Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB Daniel Johan sependapat dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto nan memandang perlunya moratorium kebijakan nan berangkaian dengan pemanfaatan rimba buntut maraknya kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di Indonesia. Daniel menegaskan moratorium pemanfaatan rimba bentuk nyata pertobatan ekologi.

"Moratorium ini bagian dari upaya untuk memulihkan kembali rimba nan rusak, bentuk konkret dari tobat ekologi, langkah untuk menyelamatkan rimba nan tersisa agar tidak beranjak kegunaan ke penggunaan lain," kata Daniel kepada wartawan, Senin (19/10/2026).

Daniel menegaskan rimba primer nan tidak terbakar kudu dijaga. Sedangkan, rimba primer nan sudah terbakar, lanjut dia, kudu dipulihkan.

"Hutan primer nan tetap ada kudu dijaga agar kegunaan lindung dan kegunaan konservasinya tetap terjaga, sementara rimba primer nan rusak kudu dipulihkan, agar masyarakat juga menjaga lingkungan dan menjaga hutan," ucap dia.

Ketua DPP PKB ini mengatakan aktivitas menanam pohon tersebut juga sudah dilakukan oleh kader-kader PKB di seluruh Indonesia secara rutin.

"Kebijakan ini kudu menjadi kebijakan dan aktivitas nasional agar dampaknya betul-betul terasa," imbuh dia.

Hasto Kristiyanto sebelumnya menyoroti karhutla nan tetap terjadi di Indonesia. Hasto berbincang soal perlunya moratorium kebijakan nan berangkaian dengan pemanfaatan hutan.

"Kembali pada kebakaran hutan, pertama kesalahan kebijakan akibat tata ruang. Maka kenapa Ibu Mega ketika menjadi Presiden, beliau tidak mengeluarkan izin untuk tanaman sawit apalagi dari hutan-hutan. Hutan-hutan kudu dilindungi, terus ada moratorium hutan," ujar Hasto dalam keterangannya, Minggu (18/10).

Hasto menyebut Presiden ke-5 RI nan juga Ketum PIP, Megawati Soekarnoputri, berulang kali mengatakan akibat negatif dari penanaman sawit untuk tumbuhan lain. Hasto meminta pelaku pembakaran rimba kudu mendapat hukuman nan tegas.

"Yang kedua, supremasi norma kudu dibangun. Jadi mereka nan membuka lahan dengan membakar itu kudu dikenakan suatu hukuman nan tegas. Apalagi setelah dibakar kemudian dikonversikan ke sawit," kata Hasto.

"Suatu tanaman nan kata Bu Mega sangat sombong sekali lantaran dia nggak mau tanaman nan lain hidup di sekitarnya," sambungnya.

(maa/rfs)

Kota Bogor -

Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG berinisial GD nan viral mencambuk Kepala SPPG Purwakarta berinisial RAN menjalani sidang kode etik di instansi Badan Gizi Nasional (BGN). Hasilnya, GD dan RAN disanksi disiplin dan dicopot dari jabatannya.

"Iya (Korwil dan Ka SPPG dicopot). Ka SPPG sudah ditarik dari posisi terakhirnya sebagai Ka SPPG di sana (di Purwakarta)," kata ahli bicara BGN Tysa Novenny dihubungi detikcom, Senin (19/10/2026).

Tysa menyebutkan, GD dan RAN dianggap sama-sama melakukan kesalahan berasas hasil sidang kode etik. Keduanya dianggap sama-sama tidak bisa menahan diri sehingga terjadi keributan.

"Intinya keduanya sama-sama kena hukuman ya, lantaran masing-masing punya porsi tidak bisa sama-sama mengontrol diri. Semoga ini bisa jadi pembelajaran buat keduanya," kata Tysa.

Korwil SPPG Purwakarta Dicopot

Diberitakan sebelumnya, Korwil SPPG Purwakarta berinisial GD nan viral mencambuk laki-laki di Kantor Pelayanan Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor disanksi tegas. Pelaku dicopot dari jabatannya sebagai korwil untuk menjalani sidang kode etik di instansi Badan Gizi Nasional (BGN).

"Yang berkepentingan (GD) sudah dicopot sebagai Korwil Purwakarta dan bakal dilanjutkan sidang etik ASN Senin di BGN Pusat," kata Kepala KPPG Bogor Haidir dimintai konfirmasi, Minggu (18/10).

GD diduga menganiaya Kepala SPPG berinisial RAN, dengan langkah dicambuk acapkali di instansi KPPG Bogor, pada Rabu (14/10) sore. Kejadian tersebut terekam kamera hingga viral di media sosial (medsos).

(sol/jbr)

Apa Hasil Pertemuan BEI dengan MSCI Bahas Standalone Market? (Foto: Okezone)

Survei FedEx melibatkan 478 peserta industri semikonduktor dalam SEMICON Taiwan 2026 di Taipei, Rabu-Jumat (2-4/9/2026). Foto: ist

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nan menyatakan prajurit TNI nan melakukan tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP semestinya diadili di peradilan umum. Dave menekankan semua sama di hadapan hukum.

"Menurut saya, putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perubahan Undang-Undang Peradilan Militer kudu kita hormati dan tindak lanjuti melalui sistem legislasi nan berlaku," kata Dave saat dihubungi, Senin (19/10/2026).

Ia memandang substansi putusan MK tersebut perlu menjadi referensi dalam pembahasan perubahan undang-undang berbareng pemerintah. Terutama, lanjut dia, untuk memperjelas pemisah kewenangan peradilan militer dan peradilan umum serta memperkuat kepastian hukum.

"Terkait penanganan perkara pidana nan melibatkan prajurit TNI, perubahan undang-undang perlu memperjelas pemisah kewenangan peradilan militer dan peradilan umum. Tindak pidana umum nan dilakukan prajurit TNI perlu diproses melalui peradilan umum sesuai arah putusan MK, sedangkan tindak pidana militer ditangani melalui peradilan militer sesuai ketentuan norma nan berlaku. Dengan demikian, kepastian norma dan prinsip persamaan di hadapan norma tetap terjaga," ucap dia.

Lebih lanjut, Dave memandang semua pihak juga perlu memandang pembaruan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem norma nasional, bukan sebagai pertentangan antara peradilan militer dan peradilan umum. "Peradilan militer tetap mempunyai peran krusial dalam menangani perkara nan berangkaian dengan kekhususan kehidupan dan tugas kemiliteran, sementara tindak pidana umum kudu ditangani sesuai dengan ketentuan norma dan yurisdiksi nan berlaku," imbuh dia.

Karena itu, dia beranggapan pembahasan perubahan UU Peradilan Militer nantinya perlu menghasilkan pengaturan nan tegas. Sehingga, kata dia, tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan, serta memberikan kepastian norma bagi prajurit maupun masyarakat.

"Yang terpenting, setiap proses peradilan kudu menjunjung keadilan, akuntabilitas, dan prinsip bahwa setiap orang mempunyai kedudukan nan sama di hadapan hukum," ujar dia.

Putusan MK

MK sebelumnya menyatakan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bertentangan dengan UUD Tahun 1945. MK juga menyatakan UU tersebut tidak mempunyai kekuatan norma mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan perubahan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan.

MK menyatakan yurisdiksi peradilan militer terhadap tindak pidana militer terletak pada kekhususan materi perkaranya, bukan status pelaku sebagai prajurit TNI. MK menyatakan tindak pidana umum nan dilakukan oleh prajurit TNI semestinya diadili dengan di peradilan umum.

"Dengan demikian, justifikasi yurisdiksi peradilan militer terhadap tindak pidana militer terletak pada kekhususan materi perkaranya, bukan semata-mata pada status pelaku sebagai prajurit. Sementara itu, dalam konteks ini, berkenaan dengan kategori yurisdiksi peradilan umum adalah berangkaian dengan tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP nan dilakukan oleh prajurit TNI, semestinya menjadi yurisdiksi peradilan umum," kata pengadil anggota, Arsul Sani, di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (15/10).

(maa/gbr)

Jakarta -

Menko Polkam Dudung Abdurachman mengungkap pengarahan Presiden Prabowo Subianto agar kebakaran rimba dan lahan (karhutla) betul-betul ditangani secara masif. Seluruh unsur diminta terlibat semaksimal mungkin.

"Bapak Presiden menyampaikan bahwa untuk penanganan karhutla ini kudu betul-betul masif, ya, penanganannya," kata Dudung usai rapat terbatas membahas karhutla di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Sejauh ini, pemerintah kata Dudung, juga sudah maksimal melakukan operasi udara untuk membantu penanganan karhutla. Salah satunya melalui penggunaan pesawat untuk operasi penyebaran dry ice.

Menurut Dudung, penyebaran dry ice sebelumnya telah dilakukan menggunakan pesawat Cassa. Kini, operasi tersebut diperintahkan untuk menggunakan pesawat Hercules.

"Sehingga tadi dikerahkan juga, diperintahkan kepada Panglima TNI, dry ice nan sekarang sudah dilakukan menggunakan pesawat Cassa, ini sudah diperintahkan menggunakan Hercules. Artinya ini sudah melakukan operasi udara untuk penanganan karhutla," ujarnya.

Selain support operasi udara, Dudung mengungkap pengarahan Prabowo agar pengerahan personel di lapangan ditingkatkan. Keterlibatan TNI, Polri, petugas Dinas Kehutanan, serta masyarakat dinilai krusial untuk memperkuat upaya pengendalian kebakaran.

"Kemudian, saya sampaikan juga bahwa perintah Presiden agar lebih masif kembali tentang pengerahan pasukan, petugas, baik TNI, Polri, maupun Dinas Kehutanan, termasuk masyarakat nan dilibatkan," ujarnya.

"Nah, ini betul-betul kudu secara masif terukur dan dilaksanakan dengan segera. Karena memang ini sudah sangat mengganggu," lanjut Dudung.

Dudung juga mengungkapkan bahwa sejumlah korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka mengenai kasus karhutla. Perkara tersebut saat ini tetap dalam proses penyidikan.

"Kemudian, ada beberapa korporasi nan sudah ditetapkan sebagai tersangka, nan sekarang juga dalam penyidikan, kelak Bapak Kapolri bakal secara langsung untuk menyampaikan," ujarnya.

(eva/azh)

Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) buka bunyi soal video viral tumpukan motor listrik terbengkalai di Bekasi, Jawa Barat, nan diduga berangkaian dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kejagung memastikan motor-motor dalam video tersebut bukan peralatan bukti kasus dugaan korupsi pengadaan motor listrik di Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kami pastikan itu bukan peralatan bukti mengenai BGN," kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Anang Supriatna saat dikonfirmasi, Senin (19/10/2026).

Dia mengatakan peralatan bukti kasus tersebut disimpan dalam gudang. Dia memastikan ciri-ciri motor dalam video tersebut berbeda dengan peralatan bukti nan ada.

"Dan semua motor pengadaan BGN ada di dalam gudang. Dari ciri-ciri sangat berbeda," katanya.

Sebelumnya, sebuah video memperlihatkan tumpukan motor listrik terbengkalai diduga kendaraan operasional program MBG viral di media sosial. BGN memastikan motor tersebut bukan miliknya.

Dalam video nan dilihat pada Senin (19/10), tampak sejumlah motor listrik berjejer di lahan kosong nan berada di dekat tumpukan sampah. Dalam narasi nan beredar, letak disebut berada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Juru Bicara BGN Tysa Novenny membantah motor listrik dalam video tersebut milik BGN. Dia mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan dan membandingkan motor dalam video dengan motor trail listrik nan diadakan pada 2025.

"Itu bukan motor milik BGN. Kami sudah lakukan pengecekan dan membandingkan dari video nan teman-teman kirim itu dengan motor trail listrik pengadaan tahun 2025 nan jadi sorotan publik tersebut. Hasilnya berbeda," kata Tysa saat dihubungi, Senin (19/10).

Sebagai informasi, penanganan dugaan korupsi tata kelola MBG di Badan Gizi Nasional ini diketahui dibagi dalam dua kluster perkara. Kluster pertama pengusutan dugaan korupsi tata kelola kelembagaan nan ditangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Pada kluster ini, sebanyak 6 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk para mantan petinggi BGN.

Kemudian kluster kedua adalah dugaan korupsi pengadaan motor listrik operasional BGN nan ditangani secara koneksitas oleh Jampidmil Kejaksaan Agung. Penanganan koneksitas ini dilakukan lantaran perkara tersebut melibatkan perwira TNI aktif, ialah Kolonel Budi Utomo (BU), nan bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Anang memerinci, lima tersangka nan diserahkan ke Kejari Jakpus terdiri dari satu oknum perwira militer dan empat pihak swasta:

1. BU, selaku Mantan Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan pada BGN dan selaku PPK (Kolonel Budi Utomo);

2. GB, selaku Direktur PT ASE dan Direktur PT AKI;

3. AM (Andri Mulyono), selaku Komisaris PT ASE dan Komisaris PT YAT;

4. YY, selaku Direktur PT YAT;

5. AA, selaku Direktur PT ASE.

(amw/dhn)

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan pihaknya tengah mengusut 98 kasus mengenai kebakaran rimba dan lahan (karhutla). Suyudi mengungkap adanya keterlibatan pihak asing dalam kasus karhutla.

"Ini ada keterlibatan pihak asing ya, ada keterlibatan pihak asing, namun lantaran ini tetap dalam proses penyidikan," kata Suyudi kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Namun, dia belum membeberkan secara rinci pihak asing nan diduga terlibat lantaran proses norma tetap berjalan. Jenderal polisi bintang empat itu menyebut bakal memilah kasus mana nan diduga ada keterlibatan ataupun tidak dari pihak asing.

"Dan ini sedang kita pilah-pilah, mana nan terlibat pihak asing alias mana nan bukan pihak asing. Tapi nan jelas saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa ada keterlibatan pihak asing," ujarnya.

Terkait pihak asing nan dimaksud berasal dari negara tetangga, Suyudi membenarkan adanya keterlibatan pihak dari negara tetangga.

"Iya, ada negara tetangga," jawabnya.

Sementara itu, mengenai sejauh mana keterlibatan pihak asing tersebut, termasuk kemungkinan adanya pemilik perusahaan nan terlibat, Suyudi belum memberikan penjelasan lebih lanjut.

"Nanti bakal disampaikan," katanya.

Suyudi sebelumnya mengatakan Polri tengah mengusut laporan 98 kasus mengenai karhutla, termasuk nan melibatkan perusahaan. Suyudi menyebut 98 laporan itu sekarang tengah naik status ke penyidikan.

"Jadi, per hari ini, dari Bareskrim Polri telah melakukan investigasi dari 98 LP (laporan polisi) naik sidik ada 98 kasus mengenai dengan korporasi," kata Suyudi.

"Ya, jadi dari 98 LP nan naik sidik, mengenai dengan korporasi nan saat ini sedang berjalan, nan sedang berproses ke tingkat penyidikan, itu ada 98 kasus mengenai korporasi," lanjutnya.

Polri sekarang tengah mengumpulkan perangkat bukti nan cukup sehingga proses norma bisa diusut lebih lanjut. Suyudi menekankan bakal segera menetapkan tersangka.

"Untuk itu, tentunya interogator tetap dalam upaya mengumpulkan alat-alat bukti, ya, sehingga dalam waktu nan dekat pastinya kita bakal menetapkan para tersangka," ujarnya.

(eva/rfs)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi memberhentikan Ade Kuswara Kunang dari kedudukan Bupati Bekasi untuk masa kedudukan 2025-2030. Ade telah divonis 6 tahun penjara mengenai kasus korupsi ijon proyek.

"Pertama, memberhentikan kerabat Ade Kuswara Kunang dari jabatannya sebagai Bupati Bekasi masa kedudukan 2025-2030. Keputusan ini mulai bertindak pada tanggal 22 September 2026," demikian bunyi surat keputusan Nomor 100.2.1.3-3201 Tahun 2026 nan ditandatangani Mendagri pada 8 Oktober 2026 sebagaimana dilansir Antara, Senin (19/10/2026).

Surat keputusan tersebut didasarkan pada salinan putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2026/PN Bdg tertanggal 14 September 2026 nan menyatakan Ade Kuswara terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pengganti kedua penuntut umum.

Majelis pengadil menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun dan denda sebesar Rp 300 juta. Apabila denda tidak dibayar, balasan tersebut diganti dengan pidana penjara selama 100 hari.

Selain pidana badan, Ade Kuswara dijatuhi balasan pidana pengganti Rp 10,4 miliar. Jika duit tersebut tidak bisa dibayar, bakal diganti dengan balasan 2 tahun kurungan penjara. Selain itu, kewenangan politiknya untuk dipilih dan memilih dicabut selama 10 tahun.

Pemberhentian tersebut juga memperhatikan surat Gubernur Jawa Barat Nomor 9410/OD.03.02/PEMOTDA tertanggal 1 Oktober 2026 tentang usulan penetapan pemberhentian Bupati Bekasi atas nama Ade Kuswara Kunang.

DPRD Usulkan Ade Diganti Wabup Asep

Sementara itu, DPRD Kabupaten Bekasi mengusulkan Wakil Bupati Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi untuk sisa masa kedudukan 2025-2030 dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Jumat (16/10).

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron Hanas mengatakan pengusulan tersebut dilakukan setelah DPRD menerima surat pemberhentian Ade Kuswara pada 12 Oktober 2026.

"Seluruh tahapan pengusulan di DPRD melangkah sesuai regulasi. Surat pemberhentian diterima pada Senin (12/10), lampau kami membikin surat permohonan penyelenggaraan paripurna pada Selasa (13/10). Setelah itu, digelar rapat ketua dan rapat badan musyawarah. Sekarang diusulkan penetapan bupati definitif," kata Ade Sukron.

Ia mengatakan hasil pengusulan tersebut selanjutnya disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Gubernur Jawa Barat.

"Rencananya Senin kami sampaikan suratnya kepada gubernur untuk selanjutnya diteruskan ke pemerintah pusat, dalam perihal ini Kemendagri. Tahapan selanjutnya menjadi kewenangan pemerintah pusat," ujarnya.

Sementara itu, Asep Surya Atmaja mengatakan dirinya bakal mengikuti proses pengusulan hingga penetapan oleh pemerintah pusat.

"Saya mengikuti proses saja. Setelah ini pengusulan ke provinsi, lampau Kemendagri. Setelah itu, mungkin bisa dilaksanakan pelantikan. Jadi, saya mengikuti proses saja," kata Asep.

(jbr/dhn)

Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemerintah menghormati putusan MK mengenai gugatan piagam wapres Gibran.

Sara Wijayanto

Bogor -

Seorang laki-laki berumur 39 tahun ditemukan tak bernyawa di kontrakannya di Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Korban merupakan seorang sekuriti pabrik.

Kanit Reskrim Polsek Gunung Putri Ipda Rudolf Pasaribu mengatakan penemuan jenazah berasal ketika rekan kerjanya menyadari korban sudah tidak masuk kerja selama dua hari.

"Hari ini tadi tuh dicek sama temannya, lantaran nan berkepentingan tuh kan sekuriti. Ya udah nggak masuk dua hari ini," kata Rudolf kepada wartawan, Senin (19/10/2026).

Dia mengatakan jenazah korban ditemukan pada sore hari tadi. Kemudian, rekan kerjanya mendatangi kontrakan korban untuk mengetahui kondisinya.

"Didatangin ke kontrakan itu, diketok-ketok rupanya kan nggak keluar," ungkapnya.

Kemudian rekan kerja korban menghubungi pemilik kontrakannya. Mereka kemudian membuka paksa kontrakan tersebut dan mendapati kondisi korban nan sudah tak bernyawa.

"Nah, setelah dibuka ya itu, ketemu kondisi korban sudah meninggal dunia. Usianya 39 tahun diduga lantaran sakit," imbuhnya.

Pihak kepolisian sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Saat ini interogator tetap menunggu pihak family korban datang.

"Korban orang Serang, Banten," pungkasnya.

(rdh/azh)

Majelis pengadil Mahkamah Syar'iyah Kutacane menjatuhkan 'uqubat alias balasan penjara selama 200 bulan terhadap Terdakwa S (60) dalam perkara jarimah pemerkosaan terhadap anak berinisial QT (7). 'Uqubat penjara 200 bulan itu merupakan pemisah maksimum pidana penjara berasas Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Dikutip dari situs resmi MA, Senin (19/10/2026), balasan 200 bulan itu setara dengan 16 tahun 8 bulan penjara. Putusan tersebut dibacakan oleh majelis pengadil dalam sidang terbuka untuk umum di ruang sidang utama Mahkamah Syar'iyah Kutacane, Rabu (7/10).

Dalam amar putusannya, pengadil nan diketuai oleh Masruri Syukri serta personil Khairul Badri dan Ahlul Badri itu menyatakan S terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah sebagaimana dakwaan pengganti jaksa. Jaksa dan terdakwa menyatakan pikir-pikir.

Putusan itu lebih rendah dibanding tuntutan jaksa, ialah 240 bulan penjara dan 'uqubat cemeti sebanyak 240 kali. Tuntutan itu diajukan berasas Pasal 50 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Hakim menyatakan sependapat dengan jaksa bahwa penjatuhan 'uqubat maksimal layak dipertimbangkan berasas fakta-fakta nan terungkap di persidangan dan rasa keadilan. Namun, pengadil menyatakan terdapat perbedaan mengenai ketentuan norma nan bertindak untuk perkara tersebut berasas waktu terjadinya jarimah (tempus delicti).

Sebagai informasi, perbuatan tersebut menimbulkan trauma dan ketakutan pada diri anak korban. Korban baru berani menceritakan peristiwa nan dialaminya kepada orang tua pada akhir Maret 2026.

Berdasarkan kebenaran di persidangan, terungkap pemerkosaan itu terjadi sejak akhir Oktober 2025 hingga 16 November 2025. Sedangkan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 baru mulai bertindak pada 21 November 2025.

Atas dasar itu, pengadil beranggapan ketentuan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tidak dapat diberlakukan secara surut terhadap perbuatan terdakwa (nonretroaktif). Dalam perkara ini, terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap anak korban sebanyak tiga kali di Kabupaten Aceh Tenggara dengan disertai ancaman terhadap korban.

(haf/dhn)

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap pihaknya tengah mengusut laporan 98 kasus mengenai kebakaran rimba dan lahan (karhutla), termasuk nan melibatkan perusahaan. Suyudi menyebut 98 laporan itu sekarang tengah naik status ke penyidikan.

"Jadi, per hari ini, dari Bareskrim Polri telah melakukan investigasi dari 98 LP (laporan polisi) naik sidik ada 98 kasus mengenai dengan korporasi," kata Suyudi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026).

"Ya, jadi dari 98 LP nan naik sidik, mengenai dengan korporasi nan saat ini sedang berjalan, nan sedang berproses ke tingkat penyidikan, itu ada 98 kasus mengenai korporasi," lanjutnya.

Polri sekarang tengah mengumpulkan perangkat bukti nan cukup sehingga proses norma bisa diusut lebih lanjut. Suyudi menekankan bakal segera menetapkan tersangka.

"Untuk itu, tentunya interogator tetap dalam upaya mengumpulkan alat-alat bukti, ya, sehingga dalam waktu nan dekat pastinya kita bakal menetapkan para tersangka," ujarnya.

Suyudi memastikan bakal mengurus kasus tersebut sampai tuntas. Suyudi tak segan menetapkan tersangka, baik terhadap pemilik saham perusahaan maupun nan bertanggung jawab.

"Ya, baik itu sebagai pemilik perusahaan maupun juga para pemegang sahamnya nan bertanggung jawab terhadap korporasi nan mengenai dengan terjadinya karhutla di Indonesia," ujarnya.

(eva/rfs)

Ridwan Al-Makassary, Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia dan Direktur COMPOSE.

Leeds United berikan support untuk Indonesia nan tengah menghadapi masalah Karhutla. (Foto: Instagram/leedsunited)

GELOMBANG keprihatinan dan solidaritas terhadap musibah kebakaran rimba dan lahan (karhutla) serta paparan kabut asap nan melanda wilayah Kalimantan dan Sumatra terus berdatangan dari panggung sepak bola internasional.

Tidak hanya antarklub, operator kejuaraan sepak bola papan atas Eropa seperti Liga Prancis (Ligue 1) juga turut menyuarakan simpati dan angan bagi masyarakat Indonesia nan terdampak musibah tersebut melalui akun media sosial resmi mereka.

Berikut adalah daftar klub bumi dan operator kejuaraan nan menyampaikan support moral untuk Indonesia:

1. LOSC Lille

Dukungan LOSC Lille untuk Indonesia

Klub kontestan kasta teratas Liga Prancis (Ligue 1) ini berada di urutan pertama nan menunjukkan kepeduliannya. Klub nan sekarang diperkuat oleh pemain Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, tersebut mengunggah pesan empati secara mendalam.

Melalui akun resminya, Lille menyampaikan support moral sekaligus angan bagi para korban musibah karhutla di Tanah Air.

"Kami berbareng Indonesia. Pikiran dan angan kami menyertai semua orang nan terdampak kebakaran di Kalimantan dan Sumatra," tulis unggahan resmi LOSC Lille.

2. Leeds United

Dukungan Leeds United untuk Indonesia. (Foto: Instagram/leedsunited)

Klub legendaris asal Inggris nan mengoleksi tiga gelar juara Liga Inggris ini juga tak ketinggalan menyampaikan keprihatinan serupa. Leeds United menunjukkan rasa persaudaraan lintas benua dengan menyuarakan angan bagi masyarakat di dua pulau besar Indonesia nan terdampak bencana.

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej) memberi keterangan mewakili Presiden dalam sidang gugatan mengenai KUHAP di Mahkamah Konstitusi (MK). Eddy mengatakan praperadilan tidak boleh dicicil.

Hal tersebut disampaikan Eddy dalam sidang perkara nomor 313, 316 dan 317/PUU-XXIV/2026 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026). Eddy didampingi oleh Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta di persidangan.

Awalnya, Ketua MK Suhartoyo bertanya tentang kemungkinan praperadilan diajukan seseorang lebih dari satu kali. Dia mencontohkan ada orang nan mengusulkan gugatan praperadilan terhadap upaya paksa lanjutan setelah ada putusan praperadilan sebelumnya.

Misalnya, seorang tersangka awalnya mengusulkan gugatan atas penetapan tersangka, lampau diputus oleh pengadil praperadilan. Setelah ada putusan praperadilan itu, interogator rupanya melakukan upaya paksa lain seperti penggeledahan ataupun penyitaan. Nah, Suhartoyo bertanya apakah orang tersebut tetap bisa mengusulkan gugatan praperadilan atas upaya paksa lanjutan alias tidak.

"Kalau upaya paksa nan ada itu setelah proses praperadilan itu baru ada, misalnya upaya paksa lanjutan nan membersamai ketika ada praperadilan juga, apakah ini juga tertutup?" tanya Suhartoyo.

Wamenkum Eddy kemudian menjawab. Dia mengatakan awalnya draf RUU KUHAP dari DPR memberi kesempatan agar seseorang bisa mengusulkan praperadilan untuk setiap upaya paksa. Eddy menyebut draf dari DPR saat itu mengatur ada enam jenis upaya paksa. Pemerintah kemudian menambah tiga poin upaya paksa dalam proses pembahasan sehingga terdapat sembilan jenis upaya paksa dalam KUHAP.

"Kalau Bapak Ibu Majelis Mahkamah Konstitusi nan Mulia bisa membayangkan jika setiap upaya paksa dapat dilakukan praperadilan satu kali, jika ada sembilan upaya paksa, maka bisa sembilan kali praperadilan. Itu bakal menunda penyelesaian perkara, menunda penyelesaian perkara itu sama saja dengan menunda keadilan," ujar Eddy.

Dia mengatakan pemerintah mengusulkan agar praperadilan hanya dilakukan satu kali agar penyelesaian pokok perkara tidak tertunda. Namun, menurutnya, memang ada persoalan jika upaya paksa lanjutan terjadi setelah ada satu putusan praperadilan.

"Sehingga waktu itu kami memutuskan di kalangan pemerintah oleh abdi negara penegak norma hanya satu kali untuk semua perihal nan sama. Tapi pertanyaan Pak Ketua menjadi relevan gimana jika upaya paksa itu terjadi setelah ada putusan praperadilan nan pertama," ujarnya.

Dia mengatakan gugatan praperadilan tidak bisa dilakukan secara mencicil terhadap upaya paksa nan sudah terjadi sebelum gugatan praperadilan diajukan. Menurutnya, perihal itu sama dengan akal-akalan.

"Katakanlah pada praperadilan nan pertama itu sudah ada penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan. Maka itu tidak bisa dilakukan dengan nyicil-nyicil. Itu namanya akal-akalan. Hanya boleh satu kali saja. Silakan dia efektif semua diuji, tapi tidak bisa kemudian dicicil satu per satu," ujarnya.

Namun, katanya, seseorang bisa mengusulkan gugatan praperadilan lagi terhadap upaya paksa nan terjadi setelah adanya putusan praperadilan awal. Menurutnya, ruang untuk perihal tersebut telah diatur dalam KUHAP.

"Tetapi pertanyaan Pak Ketua menjadi menarik, gimana setelah ada putusan praperadilan ada upaya paksa lagi, itu bisa dimintakan praperadilan. Artinya sebelum ada sidang alias itu teregister di pengadilan maka praperadilan itu tetap tetap bisa dilakukan," ujarnya.

Sebagai informasi, pemohon perkara 313 menggugat pasal 62 ayat 5 dan 6 KUHAP nan mengatur tentang pelimpahan perkara dari interogator ke kejaksaan. Sementara, pemohon perkara 316 menggugat pasal 163 ayat 1 huruf e KUHAP nan mengatur tentang proses sidang pokok perkara tak bisa dimulai selama praperadilan belum selesai.

Berikutnya, pemohon perkara 317 menggugat pasal 158 KUHAP mengenai praperadilan. Pemohon meminta agar MK mengatur objek praperadilan nan telah ada sebelum permohonan praperadilan diajukan tidak dapat diajukan secara terpisah alias dicicil dalam gugatan praperadilan lain.

(haf/dhn)

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming memasuki tahun kedua. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bicara kondisi politik dan ekonomi dalam dua tahun pemerintahan melangkah stabil.

"Alhamdulillah, relatif kan situasi stabil. Politik dan ekonomi, serta sosial," kata Airlangga kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Airlangga menyebut tetap ada angan nan perlu dicapai ke depan. Yakni pertumbuhan ekonomi nan lebih tinggi dan kesejahteraan nan merata.

"Hal nan baru tentu pertumbuhan nan lebih tinggi dan kesejahteraan nan lebih merata," ujarnya.

Diketahui, Prabowo dan Gibran resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Pada 20 Oktober 2026, tepat dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran memimpin Indonesia.

Lembaga Poltracking Indonesia sebelumnya merilis hasil survei mengenai kepuasan publik terhadap keahlian pemerintahan Prabowo dan Gibran. Poltracking menyebut 55,3% responden puas terhadap keahlian pemerintah.

Survei Poltracking terlaksana pada 30 September-7 Oktober 2026. Responden merupakan penduduk negara Indonesia nan sudah mempunyai kewenangan pilih (berusia lebih dari sama dengan 17 tahun alias sudah menikah).

Metode sampel menggunakan metode multistage random sampling. Jumlah sampel dari 1.220 responden dengan margin of error +/-2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Wawancara dilakukan secara tatap muka.

Responden diberi pertanyaan 'Bagaimana penilaian terhadap keahlian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka?'. Hasilnya, 55,3% puas terhadap keahlian pemerintah.

Selain itu, lembaga survei Parameter Politik Indonesia (PPI) turut merilis hasil survei terbaru mengenai kepuasan terhadap pemerintah. Hasilnya, sebanyak 65,4% responden puas atas keahlian pemerintah Prabowo.

Survei ini dilakukan pada 26 September-6 Oktober 2026 melalui wawancara tatap muka. Survei dilakukan terhadap 1.200 responden nan tersebar di 38 provinsi di Indonesia.

Metode sampel menggunakan metode multistage random sampling. Tingkat kepercayaan 95% dan margin of error kurang lebih 2,83%.

Responden disodorkan pertanyaan, 'Hingga saat ini apakah Anda sangat puas, puas, tidak puas, alias sangat tidak puas dengan keahlian pemerintah Republik Indonesia?'. Total 65,4% responden merasa puas, sedangkan total 32,5% responden merasa tidak puas.

(eva/rfs)

JAKARTA - 'Terikat Janji' tayang hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Arya Saloka (Sena), Asha Assuncao (Davina), Fendy Chow (Dipa), Yoriko Angeline (Jihan), Rizky Hanggono (Novan), Kinaryosih (Mayang), Virnie Ismail (Veronica), Ibob Tarigan (Dion), Rizky Djanbi (Reza), Oding Siregar (Prama) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Di Hotel Royal Paradise, Henry mendesak Veronika untuk mengakui kebenaran tentang Ryan. Di sini akhirnya terungkap bahwa Veronika pernah memergoki kedekatan Henry dengan Medin dan menemukan catatan nan menunjukkan Henry tetap mencintai wanita itu. Dalam kemarahannya, Veronika mengaku bahwa Ryan bukan anak kandung Henry, melainkan anak Toddy, sahabat mereka. Namun, di masa kini,

Veronika mengakui bahwa pernyataan tersebut hanyalah ketidakejujuran nan dia ucapkan lantaran sakit hati. Henry bersedia membantu mencari Ryan dengan syarat Veronika membuktikan bahwa Ryan betul-betul anak kandungnya Veronika dan Henry memeriksa daftar tamu Hotel Royal Paradise, tetapi nama Ryan tidak ditemukan. 

Meski demikian, Veronika tetap percaya telah memandang putranya di hotel tersebut. Henry kemudian meminta Veronika menepati janjinya, sementara dia mulai dihantui rasa bersalah karen selama ini bersikap dingin kepada Ryan. Pada saat bersamaan, Jihan akhirnya mengungkapka kepada Mayang dan Novan bahwa dirinya positif hamil. Mayang justru panik memikirkan omongan orang lain dan reputasi keluarga, membikin Jihan semakin terpukul. Davina dan Nova menegur Mayang lantaran semestinya mereka memberikan support kepada Jihan, buka menambah beban pikirannya. Keesokan paginya, Mayang meminta maaf kepada Jihan dan berjanji bahwa family bakal mendampingi kehamilannya. Namun, perkataan Mayang tentang kemungkinan orang orang menggosipkan Jihan dan anaknya justru semakin menghancurkan mental Jihan. Merasa tidak sanggup menghadapi realita bahwa anaknya adalah keturunan Dipa nan seorang penjahat, Jihan diam-diam meninggalkan rumah dalam keadaan putus asa. 

Sementara itu, di rumah sakit Veronika mengungkapkan kepada Sena bahwa dia sekarang merestui hubungannya dengan Davina. Veronika tidak mau mengulangi kesalahan masa lampau dengan menghalangi kebahagiaan anaknya. Sena kemudian membantu Veronika menemukan kemungkinan langkah memperoleh sampel DNA Ryan melalui arsip jaringan biologis dari operasi usus buntu nan pernah dijalani Ryan di Arcadi Hospital. Veronika antusias dan berencana segera mengurus arsip tersebut untuk membuktikan hubungan darah Ryan dengan Henry. Namun, suasana berubah ketika Sena mengetahui Davin sudah tiba di rumah sakit untuk menjenguknya. 

Saksikan Layar Drama RCTI 'Terikat Janji' hari ini pukul 19.00 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling bening dan stabil datang di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika tetap ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!
 

(kha)

Celebrity Okezone menghadirkan buletin terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri