Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade menawarkan solusi untuk menjawab aspirasi masyarakat mengenai pembangunan jalan tol di Sumatra Barat. Salah satu opsi nan didorong adalah memanfaatkan kembali trase Bypass Bukittinggi nan sebelumnya telah direncanakan pemerintah, tetapi hingga sekarang belum terealisasi.

Hal itu disampaikan Andre saat meninjau penyelesaian pembangunan Jembatan Gantung Koto Rawang di Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Kamis (20/8).

Andre mengatakan pemerintah memahami adanya aspirasi masyarakat nan pro maupun kontra terhadap rencana pembangunan jalan tol. Karena itu, pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan PT Hutama Karya (HK) terus mencari pengganti agar pembangunan tol tetap dapat dilaksanakan tanpa mengganggu kepentingan masyarakat.

"Kita memahami, kita mendengarkan aspirasi dari beragam golongan masyarakat, baik nan pro maupun kontra. Untuk itu pihak Balai Jalan Nasional, Kementerian PU, dan juga Hutama Karya mencoba mencari pengganti terbaik gimana jalan tol ini bisa tetap kita eksekusi, tapi bisa memenuhi angan masyarakat dan tidak mengganggu masyarakat," kata Andre.

Menurutnya, salah satu solusi nan sedang didorong adalah memanfaatkan trase bypass nan sebelumnya telah dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Trase tersebut, kata Andre, selama puluhan tahun belum terealisasi lantaran belum dilakukan pembebasan lahan maupun pembangunan fisik.

"Kami ada solusi, lantaran trase itu sudah ada. Nanti tol ini bakal kita sorong melewati trase tol. Jadi exit tol Bukittinggi itu kelak mempergunakan trase bypass nan ada," ujarnya.

Andre menjelaskan, pemerintah pusat berbareng Hutama Karya bakal didorong untuk membantu pembebasan lahan pada trase bypass tersebut. Bahkan, terdapat rencana pembangunan jalan sekitar 6 kilometer nan sekaligus dapat difungsikan sebagai akses keluar tol.

"Untuk membebaskan lahan bypass nan sudah ada trase, tapi belum dibebaskan oleh pemerintah provinsi, itu kelak bakal menggunakan biaya pembebasan lahan tol. Kita bakal bebaskan tambahan jalan itu sekitar 6 kilometer dan kita bangunkan langsung bypass itu," katanya.

Dengan skema tersebut, Andre menilai pembangunan tol dan bypass dapat melangkah secara bersamaan. Bypass nan selama ini hanya menjadi rencana dapat diwujudkan sekaligus menjadi bagian dari akses tol. "Jadi dapat dua. Tolnya dapat, bypass-nya pun dapat," tegasnya.

Menurut Andre, keberadaan bypass tersebut juga diharapkan menjadi pengganti untuk mengurai kepadatan lampau lintas di sejumlah ruas jalan nasional, termasuk area Padang Luar. Jika pembangunan flyover Padang Luar tidak dapat direalisasikan, keberadaan bypass dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk mengalihkan arus kendaraan.

"Sehingga meskipun flyover Padang Luar tidak dibangun, jika bypass ini bisa kita bangun, lantaran trase-nya sudah ada, insyaallah kemacetan bisa kita urai," ujarnya.

Untuk mematangkan rencana tersebut, Andre mengatakan pihaknya bakal menggelar pembahasan pada 8 September 2026. Pertemuan itu rencananya melibatkan Kepala Balai Jalan Nasional, Hutama Karya, Pemerintah Kabupaten Agam, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

"Kami berencana tanggal 8 September bakal mengundang Pak Andi sebagai Kepala Balai Jalan Nasional, kemudian Hutama Karya, Bupati Agam dan jajaran, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan jejeran untuk membahas trase bypass nan sudah ada ini," katanya.

Andre menyebut solusi tersebut sebagai langkah nan komprehensif lantaran dapat menyelesaikan beberapa persoalan sekaligus, mulai dari pembangunan tol, pembukaan akses bypass, hingga pengganti penanganan kemacetan.

"Ini sekali mendayung, dua-tiga pulau terlewati. Kita mendapatkan solusi soal tol, nan kedua bypass nan selama ini menjadi khayalan bisa kita bebaskan lahannya dan kita bangunkan enam kilometer," katanya.

Ia berambisi rencana tersebut mendapat support Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Agam. Andre juga tetap optimistis proses pembangunan dapat dimulai dalam waktu dekat.

"Kita tetap berkeyakinan tahun ini prosesnya tetap bisa dimulai. Kita tentu berambisi akhir tahun ini persiapan sudah dimulai sehingga awal tahun bisa dimulai dibangun," ujarnya.

Andre menegaskan dirinya berbareng Balai Jalan Nasional, Kementerian PU, dan Hutama Karya bakal terus berkomunikasi serta melakukan sosialisasi untuk mencari formula terbaik bagi pembangunan jalan tol di Sumatera Barat.

"Kita kerja terus, sosialisasi di lapangan, berkomunikasi di lapangan dan memandang beragam pengganti solusi. Alhamdulillah, solusi sudah ada nan saya rasa sangat komprehensif," katanya.

Ia menambahkan, pemanfaatan trase bypass tersebut juga menjadi pengganti untuk menghindari persoalan pembebasan lahan nan selama ini menjadi salah satu hambatan pembangunan infrastruktur.

"Kalau menunggu APBN kan lama. Ini ada biaya pembebasan lahan tol, itu nan kita bakal pakai. Jadi dapat dua nih, tolnya dapat, bypass-nya pun dapat," kata Andre.

Jembatan Kayu Gadang Sikabu, Nagari Sikabu, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, nan telah dua kali mengalami kerusakan dan putus akibat musibah banjir, dipastikan kembali dibangun.

Kepastian tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade saat meninjau kondisi jembatan tersebut, Jumat (21/8).

Andre mengatakan, pembangunan jembatan nan menjadi akses vital bagi masyarakat Sikabu itu telah mendapatkan support anggaran sebesar Rp 47,5 miliar melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD) tahun anggaran 2026.

“Kita sekarang ada di Jembatan Kayu Gadang Sikabu, jembatan nan sudah dua kali putus. Insya Allah bakal dibangun untuk ketiga kalinya,” kata Andre.

Menurutnya, kelengkapan manajemen dan rekomendasi teknis untuk pembangunan jembatan tersebut telah dipenuhi. Kementerian Pekerjaan Umum kemudian memasukkannya dalam program Inpres Jalan Daerah tahun 2026.

“Insya Allah dalam beberapa bulan ke depan jembatannya bakal segera dibangun melalui anggaran APBN Inpres Jalan Daerah tahun 2026. Mudah-mudahan akhir tahun ini sudah mulai dibangun,” ujarnya.

Andre juga mengapresiasi seluruh pihak nan telah bekerja menyelesaikan beragam persyaratan manajemen maupun teknis sehingga pembangunan jembatan tersebut dapat direalisasikan.

Bupati Padang Pariaman John Kennedi Azis menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas support Andre Rosiade serta seluruh pihak nan terlibat dalam memperjuangkan pembangunan kembali Jembatan Kayu Gadang Sikabu.

“Ini adalah kolaborasi, kerja sama kita semua. Aparat perangkat wilayah Kabupaten Padang Pariaman juga sangat dibantu oleh Pak Andre dan Pak Andi. Ini adalah kerjasama nan baik,” kata John Kennedi.

Ia menegaskan, keberadaan jembatan tersebut sangat vital bagi masyarakat Sikabu. Jika jembatan tidak dapat digunakan, penduduk kudu memutar hingga sekitar 10 kilometer untuk mencapai akses jembatan lainnya.

“Memang sangat vital diperlukan sekali oleh masyarakat Sikabu. Kalau tidak ada jembatan ini, mereka sekitar 10 kilometer mutar ke arah jembatan nan lain,” ujarnya.

John Kennedi berambisi pembangunan dapat dimulai sekitar November 2026. Ia juga membujuk masyarakat mendukung penyelenggaraan proyek agar pembangunan melangkah lancar dan menghasilkan jembatan nan berkualitas.

“Kita bantu kontraktornya agar bekerja dengan lancar, jangan ada masalah-masalah, agar hasilnya pun optimal,” katanya.

Sementara itu, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatra Barat Elsa Putra Friandi menjelaskan, pembangunan jembatan tersebut bakal menggunakan anggaran Rp 47,5 miliar melalui skema Inpres Jalan Daerah.

Saat ini, proses manajemen dan penganggaran tetap berjalan. Setelah surat keputusan dan anggaran diterbitkan, proses tender bakal dilakukan.

“Totalnya Rp 47,5 miliar nan bakal kita lakukan melalui skema Inpres Jalan Daerah. Ini sedang berproses, mudah-mudahan dalam waktu dekat SK-nya keluar dan kemudian anggarannya keluar. Setelah itu bakal kita lakukan proses tender,” jelas Andi.

Andi mengatakan, kreasi pembangunan jembatan juga memperhatikan pengalaman dua kejadian sebelumnya. BPJN telah berkoordinasi dengan pemerintah wilayah dan Balai Teknik Sungai untuk mendapatkan rekomendasi teknis mengenai kondisi sungai.

Menurut Andi, rekomendasi tersebut antara lain berangkaian dengan sistem perlindungan jembatan serta kedalaman fondasi. “Yang pertama mengenai dengan proteksi, nan kedua mengenai dengan kedalaman fondasi. Mudah-mudahan dengan kreasi nan ada ini, kita bisa mengantisipasi kejadian nan pernah terjadi sebelumnya,” ujarnya.

Diketahui, Jembatan Kayu Gadang Sikabu pertama kali terdampak musibah banjir pada 2017. Saat itu, Andre Rosiade belum duduk di Komisi VIII DPR RI ikut menyampaikan kondisi tersebut kepada BNPB.

Jembatan kemudian dibangun pada 2019 menggunakan biaya hibah BNPB dengan nilai sekitar Rp26 miliar. Namun, pada 2022 jembatan kembali roboh setelah baru sekitar dua tahun digunakan.

Pembangunan kembali kali ini diharapkan menghasilkan bangunan nan lebih kuat dan bisa menghadapi kondisi aliran sungai serta potensi musibah banjir di area tersebut.

KPK mengungkap ada kode dalam penerimaan gratifikasi oleh Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq mengenai penerimaan mahasiswa baru (maba). Kode itu disampaikan Akhmad kepada Mulyono selaku pihak swasta dan juga keponakan Akhmad.

Hal ini bermulai saat penerimaan mahasiswa baru 2025-2026 melalui jalur mandiri. Akhmad memberikan perintah kepada Mulyono dengan sebuah kode mengenai penerimaan gratifikasi.

"ASO (Akhmad) memberikan perintah kepada MYN (Mulyono) dengan kode ‘jangan diminta di awal, jika dikasih bilang terima kasih’," kata Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein dalam konvensi pers di kantornya, Jumat (22/8) malam.

Atas perintah tersebut, Mulyono kemudian diduga menerima gratifikasi berupa duit sekitar Rp 680 juta. Diduga duit itu diberikan oleh pihak maba nan masuk ke Unsoed.

Uang itu kemudian diperintahkan oleh Akhmad kepada Mulyono untuk bayar pembelian tiga bagian tanah. Tanah itu diatasnamakan Mulyono.

"Sehingga dalam perihal ini, MYN bertindak sebagai penerima sekaligus pengelola duit nan diperuntukkan bagi ASO," ucap Achmad.

Keduanya sekarang telah dijerat tersangka oleh KPK. Bersama keduanya, ada empat orang lainnya yakni:

• Wakil rektor III, Norman Arie Prayoga;

• Eko Sumanto selaku Kepala Bagian Akademik Unsoed;

• Dian Mulia Wardhana selaku pihak swasta; dan

• Adhi Wiharto selaku swasta.

Keempat tersangka lain itu berbareng Akhmad dan Mulyono menjadi tersangka dalam dua klaster lain di kasus ini. Dua klaster itu mengenai dengan pemerasan terhadap calon maba dan juga gratifikasi.

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq dan lima orang lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi mengenai penerimaan mahasiswa baru.

"Berdasarkan kecukupan perangkat bukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 90 KUHAP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan enam orang tersangka," kata Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Taufik mengatakan, lima tersangka lainnya adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Unsoed Norman Arie Prayogo, ES selaku Kepala Bagian Akademik Unsoed, DMW dan AW selaku pihak swasta, serta MYN selaku keponakan Akhmad Sodiq.

Dalam keterangannya, Achmad Taufik Husein menjelaskan, dalam kasus ini terdapa unsur pemerasan nan kuat namun peristiwanya samar-samar dengan peristiwa suap. 

"Dari sekitar kuota 245 mahasiswa Jalur Mandiri, sudah disetting oleh tersangka 73 mahasiswa nan kelak bakal dikelola untuk bisa dimintakan sejumlah uang," kata Achmad Taufik.

Dirinya menyebut, pungutan terhadap mahasiswa baru Jalur Mandiri itu berkisar antara Rp 50 juta nan terkecil, hingga tertinggi Rp 500 juta per kepala.

Achmad Taufik sendiri tidak menampik bahwa kuota Jalur Mandiri kampus membuka peluang-peluang ladang korupsi lantaran menyangkut dengan relasi kuasa, dalam perihal ini rektor, sebagai orang nan paling berkuasa di kampus.

"Jalur Mandiri memang membuka peluang-peluang ladang koprupsi, kami bakal berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kewenangan ada di kementerian terkait dan universitas," katanya. 

Tersangka Ditahan

Ia menjelaskan keenam tersangka diduga melanggar Pasal 12 huruf e alias Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

KPK selanjutnya menahan keenam tersangka selama 20 hari pertama terhitung mulai 21 Agustus hingga 9 September 2026.

"Penahanan dilakukan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK," katanya.

Kronologi OTT

Pada Kamis, 20 Agustus 2026, KPK melakukan serangkaian penangkapan dan mengamankan total 14 orang di dua wilayah berbeda, dengan rincian 12 orang diamankan di wilayah Purwokerto, dan 2 orang diamankan di wilayah Jakarta.

Sebanyak 12 orang nan ditangkap di Purwokerto langsung digiring menuju Polresta Banyumas untuk menjalani pemeriksaan awal.

Dalam operasi tersebut, KPK menyita sejumlah peralatan bukti berupa duit tunai senilai kurang lebih Rp 665 juta serta saldo dalam rekening sebesar Rp 99 juta.

Kemudian pada Jumat, 21 Agustus 2026, setelah pemeriksaan di Polresta Banyumas selesai, 7 orang dari klaster Purwokerto dibaawa menuju Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Total ada 9 orang (7 orang dari Purwokerto dan 2 orang dari Jakarta) tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan intensif secara mendalam.

Daftar 9 Orang nan Diperiksa di Gedung Merah Putih KPK:

Pihak Internal Unsoed:

1. Ahmad Sodiq (ASO) – Rektor Unsoed

2. Norman Arie Prayoga (NAP) – Wakil Rektor III Unsoed

3. Eko Sumanto (ES) – Kepala Bagian Akademik Unsoed

4. Kuat Puji Prayitno (KPR) – Wakil Rektor II Unsoed

Pihak Swasta & Lainnya:

5. Dian Mulia Wardhana (DMW) – Pihak swasta

6. Adhi Wiharto (AW) – Pihak swasta

7. Mulyono (MYN) – Pihak swasta

8. Alfan Aziz (AA) – Pihak swasta

9. Yuli Widihartanti (YW) – Pihak lainnya.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Rektor III Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Norman Arie Prayoga, diduga meminta duit Rp 650 juta kepada orang tua calon mahasiswa baru Fakultas Kedokteran pada Agustus 2026.

Permintaan duit suap itu disampaikan kepada dua perantara dari pihak swasta, Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto. Uang akhirnya diberikan oleh orang tua, tetapi calon mahasiswa itu justru dinyatakan tidak lulus seleksi.

"Permintaan tersebut dipenuhi oleh orang tua calon mahasiswa baru. Namun demikian, setelah duit tersebut diberikan kepada Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto, anaknya justru dinyatakan tidak lulus seleksi mahasiswa baru," kata Plh Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein dalam konvensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta (21/8/2026).

Taufik mengatakan, orang tua calon mahasiswa kemudian meminta duit Rp 650 juta tersebut dikembalikan. Namun, Dian dan Adhi disebut telah menggunakan duit itu untuk keperluan pribadi.

Keduanya lampau melaporkan persoalan tersebut kepada Norman. Selanjutnya, Norman diduga meminjam duit kepada salah satu pihak swasta untuk mengembalikan biaya kepada orang tua calon mahasiswa.

Untuk mengembalikan pinjaman tersebut, Norman melalui Dian, Adhi, dan Mulyono namalain Nono, pihak swasta sekaligus keponakan Rektor Unsoed Akhmad Sodiq, diduga menjanjikan pembayaran melalui pencairan tiga paket proyek di lingkungan Unsoed.

Tiga paket pekerjaan itu berupa pengadaan kanopi, pembaharuan kantin, dan pengecatan gedung. Seluruh pekerjaan telah diselesaikan oleh CV milik Mulyono. Pembayaran pekerjaan tersebut kemudian dialihkan kepada pihak swasta nan sebelumnya memberikan pinjaman.

"Paket pekerjaan itu telah selesai dikerjakan oleh CV milik Mulyono, nan selanjutnya untuk pencairan pembayarannya dialihkan ke pihak swasta dimaksud," kata Taufik.

Jakarta -

KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan penerimaan mahasiswa baru di Universitas Soedirman (Unsoed). Rektor dan Wakil Rektor turut jadi tersangka.

KPK menerangkan Unsoed membuka pendaftaran mahasiswa baru melalui tiga jalur, ialah SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi), SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes), dan Mandiri. Seleksi jalur berdikari inilah nan jadi celah dugaan suap nan menjerat rektor Unsoed Ahmad Sodiq.

Berikut enam orang nan ditetapkan tersangka KPK:

1.Ahmad Sodiq selaku Rektor Unsoed
2.Norman Arie Prayoga selaku Wakil Rektor III Unsoed
3.Eko Sumanto selaku Kepala Bagian Akademik Unsoed
4.Dian Mulia Wardhana selaku pihak swasta
5.Adhi Wiharto selaku pihak swasta
6.Mulyono selaku pihak swasta dan keponakan Rektor.

Dalam kasus ini, KPK menyita duit Rp 665 juta dan saldo dalam rekening senilai Rp 99 juta. Keenam tersangka ini langsung ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih.

"Tim KPK juga turut mengamankan peralatan bukti di antaranya duit tunai senilai kurang lebih Rp 665 juta dan saldo dalam rekening senilai Rp 99 juta," ujar Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/8/2026).

Uang Rp 665 juta ini disimpan dalam kantong kresek berwarna hitam di ruangan Kepala Bagian (Kabag) Akademik Unsoed Eko Sumanto.

(idn/maa)

Berbagai Organisasi Massa (Ormas) di Kabupaten Pati menggelar angan bersama. Ormas-ormas Pati menyuarakan sikap untuk Pati nan damai, aman, kondusif dan bermartabat.

Pantauan di Alun-alun Pati, beragam ormas datang mulai pukul 19.45 WIB. Mereka datang dengan mengenakan kostum identitas masing-masing ormas.

Doa berbareng dan pernyataan sikap ini dibuka dengan sambutan oleh Ketua Panitia Ahmad Sulaim Habibi. Pada kesempatan itu, Ahmad Sulaim Habibi membujuk peserta bermohon berbareng agar Pati tetap adem, tenteram, damai, dan kondusif.

"Kita bermohon berbareng agar Pati tetap adem, tenteram, dan tenteram kondusif dan bermartabat," kata dia saat memberikan sambutan dari atas panggung, Jumat (21/8).

Acara dilanjutkan dengan pernyataan sikap secara bersama-sama. Peserta menyalakan lilin dan lampu ponsel masing-masing. Mereka bersama-sama mengucap pernyataan sikap.

Adapun pernyataan sikap dipimpin oleh Wakil Rois PCNU Kabupaten Pati, KH Abdul Majid. Majid mengatakan atas nama kepentingan masyarakat dan demi terpelihara keamanan, ketertiban, persatuan dan kehormatan Kabupaten Pati menyatakan beberapa sikap.

"Kami berkomitmen menjaga Kabupaten Pati tetap aman, tenteram kondusif dan terhormat sebagai rumah berbareng seluruh warga," kata Majid saat menyatakan sikap.

Lebih lanjut pernyataan sikap selanjutnya mendukung menyampaikan pendapat nan dijamin oleh konstitusi namun menolak sebagai corak penyampaian aspirasi nan dilakukan dengan langkah provokatif, intimidatif, anarkis, dan tidak beretika serta berpotensi memecah persatuan masyarakat.

"Kami membujuk seluruh komponen masyarakat untuk serta senantiasa kepentingan persatuan dan keutuhan negara kesatuan negara Republik Indonesia di atas kepentingan golongan maupun kepentingan sesaat, perbedaan pendapat bagian dari kerakyatan namun hendaknya tidak menjadi argumen menghadirkan perpecahan, kegaduhan mari kita berbareng menjaga ruang kerakyatan tetap beradab," jelas dia.

"Kami membujuk seluruh masyarakat mengedepankan dialog, musyawarah, kehormatan terhadap norma serta menjaga budaya etika dan budaya santun dalam penyampaian pendapat," lanjut dia.

Majid juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh info belum terverifikasi, rumor menyesatkan. Kemudian mereka mendukung abdi negara penegak norma secara ahli setara dan tegas dalam menjaga keamanan ketertiban serta menjaga kewenangan konstitusi seluruh warga.

"Kami membujuk seluruh penduduk memusatkan daya pikiran menjaga perdamaian serta membangun wilayah sendiri. Oleh lantaran itu agar tidak mudah terlihat tindakan di luar wilayah nan berpotensi menimbulkan polarisasi," jelasnya.

Setelah pernyataan sikap, para peserta membubarkan diri. Acara terakhir diisi dengan ramah tamah dan makan bersama.

Kemacetan terjadi di Tol Cipularang alias Purbaleunyi, Jumat (21/8) malam. PT Jasamarga melaporkan kemacetan terjadi di ruas Jatiluhur KM 86-85 arah Jakarta.

Kemacetan disebabkan adanya kecelakaan kontainer dan truk. Pengendara diminta untuk mencari jalur pengganti untuk menghindari kepadatan.

"Jatiluhur KM 86-KM 85 arah Jakarta padat, ada penanganan kecelakaan kendaraan trailer terperosok di ROW/parit dan Colt Diesel muatan rongsokan terbalik miring di lajur 1-2 bahu luar/kiri-kanan," demikian keterangan PT Jasamarga di X.

"Gunakan jalur alternatif," tambahnya.

KPK telah menjerat rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq sebagai tersangka pemerasan seleksi mahasiswa baru (maba). Dia dijerat berbareng wakil rektor III, Norman Arie Prayoga dan empat tersangka lainnya.

Empat tersangka itu yakni:

• Eko Sumanto selaku Kepala Bagian Akademik Unsoed;

• Dian Mulia Wardhana selaku pihak swasta;

• Adhi Wiharto selaku swasta; dan

• Mulyono selaku swasta.

Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyebut ada tiga klaster dalam korupsi Akhmad Sodiq. Salah satunya ialah mengenai pemerasan ke orang tua calon mahasiswa baru agar anaknya bisa masuk ke Fakultas Kedokteran.

Hal itu terjadi pada Agustus 2026. Saat itu Norman Arie atas sepengetahuan Akhmad Sodiq melalui dua orang perantara ialah Adhi Wiharto (AW) dan Dian Mulia Wardhana (DMW) meminta duit kepada ortu calon maba tersebut.

"Diduga meminta duit kepada orang tua calon mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran senilai Rp 650 juta," kata Achmad dalam konvensi pers di kantornya, Jumat (21/8).

Permintaan tersebut kemudian dipenuhi oleh ortu calon maba tersebut. Namun, setelah duit diserahkan, rupanya anaknya justru dinyatakan tidak lolos.

"Pihak orang tua meminta pengembalian penuh atas duit tersebut kepada DMW dan AW," kata Achmad.

Namun ternyata, duit itu sudah digunakan oleh Adhi Wiharto dan Dian Mulia. Keduanya kemudian melaporkan kepada Norman.

Norman kemudian atas sepengetahuan Akhmad meminjam duit kepada salah satu pihak swasta untuk mengembalikan duit itu ke ortu tersebut.

Namun, pembayaran pinjaman itu rupanya diakali. Norman melalui Adhi Wiharto dan Dian Mulia dan Mulyono selaku pihak swasta sekaligus keponakan Akhmad menjanjikan bayar utang dengan pencairan tiga paket proyek di lingkungan Unsoed.

"Yaitu pengadaan kanopi, pembaharuan kantin, dan pengecatan gedung. Paket pekerjaan itu telah selesai dikerjakan oleh CV milik MYN (Mulyono), nan selanjutnya untuk pencairan pembayarannya dialihkan ke pihak swasta dimaksud," kata Achmad.

Sementara dalam dua klaster lain, para pihak mengenai dijerat dengan pasal gratifikasi dalam proses penerimaan maba.

Atas perbuatannya, mereka dijerat dengan Pasal 12 huruf e alias Pasal 12 B UU Tipikor Jo Pasal 20 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KPK menetapkan Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq dan lima lainnya ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi penerimaan mahasiswa baru, termasuk Kepala Bagian (Kabag) Akademik Unsoed Eko Sumanto. Eko sempat melakukan negosiasi dengan pihak pengepul dalam proses penerimaan mahasiswa baru (maba) jalur Mandiri dan menerima total duit miliaran.

Hal itu diungkapkan Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Ahmad Taufik Husein dalam konvensi pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/8/2026).

Taufik mengatakan Eko melakukan komunikasi dengan pihak pengepul para calon maba. Komunikasi nan melibatkan adanya transaksi itu diketahui Akhmad Sodiq selaku rektor.

"Bahwa pada periode nan sama (2026), diketahui Eko selaku Kepala Bagian Akademik Unsoed berkomunikasi dengan salah satu pihak pengepul para calon mahasiswa baru di Unsoed. Dalam komunikasi tersebut diketahui, Eko atas sepengetahuan Akhmad Sodiq melakukan 'tawar menawar mahar' dengan pihak pengepul dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur Mandiri," kata Taufik.

Komunikasi tersebut kemudian membuahkan kesepakatan mahar dalam penerimaan maba. Total nan diterima pihak kampus lewat Eko Sumanto mencapai Rp 1,12 miliar pada periode 2025 dan 2026.

"Setelah sepakat mengenai 'mahar' tersebut, Eko kemudian menerima duit dari salah satu pihak pengepul para calon mahasiswa baru dengan total mencapai Rp1,12 miliar (2025-2026)," ujar dia.

Uang dari negosiasi dengan pihak pengepul penerimaan maba tersebut dilaporkan Eko Sumanto kepada Akhmad Sodiq. Akhmad Sodiq kemudian memuluskan aksinya dengan modus memberikan akses kepada Eko Sumanto agar memberikan persetujuan kepada maba nan telah memberikan uang.

"Atas penerimaan tersebut Eko melaporkannya kepada Akhmad Sodiq. Bahwa kemudian Akhmad Sodiq memberikan akses user id-nya kepada Eko untuk proses otorisasi 'klik' alias memberikan approval pada calon mahasiswa baru nan telah memberikan uang," ujarnya.

Adapun keenam orang nan ditetapkan tersangka ialah:

1.Ahmad Sodiq selaku Rektor Unsoed
2.Norman Arie Prayoga selaku Wakil Rektor III Unsoed
3.Eko Sumanto selaku Kepala Bagian Akademik Unsoed
4.Dian Mulia Wardhana selaku pihak swasta
5.Adhi Wiharto selaku pihak swasta
6.Mulyono selaku pihak swasta.

(fca/idn)

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur (Jaktim) menertibkan pedagang di Jalan Raya Bogor area Kramat Jati. Efek penertiban di depan Pasar Kramat Jati mulai terasa.

Pantauan detikcom, Jumat (21/8/2026) pukul 22.10 WIB, tampak lapak pedagang ikan tidak menyantap badan Jalan Raya Bogor. Lapak para pedagang kaki lima (PKL) lebih tertib dengan hanya berada di badan trotoar.

Penjual ikan berada di Jalan Raya Bogor arah selatan. Untuk diketahui, aktivitas pedagang di letak ini ramai sejak sore hingga malam.

Imbas penertiban, lampau lintas (lalin) di area Pasar Kramat Jati terasa lebih lancar meskipun kadang laju kendaraan tetap tersendat. Sebelum penertiban, kemacetan di ruas jalan ini tak bisa terhindarkan.

Namun, air limpasan dari pedagang ikan tetap ditemukan di tepi jalan. Tampak pedagang ada nan menampung air limpasan, tetapi tetap ada nan airnya luber ke tepi jalan.

Tak jauh dari Pasar Kramat Jati, terdapat lapak pedagang letak bimbingan (lokbin). Di letak tersebut terlihat ada petugas Satpol PP dan petugas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.

Para petugas ada nan berjaga di pinggir Jalan Raya Bogor dan ada juga nan ada di dalam lokbin. Seorang personil Satpol PP mengatakan mereka sedang melakukan pemetaan letak untuk para pedagang ikan nan bakal direlokasi.

"Masih pemetaan letak pedagang ikan. Dan tetap proses sosialisasi. Ya semoga ada solusi," kata personil Satpol PP.

Rencananya, para pedagang di tepi Jaln Raya Bogor area Kramat Jati memang bakal dimasukkan ke Pasar Kramat Jati dan lokbin.

Pedagang Tepi Jl Kramat Jati Akan Ditata

Pemkot Jaktim bakal menertibkan para pedagang di pinggir jalan Pasar Kramat Jati. Wali Kota (Walkot) Jaktim, Munjirin, mengatakan ada langkah jangka pendek dan jangka panjang nan bakal dilakukan.

Tahap pertama, para pedagang dilarang berbisnis hingga menggunakan badan jalan. Jajaran Pemkot Jaktim memperketat pengawasan pedagang di Jalan Raya Bogor.

"Untuk penanganan darurat mulai kemarin malam sudah dikerahkan Satpol PP, Dishub, PPSU dan abdi negara kecamatan dan kelurahan untuk mendorong jualannya agar jangan memakai badan jalan," kata Munjirin saat dimintai konfirmasi, Rabu (19/8).

Permukaan jalan depan Pasar Kramat Jati diduga menjadi licin lantaran terkena siraman pedagang ikan. Pemkot mewajibkan para pedagang menampung air siraman agar tak membasahi permukaan jalan.

"Dan unik untuk pedagang ikan untuk jangan menyiram ikan dengan air nan dibiarkan mengalir ke jalanan, tetapi air siraman wajib untuk ditampung dengan ember alias plastik," ujarnya.

Untuk rencana jangka panjang, Pemkot Jaktim bakal rapat dengan pihak PD Pasar Jaya pada Jumat (21/8) lusa. Rapat bakal membahas rencana memasukkan pedagang di pinggir Jalan Raya Bogor ke area Pasar Kramat Jati.

"Jangka panjangnya, hari Jumat bakal ada rapat di wali kota dengan pihak PD Pasar Jaya, untuk diusahakan para pedagang nan jualannya di pinggir jalan untuk bisa masuk ke dalam area pasar dengan menata kembali pedagang existing agar bisa muat menampung pedagang nan dari pinggir jalan tersebut," jelasnya.

(jbr/maa)

Mirza Fakhrul Islam Alamgir dipilih menjadi Presiden Bangladesh.

Sebanyak 12 orang menjadi korban dalam kecelakaan beruntun di Jalan Raya Puncak-Ciloto, Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumat (21/8) malam.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Cianjur Ipda Ahmad Prio Gunawan mengatakan, kecelakaan beruntun di ruas jalur utama area wisata Puncak, Ciloto itu melibatkan lima kendaraan, di antaranya satu truk, dua minibus, dan dua sepeda motor.

"Jajaran langsung bergerak sigap melakukan penanganan di TKP, termasuk pemindahan kendaraan nan terlibat kecelakaan dan korban. Tercatat, ada 12 korban," kata Prio, saat ditemui Kumparan di letak kejadian.

Seluruh korban, kata Prio, dievakuasi ke RSUD Cimacan untuk mendapatkan penanganan medis. Dua di antara 12 korban meninggal dunia.

"Data awal, dari 12 korban, dua korban di antaranya meninggal dunia, ialah pengendara Toyota Avanza dan seorang penumpangnya," jelasnya.

Sebelumnya, kecelakaan beruntun melibatkan tiga unit mobil dan dua unit sepeda motor di ruas Jalan Raya Puncak, Kampung Bojong, Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumat (21/8) malam.

Berdasarkan informasi, kecelakaan itu berasal saat truk boks nan melaju dari arah Bogor menuju Cianjur menabrak dua mobil Toyota Avanza dan Suzuki Ertiga serta dua unit sepeda motor nan melaju dari arah berlawanan alias Cianjur menuju Bogor.

Seorang penduduk setempat, Akbar (24) mengaku tidak memandang persis kecelakaan nan menimbulkan tujuh orang korban itu.

Namun, kata Akbar, dirinya sempat mendengar bunyi dentuman cukup keras sehingga langsung berlari keluar rumah.

"Dentumannya sangat keras, sehingga saya langsung lari keluar dan memandang sejumlah kendaraan sudah dalam kondisi rusak serta sedikitnya ada tujuh orang korban nan kondisinya cukup parah," kata Akbar, saat ditemui Kumparan di letak kejadian.

Akbar menyebutkan, sejumlah korban langsung dievakuasi oleh penduduk ke RSUD Cimacan dengan menggunakan ambulans milik desa dan mobil umum.

"Kondisinya sangat parah, terutama pengendara motor scoopy dan pengemudi serta seorang penumpang di mobil Toyota Avanza," jelasnya.

Sementara itu, petugas dari Satlantas Polres Cianjur tetap melakukan pemindahan sejumlah kendaraan nan terlibat kecelakaan dengan menerjunkan sebanyak tiga unit mobil derek.

Akibat kecelakaan itu, arus lampau lintas di ruas jalan utama Puncak, Ciloto, Cianjur mengalami kemacetan panjang hingga tiga kilometer dari kedua arah.

Ganda putri asal Malaysia, Pearly Tan/Thinaah Muralitharan. (Foto: Instagram/thinaah_m)

NEW DELHI – Ganda putri jagoan Malaysia, Pearly Tan/Thinaah Muralitharan, sakit hati lantaran kudu terhenti secara dramatis di babak 16 besar BWF World Championships 2026 nan berjalan di New Delhi, India. Harapan mereka untuk membawa pulang lencana dari turnamen bergengsi ini kandas setelah dipaksa mengakui kelebihan wakil Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari.

Dalam duel sengit selama 74 menit di Indira Gandhi Indoor Stadium, pasangan ranking lima bumi itu kandas menampilkan performa terbaik mereka. Pearly/Thinaah kudu menyerah dengan skor 20-22, 21-18, dan 12-21, sebuah hasil mengejutkan mengingat status mereka sebagai salah satu pasangan elit dunia.

1. Alasan Kalah

Kekalahan ini menjadi sinyal ancaman bagi kondisi bentuk Pearly/Thinaah nan belakangan memang sering menjadi sorotan. Masalah kebugaran Pearly telah membayangi perjalanan mereka sejak empat bulan lalu, ketika cedera punggung nan sempat dia alami kembali kambuh dan membatasi mobilitasnya di lapangan.

Pencapaian pasangan ini pun terlihat melambat dibanding tahun lampau saat mereka mencetak sejarah sebagai peraih lencana perak Kejuaraan Dunia pertama bagi Malaysia. Sejak kejadian cedera tersebut, prestasi terbaik mereka hanyalah menjadi runner-up di Taiwan Open 2026 Juli lalu.

Bahkan, kekalahan tak terduga dari pasangan Jepang ranking 71 dunia, Sumire Nakade-Miyu Takahashi, tiga pekan lampau sudah menjadi sirine langkah mereka di New Delhi bakal terasa berat. Waktu persiapan selama tiga pekan nan singkat dinilai belum cukup bagi Pearly untuk mengembalikan kondisi fisiknya ke level kompetitif.

Pearly Tan/Thinaah Muralitharan. Foto BWF Media

Meski sedih dan kecewa berat, Pearly menolak untuk larut dalam kesedihan dan berkeinginan untuk bangkit.

"Saya rasa kami sedang menunjukkan perkembangan, tetapi tetap banyak nan kudu kami perbaiki, terutama dari sisi saya. Kami tidak bakal menyerah. Kami bakal terus berlatih dan bekerja lebih keras," ungkap Pearly, mengutip dari New Straits Times, Sabtu (22/8/2026).

Aktor Charles Melton.((ANTARA/Instagram/@melton)

RUMAH produksi Lionsgate dikabarkan tengah mendekati tokoh Charles Melton untuk memerankan karakter Kakashi Hatake dalam proyek movie live-action Naruto. Langkah ini beriringan dengan dibukanya tahap pencarian para pemeran (casting) untuk penyesuaian manga dan anime terkenal karya Masashi Kishimoto tersebut.

Berdasarkan laporan Variety, Kamis (20/8/2026), Melton dipertimbangkan untuk melakoni sosok Kakashi Hatake, ninja senior nan menjadi mentor utama bagi pertumbuhan Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, dan Sakura Haruno. Pihak Variety telah menghubungi Lionsgate untuk meminta konfirmasi resmi mengenai berita pendekatan tersebut.

Nama Melton tengah melambung di industri perfilman dunia setelah sukses meraih nominasi Penghargaan Emmy berkah penampilannya dalam musim kedua serial Beef. Aktor tersebut sebelumnya juga memanen pujian kritikus lewat aktingnya dalam movie May December.

Proyek live-action ini disutradarai oleh Destin Daniel Cretton, nan dikenal lewat karya-karyanya seperti Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings dan Spider-Man: Brand New Day.

Selain duduk di bangku sutradara, Cretton bertindak sebagai produser berbareng Jeyun Munford melalui rumah produksi Hisako. Mereka bekerja-sama dengan Avi Arad, Ari Arad, dan Emmy Yu dari Arad Productions, serta Jeremy Latcham.
Sejak bulan lalu, tim produksi telah menggelar pencarian pemeran secara dunia (global casting call) untuk menemukan pemeran tiga karakter sentral: Naruto, Sasuke, dan Sakura. Audisi ini dirancang unik guna menjaring tokoh remaja nan bisa menghidupkan dinamika kepribadian serta latar belakang karakter nan berbeda.

Karakter Naruto digambarkan sebagai sosok ninja remaja nan penuh semangat, keras kepala, tetapi berhati mulia serta berambisi menjadi pelindung dan pemimpin desa (Hokage).

Sementara itu, untuk peran Sasuke nan berbudi pekerti jenius, dingin, dan penyendiri, tim produksi memprioritaskan tokoh keturunan Asia alias Asia-Amerika. Kriteria etnis serupa turut diterapkan untuk karakter Sakura, nan dikenal pandai sekaligus emosional.

Film live-action ini diadaptasi langsung dari mahakarya Masashi Kishimoto nan pertama kali diterbitkan sebagai manga pada 1999, sebelum beralih bentuk menjadi salah satu waralaba anime Jepang paling fenomenal di dunia. (P-4)

Suasana rapat DPRD Tapanuli Utara.(MI/Januari Hutabarat)

SEJUMLAH personil DPRD Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatra Utara, mendesak Pemerintah Kabupaten Taput membuka rincian penggunaan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2026. Desakan itu muncul dalam rapat pembahasan anggaran di ruang sidang paripurna DPRD Taput, Kamis (20/8).

Anggota DPRD Taput Sahat Sibarani mempertanyakan sikap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) nan dinilai belum memberikan penjelasan secara terbuka mengenai alokasi TKD, terutama anggaran nan berangkaian dengan penanganan akibat bencana.

Menurut Sahat, DPRD mempunyai kegunaan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. Karena itu, setiap alokasi anggaran nan bakal dimasukkan dalam P-APBD kudu dapat diketahui dan dibahas berbareng DPRD.

“Adakah peraturan nan menyebut TKD untuk penanganan musibah tidak perlu diketahui pihak DPRD?” kata Sahat dalam rapat pembahasan anggaran.

Anggota DPRD lainnya, Sabungan Parapat, juga meminta pemerintah membuka penggunaan TKD dalam pembahasan Banggar. Ia menilai keterbukaan diperlukan agar DPRD dapat menjalankan kegunaan pengawasan.

“TKD kudu dibuka dalam sidang P-APBD sehingga kegunaan pengawasan DPRD melangkah dengan baik. Kalau TKD tidak dibuka dalam pembahasan anggaran, jangan diikutsertakan dalam pengesahan P-APBD,” ujar Sabungan.

Ia juga mengingatkan potensi persoalan pertanggungjawaban andaikan penggunaan TKD telah dilakukan pemerintah sebelum dibahas berbareng DPRD. Menurut dia, DPRD tidak semestinya menetapkan anggaran nan sebelumnya tidak dijelaskan secara terbuka. “Saya tidak setuju TKD ditetapkan oleh DPRD dalam P-APBD dengan argumen tersebut,” katanya.

MEMINTA GAMBARAN KONKRET
Sementara itu, personil DPRD Taput Ronal Simanjuntak meminta pemerintah memberikan gambaran konkret mengenai program nan dibiayai melalui TKD. Ia mengatakan DPRD hanya memerlukan penjelasan mengenai penggunaan anggaran tersebut. “Kami hanya butuh pemaparan, ke mana dan apa saja nan dibangun dari anggaran TKD tersebut,” ujar Ronal.

Ronal menilai keterbatasan waktu tidak dapat dijadikan argumen untuk tidak memberikan penjelasan. Menurut dia, pembahasan dapat dilakukan secara daring jika diperlukan.

“Kalau berbincang waktu, ada Zoom Meeting. Dalam perihal ini saya heran, apa nan ditakutkan pemerintah dalam penyelenggaraan TKD. Alangkah baiknya ini kita telaah dalam sidang ini,” katanya.

Anggota DPRD Taput Arifin Rudi Nababan juga meminta rincian penggunaan TKD disampaikan secara terbuka. “Harus dipaparkan dialokasikan ke mana, agar terang benderang,” ujarnya.

Sorotan juga disampaikan Jimmy Tambunan. Ia menyebut terdapat sekitar Rp2,9 miliar dari biaya TKD nan dialokasikan untuk pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP). “Rp2,9 miliar dari biaya TKD untuk mal pelayanan publik,” kata Jimmy.

Jimmy juga menyoroti besarnya alokasi biaya umum pada sejumlah aktivitas dan perangkat daerah. Ia menyebut terdapat salah satu dinas dengan alokasi biaya umum sekitar Rp1,8 miliar.

Menurut dia, penggunaan anggaran perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat nan tetap terdampak bencana. “Mari kita sama-sama merasakan akibat musibah tersebut, dengan biaya umum nan tidak teramat besar,” ujarnya.

Jimmy menegaskan pengelolaan anggaran tidak hanya kudu memenuhi aturan, tetapi juga mempertimbangkan kepatutan dan etika. “Selain peraturan, tetap ada norma dan etika,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Taput menyampaikan TKD bakal dibahas setelah pemerintah kabupaten melaksanakan penggunaan anggaran tersebut. Sekretaris Daerah Taput Henry Sitompul mengatakan kebijakan tersebut merujuk pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ mengenai sistem penggunaan TKD.

Penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab permintaan sejumlah personil DPRD nan menginginkan rincian alokasi TKD dibuka dalam pembahasan Banggar.

Berdasarkan info dalam rapat, TKD 2026 antara lain diarahkan untuk sektor perumahan rakyat dengan sedikitnya 11 kecamatan terdampak bencana.

Selain TKD, Sahat mempertanyakan draf KUA-PPAS nan disampaikan pemerintah kepada DPRD. Ia menyoroti bagian dokumen, khususnya mengenai Dinas Pendidikan, nan dinilai tidak dapat dibaca dengan jelas. “Apakah metode ini metode nan baru?” tanya Sahat.

Perbedaan pandangan mengenai TKD menjadi salah satu rumor utama dalam pembahasan P-APBD Taput 2026. DPRD meminta pemerintah membuka rincian penggunaan anggaran sebelum ditetapkan dalam P-APBD, terutama lantaran sebagian wilayah tetap menghadapi akibat bencana.

DPRD menilai transparansi penggunaan TKD diperlukan untuk memastikan setiap alokasi anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sesuai kebutuhan masyarakat. (E-2)

ilustrasi(Antara)

Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) mendorong penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai Regional Development Bank. Langkah ini bermaksud menjadikan BPD sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi daerah sekaligus menjaga stabilitas sistem finansial nasional dalam beragam program dan transaksi pemerintah.

Ketua Umum Asbanda, Agus Haryoto Widodo, menekankan pentingnya terciptanya level playing field bagi BPD. Ia berambisi BPD memperoleh kesempatan nan setara untuk menjadi bank penyalur maupun mitra pemerintah, selama memenuhi standar teknologi, tata kelola, layanan, dan manajemen akibat nan ditetapkan.

“Kami tidak meminta proteksi. Kami meminta level playing field. BPD kudu siap berkompetisi melalui kualitas layanan, kapabilitas digital, dan governance,” ujar Agus dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Kontribusi Sektor Riil dan Ketahanan Likuiditas

Agus menjelaskan bahwa BPD memegang peran krusial dalam membiayai kebutuhan ekonomi wilayah nan beragam, mencakup sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, hingga prasarana dan transportasi.

Namun, Asbanda memberikan catatan mengenai struktur likuiditas BPD nan unik. Karakteristik likuiditas BPD sangat berjuntai pada siklus fiskal daerah, Transfer ke Daerah (TKD), APBD, serta ekosistem transaksi pemerintah wilayah lainnya. Oleh lantaran itu, setiap perubahan kreasi fiskal alias sistem penyaluran biaya pemerintah kudu mempertimbangkan dampaknya terhadap ketahanan ekosistem finansial di daerah.

Berdasarkan info hingga Juni 2026, performa 27 BPD di Indonesia menunjukkan kondisi esensial nan sehat dengan rincian sebagai berikut:

Keseimbangan Efisiensi dan Dampak Regional

Meskipun tumbuh positif, Agus mengingatkan perlunya mencermati kegunaan intermediasi di tengah tekanan sumber pendanaan. Hal ini krusial untuk mencegah kenaikan biaya dana (cost of fund) nan dapat membatasi keahlian BPD dalam menyediakan pembiayaan kompetitif.

“Efisiensi kebijakan tetap penting. Namun kita juga perlu menjaga keseimbangan antara central efficiency dan regional financial resilience, sehingga aktivitas ekonomi dan likuiditas tetap dapat memberikan multiplier nan optimal bagi daerah,” tegasnya.

Asbanda mendorong agar kebijakan penempatan biaya pemerintah di BPD diarahkan untuk memperkuat sektor produktif dan prioritas, seperti UMKM dan prasarana daerah. Mengingat kegunaan BPD nan berbeda dari bank komersial umum, Asbanda meminta agar penyusunan kebijakan nasional selalu menyertakan perspektif regional development impact.

Transformasi Digital dan Daya Saing

Untuk meningkatkan daya saing di pasar uang, repo, treasury, hingga sindikasi pembiayaan, seluruh BPD sekarang tengah mempercepat transformasi digital. Fokus utama mencakup penguatan cybersecurity, manajemen risiko, serta peningkatan porsi biaya murah (CASA) dari masyarakat dan bumi usaha.

Dengan total aset menembus Rp1.000 triliun, Asbanda optimistis BPD dapat "naik kelas" menjadi bank pembangunan wilayah nan sehat, digital, dan kompetitif.

“Sistem finansial nasional nan kuat tidak mungkin hanya dibangun dari pusat. Ia memerlukan akar nan kuat di seluruh daerah, dan BPD adalah salah satu akar tersebut. Ketika BPD semakin kuat, nan memperoleh faedah bukan hanya BPD, tetapi wilayah dan pada akhirnya Indonesia,” pungkas Agus. (Ant/E-3)

Juara nomor beregu The Indonesia Pro-Am 2026.(Dok.The Indonesia Pro-Am)

DUET pegolf Thailand-Indonesia, Parathakorn Suyasri dan Luke Evan Moore, sukses mempertahankan posisi teratas hingga putaran final The Indonesia Pro-Am 2026 presented by Combiphar & Nomura. Mereka keluar sebagai juara nomor beregu setelah menyelesaikan putaran final turnamen nan berjalan di Gunung Geulis Country Club, Jumat (21/8).

Suyasri nan berstatus ahli dan Luke selaku amatir membukukan skor total 180 untuk mengunci gelar dengan kelebihan satu pukulan atas pasangan Gabriele De Barba (Italia)/Andree Harahap (amatir).

Bagi Suyasri dan Moore, keberhasilan tersebut menjadi catatan krusial dalam penyelenggaraan turnamen Asian Development Tour (ADT) nan untuk keempat kalinya digelar di Gunung Geulis.

Suyasri mengaku puas dengan performa timnya selama tiga hari kompetisi. Menurut dia, Luke mempunyai pemahaman nan baik terhadap karakter lapangan Gunung Geulis sehingga keduanya bisa membangun kerja sama nan solid.

"Saya sangat senang. Luke adalah seorang pemain nan sangat menakjubkan. Dia sangat memahami kondisi lapangan Gunung Geulis ini. Kami menjadi tim nan sangat baik. Kami mempunyai tiga hari nan sangat menyenangkan," kata Suyasri.

TROFI INDIVIDU
Trofi nomor perseorangan dibawa pulang pegolf Tiongkok, Andy Xu. Pegolf berumur 24 tahun itu memastikan gelar setelah mempertahankan posisi puncak hingga putaran terakhir. Xu mengumpulkan skor total 195 alias 18 di bawah par untuk menjadi juara dengan kelebihan satu pukulan atas Darcy Brereton.

Xu sempat mendapat tekanan setelah mencatat bogey di hole ke-14. Namun, dia segera bangkit dengan birdie di hole ke-15. Momentum tersebut bersambung dengan tiga birdie pada tiga hole terakhir nan sekaligus memastikan gelar ahli pertamanya.

"Saya tidak memandang papan skor sampai hole ke-15, saat ada papan leaderboard di samping green. Saat itu skor saya 14 di bawah par dan saya rasa saya tertinggal satu pukulan dari Darcy," kata Xu.

Birdie di hole ke-15 menjadi titik balik. Xu kemudian bisa menjaga ketenangan hingga menutup putaran dengan rangkaian birdie. "Di green-green seperti ini, Anda tidak betul-betul tahu apakah putt sejauh 20 kaki itu bakal masuk. Saya hanya berbicara pada diri sendiri sebelum setiap putt lakukan saja nan bagus. Ini sama seperti semua putt nan Anda latih. Jangan pikirkan skornya dan kemudian bola-bola itu pun masuk," imbuhnya.

Gelar tersebut terasa spesial bagi Xu nan tengah menjalani musim pertamanya di Asian Tour dan ADT. Sejak menyelesaikan masa kuliah pada 2024, dia belum pernah meraih kemenangan di level profesional.

"Rasanya luar biasa. Sejujurnya, sudah lama sekali saya tidak merasakan perihal seperti ini. Kemenangan turnamen terakhir saya terjadi saat kuliah, dan bisa menang di panggung ahli seperti ini sangat berfaedah bagi saya," tutur Xu.

Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin Caesario Akbar menutup turnamen dengan finis di posisi keenam dengan skor total 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik kedua Kevin di The Indonesia Pro-Am usai tampil sebagai juara pada jenis 2023.

DISUKAI PEMAIN AMATIR
Keberhasilan turnamen jenis 2026 mendapat apresiasi. Format pro-am nan diterapkan sejak 2023 dinilai memberikan warna berbeda lantaran mempertemukan pegolf ahli dengan pemain amatir dalam satu kompetisi. President Director Combiphar Michael Wanandi mengatakan perubahan format dari turnamen ADT menjadi pro-am dilakukan untuk memperluas daya tarik kejuaraan golf di Indonesia.

"Setelah menyelenggarakan turnamen ADT sejak 2016 di Gunung Geulis, kami mengubah format menjadi pro-am melalui The Indonesia Pro-Am presented by Combiphar & Nomura pada 2023, tepatnya empat tahun lalu. Jadi, selain menampilkan nomor individual, turnamen ini pun mengedepankan kategori beregu (pro-am), nan rupanya disukai para amatir kita," kata Michael.

ASAH KEMAMPUAN
President Director Gunung Geulis Country Club Agung Budiman menilai turnamen tersebut juga menjadi ruang bagi pegolf Indonesia untuk mengasah keahlian dengan menghadapi peserta dari beragam negara.

"The Indonesia Pro-Am presented by Combiphar & Nomura memberikan platform bagi para pegolf nasional kita untuk grow the game. Hasilnya, kami cukup senang tiga pegolf kita, Kevin C. Akbar, Peter Gunawan, dan Amadeus Susanto, bisa compete dengan para pegolf luar hingga putaran akhir," kata Agung.

"Kami berambisi tahun depan bakal banyak pegolf kita nan juga bisa bersaing dengan pegolf-pegolf ADT," lanjutnya.

Managing Director Nomura Singapore Limited Hirosumi Sekita menambahkan, perkembangan turnamen dalam empat tahun terakhir menunjukkan tren positif, baik dari sisi peserta maupun pencapaian para pegolf. (E-2)

Karhutla di Kalimantan Tengah.(Dok. Antara)

KEMENTERIAN Kehutanan (Kemenhut) mengerahkan sebanyak 12.880 personel campuran dalam operasi pemadaman musibah kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di Pulau Kalimantan. Operasi intensif ini telah memasuki hari ke-48 penanganan guna mengendalikan titik api nan tersebar di beragam wilayah.

Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Kalimantan, Yudho Mustiko, menjelaskan bahwa operasi ini melibatkan sinergi dari Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), relawan, TNI, Polri, BPBD, DLHK, pemerintah daerah, serta unsur masyarakat terkait.

"Operasi belum selesai. Pemadaman darat dan udara terus berjalan, terutama di letak nan memerlukan penanganan panjang," ujar Yudho dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (21/8).

Rincian Kekuatan Personel dan Strategi Lapangan

Khusus dari unsur Kemenhut, sebanyak 758 personel Manggala Agni telah diterjunkan ke lapangan dengan rincian sebagai berikut:

• Kalimantan Barat: 265 personel
• Kalimantan Tengah: 208 personel
• Kalimantan Selatan: 174 personel
• Kalimantan Timur: 111 personel

Selain itu, Kemenhut menyiagakan 45 personel Bantuan Kendali Operasi (BKO) dari Jawa, Sulawesi, dan Kalsel untuk memperkuat area rawan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Skema penanganan dilakukan secara terpadu melalui pemadaman darat, pembasahan lahan gambut, serta support udara berupa patroli dan water bombing.

"Selain itu, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) telah dilaksanakan sebanyak 45 kali penerbangan dengan menyemai 45 ton bahan semai guna merangsang pertumbuhan awan hujan," tambah Yudho.

Data Luas Karhutla di Kalimantan

Berdasarkan info sementara nan dikonfirmasi Kemenhut, total luas karhutla di Kalimantan telah mencapai puluhan ribu hektare. Berikut adalah rincian luas kebakaran per provinsi:

Fokus Keselamatan dan Pencegahan Dini

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa penanganan nan panjang ini tetap memprioritaskan keselamatan penduduk dan efektivitas tim di garis depan. Memasuki pekan ketujuh, Kemenhut menerapkan rotasi personel, pemeriksaan kesehatan rutin, penguatan logistik, serta pembuatan sumur bor darurat untuk mempermudah pasokan air.

"48 hari operasi menunjukkan beratnya pekerjaan menghadapi karhutla. Namun, semakin banyak kebakaran nan bisa kita cegah sejak awal, semakin mini akibat nan kudu ditanggung masyarakat dan lingkungan," kata Dwi Januanto.

Langkah ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni nan menekankan penguatan pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons cepat. Pemerintah juga mengimbau pihak korporasi dan masyarakat untuk memperketat penjagaan wilayah masing-masing guna menghindari munculnya titik api baru. (Ant/H-3)

Liputan6.com, Jakarta - KPK membongkar kode korupsi Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq mengenai dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam penerimaan mahasiswa baru.

Kode ini disampaikan Sodiq terhadap Mulyono selaku pihak swasta sekaligus penerima dan pengelola duit suap.

Atas perintah Sodiq ini, Mulyono menerima duit gratifikasi sebesar Rp 680 juta pada penerimaan mahasiswa baru Unsoed periode 2025 dan 2026.

"Pada seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2025 dan 2026 jalur mandiri, ASO memberikan perintah kepada MYN dengan kode ‘jangan diminta di awal, jika dikasih bilang terima kasih’," kata Plh Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein dalam konvensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta (21/8/2026).

Selain itu, kata Taufik, Sodik juga memerintahkan Kepala Bagian Akademik Unsoed, Eko Sumanto berkomunikasi dengan salah satu pengepul para calon mahasiswa baru di Unsoed.

Dalam komunikasi tersebut diketahui, Eko atas sepengetahuan Sodiq melakukan tawar menawar mahar dengan pihak pengepul dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur Mandiri. Dari tawar menawar itu, Eko menerima duit suap mencapai Rp 1,12 miliar.

"Setelah sepakat mengenai ‘mahar’ tersebut, ES kemudian menerima duit dari salah satu pihak pengepul para calon mahasiswa baru dengan total mencapai Rp 1,12 miliar (2025-2026)," ujar Taufik.

Setelah duit diterima, kata Taufik, Sodiq memberikan akses user id-nya kepada ES untuk memberikan approval pada calon mahasiswa baru nan telah memberikan uang.

Dalam kasus ini, duit hasil gratifikasi nan didapat Sodiq digunakan untuk membeli 3 bagian tanah atas nama Mulyono.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Rektor Universitas Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Norman Arie Prayogo, sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam penerimaan mahasiswa baru. KPK mengungkap salah satu pemerasan nan dilakukan keduanya ialah saat penerimaan mahasiswa baru fakultas kedokteran.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein awalnya membeberkan bahwa pemerasan terhadap calon mahasiswa baru fakultas kedokteran ini terjadi pada Agustus 2026. Saat itu, Norman Arie Prayogo, atas sepengetahuan Akhmad Sodiq, dan melalui dua perantara, diduga meminta duit Rp 650 juta kepada orang tua calon mahasiswa baru tersebut.

"Norman Arie Prayoga selaku Wakil Rektor III Unsoed atas sepengetahuan Ahmad Sodiq selaku Rektor Unsoed melalui dua perantara, ialah Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto, keduanya selaku pihak swasta, diduga meminta duit kepada orang tua calon mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran senilai Rp 650 juta," kata Achmad Taufik saat konvensi pers Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/8/2026).

Taufik mengatakan permintaan duit tersebut diamini orang tua calon mahasiswa baru. Namun, kata dia, pada akhirnya calon mahasiswa baru tersebut tetap tidak lulus seleksi.

"Bahwa kemudian, permintaan tersebut dipenuhi oleh orang tua calon mahasiswa baru. Namun demikian, setelah duit tersebut diberikan kepada Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto, anaknya justru dinyatakan tidak lulus seleksi mahasiswa baru," ucap dia.

Mengetahui perihal itu orang tua calon mahasiswa baru tersebut pun meminta pengembalian dana. Namun, Dian dan Adhi tak dapat mengembalikan Rp 650 juta tersebut lantaran sudah digunakan.

"Jadi artinya duit nan tadi sudah diberikan oleh orang tua ini sudah dipakai oleh kerabat DMW dan AW sendiri," imbuh Taufik.

Keduanya lantas memberitahukan perihal tersebut kepada Warek Norman Arie Prayogo. Kemudian, Norman atas izin Rektor Akhmad Sodiq meminjam duit ke salah satu pihak swasta untuk mengembalikan duit tersebut.

"Untuk mengembalikan duit atas peminjaman kepada pihak swasta itu, NAP melalui DMW, AW, dan MYN selaku pihak swasta sekaligus keponakan ASO, menjanjikannya dengan bayar melalui pencairan 3 paket proyek di lingkungan Unsoed, ialah pengadaan kanopi, pembaharuan kantin, dan pengecatan gedung," tutur Taufik.

Sebelumnya diberitakan, KPK menetapkan Rektor Universitas Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq dan Wakilnya, Norman Arie Prayogo selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan sebagai tersangka kasus pemerasan dalam penerimaan mahasiswa baru. Selain keduanya, KPK juga menetapkan empat pihaknya sebagai sebagai tersangka.

"Berdasarkan kecukupan perangkat bukti, KPK menetapkan enam orang Tersangka," ungkap Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/8).

Keenam orang nan ditetapkan tersangka ialah:

1.Ahmad Sodiq selaku Rektor Unsoed;
2.Norman Arie Prayoga selaku Wakil Rektor III Unsoed;
3.Eko Sumanto selaku Kepala Bagian Akademik Unsoed;
4.Dian Mulia Wardhana selaku pihak swasta;
5.Adhi Wiharto selaku pihak swasta;
6.Mulyono selaku pihak swasta;

(maa/idn)