Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima faedah dan menjadi perhatian dunia. Bahkan, sejumlah negara mulai mempelajari penerapan program tersebut di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya saat groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).

“Saudara-saudara, kita jangan jadi bangsa nan rendah diri. Banyak negara sekarang belajar MBG dari kita. Di mana ada negara nan bisa memberi makan lebih dari 60 juta orang lima kali seminggu,” ujar Prabowo.

Secara lebih rinci, berasas info nan dirilis per 3 Maret 2026, jumlah penerima faedah program ini telah mencapai 61.239.037 orang, dengan 49.057.682 di antaranya merupakan siswa sekolah.

Ia menegaskan, cakupan program MBG tidak hanya menyasar anak sekolah, tetapi juga golongan rentan seperti ibu mengandung dan lansia, nan apalagi mendapatkan jasa pengedaran makanan langsung ke rumah.

"Ibu-ibu mengandung diantar makanan, begitu juga orang tua alias lansia nan tidak berdaya. Coba tunjukkan, di negara mana ada seperti ini?," katanya.

Lebih lanjut, Prabowo menyebut program MBG juga membawa akibat langsung terhadap sektor riil, khususnya bagi petani dan nelayan. Dengan adanya program ini, hasil produksi masyarakat sekarang mempunyai kepastian pasar.

“Petani nan sebelumnya hasil panennya tidak terbeli. Saat panen mangga, misalnya, tidak diambil hingga rusak di kebun. Panen tidak terserap, tengkulak datang dan banting harga. Tidak mungkin rakyat kita sejahtera. Sekarang kita ubah, nyaris semua petani dan nelayan punya agunan pasar,” ungkap Prabowo.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendukung langkah pemerintah untuk mengaudit investigatif perusahaan taksi Green SM usai menjadi 'biang kerok' kecelakaan antara kereta api (KA) Argo Bromo dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4) lalu.

Tragedi tabrakan beruntun itu bermulai dari tersangkutnya sebuah taksi hijau di perlintasan sebidang kereta api nan terindikasi menyebabkan eror pada sistem sinyal perkeretaapian. Insiden maut ini menelan sedikitnya 16 korban jiwa.

Ia mendesak ada pembekuan sementara izin operasional perusahaan taksi listrik Green SM.

​"Saya sudah menyatakan, mendukung Pak Presiden dan kementerian mengenai untuk membekukan setidaknya sementara izin operasional Green SM Taksi," ujar Rieke saat melakukan peninjauan di Stasiun Bekasi Timur (29/4).

Kendati begitu, Rieke menilai persoalan ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan pembekuan izin, melainkan kudu diusut tuntas hingga ke aspek legalitas dan kelaikan teknis. Ia menyoroti asal-usul perusahaan nan berlindung di bawah konglomerasi Vietnam, di mana seluruh armadanya diimpor langsung dari negara tersebut.

"Kami tidak tahu apakah sudah melalui fine test namanya, sudah melalui uji kepantasan alias tidak sebagai mobil-mobil dengan menggunakan daya listrik, dan menjadi armada transportasi umum," tegasnya.

Pemeran Oneng dalam sitkom Bajaj Bajuri ini membeberkan hasil penelusurannya nan menemukan indikasi kejanggalan pada proses keluarnya izin operasional taksi tersebut.

Izin itu dinilai terbit sangat sigap melalui sistem perizinan daring (OSS), ialah diajukan sekitar Januari 2024 dan keluar pada 15 Maret 2024. Ia menyayangkan mudahnya izin bagi penanammodal asing, nan sangat kontras dengan sulitnya pengusaha transportasi lokal bertahan.

​"Pas kita lagi Pemilu 2024, keputusan untuk perusahaan nan apalagi menggunakan armada langsung datang dari luar. Bagaimana mungkin bisa secepat itu sementara kita tahu taksi dalam negeri itu separuh meninggal untuk memperkuat hidup? Kalau kita tidak anti-asing, tapi tentu investasi di Indonesia juga jangan karpet merah untuk penanammodal luar tapi berdarah-darah untuk para pengusaha lokal sendiri," memberondong Rieke.

Menanggapi rumor mengenai nasib para pengemudi jika perusahaan taksi dibekukan, Rieke menegaskan keselamatan transportasi publik dan nyawa masyarakat jauh lebih krusial dibandingkan sekadar argumen lapangan pekerjaan.

"Emang ibu-ibu nan meninggal itu bukan perempuan-perempuan nan bekerja? Saya turun langsung begini lantaran apa? Karena enam orang nan meninggal itu adalah termasuk dari wilayah pemilihan saya di Kabupaten Bekasi. Ya itu perempuan-perempuan nan bekerja," pungkasnya.

Kata Green SM

Perusahaan taksi listrik, Green SM, menyampaikan belasungkawa kepada para korban kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek nan menabrak KRL di Stasiun Bekasi Timur.

Green SM mengatakan, saat ini proses investigasi mengenai kecelakaan tersebut tetap berjalan. Belum ada konklusi nan diambil.

"Green SM terus berkoordinasi dengan otoritas mengenai dengan menyampaikan info nan relevan serta mendukung jalannya investigasi," ujarnya.

Foto Bisnis

Tripa Ramadhan - detikFinance

Rabu, 29 Apr 2026 17:30 WIB

Palu - Petambak di Palu mulai memanen garam setelah cuaca membaik. Produksi sempat terhenti berbulan-bulan akibat tingginya curah hujan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mendorong agar elektrifikasi sektor pertambangan tidak hanya berakhir pada penggunaan teknologi, tetapi sekaligus memperkuat industri dalam negeri. Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian (IPAMP) Kementerian Perindustrian Solehan menegaskan bahwa sektor pertambangan mempunyai posisi strategis dalam perekonomian nasional, termasuk dalam mendorong industrialisasi.

"Dalam konteks tersebut, tentunya pemerintah menempatkan diri sebagai regulator sekaligus menjadi penyedia untuk mendukung percepatan elektrifikasi secara berjenjang dan berkelanjutan," katanya dalam EV Transition in MIning Industry Outlook 2026, nan digelar CNBC Indonesia, Rabu (29/4/2026).

Pembangunan ekosistem kendaraan listrik di sektor tambang kudu dibangun secara menyeluruh. Tidak hanya dari sisi penggunaan alat, tetapi juga dari sisi produksi komponen dan ekosistem industri.

Upaya ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Dengan demikian, hasil tambang tidak hanya diekspor dalam corak mentah, tetapi diolah menjadi produk berbobot tinggi.

"Fokus kebijakan tidak hanya pada penggantian perangkat berat berbasis mesin ICE (internal combustion engine) menjadi listrik, tetapi juga tentang pembangunan ekosistem itu sendiri nan mendukung efisiensi operasional, pengurangan emisi, kemudian peningkatan daya saing sektor pertambangan dalam negeri," kata Solehan.

Indonesia sendiri mempunyai kelebihan besar dari sisi sumber daya, khususnya nikel nan menjadi bahan utama baterai kendaraan listrik. Potensi ini dinilai sebagai modal krusial untuk masuk ke dalam rantai pasok global.

Solehan menilai bahwa kesempatan tersebut kudu dimanfaatkan agar Indonesia tidak tertinggal dalam perkembangan industri kendaraan listrik dunia. Terlebih, permintaan dunia terhadap baterai terus meningkat.

"Nah, ini Indonesia mulai mempunyai kesempatan nan kuat dalam pengembangan supply chain di komponen itu termasuk di baterai ya. Di sini kan nikel, berfaedah kelak NMC ya, Nikel Mangan Kobalt, itu nan perlu kita hilirisasi," sebut Solehan.

Lebih lanjut, pengembangan industri baterai dan komponen perangkat berat listrik dapat mendorong pertumbuhan manufaktur dalam negeri. Hal ini juga berpotensi membuka lapangan kerja baru.

Penguatan industri hulu hingga hilir menjadi diperlukan agar Indonesia bisa bersaing di pasar global. Dengan ekosistem nan terintegrasi, elektrifikasi tambang bisa memberikan akibat ekonomi nan lebih luas.

"Hal ini memang menjadi modal krusial agar elektrifikasi di sektor pertambangan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tidak mengangkat teknologi, tapi juga mendorong pertumbuhan industri manufaktur dalam negeri itu sendiri," sebut Solehan.

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Lingkungan Hidup resmi melakukan serah terima kedudukan (sertijab) dari Menteri Lingkungan Hidup periode 2024-2026 Hanif Faisol kepada Menteri Lingkungan Hidup nan baru periode 2026-2029 ialah Jumhur Hidayat.

Proses sertijab alias tongkat estafet dilakukan sekitar pukul 15:28 WIB, dengan melakukan simbolis penyerahan arsip dan plakat.

Hanif, nan sekarang menjadi Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan mengaku berterima kasih kepada jejeran Kementerian Lingkungan Hidup atas segala corak masukan dan kerja keras saat dirinya tetap menjadi Menteri Lingkungan Hidup.

"Sekali lagi saya atas nama pribadi dan family mengatakan banyak-banyak terima kasih. Tanpa kerja keras, keringat dan waktu dari Bapak Ibu sekalian, mungkin saya tidak bisa berdiri di tempat ini, tempat nan paling membanggakan ini," kata Hanif dalam paparannya di sertijab Menteri Lingkungan Hidup, Rabu (29/4/2026).

Ia berpesan kepada jejeran Kementerian Lingkungan Hidup dan Menteri Lingkungan Hidup nan baru dapat melanjutkan program-program nan belum terealisasi di masanya.

"Sekali lagi selamat berjuang terus untuk Indonesia. Saya percaya dan percaya dengan kekuatan lingkungan hidup nan lebih bagus, kita dapat menyongsong Indonesia Emas 2045," terangnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup nan baru ialah Jumhur Hidayat mengatakan bakal melanjutkan program Hanif Faisol saat dirinya diamanahkan menjadi menteri.

"Saya bakal melanjutkan program-program beliau (Hanif Faisol) nan belum terealisasi, di mana salah satunya ialah masalah sampah. Komitmen Pak Presiden Prabowo luar biasa, bahwa sampah adalah menjadi program prioritas nasional kita. Dalam 2-3 tahun ke depan, urusan sampah kudu selesai," kata Jumhur.

Ia menambahkan masalah sampah bisa sigap selesai jika program dapat dijalankan dengan saling berkoordinasi antar kementerian dan lembaga.

"Harusnya kita jika berorientasi pada output lintas departemen, lintas kementerian, harusnya bisa kita selesaikan," jelasnya.

(chd/wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi peran aktif jejeran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mendukung pengendalian inflasi sekaligus menjaga stabilitas nasional. Ia menegaskan bahwa kedua aspek tersebut krusial dan bergesekan langsung dengan kehidupan masyarakat.

“Inflasi ini saya kira sangat perlu diketahui oleh kita semua, anak-anak bangsa, apalagi jejeran TNI nan merupakan salah satu pilar utama Indonesia. Tidak banyak lembaga vertikal nan mempunyai organisasi nan sangat rapi, nan sudah well established dari pusat sampai dengan ke desa-desa [seperti TNI],” ujar Mendagri Tito saat menyampaikan pengarahan pada aktivitas Apel Komandan Satuan TNI Tahun 2026 di Universitas Pertahanan, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (29/4/2026).

Ia mengungkapkan, berasas beragam survei, kebanyakan masyarakat Indonesia menempatkan persoalan biaya hidup sebagai perhatian utama, apalagi melampaui isu-isu lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas nilai mempunyai akibat langsung terhadap persepsi dan kondisi sosial masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Mendagri menekankan bahwa terkendalinya inflasi menjadi aspek krusial lantaran berakibat luas terhadap masyarakat. Apabila inflasi terkendali, potensi kenaikan nilai bahan pokok dan gangguan stabilitas sosial dapat dicegah. Oleh lantaran itu, keterlibatan seluruh komponen pemerintah, baik di pusat maupun daerah, termasuk jejeran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), menjadi krusial.

“Inflasi krusial untuk menjaga ketahanan nasional kita dari penyelundupan alias tekanan dari luar negeri. Kita mungkin tahu bahwa di dalam politik internasional, ini masalah survival bangsa. Menjaga inflasi adalah survival bangsa,” imbuhnya.

Mendagri menjelaskan, selama ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berbareng kementerian/lembaga, termasuk jejeran TNI, secara konsisten menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah. Melalui rapat tersebut, perkembangan nomor inflasi dan kenaikan nilai bahan pokok terus dipantau.

Ia menjelaskan, terdapat empat jenis inflasi berasas tingkat keparahannya. Pertama, inflasi ringan, ialah kenaikan nilai di bawah 10 persen per tahun. Kedua, inflasi sedang, ialah kenaikan nilai berkisar antara 10 hingga 30 persen per tahun. Ketiga, inflasi berat, ialah kenaikan nilai dalam rentang 30 hingga 100 persen per tahun. Keempat, hiperinflasi, ialah kenaikan nilai di atas 100 persen per tahun.

“Kalau terjadi di atas 100 persen, itu disebutkan hyperinflation. Itu artinya semua sendi sudah rontok ekonomi. Kekacauan sudah terjadi. Distribusi peralatan semua rebut-rebutan. Dan kemudian nilai tukar duit itu sudah melambung tinggi,” tambahnya.

Mengacu pada kondisi di Indonesia, Mendagri berterima kasih inflasi di dalam negeri relatif terkendali. Hal ini juga diperkuat dengan capaian swasembada beras serta terkendalinya nilai bahan pokok lainnya. Ia mengapresiasi jejeran TNI nan telah melakukan beragam upaya dalam mengendalikan inflasi, antara lain melalui aktivitas pasar murah, TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), hingga penanaman jagung.

“Kemudian juga peran TNI untuk aktivitas tanam, itu terasa sekali dan itu membikin harga-harga turun. Dan mudah-mudahan kita bisa jaga, lantaran ini untuk kepentingan satu, menjaga bukan hanya kesejahteraan rakyat tapi menjaga situasi stabilitas kamtibmas dalam negeri,” tandasnya.

Turut datang pada aktivitas tersebut Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, serta para pejabat mengenai lainnya.

PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin), anak perusahaan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), menjalin kerja sama strategis dengan perusahaan telekomunikasi Filipina, DITO Telecommunity, melalui penandatanganan Master Services Agreement (MSA).

Acara penandatanganan tersebut berjalan di DITO Business Hub, Manila, Filipina, pada 22 April 2026. Kolaborasi ini menjadi tonggak krusial bagi kedua perusahaan

dalam memperkuat sinergi serta mendorong pengembangan ekosistem digital regional di Asia melalui penyediaan jasa telekomunikasi lintas negara nan lebih terintegrasi.

Penandatanganan MSA dilakukan oleh Plt. Chief Executive Officer Telin sekaligus Chief Commercial Officer Telin, Kharisma, berbareng Chief Commercial Officer DITO Telecommunity, Atty. Adel A. Tamano.

Perjanjian tersebut menetapkan kerangka kerja sama terstruktur nan memungkinkan kedua perusahaan beserta afiliasinya untuk saling menyediakan dan memanfaatkan beragam jasa telekomunikasi.

Cakupan jasa tersebut meliputi konektivitas internasional, jasa data, hingga solusi enterprise di masing-masing jaringan. Sinergi ini diharapkan bisa mendukung kebutuhan operasional internal sekaligus membuka kesempatan pengembangan jasa komersial nan lebih responsif terhadap dinamika pasar.

Sinergi Operasional dan Kapabilitas Layanan Regional

Kerja sama nan dicanangkan mencerminkan komitmen berbareng kedua perusahaan dalam memperluas jangkauan jaringan, meningkatkan kapabilitas layanan, serta mendorong pertumbuhan upaya berkepanjangan di kawasan.

Melalui MSA tersebut, Telin dan DITO Telecommunity memperkuat sinergi operasional, meningkatkan skala kapabilitas komersial, serta mendorong efisiensi jasa agar kerjasama dapat melangkah secara lincah dan efektif.

CCO Telin, Kharisma, menyatakan bahwa kemitraan ini mencerminkan keselarasan kuat dalam tujuan strategis serta ambisi berbareng untuk mempercepat konektivitas di area Asia dan sekitarnya guna memberikan nilai tambah bagi pelanggan, mitra, dan seluruh pemangku kepentingan.

Sejalan dengan perihal tersebut, CCO DITO Telecommunity, Atty. Adel A. Tamano, menyampaikan bahwa kemitraan ini memungkinkan perusahaan untuk memperluas kapabilitas di luar jaringan nan ada dan menghadirkan solusi lintas negara nan lebih lancar seiring dengan semakin terhubungnya upaya di Filipina dengan area regional.

Sinergi ini juga menjadi langkah strategis dalam menjawab meningkatnya kebutuhan bakal prasarana digital nan andal, scalable, dan berkekuatan saing di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital Asia.

Ke depan, kerjasama ini diharapkan menjadi fondasi bagi pengembangan kerja sama nan lebih luas antara kedua perusahaan sekaligus memperkuat posisi Telin sebagai digital hub enabler nan menghubungkan Indonesia dengan pasar internasional.

Langkah ini turut mendukung peran TelkomGroup sebagai enabler ekosistem digital nasional nan berkekuatan saing dunia serta mendorong pertumbuhan digital nan inklusif di kawasan.

Tanjung Enim, CNBC Indonesia - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) membangun akomodasi hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di Kawasan Industri Tanjung Enim alias BACBIE (Bukit Asam Coal Based Industrial Estate) di Tanjung Enim, Sumatra Selatan.

Proyek nan telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut diproyeksikan bisa menyerap 5.380 tenaga kerja untuk mendorong industrialisasi batu bara di dalam negeri.

Direktur Hilirisasi dan Diversifikasi Produk PTBA Turino Yulianto menjelaskan bahwa pembangunan nan menyantap lahan hingga 585 hektare tersebut merupakan bagian dari visi jangka panjang perusahaan.

Ia menyebut, proyek tersebut bakal menjadi pusat pengembangan beragam produk hilirisasi batu bara nan terintegrasi dari hulu ke hilir.

"Bapak-Ibu sekalian, proyek ini juga membawa faedah untuk negara dan kita perkirakan ada sekitar 5.380 tenaga kerja nan bakal terserap di proyek ini di mana 4.300 pada fase konstruksi, kemudian sekitar 1.010 pada fase operasi, satu pabrik," ungkap Turino dalam sambutannya pada aktivitas groundbreaking Proyek Hilirisasi Fase ke-2 pengembangan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di Tanjung Enim, Sumatra Selatan, Rabu (29/4/2026).

Pihaknya berkomitmen untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja nan berasal dari wilayah operasional perusahaan di wilayah Sumatra Selatan. Tidak lain, perihal itu dilakukan agar keberadaan industri hilirisasi ini dapat memberikan akibat ekonomi langsung bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar letak tambang.

"Dan kami dari manajemen secara serius mau memastikan agar kebanyakan tenaga kerjanya berasal dari lokal Pak Terutama masyarakat Sumsel, di Muara Enim, di Lahat Jadi kami komit ke sana," imbuhnya.

Proyek ini diinisiasi oleh BPI Danantara dan dijalankan oleh Holding BUMN Tambang MIND ID berbareng PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Pertamina (Persero).

Pabrik ini nantinya bakal mengolah 7 juta ton batu bara menjadi 1,4 juta ton DME alias setara 1 juta ton LPG per tahun.

Ini artinya, proyek hilirisasi batu bara menjadi DME ini bakal berkontribusi pada pengurangan impor LPG sekitar 1 juta ton per tahun. Seperti diketahui, Indonesia selama ini tetap mengimpor sekitar 1 juta ton LPG per tahunnya.

Kawasan industri ini didukung oleh pasokan daya dari PLTU Sumsel 8 berkapasitas 2x660 MW nan merupakan pembangkit listrik mulut tambang terbesar di Asia Tenggara.

"Jadi ini visi jangka panjang kami untuk membangun industrialisasi batu bara di area tambang di Muara Endim," ujarnya.

Proyek tersebut dilakukan di bawah koordinasi Badan Pengelola Investasi Danantara untuk menyinergikan peran antar badan upaya terkait.

Selain pengembangan DME, PTBA juga berencana menginisiasi proyek batu bara menjadi gas sintetis (SNG) hingga bahan bakar cair di letak nan sama.

"Jadi hari ini adalah tonggak krusial perjalanan transformasi pertambangan Indonesia Karena proyek ini bakal jadi proyek nan pertama sesuai astacita untuk melakukan industrialisasi di pertambangan batubara," tandasnya.

(wia)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Solehan menyebut penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) untuk operasional pertambangan memerlukan pendekatan komprehensif. Pasalnya pendekatan ini berbeda dengan penggunaan kendaraan listrik untuk transportasi umum.

Dalam pendekatan ini, regulator dan penyedia turut terlibat. Di mana kebijakan tak hanya berfokus pergantian perangkat berat berbasis Internal Combustion Engine ke perangkat berat berbasis listrik, tetapi pada pembangunan ekosistem juga.

"Dua utama tambang operasional itu sendiri dump truck lampau hybrid ekskavator, bulldozer, dan prasarana pendukung lainnya, integrasi EBT lampau energy cold storage system," ungkap dia dalam EV Transition in Mining Industry Outlook 2026, Rabu, (29/4/2026).

Solehan juga memaparkan pemerintah tengah menyiapkan insentif penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) untuk operasional pertambangan. Insentif serupa sebelumnya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.

Dia menegaskan izin ini menunjukkan pemerintah memperkuat landasan norma untuk upaya transisi kendaraan listrik untuk aktivitas pertambangan tersebut.

"Jadi jika dari produsen perangkat berat, memang memandang sesuatu dari keutuhan misal mining, nikel, jika demand ada tentu perangkat berat elektrifikasi produsennya mengikuti," tutur dia.

Diketahui industri pertambangan merupakan penunjang bagi pembangunan berkepanjangan di dunia, terutama dalam penyediaan bahan baku untuk baterai dan kendaraan listrik dalam mengakselerasi pencapaian sasaran Net Zero Emission (NZE) Global tahun 2050 dan Indonesia pada 2060.

Elektrifikasi pada industri pertambangan pun dapat membawa beragam manfaat, seperti menurunkan biaya bahan bakar, mengurangi kebutuhan perawatan, meningkatkan keselamatan pekerja, dan memperbaiki keahlian Environmental, Social, and Governance (ESG).

Solehan melanjutkan percepatan ini dipicu oleh momentum pertumbuhan jasa pertambangan, perkembangan teknologi, hingga inisiatif ESG baik di dunia maupun dalam negeri.

"Kami punya sumber daya alam luar biasa comperative advantage banyak tambang smelter. Indonesia punya kesempatan kuat misal di nikel. Sekarang baru ada LFP (Lithium Iron Phosphate). Kalau nikel kelak NMC (Nickel‑Manganese‑Cobalt). Itu perlu hilirisasi. Ini krusial agar hilirisasi tak hanya pengguna teknologi tapi mendorong pertumbuhan industri manufaktur itu," pungkas dia.

(dpu/dpu)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Hanif Faisol Nurofiq resmi menyerahkan kedudukan Menteri Lingkungan Hidup (LH) kepada Mohammad Jumhur Hidayat dalam prosesi serah terima kedudukan (sertijab) di Gedung Kementerian LH, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/4).

Sertijab digelar setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Jumhur sebagai Menteri Lingkungan Hidup.

Penandatanganan buletin aktivitas serah terima kedudukan dilakukan Hanif dan Jumhur di hadapan jejeran pegawai Kementerian LH.

Hanif menyampaikan tetap ada sejumlah pekerjaan nan belum rampung selama masa jabatannya.

Ia menyerahkan kelanjutan tugas tersebut kepada Jumhur sebagai menteri baru.

“Kemudian belum selesai di era saya, izin Pak Menteri, tentu bakal menjadi tugas Pak Menteri di dalam pelaksanaannya,” kata Hanif dalam sambutannya di Kementerian Lingkungan Hidup, Rabu (29/4).

Hanif juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh jejeran kementerian atas kekurangan selama dirinya memimpin.

Ia berambisi di bawah kepemimpinan Jumhur bakal lahir semangat dan penemuan baru.

“Tentu tetap banyak kekurangan selama saya bekerja, sekali lagi saya minta maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di bawah ketua Bapak Menteri nan baru maka semangat baru bermunculan, kreasi-kreasi baru bermunculan,” ujarnya.

Jumhur Soroti Sampah

Sementara Jumhur menyinggung pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Ia menegaskan pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh melampaui pemisah dan kudu alim aturan.

“Saya sepintas mempelajari Prabowonomics, pemanfaatan sumber daya alam itu tidak boleh melampaui pemisah dari apa nan semestinya boleh. Dan itu kudu ada pembatasan, dan kudu comply dengan segala patokan dalam industri-industri ekstraktif seperti itu,” ucap Jumhur.

Jumhur juga mengungkapkan salah satu program prioritasnya adalah penanganan sampah secara menyeluruh.

Ia menargetkan persoalan tersebut dapat diselesaikan dalam dua hingga tiga tahun ke depan melalui kerja lintas kementerian.

“Dalam 2-3 tahun ke depan, urusan sampah kudu selesai. Harusnya jika berorientasi pada output lintas departemen, lintas kementerian, bisa kita selesaikan. Asal tidak ada interest lain selain memastikan sampah dikelola dengan baik demi kepentingan rakyat,” ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo melantik Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup pada Senin (27/4). Hanif Faisol sekarang mendapat tugas baru sebagai Wakil Menteri Koordinator Pangan.

Sejumlah orang tua korban Daycare Little Aresha Yogyakarta berencana mengusulkan restitusi alias tukar kerugian kepada pemilik Little Aresha.

Hal ini disampaikan para orang tua ketika berjumpa Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI Sri Suparyati di Kantor Perwakilan LPSK Yogyakarta, Rabu (29/4)

"Ke LPSK kami minta pendampingan untuk psikologis alias pun minta pendampingan untuk restitusi," kata Huri perwakilan orang tua.

"Restitusi sendiri nan kami ajukan adalah bukan semata-mata untuk pemulihan anak kami, tetapi tujuan besarnya adalah untuk memiskinkan si pelaku lewat proses restitusi ini," katanya.

Ada kekhawatiran dari para orang tua jika pelaku tidak dimiskinkan mereka bakal kembali mengulangi perbuatannya ketika keluar dari penjara.

"Ya bisa jadi seperti itu (mengulangi perbuatannya). Makanya kita coba upayakan restitusi ini agar tetap bisa melangkah dan angan kami restitusi dikabulkan oleh di persidangan nanti," katanya.

Huri mengatakan jika pun restitusi ini tidak dibayarkan paling tidak bisa menambah balasan bagi pelaku.

"Jadi nan kami kejar adalah sebisa mungkin proses norma ini melangkah seadil-adilnya, semaksimal-maksimalnya dengan tadi potensi-potensi akibat norma apa nan bisa kita dorong, ya kita sorong untuk para tersangka," katanya.

Wakil Ketua LPSK RI Sri Suparyati mengatakan pihaknya juga mendorong restitusi.

"Ini kewenangan nan sebenarnya melekat di dalam kewenangan melekat pada korban ya, dalam perihal ini diwakili oleh keluarga. Restitusi ini adalah tukar kerugian nan dibayarkan oleh si pelaku," kata Sri Suparyati.

Pihaknya mencoba mengedukasi dan mensosialisasi berangkaian dengan restitusi tersebut.

"Sehingga ini nan sebenarnya ke depan juga kudu dikomunikasikan juga kepada pihak abdi negara penegak norma berangkaian dengan kewenangan restitusi nan menjadi haknya si family korban," katanya.