Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, membeberkan anggaran Rp 1,2 triliun support presiden (Banpres) bagi upaya mikro nan terdampak musibah di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).

Dia menjelaskan, biaya sebesar Rp 1,2 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut terdiri dari penyaluran support pada 2026 dan 2027 masing-masing Rp 600 miliar. Nantinya ada 200 ribu pengusaha upaya mikro dengan besaran masing-masing Rp 3 juta per usaha.

“Jadi dianggarkan 2026 Rp 600 miliar dan ini bakal dianggarkan sampai tahun 2027. Jadi total sampai 2027 disiapkan kurang lebih sekitar Rp 1,2 triliun,” kata Maman dalam konvensi pers di Kantor Kementerian UMKM, Rabu (3/6).

Banpres ini masuk menjadi bagian dari Rencana Induk Penanggulangan Rehabilitasi Ekonomi Bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Dia menjelaskan syarat bagi pengusaha mikro di tiga wilayah musibah tersebut untuk mendapatkan banpres ini adalah belum terakses dengan pembiayaan perbankan.

“Jadi jika nan terakses dengan pembiayaan perbankan itu sudah ditangani melalui sistem perbankan. Nah nan belum terakses ini melalui support upaya mikro sebanyak Rp 3 juta per upaya mikro melalui Banpres,” jelasnya.

Maman memandang support ini bisa digunakan pengusaha mikro di semua sektor untuk reaktivasi aktivitas upaya nan sebelumnya terdampak bencana.

Dari sisi pendataan penerima, dia menyebut Kementerian UMKM bakal berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Meski demikian, Maman belum menyebut secara pasti kapan realisasi banpres untuk upaya mikro ini bakal mulai dilakukan.

“Sektornya bebas. Harus segera jalan, udah jadi sekarang sedang dalam proses realisasi ya, dari proses manajemen semua,” tuturnya.

Wamenkes RI, Benyamin Paulus Octavianus dalam konvensi pers di area Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (3/6).(MI/Nadhira Izzati)

WAKIL Menteri Kesehatan RI, Benyamin Paulus Octavianus, mengungkapkan kekhawatiran mendalam mengenai munculnya modus baru peredaran narkotika melalui rokok elektronik alias vape. Berdasarkan info terbaru, ditemukan lonjakan signifikan sampel liquid vape nan positif mengandung unsur terlarang sepanjang 2026.

Dalam konvensi pers di area Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (3/6), Benyamin menyebut bahwa tren ini secara spesifik menyasar generasi muda dan anak sekolah. Data nan dihimpun berbareng Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan peningkatan kasus nan sangat tajam dibandingkan tahun sebelumnya.

“Ada beragam macam produk. Bayangkan bahayanya vape dengan kadar nikotin, ditambah sekarang vape itu dimanfaatkan sekian puluh persen untuk pengedaran narkoba,” ujar Benyamin. Ia mengaku terkejut setelah berkoordinasi dengan Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto mengenai temuan di lapangan.

Berdasarkan info nan dipaparkan, pada tahun 2025 tercatat sebanyak 98 sampel isi vape mengandung narkotika alias New Psychoactive Substances (NPS). Angka tersebut melonjak drastis menjadi 298 sampel pada tahun 2026. Modus penyelundupan narkoba cair ke dalam cartridge vape membikin unsur rawan ini susah dideteksi secara kasat mata oleh orang tua maupun guru.

Banyak remaja terjebak lantaran mengira hanya mengonsumsi vape biasa dengan beragam jenis rasa. Padahal, cairan tersebut telah disusupi narkotika golongan satu seperti sabu-sabu cair, ganja sintetis (tembakau gorila), hingga unsur psikoaktif baru lainnya.

Ancaman Kesehatan Serius

Kombinasi nikotin dan narkoba melalui vape tidak hanya merusak sistem pernapasan dan paru-paru, tetapi juga menghancurkan sel otak serta saraf pusat remaja. Dampaknya meliputi kerusakan kognitif, gangguan perilaku, hingga kecanduan akut.

Menyikapi ancaman ini, Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk merumuskan izin nan lebih ketat guna menekan daya tarik produk tembakau dan rokok elektronik pada anak-anak. Selain penguatan regulasi, pemerintah juga bakal menggencarkan edukasi masif di tingkat sekolah untuk memutus rantai peredaran narkoba melalui media baru ini. (Z-10)

Jakarta - Komisi X DPR RI turut menanggapi video viral mahasiswa sesama jenis melakukan tindakan cabul berkecupan di lingkungan kampus Politeknik Negeri Jakarta (PNJ). Komisi X DPR minta pihak kampus konsentrasi pada penegakan tata tertib hingga etika kampus.

"Jika dilihat dari perspektif kami, konsentrasi utamanya adalah pada penegakan tata tertib dan etika kehidupan kampus, bukan pada orientasi pribadi mahasiswa," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian saat dihubungi, Rabu (3/6/2026).

Lalu meminta pihak kampus menangani persoalan itu sesuai patokan nan bertindak jika memang betul terbukti mereka melakukan tindakan cabul sesama jenis.

"Apabila betul terjadi tindakan nan dianggap tidak layak alias melanggar patokan kampus di ruang publik kampus, pihak perguruan tinggi perlu menanganinya sesuai peraturan nan berlaku," ucap dia.

Adapun hukuman nan bisa diberikan, kata Lalu, ialah dengan pembinaan, edukasi karakter, hingga penegakan kode etik. Dengan begitu, dia menyebut lingkungan akademi di kampus tersebut bisa tetap terjaga tanpa abaikan keadilan dan penghormatan terhadap kewenangan mahasiswa.

"Yaitu melalui pembinaan, edukasi karakter, dan penegakan kode etik secara proporsional, sehingga lingkungan akademik tetap terjaga dengan baik tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap kewenangan setiap mahasiswa," ujarnya.

Sebelumnya, sebuah video nan menampilkan tindakan cabul dua mahasiswa sesama jenis berkecupan di lingkungan kampus Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) viral di media sosial. Pihak PNJ memberi penjelasan mengenai perihal itu.

"Ini kita jelaskan nih sebelumnya untuk kejadian nan memang kejadian nan memang terjadi pada kemarin hari di 2 Juni. Itu memang betul terjadi di lingkungan kampus dan itu ditemukan oleh beberapa mahasiswa juga," ujar staf Humas PNJ Soraya kepada wartawan di Depok, Rabu (3/6).

Dia mengatakan, setelah peristiwa tersebut, pihak kampus mengambil langkah preventif. Kedua pelaku diamankan dari amukan sivitas kampus.

"Nah, itu makanya kita mempunyai langkah preventif setelah ditemukan kejadian seperti itu. Kita mencoba mengamankan dan agar tidak terjadi kejadian-kejadian nan tidak diinginkan," jelasnya.

Soraya membenarkan salah satu pelaku berinisial ARM adalah mahasiswa PNJ, tapi pelaku berinisial AW adalah pihak eksternal. Kedua pelaku melakukan tindakan cabul di lingkungan kampus.

"Jadi untuk salah satu dari pelaku itu adalah mahasiswa kita. Namun nan satunya lagi, pihak nan satunya, bukan mahasiswa kita, ialah pihak eksternal," ucapnya.

"Betul terjadi (tindakan asusila) dan kita juga tidak membenarkan apa nan memang dilakukan oleh pelaku. Namun kita juga tetap kudu menjaga hak-hak nan memang dimiliki oleh pelaku itu tersebut," tambahnya. (atu/knv)

Veda Ega Pratama menjadi satu-satunya pembalap di luar Spanyol nan masuk 5 besar klasemen Moto3 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)

VEDA Ega Pratama satu-satunya pembalap di luar Spanyol nan masuk 5 besar klasemen sementara Moto3 2026! Rider Honda Team Asia itu memang patut diacungi jempol.

Penampilan Veda Ega mencuri perhatian sepanjang Moto3 2026 nan sudah menggelar tujuh seri. Kendati belum meraih kemenangan, dia bisa konsisten finis di 10 besar.

Veda Ega Pratama melaju di Moto3 Italia 2026 (Foto: Honda Team Asia)

Bahkan, Veda Ega sempat naik podium dengan finis ketiga pada Moto3 Brasil 2026, akhir Maret silam. Hebatnya, itu adalah balapan keduanya di kelas Moto3.

1. Posisi 5 di Klasemen Moto3 2026

Berkat penampilan konsisten itu, Veda Ega nangkring di posisi lima klasemen Moto3 2026. Pembalap berpaspor Indonesia tersebut mengoleksi 66 poin dari tujuh balapan nan telah dilangsungkan.

Veda Ega apalagi hanya terpaut satu nomor saja dengan pesaingnya di Red Bull Rookies Cup 2025 ialah Brian Uriarte. Rider asal Spanyol itu nangkring di posisi empat alias satu setrip di atas.

Yang menarik, jika memandang penunggu lima besar, hanya Veda Ega nan bukan berasal dari Eropa. Empat pembalap lain berasal dari Benua Biru, apalagi negara nan sama ialah Spanyol!

Pekerja PPK 1.3 BBPJN Kaltim melakukan tambal sulam jalan berlubang di ruas jalan negara wilayah PPU(Dok BPBJN Kaltim)

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur (Kaltim), melaksanakan penyisiran kembali jalan berlubang baru, setelah melakukan perbaikan kondisi jalan nasional di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), usai Satuan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres PPU memasang tanda peringatan di sejumlah titik jalan berlubang pada ruas Jalan Provinsi Kilometer 07, Kabupaten PPU.

Pemberian tanda jalan rusak olah Satlantas Polres PPU dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lampau lintas. Kemudian ditindaklanjuti dengan penanganan sementara oleh BBPJN Kaltim melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.3 dengan langkah penambalan menggunakan aspal (patching).

“Kami langsung merespon penanganan dengan melakukan tambal sulam menggunakan aspal setelah Satlantas Polres PPU beri tanda terhadap beberapa titik jalan berlubang itu, dan sekarang tim sedang melakukan penyisiran kembali jika ada lubang baru dan segera ditambal ,” ujar Koordinator Lapangan PPK 1.3, Sultan kepada Media Indonesia, Selasa (2/6).
  
Dikatakannya, langkah tersebut merupakan corak respons sigap terhadap kondisi jalan nan dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan. Dengan angan situasi lampau lintas tetap aman, kondusif, dan lancar. Meskipun untuk sementara hanya dilakukan penanganan berupa penambalan lubang.

Dibeberkannya, langkah untuk perbaikan permanen pada sejumlah ruas jalan bakal diusulkan dalam program pekerjaan tahun mendatang. Tetapi lantaran anggaran dan program kerja tahun ini telah ditetapkan, maka pihaknya memprioritaskan penanganan pada titik-titik nan dianggap lebih mendesak.

Jadi, lanjutnya, program tahun 2026 ini sudah terkunci untuk pekerjaan di sejumlah letak prioritas, di antaranya area depan instansi kecamatan, depan Mapolres, serta wilayah Pasar Petung nan kondisinya cukup memerlukan penanganan segera.

“Namun kami memastikan, titik jalan nan sebelumnya ditandai oleh Satlantas tetap mendapatkan perhatian melalui penanganan sementara agar tidak membahayakan pengguna jalan. PPK 1.3 BBPJN Kaltim mempunyai wilayah kerja seluruh jalan nasional dari Kabupaten PPU hingga Kabupaten Paser,” tegasnya.

Menurut Sultan, sinergi antara kepolisian dan pihak penyelenggara jalan sangat krusial untuk menjaga keselamatan masyarakat sebagai pengguna jalan tersebut. Sehingga pihaknya mengucapkan terima kasih atas upaya nan telah dilakukan oleh Satlantas Polres PPU itu.

“Kami berterima kasih atas info dan penandaan nan dilakukan oleh Satlantas Polres PPU. Dengan adanya koordinasi ini, penanganan di lapangan dapat dilakukan lebih cepat,” ucap Sultan.

Diberitakan, Satlantas Polres PPU, Sabtu (30/5) pagi kemarin, menandai puluhan titik jalan provinsi nan kondisinya rusak dan berlubang. Kegiatan ini sebagai upaya polisi untuk meningkatkan keselamatan pengendara pengguna jalan serta mencegah terjadinya kecelakaan lampau lintas.

Kegiatan nan dimulai sekitar pukul 09.00 Wita tersebut, dipusatkan di Jalan Negara Kilometer 07 Kabupaten PPU, dilaksanakan oleh personel piket kegunaan Satlantas Polres PPU, Bripka Dedy, Briptu Ruli, Bripda F. Ginting, Bripda Ricky A, dan Bripda Ricy.

“Pemberian tanda dilakukan pada titik-titik jalan nan mengalami kerusakan alias berlubang sebagai corak langkah preventif guna memberikan peringatan awal kepada para pengendara nan melintas,” jelas Kapolres PPU, AKBP Andreas Alek Danantara, melalui Kasat Lantas Polres PPU, AKP Dedik I. Prasetyo. (EM/E-4)

PT TASPEN (Persero) telah menyalurkan pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 kepada pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Selasa, 2 Juni 2026. Penyaluran ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.

Pembayaran Gaji Ketiga Belas tersebut disalurkan melalui 46 mitra bayar TASPEN nan tersebar di seluruh Indonesia, dengan total penerima sebanyak 3,25 juta peserta. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memastikan pembayaran pensiun serta kewenangan tambahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) disalurkan tepat waktu dan secara utuh.

Untuk memastikan kelancaran proses penyaluran, TASPEN telah melakukan uji petik di wilayah instansi bagian TASPEN di seluruh Indonesia. Secara unik untuk TASPEN wilayah Batam dan Makassar, uji petik turut dihadiri oleh Jajaran Direksi dan Dewan Komisaris TASPEN.

Pelaksanaan pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 mencatatkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya baik secara jumlah penerima manfaat, nilai manfaat, hingga kecepatan waktu penyaluran faedah kepada peserta.

Pada tahun 2026, jumlah penerima faedah meningkat dari tahun sebelumnya nan berjumlah 3,16 juta menjadi 3,25 juta peserta pensiunan. Dari sisi nilai manfaat, total pembayaran juga mengalami kenaikan sekitar Rp 400 miliar dengan nilai penyaluran, nan sebelumnya sebesar Rp 10,43 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp 10,83 triliun pada tahun 2026.

Adapun dari segi kecepatan waktu, sebanyak 99,14% penyaluran faedah telah diterima oleh peserta, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya nan hanya mencapai 96% pada pada hari pertama penyaluran faedah Gaji Ketiga Belas.

Capaian ini mencerminkan komitmen TASPEN dalam memastikan penyaluran kewenangan peserta melangkah tepat waktu, optimal, dan memberikan faedah nan semakin luas bagi para pensiunan.

Pensiunan tidak perlu melakukan pengajuan maupun autentikasi unik untuk memperoleh Gaji Ketiga Belas Tahun 2026. Pembayaran dilakukan berasas info pembayaran pensiun bulan Mei 2026.

Meskipun demikian, peserta tetap diwajibkan melakukan autentikasi rutin bulanan sesuai ketentuan nan berlaku. Dengan sistem tersebut, TASPEN berkomitmen menghadirkan jasa pembayaran nan mudah, aman, tertib, dan sesuai regulasi.

Komisaris Utama PT TASPEN (Persero), Fary Djemi Franscis, menyampaikan, “Kita menyampaikan apresiasi kepada TASPEN lantaran keandalan sistemnya dalam waktu 6 jam duit nan ditransfer dari kementerian finansial sudah dicairkan kepada pensiunan tepat waktu. Sampai dengan pagi hari ini sekitar 98,95% sudah tersalurkan.”

Lebih lanjut, Fary juga menegaskan pesan Presiden RI Prabowo Subianto agar Gaji ke-13 diberikan tepat waktu lantaran sangat dinantikan para pensiunan, terutama untuk memenuhi beragam kebutuhan keluarga. TASPEN menyalurkan Gaji Ketiga Belas secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, dan tanpa potongan.

Meskipun pensiunan mempunyai pinjaman di mitra bayar, Gaji Ketiga Belas tersebut tidak boleh dipotong oleh mitra bayar sehingga pensiunan dapat menerimanya secara utuh. Apabila penerima pensiun menemukan adanya pemotongan terhadap Gaji Ketiga Belas, penerima pensiun diimbau untuk segera melaporkannya kepada TASPEN.

Beberapa ketentuan krusial mengenai penyelenggaraan pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Besaran Gaji Ketiga Belas diberikan berasas komponen penghasilan nan dibayarkan pada bulan Mei 2026 sebesar tunjangan nan diterima selama satu bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Gaji Ketiga Belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain termasuk potongan angsuran pensiun dan pajak penghasilan, nan sudah ditanggung oleh pemerintah;

3. Apabila aparatur negara alias penerima pensiun mempunyai lebih dari satu status penerima manfaat, Gaji Ketiga Belas hanya dibayarkan satu (1) kali, ialah berasas faedah dengan nominal terbesar;

4. Bagi penerima sekaligus menerima pensiun alias tunjangan janda/duda, maka Gaji Ketiga Belas dibayarkan keduanya, baik sebagai penerima sendiri maupun sebagai penerima pensiun alias tunjangan janda/duda;

5. Bagi Pegawai ASN dan Pejabat Negara nan pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2026 dan seterusnya, maka pembayaran Gaji Ketiga Belas tahun 2026 dilakukan oleh lembaga tempat bekerja terakhir.

Sejalan dengan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghadirkan tata kelola pelayanan publik nan bersih dan tepercaya, TASPEN terus berkomitmen memberikan jasa nan andal kepada seluruh peserta. TASPEN juga mengimbau peserta untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap beragam modus penipuan nan mengatasnamakan TASPEN.

Seluruh jasa TASPEN diberikan secara cuma-cuma dan tidak dipungut biaya apa pun. Oleh lantaran itu, peserta diharapkan hanya mengakses info melalui kanal resmi perusahaan, Kantor Cabang TASPEN terdekat, alias Call Center 1500919.

Melalui langkah ini, TASPEN terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan jasa nan aman, mudah, adaptif, dan tepercaya, sekaligus menegaskan perannya sebagai Center of Excellence dalam pengelolaan agunan sosial bagi ASN dan pejabat negara.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah China kembali menggelontorkan biaya jumbo untuk mendukung family dan mendorong nomor kelahiran nan terus merosot. Langkah terbaru dilakukan dengan memperbesar anggaran subsidi perawatan anak sebagai bagian dari upaya menghadapi krisis demografi nan membayangi perekonomian negara tersebut.

Kementerian Keuangan China pada Selasa (2/6/2026) mengumumkan pemerintah pusat bakal mengalokasikan 99,9 miliar yuan alias sekitar Rp263,8 triliun untuk mendukung beragam program perawatan bayi dan anak usia awal nan dijalankan pemerintah daerah. Angka tersebut meningkat 10,6% dibandingkan tahun sebelumnya.

"Pendanaan tambahan ini menandakan kesediaan nan lebih besar untuk menggunakan kebijakan fiskal guna mendukung keluarga," ujar peneliti senior Centre for Policy Studies di Victoria University Australia, Xiujian Peng, kepada Newsweek, dikutip Rabu (3/6/2026).

Dengan tambahan biaya tersebut, total subsidi perawatan anak nan disalurkan pemerintah diperkirakan mencapai 110 miliar yuan alias sekitar Rp290,5 triliun. Kementerian Keuangan menyebut pengedaran subsidi sepanjang tahun ini melangkah lancar dan teratur.

Langkah garang Beijing muncul di tengah semakin rendahnya minat generasi muda China untuk mempunyai anak. Tingginya biaya hidup, mahalnya biaya pendidikan, persaingan ketat di bumi kerja, hingga perubahan pandangan terhadap pernikahan dan pengasuhan anak membikin banyak pasangan memilih menunda apalagi menghindari mempunyai keturunan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat maupun wilayah terus meluncurkan beragam insentif. Mulai dari subsidi tunai sebesar US$500 alias sekitar Rp8,9 juta untuk setiap anak berumur di bawah tiga tahun, penghapusan biaya pendidikan di taman kanak-kanak negeri, hingga penjaminan seluruh biaya medis mengenai persalinan.

Pemerintah juga mengambil langkah kontroversial dengan mencabut pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk perangkat kontrasepsi nan telah bertindak selama lebih dari tiga dekade. Sejak Januari lalu, kondom dikenakan PPN sebesar 13%.

Kebijakan tersebut disebut berakibat pada pasar. Berdasarkan perkiraan bank investasi Jefferies nan dikutip Financial Times, penjualan Durex, merek kondom terlaris di China, turun sekitar 5% pada kuartal pertama tahun ini.

Meski demikian, sejumlah master menilai beragam insentif tersebut belum cukup untuk membalikkan tren penurunan kelahiran nan sudah berjalan lama.

Menurut Peng, subsidi dapat membantu meringankan beban keluarga, namun dampaknya terhadap peningkatan nomor kelahiran bakal sangat berjuntai pada kebijakan nan lebih luas untuk menekan biaya membesarkan anak.

"Efektivitasnya pada akhirnya berjuntai pada apakah subsidi tersebut disertai langkah-langkah nan lebih luas untuk mengatasi biaya keseluruhan pengasuhan anak," katanya.

Tantangan nan dihadapi China memang tidak ringan. Tingkat kesuburan negara itu tercatat hanya 0,97 kelahiran per wanita pada 2025, turun dari 1,02 pada tahun sebelumnya. Angka tersebut jauh di bawah tingkat penggantian populasi sebesar 2,1 kelahiran per perempuan.

Di saat nan sama, China juga menghadapi lonjakan jumlah pensiunan dan perlambatan konsumsi domestik. Kondisi ini memicu kekhawatiran bahwa menyusutnya angkatan kerja serta populasi nan menua dengan sigap dapat menjadi beban bagi perekonomian terbesar kedua di bumi tersebut.

Data biro statistik China menunjukkan jumlah kelahiran pada tahun lampau hanya mencapai 7,92 juta bayi, turun 2,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah kematian mencapai 11,31 juta jiwa, membikin populasi Negeri Tirai Bambu terus mengalami penyusutan.

(tfa/luc)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Dudung menyampaikan Prabowo telah menerima laporan dari beragam pihak mengenai masalah-masalah nan terjadi di BGN. Salah satunya, mengenai hasil temuan KSP soal praktik dugaan jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur umum MBG.

"Saya rasa ke Presiden nan nyampe bukan tidak serta merta dari temuan saya di lapangan tetapi dari banyak sumber lah. Saya yakin. Kalau saya kan dulu udah sebulan nan lampau mungkin saya sidak ke lapangan ada hal-hal ketimpangan, dan tapi nan baiknya juga banyak ya," jelas dia.

Dia menyebut manajemen BGN kudu diperbaiki agar tak hanya sekedar memberikan makan bergizi cuma-cuma saja. Namun, BGN kudu bersih dalam praktik korupsi dan penyelewengan.

"Memang kudu kita atur sehingga tidak ada celah-celah penyimpangan-penyimpangan dimanfaatkan oleh nan punya dapur, punya yayasan, apalagi SPPG-nya sendiri sehingga pastinya bakal menurunkan kualitas," pungkas Dudung.

Dudung mengungkap dugaan argumen pencopotan Dadan Hindayana dari Kepala BGN. Menurutnya, keputusan itu kemungkinan berangkaian dengan dugaan praktik jual beli titik SPPG dalam program MBG.

"Ya, saya pun dapat info seperti itu," kata Dudung.

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2026).

Pantauan Liputan6.com di lokasi, sembilan interogator dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) tiba di instansi BGN sekitar pukul 15.27 WIB. Mereka mengenakan kemeja merah nan dipadukan dengan rompi hitam.

Kedatangan para interogator turut dikawal dua personel TNI nan membawa tas punggung berukuran besar.

Saat ditanya mengenai tujuan kehadiran mereka ke instansi BGN, salah satu interogator hanya memberikan jawaban singkat.

"Sebentar dulu ya," katanya kepada awak media.

Usai memberikan pernyataan tersebut, para interogator langsung memasuki gedung instansi BGN.

Sekitar 20 menit kemudian, tepatnya pukul 15.47 WIB, lima interogator Kejagung lainnya kembali tiba di lokasi.

Jakarta - Operasi Patuh 2026 tidak lama lagi bakal digelar serentak di seluruh penjuru Indonesia. Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menegaskan bahwa momentum ini bukan sekadar tentang penegakan hukum. Lebih dari itu, ada prinsip kemanusiaan nan jauh lebih mendalam.

Irjen Agus menekankan bahwa prinsip utama dari Operasi Patuh 2026 adalah membangun budaya tertib nan lahir dari kesadaran murni masyarakat, bukan lantaran rasa takut kepada petugas alias denda tilang. Polisi mau menghadirkan keselamatan sebagai sebuah kebutuhan, kebiasaan, hingga menjadi nilai hidup nan melekat.

"Patuh bukanlah kehilangan kebebasan, melainkan langkah menjaga kehidupan. Setiap patokan lampau lintas dibuat bukan untuk membatasi perjalanan, tetapi untuk memastikan semua orang dapat pulang dengan selamat kepada family nan menunggu di rumah," ujar Irjen Agus.

Pernyataan tersebut disampaikan Irjen Agus saat memimpin rapat kesiapan Operasi Patuh Tahun Anggaran 2026 via Zoom dari Korlantas Polri, Jakarta, Rabu (3/6/2026). Irjen Agus memberikan pengarahan kepada jejeran Dirlantas hingga Kasat Lantas jajaran.

Operasi berdikari kewilayahan ini dijadwalkan berjalan selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 8 hingga 21 Juni 2026 mendatang. Mengusung tema 'Optimalisasi Transformasi Penegakan Hukum secara Elektronik dalam Mewujudkan Masyarakat Tertib Berlalu Lintas', manajemen operasi ini diminta Irjen Agus dikelola secara serius layaknya pengamanan mudik Lebaran.

Sesuai dengan tema transformasi digital, Korlantas Polri mengedepankan transparansi dengan membagi porsi penindakan secara terukur. Polantas bakal memaksimalkan penggunaan teknologi kamera ETLE sebagai pilar utama di lapangan.

"Porsi penegakan norma menggunakan ETLE sebesar 60 persen, non-ETLE alias manual 30 persen, dan diikuti oleh teguran simpatik sebesar 10 persen," urai Irjen Agus.

Langkah penindakan manual (non-ETLE) sebesar 30 persen tersebut tetap dipertahankan untuk menjangkau beberapa area alias satuan wilayah (satwil) nan saat ini belum tercover oleh akomodasi kamera pengawas elektronik. Dengan begitu, ruang keselamatan berkendara tetap dapat terjaga secara merata di seluruh Indonesia.

Terkait dengan sasaran penindakan, lanjut Irjen Agus, petugas di lapangan bakal memberikan perhatian unik pada bentuk-bentuk pelanggaran kasatmata nan berpotensi langsung membahayakan keselamatan alias nan sengaja mengaburkan identitas kendaraan.

"Fokus utamanya adalah pelanggaran nan tidak terdeteksi oleh perangkat ETLE, serta hal-hal nan membikin sistem pengawasan elektronik tidak dapat melangkah optimal. Contohnya seperti kendaraan nan berkendara melawan arus, kendaraan tanpa pelat nomor, alias nan memodifikasi pelat nomornya," jelas Irjen Agus.

Selain konsentrasi nasional tersebut, jenis pelanggaran prioritas lainnya bakal disesuaikan dengan karakter wilayah masing-masing berasas hasil kajian dan pertimbangan (anev) nomor kecelakaan setempat agar penanganan tepat sasaran.

Melalui pendekatan nan sejuk dan terukur ini, Irjen Agus berambisi Operasi Patuh 2026 bisa menjadi titik kembali perubahan perilaku berkendara nan beradab di Indonesia. Jalan raya diharapkan tidak lagi menjadi tempat nan menegangkan, melainkan ruang berbareng nan aman.

"Operasi Patuh 2026 adalah ikhtiar berbareng untuk menumbuhkan disiplin nan berakar dari hati. Karena keselamatan bukanlah tujuan akhir perjalanan, melainkan langkah kita menjalani setiap perjalanan. Ketika masyarakat patuh, sesungguhnya kita sedang menjaga nyawa, merawat peradaban, dan menghormati kewenangan sesama pengguna jalan," tutur Irjen Agus.

Irjen Agus pun membujuk publik untuk menjadikan momentum jelang Hari Bhayangkara tahun 2026 ini sebagai komitmen berbareng untuk saling menjaga di jalan raya.

"Patuh adalah corak cinta kepada kehidupan. Melalui Operasi Patuh 2026, kita membujuk masyarakat menjadikan keselamatan sebagai budaya, disiplin sebagai karakter, dan jalan raya sebagai ruang kebersamaan nan aman, tertib, dan beradab," pungkasnya. (rdp/hri)

Jakarta - Sudah tiga hari pascakebakaran yang melanda Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat, para korban tinggal di tenda pengungsian. Di tenda pengungsian ini, polwan Brimob Polda Metro Jaya datang memulihkan trauma para korban, termasuk anak-anak.

Kegiatan trauma healing digelar para srikandi Brimob Polda Metro Jaya, Rabu (3/6/2026). Para polwan ini turut membantu memulihkan kondisi psikologis anak-anak nan tetap berada di pengungsian setelah rumah dan tempat tinggal mereka terdampak kebakaran.

Dalam aktivitas itu, Polwan Brimob Polda Metro Jaya membujuk anak-anak bermain bersama, bercanda, hingga membagikan makanan ringan dan bingkisan untuk mengembalikan suasana ceria di tengah kondisi pengungsian.

Anak-anak tampak antusias mengikuti aktivitas dan mulai kembali berinteraksi dengan penuh semangat berbareng personel Polwan nan datang di lokasi.

Selain trauma healing, Brimob Polda Metro Jaya juga terus membantu kebutuhan para pengungsi dan berkoordinasi dengan pihak mengenai dalam penanganan pascakebakaran di Pasar Jiung.

Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Henik Maryanto mengatakan kehadiran polwan Brimob di letak pengungsian bukan hanya untuk memberikan bantuan, tetapi juga memastikan anak-anak tetap mendapatkan perhatian dan support moril pascabencana. Menurutnya, pemulihan psikologis anak menjadi bagian krusial dalam proses penanganan korban kebakaran.

"Anak-anak memerlukan perhatian unik setelah mengalami situasi nan cukup berat. Melalui aktivitas trauma healing ini, kami mau menghadirkan rasa kondusif dan semangat baru agar mereka tetap ceria dan tidak larut dalam kesedihan akibat musibah nan terjadi," ujar Kombes Henik.

Kebakaran terjadi pada Senin (1/6) malam lalu. Peristiwa ini menghanguskan sekitar 250 gedung semi permanen dan berakibat pada sedikitnya 500 jiwa nan kehilangan tempat tinggal serta sumber penghidupan.

(mea/dhn)

Jakarta - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri membujuk seluruh lapisan masyarakat bersama-sama meningkatkan ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Ajakan ini sejalan dengan bakal digelarnya Operasi Patuh 2026 serentak di seluruh Indonesia guna mewujudkan kelancaran lampau lintas nan berkeselamatan.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengungkapkan penyelenggaraan operasi nan dijadwalkan berjalan selama 14 hari--mulai 8 hingga 21 Juni 2026--ini mengedepankan pendekatan nan humanis dan edukatif, di samping pemanfaatan teknologi digital sebagai pilar utama.

"Sesuai perintah Bapak Kapolri, tujuannya adalah menurunkan nomor pelanggaran dan kecelakaan lampau lintas, serta menekan fatalitas korban. Kita mau mewujudkan kamseltibcarlantas nan kondusif dan berkeselamatan bagi semua pengguna jalan menjelang Hari Bhayangkara tahun 2026," ujar Irjen Agus.

Pernyataan tersebut disampaikan Irjen Agus saat memimpin rapat kesiapan Operasi Patuh Tahun Anggaran 2026 via Zoom dari Korlantas Polri, Jakarta, Rabu (3/6/2026). Irjen Agus memberikan pengarahan kepada jejeran dirlantas hingga kasat lantas jajaran.

Melalui tema 'Optimalisasi Transformasi Penegakan Hukum secara Elektronik', Korlantas Polri berkomitmen memaksimalkan penggunaan kamera ETLE demi menciptakan sistem pemantauan nan lebih transparan dan objektif.

Dalam arahannya kepada jejeran dirlantas hingga kasat lantas di seluruh Indonesia, Irjen Agus memaparkan bahwa porsi penegakan norma dalam operasi berdikari kewilayahan ini bakal didominasi oleh sistem elektronik (ETLE) sebesar 60 persen. Sementara itu, porsi penindakan non-ETLE alias manual dialokasikan sebesar 30 persen, dan diikuti oleh teguran simpatik sebesar 10 persen.

Irjen Agus menjelaskan, kehadiran pemantauan manual (non-ETLE) tetap diperlukan untuk menjangkau beberapa area nan belum ter-cover oleh akomodasi kamera pengawas elektronik.

"Langkah non-ETLE ini juga untuk mengakomodasi wilayah-wilayah alias satuan wilayah nan saat ini belum mempunyai perangkat ETLE, sehingga ruang keselamatan berkendara tetap dapat terjaga secara merata di seluruh Indonesia," urainya.

Terkait dengan sasaran penindakan, Irjen Agus memaparkan bahwa petugas di lapangan bakal memberikan perhatian unik pada bentuk-bentuk pelanggaran kasatmata nan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan lain alias mengaburkan identitas kendaraan.

"Fokus utamanya adalah pelanggaran nan tidak terdeteksi oleh perangkat ETLE, serta hal-hal nan membikin sistem pengawasan elektronik tidak dapat melangkah optimal. Contohnya seperti kendaraan nan berkendara melawan arus, kendaraan tanpa pelat nomor, alias nan memodifikasi pelat nomornya," jelasnya.

Di samping konsentrasi nasional tersebut, Korlantas Polri juga memberikan keleluasaan bagi kepolisian di tiap wilayah untuk menyesuaikan prioritas operasi sesuai dengan karakter wilayah masing-masing. Langkah ini diambil berasas hasil kajian dan pertimbangan (anev) nomor kecelakaan setempat agar penanganan di lapangan tepat sasaran.

Irjen Agus berambisi Operasi Patuh 2026 dapat melangkah kondusif sekaligus menjadi momentum bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam mematuhi patokan lampau lintas demi terwujudnya keselamatan bersama. (rdp/hri)

Jakarta - Sebanyak sembilan Penyidik dari Kejaksaan Agung (Kejagung) mendatangi Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Rombongan interogator itu dikawal TNI.

Pantauan detikcom di depan Kantor BGN, Jakarta Pusat pada Rabu (3/6/2026), awalnya 4 orang interogator tiba sekitar pukul 15.31 WIB. Mereka tampak menggunakan baju berwarna merah.

Para interogator Kejagung tampak memasuki area instansi BGN dengan pengawalan beberapa TNI. Saat ditanya awak media soal hasil penggeledahan, interogator hanya merespons singkat.

"Bentar dulu ya, bentar dulu," kata salah satu penyidik.

Hingga sore hari, petugas keamanan tetap berjaga di sekitar gedung dan memantau keluar masuk pegawai.

Sementara itu, pada pukul 15.50 WIB, sebanyak 5 Penyidik lainnya dari Kejagung mendatangi Kantor tersebut. Kejagung melakukan penggeledahan di instansi BGN sejak awal hari tadi.

Diketahui, sebelum penggeledahan Kantor BGN hari ini, Dadan Hindayana dicopot sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada Selasa (2/6) oleh Presiden Prabowo. Keputusan ini diumumkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi.

Sebagai pengganti, Prabowo menunjuk Naniek S. Deyang sebagai kepala BGN nan baru, didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala.

Saksikan Live DetikSore:

(bel/dek)

Tiara Andini masuk 30 Under 30 Forbes Asia 2026. (Foto: Instagram/@tiaraandini)

Laga persahabatan antara timnas Polandia dan timnas Nigeria(chatgpt)

STADION PGE Narodowy bakal menjadi saksi pertemuan dua tim nan tengah berupaya menyembuhkan luka nasional. Polandia dijadwalkan menjamu Nigeria dalam laga persahabatan pada Kamis (4/6) pukul 01.45 WIB. Pertandingan ini menjadi panggung bagi kedua negara untuk menata ulang kekuatan setelah kegagalan menyakitkan menuju putaran final Piala Dunia 2026.

Tuan rumah Polandia datang dengan bayang-bayang kekecewaan besar. Skuad didikan Jan Urban dipastikan tidakhadir dari panggung bumi setelah takluk 2-3 dari Swedia di final playoff area UEFA. Kekalahan tersebut diperparah dengan hasil minor di laga uji coba terakhir, saat The White-Reds menyerah 0-2 dari Ukraina di Wroclaw.

Masalah utama Polandia terletak pada lini pertahanan. Mereka kandas mencatatkan clean sheet dalam lima pertandingan terakhir, apalagi kebobolan sedikitnya dua gol dalam tiga laga di antaranya. Jan Urban sekarang dituntut untuk segera membenahi koordinasi lini belakang jika tidak mau menelan tiga kekalahan beruntun untuk pertama kalinya dalam tiga tahun terakhir.

Kekuatan Super Eagles

Di sisi lain, Nigeria juga membawa luka serupa. Langkah Super Eagles ke Piala Dunia terhenti secara dramatis lewat adu penalti melawan RD Kongo di final playoff area Afrika. Meski demikian, performa tim didikan Eric Chelle secara keseluruhan jauh lebih stabil dibandingkan tuan rumah.

Nigeria, saat ini, menempati ranking 26 FIFA, unggul sembilan tingkat di atas Polandia. Mereka tidak terkalahkan dalam lima laga terakhir di waktu normal. Modal berbobot juga dibawa Wilfred Ndidi dan kawan-kawan usai menjuarai Unity Cup dengan melibas Jamaika 3-0 pada akhir pekan lalu.

Namun, Nigeria tidak bakal tampil dengan kekuatan penuh. Bintang utama Victor Osimhen tidakhadir lantaran ketidakpastian masa depannya di level klub, sementara Ademola Lookman kudu diparkir akibat masalah kebugaran. Kendati demikian, laga ini bakal menjadi momen spesial bagi Alex Iwobi nan berkesempatan mencatatkan penampilan ke-100 (centurion) berbareng tim nasional.

Prediksi Susunan Pemain

Jan Urban diprediksi bakal melakukan rotasi. Jan Bednarek kemungkinan besar kembali ke jantung pertahanan, sementara Robert Lewandowski tetap menjadi tumpuan di lini depan untuk menambah koleksi 89 gol internasionalnya.

Melihat rapuhnya pertahanan Polandia dan tajamnya lini serang Nigeria nan selalu mencetak minimal dua gol dalam laga uji coba terakhir, pertandingan di Warsawa ini diprediksi bakal berjalan terbuka. Dukungan publik tuan rumah mungkin bakal membantu Polandia menghindari kekalahan, namun performa solid Super Eagles membikin hasil seri menjadi skor nan paling realistis.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kepintaran buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi kebenaran oleh redaksi.

Ilustrasi.(Magnific)

NILAI tukar rupiah kembali berada di bawah tekanan seiring meningkatnya sentimen negatif dari dalam dan luar negeri. Kenaikan inflasi, menyempitnya surplus neraca perdagangan, serta ketidakpastian pasokan dunia dinilai menjadi aspek nan membebani pergerakan mata duit Garuda.

Pengamat pasar duit dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan sentimen terhadap rupiah memburuk setelah inflasi pada Mei 2026 tercatat lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya.

Berdasarkan info Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Mei 2026 mencapai 0,28% secara bulanan (month-to-month/MtM) alias meningkat dari 0,13% pada April 2026. Kenaikan tersebut mendorong Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 111,09 menjadi 111,40. Sementara secara tahunan, inflasi Indonesia tercatat sebesar 3,08%.

"Sejumlah aspek nan memengaruhi inflasi Mei antara lain nilai pangan bergolak (volatile food), nilai energi, nilai nan diatur pemerintah (administered prices), serta pelemahan nilai tukar rupiah," kata Ibrahim, Rabu (3/6).

Menurutnya, kenaikan inflasi tersebut menambah tekanan terhadap stabilitas nilai tukar di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.

Di sisi lain, Indonesia memang tetap mencatatkan surplus neraca perdagangan pada April 2026 sebesar US$89,1 juta. Capaian itu memperpanjang tren surplus perdagangan selama 72 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

Surplus tersebut terutama ditopang oleh keahlian perdagangan nonmigas nan mencatatkan surplus sebesar US$3,53 miliar. Namun, Ibrahim menilai capaian tersebut perlu dicermati lebih dalam lantaran secara nominal terjadi penyempitan surplus nan cukup tajam dibandingkan periode sebelumnya.

"Kalau dilihat secara statistik, surplus perdagangan April menyempit tajam. Ini menggarisbawahi tekanan terhadap daya beli dan ketahanan eksternal akibat terganggunya pasokan global," katanya.

Menurut Ibrahim, salah satu aspek nan memengaruhi kondisi tersebut adalah terganggunya jalur perdagangan internasional akibat ketidakpastian di area Timur Tengah. Ia menyoroti akibat gangguan pengedaran dunia nan dipicu oleh ketegangan di sekitar Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran daya terpenting di dunia.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan biaya logistik dan memperbesar tekanan terhadap impor maupun nilai komoditas global, nan pada akhirnya berakibat pada stabilitas ekonomi domestik.

Tekanan terhadap rupiah tercermin pada perdagangan Rabu sore, ketika mata duit domestik ditutup melemah 127 poin menjadi 17.966 per dolar AS, dibandingkan penutupan sebelumnya di level 17.839 per dolar AS. Sepanjang perdagangan, rupiah apalagi sempat melemah hingga 130 poin.

Ibrahim memperkirakan volatilitas rupiah tetap bakal bersambung pada perdagangan berikutnya. Menurutnya, kombinasi sentimen dunia dan domestik tetap bakal menjadi aspek utama nan menentukan arah pergerakan mata duit nasional.

"Untuk perdagangan besok, mata duit rupiah diperkirakan bergerak naik turun tetapi tetap berpotensi ditutup melemah pada kisaran 17.960 hingga 18.030 per dolar AS," tandasnya. (I-2)

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin.(Dok. Antara)

DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya mengeluarkan kebijakan strategis dengan memberikan pengecualian selama satu tahun bagi masyarakat nan mau bayar pajak kendaraan bermotor tanpa perlu melampirkan KTP original pemilik lama. Kebijakan ini bertindak bagi kendaraan nan belum dilakukan proses kembali nama.

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk merespons keresahan masyarakat sekaligus menyinkronkan info kepemilikan kendaraan dengan sistem penegakan norma elektronik.

"Masyarakat nan kendaraannya tetap atas nama orang lain, untuk satu tahun ini tetap diberikan izin bayar pajak tanpa melengkapi KTP pemilik asli," ujar Komarudin di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Syarat dan Ketentuan Dispensasi

Meskipun diberikan kelonggaran, wajib pajak tidak serta-merta dibebaskan dari tanggungjawab administratif jangka panjang. Terdapat beberapa poin krusial nan kudu diperhatikan oleh pemilik kendaraan:

• Mengisi Formulir Pernyataan: Wajib pajak kudu mengisi blangko komitmen untuk melakukan proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada tahun berikutnya.
• Sanksi Pemblokiran: Jika dalam tenggat waktu satu tahun proses kembali nama tidak dilakukan, petugas bakal melakukan pemblokiran terhadap STNK kendaraan nan berkepentingan secara otomatis.

Sinkronisasi Data ETLE

Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh hasil analisa dan pertimbangan (anev) penegakan norma di lapangan. Selama ini, banyak surat konfirmasi tilang elektronik alias Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) nan tidak tepat sasaran lantaran kendaraan sudah beranjak tangan namun belum kembali nama.

"Kendaraan nan terekam ETLE banyak nan terabaikan lantaran surat konfirmasi terkirim ke pemilik lama. Akibatnya, pelanggar original condong abai lantaran merasa secara manajemen bukan atas nama mereka," jelas Komarudin.

Dengan kebijakan ini, kepolisian berambisi sistem Electronic Registration and Identification (ERI) dengan konsep single identity dapat melangkah lebih efektif, sehingga penegakan norma di jalan raya lebih tepat sasaran kepada pengguna kendaraan nan nyata.

Momentum Pemutihan Pajak Kendaraan

Bersamaan dengan kebijakan ini, Ditlantas Polda Metro Jaya juga mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan dan insentif BBNKB nan berjalan selama tiga bulan, mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Polda Metro Jaya membujuk masyarakat untuk memanfaatkan momentum ini guna menciptakan situasi lampau lintas nan aman, selamat, tertib, dan lancar (kamseltibcarlantas) di wilayah norma Jakarta dan sekitarnya. (Ant/H-3)

Jakarta - Dua orang mahasiswa menggugat UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren ke Mahkamah Konstitusi (MK), mereka meminta pesantren didanai pemerintah. Majelis Masyayikh dan PP Muhammadiyah pun memberi pandangan mengenai gugatan kedua mahasiswa itu.

Pandangan itu disampaikan Ketua Majelis Masyayikh KH Abdul Ghaffar Rozin dan Ketua Lembaga Pengembangan Pesantren PP Muhammadiyah, Dr Maskuri, saat menyampaikan keterangan selaku pihak mengenai dalam sidang MK nomor perkara 75/PUU-XXIV/2026, Rabu (3/6/2026). Majelis Masyayikh dan Muhammadiyah berambisi pemerintah membiayai pesantren.

Permohonan Pemohon

Sebelum ke tanggapan Majelis Masyayikh dan PP Muhammadiyah sebagai pihak terkait, baiknya kita mengetahui secara jelas permohonan pemohon. Pemohon adalah Muh Adam Arrofiu Arfah dan Isfa'zia Ulhaq.

Pemohon meminta MK mengubah frasa pada Pasal 48 ayat 2 UU 18/2019 tentang Pesantren. Berikut petitum pemohon:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan norma mengikat, khususnya terhadap frasa "sesuai dengan keahlian finansial negara" dan "sesuai dengan kewenangannya", lantaran mereduksi tanggungjawab konstitusional negara dalam pendanaan pesantren.

3. Menyatakan bahwa negara wajib menjamin pendanaan penyelenggaraan pesantren sebagai bagian nan tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional dalam alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD sebagaimana dimandatkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, termasuk dengan menetapkan standar alias periode pemisah minimal (threshold) nan jelas dan proporsional bagi setiap jenis dan jenjang pendidikan, termasuk pendidikan keagamaan

4. Memerintahkan Untuk Memuat Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau, Apabila Mahkamah beranggapan lain minta putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Untuk diketahui, bunyi Pasal 48 ayat 1,2, dan 3 sebagai berikut:

Pasal 48:

(1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren berasal dari masyarakat.
(2) Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan shopping negara sesuai dengan keahlian finansial negara d.q ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan shopping wilayah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pandangan Pihak Terkait

Ketua Majelis Masyayikh KH Abdul Ghaffar Rozin berpandangan negara mempunyai tanggung jawab dalam membiayai penyelenggaraan pesantren. Hal itu, katanya, sejalan dengan norma Pasal 31 UUD NRI 1945.

"Majelis Masyayikh berpandangan bahwa frasa 'membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren' dalam Pasal 48 ayat 2 dan ayat 3UU Pesantren perlu dimaknai secara konstitusional sebagai tanggung jawab negara nan wajib membiayai penyelenggaraan pesantren sekurang-kurangnya dalam penyelenggaraan kegunaan pendidikan, nan merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional," kata Abdul Ghaffar.

Abdul juga menilai frasa "sesuai keahlian finansial negara" dan frasa "membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren" nan ada dalam Pasal 48 ayat 2 UU Pesantren bertentangan dengan UUD RI 1945.

"Dengan demikian frasa "sesuai keahlian finansial negara" dan juga frasa "membantu penyelenggaraan pesantren" nan tercantum pada Pasal 48 ayat 2 UU Pesantren bertentangan dengan Pasal 31 UUD NRI 1945 dalam satu kesatuan rangkaian norma

Dia mengatakan, dalam perspektif majelis masyayikh pengaturan mengenai pendanaan terhadap pendidikan pesantren pada dasarnya merupakan bagian kebijakan pemerintah. Dia menilai support pembiayaan nan memadai dan berkepanjangan mempunyai makna krusial dalam mendukung peningkatan mutu dan penyelenggaraan pesantren secara berkesinambungan agar proses afirmasi dan pemenuhan mutu pesantren dapat melangkah optimal sesuai hasil pemetaan mutu nan ditetapkan.

"Intinya, kami beranggapan bahwa Pasal 48 ayat 1 UU Pesantren nan menyatakan 'Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren berasal dari masyarakat' tidak dapat dimaknai sebagai penghilangan tanggungjawab negara dalam membiayai pendidikan pesantren," katanya.

"Sebab pasal tersebut mengatur 'sumber pendanaan pesantren', bukan mengatur tanggungjawab dan tanggung jawab negara dalam membiayai pesantren, meskipun ada dalam satu rangkaian norma Pasal 8 ayat 1 dan 2 mempunyai dua makna nan berbeda," sambungnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Lembaga Pengembangan Pesantren PP Muhammadiyah, Dr Maskuri. Dia memohon agar MK memutuskan negara wajib memberikan support pendanaan kepada pesantren dengan adil, proporsional, transparan, dan berkepanjangan bagi pesantren.

"Kami minta nan Mulia Majelis pengadil MK untuk memberikan putusan menerima dan mempertimbangkan keterangan pihak mengenai dari PP Muhammadiyah. Menafsirkan norma dalam UU Pesantren Nomor 18/2019 tentang pesantren secara konstitusional agar negara wajib memberikan kepastian kebijakan dan support pendanaan nan adil, proporsional, transparan, dan berkepanjangan bagi pesantren," katanya.

Maskuri juga meminta MK mengubah frasa Pasal 48 ayat 2 dan 3. Dia meminta agar MK memutuskan pemerintah wajib mendanai pesantren.

"Menyatakan pasal 48 ayat 2 dan 3 UU 18/2019 dalam UU Pesantren kudu dimaknai secara konstitusional bahwa 'pendanaan pesantren' merupakan tanggungjawab negara dalam kerangka pembiayaan pendidikan nasional nan pelaksanaannya dilakukan dengan adil, proporsional, transparan, akuntabel, dan merata kepada seluruh pesantren nan memenuhi syarat objektif sesuai keahlian finansial negara," tegasnya. (zap/dhn)

Jakarta -

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan Peraturan Menteri (Permen) nan berangkaian dengan perlindungan dan peningkatan daya saing UMKM di platform marketplace telah rampung harmonisasi. Kini progresnya tinggal menunggu tahapan akhir.

Maman mengatakan sudah berkoordinasi dengan pihak e-commerce untuk menyiapkan sistem integrasinya. Aturan ini nantinya bakal mengatur aktivitas marketplace, termasuk penerapan biaya layanan, biaya administrasi, serta beragam biaya lainnya nan dikenakan oleh marketplace dan dibebankan ke penjual (seller).

"Insyaallah, mungkin dalam waktu dekat, dan Pak Temmy (Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM) juga sudah berkoordinasi dengan masing-masing marketplace untuk menyiapkan integrasi sistemnya, semua segala macam," ujar Maman saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026).

Maman menyampaikan beleid tersebut sekarang tinggal menunggu proses manajemen di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Namun, dia enggan memberikan perincian lebih lanjut kapan patokan tersebut terbit.

"Secepatnya. Ini kan hanya tinggal menunggu teken status terakhir di Kemensetneg. Tapi sebenarnya secara ini kita udah," jelas Maman.

Ia juga memastikan beleid tersebut sudah melalui proses pengharmonisan lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Perdagangan. "Udah selesai, pengharmonisan udah kelar nih. Harmonisasi semua kementerian mengenai udah selesai. Ini tinggal proses perundang-undangannya aja," tambah Maman.

Sebelumnya, dalam izin baru tersebut, Maman membeberkan sejumlah poin nan bakal diatur. Di antaranya, toko online diwajibkan memberikan pengumuman jauh-jauh hari sebelum kebijakan baru diterapkan, misalnya tiga bulan sebelum kenaikan biaya diterapkan. Aturan pembatasan waktu ini dibuat bukan tanpa alasan.

Menurut Maman, kenaikan biaya admin secara tiba-tiba dapat merusak perencanaan finansial para penjual. Tak hanya itu, platform e-commerce kudu memberikan perjanjian berjangka antara toko online dan penjual (seller) dalam kurun waktu tertentu mengenai kenaikan biaya layanan.

Dalam rentang waktu tersebut, platform tidak boleh meningkatkan biaya jasa secara tiba-tiba. Ia juga mengimbau agar ukuran huruf dalam perjanjian kerja sama digital jangan terlalu mini hingga susah dibaca oleh pelaku UMKM.

"Marketplace nggak boleh sembarangan naik-naikin nilai sesuka-sukanya. Di dalam Permen ini, antara marketplace dengan seller, kudu dibuat perjanjian jangka panjang selama satu tahun. Jadi, selama satu tahun itu, nilai sekian, ini sekian, itu sekian," tutur Maman saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/5/2026).

(acd/acd)

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut ketua DPR RI telah menggelar rapat ketua (rapim) siang ini. Salah satunya membahas soal urusan legislasi

"Hari ini membicarakan beberapa perihal mengenai dengan, terutama legislasi dan kemudian hal-hal rutin nan biasa dilakukan oleh teman-teman di komisi terkait," ucap Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Selain Dasco, ada sejumlah ketua DPR lain nan ikut rapim. Mereka adalah para Wakil Ketua DPR RI ialah Saan Mustopa, Sari Yuliati dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Untuk urusan legislasi, Dasco menjelaskan bahwa revisi Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) telah rampung. Undang-undang ini bakal dibawa ke paripurna terdekat.

"Kalau untuk legislasi hari ini kita merampungkan mengantar Undang-Undang P2SK untuk diparipurnakan dalam waktu paripurna terdekat," sebutnya.

Dasco menyebut berjumpa juga dengan ketua Komisi II DPR RI untuk membahas perkembangan Revisi Undang-undang Pemilu. Dirinya menyebut Komisi II DPR sudah siap membahas RUU Pemilu tersebut.

"Barusan berjumpa dengan ketua komisi II, ketua Komisi II menyatakan bahwa untuk revisi undang-undang Pemilu itu komisi II dari semua partai nan ada itu sudah siap untuk membahas perubahan-perubahan," sebutnya.

(ial/dwr)

Kim Soo-hyun (Soompi)

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengusulkan agar anggaran KSP tidak lagi berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), melainkan berdiri sendiri. Menurut Dudung, skema anggaran saat ini membikin ruang mobilitas KSP menjadi terbatas.

Ia mengungkapkan, selama satu bulan menjabat sebagai Kepala KSP, dirinya memandang langsung sungguh kompleksnya tugas lembaga tersebut.

“Kalau kita lihat, dengarkan, apa nan saya sampaikan, sepertinya semua persoalan bangsa ada di sini. Tapi sering saya sampaikan bahasa KSP adalah mengawal, mengawal, memastikan bahwa program-program itu bisa melangkah dengan baik,” kata Dudung saat rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6).

Menurut dia, KSP saat ini mengawal beragam program prioritas pemerintah, mulai dari program pembangunan 3 juta rumah, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga program kampung nelayan dan beragam program strategis lainnya.

Dudung mengaku dalam praktiknya KSP kerap menjadi penengah beragam persoalan antarinstansi.

“Satu bulan saya di Kepala Staf Kepresidenan, ada menteri ini tidak sejalan dengan menteri ini, kita nan menyelesaikan. Menteri ini dengan wamen enggak sejalan, saya menyelesaikan. Ada menteri ini dengan gubernur, saya nan menyelesaikan. Ada perusahaan BUMN dengan kementerian, kita menyelesaikan. Masyarakat dengan kementerian, semua palugada (apa lu mau, gua ada),” tuturnya.

Karena kegunaan tersebut, Dudung menilai KSP kudu mempunyai independensi nan kuat, termasuk dari sisi anggaran.

“Artinya, jika kita lihat dari anggaran, untuk KSP sendiri memastikan misalnya bottlenecking dari masing-masing kementerian, menteri ini dengan menteri ini nan kudu kita selesaikan, kita kan tidak boleh bersandar ke salah satu kementerian, kelak aspek independennya kita tidak ada,” katanya.

“Tetapi satu sisi, kita tidak punya daya, ya, tidak punya power,” lanjut Dudung.

Dalam kesempatan itu, Dudung mengungkapkan keterbatasan anggaran nan dimiliki KSP. Ia mengatakan anggaran operasional lembaganya saat ini sangat mini lantaran tetap berada di bawah Setneg.

“Penguasa anggaran ini kita tetap di bawah Setneg. Nah, KPA-nya kita, kuasa pengguna anggaran. Jadi kita itu nan tadi ada Rp 108 (miliar), itu 90%-nya penghasilan itu, Pak. Jadi saya Rp 3 M ini dibagi lah untuk empat deputi ini Rp 250 juta, 200, 1 tahun Pak, bukan 1 hari, 1 tahun,” ungkapnya.

Dudung apalagi mengaku pernah menggunakan duit pribadi saat menjalankan tugas lantaran keterbatasan anggaran perjalanan dinas.

“Saya pernah mau berangkat ke Palembang, mau investigasi masalah kampung nelayan. Karena ada perubahan saya dipanggil Presiden, dimundurkan pesawatnya besok, ada penambahan pesawat, kata sekretaris saya, ‘Pak Dudung, ini kudu duit pribadi, lantaran di info di anggarannya hanya segini.’ Ah, itu,” katanya.

“Saya pernah jadi Dandim, pernah jadi sampai ke Kasad, baru kali ini nih kita betul-betul debottlenecking tuh,” sambung dia.

Karena itu, Dudung meminta support DPR agar KSP mempunyai anggaran tersendiri dan tidak lagi berjuntai pada Setneg.

“Artinya perlu anggaran, Pak, ya, perlu anggaran, dan tadi rekan-rekan sudah menyampaikan, sehingga KSP itu anggarannya kudu tersendiri. Sehingga tidak lagi di bawah Setneg,” kata Dudung.

“Mudah-mudahan Pak Ketua kelak bisa menjembatani kami. Pokoknya kami KSP Pak, demi bangsa dan negara,” imbuhnya.

Dudung menilai kebutuhan anggaran nan lebih memadai krusial lantaran KSP kudu memastikan beragam program prioritas Presiden melangkah sesuai target.

“Banyak program-program prioritas Presiden, Pak. Saya setelah jadi KSP, dulu penasihat Presiden, Pak. Setelah saya jadi KSP, seperti program-program revitalisasi sekolah, program MBG, program-program banyak nan beliau lakukan, terbelalak mata saya. Wah, begitu besar kemauan beliau untuk memajukan bangsa ini, gitu,” kata Dudung.

“Nah, banyak orang-orang nan tidak tahu apa nan beliau lakukan. Hanya dengar, dengar, dengar, gosip, memberikan statement, tidak tahu apa nan beliau lakukan jika menurut saya,” lanjutnya.

Dudung menegaskan KSP bakal terus mengawal beragam program prioritas pemerintah meski dengan beragam keterbatasan nan ada saat ini.

“Harapan dan cita-cita semoga ini bakal terkabul,” tuturnya.

Menurutnya, selama ini keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam menjalankan kegunaan pengawasan langsung ke lapangan.

“Bayangkan anggaran KSP ini di luar penghasilan keseluruhan anggota, ini hanya 3 miliar setahun. Bagaimana kita menyelesaikan antara kementerian ini dengan kementerian ini, kementerian ini dengan pemerintah daerah. Sementara kita kudu investigasi, kita kudu cek di lapangan jika kita misalnya tergantung kepada anggaran biaya perjalanannya ke salah satu kementerian kelak unsur independennya alias aspek independennya kita tidak bakal terjamin. Nanti kita berpihak ke salah satu kementerian,” ujar Dudung.

“Nah, ini nan sedang kita usulkan dan Alhamdulillah mendapat support dari Komisi XIII,” pungkasnya.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, kementerian nan dipimpinnya berbareng Menhaj Mochamad Irfan Yusuf bakal membentuk Daerah Kerja Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Daker Armuzna). Pembentukan bakal dilakukan untuk musim haji 2027.

Nantinya, para petugas nan tergabung dalam Daker ini hanya bakal bekerja saat puncak haji agar lebih konsentrasi mengurusi jemaah selama Armuzna.

"Jadi mereka tidak bakal bekerja di sektor dan sebagainya," kata Dahnil saat ditemui Tim Media Center Haji (MCH) 2026 di Makkah, Rabu (3/6).

Selama ini, wilayah kerja Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi hanya dibagi menjadi tiga daker, yaitu: Daker Bandara, Daker Makkah, dan Daker Madinah. Sementara untuk puncak haji, dibentuk tiga Satuan Tugas (Satgas) di bawah komando Satuan Operasi Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Satops Armuzna).

Satgas Arafah dipimpin oleh Kepala Daker Bandara, Satgas Muzdalifah dikomandoi Kepala Daker Makkah, dan Satgas Mina di bawah tanggung jawab Kepala Daker Madinah. Di luar tiga satgas ini, PPIH Arab Saudi juga membentuk Mobile Crisis Rescue (MCR) nan terdiri dari petugas Linjam, MCH, PKP2JH dan landis.

Tahun ini, selain tiga Satgas tersebut, PPIH Arab Saudi juga membentuk Tim Khusus (Timsus) Mina. Timsus ini diterjunkan ke Mina sebelum puncak haji dimulai. Anggotanya terdiri dari sejumlah personel nan diambil dari tiga daker nan ada.

Menurut Dahnil, dengan terbentuknya Daker Armuzna ini, maka tenaga mereka bakal lebih fresh melayani jemaah saat puncak haji.

"Jadi mereka tidak bakal bekerja seperti kawan-kawan ini nan panjang nyaris lebih dari 60 hari," kata Dahnil.

Dahnil membuka opsi juga petugas Media Center Haji (MCH) ada nan unik bekerja hanya saat Armuzna. Wacana ini diharapkan bisa meningkatkan pelayanan jemaah saat puncak haji.

Satu lagi produk BYD nan sekarang disuntik teknologi elektrifikasi baru, mempunyai sistem hibrida racikan unik pabrikan, ialah Dual Mode alias DM, julukan Plug-in Hybrid Electric Vehicle alias PHEV oleh mereka.

Tampangnya sudah diungkap oleh BYD Auto Europe dengan nama BYD Dolphin G DM-i. DM-i berfaedah DM Intelligent nan konsentrasi pada efisiensi penggunaan bahan bakar alias daya sangat tinggi, cocok untuk kendaraan perkotaan.

Kembali ke Dolphin G DM-i, menyoal spesifikasi teknis dan fitur lengkapnya belum diungkap perusahaan. Namun, saat ini kita sudah dapat mengawasi perincian perbedaan dibanding Dolphin jenis listrik murni alias battery electric vehicle (BEV).

Lewat akun resmi media sosial BYD Europe, Dolphin G DM-i mempunyai siluet kreasi nan tetap serupa dengan Dolphin BEV. Namun perbedaan ada pada perincian fascia depan dan buritannya nan sekarang jauh lebih segar.

Jauh lebih sangar dan proporsional, lampu depan dibuat pipih simetris dengan airdam nan lebih besar, lantaran sekarang di kembali kapnya berdomisili mesin bensin untuk membantu sirkulasi udara lebih baik.

Belum lagi warna oranye menyala terang, bikin Dolphin G DM-i ini kian atraktif dan atapnya dilabur warna hitam mengkilap nan kemungkinan terdapat panoramic roof. Velg single tone hitam dengan ukuran cukup besar menghiasi kaki-kakinya.

Jika meluncur dalam waktu dekat, mobil nan diproyeksikan masuk Segmen B di Eropa ini bakal menjadi model PHEV paling ringkas dari BYD nan pernah ada. Kendati begitu, BYD tetap klaim mobilnya ini tetap bisa tempuh lebih dari 1.000 kilometer sekali isi energi.

Bicara dimensinya, Dolphin hibrida ini punya panjang sekitar 4,16 meter dan lebar sekitar 1,82 meter, ini sedikit lebih mini dibanding jenis listrik murni nan punya panjang 4,29 meter. Indikasi bahwa BYD bisa saja mengembangkan platform nan betul-betul baru.

Mungkin saja rancang bangun teknologi DM nan diusung serupa dengan BYD M6 DM Classic seperti di Indonesia, mengemas jenis blade battery nan ukurannya lebih kecil, namun secara hybrid bisa menjelajah hingga ribuan kilometer.