Kedutaan Besar Jepang mengeluarkan pernyataan merespons adanya kasus dugaan prostitusi anak di Jakarta nan diduga melibatkan penduduk negara asing (WNA). Kasus ini sekarang tengah diselidiki oleh Polda Metro Jaya.

"Surat berita lokal dan media lainnya melaporkan bahwa Kepolisian Metropolitan Jakarta sedang menyelidiki setelah ditemukan unggahan berkata Jepang di media sosial nan menyiratkan prostitusi anak di Jakarta, Bekasi, dan wilayah lainnya," demikian keterangan Kedubes Jepang, dikutip Kamis (14/5).

Kedubes Jepang menyebut, WN Jepang nan kedapatan terlibat dalam kasus ini tak hanya dapat dijerat dengan KUHP, melainkan juga bisa dihukum di Jepang sebagai suatu corak pelanggaran ekstrateritorial.

"Kepolisian Jepang secara aktif berupaya menuntut pelanggaran ekstrateritorial seperti prostitusi anak melalui kerja sama erat dengan lembaga penegak norma asing," ujarnya.

Di sisi lain, Kedubes Jepang mengingatkan kepada seluruh warganya nan hendak berjalan ke Indonesia untuk tetap mematuhi hukum. Dia mengingatkan, norma di Indonesia, melarang persetubuhan dengan anak dengan argumen apa pun.

Polisi Usut Prostitusi Anak

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyatakan tengah mendalami kasus dugaan prostitusi anak nan melibatkan penduduk negara asing (WNA) di Jakarta.

"Isu nan beredar tentang adanya WNA mengenai dengan anak-anak di bawah umur. Ini tetap didalami oleh direktorat siber dan direktorat PPA dan PPO," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Senin (11/5).

"Bagi masyarakat nan mempunyai info bisa melaporkan kepada kita melalui 110 ataupun penyidik," sambungnya.

Budi mengatakan pihaknya konsentrasi dan peduli terhadap anak, apalagi berangkaian dengan kasus eksploitasi.

"Sudah dalam penyelidikan Dit Siber dan Dit PPA/PPO terhadap info tersebut. Polda Metro Jaya konsentrasi dan peduli terhadap anak apalagi infonya eksploitasi," ujarnya.

Kasus dugaan prostitusi anak ini ramai di media sosial. Salah seorang WNA diduga memposting saat dia diduga menggunakan jasa prostitusi anak.

Dalam unggahan nan beredar di media sosial X, sebuah akun memposting tentang dugaan praktik pemanfaatan seksual nan melibatkan anak di bawah umur di area Jakarta.

Pengunggah tersebut melampirkan sejumlah foto-foto hingga tarif transaksi seksual dengan anak di bawah umur tersebut.

Viral Anggota DPRD Merokok saat Rapat, Dokter: Merugikan Orang Lain (Foto: Instagram)

Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk satuan tugas (satgas) unik deregulasi untuk memangkas patokan dan perizinan nan dinilai menghalang investasi serta aktivitas upaya di Indonesia.

Prabowo mengatakan, proses perizinan nan lambat selama ini banyak dikeluhkan pengusaha alias investor. Untuk itu, pemerintah bakal melakukan penyederhanaan izin secara besar-besaran.

“Mensesneg saya minta kelak dikumpulkan pakar-pakar bikin satgas unik untuk mempercepat deregulasi, sederhanakan, jangan persulit para pengusaha,” ujar Prabowo dalam agenda Penyerapan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap IV nan digelar di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (13/5).

Presiden melanjutkan, banyak pelaku upaya nan mau bekerja dan berinvestasi tetapi kudu menunggu izin hingga satu sampai dua tahun, sementara di negara lain proses serupa dapat diselesaikan hanya dalam hitungan dua minggu.

“Kita kudu merujuk kepada negara tetangga. Kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu kenapa kita dua tahun? Regulasi sederhanakan," jelasnya.

Prabowo juga mengkritik banyaknya izin nan dinilai justru membuka celah praktik tidak sehat dalam birokrasi. Menurutnya, terdapat kecenderungan sejumlah patokan dibuat untuk menciptakan kesempatan mencari untung pribadi, termasuk praktik permintaan duit agar proses izin dipercepat.

“Ada nan kelak minta kickback, minta duit agar izinnya dipercepat keluar. Sudah kita sederhanakan, ada KL-KL nan bikin peraturan menteri, peraturan teknis, peraturan ini,” lanjut Prabowo.

Prabowo meminta agar pemerintah membentuk satuan tugas unik berbareng para master guna mempercepat deregulasi dan penyederhanaan patokan investasi.

Pengumuman MSCI: 18 Saham Indonesia Dikeluarkan dari Indeks, Status Tetap Emerging Market (Foto: Okezone)

Jakarta -

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Rabu (13/5/2026) bergerak di area merah usai Morgan Stanley Capital International (MSCI) merilis hasil rebalancing. Dalam pengumuman terbaru, sebanyak 18 emiten Indonesia terdepak dari indeks globalnya.

Sentimen negatif dari pengumuman tersebut memicu tekanan di pasar saham domestik sejak pembukaan perdagangan. Sebanyak 416 saham terpantau melemah, 263 menguat dam 163 saham stagnan alias tidak mengalami perubahan.

Mengutip info RTI Business, Rabu (13/5/2026), IHSG ditutup melemah 1,98% alias turun 135,57 poin ke level 6.723,32. IHSG sempat menyentuh level tertinggi 6.787,34 dan terendah 6.705,43. Volume transaksi tercatat mencapai 38,947 miliar saham dengan nilai transaksi Rp 19,793 triliun dan gelombang 2,29 juta kali.

Emiten besar Indonesia diketahui terdepak dari indeks MSCI dalam rebalancing bulan Mei. Dalam penyesuaian terbaru tidak ada satu pun saham Indonesia nan masuk ke MSCI Global Standard Index.

Terpantau tiga emiten nan terafiliasi dengan konglomerat Prajogo Pangestu. PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) terlempar dari MSCI Global Standard Index.

Selain saham milik Prajogo, emiten besar lainnya seperti PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) dan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) juga ikut tersingkir dari indeks dunia tersebut.

Lalu, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) nan sebelumnya ada di daftar indeks tersebut mengalami penurunan status alias turun kasta dari MSCI Global Standard Index ke MSCI Global Small Cap Index. Dengan demikian ada enam emiten nan dikeluarkan dari MSCI Global Standard Index.

Dilihat dari arsip MSCI, Rabu (13/5/2026), berikut daftar enam emiten Indonesia nan dikeluarkan dari MSCI Global Standard Index:

1. PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN)
2. PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN)
3. PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA)
4. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA)
5. PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN)
6. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT)

Tak hanya di indeks utama, MSCI juga merombak komposisi MSCI Global Small Cap Index untuk saham Indonesia. Dalam penyesuaian kali ini, terdapat 13 saham domestik nan dikeluarkan dan satu nan masuk ke dalam daftar ialah AMRT. Berikut daftar emiten nan ditendang:

1. PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)
2. PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI)
3. PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK)
4. PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE)
5. PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG)
6. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO)
7. PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI)
8. PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA)
9. PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN)
10. PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM)
11. PT Pacific Strategic Financial Tbk (APIC)
12. PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS)
13. PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG)

Dengan demikian, sebanyak 18 emiten dicoret dari MSCI dan 1 emiten turun kasta.

(hns/hns)

Dulu, banyak orang membeli busana sekadar untuk kebutuhan alias mengikuti tren. Namun hari ini, perlahan langkah pandang itu mulai berubah. Terutama di kalangan anak muda, busana tidak lagi hanya dilihat sebagai sesuatu nan dipakai di tubuh, tetapi juga sebagai corak nilai, identitas, apalagi sikap terhadap lingkungan dan kehidupan sosial.

Fenomena ini terlihat dari semakin banyaknya aktivitas nan muncul di masyarakat. Mulai dari aktivitas tukar baju (clothes swap), tren thrifting, hingga aktivitas berkain nan membujuk generasi muda kembali mengenal budaya lokal. Semua ini menunjukkan bahwa fashion kini bergerak ke arah nan lebih sadar dan lebih personal.

Anak muda sekarang mulai mau memberi dampak. Mereka tidak hanya bertanya “Bajunya bagus alias tidak?”, tetapi juga mulai mempertanyakan: “Siapa nan membuatnya?”, “Apakah prosesnya merusak lingkungan?”, alias “Apakah produk ini punya cerita dan nilai?”

Tren thrifting misalnya, tidak lagi sekadar mencari peralatan murah. Banyak orang mulai menikmati proses menemukan busana unik dengan sejarah dan karakter tersendiri. Ada kepuasan ketika memakai peralatan nan tidak pasaran dan mempunyai cerita perjalanan sebelumnya. Di sisi lain, thrifting juga dianggap sebagai salah satu langkah sederhana untuk mengurangi limbah fashion dan budaya konsumsi berlebihan.

Gerakan tukar baju juga mulai banyak bermunculan di beragam komunitas. Konsepnya sederhana: daripada membeli baru terus-menerus, busana lama nan tetap layak bisa dipertukarkan dengan orang lain. Selain lebih ramah lingkungan, aktivitas seperti ini juga menghadirkan rasa kebersamaan dan kesadaran bahwa fashion sebenarnya bisa lebih berkelanjutan.

Hal menarik lainnya adalah munculnya kembali minat terhadap kain tradisional dan budaya lokal. Gerakan berkain nan dulu sering dianggap antik sekarang mulai diterima generasi muda sebagai corak kebanggaan identitas. Banyak anak muda memakai kain dengan langkah nan lebih modern dan elastis dalam aktivitas sehari-hari. Mereka mulai menyadari bahwa kain bukan hanya warisan budaya, melainkan juga bagian dari cerita tentang asal-usul dan jati diri.

Di tengah cepatnya tren fashion berganti melalui media sosial, sebagian orang mulai merasa capek dengan budaya konsumsi nan terlalu cepat. Lemari penuh, tetapi tetap merasa tidak punya baju. Belanja terus-menerus, tetapi kepuasannya hanya sebentar. Dari situ muncul kemauan untuk kembali membeli sesuatu nan lebih bermakna, lebih tahan lama, dan lebih mempunyai hubungan emosional.

Karena itu, produk handmade, upcycle, dan karya lokal perlahan mulai mendapat tempat di hati masyarakat tertentu. Ketidaksempurnaan justru dianggap mempunyai karakter. Jahitan tangan, tambalan kain, warna alami, alias corak nan tidak sepenuhnya seragam menjadi sesuatu nan terasa lebih manusiawi dibanding produk massal nan serba sama.

Mungkin inilah tanda bahwa bumi fashion sedang bergerak ke arah nan berbeda. Bukan lagi hanya soal mengikuti tren tercepat, melainkan juga tentang gimana sebuah busana bisa membawa cerita, nilai, dan kesadaran baru bagi orang nan memakainya.

Sebab pada akhirnya, baju sekarang bukan lagi sekadar baju. Ia bisa menjadi langkah seseorang menyampaikan siapa dirinya, apa nan dia percaya, dan akibat seperti apa nan mau dia tinggalkan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Jakarta pada Kamis (14/5). Diprediksi sebagian wilayah Ibu Kota dan sekitarnya bakal diguyur hujan dengan intensitas ringan.

Berdasarkan keterangan BPBD DKI Jakarta lewat unggahan akun X-nya, hujan ringan berpotensi bakal mengguyur wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.

Sementara, wilayah Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Kepulauan Seribu, diperkirakan bakal berawan.

Di sisi lain, hujan ringan juga diprediksi mengguyur area Bogor, Depok, Tangerang, dan Tangerang Selatan. Sementara, area Bekasi berpotensi cerah.

Suhu hari ini diprediksi berkisar 24 hingga 32 derajat celsius. Sementara, tingkat kelembapan diperkirakan ada di nomor 60 hingga 96 persen.

Presiden Prabowo Subianto memperbarui info Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Total kekayaan nan tertera dalam arsip tersebut mencapai lebih dari Rp 2 triliun, lebih tepatnya Rp 2.066.764.868.191.

Bila menilik bagian Alat Transportasi dan Mesin nan semuanya berupa kendaraan, mempunyai nilai secara keseluruhan Rp 1,2 miliar alias Rp 1.258.500.000, mencakup delapan kendaraan nan meliputi tujuh mobil dan satu sepeda motor.

"Status verifikasi administratif lengkap," demikian tertulis di laman e-LHKPN KPK, dikutip Rabu (13/5).

Berikut daftar kendaraan baik mobil dan motor milik Presiden Prabowo Subianto menurut info dari LHKPN:

1. Toyota Alphard, Tahun 2005, hasil sendiri, dengan nilai taksiran seperti tercantum di arsip LHKPN Rp 400.000.000

2. Honda CR-V, Tahun 2007, hasil sendiri, dengan nilai taksiran seperti tercantum di arsip LHKPN Rp 130.000.000

3. Land Rover, Tahun 1994, hasil sendiri, dengan nilai taksiran seperti tercantum di arsip LHKPN Rp 50.000.000

4. Toyota Land Cruiser, Tahun 1980, hasil sendiri, dengan nilai taksiran seperti tercantum di arsip LHKPN Rp 50.000.000

5. Mitsubishi Pajero, Tahun 2000, hasil sendiri, dengan nilai taksiran seperti tercantum di arsip LHKPN Rp 175.000.000

6. Lexus, Tahun 2002, hasil sendiri, dengan nilai taksiran seperti tercantum di arsip LHKPN Rp 400.000.000

7. Land Rover, Tahun 1992, hasil sendiri, dengan nilai taksiran seperti tercantum di arsip LHKPN Rp 50.000.000

8. Sepeda motor Suzuki, Tahun 2002, hasil sendiri, dengan nilai taksiran seperti tercantum di arsip LHKPN Rp 3.500.000.

Selain Alat Transportasi dan Mesin, Prabowo juga mempunyai aset dengan nilai nan beragam. Asetnya terdiri dari tanah dan bangunan, hingga surat berharga. Berikut rinciannya:

• Sebanyak 10 aset tanah dan gedung nan berlokasi di Jakarta Selatan dan Bogor. Nilainya mencapai Rp 323.758.593.500.

• Harta bergerak lainnya: Rp 16.464.523.500

• Surat berharga: Rp 1.677.239.000.000.

• Kas dan setara kas: Rp 48.044.251.191.

Pelemahan nilai tukar rupiah menjadi salah satu buletin terkenal kumparanBISNIS sepanjang Rabu (13/5). Daftar saham RI nan keluar dari indeks MSCI juga jadi buletin populer.

Untuk lebih jelasnya, berikut rangkuman buletin terkenal tersebut:

Rupiah Masih Melemah, Kini Tembus Rp 17.538 per Dolar AS

Nilai tukar rupiah kembali menunjukkan pelemahan, mencapai Rp 17.538 per dolar AS pada Rabu pagi (13/5) pukul 09.21 WIB, turun 9,5 poin alias 0,05 persen berasas laporan Bloomberg. Global Markets Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, mengidentifikasi beberapa aspek pendorong pelemahan ini, termasuk tindakan jual saham oleh penanammodal asing menjelang pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI), tensi geopolitik antara AS dan Iran, serta antisipasi libur panjang Kenaikan Yesus Kristus.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, menambahkan ketidakpastian dunia akibat bentrok Timur Tengah turut mendorong kenaikan nilai minyak bumi dan kekhawatiran pasar ekonomi global.

Dalam menghadapi tekanan tersebut, BI menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui intervensi pasar spot, Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), dan Non Deliverable Forward (NDF), serta mengoptimalkan instrumen operasi moneter.

Meski demikian, BI mencatat kepercayaan penanammodal asing terhadap aset finansial domestik tetap cukup baik, tercermin dari aliran modal asing sebesar Rp 61,6 triliun nan masuk ke Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI sepanjang April 2026. Likuiditas kurs asing domestik juga dinilai memadai, dengan pertumbuhan biaya pihak ketiga (DPK) valas mencapai 10,9 persen secara year to date (ytd) pada akhir Maret 2026.

BI memperkirakan tekanan musiman terhadap rupiah bakal mereda, memungkinkan nilai tukar untuk kembali bergerak sesuai esensial ekonomi domestik. Optimisme ini didasarkan pada info dan kebijakan stabilisasi nan telah dan bakal terus diimplementasikan oleh bank sentral untuk meredam gejolak pasar dan menjaga daya tarik investasi di Indonesia.

Daftar Lengkap 6 Saham RI nan Ditendang MSCI dan 13 Keluar dari Small Cap

Lembaga penyusun indeks pasar global, Morgan Stanley Capital International (MSCI), telah merilis daftar saham-saham Indonesia nan dikeluarkan dari tinjauan indeks Mei 2026, nan bakal bertindak efektif mulai 1 Juni 2026. Keputusan ini berakibat signifikan pada portofolio investasi, khususnya bagi para manajer investasi nan melacak indeks MSCI. Sebanyak 6 emiten ditendang dari indeks utama alias MSCI Global Standard, sementara 13 saham lainnya dikeluarkan dari indeks berkapitalisasi mini alias MSCI Global Small Cap.

Enam emiten nan dihapus dari MSCI Global Standard Index meliputi PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT). Menariknya, saham AMRT, meskipun dikeluarkan dari indeks Standard, sukses masuk ke dalam MSCI Global Small Cap Index, menunjukkan pergeseran kategorisasi berasas kapitalisasi pasar alias kriteria likuiditas.

Selain itu, MSCI juga melakukan perubahan pada MSCI Global Small Cap Index dengan mengeluarkan 13 saham perusahaan Indonesia. Daftar ini mencakup PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI), PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK), PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG), PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO), PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI), dan PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA). Emiten lain nan turut dikeluarkan adalah PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN), PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM), PT Pacific Strategic Financial Tbk (APIC), PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS), serta PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG), nan menandai rekalibrasi portofolio indeks MSCI di pasar modal Indonesia.

Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia-Amerika Serikat (AS)—yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump pada 19 Februari 2026 lalu—berpotensi diberlakukan dalam waktu dekat tanpa ada proses pembahasan dan persetujuan parlemen, serta tanpa perubahan substansi perjanjian.

Padahal, ART sepatutnya dikaji kembali implikasinya terhadap kepentingan nasional. Apalagi, pada substansi ART terdapat celah nan berpotensi menjadi pekerjaan besar bagi Indonesia, khususnya dalam konteks kedaulatan digital.

Mengingat info adalah aset strategis, kita perlu menyoroti secara unik Pasal 3 ART, terutama perihal transfer info dalam Pasal 3.2: Fasilitas Perdagangan Digital. Pasal ini mendorong pada liberalisasi digital, nan memungkinkan kelancaran arus info dalam penemuan dan perdagangan digital antara Indonesia-AS. Masalahnya, pengaturan ini, timbangan posisinya, tidak seimbang, lebih menguntungkan perusahan teknologi AS, tapi berisiko merugikan kepentingan nasional.

Potensi Risiko

Potensi akibat itu, salah satunya, muncul dari tanggungjawab Indonesia untuk memastikan transfer info lintas pemisah nan dilakukan melalui sarana elektronik nan tepercaya, dengan perlindungan memadai bagi penyelenggaraan bisnis.

Masalahnya bagi Indonesia—mengingat kondisi infrastuktur domestik nan tetap dalam pengembangan—Indonesia seperti masuk dalam “jebakan halus”, lantaran faktanya Indonesia tetap berjuntai pada prasarana dan jasa digital asing.

Kondisi ini menjadikan pelindungan info nasional tetap berjuntai pada teknologi dunia nan didominasi perusahaan AS. Risiko ini kudu diimbangi dengan sistem verifikasi dan pengawasan nan memadai agar keamanan dan kepentingan penduduk negara tetap terjaga.

Masalah lainnya ada di Pasal 3.4: Persyaratan Masuk Pasar melarang Indonesia mensyaratkan transfer teknologi, akses ke kode sumber, alias algoritma sebagai prasyarat bagi perusahaan AS nan masuk berbisnis.

Larangan ini barangkali bakal meningkatkan daya tarik bagi penanammodal dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Namun di lain sisi, negara kudu menyediakan sistem audit dan akuntabilitas nan mumpuni, khususnya untuk mengantisipasi akibat masalah keamanan siber alias bias algoritma nan merugikan kepentingan nasional.

Lebih jauh di Pasal 3.3: Perjanjian Perdagangan Digital mewajibkan Indonesia berkomunikasi dengan AS sebelum menandatangani perjanjian jual beli digital baru dengan negara lain, nan dianggap AS membahayakan kepentingan AS. Aturan ini tentunya bakal membatasi Indonesia bekerja sama dengan negara lain. Hal ini bakal menyulitkan negara andaikan memerlukan kerja sama perdagangan digital dengan pihak selain AS untuk mendukung kepentingan nasional.

Pertaruhan Kedaulatan

Mencermati potensi akibat tersebut, publik kudu mengingatkan pemerintah bahwa kedaulatan negara di era digital ini ditentukan oleh siapa nan menguasai data. Lantas, ketika prasarana dan tata kelola info digital terlalu mengandalkan pihak luar, seperti AS, apalagi diikat oleh satu perjanjian nan tidak wajar, ancaman kedaulatan digital ada di depan mata. Tanpa persiapan prasarana nan memadai, sistem transfer info itu dikhawatirkan sekadar memuluskan akses info penduduk negara tanpa kontrol.

Kita semestinya memahami akibat bahwa serangan siber bukan lagi sekadar potensi, melainkan juga realitas ancaman nan kudu diantisipasi sebagai pertaruhan kedaulatan. Infrastruktur vital suatu negara bisa dikooptasi melalui serangan siber.

Pada 2015 misalnya, sektor krusial pembangkit listrik di Ukraina pernah mengalami peretasan oleh Rusia. Saat ini, eskalasi perang AS dan Iran di Timur Tengah bukan tidak mungkin bakal menambah potensi ancaman bagi kedaulatan Indonesia dalam konteks ketahanan siber dan keamanan nasional. Oleh lantaran itu, penguatan ketahanan siber menjadi kebutuhan sangat esensial.

Risiko ancaman semakin mengkhawatirkan, mengingat izin domestik kita condong belum memadai. Hingga saat ini, misalnya, lembaga pengawas pelindungan info pribadi (PDP) nan diamanatkan Undang-Undang PDP belum dibentuk. Demikian pula prasarana digital seperti pusat info nasional, nan saat ini tetap mengandalkan prasarana sementara.

Urgensi RUU KKS

Potensi ancaman siber kian menegaskan urgensi pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) untuk melengkapi izin nan ada. UU ini diharapkan bakal memperkuat posisi tawar Indonesia dengan konsentrasi pada pelindungan prasarana vital dan keamanan info nasional, guna mengurangi ketergantungan pada asing.

Adapun pendekatan nan diambil dalam RUU KKS nantinya mesti berkarakter resiliensi, agar tercipta ekosistem digital nan bisa pulih secara sigap dari serangan alias intervensi luar, dan berfokus pada pelindungan kewenangan sipil.

Tanpa adanya payung norma nan kuat—seperti misi UU KKS dan penerapan patokan PDP secara tegas—Indonesia hanya bakal menjadi “ladang data” dan apalagi medan tarik-menarik kepentingan geopolitik dari kekuatan besar. Kita semestinya mahfum bahwa penguasaan info telah menjelma menjadi corak kolonialisme nan tidak kasat mata.

Ini sangat membahayakan lantaran info dapat digunakan sebagai perangkat geopolitik, termasuk instrumen tekanan internasional. Satu perihal nan patut dicermati dan menjadi kesadaran penuh: menyerahkan tata kelola info penduduk negara kepada pihak asing tanpa adanya kesiapan domestik tidak ubahnya menyerahkan kedaulatan negara.

Penguasaan info pribadi dan kontrol algoritma oleh pihak asing—seperti kasus dengan AS ini—dapat menjadi instrumen untuk menggiring persepsi publik, memengaruhi preferensi politik, hingga mengganggu kepentingan nasional.

Peringatan ini tentu senada dengan kekhawatiran terhadap pengaruh “antek asing”, sebagaimana sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, nan menakut-nakuti stabilitas nasional dan kedaulatan negara.

Ancaman ini merangsek negara melalui penguasaan ruang digital, kondisinya susah dideteksi oleh masyarakat apalagi nan minim kesadaran keamanan data. Menurut info Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), sekitar 74,59 persen pengguna internet di Indonesia tidak memahami keamanan data.

Langkah Strategis

Oleh lantaran itulah, sebelum penerapan ART berlaku, pemerintah perlu segera mengambil beberapa langkah strategis. Pertama, mempercepat penyusunan patokan pelaksana teknis, nan mencakup pengelompokkan info dan pengendalian risikonya. Ini termasuk menetapkan arti info apa saja nan boleh dan dilarang untuk ditransfer.

Kedua, mengingat lembaga pengawas PDP belum ada, sebaiknya dibentuk satuan petugas lintas lembaga untuk memantau penerapan transfer info secara ketat. Ketiga, di saat nan sama diperlukan optimasi penerapan UU PDP, termasuk membentuk patokan pelaksana teknis agar syarat transfer info lintas pemisah dapat diverifikasi secara berimbang.

Dan keempat, diperlukan langkah percepatan pembahasan dan pengesahan RUU KKS agar perlindungan prasarana vital dan ketahanan info sipil mempunyai dasar norma nan kuat, sehingga efektif menjadi garda kedaulatan digital kita.

Pada akhirnya, kemudahan transfer info Indonesia-AS kudu dibarengi dengan kesiapan domestik nan kuat. Tanpa fondasi regulasi, kelembagaan, hingga prasarana nan memadai, faedah nan diklaim ART justru berbalik menjadi kerentanan nan menakut-nakuti kedaulatan.

Momentum tenggat waktu dalam penerapan ART semestinya menjadi pemacu Indonesia untuk melakukan lompatan transformasi digital, dari sekadar pengguna teknologi menjadi pengelola dan pengatur ekosistem digitalnya sendiri. Persiapan kudu dipercepat sebelum ART diberlakukan. Jika tidak, nan kita serahkan bukan semata-mata data, melainkan juga kedaulatan.

Simak kisah percintaan pebulu tangkis supercantik Stefani Stoeva nan menjalin asmara dengan pelatihnya sendiri (Foto: Instagram/@stefanistoeva)

Polda Metro Jaya membongkar sindikat pengedar cartridge vape mengandung etomidate jaringan internasional. Total, ada lima orang nan ditangkap dalam pengungkapan ini, terdiri dari seorang WNI dan empat WN China.

Seorang WNI itu berinisial A (47 tahun), sementara empat WN China tersebut, ialah GY (40 tahun), LY (38 tahun), LZ (40 tahun), dan YJ (43 tahun).

"Kami dari Unit 4 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah sukses mengamankan 5 orang pelaku tindak pidana Narkotika jenis etomidate," kata Kanit 4 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, AKP Rumangga, dalam keterangannya, Rabu (13/5).

Pengungkapan tersebut bermulai pada Rabu (6/5) sekitar pukul 23.05 WIB, setelah polisi menerima info masyarakat mengenai adanya aktivitas penyalahgunaan dan peredaran narkotika di salah satu apartemen di Penjaringan, Jakarta Utara.

Setelah melakukan penyelidikan dan pengamatan di lokasi, polisi mendapati dua laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan di area parkiran apartemen. Keduanya kemudian diamankan dan dilakukan penggeledahan lampau didapati 14 buah cartridge vape nan mengandung etomidate.

Pengembangan kemudian dilakukan. Pada Kamis (7/5), polisi lampau mengamankan LY dan LZ di simpang Gate 3, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari tangan mereka disita 21 balut cartridge vape mengandung etomidate.

Polisi lampau menelusuri tempat tinggal para pelaku di salah satu apartemen di area Kabupaten Tangerang. Di sana, ditemukan 2 balut cartridge vape berisi etomidate, sekaligus diamankan seorang pelaku lainnya.

"Jumlah peralatan bukti 37 cartridge etomidate," ujar Rumangga.

Dia menyebut, jaringan ini sudah termasuk dalam kejahatan lintas negara. Karenanya, perlu upaya berbareng dari beragam pihak untuk memutus peredaran narkoba semacam ini.

"Kejahatan seperti ini merupakan kejahatan transnational crime nan kudu kita antisipasi bersama, maka dari itu bagi penduduk masyarakat nan menemukan info mengenai adanya kejahatan nan berangkaian dengan etomidate tersebut silakan melaporkan ke kami agar kami tindak lanjuti," pungkasnya.

Terhadap para pelaku nan diamankan telah dibawa ke Markas Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.