Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespons soal penahanan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan juga Wamen Imipas Silmy Karim. Keduanya ditahan oleh Kejagung dan KPK.

Dadan ditahan Kejagung atas dugaan korupsi tata kelola MBG. Sementara Silmy Karim ditahan lantaran dugaan perkara OTT nan berangkaian dengan proses pengurusan izin tinggal penduduk negara asing (WNA) di Indonesia, termasuk Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).

"Sesungguhnya dua hari ini kita sangat sangat prihatin,terus berulang kejadian nan jelas tidak kita harapkan," kata Pras kepada wartawan, Kamis (4/6).

Pras menjelaskan, Presiden Prabowo selalu mengingatkan kepada jajarannya untuk selalu berbenah diri melawan korupsi.

"Tidak jenuh bosan dalam beragam kesempatan Bapak Presiden selalu mengingatkan kita semua untuk marilah membenahi diri dan melawan praktik-praktik korupsi di dalam menjalankan tugas sehari-hari," ucapnya.

Musim liburan pertengahan tahun menjadi momen nan tepat untuk mulai merencanakan perjalanan dari staycation, liburan keluarga, perjalanan bisnis, hingga ibadah umrah. Tak hanya itu, Anda juga bisa dapat beragam kemudahan dan promo menarik untuk berjalan lewat BookCabin Travel Fair 2026 nan digelar di Kota Kasablanka, Jakarta, pada 5-7 Juni 2026.

Platform online travel agent (OTA) bagian dari Lion Group, ini menghadirkan beragam penawaran perjalanan dalam satu tempat. Pengunjung dapat menemukan promo tiket penerbangan domestik dan internasional, penawaran hotel, hingga paket perjalanan umrah.

Salah satunya adalah Flash Sale tiket penerbangan Lion Group untuk beragam rute domestik maupun internasional.

Selain itu, visitor juga berkesempatan mendapatkan program "Hujan Cashback" berupa Cabin Points hingga 1 juta poin setiap hari untuk transaksi melalui aplikasi BookCabin selama aktivitas berlangsung.

Poin tersebut nantinya dapat digunakan sebagai potongan nilai untuk pembelian tiket penerbangan berikutnya.

Program cashback yang ditawarkan meliputi 250 ribu Cabin Points untuk transaksi mulai Rp 1,25 juta, 500 ribu Cabin Points untuk transaksi mulai Rp 2,5 juta, dan 1 juta Cabin Points untuk transaksi di atas Rp 5 juta.

Tak hanya itu, visitor juga bisa menikmati promo cashback dua kali lipat, e-SIM cuma-cuma untuk pembelian tiket internasional dan paket perjalanan tertentu, merchandise eksklusif, kuis interaktif, hingga kesempatan memperoleh tiket pesawat cuma-cuma setiap hari.

Selain menjadi tempat berburu promo, BookCabin Travel Fair 2026 juga menghadirkan beragam talkshow dan sesi interaktif nan dapat menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat nan sedang merencanakan liburan maupun perjalanan ibadah.

Minat masyarakat terhadap perjalanan umrah nan terus meningkat juga menjadi salah satu konsentrasi utama dalam aktivitas ini. Melalui jaringan penerbangan Lion Air, calon jemaah dapat memperoleh info langsung mengenai beragam pilihan program umrah dengan keberangkatan dari Jakarta menuju Jeddah.

Adapun, beberapa program umrah nan bisa jadi pilihan di antaranya sebagai berikut:

Program Umrah 9 Hari

• Senin | JT-110 | Berangkat 10.45 WIB | Tiba 17.25

• Selasa | JT-112 | Berangkat 12.30 WIB | Tiba 19.10

• Kamis | JT-112 | Berangkat 15.50 WIB | Tiba 22.30

• Sabtu | JT-114 | Berangkat 07.45 WIB | Tiba 14.25

Program Umrah 12 Hari

• Senin | JT-112 | Berangkat 16.10 WIB | Tiba 22.50

• Sabtu | JT-110 | Berangkat 11.20 WIB | Tiba 18.00

• Minggu | JT-110 | Berangkat 11.20 WIB | Tiba 18.00

• Program Umrah 13 Hari

• Selasa | JT-110 | Berangkat 15.30 WIB | Tiba 22.10

• Rabu | JT-112 | Berangkat 14.00 WIB | Tiba 20.40

Didukung jaringan maskapai Lion Group seperti Lion Air, Batik Air, Super Air Jet, Wings Air, Batik Air Malaysia, dan Thai Lion Air, visitor mempunyai lebih banyak pilihan penerbangan menuju beragam destinasi di Indonesia maupun mancanegara.

Setelah Jakarta, rangkaian BookCabin Travel Fair 2026 bakal bersambung ke Surabaya pada 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza dan Medan pada 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza.

Bagi masyarakat nan tetap mencari inspirasi liburan pertengahan tahun, travel fair ini bisa menjadi kesempatan untuk menemukan beragam promo perjalanan sekaligus merencanakan petualangan berikutnya dengan biaya nan lebih hemat.

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan namalain Noel bakal menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (4/6).

Noel adalah terdakwa kasus dugaan korupsi pemerasan dan gratifikasi pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kemnaker.

Berdasarkan sistem info penelusuran perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang ini dijadwalkan bakal mulai pukul 10.00 WIB di Ruangan Kusuma Atmadja. Adapun persidangan bakal dipimpin oleh Hakim Ketua Nur Sari Baktiana beserta dua pengadil anggota, Ni Kadek Susantiani dan Alfis Setyawan.

Pada sidang sebelumnya, Noel dituntut pidana 5 tahun penjara dengan denda Rp 250 juta subsider 90 hari penjara. Selain itu, dia kudu memberikan duit pengganti sebesar Rp 4,435 miliar. Namun lantaran Noel telah mengembalikan sebesar Rp 3 miliar, maka sisa duit pengganti nan kudu dibayar sebesar Rp 1,435 miliar subsider 2 tahun penjara.

Noel didakwa menerima gratifikasi dari pengurusan sertifikat K3 selama Oktober 2024-Agustus 2025. Ia disebut telah menerima duit sebesar Rp 3,365 miliar dan satu unit sepeda kotor Ducati Scrambler dari ASN Kemnaker dan pihak swasta.

Atas perbuatannya, Noel didakwa Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf B UU Tipikor juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c KUHP juncto Pasal 127 ayat 1 KUHP.

Dalam sidang nan sama, jaksa juga menuntut 10 terdakwa lainnya baik dari unsur pejabat Kemnaker dan pihak swasta nan disidang dengan berkas terpisah. Berikut nama para terdakwa beserta rincian hukumannya:

1. Irvian Bobby Mahendro (Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3), dituntut 6 tahun penjara, denda Rp 250 juta (subsider 90 hari), dan UP Rp 60,3 miliar (subsider 2 tahun).

2. Hery Sutanto (Direktur Bina Kelembagaan 2021-2025), dituntut 7 tahun penjara, denda Rp 250 juta (subsider 90 hari), dan UP Rp 4,7 miliar (subsider 2 tahun).

3. Subhan (Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 2020-2025), dituntut tahun penjara, denda Rp 250 juta (subsider 90 hari), dan UP Rp 5,8 miliar (subsider 2 tahun).

4. Gerry Aditya Herwanto Putra (Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi K3), dituntut 5,5 tahun penjara, denda Rp 250 juta (subsider 90 hari), dan UP Rp 13,2 miliar (subsider 2 tahun).

5. Sekarsari Kartika Putri (Subkoordinator Bidang Pengembangan Kelembagaan K3), dituntut 5,5 tahun penjara, denda Rp 250 juta (subsider 90 hari), dan UP Rp 42,6 miliar (subsider 2 tahun).

6. Anitasari Kusumawati (Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja), dituntut 5,5 tahun penjara, denda Rp 250 juta (subsider 90 hari), dan UP Rp 14,4 miliar (subsider 2 tahun).

7. Supriadi (Pengawas Ketenagakerja Ahli Muda), dituntut 5,5 tahun penjara, denda Rp 250 juta (subsider 90 hari), dan UP Rp 19,8 miliar (subsider 2 tahun).

8. Fahrurozi (Dirjen Binwasnaker dan K3), dituntut 4,5 tahun penjara, denda Rp 250 juta (subsider 90 hari), dan UP Rp 233 juta (subsider 2 tahun).

9. Temurila (Pihak Swasta PT KEM Indonesia), dituntut 3 tahun penjara dan denda Rp 250 juta (subsider 90 hari kurungan).

10. Miki Mahfud (Pihak Swasta PT KEM Indonesia), dituntut 3 tahun penjara dan denda Rp 250 juta (subsider 90 hari kurungan).

Direktur WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berbincang di Washington DC, Amerika Serikat pada aktivitas IMF, April 2024( Mandel NGAN / AFP)

DIREKTUR Jenderal Badan Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, mendesak negara-negara mencabut pembatasan perjalanan menyusul epidemi Ebola di Republik Demokratik Kongo (DRC) dan Uganda.

Dalam konvensi pers di Jenewa pada Rabu (3/6/2026), Tedros menegaskan bahwa larangan perjalanan tersebut justru menjadi penghambat besar dalam upaya penanganan wabah. Menurutnya, kebijakan isolasi wilayah secara total mengganggu rantai pasok medis dan menyulitkan pengiriman support ke area terdampak.

Pernyataan WHO: "Pembatasan perjalanan menyeluruh mengganggu rantai pasok dan menghalang upaya penanganan. WHO merekomendasikan pemeriksaan ketat saat keberangkatan di bandara, pelabuhan, dan perbatasan sebagai pengganti pencegahan penyebaran."

Eskalasi Penutupan Perbatasan

Situasi di lapangan menunjukkan tren pengetatan akses nan signifikan. Pada akhir Mei, Kementerian Kesehatan Uganda telah memutuskan untuk menutup perbatasan dengan DRC. Langkah ini diambil menyusul penetapan status keadaan darurat kesehatan masyarakat nan menjadi perhatian internasional oleh WHO pada 15 Mei lalu.

Ketegangan kebijakan juga terjadi di Kenya. Pengadilan Tinggi Kenya pada 29 Mei mengeluarkan larangan sementara bagi masuknya perseorangan nan terinfeksi virus Ebola ke negara tersebut. Hal ini merespons laporan mengenai rencana Amerika Serikat untuk mengirimkan penduduk negaranya nan terinfeksi Ebola ke Kenya guna menjalani perawatan.

Risiko Fatalitas Tinggi

Ebola tetap menjadi salah satu ancaman kesehatan paling mematikan di dunia. Virus ini ditularkan dari hewan liar seperti kelelawar dan primata ke manusia, kemudian menyebar melalui kontak langsung dengan cairan tubuh penderita alias barang nan terkontaminasi.

Data PBB menunjukkan tingkat kematian rata-rata penyakit ini mencapai 50 persen. Namun, dalam beberapa kasus pandemi sebelumnya, tingkat fatalitas tercatat bisa melonjak hingga 90 persen. WHO beranggapan bahwa mitigasi terbaik adalah melalui skrining ketat di titik keberangkatan, bukan dengan memutus jalur logistik nan sangat dibutuhkan untuk menekan nomor kematian tersebut. (Ant/H-4)

Jakarta -

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi UU.

Persetujuan diambil dalam rapat paripurna DPR RI ke-20 masa persidangan V tahun sidang 2025-2026 nan digelar hari ini. Dari perwakilan pemerintah dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini.

"RUU tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?," tanya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat paripurna, Kamis (4/6/2026).

"Setuju," jawab seluruh anggota.

Dalam kesempatan nan sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU P2SK Mohammad Hekal mengatakan pihaknya telah melakukan pembahasan terhadap 1.212 daftar inventarisasi masalah (DIM) nan disampaikan pemerintah. Jumlah tersebut terdiri dari 805 DIM batang tubuh dan 407 DIM penjelasan, termasuk beberapa topik baru nan berkembang dalam pembahasan.

"Panja RUU P2SK kemudian melakukan pencermatan dan telaahan terhadap seluruh DIM serta melakukan pendalaman terhadap rumor topik nan berkembang secara bergerak dalam proses pembahasan panja RUU," kata Hekal.

Berdasarkan hasil kerja tim perumus dan tim sinkronisasi, telah tersusun draft RUU P2SK nan terdiri dari dua pasal romawi dan 105 nomor perubahan, serta mengubah 9 UU sektor keuangan.

Terdapat 17 pokok materi muatan dan pengaturan di dalamnya nan telah disepakati sebagai berikut:

1. Kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
2. Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3. Kelembagaan Bank Indonesia (BI)
4. Evaluasi Kinerja LPS, OJK dan BI oleh DPR
5. Cakupan Perluasan Usaha Perbankan dan Perbankan Syariah
6. Demutualisasi Bursa Efek di Pasar Modal
7. Transfer Margin Dalam Transaksi di Pasar Keuangan
8. Surat Utang Danantara
9. Perusahaan Asuransi dan Asuransi Syariah Dalam Resolusi
10. Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas
11. Bursa Mineral dan Komoditas Strategis
12. Aset Kripto
13. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Pinjaman Daring dan Perjudian Daring
14. Pusat Finansial Internasional Indonesia
15. Penanganan Piutang Macet Pada UMKM
16. Penyelidikan dan Penyidikan di Sektor Jasa Keuangan Serta Mekanisme Keadilan Restorative
17. Bank Dalam Penyehatan

(fdl/fdl)

KPK sudah menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim. Dia ditahan berbareng 7 orang lainnya nan juga pejabat di lingkungan Imigrasi.

Silmy Karim dijerat sebagai tersangka dalam kapasitasnya selaku mantan Dirjen Imigrasi. Dia disangka melakukan tindak pidana berupa pemerasan alias gratifikasi.

"Adapun kepada delapan orang tersangka tersebut, salah satunya ialah Saudara SK nan merupakan Dirjen Imigrasi periode tahun 2023-2024," kata ahli bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (4/6).

"Dalam perkara ini sangkaan pasal nan digunakan ialah Pasal 12e mengenai dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam pengurusan arsip keimigrasian dan juga dilapis Pasal 12B alias penerimaan lainnya alias gratifikasi," sambungnya.

Berikut daftar tersangka nan dijerat KPK:

1. Wamen Imipas 2025-2026 nan juga Direktur Jenderal Imigrasi 2023-2024 Silmy Karim

2. Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam

3. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Imigrasi Jawa Barat nan sebelumnya menjabat Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra

4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji

5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo

6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah

7. Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi

8. Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah

Penetapan tersangka ini merupakan buntut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) mengenai kasus dugaan dugaan korupsi publikasi izin tinggal Warga Negara Asing (WNA).

"Peristiwa tertangkap tangan ini berangkaian dengan proses pengurusan penduduk negara asing untuk bisa tinggal di Indonesia," kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (3/6).

"Kalau kita ketahui untuk seorang WNA agar bisa tinggal di Indonesia ada namanya KITAP, ya, kartu identitas tetap. Ada juga nan sementara alias KITAS. Nah, dalam proses pengurusan tersebut," sambungnya.

Total 18 orang nan diamankan dalam OTT tersebut. Namun, hanya 8 orang nan kemudian nan dijadikan sebagai tersangka.

Sementara itu, sisa pihak nan turut diamankan dalam rentetan OTT tersebut telah dipulangkan lantaran tetap berstatus sebagai saksi.

"Sehingga 10 orang lainnya saat ini berstatus sebagai saksi sehingga dipulangkan," tambahnya.

Tiga penduduk negara Asing (WNA) ditemukan tergeletak di sebuah unit apartemen di area Cengkareng, Jakarta Barat. Dua orang ditemukan meninggal dunia, sementara satu lainnya dalam kondisi tidak sadar dan sekarang menjalani perawatan di rumah sakit.

Peristiwa itu terjadi di Apartemen City Park Tower F lantai 3, Cengkareng Timur, Jakarta Barat, pada Senin (1/6) sekitar pukul 21.00 WIB.

Dalam video nan beredar, tampak dua laki-laki terbujur kaku di atas tempat tidur. Sementara seorang laki-laki lainnya terlihat tergeletak di lantai dalam kondisi tidak sadar sebelum akhirnya dievakuasi ke Rumah Sakit Budha Tzu Chi untuk mendapat penanganan medis.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto membenarkan adanya peristiwa tersebut. Ia menyebut, polisi menemukan tiga WNA di unit apartemen tersebut, dua di antaranya laki-laki berinisial CD (27) dan II (34) meninggal dunia.

“Benar, pada Senin, 1 Juni 2026 sekitar pukul 21.00 WIB telah ditemukan 3 penduduk negara asing di Apartemen City Park Tower F lantai 3, Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Dari ketiga orang tersebut, 2 laki-laki berinisial CD (27) dan II (34) dinyatakan meninggal bumi dan tetap menunggu hasil penyebab meninggalnya,” kata Budi kepada wartawan, Kamis (7/6).

Sedangkan OSO (39) nan ditemukan dalam kondisi tak sadar sedang menjalani perawatan di rumah sakit.

“Sementara 1 laki-laki berinisial OSO (39) ditemukan dalam kondisi tidak sadar dan saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Budha Tzu Chi,” ujarnya

Budi menambahkan, dari hasil pemeriksaan awal tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh kedua korban nan meninggal. Meski demikian, polisi tetap mendalami penyebab pasti kejadian tersebut.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh kedua korban nan meninggal, namun penyelidikan tetap terus dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat untuk memastikan penyebab kejadian tersebut,” ujar dia.

Petugas PLN melakukan edukasi kelistrikan kepada salah satu penduduk nan menerima penyambungan listrik program Listrik Desa PLN di Dusun Noemuke, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur(Dok.PLN)

BERTAHUN-tahun penduduk di Dusun Noemuke, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT) tak dapat menikmati listrik. Namun, sejak Mei 2026, melalui Program Listrik Desa (Lisdes), sebanyak 149 kepala family di Dusun Noemuke mulai menikmati listrik PLN selama 24 jam penuh. Program lisdes menjadi bentuk nyata hadirnya negara nan membawa angan baru bagi wilayah nan sekian lama terjebak dalam kegelapan. Cahaya nan sebelumnya hanya menjadi harapan, sekarang datang di setiap rumah, membuka kesempatan baru bagi masyarakat untuk belajar, bekerja, mengembangkan usaha, dan beraktivitas dengan lebih nyaman.

Mama Maria, seorang ibu rumah tangga di Noemuke, tetap mengingat gimana setiap malam dirinya kudu menyiapkan lampu pelita berbahan bakar minyak tanah agar anak-anaknya bisa belajar.

“Kalau dulu malam langsung gelap, anak-anak sigap tidur. Sekarang lampunya terang, mereka bisa duduk belajar lebih lama di meja. PR sekolah jadi selesai, mata juga tidak perih kena asap lagi. Kami sekeluarga senang sekali,” tuturnya.

Bagi Mama Maria, listrik bukan hanya soal lampu nan menyala. Kehadirannya memberi kesempatan lebih besar bagi anak-anak untuk belajar dengan nyaman dan mengejar cita-cita mereka.

Harapan nan sama juga tumbuh di sektor ekonomi masyarakat. Yohanes, pemilik warung kelontong mini di dusun tersebut, mulai memandang kesempatan upaya nan sebelumnya susah diwujudkan.

“Dulu jualan terbatas, peralatan sigap lama lantaran tidak ada pendingin. Sekarang ada listrik, saya mau coba beli lemari es kecil. Jadi bisa jual es batu sama minuman dingin untuk penduduk di dusun. Harapannya ada tambahan penghasilan,” ujarnya.

Petugas PLN melakukan penyambungan listrik tegangan rendah agar dapat mengaliri listrik di rumah- rumah masyarakat di Dusun Noemuke. (Dok/PLN)

Bagi penduduk seperti Yohanes, listrik membuka kemungkinan baru untuk mengembangkan upaya dan meningkatkan pendapatan family tanpa kudu meninggalkan kampung halaman.

Bupati Timor Tengah Selatan, Eduard Markus Lioe, menyampaikan apresiasi atas beroperasinya jaringan listrik di Noemuke.

“Kami memahami setiap wilayah di Timor Tengah Selatan mempunyai tantangan geografis nan berbeda. Pembangunan listrik dilakukan berjenjang sesuai keahlian teknis dan alokasi anggaran. Kami berambisi listrik di Noemuke ini bisa membantu anak-anak belajar lebih baik dan penduduk mulai mengembangkan upaya mini di rumah,” ujarnya.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa setiap rumah nan sukses dialiri listrik di pelosok negeri mempunyai cerita dan angan nan berbeda. Karena itu, upaya Pemerintah berbareng PLN untuk menghadirkan listrik hingga ke wilayah terpencil tidak semata membangun jaringan listrik, tetapi juga membuka akses masyarakat terhadap kesempatan nan lebih luas.

“Sebagai badan upaya milik negara nan diberi amanah menyediakan daya listrik, PLN berkomitmen untuk terus menghadirkan akses listrik hingga ke pelosok negeri. Hadirnya listrik menjadi fondasi untuk mempercepat pemerataan pembangunan, menggerakkan roda perekonomian, menciptakan lapangan kerja, serta membantu mengentaskan kemiskinan. Karena itu, PLN terus berkomitmen agar tidak ada lagi masyarakat nan hidup dalam kegelapan,” jelas Darmawan.

Bagi PLN, terang nan sekarang datang di Noemuke merupakan hasil dari kerjasama banyak pihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, hingga penduduk setempat turut mengambil peran agar pembangunan prasarana kelistrikan dapat melangkah dengan baik.

Sementara itu General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur, F. Eko Sulistyono, mengatakan bahwa upaya menghadirkan listrik ke desa-desa terpencil bakal terus dilakukan sebagai bagian dari komitmen PLN mendukung pembangunan daerah.

Eko menambahkan, di kembali lampu nan sekarang menyala di 149 rumah warga, tersimpan perjalanan panjang nan tidak selalu mudah. Kondisi geografis berbukit dan akses nan terbatas membikin pembangunan prasarana kelistrikan kudu dilakukan secara berjenjang dengan mempertimbangkan kondisi lapangan. Untuk menghadirkan listrik ini, PLN membangun Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 1,03 kilometer sirkuit (kms) Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 4,9 kms, serta gardu pengedaran berkapasitas 50 kVA.

“Wilayah seperti Noemuke memerlukan kesiapan teknis dan waktu. Dengan prasarana nan sudah beroperasi, kami berambisi listrik ini dapat dimanfaatkan penduduk untuk mendukung beragam aktivitas produktif sehari-hari,” ujarnya.

Kini, ketika malam tiba di Noemuke, pemandangan nan terlihat tidak lagi sama seperti dulu. Dari sebuah dusun nan pernah berkawan dengan gelap, Noemuke sekarang menatap masa depan dengan angan nan lebih terang. (RO/H-4)

Jakarta, CNBC Indonesia - DPR telah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) sebagai Undang-Undang (UU) baru.

Dalam rapat paripurna itu, proses pengesahan turut disaksikan oleh sejumlah menteri nan menjadi perwakilan pemerintah, di antaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hingga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini.

"Atas nama pemerintah perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepadda seluruh personil DPR RI, khususnya ketua dan wakli komisi XI nan telah menginisiasi RUU ini dan kerja sama dengan pemerintah," kata Purbaya saat memberikan pidato di Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Purbaya mengatakan, penyusunana RUU Perubahan UU P2SK ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat dan menciptakan keselarasan kerangka izin sektor finansial dan memperkuat sinergi dan koordinasi antarlembaga dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Adapun ketentuan terbaru nan tertuang dalam UU P2SK ini terdiri dari 17 pokok materi muatan dan pengaturan, sebagaimana berikut ini:

1. Kelembagaan LPS
2. Kelembagaan OJK
3. Kelembagaan BI
4. Evaluasi keahlian LPS, OJK, dan Bank Indonesia ole DPR
5. Cakupan ekspansi upaya perbankan dan perbankan syariah
6. Demutualisasi Bursa Efek di Pasar Modal
7. Transfer margin dalam transaksi di pasar keuangan
8. Surat Utang Danantara
9. Perusahaan asuransi dan asuransi syariah dalam resolusi
10. Dana pertanggungan wajib kecelakaan lampau lintas
11. Bursa mineral dan komoditas strategis
12. Aset kripto
13. Satuan tugas pencegahan dan penanganan pinjaman daring dan pertaruhan daring
14. Pusat finansial internasional Indonesia
15. Penanganan piutang macet kepada UMKM
16. Penyelidikan dan investigasi di sektor jasa finansial serta sistem keadilan restoratif
17. Bank dalam penyehatan

Purbaya pun telah mengungkapkan isi komplit perubahan P2SK sebagaimana berikut ini:

Perubahan Kelembagaan LPS

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun menjabarkan poin-poin utama dari perubahan ketentuan RUU P2SK. Khusus untuk penguatan kelembagaan, tata kelola, serta efektivitas penyelenggaraan mandat LPS dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, dilakukan sejumlah perubahan.

Perubahan itu antara lain mencakup penyempurnaan arti LPS serta penguatan status LPS sebagai badan norma dan lembaga negara nan independen dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya. Selain itu, dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai susunan, persyaratan, proses seleksi, pemberhentian, dan penggantian personil Dewan Komisioner.

Pada aspek akuntabilitas dan pengolahan anggaran, revisi Undang-Undang P2SK memperkuat sistem penyusunan dan persetujuan rencana kerja dan anggaran tahunan LPS melalui keterlibatan DPR.

Perubahan Kelembagaan OJK

Yang kedua, tentang kelembagaan OJK. Purbaya mengatakan, penguatan kelembagaan OJK nan disepakati pemerintah dan DPR mencakup penambahan tugas OJK dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap aktivitas jasa finansial di sektor pasar modal, finansial derivatif, bursa karbon, serta bursa mineral dan komoditas strategis.

Selain itu, OJK juga diberikan tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap aktivitas pengelolaan biaya publik lainnya, termasuk biaya finansial haji dan tabungan perumahan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah dan DPR juga menyepakati persetujuan penyesuaian kewenangan OJK mengenai aset mata uang digital serta penambahan kewenangan OJK untuk menetapkan pengaturan dan kebijakan lebih lanjut terhadap aktivitas industri jasa finansial nan dapat berakibat langsung terhadap akibat maupun faedah nan diterima oleh pengguna dan masyarakat, serta verimplikasi juga terhadap tingkat akibat industri jasa finansial maupun berpotensi mempengaruhi stabilitas sistem keuangan.

Dalam aspek kelembagaan itu, disepakati pula penyempurnaan susunan Dewan Komisioner OJK termasuk penambahan Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, serta penyempurnaan pengaturan mengenai panitia seleksi, persyaratan calon personil Dewan Komisioner, pemberhentian personil Dewan Komisioner, personil Dewan Komisioner pengganti, dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisioner.

Penguatan tata kelola OJK juga dilakukan melalui pengaturan mengenai perlindungan norma bagi personil Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK. Kewenangan Dewan Komisioner untuk mewakili OJK di dalam dan di luar pengadilan nan dapat di delegasikan kepada personil Dewan Komisioner dan alias Pejabat OJK.

Pengaturan mengenai standar anggaran tahunan untuk aktivitas operasional OJK, sistem perubahan rencana kerja dan anggaran pada tahun berjalan, pengaturan mengenai periode dan pungutan OJK, serta penambahan kewenangan dalam pengolahan kekayaan OJK, termasuk penyelenggaraan hapus kitab dan hapus tagih.

Dalam rangka memperkuat koordinasi antara otoritas, pemerintah dan DPR juga menyepakati pengaturan nan memperjelas koordinasi antara OJK dan LPS, termasuk tanggungjawab OJK untuk meinformasikan kondisi bank maupun perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah nan bermasalah pada LPS, serta penguatan koordinasi pemeriksaan antara kedua lembaga tersebut.

Selain itu, OJK juga diberikan tugas untuk melaksanakan program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan.

Kelembagaan BI

Pemerintah sepakat dengan DPR untuk memperkuat pencapaian tujuan Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan dan bauran kebijakan Bank Indonesia nan dapat menciptakan lingkungan ekonomi nan kondusif bagi perkembangan sektor riil dan pembuatan lapangan kerja.

Pemerintahan DPR juga menyepakati penguatan perlindungan norma bagi personil Dewan Gubernur, pejabat, dan pegawai Bank Indonesia nan melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berasas itikad baik.

Selain itu, disepakati pengaturan nan memperjelas kewenangan Dewan Gubernur untuk mewakili Bank Indonesia di dalam maupun di luar pengadilan nan dapat didelegasikan kepada personil Dewan Gubernur dan alias pejabat Bank Indonesia.

Penyempurnaan Kelembagaan Bank Indonesia juga mencakup pengaturan mengenai rapat Dewan Gubernur, sistem pemberhentian personil Dewan Gubernur, pengisian personil Dewan Gubernur pengganti, serta penambahan tugas Bank Indonesia dalam melaksanakan program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan.

Di bagian tata kelola dan akuntabilitas, pemerintah dan DPR menyepakati pengaturan mengenai anggaran tahunan Bank Indonesia beserta perubahannya nan memerlukan persetujuan DPR, termasuk pengaturan mengenai standar anggaran tahunan untuk aktivitas operasional Bank Indonesia.

Evaluasi Kinerja BI, OJK, dan LPS oleh DPR

DPR dapat melakukan pertimbangan keahlian terhadap LPS, OJK, dan BI nan hasil dan rekomendasinya disampaikan kepada otoritas nan berkepentingan dan pemerintah untuk ditindaklanjuti dan berkarakter mengikat.

Perbankan dan Perbankan Syariah

Dalam rangka meningkatkan daya saing Bank, memperkuat setor permodalan, serta merespon perkembangan industri keuangan, diperlukan kebijakan ekspansi cakupan upaya Bank Umum dan Bank Umum Syariah. Perluasan ini memberikan elastisitas bagi Bank untuk tidak hanya menyediakan pembiayaan jangka pendek, namun juga pembiayaan jangka panjang dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

Selain itu, diperlukan pula kebijakan konsolidasi perbankan untuk menciptakan ekosistem perbankan nan lebih efisien dan lebih berkontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyusunan peta jalan konsolidasi Bank Umum dan Bank Umum Syariah.

Selanjutnya, dalam rangka mengembangkan instrumen finansial syariah, diperlukan penyempurnaan pengaturan mengenai produk investasi di perbankan syariah, ialah Syariah Restricted Investment Account alias SRIA, nan hasil penyelesaian asetnya hanya dapat dibagikan alias dikembalikan ke pengguna investor.

Pengaturan ini memberikan kepastian norma kepada masyarakat, terutama pengguna investor, terhadap produk investasi perbankan syariah

Demutualisasi Bursa Efek di Pasar Modal

Pemerintah mengapresiasi dan mendukung kemauan DPR untuk memperkuat pasar modal Indonesia. Penguatan pasar modal Indonesia merupakan langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional nan berkelanjutan.

Salah satu inisiatif nan diambil adalah demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) alias perubahan struktur kepemilikan Bursa Efek Indonesia nan sebelumnya hanya dapat dimiliki oleh personil bursa menjadi terbuka untuk selain personil bursa.

Pelaksaan demutualisasi bursa pengaruh Indonesia ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola, meningkatkan kepercayaan investor, dan memperluas partisipasi stakeholder. Langkah ini juga merupakan upaya berkepanjangan untuk memastikan pasar modal Indonesia semakin berkembang, dalam, stabil, dan berkekuatan saing serta mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional.

Di dalam kepemilikan bursa pengaruh Indonesia tersebut, pemerintah dan alias lembaga negara juga dapat turut berpartisipasi. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat stabilitas pasar finansial dan memastikan terjaganya kepentingan nasional dengan tetap menjaga independensi bursa pengaruh Indonesia.

Transfer Margin dan Transaksi di Pasar Keuangan

Dalam rangka diversifikasi instrumen finansial dan untuk mendorong pengembangan pasar derivatif Indonesia, diperlukan kesetaraan pengaturan dengan praktik internasional.

Salah satu perihal nan saat ini belum ada adalah pengaturan mengenai transfer margin dalam pemenuhan tanggungjawab nan timbul dari perubahan atas nilai transaksi dalam transaksi di pasar finansial alias dikenal juga dengan variation margin, dengan menggunakan sistem pengalihan kewenangan milik atas margin alias transfer of title.

Penguatannya ini diharapkan bakal berkontribusi positif terhadap kestabilan nilai tukar, pendalaman pasar keuangan, pengembangan sumber pembiayaan ekonomi nasional dan mendorong capital inflows ke pasar finansial Indonesia.

Selain itu, pengaturan tersebut krusial untuk memberikan kepastian norma dan perlindungan norma atas kepemilikan margin, efektivitas mitigasi risiko, serta pemenuhan standar internasional.

Ini bakal membikin pasar derivatif Indonesia semakin berkekuatan saing dan memperkuat pasar domestic non-deliverable forward alias DNDF.

Surat Utang Danantara

Dalam rangka mobilisasi kapital untuk mendorong perekonomian nasional, di tengah kondisi ketidakpastian dunia nan tinggi, pada RUU ini diatur mengenai BPI Danantara dapat menerbitkan surat utang unik termasuk patriot bond dan merah putih bond di mana publikasi surat utang unik dilakukan dengan menetapkan strategi kebijakan pengelolaan dan pengendalian akibat nan dikelola secara profesional, akuntabel, dan pertimbangan upaya nan sahih.

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam Program Penjaminan Polis

Pemerintah sependapat untuk memperluas konsep program penjaminan polis dalam rangka memberikan perlindungan mendorong sejak perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah ditetapkan dalam resolusi.

Mekanisme program penjaminan polis mengikuti pendekatan program penjaminan simpanan pada perbankan mencakup pengalihan aset dan tanggungjawab pembayaran klaim serta opsi melakukan pengamanan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah.

Perluasan ini diharapkan memberikan perlindungan optimal kepada pemegang polis dan mendorong penguatan industri asuransi.

Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas

Pemerintah mendukung usulan DPR untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat nan menjadi korban kecelakaan lampau lintas jalan sekaligus memberikan kepastian norma atas memberikan santunan kepada korban kecelakaan lampau lintas. Penegasan ini merupakan upaya untuk memperjelas cakupan faedah dari masing-masing skema perlindungan nan telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan.

Bursa Mineral dan Komoditas Strategis

Untuk mendukung pengembangan industri strategis nan mendukung peningkatan daya saing perdagangan mineral dan organisasi strategis secara global, pendapatan negara, perekonomian dan alias keamanan nasional dalam RUU ini diatur tentang Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penambahan tugas OJK untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap aktivitas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.

Aset Kripto

RUU Perubahan UU P2SK juga mencakup materi pengaturan mengenai aset kripto, lantaran undustri aset mata uang digital merupakan industri nan sangat bergerak dan berkembang dengan sangat pesat.

Penguatan industri aset mata uang digital merupakan perihal nan krusial untuk dilakukan khususnya dari aspek transparansi, keterbukaan, dan perlindungan konsumen. Dalam perihal ini, pemerintah mengapresiasi inisiatif DPR nan memasukkan materi penguatan industri aset mata uang digital di dalam RUU Perubahan Undang-Undang P2SK.

Pengaturan ini diharapkan bakal memperkuat serta meningkatkan daya tarik dan daya saing industri aset mata uang digital nasional, sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Pinjaman Daring dan Judi Daring

Pemerintah sependapat dengan pandangan DPR agar Presiden membentuk satuan tugas nan bekerja mencegah dan menangani aktivitas upaya tanpa izin di sektor keuangan, aktivitas upaya berizin namun terindikasi melanggar ketentuan alias perlindungan konsumen, serta pemanfaatan penemuan teknologi sektor finansial untuk aktivitas nan terindikasi perjudian.

Satgas terdiri atas otoritas sektor keuangan, otoritas pelaporan dan kajian statistik keuangan, dan kementrian lembaga mengenai dan abdi negara penegak hukum.

Penanganan Piutang Macet pada UMKM

Pemerintah dan DPR mempunyai komitmen nan sama untuk mendorong pengembangan UMKM sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh lantaran itu, cakupan kebijakan penghapusan piutang macet pada UMKM nan telah diatur dalam Undang-Undang P2SK diperluas lingkupnya dalam RUU ini agar mencakup bank alias lembaga finansial non-bank BUMN dan BUMD.

Selain itu, diperlukan relaksasi syarat penghapus bukuan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta mempertimbangkan kesempatan pengembalian dari debitur.

RUU ini juga kembali menegaskan bahwa kerugian dari penghapusan piutang macet menjadi tanggung jawab masing-masing bank alias lembaga finansial non-bank baik BUMN alias BUMD dan tidak menjadi kerugian negara.

Penyelidikan dan Penyedikan di Sektor Jasa Keuangan serta Mekanisme Keadilan Restoratif

Sejalan dengan putusan mahkamah konstitusi penyedikan di sektor jasa finansial bakal dilaksanakan oleh penyedik OJK dan penyedik Kepolisian RI.

Selain itu, ketentuan sistem keadilan restoratif juga diselaraskan dengan pengaturan dalam KUHAP untuk proses penyelesaian perkara nan lebih efisien.

Pengawasan Perbankan dalam rangka Pemantapan Koordinasi dan Penanganan Stabilitas Sistem Keuangan

Diperlukan penyempurnaan pengaturan mengenai penyesuaian penetapan bank dalam penyehatan oleh OJK dan periode penempatan dan LPS agar selaras dengan praktik penyihatan bank.

Selain itu, mengenai dengan pentingnya sistem teknologi info platform BPR-BPRS nan terstandarisasi untuk peningkatan efektivitas pengawasan oleh OJK dan penyelenggaraan mandat risk minimizer oleh LPS dipandang perlu untuk menambahkan kewenangan LPS untuk mendukung pengembangan sistem teknologi info untuk platform BPR dan BPRS.

Pusat Finansial Internasional Indonesia

Untuk menuju visi nasional pertumbuhan ekonomi nan berkepanjangan serta pengembangan dan diversifikasi perekonomian nasional melalui kontribusi nan efektif terhadap sektor finansial dan aktivitas mengenai RUU ini mengatur tentang pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia.

Pusat Finansial Internasional Indonesia adalah wilayah nan ditetapkan oleh pemerintah sebagai pusat finansial internasional nan mempunyai kemandirian finansial administratif dan operasional berasas ketentuan undang-undang ini.

(arj/arj)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Kebakaran melanda permukiman padat masyarakat di area Johar Baru, Jakarta Pusat, pada Kamis (4/6) awal hari. Warga menduga api pertama kali sekitar pukul 23.30 WIB.

“Perkiraan separuh 12. Jam 12 udah merah, udah menjalar,” kata salah satu penduduk ujar penduduk nan tidak mau disebutkan namanya.

Warga menyebut titik awal kebakaran diduga berasal dari gedung kos di bagian area belakang pemukiman tersebut. Api kemudian sigap membesar lantaran kondisi gedung nan berhimpitan.

“Di belakang, gedung kos aja tuh dia. Setengah 1-an api udah mulai gede,” katanya.

Sebanyak 23 unit damkar dikerahkan ke lokasi. Proses pemadaman berjalan hingga sekitar pukul 04.00 WIB.

Sementara itu, Kasatpel Sosial Kecamatan Johar Baru, Anna, pihaknya telah mendistribusikan 300 boks makanan siap saji pada pagi hari kepada para korban terdampak.

Selain itu, support lain nan diberikan meliputi family kit, perlengkapan mandi, perangkat kebersihan, selimut, minyak goreng, air minum, beras, hingga mi instan.

“Kita sudah memberikan 300 boks makanan siap saji langsung kita distribusikan ke korban,” kata Anna.

Dinsos Jakarta Pusat menyalurkan 60 paket family kit berisi perlengkapan mandi seperti sabun dan sikat gigi. Kemudian Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta turut memberikan 16 paket family kit tambahan.

Bantuan lain nan disalurkan antara lain 30 dus mi instan, sekitar 30 boks minyak goreng, sekitar 25 karung beras ukuran 5 kilogram, serta sekitar 300 botol air minum.

BPBD juga menyalurkan sekitar 50 paket support berisi selimut dan perlengkapan kebutuhan perempuan, serta sekitar 20 paket tambahan perlengkapan mandi dan selimut.

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi nan melibatkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim terjadi ketika dia menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pada periode 2023–2024.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Silmy diduga berkedudukan dengan memberikan perintah alias menerima sejumlah duit saat tetap menduduki kedudukan tersebut.

"Karena memang dugaan alur perintah ataupun alur penerimaan duit dilakukan pada saat nan berkepentingan menjabat sebagai Dirjen," kata dia di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

KPK menetapkan total delapan tersangka dalam perkara ini. Selain Silmy, KPK menetapkan 7 orang lainnya termasuk eks Plt Dirjen Imigrasi periode 2024-2025, Saffar Muhammad Godam dan Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Jaya Saputra.

"KPK juga telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dari total 18 orang nan diamankan dalam peristiwa tangkap tangan tersebut," jelas Budi.

Dia menjelaskan para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e tentang pemerasan dan Pasal 12 B tentang gratifikasi.

"Dalam perkara ini, sangkaan pasal nan dikenakan Pasal 12 e tindak pidana korupsi pemerasan dalam pengurusan Keimigrasian, juga dilapisi Pasal 12 B gratifikasi dan penerimaan lainnya," jelas Budi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Israel dan Lebanon mencapai kesepakatan untuk menerapkan gencatan senjata menyusul putaran terbaru perundingan nan dimediasi Amerika Serikat di Washington. Namun, kedua pihak menegaskan bahwa penyelenggaraan kesepakatan tersebut berjuntai pada sikap golongan Hizbullah nan didukung Iran.

Kesepakatan itu diumumkan melalui pernyataan berbareng nan dirilis seusai pembicaraan pada Rabu (3/6/2026) waktu setempat. Dalam pernyataan tersebut, Israel dan Lebanon juga menyepakati pembentukan sejumlah "zona percontohan" di wilayah Lebanon selatan, di mana Angkatan Bersenjata Lebanon bakal memegang kendali penuh atas wilayah tersebut tanpa kehadiran golongan bersenjata nonnegara.

Langkah diplomatik tersebut menjadi perkembangan krusial di tengah bentrok nan tetap berjalan di sepanjang perbatasan kedua negara. Israel dan Lebanon sendiri tidak mempunyai hubungan diplomatik resmi, sehingga kesepakatan nan dicapai melalui pembicaraan langsung nan dimediasi Washington dipandang sebagai kemajuan signifikan dalam upaya meredakan ketegangan.

Dalam pernyataan bersama, sebagaimana dilansir AFP, kedua pihak menyatakan bahwa gencatan senjata bakal diberlakukan dengan syarat tertentu. Kesepakatan itu disebut alias berjuntai pada "penghentian total" serangan oleh Hizbullah.

Selain itu, golongan tersebut juga diwajibkan menarik para operatifnya dari wilayah Lebanon selatan.

Adapun kesepakatan dicapai meskipun bentrok lintas perbatasan tetap terus berjalan pada hari nan sama.

Sebelum pengumuman hasil perundingan, Hizbullah menyatakan telah menargetkan pasukan Israel dalam serangan terbaru di perbatasan. Di sisi lain, serangan udara Israel di Lebanon selatan dilaporkan menewaskan sedikitnya sembilan orang.

Perundingan nan menghasilkan kesepakatan terbaru ini merupakan putaran keempat pembicaraan langsung antara diplomat Lebanon dan Israel sejak bentrok kembali memanas pada 2 Maret lalu.

Pertempuran saat itu meletus setelah Hizbullah melanjutkan serangan terhadap Israel sebagai corak support terhadap Iran. Sejak saat itu, ketegangan di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon meningkat dan memicu kekhawatiran bakal meluasnya bentrok di kawasan.

Washington telah memimpin upaya diplomatik untuk menurunkan eskalasi dan mendorong kedua pihak menuju penyelesaian nan lebih permanen.

Dalam pernyataan bersama, Israel dan Lebanon juga menyepakati untuk melanjutkan perbincangan pada akhir bulan ini. Kedua delegasi dijadwalkan kembali berjumpa pada pekan nan dimulai 22 Juni.

Pertemuan lanjutan tersebut, menurut pernyataan itu, bakal dilakukan dengan tujuan mencapai kesepakatan nan lebih komprehensif.

(luc/luc)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta - Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, resmi ditahan KPK. Ternyata Silmy Karim mempunyai total kekayaan kekayaan senilai Rp 234,5 miliar.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaannya di situs LHKPN KPK, dikutip Kamis (4/6/2026), Silmy Karim mempunyai total kekayaan kekayaan sebesar RP 234.596.795.910.

Silmy Karim mempunyai 11 tanah dan gedung senilai Rp. 184.024.640.000. Tercatat tanah tersebut tersebar di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.

Selain itu Silmy juga melaporkan mempunyai 7 kendaraan dengan total senilai Rp 8.475.000.000. Adapun rincian 7 aset kendaraan tersebut diantaranya:
1. Motor, Harley Davidson Sepeda Motor Tahun 2003, Hasil Sendiri Rp 450.000.000
2. Motor, Harley Davidson Sepeda Motor Tahun 1998, Hasil Sendiri Rp 450.000.000
3. Mobil, Jeep Cj7 Tahun 1988, Hasil Sendiri Rp 275.000.000
4. Mobil, Mercedes Benz 280e Tahun 1979, Hasil Sendiri Rp 500.000.000
5. Mobil, Toyota Land Cruiser Tahun 1981, Hasil Sendiri Rp 350.000.000
6. Mobil, Jeep Wrangler Tahun 1996, Hasil Sendiri Rp 450.000.000
7. Mobil, Mercedes G63 Tahun 2022, Hasil Sendiri Rp 6.000.000.000

Silmy Karim juga mempunyai aset kekayaan bergerak lainnya senilai Rp. 11.390.000.000. Dia juga mempunyai aset surat berbobot senilai Rp. 8.695.320.000, sedangkan aset kas dan setara kas senilai Rp. 31.007.358.544.

Diketahui, Silmy Karim pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi di Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2023. Sebelumnya, Silmy Karim juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Krakatau Steel dan Direktur Utama PT Pindad (Persero).

Silmy Karim Ditahan

Sebelumnya, Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, sempat dicari interogator KPK hingga akhirnya menyerahkan diri tadi malam. Ia lampau menjalani pemeriksaan KPK hingga pagi ini.

Usai semalaman diperiksa, Silmy pagi ini turun dari ruang interogator KPK dengan menggunakan rompi tahanan warna oranye.

Pantauan detikcom di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/6/2026), Silmy turun dari lantai 2 ruang pemeriksaan sekitar pukul 08.38 WIB. Silmy keluar menggunakan rompi tahanan KPK berbareng 7 orang lainnya.

Saat turun, Silmy dikawal oleh interogator KPK. Tampak kedua tangan Silmy juga sudah terborgol. Silmy pun hanya bisa tertunduk saat digiring interogator ketika turun dari ruang pemeriksaan.

(yld/imk)

Jeka Kampai - Polisi Militer Kodam (Pomdam) Tuanku Imam Bonjol telah memeriksa sepuluh orang saksi mengenai kasus peluru nyasar nan menyebabkan dua orang mengalami luka di kampus Universitas Negeri Padang (UNP), Sumatera Barat. Selain itu, satu proyektil juga ditemukan.

"Kami dari Kodam XX Tuanku Imam Bonjol tetap terus melakukan penyelidikan berangkaian dengan kejadian tersebut. Sekitar sudah 10 orang kita catat dan ambil keterangannya," kata Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XX Tuanku Imam Bonjol, Kolonel Taufiq keterangan kepada wartawan di Makodam, seperti dilansir detikSumut, Rabu (3/6/2026).

Dalam penyelidikan sementara, tim baru sukses menemukan satu proyektil nan diambil dari tubuh korban.

"Sementara ini baru satu proyektil. Apakah ada proyektil lain, lantaran korbannya dua? Itu nan sedang kita cari. Terus kita kumpulkan kebenaran di lapangan. Kejadian nan mengenai ini tetap banyak pertanyaan-pertanyaan kudu dijawab, sehingga ketua sudah menyampaikan mari segera cari info fakta," katanya.

Selain pencarian proyektil, penyelidikan juga dilakukan dengan memeriksa sejumlah saksi. Total sudah ada 10 saksi nan diperiksa.

"Kita lakukan pada saat kejadian dan kita lakukan besoknya. Berasal dari kawan-kawan Nova (korban perempuan) sekitar 3 alias 4 orang, dan ada juga dari personil nan melaksanakan aktivitas pada hari itu," jelasnya.

Insiden peluru nyasar terjadi Selasa (2/6/2026) sore di laman depan Rektorat UNP. Dua orang mengalami luka tembak akibat kejadian itu.

Keduanya merupakan mahasiswa dan salah seorang family mahasiswa nan sedang merayakan kelulusan sidang komprehensif di areal kampus.

Baca selengkapnya di sini (idh/imk)

Kota Bogor - Bangunan dua lantai nan digunakan untuk tempat pijat dan refleksi terbakar dahsyat di Jalan Pajajaran, Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat (Jabar). Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dan menimbulkan kerugian hingga Rp 500 juta.

"Objek nan terbakar gedung refleksi dan pijat. Sumber api alias penyebab diduga korsleting listrik," kata Kabid Pemadaman dan Penyelamatan Dinas Damkar Kota Bogor, M Ade Nugraha, Kamis (4/6/2026).

Ade menyebutkan, kebakaran dilaporkan pegawai tempat pijat terjadi sekitar pukul 06.32 WIB. Awal kebakaran terjadi di ruang VVIP pada lantai dua gedung refleksi.

"Awal mula terjadinya kebakaran, tenaga kerja tidur di seberang letak kebakaran. Saat terjadi, saksi tidak mengetahui adanya api. Api diketahui petugas keamanan Dealer dan langsung menunjukkan tenaga kerja setempat. Api terlihat di lantai 2 Room VVIP dari atas plafon," terang Ade.

Sebanyak tiga unit mobil pemadam dari Sektor Sukasari, Yasmin, dan Cibuluh diterjunkan ke letak untuk penanganan. Api nan sempat berkobar dan menimbulkan asap hitam tebal membumbung tinggi itu, sukses dipadamkan selama sekitar 2 jam penanganan.

"Kondisi terakhir api sukses dipadamkan. Lama pemadaman 1 jam 30 menit, lama pendinginan 40 menit," kata Ade.

Tak ada korban luka maupun jiwa akibat peristiwa ini. Total kerugian diperkirakan mencapai Rp 500 juta. (sol/jbr)

Jakarta -

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) sedang mencari Calon Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI untuk masa hormat 2026-2029. Sebanyak empat calon berkompetisi dan sudah masuk debat ketiga alias terakhir pada Rabu (3/6) untuk kemudian diputuskan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) XVIII HIPMI pada 10 Juni 2026.

Debat tersebut mengangkat tema 'Menggalang Kekuatan Investasi, Hilirisasi, Pembiayaan dan Pasar Modal di Tengah Tantangan Ekonomi Global'. Melalui debat tersebut, para kandidat menawarkan beragam pendapat dan strategi dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus menjawab tantangan bumi upaya di tengah ketidakpastian ekonomi global.

"Di tengah tantangan dan ketidakpastian ekonomi dunia nan terus berkembang, HIPMI diharapkan dapat terus menghadirkan pemikiran-pemikiran strategis serta melahirkan kepemimpinan nan bisa menjawab kebutuhan bumi upaya dan bangsa ke depan," ujar Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari dalam keterangan tertulis, Kamis (4/6/2026).

Debat pamungkas itu menjadi penutup dari rangkaian debat Calon Ketua Umum BPP HIPMI masa hormat 2026-2029 sebelum memasuki agenda utama MUNAS XVIII HIPMI nan bakal menentukan nahkoda baru organisasi pengusaha muda terbesar di Indonesia tersebut.

Adapun empat kandidat ketua umum BPP HIPMI ialah Reynaldo Bryan sebagai nomor urut 1, disusul Ade Jona di nomor 2, Afi Kalla nomor 3 dan Anthony Leong di nomor 4. Keempatnya dinilai sebagai kader HIPMI terbaik saat ini.

Profil Calon Ketua Umum BPP HIPMI

Nama Reynaldo Bryan sudah tidak asing di HIPMI. Sebelumnya dia bekerja sebagai bendaharawan umum BPP HIPMI.

Begitu pun dengan Ade Jona, sebelumnya dia menjabat sebagai Ketua BPD HIPMI Sumut. Selain itu, dia juga tercatat sebagai Ketua DPD Gerindra Sumut dan juga personil DPR RI. Ade juga diamanahkan sebagai Wakil Bendahara Umum BPP HIPMI.

Anak Sumut lainnya nan meramaikan bursa Ketum BPP HIPMI ialah Anthony Leong, nan sebelumnya menjabat sebagai Ketua Bidang V BPP HIPMI. Pria nan menjalani masa kecilnya di Kota Medan itu rutin membagikan aktivitas dalam mengemban tugasnya di HIPMI seperti menghadiri business matching maupun visit ke beberapa daerah.

Sementara itu, nama lainnya seperti Afifuddin Suhaeli Kalla juga ikut melaju dalam pemilihan Calon Ketua Umum BPP HIPMI periode 2026-2029. Namanya cukup bercahaya dan sempat masuk dalam jejeran Fortune Indonesia 40 Under 40 2025, 40 figur muda berpengaruh nan belum genap 40 tahun.

(aid/fdl)

DPR RI menggelar rapat paripurna ke-20 masa persidangan V tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6). Salah satu agendanya adalah pembicaraan tingkat II alias pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Pengambilan keputusan tingkat II ini digelar setelah Komisi XI menyepakati hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) RUU P2SK pada Rabu (3/6) kemarin.

Pantauan kumparan di lokasi, paripurna dimulai sekitar pukul 10.15 WIB, dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Turut datang di bangku pimpinan, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Dasco menyebut, rapat paripurna ini dihadiri oleh 292 anggota.

“Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI nan telah dihimpun pada permulaan rapat paripurna DPR RI pada hari ini telah ditandatangani oleh datang 139 orang dan personil izin 153 orang, dengan total 292 personil dari 579 personil DPR RI, dari seluruh fraksi nan ada di DPR RI,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6).

“Dengan demikian, kuorum telah tercapai. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankanlah kami selaku ketua majelis membuka rapat paripurna DPR RI nan ke-20 masa persidangan V tahun sidang 2025-2026 pada hari ini, Kamis tanggal 4 Juni 2026, dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” lanjutnya.

Terdapat dua agenda dalam rapat paripurna hari ini, yakni:

• Pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

• Pandangan fraksi-fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027.

Petugas melayani penduduk membeli paket sembako murah di Lapangan Ahmad Kirang Mamuju, Sulawesi Barat, Senin (25/5/2026)( ANTARA FOTO/ Akbar Tado/nz)

ANGGOTA Komisi IV DPR RI Rina Sa’adah mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai akibat lonjakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan dampaknya pada ke harga pangan nasional.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meminta gejolak nilai tukar rupiah disikapi secara jeli agar tidak mengacaukan stabilitas nilai pangan di dalam negeri.

Sebagau informasi, hari ini rupiah mencatatkan rekor pelemahan dengan menembus level psikologis Rp18.015 per dolar ASB. Berdasarkan info pasar, nilai tukar rupiah terdepresiasi sebesar 0,27%, sebuah posisi nan menempatkan mata duit domestik pada tekanan terdalam dalam beberapa waktu terakhir.

Rina menegaskan pemerintah tidak boleh lengah lantaran depresiasi rupiah berpotensi melambungkan biaya impor bahan baku strategis. Ia mencontohkan sektor pertanian dan perikanan nasional saat ini tetap berjuntai pada impor kedelai, gandum, garam industri, hingga bahan baku pakan ternak.

Menurutnya, pelemahan rupiah membuat kenaikan biaya impor komponen nan dipastikan bakal mencekik para pelaku upaya di tingkat bawah. Efek domino dari mahalnya bahan baku impor ini bakal langsung memukul nasib petani, peternak, serta nelayan akibat biaya produksi nan membengkak drastis.

"Yang menjadi perhatian kami bukan sekadar pergerakan kurs, melainkan dampaknya terhadap biaya produksi dan ketahanan pangan nasional. Jika biaya impor meningkat, maka tekanan terhadap nilai pangan dan biaya produksi petani, peternak, nelayan, serta pelaku upaya perikanan juga bakal semakin besar,” jelasnya dalam keterangan nan dikutip, Kamis (4/6). (H-4)

Liputan6.com, Jakarta - KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi.

Selain Silmy, KPK menetapkan 7 orang lainnya termasuk eks Plt Dirjen Imigrasi periode 2024-2025, Saffar Muhammad Godam dan Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Jaya Saputra.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 8 orang tersangka tersebut ditetapkan dari 18 orang nan diamankan dalam OTT di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Barat. 10 orang lainnya saat ini berstatus sebagai saksi dan dipulangkan.

"KPK juga telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dari total 18 orang nan diamankan dalam peristiwa tangkap tangan tersebut," kata Budi di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

OTT tersebut berangkaian dengan proses pengurusan arsip izin tinggal bagi penduduk negara asing (WNA) di Indonesia.

"Peristiwa tertangkap tangan ini berangkaian dengan proses pengurusan penduduk negara asing untuk bisa tinggal di Indonesia, ya," kata Budi.

Proses nan dimaksud mencakup pengurusan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) maupun Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) bagi WNA nan mau menetap di Indonesia.

Para tersangka tersangka ini dijerat dengan Pasal 12 huruf e tentang pemerasan dan Pasal 12 B juncto Pasal 18 tentang gratifikasi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor). 

Jakarta, CNBC Indonesia - Rapat paripurna DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) sebagai Undang-Undang (UU) baru.

Keputusan ini diambil setelah seluruh fraksi di DPR sepakat menjadikan RUU itu sebagai UU baru dalam rapat paripurna hari ini. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad pun telah mengetuk palu sidang sebagai simbol pengesahan.

"Dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU," kata Dasco, selaku pemimpin rapat paripurna, Kamis (4/6/2026).

Pengambilan keputusan di tingkat dua, namalain Rapat Paripurna DPR itu dilakukan setelah Komisi XI menyepekati hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) RUU P2SK di Komisi XI, kemarin, Rabu (3/6/2026). Turut datang dalam rapat akhir keputusan tingkat satu DPR itu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hingga Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

"Bahwa 8 fraksi di Komisi XI DPR menyetujui RUU tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK untuk selanjutnya dibawah ke pembicaraaan tingkat dua, dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi UU," kata Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun saat mengetuk palu keputusan akhir dalam rapat kemarin.

Ketua Panja RUU P2SK, sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohammad Hekal dalam rapat itu pun telah membacakan pokok materi muatan dan pengaturan dalam RUU itu, setelah pembahasan bergulir sejak 4 Februari 2026.

"Terdapat 17 pokok materi muatan dan pengaturan dalam RUU perubahan P2SK nan telah disepakti dalam pembahasan panja," kata Hekal di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Hekal menyebut tim perumus dan tim sinkronisasi juga telah menetapkan UU baru itu terdiri dari 2 pasal romawi dan 10 nomor perubahan dengan total 145 pasal secara keseluruhan, serta terdiri dari 17 pokok materi muatan dan pengaturan, sebagai berikut:

1. Kelembagaan LPS
2. Kelembagaan OJK
3. Kelembagaan BI
4. Evaluasi keahlian LPS, OJK, dan Bank Indonesia ole DPR
5. Cakupan ekspansi upaya perbankan dan perbankan syariah
6. Demutualisasi Bursa Efek di Pasar Modal
7. Transfer margin dalam transaksi di pasar keuangan
8. Surat Utang Danantara
9. Perusahaan asuransi dan asuransi syariah dalam resolusi
10. Dana pertanggungan wajib kecelakaan lampau lintas
11. Bursa mineral dan komoditas strategis
12. Aset kripto
13. Satuan tugas pencegahan dan penanganan pinjaman daring dan pertaruhan daring
14. Pusat finansial internasional Indonesia
15. Penanganan piutang macet kepada UMKM
16. Penyelidikan dan investigasi di sektor jasa finansial serta sistem keadilan restoratif
17. Bank dalam penyehatan

(arj/arj)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]