Berikut Rekomendasi Laptop Murah untuk Kerja(magnifik)

LAPTOP untuk kerja adalah komputer portabel nan digunakan untuk mendukung beragam aktivitas pekerjaan, seperti mengetik dokumen, mengolah data, membikin presentasi, mengakses internet, mengikuti rapat online, hingga menjalankan aplikasi kerja tertentu.

Laptop kerja umumnya mengutamakan performa nan stabil, daya tahan baterai, kenyamanan penggunaan, serta kapabilitas penyimpanan nan memadai.

1. Lenovo IdeaPad Slim 3

Lenovo IdeaPad Slim 3 dapat menjadi pilihan untuk pekerjaan sehari-hari lantaran tersedia dengan prosesor Intel Core dan SSD. Salah satu konfigurasi nan tersedia menggunakan Core i3, RAM 8 GB, dan SSD 256 GB.

2. ASUS Vivobook Go 14

ASUS Vivobook Go 14 merupakan laptop ringkas nan cocok untuk pekerjaan seperti mengetik dokumen, browsing, presentasi, dan meeting online. ASUS juga memasukkan seri ini dalam pilihan laptop di bawah Rp10 juta pada 2026.

3. ASUS Vivobook 14

ASUS Vivobook 14 menawarkan layar 14 inci dan tersedia dalam konfigurasi dengan Intel Core i3, RAM 8 GB, serta SSD. Spesifikasi tersebut cukup untuk pekerjaan instansi dan multitasking ringan.

4. Acer Aspire Go 14

Acer Aspire Go 14 dapat dipertimbangkan bagi pengguna nan memerlukan laptop dengan layar 14 inci, SSD 512 GB, dan prosesor Intel Core 5. Konfigurasi tersebut memberikan ruang penyimpanan nan cukup untuk arsip dan aplikasi kerja.

5. Advan WorkMate

Advan WorkMate merupakan pilihan lokal nan menawarkan konfigurasi hingga Intel Core i3-1215U alias AMD Ryzen 5, RAM 8 GB, dan SSD 256 GB. Model ini menarik jika mau mendapatkan spesifikasi kerja nan cukup komplit dengan nilai relatif terjangkau.

6. Lenovo IdeaPad Slim 3 Core i5

Jika memerlukan performa lebih tinggi untuk multitasking, Lenovo IdeaPad Slim 3 dengan Core i5-13420H dapat menjadi pilihan. Salah satu konfigurasi nan tersedia dibanderol sekitar Rp9,6 juta dan cocok untuk pekerjaan nan memerlukan performa lebih tinggi daripada laptop entry-level.

Untuk kebutuhan kerja harian, Lenovo IdeaPad Slim 3, ASUS Vivobook Go 14, ASUS Vivobook 14, Acer Aspire Go 14, Advan WorkMate, dan Lenovo IdeaPad Slim 3 Core i5 merupakan beberapa pilihan nan dapat dipertimbangkan. (Z-4)

Sumber: erablue, topsellindonesia

Petugas memadamkan api di TPA Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan.(MI/UL)

TEMPAT Pembuangan Akhir (TPA) Ciniru terbakar. Api sigap membesar lantaran angin nan bertiup kencang. Berdasarkan info nan sukses dihimpun, kebakaran dahsyat terjadi di TPA Ciniru, nan terletak di Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Rabu (12/8). “Kejadian sekitar jam lima subuh,” tutur Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kuningan, Indra Bayu Permana, Rabu (12/8). Tiupan angin nan cukup kencang membikin asap tebal membumbung tinggi dan api dengan sigap membesar dan merembet ke sejumlah gunungan sampah lainnya.

Petugas campuran nan terdiri dari campuran dari Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, dan unsur mengenai dikerahkan untuk memadamkan api. Mereka terlihat  menyemprotkan air ke sejumlah titik tumpukan sampah nan terbakar. Upaya tersebut dilakukan untuk memadamkan api sekaligus mencegah kobaran merembet ke bagian TPA lainnya.

Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan, Usep Sumirat, menjelaskan bahwa upaya pemadaman api di TPA Ciniru cukup susah dilakukan. “Pasalnya selain hembusan angin kencang medan juga berbahaya. Petugas pun kesulitan memadamkan api lantaran asap pekat nan menyelimuti TPA,” tutur Usep.

Dampak kebakaran TPA tidak hanya dirasakan petugas nan tengah melakukan pemadaman api, namun juga menghalang aktivitas pembuangan sampah nan hendak masuk. Hingga buletin ini diturunkan, dilaporkan tidak ada korban jiwa namun kepulan asap pekat tetap ada dan berpotensi mengaggu aktivitas masyarakat di sekitar area TPA. Sedangkan untuk penyebab kebakaran hingga sekarang belum diketahui dengan jelas. (UL/P-3)

Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan sambutan dalam aktivitas Graduasi KPM PKH (Keluarga Penerima Manfaat) (Program Keluarga Harapan) di Pusdiklatbangprof Kemensos, Jakarta, Senin (8/12/2025). Kementerian Sosial (Kemensos) mewisuda 133 Keluarga Penerima(ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/nz)

PEMERINTAH menggunakan info desil sebagai instrumen utama untuk menentukan sasaran penerima beragam program support sosial (bansos). Saat ini, masyarakat dapat melakukan pengecekan kategori desil dan status kepesertaan bansos secara berdikari hanya dengan menggunakan smartphone alias HP.

Pengecekan ini dilakukan melalui laman resmi Kementerian Sosial (Kemensos) dengan memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Data tersebut merujuk pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) nan memetakan tingkat kesejahteraan family di Indonesia.

Apa Itu Kelompok Desil dalam DTSEN?

Dalam sistem DTSEN, terdapat 10 golongan desil nan masing-masing mewakili sekitar 10 persen family berasas tingkat kesejahteraannya:

• Desil 1: Kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah (sangat miskin).
• Desil 10: Kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi (sangat mampu).

Semakin rendah nomor desil nan dimiliki sebuah keluarga, maka semakin tinggi tingkat prioritas family tersebut untuk mendapatkan support sosial dari pemerintah.

Cara Cek Desil Prioritas Bansos Lewat HP

Berikut adalah langkah-langkah untuk mengecek kategori desil melalui jasa digital Kemensos:

1. Buka aplikasi browser di HP Anda.
2. Akses laman resmi cekbansos.kemensos.go.id.
3. Masukkan 16 digit NIK sesuai dengan KTP.
4. Masukkan kode captcha nan muncul pada layar untuk verifikasi keamanan.
5. Klik tombol “Cari Data”.
6. Tunggu sistem memproses pencarian. Hasil bakal menampilkan info informasi penerima faedah serta kategori desil nan tercatat.

Bagaimana Jika Data Tidak Terdaftar di DTSEN?

Apabila saat pengecekan nama Anda belum tercantum dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Kementerian Sosial menyediakan sistem resmi untuk pengajuan data:

• Mendatangi instansi desa alias kelurahan setempat dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga (KK).
• Mengajukan usulan info melalui operator SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial) di tingkat desa/kelurahan.
• Memanfaatkan fitur Usulan Mandiri pada aplikasi "Cek Bansos" nan dapat diunduh di Play Store.
• Melakukan pemantauan proses verifikasi secara berkala untuk memastikan info telah diperbarui.

(H-4)

Gelombang tinggi.(Antara)

GELOMBANG tinggi menerjang pantai Selatan Pulau Jawa. Baik nelayan, wisatawan, maupun masyarakat umum nan beraktivitas di sekitar pantai Selatan diimbau untuk lebih waspada. "Gelombang tinggi terjadi sejak Senin (10/8) petang," terang Julianto Wibowo, Manajer Pusdalops BPBD DIY.

Dampak dari gelombang tinggi,  perahu-perahu nelayan rusak, antara lain di Pantai Baron dan Pantai Gesing di Gunungkidul. Bahkan, ada perahu nan tenggelam di dermaga.

Gelombang tinggi juga mengakibatkan beberapa gedung di pesisir rusak, seperti di Pantai Baru dan Pantai Pandansimo, Kabupaten Bantul. Selain itu, gelombang tinggi juga membikin beberapa gedung di Pantai Trisik dan Pantai Glagah terdampak.

Terkait gelombang tinggi, Stasiun Meteorologi Yogyakarta (BMKG) telah mengeluarkan peringatan awal mengenai potensi gelombang tinggi nan bakal menerjang area Perairan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Peringatan ini bertindak selama tiga hari, terhitung sejak Rabu, 12 Agustus 2026 hingga Jumat, 14 Agustus 2026.

Berdasarkan info resmi BMKG, ketinggian gelombang di wilayah perairan selatan DIY diperkirakan bakal mencapai 2,5 hingga 4 meter dan masuk dalam kategori tinggi.

BMKG menekankan bahwa gelombang dengan ketinggian ini berisiko tinggi terhadap keselamatan aktivitas kelautan maupun pesisir pantai. Tinggi gelombang juga dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kondisi cuaca terkini.

BMKG mengimbau, aktivitas Pelayaran: Nelayan, pengguna kapal tongkang, kapal ferry, dan kapal berukuran mini diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan ekstra saat melaut. Masyarakat nan beraktivitas di sekitar pantai selatan DIY diimbau tidak mendekati bibir pantai dan tetap waspada terhadap potensi ombak besar mendadak.

Warga juga diimbau menghindari aktivitas berenang, memancing, alias olahraga air lainnya nan berisiko membahayakan keselamatan di area pesisir dan mematuhi petunjuk serta pengarahan nan disampaikan oleh petugas keamanan di wilayah pesisir setempat. Masyarakat diminta untuk terus memantau pembaruan info cuaca dan gelombang laut secara berkala melalui saluran resmi BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. (AT/P-3)

Jakarta, CNBC Indonesia -Pengadilan Suriah menjatuhkan balasan meninggal kepada Mantan Pemimpin Suriah Bashar Al-Assad pada Selasa waktu setempat dalam persidangan tanpa kehadiran terdakwa, Assad dinyatakan bersalah atas sejumlah kejahatan, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan selama perang Suriah.

Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia (Rabu, 12/08/2026) berikut ini.

Jakarta, CNBC Indonesia - Persaingan industri otomotif China semakin sengit. Di tengah kekuasaan kendaraan listrik nan terus menguat, Geely justru muncul sebagai merek dengan model mobil terlaris, mengungguli Tesla maupun raksasa kendaraan listrik China, BYD.

Berdasarkan info industri dari Autohome, Geely Xingyuan, hatchback listrik nan dipasarkan dengan nilai kurang dari 100.000 yuan alias sekitar US$14.820, menjadi mobil paling laku di China dalam enam bulan hingga Juli 2026.

Dilansir dari CNBC Internasional, penjualan Xingyuan nyaris mencapai 197.500 unit dalam periode tersebut. Capaian ini menunjukkan gimana mobil listrik dengan nilai relatif terjangkau bisa menarik konsumen China di tengah pilihan kendaraan nan semakin beragam.

Geely sendiri sekarang menjadi pesaing dekat BYD. Perusahaan nan berbasis di Hangzhou tersebut menempati posisi kedua berasas volume penjualan keseluruhan di China pada 2025. Berbeda dengan sejumlah produsen nan konsentrasi pada kendaraan listrik, Geely tetap mempertahankan penjualan mobil berbahan bakar bensin, selain kendaraan listrik nan juga dipasarkan melalui merek premiumnya, Zeekr.

Di posisi kedua terdapat Tesla Model Y. SUV listrik tersebut mencatat penjualan lebih dari 180.000 unit. Harga Model Y jauh lebih tinggi, ialah berkisar 263.500 yuan hingga 313.500 yuan, tetapi perbedaan nilai itu tidak menghalangi Tesla untuk mencatat penjualan lebih tinggi dibandingkan Li Auto i6 dan sedan Xiaomi SU7.

Sementara itu, BYD justru kudu puas berada di luar tiga besar. Data Autohome untuk periode Februari hingga Juli menunjukkan tiga dari 10 mobil terlaris di China berasal dari BYD.

Namun, model BYD dengan penjualan tertinggi hanya bisa menempati posisi kelima. BYD Yuan UP, SUV dengan nilai nan relatif terjangkau, mencatat penjualan nyaris 97.700 unit.

Di posisi keenam terdapat Ti 7 nan berada di bawah merek kendaraan off-road milik BYD. Setelah itu, model SUV BYD Sealion 06 juga masuk dalam jejeran 10 mobil terlaris tersebut.

Posisi BYD ini menjadi perhatian lantaran perusahaan merupakan salah satu pemain terbesar dalam industri kendaraan listrik China. Terlebih lagi, raksasa otomotif China tersebut mencatat penurunan penjualan mobil penumpang lebih dari 10% pada paruh pertama 2026.

Di sisi lain, Volkswagen menjadi satu-satunya produsen otomotif asing tradisional nan sukses masuk ke dalam 10 besar. Model kompak berbahan bakar bensin Volkswagen Lavida berada di posisi kesembilan.

Lavida berada di antara Leapmotor A10, SUV listrik nan menempati posisi kedelapan, dan Geely Boyue L, SUV berbahan bakar bensin nan berada di posisi ke-10.

Dominasi kendaraan listrik juga terlihat dari komposisi penjualan mobil baru di China. Data China Passenger Car Association nan dirilis Selasa menunjukkan kendaraan daya baru alias new energy vehicles, nan mencakup mobil berbasis baterai dan kendaraan hybrid, menyumbang 65,1% dari penjualan mobil penumpang baru pada Juli.

Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan 54% pada periode nan sama tahun sebelumnya. Artinya, nyaris dua pertiga mobil penumpang baru nan terjual di China pada Juli merupakan kendaraan daya baru.

Meski demikian, pertumbuhan kendaraan daya baru tidak berfaedah pasar otomotif China secara keseluruhan sedang mengalami pertumbuhan. Penjualan kendaraan daya baru sepanjang Januari hingga Juli justru turun 12,5%.

Penurunan tersebut terjadi ketika pasar mobil penumpang China secara keseluruhan mengalami tekanan nan lebih besar. Data industri menunjukkan penjualan mobil penumpang secara keseluruhan ambruk 20,3% dalam periode nan sama.

(dce) [Gambas:Video CNBC]

Liputan6.com, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta memastikan pertimbangan jalur sepeda di Jakarta tidak dimaksudkan untuk menganaktirikan pesepeda. Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo mengatakan Pemprov DKI telah menerima beragam masukan mengenai kondisi jalur sepeda sebelum menentukan kebijakan selanjutnya.

"Tapi prinsipnya, tentu ini tidak dalam rangka alias dalam konteks kita mau menganak-tirikan pesepeda, itu jelas tidak. Karena itu adalah mandat undang-undang gimana pesepeda itu mesti diafirmasi dan difasilitasi," kata Yustinus di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Menurut Yustinus, nan tengah dikaji Pemprov DKI adalah gimana akomodasi bagi pesepeda tersebut dapat diatur dan diterapkan secara efektif sesuai kondisi di lapangan.

Yustinus menyebut Pemprov DKI menemukan sejumlah persoalan pada jalur sepeda nan ada saat ini. Di antaranya jalur sepeda nan diokupasi kendaraan lain, tidak terawat, hingga jalur nan tidak terhubung alias terputus.

"Jalur sepeda nan diokupasi oleh kendaraan lain, ada jalur sepeda nan sudah tidak terawat, ada nan jalurnya tidak terhubung alias tidak tersambung, ada nan putus begitu ya," kata Pramono.

Kondisi tersebut, lanjut Yustinus, justru dapat menakut-nakuti keselamatan pesepeda lantaran jalur nan semestinya menjadi ruang unik bagi pesepeda tidak dalam kondisi steril.

"Di lapangan kan nan kita sering hadapi saat ini justru jalur sepeda dipakai oleh jalur ojek alias ada mobil nan mengokupasi, ada bajaj dan sebagainya. Sehingga tidak steril dan berakibat pada ancaman keselamatan," jelas dia.

Meski begitu, Yustinus memastikan Pemprov DKI tidak bakal langsung mengambil keputusan mengenai keberadaan jalur sepeda. Dia bilang pihaknya tetap mengumpulkan masukan dari beragam pihak, termasuk organisasi pesepeda, Dewan Transportasi Jakarta, dan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP).

"Tentu saat ini, fasenya kita tetap mendengarkan masukan dari organisasi sudah ada banyak masukan. Lalu juga dari Dewan Transportasi kita juga berbincang termasuk kelak juga dari ITDP," kata Yustinus.

Seluruh masukan tersebut nantinya bakal dibawa dalam rapat untuk menentukan kebijakan nan dinilai paling tepat bagi Jakarta.

"Nah berasas itu semua, kelak bakal dibawa dalam rapat nan bakal diputuskan oleh Pak Gubernur kira-kira nan terbaik apa untuk Jakarta," ujarnya.

Sebelumnya, usulan tersebut disampaikan akun Threads @seahawk kepada Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo. Akun tersebut menilai jalur sepeda di jalan protokol tidak lagi optimal digunakan dan keberadaannya dapat membatasi ruang kendaraan.

"Pak @pramonoanungw usul pak, jalur sepeda di jalan protokol baiknya di hilangkan. kami lihat sudah tidak terpakai dan sepeda kebanyakan hanya pada saat cfd. jika dihilangkan bisa memperlebar badan jalan dan mengurangi kemacetan pada saat weekdays," tulis akun tersebut.

Yustinus kemudian merespons usulan itu dan menyatakan persoalan tersebut bakal segera dibahas dan diputuskan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Betul sekali. Ini jadi topik nan bakal segera diputuskan," tulis Yustinus dalam balasannya.

Seorang laki-laki berinisial MFA (24) nekat membakar ruang rapat di lantai 3 Kantor Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Menurut polisi, laki-laki tersebut sakit hati lantaran kerap difoto secara diam-diam dan dijadikan bahan hinaan oleh orang-orang di kantor.

Aksi nekat tersebut diduga telah direncanakan sejak malam sebelum kejadian.

Pelaku datang ke gedung instansi sembari membawa Pertalite pada Selasa (11/8) sekitar pukul 07.20 Wita.

Jakarta -

Ketua DPP PDIP Puan Maharani menanggapi Ketum PSI Kaesang Pangarep nan bakal maju pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2029 di wilayah pemilihan (dapil) Jawa Tengah. Puan menyebut perihal itu merupakan kewenangan setiap partai politik (parpol).

"Hak setiap parpol untuk mengusulkan setiap nama di semua dapil," kata Puan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Sebelumnya, Kaesang Pangarep mengumumkan maju sebagai calon personil legislatif (caleg) pada Pileg 2029. Ia pun menargetkan kemenangan untuk Pemilu 2029.

Dilansir detikJateng, Kaesang mengumumkan perihal itu saat mengunjungi Solo. Awalnya, Kaesang mau berjumpa dengan suporter Persis Solo. Namun, dia pun sekalian mengunjungi Rakorda PSI Solo.

Untuk itu, Kaesang memberikan sejumlah pengarahan bagi para kader untuk PSI pada 2029. Pesan nan dia tekankan adalah tidak boleh terjadi bentrok antarkader nan maju di Pemilu 2029.

"Saya minta dukungannya agar terus solid untuk bisa memenangkan Pemilu nan ada di 2029 nanti," ucap Kaesang.

"Pesan nan saya sampaikan tadi bukan pesan saya sebagai Ketua Umum. Tapi pesan saya sebagai bakal calon legislatif RI Dapil V Jawa Tengah," lanjutnya.

(amw/fas)

ilustrasi pagar digital.(MI)

DIREKTORAT Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) tengah mengembangkan konsep “pagar digital” untuk memperkuat pengawasan perlintasan di wilayah perbatasan Indonesia.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko mengatakan penggunaan teknologi menjadi krusial lantaran Indonesia mempunyai wilayah perbatasan darat nan sangat luas dan susah diawasi hanya dengan penjagaan fisik.

Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia, Timor-Leste, dan Papua Nugini dengan panjang wilayah perbatasan mencapai sekitar 3.111 kilometer. Kondisi tersebut membikin tetap terdapat sejumlah jalur tidak resmi nan digunakan masyarakat untuk melintas.

“Batasnya darat, enggak mungkin kita lakukan sebegitu. Maka oleh lantaran itu tantangannya itu kan banyak sekali jalur-jalur tikus untuk kehidupan manusia,” kata Hendarsam dalam press briefing di Kantor Imigrasi, Rabu (12/8).

Menurutnya, pengawasan juga kudu mempertimbangkan kondisi masyarakat di wilayah perbatasan. Di sejumlah kawasan, masyarakat dari dua negara mempunyai hubungan kekerabatan dan tinggal dalam satu wilayah nan secara administratif terpisah oleh pemisah negara. “Contoh seperti di PNG alias di Timor-Leste, di perbatasan itu terbelah oleh dua negara. Tapi itu orangnya satu darah, satu kampung. Balik-balik aja mereka ke situ,” ujarnya.

Untuk memperkuat pengawasan, Imigrasi mulai memanfaatkan teknologi drone. Teknologi tersebut ditujukan untuk memantau pergerakan orang maupun aktivitas di wilayah perbatasan nan susah dijangkau petugas.

Hendarsam mengatakan pihaknya juga bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk mengembangkan teknologi drone dalam negeri. “Kita sudah melakukan pertemuan intensif dengan teman-teman kita ITB. Untuk melakukan perihal tersebut, kami percaya anak-anak bangsa kita bisa untuk melakukan perihal tersebut,” katanya.

Menurutnya, teknologi drone nan dikembangkan dapat menggunakan tenaga surya sehingga memungkinkan pengoperasian dalam waktu panjang. “Nah, ini nan kelak kita butuhkan tinggal kita tambahkan perangkat untuk VR. Base Reconnection-nya juga kita tambahkan di situ,” ujarnya.

Teknologi tersebut nantinya diharapkan dapat merekam pergerakan orang nan melintas di titik-titik tertentu dan memasukkan datanya ke dalam sistem pengawasan Imigrasi.

“Paling tidak setiap orang nan lewat keluar masuk wilayah di tempat-tempat tertentu itu masuk ke bank info kita. Masuk ke command center kita. Siapa nan melintas hari itu, pergerakannya, ada anomali alias tidak. Itu kita lakukan,” kata Hendarsam.

Data tersebut bakal menjadi dasar bagi Imigrasi untuk melakukan penemuan awal dan tindakan pencegahan terhadap potensi pelanggaran di wilayah perbatasan. Hendarsam menilai pengembangan teknologi tersebut diperlukan lantaran karakter perbatasan Indonesia berbeda dengan negara lain. Karena itu, pengawasan perbatasan memerlukan pendekatan nan inovatif dan progresif. “Kita perlu melakukan sesuatu nan lebih inovatif dan progresif mengenai dengan perihal tersebut,” ujarnya.

Ia menegaskan Imigrasi juga mendorong pengembangan teknologi dalam negeri untuk kebutuhan pengawasan perbatasan, dibandingkan sepenuhnya berjuntai pada produk dari luar negeri. “Kami percaya kita bisa lakukan itu dibanding kita pakai produk-produk dari luar,” katanya. (Dev/P-3) 

Ilustrasi .(Dok. Metro TV)

AMNESTY International Indonesia menilai penerapan balasan meninggal bukanlah solusi efektif untuk memberantas korupsi maupun tindak pidana lainnya di Tanah Air. Pemerintah didesak untuk mengalihkan konsentrasi pada percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Pernyataan tersebut disampaikan merespons sikap Menteri Hukum Supratman Andi Agtas nan menyebut balasan meninggal tetap dapat dijatuhkan kepada terpidana, termasuk dalam kasus korupsi.

Manajer Media Amnesty International Indonesia, Haeril Halim, menegaskan bahwa pandangan Menteri Hukum tersebut tidak sejalan dengan arah pembaharuan norma nasional. “Pernyataan Menteri Hukum tersebut bertentangan dengan arah politik norma pidana nasional,” kata Haeril dalam keterangannya, Rabu (12/8).

TAK ADA BUKTI EFEK JERA
Haeril menilai klaim bahwa balasan meninggal memberikan pengaruh jera bagi pelaku korupsi sama sekali tidak didukung bukti nan kuat. Mengacu pada studi Transparency International, negara-negara nan tetap menerapkan eksekusi mati, seperti Tiongkok, Vietnam, dan Iran, tidak mengalami peningkatan signifikan dalam ranking pemberantasan korupsi.

Selain itu, dia menyayangkan pernyataan Menteri Hukum nan dinilai bertolak belakang dengan sikap ketua tertinggi negara. “Lagipula Presiden pada 6 April 2025 lampau menyatakan ketidaksetujuannya terhadap praktik balasan mati, dengan argumen hukuman tersebut berkarakter final dan tidak membuka ruang koreksi. Kami menyayangkan pernyataan menteri tersebut,” ujarnya.

URGENSI RUU PERAMPASAN ASET
Ketimbang memicu wacana eksekusi mati, Amnesty mendorong pemerintah dan DPR untuk memprioritaskan pemulihan kerugian negara akibat kejahatan rasuah melalui izin nan tepat.

“Ketimbang membikin pernyataan mengenai balasan meninggal bagi koruptor, ada baiknya Menteri Hukum mendorong Dewan Perwakilan Rakyat untuk mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset dan memastikan adanya partisipasi berarti dari masyarakat dalam proses pembahasannya,” tegas Haeril.

Ia menambahkan, pengembalian aset hasil korupsi kepada negara hanya dapat diperkuat jika mempunyai landasan norma perampasan aset nan solid.

Haeril juga menyinggung pengalaman internasional, di mana penghapusan balasan meninggal kerap lahir dari political will ketua negara, bukan semata-mata konsensus publik. Ia mencontohkan Mongolia dan Meksiko nan sukses menghapus hukuman meninggal meski masyarakatnya sempat terbelah.

“Karena adanya kemauan politik ketua tertinggi, maka negara-negara seperti Mongolia dan Meksiko sukses mengikuti kecenderungan global, di mana kebanyakan negara-negara di bumi telah menghapuskan balasan mati,” katanya.

WARISAN HUKUM KOLONIAL
Amnesty pun mendesak Menteri Hukum untuk mendorong revisi terhadap sedikitnya 13 peraturan perundang-undangan nan tetap memuat ancaman balasan mati. Keberadaan patokan tersebut dalam UU Tipikor maupun KUHP baru dinilai tidak menghapus pelanggaran kewenangan asasi manusia (HAM).

“Dalih Menteri Hukum bahwa balasan meninggal tetap diatur oleh UU Tindak Pidana Korupsi dan KUHP baru sama sekali tidak menggugurkan kebenaran bahwa eksekusi meninggal adalah pelanggaran absolut terhadap kewenangan untuk hidup,” ujar Haeril.

Secara historis, Haeril menyoroti bahwa pidana meninggal di Indonesia merupakan produk warisan sistem kolonial nan diskriminatif. Belanda telah menghapus balasan meninggal bagi warganya sejak 1870 lantaran dianggap kejam, namun justru memberlakukannya bagi penduduk jajahan di Indonesia tiga tahun kemudian.

“Jadi, apakah pemerintah tetap tetap mau mempertahankan balasan nan diskriminatif dan rasis warisan pemerintah kolonial ini setelah 81 tahun Indonesia merdeka?” cetusnya.

Ia menegaskan kembali bahwa pidana meninggal tidak pernah menjawab akar persoalan kejahatan di masyarakat. “Hukuman meninggal tidak membawa keadilan dan penyelesaian akar masalah, melainkan hanya menciptakan lebih banyak korban,” pungkasnya. (Dev/P-2)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa kudu ada perbaikan sistem ketertelusuran (traceability) asal emas untuk menekan praktik pertambangan ilegal.

Hal itu tidak lain untuk memastikan setiap emas nan beredar di pasar perhiasan maupun untuk investasi mempunyai sumber nan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, perbaikan tata kelola tersebut krusial lantaran adanya indikasi emas terlarangan masuk ke toko-toko perhiasan.

Ia menekankan bahwa pengawasan kudu diperkuat dari hulu hingga hilir agar kedaulatan devisa negara tetap terjaga.

"Jadi apa ya keahlian telusur ya keahlian telusur traceability dari emas itu mesti kita kudu dapatkan ini. Jadi mulai dari mana emas itu dan lain sebagainya. Ada beberapa indikasi bahwa di beberapa wilayah itu di toko emas itu traceability-nya mungkin itu dari toko dari penambang tanpa izin misalnya. Mestinya nggak seperti itu," katanya dalam aktivitas Mindialogue 2026 di Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Berdasarkan catatannya, Indonesia mempunyai persediaan emas sebesar 3.600 ton dengan rata-rata produksi normal 100 ton per tahun. Namun, Kementerian ESDM mencatat realisasi produksi nasional hingga semester I-2026 baru mencapai 17 ton akibat sejumlah adanya hambatan pada salah satu perusahaan produsen emas nan beraksi di dalam negeri.

"Terus kemudian untuk saat ini sampai dengan Semester 1 2026 itu produksi kita hanya sekitar 17 ton. Jadi memang ada beberapa catatan untuk emas ini memang nan mungkin teridentifikasi ada beberapa penjualan nan tanda petik ilegal," paparnya.

Untuk meminimalisir praktik ilegal, kementerian memfasilitasi legalisasi penambang rakyat melalui sistem Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Pemerintah mendorong adanya kemitraan model inti-plasma antara BUMN dengan masyarakat agar hasil tambang lebih terkontrol serta menghilangkan penggunaan merkuri nan membahayakan lingkungan.

"Menteri setelah berkoordinasi dengan DPR kelak menetapkanlah WPR. Nah untuk pada saat ini tahun 2026 ini ada sekitar 313 letak untuk WPR emas sebetulnya. Tinggal kelak ditindaklanjuti dengan publikasi IPR nan tanggung jawab alias wewenangnya ada di Gubernur," imbuhnya.

Pihaknya juga memantau ketat realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari perusahaan tambang besar guna menarik devisa secara maksimal. Namun, Tri memproyeksikan sasaran tahunan beberapa produsen utama bakal susah tercapai menyusul adanya sejumlah hambatan teknis operasional di lapangan.

"Katakanlah untuk Freeport, untuk Freeport itu kan diharapkan sekitar 40 sampai 60 ton per tahun tetapi pada saat ini dengan adanya hambatan di Manyar (smelter), maka dia nggak bakal achieve di nomor itu. Kemudian Amman, Amman itu juga harusnya sekitar 16 sampai 18 ton, kayaknya juga berat untuk achieve," tandasnya.

(wia) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta -

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka kesempatan penundaan kembali pajak toko online nan sebelumnya telah ditunda hingga 31 Oktober 2026.

Menurutnya, pemerintah tetap memandang kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat sebelum memastikan kebijakan tersebut diterapkan.

"Saya undur dulu, kita lihat keadaannya seperti apa. Saya lihat keadaan ekonomi masyarakat kita dan kondisi masyarakat kita," ujar Purbaya saat ditemui di instansi Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2026).

Saat dikonfirmasi apakah pemungutan pajak marketplace tetap dimulai pada 1 November 2026, Purbaya mengatakan ada kemungkinan jadwalnya mundur lagi jika kondisi ekonomi belum membaik.

"Kalau kemarin kan kelak jika keadaan jelek kita bisa undur lagi. Tapi sekarang sampai Oktober. Mungkin jika jelek (kondisi ekonominya) kita undurin lagi," tambah Purbaya.

Purbaya lampau menegaskan pertimbangan tersebut bukan semata-mata lantaran kondisi ekonomi sedang buruk. Pemerintah mau memberikan ruang lebih besar kepada masyarakat untuk mempunyai duit lebih banyak.

"Bukan, kita mau lu (masyarakat) bisa punya duit lebih banyak lagi untuk belanja, kira-kira gitu. Kita ini pertumbuhan 5,29% kan pertumbuhan. Saya mau mendorong 6% menjelang akhir tahun," jelas Purbaya.

Sebelumnya, Berdasarkan unggahan resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui akun IG @ditjenpajakri, ketentuan tersebut baru bakal mulai bertindak pada 1 November 2026. Penundaan pungutan pajak ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi nan tetap menjadi perhatian pemerintah.

"Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 nan telah diterbitkan bakal dibatalkan dan dilakukan penunjukan kembali," tulis unggahan tersebut, Kamis (6/8/2026).

Kemudian untuk pedagang nan terlanjur dipungut pajak oleh marketplace, bakal dikembalikan oleh platform e-commerce terkait. DJP menegaskan, penundaan kebijakan tidak mengubah substansi aturan.

"PPh Pasal 22 nan telah dipungut oleh marketplace dari Pedagang Dalam Negeri sehubungan dengan penunjukan nan telah diterbitkan sebelumnya bakal dikembalikan oleh marketplace kepada Pedagang Dalam Negeri. Penundaan ini tidak mengubah substansi kebijakan, melainkan hanya menunda waktu pemberlakuannya," bunyi keterangan DJP.

(ily/hns)

Kita patut memberikan apresiasi kepada Imam Besar Masjid Istiqlal nan punya kemauan untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat lewat Istiqlal Global Fund (IGF) nan bakal dikembangkan sebagai pusat aktivitas upaya dan pemberdayaan pengusaha muslim.

Lembaga ini selain menghimpun dan menyalurkan serta menginvestasikan biaya juga bakal memberikan training kepada pengusaha-pengusaha muslim khususnya untuk UMKM.

Salah satu gebrakan nan dilakukan oleh IGF nan menarik perhatian banyak pihak adalah adanya kebijakan nan dibuat oleh pengelola untuk masuk ke ekosistem bursa efek. Ini kata pengelola bukan berfaedah bahwa IGF bakal menjual aset Masjid Istiqlal tapi pihak pengelola berupaya untuk memproduktifkan biaya wakaf tunai nan ada di istiqlal dengan menginvestasikannya di bursa pengaruh dengan membeli saham-saham berbasis syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Ini jelas sebuah keberanian, penemuan dan terobosan nan luar biasa. Bahkan menurut Nasaruddin Umar kebijakan ini telah membikin Masjid Istiqlal menjadi masjid nan pertama di Indonesia apalagi mungkin di bumi nan masuk bursa efek.

Tetapi lantaran nilai saham itu turun naik sementara dalam konsep wakaf tunai, nilai pokoknya kudu dijamin alias tidak boleh berkurang maka menempatkan biaya wakaf tunai di saham jelas sangat berisiko lantaran jika rugi siapa nan bakal menanggung dan bertanggung jawab untuk mengganti nilai pokok wakaf nan tergerus?

Untuk itu bagi kehati-hatian mungkin sebaiknya pihak IGF untuk memproduktifkan biaya wakaf tunai nan ada di masjid istiqlal tersebut tidak menginvestasikannya di saham tapi di sukuk negara di mana imbal hasil alias pendapatannya bisa dibayarkan oleh penerbit kepada penanammodal secara berkala dan nilai pokok dari investasi tersebut bisa dikembalikan oleh pihak penerbit sukuk (issuer) di saat masa jatuh tempo investasi berakhir.

ilustrasi akibat topan Chan-hom di Ibaraki, Jepang.(Antara)

BADAN Meteorologi Jepang (Japan Meteorological Agency/JMA) menyampaikan bahwa topan Chan-hom bergerak ke arah barat dan melemah menjadi depresi tropis pada Rabu (12/8) setelah mendarat di Prefektur Ibaraki, Jepang timur, pada malam sebelumnya.

Meskipun topan Chan-hom telah melemah secara signifikan saat berada di atas Laut Jepang, badan meteorologi itu memperingatkan adanya potensi banjir di sejumlah area dataran rendah dan luapan sungai pada Rabu di wilayah Tohoku, Jepang timur laut, serta wilayah Kanto-Koshin, termasuk Tokyo, akibat dampak nan tetap tersisa dari angin besar tersebut.

Menurut JMA, topan ke-15 tahun ini, nan bergerak dengan arah tak lazim dari timur ke barat, merupakan topan pertama nan mendarat di Prefektur Ibaraki, Tokyo timur laut, sejak pencatatan dimulai pada 1951.

Jiji Press pada Rabu, mengutip Badan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Jepang, melaporkan tujuh orang mengalami luka ringan, dengan dua orang di Prefektur Iwate, Jepang timur laut, serta empat orang di Prefektur Ibaraki dan satu orang di Prefektur Tochigi nan sama-sama berada di dekat Tokyo.

Petugas cuaca memperkirakan curah hujan hingga 150 mm di Tohoku, wilayah tengah Tokai, dan wilayah Kinki di barat dalam 24 jam hingga Kamis (13/8) pukul 06.00 waktu setempat, serta hingga 120 mm di Kanto-Koshin. (Ant/P-3)

Jakarta -

Ketua DPR RI, Puan Maharani menerima audiensi peserta Parlemen Remaja (Parja) Terbaik untuk tahun 2024 dan 2025. Dalam obrolan hangat dengan Parja Terbaik itu, Puan menyinggung soal DPR nan kerap dihantam hoaks.

Audiensi Puan dengan peserta Parja Terbaik 2024 dan 2025 digelar di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/8).

Diketahui, Parja DPR RI merupakan program edukasi politik dan kerakyatan tahunan DPR bagi pelajar SMA, SMK, alias MA sederajat nan memberi kesempatan bagi siswa terpilih untuk merasakan langsung pengalaman menjadi Anggota majelis dan melakukan simulasi sidang di Gedung DPR RI.

Terdapat total 12 peserta Parja Terbaik 2024 dan 2025 nan diagendakan mengikuti audiensi dengan Puan. Satu orang berhalangan hadir, namun bakal menyusul Parja Terbaik lainnya menghadiri Sidang Tahunan MPR RI pada 14 Agustus nanti.

"Saya terinsipirasi dengan prestasi dan teladan kalian para peserta Parlemen Remaja di wilayah masing-masing," kata Puan dalam keterangannya, Rabu (12/8/2026).

Adapun untuk mengikuti Parja DPR RI, peserta kudu melalui tahap seleksi. Mayoritas peserta merupakan siswa teladan nan mempunyai prestasi di bidangnya masing-masing, seperti menjadi Duta di daerahnya, pemenang lomba alias kejuaraan, dan lain-lain.

Puan kemudian membujuk peserta nan datang berbincang tentang pengalaman mereka saat mengikuti Parja DPR. Termasuk apa nan mereka dapat setelah mengikuti program.

Salah satu perwakilan Parja Terbaik 2025 berjulukan Muhammad Fattan Faydzulhaq lampau mengungkap dirinya pernah mendapat tudingan sebagai buzzer Pemerintah usai mengikuti program Parja Parlemen tahun lalu.

Terkait perihal ini, Puan mengatakan memang tidak mudah menjadi personil DPR lantaran sering mendapat tudingan-tudingan nan kurang baik. Menurutnya, DPR juga sering sekali menjadi sasaran hoaks dan mendapat serangan di media sosial, termasuk dirinya.

"Contohnya seperti RUU Perampasan Aset, kan hoaksnya disebutkan DPR tidak mau mengesahkan. Di konten-konten hoaks itu, foto Ketua DPR juga terus disebar," jelas Puan.

"Padahal nan sebenarnya adalah RUU Perampasan Aset sedang dibahas dan tahapannya saat ini DPR sedang meminta masukan masyarakat (meaningful participation). Begitu banyak masukan sedang didengar dari beragam komponen masyarakat. Dan DPR juga sedang terus mengkaji agar RUU Perampasan Aset tidak tumpang tindih dengan UU lain nan sudah ada," lanjutnya.

Dalam tanya jawab dengan Puan, Fattan Faydzulhaq juga menginggung mengenai rumitnya proses pembahasan undang-undang di DPR. Hal itu dia ketahui lantaran mensimulasikan proses legislasi saat program Parja 2025.

"Ternyata penyusunan UU tidak semudah membalik telapak tangan, lantaran saya merasakan sendiri saat simulasi di Parja. Saya menjelaskan mengenai perihal ini ke teman-teman saya," ujar Fattan nan sekarang telah menjadi Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Airlangga tersebut.

Menanggapi Fattan, Puan lampau menerangkan alur penyusunan dan pembahasan RUU di DPR. Ia juga menjelaskan kenapa ada UU nan sigap pembahasannya, dan ada juga nan pembahasannya lambat.

"RUU nan sigap pembahasannya biasanya nan perubahannya tidak terlalu banyak seperti satu ayat alias satu pasal). Kalau nan mulai dari nol itu nan bisanya lama. Proses pembahasan antara DPR dan Pemerintah memerlukan waktu," papar Puan.

Kepada para peserta Parja DPR Terbaik 2024-2026, Puan pun menitipkan pesan.

"Program Parlemen Remaja dimaksudkan untuk peserta memahami langkah kerja parlemen. Peserta Parja bisa menjelaskan apa pengalaman dan pengetahuan nan didapat saat menjadi Parja, termasuk melalui medsos. Jangan sampai termakan hoaks," ungkap Puan.

"Kami berambisi program Parja DPR dapat berfaedah buat peserta. Semoga peserta Parja dapat memandang bahwa di DPR tetap banyak nan bekerja, hanya saja tidak terliput di media," pungkasnya.

Selain dari Puan, Parja Terbaik 2025 dan 2026 juga berbincang dengan personil DPR lain nan datang dalam audiensi ini. Mereka banyak mendapat pemahaman rumor mengenai keparlemenan, seperti soal rumor keterwakilan wanita di DPR nan disampaikan Wakil Ketua BKSAP, Irine Yusiana Roba.

"Saat ini DPR punya sejarah lantaran Ibu Puan adalah wanita pertama nan menjadi Ketua DPR di Indonesia. Dan dari kepemimpinan Ibu Ketua, lahir sejumlah UU nan ramah gender, keterwakilan wanita di DPR juga naik. Ketika wanita berkekuatan maka negara bakal kuat," ucap Irine.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Pinka Hapsari menegaskan DPR selalu terbuka dengan aspirasi masyarakat. Ia juga bercerita mengenai pengalamannya sebagai salah satu personil DPR dari kalangan muda.

"Decision making memang tidak mudah, tetapi di DPR tetap bekerja untuk menghasilkan sesuatu nan terbaik bagi rakyat. DPR juga selalu terbuka, lantaran sidang-sidang komisi bisa dilihat secara live oleh masyarakat," terang Pinka.

Di sisi lain, Anggota Komisi V DPR, Herviano menyatakan siap memperjuangkan aspirasi dari Parja DPR. Seperti aspirasi mengenai peningkatan prasarana di daerah-daerah.

"Aspirasi tentang prasarana bakal terus diperjuangkan di komisi, terutama di Komisi V DPR nan memang membidangi soal urusan infrastruktur," sebut Herviano.

Di akhir pertemuan, para Parja DPR Terbaik 2024-2025 menyampaikan harapannya untuk DPR, termasuk agar majelis tetap menjadi wadah positif dan transparan, serta selalu berdiri untuk rakyat Indonesia. Mereka juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan nan diberikan DPR kepada kalangan muda melalui program Parja.

"Semoga DPR terus menjadi wadah bagi bunyi rakyat, serta menjalankan check and balances," ucap perwakilan Teladan Parja 2024, Jovanka Anabelle Garcia Silaban.

Sebagai informasi, dalam aktivitas ini, Puan turut didampingi oleh Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, Anggota Komisi XI DPR, Diah Pikatan Orissa Putri Haprani alias Pinka Hapsari, dan Anggota Komisi V DPR RI, Mochamad Herviano Widyatama.

(prf/ega)

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Chery Q Raih Penghargaan Hatchback Favorit di GIIAS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Chery Q meraih penghargaan pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Mobil listrik terbaru Chery itu meraih penghargaan Favorite Vehicle untuk kategori Passenger Car Hatchback. 

1. Hatchback Favorit

Diketahui, Chery Q resmi meluncur pada GIIAS 2026. Model ini meramaikan segmen mobil listrik hatchback. 

Pada pameran tersebut, Chery Q termasuk salah satu mobil nan ramai dihampiri pengunjung. Beberapa unit display nan ditampilkan di booth kerap menjadi sasaran visitor nan penasaran. 

“Kami berterima kasih atas kepercayaan dan sambutan positif para visitor serta konsumen terhadap Chery Q. Penghargaan ini menjadi pencapaian nan sangat berfaedah bagi kami lantaran dipilih langsung oleh visitor GIIAS 2026," ujar Vice Country Director Chery Business Unit, Budi Darmawan Jantania, Rabu (12/8/2026). 

Chery Q di GIIAS 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Ia melanjutkan, selama pameran, visitor dapat memandang langsung fitur Chery Q dan melakukan test drive. 

"Terpilihnya Chery Q sebagai hatchback Favorit menunjukkan bahwa kelengkapan fitur dan pengalaman berkendara nan kami tawarkan mendapat respons positif dari pengunjung,” ujar Budi Darmawan.

Chery Q tersedia dalam dua varian, ialah Pure dan Rizz. Chery Q menawarkan jarak tempuh hingga 400 km (NEDC), pengisian daya 30–80% dalam 16,5 menit, V2L 6,6 kW, dan layar infotainment 15,6 inci. 

Mobil listrik compact ini mempunyai 38 kompartemen penyimpanan. Tersemat pula bagasi depan berkapasitas 70 liter. Total penyimpanan di mobil listrik compact ini mencapai 1.520 liter. 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti tingginya biaya logistik. (Foto: Okezone.com/IMG)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap perkembangan penerapan sistem pembayaran tol tanpa berhenti, alias Multi Lane Free Flow (MLFF). Pemerintah berencana kembali melakukan uji coba sistem tersebut dalam beberapa minggu ke depan.

Dody mengatakan, pemerintah saat ini tetap menyiapkan penyelenggaraan uji coba MLFF dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan terkait. Jika tidak ada kendala, uji coba tersebut diharapkan dapat dilakukan dalam waktu dekat.

"MLFF kita bakal melakukan trial test, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan lah. (Masih bulan ini?) Saya harapkan sih bisa segera, lantaran sudah agak lama," kata Dody dalam konvensi pers di Hotel The Ritz-Carlton Jakarta, Rabu (12/8/2026).

"Kita mesti mendiskusikan MLFF itu dengan beberapa stakeholder nan terkait, tidak hanya Kementerian PU. Ada asosiasi jalan tol, ada Korlantas, macam-macam lah, ada BPKP, segala macam. Jadi lantaran obrolan nan melibatkan stakeholder nan lebih luas, kemudian prosesnya menjadi sedikit agak lebih lama, tapi basically kita bakal melakukan trial test dalam waktu secepat-cepatnya," sambungnya.

Dody menuturkan, uji coba sebelumnya pernah dilakukan di Bali. Namun, hasil pengetesan tersebut dinilai belum memberikan konklusi nan cukup untuk menentukan kelanjutan penerapan sistem MLFF.

Karena itu, pemerintah berencana kembali melakukan trial test di Bali serta satu letak lainnya di luar Bali. Kali ini, pemerintah mau hasil pengetesan tersebut betul-betul dapat menjadi dasar untuk menentukan apakah MLFF layak diterapkan.

"Trial test nan dulu kan pernah di Bali ya, tapi waktu itu kan nggak konklusif gitu. Jadi makanya kita mungkin bakal bikin di Bali dan satu tempat lain di luar (Bali). Tapi kali ini kita bikin nan sangat-sangat konklusif. Jadi begitu selesai ya sudah kita bakalan tahu ini apakah suatu sistem nan worth kita adopt alias kita kudu seperti apa gitu," jelas dia.

Untuk letak uji coba di Bali, Dody menyebut kemungkinan hanya ada satu titik. Sementara itu, letak di Pulau Jawa tetap dalam tahap pencarian.

"Bali seingat saya hanya satu deh. Kalau di tempat lainnya kayak di Jawa gitu? nan di Jawa mereka tetap mencoba mencari titik nan pas," ucap Dody.

Meski begitu, dia menegaskan pemerintah belum menentukan kapan MLFF bakal betul-betul diterapkan. Pemerintah bakal terlebih dulu memandang hasil uji coba dan menunggu kesepakatan seluruh pihak nan terlibat.

"Secepatnya, ya pokoknya kan, kan ada tahapannya kan. Hari-hari ini kita menyiapkan trial test. Untuk menyiapkan trial test juga nggak gampang, ada beberapa term and condition nan mesti disepakati bersama, baru kemudian kita trial test. Nanti kita sepakati lagi nih trial test itu sukses apa nggak nih. Kalau sukses baru kita jalan. Gitu sih," jelasnya.

Dengan demikian, penerapan MLFF tetap berjuntai pada hasil trial test dan kesepakatan para pemangku kepentingan. Pemerintah belum menetapkan sasaran penerapan sebelum tahapan pengetesan tersebut dinyatakan berhasil.

(wia) [Gambas:Video CNBC]

Polisi menduga challenge mahfuz surat Alquran berhadiah minuman keras (miras) di Festival Musik Sound Project, Ecopark, Ancol dibuat spontan oleh seorang pengunjung.

Pengunjung tersebut diduga mengambil mikrofon dan menantang visitor lain melafalkan ayat Alquran dengan hadiah minuman beralkohol. Aksinya kemudian direkam dan videonya viral di media sosial hingga berujung laporan polisi.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin mengatakan polisi menyelidiki dugaan tindak pidana dalam peristiwa tersebut.

Polisi telah meminta keterangan dari pihak manajemen, penyelenggara kegiatan, pemilik merek minuman, serta sejumlah visitor nan mengetahui kejadian tersebut.

“Tadi malam kami sudah melakukan pemeriksaan dan mengambil keterangan dari pihak penyelenggara maupun pemilik brand. Kami juga sudah mengidentifikasi pihak nan melakukan challenge tersebut,” ujar Iman kepada wartawan, Rabu (12/8/2026).

Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi mendapati orang nan diduga memberikan tantangan tersebut bukan bagian dari penyelenggara. Sosok itu diduga merupakan visitor pagelaran nan secara spontan mengambil mikrofon.

“Berdasarkan info nan diperoleh dari hasil penyelidikan kami, nan berkepentingan diduga merupakan visitor nan datang. Pengunjung tersebut kemudian mengambil mikrofon dan secara spontan melakukan challenge,” jelas Iman.

Polisi telah mengantongi identitas orang tersebut.

Jakarta -

Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan personil majelis dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD tahun ini bakal lebih menjaga sikap. Puan menyebut pihaknya bakal introspeksi diri.

"Insyaallah kelak pada hari H kami semua bakal tentu saja bakal lebih introspeksi, lebih khidmat, bakal lebih bisa menjaga diri kami untuk bisa lebih konsentrasi dalam mengikuti aktivitas kenegaraan tersebut," kata Puan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/9/2026).

"Namun ya tentu saja ada saat gimana mengekspresikan diri dalam mengekspresikan bahwa ini adalah hari kemerdekaan ya tentu saja boleh dong jika kemudian kami juga merasa ceria bahwa Indonesia alhamdulillah sudah merdeka 81 tahun," sambungnya.

Puan menjelaskan, tindakan berjoget pada Sidang Tahunan dan Sidang Bersama tahun lampau terjadi secara spontan. Menurutnya, perihal itu sebagai corak kegembiraan menyambut kemerdekaan.

"Dalam menyambut hari kemerdekaan harusnya kan kita bisa menyambutnya dengan ceria ya. Waktu itu kan sebenarnya itu secara spontan itu kita lantaran memang merasa gembira," ujarnya.

Dia menyebut saat itu, personil majelis juga mengikuti aktivitas dengan khidmat saat Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya. Namun setelah penyampaian pidato dan lagu diputar, personil majelis spontan bergoyang.

"Hanya saat kemudian mendengarkan lagu di saat penyampaian pidatonya sudah selesai, ya itu lantaran spontan. Jadi tidak ada perihal nan kemudian membikin kami sepertinya tidak menghargai, tidak menghormati dalam aktivitas nan harusnya dilakukan secara khidmat alias resmi, lantaran memang aktivitas resminya sudah selesai," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Protokol, Humas, dan Media Sekretariat Jenderal DPD RI, Mahyu Darma, mengatakan pihaknya telah mengevaluasi masalah lagu dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD. Dia mengatakan pihaknya melakukan koreksi terhadap penyelenggaraan acara.

"Kami sudah mengevaluasi, mungkin tidak kita lakukan (lagu nan mengundang berjoget) gitu, sebenarnya, bukan ya, memang lantaran lagunya itu ya nan membawa," katanya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/8).

"Tapi kami juga menyadari, dan kita terus-menerus evaluasi, lantaran semua pun akhirnya adalah ini semua kerja-kerja lembaga untuk rakyat," sambungnya.

(amw/fas)