Kesha Ratuliu dan Syifa Hadju. (Foto: Instagram/@kesharatuliu05)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah bakal menegakkan norma dalam penyelenggaraan sistem perpajakan di Tanah Air.

Purbaya pun bakal kembali mengejar perusahaan-perusahaan baja China nan menjalankan upaya tidak sesuai patokan di Indonesia.

"Perusahaan-perusahaan baja nan saya bilang menjalankan upaya dengan enggak betul itu bakal kita kejar lagi kelihatannya belum cukup tegas," ujar Purbaya, dalam media briefing, Jumat (24/6/2026).

Dia pun menuturkan bahwa dirinya sudah menyampaikan kepada Kedutaan Besar China agar mengingatkan perusahaan Negeri Panda untuk melakukan upaya nan setara dan benar.

Pada awal tahun ini, Purbaya sudah melakukan sidak terhadap salah satu perusahaan baja asal China nan kedapatan mengemplang pajak dengan langkah tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai (PPN). Saat itu, Purbaya mengaku mengantongi daftar 40 perusahaan China nan melakukan pengemplangan pajak.

Saat itu, Purbaya berprasangka ada oknum-oknum dari Kementerian Keuangan nan ikut terlibat dalam praktik ini.

"Nah itu teka-teki saya juga, harusnya kan jika perusahaan besar kan mudah ngeliatnya. Berarti orang saya ada nan terlibat kelak kita lihat ya," katanya.

(haa/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Ilustrasi platform trading crypto institusional. (Foto: dok Freepik)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengatakan keterbatasan jumlah personel merupakan kondisi nyata nan dihadapinya di lapangan. Saat ini, kata dia terjadi ketimpangan antara jumlah personel dan beban tugas nan kudu dijalankan.

Menurut dia, dalam satu kelurahan Satpol PP DKI Jakarta rata-rata hanya mempunyai 7 hingga 10 anggota, padahal pengamanan dan penegakan ketertiban berjalan selama 24 jam.

"Dengan sistem pembagian tiga sif, jumlah personel di tiap sif menjadi sangat terbatas sehingga berakibat pada tingginya beban kerja nan kudu ditanggung masing-masing anggota," kata Satriadi di Jakarta, dikutip Jumat (24/4/2026).

Dia menjelaskan, kondisi idealnya satu kelurahan memerlukan sekitar 18 hingga 20 personel agar pembagian kerja dapat melangkah lebih optimal. Dengan jumlah tersebut, setiap sif dapat diisi oleh tim nan cukup sehingga tidak terjadi kelebihan beban kerja.

"Namun, kondisi saat ini tetap jauh dari standar ideal tersebut," ucapnya.

Terkait 35 personel nan meninggal dalam kurun waktu satu tahun, Satriadi menyampaikan bahwa info tersebut merupakan kondisi aktual nan disampaikan secara terbuka dalam rapat berbareng DPRD DKI Jakarta.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menetapkan tiga orang tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) tahun 2016-2025. Hal itu merupakan kelanjutan investigasi setelah sebelumnya interogator menahan pihak beneficial owner perusahaan ialah Samin Tan.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan berasas bukti nan cukup dari hasil pemeriksaan saksi dan penggeledahan. Ia menegaskan para tersangka langsung menjalani penahanan di Rutan Kelas 1 Cipinang untuk kepentingan penyidikan.

"Tim interogator pada Jampidsus melakukan pengembangan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan pengelolaan pertambangan PT AKT di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Untuk itu kami menetapkan tersangka sebanyak tiga orang pada hari ini," ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (24/4/2026).

Ketiga tersangka tersebut adalah HS selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Rangga Ilung, BJW selaku Direktur PT AKT, dan HZM selaku General Manager PT OOWL Indonesia.

Rincinya, tersangka HS diduga menerbitkan persetujuan berlayar menggunakan arsip nan tidak betul dan menerima hadiah duit bulanan secara tidak sah.

Sedangkan, tersangka BJW selaku kepala perusahaan berbareng pihak pemilik diduga tetap melakukan penambangan dan pembukaan lahan di area rimba produksi hingga tahun 2025 meskipun izin PKP2B telah dicabut pemerintah sejak 2017.

Adapun, tersangka HZM berkedudukan memalsukan laporan hasil verifikasi laboratorium guna meloloskan pengiriman batu bara terlarangan tersebut dengan mencantumkan nama perusahaan lain.

"Perlu saya sampaikan bahwa pada hari ini kami melakukan pemanggilan secara paksa terhadap saksi nan kemudian kami tetapkan tersangka, ialah tersangka HZM selaku GM PT OOWL Indonesia lantaran nan berkepentingan tidak koperatif dan sudah dua kali tidak memenuhi panggilan dari kejaksaan," pungkasnya.

Atas perbuatannya, tim interogator menetapkan ketiga tersangka disangkakan telah melanggar Primair Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf a alias c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiair Pasal 604 jo. Pasal 20 huruf a alias c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 618 jo. Pasal 20 huruf a alias c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

PT MNC Asia Holding bakal mengusulkan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nan mengabulkan sebagian gugatan PT Citra Marga Nusaphala Tbk (CMNP)--terafiliasi family Jusuf Hamka. Putusan itu mewajibkan MNC untuk bayar USD 28 juta kepada CMNP.

"Ini belum final. Ya nan terang, kita bakal banding, itu harus. Kenapa? Karena putusan ini banyak nan kudu dipertanyakan, jadi keputusan belum berkekuatan norma tetap," kata Legal Counsel MNC Group, Chris Taufik, dalam keterangannya, Jumat (24/4).

Di sisi lain, Chris juga mempertanyakan putusan tersebut. Sebab, dia mengeklaim, pihaknya saat itu hanya sebagai arranger dalam jual beli surat berbobot nan disebut CMNP sebagai tukar menukar.

Apalagi, ahli-ahli nan dihadirkan MNC selama persidangan tidak menjadi pertimbangan putusan hakim.

"Kita kan menghadirkan mahir bukan hanya satu dua orang, banyak saksi mahir nan kita hadirkan dan semuanya juga sudah diuji," ujarnya.

Chris menilai, gugatan tersebut salah sasaran. Ada pihak-pihak nan sering disebut dalam persidangan, tetapi malah tidak menjadi tergugat.

"Bagaimana kok orang-orang nan disebut-sebut di dalam gugatan, tapi malah enggak digugat," ucapnya.

Pertimbangkan Laporkan Majelis Hakim

Selain itu, Chris juga menyoroti adanya keterangan pers dari PN Jakarta Pusat mengenai putusan tersebut. Sebab dalam keterangan pers itu, menurutnya, memuat pertimbangan nan tidak pernah diucapkan dalam persidangan.

"Tiba-tiba keluar press release dari pengadilan. Pertimbangan-pertimbangan Itu enggak pernah dimunculkan selama proses pengadilan. Kalimat-kalimat itu nggak pernah dimunculkan dari kesaksian-kesaksian mahir itu," ungkap dia.

"Itu enggak pernah dimunculkan selama proses pengadilan kalimat kalimat itu, enggak pernah dimunculkan dari kesaksian-kesaksian mahir itu," sambungnya.

Karenanya, Chris menyatakan pihaknya sekarang tengah mempertimbangkan untuk melaporkan majelis pengadil nan menangani gugatan ke Komisi Yudisial (KY) maupun Mahkamah Agung (MA).

"Kita lagi mempertimbangkan apakah perlu untuk dilaporkan mungkin ke Komisi Yudisial dan ke Mahkamah Agung, lantaran banyak hal-hal nan aneh," jelas Chris.

Gugatan Asal-asalan

Gugatan tersebut, menurut Chris juga dibuat secara asal. Selain tidak jelas pihak nan dituju, nilai nan termuat dalam gugatan juga membikin publik gempar atas besarnya nilai nan jauh lebih besar dari putusan pengadil saat ini.

"Gugatannya kan wah sedemikian besar Rp 119 triliun, nan diputuskan kan bisa dilihat jauh dari nomor nan sangat bombastis tersebut," tuturnya.

"Dulu kan ada beberapa kali statement saya mengatakan bahwa ini gugatan nan bikin gaduh ya, memang iya gugatannya kan memang membikin gaduh dan rupanya kan putusannya juga enggak sebombastis itu, biasa-biasa saja," pungkasnya.

Putusan PN Jakpus

Adapun gugatan itu diputus majelis pengadil nan diketuai Fajar Kusuma Aji menyatakan bahwa Hary Tanoe dan MNC Holding terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Keduanya dihukum secara tanggung renteng untuk bayar tukar rugi materiil sebesar USD 28 juta beserta kembang 6% per tahun sejak 9 Mei 2002 hingga pelunasan.

Berikut bunyi putusannya:

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk bayar tukar rugi materiil kepada Penggugat sebesar USD 28.000.000,- (dua puluh delapan juta Dolar Amerika Serikat) ditambah kembang sebesar 6% (enam persen) per tahun sejak tanggal 9 Mei 2002 hingga seluruh tanggungjawab dibayar lunas;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk bayar tukar rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah);

Berdasarkan keterangan CMNP kepada Bursa Efek Indonesia pada 4 Maret 2025, gugatan tersebut berangkaian dengan dugaan perbuatan melawan norma dalam transaksi surat berbobot Negotiable Certificate of Deposit (NCD). Transaksi itu terjadi pada 1999 nan melibatkan pihak mengenai sehingga menimbulkan kerugian terhadap CMNP.

Putusan perkara nan tercatat dengan Nomor 142/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst itu diketok pada 22 April 2026.

Dikutip dari situs Dandapala Mahkamah Agung, perkara tersebut berangkaian dengan sengketa lama nan berakar pada transaksi tahun 1999. Ketika CMNP menukar Medium Term Note (MTN) dan obligasi miliknya dengan 28 lembar Negotiable Certificate of Deposit (NCD) nan diterbitkan oleh PT Bank Unibank Tbk. Dalam perkembangannya, instrumen NCD tersebut tidak dapat dicairkan, sehingga menimbulkan kerugian signifikan bagi Penggugat.

Dalam pertimbangannya, majelis pengadil menilai bahwa transaksi nan disengketakan bukanlah jual-beli, melainkan perjanjian tukar-menukar sebagaimana diatur dalam Pasal 1541 KUHPerdata.

Lebih jauh, Majelis Hakim menyoroti bahwa para Tergugat sebagai pihak nan menginisiasi dan menawarkan instrumen NCD semestinya telah mengetahui bahwa instrumen tersebut tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/27/UPG tanggal 27 Oktober 1988 sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Nomor 376 PK/Pdt/2008.

Masih dikutip dari situs Dandapala, Majelis menerapkan doktrin piercing the corporate veil dalam perkara ini, ialah sebuah pendekatan norma nan menembus pemisah tanggung jawab terbatas perseroan.

Merujuk Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, majelis menilai bahwa tindakan nan dilakukan tidak semata-mata merupakan aktivitas korporasi, melainkan mencerminkan iktikad tidak baik nan dapat dibebankan hingga ke ranah personal.

Terkait tuntutan tukar rugi materiil dengan kalkulasi kembang majemuk sebesar 2% per bulan, Majelis Hakim menolaknya dengan argumen tidak proporsional dan berkarakter hipotetis. Sebagai gantinya, ditetapkan kembang wajar sebesar 6% per tahun sebagai corak kompensasi nilai waktu uang.

Selain itu, Hakim menolak tuntutan dwangsom (uang paksa) dan permohonan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dulu (uitvoerbaar bij voorraad) dengan merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung.

Para pihak tetap mempunyai kesempatan untuk mengusulkan upaya norma banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta.

"Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menegaskan bahwa putusan ini merupakan hasil pemeriksaan independen berasas kebenaran persidangan, perangkat bukti, serta ketentuan norma nan berlaku," kata ahli bicara PN Jakpus Sunoto.

Seorang nelayan ikan sapu-sapu, Zaenudin (39), sukses mempertahankan kehidupan keluarganya setelah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada masa pandemi COVID-19. Selama enam tahun terakhir, dia menggantungkan penghasilan dari mencari ikan sapu-sapu di wilayah Tangerang Selatan dan sekitar.

Setiap hari, Zaenudin memulai aktivitasnya sejak pukul 08.00 WIB hingga 13.00 WIB. Dalam kurun waktu tersebut, dia biasanya bisa mengumpulkan hingga satu karung ikan sapu-sapu dengan berat sekitar 50 kilogram.

Ia menuturkan bahwa pekerjaan sebagai pencari ikan sapu-sapu bukan perihal baru di lingkungannya di area Bogor. Banyak penduduk setempat nan menggantungkan hidup dari hasil tangkapan ikan tersebut. Bahkan, pekerjaan ini telah menjadi mata pencaharian turun-temurun di keluarganya.

“Dari kakek saya, bapak saya, sampai sekarang saya, semua menggantungkan hidup dari ikan sapu-sapu,” ujarnya.

Hasil tangkapan tersebut kemudian dijual dengan nilai berkisar antara Rp 15.000 hingga Rp 20.000 per kilogram untuk daging ikan. Sementara itu, telur ikan sapu-sapu mempunyai nilai jual lebih tinggi, ialah antara Rp 18.000 hingga Rp 30.000 per kilogram.

Menurut penuturan Zaenudin, hasil tangkapan ikan sapu-sapu nan dia kumpulkan setiap hari juga mempunyai pasar tersendiri. Ia menyebut, para konsumennya kerap memanfaatkan daging ikan sapu-sapu sebagai bahan pakan untuk beragam hewan peliharaan, mulai dari ikan hias seperti arwana, hingga bebek dan anjing.

Sementara itu, bagian telur ikan sapu-sapu mempunyai nilai guna nan berbeda. Telur tersebut biasanya dibeli untuk dijadikan campuran pelet, nan digunakan sebagai umpan oleh para pemancing. Bagi para penghobi memancing, campuran ini dipercaya lebih efektif untuk menarik perhatian ikan.

Cerita Ibu Balita

"Dia aktif anaknya, padahal baru umur dua tahun," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Situasi keamanan di wilayah barat laut Pakistan kembali memanas setelah operasi militer besar berujung baku tembak sengit dengan golongan bersenjata. Insiden ini tidak hanya menewaskan puluhan militan, tetapi juga menyantap korban sipil, termasuk seorang anak.

Militer Pakistan pada Jumat (24/4/2026) mengumumkan bahwa 22 orang nan diduga militan tewas dalam bentrok dengan abdi negara keamanan sepanjang pekan ini di wilayah barat laut negara itu. Seorang anak berumur 10 tahun juga dilaporkan tewas akibat terjebak dalam baku tembak tersebut.

Dalam pernyataan resmi, sayap media militer menyebut bahwa pada Selasa "operasi militer campuran dilakukan oleh pasukan keamanan dan abdi negara penegak hukum" nan berujung pada "pertukaran tembakan intens" hingga menewaskan para militan.

Dilansir AFP, baku tembak itu terjadi di distrik Khyber, wilayah nan berbatasan langsung dengan Afghanistan dan selama ini dikenal sebagai salah satu titik rawan aktivitas golongan bersenjata.

Di tengah operasi tersebut, seorang anak berumur 10 tahun menjadi korban. Perdana Menteri Shehbaz Sharif menyampaikan duka atas kejadian itu.

Ia "menyampaikan kesedihan atas syahidnya seorang anak berumur 10 tahun dalam penembakan tanpa provokasi oleh para teroris", demikian pernyataan dari instansi perdana menteri.

Dalam beberapa tahun terakhir, serangan di Pakistan, banyak di antaranya diklaim oleh golongan bersenjata Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), mengalami peningkatan signifikan, terutama di provinsi-provinsi nan berbatasan dengan Afghanistan.

Pemerintah Pakistan menuduh Afghanistan menjadi tempat perlindungan kondusif bagi para militan sejak golongan Taliban kembali berkuasa di Kabul pada 2021. Namun, tuduhan tersebut berulang kali dibantah oleh pihak Afghanistan.

Ketegangan akibat saling tuding ini telah memperburuk hubungan kedua negara dan memicu bentrok rutin di wilayah perbatasan.

Bahkan, militer Pakistan tahun ini melancarkan serangkaian serangan nan oleh menteri pertahanan disebut sebagai "perang terbuka" di wilayah Afghanistan, menyusul rentetan serangan peledak bunuh diri mematikan nan mengguncang negara itu.

(luc/luc)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan argumen dibalik pencopotan dua kepala jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan pada 21 April 2026.

Dua dirjen itu adalah Luky Alfirman nan dia copot dari kedudukan Dirketur Jenderal Anggaran dan Febrio Nathan Kacaribu nan tak lagi menjabat sebagai Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal.

Purbaya menjelaskan, argumen pencopotan kedua pejabat negara itu sebatas rotasi tahunan biasa. Tak ada persoalan serius nan melatarbelakangi perombakan pejabat eselon 1 itu.

"Itu hanya proses biasa, berapa tahun muter-muter. Jadi enggak ada nan spesial dari situ," ucap Purbaya di Gedung BPPK Purnawarman Campus, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Sebagaimana diketahui, hingga sekarang belum ada pejabat definitiv nan mengisi dua bangku kosong eselon I itu. Purbaya baru menunjuk Sudarto, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara sebagai Pelaksana harian (Plh) Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan

Lalu, Ferry Ardiyanto, ditunjuk Purbaya sebagai Plh Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal. Ferry sebetulnya baru dilantik sebagai Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi pada Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu oleh Purbaya pada 21 April 2026.

Baik Febrio maupun Luky tetap menunggu penempatan baru oleh Purbaya. Sementara calon pengganti kudu diajukan terlebih dulu kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Mungkin awal alias pertengahan Mei," ujar Purbaya.

(arj/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026 mendesak Myanmar melepaskan Aung San Suu Kyi, Jumat (24/4). Desakan itu merupakan upaya ASEAN untuk menekan Myanmar agar lebih banyak membebaskan tahanan politik.

“Kami menegaskan komitmen kami membantu Myanmar, sebagai bagian integral ASEAN, untuk mencapai solusi jangka panjang serta tenteram atas krisis politik di negaranya,” kata Filipina mewakili 11 negara anggota, seperti dikutip dari Reuters.

Suu Kyi merupakan penerima Nobel Perdamaian serta mantan kepala pemerintahan Myanmar. Ia terguling melalui kudeta pada 2021 lalu.

Kondisi Suu Kyi menjadi perhatian beragam negara serta organisasi HAM sejak pertama kali ditahan militer pada 2021.

Bahkan, Menlu Thailand Sihasak Phuangketkeow membahas kondisi Suu Kyi saat berjumpa Presiden Myanmar Min Aung Hlaing. Presiden tersebut merupakan tokoh di kembali kudeta Myanmar beberapa tahun lalu.

Sihasak menyebut, pemerintahan Min Aung Hlaing mengeklaim mereka memperhatikan kondisi kesehatan dan kebutuhan Suu Kyi.

Suu Kyi Dipenjara 27 Tahun

Adapun Suu Kyi saat ini menjalani balasan penjara 27 tahun. Ia divonis atas beragam pelanggaran seperti korupsi, kecurangan pemilu, hingga membocorkan rahasia negara.

Sekutu Suu Kyi, golongan oposisi Myanmar, hingga lembaga HAM meyakini balasan terhadap wanita berumur 80 tahun itu sarat motif politik.

Sementara itu, saat dilantik, Min Aung Hlaing menegaskan prioritas utamanya adalah perdamaian dan rekonsiliasi di Myanmar. Ia juga menargetkan normalisasi hubungan dengan ASEAN.

Keinginan normalisasi hubungan tersebut mendapat support dari Thailand.

Jakarta, CNBC Indonesia - Merebaknya rumor pengenaan pajak jalan tol hingga menargetkan pengenaan pajak unik orang-orang kaya membikin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara.

Dalam momen media briefing nan dia gelar hari ini, Jumat (24/4/2026) di Gedung BPPK Purnawarman Campus, Jakarta, Purbaya menegaskan, dia tak bakal mengenakan pajak baru sampai kondisi perekonomian masyarakat pulih.

"Karena simpang siur, kita kenakan pajak orang kaya, pajak jalan tol, wah macam-macam. Saya tanya Dirjen Pajak," kata Purbaya.

"Kita tidak bakal mengenakan pajak baru sampai ekonomi kita cukup baik," tegas Purbaya.

Sebagaimana diketahui, rumor tentang pajak jalan tol mulanya mencuat lantaran telah tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2025-2029 nan telah diterbitkan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto sejak 19 Desember 2025, melalui publikasi Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025.

Dalam Renstra DJP 2025-2029 itu, Bimo merancang secara sistematis kerangka izin nan terdiri dari tiga rancangan peraturan menteri finansial alias RPMK. Salah satunya tentang ekspansi pedoman pajak untuk keadilan.

RPMK itu di antaranya mengatur sistem pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol pada 2028, penerapan pajak karbon pada 2026, serta pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri nan telah diselesaikan sejak 2025.

"Mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol, rencana diselesaikan pada tahun 2028," dikutip dari Renstra DJP 2025-2029.

Sementara itu, mengenai dengan pemajakan orang kaya, juga merupakan bagian dari isi Renstra DJP 2025-2029 nan merupakan bagian dari arah kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan negara sampai dengan 2029.

Dalam Renstra DJP 2025-2029 itu, optimasi penerimaan pajak menjadi krusial lantaran sasaran rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) makin tinggi dari tahun ke tahunnya. Pada 2025 targetnya adalah 10,24% sedangkan pada 2029 menjadi 11,52%-15%.

Strategi mengenai ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan digariskan dalam tiga aspek. Pertama adalah peningkatan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak (WP) Grup, WP dengan transaksi nan dipengaruhi hubungan spesial dan WP Orang Pribadi Prominen namalain crazy rich.

Kedua, ekspansi pedoman pajak melalui pemanfaatan info dan teknologi digital, serta nan ketiga adalah penguatan pengawasan nan terfokus pada digital economy dan shadow economy.

Khusus untuk arah kebijakan peningkatan pengawasan kepatuhan WP Grup, WP dengan transaksi nan dipengaruhi hubungan istimewa, dan WP Orang Pribadi Prominen dilaksanakan melalui strategi pengawasan Wajib Pajak Strategis, nan berfokus kepada WP Grup, WP dengan Transaksi nan Dipengaruhi Hubungan Istimewa, dan WP Orang Pribadi Prominen.

Selain itu dengan memanfaatkan Cooperative Compliance Mechanism (CCM)/Tax Control Framework (TCF), ialah sistem kepatuhan nan menekankan hubungan antara DJP dengan WP berasas pada transparansi, kerja sama, dan kepercayaan.

(arj/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Wamen ESDM (Foto: Okezone)