Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bakal memperbaiki rumah masyarakat di area perbatasan negara. (Foto: Okezone.com/PU)

Jakarta -

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melanjutkan tren pelemahan sepanjang perdagangan sepekan terakhir. Hari ini, indeks saham RI bergerak di area merah sejak pembukaan perdagangan.

Berdasarkan info RTI Business, IHSG melemah 2,41% ke level 7.200,86 10.35 WIB. Indeks juga sempat tembus pada level lebih rendah di posisi 7.193,42.

Jika ditarik sepanjang perdagangan sepekan terakhir, IHSG juga melemah hingga 5,82%. Sepanjang perdagangan sepekan terakhir, IHSG juga mencatat net foreign sell hingga Rp 1,88 triliun.

Head of Retail Research MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana, menjelaskan pergerakan IHSG saat ini tetap dalam fase downtrend. Di sisi lain, IHSG juga ikut tertekan nilai tukar rupiah nan sempat melebar ke level Rp 17.310 di awal perdagangan Kamis (24/4) kemarin.

"Posisi pergerakannya tetap berada di fase downtrend-nya dan berkesempatan menutup gap-gap nan terjadi beberapa waktu lalu. Di sisi lain, kemarin nilai tukar rupiah terhadap USD sudah menyentuh Rp 17.300," ungkap Herditya kepada detikcom, Jumat (24/4/2026).

Selain itu, bentrok Timur Tengah juga tetap menjadi sentimen negatif terhadap pergerakan IHSG. Padahal saat ini, gencatan senjata antara Amerika Serikat (AS)-Iran dan Israel-Lebanon tetap terus berlangsung.

Sementara sentimen dalam negeri, Herditya menyebut adanya akibat fiskal nan berpotensi adanya perubahan peringatan dan outlook terhadap ekonomi Indonesia. Hal ini disebut memicu penarikan asing dari pasar domestik.

"Dari dalam negeri tetap terdapat akibat fiskal yg mengakibatkan re-rating untuk outlook Indonesia, diperkirakan perihal ini menyebabkan outflow," imbuhnya.

Pengamat Pasar Modal, Reydi Octa, mengatakan kepercayaan penanammodal saat ini belum sepenuhnya pulih. Hal ini terjadi lantaran ketidakpastian arah suku kembang global.

"Sentimen risk off tetap dominan lantaran dipicu ketidakpastian arah suku kembang global, penguatan dolar, serta tensi geopolitik nan membikin memicu outflow asing di IHSG," jelasnya.

Sementara itu, penanammodal saat ini juga tetap melakukan rebalancing portofolio di tengah penyesuaian kebijakan baru Bursa Efek Indonesia (BEI) mencakup free float dan high shareholding concentration (HSC). Perubahan kebijakan ini disebut memicu turunnya daya tarik pasar terhadap saham-saham tertentu.

"Pasar juga tetap dalam fase penyesuaian terhadap kebijakan baru seperti rumor penambahan free float dan HSC nan membikin sebagian saham kehilangan daya tarik dalam jangka menengah. Ini tercermin dari net sell asing nan konsisten, nan menandakan bahwa tekanan bukan sekadar teknikal, tapi ada rebalancing portofolio," pungkasnya.

(acd/acd)

Jakarta, CNBC Indonesia - Utusan Khusus Presiden bagian Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa Indonesia mendapatkan 150 juta minyak mentah dari Rusia. Pasokan minyak tersebut diperoleh dengan nilai khusus.

Hashim mengungkapkan kesepakatan mengenai nilai unik tersebut merupakan hasil dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo berjumpa langsung dengan Presiden Vladimir Putin.

"Indonesia sekarang sudah ada komitmen dari pemerintah Rusia, 150 juta barel kita bisa simpan di Indonesia untuk menghadapi masalah-masalah gejolak ekonomi," ucap Hashim saat memberikan aktivitas Economic Briefing 2026 di Menara Patra Jasa, Jakarta, dikutip Jumat (24/4/2026).

Hashim menjelaskan, awalnya dalam pertemuan dengan Putin, Rusia menyetujui mengirim 100 juta barel dengan nilai khusus. Akan tetapi, jumlah itu bakal ditambah Rusia sebesar 50 juta barel untuk Indonesia dalam menghadapi gejolak dunia.

‎"Dia (Prabowo Subianto) ke Moskow ketemu Presiden Putin selama 3 jam dan dapat komitmen dari Presiden Putin 100 juta barel minyak itu bakal segera dikirim ke Indonesia. 100 juta barel dengan nilai khusus. Dan andaikan Indonesia perlu lagi tambahan, sudah ditambah 50 juta," tuturnya.

‎Kesepakatan dengan Rusia mengenai komoditas emas hitam tersebut sebagai upaya dalam ketahanan daya dalam negeri, utamanya terhadap akibat perang di timur tengah nan meningkatkan kekhawatiran terhadap pasokan minyak global.

‎Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, nan juga ikut dalam rombongan, melakukan pertemuan dengan Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev. Bahlil memastikan RI telah mendapatkan pasokan persediaan minyak mentah dan LPG dari Rusia.

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Transformasi digital dalam pelayanan publik menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai jasa sekarang beranjak ke platform digital, mulai dari manajemen kependudukan, jasa kesehatan, support sosial, hingga pengaduan masyarakat.

Digitalisasi ini diharapkan bisa meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas jasa publik. Namun, di kembali optimisme tersebut, terdapat persoalan mendasar nan sering luput dari perhatian, ialah tidak semua penduduk mempunyai keahlian dan kesempatan nan sama untuk mengakses jasa digital. Di sinilah tantangan utama muncul, terutama dalam menjangkau golongan masyarakat rentan.

Secara konseptual, digitalisasi pelayanan publik merupakan bagian dari penerapan E-Government, nan menekankan pemanfaatan teknologi info untuk meningkatkan kualitas jasa pemerintah kepada masyarakat.

Dalam praktiknya, pendekatan ini sering kali berorientasi pada efisiensi sistem dan percepatan layanan. Namun, jika tidak dirancang secara inklusif, digitalisasi justru berpotensi menciptakan corak baru dari ketimpangan sosial, nan dikenal sebagai digital divide.

Fenomena kesenjangan dalam jasa publik digital di Indonesia bukan sekadar dugaan teoretis, melainkan juga telah berulang kali muncul dalam praktik. Sejumlah jasa berbasis digital nan dikembangkan pemerintah justru memperlihatkan keterbatasan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu contoh nan cukup menonjol adalah jasa kesehatan melalui aplikasi Mobile JKN nan dikelola oleh BPJS Kesehatan. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah akses jasa manajemen kesehatan, seperti pendaftaran peserta, perubahan data, hingga antrean jasa akomodasi kesehatan.

Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit masyarakat—terutama lansia dan golongan dengan literasi digital rendah—yang mengalami kesulitan dalam penggunaan aplikasi tersebut. Banyak di antaranya tetap berjuntai pada support pihak lain alias memilih datang langsung ke instansi layanan, nan ironisnya justru mau dikurangi melalui digitalisasi.

Contoh lain dapat dilihat pada pengedaran support sosial nan mulai terintegrasi dengan sistem digital berbasis info terpadu. Program support seperti nan dikelola melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kerap menimbulkan persoalan di lapangan.

Tidak sedikit masyarakat nan sebenarnya layak menerima support justru tidak terdaftar dalam sistem, sementara nan sudah terdaftar sering mengalami kesulitan dalam proses verifikasi digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan bukan hanya pada akses teknologi, melainkan juga pada kecermatan dan integrasi info antarlembaga.

Kasus serupa juga terlihat dalam penggunaan aplikasi pengaduan publik seperti SP4N-LAPOR! Secara normatif, platform ini merupakan bentuk nyata dari participatory governance lantaran memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan.

Namun, partisipasi nan terjadi condong didominasi oleh golongan masyarakat perkotaan nan mempunyai akses internet dan keahlian digital memadai. Kelompok rentan di pedesaan alias wilayah tertinggal justru relatif minim terwakili dalam sistem ini.

Selain itu, pengalaman selama pandemi COVID-19 juga memberikan pelajaran krusial melalui penggunaan aplikasi PeduliLindungi (yang sekarang terintegrasi dalam platform kesehatan nasional). Aplikasi ini menjadi syarat akses beragam jasa publik, mulai dari transportasi hingga akomodasi umum.

Namun, di lapangan banyak ditemukan masyarakat nan kesulitan mengakses aplikasi tersebut, baik lantaran keterbatasan perangkat, jaringan internet, maupun keahlian penggunaan. Bahkan, tidak sedikit penduduk nan akhirnya berjuntai pada support orang lain hanya untuk menunjukkan status kesehatan digital mereka.

Serangkaian contoh tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi jasa publik di Indonesia tetap menghadapi tantangan serius dalam aspek inklusivitas. Layanan nan secara sistem telah terdigitalisasi belum tentu secara sosial dapat diakses oleh seluruh penduduk negara.

Di sinilah letak persoalan mendasar keberhasilan digitalisasi tidak cukup diukur dari keberadaan aplikasi alias sistem, tetapi dari sejauh mana jasa tersebut betul-betul digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama golongan rentan.

Lebih jauh, jika dikaitkan dengan konteks ekologi manajemen Indonesia, beragam kasus tersebut juga menunjukkan bahwa persoalan tidak berdiri sendiri pada aspek teknologi, tetapi pada ketidaksesuaian antara kreasi sistem dengan kondisi sosial masyarakat.

Di wilayah dengan keterbatasan prasarana digital, jasa berbasis aplikasi justru menjadi halangan baru. Sementara itu, di wilayah dengan kapabilitas kelembagaan nan terbatas, integrasi info sering kali tidak melangkah optimal, sehingga berakibat langsung pada kualitas jasa publik.

Data menunjukkan bahwa kesenjangan digital di Indonesia tetap menjadi persoalan nyata. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2023 mencatat bahwa penetrasi internet nasional telah mencapai sekitar 78 persen. Meski nomor ini tampak tinggi, distribusinya tidak merata.

Wilayah perkotaan mempunyai akses nan jauh lebih baik dibandingkan dengan pedesaan. Selain itu, golongan masyarakat dengan tingkat pendidikan dan pendapatan rendah condong mempunyai akses terbatas terhadap perangkat digital dan konektivitas internet. Artinya, tetap terdapat jutaan penduduk nan belum sepenuhnya terintegrasi dalam ekosistem digital.

Kelompok masyarakat rentan—seperti lansia, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan penduduk di wilayah terpencil—merupakan pihak nan paling terdampak dari kesenjangan ini. Bagi lansia, keterbatasan literasi digital menjadi halangan utama dalam mengakses jasa berbasis aplikasi.

Sementara itu, bagi penyandang disabilitas, tidak semua platform jasa publik dirancang dengan prinsip aksesibilitas. Di sisi lain, masyarakat miskin sering kali tidak mempunyai perangkat memadai alias keahlian finansial untuk mengakses internet secara berkelanjutan.

Namun, persoalan digitalisasi jasa publik di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks ekologi manajemen nan sangat beragam. Dalam perspektif Ecology of Public Administration, sistem manajemen publik dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan geografis nan berbeda-beda di setiap wilayah. Indonesia sebagai negara kepulauan—dengan tingkat disparitas pembangunan nan tinggi—tidak dapat menerapkan satu model jasa digital nan seragam untuk seluruh daerah, terutama pada level akar rumput (grassroot).

Perbedaan kondisi ekologi ini menghadirkan tantangan serius dalam perihal integrasi info dan arsitektur jasa digital. Di satu sisi, pemerintah pusat mendorong standardisasi melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Namun di sisi lain, kapabilitas pemerintah wilayah sangat bervariasi, baik dari segi infrastruktur, sumber daya manusia, maupun kesiapan kelembagaan. Akibatnya, penerapan jasa digital sering kali berkarakter parsial, tidak terintegrasi, dan susah diakses secara merata oleh masyarakat.

Dalam konteks ini, digitalisasi pelayanan publik nan tidak adaptif terhadap kondisi ekologi justru dapat memperdalam eksklusi sosial. Layanan nan secara teknis tersedia belum tentu secara substantif dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya pada pengembangan teknologi, melainkan juga pada gimana teknologi tersebut diintegrasikan dalam sistem sosial nan beragam.

Di sisi lain Indonesia tetap dihadapkan pada masalah integrasi data. Banyak jasa publik digital melangkah dalam sistem nan terpisah antarinstansi, sehingga info tidak saling terhubung. Kondisi ini tidak hanya menghalang efektivitas pelayanan, tetapi juga menyulitkan golongan rentan nan kudu berhadapan dengan beragam platform berbeda untuk mengakses jasa nan semestinya terintegrasi. Dalam praktiknya, penduduk sering kali kudu mengulang proses manajemen nan sama di beragam sistem, nan justru memperbesar beban akses.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan pendekatan nan lebih kontekstual dan adaptif.

• Pertama, pemerintah perlu mengembangkan arsitektur jasa digital nan fleksibel, bukan seragam. Standardisasi tetap diperlukan pada level sistem dan info nasional, tetapi penerapan di wilayah kudu memberi ruang penyesuaian sesuai dengan kondisi lokal.

• Kedua, integrasi info antarinstansi kudu menjadi prioritas utama untuk menciptakan jasa nan sederhana dan mudah diakses, terutama bagi golongan rentan.

• Ketiga, penguatan literasi digital dan pendampingan masyarakat kudu dilakukan secara sistematis, dengan melibatkan pemerintah daerah, organisasi lokal, dan lembaga pendidikan. Dalam perihal ini, peran pemerintah desa dan kelurahan menjadi sangat strategis, ialah sebagai penghubung antara sistem digital dan masyarakat.

• Keempat, model jasa hibrida perlu dipertahankan sebagai solusi transisional, agar masyarakat nan belum siap secara digital tetap dapat mengakses jasa publik.

Pada akhirnya, digitalisasi pelayanan publik bukan sekadar persoalan teknologi, melainkan juga persoalan tata kelola dan sensitivitas terhadap konteks sosial. Tanpa pendekatan nan inklusif dan adaptif, transformasi digital berisiko memperlebar ketimpangan, terutama bagi golongan masyarakat rentan.

Oleh lantaran itu, arah digitalisasi ke depan kudu bisa menjawab keragaman ekologi Indonesia, sekaligus memastikan bahwa setiap penduduk negara mempunyai akses nan setara terhadap jasa publik.

Digitalisasi nan sukses bukanlah nan paling seragam, melainkan nan paling bisa beradaptasi dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Di tengah kompleksitas Indonesia, keberhasilan jasa publik digital justru ditentukan oleh kemampuannya untuk mengakomodasi perbedaan, bukan menyeragamkannya.

Timnas Hoki Putri Indonesia meraih kemenangan atas Kazakhstan pada babak kualifikasi Asian Games 2026. Laga nan digelar di Lapangan Hoki Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (23/4), Indonesia menang tipis 2-1.

Dua gol Indonesia dicetak oleh Lispa dan Natasya Naiborhu. Sementara satu gol jawaban dari Kazakhstan dicetak oleh Viktoriya Lobanova.

Kemenangan ini menjadi modal berbobot bagi pasukan Dharma Raj untuk menghadapi laga selanjutnya melawan Sri Lanka dan Singapura.

Indonesia hanya butuh satu kemenangan lagi untuk memastikan langkah ke babak semi final, sekaligus memastikan satu tiket ke Asian Games 2026 di Jepang.

Aldi Taher kembali mencuri perhatian lewat pernyataannya nan khas. Kali ini, dia menyampaikan pesan untuk para ibu nan bekerja dan ikut membantu suami mencari nafkah.

Saat ditanya soal pesan untuk ibu-ibu pekerja, Aldi menyebut perihal tersebut sebagai sebuah berkah.

“Berkah, lantaran artinya apa? Allah amanahkan, Allah kasih keahlian untuk membantu suami. Berkah,” kata Aldi Taher saat ditemui kumparan di wilayah Pondok Pinang, Jakarta Selatan.

Menurut Aldi, keahlian seorang istri untuk tetap bekerja sekaligus menopang kebutuhan family adalah amanah nan patut disyukuri.

Ia lampau melanjutkan dengan pernyataan bernuansa religius nan langsung menarik perhatian.

“Semua istri milik Allah, semua ibu milik Allah, semua tenaga kerja milik Allah,” ujarnya.

Aldi juga mengingatkan agar para ibu tetap menjaga ibadah di tengah kesibukan bekerja.

“Salat, baca Al-Qur’an,” tutup Aldi.

Aldi Taher memang kerap menjadi sorotan lantaran style penyampaiannya nan unik dan sering kali melontarkan kalimat-kalimat nan mudah viral di media sosial.

Alat pemantauan aktivitas Gunung Semeru milik Stasiun Pemantauan Kopirejo nan terletak di Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur, hilang. Pengelola menduga perangkat tersebut dicuri.

Kepala Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Semeru, Liswanto, mengatakan perangkat pemantauan itu diketahui lenyap pada pertengahan April.

"Pencurian terjadi pada 16 April 2026. Kronologinya, saat itu kami menyadari lantaran perangkat diketahui mati, info tidak masuk," kata Liswanto saat dihubungi, Jumat (24/4).

Mengetahui perihal tersebut, petugas kemudian mengecek ke lokasi. Dari hasil pemeriksaan, terdapat beberapa komponen nan diduga raib.

"Kami pun mengecek ke Stasiun Kopirejo. nan dicuri antara lain aki 12 buah, panel surya 12 buah, regulator panel surya 2 buah, DC to DC 1 buah, kabel grounding, dan stik grounding," katanya.

Pemantauan Tidak Lumpuh Total

Meski begitu, Liswanto memastikan pemantauan aktivitas Gunung Semeru tidak sampai lumpuh total. Masih ada stasiun lain nan tersebar untuk melakukan pemantauan.

"Sejauh ini, monitoring Gunung Semeru tetap melangkah lantaran ada pos lain nan tetap bisa melakukan pemantauan," ucapnya.

Pengelola telah melaporkan kasus tersebut ke polisi. Liswanto menambahkan, kejadian hilangnya perangkat pantau Gunung Semeru sudah dua kali terjadi. Pertama terjadi di stasiun pemantauan di Desa Klepu, Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, pada Agustus 2024 lalu.

"Ini kejadian nan kedua. nan pertama di Klepu, sepertinya kami tidak merekomendasikan lagi untuk pemasangan alat. Laporan ke polisi sedang dilakukan," ucapnya.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Malang, AKP Bambang Subinanjar, mengatakan pihaknya telah menerima laporan tersebut.

Namun, tetap diperlukan rincian info komponen apa saja nan raib.

"Info dari Kapolsek Wajak, kemarin sudah melapor dan sudah ditindaklanjuti. Hari ini pelapor bakal datang ke polsek lagi. Kemarin pelapor belum perincian mengenai jenis perangkat dan jumlah kerugiannya. Setelah lengkap, baru diterbitkan LP, namun sudah ditindaklanjuti oleh Polsek Wajak," kata Bambang.

Direktorat Jenderal Imigrasi sukses menggagalkan Warga Negara Amerika Serikat buronan kasus pembunuhan nan mencoba masuk ke Indonesia. Buronan tersebut kemudian dideportasi dan diserahkan ke pihak AS.

Buronan nan dimaksud berjulukan Anthony Jamar Prioleau JR. Dia ditangkap ketika mencoba masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, pada 17 Januari 2026 lalu.

Pada saat itu, Anthony nan merupakan buronan internasional itu terdeteksi oleh sistem autogate nan canggih.

“AJP diamankan petugas Imigrasi saat melewati autogate di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali saat baru tiba dari Taipei, Taiwan. Autogate Imigrasi telah terintegrasi dengan sistem Interpol 24/7, sehingga subjek DPO Interpol nan datang ke Indonesia dalam pelarian bakal langsung terdeteksi saat melakukan pemeriksaan keimigrasian,” kata Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, dalam keterangan tertulis, Jumat (24/4).

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman, menambahkan bahwa penanganan terhadap AJP telah dilakukan sejak awal kedatangannya di Indonesia.

“Pada tanggal 17 Januari 2026, AJP nan merupakan buronan kasus pembunuhan di South Carolina, Amerika Serikat, tiba di Indonesia melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Pada 19 Januari 2026, AJP diserahkan ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk dilakukan pengawasan secara ketat dan ditempatkan di ruang detensi guna pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Yuldi.

Selama proses tersebut, kata Yuldi, pihak Imigrasi melakukan koordinasi dengan Pemerintah Amerika Serikat untuk memastikan kelancaran proses pemulangan. Deportasi kemudian dilakukan pada Kamis malam (23/4).

Pihak Imigrasi nan dipimpin langsung Hendarsam Marantoko menyerahkan Anthony kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat dengan pengawalan US Marshals.

“Penanganan ini menunjukkan komitmen kami dalam memastikan bahwa hanya orang asing nan memberikan faedah serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum nan dapat berada di wilayah Indonesia. Kami juga terus memperkuat sinergi dengan abdi negara penegak norma dalam negeri maupun mitra internasional, lantaran penanganan keimigrasian saat ini menuntut kerjasama lintas negara nan solid,” tegas Hendarsam.

Lebih lanjut, Hendarsam memastikan pihaknya bakal terus meningkatkan pengawasan serta kerja sama internasional dalam penegakan norma keimigrasian.

“Direktorat Jenderal Imigrasi bakal terus meningkatkan pengawasan dan penindakan keimigrasian secara ahli dan akuntabel, serta memperkuat kerja sama internasional guna menjaga kedaulatan dan keamanan negara,” pungkasnya.

Jakarta -

Fluktuasi kesiapan bahan baku plastik mulai berakibat pada nilai pangan pokok strategis. Salah satunya, nilai gula mulai mengalami kenaikan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) gula pasir di beragam wilayah hingga minggu ketiga April 2026. Jumlah wilayah nan mengalami kenaikan nilai pun terus bertambah.

"Gula pasir, kemarin itu (minggu kedua April) 153 kabupaten kota (kenaikan IPH), sekarang (minggu ketiga April) menjadi 171 kabupaten kota," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya, dikutip Jumat (24/4/2026).

Ateng menerangkan salah satu pendorong utama kenaikan nilai gula adalah mahalnya biaya kemasan. Hal ini mengingat sebagian besar gula pasir dijual dalam bungkusan plastik, kenaikan nilai bahan baku plastik otomatis mengerek nilai jual ke konsumen.

"Terkait dengan gula pasir tersebut, kami mengidentifikasikan salah satu pendorongnya ini dari kenaikan nilai plastik, lantaran plastik digunakan sebagai packaging alias bungkusan di gula pasir," tambah Ateng.

Sementara itu, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa memastikan langkah pemerintah telah dijalankan guna mengatasi bahan baku plastik. Pencarian sumber pasokan bahan baku plastik diharapkan segera menemui titik terang.

"Sekali lagi, pemerintah tidak diam, tidak menunggu, tapi sedang mencari upaya-upaya tersebut. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, relatif problem kekurangan pasokan bahan baku plastik ini bisa diselesaikan dengan baik. Kita percayakan dulu kepada teman-teman di Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian juga," kata Ketut.

Terkait kenaikan IPH gula konsumsi sampai minggu ketiga April tersebut, dalam kajian Badan Pangan Nasional (Bapanas), dari 171 wilayah nan mengalami kenaikan IPH, tetap terdapat 36 wilayah nan memang naik IPH tapi tidak melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP).

Dengan begitu, jumlah wilayah dengan kenaikan IPH nan melampaui HAP gula berada di 135 kabupaten/kota dari total 349 wilayah nan dipantau BPS. Bisa dikatakan hanya 38,7% saja wilayah nan mengalami perubahan nilai gula sampai minggu ketiga April.

Dalam pantauan Bapanas, perubahan nilai gula konsumsi secara nasional dalam sebulan terakhir, baik wilayah selain Indonesia Timur maupun Indonesia Timur, memang terdapat kenaikan harga. Namun, kenaikannya tetap wajar lantaran berkisar di 1,94% saja.

Rerata nilai gula konsumsi secara nasional dalam sebulan terakhir tercatat dari Rp 18.412 per kilogram (kg) bergerak ke Rp 18.770 per kg pada 20 April. Kendati begitu, proyeksi produksi gula kristal putih dalam negeri April ke Mei bakal mulai meningkat. Dari sekitar 58,3 ribu ton bakal meningkat menjadi 276,4 ribu ton, sehingga bakal bisa meredam harga.

(acd/acd)

Liputan6.com, Jakarta - Seorang penduduk negara asing (WNA) laki-laki asal Inggris berinisial DJR (53) nan meninggal di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Depok, Jawa Barat, akibat bunuh diri.

"Ya sekarang perkembangannya bahwa sebenarnya beliau almarhum WNA Inggris itu, memang meninggal bunuh diri di dalam," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Hendarsam Marantoko, Jumat (24/4/2026).

Ia menyebut berasas hasil investigasi dan autopsi forensik bahwa penyebab kematian seorang WN Inggris ini diduga kuat mengarah kepada akibat bunuh diri. Namun, dalam perihal ini, dia tidak menjelaskan secara rinci perihal langkah korban melakukan tindakan nekat tersebut.

"Sudah, sudah kita investigasi. Sudah juga diautopsi, jadi memang murni bunuh diri," ucapnya.

Hendarsam juga mengungkapkan dugaan lainnya bahwa almarhum penduduk asing ini telah mengalami depresi. Sebab, dia baru menjalani penahanan sementara selama dua hari di Ruang Detensi akibat pelanggaran izin tinggal.

"Kalau mungkin dia sudah tiga bulan, alias empat bulan, mungkin kan beda lagi motifnya. Karena dia baru dua hari, ada kemungkinan depresi," ujarnya.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno memimpin langsung kerja hormat penertiban area parkir di area Point Square, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pada Jumat (24/4/2026). Kawasan itu ditata agar lebih rapi dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan.

“Seluruh kendaraan, khususnya sepeda motor nan saat ini berada di jalan, agar dipindahkan ke dalam area nan telah disediakan. Dengan demikian, bakal tercipta kondisi nan lebih aman, nyaman, dan tertib, serta tidak mengganggu aktivitas warung maupun lampau lintas di sekitar,” kata Rano di lokasi.

Penertiban dilakukan di atas lahan milik Perumda Sarana Jaya nan bakal dimanfaatkan sebagai letak relokasi parkir liar dari Jalan Kembang Lestari, tepatnya di samping Mal Poins Square.

Dalam kerja hormat penertiban parkir liar ini, sebanyak 200 personel campuran dikerahkan, meliputi petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemprov DKI Jakarta.

Pemerintah Kabupaten Badung mempercepat pembangunan prasarana jalan di sejumlah wilayah strategis sebagai bagian dari peningkatan konektivitas dan salah satu langkah untuk mengurai kemacetan nan terjadi, khususnya di area pariwisata.

Kepadatan lampau lintas tetap kerap terjadi di wilayah Kuta Selatan, terutama di jalur Jimbaran, Balangan, hingga Pecatu dan akses menuju Uluwatu. Lonjakan kendaraan pada jam sibuk dan musim liburan menyebabkan perlambatan arus nan berakibat pada mobilitas masyarakat dan wisatawan.

Pemkab Badung di bawah kepemimpinan Bupati I Wayan Adi Arnawa berbareng Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta menjadikan pembangunan prasarana jalan sebagai program prioritas. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) ditugaskan sebagai pelaksana teknis.

Sejumlah proyek jalan saat ini tengah dipersiapkan dan sebagian telah memasuki tahap pengadaan lahan serta perencanaan bangunan sejak 2024. Pemerintah menargetkan seluruh proyek dapat rampung secara berjenjang hingga 2028.

“Menindaklanjuti pengarahan Bupati I Wayan Adi Arnawa, kami Dinas PUPR Badung berkomitmen mempercepat pembangunan prasarana jalan secara terencana dan berkelanjutan, termasuk membuka akses baru untuk memperkuat konektivitas dan mengurai kemacetan di area strategis.

Pembangunan bakal dilakukan berjenjang hingga 2028, dengan kajian teknis nan matang dan sinergi lintas sektor, sehingga dapat mendukung kelancaran mobilitas, pertumbuhan ekonomi, dan pelayanan publik,” ujar Plt Kadis PUPR Badung, A. A. Rama Putra.

Pengembangan prasarana jalan difokuskan pada pembukaan jalur pengganti dan penguatan konektivitas antarwilayah nan selama ini menjadi titik kepadatan.

Di area Kuta Selatan, pemerintah mengembangkan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Segmen 4 nan menghubungkan area Jimbaran, Balangan, hingga Pecatu. Selain itu, dibangun pula jalur penghubung baru seperti trase Pura Kulat menuju Labuan Sait, Pecatu menuju Pura Kulat, hingga konektivitas ke area Melasti dan Pasar Desa Adat Pecatu.

Rangkaian pembangunan jalan ini diharapkan dapat mengurai kemacetan dan memperlancar akses menuju lokasi wisata sekaligus mendistribusikan arus kendaraan nan selama ini terpusat di jalan utama.

Sementara di Kuta Utara, pengembangan difokuskan pada peningkatan konektivitas antar area padat aktivitas, termasuk jalur Semer menuju Teuku Umar Barat serta penghubung Subak Sari, Batu Bolong, hingga Umalas. Infrastruktur ini diharapkan dapat mengurangi tekanan lampau lintas di area permukiman dan pariwisata nan berkembang pesat.

Di wilayah Abiansemal, pembangunan jalan diarahkan untuk memperkuat jalur penghubung antarwilayah, khususnya koridor Penarungan menuju Mambal, nan selama ini menjadi pengganti pergerakan masyarakat dari dan menuju pusat aktivitas.

Sedangkan di Kecamatan Mengwi, pemerintah melakukan pengembangan jaringan jalan dalam skala besar sebagai tulang punggung konektivitas baru.

Beberapa ruas strategis seperti koridor Gatot Subroto Barat menuju Mengwi, Abianbase ke Penarungan, hingga jalur Gulingan dan Tambaksari dikembangkan untuk mendukung pengedaran arus kendaraan dari area selatan ke wilayah tengah dan barat Badung.

Secara keseluruhan, proyek ini mencakup pembangunan jalan baru, pelebaran kapabilitas jalan, pembangunan jembatan, serta pengadaan lahan di beragam titik strategis.

Melalui pengembangan ini, Pemkab Badung berambisi arus lampau lintas dapat terdistribusi lebih merata, mobilitas masyarakat meningkat, serta mendukung keberlanjutan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah.

Perkembangan teknologi digital membuka kesempatan pekerjaan nan lebih inklusif untuk siapa saja, termasuk perempuan. Berdasarkan info Badan Pusat Statistik, per tahun 2025 ada lebih dari 37 juta UMKM nan dikelola oleh perempuan. Hal ini mencerminkan tingginya produktivitas dan produktivitas para ‘Kartini Modern’.

Untuk mendukung wanita Indonesia memaksimalkan kesempatan ekonomi digital, Shopee berbareng lima mitra logistik di Indonesia: Anteraja, JNE, Pos Indonesia, SiCepat, dan SPX Express, mengadakan training digital berjudul ‘Siap Bersaing di Era Perubahan berbareng Mitra Logistik’ di momen Hari Kartini 2026.

Director of Business Partnership Shopee Indonesia, Daniel Minardi mengatakan keberadaan platform e-commerce seperti Shopee membuka ruang-ruang baru bagi wanita untuk menikmati faedah ekonomi di ekosistem digital.

“Semangat Kartini kami wujudkan melalui langkah nyata dengan membuka akses pelatihan, pendampingan, dan kesempatan penghasilan bagi wanita di ekosistem Shopee. Bersama mitra logistik, kami memastikan para peserta tidak hanya memahami dasar digital, tetapi juga bisa langsung memulai dan mengembangkan usaha, menciptakan sumber pendapatan baru, dan berkontribusi pada ketahanan ekonomi keluarga,” jelas Daniel.

Daniel menyebut, setiap perempuan di Tanah Air bisa menjalankan aktivitas produktif di ruang digital melalui ekosistem Shopee sebagai Penjual Shopee, menjadi affiliator dalam Shopee Affiliate Program, alias menjalankan upaya ritel produk digital lewat program Mitra Shopee.

"Bagi teman-teman wanita nan mau merintis upaya UMKM, Shopee mempunyai Program Sukses UMKM Baru, program support bagi UMKM nan baru mulai berdagang online di Shopee. Penjual baru di Shopee bisa memanfaatkan insentif senilai total Rp 4 juta untuk memulai pengembangan tokonya," jelas Daniel.

Sementara para wanita nan tetap baru belajar strategi mengelola bisnis juga tak perlu khawatir. Shopee mempunyai akomodasi training melalui Kampus UMKM Shopee Kelas Online nan dapat diakses cuma-cuma setiap hari Senin-Jumat dan dilatih oleh trainer bersertifikasi BNSP.

Di kelas online ini, kata Daniel, penjual Shopee bakal mendapatkan training untuk memperkaya pengetahuan dan keahlian bisnis, mulai dari manajemen stok, strategi pemasaran digital, mengatur strategi promosi, dan sebagainya.

Shopee juga menghadirkan ruang bagi wanita nan suka berkarya membikin konten video imajinatif lewat Shopee Affiliate Program. Cukup dengan modal smartphone dan akses internet, para wanita bisa mulai berkarya dan mendapatkan duit dari komisi sebagai Shopee Affiliate.

Misalnya, affiliate Shopee membikin konten video untuk diunggah ke Shopee Video, membikin postingan media sosial pribadi dengan menambahkan tautan produk di kontennya, hingga mengadakan esi Shopee Live untuk mempromosikan produk-produk dari Penjual Shopee.

Selain opsi pekerjaan di ruang digital, para wanita juga dapat menjajaki upaya ritel sebagai Mitra Shopee nan menjual beragam produk digital nan dibutuhkan masyarakat sehari-hari, seperti pulsa, paket data, token PLN, voucher game dan produk digital lainnya.

Kegiatan training ini juga disambut baik oleh para mitra logistik Shopee. Mereka menyadari bahwa pemberdayaan kurir wanita dan family kurir juga bakal berakibat positif pada kesejahteraan family kurir secara jangka panjang.

Salah satu srikandi Anteraja nan mengikuti training digital di Kampus UMKM Shopee, Riska, mengaku, dia mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru soal pengembangan upaya lewat training ini.

"Kalau saya sendiri tertarik untuk coba jadi Shopee Affiliate untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Menarik juga bisa buat konten-konten di media sosial di sela waktu kerja," ujar Riska.

Ia pun antusias untuk menjajaki kesempatan di ekonomi digital setelah mengikuti training dari Shopee berbareng para mitra logistik.