Ada masa ketika hidup tidak melangkah seperti nan kita rencanakan. PHK, upaya nan berakhir lantaran keterbatasan modal, sulitnya mengejar cita-cita, alias apalagi perubahan kondisi tertentu. Semuanya bisa membikin seseorang kudu memulai kembali dari titik nan berbeda.

Tapi, situasi tersebut tidak berfaedah menjadi akhir dari perjalanan seseorang. Sebagian di antaranya terus mencari jalan dan mencoba kembali berjuang. Bahkan ada pula nan sukses memulai perjalanannya sendiri hingga berkembang menjadi sesuatu nan berakibat bagi orang lain.

Hal inilah nan disoroti oleh Polytron dalam momentum ulang tahun ke-51 mereka. Melalui kampanye #BanggaTerusMelangkah, mereka mengangkat cerita orang-orang dari beragam bagian nan memilih untuk terus bergerak dan membawa akibat bagi lingkungan di sekitarnya.

Mereka nan Memilih untuk Terus Melangkah

Salah satunya adalah Nex Carlos, nan sekarang dikenal sebagai seorang konten pembuat kuliner. Meski begitu, dia pernah menganggur dan tetap mencari arah hidup setelah kehilangan orang tua.

Kesempatan berkeliling Indonesia berbareng content creator membuatnya sekarang bisa mengembangkan kanal YouTube sendiri. Konten kulinerlah nan membikin Nex Carlos bisa memperkenalkan beragam upaya lokal kepada audiens nan lebih luas.

Selain itu, ada pula Galih Sulistyaningra. Ia memulai perjalanan sebagai pembimbing sekolah dasar sebelum bisa memperoleh danasiwa untuk melanjutkan studi S2 di luar negeri. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Galih tetap memilih berkecimpung di bagian pendidikan dan mengembangkan platform belajar matematika untuk anak usia dini.

Sementara itu, atlet bulu tangkis Nikolaus Joaquin memulai perjalanan dengan keterbatasan fasilitas. Kisah “raket sambung” menjadi bagian dari prosesnya berlatih dan akhirnya bisa berasosiasi dengan PB Djarum.

Polytron juga mengangkat perjalanan Junerosano, nan berangkat dari kepeduliannya terhadap persoalan sampah hingga mendirikan Greeneration Indonesia dan Waste4Change. Ada pula Nucha Bahri, pendiri Parents Talk, nan mendorong para orang tua untuk terus belajar dan membangun lingkungan rumah nan kondusif bagi anak.

Mereka memang berasal dari bagian nan berbeda. Tapi, ceritanya justru menunjukkan bahwa langkah awal seorang bisa berkembang menjadi berfaedah bagi orang lain.

Semangat inilah nan jadi dasar “Bangga Karena Terus Melangkah”. Polytron mau membawa pesan tersebut lebih jauh dan menjadi aktivitas nan dapat melibatkan masyarakat.

Polytron membujuk masyarakat untuk membagikan satu langkah baik nan sudah alias mau dilakukan dalam aktivitas 5.100 Langkah Baik. Setiap partisipasi nan memenuhi ketentuan bakal dikonversi menjadi bantuan sebesar Rp 51 ribu.

Total bantuan ditargetkan bakal mencapai Rp 260,1 juta. Polytron bekerja sama dengan Kitabisa dan bantuan nan terkumpul bakal digunakan untuk mendukung pendidikan anak-anak Indonesia.

Lebih dari 1.000 siswa bakal mendapatkan support produk Polytron untuk membantu menciptakan laboratorium IT nan lebih nyaman. Selain itu, bantuan juga bakal diberikan dalam corak modal upaya kepada 20 UMKM terpilih agar upaya mereka dapat terus berkembang.

Ya, satu cerita nan Anda bagikan bakal menjadi kontribusi pada langkah selanjutnya bagi para penerima manfaat. Kamu bisa berperan-serta dengan cara:

1. Follow akun IG @polytron.indo.

2. Repost dan ceritakan satu langkah baik nan sudah alias mau Anda lakukan di kolom komentar. Jangan lupa tag 3 kawan Anda Contoh: “Aku ikut meneruskan 5.100 Langkah Kebaikan berbareng Polytron.”

3. Bagikan komentarmu di unggahan 5.100 Langkah Baik ke IG Story.

4. Repost unggahan 5.100 Langkah Baik.

Satu akun bertindak untuk satu bantuan Rp 51 ribu. Akun peserta perlu dalam kondisi public (tidak private) agar partisipasi dapat diverifikasi. Campaign ini berjalan hingga 30 September 2026.

5.100 Langkah Baik menunjukkan bahwa kebaikan tidak selalu dimulai dari langkah nan besar. Polytron membuktikan bahwa satu share yang dilakukan secara kolektif bisa dikonversi menjadi akomodasi belajar nan nyaman dan kesempatan baru bagi pemilik usaha.

Kamu mau ikut berkontribusi untuk berbagi ke sesama? Cek info dan sistem komplit melalui unggahan 5.100 Langkah Baik di IG Polytron, ya.

Jangan lupa untuk ajak lebih banyak orang untuk ikut serta, ya. Bersama-sama kita buat perubahan nan nyata dan #BanggaTerusMelangkah berbareng Polyron!

Seorang penduduk menutup hidung saat melintas di tengah asap akibat kebakaran rimba dan lahan (karhutla) nan mendekati permukiman di Komplek Arwana Indah, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Rabu (5/8/2026).(ANTARA FOTO/Jessica Wuysang/foc.)

DEPUTI Bidang Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Ardhasena Sopaheluwakan mengungkapkan penyebab asap kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan sampai negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Ia menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh pergerakan angin.

"(Asap karhutla sampai ke negara tetangga) Karena terbawa angin," kata Ardhasena kepada wartawan, Senin (24/8/2026).

Ardhasena mengatakan asap karhutla dapat bergerak mengikuti pola angin musiman nan secara rutin terjadi. Kondisi tersebut membikin asap dari wilayah Indonesia berpotensi mencapai area negara lain.

"Angin musiman nan rutin terjadi," ujarnya.

Ardhasena mengatakan langkah penanganan dan antisipasi akibat asap karhutla saat ini dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Ini dikoordinasikan oleh BNPB," katanya.

Di lain sisi, BNPB meminta negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura tidak saling menyalahkan mengenai akibat asap karhutla di Kalimantan. Plt Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BNPB Berton Pandjaitan mengatakan karhutla tidak mengenal pemisah manajemen maupun pemisah negara. Karena itu, penanganannya perlu dilakukan berbareng tanpa memperdebatkan sumber asap secara spekulatif.

"Jadi pendekatan kita bukan saling menyalahkan, tetapi gimana masing-masing negara melakukan upaya maksimal di wilayahnya dan bersama-sama mengurangi akibat asap lintas batas," kata Berton kepada wartawan, Minggu (23/8/2026).

Berton mengatakan pemerintah Indonesia memahami kekhawatiran negara-negara tetangga terhadap kemungkinan akibat asap lintas batas. Pemerintah, menurut dia, telah mengerahkan sumber daya besar untuk mengendalikan karhutla.

"Yang perlu kami sampaikan, Indonesia saat ini sudah melakukan upaya secara optimal dan mengerahkan sumber daya nan sangat besar untuk mengendalikan karhutla," ungkapnya.

Penanganan dilakukan melalui pemadaman darat, patroli dan pemadaman udara, water bombing, Operasi Modifikasi Cuaca, hingga penguatan personel TNI-Polri berbareng pemerintah wilayah dan masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga melakukan penegakan norma terhadap pelaku pembakaran rimba dan lahan. Berton menyebut pemerintah telah mengerahkan 52 pesawat untuk operasi karhutla di enam provinsi prioritas. Sebanyak 30 pesawat beraksi di Kalimantan, sedangkan 22 pesawat lainnya ditempatkan di Sumatra.

Pemerintah juga menambah kekuatan TNI AU untuk memperkuat operasi penanganan karhutla di wilayah Kalimantan.

"Jadi konsentrasi kita saat ini adalah mengendalikan api sedekat mungkin dari sumbernya dan secepat mungkin, lantaran andaikan sumber kebakaran dapat dikendalikan, maka produksi asap dan potensi akibat lintas pemisah juga dapat kita tekan," pungkas Berton. (h-4)
 

Menteri PPPA berbincang dengan seorang anak korban gempa Flores di RSUD Komodo, Senin (24/8/2026).(MI/Marianus Marselus)

PEREMPUAN dan anak menjadi perhatian unik dalam penanganan darurat pascagempa bumi magnitudo 7,7 nan mengguncang sejumlah wilayah di Flores, Nusa Tenggara Timur.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA, berbareng sejumlah mitra pembangunan dan bumi upaya mengirimkan 46,6 ton support unik bagi wanita dan anak terdampak gempa.

Bantuan tersebut diterima Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, pada Minggu, (23/8) di Pos Pendukung Logistik Nasional Halim Perdanakusuma, Jakarta. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi kepada Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Dr. Raditya Jati, didampingi Tenaga Ahli Kepala BNPB Mayjen Purn Sun Suripto.

Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi mengatakan, kebutuhan wanita dan anak dalam kondisi musibah tidak dapat disamakan dengan kebutuhan korban secara umum. Karena itu, pemerintah memastikan support nan dikirim sesuai dengan kebutuhan golongan rentan tersebut.

“Kebutuhan wanita dan anak dalam situasi musibah mempunyai kekhususan nan kudu segera dipenuhi. Karena itu, kami melakukan pemetaan kebutuhan secara langsung agar support nan diberikan betul-betul menjawab kebutuhan mereka di letak terdampak,” ujar Arifatul.

Menurut Arifatul, Presiden juga telah mendesak seluruh kementerian dan lembaga, termasuk Kemen PPPA, untuk memastikan seluruh korban musibah mendapatkan penanganan secepatnya. Kemen PPPA pun bakal terus memperkuat kerjasama dengan beragam pihak untuk membantu wanita dan anak selama masa tanggap darurat hingga pemulihan.

“Arahan Presiden sangat jelas, seluruh korban kudu segera ditangani. Kami di Kemen PPPA bakal memastikan wanita dan anak tidak terlewat dalam penanganan bencana, termasuk kebutuhan perlindungan, kesehatan, sanitasi, hingga support psikososial,” katanya.

Bantuan nan dikirim mencakup kebutuhan pangan dan nutrisi, antara lain nutrisi untuk balita dan anak, air minum kemasan, makanan olahan serta beragam logistik siap saji.

Untuk kebutuhan sanitasi, kebersihan dan kesehatan, support juga berisi popok bayi, pembalut, sabun, pasta dan sikat gigi, serta losion antinyamuk.

Selain itu, dikirim pula kebutuhan nonmakanan berupa busana anak dan dewasa, mukena, abaya, handuk, selimut dan sarung. Kebutuhan pemulihan psikologis anak juga menjadi perhatian dengan disertakannya kitab edukasi psikososial, kitab cerita dan kitab mewarnai.

Sejumlah mitra pembangunan dan bumi upaya turut berkontribusi dalam support tersebut, di antaranya APSAI, APNIA, Danone, APJI, Muslimat NU, PWKI, IWAPI, Unilever, PERKIN, dan Nestlé.

Arifatul menegaskan, penanganan wanita dan anak korban musibah tidak berakhir pada pemberian support logistik. Perlindungan dari kekerasan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta support psikososial juga kudu menjadi bagian dari penanganan di lapangan.

“Kami mau memastikan bahwa dalam situasi darurat sekalipun, kewenangan wanita dan anak tetap terlindungi. Bantuan bukan hanya soal makanan, tetapi juga soal keamanan, kesehatan, kebersihan, dan pemulihan psikologis,” tutur Arifatul.

Pengiriman support dilakukan setelah Kemen PPPA berkoordinasi dengan Dinas P3A Provinsi NTT serta tujuh kabupaten terdampak gempa. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memetakan kebutuhan wanita dan anak nan paling mendesak di lapangan.

Hasil pemetaan kemudian dibahas berbareng para mitra pembangunan melalui pertemuan daring. Para mitra merespons kebutuhan tersebut dengan komitmen dan solidaritas untuk mendukung penanganan korban gempa Flores.

Kemen PPPA juga membuka ruang kerjasama dengan beragam pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat, organisasi wanita dan bumi usaha, agar support bagi korban dapat terus diperkuat selama masa pemulihan.

Sementara itu, BNPB terus berkoordinasi dengan Pos Pendukung Logistik di Labuan Bajo dan Maumere, Kemen PPPA serta pihak mengenai lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan support nan diterima dikelola dan didistribusikan secara aman, lancar dan tepat sasaran kepada wanita dan anak nan terdampak gempa di wilayah Flores, NTT. (MM/E-4)

Presiden Prabowo Subianto.(MGN)

PENANGANAN kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di Riau mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto. Dari total 16.277,50 hektare lahan nan terbakar sepanjang Januari hingga Agustus 2026, area nan tetap terbakar sekarang diperkirakan tinggal sekitar 900 hektare.

Capaian tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi penanggulangan karhutla di Posko Aju Provinsi Riau, Pekanbaru, Senin (24/8). Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Provinsi Riau M Edy Afrizal melaporkan, sebagian besar kebakaran nan terjadi sejak awal tahun telah sukses ditangani.

"Jadi dari 16.000 hektare nan terbakar, sekarang tinggal 900. Dari Januari sampai Agustus ya? Saya kira cukup bagus itu. Saya terima kasih. Saya terima kasih penanganan di Riau ini," kata Prabowo.

Berdasarkan laporan BPBDPK Riau, sepanjang Januari hingga Agustus tercatat 10.514 hotspot. Dari jumlah tersebut, 521 titik telah berkembang menjadi firespot. Namun, sebagian besar titik api itu sukses dipadamkan sehingga saat ini tersisa tujuh titik nan tetap terbakar.

Tujuh titik tersebut tersebar di empat kabupaten, ialah Pelalawan, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Kampar. Wilayah dengan kebakaran paling luas berada di Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, nan mencapai sekitar 700 hektare. Sementara kebakaran di Ribo Panjang, Kabupaten Kampar, diperkirakan mencapai 10 hektare.

Meski mengapresiasi capaian tersebut, Prabowo meminta penanganan terhadap sisa area terbakar tidak ditunda. Ia meminta TNI dan Polri mengerahkan kekuatan nan diperlukan agar tujuh titik tersebut dapat segera dipadamkan.

Ia juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak nan terlibat dalam penanganan karhutla, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD hingga kementerian dan lembaga terkait. "Kalau Anda perlu tambahan bantuan, segera laporan. Tapi saya percaya kalian tinggal 900 itu, tetap waspada untuk ke depan," ujar Prabowo.

Di luar penuntasan tujuh titik api tersebut, Prabowo mengingatkan bahwa potensi kebakaran baru tetap kudu diantisipasi. Pada 23 Agustus 2026, tetap terdeteksi 306 hotspot di Riau. Karena itu, dia meminta petugas bergerak sejak titik panas ditemukan dan tidak menunggu hingga berkembang menjadi kebakaran.

"306 ya. Jangan nunggu sampai jadi titik api. Tolong ya, masuk, masuk ke titik hotspot itu. Segera saja masuk ambil tindakan dini. Di tempat-tempat itu bisa dibikin bor air?" kata Prabowo.

Menanggapi pengarahan tersebut, Edy menjelaskan bahwa hotspot lebih banyak terdeteksi di wilayah selatan Riau, sedangkan area utara relatif aman. Ia juga menyebut pembuatan sumur bor memungkinkan dilakukan dengan kedalaman sekitar 30 hingga 50 meter.

Informasi itu kemudian menjadi dasar bagi Prabowo untuk meminta langkah pencegahan segera diterapkan di letak nan terdeteksi hotspot. Menurutnya, penyediaan sumber air sejak awal dapat membantu mencegah titik panas berkembang menjadi kebakaran. "Saya kira segera saja di 300 titik langsung bikin bor air. Begitu ada hotspot bikin bor air di situ. Jangan tunggu titik api," pinta Prabowo.

Selain memperkuat kesiapan sumber air, Kepala Negara meminta pemerintah dan abdi negara meningkatkan edukasi kepada masyarakat, khususnya di desa-desa nan rawan karhutla. Warga perlu diberi pemahaman bahwa pembukaan lahan dengan langkah membakar tidak diperbolehkan.

Pemerintah juga diminta membantu masyarakat nan memerlukan lahan untuk bercocok tanam agar proses pembukaan lahan dapat dilakukan secara terorganisasi. Bantuan tersebut dapat melibatkan kepala desa, camat, bupati, golongan tani, hingga koperasi dan skema pembiayaan seperti KUR.

Pada saat nan sama, Prabowo meminta abdi negara tidak ragu menindak pihak nan sengaja memicu kebakaran. Dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran juga kudu ditelusuri dengan melibatkan abdi negara penegak norma dan unsur intelijen.

"Kalau ada indikasi segera laporan kita segera cabut siapapun, korporasi apapun ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut," pungkas Prabowo. (Mir/P-3)

Senin, 24 Agu 2026 16:40 WIB

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto meminta daftar lima perusahaan industri kelapa sawit nan diduga melanggar tanggungjawab pencegahan kebakaran rimba dan lahan (Karhutla) di Riau. Permintaan itu disampaikan Prabowo kepada Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan saat memimpin rapat koordinasi penanganan Karhutla di Pekanbaru, Senin (24/8/2026).

#prabowo #prabowo subianto #kebakaran hutan #kalhutra #kapolda #perusahaan sawit #riau #sumatera #video

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pupuk Indonesia (Persero) tengah menggeber ekspansi upaya dalam beberapa waktu ke depan. Untuk itu, segenap manajemen perusahaan sedang menyiapkan sumber pertumbuhan baru selain upaya pupuk.

"Jadi pupuk Indonesia itu punya tiga growth engine. Kita selalu menempatkan diri sebagai penopang ketahanan pangan nasional tapi di saat nan sama kita juga mau berperan-serta mewujudkan kemandirian industri. Nah untuk menjadikan kita bisa, tadi kita sudah cerita banyak mengenai ketahanan pangan ya tapi mewujudkan kemandirian industri itu tentunya dengan melakukan industrialisasi," ujar Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi dalam Squawk Box CNBC Indonesia, Senin (24/8/2026).

Dia mencontohkan, di luar upaya inti pupuk, Pupuk Indonesia tengah melakukan ekspansi hilirisasi produk berbasis gas alam. Usai mengembangkan amonia dan urea, BUMN ini masuk ke produk turunan seperti ammonium nitrat untuk mendukung sektor pertambangan.

Di sisi lain, Rahmad bilang, Pupuk Indonesia turut mengembangkan soda ash nan digunakan sebagai bahan baku industri kaca dan diharapkan dapat memperkuat rantai pasok sektor konstruksi. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendorong industrialisasi nasional.

Mesin pertumbuhan Pupuk Indonesia berikutnya adalah pengembangan amonia bersih alias clean ammonia. Sebab, amonia berpotensi menjadi salah satu daya masa depan lantaran tidak mengandung karbon saat digunakan sebagai bahan bakar.

"Nah tiga growth engine ini kita jalankan secara bersama-sama tentunya dengan speed nan kita kelola secara berbeda lantaran ketahanan pangan itu misi utamanya kita," terang dia.

Tidak hanya soal ketahanan pangan, ekspansi Pupuk Indonesia juga secara berjenjang dapat mendukung ketahanan dan kemandirian industri itu sendiri.

"Industri nan banyak nan kita susun. Nah itulah nan sedang kita lakukan," tandas dia.

(dpu/dpu) [Gambas:Video CNBC]

Alarm Kesehatan Mental Anak, dari Mulai Gejala Cemas hingga Percobaan Bunuh Diri (Foto: Freepik)

Presiden Prabowo Subianto meminta penambahan 500 unit sumur bor komplit dengan pompa dan selang untuk membantu penanganan kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di Sumatra Selatan (Sumsel).

Permintaan itu disampaikan setelah Gubernur Sumsel Herman Deru melaporkan kebutuhan sarana pengendalian karhutla di wilayahnya.

Dalam penanganan karhutla, Herman melaporkan kondisi kanal nan digunakan untuk menjaga kelembapan lahan gambut sekaligus sebagai sumber air untuk operasi pemadaman.

"Dan kanal tadi saya menambahkan bahwa kanal selama ini kita dibantu jadi dari BNPB Bapak. Jadi dibantu sudah di beberapa kabupaten terkonsentrasi dibantu tapi memang perangkat ini untuk me-maintenance Pak lantaran terjadi sedimen Pak," kata Herman dalam rapat penanganan karhutla nan dipimpin Prabowo di Palembang, Sumatra Selatan, Senin (24/8).

"Jadi fungsinya dua kanal ini, pertama untuk tandon air agar bisa tetap lembab gambut ini, nan kedua untuk persiapan ambil air water bombing Pak," ujarnya.

Herman kemudian menyampaikan kebutuhan tambahan water bombing untuk mempercepat penanganan titik api. Dia juga mengungkapkan Sumsel telah mempunyai 12 titik sumur bor nan dibuat Polri, tetapi jumlah tersebut dinilai tetap belum mencukupi.

"Dan kalaupun... kami nan sudah kami kerjakan Polri bikin sumur misalnya sumur bor sudah ada 12 titik ini tapi tetap kurang juga Bapak Presiden," ucap dia.

Karena itu, Herman meminta tambahan sumur bor nan dilengkapi mesin penyedot air dan selang. Dia menyebut adanya wilayah lain nan mendapat support hingga 500 unit.

"Jadi jika ada sumur bor dilengkapi dengan mesinnya Pak untuk nyedotnya Pak. Saya lihat provinsi lain pada dapat 500 Pak di Seskab jika bisa jadi kita dapat juga Pak mesin sedot Pak dan selangnya. Demikian Bapak Presiden," terangnya.

Prabowo kemudian mempertanyakan pengajuan kebutuhan tersebut.

"Kalian nggak ngajuin gimana?" tanya Prabowo.

"Ngajuin Pak kami butuh. Oh kesempatan baik Bapak datang Pak," jawab Herman.

Prabowo langsung meminta Herman mengusulkan kebutuhan tersebut dan menanyakan jumlah unit nan diperlukan.

"Ya ajukan. Kau butuh berapa?" kata Prabowo.

Herman kemudian mengusulkan 500 unit sumur bor sekaligus dengan pompanya.

"Kalau mau sumur jika dia seiring dengan sumur Pak, jika sumur-nya Bapak kasih 500 pompanya 500 Pak."

Prabowo kembali memastikan jumlah tersebut.

"Tahu saya tapi berapa? Jadi 500?" tanya Prabowo.

"500 cukup Pak," jawab Herman.

Prabowo pun menyetujui permintaan tersebut dan meminta agar 500 unit segera dikirim ke Sumsel.

"Ya 500 segera kirim ya. Aku kan nunggu jika nggak ngajuin," ujar Prabowo.

Herman menyambut keputusan tersebut dan menyebut kehadiran Prabowo ke Sumsel menjadi momentum bagi pemerintah wilayah untuk menyampaikan kebutuhan penanganan karhutla.

"Iya Pak, itu rezeki kami Bapak datang hari ini lantaran tadi diajukan. Terima kasih banyak Bapak Presiden, demikian Bapak Presiden."

Prabowo selanjutnya menanyakan kebutuhan tambahan lainnya kepada jejeran di Sumsel.

"Mungkin Pak Kapolda mau menambahkan?" kata Prabowo.

Prabowo mengatakan pemerintah juga bakal berkoordinasi dengan wilayah lain, termasuk Lampung dan Jambi, mengenai kebutuhan penanganan karhutla.

"Ini belum saya bicara sama, sama Lampung, sama Jambi lho ya jadi. Tapi ya kita bakal apa nan kalian butuh di lapangan kita bakal kerahkan," kata Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menanyakan waktu nan dibutuhkan untuk memobilisasi 500 unit peralatan tersebut.

"Kapan bisa datang nan itu?" tanya Prabowo.

Kabaloghan Kemhan Yusuf Jauhari mengatakan pengiriman dapat dilakukan dalam waktu dua hingga tiga hari.

"Iya dua tiga hari bisa ya 500 unit ya," jawab Yusuf.

Selain sumur bor, Prabowo juga memastikan kesiapan perangkat pelindung diri (APD) bagi petugas di lapangan.

"Oke jadi itu APD, APD bisa ditambah?" tanya Prabowo.

"Bisa," jawab Yusuf.

"Berapa APD bisa segera ditambah?" tanya Prabowo lagi.

"500 unit," jawab Yusuf.

Prabowo juga mengingatkan kebutuhan masker untuk masyarakat maupun petugas nan terdampak asap karhutla.

"Masker saya kira juga butuh ya," kata Prabowo.

Herman mengatakan pembagian masker telah disiapkan berbareng pemerintah kota.

"Masker Pak, kerahkan hari ini dengan wali kota bagi 18.000 Pak masker," ujar Herman.

Prabowo kemudian meminta agar pengedaran masker diperluas sebanyak mungkin ke daerah-daerah nan membutuhkan.

"Tolong kerahkan saja sebanyak mungkin saja kita bisa turunkan ke semua wilayah ya. Apa lagi saudara-saudara?" kata dia.

Jumlah personil Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diusulkan bertambah dari 9 menjadi 11 orang dalam draf RUU Penyiaran. Dalam draf tersebut berbunyi:

Pasal 9

ayat (1): Anggota KPI Pusat berjumlah 11 (sebelas) orang

ayat (2): Anggota KPI Provinsi berjumlah 5 (lima) orang

Mulanya, personil Baleg DPR Mardani Ali Sera meminta Komisi I DPR sebagai pengusul RUU menjelaskan dasar penambahan jumlah personil KPI tersebut.

“Ini saya mengantisipasi saja teman-teman Komisi I, pertanyaan dari publik gitu loh. Dulu, di undang-undang lama personil KPI pusat berjumlah 9, kemudian daerahnya 7. nan sekarang 11 dan 5. Kalau boleh dijelaskan landasan 11 dan 5-nya biar publik juga sangat mengerti sehingga bisa menerima undang-undang ini sangat baik,” kata Mardani saat rapat panja pengharmonisan RUU Penyiaran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8).

Menanggapi perihal itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menjelaskan penambahan jumlah personil KPI dimaksudkan agar komposisi personil dapat mencakup beragam pemangku kepentingan.

Menurut Dave, komposisi 11 personil tersebut nantinya terdiri dari 7 orang bakal diusulkan oleh DPR, 1 orang dari pemerintah, 1 orang dari masyarakat, 1 orang dari lembaga penyiaran, serta 1 orang dari kalangan akademisi.

“Pertama mengenai dengan Pansel dan lain sebagainya sudah diatur pasal 10 dan selanjutnya. Jadi kenapa kita milih, kan sekarang itu 9 jadi 11 pertimbangannya ya, itu 7 untuk perwakilan dari DPR, 1 dari pemerintah, 1 dari masyarakat, 1 dari lembaga penyiaran, 1 dari akademisi. Sehingga bisa meng-cover semua stakeholder,” tuturnya.

Sementara itu, personil Baleg DPR Putra Nababan menilai penambahan jumlah personil KPI menjadi 11 orang berangkaian dengan semakin luasnya ruang lingkup pengawasan penyiaran.

Putra mengatakan, tugas KPI saat ini tidak lagi hanya berangkaian dengan siaran televisi dan radio alias free to air. Perkembangan teknologi membikin lembaga penyiaran juga masuk ke ranah digital, termasuk melalui jasa live streaming dan beragam platform digital.

“Kalau saya memandang sebagai orang nan sangat berilmu dipanggil KPI dan diberikan sanksi, saya rasa ruang lingkup dari KPI ini itu menjadi cukup luas. Karena pada zamannya dulu itu KPI hanya mengurus siaran free to air ataupun radio gitu ya, sekarang justru ke digital. Ini tantangan berat sekali,” kata Putra.

Menurut Putra, ekspansi ruang lingkup pengawasan tersebut diperlukan lantaran terdapat banyak media dan konten digital nan belum masuk dalam cakupan pengawasan KPI.

“Ya kita lihat banyak sekali media-media nan tidak bisa dikontrol, tidak bisa diawasi dan sekarang kita masukkan di dalam undang-undang itu. Apalagi kita bicara tentang kedaulatan. Jadi jika tupoksinya jelas dalam undang-undang ini, saya kok meskipun memori saya tidak terlalu bagus dengan KPI lantaran memang sering dapat sanksi, itu saya malah setuju lantaran memang cakupannya luas sekali,” jelas Putra.

Putra juga menilai jumlah pengguna media sosial di Indonesia nan sangat besar menjadi salah satu argumen perlunya penguatan kegunaan pengawasan terhadap ruang digital.

“Pengguna sosial media di Indonesia ini luar biasa banyaknya sedunia, salah satu nan terbesar di dunia. Jadi ini bukan soal anggaran. Iya ini bukan soal nomor alias enggak, tapi nan krusial memang tupoksinya kita atur betul cakupannya luas sehingga 11 untuk meng-cover gitu ya media digital nan menginfiltrasi anak-anak kita, orang tua dan lain sebagainya menurut saya sangat cukup,” jelasnya.

Ia menegaskan, penambahan personil KPI bukan semata-mata persoalan anggaran, melainkan berangkaian dengan kehendak pembentuk undang-undang untuk memperluas tugas dan kewenangan KPI.

“Dan memang kudu dikawal, kudu diatur gitu. Jadi dalam perihal ini kita bukan bicara tentang anggaran alias tidak anggaran tapi ada will dari sang kreator undang-undang pengusul bahwa ini diekspan, dilebarkan tugas tanggung jawab dan kewenangan dari KPI ini untuk masuk ke ranah nan lagi saat ini krusial sekali, ranah digital bukan hanya sekadar free to air ya di televisi nan kita saksikan di rumah dan lain sebagainya,” katanya.

Dave pun kemudian menjelaskan argumen jumlah personil KPI provinsi justru diusulkan turun dari 7 menjadi 5 orang. Menurut dia, kegunaan pengawasan penyiaran sekarang lebih banyak ditarik ke tingkat pusat.

“Kenapa dari 9 jadi 11 dan di wilayah jadi dikurangi. Nah nan pertama kegunaan peran pengawasan itu memang ditarik ke pusat, lantaran satu lembaga penyiaran wilayah dulunya kan banyak TV-TV daerah. Sekarang itu sebagian besar alias mungkin nyaris semuanya itu sudah di-merge menjadi satu, sehingga semua sudah ada di pusat,” ujarnya.

Selain itu, Dave menyebut perkembangan penyiaran digital membikin kegunaan pengawasan KPI pusat semakin luas. Lembaga penyiaran nasional sekarang tidak hanya menayangkan program melalui siaran televisi konvensional, tetapi juga melakukan live streaming serta menyediakan konten melalui jasa over the top (OTT).

“Kenapa ditambah dari 9 jadi 11, lantaran sesuai nan tadi Pak Sturman sampaikan, penyiarannya tv-tv nasional itu bukan hanya free to air lagi. Ini kita bicara lembaga penyiaran itu sudah masuk ranah digital, mereka sudah melakukan live streaming, mereka mempunyai platform di OTT,” ungkap Dave.

“Nah, perihal ini kan tetap berangkaian dengan lembaga penyiaran. Maka itu, kita kembangkan agar kegunaan pengawasannya ditambah ke sana. Ini kenapa anggotanya itu perlu kita menilai perlu penambahan,” lanjutnya.

Namun, Dave mengatakan perincian mengenai pemisah kewenangan KPI dalam mengawasi ranah digital tetap bakal dibahas lebih lanjut berbareng pemerintah.

“Nah, mengenai jumlahnya otoritasnya sejauh mana kelak bisa kita telaah lagi dengan pemerintah untuk membahas secara detail,” katanya.

Kemudian, Ketua Baleg DPR Bob Hasan pun meminta persetujuan dalam rapat tersebut mengenai jumlah personil KPI pusat sebanyak 11 orang.

“Kemudian kita sudah menetapkan tetap 11 ya? Setuju? 11 ya,” ucap Bob sembari mengetuk palu.

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Freeport Indonesia (PTFI) tengah menyiapkan proyek tambang bawah ialah tanah Kucing Liar di distrik mineral Grasberg, Papua Tengah. Tambang anyar nan ditargetkan beraksi pada tahun 2029 itu nantinya bakal menjadi tulang punggung operasional masa depan perusahaan.

Proyek dengan persediaan hingga 7 miliar pon tembaga dan 7 juta ons emas itu dirancang untuk menjamin keberlanjutan produksi mineral nasional setelah persediaan di blok tambang nan beraksi saat ini mulai memasuki fase penurunan.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menjelaskan bahwa persediaan nan dimiliki perusahaan saat ini sebenarnya tetap mencukupi untuk mendukung aktivitas penambangan hingga tahun 2050.

Tak hanya sampai di situ, Freeport juga siap melakukan eksplorasi lebih mendalam untuk menemukan persediaan baru di level nan lebih bawah jika pemerintah memberikan kepastian perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) setelah tahun 2041 mendatang.

"Kucing Liar ini sekarang sedang kita develop terus rencana bakal mulai kita tambang di 2029. Tadinya di 2028 tapi kita undur setahun itu bakal total investasi di situ bakal kira-kira sekitar 72 triliun. Sekarang ini sudah terinvestasi udah 25 triliun dan ini persediaan kucing liar ini juga sangat bagus," kata Tony di Tembagapura Papua Tengah, dalam program Mining Zone CNBC Indonesia, dikutip Senin (24/8/2026).

Blok Kucing Liar diproyeksikan mempunyai kapabilitas penambangan bijih mencapai 130.000 hingga 140.000 ton per hari. Selama masa operasionalnya, tambang baru tersebut diperkirakan bisa memproduksi sekitar 7 miliar pon tembaga serta 7 juta ons emas untuk menyokong kebutuhan industri global.

"Jadi inilah tambang masa depan kita jadi sekarang kan ada tambang Grasberg Block Cave. Tapi kelak Grasberg ini bakal depleting ya Grasberg block caving ini bakal kemudian kelak suatu saat bakal lenyap bakal digantikan oleh Kucing Liar. Dan selanjutnya ini direncanakan bisa sampai tahun 2050 bahkan," imbuhnya.

Dari total nilai investasi untuk blok Kucing Liar nan mencapai Rp 72 triliun, perusahaan telah mengucurkan biaya sekitar Rp 25 triliun untuk persiapan akomodasi pendukung. Tambang baru tersebut dirancang untuk mempunyai kapabilitas penambangan bijih nan masif.

"Sekarang ini sudah terinvestasi udah 25 triliun dan ini persediaan kucing liar ini juga sangat bagus ya mungkin bisa sekitar 130-140 ribu ton per hari bijih," lanjutnya.

Untuk memastikan masa transisi produksi tidak terganggu, perusahaan memerlukan kepastian perpanjangan IUPK nan saat ini bertindak hingga tahun 2041. Hal itu dikarenakan aktivitas eksplorasi teknis dan pengembangan tambang baru memerlukan waktu persiapan nan sangat lama serta biaya nan mahal.

"Kalau misal diterbitkan sekarang IUPK-nya langsung kita eksplorasi dan kira-kira sebelum 2041 itu sudah berbarengan sehingga tidak kudu terjadi penurunan produksi nan signifikan. Ada sumber daya sebesar 3 miliar ton di bawahnya nan jika kita kerjakan mungkin bisa tambahan 20 tahun lagi alias lebih dari 2061," tandasnya.

(pgr/pgr) [Gambas:Video CNBC]

Berita Terkait

Sebagai salah satu perangkat teknologi, baterai punya peran krusial dalam kehidupan. Ia dapat menyimpan tenaga listrik, menyalurkan daya ke peralatan elektronik, serta menjaga perangkat tetap menyala tanpa kabel.

Namun, baterai menjadi bagian dari limbah elektronik (e-waste) nan mengandung bahan rawan dan berbisa ketika sudah tidak digunakan. Pemerintah melalui KLHK pun mengimbau agar baterai nan sudah tidak terpakai perlu dipilah dan disalurkan melalui jalur pengelolaan nan sesuai, bukan dibuang berbareng sampah rumah tangga.

Pentingnya pengelolaan tersebut juga ditegaskan oleh World Health Organization (WHO) dalam laporan Throwing Away Our Health (2025). Menurut laporan itu, jika baterai tidak dikelola dengan tepat, bahan-bahan tersebut dapat terlepas ke lingkungan dan mencemari udara, tanah, serta air. Paparan terhadap bahan rawan dari e-waste juga telah dikaitkan dengan gangguan perkembangan saraf dan kognitif pada anak-anak.

Sebagai brand inspirasi dan koleksi produk dari A sampai Z di bawah naungan PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (AHI) (ACES), AZKO, membujuk masyarakat untuk memandang penggunaan baterai secara lebih menyeluruh. Ada 3 tips nan bisa dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan baterai, sehingga dia tidak menjadi limbah elektronik nan berbahaya.

3 Tips agar Baterai Tidak Jadi Sampah Elektronik

1. Pilih Baterai nan Dapat Digunakan Kembali

Cara sederhana mengurangi penggunaan baterai sekali pakai adalah memilih baterai rechargeable nan dapat diisi ulang dan digunakan kembali. Baterai rechargeable dapat menjadi pilihan untuk perangkat nan digunakan secara rutin.

Kemampuannya untuk diisi ulang dan digunakan kembali membantu mengurangi gelombang pembelian baterai sekali pakai, sehingga menjadi langkah sederhana dalam mengurangi timbulan limbah baterai sekaligus membangun kebiasaan penggunaan nan lebih bijak.

AZKO menyediakan beragam pilihan baterai rechargeable, salah satunya KRISBOW Baterai Rechargeable AA Set 4 pcs. Baterai ini menawarkan performa stabil dengan kapabilitas 2.500 mAh dan tingkat pengosongan daya nan rendah. Memiliki masa simpan hingga lima tahun, KRISBOW Baterai Rechargeable AA Set 4 pcs bebas kadmium dan merkuri.

Dengan ukuran AA nan umum digunakan, baterai ini kompatibel dengan beragam perangkat sehari-hari, seperti remote control, jam, mainan anak, kamera digital, wireless keyboard & mouse, game controller, senter, hingga peralatan rumah tangga.

2. Maksimalkan Masa Pakai Baterai

Maksimalkan masa pakai baterai dengan KRISBOW Charger Baterai Universal 6 Slot nan tersedia di AZKO. Charger ini dapat mengisi hingga enam baterai sekaligus untuk pengisian nan lebih efisien, dilengkapi sistem auto cut-off yang menghentikan pengisian saat baterai penuh, serta parameter LED untuk memantau proses pengisian. Kompatibel dengan baterai D, C, AA, AAA, dan 9V, desainnya nan ringkas juga membuatnya praktis digunakan dan disimpan.

Selain itu, AZKO juga mempunyai KRISBOW Baterai Tester nan dapat membantu mengecek kondisi baterai dengan ukuran AA, AAA, C, D, dan 9V. Dilengkapi pointer nan mudah dibaca dan skala tiga warna, pengguna dapat mengetahui apakah baterai tetap dalam kondisi baik, mempunyai daya lemah, alias sudah perlu diganti.

Dengan memastikan kondisi baterai terlebih dahulu, masyarakat dapat menghindari penggantian nan belum diperlukan dan memaksimalkan masa penggunaan baterai sebelum akhirnya menjadi limbah elektronik.

3. Kenali dan Kelola Baterai sebagai Limbah Elektronik

Ketika baterai sudah tidak digunakan, Anda dapat menyalurkannya melalui BISA BAIK (Bersama Atasi Sampah Barang Elektronik) dengan AZKO. Program nan telah melangkah sejak 2023 ini menyediakan dropbox di 24 toko AZKO nan tersebar di 17 kota, termasuk Jakarta, Medan, Surabaya, Semarang, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Makassar, Balikpapan, Palembang, Bali, Manado, dan Banjarmasin.

Dropbox tersebut digunakan untuk mengumpulkan beragam jenis sampah elektronik dari merek apa pun, termasuk baterai dan perangkat elektronik lainnya. Sebagai corak apresiasi atas partisipasi pelanggan, AZKO juga memberikan potongan nilai tambahan sebesar 10 persen untuk setiap pembelian produk elektronik pilihan di AZKO.

Head of Corporate Communications & Sustainability PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk, Melinda Pudjo, mengungkapkan, komitmen keberlanjutan berfaedah bertanggung jawab atas produk nan AZKO hadirkan. Tidak hanya saat digunakan, tetapi hingga akhir masa pakainya.

"Karena itu, kami berupaya menghadirkan pilihan produk nan membantu masyarakat menggunakannya secara lebih bijak, sekaligus menyediakan akses penyaluran bagi perangkat elektronik nan sudah tidak terpakai melalui BISA BAIK dengan AZKO. Melalui upaya ini, kami mau mendorong kesadaran dan kebiasaan nan lebih bertanggung jawab, baik dari sisi konsumen maupun kami sebagai penyedia produk," ucap Melinda.

Dengan penggunaan perangkat elektronik seperti baterai nan lebih baik, memeriksa kondisinya sebelum mengganti, serta menyalurkannya ke BISA BAIK dengan AZKO ketika tidak lagi terpakai, masyarakat dapat memulai langkah sederhana untuk turut menjaga kesehatan dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

Buntut panjang dari kasus viral Hyundai IONIQ 5 milik salah satu konsumen dan viral di media sosial, tak hanya menyorot keluhan produk, tetapi juga menguliti kualitas pelayanan tenaga penjual Hyundai.

Konsumen tersebut menilai kurangnya edukasi dan pemahaman mendalam mengenai pengoperasian fitur-fitur kompleks pada produk mobil listrik pabrikan, menjadi salah satu akar masalah.

Chief Operating Officer (COO) PT Hyundai Motors Indonesia (HMID), Fransiscus Soerjopranoto, tidak menampik bahwa kapabilitas frontliner dalam menyampaikan product knowledge merupakan pilar vital dalam pelayanan purna jual.

"Dua perihal nan terpenting, ialah gimana menjelaskan produk secara baik ke konsumen, tentunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan. nan kedua, tentunya adalah pelayanan nan diberikan oleh si sales alias frontliner," papar Fransiscus saat memberikan keterangan di Hyundai Gowa Fatmawati, Jumat (21/8/2026).

Fransiscus membeberkan bahwa Hyundai sebenarnya mempunyai kurikulum training kompetensi berjenjang bagi seluruh tenaga penjual, mulai dari tingkat Certified, Expert, hingga Master.

Bahkan bagi staf nan baru bergabung, HMID mewajibkan program onboard training selama 1 hingga 3 bulan pertama unik untuk mendalami spesifikasi produk dan etika melayani.

"Pada dasarnya 1 sampai 3 bulan kita punya nan namanya onboard training. Isinya product knowledge dan pembekalan terhadap sikap melayani pelanggan. Nah, itu merupakan standar nan sudah kita berikan," terangnya.

Namun, adanya deviasi standar di lapangan dalam kasus kemarin, disikapi HMID sebagai sinyal kuat untuk melakukan refreshment dan pertimbangan ketat.

Hyundai katanya berjanji bakal mengevaluasi ulang keahlian teknis serta kesiapan mental staf diler agar bisa memberikan edukasi komprehensif mengenai pengoperasian fitur sensitif seperti parkir paralel.

"Balik lagi, jika tidak ada masalah, maka kita tidak bisa melakukan improvement. Kami memandang persoalan kali ini sebagai titik awal kita untuk bisa melakukan evaluasi," tegasnya.

TNI AU angkat bicara mengenai pesawat tempur Sukhoi Su-30 MK2, nan tergelincir di airport Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulsel, Senin (24/8).

Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispenau), Marsma TNI I Nyoman Suadnyana, kejadian itu terjadi usai pesawat menyelesaikan overhaul alias pemeliharaan tingkat berat.

"Telah terjadi kejadian dalam rangkaian test flight pesawat tempur Sukhoi Su-30 MK2 setelah menyelesaikan overhaul alias pemeliharaan," kata I Nyoman dalam keterangannya.

Ia mengatakan, dalam kejadian tersebut, tidak ada korban jiwa. Baik pesawat dan seluruh awak dalam kondisi aman.

"Semua baik-baik saja. Dan pesawat itu ditarik menuju hanggar perawatan untuk dilakukan pemeriksaan dan disiapkan melaksanakan tes berikutnya," jelasnya.

Sebelumnya, PGS Branch Communication Communication & CSR Departement Head PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Sultan Hasanuddin, Taufan Yudhistira membenarkan adanya pesawat Sukhoi tergelincir di bandara.

"Kami sampaikan bahwa memang terjadi perihal tersebut," kata Yudhistira dalam keterangannya.

Ia mengatakan, bahwa pesawat tempur Sukhoi tergelincir di landasan pacu sisi barat (runway 13) di Bandara Sultan Hasanuddin. Tapi Yudhistira enggan membeberkan kronologi dan pemicu pesawat tempur itu tergelincir.

Meski terjadi kecelakaan, Yudhistira mengaku operasional airport dan juga penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin tetap melangkah dengan lancar.

"Tetap melangkah lancar dan operasional penerbangan menggunakan landasan pacu sisi utara-selatan (runway 03-21)," tandasnya.

Ilustrasi.(Dok De Braga by Artotel)

MENYAMBUT ulang tahun ke-8, de Braga by ARTOTEL mendukung program The Art of Goodness dari Artotel Group. Kali ini, sebuah tindakan kepedulian lingkungan berjudul Grow Green, Grow Together, nan dilaksanakan melalui kerjasama berbareng Taman Hutan Raya (Tahura) Ir. H. Djuanda, Bandung. 

Kolaborasi berbareng Tahura Ir. H. Djuanda dipilih lantaran area ini mempunyai peran krusial dalam pelestarian alam sekaligus menjadi bagian dari lanskap ekologis Bandung. Taman Hutan Raya merupakan area pelestarian alam nan mempunyai kegunaan untuk koleksi tumbuhan dan satwa serta dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, pengetahuan pengetahuan, pendidikan, budaya, pariwisata, dan rekreasi. 

Sementara itu, Tahura Ir. H. Djuanda merupakan area konservasi terpadu nan memadukan alam sekunder dengan rimba tanaman di area Cekungan Bandung. Melalui program ini, de Braga by ARTOTEL menyerahkan dan menanam sebanyak 50 pohon akasia sebagai corak nyata kepedulian terhadap penghijauan dan kelestarian lingkungan. 

Tidak berakhir pada aktivitas penanaman, kerjasama ini juga membawa komitmen jangka panjang selama 20 tahun nan menjadi bagian krusial untuk memastikan pohon-pohon tersebut terus dirawat, dipantau, dan dijaga keberlangsungannya bersama. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat memberikan faedah nan lebih panjang bagi lingkungan sekaligus menjadi corak kerjasama nyata antara sektor perhotelan dan upaya pelestarian alam.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari penerapan The Art of Goodness, program keberlanjutan berbasis ESG nan dijalankan oleh Artotel Group. Melalui pendekatan tersebut, Artotel Group menempatkan keberlanjutan sebagai perjalanan nan mencakup tiga aspek utama: lingkungan, manusia, dan bisnis. 

Salah satunya melalui artotel Earth, nan berfokus pada pengelolaan lingkungan melalui beragam inisiatif seperti pengelolaan air dan limbah, efisiensi energi, pengurangan emisi, serta pengelolaan destinasi secara bertanggung jawab.

Komitmen tersebut semakin diperkuat dengan pencapaian de Braga by ARTOTEL sebagai salah satu properti nan memperoleh sertifikasi Global Sustainable Tourism Council (GSTC) berbareng Artotel Group. 

Sertifikasi tersebut menjadi pengakuan atas penerapan standar pariwisata berkepanjangan sekaligus menjadi fondasi bagi hotel untuk terus meningkatkan kualitas dan konsistensi praktik keberlanjutan. Bagi de Braga by ARTOTEL, pencapaian GSTC bukanlah garis akhir, melainkan standar baru untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas program keberlanjutan secara berkelanjutan.

"Bagi kami, keberlanjutan bukan lagi sekadar pilihan, tetapi tanggung jawab utama. Sertifikasi GSTC nan kami terima berbareng Artotel Group menjadi sebuah pencapaian nan membanggakan, sekaligus pengingat bahwa tetap banyak perihal nan kudu terus kami lakukan. Karena itu, melalui Grow Green, Grow Together, kami mau meneruskan komitmen tersebut dalam corak nan nyata dan berkelanjutan. Menanam 50 pohon hari ini adalah awal dari perjalanan panjang nan bakal kami rawat dan pantau berbareng selama 20 tahun ke depan. Kami mau delapan tahun perjalanan de Braga by ARTOTEL mempunyai makna nan lebih panjang dari sekadar sebuah perayaan. Apa nan kami tanam hari ini diharapkan dapat terus tumbuh dan memberikan faedah bagi lingkungan di masa mendatang, sekaligus menjadi pengingat bahwa keberlanjutan kudu terus ditingkatkan kualitasnya dan tidak hanya dilakukan ketika ada momentum tertentu," kata General Manager de Braga by ARTOTEL, Tri Wenda Agus Setyabudi.

Semangat tersebut sejalan dengan filosofi Grow Green, Grow Together, bahwa keberlanjutan memerlukan proses, konsistensi, dan keterlibatan bersama. Satu pohon mungkin terlihat sederhana, namun ketika ditanam berbareng dan dirawat dalam jangka panjang, dia dapat menjadi bagian dari perubahan nan lebih besar bagi lingkungan.

Bagi de Braga by ARTOTEL, momentum ulang tahun ke-8 menjadi kesempatan untuk tidak hanya merayakan perjalanan nan telah dilalui, bukan hanya tentang memandang sejauh apa sebuah hotel telah tumbuh, tetapi juga tentang memikirkan apa nan dapat ditanam dan dirawat untuk masa depan. Sebuah seremoni nan tidak berakhir pada hari ini, tetapi meninggalkan sesuatu nan dapat terus tumbuh jauh setelah seremoni berakhir.

Pada akhirnya, Grow Green, Grow Together adalah tentang sebuah komitmen sederhana: menanam hari ini, merawat bersama, dan memberikan ruang bagi alam untuk tumbuh lebih jauh. Karena ketika sebuah hotel tumbuh berbareng kotanya, sudah semestinya pertumbuhan tersebut juga memberikan sesuatu kembali kepada bumi nan menjadi rumah bersama. Delapan tahun telah tumbuh. Kini saatnya menanam untuk tahun-tahun berikutnya.

Untuk info lebih lanjut dan reservasi, silakan menghubungi +62 813-2143-5943 alias kunjungi IG @debragabyartotel. (RO/E-4)

Presiden EUFA Aleksander Ceferin(VALENTIN FLAURAUD / AFP)

PRESIDEN UEFA Aleksander Ceferin menegaskan tidak berkeinginan menggantikan Gianni Infantino sebagai Presiden FIFA. Namun, dia memperingatkan Infantino untuk mengundurkan diri alias bersiap menghadapi penantang dalam pemilihan presiden FIFA pada Maret 2027.

Pernyataan Ceferin tersebut diungkapkan menyusul kontroversi Infantino nan belakangan menghadapi sorotan tajam setelah rencana mencari investasi swasta untuk mengelola Piala Dunia menuai penolakan. Rencana tersebut telah dibatalkan.

UEFA menjadi salah satu pihak nan paling vokal menentang langkah Infantino. Organisasi sepak bola Eropa itu apalagi menakut-nakuti memboikot kejuaraan FIFA. Sejumlah federasi kontinental dan nasional juga mulai menarik support terhadap laki-laki asal Swiss tersebut.

Meski menjadi salah satu pengkritik utama Infantino, Ceferin memastikan dirinya tidak bakal maju dalam pemilihan. Ia memilih tetap memimpin UEFA.

"Saya tidak tertarik lantaran dua alasan. Pertama, saya mencintai UEFA dan senang bekerja di sini. Saya rasa pada suatu titik, sudah waktunya untuk menikmati hidup sedikit," ujar Ceferin dalam podcast The Rest is Politics.

"Alasan kedua, kredibilitas saya jauh lebih tinggi jika saya tidak tertarik pada posisi tersebut," imbuhnya.

Persaingan menuju pemilihan Presiden FIFA 2027 pun mulai mamanqs. Dua nama nan disebut berpotensi menjadi penantang Infantino adalah Presiden CONCACAF Victor Montagliani dan Presiden AFC Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa.

Infantino sendiri tetap berkesempatan mempertahankan jabatannya. Namun, jika kembali mencalonkan diri, dia berpotensi menghadapi pertarungan nan lebih berat dibandingkan pemilihan-pemilihan sebelumnya.

(AFP/H-4)

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Mendapatkan item eksklusif seperti bundle langka, skin senjata dengan statistik tambahan, hingga diamond secara cuma-cuma adalah angan setiap pemain Free Fire. Mengingat nilai top-up nan tidak murah bagi sebagian kalangan, kode redeem menjadi solusi paling diburu untuk mempercantik profil tanpa kudu merogoh kocek Rupiah.

Artikel ini bakal menyajikan daftar kode redeem FF nan berpotensi tetap aktif, langkah melakukan klaim nan betul agar tidak gagal, serta tips mendapatkan info kode terbaru secara valid. Perlu diingat bahwa setiap kode mempunyai pemisah waktu penggunaan dan kuota klaim tertentu.

Daftar Kode Redeem FF Hari Ini (24 Agustus 2026)

Berdasarkan pola pengedaran resmi dari Garena dan info organisasi pemain, berikut adalah beberapa kombinasi kode redeem nan dapat Anda coba. Harap dicatat bahwa status keberhasilan klaim sangat berjuntai pada apakah kuota kode tersebut sudah terpenuhi alias belum.

Data sedang divalidasi: Karena keterbatasan akses langsung ke server Garena pada saat runtime ini, daftar di bawah ini adalah referensi kode nan sering dibagikan dalam periode aktif Agustus 2026.

Cara Klaim Kode Redeem FF di Situs Resmi Garena

Agar bingkisan masuk ke dalam Vault akun Anda, proses penukaran kudu dilakukan melalui kanal resmi. Jangan pernah memberikan info login Anda ke situs pihak ketiga nan tidak terverifikasi.

1. Kunjungi situs resmi penukaran bingkisan di https://reward.ff.garena.com/.
2. Login menggunakan akun Free Fire Anda (bisa melalui Facebook, Google, VK, Huawei, Apple ID, alias Twitter).
3. Masukkan kode redeem nan terdiri dari 12-16 karakter (kombinasi huruf kapital dan angka).
4. Klik tombol "Confirm" alias "Konfirmasi".
5. Jika berhasil, bingkisan bakal dikirimkan langsung ke menu In-game Mail dalam waktu maksimal 24 jam.

Analisis: Mengapa Kode Redeem Gagal Digunakan?

Banyak pemain sering mengeluhkan pesan eror saat memasukkan kode. Berikut adalah tabel komparasi penyebab kegagalan klaim nan perlu Anda pahami:

Tips Mendapatkan Kode Redeem FF Valid

Untuk memastikan Anda mendapatkan info nan jeli dan bukan clickbait, perhatikan sumber-sumber berikut:

• Media Sosial Resmi: Pantau akun IG @freefirebgid alias kanal YouTube resmi Garena Free Fire Indonesia saat ada event besar alias turnamen e-sports.
• Kolaborasi Brand: Garena sering bekerja sama dengan produk makanan alias style hidup nan menyertakan kode unik di dalam kemasan.
• Influencer & Pro Player: Saat sesi live streaming, mereka sering membagikan kode unik sebagai corak apresiasi kepada penonton.

Catatan Penting: Berhati-hatilah terhadap situs generator diamond alias kode redeem nan meminta kata sandi akun Anda. Garena tidak pernah meminta info sensitif tersebut di luar laman login resmi.

Segera tukarkan kode nan Anda temukan sebelum masa berlakunya habis. Dengan koleksi skin dan bundle baru, pengalaman bermain Free Fire Anda tentu bakal menjadi lebih seru dan kompetitif di medan tempur.

Status desil.(Antara)

PERSOALAN penetapan desil penerima faedah tidak boleh lagi dipandang semata-mata sebagai persoalan manajemen alias pemutakhiran data. Pasalnya perihal itu menyangkut kewenangan rakyat untuk mendapatkan perlindungan sosial di tengah kondisi ekonomi nan semakin berat. Hal itu disampaikan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat.

"Kami menerima beragam keluhan dari masyarakat dan pekerja bahwa kondisi ekonomi mereka tidak mengalami perubahan berfaedah penghasilan tetap, pekerjaan tetap, jumlah tanggungan tetap, apalagi beban hidup semakin berat namun posisi desil mereka justru berubah alias naik," ungkap Mirah dalam keterangan nan diterima, Senin (24/8).

Mirah cemas perubahan desil tersebut berakibat pada hilangnya nama mereka dari daftar penerima support sosial. Ia mempertanyakan, gimana mungkin masyarakat nan kehidupannya tidak semakin sejahtera justru dikategorikan lebih mampu. "Jangan sampai rakyat miskin kalah oleh nomor dan kalah oleh sistem," tegasnya.

Aspirasi, kata Mirah, memahami bahwa pemerintah memerlukan info nan jeli untuk memastikan program perlindungan sosial tepat sasaran. Namun, pihaknya mempertanyakan andaikan kecermatan tersebut hanya diukur berasas sistem dan klasifikasi, sementara kondisi aktual masyarakat di lapangan tidak tercermin secara memadai. Mirah menegaskan bahwa rakyat tidak hidup di dalam spreadsheet melainkan dalam kenyataan.

"Seorang pekerja nan gajinya tetap, misalnya, kudu menghadapi kenaikan biaya kontrakan, transportasi, makanan, pendidikan anak, kesehatan, serta beragam kebutuhan rumah tangga lainnya. Jika pendapatannya tidak bertambah tetapi beban hidup meningkat, maka secara nyata keahlian ekonominya justru semakin tertekan," ujarnya.

Karena itu, menurut Mirah, keahlian ekonomi tidak boleh hanya dilihat dari apa nan dimiliki seseorang, tetapi juga kudu dilihat dari berapa besar beban nan kudu ditanggung untuk mempertahankan kehidupan keluarganya. Aspirasi pun meminta pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh sistem penetapan desil nan saat ini digunakan sebagai salah satu dasar penentuan penerima manfaat.

Lebih dari itu, Aspirasi mendorong agar penetapan masyarakat berasas desil dihentikan dan diganti dengan sistem penyajian info nan lebih transparan, objektif, terukur, dan menunjukkan kondisi ekonomi masyarakat secara nyata.

"Pemerintah kudu berani menunjukkan kepada publik nomor nan sesungguhnya: berapa pendapatan masyarakat, berapa jumlah tanggungannya, berapa beban pengeluaran rumah tangganya, berapa biaya hidup di wilayah tempat mereka tinggal, serta gimana kondisi pekerjaan dan kesejahteraannya," ungkap Mirah.

"Jangan sampai masyarakat hanya diberi label desil 1, desil 2, desil 3, dan seterusnya, sementara label tersebut tidak bisa menggambarkan kesulitan hidup nan sebenarnya mereka alami," tegasnya.

Sebelumnya, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyoroti masalah penggunaan desil sebagai garis pembatas. Yusuf mengatakan proxy means test (PMT) alias uji kepantasan proksi memang berfaedah untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan, tetapi ketelitiannya tidak sama di seluruh distribusi.

"Di sekitar pemisah desil 8 dan 9, katanya, perbedaan kondisi ekonomi antarrumah tangga bisa sangat tipis. Sedikit kesalahan dalam perkiraan dapat membikin seseorang beranjak kelompok. Apalagi model pengeluaran hanya menjelaskan sebagian ragam kondisi ekonomi, sementara sisanya merupakan residual nan tidak tertangkap oleh model," katanya kepada Media Indonesia, pekan lalu.

Persoalan lain nan lebih mendasar, variabel seperti aset, kondisi rumah, listrik, dan pendidikan lebih banyak menggambarkan stok kesejahteraan masa lalu. Padahal, Yusuf mencontohkan, keahlian seseorang menghadapi kenaikan biaya BBM ditentukan oleh arus kas hari ini.

Contoh lain, orang nan mempunyai rumah layak lantaran warisan belum tentu mempunyai pendapatan nan cukup. Begitu juga pengemudi ojek daring nan secara aset terlihat relatif mapan, tetapi sangat sensitif terhadap biaya operasional harian.

"Risikonya semakin besar lantaran satu pengelompokkan digunakan untuk banyak program, mulai dari support sosial sampai jasa pendidikan, kesehatan, dan sekarang BBM. Kalau terjadi kesalahan klasifikasi, dampaknya tidak lagi berdiri sendiri," imbuhnya.

Kesalahan nan sama bisa memengaruhi beberapa kewenangan sekaligus. Karena itu, menurut Yusuf, DTSEN sebaiknya diperlakukan sebagai tahap penyaringan awal, bukan sebagai keputusan final. Rumah tangga nan berada dekat garis pemisah perlu mendapat verifikasi tambahan dan sistem sanggah nan jelas. (Ifa/P-3)

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana kenaikan tarif parkir di wilayah DKI Jakarta kembali mencuat. Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter mengungkapkan adanya usulan perubahan tarif parkir mobil di Jakarta dengan sistem zonasi. Dalam skema tersebut, area dengan nilai ekonomi tinggi berpotensi dikenakan tarif parkir lebih mahal.

"Jadi kelak mau dibuat sistem zonasi. Misalnya wilayah SCBD dianggap punya nilai ekonomi tinggi. Daerah Menteng, kemudian wilayah seperti Bandung Indah, terus wilayah misalnya di Jakarta Selatan, Senayan. Jadi tarif itu periode pemisah tertingginya sampai Rp 60 ribu," ujar Jupiter dalam keterangannya dikutip Senin, (24/8/2026).

Meski demikian, Jupiter menilai besaran tarif tersebut berpotensi membebani masyarakat jika betul-betul diterapkan.

"Jadi menurut saya terlalu memberatkan masyarakat. Memberatkan. Nggak masuk akal, ngawur itu," sebutnya.

Pembahasan mengenai tarif parkir tersebut menjadi bagian dari upaya menata perparkiran di Jakarta sekaligus mendorong pengelolaan ruang parkir nan lebih tertib. Namun, besaran tarif akhirnya tetap kudu melalui kajian dan pertimbangan pemerintah wilayah sebelum diputuskan.

Di tengah wacana tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tarif parkir Rp60 ribu per jam bukan nomor nan berasal dari Pemprov DKI Jakarta. Pramono mengatakan pemerintah memang tengah membahas penyesuaian tarif parkir, tetapi belum menetapkan nominal baru.

"Angka berapa? Rp 60 ribu ya? Itu sama sekali bukan nomor dari Pemerintah DKI Jakarta. Saya sendiri tidak tahu angkanya dari mana," kata Pramono di area Menteng Dalam, Jakarta Selatan, Senin (24/8/2026).

Pramono mengatakan penentuan tarif parkir nantinya bakal mempertimbangkan beragam aspek, termasuk nilai nan dinilai wajar bagi masyarakat.

"Dan sebenarnya sudah ditanyakan kepada saya kemarin dan saya sudah menjawab bahwa Pemerintah DKI Jakarta tentunya dalam memutuskan pasti mempertimbangkan banyak hal, termasuk berapa nilai nan wajar," ujarnya.

Dia kembali menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan mengenai tarif parkir baru. Bahkan, nomor Rp60 ribu tersebut baru diketahuinya setelah ramai di publik.

"Nah, sampai hari ini belum ada keputusan apa pun tentang itu. Bahkan nomor Rp60 ribu pun saya baru tahu ketika sudah viral," kata Pramono.

(fys/wur) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menyiapkan insentif pembelian motor listrik sebesar Rp3 juta per unit. Program tersebut mempunyai anggaran Rp3 triliun dan diarahkan untuk mendukung pembelian hingga 1 juta unit motor listrik produksi dalam negeri.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebut penyaluran insentif tersebut kemungkinan belum bakal mencapai sasaran 1 juta unit pada tahun ini. Pemerintah juga memperkirakan realisasi penjualan nan memanfaatkan insentif hingga akhir 2026 hanya sekitar 100 ribu unit.

Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setiyadi menilai besaran insentif memang perlu disesuaikan dengan keahlian anggaran pemerintah. Namun, industri memerlukan kepastian mengenai skema nan bakal bertindak agar dapat menyusun rencana upaya dengan lebih jelas.

"Ya sebenarnya relatif, cukup enggak cukup itu sangat tergantung, tapi kan kita memaklumi ya, keahlian anggaran APBN pemerintah nan mungkin barangkali prioritas-prioritasnya kan terlihat banget sekarang kemana dan sebagainya itu," kata Budi kepada CNBC Indonesia, Senin (24/8/26).

Bagi pelaku industri, nominal insentif bukan satu-satunya aspek nan menentukan pergerakan pasar. Durasi program juga menjadi pertimbangan lantaran keputusan produksi dan investasi memerlukan horizon waktu nan lebih panjang.

Budi berambisi pemerintah tidak membikin program insentif hanya untuk satu tahun anggaran. Skema nan bertindak selama beberapa tahun dinilai dapat memberikan ruang bagi industri untuk mempersiapkan kapabilitas sekaligus mendorong konsumen mengambil keputusan pembelian.

"Sebetulnya di kita juga ada pemikiran jika memang ideal mungkin ya jika bisa sama dengan nan 2023-2024 gitu (Rp7juta per unit). Kalau mungkin tidak, ya kita memaklumi ya lantaran mungkin pemerintah kan lebih tahulah. Tetapi nan krusial sebetulnya adalah skemanya, skemanya sama jangka waktunya," ujarnya.

Kepastian waktu menjadi semakin krusial lantaran info mengenai insentif telah beberapa kali muncul di tengah pasar. Jarak nan terlalu panjang antara pengumuman dan penyelenggaraan dapat membikin konsumen memilih menunda pembelian sembari menunggu patokan final.

Budi menyebut pola tersebut pernah terjadi pada periode sebelumnya.

Minta Kepastian

Dia berambisi keputusan pemerintah kali ini dapat segera diikuti dengan patokan teknis sehingga industri dan masyarakat tidak kembali berada dalam kondisi menunggu.

"Dan kemudian selain skema mungkin dengan multi-year juga adalah tenor waktunya tadi kan, tenor waktunya dalam makna mungkin ya cukup cukup lama, jangan hanya setahun. Kalau besarannya kita relatif ya. Karena kan pemerintah juga pernah menyampaikan mungkin dengan PPN DTP, jika PPN DTP kan angkanya enggak gede juga. Kemudian muncul 7 juta, kemudian pernah menyampaikan juga 7 juta dan sekarang Pak Menteri Keuangan menyampaikan 3 juta. Ya nan krusial kepastian aja lah, gitu," kata Budi.

Kepastian tersebut bakal menentukan respons pasar setelah pemerintah mengumumkan insentif Rp3 juta per unit. Tanpa kejelasan waktu eksekusi, konsumen berpotensi kembali menahan pembelian dan membikin pasar motor listrik semakin susah mengejar sasaran nan telah ditetapkan pemerintah.

"Yang krusial kepastian lah gitu agar kelak industri jangan terpengaruh, masyarakat juga mungkin barangkali bisa langsung memanfaatkan skema itu. nan terjadi jika misalnya enggak ada kepastian kan masyarakat jadi nunggu kan, nunggu kapan gitu kan, jadi akhirnya enggak ada penjualan, kita turun banget tahun ini kita," ujar Budi.

(dce) [Gambas:Video CNBC]

RI Jadi Raja Nikel Dunia, Calon Bos Bursa Mineral Singgung Under Invoicing-Transfer Pricing (Foto: Okezone)

Presiden Prabowo Subianto.(Biro Pers Sekretariat Presiden)

PRESIDEN Prabowo Subianto meminta agar Pangdam dan Kapolda Riau mendapat kesempatan untuk naik jabatan sebagai corak penghargaan atas kerja keras mereka dalam menangani kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di Riau.

Permintaan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanggulangan karhutla di Posko Aju Provinsi Riau, Pekanbaru, Senin (24/8). Dalam kesempatan itu, Prabowo lebih dulu menanyakan masa tugas Pangdam dan Kapolda Riau sebelum menyampaikan arahannya. "Coba cari jabatan-jabatan agar mereka bisa naik. Selesai dulu, jika 900 (hektare) kosong. Kita sekarang ini kudu menghormati kerja keras," ujar Prabowo.

Pangdam Riau menyampaikan kepada Presiden bahwa dirinya telah bekerja selama satu tahun. Sementara Kapolda Riau mengatakan telah menduduki jabatannya selama 17 bulan.

Arahan tersebut disampaikan setelah Prabowo mendapat laporan mengenai perkembangan penanganan karhutla di Riau. Dari total 16.277,50 hektare lahan nan terbakar sepanjang Januari hingga Agustus 2026, area nan tetap terbakar sekarang tersisa sekitar 900 hektare.

Presiden menilai capaian tersebut menunjukkan kerja keras jejeran di lapangan. Sebelumnya, dia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, serta kementerian dan lembaga nan terlibat dalam penanganan karhutla.

"Jadi dari 16.000 hektare nan terbakar, sekarang tinggal 900. Dari Januari sampai Agustus ya? Saya kira cukup bagus itu. Saya terima kasih. Saya terima kasih penanganan di Riau ini," kata Prabowo.

Berdasarkan laporan BPBD Riau, sejak Januari hingga Agustus tercatat 10.514 hotspot. Dari jumlah tersebut, 521 titik telah berkembang menjadi firespot. Sebagian besar telah sukses dipadamkan dan sekarang tersisa tujuh titik nan tetap terbakar.

Ketujuh titik tersebut tersebar di empat kabupaten, ialah Pelalawan, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Kampar. Kebakaran terluas berada di Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, dengan luas sekitar 700 hektare.

Selain memuji hasil penanganan karhutla, Prabowo tetap meminta jejeran Riau tidak lengah. Ia menginstruksikan agar sisa sekitar 900 hektare segera dituntaskan dan kekuatan TNI-Polri dikerahkan andaikan diperlukan. "Kalau Anda perlu tambahan bantuan, segera laporan. Tapi saya percaya kalian tinggal 900 itu, tetap waspada untuk ke depan," ujar Prabowo. (Mir/P-3)

Menteri HAM Natalius Pigai (tengah).(MI/Devi Harahap)

MENTEIR Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta TNI dan Polri menjelaskan secara terbuka jumlah abdi negara nan dikerahkan di Papua. Menurut Pigai, keterbukaan tersebut krusial lantaran pengerahan personel menggunakan anggaran negara dan menyangkut kewenangan masyarakat untuk mengetahui kebijakan pemerintah.

“Saya mau TNI dan Polri menyampaikan berapa jumlah abdi negara nan di-deploy di Papua. Ini saya sampaikan sebagai Menteri HAM agar publik tahu, lantaran ini menggunakan anggaran publik,” kata Pigai dalam konvensi pers di Kementerian HAM, Senin (24/8).

Pigai menegaskan pengerahan abdi negara untuk menghadapi golongan bersenjata merupakan bagian dari tugas negara. Namun, menurut dia, pengerahan personel dalam jumlah besar untuk menjalankan kegunaan di luar konteks tersebut kudu mempunyai ukuran nan jelas.

“Kalau abdi negara nan berhadapan dengan TPN OPM, itu tugas negara. Tetapi jika abdi negara melakukan pekerjaan di luar itu dan kemudian di-deploy dalam jumlah besar, kudu terukur,” ujarnya.

Ia menilai transparansi mengenai jumlah personel diperlukan untuk memastikan kebebasan sipil dan kerakyatan tetap terjaga di Papua. Pigai juga menekankan pentingnya meminimalkan militerisasi di beragam wilayah Indonesia.

“Kita mau ada kebebasan sipil. Kebebasan sipil itu nomor satu, kerakyatan nomor satu. Kita kudu meminimalkan militerisasi di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke,” katanya.

Selain itu, Pigai mengatakan permintaan tersebut bukan dimaksudkan untuk menuduh TNI dan Polri melakukan pengerahan abdi negara secara berlebihan. Namun, pemerintah dinilai tetap perlu menyampaikan info kepada publik sebagai corak pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara.

“Saya tidak mau menuduh berlebihan. Tetapi minimal kudu disampaikan bahwa kami menempatkan pasukan sekian. Itu sebagai pertanggungjawaban publik,” ujar Pigai.

Menurutnya, masyarakat mempunyai kewenangan untuk mengetahui jumlah abdi negara nan ditempatkan di Papua, terlebih ketika pengerahan tersebut berangkaian dengan penggunaan anggaran publik. “Masyarakat mempunyai kewenangan atas info alias right to know bagi seluruh penduduk negara,” katanya.

Pigai juga menyampaikan perihal tersebut setelah mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Provinsi Papua Tengah. Ia mengatakan Papua tetap menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari dinamika keamanan, aktivitas sipil, hingga persoalan ekonomi dan ketenagakerjaan.

“Saya baru mengikuti upacara 17 Agustus di Provinsi Papua Tengah. Sehari sebelum 17 Agustus, terjadi pembakaran di salah satu kabupaten. Konflik TNI-Polri juga menyebabkan situasi nan tidak menentu dan aktivitas sipil di Papua mempunyai tensi nan cukup tinggi,” kata Pigai.

Meski demikian, Pigai menyebut penyelenggaraan upacara kemerdekaan di Papua Tengah melangkah dengan baik. Ia juga menyoroti persoalan pengangguran di Papua. Berdasarkan pengamatannya dan masukan masyarakat nan diterimanya, masyarakat Papua dinilai belum memperoleh akses nan memadai terhadap sumber daya kekuasaan, baik di bagian politik, pemerintahan maupun bisnis.

“Orang Papua saat ini merasa tidak mendapatkan sumber daya kekuasaan, baik itu di politik, pemerintahan maupun bumi bisnis. Akibatnya, banyak masyarakat Papua, khususnya angkatan kerja, condong jobless alias menganggur,” ujarnya.

Lebih jauh, Pigai mengingatkan tingginya nomor pengangguran dapat berakibat terhadap stabilitas Papua dan apalagi berpengaruh terhadap stabilitas nasional. “Kalau orang Papua banyak nan jobless, itu bisa mengganggu stabilitas bangsa kita, baik di Papua maupun di luar Papua,” katanya. (Dev/P-3)

Dua orang anak mengawasi gedung Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Manggarai nan mengalami kerusakan akibat gempa bumi di area Reo, Kabupaten Manggarai, NTT, Kamis (20/8/2026). Hingga Kamis (20/8) pagi, BNPB mencatat sebanyak 804 akomodasi pendidikan(ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/nym.)

WAKIL Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i mengatakan Kemenag sekarang menyiapkan kelas darurat untuk sekolah nan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain itu, ada skema support biaya tanggap musibah bagi ASN nan rumahnya mengalami kerusakan parah.

"Melalui pembaruan data, support darurat, serta penyediaan ruang belajar sementara, kita berupaya memastikan gempa tidak menghentikan jasa pendidikan di wilayah terdampak," ujarnya, Senin (24/8).

Penanganan madrasah selanjutnya bakal diarahkan secara bertahap, mulai dari pendataan dan asesmen kerusakan, pemenuhan kebutuhan darurat, hingga pemulihan sarana pendidikan setelah masa tanggap darurat berakhir. Data hasil asesmen tersebut bakal menjadi dasar bagi Kemenag dalam menentukan kebutuhan rehabilitasi madrasah secara lebih terukur.

"Kementerian Agama hadir. Semua langkah nan dibutuhkan agar kawan-kawan kita nan terdampak di sana tetap bisa melaksanakan tugasnya kudu dikoordinasikan," kata Wamenag.

Gempa nan terjadi di Laut Flores pada 15 Agustus 2026 menyebabkan kerusakan di sejumlah wilayah NTT. Dampak musibah tercatat pada ratusan rumah ibadah nan mencakup gereja, masjid, dan vihara. Sejumlah lembaga pendidikan serta instansi Kemenag di tingkat kabupaten/kota juga mengalami kerusakan.

Selain kerusakan infrastruktur, ribuan penduduk kudu mengungsi lantaran tempat tinggal mereka terdampak gempa. Kondisi tersebut turut memengaruhi keberlangsungan aktivitas belajar mengajar di sejumlah wilayah.

Untuk memastikan jasa pendidikan tetap berjalan, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag telah mengirimkan tim ke wilayah terdampak. Tim tersebut menyalurkan 1.010 paket support darurat alias kits sekaligus mendirikan tenda di sejumlah letak pengungsian.

Tenda nan didirikan tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pengungsian. Kemenag juga memanfaatkannya sebagai ruang belajar sementara bagi peserta didik. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara bergantian agar proses pendidikan tetap berjalan meski sebagian gedung madrasah belum dapat digunakan secara penuh.

Di sisi lain, Kemenag terus memperbarui info kerusakan melalui asesmen lapangan. Proses tersebut dilakukan berbareng jejeran Bimbingan Masyarakat (Bimas) dan Kantor Wilayah Kemenag NTT dengan mencakup kondisi madrasah, akomodasi pendidikan, serta rumah ibadah dari beragam agama.

Asesmen saat ini dilakukan di lima kabupaten terdampak. Seluruh info kemudian dihimpun melalui pusat info satu pintu nan dikoordinasikan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan kementerian terkait. (H-4)