah terbuka dan sesuai dengan ketentuan organisasi sehingga tidak ada keraguan mengenai kepesertaan," kata Saifullah. (Ant/P-3)

Jembatan Gantung Reje Payung(Satgas PRR Aceh)

Setelah melalui proses pembangunan selama empat bulan, Jembatan Gantung Reje Payung alias Jembatan Perintis Garuda III di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, resmi rampung. Infrastruktur nan membentang di atas Sungai Jamboaye tersebut diharapkan memulihkan konektivitas penduduk sekaligus memperlancar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah setempat.

Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Posko Wilayah Aceh menyebut jembatan nan berada di wilayah kerja Kodim 0106/Aceh Tengah itu menghubungkan Desa Reje Payung dan Desa Jamat setelah sebelumnya akses masyarakat terganggu. Jembatan gantung sepanjang bentang sekitar 90 meter itu dibangun di atas Sungai Jamboaye menggunakan bangunan kabel utama nan menopang lantai jembatan, dengan menara di kedua ujungnya serta sistem blok angkur sebagai penahan tarikan kabel.

Kepala Posko Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Safrizal Zakaria Ali, mengatakan pembangunan melibatkan personel Koramil 05/Linge, 12 personel Batalyon Teritorial Pembangunan 854/Dharma Kersaka, satu personel asistensi Zeni Kodam Iskandar Muda, serta tiga penduduk setempat.

Menurut Safrizal, pembangunan Jembatan Perintis Garuda merupakan bagian dari program strategis nasional nan bermaksud memulihkan konektivitas di wilayah terpencil maupun wilayah terdampak musibah melalui kerjasama antara TNI dan masyarakat.

"Alhamdulillah, berkah kerja keras TNI, masyarakat, dan support beragam pihak, Jembatan Perintis Garuda III di Linge telah selesai dibangun. Dengan demikian, aktivitas penduduk diharapkan kembali melangkah normal," ujarnya.

Safrizal menambahkan penanganan wilayah pascabencana memerlukan sinergi seluruh pihak agar proses pemulihan dapat berjalan lebih sigap dan memberikan faedah bagi masyarakat. (E-3)

CEO Prime Smart Dr Irawan Febianto berbareng para tokoh pendidikan bumi saat menghadiri 17th World Leaders Summit & Woman Leaders Forum 2026 di Examination Schools, University of Oxford, Inggris.(ISTIMEWA)

TRANSFORMASI sistem pendidikan nasional menuju pendidikan nan lebih inklusif terus menunjukkan perkembangan positif.

Di tengah upaya pemerintah memperluas akses pendidikan nan setara bagi seluruh anak Indonesia, praktik pendidikan inklusif nan dikembangkan di Bandung, Jawa Barat, sukses memperoleh pengakuan di tingkat internasional.

Adalah CEO Prime Smart Dr Irawan Febianto nan meraih penghargaan Inclusive Education Leader of the Year dalam arena 17th World Leaders Summit & Woman Leaders Forum 2026 nan diselenggarakan di Examination Schools, University of Oxford, Inggris, pada Juli 2026.

Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas kiprah Irawan dalam mengembangkan model pendidikan inklusif melalui Prime Smart di Bandung.
Lembaga pendidikan tersebut selama ini mengedepankan jasa belajar nan menyatukan siswa reguler dan anak berkebutuhan unik dalam lingkungan pendidikan nan setara, berkualitas, serta berorientasi pada pengembangan potensi setiap peserta didik.

Pengakuan internasional tersebut dinilai sejalan dengan arah pembangunan pendidikan Indonesia nan sekarang bergeser dari paradigma segregasi menuju sistem pendidikan inklusif. Pendekatan tersebut membuka kesempatan belajar nan sama bagi seluruh anak tanpa memandang latar belakang maupun kondisi mereka.

World Leaders Summit merupakan forum kepemimpinan internasional nan mempertemukan para pemimpin, akademisi, wirausahawan, kreator kebijakan, dan tokoh perubahan dari lebih dari 30 negara. Mereka membahas beragam rumor strategis, mulai dari kepemimpinan, inovasi, pendidikan, kewirausahaan hingga akibat sosial bagi masyarakat global.

Momentum penghargaan ini juga menjadi pengakuan atas perjalanan Prime Smart dalam membangun ekosistem pendidikan nan tidak hanya berorientasi pada prestasi akademik, tetapi juga pembentukan karakter, pengembangan keahlian individu, serta pemerataan akses pendidikan bagi seluruh peserta didik.

Forum tersebut dihadiri sejumlah tokoh internasional, antara lain Lord Mayor of Oxford Cllr Chewe Munkonge; personil House of Lords Lord Brennan KC; personil Parlemen Kenya Hon Samson Ndindi Nyoro, Cllr Lubna Arshad; mantan personil Parlemen Inggris Virendra Sharma, serta Natasha Hart MBE, berbareng para pemimpin dan penerima penghargaan dari beragam negara.

INOVASI PENDIDIKAN

Irawan Febianto mengatakan penghargaan tersebut bukan sekadar pencapaian pribadi, tetapi menjadi amanah untuk terus menghadirkan penemuan pendidikan nan bisa menjawab tantangan zaman.

Perkembangan Artificial Intelligence (AI), lanjut dia, kudu diimbangi dengan penguatan nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan pendidikan nan inklusif agar teknologi betul-betul memberikan faedah bagi seluruh peserta didik.

"Penghargaan ini bukan hanya menjadi sebuah pencapaian, tetapi juga amanah untuk terus menghadirkan penemuan pendidikan nan relevan dengan tantangan masa depan. Di tengah pesatnya perkembangan Artificial Intelligence (AI), kami meyakini teknologi kudu melangkah berdampingan dengan nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian, dan pendidikan nan inklusif," tandasnya.

Irawan berambisi pengakuan internasional tersebut dapat menjadi motivasi untuk terus memperkuat kontribusi bagi kemajuan pendidikan Indonesia sekaligus membuka kesempatan kerjasama dengan beragam institusi, baik di tingkat nasional maupun global.

Pengakuan nan diraih di panggung internasional itu menjadi sinyal bahwa praktik pendidikan inklusif nan berkembang di Indonesia mempunyai potensi menjadi rujukan dalam mewujudkan sistem pendidikan nan lebih adil, berkualitas, dan siap menghadapi tantangan masa depan menuju visi Indonesia Emas 2045.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Thailand memperkuat kerja sama di bagian politik dan keamanan. Kerja sama itu termasuk dalam memberantas kejahatan online scam.

"Di tengah meningkatnya ketidakpastian dunia dan semakin kompleksnya tantangan keamanan nontradisional, Indonesia dan Thailand kudu terus memainkan peran kepemimpinan dalam memperkuat ketahanan dan relevansi ASEAN," kata Prabowo dalam pernyataan pers berbareng PM Kerajaan Thailand Y.M. Anutin Charnvirakul di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (8/3/2026).

"Untuk itu, kami sepakat mempererat kerja sama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan beragam corak kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam," imbuhnya.

Prabowo kemudian mengucapkan apresiasi kepada pemerintahan Thailand nan telah membantu kepulangan WNI terjerat kejahatan online scam di negara tetangga. Dia menyebut nyaris seribu WNI nan dibantu kepulangan oleh Thailand.

"Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas nama bangsa Indonesia kepada Pemerintah Thailand atas support dan kerja sama nan erat dalam memfasilitasi pemulangan penduduk negara Indonesia nan menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati 1.000 penduduk negara Indonesia," ujarnya.

Prabowo memandang support tersebut menunjukkan hubungan erat antara Indonesia dan Thailand. Dia pun menyampaikan apresiasi tinggi kepada PM Charnvirakul.

"Ini merupakan support nan sangat berfaedah dan membuktikan eratnya hubungan antara Indonesia dan Thailand. Sekali lagi, nan Mulia, atas nama bangsa dan rakyat Indonesia, saya mau mengucapkan terima kasih dan apresiasi nan sebesar-besarnya," katanya.

(fca/zap)

Jakarta -

Penumpang KM Mutiara Sentosa 2 sempat melompat ke laut lepas untuk menyelamatkan diri saat kapal terbakar di perairan utara Madura. Pria itu melompat ke laut sembari memeluk erat anaknya nan tetap balita.

Dilansir detikJatim, Senin (3/8/2026), keduanya, nan diketahui berasal dari Sulawesi Selatan, sukses dievakuasi dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit PHC Surabaya untuk mendapatkan perawatan medis darurat.

"Dia dengan bapaknya ada di sini. Dari info nan kami dapat, sang ayah sengaja melompat dari kapal sembari menggendong erat tubuh anaknya agar tidak terpisah di tengah gelombang," ujar Direktur RS PHC Surabaya, dr. Rony Kurniawan, di RS PHC Surabaya.

Balita dan ayahnya terpisah dari sang ibu. Ibu korban diketahui dievakuasi menggunakan kapal penolong nan berbeda. Rony memastikan family tersebut sekarang sudah terhubung kembali.

"Tadi siang sudah sempat kontak-kontakan dan video call dengan ibunya. Artinya ibunya selamat, hanya saja berada di kapal nan berbeda," jelasnya.

Terkait kondisi kesehatan balita MH, Rony menjelaskan bahwa korban sempat mengalami lemas, dehidrasi, dan muntah-muntah akibat terlalu banyak menelan air laut saat memperkuat di perairan. Kondisi balita tersebut sekarang sudah stabil.

Baca selengkapnya di sini.

(lir/wnv)

Jakarta -

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai sistem pengawasan Satuan Pengamanan (Satpam) di Indonesia memerlukan pembaruan agar bisa menjawab tantangan keamanan di era digital. Berdasarkan info Korbinmas Baharkam Polri, jumlah Satpam nan terdaftar resmi mencapai sekitar 849.750 personel. Rinciannya terdiri dari 806.151 personel Gada Pratama, 28.616 Gada Madya, dan 14.983 Gada Utama.

Menurut Bamsoet, jumlah tersebut menjadi potensi besar dalam mendukung sistem keamanan nasional. Namun, tetap ditemukannya penggunaan identitas Satpam palsu, lemahnya proses verifikasi administrasi, serta belum terintegrasinya info secara nasional menunjukkan perlunya pembaruan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi.

"Satpam merupakan bagian krusial dari sistem pengamanan nasional sebagai pengemban kegunaan kepolisian terbatas. Karena itu, pengawasannya kudu mengedepankan kepastian hukum, profesionalisme, akuntabilitas, dan pemanfaatan teknologi digital agar masyarakat memperoleh perlindungan keamanan nan optimal," ujar Bamsoet, Senin (3/8/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Bamsoet saat menjadi pengetes sekaligus co-promotor dalam sidang proposal disertasi mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Kombes Pol. Achmad Muchtarom. Disertasi nan diangkat berjudul "Rekonstruksi Pengawasan Satuan Pengamanan (Satpam) Berbasis Verifikasi Data Elektronik dalam Perspektif Hukum Progresif Polri nan Berkepastian Hukum dan Berkemanfaatan."

Dosen Pascasarjana Universitas Borobudur ini mengungkapkan perkembangan teknologi info telah mengubah pola ancaman keamanan. Kini, kejahatan semakin canggih, memanfaatkan identitas palsu, pemalsuan dokumen, hingga penyalahgunaan atribut resmi Satpam.

Menurut Bamsoet, di tengah kondisi tersebut, sistem pengawasan nan tetap mengandalkan manajemen manual dinilai semakin susah menjamin keakuratan identitas personel Satpam. Kondisi ini berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengamanan swakarsa nan selama ini menjadi mitra strategis Polri dalam menjaga keamanan lingkungan.

"Kasus pemalsuan Kartu Tanda Anggota Satpam di beragam wilayah menjadi peringatan bahwa sistem verifikasi nan ada tetap mempunyai banyak celah. Pemerintah kudu menghadirkan sistem elektronik nan bisa memverifikasi identitas, kompetensi, sertifikasi, hingga riwayat penugasan setiap personil Satpam secara sigap dan akurat," kata Bamsoet.

Bamsoet menjelaskan, sejumlah kasus menunjukkan penggunaan atribut Satpam oleh pihak nan tidak mempunyai legalitas dapat menimbulkan akibat serius. Dampaknya mulai dari penyalahgunaan kewenangan, tindak pidana nan memanfaatkan atribut keamanan, hingga kerugian bagi masyarakat dan bumi usaha.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berangkaian dengan pelanggaran administrasi, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan kredibilitas sistem keamanan. Karena itu, transformasi digital dalam pengawasan Satpam perlu menjadi salah satu prioritas kebijakan nasional.

"Membangun sistem verifikasi info elektronik nasional nan terintegrasi antara Polri, Badan Usaha Jasa Pengamanan, lembaga pendidikan Satpam, dan perusahaan pengguna jasa keamanan bisa menjadi solusi. Setiap personel Satpam kudu mempunyai identitas digital nan dapat diverifikasi secara real time sehingga kesempatan penyalahgunaan identitas dapat ditekan semaksimal mungkin," tutur Bamsoet.

Bamsoet menilai penguatan sistem pengawasan Satpam bakal memberikan akibat positif bagi suasana investasi dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, bumi upaya memerlukan kepastian bahwa personel pengamanan nan bekerja di area industri, pusat perbelanjaan, perbankan, rumah sakit, area permukiman, hingga objek vital betul-betul mempunyai kompetensi dan legalitas nan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menambahkan, sistem pengawasan nan modern juga dapat memperkuat sinergi antara Polri dan pengamanan swakarsa dalam menghadapi tantangan keamanan nan terus berkembang.

"Modernisasi pengawasan Satpam merupakan investasi jangka panjang bagi keamanan nasional. Ketika legalitas, kompetensi, dan pengawasan melangkah secara digital, transparan, serta terintegrasi, maka kepastian norma semakin kuat, kepercayaan masyarakat meningkat, bumi upaya memperoleh rasa aman, dan Indonesia mempunyai sistem pengamanan swakarsa nan semakin ahli serta bisa menjawab tantangan keamanan masa depan," pungkas Bamsoet.

Sebagai informasi, turut datang sebagai pengetes Prof. Dr. Faisal Santiago, Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein dan Dr. Tina Amelia.

(akn/ega)

Bandung -

Wali Kota (Walkot) Bandung Muhammad Farhan sedang menelusuri dugaan keterlibatan ASN dalam kasus pembalakan pohon di depan lapangan padel di Jalan LLRE Martadinata alias Jalau Riau. Farhan menegaskan bakal memberi hukuman jika ada ASN terlibat.

Farhan sebelumnya secara terang-terangan mencium dugaan pihak nan membekingi kasus pembalakan pohon tersebut. Kasus itu kemudian dia telusuri agar jadi terang benderang.

"Nah, tentu ada pertanyaan, apakah ada ASN nan terlibat. Itu sebabnya Pak Sekda dan Pak Inspektorat sudah saya berikan tugas untuk mendalami apakah ada kemungkinan ASN Pemkot Bandung terlibat," kata Farhan, dilansir detikJabar, Senin (3/8/2026).

Farhan memastikan, bakal menyiapkan hukuman nan tegas untuk pelanggaran itu. Jika terbukti terlibat, ASN itu bakal disanksi sesuai ketentuan.

"Apabila memang ada nan terlibat, maka bakal dikenai hukuman nan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Baca selengkapnya di sini.

(wnv/lir)

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Dr M Hidayat Nur Wahid (HNW) mengutuk serangan militer dan kejahatan kemanusiaan alias genosida nan tetap terus dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza. Padahal, pihak kelompok-kelompok perlawanan Palestina di Gaza sudah sepakat untuk menyerahkan senjata sesuai dengan ketentuan dalam gencatan senjata.

Hal ini demi kemaslahatan rakyat Gaza dan keselamatan Palestina dari genosida nan dilakukan Israel. HNW mengatakan Israel justru meningkatkan serangan militer dan genosida atas penduduk sipil Gaza.

Menanggapi, HNW mendorong agar masyarakat dan lembaga internasional, termasuk negara-negara mediator dan Board of Peace (BoP), agar betul-betul menunaikan janji serta melaksanakan tanggungjawab nan berujung pada hadirnya perdamaian.

Adapun perdamaian nan dimaksud ialah ditariknya pasukan militer Israel dari Gaza; dihentikannya serangan militer alias genosida Israel atas Gaza; dimasukkannya support kesehatan dan kemanusiaan untuk Gaza; serta segera dibangunnya kembali Gaza.

"Tidak malah tetap membiarkan Israel terus saja tidak melaksanakan kesepakatan-kesepakatan gencatan senjata, apalagi semakin sadis lakukan teror dan serangan militer ke objek-objek sipil seperti masjid, sekolah, tempat pengungsian, serta wanita dan anak-anak," ujar HNW, Senin (3/8/2026).

Maka mestinya, lanjut HNW, lembaga dan masyarakat internasional, terutama negara-negara mediator serta negara-negara nan tergabung dalam BoP segera bertindak bersama-sama untuk menghadirkan perdamaian dengan menghentikan kejahatan genosida atas Gaza nan tetap terus berlangsung.

"Dan sudah sewajarnya publik pro kemanusiaan, keadilan dan hukum, untuk terus menuntut agar Israel lantaran tidak melaksanakan kesepakatan tenteram dan malah terus lakukan serangan militer atas Gaza itu dijatuhi hukuman sesuai dengan patokan norma internasional atas kejahatan genosida nan tetap berlangsung, apalagi meluas bukan hanya di Jalur Gaza, melainkan juga ke Tepi Barat dan Yerusalem alias area Masjid Al-Aqsa," tutur HNW.

HNW menjelaskan berasas info nan dirilis oleh Kementerian Palestina, setidaknya ada 73.356 korban jiwa dan 174.185 jiwa luka-luka akibat kejahatan genosida Israel di Jalur Gaza.

Bahkan, meski perjanjian gencatan senjata sudah ditandatangani kedua belah pihak, dan golongan perlawanan sudah bersedia menyerahkan senjata, Israel tetap terus setiap hari lakukan serangan militer nan membunuh korban hingga mencapai 1.230 korban jiwa.

Sebagian besar dari nomor tersebut adalah penduduk sipil, termasuk wanita dan anak-anak.

"Korban tak bersalah baik nan gugur maupun terluka ini bisa bakal terus bertambah jumlahnya, andaikan organisasi bumi internasional tetap tak bersuara saja, membiarkan Israel mengingkari norma internasional dan tidak menaati kesepakatan gencatan senjata dan terus melakukan teror dengan serangan militer. Maka masyarakat internasional harusnya segera berasosiasi mengambil langkah nan konkret hentikan genosida, selamatkan kemanusiaan, hadirkan perdamaian," ujar HNW.

Menurut HNW, instrumen norma internasional sudah cukup memadai untuk memastikan kejahatan ini bisa dihentikan, jika memang organisasi bumi internasional bersama-sama serius mau menegakkannya.

HNW merujuk pada advisory opinion dan putusan sela Mahkamah Internasional (International Court of Justice) nan mengatakan memerintahkan diakhirinya pendudukan terlarangan Israel di Palestina dan juga dibukanya support kemanusiaan kepada rakyat di Jalur Gaza.

Selain itu, ada pula surat penahanan terhadap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant oleh penuntut umum di Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) terhadap kejahatan kemanusiaan alias genosida nan dilakukan di Jalur Gaza.

"Ini semua adalah tanggungjawab semua masyarakat norma internasional untuk memastikan instrumen norma internasional ini bisa betul-betul ditegakkan demi keselamatan umat manusia secara global. Ini juga adalah tanggungjawab dari 157 negara personil PBB nan sudah mengakui Palestina sebagai negara merdeka, agar serius menghadirkan Palestina sebagai negara nan betul-betul merdeka, karenanya mereka juga mestinya menolak secara keras genosida Israel dan ekspansi kejahatan di Tepi Barat dan Yerusalem," ujar HNW.

"Karena jika kejahatan ini terus dibiarkan terjadi, bakal berakibat pada eksistensi dan masa depan Palestina sebagai negara merdeka nan sudah mereka akui sebagai kebanyakan absolut oleh negara-negara personil PBB itu," sambungnya.

HNW juga mengapresiasi sejumlah pihak. Misalnya, Wali Kota New York Zohran Mamdani nan berupaya menegakkan norma internasional tersebut sesuai dengan kewenangannya.

"Adanya seruan penangkapan Netanyahu jika berjamu ke New York dalam forum PBB merupakan perihal nan positif, dan perlu diikuti oleh pemimpin negara-negara nan merupakan negara personil dari Statuta Roma. Agar peran ICC nan dibentuk berasas Statuta Roma bisa melangkah sesuai dengan angan didirikannya, ialah menghentikan dan menghukum penjahat kejahatan HAM berat," tukas HNW.

Oleh lantaran itu, HNW juga menyerukan kepada Pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu) untuk terus bekerja sama dengan negara-negara mediator dan juga sesama personil BoP, serta 157 negara personil PBB nan sudah mengakui Palestina sebagai negara merdeka, serta organisasi internasional nan menolak genosida Israel atas Gaza.

Tujuannya, agar semua instrumen norma internasional itu betul-betul bisa ditegakkan, dan menghukum Israel dan milisinya nan telah melakukan kejahatan kemanusiaan alias genosida atas penduduk Palestina di Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem.

"Ini juga corak dari peran Indonesia untuk ikut aktif mewujudkan perdamaian bumi sebagaimana petunjuk pembukaan UUD NRI 1945, serta kelanjutan dari komitmen resmi Indonesia sejak era Presiden Soekarno ialah mendukung Palestina, agar betul-betul merdeka," pungkasnya.

(akn/ega)

Perdana Menteri (PM) Thailand Anutin Charnvirakul menegaskan negaranya siap menjadi mitra strategis Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan.

Hal itu disampaikan Anutin dalam pertemuan bilateral berbareng Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/8).

"Mengenai ketahanan pangan, negara saya siap menjadi mitra nan dapat diandalkan bagi Indonesia," kata Anutin.

Ia menyebut Thailand siap memasok beras berbobot tinggi untuk memenuhi kebutuhan Indonesia.

"Di bagian beras, Thailand siap menjadi pemasok beras berbobot tinggi nan dapat diandalkan untuk Indonesia," ujarnya.

Di sektor perdagangan pertanian, Anutin meminta support Indonesia untuk meningkatkan impor produk daging, susu, dan mesin pertanian asal Thailand.

"Di bagian perdagangan pertanian, saya meminta support Indonesia untuk meningkatkan impor produk daging dan susu pertanian Thailand serta mesin-mesin ke Indonesia," tuturnya.

Sebagai timbal balik, Thailand juga mau meningkatkan impor pupuk urea dari Indonesia.

"Di bagian pupuk, sebagai imbalannya, kami juga mau mengimpor lebih banyak pupuk urea dari Indonesia, sehingga kita dapat meningkatkan volume produksi saat ini dari sekitar 60.000 ton per tahun menjadi ratusan ribu ton per tahun," tandas dia.

Ketua Komisi Yudisial (KY) Abdul Chair Ramadhan menyampaikan permintaan maaf kepada Mahkamah Agung (MA) dan seluruh pengadil di Indonesia mengenai polemik info pengawasan pengadil Semester I 2026.

Permintaan maaf tersebut disampaikan setelah muncul kesalahpahaman mengenai penyampaian info pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam konvensi pers KY pada 30 Juli 2026.

Abdul menjelaskan konvensi pers tersebut menimbulkan kesalahpahaman sehingga perlu diluruskan agar tidak mengganggu hubungan antara KY dan MA.

“Bahwa konvensi pers nan dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 terdapat kesalahpahaman, dan oleh karenanya perlu diluruskan. Dimaksudkan agar tidak menimbulkan pertentangan nan menghalang upaya kolaborasi, sinergisitas antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial guna membangun sistem peradilan berasas asas kemerdekaan kekuasaan kehakiman,” kata Abdul di Gedung KY, Jakarta, Senin (3/8).

KY sebelumnya menyampaikan hasil pengawasan pengadil Semester I 2026 dengan menyebut terdapat 121 pengadil nan direkomendasikan untuk dikenai hukuman mengenai dugaan pelanggaran KEPPH. Data tersebut kemudian mencuat lantaran dinilai menunjukkan adanya peningkatan pelanggaran etik hakim.

Namun, Abdul mengatakan nomor tersebut sebenarnya bukan menunjukkan adanya peningkatan jumlah hukuman etik terhadap pengadil pada periode Januari hingga Juni 2026.

“Oleh lantaran itu, perlu diluruskan bahwa besaran nomor pelanggaran KEPPH bukanlah dimaksudkan sebagai kenaikan hukuman etik bagi pengadil pada semester satu bulan Januari sampai dengan Juni 2026,” jelasnya.

Menurut dia, info tersebut merupakan info peningkatan keahlian pengawasan pada Semester I 2026, bukan menunjukkan adanya peningkatan pelanggaran etik hakim.

“Hal itu merupakan adalah tidak lain tidak bukan hanya kenaikan keahlian pada semester satu, di mana perihal itu terjadi sebelum adanya kenaikan apakah itu penghasilan maupun tunjangan bagi hakim,” katanya.

Abdul mengatakan dirinya juga telah berkomunikasi langsung dengan Ketua MA Sunarto mengenai persoalan tersebut. Ia menyampaikan permintaan maaf atas kesalahpahaman nan terjadi.

“Saya kemarin sudah berbincang langsung kepada nan Mulia nan Amat Terpelajar Profesor Sunarto atas terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan narasi nan disampaikan saat konvensi pers itu terjadi,” ucapnya.

“Sebagai Ketua KY, saya meminta maaf kepada beliau dan kepada seluruh pengadil di Indonesia atas persoalan tersebut, semoga perihal itu tidak terjadi lagi,” lanjut Abdul.

MA Terima Permintaan Maaf KY

Pada hari nan sama, Ketua Kamar Pengawasan MA Yanto menyampaikan telah menerima koreksi dan permintaan maaf dari KY. Ia mengatakan MA batal menggelar konvensi pers lantaran polemik tersebut telah diluruskan.

Yanto nan juga menjabat Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) mengatakan telah menerima permintaan maaf tersebut.

“Saya selaku Ketua Umum IKAHI dan orang Indonesia tentunya juga mengampuni berangkaian dengan press release nan disampaikan beberapa hari nan lalu. Jadi intinya, lantaran sudah diralat dan juga ketua KY sudah minta maaf baik kepada publik maupun kepada IKAHI, ya tentunya koreksi press release tidak menjadi relevan lagi,” kata Yanto di ruang pers Gedung MA, Jakarta, Senin (3/8).

Yanto menjelaskan berasas info nan dimaksud, persoalan tersebut berangkaian dengan info tahun 2025, bukan 2026. Ia juga menyebut 75 persen laporan berangkaian dengan norma acara.

"Intinya, bahwa rupanya itu jika info nan masuk itu kan di 2025, ya, bukan di 2026. Dan itu di masa-masa komisioner lama. Dan jika kita lihat, kita cermati, itu 75 persen itu menyangkut norma acara,” kata Yanto.

Menurut Yanto, soal norma aktivitas tidak dapat disebut sebagai pelanggaran etik nan berujung pemberian sanksi, melainkan kudu diselesaikan dengan perbaikan.

“Kalau kekeliruan norma acara, tentunya upaya hukumnya bukan sanksi, melainkan upaya norma perbaikannya seperti itu,” ujarnya.

Ilustrasi(Dok BNI)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk alias BNI memperluas akses jasa finansial digital bagi mahasiswa Indonesia nan bakal menempuh pendidikan di Hong Kong. Dukungan tersebut mencakup pembukaan rekening, aktivasi wondr by BNI, jasa multicurrency, serta kartu debit unik hasil kerjasama dengan Persatuan Pelajar Indonesia Hong Kong.

Layanan tersebut disiapkan sejak mahasiswa tetap berada di Indonesia agar kebutuhan transaksi dan pengelolaan finansial selama menjalani studi di luar negeri dapat dipersiapkan lebih awal.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, perpindahan ke negara lain untuk menempuh pendidikan tidak hanya memerlukan kesiapan akademik, tetapi juga perencanaan finansial nan memadai.

"Kami mau mahasiswa Indonesia dapat memulai perjalanan studinya dengan lebih tenang lantaran kebutuhan finansialnya telah dipersiapkan sejak di Tanah Air. BNI menghadirkan ekosistem jasa nan memudahkan mereka membuka rekening, mengakses jasa perbankan digital, hingga bertransaksi di luar negeri secara lebih praktis dan aman," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Fasilitasi jasa tersebut dilakukan bertepatan dengan aktivitas Pre-Departure Gathering 2026. Dalam aktivitas itu, BNI membantu peserta membuka rekening, mengaktifkan wondr by BNI, serta mengikuti proses pendaftaran sebagai pengguna wondr multicurrency.

Mahasiswa juga memperoleh edukasi mengenai pemanfaatan jasa digital untuk transaksi sehari-hari dan pengelolaan finansial selama berada di Hong Kong.

Dukungan itu diperkuat melalui keberadaan BNI Hong Kong nan bakal mendistribusikan Kartu Debit Multicurrency Co-Branding PPI-HK kepada mahasiswa Indonesia. Kartu tersebut terintegrasi dengan jasa digital BNI untuk mendukung transaksi internasional dan akses terhadap kebutuhan perbankan.

"Kolaborasi dengan PPI-HK menjadi bagian dari komitmen BNI untuk terus memperkuat jasa bagi diaspora Indonesia di beragam negara," kata Okki.

Penguatan jasa digital dan jaringan internasional tersebut juga sejalan dengan arah transformasi BUMN di bawah koordinasi Danantara Indonesia. BNI berupaya menghadirkan solusi perbankan nan relevan bagi masyarakat Indonesia di beragam negara, termasuk kalangan mahasiswa.

Melalui ekosistem jasa nan disiapkan sejak sebelum keberangkatan, BNI berambisi mahasiswa Indonesia dapat menjalani pendidikan di Hong Kong dengan akses transaksi nan lebih praktis dan pengelolaan finansial nan lebih terencana. (H-2)

ilustrasi(Indodana)

Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia dimanfaatkan banyak pelaku upaya untuk menghadirkan beragam promo nan tidak lagi terbatas pada sektor fesyen dan kuliner. Tahun ini, penawaran bertema kemerdekaan juga menjangkau kebutuhan sehari-hari, perjalanan, perangkat elektronik, hingga perlengkapan rumah tangga. Perluasan kategori tersebut memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat untuk memanfaatkan beragam program promosi selama Agustus. Kebutuhan rutin, rencana bepergian, hingga pembelian produk elektronik sekarang menjadi bagian dari strategi promosi nan ditawarkan sejumlah perusahaan.

Salah satu program nan datang adalah 'Diskonesia' nan diselenggarakan PT Indodana Multi Finance melalui jasa Indodana PayLater. Program berjalan pada 1-31 Agustus 2026 dengan menawarkan potongan nilai bagi pengguna baru maupun pengguna lama. Dalam program tersebut, pengguna dapat memperoleh potongan nilai hingga 81%. Sementara itu, pengguna baru berkesempatan menikmati promo transaksi mulai Rp10 ribu.

Direktur PT Indodana Multi Finance, Iwan Dewanto, mengatakan momentum kemerdekaan dimanfaatkan perusahaan untuk menghadirkan beragam penawaran nan dapat digunakan masyarakat dalam memenuhi beragam kebutuhan.

"Program tersebut diharapkan tidak hanya memberikan kemudahan akses pembiayaan, tetapi juga membantu masyarakat memperoleh beragam kebutuhan dengan nilai nan lebih terjangkau selama bulan kemerdekaan," tutur Iwan.

Promo tersebut mencakup beragam kategori. Untuk makanan dan minuman, penawaran tersedia di sejumlah jaringan restoran dan gerai makanan. Pada kategori fesyen, konsumen dapat memanfaatkan promo untuk pembelian pakaian, dasar kaki, hingga aksesori. Sementara itu, kebutuhan rumah tangga juga menjadi bagian dari program melalui sejumlah platform shopping kebutuhan pokok. Kehadiran kategori tersebut menunjukkan bahwa promo kemerdekaan sekarang tidak hanya menyasar konsumsi rekreatif, tetapi juga kebutuhan harian masyarakat.

Kategori perjalanan turut menjadi bagian dari program melalui sejumlah maskapai penerbangan dan jasa transportasi kereta api. Penawaran ini dapat dimanfaatkan masyarakat nan berencana melakukan perjalanan selama periode peringatan HUT RI.

Di sektor elektronik dan gawai, promo tersedia di beragam jaringan ritel dan toko perangkat digital. Adapun untuk kebutuhan perlengkapan rumah, program juga mencakup sejumlah gerai furnitur dan dekorasi.

"Program ini merupakan bagian dari upaya perusahaan menghadirkan jasa pembiayaan nan elastis bagi beragam kebutuhan konsumen. Informasi mengenai syarat dan ketentuan serta daftar merchant nan berperan-serta dapat diakses melalui kanal resmi perusahaan selama periode program berlangsung," jelasnya.

Perluasan cakupan promo HUT RI menunjukkan tren promosi bertema kemerdekaan sekarang semakin menyesuaikan pola konsumsi masyarakat nan beragam. Selain menjadi strategi pemasaran, beragam penawaran tersebut juga menjadi salah satu langkah pelaku upaya mendorong daya beli masyarakat selama seremoni Hari Kemerdekaan. (E-3)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pengembangan tabung Compressed Natural Gas (CNG) berkapasitas 3 kilogram (kg) sebagai pengganti pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG) telah memasuki tahap akhir pengujian.

Menurut Bahlil, dirinya baru saja menerima paparan mengenai perkembangan tabung CNG 3 kg. Saat ini, proses pengetesan tetap dilakukan oleh Lemigas sebelum produk tersebut dapat digunakan.

"Saya baru tiga hari lampau dipresentasikan hasil tabung 3 kilogram dan valve-nya. Sekarang Lemigas lagi uji nan terakhir," kata dia ditemui di Kementerian ESDM, Senin (3/8/2026).

Menurutnya, berasas laporan nan diterima, hanya tersisa satu tahapan pengetesan ialah uji tembak alias pengetesan ketahanan tabung terhadap kondisi ekstrem. Adapun uji tersebut dilakukan dengan paparan panas hingga sekitar 850 derajat Celsius.

"Tetapi menurut info nan saya terima dari hasil mereka, tinggal uji tembak aja nan belum. Karena itu kan diuji tembak dengan pembakaran 850 panasnya itu. Dan itu sudah tinggal uji tembak aja," ujarnya.

Sementara itu, saat ditanya apakah uji tembak dilakukan di Indonesia alias China, Bahlil mengatakan pengetesan dilakukan di kedua negara.

"Kau doakan aja ya. Doakan ya, nan terbaik untuk Ibu Pertiwi tercinta ya," katanya.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]

Siapakah Pemilik Mal Kota Kasablanka nan Sempat Pasang Pagar Tinggi? Punya Harta Rp17 Triliun (Foto: Dok Sindonews)

Liputan6.com, Jakarta - DPR menerima usulan dari koalisi serikat buruh mengenai penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. Sejumlah rumor strategis, mulai dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya (outsourcing), pekerja rumah tangga (PRT), perlindungan pekerja digital, hingga tenaga kerja asing (TKA), diserahkan sebagai bahan pembahasan RUU.

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan DPR bakal terus membuka ruang bagi seluruh serikat pekerja untuk menyampaikan masukan selama proses penyusunan RUU Ketenagakerjaan tetap berlangsung. Total, ada 18 konfederasi pekerja nan diterima DPR hari ini.

“Kita (DPR RI) bakal terus menerima dan mengakomodasi masukan-masukan dalam rangka penyusunan draf naskah akademik untuk Undang-Undang Ketenagakerjaan ini,” kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/8/2026).

Menurut dia, pembahasan RUU Ketenagakerjaan tetap berada dalam tahap penyusunan. Setelah pembahasan di Panitia Kerja (Panja), proses legislasi tetap bakal bersambung ke tim perumus, tim sinkronisasi, pengharmonisan di Badan Legislasi (Baleg), kemudian kembali ke Komisi IX sebelum diajukan sebagai usul inisiatif DPR.

Cucun menyebut izin nan disusun diharapkan bisa menghadirkan perlindungan dan kepastian bagi pekerja sekaligus memberikan kepastian norma bagi pelaku usaha.

“Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk suasana investasi adalah nan namanya kepastian hukum,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menilai maraknya politik transaksional menjadi salah satu persoalan utama nan perlu dievaluasi dalam penyelenggaraan pilkada.

Menurutnya, praktik tersebut apalagi terlihat pada penyelenggaraan pemungutan bunyi ulang (PSU) Pilkada 2024. Beredar info adanya bunyi nan dihargai hingga Rp 1,7 juta per orang.

Dede mengatakan, tingginya biaya politik dalam pilkada memang telah lama menjadi persoalan. Namun, menurut dia, kondisi tersebut sekarang semakin diperparah dengan bergesernya langkah pandang sebagian masyarakat terhadap pilkada nan lebih berkarakter transaksional.

“Tetapi kenapa bisa pilkada ini tiba-tiba menjadi rawan sekali penyimpangan, saya bisa mengatakan nan pertama sudah pasti itu ada nan namanya permainan duit ya, melalui apa permainan uang? Ya melalui katakanlah pemodal-pemodal nan memang membiayai pilkada lantaran perspektif pandang masyarakat saat ini sudah bergeser,” ujar Dede saat dikonfirmasi, Senin (3/8).

“Kalau dulu mencari pemimpin nan adil, pemimpin nan bisa membikin sejahtera sekarang menjadi lebih kepada transaksional juga. Itu nan banyak terjadi di daerah-daerah. Kita sudah memandang dan membuktikan kemarin pilkada 2024 nan diulang saja nan PSU banyak sekali apalagi ada nan kita dengar ada satu dua TPS nan per bunyi dibayar 1,7 juta apalagi lebih gitu ya. Nah kenapa? Karena transaksional,” lanjutnya.

Menurut Dede, praktik politik transaksional itu tidak berdiri sendiri. Ia menyebut terdapat sejumlah aspek nan membikin kondisi tersebut terus terjadi.

“Nah transaksional ini bisa terjadi lantaran satu, pertama saya kudu katakan penyelenggara nan tidak efektif ya. Kedua ASN, TNI, POLRI nan berpihak. Ini juga krusial tuh kita pikirkan itu ya kan. Nah terus ketiga bantuan-bantuan nan sifatnya memenangkan incumbent, ini pasti terjadi di mana-mana,” jelasnya.

Ia mengatakan, kondisi tersebut membikin kandidat nan menjadi penantang akhirnya memilih menggunakan praktik politik duit (money politic).

“Sehingga untuk katakanlah lawannya untuk melawan kondisi tersebut ya menggunakan jurus tadi money politics,” tuturnya.

Selain itu, Dede juga menilai rendahnya pendidikan politik masyarakat menjadi penyebab politik transaksional tetap mudah terjadi.

“Terus nan kemudian juga jika kita perhatikan kenapa jadi tinggi sekali. Karena jika saya memandang kita ini tetap menggunakan konsepnya one man one vote sementara pendidikan politik pemahaman politik masyarakatnya belum ditinggikan,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, tetap banyak masyarakat nan lebih mempertimbangkan pemberian materi dibandingkan visi dan program calon kepala daerah.

“Belum rata. Jadi mereka enggak tahu apa sih sebenarnya gagasannya, apa sih programnya. nan krusial adalah ada sembakonya alias tidak, ada isinya alias tidak. Ini kan satu realita nan kita pahami jadi pendidikan politik itu penting. Di satu sisi banyak masyarakat tetap menilai pilkada itu adalah rencana orang lain bukan hajatnya mereka. Padahal kan mestinya hajatnya rakyat,” jelas Dede.

Karena itu, Dede menegaskan pertimbangan terhadap pilkada tidak semestinya hanya berfokus pada sistem pemilihannya. Menurut dia, pendidikan politik bagi masyarakat kudu menjadi prioritas agar praktik politik transaksional dapat ditekan.

“Nah jadi faktor-faktor inilah nan kemudian kudu kita evaluasi, pendidikan politik salah satu nan paling utama. Kenapa politik itu perlu, kerakyatan itu perlu lantaran ya itu tadi memperjuangkan hak-hak masyarakat nan menitipkan mandatnya. Nah ini, itulah tugasnya pemerintah, tugas pemerintah wilayah adalah memberikan pendidikan politik kepada pemilihnya,” kata dia.

Dede menegaskan, persoalan utama bukan terletak pada sistem pilkada, melainkan pelaksanaannya nan tetap diwarnai beragam penyimpangan.

“Itu dulu nan kita pikirkan jadi bukan soal sistem pilkadanya nan salah lantaran sistem pilkada bisa salah ketika tadi kan ada keberpihakan, ada penyelenggara nan tidak jujur, tidak efektif, macam-macam ya rekrutmen penyelenggara sampai pada level PPS termasuk juga tadi pesan para pemangku pemerintahan. Ini semua kudu kita jadikan pertimbangan bersama,” ungkapnya.

Dede pun menekankan bahwa pendidikan politik merupakan kunci untuk mengurangi praktik politik duit dalam pilkada.

“Iya itu nan paling krusial jika menurut irit kami tanpa edukasi politik ya terjadinya transaksional tadi,” tuturnya.

Dede juga menanggapi sorotan Presiden Prabowo Subianto nan menilai biaya penyelenggaraan pilkada terlalu mahal. Ia mengatakan Komisi II DPR hingga sekarang belum membahas pertimbangan sistem pilkada lantaran tetap memprioritaskan pembahasan RUU Pemilu.

“Ya saya belum dapat bahannya ya lantaran nan jelas mahal alias tidak mahal itu kan sebetulnya disebutnya salah satunya lantaran bentuknya ada logistik ya ada semacam ya,” jelas Dede.

“Sekarang kan malah mulai terpikirkan apakah namanya ada nan secara e-voting dan lain-lain gitu. Tetapi nan jelas ini belum masuk dalam konteks pembahasan soal pilkada sama sekali belum ada. Kita tetap konsentrasi kepada pemilu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian unik terhadap proses kerakyatan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah saat menerima konsep Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Salah satu nan disoroti Prabowo adalah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala wilayah (Pilkada) nan dinilai berakibat pada tata kelola pemerintahan di daerah.

Hal itu disampaikan Muzani usai berjumpa Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/8).

Muzani mengatakan MPR menyerahkan konsep PPHN nan sebelumnya tetap berupa draf dan telah dibahas oleh tim buatan MPR.

"Kami menyampaikan konsep Pokok-Pokok Haluan Negara nan pada tahun lampau tetap berupa draf dan dalam pembahasan oleh tim nan kami bentuk. Pada kesempatan kali ini, kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berbincang dengan beliau mengenai beberapa perihal nan berangkaian dengan Pokok-Pokok Haluan Negara," kata Muzani.

Salah satu perhatian Presiden, lanjut Muzani, adalah tingginya biaya penyelenggaraan Pilkada nan dinilai membikin proses kerakyatan menjadi mahal dan melelahkan.

"Salah satunya, Presiden menilai bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan wilayah dilaksanakan melalui proses kerakyatan nan mahal, unik, dan sangat melelahkan," ungkap Muzani.

Ilustrasi(Dok Istimewa)

INOVASI pembinaan kemandirian warga binaan berjudul "Gerobak Sayur" nan digagas Lapas Kelas III Kolonodale mendapat apresiasi dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Sulawesi Tengah. 

Program ini dinilai tak hanya membekali penduduk bimbingan dengan keahlian bercocok tanam, tetapi juga mengasah jiwa kewirausahaan mereka.

Melalui lapak "Gerobak Sayur" nan digelar setiap masa panen, para penduduk bimbingan memasarkan langsung hasil tani mereka seperti kangkung, bayam, sawi, terong, cabai, dan kacang panjang kepada masyarakat setempat.

Komoditas organik nan dipanen dari lahan pembinaan Lapas ini dijual dengan nilai sangat terjangkau, mulai dari Rp5.000 per ikat/paket.

Kepala Kanwil Ditjenpas Sulteng, Herman Mulawarman, menegaskan bahwa pembinaan di lembaga pemasyarakatan kudu berorientasi pada hasil dan faedah nyata. 

Pembekalan tidak boleh berakhir pada proses produksi, melainkan kudu mencakup rantai pemasaran agar penduduk bimbingan siap berdikari secara ekonomi setelah bebas.

"Pembinaan kudu menghasilkan perubahan nan nyata. Melalui Gerobak Sayur, penduduk bimbingan belajar mengelola usaha, memahami pemasaran, dan membangun rasa percaya diri. Bekal inilah nan menjadi modal krusial mereka saat kembali ke masyarakat," ujar Herman, Senin (3/8).

Ia menambahkan, penemuan ini selaras dengan arah kebijakan Ditjenpas dan 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam memperkuat pembinaan kemandirian serta mendukung program Ketahanan Pangan Nasional.

Herman pun mendorong seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Sulteng untuk terus menciptakan program nan produktif, adaptif, dan berbobot ekonomi.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas III Kolonodale, Bambang Hari Widodo, menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk memberikan pemahaman wirausaha secara menyeluruh (end-to-end).

"Warga bimbingan tidak hanya belajar mengolah lahan hingga menghasilkan produk berkualitas, tetapi juga diajarkan gimana memasarkannya. Kami berambisi ini menjadi bekal konkret sekaligus corak kontribusi kami dalam mendukung ketahanan pangan," terang Bambang.

Inovasi ini pun menyedot antusiasme penduduk Kolonodale. Ibu Siti, salah seorang pembeli langganan, mengaku sangat terbantu dengan hadirnya lapak tersebut.

"Sayurannya segar-segar lantaran baru dipetik dari kebun, harganya pun ramah di kantong. Program ini membuktikan bahwa penduduk bimbingan bisa menghasilkan produk nan luar biasa dan berfaedah untuk masyarakat," tutur Siti.

Melalui keberlanjutan program Gerobak Sayur, Kanwil Ditjenpas Sulteng berkomitmen untuk terus menghadirkan pola pembinaan nan adaptif, memberdayakan, serta berakibat langsung bagi masyarakat luas. (H-2)
 

Sejumlah aktivis pekerja berada di instansi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung guna memantau hasil putusan PTUN nan menyidangkan gugatan pekerja mengenai Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Jawa Barat Tahun 2026.(ISTIMEWA)

SENGKETA penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Jawa Barat 2026 memasuki babak baru. Proses panjang telah berjalan, sejak pembahasan di Dewan Pengupahan hingga gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Kini, putusan pengadilan diharapkan menjadi injakan untuk membenahi tata kelola pengupahan dan hubungan industrial di Jawa Barat. Bukan sekadar mengakhiri perselisihan hukum.

Akhir Juli lalu, PTUN Bandung mengabulkan seluruh gugatan campuran serikat buruh mengenai Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Jawa Barat Tahun 2026.

Melalui Putusan Nomor 29/G/2026/PTUN.BDG, Majelis Hakim membatalkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025 tentang UMSK 2026 tertanggal 29 Desember 2025 (SK UMSK 2026) secara keseluruhan.

Penerbitan SK UMSK 2026 oleh Gubernur Jawa Barat terbukti nyata melanggar peraturan perundang-undangan dari aspek prosedur maupun substansi, serta menabrak Asas-Asas Umum Pemerintahan nan Baik–khususnya, Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Keterbukaan.

DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat menilai putusan PTUN Bandung Nomor 54/G/2026/PTUN.BDG merupakan momentum bagi seluruh pihak untuk melakukan pertimbangan menyeluruh terhadap sistem penetapan UMSK.

Organisasi pekerja tersebut menegaskan bahwa polemik nan terjadi selama proses penetapan UMSK 2026 telah memperlihatkan tetap adanya tantangan dalam membangun sistem pengupahan nan bisa mengakomodasi kepentingan pekerja, bumi usaha, dan pemerintah secara berimbang.

PENGALAMAN PENTING

Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat, Muhamad Sidarta, mengatakan perjalanan UMSK 2026 menjadi pengalaman krusial bagi seluruh pemangku kepentingan. Proses tersebut membuktikan bahwa setiap perbedaan pandangan kudu diselesaikan melalui sistem hukum, perbincangan sosial, dan penghormatan terhadap patokan nan berlaku.

Ia menegaskan organisasinya tidak memandang putusan tersebut dalam perspektif menang alias kalah. nan lebih krusial adalah menjadikan pengalaman ini sebagai bahan pertimbangan untuk memperkuat kualitas perbincangan sosial, memperbaiki proses penyusunan info sektoral, serta meningkatkan kapabilitas seluruh pihak dalam memahami izin pengupahan.

FSP LEM SPSI juga mengingatkan bahwa Jawa Barat merupakan pusat industri nasional nan menghadapi tekanan besar akibat perlambatan ekonomi global, transformasi teknologi, hingga persaingan investasi. Dalam kondisi tersebut, stabilitas hubungan industrial menjadi aspek krusial agar perlindungan pekerja tetap melangkah tanpa mengorbankan keberlangsungan bumi usaha.

Menurut organisasi pekerja itu, pekerja memerlukan perusahaan nan sehat dan berkembang, sedangkan bumi upaya memerlukan tenaga kerja nan produktif serta kebijakan pemerintah nan memberikan kepastian hukum. Karena itu, pengupahan tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga daya beli masyarakat, produktivitas industri, dan keberlanjutan investasi.

JADI PELAJARAN BERSAMA

Lebih jauh, FSP LEM SPSI menilai sengketa UMSK 2026 kudu menjadi pelajaran berbareng untuk memperkuat kualitas hubungan industrial di Jawa Barat. Organisasi tersebut berkomitmen mendokumentasikan seluruh proses sengketa sebagai bahan pembelajaran organisasi agar pembelaan di masa mendatang semakin berbasis data, argumentasi, dan ketelitian.

Ke depan, tantangan hubungan industrial diperkirakan semakin berat. Ancaman pemutusan hubungan kerja, perubahan struktur industri, penguatan daya saing investasi, hingga peningkatan kesejahteraan pekerja menjadi agenda besar nan kudu diselesaikan secara kolaboratif.

FSP LEM SPSI berambisi putusan PTUN Bandung tidak menjadi akhir dari perdebatan mengenai UMSK, melainkan awal lahirnya tata kelola pengupahan nan lebih transparan, berkeadilan, dan bisa menciptakan keseimbangan antara kepentingan pekerja, bumi usaha, dan pemerintah di Jawa Barat.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 100 GW nan dicanangkan Presiden Prabowo Subianto telah masuk dalam revisi Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pihaknya saat ini tengah mengupayakan penjadwalan dengan Presiden Prabowo untuk meresmikan tahap pertama proyek PLTS 100 GW tersebut. Menurutnya, proyek itu telah disusun berasas masterplan dan perencanaan nan matang.

"Nanti saya lagi usahakan meminta agenda Bapak Presiden untuk kita peresmian tahap pertama terhadap PLTS 100 gigawatt tahap pertama. Kan kita buat masterplan dengan perencanaan. Mungkin kita bakal buat di Bali," ujar Bahlil ditemui di Kementerian ESDM, Senin (3/8/2026).

Adapun, saat ditanya apakah proyek PLTS 100 GW merupakan proyek tersendiri alias telah masuk dalam revisi RUPTL, Bahlil menegaskan bahwa seluruh tahapan pembangunan telah mengikuti sistem nan berlaku.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno memastikan kapabilitas PLTS 100 GW telah tercantum dalam revisi RUPTL.

"100 GW sudah masuk (revisi RUPTL), peak loh ya, 100 GWp," kata Tri.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto mempercepat langkah transisi ke daya hijau salah satunya dengan sasaran pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) kapabilitas raksasa. Dia menargetkan Indonesia bisa mencapai kapabilitas terpasang hingga 100 Gigawatt (GW) setidaknya pada 2029 mendatang.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah bakal memaksimalkan pemanfaatan listrik dari daya surya dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.

"Kami mau bergerak sangat sigap untuk menggunakan listrik dari daya surya. Kami mempunyai rencana dan kami berkeinginan untuk melangkah secepat mungkin, dalam waktu tiga tahun, kami mau mencapai 100 gigawatt daya surya," ujar Prabowo dalam aktivitas Indonesia-Japan Business Forum di Tokyo, Jepang, Senin (30/3/2026).

Rencana percepatan pembangunan PLTS tersebut dinilai mendesak untuk direalisasikan. Menurutnya, eskalasi bentrok dan ketidakpastian geopolitik nan terus berkembang, khususnya di area Timur Tengah menjadi ancaman bagi stabilitas pasokan daya nasional.

"Bagi kami, perihal ini lebih mendesak lantaran situasi geopolitik di Timur Tengah memberikan ketidakpastian strategis bagi keamanan daya kami," tegas Prabowo.

Sebagai antisipasi, pemerintah terus berupaya mengamankan pasokan melalui pemanfaatan sumber daya domestik. Selain tenaga surya, Indonesia juga mempunyai potensi besar di sektor panas bumi serta tengah menggenjot produksi bahan bakar nabati (biofuel) seperti biodiesel 50% (B50) dan bioetanol.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]