Jakarta -

Purbaya Yudhi Sadewa mengaku sudah memperkirakan pemecatan dirinya sebagai Menteri Keuangan bakal tiba. Ia menyebut kans alias kesempatan dirinya terkena reshuffle adalah 50:50.

Namun, dia menegaskan dirinya baru mengetahui betul-betul diberhentikan dari bangku Bendahara Negara saat menerima panggilan telepon dari di tengah rapat berbareng DPD RI Senin (14/9) siang.

"Ya kita sudah hitung-hitung (kena reshuffle), kira-kira 50-50 lah. Tapi baru tahunya waktu itu," ujar Purbaya kepada wartawan usai serah terima jabatan

Purbaya mengatakan perkiraan dirinya terkena reshuffle dan keluar dari personil kabinet bukan didasarkan pada emosi semata. Namun ada kalkulasi tertentu nan membuatnya memandang kemungkinan tersebut

"Itu feeling-nya nggak ada, cuman ada hitungan saya, ada sesuatu nan mungkin 50-50 kansnya," katanya.

Saat ditanya mengenai dasar hitungan itu muncul, Purbaya enggan menjelaskan lebih jauh. Ia hanya menyebut keputusan untuk reshuffle jejeran Meneteri merupakan kewenangan prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

"Nggak tahu, mesti nanya Pak Presiden itu. Tapi kan bisa lihat dari omongannya, oh 50-50, ya sudah," ujarnya.

Lebih lanjut, Purbaya mengatakan mau memancing di belakang rumahnya setelah tak menjabat sebagai Bendahara Negara. Hal ini disampaikannya setiap kali ditanya mengenai rencananya ke depan.

"Habis ini mau pulang, mancing di belakang rumah," ujarnya.

Purbaya mengatakan di laman belakang rumahnya ada kolam berisikan banyak ikan. Dengan nada sedikit bergurau, sembari memancing dia bakal merenung kenapa dirinya bisa 'dipecat' oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menkeu.

"Gue punya kolam di belakang, ya bisa mancing belakang rumah sembari ngelamun 'kenapa dipecat?', gitu" ujarnya sembari tertawa

Saat ditanya apakah dirinya bakal menduduki posisi di Kementerian/Lembaga lain alias malah disiapkan posisi sebagai Menteri di bagian lain, Purbaya dengan tegas mengatakan tidak.

"Nggak lah. Baru dipecat, masa jadi menteri lagi. Gimana lo?" ucapnya sembari menegaskan bahwa dirinya sudah tidak berkeinginan sama sekali untuk jadi pejabat negara.

(igo/fdl)

Solo -

Warga Solo, Jawa Tengah, berjulukan Guntur Aji Pangestu (27) menjadi salah satu korban tenggelamnya kapal KM Virgo Transport 8. Saudara kembar Guntur, Guruh Aji Pangestu (27), mengungkap komunikasi terakhirnya sebelum kejadian kapal tersebut terbalik dan tenggelam di Laut Jawa.

"Ya tanggal 10 September, terakhir. Sebelum dia naik kapal, dua hari sebelum naik kapal kayaknya. Ya kita teleponan biasa, istilahnya nanya-nanyain kabar, gitu aja," kata Guruh dilansir detikJateng, Rabu (16/9/2026).

Setelah komunikasi tersebut, Guruh tidak lagi berbincang langsung dengan kerabat kembarnya. Guruh juga tetap mengingat aktivitas Guntur di WA menjelang keberangkatannya.

Ia mengatakan sehari sebelum kapal mengalami musibah, Guntur sempat membikin status WA nan menyebut dirinya kelelahan dan mau tidur.

Di kesempatan nan sama, kakak kedua Guntur, Pandu Priambodo, mengatakan komunikasi terakhir Guntur dengan family terjadi berbareng ibunya pada Sabtu malam. Saat itu, Guntur menghubungi ibunya setelah mendapatkan sinyal di kapal.

Dari berita nan dia terima, Guntur berada di bilik ketika kapal terbalik. Sementara sejumlah penumpang nan selamat berada di area dek alias lobi sehingga lebih mudah menyelamatkan diri.

"Infonya di kamar. nan lolos, nan selamat itu di dek, di lobi. Infonya kan enggak bisa lari," ujarnya.

Baca selengkapnya di sini

(ygs/yld)

Ilustrasi(Centcom)

PEMERINTAH federasi Amerika Serikat dilaporkan berada dalam jalur untuk menyetujui paket penjualan senjata senilai US$2,8 miliar (sekitar Rp44,5 triliun) ke Israel. Penjualan nan mencakup 40.000 peledak berbobot satu ton ini menjadi salah satu paket amunisi terbesar nan dijual dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan laporan The Washington Post, paket senjata nan didanai dari duit pembayar pajak AS tersebut berisi sejumlah amunisi paling destruktif dalam persenjataan Barat. Rincian amunisi tersebut meliputi 20.000 peledak MK-84, 20.000 BLU-117, serta 20.000 hulu ledak penembus I-2000 Penetrator.

Mengutip keterangan seorang pejabat AS, The New York Times melaporkan pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah menyetujui rencana penjualan senjata skala besar tersebut.

Saat dikonfirmasi, seorang pejabat senior manajemen menyatakan kepada AFP bahwa "semua penjualan senjata luar negeri bergerak melalui proses nan sesuai," tetapi menolak memberikan komentar lebih lanjut mengenai transaksi nan tetap berjalan.

Sementara itu, ahli bicara Departemen Luar Negeri AS menyampaikan sikap serupa mengenai sistem umum penjualan militer ini.

"Sebagai masalah kebijakan, Departemen tidak mengonfirmasi alias mengomentari usulan penjualan senjata sampai perihal tersebut diberitahukan secara resmi kepada Kongres," ujar ahli bicara Departemen Luar Negeri AS kepada AFP.

Rencana kesepakatan ini mencuat di tengah krisis dan kelangkaan amunisi nan dialami oleh militer AS sendiri. Stok amunisi AS menipis dengan sigap akibat perang dengan Iran, di mana AS tercatat telah membelanjakan sekitar 22,3 miliar dolar AS unik untuk amunisi antara 28 Februari hingga 30 Juni.

Sebelumnya, pada Februari 2025, pemerintahan Trump telah menyetujui penjualan bom, rudal, dan peralatan mengenai senilai lebih dari 7,4 miliar dolar AS ke Israel, nan juga mencakup amunisi jenis MK-84.

Penjualan amunisi berkekuatan ledak tinggi ini menandai arah kebijakan nan berbeda dari periode sebelumnya. Menanggapi kekhawatiran atas tingginya nomor kematian penduduk sipil di Gaza, pemerintahan mantan Presiden AS Joe Biden sempat memblokir pengiriman peledak seberat 2.000 pon (satu ton) ke Israel. Namun, pemerintahan Trump mengesahkan kembali pengiriman amunisi berat tersebut tak lama setelah resmi menjabat pada awal 2025. (AFP/Z-2)

Warga nan tergabung dalam TIM Satgas Karhutla Kecamatan kaliorang menunjukkan perangkat berat nan diduga digunakan untuk membuka hutan(MI/Yovanda  )

SATUAN Tugas (Satgas) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Kecamatan Kaliorang mengamankan perangkat berat nan ditemukan beraktivitas di area rimba Mata Air Batu Putih Camp 3, Desa Persiapan Sembulo Mandiri, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Selasa (15/9/2026).

Temuan tersebut menjadi perhatian Satgas lantaran aktivitas perangkat berat di area rimba berpotensi berangkaian dengan pembukaan lahan. Pengamanan dilakukan sebagai langkah awal untuk mencegah meluasnya aktivitas nan dapat memicu kerusakan area maupun kebakaran rimba dan lahan.

Penanganan di lapangan melibatkan sejumlah unsur, di antaranya Polisi Kehutanan (Polhut) KPHP Manubar, Babinsa Kaliorang, Polsek Kaliorang, Masyarakat Peduli Api (MPA) Kaliorang, KARCA, serta masyarakat setempat.

Plt. Camat Kaliorang, Pitriani, mengatakan pemerintah kecamatan berbareng unsur mengenai terlebih dulu meminta pemilik lahan dan pekerja membikin surat pernyataan untuk tidak kembali melakukan pembukaan lahan maupun aktivitas lainnya di area hutan.

“Langkah pertama kita buatkan surat pernyataan tidak bakal membuka lahan dan melakukan aktivitas kembali di area hutan, baik untuk pemilik lahan maupun karyawan. Jika melanggar, mereka siap diproses secara hukum,” ujar Pitriani.

Menurut dia, langkah tersebut tidak berakhir pada pengamanan perangkat berat. Pemerintah Kecamatan Kaliorang juga bakal berkoordinasi dengan lembaga nan mempunyai kewenangan dalam pengelolaan area dan penegakan norma di bagian kehutanan.

Pihak kecamatan, kata Pitriani, bakal melaporkan temuan tersebut kepada KPHP Manubar dan Gakkum Dinas Kehutanan Provinsi untuk mendapatkan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing.

“Laporan bakal kami sampaikan kepada KPHP Manubar dan Gakkum Dinas Kehutanan Provinsi agar temuan ini dapat ditindaklanjuti,” katanya.

Ia berambisi penanganan berbareng tersebut dapat memperkuat pengawasan area rimba di Kecamatan Kaliorang, sekaligus mencegah aktivitas pembukaan lahan nan berpotensi meningkatkan akibat karhutla.

Pitriani menilai keterlibatan masyarakat berbareng abdi negara dan lembaga mengenai krusial untuk memastikan area rimba tetap terjaga, terutama di tengah upaya pencegahan kebakaran rimba dan lahan.

"Kasus ini kudu dikawal bersama, untuk mempertahankan hutan-hutan kita nan menjadi angan masyarakat," tutupnya. (H-4)

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Dede Yusuf mengaku mendengar pada ketua umum partai telah berjumpa untuk membahas RUU Pemilu.

Namun, Dede nan sekaligus Wakil Ketua Komisi DPR bagian politik dan pemerintahan itu, tak mengungkap perincian soal pertemuan. Termasuk topik spesifik nan dibahas di dalamnya.

"Setau saya, memang komunikasi antara ketua-ketua partai sudah terjadi. Pertemuan-pertemuan di luar itu saya nggak tahu, ya," ujar Dede di kompleks parlemen, Selasa (15/9).

Dia menyebut saat ini ada beberapa opsi materi dalam RUU Pemilu, salah satunya merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, di luar itu, pihaknya juga mengkaji opsi-opsi nan disampaikan koalisi masyarakat dan para pemerhati pemilu.

Menurut Dede, dari sejumlah materi nan dibahas, poin perubahan periode pemisah parlemen mulai mengerucut di angkat 4-5 persen. Dia bilang nomor tersebut paling masuk logika dan banyak dipakai negara lain.

"Nah, memang nomor 4 alias 5 persen ini nan paling kuat. Tetapi saya belum tahu, jika sudah diputuskan alias belum," katanya.

Selain periode pemisah parlemen, Dede mengungkap poin nan tetap menjadi obrolan alot adalah mengenai rekayasa konstitusional usai periode pemisah presiden dihapuskan. DPR, kata dia, tetap mempertimbangkan aspek afektivitas kendati periode pemisah pencalonan presiden telah dihapus MK.

"Saya rasa itu belum ada keputusan. Kita tunggu saja kelak hasilnya. Kami Komisi II, sebenarnya sudah tahu kisi-kisinya," kata dia.

(thr/dal)

Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Ahmad Zahid bin Hamidi bakal berjamu ke Indonesia memperkuat kerja sama legal dan berjumpa Wapres Gibran Rakabuming Raka(AFP/MOHD RASFAN)

WAKIL Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi diagendakan melakukan lawatan kerja ke Indonesia pekan ini untuk berjumpa Wakil Presiden (wapres) Gibran Rakabuming Raka. Menurut Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) Kedubes Malaysia di Jakarta, Farzamie Sarkawi, lawatan Wakil PM Malaysia nan dijadwalkan, Kamis (17/9).

Adapun agenda wakil perdana menteri Malaysia ke Jakarta ialah dimulai dengan pertemuan bilateral dengan Wapres Gibran.

"Wakil PM dan Wapres Gibran bakal membahas kerja sama dua arah, perkembangan semasa, dan juga membahas sasaran capaian berbareng untuk konsultasi bilateral tahunan mendatang," ujar Farzamie saat seremoni Hari Malaysia di Jakarta, Selasa (15/9) malam.

Wakil PM Zahid, kata dia, bakal melakukan penguatan kerja sama legal dengan Indonesia. Salah satu agendanya ialah menghadiri forum legal internasional di Cibubur.

"Ini bakal menjadi konsentrasi kunjungan beliau kali ini," sambung Farzamie.

Kehadiran PM Zahid di Forum Halal Internasional, kata dia, merupakan tindak lanjut nota kesepahaman kerja sama legal antara Malaysia dan Indonesia. KUAI Malaysia juga menekankan perlunya agar Indonesia dan Malaysia meningkatkan koordinasi demi memastikan komitmen kerja sama legal nan telah disepakati betul-betul terwujud menjadi tindakan konkret.

Mengenai kemungkinan Wakil PM Zahid bakal melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, Farzamie menyampaikan pihaknya tetap menunggu kepastian dari pihak Indonesia.

Wakil PM Malaysia Ahmad Zahid Hamidi tahun lampau tepatnya 20-22 April 2025. Ia berjumpa dengan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran dalam kesempatan terpisah. Wakil PM Zahid juga melakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta berbareng Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn meluncurkan inisiatif ASEAN Unity Drive (AUD) 2025 di Kedutaan Besar Malaysia.

"Kawan lama, dari masa muda," ujar Presiden Prabowo saat memperkenalkan Zahid kepada wartawan. (Ant/H-4)
    
 

Pertunjukan golongan musik daul dalam pagelaran musik daul di Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur.(ANTARA/HO Pemkab Pamekasan)

KEMENTERIAN Kebudayaan secara resmi menetapkan musik daul asal Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTbI). Kabar membanggakan ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Pamekasan, Sukriyanto, pada Senin (14/9/2026) malam.

Sukriyanto menjelaskan bahwa penetapan status WBTbI tersebut telah diputuskan sejak 4 September 2026. Ia berambisi pengakuan nasional ini menjadi momentum bagi para seniman dan generasi muda untuk menjaga identitas budaya lokal.

"Penetapan ini tentu diharapkan bisa menjadi semangat baru bagi para seniman dan generasi muda untuk terus menjaga keberlangsungan musik daul sebagai bagian dari identitas budaya Pamekasan," ujar Sukriyanto di sela pertemuan dengan para pemilik upaya musik daul.

Proses Panjang dan Kriteria Penetapan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Akhmad Basri Yulianto, mengungkapkan bahwa pencapaian ini merupakan buah dari proses panjang. Upaya tersebut mendapat support penuh dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI Jawa Timur.

Ada beberapa pertimbangan utama nan membikin musik daul layak menyandang status warisan budaya nasional, di antaranya:

• Usia Tradisi: Kajian menunjukkan musik daul telah berkembang di Pamekasan selama lebih dari 50 tahun.
• Keunikan: Karakteristik perangkat musik nan unik dan berbeda dari jenis musik lainnya.
• Eksistensi: Semangat para pelaku seni nan konsisten mempertahankan tradisi ini.
• Dukungan Pemerintah: Adanya pembinaan berkepanjangan dari pemerintah daerah.

Sejarah dan Perkembangan Musik Daul

Menurut Pembina Kelompok Musik Daul Semut Ireng, Abdul Hannan Tahir, akar musik daul berasal dari tradisi membangunkan penduduk untuk sahur pada bulan Ramadan nan dimulai sejak tahun 1970-an. Hannan sendiri telah mulai mengaransemen musik ini sejak 1984, meski istilah "Daul" baru resmi digunakan pada akhir 1999.

Saat ini, musik daul telah menyatu dengan kehidupan masyarakat Pamekasan. Hampir setiap desa dan kelurahan mempunyai golongan musik daul sendiri. Berikut adalah info sebaran dan profil musik daul di Pamekasan:

Langkah Pelestarian ke Depan

Pemerintah Kabupaten Pamekasan berkomitmen untuk terus mengembangkan musik daul, salah satunya melalui jalur pendidikan. Basri menyebut bahwa saat ini pemerintah mendorong pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di perguruan tinggi agar musik daul semakin dikenal di kalangan akademisi.

Selain itu, musik daul sekarang rutin ditampilkan dalam beragam aktivitas masyarakat, termasuk pada seremoni akhir tahun pelajaran di sekolah-sekolah, guna memastikan regenerasi pemain musik daul tetap terjaga. (Ant/Z-1)

Kasus ini viral di media sosial setelah korban pemilik akun Threads dan IG @desifyul mengunggah rekaman video dugaan pelecehan verbal nan dialaminya.

Desi mengisahkan kejadian bermulai saat dia dan rekannya memesan GoCar fitur Hemat untuk rute Stasiun Tebet menuju area Hangtuah. Gesekan awal terjadi ketika Desi menghubungi pengemudi untuk mengonfirmasi penjemputan, namun direspons dengan nada nan kurang menyenangkan.

"Di telepon memang udah enggak enak. Sampai di letak dia agak jauh dari titik gue dan dia enggak konfirmasi apa-apa. Dia memang telepon gue dan enggak keangkat, dan gua telepon kembali enggak diangkat," jelas Desi dalam unggahannya.

Setibanya di lokasi, Desi menghampiri armada nan terparkir agak jauh dari titik penjemputan. Perselisihan memuncak setelah kendaraan berjalan, di mana pengemudi mempermasalahkan pertanyaan konfirmasi nan diajukan Desi.

"Terus dia bilang pas udah kita naik, udah mobilnya jalan, 'Saya enggak suka ya Mbaknya nanya mau ambil apa enggak. Menurut saya enggak sopan.' Ya gua hanya bilang, 'Ya itu kan corak konfirmasi aja, Mas. Apa salahnya dari konfirmasi itu, Mas tinggal jawab, 'Iya, saya ambil,' alias 'Iya, saya OTW,' gitu. Itu saya nanya baik-baik juga," papar Desi.

Pengemudi lantas melabeli penumpang "ribet" dan mengaitkannya dengan tarif jasa nan murah.

Desi membantah telah berbicara kasar dan merespons tuduhan pengemudi tersebut.

"Terus gua hanya bilang jika memang dari awal enggak mau ambil, ya enggak usah diambil," tambahnya.

Percakapan di dalam mobil bersambung makin memanas. Pengemudi melontarkan makian nan merendahkan hingga meminta penumpang membatalkan pesanan secara sepihak dan turun di tengah jalan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella mencopot kepala badan statistik nasional setelah pejabat tersebut menyatakan tidak menemukan kejanggalan dalam nomor pengangguran nan tercatat pada pemerintahan sebelumnya. Mantan kepala badan tersebut, Ricardo Valencia, mengungkapkan pencopotannya pada Selasa (15/9/2026) waktu setempat.

De la Espriella mulai menjabat pada Agustus lalu. Sejak berkuasa, dia menuduh pendahulunya, Gustavo Petro, presiden berpatokan kiri pertama dalam sejarah Kolombia, melakukan korupsi.

Pencopotan Valencia sebagai kepala badan statistik nasional Kolombia (DANE) diumumkan De la Espriella melalui pernyataan pada Senin. Valencia apalagi baru sekitar tiga pekan menduduki posisi tersebut.

Namun, menurut Valencia, tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari pihak kepresidenan nan menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap kinerjanya.

"Saya tidak menerima komunikasi apa pun dari pihak kepresidenan alias dari presiden nan menyatakan ketidakpuasan," kata Valencia kepada Blu Radio nan berbasis di Bogota.

Belakangan diketahui, komentar nan disampaikan Valencia dalam sebuah konvensi pers menjadi persoalan nan berujung pada kehilangan jabatannya.

Saat menjawab pertanyaan wartawan, Valencia mengatakan dirinya tidak menemukan ketidaksesuaian dalam parameter pasar tenaga kerja selama Juli, ketika Petro tetap menjabat sebagai presiden.

"Hingga tanggal ketika mereka mengusulkan pertanyaan itu kepada saya, saya belum menemukan adanya kejanggalan," ujarnya.

Pernyataan Valencia muncul di tengah kebijakan baru pemerintahan De la Espriella nan mewajibkan seluruh kementerian dan lembaga pemerintah meminta izin kepada pihak kepresidenan sebelum menyampaikan info kepada media.

Pihak kepresidenan kemudian mengkritik Valencia lantaran menyatakan tidak menemukan "adanya kejanggalan" dalam info tersebut tanpa terlebih dulu melakukan audit secara menyeluruh.

Pencopotan tersebut juga memicu kekhawatiran dari serikat pekerja DANE. Pada Selasa, serikat pekerja badan statistik itu mempertanyakan independensi lembaga setelah Valencia diberhentikan dari jabatannya.

(luc/luc) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNN Indonesia --

Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda mencurahkan cerita penantiannya hampir setahun tak kunjung menerima kepastian dari Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan Nusron Wahid soal 16 ribu hektare tanah nan telah diusulkan untuk sertifikasi dan diredistribusi.

Sherly mengungkapkan keresahannya dalam rapat di Komisi II DPR saat membahas soal nasib ribuan hektare Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di wilayahnya, Selasa (15/9).

"Kami sudah mengusulkan sejak akhir 2025, dari 24.500, kami sudah verifikasi dan sudah clear 16.000 hektar, diusulkan lewat Kanwil BPN kepada Kementerian ATR/BPN, tetapi saat ini belum ada hasilnya," kata Sherly dalam rapat.

Ketua Komisi II, Rifqinizami Karsayuda selaku ketua rapat, kemudian merespons keresahan Sherly. Dengan nada agak berkelakar, dia menyinggung Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan nan datang mewakili Nusron dalam rapat.

"Jadi satu tahun Ibu sudah ngajukan, belum ada kepastian sampai hari ini?" tanya Rifqi.

"lya," jawab Sherly.

"Waduh, Pak Wamen, ini Bu Gubernur Maluku Utara di PHP selama satu tahun," timpal Rifqi.

Sherly menambahkan, saat ini ada 60 persen masyarakat di Maluku Utara berprofesi sebagai petani. Namun, kondisi mereka terbentur kepemilikan lahan, sehingga keberlanjutan hasil panennya terancam.

Oleh lantaran itu, Sherly mendorong kewenangan Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) di daerah. Masalahnya, kata Sherly, sebagai Ketua GTRA, dia merasa hanya diberikan tanggung jawab namun tak mempunyai kewenangan.

"Sebagai ketua GTRA di daerah, kami merasa diberikan tanggung jawab tanpa ada kewenangan untuk mengeksekusi alias getting things done," kata dia.

Kini, lanjut dia, total ada 36,2 ribu hektare TORA di Maluku Utara, dan baru 32 persen di antaranya nan sudah diredistribusi dan disertifikasi. Sisanya, tetap ada 24.500 hektar alias 68 persen belum selesai.

Sejak diusulkan untuk disertifikasi pada 2025, ujar Sherly, ATR/BPN justru mengatakan eksekusinya ada di bank tanah sebelum dijadikan status kewenangan pengelolaan.

"Info terakhir nan kami dapat bahwa eksekusinya ada di Bank Tanah untuk dijadikan HPL (Hak Pengelolaan) kemudian boleh dijadikan kewenangan pakai oleh petani," kata dia.

"Yang kami butuhkan di sini adalah ketika kami gubernur ditunjuk menjadi ketua GTRA, kami bukan hanya diberikan tanggung jawab, tapi juga diberikan kewenangan," imbuh Sherly.

Nusron selaku menteri ATR/BPN tidakhadir dalam rapat nan membahas pengelolaan aset pemerintah wilayah dan Aset BUMD itu. Nusron diwakili Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan.

Selain dihadiri sejumlah gubernur, rapat juga dihadiri Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Ketidakhadiran Nusron, sempat disinggung Ketua Komisi II DPR, Rifqinizami Karsayuda.

"Yang saya hormati, Saudara Wakil Menteri ATR/BPN, beserta seluruh jajaran, nan hari ini biasanya berdua dengan menterinya," kata Rifqi membuka rapat.

Usai rapat, Ossy tak menjawab saat ditanya soal argumen ketidakhadiran Nusron. Namun, dia menegaskan pihaknya menghormati proses norma nan sedang berjalan.

Ossy juga meminta agar semua pihak tak memperkirakan lantaran belum ada keterangan resmi dari KPK. Dia meminta semua pihak menunggu.

"Jadi pada posisi itu saya bisa menjawab saat ini dari sisi Kementerian ATR/BPN, tidak perlu kita membikin spekulasi ataupun kontroversi lainnya. Kita tunggu sama-sama, APH pasti menyampaikan secara resmi apa nan terjadi," katanya. 

Rapat nan semestinya dihadiri Nusron itu digelar berbarengan dengan giat operasi tangkap tangan (OTT) nan dilakukan oleh interogator KPK.

Penyidik KPK dalam OTT tersebut menjaring beberapa anak buah Nusron dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor mengenai HGB Summarecon.

KPK belakangan menyatakan bakal mendalami dugaan keterlibatan Nusron dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi tersebut.

Pendalaman itu dilakukan menyusul empat orang diduga kepercayaan Nusron terlibat dalam dugaan korupsi tersebut dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Terkait soal NW [NusronWahid] sudah disebutkan di pemeriksaan-pemeriksaan. Nah, ini memang sedang didalami oleh tim interogator dalam proses penyidikan," ujar Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, dalam konvensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (15/9) malam.

CNNIndonesia.com sudah menghubungi dua nomor telepon nan biasa dipegang oleh Menteri Nusron untuk menanyakan perihal OTT KPK di lingkungan Kementerian ATR/BPN dan dugaan keterkaitannya dengan duit miliaran rupiah nan ditemukan dalam operasi senyap. Namun, hingga buletin ini ditulis, nan berkepentingan tidak merespons.

Pesan singkat CNNIndonesia.com juga tidak terbaca, diduga lantaran nomor Nusron sedang tidak aktif.

Adapun KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dan melakukan penahanan selama 20 hari pertama hingga 4 Oktober 2026.

Empat dari delapan orang tersangka itu disebut KPK diduga merupakan orang kepercayaan Nusron.

Mereka adalah mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto; politikus Partai Golkar, Fahd El FouzaliasFahd A Rafiq; Erwin (pihak swasta); dan Muhammad Fakhry (pihak swasta).

Sementara empat tersangka lainnya nan juga diproses norma adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sontang Coin Manurung; Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi; Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri; serta Rizal Pahlevi (pihak swasta).

(thr/gil)

Ada kebenaran nan terungkap dalam kasus dugaan suap pengurusan pembukaan blokir kewenangan guna gedung (HGB) lahan Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Empat tersangka dalam kasus itu disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Mereka ialah Fahd A Rafiq (FEZ) dan tiga tersangka lainnya, ialah Arif Sugiyanto (ARF), Erwin (ERW), dan Muhammad Fakhry (MF). Keempatnya disebut sebagai pengepul duit dari jasa pertanahan.

"Saudara FEZ selaku pihak swasta juga nan diduga juga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN," kata Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik dalam bertemu pers di KPK, Jakarta Selatan, Selasa (15/9/2026).

KPK menduga Arif berkedudukan sebagai pengepul duit dari dua orang kepercayaan Nusron lainnya, ialah Erwin dan M Fakhry. Uang itu diduga berasal dari pengurusan jasa pertanahan di Kantah, Kanwil serta Kementerian ATR/BPN.

Sementara Fahd El Fouz menampung semua duit dari ketiga tersangka lainnya. Termasuk nan dikumpulkan oleh Arif.

"Selanjutnya, uang-uang tersebut diberikan kepada Saudara FEZ selaku pihak swasta nan diduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN. Saudara FEZ sekaligus diduga sebagai penampung duit nan dikumpulkan Saudara ARF," kata Taufik.

detikcom sudah menghubungi Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk meminta tanggapan mengenai keterlibatan orang kepercayaannya di kasus tersebut. Namun, belum ada jawaban baik pesan Whatsapp ataupun telepon.

Aksi 4 Tersangka Kepercayaan Nusron

KPK menyebut Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq (FEZ) berkedudukan sebagai penampung duit dalam kasus ini. Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik mengatakan uang-uang ini berasal dari dugaan gratifikasi mengenai mutasi dan promosi kedudukan hingga pelayanan pertanahan lainnya di Kementerian ATR/BPN.

Salah satu duit ini berasal dari proses pengurusan HGB atas tanah nan dikelola PT Bela Parahyangan sebesar Rp 2,1 miliar.

Uang itu disetorkan kepada pihak swasta berjulukan Erwin (ERW) nan disebut KPK sebagai salah satu orang kepercayaan Nusron. Dari jumlah tersebut, Erwin kemudian menyetorkan Rp 1,8 miliar kepada seseorang berjulukan Arif Sugiyanto (ARF).

Selain temuan duit tersebut, KPK menemukan penerimaan lainnya nan dilakukan oleh Lampri (LMP) sebagai Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN. Jumlahnya mencapai Rp 8 miliar.

"Dari hasil penyelidikan juga ditemukan setoran tunai sejumlah Rp 10 miliar pada 7 September 2026 dari mutasi rekening ARF, serta terdapat sejumlah penerimaan lainnya nan diduga berasal dari urusan jasa pertahanan. Uang-uang tersebut disimpan dalam koper dan kardus-kardus," tutur Taufik dalam bertemu pers di KPK, Jakarta Selatan, Selasa (15/9/2026).

Taufik mengatakan tersangka Arif Sugiyanto berkedudukan sebagai pengepul duit dari pihak swasta berjulukan Muhammad Fakhry (MF). KPK juga menyebut Fakhry sebagai orang kepercayaan Nusron.

"Bahwa kemudian, ARF juga diduga berkedudukan sebagai pengepul duit dari ERW ataupun Saudara MF selaku pihak swasta nan diduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN mengenai pengurusan jasa pertanahan pada Kantor Pertanahan (Kantah), Kantor Wilayah (Kanwil), maupun Kementerian ATR/BPN," tutur Taufik.

Uang-uang nan terkumpul ini kemudian diserahkan ke Fahd A Rafiq nan berkedudukan sebagai penampung duit dalam skandal di Kementerian ATR/BPN.

"Selanjutnya, uang-uang tersebut diberikan kepada Saudara FEZ selaku pihak swasta nan diduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN. Saudara FEZ sekaligus diduga sebagai penampung duit nan dikumpulkan Saudara ARF," kata Taufik.

KPK tetap melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai asal usul hingga aliran duit korupsi tersebut. Sejauh ini, duit nan telah disita tim KPK dalam kasus ini mencapai ratusan miliar rupiah.

"Penyidik tetap terus mendalami asal-usul, peruntukan, aliran, serta pihak-pihak nan diduga menerima maupun menyerahkan duit tersebut, termasuk kaitannya dengan proses pengurusan jasa pertanahan pada beragam tingkatan," ujar Taufik.

Total Rp 106,3 M Disita

KPK menyita sejumlah peralatan bukti dalam aktivitas operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus ini. KPK menyita duit tunai senilai Rp 106,3 miliar dalam perkara ini.

"Dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini, tim KPK terus juga mengamankan sejumlah peralatan bukti nan sukses diamankan pada saat aktivitas di lapangan, seperti peralatan bukti elektronik hingga duit tunai nan saat ini sudah, kelak juga bakal diperlihatkan kepada rekan-rekan nan nilainya kurang lebih total mencapai Rp 106,3 miliar," kata Achmad Taufik Husein dalam konvensi pers.

Taufik mengatakan sitaan duit dari kasus suap HGB ini termasuk dengan nominal nan paling tinggi. Ia mengungkit jumlahnya nan lebih besar dari pengungkapan kasus OTT perkara lain.

"Ini termasuk nan jumlah terbanyak ya, dari aktivitas tertangkap tangan nan sudah dilakukan oleh KPK sebelum-sebelumnya. nan terakhir nan cukup banyak jumlahnya aktivitas tertangkap tangan di instansi Bea Cukai itu mencapai total peralatan bukti duit sebesar Rp 45 M. Ini rupanya lebih lebih besar lagi," kata dia.

Taufik mengatakan KPK menyita sejumlah pecahan rupiah dan kurs asing (valas) dari rumah Arif Sugiyanto (ARF) selaku mantan Bupati Kebumen. Dalam penjelasannya, Arif Sugiyanto menjadi salah satu orang kepercayaan dari Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

"Uang tunai nan ditemukan ini berada di rumah kerabat ARF dalam beberapa koper berwarna merah dengan pecahan rupiah dan ada juga valas. Kalau dirinci ada Rp 31,86 miliar dalam mata duit rupiah. Kemudian ada dalam corak dolar Amerika USD sebesar 2.611.500," ujar Taufik.

"Kemudian dalam pecahan SGD 1.974.500. Ada juga dalam pecahan mata duit Riyal Arab Saudi sebanyak SAR 910 dan terakhir ada mata duit ringgit Malaysia sebesar RM 981," tambahnya.

KPK juga menyita sejumlah duit tunai dari rumah pihak swasta Rizal Pahlevi (LEV), Zimamun Ni'am Aulawi selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I dan Sontang Coin Manurung sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I. Berikut ini rinciannya:

- Uang tunai di rumah LEV sejumlah Rp 896 juta
- Uang tunai di rumah ZNM sejumlah Rp 8 juta
- Uang tunai di rumah SON sejumlah Rp 49,5 juta

Duduk Perkara

KPK mengatakan kasus ini berasal dari pengajuan perpanjangan HGB alias pemecahan HGB ke Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah nan dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor. KPK menduga sebagian tanah itu tetap dalam sengketa dengan beberapa pemilik alias mahir waris sebelumnya.

KPK menyebut pemilik awal tanah mengusulkan gugatan ke PTUN Bandung atas publikasi sembilan SHGB Summarecon nan diterbitkan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Barat dan Kepala Kantor Pertahanan (Kakantah) Bogor. Kantah Bogor kemudian mengundang mahir waris untuk mediasi.

"Ahli waris lampau mengusulkan blokir atas SHGB Summarecon. Ini memang ada ketentuan ketika ada gugatan nan mempunyai sertifikat alias mahir waris bisa mengusulkan blokir. Di sisi lain, mahir waris juga melakukan pencabutan gugatan di PTUN Bandung," ujar Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein.

Setelah itu, kata KPK, terjadi komunikasi antara seorang berjulukan Yaser Alfarisi selaku perantara dari Summarecon dan Erwin (ERW), nan merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid.

Dia mengatakan Erwin menyebut Kepala Kantor Pertanahan Bogor Sontang tak mau menurut untuk membuka blokir selain ada pengarahan dari atasan. Setelah itu, kata Achmad Taufik, perantara lain dari Summarecon berjulukan Rizal Pahlevi (LEV) meminta support Erwin untuk berkomunikasi dengan Sontang.

"Kemudian, kerabat YA dan dan kerabat LEV selaku pihak swasta alias perantara pihak Summarecon mendekati ERW nan merupakan orang kepercayaan Menteri agar dibantu berkomunikasi dengan kerabat SON (Sontang) untuk pembukaan blokir dan pemecahan HGB," ujar Taufik.

Pada awal Agustus 2026, katanya, Sontang melalui Erwin diduga meminta Rp 2 miliar untuk publikasi sertifikat tanah Summarecon. Namun, pihak Summarecon hanya menyanggupi Rp 1,5 miliar.

"Pada 27 Agustus 2026, Saudara ADR (Adrianto Pitojo) selaku Direktur Utama (Dirut) Summarecon melalui YA dan LEV diduga menyerahkan duit sebesar Rp 1,5 miliar kepada ERW (Erwin)," ujar Taufik.

Erwin kemudian diduga menyerahkan sebagian duit itu, ialah Rp 200 juta, ke Sontang. Uang itu diduga merupakan fee untuk membuka blokir dan pemecahan HGB Summarecon.

KPK juga menduga ada pemberian 'uang pengurusan' HGB atas tanah nan dikelola PT Bela Parahyangan senilai Rp 2,1 miliar kepada Erwin. KPK menduga Erwin kemudian menyerahkan Rp 1,8 miliar kepada Arif nan juga disebut sebagai orang kepercayaan Nusron.

"Diduga PT BPA melakukan pemberian 'uang pengurusan' kepada kerabat ERW sejumlah total Rp 2,1 miliar. Selanjutnya, dari jumlah tersebut, kerabat ERW menyetorkan Rp 1,8 miliar kepada kerabat ARF selaku pihak swasta nan juga diduga orang kepercayaan Menteri," ujar Taufik.

Berikutnya, KPK menduga ada penerimaan duit Rp 8 miliar oleh Lampri berbareng Arif. Uang itu ditemukan di sembilan koper merah bertulisan nama Lampri.

"Ini ditemukan dalam sembilan koper berwarna merah nan saat ditemukan di TKP itu tetap tertulis di bagian depan kopernya LMP," ujar Taufik.

KPK juga menemukan setoran tunai Rp 10 miliar pada 7 September 2026 dari mutasi rekening Arif. KPK juga menduga ada penerimaan lainnya nan diduga berasal dari urusan jasa pertahanan.

"Uang-uang tadi disimpan dalam koper dan kardus-kardus sebagai tempat penyimpanan," ujarnya.

KPK menduga Arif berkedudukan sebagai pengepul duit dari dua orang kepercayaan Nusron lainnya, ialah Erwin dan M Fakhry. Uang itu diduga berasal dari pengurusan jasa pertanahan di Kantah, Kanwil serta Kementerian ATR/BPN.

"Selanjutnya, uang-uang nan diberikan kepada kerabat FEZ (Fahd El Fouz) selaku pihak swasta nan diduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN dan juga diduga selaku penampung duit nan dikumpulkan kerabat ARF," ujarnya.

Dia mengatakan temuan-temuan itu tetap didalami lebih lanjut oleh penyidik. Dia mengatakan interogator bakal mendalami lebih lanjut aliran duit tersebut.

"Penyidik tetap terus mendalami asal-usul, peruntukan, aliran, serta pihak-pihak nan diduga menerima maupun menyerahkan duit tersebut, termasuk kaitannya dengan proses pengurusan jasa pertanahan pada beragam tingkatan," ujar Taufik.

Daftar Tersangka

KPK menyebut ada 19 orang nan diamankan dalam OTT kasus ini, termasuk pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

"Dari rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini, Tim KPK mengamankan sejumlah 19 orang nan tersebar di wilayah Jabodetabek pada Senin, 14 September 2026. Selanjutnya, ke-19 orang tersebut dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan aktivitas penyelidikan lanjutan alias meminta keterangan," kata Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein dalam konvensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (15/9/2026).

Taufik menyebut setelah digelar perkara, KPK menetapkan 6 tersangka. Dari 6 tersangka itu beberapa merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

"Setelah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana tindak pidana korupsi, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan, KPK kemudian meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan. Setelah ditemukan kecukupan perangkat bukti pada tahap penyidikan, KPK kemudian menetapkan 8 orang sebagai tersangka," ujarnya.

Berikut daftar 8 tersangka:

1. Lampri (LMP) selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN;
2. Sontang Coin Manurung (SON) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I;
3. Adrianto Pitojo Adi (ADR) selaku Direktur Utama (Dirut) Summarecon;
4. Fahd El Fouz (FEZ) selaku pihak swasta, diduga sebagai orang kepercayaan menteri;
5. Arif Sugiyanto (ARF) selaku pihak swasta, diduga sebagai orang kepercayaan menteri;
6. Rizal Pahlevi (LEV) selaku pihak swasta;
7. Erwin (ERW) selaku pihak swasta, diduga sebagai orang kepercayaan menteri;
8. Muhammad Fakhry (MF) selaku pihak swasta, diduga sebagai orang kepercayaan menteri.

KPK lampau menahan kedelapan tersangka selama 20 hari ke depan. Penahanan dilakukan di Rutan KPK.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap kedelapan orang tersangka di atas untuk 20 hari pertama terhitung sejak hari ini, Selasa 25 September 2026 sampai 4 Oktober 2026. Penahanan dilakukan di rumah tahanan negara bagian gedung Merah Putih KPK," ujar Taufik.

(azh/azh)

​Penindakan di 4 Bandara Senilai Rp 73,3 Miliar

Jakarta -

Purbaya Yudhi Sadewa mengaku sudah memperkirakan pemecatan dirinya sebagai Menteri Keuangan bakal tiba. Ia menyebut kans alias kesempatan dirinya terkena reshuffle adalah 50:50.

Namun, dia menegaskan dirinya baru mengetahui betul-betul diberhentikan dari bangku Bendahara Negara saat menerima panggilan telepon dari di tengah rapat berbareng DPD RI Senin (14/9) siang.

"Ya kita sudah hitung-hitung (kena reshuffle), kira-kira 50-50 lah. Tapi baru tahunya waktu itu," ujar Purbaya kepada wartawan usai serah terima jabatan

Purbaya mengatakan perkiraan dirinya terkena reshuffle dan keluar dari personil kabinet bukan didasarkan pada emosi semata. Namun ada kalkulasi tertentu nan membuatnya memandang kemungkinan tersebut

"Itu feeling-nya nggak ada, cuman ada hitungan saya, ada sesuatu nan mungkin 50-50 kansnya," katanya.

Saat ditanya mengenai dasar hitungan itu muncul, Purbaya enggan menjelaskan lebih jauh. Ia hanya menyebut keputusan untuk reshuffle jejeran Meneteri merupakan kewenangan prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

"Nggak tahu, mesti nanya Pak Presiden itu. Tapi kan bisa lihat dari omongannya, oh 50-50, ya sudah," ujarnya.

Lebih lanjut, Purbaya mengatakan mau memancing di belakang rumahnya setelah tak menjabat sebagai Bendahara Negara. Hal ini disampaikannya setiap kali ditanya mengenai rencananya ke depan.

"Habis ini mau pulang, mancing di belakang rumah," ujarnya.

Purbaya mengatakan di laman belakang rumahnya ada kolam berisikan banyak ikan. Dengan nada sedikit bergurau, sembari memancing dia bakal merenung kenapa dirinya bisa 'dipecat' oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menkeu.

"Gue punya kolam di belakang, ya bisa mancing belakang rumah sembari ngelamun 'kenapa dipecat?', gitu" ujarnya sembari tertawa

Saat ditanya apakah dirinya bakal menduduki posisi di Kementerian/Lembaga lain alias malah disiapkan posisi sebagai Menteri di bagian lain, Purbaya dengan tegas mengatakan tidak.

"Nggak lah. Baru dipecat, masa jadi menteri lagi. Gimana lo?" ucapnya sembari menegaskan bahwa dirinya sudah tidak berkeinginan sama sekali untuk jadi pejabat negara.

(igo/fdl)

MRT Jakarta berupaya menerapkan TOD Placemaking di sekitar stasiun MRT untuk menghidupkan kembali ruang hubungan masyarakat(Antara Foto)

PT MRT Jakarta mencoba menghidupkan simpul-simpul ekonomi di Jakarta dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) Placemaking alias strategi penataan ruang di sekitar stasiun menjadi ruang publik untuk menggerakkan ekonomi.

Division Head Bussiness Planning and Expansion Division PT MRT Jakarta, R Samuel Ryan Pradipta mencontohkan area Blok M nan dulunya tidak ramai, sekarang berkembang menjadi pusat kuliner upaya mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Dulu Blok M tidak ramai tapi hari ini sudah berubah dan siapa pun nyaman datang ke sana serta UMKM bertumbuh," kata dia di Jakarta, Selasa (16/9).

Dengan adanya pertumbuhan UMKM dan pergerakan ekonomi, ujar dia, Blok M sekarang menjadi ruang alias titik jumpa beragam organisasi di Jakarta.

MRT Jakarta, sambung dia, bakal mengembangkan letak lain nan potensial dapat menjadi titik jumpa masyarakat di kota Jakarta.

Saat ini, kata dia, MRT Jakarta sedang melakukan kajian untuk menentukan wilayah TOD lainnya.

Ia berambisi dengan demikian, upaya itu dapat membuka ruang sosial serta menggerakkan ekonomi di area sekitar stasiun MRT.

Menurut Samuel, konsep TOD Placemaking merupakan area nan mudah dijangkau dan terhubung dengan transportasi publik sehingga memudahkan masyarakat menuju letak tersebut.

Dengan adanya konsep TOD placemaking, masyarakat dapat memanfaatkan ruang di sekitar transportasi publik untuk berinteraksi dan berkegiatan.

"Kehadiran TOD Placemaking bermaksud membangun rasa kepemilikan dan keterikatan emosional antara masyarakat dan wilayah," kata dia.

MRT Jakarta juga berupaya menghidupkan kembali tempat-tempat nan sebelumnya terkesan tua dan kusam agar mempunyai daya tarik bagi masyarakat untuk berkunjung. (Ant/H-4)
 

Erupsi Gunung ili Lewotolok, Selasa (15/9) malam.(Magma Indonesia)

MATERIAL pijar tetap terlihat di sekitar puncak Gunung Ili Lewotolok, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT). Fenomena tersebut teramati di tengah aktivitas erupsi nan terus berlangsung, dengan 270 letusan terekam dalam 24 jam pengamatan pada Selasa (15/9).

Petugas Pos Pengamatan Gunung Ili Lewotolok, Nanda Pramtriwans Joshua Game, mengatakan letusan nan terjadi sepanjang periode pengamatan mempunyai tinggi sekitar 100 hingga 200 meter dari atas puncak kawah. Letusan mengeluarkan asap berwarna putih hingga kelabu.

“Erupsi disertai lontaran material pijar dan dentuman alias gemuruh dengan intensitas lemah hingga sedang. Lontaran material pijar teramati dalam radius puncak,” kata Nanda dalam laporan aktivitas Gunung Ili Lewotolok, Rabu (16/9).

Selain 270 kali gempa letusan, Pos Pengamatan juga mencatat dua kali gempa guguran, 127 kali gempa hembusan, tiga kali tremor non-harmonik, lima kali gempa hybrid/fase banyak, satu kali gempa vulkanik dangkal, satu kali gempa vulkanik dalam, dan satu kali gempa tektonik jauh.

Secara visual, gunung terpantau jelas hingga tertutup kabut 0-II. Asap kawah bertekanan lemah berwarna putih dengan intensitas sedang hingga tinggi teramati setinggi 20 hingga 50 meter di atas puncak kawah.

Gunung Ili Lewotolok saat ini tetap berstatus Level II alias Waspada. Masyarakat di sekitar gunung maupun visitor dan visitor diminta tidak memasuki wilayah radius 2 kilometer dari pusat aktivitas serta radius 3 kilometer pada sektor selatan dan tenggara.

Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi guguran alias longsoran lava dan awan panas pada sektor selatan dan tenggara, barat, serta timur laut Gunung Ili Lewotolok.

Warga di sekitar gunung diimbau menggunakan masker pelindung mulut dan hidung serta perlengkapan untuk melindungi mata dan kulit. Masyarakat juga diminta menutup tempat penampungan air bersih guna menghindari paparan abu vulkanik. (Z-2)

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan delapan orang tersangka pada kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Para tersangka tersebut antara lain Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung; politikus Partai Golkar, Fahd El Fouz namalain Fahd A Rafiq; mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto; dan Direktur Utama (Dirut) PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adi.

Lalu keempat tersangka lainnya ialah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri, serta Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlefi.

Penetapan tersangka itu usai interogator menemukan dua perangkat bukti permulaan nan cukup termasuk dengan memeriksa secara intensif sejak OTT pada Senin (15/9) lalu.

OTT ini berangkaian dengan proses pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah Kabupaten Bogor dan juga dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.

Berikut fakta-fakta kasus nan menjerat empat orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid:

Barang Bukti Senilai Rp106 M

Dalam kasus ini, KPK menemukan peralatan bukti berupa duit dalam pecahan rupiah dan mata duit asing sejumlah Rp106 miliar.

"Dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini, tim KPK turut mengamankan sejumlah peralatan bukti, seperti Barang Bukti Elektronik (BBE) hingga duit tunai senilai kurang lebih total Rp106,3 miliar," ujar Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, dalam konvensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (15/9) malam.

Rnciannya sebagai berikut, duit tunai di rumah Arif Sugiyanto (mantan Bupati Kebumen) nan menjadi orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid) ditemukan dalam beberapa koper berwarna merah dengan pecahan rupiah dan kurs asing (valas), yakni: Rp31,86 miliar, US$2.611.500, Sin$1.974.500, SAR910 (Riyal Arab Saudi), RM981 (Ringgit Malaysia).

Kemudian di rumah Rizal Pahlevi (swasta) sejumlah Rp896 juta; di rumah Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Zimamun Ni'am Aulawi sejumlah Rp8 juta; dan di rumah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung, sejumlah Rp49,5 juta.

Libatkan Dirut Summarecon

Salah satu nan ditetapkan tersangka di kasus ini adalah Direktur Utama (Dirut) PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adi.

KPK menyampaikan Adrianto diduga menyerahkan duit sebesar Rp1,5 miliar kepada Erwin, pihak swasta nan diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, pada 27 Agustus 2026 melalui Yaser Alfarisi dan Rizal Pahlevi selaku perantara pihak Summarecon.

"Bahwa kemudian pada tanggal 27 Agustus 2026 Saudara ADR [Adrianto Pitojo Adi] selaku Direktur Utama Summarecon melalui Saudara YA [Yaser Alfarisi] dan Saudara LEVI [Rizal Pahlevi] diduga menyerahkan duit sebesar 1,5 M kepada ERW [Erwin]," ujar Achmad.

"Jadi sudah ada penyerahan pada tanggal 27 Agustus 2026," lanjutnya.

Uang itu diduga diberikan untuk membantu komunikasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung, mengenai pembukaan blokir dan pemecahan HGB milik Summarecon.

KPK menyebut Yaser dan Rizal sebelumnya mendekati Erwin agar membantu berkomunikasi dengan Sontang. Sebab, Sontang disebut tidak bersedia membuka blokir dan melakukan pemecahan HGB tersebut tanpa pengarahan dari atasannya.

Pada awal Agustus 2026, Yaser dan Rizal kemudian memperoleh info bahwa Sontang melalui Erwin meminta fee dengan kode "dua" nan diduga sebesar Rp2 miliar untuk pembukaan blok alias publikasi sertifikat tanah Summarecon.

Namun, pihak Summarecon hanya menyanggupi Rp1,5 miliar. KPK menyebut perihal itu lantaran tetap ada pihak-pihak lain nan diduga bakal mendapatkan "fee broker" dari pengurusan tersebut.

4 Orang Kepercayaan Menteri Nusron

Empat dari delapan orang tersangka nan KPK diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Keempat tersangka nan diduga orang kepercayaan Nusron itu adalah Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz namalain Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry.

"Saudara MF selaku pihak swasta nan juga diduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN," tulis keterangan resmi KPK.

CNNIndonesia.com telah meminta keterangan Nusron mengenai kasus nan menyeret sejumlah pegawai di kementerian nan dia pimpin, namun hingga buletin ini ditulis, belum direspons.

Respons ATR/BPN

Sementara itu Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan menegaskan Kementerian ATR/BPN menghormati proses norma nan berjalan.

Ossy mengatakan bakal bersikap kooperatif dan mendukung proses norma nan dilakukan abdi negara penegak hukum.

"Pertama, Kementerian ATR/BPN tentunya menghormati tindakan norma nan dilakukan oleh KPK alias abdi negara penegak norma (APH) siapa pun," ujar Ossy usai Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (15/9).

"Yang kedua, Kementerian ATR/BPN juga bakal bersikap kooperatif dan mendukung segala proses nan tengah dilakukan oleh APH," sambungnya.

Ossy mengatakan Kementerian ATR/BPN tidak bakal memperkirakan mengenai substansi perkara maupun kronologi OTT sebelum ada keterangan resmi dari abdi negara penegak hukum.

"Dikarenakan proses ini tetap melangkah dan belum ada keterangan resmi dari APH, tentunya tidak etis dan tidak elok jika kemudian Kementerian ATR/BPN menyampaikan sesuatu perihal kaitannya dengan substansi perkara, kronologis kejadian, di mana informasi-informasi itu tentu nan sangat menguasai dan mengerti adalah KPK. Kita tunggu sama-sama. APH pasti bakal menyampaikan secara resmi," ucap Ossy.

Di tengah proses norma nan berjalan, Ossy memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan ATR/BPN tetap berjalan.

Ia menyebut koordinasi antar ketua terus dilakukan untuk menjaga integritas kementerian sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan jasa pertanahan.

"Tadi pagi juga kami melaksanakan pengecekan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan juga Kota Tangerang tetap melangkah normal dan sesuai dengan prosedural sehari-harinya. Itu nan mau kami tekankan juga hari ini. Jangan sampai rumor ini kemudian mengorbankan pelayanan publik kepada masyarakat," ucapnya.

(mnf/fra)

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid(metrotvnews/Kautsar Widya Prabowo)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan pemanggilan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengenai dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN tergantung kebutuhan penyidik.

"Ya, itu tergantung kebutuhan investigasi ke depan," ujar Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/9) malam.

Taufik mengungkapkan bahwa pihaknya meyakini empat dari delapan orang nan sekarang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid.

Dugaan itu, kata Taufik didasarkan dari keterangan maupun peralatan bukti nan telah diperoleh lembaga antirasuah.

"Kami dapat berasas keterangan-keterangan nan dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari peralatan bukti elektronik nan diamankan oleh penyelidik," ucap dia.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) di area Jabodetabek Senin (14/9), KPK menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan kewenangan guna gedung (HGB) perusahaan swasta di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pada Selasa (15/9), KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Para tersangka ialah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur perusahaan swasta Adrianto Pitojo Adhi, dan Rizal Pahlevi selaku pihak swasta alias perantara.

Lalu, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz namalain Fahd Arafiq, serta pihak swasta berjulukan Erwin dan Muhammad Fakhry. Keempatnya diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. (Ant/H-4)

Jakarta -

Pemerintah telah menetapkan agenda hari libur nasional dan libur berbareng tahun 2027. Total ada 26 hari libur nasional dan libur berbareng nan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengatur rencana liburan maupun libur tahunan.

Ketetapan tersebut tertuang dalam SKB 3 Menteri Nomor 1205 Tahun 2026, Nomor 3 Tahun 2026, dan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2027.

Selain agenda libur sepanjang 2027, masyarakat juga dapat menikmati libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 nan berada di penghujung tahun.

Lantas, kapan saja tanggal merah dan libur berbareng pada 2027?

Daftar Hari Libur Nasional 2027

Berikut daftar tanggal nan telah ditetapkan sebagai hari libur nasional 2027:

Jumat, 1 Januari 2027: Tahun Baru 2027 Masehi
Selasa, 5 Januari 2027: Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah
Sabtu, 6 Februari 2027: Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili
Senin, 8 Maret 2027: Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1949)
Rabu dan Kamis, 10 dan 11 Maret 2027: Lebaran 1448 Hijriah
Jumat, 26 Maret 2027: Wafat Yesus Kristus
Minggu, 28 Maret 2027: Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
Sabtu, 1 Mei 2027: Hari Buruh Internasional
Kamis, 6 Mei 2027: Kenaikan Yesus Kristus
Senin, 17 Mei 2027: Iduladha 1448 Hijriah
Kamis, 20 Mei 2027: Hari Raya Waisak 2571 BE
Selasa, 1 Juni 2027: Hari Lahir Pancasila
Minggu, 6 Juni 2027: 1 Muharam Tahun Baru Islam 1449 Hijriah
Minggu, 15 Agustus 2027: Maulid Nabi Muhammad SAW
Selasa, 17 Agustus 2027: Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
Sabtu, 25 Desember 2027: Kelahiran Yesus Kristus
Minggu, 26 Desember 2027: Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1449 Hijriah

Daftar Cuti Bersama 2027

Cuti berbareng biasanya terletak sebelum alias sesudah libur nasional. Berikut rinciannya:

Jumat, 5 Februari 2027: Cuti Bersama Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili
Selasa, Jumat, dan Senin (9, 12, dan 15 Maret 2027): Cuti Bersama Lebaran 1448 Hijriah
Kamis, 25 Maret 2027: Cuti Bersama Wafat Yesus Kristus
Selasa, 18 Mei 2027: Cuti Bersama Iduladha 1448 Hijriah
Rabu, 19 Mei 2027: Cuti Bersama Hari Raya Waisak 2571 BE
Jumat, 24 Desember 2027: Cuti Bersama Kelahiran Yesus Kristus

Libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027

Sebelum memasuki rangkaian libur 2027, masyarakat juga bakal mendapatkan libur pada momen Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Berdasarkan SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026, Natal ditetapkan pada 25 Desember 2026 dan didahului libur berbareng pada 24 Desember 2026.

* Kamis, 24 Desember 2026: Cuti berbareng Natal
* Jumat, 25 Desember 2026: Libur nasional Natal

Sementara itu, Tahun Baru 2027 jatuh pada Jumat, 1 Januari 2027 dan ditetapkan sebagai hari libur nasional.

* Jumat, 1 Januari 2027: Libur nasional Tahun Baru 2027

Rekomendasi Cuti untuk Libur Panjang Nataru

Masyarakat nan mau mendapatkan waktu libur lebih panjang pada periode Natal dan Tahun Baru dapat memanfaatkan libur tahunan.

Untuk periode Natal 2026, misalnya, libur dapat diambil pada Rabu, 23 Desember dan Senin, 28 Desember. Dengan begitu, waktu libur bisa berjalan selama enam hari, mulai 23 hingga 28 Desember 2026.

Sementara untuk Tahun Baru 2027, libur pada Kamis, 31 Desember 2026 dan Senin, 4 Januari 2027 dapat membikin periode libur menjadi lima hari, ialah 31 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027.

Pengajuan libur tetap perlu menyesuaikan kebijakan dan persetujuan dari masing-masing perusahaan alias instansi.

Catat Jadwal Libur 2027

Dengan total 26 hari libur nasional dan libur bersama, masyarakat dapat mulai menyusun rencana liburan untuk 2027. Perhatikan posisi tanggal merah nan berdekatan dengan Sabtu-Minggu agar libur tahunan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Jangan lupa mencocokkan kembali agenda tersebut dengan ketentuan resmi pemerintah dan kebijakan libur di tempat kerja masing-masing.

(azh/azh)

Marc Klok(ANTARA/HO-Persib Bandung)

GELANDANG Persib Bandung, Marc Klok, menegaskan bahwa skuad Maung Bandung berada dalam kondisi siap tempur jelang menghadapi tuan rumah FC Seoul pada laga perdana Grup E AFC Champions League Two (ACL Two). Duel krusial ini bakal dihelat di Stadion Piala Dunia Seoul pada Rabu (16/9) pukul 17.00 WIB.

"Kami datang dengan persiapan matang di tengah agenda nan ketat sebelum dan sesudah laga ini," ujar Klok mengutip laman resmi klub, Rabu.

Di kembali agenda padat serta tantangan bentuk akibat perjalanan lintas negara nan melelahkan, Klok memastikan motivasi rekan-rekannya berada di level tertinggi untuk memburu hasil positif. Gelandang berdarah Belanda ini menegaskan bahwa skuad didikan Maung Bandung antusias menampilkan permainan terbaik di panggung internasional.

"Namun, di luar padatnya jadwal, kami sangat lapar dan tidak sabar untuk menyajikan pertandingan luar biasa di stadion dan kota nan bagus ini," tutur Klok.

Bagi Klok dan skuad Persib, laga pembuka ini mengemban misi besar untuk mengharumkan nama Indonesia di kejuaraan antarklub Asia. Selain itu, dia juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada para suporter serta awak media nan konsisten melakukan perjalanan jauh langsung ke Seoul demi mengawal perjuangan tim.

Menurut Klok, support langsung suporter di Korea Selatan menjadi suntikan daya psikologis nan sangat berfaedah di tengah padatnya agenda pertandingan.

"Sangat patut disyukuri sebagai pemain. Apresiasi setinggi-tingginya untuk semua nan telah melakukan perjalanan jauh ini," pungkasnya.
(Ant/P-4)

KPK bakal terapkan pemidanaan maksimal terhadap Fadha Arafiq dalam OTT mengenai dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN.(Antara Foto)

PELAKSANA Tugas Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Achmad Taufik Husein mengaku bakal memaksimalkan pemidanaan terhadap Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz namalain Fahd Arafiq. Pasalnya dia telah mencetak hatrick alias untuk kali ketiga menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Ia menjelaskan Fadf Arafiq berpotensi mendapatkan balasan nan berat.

"Kami bakal maksimalkan untuk pemidanaan terhadap FF (Fahd) nan sudah ketiga kalinya ini," kata dia di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/9) malam.

Ia menjelaskan bahwa balasan bagi residivis lebih berat daripada orang nan baru alias pertama kali melakukan sebuah perbuatan pidana.

Fahd Arafiq pernah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi mengenai pengalokasian anggaran program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) tahun 2011.

Lalu dia menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Al-Quran tahun 2011-2012 dan pengadaan laboratorium komputer pada MTs tahun 2011 di Kementerian Agama. Kasus ketiga, Fahd Arafiq ditetapkan KPK sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Fahd Arafiq berbareng mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, serta pihak swasta berjulukan Erwin dan Muhammad Fakhry diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Lalu tersangka lainnya ialah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur perusahaan swasta Adrianto Pitojo Adhi, dan Rizal Pahlevi selaku pihak swasta alias perantara. (Ant/H-4)
    

Selain periode pemisah parlemen, pembahasan RUU Pemilu juga berangkaian dengan periode pemisah pencalonan presiden (presidential threshold). Isu ini dinilai tak lepas dari rencana pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. Dede menerangkan, pemilu nasional mencakup pemilihan DPR, DPD, DPRD, serta presiden dan wakil presiden, sehingga posisi DPRD dalam pemilu wilayah perlu dirumuskan secara konstitusional.

“Yang mana nan masuk ke rezim pemilu daerah? Apakah cukup pilkada saja? Atau ada DPRD-nya? Tetapi jika kita DPRD, tidak berani melawan undang-undang dasar. Undang-undang dasar mengatakan DPRD adalah bagian dari pemilu nasional,” jelasnya.

Mengenai periode pemisah pencalonan presiden, Dede menilai keputusan MK nan menetapkan nomor 0 persen sudah tepat untuk membuka ruang kejuaraan secara luas.

“Kalau 0 persen, saya rasa keputusan MK sudah pas. 0 persen itu berfaedah memberikan ruang kepada siapa pun untuk dipilih, alias memilih alias dipilih,” kataya.

Kendati demikian, Dede menekankan tetap ada persoalan teknis dan rekayasa bangunan konstitusional nan kudu dirumuskan setelah periode pemisah tersebut dihapus, terutama soal sistem pencalonan.

“Yang tetap menjadi rekayasa, bangunan konstitusional, itu adalah apakah kita mau semuanya boleh masuk alias berbasiskan koalisi. Kalau misalnya kita berbicara, berapa pasangan nan boleh masuk? Dua, tiga, empat, lima? Karena tujuan utamanya adalah mencari efektivitas,” tutur Dede.

Ia menegaskan seluruh draf pembahasan nantinya bakal diserahkan ke Komisi II DPR untuk diproses secara formal.

“Kami Komisi II sebenarnya sudah tahu kisi-kisinya. Tetapi andaikan semuanya sudah ketemu, seperti Golkar dan PKS, kelak masuknya ke Komisi II,” pungkasnya.

Meta One(MI/HO)

META secara resmi memperkenalkan Meta One pada Selasa (15/9), sebuah jasa berlangganan baru nan dirancang untuk memberikan nilai tambah bagi miliaran pengguna di ekosistem aplikasinya. Layanan ini menawarkan beragam fitur eksklusif dan kapabilitas kepintaran buatan (AI) nan lebih tinggi bagi pengguna individu, kreator, hingga pelaku bisnis.

Meskipun menghadirkan opsi berbayar, Meta menegaskan bahwa jasa dasar di Instagram, Facebook, WhatsApp, serta Meta AI bakal tetap tersedia secara gratis. Meta One datang sebagai solusi bagi mereka nan memerlukan kebebasan berkarya lebih luas dan perangkat ahli untuk mendukung pertumbuhan digital.

Peningkatan Kreativitas dan Kapasitas AI

Meta One diluncurkan dengan lebih dari 50 fitur baru nan tersebar di beragam platform. Pengguna sekarang dapat memanfaatkan model AI "Muse" untuk menghasilkan video dan gambar dengan kualitas tinggi, serta menggunakan fitur canggih seperti Restyle di Instagram.

Bagi pengguna individu, Meta sebelumnya telah memperkenalkan paket produk tunggal seperti Instagram Plus, Facebook Plus, dan WhatsApp Plus. Paket-paket ini sekarang dikembangkan lebih lanjut dengan fitur-fitur seperti font kustom untuk DM, pratinjau pesan, hingga fitur Focus Schedules di WA nan memungkinkan pengguna membisukan obrolan secara terjadwal.

Solusi Profesional untuk Kreator dan Bisnis

Untuk segmen profesional, Meta One menyediakan perangkat nan membantu pengelolaan kehadiran digital tanpa perlu aplikasi tambahan. Fitur unggulannya mencakup tampilan profil nan disempurnakan, tombol 'Ikuti' nan lebih menonjol pada Reels, hingga support Meta Business Agent nan dioptimalkan untuk merespons pengguna selama 24 jam.

Meta juga berencana memperluas jasa ini ke aplikasi Edits dengan paket Edits Plus, nan menawarkan penyimpanan awan (cloud storage) lebih besar dan asisten AI untuk menganalisis insight konten.

Daftar Harga dan Paket Meta One di Indonesia

Layanan Meta One sekarang sudah tersedia secara global, termasuk di Indonesia. Berikut adalah rincian paket dan nilai berlangganan nan ditawarkan:

Catatan: Pilihan paket, manfaat, dan nilai dapat bervariasi tergantung pada wilayah dan akun pengguna. Pengguna dapat mengecek kesiapan fitur spesifik melalui menu berlangganan di aplikasi masing-masing.

(Z-1)

Danantara Indonesia menyiapkan suntikan biaya Rp 456 miliar untuk membantu menyelesaikan proyek apartemen LRT City nan mandek di sejumlah lokasi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan kepastian kepada sekitar 2.400 konsumen nan telah membeli unit.

Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Aminuddin Ma'ruf mengatakan, pemerintah berencana melanjutkan pembangunan LRT City diseluruh 12 letak dari suntikan biaya tersebut.

"Memang kita ada rencana membangun semuanya di 12 lokasi," kata Aminuddin di Kantor BUMN, Selasa (15/9).

Aminuddin menjelaskan, tidak semua proyek di 12 letak tersebut berada dalam kondisi nan sama. Terdapat sejumlah proyek sudah melangkah tetapi belum selesai, sementara beberapa letak lainnya apalagi belum mulai dibangun.

"Ada juga nan sama sekali belum dibangun, dan kelak kita bangun," ujarnya.

Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menyelesaikan persoalan LRT City nan telah berjalan cukup lama. Diskusi lanjutan penyelesaian persoalan proyek LRT City ini dilakukan dalam pertemuan nan turut dihadiri Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor BUMN.

Aminuddin mengatakan pemerintah tidak bakal lepas tangan dan berkomitmen mencari jalan keluar bagi seluruh pihak nan terdampak.

"Kami tidak berpangku tangan, cuci tangan juga tidak sama sekali. Kami bertanggung jawab pada seluruh korban, negara datang dan kami berkomitmen untuk menyelesaikan," ujarnya.

Untuk memastikan proses penyelesaian berjalan, pemerintah juga membentuk tim pengawas nan melibatkan perwakilan konsumen, Kementerian PKP, dan BP BUMN.

Aminuddin mengatakan, pihaknya juga bakal turun langsung ke 12 letak proyek dalam waktu dekat untuk memandang kondisi masing-masing proyek.

"Minggu ini sampai minggu depan saya rencana keliling letak itu. Nanti kita identifikasi mana nan pertama sangat layak untuk dilanjutkan, nan kedua juga memang keterjualannya sudah paling banyak. Tapi memang 12 letak itu kita mau bangun semuanya," jelasnya.

12 letak pembangunan proyek LRT City di antaranya ialah Sentul, LRT City Bekasi (Eastern Green dan Green Avenue), Cisauk Point, Jatibening, Ciracas, Oase Park, LRT City MTH, Tebet, Sentul, Grand Central Bogor, dan Cibubur.

Nasib Konsumen Ditentukan Oktober

Di sisi lain, pemerintah belum memutuskan apakah biaya Rp 456 miliar tersebut hanya bakal digunakan untuk melanjutkan pembangunan alias juga dapat dialokasikan untuk skema pengembalian biaya alias refund kepada konsumen.

Aminuddin menjelaskan pemerintah tetap menunggu hasil inventarisasi persoalan dari para konsumen.

"Soal refund, kita belum ada pilihan untuk itu. Nanti sekali lagi kami menunggu hasil dari inventaris masalah dari korban," ujarnya.

Lebih lanjut, sekitar 2.400 konsumen LRT City sekarang diberikan waktu hingga 1 Oktober 2026 untuk menyampaikan aspirasi, pertanyaan, dan persoalan nan mereka hadapi.

Perwakilan konsumen, Ryan Diva nan datang dalam pertemuan tersebut bakal menginventarisasi seluruh persoalan tersebut untuk kemudian dibahas berbareng pemerintah. Hasil inventarisasi itu nantinya menjadi dasar dalam menentukan langkah penyelesaian berikutnya.

Aminuddin mengatakan pertemuan lanjutan direncanakan berjalan pada 10-15 Oktober 2026.

"Jadi sampai tanggal 1 Oktober kita lihat inventarisir masalah dari teman-teman itu seperti apa. Nanti kami coba membikin pertemuan lanjutan antara tanggal 10 sampai tanggal 15 Oktober," katanya.

Menteri PKP Maruarar Sirait juga meminta agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nan terlibat dalam proyek LRT City menjalani audit. Jika diperlukan, audit tersebut dilakukan secara investigatif untuk mengetahui persoalan nan menyebabkan proyek terhenti serta pihak nan kudu bertanggung jawab.

Maruarar menegaskan, pihak nan terbukti bertanggung jawab kudu diproses sesuai patokan hukum. Menurutnya, langkah tersebut krusial agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada proyek lainnya.

"Saya juga sudah minta tadi kepada Pak Dony, diminta BUMN-nya diaudit. Kalau perlu audit investigasi dan siapa nan bertanggung jawab kudu bertanggung jawab. Tolong norma ditegakkan agar ada pengaruh jera," kata Maruarar.

Sementara itu, Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk Moeharmein Zein Chaniago menyampaikan permintaan maaf kepada konsumen LRT City. Sebagai perusahaan induk, Adhi Karya menyatakan bakal mengawal penyelesaian proyek tersebut sesuai dengan timeline nan telah ditetapkan.

"Kami juga minta maaf. Saya sebagai holding, sebagai Dirut daripada perusahaan induknya, juga diminta dan ini sudah menjadi tanggungjawab kami untuk betul-betul concern mengawal proyek ini untuk diselesaikan sesuai dengan timeline nan sudah ditetapkan oleh Pak Ara maupun Pak Dony," ujar Chaniago.

Ia mengatakan Adhi Karya bakal memantau proses inventarisasi seluruh persoalan konsumen nan ditargetkan selesai pada 1 Oktober 2026.

Setelah itu, pemerintah dan pihak mengenai bakal membahas pola penyelesaian proyek pada 8-15 Oktober 2026.

"Pada tanggal 1 Oktober kelak kita bakal lihat betul masuk semua persoalan-persoalan nan sudah diinventarisir tadi. Kemudian dari tanggal 8 sampai 15 Oktober tadi juga disepakati sama-sama, kita bakal melakukan keputusan terhadap pola penyelesaian daripada proyek ini," jelasnya.

Chaniago memastikan proyek bakal diselesaikan dengan kualitas nan baik agar tidak kembali merugikan konsumen.

"Yang jelas proyek ini diminta oleh pemegang saham untuk diselesaikan dengan kualitas nan terbaik, agar tidak ada lagi konsumen alias korban nan dizalimi," katanya.