Lebih dari Separuh Wilayah Indonesia Sudah Masuk Musim Kemarau

Titik Panas Meningkat, Ancaman Karhutla Mengintai Sumatra dan Kalimantan

BMKG Gencarkan Modifikasi Cuaca di Sejumlah Provinsi

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap melangkah sesuai kebijakan pemerintah, meski Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan anggaran operasional program tersebut kudu dipisahkan dari anggaran pendidikan mulai APBN 2028.

Sudaryono mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XXIV/2026 tidak membatalkan maupun menghentikan penyelenggaraan Program MBG. Menurutnya, putusan itu hanya memberikan arah mengenai penyesuaian sistem penganggaran nan bakal diterapkan secara berjenjang oleh pemerintah.

“Kami ini adalah lembaga operasional. Tentu saja kami bakal melaksanakan apa pun kebijakan dari pemerintah. nan perlu digarisbawahi, Putusan Mahkamah Konstitusi justru menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program nan konstitusional,” ujar Sudaryono dalam keterangan nan diterima kumparan, Selasa (4/8).

Lebih lanjut Ia menjelaskan, substansi putusan MK tidak mengubah legalitas maupun keberadaan Program MBG. Menurutnya, putusan tersebut hanya memberikan batas mengenai sistem penganggaran, khususnya mengenai penghitungan anggaran MBG dalam komponen mandatory spending pendidikan.

Dengan demikian, kata dia, penyelenggaraan Program MBG tetap bersambung dan pemerintah diberikan masa transisi paling lama dua tahun untuk melakukan penyesuaian kebijakan anggaran.

Ia juga menjelaskan, berasas hasil telaah norma BGN, Putusan MK Nomor 40/PUU-XXIV/2026 berkarakter conditionally constitutional. Artinya, nan mengalami penyesuaian adalah norma mengenai penganggaran Program MBG, bukan keberadaan maupun dasar norma program tersebut.

BGN juga menilai putusan tersebut berkarakter final dan mengikat sehingga menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan serta kreasi penganggaran Program MBG ke depan.

Sudaryono menjelaskan, mulai APBN Tahun Anggaran 2028, anggaran Program MBG nan tidak termasuk komponen utama pendidikan tidak lagi diperhitungkan sebagai bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Namun, perubahan itu tidak bakal mengurangi keberlanjutan penyelenggaraan Program MBG sebagai salah satu program strategis pemerintah.

“Kalau kita kaji lebih dalam, keputusan Mahkamah Konstitusi ini menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis adalah program nan konstitusional. nan menjadi perhatian adalah penempatan anggarannya, dan itu tentu bakal disikapi oleh pemerintah sesuai sistem nan berlaku,” kata Sudaryono.

Ia juga memastikan putusan MK tidak mengubah kedudukan, kewenangan, tugas, maupun kegunaan BGN sebagai penyelenggara Program MBG. BGN, lanjutnya, tetap menjalankan mandat untuk memastikan program tersebut terlaksana secara efektif, akuntabel, dan memberikan faedah optimal bagi masyarakat.

BGN menegaskan bakal terus mendukung seluruh proses penyesuaian kebijakan sekaligus memastikan penyelenggaraan Program MBG tetap melangkah secara optimal sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

MK Kabulkan Gugatan

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 nan dimohonkan oleh Umran Usman, Miftahol Arifin, Dzakwan Fadhil Putra Kusuma, Muhammad Jundi Fathi Rizky, Rikza Anung Andita, dan Sa'ed.

Dalam putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026, MK menyatakan anggaran operasional Program MBG nan bukan merupakan komponen utama pendidikan kudu dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat pada APBN 2028 alias dua tahun sejak putusan diucapkan.

"Mengabulkan gugatan permohonan para Pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (30/7).

MK menilai anggaran penyelenggaraan MBG kudu disusun sebagai alokasi tersendiri dan tidak lagi menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan.

Namun, Mahkamah memberikan masa transisi agar pemerintah tetap dapat memenuhi ketentuan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN sebelum penyesuaian diberlakukan penuh pada 2028.

Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo mendukung bergabungnya Kasatgas Pembentukan Pusat Studi Kepolisian STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo, sebagai pengajar di Universitas Bima Sakapenta (UBISA), Senin (3/8).

Menurutnya, kehadiran Irjen Pol. Susilo Teguh Raharjo di UBISA bukan hanya menunjukkan kepedulian terhadap bumi pendidikan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kerjasama antara Polri dan perguruan tinggi.

"Saya mengucapkan selamat kepada Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo atas bergabungnya di Universitas Bima Sakapenta. Kehadiran beliau bakal semakin memperkuat kerjasama antara Polri dan bumi pendidikan tinggi serta memperluas jejaring Pusat Studi Kepolisian nan terus kita bangun berbareng perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia," ujar Wakapolri.

Wakapolri mengatakan, Irjen Pol. Susilo Teguh Raharjo melalui perannya sebagai Kasatgas Pembentukan Pusat Studi Kepolisian telah menjadi salah satu motor penggerak dalam membangun jejaring akademik Polri.

Hingga saat ini, pembentukan Pusat Studi Kepolisian telah didorong di 79 perguruan tinggi negeri dan swasta (PTN/PTS) di beragam wilayah di Indonesia.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 Pusat Studi Kepolisian telah beroperasi, lima tetap dalam tahap penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan 34 lainnya sedang dalam proses pembentukan serta penjajakan kerja sama.

"Ini bukan sekadar soal jumlah. nan lebih krusial adalah gimana Pusat Studi Kepolisian menjadi ruang bertemunya pengalaman praktis kepolisian dengan kekuatan akademik kampus. Dari sana kita mau melahirkan riset, inovasi, dan rekomendasi berbasis pengetahuan pengetahuan nan bisa menjawab persoalan keamanan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat," kata Wakapolri.

Menurutnya, jejaring tersebut merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem Police Science nan semakin terbuka dan kolaboratif. Perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menjadi mitra pendidikan, tetapi juga menjadi mitra strategis Polri dalam mengembangkan evidence-based policing serta menjawab tantangan keamanan nan semakin kompleks di era digital.

Sementara itu, Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo mengatakan keputusannya berasosiasi dengan UBISA didasari semangat untuk mendukung perguruan tinggi nan sedang tumbuh dan berkembang.

"Mendukung perguruan tinggi nan sedang bertumbuh bukan sekadar membantu sebuah institusi, melainkan ikut menanam bibit masa depan bangsa. Perguruan tinggi merupakan salah satu pilar utama dalam membangun peradaban. Di dalamnya lahir sumber daya manusia, pengetahuan pengetahuan, inovasi, dan beragam solusi bagi persoalan bangsa," ujar Irjen Pol. Susilo Teguh Raharjo.

Menurutnya, perguruan tinggi besar tidak lahir dalam waktu singkat. Dibutuhkan semangat gotong royong, kepercayaan masyarakat, dedikasi para pendidik, support pemerintah, serta kontribusi alumni dan mitra strategis agar sebuah kampus dapat tumbuh menjadi pusat keunggulan.

Kehadiran Irjen Pol. Susilo Teguh Raharjo di UBISA disambut langsung oleh Ketua Yayasan Khafdilah, S.Kom., S.H., M.H., Sekretaris Yayasan Maylane Boni Abdillah, Rektor UBISA Drs. Agus Supriyadi, M.T., Wakil Rektor II Dra. Surtiati, M.Pd., jejeran Program Studi Hukum, serta sivitas akademika UBISA.

Rektor UBISA Drs. Agus Supriyadi, M.T., menyambut baik kehadiran Irjen Pol. Susilo Teguh Raharjo. Ia berambisi pengalaman serta jejaring akademik nan dimiliki Susilo dapat memberikan daya baru bagi perkembangan universitas.

Como 1907 dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk merekrut bek tengah Trevoh Chalobah. Klub Serie A itu bakal menggelontorkan biaya lebih dari 31 juta poundsterling alias sekitar Rp 750 miliar demi mendapatkan jasa pemain berumur 27 tahun tersebut.

Menurut laporan The Athletic, Chelsea akan menerima pembayaran awal sebesar 25,7 juta poundsterling. Nilai transfer tersebut tetap bisa bertambah sekitar 5,1 juta poundsterling melalui beragam bingkisan nan telah disepakati kedua klub.

Negosiasi antara Como dan Chelsea berjalan cukup panjang. Sejak awal Juni, klub asal Italia itu beberapa kali mengusulkan penawaran, sementara Inter Milan juga sempat menunjukkan minat terhadap Chalobah. Namun, Como akhirnya sukses memenangkan persaingan.

Pelatih Como, Cesc Fabregas, menjadi sosok nan paling mendorong transfer ini. Mantan gelandang Chelsea dan Arsenal tersebut dikabarkan telah mengincar Chalobah selama lebih dari enam bulan dan memandang sang bek sebagai sosok krusial untuk memperkuat lini belakang sekaligus menjadi pemimpin di ruang ganti.

Chalobah diproyeksikan menandatangani perjanjian jangka panjang berbareng Como. Kehadirannya diharapkan menambah pengalaman skuad nan musim lampau tampil impresif dengan finis di posisi keempat Serie A, sehingga berkuasa tampil di Liga Champions musim ini.

Bagi Chalobah, kepindahan ini bakal mengakhiri kebersamaannya dengan Chelsea nan telah berjalan nyaris dua dekade. Bek tim nasional Inggris itu berasosiasi dengan akademi The Blues sejak tetap anak-anak sebelum akhirnya menembus tim utama.

Di sisi lain, penjualan Chalobah merupakan bagian dari upaya Chelsea merampingkan skuad di bawah pembimbing baru Xabi Alonso. Klub London Barat itu sebelumnya telah mendatangkan bek Maxence Lacroix dari Crystal Palace dengan nilai transfer sekitar 52 juta poundsterling.

Meski telah merekrut Lacroix, Chelsea tetap mempunyai stok bek tengah nan melimpah. Selain Levi Colwill, Wesley Fofana, Tosin Adarabioyo, Josh Acheampong, Benoit Badiashile, Aaron Anselmino, Axel Disasi, dan Mamadou Sarr, klub juga tetap berupaya melepas Disasi serta Badiashile pada bursa transfer musim panas ini.

Febrie Adriansyah(Antara)

PENYIDIKAN dugaan tindak pidana pencucian duit (TPPU) nan menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, dinilai kudu tetap berfokus pada penelusuran asal-usul aset nan diduga berasal dari tindak pidana. 

Pakar norma Universitas Bung Karno (UBK), Hudi Yusuf, menilai perkara TPPU merupakan kejahatan nan berdiri sendiri (independent crime). Karena itu, menurut dia, pembuktian tidak kudu berjuntai pada terlebih dulu dibuktikannya tindak pidana asal (predicate crime) agar proses norma tidak menjadi berlarut-larut.

“Menurut saya TPPU tidak perlu predicate crime lantaran TPPU adalah independent crime,” kata Hudi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (4/8).

Ia menjelaskan, konsentrasi interogator semestinya diarahkan pada kelaziman asal-usul kekayaan nan dimiliki tersangka dengan membandingkannya terhadap penghasilan resmi selama menjabat sebagai jaksa.

“Penyidik cukup menanyakan aset sebanyak itu berasal dari mana dibandingkan dengan penghasilan sebagai jaksa,” ujarnya.

Dalam perkara tersebut, abdi negara penegak norma tengah mendalami aset berbobot dahsyat nan telah disita, ialah sekitar Rp476 miliar dan emas seberat 74 kilogram. Nilai aset tersebut menjadi salah satu titik krusial untuk menguji apakah kekayaan nan dimiliki sebanding dengan sumber pendapatan nan sah.

Hudi menilai langkah penggeledahan nan dilakukan interogator menunjukkan kesungguhan abdi negara dalam mengungkap perkara. Ia meyakini abdi negara telah mengantongi info awal nan cukup untuk menelusuri jejak kepemilikan aset tersebut.

“Kasus sebesar ini sudah merupakan prestasi APH dengan menggeledah tempat aset itu. Saya percaya abdi negara mendapat info dari pelaku kejahatan alias informan nan bagus,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar interogator tidak membangun bangunan perkara nan justru mengaburkan konsentrasi penyidikan.

“Aparat penegak norma jangan ragu lagi dalam proses norma nan berkepentingan dan jangan ada skenario di dalam skenario sehingga dapat mengaburkan kepemilikan aset tersebut,” tegas Hudi.

Di sisi lain, perkembangan investigasi juga menyentuh aspek perlindungan saksi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) saat ini tengah melakukan asesmen terhadap pengusaha Ferry Hongkiriwang nan berstatus saksi. Ferry berkesempatan memperoleh status justice collaborator andaikan keterangannya dinilai mempunyai kontribusi signifikan dalam mengungkap perkara.

Sementara itu, Tim 9 Kejaksaan Agung terus menelusuri dugaan aliran biaya dalam kasus tersebut. Terbaru, interogator menggeledah sebuah rumah di area Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat (31/7) malam. Penggeledahan nan berjalan sekitar tiga jam itu menghasilkan sejumlah arsip nan diduga berangkaian dengan aliran dana.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan arsip nan ditemukan bakal dimintakan penetapan penyitaan ke pengadilan sebelum dianalisis lebih lanjut.

“Temuan tersebut bakal dianalisis dan digunakan sebagai perangkat bukti untuk memperkuat pembuktian bangunan perkara,” kata Anang.

Meski demikian, arsip nan disita belum serta-merta mengungkap asal-usul aset nan menjadi konsentrasi utama penyidikan. Penyidik tetap kudu menelusuri aliran dana, kepemilikan sebenarnya atas aset, serta keterkaitan pihak-pihak nan diduga terlibat dalam perkara dugaan TPPU tersebut.  (Z-2)

ilustrasi(Antara)

Anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah segera membenahi sistem perlindungan anak menyusul tewasnya siswi SMP berinisial CKC (14) nan diduga dibunuh secara berencana dan dibakar oleh mantan kekasihnya, AWS (15), di Nabire, Papua Tengah. Menurut Rieke, tragedi tersebut bukan sekadar perkara pidana, melainkan sirine atas rapuhnya sistem perlindungan anak di Indonesia. Ia menilai peristiwa itu memperlihatkan kegagalan sistem pencegahan dan penemuan awal terhadap kekerasan di lingkungan terdekat anak.

"Ketika seorang anak di bawah umur bisa merencanakan pembunuhan ekstrem terhadap sesama anak, perihal ini menandakan runtuhnya sistem pencegahan sosial dan penemuan awal kejahatan di lingkungan terdekat anak," kata Rieke melalui keterangannya, dikutip pada Selasa (4/8). 

Ia menilai kasus tersebut menghadirkan persoalan serius dari sisi norma dan kewenangan asasi manusia. Di satu sisi, kewenangan hidup korban nan dijamin Pasal 28A UUD 1945 telah dirampas secara brutal. Namun di sisi lain, proses norma terhadap pelaku nan tetap berstatus anak kudu mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Dalam patokan tersebut, balasan maksimal bagi pelaku anak dibatasi hingga separuh dari ancaman pidana orang dewasa alias paling lama 10 tahun, serta tidak dimungkinkan dijatuhi balasan meninggal maupun pidana penjara seumur hidup. Meski demikian, Rieke menegaskan keadilan bagi korban tidak boleh dikorbankan hanya lantaran pertimbangan formalitas norma terhadap pelaku. Ia meminta abdi negara penegak norma menjatuhkan hukuman pidana maksimal nan diperbolehkan undang-undang agar memberikan pengaruh jera.

Selain itu, Rieke menyoroti ironi nan terjadi di Papua Tengah. Pemerintah Provinsi Papua Tengah baru mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak pada 2 Februari 2026, apalagi sosialisasinya baru dilakukan pada Juli 2026. Menurutnya, tragedi di Nabire justru terjadi ketika izin tersebut baru mulai diperkenalkan kepada masyarakat.

"Ini membuktikan bahwa di atas kertas, izin kita seolah siap, namun di lapangan, ekosistem perlindungan dan sistem penegakan norma kita tetap sangat rentan dan compang-camping," ujarnya.

Rieke juga memberikan apresiasi kepada Satreskrim Polres Nabire nan sukses menangkap pelaku hanya dalam waktu tujuh jam. Namun, keberhasilan itu dinilainya justru memperlihatkan persoalan kelembagaan nan lebih besar di tingkat nasional.

Ia mengungkapkan, hingga sekarang Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) baru terbentuk di 11 Polda, sementara satuan kerja berdikari di tingkat Polres dan Polresta baru tersedia di 22 daerah. Di wilayah lain, termasuk Polda Papua Tengah dan Polres Nabire, kegunaan tersebut tetap berada di bawah Unit Satreskrim.

Kondisi itu, kata Rieke, menyebabkan rantai komando menjadi lebih panjang, keterbatasan personel, hingga minimnya anggaran operasional lantaran belum mempunyai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) mandiri. Dampaknya, penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan tindak pidana perdagangan orang melangkah tidak optimal di tengah meningkatnya jumlah perkara.

Karena itu, Rieke mendesak pemerintah merevisi Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2024 agar Direktorat PPA-PPO diwajibkan datang di seluruh Polda, satuan kerja berdikari dibentuk di seluruh Polres dan Polresta, serta unit unik tersedia hingga tingkat Polsek sehingga mempunyai support anggaran dan operasional nan memadai.

Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah, DPR Papua Tengah, serta Pemerintah Kabupaten Nabire tidak menjadikan Perda Nomor 2 Tahun 2026 sekadar izin di atas kertas. Menurutnya, patokan tersebut kudu diwujudkan melalui pengawalan kasus, penyediaan anggaran pemulihan trauma bagi family korban, pembangunan rumah aman, hingga program pencegahan kekerasan anak nan terintegrasi di sekolah dan lingkungan sosial.

Di sisi lain, Rieke menegaskan tidak boleh ada upaya diversi dalam perkara tersebut. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, diversi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana dengan ancaman balasan di bawah tujuh tahun, sedangkan dugaan pembunuhan berencana mempunyai ancaman pidana di atas ketentuan tersebut sehingga kudu diproses melalui jalur peradilan pidana hingga pengadilan. Rieke turut mengingatkan bahwa reformasi sistem perlindungan anak tidak boleh lagi ditunda.

"Keadilan bagi almarhumah CKC tidak boleh meninggal di atas kertas. Rombak struktur PPA Polri sekarang juga, tegakkan norma pidana maksimal, dan stop jadikan izin sebagai macan kertas. Menunda reformasi ini sama saja dengan membiarkan anak-anak kita mengantre di depan peledak waktu kejahatan," pungkasnya. (E-3)

Logo klub Super League Java United FC(MI/HO)

BABAK baru dimulai dalam peta persaingan sepak bola tertinggi di Tanah Air. Menjelang kejuaraan Super League 2026/2027, Malut United FC secara resmi merubah namanya menjadi Java United FC. Seiring perubahan nama tersebut, tim berjuluk Laskar Kepodang Emas ini juga memindahkan home base dari Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, ke Stadion Jatidiri, Semarang.

Kepastian kepindahan home base dan perubahan nama ini telah disetujui PSSI melalui agenda Kongres Biasa pada Senin (3/8). Langkah strategis ini diharapkan menjadi babak baru bagi tim untuk tumbuh lebih profesional, kompetitif, dan berkepanjangan dalam jangka panjang.

Kehadiran Java United FC di Stadion Jatidiri dipastikan meramaikan persepakbolaan Jawa Tengah. Pasalnya, setelah Persis Solo terdegradasi ke Championship, Jawa Tengah sekarang diwakili oleh dua tim di kasta tertinggi (Super League) untuk musim 2026/2027, ialah Persijap Jepara dan Java United FC.

Presiden Java United FC, Sofyan Lestaluhu, menjelaskan bahwa kepindahan ke Semarang merupakan keputusan matang dari manajemen demi meraih sasaran tertinggi di kejuaraan nasional.

"Di Semarang, manajemen bakal membangun klub ahli nan siap bersaing di kasta tertinggi sepak bola Tanah Air melalui Java United FC," kata Sofyan Lestaluhu.

Komitmen Pembinaan Sepak Bola Usia Dini

Meski telah beranjak markas ke Semarang, Java United FC menegaskan tetap mempertahankan seluruh aset nan telah dibangun di Ternate. Fasilitas training ground di Ternate bakal terus difungsikan sebagai pusat pengembangan sepak bola usia awal melalui Akademi Merah Putih nan bekerja sama dengan klub Portugal, SL Benfica.

"Akademi Merah Putih bakal menghadirkan metode pembinaan terstruktur dan berfokus pada pengembangan karakter anak dikhususkan bagi anak yatim-piatu dan dari family tidak bisa berumur 7-9 tahun," tutur Sofyan.

Melalui sekolah sepak bola ini, pihak manajemen menargetkan dapat merekrut 150 anak. Seluruh proses kegiatan, mulai dari pendaftaran hingga kebutuhan hidup di akademi, disediakan secara cuma-cuma tanpa pemungutan biaya.

Sofyan juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) di Maluku Utara nan telah mendukung perjalanan tim sejak didirikan pada 2023.

“Maluku Utara bakal tetap menjadi bagian dari perjalanan kami, perubahan ini bukan akhir, melainkan perwujudan nan lebih besar dari visi misi klub terhadap pengembangan sepak bola nasional,” ujar Sofyan.

Sejarah Singkat Klub

Perjalanan klub ini terbilang melesat cepat. Cikal bakal Malut United bermulai ketika pengusaha tambang David Glenn membeli lisensi klub Liga 2 asal Jawa Timur, Putra Delta Sidoarjo, pada 10 Januari 2023, nan diresmikan pada 6 April 2023.

Awalnya, klub nan dikelola PT Mineral Trobos dan PT Malut Maju Sejahtera ini didirikan untuk mengangkat prestasi sepak bola Maluku Utara serta mewadahi talenta lokal nan tersebar di beragam daerah.

Mengusung julukan Laskar Kie Raha, nan merujuk pada empat gunung alias kesultanan di Maluku Utara (Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo), klub ini mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih promosi ke kasta tertinggi Liga 1 pada musim pertamanya di Liga 2 2023/2024.

Pada musim Super League 2025/2026, Malut United bisa bersaing ketat dan memperkuat di kasta tertinggi, sebelum akhirnya manajemen mengambil keputusan besar untuk beranjak markas ke Semarang dan berganti nama menjadi Java United FC. (Z-1)

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia menegaskan kebijakan kenaikan BI Rate sebesar 100 pedoman poin nan dilakukan pada Rapat Dewan Gubernur bulan Mei dan Juli merupakan langkah nan diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Selasa, 04/08/2026) berikut ini.

Bandung -

Viral seorang laki-laki membakar bendera Merah Putih di Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat. Kasus ini tetap diselidiki polisi.

Pembakaran itu diduga terjadi pada Minggu (2/8) awal hari kemarin. Dari video nan beredar, laki-laki mengenakan hoodie berwarna hitam dan ransel melangkah di sebuah gang dan langsung melakukan pembakaran bendera nan ada di depan sebuah rumah warga.

Usai memantikkan api dengan menggunakan korek gas ke bendera itu, pelaku langsung meninggalkan lokasi

Beruntung saat bendera terbakar, seorang penduduk melintas dari arah berlawanan dengan pelaku dan sigap memadamkan api nan membakar bendera tersebut.

Kapolsek Andir Kompol Triyono Raharja saat dikonfirmasi terpisah mengatakan, kejadian ini sudah dalam penyelidikan. Polisi tetap melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti, dan saksi-saksi.

"Kita tetap lakukan penyelidikan mengenai kejadian tersebut," kata Triyono via pesan singkat, dilansir detikJabar, Senin (3/8/2026).

Baca aselengkapnya di sini

(idh/dhn)

Banjir terus menerus di sepanjang Jalan Penggilingan Baru menyebabkan sampah hanyut dan menumpuk di area rawa tersebut. Hal ini menyebabkan area perairan tertutup sampah nan hanyut dan menggunung selama menahun sehingga tampak seperti TPS.

Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam di Piala AFF 2026. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

BOGOR – Langkah Timnas Indonesia di arena Piala AFF 2026 mendadak menemui jalan terjal setelah menelan kekalahan telak dari Vietnam. Bermain di Stadion Pakansari pada Senin 3 Agustus 2026, skuad Garuda kudu mengakui kelebihan tim tamu dengan skor akhir 0-3 tanpa balas.

Hasil minor di kandang sendiri ini tentu memberikan pukulan telak bagi mental para pemain Garuda nan sebelumnya tampil penuh percaya diri. Tekanan berkali-kali dari lini serang Vietnam sukses dimanfaatkan dengan baik oleh musuh untuk membobol gawang Nadeo Argawinata sebanyak tiga kali sepanjang pertandingan.

Akibat kekalahan tersebut, posisi Timnas Indonesia di klasemen sementara Grup A kudu merosot ke ranking ketiga. Skuad Merah Putih sekarang mengumpulkan total enam poin dari pertandingan nan sudah dilakoni sepanjang fase grup ini.

Posisi puncak klasemen sekarang dikuasai oleh Vietnam dan Singapura nan sama-sama mengemas tujuh poin. Kedua tim rival tersebut unggul tipis satu nomor di atas Timnas Indonesia, membikin peta persaingan grup semakin memanas menjelang laga pemungkas.

1. Skenario Lolos Semifinal

Fase grup A Piala AFF 2026 sekarang menyisakan satu pertandingan penentu terakhir nan dijadwalkan bergulir serentak pada Jumat 7 Agustus 2026 mendatang. Pada matchday pamungkas ini, Timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke markas Singapura di Stadion Jalan Besar, sementara Vietnam bakal menjamu Kamboja di Stadion My Dinh.

Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Piala AFF 2026 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Melihat situasi di atas kertas, Vietnam berada di posisi paling kondusif untuk melenggang ke babak semifinal. Pasalnya, selain sudah mengantongi selisih gol nan sangat superior ialah +10, Vietnam hanya bakal menghadapi Kamboja nan secara materi pemain berada di bawah mereka.

Bagi Vietnam, kegagalan lolos hanya bakal terjadi andaikan mereka menderita kekalahan dengan skor nan sangat dahsyat dari Kamboja di kandang sendiri, seperti halnya 0-7. Karena itu, perhatian publik sepak bola sekarang sepenuhnya tertuju pada bentrok langsung antara Singapura melawan Timnas Indonesia nan menjadi laga hidup-mati.

KPK(Dok.MI)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan investigasi enam perkara korupsi hingga pertengahan 2026. Penghentian penyidikan dilakukan melalui publikasi surat perintah penghentian investigasi (SP3) lantaran sebagian tersangka meninggal dunia, sementara sisanya memperoleh putusan praperadilan nan mengabulkan permohonan mereka.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, SP3 hanya diterbitkan terhadap perkara nan secara norma memang tidak dapat lagi dilanjutkan.

“Tentu interogator memandang beberapa investigasi nan memang tidak bisa dilanjutkan seperti tersangka meninggal dunia, kemudian permohonan praperadilannya dikabulkan, ya artinya proses investigasi pada saat itu tidak dapat dilanjutkan,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (3/8).

Budi merinci, tiga perkara dihentikan lantaran tersangkanya meninggal dunia. Mereka adalah mantan Direktur Utama PT Loco Montrado Siman Bahar nan meninggal pada 2026, mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi nan meninggal pada 2025, serta mantan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono nan meninggal pada 2024.

Sementara itu, tiga perkara lainnya dihentikan setelah para tersangka memenangkan gugatan praperadilan. Mereka adalah Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dalam perkara dugaan korupsi pengadaan rumah kedudukan personil DPR, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengenai dugaan suap dan gratifikasi, serta Yogi Arie Rukmana dan Yosi Andika Mulyadi nan mengusulkan praperadilan dalam perkara nan sama.

Menurut Budi, putusan praperadilan nan mengabulkan permohonan Indra Iskandar membikin proses investigasi menjadi gugur sehingga KPK kudu menerbitkan SP3.

“Ketika praperadilan itu, permohonan dari pihak tersangka Pak Indra Iskandar dikabulkan bahwa ada formil nan mungkin tidak komplit dalam proses penyidikan, artinya kan kemudian itu menjadi gugur penyidikannya sehingga KPK menerbitkan SP3 untuk menghentikan penyidikannya,” ujarnya.

Secara terpisah, Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan dua SP3 mengenai perkara Edward Omar Sharif Hiariej serta Yogi Arie Rukmana dan Yosi Andika Mulyadi baru dilaporkan kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada 2026.

“Dua SP3 ini baru dilaporkan kepada Dewas KPK di periode 2026,” kata Taufik.

Dalam kesempatan nan sama, Anggota Dewas KPK Benny Mamoto mengungkapkan, sepanjang semester I 2026 KPK menyampaikan total 2.093 pemberitahuan kepada Dewas, termasuk mengenai penyadapan, penggeledahan, penyitaan, hingga publikasi SP3.

Untuk penyadapan, KPK melakukan 762 pemberitahuan dan seluruhnya disampaikan tepat waktu.

“Penyadapan 762 pemberitahuan totalnya, dan ini 100 persen tepat waktu,” kata Benny.

Sementara itu, mengenai publikasi SP3, Benny menyebut terdapat enam pemberitahuan kepada Dewas. Dari jumlah tersebut, empat disampaikan tepat waktu dan dua lainnya terlambat.

“Kemudian SP3 ada 6; nan tepat waktu 4, nan tidak tepat waktu 2 alias 66,7 persen,” ujar Benny. (Z-2) 

Tokoh dari serial anime Naruto(Dok Life is Nerd)

PENGARUH budaya terkenal Jepang di Indonesia rupanya melampaui ranah intermezo dan style hidup. Tren terbaru menunjukkan bahwa kecintaan para orangtua terhadap karya animasi Jepang (anime) sekarang merambah hingga ke pemberian nama anak secara resmi di arsip kependudukan.

Berdasarkan Data Kependudukan Bersih Semester I Tahun 2026 nan dirilis oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terdapat ratusan penduduk negara Indonesia (WNI) nan terdaftar menggunakan nama tokoh fiksi terkenal seperti Uzumaki hingga Nobita.

Fenomena unik ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil 2026 nan ditayangkan secara langsung melalui kanal YouTube Dirjen Dukcapil pada Senin (3/8/2026).

“Ini adalah nama-nama nan menggunakan tokoh animasi. Ternyata orangtua nan suka animasi itu banyak,” ujar Teguh.

Teguh menegaskan bahwa seluruh info nan dipaparkan berbasis pada info kependudukan resmi negara.

“Dirjen Dukcapil itu ngomongnya atas dasar info kependudukan, tapi rupanya banyak. Ada nan namanya Nobita, ada nan Uzumaki, Sasuke,” tambahnya.

Uzumaki dan Nobita Paling Populer

Dari pedoman info tersebut, nama Uzumaki, karakter utama sekaligus klan dalam serial Naruto, menjadi nama bertema anime nan paling banyak digunakan di Indonesia, ialah sebanyak 190 orang.

Posisi kedua ditempati oleh karakter ikonik dari serial Doraemon, ialah Nobita, dengan jumlah 181 orang. Tren ini disusul oleh karakter terkenal lainnya seperti Sasuke (158 orang), Naruto (157 orang), dan nama klan Uchiha (152 orang).

Daftar Lengkap Tren Nama Karakter Anime di Indonesia

Berikut adalah rincian jumlah penggunaan nama karakter anime dalam pedoman info kependudukan nasional Dukcapil:

• Uzumaki: 190 orang

• Nobita: 181 orang

• Sasuke: 158 orang

• Naruto: 157 orang

• Uchiha: 152 orang

• D. Luffy: 79 orang

• Shinchan: 65 orang

• Boruto: 60 orang

• Usopp: 37 orang

• Inuyasha: 23 orang

• Doraemon: 16 orang

• Suneo: 8 orang

Kehadiran nama-nama ini menjadi bukti nyata kuatnya pengaruh budaya terkenal Jepang nan diwariskan oleh para orang tua kepada anak-anak mereka sebagai identitas resmi di Indonesia. (YouTube/dukcapil.kemendagri/Z-1)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menempatkan biaya Saldo Anggaran Lebih alias SAL di sejumlah bank Himbara. Otoritas Jasa Keuangan menilai langkah tersebut bakal memberikan akibat positif bagi perbankan, terutama dalam memperkuat likuiditas dan menekan biaya.

Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Selasa, 04/08/2026) berikut ini.

Depok -

Trotoar di Jalan Raya Sawangan, Depok, Jawa Barat (Jabar), ambles. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok segera memperbaiki trotoar ambles tersebut.

Wali Kota (Walkot) Depok Supian Suri menyampaikan argumen baru merespons alias menindaklanjuti trotoar ambles. Dia mengatakan pihaknya tengah melakukan sistem penganggaran untuk perbaikan tersebut.

"Jadi pertama saya sampaikan ini sudah dalam proses kita gunakan biaya BTT (belanja tidak terduga) Mohon maaf jika mungkin banyak info dianggap tidak langsung merespons lantaran memang sistem penganggaran tetap tidak kudu bisa langsung merespons," ujar Supian kepada wartawan, Selasa (4/8/2026).

Dia mengatakan biaya untuk perbaikan tidak masuk ke dalam APBD (anggaran pendapatan shopping daerah). Namun, dia mengatakan dalam waktu dekat perbaikan bakal segera dilakukan.

"Ini tidak masuk di dalam APBD murni 2026. Kita tidak tahu ada musibah ini, sehingga kita kudu melalui sistem BTT, Belanja Tidak Terduga. Dan insyaallah dalam waktu dekat di awal Agustus ini sudah dilakukan perbaikan," ungkapnya.

Saat ditanyai anggaran, Supian mengaku tidak ingat mengenai anggaran pembangunan trotoar.

"Anggarannya saya tidak hafal ya anggarannya. Tapi memang sepanjang trotoar nan roboh saja, itu saja. Saya tidak tahu anggarannya, lupa," tutupnya.

Pantauan detikcom di Jalan Raya Sawangan, Depok, Jawa Barat, Minggu (2/8), terlihat trotoar berada di sebelah kiri jalur menuju Jalan Margonda Raya. Trotoar itu menyambung dengan Taman Secawan.

Trotoar tersebut ambles ke sungai dan sudah ditutupi terpal berwarna biru. Trotoar nan ambles itu diberi pembatas kayu, traffic conedan garis kuning agar tidak digunakan oleh pejalan kaki.

Seorang penduduk berjulukan Hendra mengaku kaget memandang trotoar itu ambles. Dia sempat menyangka trotoar itu belum selesai.

"Ya saya kaget aja sih, jika sampai trotoar ini ambles. Saya nyangkanya itu belum selesai. Ternyata dapet info dari penduduk sekitar ini ambles. Ini dananya lumayan loh, Rp 9,7 miliar sampai ambles kayak gitu kan berfaedah ada something gitu loh nan nggak bisa diungkapkan," ujar Hendra di sekitar lokasi.

Dia berambisi trotoar itu segera diperbaiki. Menurut dia, trotoar itu belum setahun digunakan.

"Ya (perbaiki). Ya percuma sih jika diperbaiki tanpa pengawasan. (Pengawasan) anggaran dan bahan konstruksinya. Ini belum ada setahun loh. Ya banget (bahaya). Ini terutama lantaran di pinggir jalan ya, takutnya kan ambles ke bawah, kelak malah pengguna jalan nan menyantap korban," ujarnya.

(dvp/azh)

Jakarta -

Polisi membubarkan puluhan remaja nan diduga hendak tawuran di Desa Pamegarsari, Kecamatan Parung, Bogor, Jawa Barat. Mereka kocar-kacir dikejar polisi.

Kapolsek Parung Kompol Maman Firmansyah mengatakan peristiwa terjadi Senin (3/8) malam. Mulanya, pihak kepolisian menerima info dari masyarakat bahwa ada sekelompok remaja bergerak dari arah perbatasan Kota Depok dengan membawa senjata tajam.

"Personel piket patroli segera melakukan antisipasi dan penyisiran di jalur nan diperkirakan bakal dilalui rombongan tersebut," kata Maman, Selasa (4/8/2026).

Ketika melakukan penyisiran dan patroli, sebanyak 50 unit sepeda motor melintas di sekitar Jalan Raya Parung-Lebakwangi. Mereka diduga hendak melakukan tawuran antarkelompok.

"Melihat kehadiran petugas kepolisian, golongan tersebut langsung membubarkan diri dan melarikan diri ke beragam arah," jelasnya.

Pihak kepolisian kemudian melakukan pengejaran dan penyisiran ke beragam wilayah. Hal itu guna memastikan tak ada lagi golongan nan berkumpul.

"Dari hasil aktivitas tersebut, petugas sukses mengamankan satu unit sepeda motor Honda BeAT warna hitam nan diduga ditinggalkan oleh salah satu peserta golongan tersebut," bebernya.

Polisi kemudian mengamankan kendaraan tersebut sebagai peralatan bukti guna penyelidikan lebih lanjut. Sementara identitas pelaku tetap dalam penyelidikan.

"Keberhasilan menggagalkan tindakan tersebut merupakan hasil dari respons sigap atas info nan disampaikan masyarakat. Kami mengapresiasi kepedulian masyarakat nan segera melaporkan adanya potensi gangguan Kamtibmas," pungkasnya.

(rdh/whn)

Jakarta -

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung penguatan ekosistem pembiayaan perumahan untuk mempercepat Program 3 Juta Rumah di Provinsi Jawa Timur.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui pembinaan kepada pemerintah wilayah (Pemda), penguatan perencanaan pembangunan, percepatan jasa perizinan, hingga sinkronisasi info perumahan agar program melangkah tepat sasaran.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus saat memberikan sambutan dalam aktivitas Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat nan digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Aula Tirta Graha Perumda Air Minum Surya Sembada, Kota Surabaya, Jawa Timur.

"Kami dari Kemendagri mendukung sepenuhnya penguatan ekosistem pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (4/8/2026).

Ia mengatakan, Kemendagri bakal memastikan percepatan Program 3 Juta Rumah masuk dalam arsip perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu, Kemendagri juga melakukan pembinaan kepada pemda mengenai pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan developer nan membangun rumah untuk MBR.

Di sisi lain, Kemendagri terus mendorong percepatan publikasi PBG bagi MBR agar tidak melampaui 10 hari. Upaya tersebut juga dibarengi dengan penyesuaian Peraturan Kepala Daerah (Perkada) guna mendukung percepatan pembangunan rumah.

"Tetap perlu diperkuat agar jasa PBG ini semakin cepat, sederhana, transparan kemudian tidak bertele-tele dan tidak membebani masyarakat," tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi info perumahan melalui koordinasi antara Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta dinas nan membidangi perumahan mulai dari tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan.

Pendataan tersebut diperlukan untuk memetakan backlog kepemilikan rumah, kondisi kepantasan hunian, serta memastikan penyelenggaraan program tepat sasaran. Selain itu, percepatan Program 3 Juta Rumah juga perlu diiringi dengan kepastian tata kelola lingkungan kediaman nan layak, aman, dan nyaman.

Menutup sambutannya, Ia mengapresiasi seluruh pihak nan telah mendukung penyelenggaraan aktivitas tersebut. Ia berambisi sinergi antara pemerintah, lembaga, dan sektor perbankan dapat terus bersambung untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah layak bagi masyarakat.

Sebagai informasi, Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, personil Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono, serta masyarakat peserta program KUR.

(prf/ega)

Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna.

ilustrasi(Antara)

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi membuka pendaftaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 untuk jenjang SMA/MA/sederajat dan SMK/MAK. Masa pendaftaran berjalan mulai 27 Juli hingga 27 September 2026, sementara penyelenggaraan tes utama dijadwalkan pada 26 Oktober-8 November 2026.

Masa pendaftaran nan lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya diharapkan memberi kesempatan lebih luas bagi peserta untuk mempersiapkan diri sebelum mengikuti asesmen nan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu pendukung seleksi masuk perguruan tinggi melalui Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

Salah satu peserta TKA 2025, Yudhistira Almayda Basunjaya, mengaku hasil asesmen nan diperolehnya membantu memperkuat pencapaian akademik hingga akhirnya diterima di Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.

Menurut alumnus SMA Negeri 1 Surabaya tersebut, TKA tidak hanya menjadi syarat pendukung dalam SNBP, tetapi juga menjadi sarana untuk mengukur pemahaman terhadap materi nan dipelajari selama di sekolah.

Ia mengaku telah mempersiapkan diri jauh sebelum penyelenggaraan tes dengan membangun kebiasaan belajar secara konsisten, memperdalam pemahaman konsep, serta rutin mengerjakan latihan soal. Sekolahnya juga memberikan support melalui program pengarahan intensif dan try out secara berkala.

Yudhistira menyarankan calon peserta TKA agar lebih konsentrasi menikmati proses belajar daripada terpaku pada hasil akhir. Menurutnya, pemilihan mata pelajaran juga sebaiknya disesuaikan dengan minat, bakat, serta program studi nan mau dituju di perguruan tinggi.

Ia juga mengingatkan bahwa andaikan hasil SNBP belum sesuai harapan, tetap tersedia jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) maupun seleksi berdikari nan memberikan kesempatan serupa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Rahmawati mengatakan penyelenggaraan TKA 2026 telah disempurnakan berasas hasil pertimbangan tahun sebelumnya. Beberapa perubahan nan diterapkan antara lain pengaturan agenda agar peserta hanya mengerjakan satu mata pelajaran wajib setiap hari, penambahan lama pengerjaan menjadi 75 menit, serta penambahan mata pelajaran kejuruan menjadi 50 sesuai rumpun program keahlian.

Selain itu, peserta nan tetap mempunyai info residu tetap dapat mendaftar sembari melakukan perbaikan data. Pengawasan penyelenggaraan juga bakal diperkuat melalui keterlibatan lebih banyak perguruan tinggi, disertai integrasi penyelenggaraan TKA dengan Asesmen Nasional (AN) untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan.

Kemendikdasmen mengimbau seluruh calon peserta memastikan info diri telah sesuai dan mengikuti seluruh tahapan pendaftaran melalui laman resmi TKA. Informasi mengenai persyaratan, jadwal, hingga tata langkah penyelenggaraan juga tersedia melalui kanal resmi Kemendikdasmen dan Pusat Asesmen Pendidikan.

Sebagai sarana persiapan, peserta dapat memanfaatkan platform Ayo Coba TKA untuk mengenal corak soal, sistem pengerjaan, serta mengukur kesiapan sebelum mengikuti TKA 2026.

Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM), Toni Toharudin, mengatakan beragam penyempurnaan tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan asesmen nan semakin berkualitas, objektif, dan berintegritas.

"Kami membujuk seluruh calon peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin dan mengikuti seluruh tahapan sesuai ketentuan," ujarnya.

Melalui penyelenggaraan TKA nan terus disempurnakan, Kemendikdasmen berambisi setiap peserta memperoleh kesempatan nan setara untuk menunjukkan capaian akademiknya sebagai bekal melanjutkan pendidikan ke jenjang nan lebih tinggi. (E-3)

Seekor hiu tutul ditemukan terdampar di pesisir Pantai Batukaras, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, pada Senin (3/8) sekitar pukul 21.00 WIB. Saat pertama kali ditemukan warga, satwa laut nan dilindungi tersebut tetap dalam kondisi hidup.

Kasi Humas Polres Pangandaran, Aiptu Yusdiana, membenarkan adanya laporan mengenai hiu tutul nan terdampar di area Pantai Batukaras. Menurutnya, masyarakat setempat mengenal hiu tutul dengan julukan "ikan naga bintang".

"Betul, ada laporan dari Kapolsek Cijulang bahwa ada hiu tutul terdampar. Kalau masyarakat Pangandaran menyebutnya ikan naga bintang. Kejadiannya sekitar pukul 21.00 WIB tadi malam," kata Yusdiana saat dikonfirmasi, Selasa (4/8).

Yusdiana mengatakan, setelah menerima info dari warga, Kapolsek Cijulang berbareng Bhabinkamtibmas langsung mendatangi letak untuk melakukan pengecekan.

Saat petugas tiba di lokasi, hiu tutul tersebut diduga tetap hidup. Namun, polisi tidak dapat memastikan kondisi satwa secara medis lantaran penanganan satwa laut merupakan kewenangan lembaga terkait.

"Pertama kali terdampar itu kelihatannya tetap dalam keadaan hidup. Karena dari kepolisian tidak bisa memastikan. Setelah itu Kapolsek dan Bhabinkamtibmas menghubungi KKP dan Dinas Kelautan agar dilakukan penanganan," ujarnya.

Meski demikian, proses pemindahan terkendala lantaran lembaga mengenai di Pangandaran disebut belum mempunyai peralatan nan memadai untuk menangani hiu berukuran besar tersebut.

"Kalau dari kepolisian hanya membantu. Seharusnya proses pemindahan dilakukan oleh dinas terkait," katanya.

Hingga akhirnya, hiu tutul tersebut dilaporkan meninggal di letak sebelum sempat dievakuasi.

"Sekarang sudah mati," ucap Yusdiana.

Setelah dipastikan mati, buntang hiu tutul kemudian dikuburkan di sekitar letak pantai. Proses penguburan juga disaksikan penduduk nan berada di sekitar area Batukaras.

"Sekarang sedang dikubur. Di letak ada Bhabinkamtibmas dan personel Polsek Cijulang," pungkasnya.

Kinerja perekonomian terus menunjukkan daya tahan nan solid. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)

Bank Indonesia (BI) menyatakan posisi persediaan devisa Indonesia saat ini nan turun USD 11 miliar tetap berada di posisi nan aman.

Pejabat Sementara Gubernur BI, Destry Damayanti, memaparkan cadangan devisa saat ini berada di kisaran USD 145 miliar, turun dari level tertinggi sepanjang 2026 nan mencapai sekitar USD 156 miliar.

“Termasuk itu untuk stabilisasi dan juga pembayaran utang luar negeri khususnya dari pemerintah,” ucap Destry dalam konvensi pers KSSK di Kantor LPS, Jakarta, Senin (3/8).

Destry menjelaskan sebagian biaya pemerintah juga ditempatkan di BI sehingga penggunaan persediaan devisa untuk pembayaran tanggungjawab pemerintah turut memengaruhi posisi cadangan.

“Jadi nomor (USD) 145 miliar itu tetap relatif kondusif lantaran tetap sekitar 5,4 bulan kali impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah,” tutur Destry.

Kenaikan BI Rate 100 Bps Berhasil Tarik Modal Asing USD hingga 9 Miliar

Kemudian, Destry juga mengatakan keputusan meningkatkan suku kembang referensi 100 pedoman poin sejak Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mei dan Juni 2026 diambil untuk memperkuat stabilitas di tengah tingginya ketidakpastian global.

BI menyebut pada periode tersebut kondisi ekonomi dunia sangat bergejolak. Selain itu, ekspektasi kenaikan suku kembang referensi Amerika Serikat (Fed Funds Rate) menjadi lebih sigap dibandingkan perkiraan sebelumnya, sementara nilai minyak bumi berada pada level tinggi. Pada saat nan sama, tekanan terhadap nilai tukar rupiah juga meningkat.

“Sehingga Bank Indonesia juga sejak bulan Mei stance kita terhadap stabilitas itu memang kita perkuat, dengan meningkatkan suku hubungan 100 pedoman poin. Sehingga tentunya dengan angan nan pertama bakal terjadi repricing dari aset rupiah kita,” jelas Destry.

Ia pun menilai langkah tersebut dapat ditempuh lantaran esensial sektor finansial domestik, khususnya penyaluran kredit, tetap menunjukkan keahlian nan kuat. Hingga Juni 2026, pertumbuhan angsuran tercatat tetap berada di atas 12 persen.

Di sisi lain, BI juga menghadapi tekanan terhadap stabilitas makroekonomi, terutama pada nilai tukar rupiah dan inflasi nan saat itu meningkat akibat komponen volatile food.

“Sehingga ini nan menyebabkan di Bank Indonesia kita kudu mengambil memilih bahwa stabilitas ini menjadi prioritas kita. Dua bulan tersebut sehingga kita naikkan suku bunga. Dan dampaknya kita lihat nan pertama tentu inflow,” lanjut Destry.

Ia pun melanjutkan, kebijakan tersebut mulai membuahkan hasil dengan masuknya aliran modal asing terutama ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Pada kuartal II 2026, aliran modal asing tercatat meningkat signifikan sehingga secara kumulatif mencapai sekitar USD 8,5 miliar hingga USD 9 miliar.

“Jadi itu tentunya bakal menambah cadev (cadangan devisa) kita,” ucap Destry.