Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI telah membahas beragam persoalan secara menyeluruh.

Supratman mengatakan, Prabowo telah membeberkan capaian pemerintah sejauh ini, tetapi menilai tetap banyak pekerjaan nan kudu diselesaikan.

"Saya rasa holistik ya. Holistik, semua aspek beliau akui bahwa hasil capaian tetapi belum maksimal," kata Supratman usai Sidang Tahunan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Menurutnya, Prabowo juga memberikan pengarahan kepada seluruh jejeran pemerintah untuk terus bekerja mencapai target, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Dan semua diminta bagi pembantu-pembantunya untuk terus bekerja keras untuk mewujudkan apa nan menjadi sasaran goal kita menyejahterakan kehidupan bangsa dan negara,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam agenda tersebut, Prabowo meminta pemerintah mendengar langsung keluhan masyarakat, terutama mengenai program pemerintah nan tidak sampai kepada penerima manfaat.

“Tanya rakyat, dengarkan bunyi rakyat. Mereka nan pertama bakal menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat," kata Prabowo.

“Negara kudu memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan jika saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat. Justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten,” sambung Prabowo.

Jakarta -

Pemerintah membuka 4.770 susunan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui jalur sekolah kedinasan. Rencananya, pengumuman pembukaan seleksi peserta didik dilaksanakan pada Agustus 2026.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bagi putra-putri Indonesia nan bercita-cita masuk sekolah kedinasan, agar menyiapkan diri sebaik mungkin.

"Seleksi sekolah kedinasan bukan hanya tentang kesempatan menjadi ASN, tetapi juga tentang mempersiapkan diri untuk menjadi pribadi nan kompeten, integritas, dan disiplin dalam pengabdian untuk masyarakat," ujar Rini, dalam keterangan tertulis, Jumat (14/8/2026).

Setelah nantinya diumumkan, pendaftaran dilakukan melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) milik Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pendaftaran bisa diakses pada laman sscasn.bkn.go.id.

Pada tahun ini, sembilan lembaga membuka susunan sekolah kedinasan nan berada di bawah naungan kementerian/lembaga. Instansi tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan (22 sekolah kedinasan); Kementerian Keuangan; Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN); Badan Pusat Statistik (BPS); Kementerian Hukum; Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; serta Badan Intelijen Negara (BIN).

Total susunan nasional untuk sekolah kedinasan tahun ini adalah 4.770 formasi. Angka ini meningkat dari susunan sekolah kedinasan tahun 2025 nan berjumlah 3.257 formasi. Seleksi sekolah kedinasan tetap menggunakan Computer Assisted Test (CAT). CAT terbukti menghilangkan praktik curang dalam seleksi CASN, seperti titipan orang dalam, joki, dan lain sebagainya.

Rini mengingatkan agar peserta mengikuti seleksi dengan baik. Hasil akhir ditentukan dari keahlian masing-masing individu.

"Jangan mudah percaya pada pihak-pihak nan menjanjikan kelulusan. Tidak ada jalan pintas untuk menjadi bagian dari birokrasi nan berintegritas," jelas Rini.

Target penyelenggaraan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dilakukan pada September 2026. Seperti tes CASN lainnya, SKD sekolah kedinasan terdiri dari tiga materi utama, ialah Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Setelah SKD, pelamar sekolah kedinasan bakal mengikuti seleksi lanjutan. Namun agenda perincian seleksi ini diatur oleh masing-masing sekolah kedinasan. Rini mengimbau agar peserta menyiapkan kompetensi diri, menjaga integritas, serta percaya pada keahlian diri.

"Semoga seleksi Sekolah Kedinasan 2026 dapat melahirkan generasi muda nan unggul, berkarakter, dan mengedepankan kepentingan masyarakat," jelas Rini.

Formasi Sekolah Kedinasan Tahun 2026:

1. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Kementerian Dalam Negeri): 1.410 formasi
2. 22 Sekolah Kedinasan dibawah Kementerian Perhubungan: 891 formasi
3. Politeknik Keuangan Negara-STAN (Kementerian Keuangan): 1.000 formasi
4. Politeknik Siber dan Sandi Negara (BSSN): 50 formasi
5. Politeknik Statistika STIS (Badan Pusat Statistik): 564 formasi
6. Politeknik Pengayoman Indonesia (Kementerian Hukum): 250 formasi
7. Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan): 375 formasi
8. Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG): 130 formasi
9. Sekolah Tinggi Intelijen Negara (BIN): 100 formasi

(rea/ara)

Liputan6.com, Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memberikan perhatian unik terhadap pengelolaan kekayaan alam dan tata kelola ekspor Indonesia. Negara diminta memastikan sumber daya alam dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sekaligus memperkuat penerimaan negara.

Hal itu disampaikan Ketua MPR Ahmad Muzani dalam pidato Sidang Tahunan MPR 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Ia mengatakan pengelolaan sumber daya alam kudu berdasarkan keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian lingkungan. Hal itu, menurutnya, sejalan dengan petunjuk Pasal 33 UUD 1945.

“Bumi, air, dan kekayaan alam nan terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” kata Muzani.

Ia kemudian menyoroti kebijakan pemerintah mengenai tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Menurut Muzani, kehadiran PT DSI diarahkan untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE).

“Untuk meningkatkan penerimaan negara, memperkuat pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE), mencegah praktik under invoicing dan transfer pricing alias praktik curang nan dilakukan di bawah tangan,” ujarnya.

Muzani menilai tata kelola tersebut juga krusial untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan global.

Ia menegaskan pengelolaan kekayaan alam tidak boleh hanya berorientasi pada pemanfaatan sumber daya, tetapi kudu memberikan faedah sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Dalam pidatonya, Muzani juga mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia kudu melangkah dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Pengelolaan sumber daya alam, kata dia, kudu tetap memperhatikan kelestarian ekologi.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengatakan keahlian finansial sejumlah badan upaya milik negara (BUMN) menunjukkan lonjakan nan sangat signifikan usai pemerintah melakukan pembenahan besar-besaran.

Salah satunya nan paling terlihat adalah lonjakan untung bersih PT Timah nan naik hingga 804,7% alias delapan kali lipat lebih pasca pemerintah menutup sekitar 1.000 tambang timah terlarangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga akhir 2025 lalu.

"Akhir tahun lalu, kita telah tutup 1.000 tambang timah terlarangan di Bangka Belitung. Dampaknya, untung bersih PT Timah dalam 6 bulan pertama tahun 2026 naik 804,7% dibandingkan periode nan sama tahun lalu," kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026 & Sidang Bersama MPR RI, DPR RI, dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Bersama dengan itu, nilai alias valuasi PT Timah ikut melonjak hingga 280% secara year-on-year (yoy) pada Agustus 2026 lalu. Menunjukkan gimana pemberantasan tambang ilegal, nan tetap bakal terus digalakan pemerintah, dapat meningkatkan kualitas BUMN terkait.

Oleh lantaran itu, Prabowo menegaskan pembenahan tata kelola semacam ini tidak hanya menyentuh sektor pertambangan, melainkan dilakukan secara besar-besaran di seluruh BUMN dan ekosistem usahanya.

Di mana lagi-lagi menurutnya metode ini sukses membikin sejumlah BUMN dari beragam sektor upaya mengalami lonjakan untung nan sangat tinggi hingga dua sampai empat kali lipat (200-400%) pada Semester I 2026 jika dibandingkan tahun sebelumnya.

"Pembenahan BUMN kita lakukan secara besar-besaran. Di enam bulan pertama tahun 2026 ini, untung bersih PT Semen Indonesia naik 408,9%, untung bersih PT Pupuk Indonesia naik 252,8%," papar Prabowo.

"Untung bersih PT Pertamina naik 86%, untung bersih Pegadaian naik 84,4% dengan transformasi upaya Bank Emas, untung bersih Pelindo naik 60,4%, dan untung bersih PTPN naik 54,4%," jelasnya lagi.

(fdl/fdl)

TNI Angkatan Udara (TNI AU) tengah menelusuri info mengenai kaca mobil nan disebut pecah akibat terkena puing flare dari pesawat tempur nan sedang melakukan latihan jelang HUT 81 RI di sekitar Hotel Ashley, area Sabang, Jakarta Pusat.

Kadispenau Marsekal Pertama (Marsma) TNI I Nyoman Suadnyana mengatakan pihaknya tetap melakukan penelusuran mengenai info tersebut.

“Saat ini sedang dilakukan penelusuran mengenai perihal tersebut,” kata Nyoman saat dikonfirmasi kumparan, Jumat (14/8).

Nyoman memastikan TNI AU bakal berkoordinasi dengan pemilik mobil andaikan hasil penelusuran membuktikan kerusakan tersebut memang berangkaian dengan aktivitas latihan.

“Jika betul ada nan terkena sesuai dengan nan di berita, kita pasti bakal koordinasikan dengan pihak nan punya mobil untuk penyelesaian selanjutnya,” ujarnya.

Informasi mengenai kaca mobil pecah tersebut sebelumnya beredar di media sosial. Dalam unggahan nan beredar, disebutkan kerusakan terjadi setelah adanya latihan pesawat tempur di sekitar lokasi.

Petugas dari Gagas mengecek instalasi gas di RM Padang Payakumbuah Yogyakarta, Kamis (13/8/2026).(MI/Ardi Teristi)

DERETAN tabung compressed natural gas (CNG) berderet rapi di sebuah sebuah Rumah Makan (RM) Padang Payakumbuah di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pipa-pipa gas terpasang presisi, menjulur kokoh dari tabung menuju deretan kompor-kompor di dapur siap mengalirkan daya untuk memasak jenis makanan bagi para pelanggan.

Dengan visitor nan selalu ramai setiap harinya, rumah makan ini memerlukan pasokan gas dengan pembakaran nan lebih bersih, mempunyai pasokan nan andal, serta lebih ekonomis.

RM Padang Payakumbuah menjadi salah satu titik pengedaran gas bumi dalam corak CNG Cylinder (Cicil) alias Gaslink milik PT Gagas Energi Indonesia, anak perusahaan PT PGN Tbk, subholding gas Pertamina.

Perwakilan RM Padang Payakumbuah Adi Saputro menceritakan, pihaknya menggunakan gas dari Gaslink sejak November 2024. "Kalau dari pengalaman menggunakan Gaslink dari PGN, ini luar biasa ya. Jadi banyak benefit-nya, ya," ungkap di kepada Media Indonesia, Kamis (13/8) siang.

Ia pun tetap mengenang saat awal-awal rumah makan Padang ini belum menggunakan CNG. Saat itu, memasaknya menggunakan gas elpiji dengan tabung super besar 

"Kalau sebelumnya kita dari buka belum menggunakan itu. Dari hasil pemakaian tiap bulannya dengan dikonversikan dengan gas (elpiji), lebih efisien menggunakan Gaslink," ujar dia mengenang awal-awal Payakumbuah merintis usaha.

Penggunaan CNG dinilai sangat efisien bagi usahanya sehingga bisa menghemat biaya operasional, khususnya untuk memasak. Ia mencontohkan, biaya operasional nan dikeluarkan untuk gas CNG hanya sekitar Rp20 juta per bulan, sedangkan jika menggunakan gas elpiji, biayanya bisa mencapai sekitar Rp35 juta hingga Rp40-an juta per bulan.

"Kami lebih irit kira-kira 30%," ungkap dia.

Selain efisiensi biaya, aspek keandalan pasokan menjadi pertimbangan utama. Kepastian pasokan tanpa terpengaruh libur nasional alias hari besar keagamaan menjadi poin krusial bagi upaya kuliner nan beraksi penuh tanpa libur ini. 

Dukungan teknis dari PT Gagas Energi Indonesia, anak upaya PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), rutin dilakukan untuk memastikan keamanan instalasi dan mengecek potensi kebocoran gas. 

"Petugas mengedukasi mengenai dengan keamanan gasnya. Tim mereka juga sangat rutin mengecek ada alias tidak gas nan bocor," ungkap dia.

Area Head PT Gagas Energi Indonesia untuk wilayah Yogyakarta Miranti Dian Pramesti menerangkan, satu sampai dua hari sekali pihaknya melakukan pengisian CNG di RM Padang Payakumbuah. 

"Truk bakal parkir di depan, lampau menyuntikkan (inject) gas ke tabung-tabung penyimpanan di letak ini," terang dia menceritakan kronologi pendistribusian CNG ke rumah makan tersebut.

Tekanan gas dari truk nan mencapai 200 bar disuntikkan ke tabung penyimpanan. Selanjutnya, tekanan diturunkan sesuai kebutuhan dapur pelanggan, sekitar 0,5 bar untuk skala retail.

Terkait pembayaran, lanjut dia, meski menggunakan tabung, sistem pembayarannya tidak dihitung berasas jumlah wadah seperti gas elpiji. Hitungan pembayaran menggunakan meteran (metering) sesuai gas nan CNG nan digunakan.

Pelanggan hanya bayar sesuai nomor penggunaan nan tertera pada meteran setiap bulannya. Biaya tersebut sudah mencakup biaya gas dan pengantarannya.

"Untuk skala retail dengan kapabilitas penggunaan sekitar 5.000 meter kubik per bulan, kami menggunakan tabung-tabung seperti ini. Minimal kebutuhan pengguna sekitar 500 sampai 1.000 meter kubik per bulan," imbuh Miranti kepada awak media.

Ia menjelaskan, gas nan diantar langsung menggunakan armada truk berukuran 10 feet ini untuk menyiasati konsumen nan letak usahanya belum terjangkau oleh jaringan pengedaran pipa gas.

Di wilayah Yogyakarta, Solo, hingga Magelang, tercatat sekitar 30 pengguna dari sektor rumah makan, hotel, hingga industri nan telah memanfaatkan jasa Gaslink.

Terkait penggunaan gas bumi nonpipa ini, dia menjelaskan, karakter kompor dan kalori gas bumi berbeda dengan gas elpiji. Lubang pengapian pada kompor perlu penyesuaian alias diperbesar agar pembakaran optimal. 

"Selain itu, tabung Gaslink ini sangat berat sehingga tidak bisa dipindahkan sembarangan, makanya kami gunakan sistem injeksi langsung di tempat," terang Miranti.

Terus Menginvasi

Miranti menjelaskan, akses daya bersih dan ramah lingkungan gas bumi terus menginvasi Jogja dan sekitarnya. Berdasarkan data, jaringan pengedaran gas setempat, prasarana pipa DTM (Diameter 180 mm dan 90 mm) nan terpasang mencapai 15,9 km, sedangkan pipa DTR (Diameter 63 mm) mencapai 125,5 km.

Di samping itu, untuk mendukung keandalan pasokan gas dari moda Gas Transportation Module (GTM) hingga ke konsumen akhir, sejumlah sarana pendukung juga telah dioperasikan, ialah 1 Unit Pressure Regulating Station (PRS Sleman) dan 5 Unit Regulating Station (RS) nan tersebar di beberapa titik sektor jaringan.

Jaringan prasarana ini telah mencakup sejumlah wilayah strategis di Kabupaten Sleman, seperti Kalurahan Caturtunggal dan Kalurahan Condongcatur. Fasilitas publik dan pengguna komersial besar nan terhubung di antaranya RSUP Dr. Sardjito, RS Sleman-2, Rumah Sakit JIH, Loman Park Hotel, hingga pelaku upaya kuliner seperti Giorno's Pizzeria.

Hingga saat ini, total faedah penyaluran gas telah menjangkau 4.545 Sambungan Rumah Tangga (SRT), 6 Pelanggan Kecil (PK), serta 4 Pelanggan Komersial dan Industri (KI)

Pengembangan jaringan gas bumi ini diharapkan dapat terus memberikan kemudahan, keamanan, serta efisiensi biaya daya bagi masyarakat dan pelaku upaya di wilayah Sleman dan sekitarnya.

Ditambah lagi, PT Gagas Energi Indonesia terus memperluas jangkauan jasa daya bersih dan efisien di wilayah Jawa Tengah bagian selatan melalui skema Compressed Natural Gas (CNG) Point to Point. 

Berdasarkan info operasional terbaru, skema penyaluran CNG Point to Point di wilayah Jawa Tengah Bagian Selatan telah melayani sebanyak 20 pengguna dengan total volume penyaluran mencapai 74.000 m³ per bulan.

Skema CNG Point to Point ini menjadi solusi efektif dari PGN dan PT Gagas Energi Indonesia untuk memasok daya fosil nan ramah lingkungan ke wilayah-wilayah nan belum terjangkau oleh jaringan pipa gas konvensional.

Dengan memanfaatkan transportasi moda unik (Gas Transport Module/GTM), PGN bisa menyalurkan gas bumi langsung ke titik-titik konsumen komersial seperti industri makanan (Bakpia Tugu Jogja, Payakumbuah), sektor perhotelan (Aston Hotel Solo, Platinum Hotel), area pariwisata (PGN Balkondes), serta titik-titik SPPG pendukung operasional setempat.

Melalui ekspansi program ini, PGN berkomitmen mendorong percepatan transisi daya bersih serta mendukung efisiensi operasional bagi para pelaku upaya di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

Layanan CNG Point to Point ini memasok gas bumi terkompresi ke beragam sektor komersial, perhotelan, kuliner, hingga akomodasi pendukung di beberapa wilayah utama. Di wilayah Sukoharjo dan Surakarta, Jawa Tengah, jasa ini telah dimanfaatkan oleh Bening Big Tree dengan kapabilitas 3.000 m³ per bulan, 12 Titik SPPG dengan 12.000 m³ per bulan, Aston Hotel Solo dengan 1.500 m³ per bulan.

Untuk DI Yogyakarta, jasa ini telah dimanfaatkan oleh Bakpia Tugu Jogja dengan 50.000 M³ per bulan, Payakumbuah Jogja dengan 2.000 M³ per bulan, dan Platinum Hotel 1.500 M³ per bulan.

Di Magelang, Jawa Tengah, jasa ini telah dimanfaatkan oleh du titik SPPG dengan 2.000 m³ per bulan dan PGN Balkondes dengan 2.000 m³ per bulan. (AT/E-4)

Keluhan otot akibat aktivitas kerja hingga cedera olahraga membikin kebutuhan fisioterapi semakin luas.(Dok. Simprug Fisio)

KEBUTUHAN jasa fisioterapi sekarang tidak hanya berangkaian dengan pemulihan setelah cedera, tetapi juga penanganan gangguan mobilitas akibat aktivitas sehari-hari dan olahraga. Keluhan muskuloskeletal pada pekerja kantoran hingga cedera pada pegiat olahraga seperti padel menjadi kondisi nan banyak memerlukan asesmen dan rehabilitasi terstruktur.

Marketing Strategy & Business Development Manager NK Health, Dhanang Adhytia, mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan perusahaan memperluas jasa fisioterapi di area Simprug, Jakarta Selatan.

“Pembukaan bagian ke-10 di Simprug ini merupakan momentum krusial bagi NK Health dalam mendekatkan jasa kesehatan promotif, preventif, dan rehabilitatif kepada masyarakat. Kami sengaja memilih letak nan strategis di dalam pusat olahraga seperti Republic Padel untuk memberikan kemudahan akses, khususnya bagi para pegiat olahraga dan organisasi sekitar nan memerlukan penanganan cepat, tepat, dan komprehensif,” kata Dhanang.

NK Health membuka NK Physiotherapy Simprug sejak 15 Juni 2026. Klinik tersebut berada di area Republic Padel Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Kehadiran jasa fisioterapi di area tersebut menyasar beragam kebutuhan, mulai dari pekerja nan mengalami keluhan akibat postur dan aktivitas kerja, masyarakat dengan gangguan kegunaan gerak, hingga pegiat olahraga nan menjalani pemulihan setelah cedera.

Lead Physiotherapy Management NK Health, Sri Fitria Wahyuni, mengatakan penanganan fisioterapi perlu diawali dengan asesmen untuk menentukan intervensi sesuai kondisi masing-masing pasien.

“Di NK Health, kami memastikan bahwa setiap pasien mendapatkan intervensi nan berbasis bukti ilmiah (evidence-based practice). Melalui standardisasi training internal nan ketat dan berkelanjutan, seluruh fisioterapis kami dibekali dengan keahlian kajian klinis nan tajam,” ujar Sri.

Menurut dia, pendekatan nan digunakan dapat mencakup rehabilitasi cedera olahraga, terapi manual, latihan terapeutik, hingga metode seperti dry needling sesuai kebutuhan pasien.

Secara umum, fisioterapi berkedudukan dalam membantu memulihkan kegunaan gerak, mengurangi keterbatasan aktivitas, serta mendukung proses rehabilitasi setelah cedera. Pada pasien tertentu, program terapi juga dapat diarahkan untuk mengurangi akibat munculnya keluhan berulang.

Head Physiotherapist NK Health, Nicolas Bagus Setiabudi, mengatakan kompetensi fisioterapis menjadi bagian krusial dalam menentukan kualitas asesmen dan rencana terapi.

“Kami juga terus mengembangkan keahlian fisioterapis kami melalui program training nan berkualitas, baik di dalam negeri maupun luar negeri,” kata Nicolas.

NK Physiotherapy Simprug menyediakan jasa fisioterapi klinis, sport massage, pemulihan cedera, assisted stretching, serta dry needling. Cabang Simprug menjadi letak ke-10 NK Health setelah sebelumnya beraksi di sejumlah wilayah, antara lain Kebon Jeruk, Duri Tol, Kelapa Gading, Bekasi, Cikarang, Bintaro, Gading Serpong, Makassar, dan Surabaya. (Z-10)

Presiden Prabowo Subianto (kedua kanan) melangkah keluar ruangan usai Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI tahun 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).(Antara)

PEMERINTAH secara resmi melakukan intervensi terhadap struktur ekonomi digital di sektor transportasi daring. Dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026, Jumat (14/8), Presiden Prabowo Subianto mengumumkan perubahan signifikan mengenai skema pembagian hasil antara pengemudi ojek online (ojol) dan perusahaan aplikator.

Langkah ini diambil untuk memastikan keadilan bagi para pekerja di sektor gig economy nan selama ini menjadi tulang punggung mobilitas perkotaan. Presiden menegaskan bahwa pemerintah telah mengeluarkan rekomendasi nan mengubah komposisi pendapatan secara drastis demi meningkatkan kesejahteraan pengemudi di seluruh Indonesia.

Selama bertahun-tahun, standar industri nan bertindak menempatkan pengemudi pada posisi penerima 80% dari total biaya perjalanan, sementara 20% sisanya menjadi kewenangan aplikator sebagai biaya sewa penggunaan platform. Namun, melalui kebijakan terbaru ini, porsi nan diterima pengemudi melonjak menjadi 92%.

"Tadinya pengemudi ojol hanya dapat 80 persen dari upaya kerja mereka lantaran aplikator minta 20 persen. Tapi, dengan rekomendasi pemerintah, saya tidak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi, tapi sebetulnya agak intervensi juga, para pengemudi sekarang mendapatkan 92 persen dari jerih payah mereka," ujar Presiden Prabowo di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta.

Dengan perubahan ini, potongan alias komisi nan diambil oleh perusahaan aplikator sekarang hanya tersisa 8%. Penurunan beban potongan ini diharapkan dapat memberikan ruang finansial nan lebih besar bagi pengemudi untuk menutupi biaya operasional seperti bahan bakar dan perawatan kendaraan.

Dampak Terhadap Penghasilan Harian

Presiden Prabowo menyatakan bahwa kebijakan ini bukan sekadar nomor di atas kertas, melainkan sudah dirasakan dampaknya secara langsung di lapangan. Berdasarkan laporan nan diterima pemerintah, banyak pengemudi melaporkan kenaikan pendapatan nan sangat signifikan sejak patokan ini diimplementasikan.

“Banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada nan naik dua kali, apalagi ada nan mengatakan dia naik tiga kali,” ungkap Kepala Negara. Kenaikan ini dipicu oleh akumulasi pendapatan bersih nan lebih besar dari setiap transaksi nan dilakukan, nan jika dikalikan dengan jumlah pesanan harian, memberikan akibat pengganda (multiplier effect) pada pendapatan bulanan mereka.

Analisis Teknologi dan Keberlanjutan Platform

Dari sisi teknologi dan bisnis, kebijakan ini menantang perusahaan aplikator untuk lebih efisien dalam mengelola biaya operasional platform mereka. Dengan margin nan menyusut menjadi 8%, aplikator dituntut untuk melakukan penemuan pada sistem backend, optimasi algoritma pencocokan (matching algorithm), serta mencari sumber pendapatan pengganti di luar komisi perjalanan, seperti iklan alias jasa nilai tambah lainnya.

Pemerintah memandang bahwa intervensi ini diperlukan untuk menyeimbangkan ekosistem digital. Meskipun istilah nan digunakan adalah "rekomendasi", Presiden mengakui adanya unsur ketegasan pemerintah agar perusahaan teknologi besar tidak mengeksploitasi mitra pengemudi nan mempunyai posisi tawar lebih rendah. (Ant/I-1)

Jakarta, CNBC Indonesia- Bank DBS Indonesia telah kembali menggelar DBS NextGen Excursion pada 28 Juni hingga 1 Juli 2026. Program ini bertindak untuk pengguna DBS Treasures dan Treasures Private Client dari Bank DBS Indonesia, dimana pengguna dapat mendaftarkan personil family dengan usia 16 sampai dengan 20 tahun untuk mengikuti program perjalanan pembelajaran di Singapura selama 4 hari 3 malam.

Melalui program ini, Bank DBS Indonesia memberikan pengalaman eksklusif bagi para generasi penerus upaya untuk memperluas wawasan dan hubungan nan bakal sangat berfaedah bagi mereka untuk menjadi pemimpin dan penerus upaya keluarga.

Lalu seperti apa sebenarnya detil aktivitas nan dilakukan para peserta program DBS NextGen Excursion ini? Simak tayangan selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Kamis, 13/08/2026) berikut ini.

Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap argumen penggeledahan rumah mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung dilakukan saat awal hari. Kejagung mengatakan penggeledahan dilakukan untuk mengamankan peralatan bukti nan diduga berasosiasi dengan dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Bahwa dalam perkara a quo, Termohon mempunyai argumen nan patut dan objektif untuk segera melakukan penggeledahan guna mengamankan dokumen, peralatan bukti elektronik, maupun benda-benda lain nan diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana nan dilakukan penyidikan," ujar biro norma Kejagung saat sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).

Kejagung menilai parameter sah alias tidaknya penggeledahan tidak semata dapat dinilai berasas jam dilaksanakannya penggeledahan, tapi kudu dinilai berasas argumen dilakukan penggeledahan. Kemudian, untuk kebutuhan penyidik, keadaan nan menyertainya, kewenangan penyidik, pertimbangan keadaan mendesak, serta terpenuhinya prosedur norma nan diwajibkan oleh UU.

Kejagung menyatakan penundaan penggeledahan dapat memberikan potensi untuk penghilangan alias pemindahan peralatan bukti. Kejagung menegaskan penggeledahan saat awal hari bukan tindakan sewenang-wenang tapi tindakan investigasi berasas kebutuhan konkret.

"Penundaan penyelenggaraan penggeledahan berpotensi memberikan kesempatan kepada pihak-pihak nan berkepentingan untuk melakukan pemindahan, penghilangan, penyembunyian, pengubahan, alias perusakan peralatan bukti, termasuk peralatan bukti elektronik dan arsip nan mempunyai nilai pembuktian," katanya.

"Dengan demikian penyelenggaraan penggeledahan pada waktu awal hari bukanlah tindakan nan dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan merupakan tindakan investigasi nan didasarkan pada kebutuhan konkret untuk menjaga efektivitas dan keberhasilan penyidikan," sambungnya.

Kejagung menyebut pemilihan waktu penyelenggaraan penggeledahan juga mempunyai pertimbangan teknis interogator ialah untuk memastikan keberadaan Lodewyk di kediamannya sehingga penggeledahan dapat dilakukan secara langsung dan diketahui serta disaksikan. Kejagung menyatakan keadaan tersebut justru memberikan kepastian mengenai tempat nan menjadi objek penggeledahan.

"Bahwa penyelenggaraan penggeledahan pada tanggal 3 Juni 2026 tidak hanya dilakukan terhadap kediaman Pemohon, melainkan dilaksanakan secara serentak pada tiga letak nan berbeda dalam waktu nan bersamaan, ialah di kediaman Pemohon dan dua letak lainnya nan merupakan tempat tinggal pihak-pihak nan dalam perkembangan investigasi juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi mengenai tata kelola program Makan Bergizi Gratis," tuturnya.

Kejagung mengatakan penyelenggaraan penggeledahan secara serentak tersebut bukan merupakan tindakan nan dilakukan tanpa perencanaan. Kejagung mengatakan perihal itu merupakan bagian dari strategi investigasi nan terukur dan bermaksud untuk menjaga efektivitas, integritas, serta keberhasilan proses penyidikan.

"Pelaksanaan secara berbarengan diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya komunikasi, koordinasi, alias tindakan lain antara pihak nan dapat mengakibatkan penghilangan, pemindahan, penyembunyian, perubahan, maupun perusakan peralatan bukti dan/atau arsip nan berangkaian dengan perkara a quo," ujarnya.

Kejagung menyatakan pilihan waktu awal hari dalam penyelenggaraan penggeledahan secara serentak pada beberapa letak merupakan satu rangkaian tindakan investigasi nan saling berkaitan. Kejagung menuturkan perihal itu dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan penggeledahan ialah menemukan dan mengamankan peralatan bukti nan relevan dengan perkara dapat tercapai secara efektif.

"Bahwa oleh lantaran itu, dalih Pemohon nan semata-mata mendasarkan ketidaksahan penggeledahan pada kebenaran bahwa tidak dilakukan pada waktu awal hari adalah dalih nan tidak dapat dibenarkan lantaran mengabaikan konteks keadaan mendesak, tujuan pengamanan peralatan bukti, sifat perkara, serta kebutuhan melaksanakan penggeledahan secara simultan terhadap beberapa pihak nan berangkaian dengan perkara a quo," ujarnya.

Kata Kejagung, Lodewyk telah diperiksa sebagai saksi alias calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Kejagung menyatakan tindakan tersebut bukanlah penangkapan, melainkan penyelenggaraan kewenangan interogator untuk memperoleh info secara langsung dari pihak nan diduga mengetahui peristiwa pidana nan sedang diselidiki.

"Bahwa kehadiran pemohon di hadapan interogator pada tanggal 3 Juni 2026 bukanlah dalam rangka penangkapan sebagaimana didalilkan oleh pemohon, melainkan untuk dimintai keterangan sesuai dengan kewenangan Pasal 22 ayat 1. Sehingga dalih pemohon nan menyatakan dirinya sama sekali tidak pernah dimintai keterangan sebelum ditetapkan sebagai tersangka adalah tidak sesuai fakta," ujarnya

Kejagung menyatakan penetapan tersangka Lodewyk telah didasarkan pada 4 perangkat bukti nan sah. Kejagung juga menyatakan penyitaan dan penahanan nan dilakukan terhadap Lodewyk didasarkan pada ketentuan dan prosedur norma nan berlaku.

"Bahwa dalih Pemohon nan menyatakan penahanan dilakukan sebelum dimulai investigasi merupakan penafsiran nan keliru. Faktanya penyelidikan telah dimulai 25 Mei 2026, perkara di tahap investigasi pada tanggal 29 Mei 2026, dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi, ahli, pemeriksaan pemohon sebagai saksi, kemudian penetapan tersangka dan penahanan pada tanggal 3 Juni 2026," lanjutnya.

Sebelumnya, Lodewyk Pusung kembali mengusulkan praperadilan mengenai perkara tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG). Adapun Lodewyk kali ini mengusulkan praperadilan ke PN Jakpus. Pengajuan praperadilan kali ini mengenai sah alias tidaknya penyelenggaraan upaya paksa penyitaan.

Lodewyk sendiri sebelumnya telah mengusulkan gugatan praperadilan mengenai sah alias tidaknya status tersangkanya dalam perkara ini. Namun gugatan itu ditolak oleh pengadil Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Dalam pertimbangannya, pengadil tunggal Abdul Affandi saat sidang putusan nan digelar di PN Jaksel, Kamis (30/7), menyatakan, jika perkara tidak terjadi di wilayah norma PN Jaksel. Hakim menjelaskan bahwa lokus tindakan upaya paksa tersebut merupakan dasar penentuan kompetensi relatif.

(mib/whn)

Aceh Utara -

Viral video memperlihatkan personil Satpol PP di Aceh Utara diduga mencuri rokok pedagang saat razia viral di media sosial. Anggota tersebut sekarang diperiksa.

Dilihat detikSumut dari video beredar, razia rokok terlarangan tersebar berjalan di di sebuah gerai di Krueng Geukueh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, Senin (10/8/2017). Video awalnya memperlihatkan seorang personil Satpol PP wanita dan seorang personil polisi berdiri di depan meja kasir.

Di atas meja tersebut bungkusan rokok beragam merek. Tiba-tiba seorang personil Satpol PP laki-laki mengenakan baret biru datang mengambil beberapa bungkusan rokok.

Namun beberapa saat kemudian meletakkan kembali. Dia kemudian memindahkan satu balut rokok dan kemudian mengantonginya.

Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP dan WH Aceh Utara Faisal mengatakan personil wanita nan terekam kamera CCTV berinisial M dan laki-laki berinisial T. Satpol PP tetap meminta keterangan keduanya mengenai kejadian tersebut.

"Saat ini mereka sedang menjalani pemeriksaan," kata Faisal seperti dilansir detikSumut, Kamis (13/8/2026).

Baca selengkapnya di sini

(idh/dhn)

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi namalain Titiek Soeharto mengomentari Pidato Kenegaraan nan disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Tahunan MPR. Titiek menilai sudah banyak pencapaian nan diraih pemerintah, mulai dari pembaharuan hingga ketahanan pangan.

“Alhamdulillah banyak sekali pencapaian-pencapaian nan sudah dicapai pemerintah, di antaranya tadi ada rumah, pembangunan pembaharuan rumah, pembaharuan sekolah, ketahanan pangan dari komisi saya, Komisi IV,” kata Titiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Titiek pun menyebut pencapaian pemerintah dalam swasembada pangan telah banyak nan terpenuhi. Menurutnya, swasembada bawang putih hingga daging nan tetap perlu dikejar.

"Alhamdulillah kita sudah dalam ketahanan pangan ini. Swasembada tercapai, beras, jagung, nan kudu kita kejar ke depan adalah swasembada bawang putih dan kedelai dan daging ya," katanya.

"Harus kita genjot lagi tapi, kita berterima kasih bahwa kita sudah swasembada beras sama jagung," lanjut dia.

Sebelumnya, Prabowo menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan dalam Pidato Kenegaraannya.

Prabowo menilai kondisi pangan nasional, termasuk kesiapan makanan bagi masyarakat, saat ini berada dalam kondisi aman.

“Soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman,” sebut Prabowo.

Menurutnya, capaian swasembada pangan pada tahun ini mencakup delapan komoditas, ialah beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabe besar, dan cabe rawit.

“Karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabe besar, dan cabe rawit,” jelas Prabowo.

Meski demikian, Prabowo menyebut Indonesia tetap menghadapi tantangan untuk mencapai swasembada daging. Ia pun menargetkan swasembada komoditas tersebut dapat terwujud dalam lima hingga enam tahun mendatang.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan laporan mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diajukan oleh Presiden alias Wakil Presiden nan bersangkutan.

Hal itu disampaikan Supratman usai menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Menurut Supratman, ketentuan tersebut sebenarnya telah diatur dalam KUHP. Namun, MK mempertegas siapa nan mempunyai kewenangan untuk melaporkan dugaan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.

"MK mempertegas bahwa hanya Presiden dan Wakil Presiden nan boleh melaporkan. Sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya lebih mempertegas dari apa nan diatur di KUHP sebelumnya," kata Supratman.

Supratman menilai putusan MK tersebut membikin ketentuan mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden menjadi lebih jelas.

Ia menegaskan pemerintah mendukung putusan tersebut lantaran memberikan kejelasan dalam penerapan ketentuan norma mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.

"Mana bagus kita dukung, jadi tidak ada tafsir-menafsir lagi bahwa jika mengenai dengan pasal penghinaan, ya mengenai dengan harkat dan martabat Presiden maupun Wakil Presiden, maka Presiden dan Wakil Presiden sendiri nan kudu melaporkan. Saya rasa clear kok putusan MK-nya," jelas dia.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian Permohonan Nomor 275/PUU-XXIII/2025 mengenai pengetesan materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP).

MK menegaskan kasus penghinaan kepada Presiden-Wakil Presiden hanya bisa dituntut berasas kejuaraan dari nan berkepentingan langsung.

"Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berasas kejuaraan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden," kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan dikutip dari laman MK, Rabu (12/8).

Ilustrasi(Dok Manggala Agni Pekanbaru)

KEBAKARAN rimba dan lahan (Karhutla) gambut tetap melanda sebanyak enam letak nan tersebar di empat kabupaten di Provinsi Riau. Hingga kini, seluruh letak Karhutla tersebut tetap dalam operasi pemadaman dan belum padam.

Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan (Dalkarhut) Sumatra, Ferdian Krisnanto, mengatakan regu Manggala Agni dibantu tim campuran dari TNI, Polri, BPBD, dan Masyarakat Peduli Api (MPA) tetap berjibaku melakukan operasi pemadaman di letak Karhutla.

"Di wilayah Manggala Agni Daops Pekanbaru, terdapat tiga letak nan tetap ditangani. Dua di antaranya berada di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Dan, satu di Desa Desa Pangkalan Baru Siak Hulu, Kabupaten Kampar," kata Ferdian, Jumat (14/8).

Ia menjelaskan, pada letak Karhutla di Desa Rimbo Panjang, Kampar, operasi pemadaman sudah melangkah 3 hari dengan perkiraan luas terbakar sekitar 3 hektare. Sebanyak 1 regu Manggala Agni dikerahkan untuk pemadaman dan kondisi api tetap belum padam.

Masih di Desa Rimbo Panjang, kebakaran lainnya dengan perkiraan luas terbakar sekitar 1 hektare. Pemadaman dilakukan 1 regu dan api juga tetap belum padam.

Sedangkan, kebakaran di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, terjadi di area Taman Wisata Alam (TWA) Buluh Cina. Luas lahan nan terbakar diperkirakan mencapai 6 hektare dan ditangani 1 regu Manggala Agni.

Kemudian dua letak Karhutla tetap dalam penanganan oleh Manggala Agni Daops Dumai. Karhutla di Kepenghuluan Palika, Kecamatan Palika, Kabupaten Rokan Hilir, dengan perkiraan luas lahan nan terbakar mencapai 50 hektare. Pemadaman di letak tersebut melibatkan 1 regu dari Daops Dumai dan 1 regu support dari Daops Labuan Batu Selatan.

"Lokasi lainnya berada di Desa Buluh Apo, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Karhutla dengan perkiraan luas terbakar sekitar 12 hektare," ujarnya.

Sebanyak satu tim Daops Dumai dan satu tim support dari Daops Siak dikerahkan untuk melakukan pemadaman di Desa Buluh Apo Sementara Manggala Agni Daops Rengat tetap menangani kebakaran di Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. 

Sebanyak 2 regu Manggala Agni Daops Rengat telah dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Hingga kini, Karhutla di letak tersebut tetap belum padam.

Ia mengungkapkan, operasi pemadaman bakal terus dilakukan untuk mengendalikan api Karhutla pada lahan gambut dan mencegah kebakaran meluas ke wilayah lainnya. 

“Kami bakal pastikan Karhutla di Riau untuk padam total,” pungkasnya. (H-2)

Anggota DPD RI Alfiansyah Bustami namalain Komeng.(Dok. Antara)

ANGGOTA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Alfiansyah Bustami namalain Komeng, menyatakan dukungannya terhadap program-program strategis pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komeng menilai arah dan konsep program nan diusung oleh Presiden Prabowo Subianto pada dasarnya baik untuk masyarakat, namun dia memberikan catatan kritis pada aspek implementasi.

Berbicara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (14/8/2026), Komeng menyoroti adanya kelemahan dalam penerapan program di lapangan. Menurutnya, kualitas program sering kali menurun akibat keahlian para pelaksana nan tidak optimal.

"Sebenernya semua program Presiden bagus, cuman nan kerjanya aja pada nggak bener. Makanya mudah-mudahan nan sekarang lebih baik," ujar Komeng kepada awak media.

Komeng menegaskan bahwa program-program prioritas seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih mempunyai potensi faedah nan nyata bagi rakyat. Namun, dia menekankan pentingnya tata kelola nan transparan dan akuntabel agar tujuan mulia dari program tersebut betul-betul tercapai hingga ke tingkat bawah.

Selain menyoroti kesungguhan kerja, senator asal Jawa Barat ini juga sempat melontarkan candaan khasnya saat membahas efektivitas program pemerintah tersebut.

"Karena memang MBG bagus, Kopdes juga bagus, apalagi Komeng," selorohnya, menutup pernyataan mengenai support politiknya terhadap kebijakan strategis nasional.

Dukungan dari personil DPD ini menjadi sinyal positif bagi pemerintah dalam menjalankan program MBG, sekaligus menjadi pengingat bagi kementerian dan lembaga mengenai untuk memastikan eksekusi di lapangan melangkah sesuai rencana tanpa adanya penyimpangan. (Z-10)

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Aladin Syariah Tbk. (BANK)berhasil meraih penghargaan Digital Banking Experience Award dalam arena Digital Bank Forum 2026. Acara ini diselenggarakan oleh media ekonomi terkemuka CNBC Indonesia pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Direktur Utama PT Bank Aladin Syariah Tbk, Koko Rachmadi mengucapkan syukur atas penghargaan tersebut. Selain itu, Koko juga mengucapkan terima kasih kepada CNBC Indonesia.

"Ini momen nan sangat membanggakan.Terima kasih CNBC Indonesia telah bekerja sama, bekerja-sama selama ini untuk pertama membesarkan industri syariah, memastikan digitalisasi Indonesia melangkah baik, dan sama-sama saling membangun Indonesia," ungkap dia dalam Digital Bank Forum dikutip Jumat (14/8/2026).

Koko mendedikasikan penghargaan ini untuk rekannya di Aladin Syariah Dan juga untuk Indonesia nan merakan kemerdekaan ke-81.

Sebagai informasi, Bank Aladin Syariah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga kualitas aset. Salah satunya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Seperti diketahui, prinsip ini menjadi salah satu pedoman bagi perbankan dalam menjalankan aktivitas usaha, penghimpunan dan penyaluran biaya agar tetap kondusif dan sehat di era digitalisasi.

Selain itu, perusahaan juga tetap berkomitmen menjalankan prinsip kesyariahan, dan penguatan dari sisi tata kelola, serta management risiko.

"Hal-hal tersebut nan bakal selalu dipertajam Bank Aladin Syariah, dibahas, serta dievaluasi, sehingga kami tidak tidak hanya sekedar mengejar revenue maupun pendapatan, tapi kita bisa menemukan upaya model nan sustainable ke depan, upaya model nan memang fit dengan organisasi kita, sertabisnis model nan memang cocok dengan prasarana nan sudah kita miliki," ungkap dia.

Koko menjelaskan bahwa strategi tersebut dilakukan lantaran menyesuaikan kebutuhan pengguna nan sudah sangat bergeser. Menurutnya, ada pengguna nan mengubah style hidupnya lantaran tuntutan, sedangkan sisanya lantaran "terpaksa" berubah.

Ditambah lagi, ungkap Koko perihal ini juga didorong oleh digitalisasi di Indonesia nan mengalami momentum percepatan nan memaksa masyarakat untuk berubah, terutama ketika 2019-2021 pandemi COVID-19.

Oleh lantaran itu, Koko menegaskan bahwa Aladin Syariah selalu siap menyediakan financial solution, nan bakal menjadi bagian solusi nan relevan di kehidupan sehari-hari bagi customer.

"Jadi patokan kami, rumus kami adalah gimana dengan digitalisasi ini bisa menjadikan, tidak hanya tadi efisiensi tapi juga kemudahan buat customer untuk mengakses layanan, tidak hanya jasa nan tradisional, tapi juga jasa nan sifatnya sudah menjadi kebutan sehari-hari," tegas Koko.

Dia menegaskan apapun kebutuhan pengguna nan kaitannya dengan financial services kudu bisa didukung dengan digital, dengan tetap memperhatikan tentunya keamanan, kemudian manajemen risiko, privacy info nasabahnya, dan tentunya kenyamanan.

(dpu/dpu) [Gambas:Video CNBC]

Presiden Prabowo Subianto saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Jakarta, Jumat (14/8).(Dok. YouTube Sekretariat Presiden)

PRESIDEN Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah menutup 290 badan upaya milik negara (BUMN) sebagai bagian dari perampingan perusahaan negara. Jumlah BUMN ditargetkan tersisa paling banyak 300 perusahaan pada 31 Desember 2026.

"Pada Desember 31 2026, kita targetkan hanya mempunyai paling banyak 300 BUMN. 750 lebih BUMN bakal kita tutup. Hanya nan produktif, hanya nan menciptakan nilai tambah untuk rakyat bakal kita pertahankan," kata Prabowo saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Jakarta, Jumat (14/8).

Prabowo mengatakan langkah tersebut dilakukan setelah pemerintah menemukan jumlah BUMN jauh lebih banyak dari perkiraan ketika membentuk Danantara sebagai biaya kedaulatan. Pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN, termasuk perusahaan nan mempunyai anak, cucu, apalagi cicit perusahaan.

Jumlah itu, kata Prabowo, jauh di atas perkiraannya nan semula hanya sekitar 300-400 BUMN.

Ia menilai sebagian BUMN selama ini tidak bekerja secara produktif dan apalagi tidak bertanggung jawab kepada negara. Kondisi tersebut membikin pemerintah perlu melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap perusahaan negara.

"Terlalu banyak BUMN nan tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu untungnya itu," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, pemerintah juga menemukan persoalan dalam hubungan sejumlah BUMN dengan perusahaan asing. Karena itu, dia menilai praktik-praktik nan selama ini berjalan perlu dihilangkan melalui pembenahan tata kelola BUMN.

Prabowo apalagi membuka kemungkinan penanganan norma terhadap pengurus BUMN pada masa lalu. Ia menyebut pemerintah dapat membentuk pengadilan ad hoc unik untuk mengusut pengurus dewan selama 30 tahun ke belakang.

Namun, Prabowo juga menyatakan bakal meminta DPR mempertimbangkan pemberian semacam amnesti unik bagi pihak nan mengakui kesalahan dan bertobat. Keputusan mengenai perihal tersebut, kata dia, diserahkan kepada para wakil rakyat.

Perampingan BUMN disebut Prabowo mulai menghasilkan penghematan besar. Dari pengurangan biaya penghasilan dewan dan komisaris, sewa gedung, sewa kendaraan, hingga perjalanan dinas, pemerintah menyatakan telah menghemat lebih dari Rp50 triliun.

"Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja, kita telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun, hanya dari penghasilan direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla bla bla, kita sudah menghemat Rp50 triliun lebih," kata Prabowo.

Pemerintah menargetkan penghematan tersebut meningkat menjadi lebih dari Rp70 triliun pada akhir 2026. Prabowo menilai biaya nan sukses dihemat dapat dialihkan untuk kebutuhan masyarakat.

Ia mencontohkan penghematan Rp50 triliun dapat digunakan untuk memperbaiki puskesmas, merenovasi sekolah, hingga menyediakan rumah bagi masyarakat.

Prabowo menegaskan BUMN merupakan milik seluruh rakyat Indonesia sehingga tidak boleh dikuasai oleh dewan maupun komisaris. Perusahaan negara juga tidak boleh dijadikan sumber biaya bagi penguasa.

"BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi. Bukan milik komisaris, bukan pula sumber biaya bagi penguasa," tegasnya. (Z-10)

Koperasi Desa Merah Putih.(Dok. Antara)

ANGGOTA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Alfiansyah Bustami namalain Komeng, menyatakan dukungannya terhadap program-program strategis pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komeng menilai arah dan konsep program nan diusung oleh Presiden Prabowo Subianto pada dasarnya baik untuk masyarakat, namun dia memberikan catatan kritis pada aspek implementasi.

Berbicara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (14/8), Komeng menyoroti adanya kelemahan dalam penerapan program di lapangan. Menurutnya, kualitas program sering kali menurun akibat keahlian para pelaksana nan tidak optimal.

"Sebenernya semua program Presiden bagus, cuman nan kerjanya aja pada nggak bener. Makanya mudah-mudahan nan sekarang lebih baik," ujar Komeng kepada awak media.

Komeng menegaskan bahwa program-program prioritas seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih mempunyai potensi faedah nan nyata bagi rakyat. Namun, dia menekankan pentingnya tata kelola nan transparan dan akuntabel agar tujuan mulia dari program tersebut betul-betul tercapai hingga ke tingkat bawah.

Selain menyoroti kesungguhan kerja, senator asal Jawa Barat ini juga sempat melontarkan candaan khasnya saat membahas efektivitas program pemerintah tersebut.

"Karena memang MBG bagus, Kopdes juga bagus, apalagi Komeng," selorohnya, menutup pernyataan mengenai support politiknya terhadap kebijakan strategis nasional.

Dukungan dari personil DPD ini menjadi sinyal positif bagi pemerintah dalam menjalankan program MBG, sekaligus menjadi pengingat bagi kementerian dan lembaga mengenai untuk memastikan eksekusi di lapangan melangkah sesuai rencana tanpa adanya penyimpangan. (Z-10)

Jakarta, CNBC Indonesia- Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI jelang Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan RI digelar pada Jum'at, 14 Agustus 2026 di Gedung Nusantara, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI menyampaikan hasil keahlian pemerintah RI selama 21 bulan kabinet Merah Putih.

Selengkapnya simak di CNBC Indonesia (Jum'at, 24/08/2026)