Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut pemerintah memerlukan biaya sekitar USD 1,4 miliar untuk program vaksinasi Human Papillomavirus (HPV) bagi sekitar 10 juta anak wanita di usia 10-11 tahun.

Hal itu disampaikan Budi dalam paparannya pada Indonesia Health Partners Meeting (IHPM) ke-4 di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Selasa (15/9).

Budi menjelaskan bahwa kanker serviks menjadi salah satu penyakit nan menyebabkan banyak kematian pada wanita Indonesia. Berdasarkan paparannya, kanker serviks menyebabkan sekitar 21.000–24.000 kematian setiap tahun.

Menurut Budi, kanker serviks dapat dicegah melalui vaksinasi HPV. Dalam perihal ini, pemerintah Indonesia telah meluncurkan kampanye vaksinasi HPV secara nasional sejak 2022.

Ia pun membandingkan nilai vaksin HPV dengan biaya pengobatan kanker serviks nan jauh lebih mahal. Kata dia, satu dosis vaksin HPV dibanderol sekitar USD 120–140 dan dapat memberikan perlindungan seumur hidup.

“Jadi, nilai satu dosis vaksin HPV sekitar USD 120 hingga 140 sekali saja, dan dapat melindungi Anda seumur hidup,” kata Budi.

“Jika Anda tidak melakukannya dan terkena kanker serviks, Anda kudu ke rumah sakit untuk menjalani kemoterapi, radioterapi, dan pengobatan lainnya. Biayanya dengan mudah mencapai USD 20 ribu, apalagi mungkin USD 100 ribu,” lanjutnya.

Saat ini, vaksinasi HPV menyasar anak wanita usia 10-11 tahun. Budi menghitung, golongan usia tersebut mencakup sekitar 10 juta anak.

“10 juta dikalikan USD 140, saya memerlukan USD 1,4 miliar. Saya memerlukan USD 1,4 miliar untuk memvaksinasi golongan usia ini,” paparnya.

Selain itu, Budi mengatakan pemerintah juga mau memperluas vaksinasi HPV ke golongan usia 15-16 tahun dan 20-21 tahun agar seluruh wanita Indonesia terlindungi dari kanker serviks.

“Dan sekarang saya mau lebih garang masuk ke usia 15 dan 16 tahun, lampau 20 hingga 21 tahun, sehingga seluruh wanita Indonesia terlindungi, dan tidak ada lagi wanita Indonesia nan meninggal lantaran kanker serviks,” tegasnya.

Karena itu, Budi pun meminta support donor untuk membantu menutup kebutuhan anggaran vaksinasi tersebut andaikan anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum mencukupi.

“Kalau saya tidak mendapatkannya dari Kementerian Keuangan, alias Kementerian Keuangan hanya memberi saya 1 miliar alias 1,2 miliar dolar AS, saya bisa meminta support Anda semua untuk menutupi sisanya,” imbuh Budi.

Sebanyak 6 ribu penduduk penerima support sosial (bansos) di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, terindikasi terlibat dalam aktivitas gambling online (judol).

Hal itu terungkap dari pendataan nan dilakukan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Banyuwangi.

"Penerima bansos di seluruh Banyuwangi nan terindikasi judol sekitar 6 ribuan. Terbanyak berada di wilayah kecamatan nan jumlah penduduknya tinggi, antara lain Banyuwangi, Muncar, dan Kalipuro," kata Plt. Kepala Dinsos PPKB Banyuwangi, Setyo Puguh Widodo, Senin (14/9).

Puguh menjelaskan, sistem secara otomatis menonaktifkan status kepesertaan bansos bagi penduduk nan masuk dalam daftar indikasi tersebut. Hal ini berakibat langsung pada penghentian penyaluran support untuk sementara waktu.

"Karena jika terindikasi judol, otomatis bansosnya bakal off, sehingga penyaluran bansos untuk sementara di-pending," ujar Puguh.

Siapkan Mekanisme Sanggah dan Verifikasi

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan ruang bagi penerima faedah nan merasa tidak pernah terlibat gambling online untuk melakukan penjelasan melalui sistem sanggah.

Dinsos PPKB telah menginstruksikan seluruh operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di tingkat desa dan kelurahan untuk mendampingi proses verifikasi.

"Untuk sistem sanggah, kami sudah sampaikan melalui sosialisasi ke semua operator desa dan kelurahan, termasuk pihak kecamatan, PKH, dan PSM. Mereka diminta membantu memberikan pendampingan sekaligus menginformasikan kepada masyarakat penerima bansos nan terindikasi judol agar segera mengetahui dan melakukan verifikasi sanggahan," terangnya.

Warga nan terdampak dapat mengusulkan verifikasi sanggahan secara langsung dengan mendatangi instansi desa alias kelurahan setempat. Langkah ini krusial untuk memastikan info penerima bansos betul-betul mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Hingga pertengahan September 2026, tercatat ratusan penduduk telah mengusulkan penjelasan atas penangguhan tersebut.

"Saat ini sudah sekitar 300 penerima nan melakukan verifikasi sanggahan. Dengan adanya sistem tersebut, harapannya status bansos penerima nan berkuasa bisa pulih kembali," pungkas Puguh.

Ilustrasi(Dok Basarnas)

PROSES pemindahan 114 penumpang kapal KM Virgo Transport 8 nan tenggelam di perairan Masalembo, Laut Jawa, Minggu (13/9) telah selesai. Badan SAR Nasional sekarang memfokuskan pencarian dan pengamanan 129 penumpang lainnya dengan memperluas areal pencarian di permukaan laut dan bawah laut.

Selasa (15/9), sebanyak 22 orang korban selamat KM Virgo Transport 8 tiba di pelabuhan Trisakti Banjarmasin, sekitar Pukul 10.00 Wita. Proses pemindahan korban selamat ini sempat menghadapi hambatan setelah KRI Nala nan mengevakuasi korban dari letak kejadian di perairan Masa Lembo tidak dapat masuk alur Barito lantaran kondisi sungai surut.

Selanjutnya korban dialihkan dari KAL Kumai milik TNI Angkatan Laut, kemudian dialihkan dan diangkut menggunakan Rigid Buoyancy Boat (RBB) Lanal Banjarmasin menuju Pelabuhan Trisakti. Pantauan Media Indonesia, kondisi korban selamat kebanyakan dalam kondisi kelelahan dan kudu mendapatkan penanganan medis di Posko SAR pelabuhan Trisakti.

Pada bagian lain, Selasa (15/9) siang, tim SAR udara juga mengevakuasi empat jenazah menggunakan helikopter Basarnas ke Lanud Syamsudin Noor Banjarbaru. Keempat jenazah ini langsung dikirim ke RS Bayangkara Banjarmasin. 

Dengan demikian proses pemindahan 114 penumpang KM Virgo Transport 8 telah selesai. Dengan rincian 108 penumpang selamat dan enam meninggal dunia. Masih ada 129 penumpang kapal nan belum ditemukan dari total 243 penumpang. Kuat dugaan sebagian korban terjebak di dalam kapal nan terbalik di Laut Jawa.

Kepala Badan SAR Nasional, Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, mengatakan pada hari ketiga ini proses SAR korban KM Virgo Transport 8 dilakukan dengan memperluas wilayah pencarian di permukaan laut serta menerjunkan tim selam Kopaska dan Basarnas. Termasuk pemanfaatan teknologi SAR bawah laut KRI Kanopus nan mempunyai beragam perangkat canggih seperti drone underwater, multi beam echo sounder, dan Remote Operated Vehicle (ROV). (DY/E-4)

Denpasar, CNN Indonesia --

Seorang laki-laki penduduk negara Australia berinisial SDJ (57) nan ditemukan tewas berbareng kedua anaknya berinisial ADS (7) dan LKS (4) di sebuah bungalow di area Jalan Three Brothers, Legian Tengah, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali.

Kedua anaknya ditemukan tewas tergeletak di dalam bungalow. Sementara SDJ ditemukan tewas dalam kondisi tergantung.

Diduga korban SDJ membekap dan mencekik kedua anaknya hingga tewas sebelum mengakhiri hidup dengan langkah gantung diri.

"Dugaannya seperti itu. Tapi kepastian menunggu hasil pemeriksaan medis dari rumah sakit," kata Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Ariasandy, Selasa (15/9).

Ariasandy menyebut kedua anaknya nan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, meninggal bumi diduga akibat kekerasan nan dilakukan oleh korban SDJ.

"Akibat kekerasan nan diduga dilakukan oleh korban nan gantung diri. Namun untuk kepastian kita menunggu hasil lidik dan dari pihak rumah sakit untuk memastikan kematian korban," ujarnya.

Kapolresta Denpasar Kombes Pol Leonardo D Simatupang membenarkan kejadian tersebut nan terjadi pada Minggu (13/9) sekitar pukul 10.14 WITA.

"Korban SDJ diketahui merupakan penduduk negara Australia, sedangkan kedua anaknya berkewarganegaraan Indonesia," kata Leonardo.

Peristiwa bermulai sekitar pukul 08.30 WITA, salah seorang saksi, berjulukan Nur Khamid (51), menerima telepon dari seseorang nan mengaku sebagai istri korban nan berada di Jakarta.

Dalam sambungan telepon tersebut, saksi diminta membantu mengecek kondisi suami dan kedua anaknya nan tinggal di bungalow lantaran tidak dapat dihubungi.

Menindaklanjuti permintaan tersebut, saksi kemudian mendatangi bungalow dan mencoba memandang ke dalam melalui jendela. Namun, tidak terlihat adanya aktivitas maupun orang di dalam.

Kemudian, saksi menemui pemilik bungalow dan menyampaikan info nan diterimanya. Keduanya kemudian kembali menuju bungalow untuk melakukan pengecekan.

"Setibanya di lokasi, keduanya kembali mencoba memandang ke dalam melalui jendela, namun tidak menemukan tanda-tanda aktivitas," imbuhnya.

Kemudian, pemilik bungalow menghubungi e kepala lingkungan (Kelian) dan beberapa menit kemudian, Kelian berbareng sejumlah tetangga mendatangi lokasi. Warga sempat mengetuk dan menggedor pintu sembari memanggil penunggu bungalow. Namun, tidak mendapat respons dari dalam.

Selanjutnya, lantaran cemas terjadi sesuatu, pintu akhirnya dibuka secara paksa, Setelah pintu terbuka, penduduk mendapati SDJ berada dalam kondisi tergantung pada terali besi jendela menggunakan kabel setrika berwarna putih.

Sementara itu, kedua anak korban ditemukan tergeletak di lantai bilik dengan posisi tubuh saling bertindihan. Petugas kepolisian nan tiba di letak kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan awal berbareng tim identifikasi Polresta Denpasar.

"Dari hasil pemeriksaan luar terhadap kondisi ketiga korban dan dari pemeriksaan awal diduga bahwa kedua anak korban meninggal akibat tindakan kekerasan. Sementara SDJ diduga meninggal bumi dengan langkah gantung diri," jelasnya.

Saat ini ketiga jenazah telah berada di RSUP Ngoerah Denpasar untuk pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut,.

Polsek Kuta kemudian melakukan penyelidikan, termasuk olah TKP, pemeriksaan rekaman CCTV di TKP dan pemeriksaan terhadap para saksi. Termasuk terhadap istri korban untuk memastikan penyebab kematian para korban.

Selain itu polisi juga telah melakukan koordinasi dengan Konsulat Australia mengenai korban nan merupakan penduduk negara Australia.

Hasil CCTV

Sementara hasil pemeriksaan CCTV dan pemeriksaan istri korban, sang suami diduga telah melakukan pembunuhan kepada kedua anaknya. SJD diduga menderita gangguan kesehatan mental berupa kekhawatiran berlebih dan emosional.

"Dari perkembangan analisa CCTV nan ada dan keterangan dari pada istri korban, memang diduga bahwa suaminya ini melakukan pembunuhan terhadap kedua anaknya, lampau mengakhiri hidup dengan bunuh diri (dengan) gantung diri," katanya.

Dari keterangan istri, dia dan suami sempat cekcok di tahun 2022 dan rumah tangga mereka kurang harmonis.

Kemudian di tanggal 10 September 2026, sekitar pukul 09:00 WITA istrinya pergi ke Jakarta untuk menemui orang tuanya.

"Bahwa tahun 2022 menurut keterangan dari istrinya, mereka pernah cekcok dan dari saat ini mereka kurang harmonis. Istrinya berangkat ke Jakarta untuk menjenguk orang tuanya, lantaran orang tuanya di Jakarta," jelasnya.

Kendati demikian, kata Leonardo, kepergian istrinya ke Jakarta bukan lantaran pertengkaran lantaran belakangan hubungan mereka baik-baik saja.

"Oh tidak. Belakangan ini mereka baik-baik saja. Tapi memang tingkat kekhawatiran dari pada suaminya nan tinggi. Jadi kekhawatiran sehingga ada condong merasa dia itu mau bunuh diri. Tapi, belum pernah dilakukan pengecekan ke psikiater oleh istri," lanjutnya.

Kemudian, sampai di Jakarta istrinya memandang dari CCTV melalui aplikasi ponsel ada kejanggalan di tempat menginapnya sehingga dilaporkan ke kepala lingkungan dan pemilik bungalow.

"Dari keterangan istrinya, suaminya ini mempunyai rasa resah nan tinggi. Dan ini tidak pernah dilakukan pengobatan. Istrinya juga menyampaikan, bulan lampau suaminya ini pernah mencoba melakukan bunuh diri dengan mengunci di bilik dan mengikatkan lehernya di tali ataupun kabel setrika. Namun kandas lantaran suaminya keluar kembali dari kamar," ungkapnya.

Leonardo mengungkap pihak istri berinisial TY (32) menolak dilakukan autopsi terhadap jenazah suami dan kedua anaknya.

Hasil koordinasi dari Polsek Kuta dengan Konsulat Australia untuk jenazah dari ketiganya diserahkan kepada pihak istri.

"Diserahkan tanggung jawab itu ke istrinya. Istrinya sudah membikin pernyataan dan meminta tidak dilakukan autopsi, mengingat semuanya sudah jelas ada di CCTV. Dia mengetahui suaminya itu mempunyai sedikit kelainan ialah tingkat kekhawatiran nan tinggi dan mudah emosi," kata Leonardo.

Terhadap kasus ini, kata Leonardo, bakal dilakukan SP3, alias penghentian investigasi lantaran terduga pembunuhan telah meninggal dunia.

(kdf/isn)

Jakarta, CNBC Indonesia - BP BUMN dan Danantara mendorong penyelesaian persoalan LRT City dilakukan secara menyeluruh dengan tetap mengutamakan kewenangan dan kepentingan konsumen. Adhi Karya diminta menuntaskan tanggungjawab serah terima sekitar 2.400 unit nan hingga sekarang belum diterima oleh pembeli.

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria menegaskan penyelesaian persoalan tersebut tidak boleh menimbulkan kerugian bagi konsumen, khususnya masyarakat nan membeli rumah untuk pertama kalinya.

"Tidak boleh merugikan konsumen. Itu dasar daripada penyelesaian kita bahwa tidak boleh merugikan konsumen. Karena konsumennya tidak salah, apalagi jika orang-orang nan itu membeli rumah, rumah pertamanya. Karena ini adalah kesalahan daripada pihak kita secara internal," ujar dia dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (15/9/2026).

Berdasarkan pemetaan Adhi Karya, dari sekitar 5.400 unit nan terjual, sebanyak 3.000 unit telah diserahterimakan kepada konsumen. Sementara itu, tetap terdapat sekitar 2.400 unit nan belum dapat diserahterimakan dan tersebar di sejumlah proyek LRT City.

Untuk menentukan langkah penyelesaian, Danantara bakal berbincang dengan perwakilan konsumen dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pertemuan tersebut bakal membahas sejumlah opsi penyelesaian bagi konsumen nan belum menerima unit.

Selain itu, Adhi Karya diminta menyusun kalkulasi biaya penyelesaian proyek serta rencana upaya nan komprehensif. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan setiap opsi penyelesaian mempunyai dasar kalkulasi nan jelas, baik melalui penyelesaian pembangunan maupun pengembalian biaya konsumen. Dony menegaskan persoalan tersebut kudu segera mempunyai penyelesaian konkret dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

"Bagaimanapun kan ini kudu diselesaikan. Nggak mungkin kelak merugikan konsumen kita. Jadi bagi saya ini kudu diselesaikan, baik itu penyelesaian apakah kelak kita mengembalikan alias kita membangun. Itu kudu diselesaikan itu petunjuk dari saya ya, mau ini dibayarin di-refund dulu, ini kudu diselesaikan. Bukan berfaedah itu dibiarin mangkrak begitu."

BP BUMN dan Danantara menegaskan penyelesaian LRT City kudu memberikan kepastian kepada konsumen sekaligus memastikan proyek nan bermasalah tidak kembali menjadi beban bagi masyarakat nan memenuhi kewajibannya.

(rah/rah) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan SAR Nasional (Basarnas) mencatat, sepanjang Januari hingga 15 Agustus 2026, terjadi 601 kecelakaan kapal laut di perairan Indonesia. Menyebabkan total 3.607 korban, di mana jumlah korban terevakuasi, baik dalam kondisi selamat maupun meninggal bumi tercatat total 3.404 jiwa.

Dari nomor itu, 3.165 orang selamat dan 239 korban jiwa meninggal dunia. Namun mirisnya, dari ratusan operasi pencarian dan pertolongan (search and rescue/ SAR) merespons kecelakaan tersebut, tercatat ada 203 orang korban dinyatakan hilang.

Sebagai informasi, info ini belum termasuk kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa pada hari Minggu (13/9/2026) awal hari. Disebutkan dalam manifes, KM Virgo mengangkut 240 orang dan sampai saat ini tetap dalam proses pencarian korban hilang. Per hari Senin (14/9/2026), sebanyak 114 korban telah dievakuasi, di mana 6 orang di antaranya sudah meninggal dunia.

Demikian mengutip Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno nan merujuk ke info Basarnas.

"Januari-15 Agustus 2026 ada 203 orang lenyap akibat kecelakaan perairan. Dampak manifes nan tidak transparan," kata Djoko kepada CNBC Indonesia, Selasa (15/9/2026).

Sebelumnya, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) juga telah menyoroti persoalan manifes info penumpang kapal laut. Ditekankan, manifes adalah dasar operasi pengamanan saat keadaan darurat.

Mengutip ferizy.com, manifes kapal sendiri terbagi dalam 3 jenis, ialah manifes penumnpang, manifes kargo, dan manifes kendaraan. Artinya, arsip ini resmi kudu memuat daftar penumpang dan muatan kapal, termasuk kargo dan kendaraan nan diangkut.

"Daftar manifes menjadi rujukan tunggal bagi tim SAR dan Syahbandar untuk mengevakuasi, menghitung jumlah korban selamat maupun hilang, serta mengidentifikasi korban meninggal demi mempercepat pemberitahuan resmi kepada pihak keluarga," tulis KNKT di situs resmi.

Tak hanya itu, lanjut KNKT, dari sisi manajemen dan hukum, keabsahan info manifes merupakan syarat absolut bagi Syahbandar sebelum menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 207 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

"Manifes nan sah juga diperlukan untuk mencocokkan tiket guna mencegah kebocoran pendapatan dan penumpang tidak terdaftar, serta menjadi bukti norma sah dalam pengurusan santunan asuransi, perbankan, dan kewenangan waris korban," tegas KNKT.

Lantas, apakah manifes adalah aspek utama dan satu-satunya keselamatan transportasi, dalam perihal ini kapal laut? Belum. Sebab, ada aspek krusial nan tak boleh diabaikan, ialah uji kelayakan.

Djoko menjelaskan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 telah memberikan mandat nan jelas kepada Syahbandar sebagai pihak nan bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pelayaran.

"Dalam Pasal 207, Syahbandar mempunyai kegunaan melaksanakan keselamatan dan keamanan pelayaran, melakukan pengawasan, menegakkan norma di bagian pelayaran, serta membantu penyelenggaraan pencarian dan pertolongan di pelabuhan," terangnya.

"Sementara Pasal 208 mengatur tugas Syahbandar, di antaranya mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan dan keamanan pelabuhan, lampau lintas kapal, embarkasi dan debarkasi penumpang, aktivitas bongkar muat, pengangkutan peralatan berbahaya, hingga penanggulangan pencemaran dan kebakaran di pelabuhan," tambah dia.

Lalu ada pasal 209 nan memberikan kewenangan kepada Syahbandar untuk melakukan pemeriksaan kapal, memeriksa arsip kapal, menerbitkan SPB, menunda keberangkatan kapal nan tidak memenuhi persyaratan, hingga melakukan investigasi sesuai kewenangannya.

Hanya saja, imbuh dia, penerapan patokan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 28/2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

"Mekanisme publikasi SPB saat ini tetap terlalu berorientasi pada pemeriksaan manajemen dibandingkan inspeksi teknis terhadap kondisi bentuk kapal," tukas Djoko.

Djoko menyoroti kelemahan dalam izin tersebut. Salah satunya, imbuh dia, mengenai pemeriksaan bentuk kapal nan pada umumnya baru dilakukan andaikan ada laporan alias indikasi kapal tidak laik laut.

"Selain itu, Syahbandar hanya diwajibkan memverifikasi arsip tanpa bertanggung jawab atas keabsahan isi arsip nan disampaikan," ungkapnya.

"Sistem publikasi SPB nan tetap sangat berjuntai pada Master Sailing Declaration alias pernyataan nan dibuat oleh nakhoda, sehingga ruang pengawasan substantif menjadi terbatas," cetusnya.

Juga, lanjutnya, Permenhub No 28/2022 itu belum mengatur secara tegas penyelenggaraan inspeksi random sebelum kapal diberangkatkan maupun audit keselamatan secara berkala terhadap armada pelayaran.

Karena itu, Djoko meminta pemerintah segera melakukan penyempurnaan atas Permenhub No 28/2022 agar selaras dengan semangat Undang-Undang Pelayaran.

Djoko meminta agar publikasi SPB tidak lagi hanya bertumpu pada verifikasi administrasi.

"Tapi disertai inspeksi bentuk kapal sebelum keberangkatan, audit keselamatan secara berkala, pengawasan berbasis akibat (risk-based inspection), serta peningkatan akuntabilitas dalam proses publikasi SPB," tegasnya.

Uji Kelayakan nan Baik Meminimalkan Kecelakaan

Dia juga menyoroti uji kepantasan kapal (pemeriksaan kelaiklautan kapal) bermaksud untuk memastikan kapal kondusif berlayar, tidak mencemari lingkungan, dan memenuhi standar keselamatan kerja pelayaran.

"Setelah seluruh proses pengetesan dinyatakan memenuhi syarat oleh Syahbandar/Otoritas Pelabuhan dan badan pengelompokkan (seperti Biro Klasifikasi Indonesia / BKI), kapal bakal diterbitkan Sertifikat Keselamatan Kapal dan Sertifikat Bebas Pencemaran sebagai syarat legal untuk berlayar," tegas Djoko.

Adapun, Djoko menjabarkan, uji kepantasan terbagi ke dalam beberapa aspek utama dan tahapan pengujian, yaitu:

Keselamatan Kapal (Konstruksi & Stabilitas)

- Kekuatan lambung, kemudi, dan struktur badan kapal
- Stabilitas dan draft kapal (perlengkapan palka dan penutup)
- Sistem permesinan, perpipaan, dan kelistrikan
- Perlengkapan navigasi (radar, GPS, AIS) dan komunikasi (radio VHF/MF/HF).

Alat Keselamatan & Penyelamatan

- Sekoci, rakit penolong (life raft), pelampung (lifebuoy), dan jaket penolong (lifejacket)
- Peralatan isyarat ancaman (suar, suar asap, flare)

Pencegahan Pencemaran Lingkungan

- Peralatan pemisah air dan minyak (Oil Water Separator / OWS)
- Sistem pengolahan limbah kotoran (sewage treatment plant) dan penanganan sampah kapal.
- Pengukuran emisi gas buang kapal

Garis Muat (Load Line)

- Pemeriksaan tanda garis muat (Plimsoll mark) pada lambung kapal untuk mencegah overloading

Pengawakan & Kesejahteraan Pelaut

- Kelengkapan sertifikasi dan kompetensi awak kapal (Safe Manning Certificate)
- Kelayakan ruang akomodasi dan akomodasi kesehatan awak

2. Jenis/Tahapan Pemeriksaan (Uji Periodik)

- Pemeriksaan Pertama (Initial Survey) dilakukan saat kapal baru selesai dibangun alias saat kapal berganti bendera kebangsaan

- Pemeriksaan Tahunan (Annual Survey), pemeriksaan rutin setiap 12 bulan untuk memastikan peralatan utama dan keselamatan berfaedah baik

- Pemeriksaan Antara

(Intermediate Survey): Pemeriksaan lebih menyeluruh nan dilakukan pada tahun ke-2 alias ke-3 di antara siklus 5 tahunan

- Pemeriksaan Pembaruan / Docking (Renewal/Special Survey)
Inspeksi mendalam setiap 5 tahun sekali, di mana kapal wajib naik dok (dry docking) untuk pengetesan ketebalan plat lambung, baling-baling, dan poros kemudi.

(dce/dce) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta -

Purbaya Yudhi Sadewa telah melakukan proses serah terima kedudukan (sertijab) Menteri Keuangan (Menkeu) ke Suahasil Nazara. Di kembali pergantian Purbaya ke Suahasil ini, muncul rumor masalah internal di Kementerian Keuangan.

Banyak pihak mengatakan ada masalah internal kementerian nan membikin Purbaya digantikan Suahasil, khususnya soal urusan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Namun, Purbaya menepis berita tersebut.

"Enggak, enggak ada. Gesekan sih enggak ada, nan jelas ya itu kewenangan prerogatif Presiden nan beliau udah memutuskan," ujar Purbaya usai sertijab di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (15/9/2026).

Sambil nada bergurau, Purbaya mengatakan satu tahun menjabat sebagai Menteri Keuangan sudah cukup. "Setahun kan udah cukup. Dulu kan udah tanda tangan dulu kontraknya setahun, kita ikutin," tambahnya.

Terpisah, Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Djaka Budhi Utama juga membantah berita tersebut. Ia menegaskan bahwa berita masalah internal hanya kebohongan.

"Kata siapa? Lu ngarang-ngarang aja. Nggak, nggak benar, bohong-bohong," kata Djaka.

(acd/acd)

Jakarta -

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengeluhkan 16 ribu hektare tanah objek reforma agraria (TORA) nan telah diverifikasi dan dinyatakan clear belum bisa dibagikan. Dia meminta adanya kepastian waktu dalam proses redistribusi tanah.

Hal itu disampaikan Sherly dalam RDP berbareng Komisi II DPR, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026). Sherly mengatakan sekitar 60% masyarakat di Maluku Utara adalah petani.

"Di Maluku Utara itu 60% adalah petani, dan untuk mendukung program presiden hilirisasi kelapa, kami butuh kepastian legalitas dan redis. Ada petani nan punya lahan, tapi tidak punya sertifikat, sehingga kepastian norma atas keberlanjutan panennya itu tidak ada, dan kemudian ada petani nan tidak punya lahan," kata Sherly.

Dia mengatakan Maluku Utara mempunyai potensi TORA seluas 36.200 hektare. Namun, baru sekitar 32% alias 11.700 hektare nan telah melalui proses redistribusi dan sertifikasi.

"Contoh di Maluku Utara, kami mempunyai 36.200 hektare potensi TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan baru 32 persen alias 11.700 hektare nan sudah diredis dan disertifikasi. Masih ada 24.500 hektare alias 68 persen belum selesai," katanya.

"Kami sudah mengusulkan sejak akhir 2025, dari 24.500, kami sudah verifikasi dan sudah clear 16.000 hektare, diusulkan lewat Kanwil BPN kepada Kementerian ATR/BPN, tetapi saat ini belum ada hasilnya," sambungnya.

Dia mengatakan info terakhir nan diterima pihaknya, eksekusi lahan tersebut berada di Bank Tanah untuk kemudian dijadikan kewenangan pengelolaan (HPL). Lahan itu selanjutnya bisa diberikan dalam corak kewenangan pakai kepada petani.

"Yang kami butuhkan di sini adalah ketika kami gubernur ditunjuk menjadi Ketua GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria), kami bukan hanya diberikan tanggung jawab, tapi juga diberikan kewenangan," paparnya.

Dia mengatakan saat ini belum ada kepastian waktu dalam proses penyelesaian TORA. Dia mengusulkan adanya pemisah waktu, seperti 30 alias 60 hari.

"Saat ini menurut kami, kami setuju bahwa kepastian tanah, semuanya clear secara undang-undang dan koordinasi dengan Kementerian ATR, Kehutanan, semuanya dijalankan dengan baik, tetapi tidak ada kepastian waktu," ujarnya.

"Mungkin jika bisa diatur ada kepastian waktu, jika sudah melewati pemisah waktu tertentu 30 hari alias 60 hari, kami sebagai Ketua GTRA bisa mengeskalasi ke mana, misalnya," sambung dia.

Dia menilai redistribusi tanah dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Menurutnya, pemberian lahan sekitar 1-2 hektare kepada satu petani alias family dapat membantu mengurangi kemiskinan.

"Kami sudah berproses satu tahun dan sampai saat ini kami apalagi belum bisa membagikan 16.000 hektare nan menurut verifikasi kami sudah clear. Jika pun belum clear, kami bisa ada satu sistem di mana dengan masuk kami tahu masalahnya di mana, ada di meja siapa, kami butuh apa, dengan kepastian," jelasnya.

Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menanggapi persoalan tersebut. Dia kembali bertanya jika persoalan itu belum selesai dalam setahun.

"Jadi satu tahun Ibu sudah ngajukan, belum ada kepastian sampai hari ini?" tanya Rifqi.

Sherly pun membenarkan perihal tersebut. Rifqi pun menyinggung persoalan itu kepada Wakil Menteri ATR/BPN nan datang dalam rapat.

"Waduh, Pak Wamen, ini Bu Gubernur Maluku Utara di-PHP selama satu tahun," ujarnya.

(amw/yld)

Jakarta -

KPK kembali memanggil Wakil Ketua (Waka) DPRD Kota Bengkulu, Rahmad Widodo, sebagai saksi mengenai pengembangan investigasi kasus dugaan korupsi nan menjerat Bupati Rejang Lebong nonaktif M Fikri Thobari. Ini merupakan kedua kalinya Rahmad dipanggil KPK.

"Saksi dalam pengembangan investigasi perkara dugaan tindak pidana korupsi mengenai suap proyek pengadaan peralatan dan jasa di Pemkab Rejang Lebong dan wilayah lainnya di Provinsi Bengkulu," ujar Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (15/9/2026).

Rahmad dipanggil interogator KPK berbareng lima orang saksi lainnya. Budi belum menjelaskan mengenai pemeriksaan nan bakal dilakukan oleh penyidik.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Budi.

Berikut para saksi nan dipanggil:

1.Yudi Susanda, Kepala BPKAD Kota Bengkulu
2. Selvi Ulfia, Kasubag Perencanaan Dinas PUPR Kota Bengkulu
3. Dwi Linda Yuliarti, ASN di BPKAD Kota Bengkulu
4. Rinto Sudoto, WIRASWASTA Pelaksana CV King Utama Konstruksi
5. Rahmad Widodo, Anggota DPRD Kota Bengkulu
6. Beti Emilia, Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Kota Bengkulu

Pada pemanggilan pertama oleh interogator KPK, Jumat (11/9), Rahmad tidak hadir. Saat itu, semestinya Rahmad diperiksa berbareng Ketua DPRD Kota Bengkulu Herimanto, namun hanya Herimanto nan hadir.

Usai pemeriksaan, Herimanto mengaku sekadar ditanya tugas pokok sebagai ketua DPRD oleh penyidik. Herimanto juga mengaku tidak menerima laporan dari bawahannya mengenai kasus nan saat ini ditangani KPK.

"Sejauh ini saya tidak tahu (aliran dana). Saya tahunya melalui kawan-kawan media. Untuk pribadi, saya tidak tahu," ujar Herimanto.

"Sampai detik ini saya selaku ketua DPRD tidak pernah dapat laporan alias apa, nggak dapat. Saya tidak kenal dan tidak tahu orang orang itu (pihak PT Cahaya Mas Cemerlang [CMC])," katanya.

KPK sebelumnya memeriksa dua personil DPRD Kota Bengkulu, ialah Vinna Ledy Anggraheni serta Bambang Hermanto. Vinna Ledy diperiksa lebih dulu sebanyak dua kali oleh penyidik.

KPK juga telah menyita rumah dan mobil milik Vinna nan diduga hasil pemberian pihak swasta mengenai pengerjaan proyek. KPK juga menduga ada pemberian duit dari pengusaha ke Vinna mengenai proyek di Kota Bengkulu.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara nan menjerat Bupati Rejang Lebong Fikri. KPK kemudian mengeluarkan surat perintah penyidikan, tapi belum mengumumkan siapa tersangka dalam kasus baru ini.

Bupati Fikri menjadi tersangka lantaran diduga menerima suap total Rp 1,7 miliar dari beberapa proyek. Kasus ini berasal saat Pemkab Rejang Lebong hendak mengerjakan sejumlah proyek pada awal 2026.

(kuf/ygs)

Menteri Keuangan Suahasil Nazara(MI/USMAN ISKANDAR)

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro memberikan respons positif atas penunjukan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan nan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Menurut Fauzi, Suahasil mempunyai bekal nan kuat untuk menduduki posisi tersebut lantaran rekam jejaknya nan panjang di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Fauzi menilai Suahasil memahami kebijakan fiskal secara mendalam sekaligus mempunyai karakter kehati-hatian dalam mengelola finansial negara. "Beliau sangat prudent, mengerti soal fiskal dan orang lama di Kemenkeu," kata Fauzi melalui keterangannya, Selasa (15/9).

Rekam Jejak dan Pengalaman Fiskal

Jam terbang Suahasil di Kemenkeu dinilai menjadi modal berbobot dalam menjalankan kegunaan sebagai pengelola finansial negara. Suahasil telah dipercaya sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak Oktober 2019 dan terlibat aktif dalam beragam perumusan serta penyelenggaraan kebijakan fiskal nasional.

Jauh sebelum menjabat Wamenkeu, Suahasil pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Ia mulai menjalankan peran sebagai Pelaksana Tugas Kepala BKF pada 2015, sebelum akhirnya ditetapkan secara definitif pada 2016.

Selain pengalaman birokrasi, Suahasil mempunyai latar belakang akademik nan kuat sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia (UI). Ia meraih gelar Master of Science dari Cornell University dan gelar Ph.D. dari University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat.

Harapan Perbaikan Tata Kelola APBN

Fauzi berambisi pergantian kepemimpinan ini bisa menghadirkan perbaikan nyata dalam tata kelola finansial negara. Fokus utama nan ditekankan adalah mendorong penggunaan APBN agar semakin efektif dan menghasilkan shopping nan berkualitas.

"Kita berambisi di bawah kepemimpinan beliau terjadi perubahan nan lebih baik, terjadi transisi keuangan, dan terciptanya shopping nan berkualitas," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa penyerapan anggaran tidak boleh hanya dilihat dari sisi administratif. Setiap Rupiah nan dibelanjakan negara kudu memberikan hasil terukur bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Info Pelantikan:
Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/9). Penunjukan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 97-P/2026 untuk melanjutkan sisa masa kedudukan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Dengan perpaduan pengalaman birokrasi dan latar belakang akademik, Komisi XI optimis Suahasil dapat langsung bekerja tanpa memerlukan waktu penyesuaian nan lama. "Komisi XI tentu menyambut baik dan berambisi beliau bisa membawa Kementerian Keuangan semakin kuat, profesional, prudent, serta bisa menciptakan shopping negara nan berkualitas," pungkas Fauzi.

Baznas RI menyalurkan support kebutuhan hidup bagi lima family wartawan nan lenyap kontak di perairan Selat Sunda.(Dok. Baznas)

BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menyalurkan support untuk memenuhi kebutuhan hidup lima family wartawan nan lenyap kontak di perairan Selat Sunda. Para wartawan tersebut dilaporkan lenyap saat melakukan peliputan di sekitar Gunung Anak Krakatau, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Bantuan diserahkan kepada family dari Sri Damayanti/Ari Basuki, Desi Purnama Sari/M. Bagus Khoirunas, Rhodiyah Nasution/Yudistiro Pranoto, Astrid Puspita/Firdaus Wajidi, serta Sri Wahyuningsih/Donal. Langkah ini diambil untuk meringankan beban family selama masa penantian dan proses pencarian.

Ketua Baznas RI, Sodik Mudjahid, menyatakan bahwa support ini merupakan corak kepedulian nyata terhadap insan pers nan sedang menghadapi musibah. "Baznas datang untuk memberikan support kepada family para wartawan nan sedang menghadapi situasi sulit. Kami berambisi support ini dapat membantu memenuhi kebutuhan family selama proses pencarian berlangsung," ujar Sodik dalam keterangan tertulis, Selasa (15/9).

Selain support logistik bagi keluarga, tim Baznas Tanggap Bencana (BTB) juga terjun langsung ke lapangan. Personel BTB telah berasosiasi dengan tim SAR campuran untuk melakukan penyisiran di titik-titik koordinat sekitar perairan Gunung Anak Krakatau sejak awal operasi dimulai.

Sodik menambahkan, pihaknya juga menyiagakan support operasional tambahan berupa kendaraan rescue dan ambulans di letak penanganan. Fasilitas ini disiapkan untuk mendukung mobilitas tim pencari maupun kebutuhan darurat medis lainnya sesuai perkembangan di lapangan.

"Baznas bakal terus memantau perkembangan operasi pencarian dan memberikan support kemanusiaan sesuai dengan kebutuhan. Semoga seluruh wartawan dan awak kapal nan tetap dalam pencarian dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat," lanjut Sodik.

Hingga saat ini, Baznas terus menjalin koordinasi intensif dengan otoritas mengenai dan pihak-pihak nan terlibat dalam operasi kemanusiaan tersebut. Koordinasi ini bermaksud untuk memastikan kelancaran proses pencarian serta memastikan family korban mendapatkan perhatian nan memadai selama masa krisis ini. (Z-10)

PN Jakarta Selatan Kabulkan Ganti Rugi Imateriil Roy Suryo Rp5 Juta.(MI)

PENGADILAN Negeri (PN) Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan praperadilan nan diajukan oleh Roy Suryo mengenai tuntutan tukar rugi atas tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan nan sebelumnya telah dinyatakan tidak sah. Dalam putusannya, pengadil menetapkan Roy Suryo berkuasa menerima tukar rugi imateriil sebesar Rp5 juta.

Putusan tersebut dibacakan oleh pengadil tunggal I Ketut Darpawan dalam persidangan nan berjalan pada Selasa, 15 September 2026. Hakim menegaskan bahwa tukar rugi imateriil merupakan kewenangan konstitusional bagi seseorang nan mengalami upaya paksa tanpa argumen sah menurut undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (1) KUHAP.

Pertimbangan Hakim Terkait Ganti Rugi

Dalam pertimbangannya, pengadil merujuk pada Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik nan diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Hakim menyatakan bahwa kompensasi akibat penahanan tidak sah mencakup kerugian finansial maupun nonfinansial. Namun, pengadil tidak mengabulkan tuntutan awal Roy Suryo sebesar Rp100 juta.

Beberapa poin utama pertimbangan pengadil meliputi:

• Stigma Sosial: Hakim mengakui adanya stigma sosial nan dialami Roy akibat penggeledahan dan penahanan nan abnormal formil serta materiil.
• Beban Psikologis: Dalil beban psikologis ditolak lantaran tidak disertai bukti pemeriksaan dari mahir seperti psikolog alias psikiater. Status sosial sebagai tokoh publik tidak bisa menjadi dasar penentuan beban psikologis.
• Durasi Upaya Paksa: Hakim mempertimbangkan Roy telah berada dalam upaya paksa nan tidak sah selama empat hari.

Kewajiban Pembayaran oleh Kementerian Keuangan

Hakim memerintahkan Menteri Keuangan (Turut Termohon II) untuk melakukan pembayaran tukar rugi tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 nan mengatur bahwa pembayaran tukar kerugian dilakukan oleh menteri nan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bagian keuangan.

Meskipun terdapat sistem biaya kekal dalam KUHAP baru, pengadil menilai patokan pelaksanaannya belum lengkap, sehingga ketentuan PP 92/2015 tetap bertindak sebagai referensi norma utama. Hakim juga menolak dalil bahwa pembayaran kudu melalui sistem penganggaran kementerian mengenai lantaran patokan tukar rugi upaya paksa berkarakter unik (lex specialis).

Di sisi lain, pengadil menolak tuntutan kerugian materiil Roy Suryo mengenai kehilangan pendapatan YouTube sebesar Rp3 juta per hari selama masa penahanan. Hakim menilai klaim tersebut tidak didukung bukti kuat nan menunjukkan pendapatan tersebut berkarakter berkelanjutan. Dengan demikian, pengadil menyatakan menolak permohonan pemohon untuk hal-hal selain nan telah dikabulkan.

Ilustrasi.(Magnific)

BADAN Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (EPA) pada Senin (14/9) resmi mencabut peraturan nan membatasi emisi gas rumah kaca dari pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dan gas alam. Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintahan Donald Trump untuk memangkas biaya industri dan mendorong kemandirian daya Amerika Serikat.

Administrator EPA, Lee Zeldin, menyatakan bahwa tindakan ini bakal menghapus beban biaya miliaran dolar bagi industri dan membantu melepaskan potensi daya Amerika. Perubahan patokan ini menandai pergeseran esensial dari kebijakan suasana nan diusung oleh Presiden Joe Biden dan Barack Obama, nan sebelumnya konsentrasi pada pengurangan polusi industri, terutama di organisasi berpenghasilan rendah serta kebanyakan kulit hitam dan Hispanik.

Pembatalan Standar Karbon 2024

Dalam pernyataan resminya, EPA menyebut bahwa patokan baru ini menghapus sebagian besar Standar Polusi Karbon 2024 nan disahkan pada masa pemerintahan Biden. EPA mengeklaim persyaratan emisi tersebut melanggar Undang-Undang Udara Bersih (Clean Air Act). Dengan pencabutan ini, EPA memproyeksikan produksi batu bara untuk sektor ketenagalistrikan bakal meningkat lebih dari 10 kali lipat.

Selain membatalkan patokan nan ada, kebijakan baru ini juga berpotensi menghalangi pemerintahan di masa depan untuk mengatur emisi gas rumah kaca dari pembangkit listrik. Langkah ini diperkirakan bakal segera menghadapi tantangan norma dari beragam organisasi lingkungan.

Tahun lalu, EPA menyatakan bakal menerbitkan temuan bahwa emisi gas rumah kaca dari pembangkit listrik fosil tidak berkontribusi secara signifikan terhadap polusi udara nan berbahaya. Klaim ini muncul meskipun info internal EPA tahun 2023 menunjukkan sektor ketenagalistrikan menyumbang 31% emisi karbon dari pembakaran bahan bakar fosil, menjadikannya industri penyumbang emisi tertinggi kedua di AS.

Agenda Kelimpahan Energi di G20

Pengumuman perubahan patokan ini bertepatan dengan pertemuan tingkat menteri G20 tentang kelimpahan energi di Houston. Lokasi Houston dipilih sebagai simbol peran krusial negara bagian kaya minyak tersebut sekaligus menjadi sinyal bagi sekutu internasional nan selama ini mengejar kebijakan ramah lingkungan.

Presiden Trump sendiri secara konsisten meragukan perubahan iklim, menyebutnya sebagai penipuan terbesar di dunia dalam pidatonya di PBB tahun lalu. Di bawah kepemimpinannya, AS kembali menarik diri dari Perjanjian Iklim Paris 2015 untuk kedua kali.

Dampak Kesehatan dan Lingkungan

Kelompok kesehatan dan lingkungan mengecam keras langkah deregulasi ini. Vickie Patton, penasihat umum Environmental Defense Fund, menyatakan bahwa penghapusan perlindungan nasional terhadap polusi suasana bakal berakibat jelek pada kesehatan dan keselamatan family di AS.

Berdasarkan kajian pemeriksaan info tahun lalu, patokan era Biden nan sekarang dicabut sebenarnya diperkirakan dapat mencegah 30.000 kematian dan menghemat biaya kesehatan sebesar Rp4.262 triliun (kurs perkiraan dari $275 miliar) setiap tahun. Pembatalan patokan ini dikhawatirkan bakal meningkatkan polutan rawan seperti kabut asap, merkuri, timbal, dan partikel udara mini nan memicu masalah paru-paru.

Dukungan Industri Batu Bara

Di sisi lain, industri batu bara menyambut baik langkah EPA. Kelompok America’s Power menilai patokan era Biden sebagai corak pelampauan wewenang yang menakut-nakuti keandalan jaringan listrik. Mereka beranggapan bahwa pencabutan patokan ini bakal melindungi konsumen dari kenaikan biaya listrik di tengah lonjakan permintaan daya untuk pusat data, kepintaran buatan (AI), dan manufaktur canggih.

Zeldin menegaskan bahwa tindakan era Biden dirancang untuk mencekik ekonomi demi melindungi lingkungan dengan niat menghapus industri batu bara dari keberadaannya. Kini, melalui peristiwa yang disebutnya sebagai hari deregulasi paling konsekuensial dalam sejarah Amerika, pemerintahan Trump berupaya membalikkan arah kebijakan daya nasional secara drastis. (CBS/I-2)

Eks Direktur Kementan Indah Megahwati Didakwa Korupsi Perjadin Fiktif Rp5,09 Miliar.(Antara)

MANTAN Direktur Pembiayaan Pertanian pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan), Indah Megahwati, didakwa telah merugikan finansial negara sebesar Rp5,09 miliar. Kerugian ini muncul akibat dugaan tindak pidana korupsi mengenai perjalanan dinas (perjadin) fiktif di lingkungan kementerian tersebut.

Dalam sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (15/9), Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung, Arif Darmawan Wiratama, mengungkapkan bahwa Indah bekerja sama dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kementan, Deny Suryawan Kussadono.

Modus Operandi dan Rekayasa Dokumen

JPU memaparkan bahwa Indah diduga memerintahkan Deny untuk menyiapkan biaya guna kepentingan pribadinya. Dana tersebut diambil dari anggaran aktivitas perjalanan dinas nan kemudian dimanipulasi agar terlihat sah secara administratif.

"Atas permintaan Indah tersebut, Deny menindaklanjutinya dengan memanipulasi dan merekayasa arsip serta bukti pendukung pertanggungjawaban perjalanan dinas sehingga seolah-olah perjalanan dinas tersebut betul-betul dilaksanakan," ujar JPU Arif Darmawan.

Berdasarkan surat dakwaan, rangkaian perbuatan ini dilakukan secara sadar, berulang, dan bersambung dalam kurun waktu empat tahun, ialah sejak 2020 hingga 2024. Indah disebut mempunyai peran sentral dalam menyetujui penggunaan anggaran, menandatangani arsip fiktif, hingga mengotorisasi Surat Permintaan Pembayaran melalui aplikasi SAKTI.

Rincian Aliran Dana

Pencairan anggaran perjalanan dinas fiktif tersebut diduga dinikmati secara pribadi oleh kedua terdakwa. Berikut adalah rincian perolehan biaya berasas dakwaan jaksa:

Peran Terdakwa Deny Suryawan

Sementara itu, terdakwa Deny Suryawan Kussadono berkedudukan teknis dalam mengeksekusi rekayasa tersebut. Ia secara berulang mencari dan menggunakan nama pegawai untuk dicatut dalam arsip perjalanan dinas fiktif, memasukkan info tiruan ke aplikasi SAKTI, hingga mentransfer duit hasil pencairan ke rekening pribadi Indah alias pihak ketiga sesuai instruksi.

JPU menegaskan bahwa perbuatan keduanya mempunyai keterkaitan erat dalam niat, pembagian peran, hingga tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Atas perbuatannya, kedua terdakwa diancam pidana dalam Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf c jo. Pasal 126 ayat (1) jo. Pasal 3 ayat (1) KUHP Nasional, alias Pasal 3, Pasal 8, alias Pasal 9 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. (Ant/I-1)

Jakarta, CNBC Indonesia- Kementerian Lingkungan hidup menyegel 50 badan upaya di delapan provinsi, setelah area konsesi seluas 27.333 hektare terbakar akibat kebakaran rimba dan lahan (karhutla). Dari jumlah tersebut, 36 badan upaya berada di Kalimantan dengan luas lahan terbakar 23.634 hektare. Sementara 14 badan upaya di Sumatera, dengan luas terbakar 3.699 hektare.

Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Selasa, 15/09/2026) berikut ini.

Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menganggap pergantian kedudukan menteri finansial nan dilakukan Presiden Prabowo Subianto dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nazara tidak bakal mengganggu penyelenggaraan kebijakan fiskal nan telah melangkah selama ini.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan rekam jejak Menkeu Suahasil sangat baik, lantaran sudah lama berkarir di Kementerian Keuangan, mulai dari Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) hingga wakil menteri finansial sejak 2019.

Misbakhun menilai, Suahasil bakal bisa menjaga pertumbuhan ekonomi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan program-program nan digariskan Kepala Negara.

"Pak Suahasil sudah tahu apa nan kudu dia lakukan, gimana mengintegrasikan semua kemauan visi-misi presiden tentang pertumbuhan ekonomi, kemudian gimana menjaga stabilisasi sistem finansial di KSSK dan kemudian mengantisipasi gejolak dunia itu seperti apa," kata Misbakhun saat ditemui wartawan dalam serah terima kedudukan (sertijab) Menteri Keuangan, Selasa (15/9/2026).

Misbakhun mengungkapkan pemerintah telah menargetkan dalam APBN 2027 untuk pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6%. Ia pun meyakini Suahasil bisa merealisasikan sasaran tersebut.

"Pemerintah di APBN 2027 sudah menargetkan pertumbuhan ekonominya 6%, kemudian kita tetap menghadapi constraint tentang situasi di Timur Tengah, kemudian nilai minyak kita mengalami tekanan nan luar biasa, saya percaya Pak Suahasil punya komunikasi nan sangat bagus dan saya percaya juga bahwa apa nan menjadi program nan selama ini bisa berjalan," terang Misbakhun.

(arj/arj) [Gambas:Video CNBC]

Umi bukan satu-satunya family nan datang ke posko dengan membawa angan sekaligus kecemasan. Sejumlah family korban lainnya juga berdatangan. Mereka mencari info mengenai kerabat mereka nan berada di KM Virgo Transport 8.

Salah satunya Ruswi, nan datang untuk mencari berita kakak iparnya, Edi Sukamto, penduduk Lumajang, Jawa Timur. Edi bekerja sebagai oiler alias kru kapal nan bekerja menangani pekerjaan di bagian mesin.

Menurut Ruswi, Edi selama ini rutin berkomunikasi dengan family melalui WhatsApp. Namun, komunikasi tersebut mendadak terputus pada Minggu malam.

“Dia setiap hari komunikasi. Lepas maghrib, enggak ada komunikasi sama sekali sampai hari ini,” tutur Ruswi kepada wartawan.

Keluarga kemudian mengetahui berita hilangnya kapal dari info nan beredar di media sosial. Sejak saat itu, mereka hanya dapat menunggu berita dari tim SAR campuran nan terus melakukan operasi pencarian.

Ruswi berambisi Edi dapat segera ditemukan. Namun, di tengah ketidakpastian tersebut, family juga berupaya mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan.

“Semoga diberi kekuatan dan dalam laut itu, dasar laut kan, semoga nan terbaik saja,” imbuhnya.

Jika kemungkinan terburuk terjadi, family berambisi jenazah Edi dapat ditemukan dan dipulangkan agar bisa dimakamkan secara layak.

Harapan serupa sekarang dirasakan family Yusuf dan Adam, serta family korban lainnya nan tetap menunggu kepastian nasib kerabat mereka.

Berdasarkan info Basarnas hingga Senin (14/9/2026) pukul 11.00 WITA, sebanyak 114 orang telah ditemukan dari total 243 orang nan tercatat dalam manifes KM Virgo Transport 8.

Dari jumlah tersebut, 108 orang sukses dievakuasi dalam kondisi selamat, sedangkan enam orang dinyatakan meninggal dunia.

Sementara itu, 129 orang lainnya tetap dalam pencarian. Sebanyak 86 korban telah tiba di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, terdiri atas 85 orang dalam kondisi selamat dan satu korban meninggal dunia.

Operasi pencarian dan pertolongan tetap terus dilakukan tim SAR gabungan. Bagi family nan menunggu di posko, setiap perkembangan operasi bukan sekadar informasi, melainkan angan untuk segera mengetahui keberadaan orang-orang nan mereka cintai.

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda mengeluhkan redistribusi lahan nan diajukan ke Kementerian ATR/BPN belum mendapat kepastian setelah melangkah setahun.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat Komisi II DPR berbareng para gubernur dan Kementerian ATR/BPN di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Sherly mengatakan, sekitar 60 persen masyarakat Maluku Utara bekerja sebagai petani. Menurutnya, kepastian legalitas lahan krusial untuk mendukung program hilirisasi kelapa nan menjadi salah satu agenda pemerintah.

"Ada petani nan punya lahan, tapi tidak punya sertifikat, sehingga kepastian norma atas keberlanjutan panennya itu tidak ada. Kemudian ada petani nan tidak punya lahan," ucap Sherly.

Menurutnya, Maluku Utara mempunyai potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 36.200 hektare. Namun, baru 11.700 hektare alias sekitar 32 persen nan telah diredistribusi dan disertifikasi.

"Masih ada 24.500 hektare alias 68 persen nan belum selesai," jelas Sherly.

Sherly menjelaskan, dari sisa lahan tersebut, Pemprov Maluku Utara telah melakukan verifikasi dan menyatakan 16.000 hektare sudah selesai sejak akhir 2025. Lahan itu kemudian diusulkan melalui Kanwil BPN kepada Kementerian ATR/BPN.

Namun, hingga sekarang belum ada hasil alias kepastian mengenai penyelenggaraan redistribusi lahan tersebut.

"Info terakhir nan kami dapat bahwa eksekusinya ada di Bank Tanah untuk dijadikan HPL, kemudian boleh dijadikan kewenangan pakai oleh petani," katanya.

Sherly menilai, gubernur nan ditunjuk sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) wilayah tidak cukup hanya diberi tanggung jawab.

Mereka juga perlu mempunyai kewenangan untuk memastikan proses melangkah hingga tuntas.

Ia mengusulkan adanya pemisah waktu nan jelas dalam proses pengurusan redistribusi lahan. Jika melewati tenggat, Ketua GTRA wilayah kudu mempunyai jalur eskalasi untuk mengetahui hambatan dan pihak nan menangani.

"Kalau sudah melewati pemisah waktu tertentu, 30 hari alias 60 hari, kami sebagai Ketua GTRA bisa mengeskalasi ke mana," jelas dia.

Jakarta -

Banyak nan kaget soal berita pencopotan Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Sejumlah media sosial apalagi mengunggah detik-detik pengganti Sri Mulyani itu menerima telepon dari Istana saat dirinya tengah mengikuti rapat berbareng DPD RI.

Secara resmi, Purbaya resmi tidak menjabat sebagai Menteri Keuangan RI pada Senin (14/9) sore. Momen itu ditandai dengan pelantikan Wamenkeu Suahasil Nazara sebagai pengganti Purbaya oleh Presiden Prabowo.

Mirisnya, pencopotan ini terjadi belum lama usai Purbaya merayakan setahun dirinya menjabat sebagai menteri. Soal ini, sosok berjuluk 'Menteri Koboi' itu juga sempat melakukan wawancara eksklusif berbareng detikcom dan telah tayang di detikSore pada Kamis (10 September 2026) lalu.

Dalam tayangan itu, Purbaya menjawab sejumlah pertanyaan mulai dari style tutur 'koboi' nan dia sebut sebagai 'by designed' hingga nasib utang kereta sigap nan bakal menjadi beban APBN.

Tidak hanya itu, Purbaya juga menekankan jika dirinya tetap 'on track' dengan pertumbuhan ekonomi 8 persen nan digadang-gadang Presiden Prabowo. Menurutnya, secara umum, ekonomi RI tetap melangkah ke arah positif.

"Kebijakan kita pas. Kebijakan Pak Prabowo pas. Kelihatan kan, ada perang Iran, ada gejolak nilai minyak tinggi, kita tetap stabil tumbuhnya membaik di atas 5 persen dengan cukup signifikan. Di Triwulan pertama kita naik di atas 5 persen. Itu tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, kata Purbaya dalam detikSore.

Soal reshuffle, sejumlah pihak lampau mencermati soal tiga kali pergantian bendaharawan negara dalam 2 tahun kepemimpinan Prabowo. Usai Sri Mulyani Indrayanti dan Purbaya Yudhi Sadewa, sekarang kas negara bakal diurus oleh Suahasil Nazara.

Mengutip rangkuman detikJabar dari laman Kemenkeu RI, Suahasil bukanlah orang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya berkedudukan sebagai personil Tim Asistensi Menteri Keuangan bagian Desentralisasi Fiskal pada 2009-2011. Dalam periode ini, dirinya juga menjadi Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah hingga 2015.

Usai melaksanakan tugas sebagai personil Dewan Komite Ekonomi Nasional pada 2013-2014, Suahasil didapuk sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal secara definitif pada 31 Oktober 2016 hingga naik kedudukan sebagai Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Indonesia Maju pada Oktober 2019.

Menjawab sejumlah pertanyaan wartawan usai dirinya dilantik sebagai Menkeu nan baru, Suahasil menyebut bakal menjaga kesehatan APBN dan menjaga defisit di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Defisit bakal tetap di bawah 3%," tegas Suahasil, Senin (14/9/2026).

Lalu apa sebenarnya tantangan kedepan Suahasil, nan dinilai Presiden tidak dapat dilakukan oleh Purbaya? Simak ulasannya dalam detikSore!

Beralih ke daerah, perhelatan karnaval Simbang Kulon Night Carnival (SKNC) 2026 di Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan mendadak gempar di media sosial. Pasalnya, event untuk memperingati Maulid Nabi itu diduga diwarnai tindakan teatrikal berunsur satanik.

Dalam video nan diposting oleh akun @infobimantara, terlihat ada sejumlah orang berkostum putih dan berparas tengkorak serta berkostum hitam. Mereka melakukan pagelaran dengan membawa peti meninggal setelah itu terlihat segmen penyembelihan kambing.

Penonton tampak bergerombol menyaksikan pagelaran tersebut. Banyak pihak nan terkejut memandang tindakan tersebut, mulai dari Pemda hingga MUI. Lalu, apa nan sebenarnya terjadi pada pagelaran itu? Bagaimana penjelasan dari pihak penyelenggara? Simak obrolannya berbareng wartawan detikJateng selengkapnya.

Jelang mentari terbenam kelak detikSore bakal membahas soal musibah aktivitas gunung api anak krakatau nan ramai waktu lalu. Bencana bukan hanya tentang mereka nan terdampak. Di tengah situasi sulit, selalu ada orang-orang nan memilih untuk ikut membantu, dengan langkah nan mereka bisa.

Saat aktivitas gunung api Anak Krakatu meningkat dan penduduk memerlukan info sigap soal potensi sebaran abu vulkanik, seorang web developer memilih menggunakan keahliannya untuk membantu. Ia membikin sebuah website cuma-cuma nan memungkinkan masyarakat memantau status gunung api sekaligus memandang potensi sebaran abu secara real time.

Sebuah tindakan sederhana dari seorang warga, nan kemudian bisa dimanfaatkan oleh banyak penduduk lainnya. Dialah Tri Purnomo Aji, developer asal Tangerang nan memilih membantu sesama lewat keahlian coding-nya.

Lantas, gimana skill seseorang menjadi corak gotong royong di tengah situasi bencana? Bisa kah teknologi menjadi jembatan bagi penduduk untuk saling membantu? temukan jawaban selengkapnya berbareng web developer, Tri Aji Purnomo dalam segmen Sunsetalk.

Ikuti terus buletin terbaru dan berbobot dari detikSore. Tonton tayangan langsungnya lewat beragam platform media sosial. Jangan lupa follow detikSore di IG dan TikTok. detikSore Nggak Cuma Hore-hore!

(vys/gub)

KPK memanggil sejumlah Wakil Rektor (Warek) dan pengajar Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Mereka dipanggil sebagai saksi kasus dugaan pemerasan dengan tersangka Rektor Unsoed Akhmad Sodiq.

"Saksi dalam dugaan pemerasaan dan penerimaan lainnya alias gratifikasi oleh penyelenggara negara dalam proses penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto," ujar Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (15/9/2026).

"Pemeriksaan dilakukan Polresta Banyumas," lanjutnya.

Berikut daftar saksi nan dipanggil KPK:

1. Prof Noor Farid selaku Wakil Rektor Bidang Akademik (Warek I) Universitas Jenderal Soedirman
2. Prof Kuat Puji Prayitno selaku Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan (Warek II)
3. Prof Waluyo Handoko selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Humas (Warek IV)
4. Mochamad Sugiyarto selaku Dosen Fakultas Peternakan
5. Nana Sutikna selaku Guru Besar bagian Ilmu Filsafat Komunikasi di FISIP
6. Weda Kupita selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
7. Untung Gunarto selaku Dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman.

Sebelumnya, Rektor Unsoed Akhmad Sodiq dan lima orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi mengenai penerimaan calon mahasiswa baru (maba) melalui jalur seleksi mandiri. KPK mengungkap ada tiga klaster dalam penanganan kasus ini.

Berikut enam tersangka dalam kasus ini:

1. Akhmad Sodiq (Rektor Unsoed)
2. Norman Arie Prayoga (Wakil Rektor III Unsoed)
3. Eko Sumanto (Kepala Bagian Akademik Unsoed)
4. Dian Mulia Wardhana (Swasta)
5. Adhi Wiharto (Swasta)
6. Mulyono (Swasta).

Dalam klaster pertama, Norman selaku Warek atas sepengetahuan Sodiq diduga memerintahkan dua perantara, Dian Mulia Wardhana (DMW) dan Adhi Wiharto (AW), untuk mematok nilai Rp 650 juta kepada orang tua nan mau anaknya lolos seleksi jalur berdikari Fakultas Kedokteran (FK). Permintaan itu diduga dipenuhi orang tua calon maba. Alih-alih jadi lolos, anak orang tua nan sudah bayar itu malah tidak lulus seleksi.

Orang tua calon maba tersebut meminta duit dikembalikan. Namun, Dian dan Adhi tidak dapat mengembalikan Rp 650 juta tersebut lantaran sudah digunakan.

Keduanya lampau memberitahukan perihal tersebut kepada Warek Norman. Norman atas izin Rektor Akhmad Sodiq kemudian meminjam duit ke salah satu pihak swasta untuk mengembalikan duit tersebut. Norman diduga menjanjikan proyek di Unsoed ke pihak swasta itu.

Pada klaster kedua, Sodiq diduga menerima gratifikasi mengenai seleksi penerimaan calon mahasiswa baru 2025-2026. Sodiq diduga memberikan perintah kepada keponakannya, Mulyono, dengan kode 'jangan diminta di awal, jika dikasih bilang terima kasih'.

Mulyono diduga menerima Rp 680 juta. Sodiq diduga memerintahkan Mulyono untuk bayar pembelian tiga bagian tanah, nan diatasnamakan Mulyono.

Klaster ketiga adalah soal dugaan tawar-menawar mahar nan terjadi pada 2026. Kasus ini diduga bermulai saat Kabag Akademik Unsoed Eko Sumanto 'bertugas' melakukan negosiasi dengan pihak pengepul untuk memeras calon maba jalur berdikari dengan iming-iming bisa lolos.

'Tawar menawar mahar' itu akhirnya disepakati. Eko diduga menerima total Rp 1,12 miliar dari salah satu pihak pengepul.

Uang itu diduga dilaporkan ke Sodiq. Setelah mahar disepakati, Sodiq diduga memberikan akses akun miliknya untuk memberikan approval kepada calon mahasiswa baru nan telah menyetor.

(kuf/haf)

Batam -

Dua golongan penduduk terlibat bentrok di area Setokok, Kecamatan Bulang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Dua orang tewas luka akibat senjata api dalam berantem itu.

Kapolda Kepri Irjen Asep Safrudin membenarkan adanya dua korban meninggal bumi dalam peristiwa tersebut. Dia mengatakan telah mendatangi rumah sakit untuk memandang kondisi korban.

"Betul, saya sudah ke rumah sakit tadi (kemarin, red)" kata Asep saat dikonfirmasi mengenai info dua korban meninggal akibat luka tembak, Senin (14/9/2026).

Bentrokan itu diketahui terjadi pada sore tadi sekitar pukul 16.30 WIB. Saat ini petugas kepolisian sudah berada di letak untuk pendalaman bentrok tersebut.

6 Orang ditangkap

Polisi mengamankan enam orang mengenai bentrok itu. Bentrokan nan dipicu bentrok lahan itu mengakibatkan dua orang meninggal bumi dan 10 lainnya mengalami luka-luka.

Bentrokan berasal dari bentrok kepemilikan lahan nan sudah berjalan cukup lama. Menurutnya, polisi sebelumnya telah melakukan beragam langkah mitigasi untuk mencegah terjadinya konflik.

"Ini diawali lantaran adanya bentrok masalah lahan, nan mana persoalan ini sudah cukup lama berjalan. Kami dari Polresta Barelang maupun Polda sudah melaksanakan langkah-langkah mitigasi," kata Kapolresta Barelang, Kombes Anggoro Wicaksono , dilansir detikSumut, Selasa (15/9/2026).

Baca selengkapnya di sini dan di sini

(idh/dhn)

Jakarta -

Pria tanpa identitas tewas dikeroyok massa setelah kepergok diduga mencuri jeruk di kebun milik penduduk di Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Polisi tetap menyelidiki pengeroyokan tersebut.

Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi, Kompol Lanang Teguh Pambudi, membenarkan adanya peristiwa dugaan penganiayaan berujung maut tersebut. Peristiwa itu terjadi pada Selasa (15/9/2026).

"Dugaan peristiwa itu betul terjadi, tetapi saat ini kami tetap menunggu hasil penyelidikan personil di lapangan," kata Lanang dilansir detikJatim.

Pihaknya menerjunkan tim identifikasi ke letak kejadian sekitar pukul 12.00 WIB. Petugas mengumpulkan bahan keterangan serta memeriksa sejumlah saksi di sekitar tempat kejadian perkara (TKP).

Hasil identifikasi awal menunjukkan korban merupakan seorang laki-laki dewasa. Polisi hingga sekarang tetap mendalami identitas korban dan memburu para pelaku pengeroyokan tersebut.

"Korban adalah laki-laki, tim identifikasi berangkat pukul 12.00 WIB ke lokasi," tandas Lanang.

Baca selengkapnya di sini.

(dek/idh)

Kabupaten Bekasi -

Seorang wanita berinisial K (18) tewas akibat dianiaya di warung mi ayam area Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar). Korban dianiaya pelaku, AK (23), usai cekcok masalah nilai prostitusi online alias booking online (BO).

Peristiwa itu terjadi pada Sabtu (12/9) pukul 23.30 WIB. Korban dan pelaku AK berkenalan melalui aplikasi percakapan MiChat. Keduanya sepakat berjumpa di letak kejadian.

"Adapun motif dari peristiwa ini berasal dari pelaku AK (23) melakukan komunikasi melalui aplikasi MiChat dan terjadi kesepakatan. Setelah bertemu, korban dan pelaku melakukan hubungan badan," kata Kanit Reskrim Polsek Babelan, AKP Syafwardi, kepada wartawan, Selasa (15/9/2026).

Saat itu korban meminta penghasilan kepada pelaku, namun pelaku tidak bayar sesuai perjanjian. Korban lampau dianiaya dengan langkah dicekik hingga meninggal dunia.

"Korban meminta duit jasa nan telah disepakati sebelumnya. Namun, pelaku tidak bisa memenuhi pembayaran sesuai kesepakatan, ialah Rp 250.000. Pelaku hanya bayar Rp 50.000," ujarnya.

Polisi nan mendapatkan laporan langsung bergerak ke letak kejadian. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, korban meninggal bumi lantaran cekikan di lehernya.

"Dari hasil penyelidikan, diduga korban meninggal bumi disebabkan cekikan di leher nan mengakibatkan tulang rawan gondok pada leher patah. Kondisi tersebut menyumbat jalan pernapasan dan menjadi penyebab kematian alias meninggal lemas," jelasnya.

Polisi mengungkap korban wanita K rupanya sedang dalam kondisi mengandung 7 bulan. Janin dalam kandungan korban pun ikut meninggal dunia.

Pelaku AK nan menganiaya korban hingga meninggal bumi saat ini sudah diamankan jadi ditahan. Dia dijerat Pasal 458 KUHP ayat (1) dan/atau Pasal 466 ayat (3) KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.

(wnv/jbr)

Polisi memastikan mayit tanpa identitas nan ditemukan di Pulau Enggano tidak mempunyai kesesuaian dengan lima wartawan dan tiga nakhoda nan lenyap kontak di Selat Sunda saat meliput Gunung Anak Krakatau.

Namun, untuk memastikan, Polda Banten tetap bakal menunggu hasil pencocokan DNA family korban dengan sesosok mayit laki-laki tanpa identitas tersebut.

"Iya, secara properti tidak sesuai (tidak ada persesuaian dengan korban hilang). Hari ini DNA dibawa ke Lab DNA di Biro Dokpol," ujar Dokter Forensik RS Bhayangkara Polda Banten, dr. Donald Rinaldi Kusumaningrat, melalui pesan WhatsApp, Selasa (15/9).

Menurut dr. Donald, hasil pencocokan tersebut bisa didapatkan dalam waktu sekitar dua minggu.

"Bisa dua minggu (hasilnya). Jadi, sampel dari jumpa mayit di Bengkulu dicocokkan dengan family dari korban," ujarnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Banten Maruli Arciles Hutapea mengatakan pihaknya tetap menunggu hasil pencocokan DNA.

"Kita menunggu pencocokan DNA nan sudah diambil dari family teman-teman nan lenyap kontak. Kita bakal melakukan pencocokan. Kami minta waktu untuk bisa menjelaskan setelah keluar hasil cek DNA dari Polda Bengkulu," ujarnya.

Kabid Humas mengungkapkan, mayit tanpa identitas tersebut berjenis kelamin laki-laki, tinggi sekitar 165 cm, dan diperkirakan berumur di atas 50 tahun.

"Kami mau menyampaikan bahwa hasil koordinasi dengan Polda Bengkulu, jenis kelamin mayit nan ditemukan di Pulau Enggano itu berjenis kelamin laki-laki, tinggi lebih kurang 165 cm. Kemudian, minta maaf, muka sedikit hancur, kemudian kulit biasa, umur diperkirakan di atas 50 tahun," ungkapnya.

Untuk diketahui, mayit tersebut ditemukan di area pesisir Desa Kahyapu, Pulau Enggano, dan dilaporkan ke Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Bengkulu pada Sabtu (12/9) sore.

Lima wartawan nan tetap dalam pencarian ialah M. Bagus Khoirunnas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka, Yudhis dari iNews, Daus dari Anadolu, dan Donal nan merupakan wartawan lepas.

Tiga lainnya merupakan kru speedboat, ialah Warta (55) sebagai kapten, Surakman (60) sebagai anak buah kapal (ABK), dan Heriyanto (49) sebagai pemandu wisata.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara.(Dok. Antara)

MENTERI Keuangan Suahasil Nazara menyatakan komitmennya untuk melanjutkan koordinasi intensif dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Langkah ini diambil guna menentukan arah kebijakan fiskal dan menjaga stabilitas ekonomi nasional ke depan.

Pernyataan tersebut disampaikan Suahasil usai menjalani prosesi Serah Terima Jabatan (Sertijab) Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa di instansi Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (15/9). Ia menegaskan bahwa sinergi antarlembaga merupakan petunjuk nan telah diatur oleh undang-undang.

“Koordinasi dengan KSSK pasti bakal kami lanjutkan, kan sudah diatur oleh undang-undang,” ujar Suahasil dilansir dari Antara. Menurutnya, KSSK memberikan pandangan komprehensif lantaran melibatkan lintas instansi, mulai dari Kemenkeu, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Lebih lanjut, Suahasil mengungkapkan bahwa rapat KSSK sekarang juga melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Kehadiran Danantara dinilai krusial untuk memberikan perspektif dari sisi pelaku upaya nan mengelola investasi dan upaya skala besar.

“KSSK itu ada rapat nan sifatnya berkala, ada rapat nan tim teknisnya juga jalan. Di rapat terakhir juga mengundang Danantara. Makin banyak nan berbincang menjelaskan beragam aspek pembangunan ekonomi Indonesia, itu makin baik,” imbuhnya.

Suahasil Nazara resmi menjabat sebagai Menteri Keuangan setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (14/9) berasas Keputusan Presiden Nomor 97P Tahun 2026. Ia menjadi menteri ketiga nan memimpin Kemenkeu di era Pemerintahan Presiden Prabowo, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa nan menjabat sejak September 2025.

Sebelum menduduki bangku Menkeu, Suahasil mempunyai rekam jejak panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan. Ia tercatat menduduki posisi tersebut sejak masa Kabinet Indonesia Maju di bawah Presiden Joko Widodo hingga bersambung ke Kabinet Merah Putih. (Ant/Z-10)