Gelandang Napoli Scott McTominay (kiri)(AFP/Piero CRUCIATTI )

KABAR baik datang dari klub Serie A, Napoli, mengenai kondisi kesehatan gelandang jagoan mereka, Scott McTominay. Partenopei mengonfirmasi bahwa prosedur operasi jantung nan dijalani pemain asal Skotlandia tersebut melangkah dengan sukses tanpa hambatan berarti.

Pemain berumur 29 tahun itu menjalani prosedur ablasi, sebuah operasi minimal invasif nan bermaksud untuk memperbaiki irama jantung nan tidak teratur. Tindakan medis ini dilakukan di Rumah Sakit Spire Manchester pada Selasa (8/9) pagi waktu setempat.

Penyebab dan Diagnosis Medis

Masalah kesehatan McTominay mulai terdeteksi saat Napoli menelan kekalahan 1-2 dari Como dalam laga lanjutan Serie A, 30 Agustus lalu. Mantan pemain Manchester United tersebut kudu ditarik keluar lapangan pada menit ke-56 setelah menunjukkan indikasi nan tidak biasa.

Setelah pemeriksaan mendalam, tim medis menemukan adanya benign arrhythmia (aritmia jinak) ringan. Kondisi ini memicu tim medis untuk segera melakukan tindakan korektif guna memastikan kesehatan jangka panjang sang pemain di lapangan hijau.

Menurut penjelasan medis dari NHS, aritmia adalah kondisi saat jantung berdebar terlalu cepat, terlalu lambat, alias dengan irama nan tidak stabil.

Sementara itu, British Heart Foundation menjelaskan bahwa prosedur ablasi jantung melibatkan penggunaan daya panas alias dingin untuk membikin jaringan parut mini di jantung guna memblokir sinyal listrik nan salah dan memulihkan debar jantung normal.

Proses Pemulihan dan Kembali ke Lapangan

Napoli dalam pernyataan resminya menyatakan bahwa McTominay bakal menjalani masa rehat total selama dua pekan ke depan sebelum diizinkan kembali ke pusat latihan klub.

"McTominay bakal beristirahat selama dua minggu dan kemudian melanjutkan latihan," tulis pernyataan resmi klub.

Melalui akun IG pribadinya, McTominay juga memberikan pesan menenangkan bagi para pendukung Partenopei.

"Sampai bertemu segera Napoli. Saya tidak bakal lama (absen)," tulisnya.

Pihak klub memproyeksikan McTominay bakal kembali bertindak secara kompetitif setelah jarak internasional pada awal Oktober mendatang. Hal ini berfaedah dia bakal melewatkan sejumlah agenda penting, baik di level klub maupun internasional.

Dampak bagi Timnas Skotlandia

Absennya McTominay menjadi pukulan bagi timnas Skotlandia. Pelatih kepala baru Skotlandia, Sebastien Pocognoli, dipastikan tidak bisa menggunakan jasa sang gelandang dalam empat pertandingan pertamanya di UEFA Nations League.

Skotlandia dijadwalkan melakoni laga kandang dan tandang melawan Slovenia, serta menghadapi Makedonia Utara dan Swiss pada akhir September hingga awal Oktober. Tanpa kehadiran McTominay, Pocognoli kudu memutar otak untuk menjaga stabilitas lini tengah timnya di awal masa jabatannya.

(bbc/Z-1)

Bekasi -

Penyataan ketua Majelis Darul Nurul Hikam, Asep Setiawan alias Abah Setu terkait dugaan menghina Nabi Muhammad berbuntut panjang. Hari ini, Abah Setu bakal dimintai penjelasan di Mapolres Metro Bekasi.

"Ia juga menyatakan bersedia berbincang dan memberikan penjelasan dalam mediasi nan dijadwalkan pada Kamis, 10 September 2026, di Polres Metro Bekasi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026).

Polisi sendiri telah memintai keterangan singkat dari Abah Setu pada Selasa (8/9). Dalam keterangannya tersebut, Abah Setu membantah telah menghina Nabi dan menyebut video nan beredar merupakan potongan rekaman nan diedit dengan AI.

"Yang berkepentingan menyatakan video tersebut merupakan potongan rekaman dan menduga sebagian telah diubah menggunakan AI," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, dugaan Abah Setu menghina Nabi ini viral di media sosial. Dalam rekaman video nan beredar luas di media sosial, Abah Setu sedang berbincang dengan jemaahnya.

Ia kemudian menyinggung soal Nabi Muhammad. Abah Setu kemudian menyebut pengikutnya 'terjebak syariat' hingga membikin pernyataan kontroversi nan diduga menghina Nabi.

Dalam video tersebut, Abah Setu kemudian menyuruh pengikutnya tidak ikut mengaji di Majelis Dzikir Nurul Hikam nan dipimpinnya. Video tersebut kemudian mengundang reaksi penduduk hingga majelisnya didatangi massa.

Pernyataan tersebut kemudian memicu reaksi massa. Massa kemudian mendatangi Majelis Darul Nurul Hikam pada Senin (7/9) malam.

Polres Metro Bekasi dan Polsek Cikarang Barat turun ke letak untuk menenangkan massa. Warga mendatangi Majelis Dzikir Nurul Hikam malam itu untuk meminta penjelasan terhadap Abah Setu mengenai pernyataannya di media sosial.

Budi Hermanto memastikan pihak kepolisian malam itu datang di letak untuk mencegah terjadinya gesekan. Polisi mengimbau penduduk agar tetap tenang dan tidak melakukan tindakan main pengadil sendiri.

"Petugas mengimbau penduduk tetap tenang, tidak main pengadil sendiri, serta menyampaikan dugaan tindak pidana melalui laporan kepolisian," kata Budi.

(mei/dhn)

Ketika Pedagang Pasar Bertransformasi Jadi Idola Baru para Ibu. (Foto: MNC Media)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memastikan program pembukaan rekening massal nan diinisiasi Presiden Prabowo Subianto tetap bakal menyasar masyarakat nan telah mempunyai rekening bank.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tetap bakal mengonsolidasikan info rekening masyarakat. Namun, kepemilikan rekening sebelumnya tidak otomatis membikin seseorang keluar dari program tersebut.

"Nanti dikonsolidasi. Jadi jika rekening ini kan untuk beragam program pemerintah. Jadi kelak dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah, kelak nan punya multiple account juga kelak kita lihat," papar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Saat dikonfirmasi lebih lanjut apakah masyarakat nan telah mempunyai rekening bank tetap bakal memperoleh rekening baru dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) alias PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), Airlangga menjawab singkat.

"(Masyarakat nan punya rekening) Tetap dapat juga," ujarnya.

Program ini merupakan bagian dari pengarahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh masyarakat Indonesia mempunyai rekening bank. Pemerintah menilai kepemilikan rekening menjadi fondasi krusial untuk memperluas inklusi finansial sekaligus mempermudah penyaluran beragam program pemerintah.

Sebelumnya, Airlangga sudah mengumumkan bahwa Presiden Prabowo telah meminta BRI dan BSI mempersiapkan rekening bagi masyarakat Indonesia.

"Tadi Bapak Presiden meminta agar masyarakat Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat," kata Airlangga usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Senin (7/9/2026).

Dalam pelaksanaannya, pemerintah bakal menggunakan info kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data tersebut kemudian bakal dipadankan dengan sistem pembayaran nan dimiliki Bank Indonesia (BI).

"Data dari Dukcapil itu tentunya kelak bakal dipadankan dengan sistem nan ada di Bank Indonesia terutama untuk payment sistemnya dan nan kedua gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS," ujar Airlangga.

Melalui skema tersebut, pemerintah berambisi penyaluran support sosial, subsidi, hingga beragam program jasa publik dapat dilakukan secara lebih efisien, tepat sasaran, dan terintegrasi dengan sistem pembayaran digital nasional.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta -

Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) menguat terhadap rupiah pagi ini. Mata duit Paman Sam sekarang berada di level Rp 17.500-an.

Dikutip dari info Bloomberg, Kamis (10/9/2026), nilai tukar dolar AS berada pada level Rp 17.522 alias menguat 0,06%.

Selanjutnya, pergerakan dolar AS terhadap sejumlah mata duit lainnya bervariasi namun condong stagnan.

Nilai tukar dolar AS terhadap dolar Kanada, CHF Swiss France, dan dolar Hong Kong berada pada posisi stagnan.

Sementara, dolar AS melemah 0,15% terhadap yen Jepang. Dolar AS juga melemah terhadap won Korea 2,46%.

(acd/acd)

Jakarta -

Perum BULOG terus mengawal penyaluran Bantuan Pangan Beras agar manfaatnya diterima oleh masyarakat nan berhak. Melalui satuan kerja di Cabang Cirebon, BULOG memastikan setiap tahapan pengedaran dimonitor secara optimal dalam mendukung program pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menanggapi info dugaan penyalahgunaan 198 karung beras Bantuan Pangan oleh oknum perangkat Desa Ambit, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon, BULOG menghormati proses norma nan sedang berjalan.

Pemimpin Wilayah Perum BULOG Jawa Barat, Nurman Susilo menyampaikan penyaluran Bantuan Pangan oleh di Kabupaten Cirebon, khususnya di Desa Ambit Kecamatan Waled, telah dilakukan sesuai ketentuan kepada PBP nan telah ditetapkan pemerintah.

"Tim Kami di BULOG Cabang Cirebon telah menyalurkan Bantuan Pangan Beras di Desa Ambit Kecamatan Waled sesuai dengan ketentuannya dan dapat dibuktikan dengan pengarsipan nan lengkap. Setelah beras dibagikan kepada penerima dan kemudian ada aktivitas lain maka itu berada pada tahapan pemanfaatan support oleh penerima faedah di lapangan," ujar Nurman dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026).

Di Kabupaten Cirebon, penyaluran Bantuan Pangan Beras alokasi Juli-September 2026 diberikan kepada 408.988 Penerima Bantuan Pangan (PBP) dengan total alokasi sebanyak 12.269.640 kilogram alias 12.269,64 ton beras. Hingga saat ini, realisasi penyaluran telah mencapai 57,41 persen alias sebesar 7.043.940 kilogram beras nan telah disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat.

"Lebih lanjut Desa Ambit, Kecamatan Waled, terdapat alokasi sebanyak 1.297 PBP, dan BULOG telah melaksanakan penyaluran kepada 1.284 PBP. BULOG bakal terus melakukan pengawalan di lapangan berbareng seluruh pihak mengenai Pemerintah Desa, Babinsa dan Bhabinkamtibnas agar proses penyaluran melangkah dengan baik, transparan, dan tepat sasaran. Kami juga membujuk seluruh unsur nan terlibat untuk bersama-sama menjaga amanah program Bantuan Pangan ini agar manfaatnya betul-betul dirasakan oleh penerima nan telah ditetapkan," papar Nurman.

Sebagai pelaksana penugasan pemerintah, BULOG juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta seluruh pihak mengenai untuk memastikan Bantuan Pangan Beras tersalurkan secara efektif hingga tingkat masyarakat.

Dengan support jaringan operasional nan tersebar di seluruh Indonesia, BULOG terus berupaya menjaga kualitas, ketepatan sasaran, dan kelancaran pengedaran support pangan.

(anl/ega)

KRL (Foto: Okezone)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong kerja sama Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) tidak berakhir sebagai forum dialog, tetapi berkembang menjadi platform nan menghasilkan program dan proyek konkret, terukur, serta memberikan faedah langsung bagi masyarakat di ketiga negara.

Pesan tersebut disampaikan Mendagri saat memberikan sambutan pada Gala Dinner Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-32 di Hotel JW Marriott, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (9/9/2026).

Menurutnya, tantangan IMT-GT bukan sekadar mempertahankan pertemuan antarpemerintah, melainkan memastikan beragam pendapat dapat diwujudkan menjadi kerja sama nyata. "Pertanyaannya adalah gimana kita mewujudkannya? Bagaimana kita mengubah visi menjadi kenyataan? Inilah persoalan nan sebenarnya," tegasnya.

Ia menilai, pemerintah pusat dan wilayah dapat mengambil peran lebih besar dengan membangun beragam corak kolaborasi. Kolaborasi tersebut termasuk kerja sama antardaerah melalui konsep kota kembar alias provinsi kembar dengan wilayah di Malaysia dan Thailand.

Mendagri juga menyoroti besarnya potensi ekonomi kawasan, khususnya antara Malaysia, Thailand, dan Pulau Sumatera. Menurutnya, jumlah penduduk, sumber daya alam, tenaga kerja produktif, serta komoditas unggulan menjadi modal krusial untuk meningkatkan daya saing kawasan.

Salah satu potensi tersebut adalah komoditas karet. Malaysia dan Thailand mempunyai sejarah panjang sebagai negara penghasil karet, sementara Sumatera juga mempunyai tradisi produksi komoditas tersebut. Ia mendorong agar potensi itu dikembangkan tidak hanya dalam corak bahan mentah, tetapi juga produk berbobot tambah.

Selain karet, Sumatera mempunyai beragam sumber daya alam, seperti minyak dan gas bumi, emas, serta potensi pertanian dan perkebunan. Pulau tersebut juga mempunyai sekitar 63 juta penduduk, nan didominasi oleh usia produktif.

Menurutnya, potensi ekonomi dan demografi tersebut semakin strategis lantaran posisi geografis Sumatera nan berdekatan dengan Malaysia dan Thailand. Kondisi ini dapat menjadi fondasi untuk memperkuat perdagangan, investasi, konektivitas, pariwisata, dan kerja sama ekonomi lainnya.

Ia juga menekankan pentingnya hubungan antarpemerintah wilayah untuk menerjemahkan kerja sama regional IMT-GT ke dalam program nan lebih konkret dan dekat dengan masyarakat. Ia mendorong para gubernur, wakil gubernur, dan pemimpin wilayah dari ketiga negara memanfaatkan forum tersebut untuk membangun komunikasi dan kerjasama berkelanjutan.

"Jadi, ini bisa menjadi wadah nan baik bagi Anda untuk saling mengenal, meskipun mungkin hanya untuk satu alias dua hari. Setidaknya, Anda mendapatkan kawan baru," ujarnya.

Turut datang dalam kesempatan itu Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah bin Mohd Nasir, Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution, Vice Minister for the Office of the Prime Minister Thailand Thanadit Raktabutr, serta pejabat mengenai lainnya.

Warga Jakarta bersiaga dengan payung dan jas hujan saat melintasi area ibu kota pada Jumat (6/3/2026).(MI/AGUNG WIBOWO)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah DKI Jakarta bakal diguyur hujan dengan intensitas ringan pada Kamis (10/9/2026). Potensi hujan ringan juga membayangi wilayah Bekasi, Bogor, Tangerang, dan Tangerang Selatan.

Rincian pergerakan hujan di wilayah DKI Jakarta diprediksi berjenjang mulai siang hingga sore hari. 

• Wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur: Hujan ringan diprediksi mulai turun sekitar pukul 13.00 WIB. Di Jakarta Utara hujan berdurasi singkat, sedangkan di Jakarta Timur hujan diproyeksikan memperkuat hingga malam hari.
• Wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan: Hujan ringan mulai mengguyur pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB. Hujan berjalan singkat di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, sementara Jakarta Selatan berpotensi diguyur hujan hingga malam.

Selain hujan ringan di ibu kota, BMKG mengeluarkan peringatan awal cuaca untuk area penyangga. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi melanda Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok.

BMKG mencatat bahwa potensi hujan lebat di wilayah Bodetabek tersebut diprakirakan tidak disertai dengan angin kencang.

Pola cuaca di wilayah Jabodetabek pada Kamis diawali dengan kondisi cerah berawan hingga berawan pada pagi hari.

Suhu udara bergerak naik turun sepanjang hari:

• Pagi Hari: Suhu berkisar antara 23-28 derajat Celsius.
• Siang Hari: Suhu meningkat signifikan hingga mencapai kisaran 32-35 derajat Celsius.
• Sore hingga Dini Hari: Suhu berangsur turun ke kisaran 24-28 derajat Celsius.

Mengingat info prakiraan cuaca dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti dinamika atmosfer, masyarakat diimbau untuk terus memantau pembaruan info resmi dari BMKG sebelum beraktivitas di luar ruangan.

(P-4)

Jakarta, CNBC Indonesia - Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) mulai membuka akses program support pemerintah kepada jutaan family nan sebelumnya belum pernah tersentuh support sosial (bansos).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan, sebanyak 4.330.417 family penerima faedah (KPM) nan sebelumnya tidak pernah menerima support sekarang menjadi penerima program pemerintah setelah DTSEN dibentuk dan dimanfaatkan.

"Setelah DTSEN dibentuk dan digunakan, sebanyak 4.330.417 KPM (keluarga penerima manfaat, red) nan sebelumnya tidak pernah menerima support sekarang menjadi penerima bantuan. Baik itu PKH (Program Keluarga Harapan, red), support pangan non tunai, maupun penerima support iuran. Mereka nan kehidupannya sukses dibantu oleh pemerintah setelah kehadirannya ditemukan melalui DTSEN," ungkap Saifullah pada konvensi pers di Jakarta, dikutip Kamis (10/9/2026).

Saifullah mengatakan, temuan tersebut menunjukkan pentingnya konsolidasi info sosial dan ekonomi agar masyarakat nan sebelumnya belum terjangkau program pemerintah dapat lebih mudah ditemukan.

DTSEN sendiri merupakan social registry pertama di Indonesia nan menjadi pedoman info utama pemerintah dalam menjalankan beragam program. Badan Pusat Statistik (BPS) mendapat amanah sebagai pengelola DTSEN, sementara kementerian/lembaga dan pemerintah wilayah turut membantu pemutakhiran, verifikasi, dan pengesahan data.

Data sosial dan ekonomi nan sebelumnya tersebar di beragam lembaga sekarang dihimpun dan diintegrasikan ke dalam satu pedoman info sesuai petunjuk Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN.

Tak Otomatis Dapat Bansos

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan, masyarakat perlu memahami bahwa DTSEN bukan merupakan daftar penerima support alias beneficiary registry.

"DTSEN ini isinya adalah registrasi ataupun database nan merupakan kumpulan semua daftar masyarakat Indonesia nan mempunyai NIK dan KK nan kita jadikan satu di dalam satu info tunggal," jelas Amalia.

Menurutnya, keberadaan seseorang dalam DTSEN tidak secara otomatis membikin orang tersebut menjadi penerima bansos alias program pemerintah tertentu.

"Daftar support ataupun beneficiary registry alias daftar support penerima program itu ditentukan oleh masing-masing menteri mengenai sesuai dengan kebijakannya masing-masing," ungkap Amalia.

Sebagai contoh, program Sekolah Rakyat menyasar golongan masyarakat pada desil 1 dan 2. Namun, tidak seluruh masyarakat nan berada pada golongan tersebut otomatis menjadi penerima faedah lantaran tetap terdapat kriteria tambahan nan ditetapkan kementerian terkait.

Data Masih Bisa Berubah

Di sisi lain, pemerintah mengakui DTSEN tetap belum sempurna. Saifullah mengatakan tetap terdapat kesalahan info nan terus diperbaiki melalui proses verifikasi dan validasi.

Ia menegaskan, perubahan alias kesalahan info tidak serta-merta membikin seseorang kehilangan support sosial.

"Kalau sekarang datanya tetap error, bukan berfaedah orang itu segera diputus support sosialnya. Atau orang nan mungkin berada di desil 4 padahal dia sebelumnya di desil 8, belum tentu juga dia mendapatkan bansos. Masih perlu dipastikan, dikoreksi, didalami, ditelusuri, dan seterusnya kelak bakal dilakukan verifikasi dan validasi," tegas Saifullah.

Amalia menambahkan DTSEN merupakan info nan dinamis. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat berubah sehingga pedoman info kudu diperbarui secara berkala.

"Setiap warga, setiap masyarakat punya kewenangan bunyi dan kami berikan jalur untuk melakukan koreksi secara mudah, secara jelas dan transparan, sehingga DTSEN ini bukan hanya milik pemerintah tetapi DTSEN juga merupakan milik kita semua, milik Indonesia nan kudu kita jaga bersama-sama," jelas Amalia.

Menurut Amalia, pemutakhiran info oleh masyarakat menjadi krusial lantaran di kembali info terdapat perseorangan dan family nan kudu dijangkau oleh program pemerintah.

"Di kembali setiap data, ada nama, ada keluarga, ada nan terus berjuang untuk dijangkau oleh DTSEN," ungkap Amalia.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta -

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pagi ini. IHSG terus menguat dan menembus level 6.700.

Berdasarkan info perdagangan RTI, Kamis (10/9/2026), IHSG pagi ini dibuka pada level 6.688,17. Kemudian nilai indeks saham Garuda ini terus menguat hingga 25,29 poin alias sekitar 0,38% ke level 6.703,43 per pukul 09.05 WIB.

Pada level tertinggi IHSG sukses menyentuh 6.707,91 dan paling rendah hanya di 6.684,76. Mayoritas saham menguat dengan rincian 297 saham naik, 163 saham melemah, dan 228 saham stagnan.

Volume perdagangan pagi ini tercatat sudah mencapai 3,78 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp 2,48 triliun. Frekuensi perdagangan sebanyak 161.918 kali.

IHSG tercatat mengalami kenaikan hingga 0,51% secara mingguan dan naik 6,93% secara bulanan. Namun IHSG sejak awal tahun (year to date) tercatat tetap melemah 22,49%.

(acd/acd)

Jakarta, CNN Indonesia --

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mengungkap salah satu pemicu kasus keracunan dalam program makan bergizi cuma-cuma (MBG) dalam rapat di Komisi IX DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9).

Kepala BPOM, Taruna Ikrar mengaku pihaknya menerima mandat untuk membantu mengatasi kasus keracunan pada program MBG. Mandat itu tertuang dalam Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Menurut Taruna, Pasal 24 secara tegas menyebut bahwa BPOM bekerja untuk mengawasi penyelenggaraan program, mulai bahan baku hingga jika terjadi kasus kejadian luar biasa seperti keracunan.

"Pasal itu sangat tegas bahwa kami ditugaskan untuk pengawasannya pelaksanaan, jadi mulai dari pengawasan bahan baku makanan sampai kepada jika terjadi kejadian luar biasa dalam perihal ini keracunan," ujar dia dalam rapat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPOM diberikan beban anggaran senilai Rp509 miliar dari total anggaran MBG, nan jumlahnya apalagi lebih besar dari total anggaran BPOM dalam setahun, nan hanya Rp115 miliar.

Taruna mengatakan pihaknya telah menyusun 21 program dan telah diusulkan kepada BGN. Namun, usulan tersebut saat ini tetap menunggu persetujuan.

Salah satu upaya untuk menekan kasus keracunan, ujar Taruna, pihaknya ke depan bakal memperketat waktu produksi dan pengedaran makanan.

BPOM menyoroti kasus keracunan di Sidoarjo beberapa waktu lalu, nan berasas hasil temuan, ada jarak waktu lebih dari enam jam sejak makanan dibuat hingga didistribusikan.

"Salah satu protokol nan tidak terlaksana dengan baik adalah lantaran makanan itu dimasak, disiapkan itu sejak jam 01.00 malam, terus kelak dibagikan sekitar jam 12.00 siang," kata Taruna.

"Berarti kurang lebih nyaris 11 jam. Sementara timeline dalam kami mendidik para SPPG itu jangan lewat 4 jam," imbuhnya.

Taruna mengatakan pihaknya ke depan bakal memperketat pengawasan jam pembuatan dan pengedaran menu MBG. Pihaknya mengakui upaya pengawasan itu belum optimal pada 2025 lantaran anggaran nan terbatas hanya sebesar Rp2,9 miliar.

"Karena kudu disadari bahwa tahun ini kami belum efektif menjalankan lantaran hanya Rp2,9 miliar untuk tahun ini dianggarkan untuk MBG sehingga itu tidak efektif," katanya.

Namun, Taruna juga berambisi agar besaran anggaran Rp509 miliar bisa sepenuhnya masuk dalam anggaran BPOM, bukan menjadi bagian dari MBG.

"Tetapi kan ini masalahnya anggaran nan Rp509 miliar itu sudah terkunci. Nah, sekarang gimana membuka kuncinya? Pada rapat kemarin kita sudah diusulkan dan kami sudah membikin tata langkah untuk itu," katanya.

(thr/fra)

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)sedang menyiapkan izin dan pengawasan secara berjenjang untuk sasaran pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama di Indonesia, nan ditargetkan bisa beraksi pada 2032 mendatang. Hal itu didorong dengan pengembangan kapabilitas PLTN hingga 35 GW pada 2060.

Plt. Kepala Bapeten Zainal Arifin menyebut pihaknya memetakan potensi daya nuklir di Tanah Air dalam strategi dekarbonisasi menuju net zero emission 2060. Ia menegaskan kesiapan pengawasan dan kapabilitas izin kudu dibangun sejak awal secara paralel dengan tahapan program PLTN.

"PLTN pertama ditargetkan itu mulai beraksi secara komersial itu tahun 2032. Kemudian kita kembangkan kelak sampai tahun 2060 mencapai 35 GW," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, dikutip Kamis (10/9/2026).

Pengoperasian PLTN tersebut menjadi salah satu bagian dari strategi dekarbonisasi nasional sektor energi. Dalam perencanaannya, kontribusi listrik dari PLTN diproyeksikan sebesar 14,2% alias sekitar 276 TWh dari total produksi listrik nasional pada 2060.

"Bagi Bapeten nomor tersebut menunjukkan bahwa kesiapan regulator kudu dibangun. Sejak sekarang pengawasan tidak boleh baru disiapkan ketika pembangunan PLTN sudah berjalan," imbuhnya.

Pihaknya memperkuat lima pilar prasarana pengawasan untuk mendukung pengoperasian PLTN dalam negeri. Hal itu mencakup tata kelola pengawasan, kajian keselamatan, laboratorium radiasi, SDM pengawas, dan support organisasi teknis. Selain itu, pertimbangan pengawasan disesuaikan dengan karakter teknologi reaktor, seperti reaktor darat skala besar, PLTN apung, hingga Small Modular Reactor (SMR).

"Bapeten tidak berada pada posisi untuk mendorong alias menghalang pembangunan PLTN. BAPETEN berada pada posisi untuk memastikan bahwa setiap pembangunan PLTN apapun teknologinya hanya dapat beraksi andaikan persyaratan keselamatan, keamanan, dan terpenuhi," tandasnya.

Asal tahu saja, pemerintah melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 telah menargetkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) perdana bisa beraksi pada 2032-2034.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Dadan Kusdiana mengatakan, setidaknya 500 Mega Watt (MW) PLTN ditargetkan beraksi mulai 2032. Adapun letak potensialnya ialah di Sumatra alias Kalimantan.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan nuklir nasional sekarang telah bergeser, di mana daya nuklir tidak lagi ditempatkan sebagai opsi terakhir, melainkan sebagai penyeimbang bauran daya primer untuk mencapai sasaran emisi nol bersih.

"Target RUPTL 2025-2034 adalah kapabilitas (PLTN) awal sebesar 500 Mega Watt. Ini bakal disebarkan secara strategis mulai tahun 2032, apakah di sistem kelistrikan Sumatra alias Kalimantan," ungkap Dadan dalam aktivitas Pembukaan Workshop on Small Modular Reactor Deployment Considerations for Indonesia, di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Dadan memaparkan bahwa teknologi nan bakal didorong untuk dikembangkan ialah Reaktor Modular Kecil alias Small Modular Reactor (SMR). Teknologi itu dinilai sangat cocok dengan karakter geografis Indonesia sebagai negara kepulauan lantaran menawarkan elastisitas penempatan di wilayah terpencil maupun integrasi ke dalam jaringan listrik regional nan lebih kecil, seperti di area industri.

"Bagi negara kepulauan seperti kita di Indonesia, teknologi SMR menawarkan solusi transformatif. Berbeda dengan reaktor skala besar, SMR memberikan elastisitas untuk ditempatkan di wilayah terpencil dan diintegrasikan ke dalam jaringan listrik regional nan mini alias lebih kecil," tambahnya.

Dalam jangka panjang, pemerintah berencana meningkatkan kapabilitas daya nuklir hingga mencapai total 44 Giga Watt (GW) pada tahun 2060. Dari total tersebut, sebesar 35 GW dialokasikan untuk pembangkit listrik, sementara 9 GW sisanya didedikasikan untuk mendukung produksi hidrogen nasional nan direncanakan mulai pada 2045.

"Pertama mengenai lokasi, kami telah mengidentifikasi beberapa letak potensial di seluruh kepulauan. Prinsip kami sederhana: kami hanya bakal melanjutkan dengan letak nan memenuhi standar keselamatan dan lingkungan nan paling ketat," tandasnya.

(pgr/pgr) [Gambas:Video CNBC]

NEWS

Tiga ekor anak harimau Sumatera lahir di Attica Zoological Park, Spata, Yunani.

Ketiga anak harimau itu berjenis kelamin dua jantan dan satu betina. Mereka lahir dari indukan berjulukan Toba, Sementara ayah mereka, Argos, meninggal akibat kanker sekitar satu separuh bulan nan lalu.

Anak harimau Sumatera nan sekarang berumur dua bulan itu mendapat pemeriksaan kesehatan, vaksinasi dan pemasangan mikrocip pertama mereka pada Selasa (8/9).

Petugas dan tim master melakukan penimbangan terlebih dulu sebelum memberikan vaksinasi pertama serta pemasangan mikrocip identifikasi.

Dikutip dari Reuters, menurut tim master hewan kebun binatang, kondisi anak-anak harimau itu sehat dan mereka tetap berbareng induknya.

"Vaksinasi pertama ini merupakan langkah krusial untuk melindungi kesehatan mereka," ujar Arsinoi Psaroudaki, master hewan satwa liar dan kebun binatang.

Ketiga nama anak-anak harimau tersebut bakal diambil dari kisah Odyssey. Kebun hewan menyatakan bahwa pemilihan nama ini juga sebagai corak penghormatan bagi mendiang ayah mereka.

Jakarta, CNN Indonesia --

Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua di Kota Jayapura dilempari barang nan diduga peledak molotov oleh orang tidak dikenal (OTK), Rabu (9/9) pagi kemarin.

Kepolisian telah melakukan penyelidikan dan melaksanakan olah tempat kejadian perkara (TKP). TKP titik pelemparan diduga peledak molotov di instansi Komnas HAM Papua itu pun telah dipasangi garis polisi.

Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai meminta Polda Papua mengusut secara objektif dugaan pelemparan peledak molotov tersebut.

"Saya minta Polda Papua secara serius untuk cek sampai dapat siapa nan melempar peledak molotov ke Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua," katanya di Jakarta, Rabu kemarin dikutip dari Antara.

Pigai juga meminta masyarakat tidak memperkirakan mengenai pihak nan bertanggung jawab sebelum kepolisian mengungkap kebenaran berasas hasil penyelidikan.

"Kita tidak bisa menuduh siapa pun lembaga mana nan melakukan, tapi itu kudu berasas hasil penyelidikan secara objektif oleh abdi negara penegak hukum," ujarnya.

Pigai juga meminta negara memberikan perlindungan kepada ketua Komnas HAM Perwakilan Papua menyusul kejadian tersebut.

Pernyataan Komnas HAM

Sementara itu Komnas HAM pusat di Jakarta mendesak Polda Papua mengusut secara menyeluruh dugaan teror molotov terhadap Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua di Jayapura, Rabu kemarin.

"Dugaan teror dimaksud adalah berupa pelemparan botol berisi cairan mudah terbakar dilengkapi dengan sumbu, nan biasa kita kenal sebagai molotov, oleh orang tidak dikenal," kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Saurlin P Siagian dalam keterangannya kemarin, dikutip dari Antara.

Saurlin mengatakan staf Komnas HAM Perwakilan Papua tidak sempat memandang pelaku lantaran orang tersebut telah melarikan diri setelah melakukan pelemparan. Komnas HAM Perwakilan Papua telah melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian. 

Saurlin meminta kepolisian melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pelaku dan mencegah kejadian serupa terulang. Selain pengusutan kasus, Komnas HAM meminta Polda Papua memastikan keselamatan dan keamanan petugas HAM nan bekerja di Papua.

"Kami menginginkan agar Polda Papua memastikan keselamatan dan keamanan para petugas kewenangan asasi manusia nan kami tempatkan di Jayapura dalam menjalankan tugas untuk memajukan dan mengawasi kewenangan asasi manusia di Papua," kata Saurlin.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey mengatakan peristiwa teror pelemparan molotov tersebut terjadi pada Rabu pagi kemarin, sekitar pukul 10.15 WIT saat aktivitas di instansi sedang berlangsung.

"Sekitar pukul 10.15 WIT pelaku melempar peledak molotov dan setelah itu langsung melarikan diri," katanya di Jayapura, Rabu, seperti dikutip dari Antara.

Menurut Ramandey, barang nan dilempar tersebut berupa botol berisi bensin nan dilengkapi sumbu dan diarahkan ke tempat parkir kendaraan bermotor di laman Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua.

"Dari pengamatan kami, peledak ini sengaja dilempar ke arah motor nan sedang parkir dengan maksud agar motor terbakar dan kemudian merembet ke arah kantor," ujarnya.

Namun, katanya, api tidak sempat membesar dan merembet ke gedung kantor.

Walaupun demikian, Ramandey menegaskan pihaknya menilai peristiwa tersebut sebagai corak teror dan kejahatan serius sehingga meminta abdi negara kepolisian segera mengungkap pelaku dan motif di kembali kejadian itu.

"Teror ini adalah sebuah kejahatan serius sehingga kepolisian kudu bisa mengungkap pelakunya lantaran kejadian terjadi saat pagi hari," katanya.

Merespons peristiwa dugaan teror molotov tersebut, Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua lewat siaran pers mendesak Presiden RI Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Menteri HAM Natalius Pigai untuk turun tangan.

Koalisi itu terdiri atas sejumlah organisasi nonpemerintah--utamanya di Papua--yang beberapa di antaranya adalah LBH Papua, PAHAM Papua, LBH Kyadawun, Tong Pu Ruang Aman, Kontras Papua, Yadupa, LBH Papua Merauke, hingga LBH Papua Pos Sorong.

"Sudah dapat disimpulkan bahwa kebenaran adanya Kasus Bom Molotov di Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua pada tanggal 9 September 2026 telah memenuhi unsur terorisme khususnya unsur ancaman kekerasan, unsur nan menimbulkan suasana teror alias rasa takut secara meluas, unsur dengan motif gangguan keamanan," demikian siaran pers koalisi tersebut nan diterima Rabu malam.

"Maka sudah menjadi keharusan bagi pihak kepolisian sebagai penegakan norma melakukan penegakan norma atas Undang Undang Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dalam Kasus Bom Molotov di Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua," sambungnya.

Dalam rilis itu, koalisi membuka catatan bahwa, "di dalam Wilayah Hukum Polresta Jayapura sendiri telah acapkali terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun anehnya belum bisa diungkap siapa pelakunya dan diproses norma sesuai sistem nan berlaku."

Beberapa kasus teror molotov sebelumnya nan tak terkuak adalah nan menargetkan Kantor LBH Papua pada 2022, teror molotov ke kediaman wartawan Viktor Mambor di Jayapura pada 2023, dan teror molotov ke instansi media massa Tabloid Jubi di Jayapura pada 2024 lalu.

Mereka pun menuntut presiden memerintahkan Kapolri memimpin penegakan norma dengan memberi tuas pada Kapolda Papua membentuk tim Penyelidik untuk mengusut tuntas Kasus Teror Bom Molotov terhadap Pekerja HAM dan Jurnalis serta Komnas HAM RI Perwakilan Papua secara profesional.

Selain itu, mereka mendesak Menteri HAM membentuk tim pengawasa penegakan hukum., serta meminta Ketua Komnas HAM di Jakarta intens berkoordinasi dengan Kapolri dan Kapolda Papua.

"Untuk memenuhi kewenangan atas keadilan bagi pekerja HAM dan wartawan serta Komnas HAM RI Perwakilan Papua korban tindakan teror peledak molotov," kata mereka.

Pernyataan polisi

Kapolresta Jayapura Kota Kombes Fredrickus Maclarimboen mengatakan pihaknya saat ini meminta support dari Labfor Polda Papua untuk memeriksa isi pecahan botol nan ditemukan di laman depan instansi Komnas HAM di Dok V Bawah, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura kemarin.

Penyelidikan itu dilakukan untuk memastikan isi dari dalam botol nan dilaporkan dilempar orang tak dikenal (OTK) Rabu (9/9) sekitar pukul 10.00 WIT.

"Dari laporan tentang adanya pelemparan nan dilakukan OTK ke instansi Komnas HAM, Polresta Jayapura Kota mengandeng Labfor Polda Papua untuk menyelidiki kandungan alias isi dalam botol nan ditemukan sudah pecah berceceran di TKP," kata Kombes Fredrickus Maclarimboen kepada di Jayapura, Rabu.

Dia menerangkan interogator Reskrim Polresta Jayapura Kota sudah melakukan olah TKP dan mengamankan peralatan bukti berupa pecahan botol nan diduga dilempar oleh pelaku.

Namun, sejauh ini pihaknya belum dapat menyimpulkan botol nan dilempar ke laman instansi Komnas HAM Papua itu adalah molotov.

"Belum bisa dipastikan apakah itu peledak molotov alias bukan lantaran tetap menunggu hasil penyelidikan," katanya.

"Kami tetap menunggu hasil pemeriksaan peralatan bukti nan dilakukan Labfor Polda Papua untuk mengetahui kandungan nan didalam botol tersebut," sambung kapolresta.

(antara/kid/ugo)