Jakarta -

Polisi menyelidiki kasus seorang wanita muda nan ditemukan tewas di indekos di Jalan Ganggeng 6, Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut). Polisi menduga wanita tersebut tewas secara tidak wajar.

Wanita tersebut ditemukan pada Jumat (5/6) awal hari. Polsek Tanjung Priok menyebut polisi tetap menyelidiki kasus tersebut.

"Kami tetap melakukan penyelidikan dulu, minta waktu," kata Kapolsek Tanjung Priok Kompol R Sigit Kumono di Jakarta, dilansir Antara, Sabtu (6/6/2026).

Jasad korban sudah dibawa ke RSCM untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara AKBP Awaludin Kanur menilai kematian wanita tersebut tidak wajar.

"Kasus ini tetap diselidiki dan dikembangkan dulu, ya. Memang, kematian ini bisa dibilang tidak wajar," kata Awaludin di Jakarta, Sabtu.

Untuk itu, dia meminta seluruh pihak agar bersabar selama satu sampai dua hari ke depan lantaran penyelidikan tetap berlangsung, begitu pula dengan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.

"Nanti kami informasikan jika sudah ada titik terangnya," ujar Awaludin.

Saat ini, dia mengatakan petugas tetap konsentrasi menyelidiki kasus tersebut.

"Kami minta doanya agar segera terungkap pelaku dan juga motifnya. Perkembangan bakal segera di-update," tutur Awaludin.

(aik/aik)

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, meminta seluruh petugas haji Indonesia meningkatkan kesiapan menjelang kehadiran jemaah haji gelombang kedua di Madinah.

Pesan tersebut disampaikan Dahnil saat meninjau kesiapan jasa jemaah di sejumlah hotel di Madinah, Sabtu (6/6), sehari sebelum kehadiran jemaah dari Makkah ke Madinah.

Menurutnya, fase pasca-Armuzna menjadi periode nan memerlukan perhatian unik lantaran sebagian besar jemaah telah mengalami kelelahan bentuk setelah menjalani puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

“Muzdalifah dan Mina itu menguras daya luar biasa. Karena itu petugas kudu memberikan perhatian ekstra kepada jemaah nan baru tiba di Madinah,” ujar Dahnil.

Ia menjelaskan, kondisi jemaah gelombang kedua berbeda dengan gelombang pertama. Jika gelombang pertama sempat beristirahat di Madinah sebelum menjalani puncak haji, maka gelombang kedua tiba di Madinah setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah nan menguras tenaga.

“Jemaah gelombang kedua datang dalam kondisi nan lebih lelah. Karena itu seluruh jasa kudu betul-betul siap dan responsif,” katanya.

Dahnil mengingatkan bahwa tradisi Arbain nan dijalankan banyak jemaah Indonesia juga berpotensi meningkatkan kelelahan andaikan tidak disertai pengelolaan stamina nan baik. Karena itu, dia meminta jemaah tidak memaksakan diri dan tetap mengutamakan kesehatan.

“Yang terpenting adalah menjaga kondisi fisik. Jangan memaksakan diri, apalagi cuaca di Madinah saat ini cukup panas,” pesannya.

Kepada petugas kesehatan, Dahnil meminta agar prinsip pelayanan sigap dan responsif diterapkan secara maksimal. Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) maupun klinik sektor diminta tetap siaga penuh untuk melayani kebutuhan jemaah.

“Prinsipnya adalah fast response. Setiap laporan kudu segera ditindaklanjuti dengan empati dan kepedulian. Saya minta seluruh petugas kesehatan betul-betul siap memberikan pelayanan terbaik,” tegasnya.

Selain jasa kesehatan, dia juga meminta pengawasan ketat terhadap jasa konsumsi agar kebutuhan gizi jemaah tetap terpenuhi. Menurutnya, asupan makanan nan baik menjadi salah satu aspek krusial dalam menjaga kebugaran jemaah selama berada di Madinah.

Menjelang fase akhir operasional haji, Dahnil mengingatkan tugas pelayanan belum berakhir. Ia meminta seluruh petugas tetap menjaga semangat dan konsentrasi memberikan jasa terbaik hingga seluruh jemaah kembali ke tanah air.

“Haji belum selesai. Justru pada fase ini pelayanan kudu semakin optimal lantaran jemaah memerlukan perhatian lebih besar setelah melewati puncak ibadah haji,” pungkasnya.

Ketika memperingati Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni, sebagian masyarakat sering memahami seolah-olah Pancasila lahir dari satu pendapat tunggal nan disampaikan oleh Soekarno dalam pidatonya di sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Padahal sejarah menunjukkan realita nan jauh lebih kompleks dan menarik. Pancasila nan hari ini menjadi dasar negara bukanlah hasil pemikiran satu orang, melainkan buah dari proses dialog, perdebatan, kompromi, dan integrasi beragam pendapat nan berkembang pada masa persiapan kemerdekaan.

Dalam sidang BPUPKI tahun 1945, setidaknya terdapat beberapa rumusan dasar negara nan diajukan oleh para tokoh bangsa. Muhammad Yamin dengan lima asasnya ialah Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Soepomo dengan Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan Lahir dan Batin, Musyawarah, serta Keadilan Rakyat. Dan Soekarno nan memperkenalkan istilah "Pancasila" melalui Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme alias Perikemanusiaan, Mufakat alias Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan nan Berkebudayaan. Namun Pancasila nan bertindak saat ini bukanlah rumusan Muhammad Yamin, bukan pula rumusan Soepomo, bukan juga rumusan Soekarno secara utuh. Pancasila saat ini adalah sintesis dari beragam pendapat besar para pendiri bangsa nan kemudian dipertemukan dalam satu titik kompromi nasional. Tidak ada satu tokoh nan menang secara mutlak.

Pelajaran inilah nan tampaknya tetap relevan untuk menjawab salah satu tantangan besar pembangunan nasional saat ini, ialah mewujudkan Kebijakan Satu Peta. Selama bertahun-tahun, Indonesia menghadapi persoalan nan berulang. Berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun pelaku upaya menghasilkan info geospasial sesuai kebutuhan dan kewenangannya masing-masing. Kondisi tersebut sebenarnya menunjukkan semakin berkembangnya kapabilitas penyelenggaraan info geospasial nasional. Persoalannya muncul ketika beragam info tersebut digunakan secara berbareng untuk mendukung pengambilan keputusan pemerintahan. Pada letak nan sama sering ditemukan perbedaan pemisah wilayah administrasi, luasan area hutan, cakupan wilayah pesisir, hingga status pemanfaatan ruang. Akibatnya, bentrok pemanfaatan ruang, tumpang tindih perizinan, sengketa pemisah wilayah, serta ketidaksinkronan program pembangunan menjadi susah dihindari.

Tidak jarang setiap lembaga merasa mempunyai info nan paling betul lantaran disusun berasas metodologi dan kewenangan nan dimilikinya. Situasi tersebut mengingatkan kita pada dinamika sidang BPUPKI. Saat itu terdapat beragam rumusan dasar negara nan sama-sama mempunyai argumentasi kuat. Persoalannya bukan terletak pada betul alias salahnya setiap gagasan, melainkan pada kebutuhan bangsa untuk mempunyai satu rujukan nan dapat digunakan bersama.

Karena itu, prinsip Kebijakan Satu Peta sesungguhnya bukan menghilangkan keberagaman info geospasial nan dimiliki beragam instansi. Sebagaimana Pancasila bukan hasil pemikiran satu orang, Kebijakan Satu Peta juga tidak kudu berasal dari satu institusi. Berbagai pihak tetap perlu menghasilkan info sesuai tugas dan fungsinya. Keberagaman sumber info justru krusial untuk memperkaya info nan dimiliki negara.

Akan tetapi, ketika terdapat dua alias lebih info geospasial nan berbeda mengenai objek nan sama, negara kudu mempunyai keahlian untuk menetapkan satu keputusan. Di sinilah tantangan terbesar Kebijakan Satu Peta saat ini. Persoalannya bukan lagi terletak pada teknologi, melainkan pada tata kelola dan otoritas. Pertanyaan nan perlu dijawab adalah siapa nan berkuasa menentukan info geospasial nan kudu digunakan ketika terjadi perbedaan?

Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak dapat terus-menerus diserahkan pada forum koordinasi nan panjang dan berulang. Negara memerlukan sistem nan jelas sekaligus lembaga nan mempunyai kewenangan untuk menghasilkan keputusan nan mengikat. Sebab pembangunan memerlukan kepastian. Investasi memerlukan kepastian. Penyelesaian bentrok pemanfaatan ruang juga memerlukan kepastian. Sejarah perumusan Pancasila menunjukkan bahwa kompromi tidak bakal pernah menghasilkan keputusan andaikan tidak ada sistem nan mengarah pada satu kesepakatan final. Perdebatan para pendiri bangsa tidak berakhir pada pertukaran gagasan. Perdebatan tersebut menghasilkan keputusan nan kemudian diterima sebagai dasar negara dan mengikat seluruh rakyat Indonesia.

Prinsip nan sama perlu diterapkan dalam tata kelola geospasial nasional. Indonesia memerlukan lembaga nan berkedudukan sebagai arbiter geospasial nasional, ialah lembaga nan mempunyai kewenangan untuk melakukan harmonisasi, menyelesaikan perbedaan, dan menetapkan referensi geospasial nan digunakan secara nasional.

Dalam konteks tersebut, penguatan peran Badan Informasi Geospasial (BIG) menjadi penting. Sebagai lembaga nan diberikan mandat untuk menyelenggarakan info geospasial dasar nasional, BIG berada pada posisi nan relatif netral dibandingkan lembaga sektoral nan mempunyai kepentingan langsung terhadap pengelolaan sumber daya tertentu. BIG tidak mengelola area hutan, tidak menerbitkan izin pertambangan, tidak mengatur tata ruang daerah, dan tidak mempunyai kepentingan sektoral atas suatu wilayah. Justru lantaran itulah BIG mempunyai prasyarat kelembagaan untuk menjadi penjaga konsensus geospasial nasional. Penguatan peran BIG tidak dimaksudkan untuk memusatkan seluruh produksi info geospasial pada satu lembaga. Pendekatan semacam itu justru bertentangan dengan semangat kerjasama nan menjadi dasar Kebijakan Satu Peta. nan dibutuhkan adalah penguatan kewenangan BIG sebagai lembaga integrator dan penentu referensi ketika terjadi perbedaan info antarinstansi. Dengan sistem tersebut, beragam kementerian dan lembaga tetap dapat menghasilkan info geospasial sesuai kewenangannya, tetapi negara tetap mempunyai satu rujukan nan digunakan berbareng ketika mengambil keputusan strategis.

Penguatan BIG juga sejalan dengan arah pembangunan tata kelola info nasional melalui kebijakan Satu Data Indonesia. Selama ini perhatian sering tertuju pada kualitas data, metadata, dan interoperabilitas sistem. Padahal sebagian besar info pembangunan sesungguhnya mempunyai dimensi spasial. Data kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pertanian, investasi, infrastruktur, hingga lingkungan hidup selalu mengenai dengan letak tertentu. Karena itu, keberhasilan Satu Data Indonesia pada dasarnya sangat berjuntai pada keberhasilan Kebijakan Satu Peta. Data nan berbobot tidak bakal menghasilkan kebijakan nan tepat andaikan menggunakan referensi spasial nan berbeda. Sebaliknya, referensi geospasial nan seragam bakal mempermudah integrasi beragam info sektoral nan dimiliki pemerintah.

Jika pada tahun 1945 Indonesia bisa menyatukan beragam rumusan dasar negara menjadi satu Pancasila, maka Indonesia semestinya juga bisa menyatukan beragam referensi info geospasial menjadi satu rujukan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan keberanian membangun tata kelola nan tegas, sistem penyelesaian nan jelas, dan otoritas nan bisa menghasilkan keputusan.

Pada akhirnya, pembangunan nan efektif tidak hanya memerlukan satu visi pembangunan dan satu info pembangunan. Pembangunan juga memerlukan satu rujukan spasial nan disepakati bersama. Sebagaimana Pancasila menjadi titik jumpa beragam pendapat tentang Indonesia, Kebijakan Satu Peta kudu menjadi titik jumpa beragam info geospasial tentang Indonesia. Dari sanalah kepastian pembangunan, efisiensi birokrasi, dan keadilan pemanfaatan ruang dapat diwujudkan. (AHM)

Aktor China Jin Ze Meninggal Dunia di Usia 33 Tahun. (Foto: Instagram/@jinzezezeze)

HANGZHOU - Aktor Jin Ze mengembuskan napas terakhirnya di kediaman pribadinya di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, China, pada 4 Juni 2026. Kabar duka itu dikonfirmasi agensinya, kemarin (5/6/2026).

“Di tengah duka ini, kami berharap, publik dan media bisa menghormati privasi family dengan tidak menyebarkan spekulasi mengenai penyebab kepergian sang aktor,” kata manajemen mendiang dikutip dari AsiaOne, pada Minggu (7/6/2026).

Aktor China Jin Ze Meninggal Dunia di Usia 33 Tahun. (Foto: Instagram/@jinzezezeze)

Jin Ze lahir di Weihai, Provinsi Shandong, China, 33 tahun silam. Dia memulai debutnya di industri intermezo sebagai model. Setelah lulus dari Beijing Institute of Fashion Technology, dia mulai menjajaki bumi akting.

Namun Jin Ze baru mencuri perhatian publik China saat tampil dalam variety show I Can See Your Voice, pada 2016. Sebagai aktor, dia dikenal luas berkah sejumlah movie dan drama, seperti Forget You, Remember Love, hingga Legally Romance.

Kepergian mendadak sang tokoh meninggalkan duka di hati family dan para sahabat. Salah satunya datang dari aktris Singapura, Eleanor Lee. Kebetulan, mereka membintangi dua drama bersama: Fake Princess (2020) dan Give You My Heart (2026).

Aktor China Jin Ze Meninggal Dunia di Usia 33 Tahun. (Foto: Instagram/@jinzezezeze)

Kebakaran melanda permukiman padat di area Kelurahan Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat. Peristiwa ini dilaporkan terjadi pada Sabtu (6/6) sekitar pukul 23.32 WIB.

"Objek terbakar: rumah tinggal," demikian keterangan Command Center Sudin Gulkarmat Jakarta.

Sebanyak 17 unit dan 85 personel damkar dikerahkan ke letak untuk melakukan pemadaman. Hingga saat ini, api tetap berkobar.

"Dalam proses pemadaman dan upaya lokalisir area perambatan api," tulisnya.

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menanggapi usulan nan disampaikan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengenai diisinya kedudukan di lembaga kepolisian oleh sipil. Usulan tersebut disampaikan Pigai mengenai dengan revisi Undang-Undang (UU) Polri.

"Ya jika sebagai sebuah usulan, saya kira dari mana saja kan bisa memberikan usulan kan," kata Mensesneg di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Menurut Mensesneg, saat ini pemerintah berbareng Komisi III DPR juga sedang melakukan pembahasan mengenai beleid tersebut, sehingga semua pihak boleh saja memberikan masukan.

"Saya kira ya disampaikan saja sesuai dengan mekanisme," ujarnya.

"Kalau pandangan-pandangan alias pendapat-pendapat ya saya kira sah-sah saja. Tapi tentu kan semua dilihat baik buruknya, dilihat kebutuhannya alias keperluannya kan," katanya melanjutkan.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengusulkan agar sejumlah kedudukan utama di lingkungan Polri dapat diisi kalangan sipil dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Usulan tersebut bermaksud memperkuat profesionalisme, supremasi sipil, serta tata kelola pemerintahan nan lebih demokratis.

"Saya usulkan salah satu muatan materi revisi UU Polri adalah dibukanya kedudukan untuk pejabat utama di kepolisian nan dapat diisi kalangan sipil," ujar Pigai, Jumat (5/6/2026).

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan buletin terkini dengan jeli dan terpercaya. Ikuti info terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa krusial lainnya, langsung dari sumber nan terpercaya.

Indonesia Corporate Media Impact Awards 2026(Antara)

Perkembangan teknologi digital telah mengubah langkah perusahaan berinteraksi dengan publik. Jika sebelumnya komunikasi korporasi lebih banyak berfaedah sebagai sarana penyampaian informasi, sekarang perannya berkembang menjadi instrumen strategis dalam membangun reputasi, menjaga kepercayaan, dan memperkuat posisi perusahaan di tengah persaingan upaya nan semakin ketat.

Dalam kondisi tersebut, eksposur media nan positif dan terukur menjadi salah satu aspek krusial nan dapat memengaruhi persepsi publik terhadap sebuah perusahaan. Pentingnya peran komunikasi korporasi tersebut menjadi salah satu sorotan dalam arena Indonesia Corporate Media Impact Awards 2026 nan diselenggarakan oleh Warta Ekonomi di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta.

Mengusung tema Amplifying Brand Impact Through Measurable Media Presence, penghargaan tersebut diberikan kepada perusahaan-perusahaan nan dinilai sukses membangun eksposur media secara efektif sekaligus menunjukkan keahlian korporasi nan positif.

CEO dan Chief Editor Warta Ekonomi Group, Muhamad Ihsan, mengatakan komunikasi publik saat ini mempunyai pengaruh nan semakin besar terhadap persepsi masyarakat terhadap sebuah perusahaan.

“Di tengah semakin padatnya arus informasi, eksposur media tidak lagi sekadar menjadi sarana publikasi, tetapi telah menjadi parameter krusial nan memengaruhi persepsi publik terhadap sebuah perusahaan. Melalui komunikasi nan andal dan konsisten, korporasi dapat membangun kepercayaan sekaligus menunjukkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas kinerjanya,” ujar Ihsan.

Menurutnya, perusahaan nan bisa mengelola komunikasi secara efektif bakal mempunyai kelebihan dalam membangun reputasi dan menjaga kepercayaan publik di tengah perubahan lanskap media nan semakin dinamis.

Ihsan menjelaskan bahwa Indonesia Corporate Media Impact Awards 2026 disusun berasas riset nan menggabungkan dua parameter utama, ialah keahlian korporasi dan efektivitas eksposur media.

Hasil riset menunjukkan sekitar 66% perusahaan nan menjadi objek penelitian mencatatkan pertumbuhan aset positif, sementara 58 persen perusahaan mengalami peningkatan pendapatan dibandingkan periode sebelumnya.

“Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan esensial upaya nan kuat condong mempunyai keahlian nan lebih baik dalam membangun eksposur media nan relevan dan berdampak,” katanya.

Dari total 210 perusahaan nan dipantau, sebanyak 197 perusahaan memenuhi kriteria penilaian. Setelah melalui proses verifikasi dan pertimbangan menyeluruh, sebanyak 20 perusahaan ditetapkan sebagai penerima penghargaan Indonesia Corporate Media Impact Awards 2026.

“Saya mengucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan. Hasil riset kami menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan ini sukses menciptakan akibat media nan positif dan terukur, sehingga layak mendapatkan apresiasi atas pencapaian nan telah diraih,” ujar Ihsan.

Dalam kesempatan nan sama, mantan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika periode 2021–2024, Usman Kansong, menilai bahwa branding, reputasi, dan kepercayaan publik merupakan tiga komponen nan saling berangkaian dalam mendukung keberlangsungan bisnis.

Menurutnya, reputasi nan baik tidak dapat dibangun hanya melalui komunikasi, tetapi juga kudu didukung oleh konsistensi antara pesan nan disampaikan perusahaan dan praktik nan dijalankan.

“Branding bakal membentuk reputasi, dan reputasi pada akhirnya menentukan tingkat kepercayaan publik. Kepercayaan hanya dapat dibangun ketika apa nan disampaikan perusahaan selaras dengan apa nan dilakukan,” kata Usman.

Ia juga mengingatkan bahwa reputasi nan dibangun dalam waktu lama dapat dengan sigap mengalami penurunan andaikan perusahaan kandas menjaga komunikasi publik secara konsisten.

Karena itu, keahlian melakukan pemantauan media dan memahami beragam rumor nan berkembang di ruang publik menjadi semakin krusial untuk mengantisipasi potensi krisis komunikasi.

“Media monitoring menjadi sangat penting. Perusahaan kudu bisa membaca beragam sinyal nan muncul di ruang publik agar dapat mengantisipasi potensi krisis komunikasi sejak dini,” ujarnya.

Melalui penyelenggaraan Indonesia Corporate Media Impact Awards 2026, Warta Ekonomi berambisi semakin banyak perusahaan nan menjadikan komunikasi publik sebagai bagian integral dari strategi bisnis.

Di tengah meningkatnya penggunaan platform digital dan tingginya arus informasi, reputasi korporasi dinilai menjadi salah satu aset strategis nan dapat menentukan tingkat kepercayaan publik, memperkuat hubungan dengan para pemangku kepentingan, serta meningkatkan daya saing perusahaan dalam jangka panjang. (Ant/E-3)

Sandal tipis menjadi salah satu dasar kaki nan paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain ringan dan nyaman, sandal jenis ini juga mudah dipakai untuk beragam aktivitas, mulai dari melangkah di sekitar rumah, berbelanja, hingga berjalan dalam jarak tertentu. Di negara beriklim tropis seperti Indonesia, penggunaan sandal apalagi menjadi bagian dari style hidup nan sangat umum. Karena praktis dan terasa nyaman, banyak orang menggunakan sandal tipis nyaris setiap hari tanpa memikirkan dampaknya terhadap kesehatan kaki. Namun, muncul pertanyaan nan menarik: apakah penggunaan sandal tipis secara terus-menerus dapat memengaruhi kesehatan kaki dan kenyamanan tubuh secara keseluruhan?

Kaki merupakan bagian tubuh nan menopang berat badan selama beraktivitas. Saat berjalan, berlari, alias berdiri, kaki bekerja untuk membantu menjaga keseimbangan dan mendistribusikan tekanan ke beragam bagian tubuh.

Alas kaki berkedudukan krusial dalam proses tersebut. Selain melindungi kaki dari permukaan luar, dasar kaki juga membantu memberikan alas terhadap tekanan nan terjadi selama bergerak. Ketika seseorang menggunakan sandal nan sangat tipis dalam waktu lama, kaki menerima lebih banyak kontak langsung dengan permukaan tempat berpijak.

Bagi sebagian orang, perihal ini mungkin tidak menimbulkan masalah nan langsung terasa. Namun, pada aktivitas nan memerlukan banyak melangkah alias berdiri dalam waktu lama, kenyamanan kaki bisa menjadi aspek nan krusial untuk diperhatikan.

Fenomena ini menjadi semakin relevan lantaran banyak orang mengutamakan kepraktisan dibandingkan aspek kenyamanan jangka panjang. Sandal tipis sering dipilih lantaran ringan dan mudah digunakan, terutama untuk aktivitas sehari-hari nan terlihat sederhana.

Padahal, kaki mempunyai peran besar dalam menjaga postur dan keseimbangan tubuh. Ketika kaki merasa tidak nyaman, dampaknya bisa dirasakan hingga ke area lain seperti betis, lutut, alias punggung.

Selain itu, kondisi permukaan jalan nan beragam juga memengaruhi pengalaman menggunakan sandal tipis. Permukaan keras, berbatu, alias tidak rata dapat memberikan tekanan nan berbeda dibandingkan permukaan nan lebih halus.

Bukan berfaedah sandal tipis kudu dihindari sepenuhnya. Alas kaki ini tetap mempunyai kegunaan dan kenyamanan tersendiri dalam situasi tertentu. Namun, krusial untuk mempertimbangkan jenis aktivitas nan dilakukan dan lama penggunaannya. Pada akhirnya, memilih dasar kaki bukan hanya soal style alias kepraktisan. Kenyamanan dan support terhadap kaki juga merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kebiasaan sederhana seperti memilih dasar kaki nan sesuai dapat memberikan faedah nan lebih besar daripada nan sering disadari.

Serang -

Pemerintah berbareng golongan masyarakat membersihkan sampah nan menumpuk di Sungai Cibanten, Kota Serang. Sekitar 15 ton sampah nan menyumbat aliran sungai diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cilowong, Kota Serang.

Pembersihan sungai dilakukan selama dua hari oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWS C3), Komunitas Peduli Sungai Banten, serta tim Pramuka.

Sebelum dibersihkan, sampah menutupi sebagian besar aliran Sungai Cibanten di wilayah Kelurahan Unyur, Kota Serang. Tumpukan sampah tersebut berasal dari limbah rumah tangga nan didominasi plastik dan styrofoam.

Sampah-sampah tersebut tersangkut pada pohon tumbang nan melintang di sungai. Kondisi tersebut menyebabkan sampah terus menumpuk selama lebih dari sepekan hingga membentuk hamparan nan menghalang aliran air.

Ketua Komunitas Peduli Sungai Banten, Lulu Jamaludin, mengatakan proses pengangkutan sampah dilakukan secara berjenjang mengingat sebagian besar tumpukan sampah berada di letak nan susah dijangkau kendaraan berat.

"Karena berada di titik nan tidak bisa dilalui kendaraan berat, sampah kudu diurai dan dipindahkan terlebih dulu ke letak nan memungkinkan untuk dilakukan pengangkutan ke daratan," ujar Lulu.

Menurut Lulu, sampah nan sukses diangkat didominasi sampah rumah tangga nan bercampur dengan ranting pohon dan potongan bambu nan terbawa arus sungai. Total sampah nan dievakuasi mencapai sekitar 15 ton.

"Sampah diangkut menggunakan dump truck sebanyak lima rit. Setiap kendaraan membawa kurang lebih tiga ton sampah menuju TPA Cilowong, Kota Serang," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten, Arlan Marzan, mengatakan aktivitas bersih-bersih sungai tidak hanya bermaksud mengangkat sampah, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

"Pemerintah Provinsi Banten melalui PUPR dan BPBD berbareng para relawan serta adik-adik Pramuka melakukan bersih-bersih sungai. Sekaligus kami mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai," ujarnya.

Arlan menjelaskan keberadaan tumpukan sampah di Sungai Cibanten diketahui dari hasil monitoring para relawan serta laporan masyarakat nan cemas terhadap kondisi sungai tersebut.

Menurutnya, kebiasaan membuang sampah sembarangan tetap menjadi salah satu aspek utama nan menyebabkan penumpukan sampah di sungai. Kondisi itu dapat mempersempit aliran air dan meningkatkan akibat banjir ketika curah hujan tinggi.

"Jangan sampai sampah dibuang ke sungai. Kita semua tahu dampaknya bukan hanya terhadap kesehatan lingkungan, tetapi juga dapat menyebabkan banjir nan merugikan masyarakat banyak, terutama saat intensitas hujan tinggi," katanya.

Ia juga membujuk masyarakat untuk aktif melaporkan titik-titik penumpukan sampah kepada pemerintah melalui ketua RT, kelurahan, kecamatan, pemerintah kota, maupun pemerintah provinsi agar dapat segera ditindaklanjuti.

"Kami berambisi masyarakat ikut menjaga sungai dan tidak lagi membuang sampah sembarangan. Jika ada hambatan mengenai sampah di lingkungan masing-masing, segera informasikan kepada pemerintah agar dapat ditangani bersama," katanya.

(aik/aik)

Kawasan Pribadi nan Jadi Spot Konten

Anggota tim kuasa norma Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji.

Setiap Individu berkuasa memilih jalur hidupnya. Ada nan memutuskan untuk menikah, ada nan merasa nyaman hidup sendiri. Ada pula nan mau mempunyai keturunan, dan sebagian lainnya memilih untuk tidak mempunyai anak. Semua pilihan dapat diterima selama orang tersebut siap menanggung segala akibat nan muncul di mata publik.

Belakangan ini, ruang publik dipenuhi perdebatan mengenai childfree, Keputusan sadar pasangan suami istri untuk tidak mempunyai anak. Fenomena ini bukan sekadar tren style hidup perkotaan sesaat di media sosial, melainkan menandakan perubahan dalam dinamika sosial, peran rumah tangga, serta pola pikir masyarakat modern. Isu ini secara langsung menantang pemahaman tradisional tentang lembaga family nan telah mengakar kuat selama beratus-ratus tahun di Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menguatkan realitas tersebut lewat laporan lengkapnya tentang tren kependudukan. Angka kelahiran total (Total Fertilitiy Rate/TFR) di Indonesia terus menurun setiap tahunnya, sekarang berada pada 2,13 per Wanita usia subur. Penurunan ini sejalan dengan berkurangnya nomor pernikahan nasional nan signifikan dalam satu dasawarsa terakhir. Penurunan kumulatif ini menunjukan pergeseran minat masyarakat, terutama generasi Z dan milenial, nan mulai mengurangi struktur family besar (extended family) demi family inti, apalagi memilih hidup berdua tanpa anak. Turunnya nomor kelahiran ini selaras dengan perubahan orientasi perseorangan di era digital, di mana kebahagiaan sering diukur secara materialistis dan egoistik.

Menariknya, di kembali perdebatan tersebut muncul paradoks sosial nan nyata. Di satu sisi Gerakan pernikahan muda digalakkan oleh Sebagian golongan keagamaan di media sosial untuk menghindari pergaulan bebas. Di sisi lain, tren childfree muncul sebagai jalan pintas lantaran ketidaksiapan mental dalam mengemban tanggung jawab pengasuhan. Masyarakat modern sekarang semakin pragmatis dan kalkulatif. Faktor ekonomi menjadi argumen utama nan sering diungkapkan, mengingat biaya pendidikan berkualitas, agunan Kesehatan, dan kebutuhan pokok nan terus naik di Kawasan perkotaan.

Lebih jauh lagi kebenaran di lapangan menunjukkan banyak pasangan muda terjebak dalam “sandwich generation”—harus menafkahi orang tua lansia sekaligus memenuhi kebutuhan diri sendiri. Beban finansial dobel ini memicu peninjauan kembali pentingnya mempunyai anak. Di tambah lagi dengan tekanan professional di bumi kerja nan kompetitif dan kurang ramah bagi ibu pekerja, trauma masa mini (inner child nan terluka akibat pola asuh nan keliru), serta kekhawatiran terhadap krisis suasana (eco-anxiety) nan semakin menguat, semuanya memperkuat kepercayaan mereka untuk tidak menambah populasi bumi. Bagi Sebagian manusia modern, anak tidak lagi dianggap investasi masa depan melainkan beban ekonomi nan berat.

Namun, pilihan pribadi nan berdasarkan kewenangan individualisme sekuler berbenturan dengan tembok kuat tradisi dan nilai luhur agama. Dalam Islam, anak tidak dipandang sebagai beban alias sumber kesengsaraan finansial. Sebaliknya, anak dianggap anugerah, Amanah untuk melestarikan Sejarah, dan pembuka pintu rezeki nan dijamin oleh Sang Pencipta. Landasan ini tertulis jelas dalam Al-Qur’an Surah Al-Israk ayat 31: “Dan janganlah Anda membunuh anak-anakmu lantaran takut miskin. Kamilah nan memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu.” Ayat ini secara teologis menepis kekhawatiran materialistis manusia modern mengenai kehadiran anak.

Cendekiawan Muslim Quraish Shihab pernah menafsirkan Rahmat dalam family sebagai corak kasih sayang kepada nan lemah. Manifestasinya terlihat dalam kepedulian orang tua kepada anak mini nan rentan, nan kemudian berbalik menjadi anak kepada orang tua saat mereka menua. Karena itu, melanjutkan keturunan (nasab) bukan sekadar hatikecil biologis, melainkan salah satu tujuan esensial syariah pernikahan.

Jika dilihat dari perspektif Hukum Keluarga Islam melalui konsep Maslahah Mursalah, kejadian childfree tampak bertentangan keras dengan prinsip Maslahah Dharuriyat (kepentingan primer). Keberadaan anak berasosiasi langsung dengan Hifz al-Nasl, ialah tanggungjawab menjaga eksistensi keturunan. Dalam lima prinsip utama norma islam (Maqasid Syariah), melindungi keturunan merupakan pilar utama untuk menjamin kelangsungan hidup manusia di muka bumi.

Dalam pendekatan sosiologi hukum, prinsip fikih menegaskan bahwa kepentingan publik kudu diutamakan di atas kepentingan pribadi (al-maslahah al-ammah muqaddamatun’ala al- maslahah al-khashshah). Dari perspektif pandang logika yuridis, jika pilihan childfree diadopsi secara luas oleh satu generasi sebagai langkah hidup, maka peradaban manusia berpotensi mengalami penurunan demografis (demographic collapse) serupa nan sekarang menakut-nakuti negara-negara maju. Karena itu, kebebasan reproduksi pribadi kudu diatur secara seimbang dan proporsional demi keamanan serta kesejahteraan kolektif.

Kesimpulannya, fenomena childfree merupakan produk dari pertentangan nan belum terselesaikan antara kewenangan perseorangan dan tanggung jawab sosial-keagamaan. Cara nan bijak untuk mengatasi persoalan ini bukan dengan saling menilai, melabeli sebagai kafir alias egois, alias mengintimidasi pihak mengenai di media sosial. Tindakan nan perlu segera dilakukan oleh pemerintah dan lembaga keagamaan adalah meningkatkan literasi pra-nikah secara luas dan terstruktur, melalui lembaga keagamaan seperti KUA, BP4, serta perguruan tinggi.

Bagi pasangan nan mengalami keraguan lantaran aspek ekonomi alias psikologis, krusial untuk memperkuat kembali kepercayaan tauhid bahwa setiap anak mempunyai potensi keberkahan tersendiri. Kepercayaan spiritual tersebut kudu disertai dengan perencanaan family nan teratur dan logis, bukan dengan menyerah tanpa upaya (tawakal nan keliru). Sebaliknya, masyarakat serta kerabat dekat kudu lebih bijak dengan menghentikan tekanan sosial nan berlebihan, seperti pertanyaan-pertanyaan menekan kepada pasangan baru nan dapat menimbulkan kecemasan.

Pada intinya, tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah menciptakan family nan Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah. Memiliki anak dipandang sebagai sarana utama untuk mencapai tujuan tersebut melalui penerusan generasi umat nan berkualitas. Namun, proses ini kudu ditempuh dengan kesadaran total, lantaran menjadi orang tua memerlukan komitmen penuh seratus persen bukan lantaran rasa takut bakal ekonomi, trauma, tuntutan tradisi nan kaku, alias sekadar mengikuti tren dunia sesaat.