Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penghargaan kepada pemerintah wilayah (Pemda) berprestasi di Tanah Papua. Penghargaan ini merupakan corak pengakuan atas capaian keahlian pembangunan dan tata kelola pemerintahan di wilayah tersebut.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, Papua merupakan regional terakhir nan diberikan penghargaan. Sebelumnya, Kemendagri memberikan penghargaan kepada lima regional lain, ialah Sumatera, Kalimantan, Maluku-Nusa Tenggara (Nusra), Jawa-Bali, dan Sulawesi. Pembagian regional ini merupakan hasil pertimbangan agar penghargaan tidak didominasi oleh wilayah dengan kapabilitas fiskal kuat.

"Dulu kita memberikannya tingkat nasional. Ketika nasional nan bertanding nan menang tuh daerah-daerah nan kuat [kapasitas fiskalnya] … Oleh lantaran itulah kemudian kita membikin pertandingan ini menjadi enam region," ujarnya pada aktivitas Apresiasi Pemda Berprestasi Regional Papua nan berjalan di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Senin (22/6/2026).

Selain itu, untuk menjaga keseimbangan kompetisi, Kemendagri juga melakukan penyesuaian unik mengingat terbatasnya jumlah wilayah berstatus kota di Tanah Papua. Kabupaten nan menjadi pusat pemerintahan provinsi, ialah Merauke, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya, ditempatkan dalam golongan nan sama dengan Kota Jayapura dan Kota Sorong sehingga mempunyai kesempatan nan lebih setara dalam proses penilaian.

Adapun penghargaan diberikan berasas capaian keahlian wilayah pada empat kategori, ialah Penurunan Tingkat Pengangguran, Creative Financing, Pengendalian Inflasi, serta Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting. Masing-masing kategori penghargaan diberikan kepada tingkat provinsi, ibu kota provinsi, dan kabupaten.

Kemendagri juga menyiapkan support pemerintah bagi daerah-daerah terbaik. Peringkat pertama menerima support pemerintah sebesar Rp3 miliar, ranking kedua Rp2 miliar, dan ranking ketiga Rp1 miliar.

Sebagai informasi, pada Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting tingkat kabupaten, Kabupaten Mimika meraih Terbaik I, Kabupaten Jayapura Terbaik II, dan Kabupaten Biak Numfor Terbaik III. Pada tingkat ibu kota provinsi, Kabupaten Merauke meraih Terbaik I dan Kota Jayapura Terbaik II. Sementara itu, pada tingkat provinsi, Provinsi Papua sukses meraih Terbaik I dan Provinsi Papua Barat Terbaik II.

Pada Kategori Creative Financing tingkat kabupaten, Kabupaten Mimika kembali meraih Terbaik I, diikuti Kabupaten Jayapura sebagai Terbaik II dan Kabupaten Raja Ampat Terbaik III. Pada kategori ibu kota provinsi, Kota Jayapura meraih Terbaik I dan Kabupaten Manokwari Terbaik II. Sedangkan pada tingkat provinsi, Provinsi Papua sukses meraih Terbaik I dan Provinsi Papua Barat Daya Terbaik II.

Pada Kategori Penurunan Tingkat Pengangguran tingkat provinsi, Provinsi Papua Tengah meraih Terbaik I dan Provinsi Papua Pegunungan Terbaik II. Pada tingkat ibu kota provinsi, Kabupaten Nabire meraih Terbaik I dan Kabupaten Jayawijaya Terbaik II. Adapun pada tingkat kabupaten, Kabupaten Tambrauw meraih Terbaik I, Kabupaten Sorong Terbaik II, dan Kabupaten Dogiyai Terbaik III.

Pada Kategori Pengendalian Inflasi tingkat provinsi, Provinsi Papua Selatan sukses meraih Terbaik I dan Provinsi Papua Tengah Terbaik II. Pada tingkat ibu kota provinsi, Kota Jayapura meraih Terbaik I dan Kabupaten Merauke Terbaik II. Untuk tingkat kabupaten, Kabupaten Fakfak meraih Terbaik I, Kabupaten Biak Numfor Terbaik II, dan Kabupaten Manokwari Selatan Terbaik III.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, dan Wamendagri Akhmad Wiyagus, kepala wilayah se-Tanah Papua, serta unsur Forkopimda dari sejumlah daerah.

Ilustrasi garis polisi kasus penyekapan wanita di Bandung selama 3 tahun.(Dok. Antara)

KEMENTERIAN Hak Asasi Manusia (KemenHAM) memberikan respons tegas mengenai kasus dugaan penyekapan seorang wanita berinisial YTR selama tiga tahun di Bandung oleh kekasihnya, TH. Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM, Sofia Alatas, menyatakan bahwa tindakan penyekapan tersebut secara kasat mata merupakan corak pelanggaran kewenangan asasi manusia.

Meski demikian, Sofia menekankan bahwa penetapan status pelanggaran HAM tidak dapat diputuskan secara terburu-buru hanya berasas tampilan awal kasus. Pemerintah, menurutnya, wajib melakukan verifikasi mendalam dan pendalaman kebenaran di lapangan sebelum mengeluarkan rekomendasi resmi.

“Jadi kita tidak bisa mengatakan langsung ini pelanggaran HAM, jika secara kasat mata ini pelanggaran HAM. Masa iya seseorang bebas bergerak disekap, otomatis dia punya kewenangan kan, tetapi kan kondisinya tetap kita kudu memandang ke bawah kondisinya apa sih nan terjadi,” ujar Sofia kepada Media Indonesia di Jakarta, Selasa (23/6).

Sofia menjelaskan bahwa kewenangan untuk bergerak bebas adalah kewenangan asasi nan melekat pada setiap individu. Oleh lantaran itu, segala corak penyekapan pada dasarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar HAM. Ia menegaskan bahwa dalam kondisi apa pun, seseorang tidak semestinya dirampas kebebasannya secara paksa.

Terkait penanganan kasus ini, KemenHAM telah menyiapkan sistem melalui Direktorat Instrumen dan Penguatan HAM (IDP) serta unit pelayanan kepatuhan. Unit ini bekerja menindaklanjuti laporan masyarakat, baik nan masuk melalui surat resmi maupun kasus-kasus nan menjadi viral di publik.

“Ada Direktorat IDP, ada Direktur nan mengatur pelayanan kepatuhan. Di dalam pelayanan itu salah satunya menerima kondisi nan terjadi viral alias orang nan datang mengadu bahwa haknya terlanggar,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sofia memastikan bahwa setiap kasus nan mencuat ke publik bakal ditindaklanjuti dengan menerjunkan tim verifikasi lapangan. Langkah ini krusial untuk menentukan apakah sebuah peristiwa masuk dalam kategori pelanggaran HAM alias murni pelanggaran hukum pidana.

“Kalau misalnya nan terekspos, otomatis Pak Dirjen bakal meminta turun untuk memandang apakah ini masuk kategori pelanggaran HAM alias pelanggaran hukum,” pungkas Sofia. (Z-10)

Lokasi kejadian.(MI/Ervan Masbanjar)

KECELAKAAN lalu lintas (lakalantas) maut terjadi di Jalan Poros Bengalon-Sangatta, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, pada Senin (22/6) sekitar pukul 08.00 Wita. Insiden tragis nan melibatkan dua sepeda motor ini mengakibatkan dua pengendara meninggal bumi di tempat dengan kondisi luka bakar serius.

Peristiwa tersebut tepatnya terjadi sekitar 500 meter setelah Simpang Perdau, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon. Kapolres Kutim Ajun Komisaris Besar Fauzan Arianto, melalui Kasat Lantas Polres Kutim Ajun Komisaris Rezky Nur Harismeihendra, mengonfirmasi kejadian tersebut pada Selasa (23/6).

Kecelakaan melibatkan sepeda motor Honda Genio bernomor polisi KT-21xx-RFx nan dikendarai seorang wanita berinisial S, 22, dan Yamaha Vixion bernomor polisi KT-38xx-Ox nan dikendarai seorang laki-laki berinisial B, 36.

Kronologi Kejadian

Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan keterangan saksi, kejadian bermulai saat pengendara Yamaha Vixion melaju dari arah Sangatta menuju Bengalon. Saat melintasi tikungan landai, pengendara diduga berupaya menghindari lubang di badan jalan sehingga kehilangan kendali.

"Kendaraan kemudian melambung ke lajur berlawanan. Pada saat bersamaan, melaju Honda Genio dari arah berlawanan. Karena jarak nan sudah terlalu dekat, tabrakan keras tidak dapat dihindari," ungkap Rezky.

Benturan dahsyat tersebut menyebabkan kedua pengendara terjatuh dan tertimpa kendaraan masing-masing. Tak lama berselang, muncul percikan api nan diduga dipicu oleh kebocoran bahan bakar, hingga menyebabkan kedua sepeda motor terbakar hebat.

Warga di sekitar letak sempat berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun kobaran api dengan sigap membesar dan melahap kedua kendaraan beserta pengendaranya. Setelah api sukses dipadamkan, korban segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat, tetapi dinyatakan meninggal bumi akibat luka bakar nan sangat parah.

Penyelidikan Polisi

Personel Satlantas Polres Kutim berbareng jejeran Polsek Bengalon melakukan penanganan di lokasi, mengamankan peralatan bukti, serta mengumpulkan keterangan saksi untuk penyelidikan lebih lanjut. Koordinasi dengan pihak medis juga dilakukan untuk proses visum et repertum.

"Saat ini Satlantas Polres Kutim tetap melakukan penyelidikan mendalam untuk memastikan seluruh aspek penyebab kecelakaan maupun kebakaran nan terjadi pascatabrakan," tambah Rezky.

Akibat kecelakaan ini, kerugian material diperkirakan mencapai Rp20 juta. Kasus ini sekarang sepenuhnya ditangani oleh Satlantas Polres Kutim. (I-2)

Jakarta -

Stasiun Jakarta International Stadium (JIS) sudah beroperasi. Warga mengaku senang akhirnya ada KRL nan memudahkan akses nonton Persija Jakarta saat pertandingan kandang di Stadion JIS.

Adalah Adnan (17), penduduk Depok, nan mengaku penasaran dengan Stasiun JIS nan baru beroperasi. Untuk itu, dia menjajal naik KRL agar tahu aksesnya jika Persija main di Stadion JIS.

"Bagus, dekat juga dengan stasiun jadi bisa memudahkan akses. Saya sebagai anak sekolah juga senang dan bahagia. Kalau buat saya untuk konser dan main bola nonton Persija," kata Adnan saat ditemui di Stasiun JIS, Jakarta Utara, Selasa (23/6/2026).

Adnan menghitung waktu tempuh dari Stasiun Pondok Rajeg, Depok, ke Stasiun JIS sekitar 2 jam. Katanya, dia transit di Stasiun Jakarta Kota dan Stasiun Tanjung Priok.

"Iya, tadi lewat dulu, saya kira stasiunnya berakhir di sini, rupanya kudu ke Tanjung Priok dulu. Saran saya sih bisa ada dua peron biar bisa dari Jakarta Kota langsung," jelasnya.

Selanjutnya, Mingming, penduduk Sunter, mengaku sangat terbantu oleh adanya Stasiun JIS. Katanya, dia tidak perlu turun di Stasiun Ancol untuk berjamu alias jalan-jalan di sekitar JIS.

Namun Mingming mengeluhkan akses ke Stasiun JIS jauh. Kata dia, penduduk kudu naik turun tangga dan jalan jauh agar mencapai stasiun.

"Kalau di sini saya lewat stadion. Tapi ini mau masuk muternya jauh banget gitu, kudu lewat JPO," kata dia.

Selain itu, Mingming menyebut baru tahu jika akses di Stasiun JIS baru 1 peron. Dia berambisi ke depannya ada satu peron lagi agar rute dua arah terlayani.

"Saya juga baru tahu rupanya hanya 1 peron, katanya kudu ke Tanjung Priok dulu. Mungkin ke depannya bisa ditambah (peron)," ucap dia.

Seperti diketahui, Stasiun KRL JIS di Jakarta Utara resmi beraksi kemarin. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan peresmian Stasiun JIS merupakan bingkisan HUT ke-499 Jakarta.

"Tidak ada nan lebih berterima kasih dibandingkan saya lantaran begitu ini bisa terwujud, ini adalah salah satu nan menjadi angan saya pribadi," ujar Pramono di Stasiun JIS, Jakut, Senin (22/6).

Pramono berterima kasih kepada Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Dia berambisi Stasiun JIS bisa mempermudah masyarakat menuju JIS.

(tsy/whn)

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, pemberian penghargaan kepada pemerintah wilayah (Pemda) berprestasi merupakan upaya memotivasi wilayah untuk meningkatkan kinerja. Penghargaan tersebut juga menunjukkan bahwa banyak kepala wilayah nan bisa menorehkan prestasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Nah, kita harapkan dengan adanya aktivitas ini ya teman-teman kepala wilayah bakal lebih bersemangat, termotivasi. Bagi nan belum beruntung juga mereka, ya kita harapkan berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan biaya insentif fiskal," ujar Tito dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).

Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah (Pemda) Berprestasi Regional Papua Tahun 2026 di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Papua, Senin (22/6) malam.

Tito menjelaskan unik untuk Regional Papua, penghargaan kategori kota ditiadakan dan diganti dengan kategori ibu kota provinsi. Kebijakan tersebut diambil lantaran di Tanah Papua hanya terdapat dua kota, ialah Jayapura dan Sorong. Dengan menggunakan kategori ibu kota provinsi, kejuaraan dinilai bakal lebih representatif sehingga dapat menghasilkan wilayah terbaik.

Pada kesempatan itu,Tito juga mengapresiasi jejeran ketua Komisi II DPR RI nan mendukung penyelenggaraan penghargaan tersebut. Ia memastikan, aktivitas serupa bakal terus dilaksanakan di enam regional sebagai bagian dari upaya Kemendagri mendorong peningkatan keahlian Pemda.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan penerapan pendekatan "stick and carrot", ialah pemberian penghargaan bagi wilayah berprestasi sekaligus dorongan bagi wilayah lain untuk terus memperbaiki kinerjanya.

Terkait sistem penilaian,Tito menegaskan bahwa info nan digunakan berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Karena itu, proses penilaian diyakini berjalan secara akuntabel dan transparan.

"Jadi ngambil info itu aja udah ketahuan wilayah mana nan bisa mengendalikan inflasi, nan relatif terjaga baik. Pengangguran juga ada datanya di BPS. Kemudian untuk kemiskinan sama, ada di BPS juga, bisa terlihat mana daerah-daerah nan naik turun. Kemudian untuk creative financing itu diambil dari SIPD," imbuhnya.

Lebih lanjut, Tito menambahkan, pada penyelenggaraan penghargaan kali ini Kemendagri bekerja-sama dengan Tribunnews.com. Melalui kerja sama tersebut, dia berambisi beragam capaian dan prestasi kepala wilayah dapat dipublikasikan secara lebih luas kepada masyarakat melalui media.

(ega/ega)

PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp 23,5 miliar nan berasal dari saldo untung ditahan perseroan.

Perseroan bakal membagikan dividen sebesar Rp 5 per saham, nan mencerminkan dividend yield sebesar 0,31 persen berasas nilai penutupan saham pada Jumat, 19 Juni 2026.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), perseroan menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris, termasuk pengangkatan Fentony sebagai Komisaris nan bertindak efektif sejak ditutupnya rapat. Sebelum berasosiasi dengan Perseroan, Fentony menjabat sebagai Komisaris PT TCP Internusa.

"Kami memperkirakan keahlian SSIA pada tahun 2026 bakal didorong oleh konversi penjualan pemasaran (marketing sales) nan kuat dari Subang Smartpolitan menjadi pendapatan, nan didukung oleh berlanjutnya pemulihan nan solid pada segmen perhotelan seiring peningkatan keahlian operasional Paradisus by Meliá Bali sejak resmi beraksi pada Februari tahun ini," ujar Johannes Suriadjaja, Presiden Direktur SSIA melalui keterangan tertulis, Selasa (23/6)

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), para pemegang saham juga menyetujui penyelenggaraan Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Ownership Program/MESOP) melalui publikasi saham baru dengan jumlah maksimum kurang dari 5 persen dari total saham nan telah diterbitkan perseroan saat ini.

Johannes Suriadjaja menyatakan program MESOP ini bakal diberikan kepada seluruh perseorangan berkinerja tinggi di lingkungan Grup SSIA, mulai dari tingkat manajer hingga jejeran pelaksana puncak (C-Level).

"Harga penyelenggaraan bakal mengikuti peraturan nan bertindak dan ditetapkan tidak kurang dari 90% dari rata-rata nilai penutupan saham SSIA selama 25 Hari Bursa berturut-turut sebelum periode pelaksanaan," kata dia.

Pendapatan Tumbuh 35 Persen

Pada kuartal pertama tahun 2026, SSIA mencatatkan titik kembali keahlian nan kuat secara tahunan (year-on-year/YoY) dengan pertumbuhan pendapatan sebesar 35 persen menjadi Rp 1,446 triliun, nan menandai kembalinya perseroan ke jalur pertumbuhan.

Kinerja positif tersebut didorong oleh segmen properti nan melonjak 202,1 persen menjadi Rp 494,9 miliar serta segmen perhotelan nan tumbuh 59,2 persen menjadi Rp 162,5 miliar.

Sementara itu, segmen bangunan tetap mencatatkan keahlian nan relatif lebih rendah pada kuartal pertama akibat periode Ramadan dan Hari Raya Idul fitri pada bulan Maret nan memperlambat penyelenggaraan proyek, pengakuan pendapatan, dan aktivitas pekerjaan dalam proses (work in progress).

Berikut susunan Dewan Komisaris dan Direksi SSIA untuk masa kedudukan 2026-2029:

Dewan Komisaris:

• Komisaris Utama (Independen): Hagianto Kumala

• Wakil Komisaris Utama: Crescento Hermawan

• Komisaris: Fentony

• Komisaris: Frans Bedjo Wiantono

• Komisaris Independen: Irawan Chandra

Direksi

• Presiden Direktur: Johannes Suriadjaja

• Wakil Presiden Direktur: The Jok Tung

• Direktur: Wilson Effendy

• Direktur: Sonny Satia Negara1

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan pedoman info utama nan digunakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia untuk menentukan sasaran program perlindungan sosial. Salah satu parameter krusial dalam info ini adalah "Desil", nan menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga dalam skala persentil.

Memasuki tahun 2026, transparansi info kemiskinan semakin ditingkatkan. Masyarakat sekarang dapat melakukan pengecekan status kepesertaan dan posisi desil mereka secara berdikari melalui kanal resmi nan disediakan pemerintah. Hal ini krusial untuk memastikan apakah seseorang layak menerima support seperti PKH, BPNT, alias PBI-JK.

Apa Itu Desil dalam DTKS?

Dalam konteks DTKS, Desil adalah pengelompokan rumah tangga berasas tingkat kesejahteraan. Pengelompokan ini dibagi menjadi beberapa kategori:

• Desil 1: Rumah tangga nan masuk dalam golongan 10% terendah (sangat miskin).
• Desil 2: Rumah tangga dalam golongan 11% hingga 20% terendah (miskin).
• Desil 3: Rumah tangga dalam golongan 21% hingga 30% (hampir miskin).
• Desil 4: Rumah tangga dalam golongan 31% hingga 40% (rentan miskin).

Umumnya, support sosial pemerintah diprioritaskan bagi masyarakat nan berada di Desil 1 hingga Desil 3.

Cara Cek Status DTKS Melalui Laman Resmi

Untuk mengetahui apakah nama Anda terdaftar di DTKS dan memandang status bantuannya, silakan ikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka peramban (browser) di ponsel alias komputer Anda.
2. Kunjungi situs resmi https://cekbansos.kemensos.go.id.
3. Masukkan info wilayah sesuai KTP, mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Desa/Kelurahan.
4. Ketikkan nama komplit Penerima Manfaat (PM) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
5. Masukkan kode verifikasi (captcha) nan muncul pada layar.
6. Klik tombol "Cari Data".

Sistem bakal mencocokkan info nan Anda masukkan dengan database DTKS. Jika terdaftar, layar bakal menampilkan info mengenai nama, umur, dan jenis support nan sedang alias bakal diterima.

Catatan Penting: Jika info Anda tidak ditemukan namun Anda merasa layak mendapatkan bantuan, Anda dapat melakukan pengusulan berdikari melalui aplikasi "Cek Bansos" milik Kemensos alias melapor ke operator DTKS di instansi desa/kelurahan setempat dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga.

Mekanisme Pemutakhiran Data

Data DTKS berkarakter bergerak dan diperbarui secara berkala melalui sistem Musyawarah Desa (Musdes) alias Musyawarah Kelurahan (Muskel). Proses ini bermaksud untuk memastikan info tetap jeli (inclusion and exclusion error diminimalisir), sehingga support tepat sasaran kepada mereka nan betul-betul membutuhkan.

Checklist Persyaratan Pendaftaran DTKS

Bagi penduduk nan mau mendaftarkan diri ke dalam sistem DTKS, pastikan arsip berikut telah siap:

• Kartu Tanda Penduduk (KTP) original dan fotokopi.
• Kartu Keluarga (KK) terbaru nan sudah online/teraktivasi di Dukcapil.
• Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa/kelurahan (jika diperlukan untuk pengusulan manual).
• Foto kondisi rumah (tampak depan dan dalam) untuk verifikasi lapangan oleh petugas.

FAQ: Pertanyaan nan Sering Diajukan

Informasi lebih lanjut mengenai rincian teknis desil dan support sosial dapat dikonsultasikan langsung melalui Command Center Kemensos di nomor 171 alias mengunjungi instansi Dinas Sosial setempat.

Dinda Aini Shifa, Mahasiswa Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia.(Dok. Pribadi)

PERKEMBANGAN teknologi kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI) telah menghadirkan perubahan besar dalam bumi pendidikan. Jika beberapa tahun lampau pelajar kudu membuka buku, membaca jurnal, dan mencari referensi dari beragam sumber untuk menyelesaikan tugas, sekarang banyak pekerjaan akademik dapat dilakukan hanya dengan mengetik beberapa kalimat perintah pada sebuah aplikasi. Fenomena ini semakin mudah ditemukan di sekolah maupun perguruan tinggi. AI tidak lagi menjadi teknologi masa depan, melainkan telah menjadi bagian dari aktivitas belajar sehari-hari.

Perubahan tersebut membawa dua wajah nan berbeda. Pada satu sisi, AI membantu peserta didik memperoleh info dengan lebih cepat, menyusun ide, menerjemahkan teks, merangkum materi, hingga membantu memahami konsep nan sulit. Namun pada sisi lain, kemudahan nan ditawarkan teknologi ini juga memunculkan kekhawatiran baru mengenai menurunnya keahlian berpikir kritis, kemandirian belajar, dan budaya literasi nan selama ini menjadi fondasi utama pendidikan. Fenomena inilah nan sekarang menjadi perhatian beragam lembaga pendidikan di dunia, termasuk Indonesia.

Kemunculan AI generatif telah mengubah pola belajar generasi muda secara signifikan. Banyak siswa dan mahasiswa mulai menjadikan teknologi tersebut sebagai sumber pertama ketika menghadapi tugas sekolah. Alih-alih membaca kitab alias mencari referensi dari beragam sumber, sebagian pelajar lebih memilih meminta AI menyusun rangkuman, membikin kerangka tulisan, apalagi menghasilkan jawaban nan siap digunakan. Praktik ini memang bisa menghemat waktu, tetapi sekaligus memunculkan pertanyaan krusial mengenai sejauh mana proses belajar betul-betul terjadi. Ketika jawaban dapat diperoleh dalam hitungan detik, ruang untuk berpikir, menganalisis, dan mengevaluasi info berpotensi semakin menyempit.

Fenomena tersebut tidak muncul tanpa alasan. Generasi muda saat ini tumbuh dalam lingkungan digital nan serba cepat. Mereka terbiasa memperoleh info secara instan melalui internet dan media sosial. Kehadiran AI menjadi kelanjutan dari budaya tersebut. Teknologi ini menawarkan efisiensi nan susah ditolak lantaran bisa menyederhanakan beragam pekerjaan akademik nan sebelumnya memerlukan waktu lebih lama. Akibatnya, banyak pelajar mulai memandang AI bukan lagi sebagai perangkat bantu, melainkan sebagai pengganti sebagian proses belajar nan semestinya dijalani secara mandiri. tidak sedikit pendidik nan memandang AI sebagai kesempatan besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Berbagai sekolah dan lembaga pendidikan mulai memanfaatkan teknologi tersebut untuk menyusun materi ajar, membikin kuis adaptif, membantu proses evaluasi, serta mengembangkan pengalaman belajar nan lebih individual sesuai kebutuhan peserta didik. Survei terbaru menunjukkan bahwa pengembangan dan personalisasi konten pembelajaran menjadi salah satu tujuan utama penggunaan AI di lingkungan pendidikan Indonesia. Teknologi ini juga banyak digunakan untuk membantu pekerjaan administratif pembimbing sehingga mereka mempunyai lebih banyak waktu untuk konsentrasi pada proses pembelajaran.

Namun, pemanfaatan AI dalam pendidikan tidak dapat dilepaskan dari beragam tantangan. Salah satu persoalan nan paling sering disoroti adalah rendahnya literasi AI. Banyak pengguna bisa mengoperasikan teknologi tersebut, tetapi belum memahami langkah kerjanya, keterbatasannya, maupun akibat nan mungkin muncul. Akibatnya, info nan diberikan AI sering diterima begitu saja tanpa proses verifikasi. Padahal, sistem AI dapat menghasilkan info nan kurang tepat, bias, alias apalagi keliru. Ketika peserta didik kehilangan kebiasaan memeriksa kebenaran informasi, keahlian berpikir kritis nan menjadi tujuan utama pendidikan dapat mengalami penurunan.

Fenomena pemanfaatan AI juga semakin terlihat jelas di lingkungan perguruan tinggi. Mahasiswa sekarang tidak hanya menggunakan teknologi tersebut untuk mencari referensi, tetapi juga untuk membantu menyusun kerangka proposal penelitian, merangkum jurnal, membikin presentasi, hingga menyelesaikan tugas harian. Di beragam kampus, pengajar mulai menemukan pola jawaban nan seragam pada tugas mahasiswa lantaran sebagian besar menggunakan sumber AI nan sama. Tidak sedikit mahasiswa nan mengaku lebih dulu membuka aplikasi AI dibandingkan membuka kitab alias jurnal ketika mendapatkan tugas baru. Kondisi ini menunjukkan bahwa AI telah menjadi bagian dari budaya akademik modern. Meski memberikan kemudahan dalam mengakses info dan mempercepat proses belajar, kejadian tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa keahlian membaca sumber asli, melakukan kajian mandiri, serta membangun argumentasi berasas pemikiran sendiri tetap kudu dijaga agar pendidikan tinggi tidak kehilangan esensinya sebagai ruang pengembangan intelektual dan pembentukan pola pikir kritis.

Kekhawatiran mengenai akibat tersebut bukan sekadar asumsi. Berbagai penelitian dan obrolan akademik menunjukkan bahwa ketergantungan berlebihan terhadap AI berpotensi mengurangi keahlian seseorang dalam menyusun argumen, memecahkan masalah, dan melakukan refleksi mendalam terhadap suatu persoalan. Teknologi memang bisa memberikan jawaban, tetapi tidak selalu bisa menggantikan proses intelektual nan diperlukan untuk memahami argumen di kembali jawaban tersebut. Oleh lantaran itu, banyak master pendidikan menekankan bahwa AI semestinya digunakan untuk memperkuat keahlian berpikir manusia, bukan menggantikannya.

Situasi ini menempatkan pembimbing dan pengajar pada posisi nan semakin penting. Peran pendidik tidak lagi sebatas menyampaikan materi, melainkan juga membimbing peserta didik agar bisa menggunakan teknologi secara bijak. Kemampuan membedakan info nan valid, memahami konteks, mengevaluasi sumber, serta menyusun pemikiran secara berdikari menjadi keahlian nan kudu terus diperkuat. Dalam konteks ini, literasi digital dan literasi AI tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan modern. Berbagai lembaga internasional juga mendorong pendekatan nan berpusat pada manusia dalam pemanfaatan AI. Teknologi dipandang sebagai sarana untuk memperluas akses terhadap pengetahuan dan meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan sebagai pengganti hubungan manusia dalam pendidikan. Prinsip tersebut menjadi krusial agar transformasi digital tidak menghilangkan prinsip pendidikan sebagai proses pembentukan karakter, keahlian berpikir, dan pengembangan potensi perseorangan secara utuh.

Fenomena AI dalam pendidikan bukanlah persoalan menerima alias menolak teknologi. Tantangan nan sesungguhnya terletak pada gimana bumi pendidikan bisa menempatkan teknologi secara proporsional. Kemudahan nan ditawarkan AI memang membuka kesempatan besar untuk mempercepat akses info dan meningkatkan efisiensi belajar. Akan tetapi, keahlian berpikir kritis, kreativitas, kejujuran akademik, dan budaya literasi tetap menjadi modal utama nan tidak dapat digantikan oleh mesin. Era digital telah mengubah langkah manusia belajar, tetapi tujuan pendidikan tetap sama, ialah membentuk perseorangan nan bisa memahami, menganalisis, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab. AI dapat menjadi mitra nan berfaedah dalam proses tersebut, selama manusia tetap menjadi pengendali utama. Ketika literasi melangkah beriringan dengan teknologi, pendidikan tidak hanya menghasilkan generasi nan ocehan menggunakan AI, tetapi juga generasi nan bisa berpikir melampaui apa nan dapat diberikan oleh AI itu sendiri.

Perhatian penduduk telah lebih dulu tertuju pada konvoi nan mengantar Presiden. Di sepanjang lintasan, masyarakat dari beragam usia memadati tepi jalan, membawa bendera Merah Putih berukuran kecil, melambaikan tangan, dan meneriakkan nama Prabowo.

Dari atas kendaraan Maung, Prabowo beberapa kali membalas sapaan warga. Ia melambaikan tangan kepada kerumunan nan menyambut dengan riang.

Hani, penduduk Desa Larlar, mengatakan rela menempuh jarak jauh agar bisa menyaksikan langsung kehadiran Presiden di desanya.

"I love you, Pak Presiden. Terima kasih banyak Pak Prabowo Subianto atas keikhlasannya datang ke Madura," tutur Hani.

Farida, penduduk lainnya, menyebut kehadiran seorang Presiden ke desanya sebagai momen langka. Ia menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan tersebut.

"Buat Pak Presiden, terima kasih telah mengunjungi desa kami. Tidak bisa berkata-kata, pokoknya," ucapnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah berita dua pabrik komponen otomotif Jepang di Jawa Timur nan disebut berpotensi memindahkan investasi ke Vietnam lantaran konsentrasi pada pengembangan kendaraan listrik, produsen motor listrik ALVA justru mengambil arah berbeda. Perusahaan ini mengaku tetap garang membangun ekosistem kendaraan listrik dari Indonesia, termasuk memperkuat produksi di Cikarang, Jawa Barat.

Belakangan, rumor relokasi investasi mencuat setelah adanya rumor perusahaan komponen otomotif nan mempertimbangkan memindahkan investasi ke Vietnam. Kondisi ekonomi dunia nan penuh tekanan membikin sejumlah perusahaan melakukan pertimbangan terhadap strategi upaya dan letak investasinya.

"Kalau secara makro memang ekonomi dunia sedang cukup menantang dan Indonesia juga pasti merasakan dampaknya. Tapi kami tetap terus bekerja sama dengan supply chain otomotif di Indonesia. Itu juga salah satu argumen kenapa letak pabrik ALVA ada di Cikarang," kata Chief Marketing Officer ALVA, Putu Swaditya Yudha alias Adit di Pakubuwono Jakarta Selatan, Selasa (23/6/2026).

ALVA mengungkapkan selama enam bulan pertama 2026 jumlah konektor charging station miliknya meningkat nyaris dua kali lipat dibanding akhir tahun lalu. Jaringan tersebut sekarang tidak hanya berada di Jawa dan Bali, tetapi mulai merambah Sumatera dan Kalimantan.

"Kami memandang kendaraan listrik bisa menjadi salah satu solusi untuk ketahanan daya Indonesia. Karena itu konsentrasi kami bukan hanya menjual motor, tetapi membangun ekosistem dari charging station, after sales, sampai kesiapan spare part," ujarnya.

Pabrikan menilai pertumbuhan pasar motor listrik tidak lagi semata berjuntai pada subsidi. Konsumen mulai mempertimbangkan aspek biaya operasional, kenaikan nilai BBM, hingga biaya perawatan kendaraan konvensional nan semakin mahal.

"Tahun 2025 tanpa insentif pun penjualan kami tetap tumbuh lebih dari 50%. Artinya jika produknya tepat, infrastrukturnya ada, dan masyarakat teredukasi, demand itu tetap terjadi," jelas Adit.

Perusahaan juga menyatakan permintaan motor listrik sepanjang tahun ini tetap tumbuh. Bahkan hingga Mei 2026, penjualan disebut sudah melampaui capaian periode nan sama tahun sebelumnya meski tanpa support insentif pemerintah nan hingga sekarang tetap menunggu kepastian.

"Indonesia tetap punya kesempatan nan sangat besar, sehingga kami terus berinvestasi dan mengembangkan ekosistem kendaraan listrik dari sini," sebut Adit.

(fys/wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima laporan mengenai ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 55 ribu pekerja pabrik di Bekasi akibat kenaikan nilai gas untuk kebutuhan produksi. Menanggapi laporan tersebut, Dasco langsung menghubungi Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri.

Laporan itu diterima Dasco saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 2026 berbareng Presiden KSPI Andi Gani Nena Wea di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2026). Saat menyampaikan pidato di hadapan peserta Rakernas, Dasco langsung menelepon Simon Aloysius Mantiri untuk menyampaikan persoalan tersebut.

"Halo Pak Dirut Pertamina. Ini saya lagi di Rakernas KSPI, iya. Saya tadi ditanyakan mengenai masalah gas industri. Jadi saya tadi udah rancang pidato cuman buyar semua nih gara-gara soal gas. Jadi pertama-tama saya sebelum pidato saya mau tanya dulu gimana nih soal gas industri apakah ada jalan keluar?" tanya Dasco ke Simon lewat sambungan telepon nan diperdengarkan melalui pengeras suara.

"Siap Pak Dasco, saya tentunya bakal segera koordinasi dengan pihak PGN dan dari kita tentunya komitmen kita agar supaya kita bakal lakukan penyesuaian, tentunya setelah mengikuti penyesuaian molekul dari LNG. Kita tentunya lakukan nan terbaik Pak Dasco agar supaya segera ada perbaikan dan tentunya untuk mendukung juga teman-teman di industri dengan nilai yang-yang sesuai," jawab Simon.

Dasco lantas menjelaskan kepada Simon bahwa bakal ada ancaman angin besar PHK imbas dari kenaikan gas ini. Dasco pun meminta Simon untuk bisa duduk berbareng mendiskusikan solusi dalam memitigasi angin besar PHK tersebut.

"Jadi begini Pak Simon, jadi dalam berapa hari ini ini sudah ada ancaman PHK. Jadi mungkin kita juga mesti cari jalan keluar alias kemudian juga nan dalam waktu dekat PHK ini juga kudu kita mitigasi gimana kemudian pabrik-pabrik ini sekitar 55.000 katanya nan terancam PHK dan tentunya itu sangat memprihatinkan," ujar Dasco.

"Nah mungkin kita bisa duduk sehari-dua hari ini juga dengan eh perwakilan dari teman-teman pekerja satu-dua kelak mewakili agar kita bisa cari jalan keluar ya," lanjutnya.

"Baik setuju, setuju Pak Dasco," jawab Simon.

"Oke ya, makasih ya," tutup Dasco.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea melaporkan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, bahwa ada 55 ribu pekerja di Bekasi nan bakal terancam PHK. Andi Gani menyebut, ancaman ini datang imbas kenaikan nilai gas.

"Bang Dasco nan saya hormati. Bang, sekarang, hari ini, kita mengalami kesulitan sangat luar biasa. Dua pabrik personil saya nan terbesar di Bekasi tutup, Bang. Itu Granito, sejenak lagi menyusul Milenium Keramik dan Mulia Keramik lantaran gas industri. Ini ancaman sekali," ujar Andi Gani saat memberi sambutan dalam aktivitas Rakernas 2026 KSPI di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, Selasa (22/6).

Andi Gani menjelaskan, PHK itu diperkirakan bisa terjadi pekan depan. Dia menyampaikan, kekhawatiran terhadap kenaikan gas ini sejatinya telah dibicarakan kepada Menteri ESDM dan dijanjikan bakal ada keputusan mengenai nilai pada pekan ini.

"Dapat dipastikan Bang Dasco, minggu depan, maksimal sepuluh hari ke depan, 55.000 orang ter-PHK," kata Andi Gani.

"Ini menjadi kekhawatiran kita semua lantaran gas industri, saya sudah ketemu Menteri ESDM, Bung Iqbal, janjinya awal minggu ini kudu ada keputusan," lanjutnya.

Dia menyebut, Granito merupakan pabrik paling besar di Bekasi. Kepastian PHK ini, kata dia, disampaikan langsung oleh pihak pengusahaan.

Dia pun meminta kepada Dasco agar dicarikan solusi. Dia mengatakan, ancaman kenaikan gas ini mengerikan dan diperkirakan bakal diikuti dengan kenaikan bahan baku lainnya untuk produksi.

"Nah, ini menjadi kemirisan buat kita semua, lantaran itu saya minta Bang Dasco nan bisa mencari jalan sigap keluar masalah gas industri. Karena nilai gas itu dari 6 dolar, sekarang per hari ini sudah 23 dolar per MMBTU. Jadi ini sangat mengerikan. Sebentar lagi menyusul tekstil, pokoknya nan makai gas industri pasti bakal berat, bakal berat," tuturnya.

(kuf/eva)

Literasi Keuangan Diperkuat, Ini Jurus Investasi di Tengah Volatilitas Pasar (Foto: Freepik)

DPR telah mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) pada 4 Juni.

UU tersebut sebelumnya merupakan 'Omnibus Law' sektor finansial nan menyatukan sekitar 17 peraturan sektor keuangan. Mulai dari UU perbankan, pasar modal, asuransi, sampai aset kripto, menjadi satu kerangka norma besar.

UU P2SK hasil revisi lantas diteken Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 17 Juni, serta dinomori menjadi UU No 4 Tahun 2026.

Apa saja perbedaan antara UU P2SK hasil revisi dengan UU 4/2023? Penjelasan Umum UU merangkumnya dalam 17 poin besar. Berikut perincian perubahannya:

1. LPS naik kelas menjadi lembaga negara.

Sesuai Pasal 2 ayat (3) UU 4/2026, status Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ditegaskan sebagai "lembaga negara" nan independen. Dalam UU sebelumnya, LPS hanya disebut sebagai lembaga independen. Ini bunyi pasalnya:

(3) Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga negara nan independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Selain itu, pengajuan rencana kerja dan anggaran LPS tak lagi melalui menteri keuangan. Aturan ini mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 85/PUU-XXII/2024. Pasal 86 ayat (4) UU 4/2026 menegaskan rencana anggaran tahunan LPS sekarang diajukan ke DPR untuk mendapat persetujuan. Berikut isi pasalnya:

(4) Ketua Dewan Komisioner menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk aktivitas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada DPR untuk mendapat persetujuan.

2. Tugas baru OJK mengawasi bursa mineral dan komoditas strategis, termasuk aktivitas pengelolaan biaya publik lainnya.

UU P2SK hasil revisi mengamanatkan pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis. Hal itu diatur di Pasal 132A nan terdiri dari 4 ayat. Penyelenggaraannya wajib mengantongi izin upaya dari OJK, dan menurut ketentuan penutup UU ini, bursa tersebut ditargetkan mulai beraksi 1 Januari 2027.

Pasal 132A

(1) Bursa mineral dan komoditas strategis merupakan suatu sistem pasar nan terorganisasi dan terintegrasi, nan menyelenggarakan perdagangan mineral dan komoditas strategis termasuk derivatifnya, nan didukung oleh ekosistem pendanaan, instrumen finansial berbasis digital dengan sistem harga, mutu, penyelesaian transaksi, dan manajemen risiko, nan diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan guna memperkuat ketahanan ekonomi, menjaga integritas pasar, serta mengoptimalkan nilai tambah sumber daya alam dan komoditas Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberi kewenangan mengatur dan mengawasi bursa tersebut sesuai bunyi Pasal 6 ayat (1) huruf e. Adanya tugas tambahan berimplikasi terhadap kedudukan baru nan bakal muncul ialah Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan, bursa tersebut bakal menjadi tempat transaksi beragam mineral dan komoditas strategis Indonesia.

Melalui sistem tersebut, pelaku upaya dapat memperoleh referensi nilai nan lebih andal serta mempunyai kepastian dalam melakukan perjanjian perdagangan.

Tak hanya itu, OJK juga ditugasi mengawasi biaya publik lainnya sebagaimana bunyi Pasal 6 ayat (1) huruf g. Dalam bab penjelasan, maksud biaya publik lainnya di antaranya adalah biaya pengelolaan finansial haji dan biaya tabungan perumahan rakyat (Tapera).

3. Bank Indonesia dapat tambahan tugas untuk ciptakan kebijakan nan kondusif bagi sektor riil.

Perubahan lain dalam UU P2SK nan baru ialah ekspansi mandat BI. Sebelumnya BI hanya bekerja menciptakan stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Kini tugas BI bertambah sesuai nan diatur dalam Pasal 7 ayat (2) nan berbunyi:

(2) Bank Indonesia dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kebijakan dan bauran kebijakan Bank Indonesia nan dapat menciptakan lingkungan ekonomi nan kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan pembuatan lapangan kerja.

Dalam bagian penjelasan, kebijakan menciptakan lingkungan ekonomi nan kondusif dan pembuatan lapangan kerja bisa dicapai melalui terwujudnya suasana investasi, digitalisasi, daya saing ekspor, produktivitas sektor riil, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengembangan ekonomi inklusif dan hijau.

4. BI, LPS, dan OJK diminta turun untuk mengedukasi dan memberdayakan masyarakat.

UU P2SK memberi tambahan tugas bagi LPS, OJK, dan BI dalam program edukasi ke masyarakat. Contohnya, Pasal 90A ayat (1) nan disisipkan dalam UU LPS berbunyi:

(1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugasnya, Lembaga Penjamin Simpanan melaksanakan program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan nan dilakukan secara inklusif.

Ketentuan nan persis sama, dengan subjek berbeda, juga muncul di Pasal 47A (OJK) dan Pasal 57A (Bank Indonesia). Detail program edukasi dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai peraturan masing-masing lembaga.

5. DPR bisa mengevaluasi keahlian LPS, OJK, dan BI, serta berkarakter mengikat.

Poin kelima dalam UU P2SK nan baru ialah sistem pertimbangan DPR terhadap keahlian LPS, OJK, dan BI. Aturan itu tercantum dalam Pasal 9A.

Evaluasi keahlian dilakukan Komisi XI DPR dan disampaikan kepada ketua DPR dalam corak rekomendasi. Hasil rekomendasi tersebut berkarakter mengikat nan diatur dalam Pasal 9A ayat (3).

(3) Hasil pertimbangan keahlian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh ketua DPR kepada lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pemerintah, untuk ditindaklanjuti dan berkarakter mengikat.

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menegaskan pertimbangan dilakukan terhadap keahlian kelembagaan, bukan individu. Seperti di BI, pertimbangan bukan ditujukan untuk perseorangan tertentu seperti gubernur maupun deputi gubernur BI.

“Kita nggak mengganggu independensi," kata Misbakhun di DPR RI, Jakarta, Kamis (4/6).

6. Area aktivitas bank umum dan syariah diperluas. UMKM terjerat utang bisa bernapas lega.

Kegiatan bank umum dan bank umum syariah juga diperluas dalam UU P2SK baru. Kini bank bisa melakukan aktivitas upaya jasa layanan finansial lainnya dengan tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan.

Aturan itu tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e (bank umum) dan Pasal 20 ayat (1) huruf l (bank syariah). Meski demikian, maksud upaya jasa layanan finansial lainnya tak dirinci. Hal tersebut bakal diatur dalam peraturan OJK.

Aturan baru lainnya menyangkut bank umum dan bank syariah ialah peta jalan. OJK diberi tugas menyusun peta jalan konsolidasi dalam rangka penguatan struktur, daya saing, dan ketahanan perbankan nasional. Hal itu diatur di Pasal 28B (bank umum) dan Pasal 17B (bank syariah).

Bagi UMKM, ada angin segar lewat Pasal 250 nan mengatur penghapusbukuan piutang macet. Kini utang UMKM nan macet di BUMD alias Bank Pembangunan Daerah (BPD) juga bisa dihapuskan.

Berbeda dengan UU P2SK sebelumnya, penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang macet UMKM hanya bertindak di bank alias lembaga non-bank BUMN.

Syarat penghapusan piutang tersebut kudu terdokumentasi dengan baik dan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

(6) Bank dan/atau lembaga finansial non-Bank baik nan berbentuk badan upaya milik negara maupun badan upaya milik wilayah melakukan pemutakhiran info debitur alias pengguna nan diberikan penghapustagihan piutang nan dikategorikan sebagai lunas sesuai kebijakan pemerintah pada sistem jasa info finansial nan diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

"Dengan undang-undang ini dikasih dasar norma untuk bisa kita lakukan penghapusan sehingga masyarakat nan terkena masalah ini bisa kembali berperan-serta dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia,” ujar Ketua Panja RUU P2SK, Mohamad Hekal.

7. Danantara, BI, dan Kemenkeu bisa jadi pemegang saham Bursa Efek Indonesia.

UU P2SK turut mengubah struktur pemegang saham alias demutualisasi BEI nan diatur di Pasal 8. Sebelumnya kepemilikan saham BEI tertutup unik perusahaan pengaruh alias personil bursa. Lewat revisi Pasal 8, pintu itu sekarang terbuka lebih lebar.

Dalam pasal itu, BEI tetap berbentuk PT, namun pemegang sahamnya sekarang dapat berupa perseorangan dan/atau badan norma Indonesia, baik personil Bursa Efek maupun bukan.

Melalui perubahan struktur itu, pemerintah membuka jalan bagi BI, Kemenkeu, dan Danantara untuk menjadi pemegang saham BEI, dengan catatan independensi bursa tetap dijaga. Beleid itu diatur dalam Pasal 8B.

(1) Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek.

(2) Kepemilikan saham oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap mempertahankan independensi Bursa Efek.

8. Transfer margin sekarang punya payung hukum.

Berlakunya UU P2SK turut mengatur mengenai transfer margin. Bagaimana maksudnya? Sederhananya, ketika dua pihak bertransaksi di pasar keuangan, semisal transaksi derivatif, salah satu pihak biasanya menitipkan sejumlah biaya (margin) sebagai jaminan.

Selama ini, praktik pengalihan kepemilikan biaya agunan tersebut (disebut transfer margin alias transfer of title) sudah lazim dilakukan, tapi belum punya dasar norma nan jelas.

Lewat Pasal 39A nan baru, praktik ini akhirnya resmi diatur. Intinya: penanammodal boleh menyerahkan biaya agunan dan mengalihkan kepemilikannya berasas perjanjian, dan transaksi semacam ini sah secara hukum.

9. Investor pemegang surat utang Danantara bebas akibat pajak.

Dalam beleid UU P2SK, pemerintah memberi agunan dan perlindungan norma bagi penanammodal nan membeli surat utang unik berupa patriot bond dan merah putih bond nan diterbitkan oleh Danantara. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 50A ayat (5) dan (6) nan berbunyi:

(5) Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang unik sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dari penuntutan secara pidana umum, pidana unik termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata.

(6) Data dan info dari aktivitas nan dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak dan tidak dapat dljadikan bukti norma di pengadilan.

10. Penguatan industri aset kripto.

Perkembangan industri mata uang digital ikut diatur dalam UU P2SK. Dalam Pasal 221A hingga 221F, pemerintah mengatur perizinan upaya lembaga jasa finansial (LJK) aset mata uang digital dan LJK aset finansial digital (AKD) selain kripto.

Di sisi lain, pemerintah juga mengultimatum pihak nan menjalankan upaya aset mata uang digital tanpa izin OJK. Ancaman pidana itu diatur dalam Pasal 304A.

(1) Setiap Orang nan melakukan aktivitas upaya sebagai IJK Aset Kripto dan/ alias LJK AKD selain Aset Kripto tanpa izin upaya dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221A ayat (2) dan Pasal 221F dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VIII.

11. LPS sekarang bisa 'memilih' menyelamatkan perusahaan asuransi alias tidak.

Dalam UU P2SK nan lama, peran LPS terhadap perusahaan asuransi dan asuransi syariah bermasalah sifatnya menunggu. LPS baru bertindak setelah izin perusahaan dicabut OJK.

Kini, LPS bisa masuk lebih awal sebelum izinnya dicabut OJK. Perbedaan tersebut bisa dilihat di Pasal 4 huruf e nan berbunyi:

Pasal 4 UU PPSK lama

Lembaga Penjamin Simpanan berfungsi:

e. melakukan penyelesaian persoalan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah nan dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4 UU P2SK baru

Lembaga Penjamin Simpanan berfungsi:

e. melakukan resolusi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.

LPS bisa turun tangan sebelum izin perusahaan dicabut sepanjang perusahaan itu sudah ditetapkan OJK sebagai "Perusahaan Asuransi Dalam Resolusi".

Terdapat tiga kondisi bagi perusahaan asuransi nan masuk kategori ini yakni: mengalami kesulitan keuangan; membahayakan kelangsungan usahanya; dan sudah tidak bisa lagi 'disembuhkan' oleh OJK.

Begitu status ini ditetapkan, LPS punya dua pilihan: menyelamatkan alias tidak menyelamatkan perusahaan tersebut. Pertimbangan menyelamatkan alias tidak diatur dalam Pasal 22A ayat (2) sampai (5) nan berbunyi:

(2) Pemilihan untuk melakukan pengamanan alias tidak melakukan pengamanan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berasas pertimbangan:

a. perkiraan biaya melakukan penyelamatan;

b. perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan; dan

c. aspek lainnya.

(3) Perkiraan biaya melakukan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penambahan modal sampai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas dan tingkat likuiditas.

(4) Perkiraan biaya tidak melakukan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. biaya pembayaran klaim pemegang polis dan peserta nan dijamin;

b. biaya talangan penghasilan terutang;

c. biaya talangan pesangon pegawai; dan

d. perkiraan penerimaan Lembaga Penjamin Simpanan dari penjualan aset Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi nan dicabut izin usahanya.

(5) Faktor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

a. kondisi perekonomian dan industri asuransi;

b. kebutuhan waktu penanganan;

c. kesiapan investor;

d. efektivitas penanganan; dan/atau

e. kondisi lainnya.

12. Korban kecelakaan tunggal sekarang juga dilindungi

Bagi masyarakat, inilah poin revisi nan langsung bergesekan dalam kehidupan sehari-hari.

Lewat revisi UU P2SK, korban kecelakaan tunggal sekarang juga berkuasa atas santunan jika menjadi korban kecelakaan lampau lintas. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4.

Sebelumnya, perlindungan ini hanya bertindak bagi korban kecelakaan nan melibatkan kendaraan alias pihak lain.

13. Penyidik OJK di bawah koordinasi Polri

Poin perubahan selanjutnya di UU P2SK adalah kewenangan investigasi OJK. Perubahan itu menyesuaikan dengan putusan MK Nomor 59/PUU-XXII/2023.

Melalui revisi UU P2SK, interogator OJK sekarang ditegaskan wajib merujuk pada KUHAP, berada di bawah koordinasi dan pengawasan interogator Polri, serta wajib menyerahkan berkas perkara melalui interogator Polri, bukan langsung ke kejaksaan seperti sebelumnya.

Perubahan-perubahan itu diatur dalam Pasal 278C ayat (12) hingga (15) nan berbunyi:

(12) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (10), interogator Otoritas Jasa Keuangan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(13) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (10), interogator Otoritas Jasa Keuangan berada di bawah koordinasi dan pengawasan interogator Kepolisian Negara Republik Indonesia berasas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(14) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (10), interogator Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan dimulainya investigasi melalui interogator Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada penuntut umum.

(15) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (10), interogator Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan hasil penyidikannya melalui interogator Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kemudian secara bersama-sama menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan pelaksanaannya.

Revisi dalam poin ini juga memperkenalkan sistem keadilan restoratif (Pasal 278F hingga 278O) di sektor jasa keuangan, termasuk pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

14. Status bank dalam penyehatan diberi waktu lebih panjang

Saat sebuah bank dinyatakan OJK dalam status "penyehatan," LPS biasanya turun tangan dengan menempatkan biaya support untuk jangka waktu tertentu.

Dalam UU P2SK nan lama, OJK memberi waktu maksimal 1 tahun bagi bank sakit untuk menyembuhkan diri sebelum status itu berakhir. Sekarang, pemisah waktu maksimal status penyehatan bank diperpanjang menjadi 2 tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 16C ayat (4).

(4) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Bank dalam penyehatan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan tertulis Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (5).

15. Satgas sekarang juga memburu gambling online berkedok ITSK

Pemerintah menjabarkan tugas Satuan Tugas (Satgas) dalam UU P2SK terbaru. Dalam Pasal 247, Satgas tidak hanya mencegah dan menangani aktivitas upaya tanpa izin di sektor keuangan, tetapi juga aktivitas upaya berizin namun terindikasi bermasalah. Ketentuan ini terdapat di Pasal 247 ayat (1) huruf b nan berbunyi:

(1) Untuk melindungi kepentingan masyarakat, Pemerintah membentuk satuan tugas nan bekerja mencegah dan menangani:

b. aktivitas upaya berizin namun terdapat indikasi melanggar sistem penagihan, melakukan penyalahgunaan data, dan/atau melanggar Pelindungan Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Satgas diberi misi tambahan mencegah penyalahgunaan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) untuk aktivitas nan terindikasi perjudian. Wewenang itu diatur di ayat (3) nan berbunyi:

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), satuan tugas bekerja mencegah dan menangani pemanfaatan ITSK untuk aktivitas nan terindikasi perjudian.

16. Pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis

Poin ini saling berangkaian dengan poin kedua di atas. Namun ditekankan secara unik dalam Penjelasan Umum sebagai bagian dari strategi besar memperkuat ketahanan ekonomi nasional lewat optimasi nilai tambah sumber daya alam.

17. Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia

Poin terakhir dalam revisi UU P2SK ialah pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) sebagai bagian dari penguatan sektor finansial nasional.

Kawasan ini bakal mengangkat standar dan prinsip internasional, dikelola oleh sebuah majelis khusus, dan menawarkan aktivitas upaya sektor keuangan, upaya penunjang sektor keuangan, hingga sektor lainnya Ketentuan ini diatur dalam Pasal 248A.

PFII dirancang sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nan berkelanjutan, sekaligus memperdalam dan mendiversifikasi ekonomi nasional melalui kontribusi sektor keuangan.

Demi menarik minat pelaku usaha, pemerintah menyiapkan skema insentif, termasuk akomodasi pajak unik di area tersebut. Salah satu tempat nan disiapkan menjadi PFII adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali di Pulau Serangan, Denpasar.

(7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Pusat Finansial Internasional Indonesia diatur secara unik dengan Undang-Undang nan dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Jakarta, CNBC Indonesia- Dalam upaya menjaga keberlangsungan swasembada pangan, Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), Bustanul Arifin menyampaikan sejumlah aspek krusial salah satunya peningkatan kesejahteraan petani.

PERHEPI mencatat persoalan sewa lahan biaya tenaga kerja menjadi biaya produksi nan tetap menjadi beban petani dalam meningkatkan produksi. Selain itu kepastian harga, teknologi pertanian nan baru dan bibit unggul juga menjadi aspek nan dapat mengerek produktivitas perihal ini bisa menilik keberhasilan Vietnam.

Sementara itu, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Mota mengungkapkan strategi Agrinas mendorong produktivitas pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Dalam jangka pendek, Agrinas mendorong intensifikasi pertanian melalui modernisasi dan teknologi pertanian seperti satelit sehingga bisa membantu keberhasilan panen sekaligus mencegah kandas panen.

Agrinas juga menyediakan peralatan mekanisasi mulai dari olah tanah, traktor, harvester hingga penampungan hasil panen sehingga bisa mencapai swasembada pangan lokal. Petani juga didorong untuk berkedudukan dalam produksi sehingga dapat menarik petani muda.

Di sisi lain, Direktur Utama Rumah Tani, Bahtiar mengungkapkan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pangan diperlukan untuk meningkatkan produksi pertanian. Namun kebijakan ini kudu diimbangi dengan upaya memperkuat akses pasar, logistik dan industri pangan/hilirisasi agar tidak terjadi over supply

Selengkapnya simak perbincangan Shania Alatas dengan Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan, Widiastuti serta Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Mota Bersama Direktur Utama Rumah Tani, Bahtiar dan Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), Bustanul Arifin dalam Economic Update, CNBC Indonesia (Selasa, 23/06/2026)

Add as a preferred
source on Google

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Bagi para fans industri gim, tidak ada titel nan lebih dinantikan saat ini selain Grand Theft Auto VI (GTA VI). Sejak Rockstar Games merilis trailer perdana pada akhir 2023, spekulasi dan antusiasme dunia terus memuncak. Sebagai sekuel dari salah satu gim terlaris sepanjang masa, GTA VI menjanjikan lompatan teknologi nan bakal mendefinisikan ulang standar open-world.

Jendela Rilis dan Platform

Berdasarkan info resmi nan dirilis oleh Rockstar Games dan laporan finansial Take-Two Interactive, berikut adalah status peluncuran GTA VI:

• Jendela Rilis: Musim Gugur (Fall) 2025.
• Platform Awal: PlayStation 5 dan Xbox Series X|S.
• Versi PC: Hingga saat ini, Rockstar belum mengonfirmasi tanggal rilis untuk jenis PC, mengikuti pola rilis historis mereka nan biasanya menghadirkan jenis PC satu tahun setelah konsol.

Kembali ke Vice City: Setting dan Karakter

GTA VI bakal membawa pemain kembali ke Leonida, sebuah negara bagian fiktif nan terinspirasi dari Florida, dengan pusat perhatian pada Vice City nan ikonik. Namun, berbeda dengan nuansa tahun 80-an di seri terdahulu, jenis ini bakal menampilkan latar waktu modern nan sangat dipengaruhi oleh budaya media sosial dan viralitas digital.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah seri ini, pemain bakal diperkenalkan dengan protagonis dobel nan terinspirasi dari kisah Bonnie dan Clyde:

1. Lucia: Protagonis wanita pertama di era modern GTA.
2. Jason: Pasangan Lucia nan bakal terlibat dalam dinamika pidana nan kompleks.

Perbandingan Ekspektasi Teknologi

Meskipun spesifikasi teknis mendalam tetap dalam tahap pengesahan internal pengembang, berikut adalah tabel komparasi ekspektasi peningkatan dari seri sebelumnya:

Kelebihan dan Tantangan (Pros & Cons)

Berdasarkan kajian tren industri dan footage awal, berikut adalah tinjauan objektif mengenai GTA VI:

Potensi Keunggulan (Pros)

• Visual Fotorealistik: Penggunaan teknologi ray-tracing tingkat lanjut untuk refleksi air dan sinar di Vice City.
• Narasi Emosional: Fokus pada hubungan dua karakter utama menjanjikan cerita nan lebih individual dibanding GTA V.
• Ekosistem Online: Integrasi GTA Online generasi baru nan diprediksi bakal lebih masif.

Tantangan (Cons)

• Waktu Tunggu: Jarak rilis nan sangat lama dari gim sebelumnya (lebih dari satu dekade).
• Beban Perangkat: Kemungkinan besar tidak bakal melangkah optimal di konsol generasi lama alias PC spesifikasi menengah bawah.

Rockstar Games dikenal dengan standar kualitasnya nan sangat tinggi ("A Rockstar game is finished when it's finished"). Oleh lantaran itu, meskipun jendela rilis Musim Gugur 2025 telah ditetapkan, organisasi tetap mengantisipasi kemungkinan penundaan demi memastikan gim ini bebas dari bug saat peluncuran.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa 'mengincar' pemilik kapal untuk dihukum dalam kasus impor baju jejak nan ditemui di Tanjung Priok, Jakarta dan Kalimantan Barat.

Purbaya mengaku tengah mempelajari ketentuan norma agar bisa menahan kapal hingga pemilik kapal nan terlibat dalam aktivitas impor baju jejak nan merupakan aktivitas dilarang hukum.

"Kita sedang mencari langkah norma untuk menahan kapal, alias menghukum kapal alias pemilik kapal nan melakukan aktivitas nan terlibat dalam aktivitas seperti ini (impor baju bekas)," katanya saat konvensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada Selasa (23/6/2026).

Purbaya menegaskan bakal memberikan balasan lebih berat dan ketat saat ini.

Dirinya memberikan contoh dalam penegakkan norma bagi pelaku peredaran rokok ilegal. Saat ini, jika ada pelaku rokok ilegal, tidak hanya supir saja nan ditahan, namun truk pengangkut juga ikut ditahan.

Selain itu, dilakukan penyelidikan hingga pengirim rokok terlarangan tersebut.

Hal nan sama bakal dilakukan Purbaya untuk kasus impor terlarangan nan ditemukan di pelabuhan di seluruh Indonesia.

"Di darat tuh jika ada nan produsen, penjual, pelaku, terlarangan rokok, nan ditahan rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menumbuhkan pengaruh jera. Di sini (kasus impor baju bekas) juga sama, saya bakal kerjakan seperti itu," ujarnya.

Tak hanya kapal dan pemilik kapal, Purbaya juga bakal kejar hingga importir baju jejak itu agar bisa dipidana dengan bekerja sama dengan pihak Kepolisian.

"Nanti untuk importirnya bakal kita periksa lebih lanjut, berbareng dengan pihak kepolisian ya. Polda Metro bakal meneruskan proses investigasi dan pidananya. Jadi ke depan pihak-pihak nan melakukan perihal ini tidak bisa lepas begitu saja," imbuhnya.

"Hukumannya bakal semakin kuat ke depan," sambung Purbaya.

Menteri Keuangan tersebut juga mengatakan bahwa penindakan ini menunjukkan bahwa pengawasan oleh bea cukai melangkah secara aktif dan terukur.

"Kami menghimbau seluruh pelaku upaya untuk menjalankan aktivitas usahanya secara legal dan mematuhi seluruh ketentuan kepabeanan serta perdagangan," imbau Purbaya.

(haa/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak menahan tersangka kasus tudingan piagam tiruan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo dan Tifa. Jokowi menyebut penangguhan penahanan keduanya merupakan kewenangan jaksa.

"Itu kewenangan penuh dari Kejaksaan. Kita kudu menghargai itu," kata Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo, seperti dilansir detikJateng, Selasa (23/6/2026).

Jokowi mengatakan dirinya mengikuti proses norma nan ada. Dia mengaku bakal mengikuti kasus ini hingga persidangan.

"Yang paling krusial kita ikuti proses norma nan ada sampai kelak di persidangan, udah," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan Marcelo Bellah mengungkap argumen jaksa tak menahan tersangka Roy Suryo dan Tifa usai pelimpahan kasus tudingan piagam tiruan Jokowi. Keluarga kedua tersangka menjadi penjamin agar tidak ada penahanan.

"Maka sesuai sistem dan ketentuan nan bertindak terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan," kata Marcelo seusai pelimpahan di Kejari Jaksel, Senin (22/6).

Marcelo menerangkan perihal ini diputuskan berasas pendapat dari tim jaksa penuntut umum. Mereka mendapat permohonan dari kuasa norma dan family para tersangka untuk tidak dilakukan penahanan.

"Mempertimbangkan family sebagai penjamin nan bersedia menerima akibat andaikan tersangka tidak datang dalam persidangan," jelas dia.

Simak selengkapnya di sini.

(haf/idh)

Jakarta -

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan audit total terhadap seluruh jaringan kabel udara di Ibu Kota menyusul tewasnya siswi SMAN 6 Jakarta, Neisha Amalia Evrian Putri (16), akibat kecelakaan nan dipicu kabel menjuntai di Jalan Leuser, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Kenneth menegaskan, peristiwa nan terjadi pada Kamis, 18 Juni 2026 tersebut tidak boleh dianggap sebagai kecelakaan lampau lintas biasa. Menurutnya, tragedi nan merenggut nyawa seorang pelajar itu merupakan sirine keras atas gagalnya pengawasan dan buruknya tata kelola prasarana utilitas nan semrawut di Jakarta.

"Saya menyampaikan belasungkawa nan mendalam kepada family korban. Namun di kembali duka ini, ada persoalan serius nan kudu dibenahi. Ini bukan sekadar kecelakaan biasa, melainkan indikasi adanya kelalaian dalam pengelolaan prasarana utilitas nan berpotensi membahayakan masyarakat," kata Kenneth dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).

Pria nan berkawan disapa Bang Kent itu meminta Pemprov DKI Jakarta berbareng lembaga mengenai segera melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab pasti kejadian, termasuk menelusuri pihak nan bertanggung jawab atas keberadaan kabel menjuntai di letak kecelakaan.

Menurut Kent, keselamatan penduduk tidak boleh dikalahkan oleh lemahnya pengawasan maupun buruknya tata kelola utilitas. Karena itu, jika ditemukan unsur kelalaian dari perusahaan pemilik jaringan utilitas, pemerintah kudu memberikan hukuman tegas.

"Jangan sampai kasus ini berakhir pada rasa prihatin semata. Harus ada pertimbangan dan penegakan tanggung jawab nan jelas. Keselamatan penduduk tidak boleh dikalahkan oleh lemahnya pengawasan maupun buruknya tata kelola utilitas. Jika terbukti lalai, perusahaan utilitas kudu dikenai denda maksimal, pembekuan izin, hingga tanggung jawab penuh kepada family korban," tegas Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta tersebut.

Lebih lanjut, Kenneth menilai persoalan kabel semrawut di Jakarta bukanlah masalah baru. Ia apalagi mengutip pernyataan pengamat tata kota Yayat Supriatna nan menyebut kondisi tersebut sebagai "CLBK".

"Kalau saya boleh mengutip statement dari pengamat tata kota, Pak Yayat Supriatna, beliau menyampaikan ini CLBK. Apa itu CLBK? Cucian Lama Belum Kering. Jadi masalah ini betul-betul dari dulu enggak beres-beres," ujarnya.

Menurut Kent, persoalan kabel menjuntai nan terus berulang menunjukkan adanya kegagalan dalam penegakan patokan nan sebenarnya sudah tersedia. Ia menegaskan Jakarta telah mempunyai landasan norma nan jelas melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penempatan Jaringan Utilitas nan mengatur pemindahan jaringan kabel udara ke bawah tanah.

"Perda ini dibuat pakai duit rakyat, pakai APBD, mulai dari kajian sampai naskah akademiknya. Sudah jadi barangnya, kok gak dipakai? Pengawasan kita itu kurang sekali," tuturnya.

Karena itu, Kent menilai, sudah saatnya dilakukan audit total terhadap seluruh jaringan kabel udara di Jakarta untuk memetakan titik-titik rawan nan berpotensi menimbulkan kecelakaan serupa.

"Kita tetap sering menemukan kabel semrawut dan menjuntai di beragam wilayah Jakarta. Kondisi ini tidak bisa lagi dianggap biasa. Pemerintah kudu segera melakukan pendataan, penertiban, dan memastikan seluruh pemilik utilitas mematuhi standar keselamatan nan berlaku," ujarnya.

Kent juga menyoroti lemahnya eksekusi kebijakan penataan utilitas oleh perangkat wilayah terkait. Ia menilai, perlu ada pertimbangan menyeluruh terhadap keahlian Dinas Bina Marga DKI Jakarta sebagai lembaga nan mempunyai peran krusial dalam pengawasan dan penataan utilitas perkotaan.

"Jakarta memerlukan audit total kabel udara dan satu komando pengawasan utilitas agar tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab. Keselamatan penduduk kudu menjadi prioritas utama," katanya.

Menurut Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI tersebut, tumpang tindih kewenangan antar lembaga selama ini menjadi salah satu penyebab persoalan kabel udara tidak pernah tuntas. Akibatnya, ketika terjadi insiden, masing-masing pihak condong saling menyalahkan tanpa ada penyelesaian nan konkret.

Kent pun meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengambil langkah tegas dengan melakukan pertimbangan kinerja, hingga penyegaran kedudukan jika memang diperlukan.

"Jangan sampai main salah-salahan terus, lampau nan terus-terusan jadi korban adalah masyarakat. Harus ada ketegasan dari Pak Gubernur, lantaran kan memang anak buah Pak Gubernur. Harus ada pertimbangan di Dinas Bina Marga, ya jika tidak bisa membereskan masalah ini, mungkin kudu ada penyegaran," ucapnya.

Selain audit dan pertimbangan birokrasi, Kent juga mendorong pemerintah melakukan operasi besar-besaran untuk menertibkan kabel udara nan dinilai membahayakan keselamatan masyarakat. Ia meminta seluruh titik kabel menjuntai di Jakarta segera dipetakan dan ditindak.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh ragu mengambil tindakan tegas terhadap operator utilitas nan tidak mematuhi aturan.

"Harus tegas melakukan operasi besar-besaran. Kita cek se-Jakarta ini di mana titik kabel menjuntai, kita pangkas saja. Kalau mereka terdampak, kan kelak bisa koordinasi, kita suruh mereka turun ke bawah," tegasnya.

Kent menambahkan, kasus nan menimpa Neisha bukanlah kejadian pertama nan disebabkan oleh kabel menjuntai di Jakarta. Ia mengingatkan kembali kasus Sultan Rifat Alfatih, mahasiswa Universitas Brawijaya nan mengalami cedera serius pada kerongkongan setelah terjerat kabel fiber optik nan menjuntai saat berkendara di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan, pada 2023.

Menurutnya, rentetan kejadian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya belajar dari kasus-kasus sebelumnya.

"Jangan sampai setiap kali ada korban baru kita sibuk mencari siapa nan salah. nan dibutuhkan masyarakat adalah tindakan nyata agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi," ujarnya.

Di sisi lain, Kent juga menekankan pentingnya percepatan program pemindahan kabel udara ke jaringan bawah tanah sebagai solusi permanen. Langkah tersebut dinilai tidak hanya meningkatkan keselamatan publik, tetapi juga mendukung transformasi Jakarta menuju kota dunia nan modern dan tertata.

"Jakarta sedang menuju kota global. Sangat ironis jika tetap ada penduduk nan kehilangan nyawa akibat kabel nan menjuntai di jalan. Program pemindahan kabel ke bawah tanah kudu dipercepat dan diawasi secara ketat agar tidak melangkah setengah-setengah," katanya.

Ia menyarankan agar pemindahan jaringan utilitas bawah tanah diprioritaskan di area sekolah, jalan utama, pusat aktivitas masyarakat, serta koridor dengan tingkat mobilitas tinggi.

"Solusi terbaik dan permanen adalah mempercepat pemindahan kabel udara ke jaringan bawah tanah, dimulai dari koridor sekolah dan jalan utama. Jangan sampai ada korban berikutnya. Nyawa warga, terlebih anak-anak dan pelajar, terlalu berbobot untuk dikorbankan akibat kelalaian nan sebenarnya bisa dicegah," ujarnya.

Kent menegaskan, tragedi nan merenggut nyawa seorang pelajar ini kudu menjadi momentum pembenahan serius terhadap tata kelola utilitas di Jakarta. Menurutnya, persoalan kabel menjuntai bukan lagi sekadar masalah teknis, melainkan menyangkut keselamatan publik nan kudu menjadi perhatian utama pemerintah.

"Peristiwa ini semestinya menjadi peringatan keras bahwa kelalaian dalam pengelolaan utilitas bukan sekadar persoalan teknis. Ini adalah persoalan keselamatan publik. Pemerintah kudu bertindak cepat, tegas, dan menyeluruh agar tidak ada lagi penduduk Jakarta nan menjadi korban akibat prasarana nan semestinya dapat dikelola dengan baik," pungkasnya.

Perlu diketahui sebelumnya, siswi SMAN 6 Jakarta berinisial NAEP (16) meninggal bumi setelah motor nan ditumpanginya tersangkut kabel sling nan menjuntai di Jalan Leuser, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2026) pagi.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adi Wibowo mengatakan, korban saat itu tengah dalam perjalanan menuju sekolah sekitar pukul 06.10 WIB. Kabel nan menjuntai diduga tersangkut pada setang motor hingga kendaraan kehilangan kendali dan terjatuh.

Pengemudi terjatuh ke sisi kanan jalan, sementara korban nan dibonceng terlempar ke sisi kiri. Nahas, saat berbarengan sebuah bus sekolah melintas dan melindas korban hingga meninggal bumi di letak kejadian meski korban diketahui mengenakan helm.

Pasca kejadian, kepolisian memanggil salah satu perusahaan pelat merah untuk di mintai keterangan guna memastikan kepemilikan kabel nan diduga menjadi penyebab kecelakaan tersebut.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut kabel nan diduga menyebabkan kecelakaan hingga merenggut nyawa korban merupakan kabel milik Salah Satu Perusahaan BUMN nan terputus.

"Intinya memang itu terjadi dan kabel nan terpotong dari PLN," kata Pramono.

Hingga saat ini, penyelidikan mengenai kejadian tersebut tetap berjalan guna memastikan pihak nan bertanggung jawab atas keberadaan kabel nan diduga menjadi penyebab kecelakaan. Tragedi nan merenggut nyawa siswi SMAN 6 Jakarta itu pun menjadi sirine keras bagi pengelolaan prasarana utilitas di Ibu Kota.

Pemerintah dan pemilik utilitas didesak tidak hanya mengungkap penyebab kejadian, tetapi juga segera melakukan pembenahan menyeluruh agar kabel-kabel semrawut nan selama ini dianggap persoalan biasa tidak kembali menyantap korban jiwa.

Sebelumnya pada Januari 2023 silam, Sultan Rifat Alfatih mengalami luka di leher hingga tak bisa makan dan bicara. Dia menjadi korban terjerat kabel menjuntai di area Pangeran Antasari, Jakarta Selatan.

(ega/ega)

Jakarta -

Seorang siswi kelas 3 SD di Warungkiara, Sukabumi, Jawa Barat, menjadi korban pemerkosaan oleh tiga kawan sepermainannya. Ketiga terduga pelaku juga tetap pelajar, dua merupakan kakak kelas korban di bangku SD dan satu lainnya pelajar SMP.

Dilansir detikJabar, ayah korban berinisial I (57) menyebut peristiwa nahas itu terjadi pada Kamis (18/6) usai korban menonton aktivitas samenan di sekitar sekolahnya. Korban diduga diajak oleh terduga pelaku nan pelajar SMP menuju area perkebunan nan sepi.

"Informasi dari anak saya nan diceritakan ke ibunya, nan ngajaknya ini anak SMP, dikasih duit. Main aja berempat dibawa ke kebun (lalu dirudapaksa)," kata I saat ditemui detikJabar di Mapolres Sukabumi, Selasa (23/6/2026).

Ayah korban nan saat kejadian sedang merantau di Jakarta, langsung pulang usai mendapat telepon dari keluarga. Kasus ini terbongkar setelah korban mengadu kepada ibunya sembari menangis, disusul kondisi bentuk korban nan tumbang.

Keluarga nan panik sempat membawa korban ke perawat desa dan puskesmas setempat sebelum akhirnya melapor ke kepolisian. Pada Senin (22/6), didampingi jejeran Polsek setempat, pihak family resmi membikin laporan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Sukabumi.

Pihak family meminta abdi negara kepolisian mengusut tuntas kasus ini guna memberikan pengaruh jera, kendati para pelaku berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Simak selengkapnya di sini.

(fas/idh)

Ayu Dewi dan Suami Rayakan Anniversary Ke-14, Regi Datau: Kebahagiaan Istri adalah Kunci Rumah Tangga (Foto: Okezone)