Sektor Pendidikan

Jaminan Kesehatan

Bantalan Sosial

Jelang 500 Tahun Jakarta

Putu Panji bangga Timnas Indonesia U-20 lolos Piala Asia U-20 2027. (Foto: PSSI)

TIMNAS Indonesia U-20 memastikan lolos Piala Asia U-20 2027. Kepastian itu didapat setelah menang 2-0 atas Timnas Australia U-20 di laga pamungkas Grup H Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 di New Laos National Stadium, Minggu 6 September 2026 sore WIB.

Kemenangan itu membikin Timnas Indonesia U-20 didikan Nova Arianto menjadi juara Grup H dengan koleksi tujuh poin. Sebelum mengalahkan Australia U-20, Timnas Indonesia U-20 bermain 0-0 dengan Malaysia U-20 dan menang 3-0 atas Laos U-20.

Timnas Indonesia U-20 menang 2-0 atas Timnas Australia U-20 (Foto: X/@TimnasIndonesia)

1. Kemenangan Bersejarah Timnas Indonesia U-20

Pemain Timnas Indonesia U-20 Putu Panji mengaku senang timnya meraih hasil maksimal atas Australia U-20. Terpenting, Timnas Indonesia U-20 lolos Piala Asia U-20 2027.

"Ya, pastinya. Kami sangat berterima kasih dan senang dengan hasil ini," kata Putu Panji dalam keterangan pers nan diterima Okezone, Selasa (8/9/2026).

"Kemenangan ini bukan hanya memastikan kami menjadi juara grup, tetapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia," tambah bek milik Bali United tersebut.

2. Kerja Keras Seluruh Tim

Putu Panji mengatakan timnya tampil dengan semangat berlipat dobel sepanjang 90 menit melawa Australia. Alhasil, seluruh pengarahan tim pembimbing bisa dijalankan dengan baik sehingga meraih kemenangan.

"Ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak nan selalu mendukung kami," ujar Putu Panji.

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut istri dari Bupati Pemalang periode 2025-2030 Anom Widiyantoro, Noor Faizah Maenofie, mengetahui kasus dugaan pemerasan nan menjerat suaminya.

KPK hendak mengonfirmasi perihal itu kepada Noor Faizah dalam pemeriksaan hari ini. Namun, nan berkepentingan tidak datang memenuhi panggilan penyidik.

"Nanti saya cek ya, surat konfirmasinya tidak bisa datang dalam pemeriksaan hari ini alasannya apa. Namun, nan pasti, tentu lantaran memang keterangan, pengetahuan dari nan berkepentingan dibutuhkan oleh penyidik, bakal dijadwalkan ulang untuk pemeriksaannya," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (7/9) malam.

Noor Faizah merupakan personil Dewan Pengawas RSUD dr M Ashari alias Kepala Puskesmas Mulyoharjo.

Budi menjelaskan nan berkepentingan mengetahui keberadaan uang-uang hasil dugaan pemerasan nan dilakukan Anom kepada sejumlah perangkat wilayah di lingkungan Pemkab Pemalang.

"Kami bakal dalami soal itu, lantaran dari fakta-fakta nan terungkap pada saat peristiwa tertangkap tangan, uang-uang nan dibawa oleh bupati ini di antaranya disiapkan oleh istri bupati. Nah, tentu bakal didalami duit ini berasal dari mana, disiapkannya dari siapa. Semuanya kelak bakal didalami," tutur Budi.

"Apakah juga mengetahui dugaan penerimaan dari pihak-pihak lain, ya pihak swasta ataupun pihak-pihak di lingkungan Pemkab Pemalang alias seperti apa, kelak bakal kami dalami soal itu," lanjut Budi.

Pada hari ini, KPK hanya memeriksa tiga orang saksi. Mereka atas nama Irfandy Ajidharma selaku tim media, serta Tri Budi Ambarsari dan Rizky Slamet Apriadi selaku pihak swasta.

Budi menjelaskan interogator mendalami perihal aliran duit dugaan tindak pidana kepada tiga saksi tersebut.

"Pendalaman mengenai dengan pengetahuannya soal aliran uang, soal dugaan penerimaan duit nan dilakukan oleh pihak bupati," ungkap Budi.

"Ini didalami, lantaran pihak-pihak swasta ini diduga memahami soal itu. Termasuk juga dari tim rumah media, ini juga didalami kaitannya rumah media ini dengan bupati seperti apa, apakah kemudian juga ada aliran duit dari pihak bupati kepada rumah media," sambungnya.

KPK baru saja menemukan dan menyita emas serta logam mulia usai menggeledah rumah dinas Bupati Pemalang periode 2025-2030, Anom Widiyantoro.

Penggeledahan rumah dinas bupati merupakan rangkaian dari upaya paksa nan dilakukan interogator sejak 30 Juli sampai 1 Agustus 2026.

"Ada beberapa perhiasan juga, duit tunai baik dalam corak rupiah maupun kurs asing; ada USD, dan di beberapa tempat ini interogator tetap hitung, tetap kajian keterkaitan dengan perkara," kata Budi pada Senin (3/8) malam.

Secara rinci, Budi menuturkan sejumlah letak nan dilakukan penggeledahan meliputi rumah para tersangka, instansi alias dinas nan mengenai dengan pekerjaan tersangka dan mengenai dengan perkara dimaksud, nan berlokasi di wilayah Jakarta, Pemalang, Kendal dan Purworejo.

Di antaranya satu unit apartemen nan berlokasi di Jakarta; Kantor Dinas PU di Kabupaten Pemalang; Kompleks Kantor Bupati Pemalang; 2 (dua) rumah pribadi nan berlokasi di Pemalang; 1 (satu) rumah di Kabupaten Kendal (rumah tersangka DIS); dan 1 (satu) rumah di Kabupaten Purworejo (rumah tersangka LBS).

Penggeledahan dilakukan untuk melengkapi perangkat bukti tambahan nan dibutuhkan dalam investigasi perkara dugaan tindak pidana korupsi pemerasan di Kabupaten Pemalang.

Dari penggeledahan tersebut, interogator di antaranya melakukan penyitaan terhadap:

1. Empat unit sepeda motor ber-cc besar (Pemalang 3 unit -rumah tersangka GHA, Purworejo 1 unit)

2. Satu unit mobil

3. Uang dalam mata duit rupiah dan mata duit asing

4. Buku-buku tabungan

5. Bukti kepemilikan kendaraan serta bukti kepemilikan tanah dan bangunan

6. Dokumen-dokumen nan diduga terkait

7. Barang Bukti Elektronik (BBE) berupa HP dan Flashdisk

8. Emas dan logam mulia (rumah dinas bupati Pemalang).

KPK telah melakukan penahanan terhadap empat orang dalam kasus dugaan korupsi berupa pemerasan di wilayah Pemerintah Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah.

Mereka adalah Bupati Pemalang periode 2025-2030, Anom Widiyantoro; orang kepercayaan Anom, Mohamad Haris namalain Gus Haris; personil Polri nan berdinas di KPK sebagai staf manajemen lembaga, Setya Budi Dias Oktavianto; dan ayah Dias ialah Lilik Budi Suprianto (swasta).

Penahanan dilakukan untuk 20 hari pertama sejak 30 Juli sampai dengan 18 Agustus 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) bagian Gedung Merah Putih KPK.

Anom dan Haris disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 20 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Sementara Lilik dan Dias disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor juncto Pasal 20 UU KUHP.

(ryn/isn)

Jakarta, CNN Indonesia --

Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan penyitaan aset milik mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Lodewyk Pusung, adalah sah sesuai ketentuan norma aktivitas pidana (KUHAP).

Pernyataan ini disampaikan Biro Hukum Kejaksaan Agung menanggapi permohonan praperadilan Lodewyk dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (7/9).

Biro norma menuturkan berasas Pasal 118 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru, interogator dapat melakukan penyitaan. Sebelum melakukan penyitaan, interogator mengusulkan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri tempat keberadaan barang tersebut.

Namun, dalam keadaan mendesak, Penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri hanya atas barang bergerak dan untuk itu dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja wajib meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri (Pasal 120 ayat 1).

"Bahwa keadaan mendesak sebagaimana dimaksud Pasal 120 ayat 1 tersebut di mana berkarakter absurd melainkan telah diberikan parameter oleh pembentuk Undang-undang sebagaimana dalam Pasal 120 ayat 2," kata biro norma di PN Jakarta Selatan, Senin (7/9).

Pasal 120 ayat 2 KUHAP baru mengatur:

Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi: a. Letak geografis nan susah dijangkau; b. Tertangkap tangan; c. Tersangka berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan peralatan bukti secara nyata; d. Benda alias aset tersebut mudah dipindahkan; e. Adanya ancaman serius terhadap keamanan nasional alias nyawa seseorang nan memerlukan tindakan segera; dan/atau f. situasi berasas penilaian Penyidik.

"Bahwa dalam perkara a quo, kebutuhan untuk segera melakukan penyitaan menjadi semakin berdasar lantaran barang nan hendak diamankan tidak hanya berupa barang bentuk tetapi juga barang bergerak dan perangkat nan dapat memuat alias memberikan akses terhadap bukti elektronik termasuk perangkat elektronik, media penyimpanan, telepon seluler, komputer dan jaring alias perangkat lain nan mempunyai hubungan dengan perkara nan dilakukan penyidikan," ucap biro hukum.

"Bahwa andaikan terhadap benda-benda tersebut menunggu terlalu lama untuk melakukan tindakan pengamanan terdapat akibat bahwa barang tersebut dapat dipindahkan dari tempat semula, disembunyikan, dihancurkan, alias digunakan untuk menghilangkan alias mengubah info elektronik nan tersimpan di dalamnya. Risiko tersebut bukan sekadar kemungkinan teoritis melainkan akibat nan diperhitungkan dalam setiap investigasi nan melibatkan bukti elektronik," sambungnya.

Atas dasar itu, biro norma Kejaksaan Agung meminta pengadil tunggal PN Jakarta Selatan, Sulistyo Muhammad Dwi Putro menolak permohonan praperadilan Lodewyk lantaran tidak betul dan tidak berdasar hukum.

"Oleh lantaran itu, kami memohon kepada nan Mulia Hakim untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: Dalam eksepsi: menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya," kata biro hukum.

"Menerima eksepsi dari termohon untuk seluruhnya," lanjutnya.

Dalam permohonan praperadilannya, tim penasihat norma Lodewyk mengungkapkan bukti dugaan rekayasa perkara di mana dalam waktu 3 hari kerja sejak terbitnya Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlidik), Kejaksaan Agung langsung melakukan upaya paksa penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, dan penahanan tanpa adanya dua perangkat bukti permulaan nan cukup dan diperiksa sebagai calon tersangka.

Pada tanggal 3 Juni 2026 sekitar pukul 02.00 WIB awal hari, di saat semua orang terlelap, Kejaksaan Agung mendatangi rumah kediaman Lodewyk di Jalan Pengayoman Nomor 9, Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, seperti layaknya menangkap seorang teroris.

Kejaksaan Agung datang dikawal para personel bersenjata komplit untuk menangkap, menggeledah, menyita, menetapkan tersangka, dan menahan Lodewyk.

Selanjutnya, pada tanggal 7 Juni 2026 family Lodewyk baru mendapatkan Surat Kejaksaan Agung RI Nomor: R-1192/F.2/Fd.2/06/2026 Hal: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi tertanggal 4 Juni 2026.

Dalam surat tersebut, Lodewyk disebut telah berstatus sebagai tersangka.

Sementara tim penasihat norma menegaskan kliennya tidak pernah mendapatkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan maupun investigasi sehubungan dugaan tindak pidana korupsi mengenai tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada BGN tahun 2025-2026.

Lodewyk disebut juga tidak pernah mendapatkan surat panggilan penjelasan maupun surat panggilan sebagai saksi sehubungan dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Lalu, Lodewyk tidak pernah dimintai Keterangan sebagai calon tersangka sehubungan dugaan tindak pidana korupsi nan dituduhkan, membuktikan adanya dugaan rekayasa perkara dengan perbuatan sewenang-wenang nan dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam melakukan upaya paksa dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

"Bahwa selain itu, bukti rekayasa perkara dalam penetapan tersangka terhadap pemohon terbukti dari hanya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak dikeluarkannya surat perintah penyelidikan, Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka tanpa terlebih dulu diperiksa sebagai saksi alias calon tersangka," kata tim penasihat norma Lodewyk dalam permohonan praperadilannya.

Sebelumnya, Lodewyk juga sudah mempersoalkan perihal serupa di PN Jakarta Pusat. Namun, pengadil tunggal Firman Akbar menyatakan PN Jakarta Pusat tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili permohonan praperadilan.

Lodewyk juga pernah menguji keabsahan penetapan tersangka di PN Jakarta Selatan.

Hakim tunggal PN Jakarta Selatan, Abdul Affandi, menyatakan tidak dapat menerima Praperadilan Lodewyk tersebut.

Setidaknya ada tujuh orang nan diproses norma Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG di Badan Gizi Nasional (BGN).

Mereka adalah mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana; mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung; kaki tangan Sony, Asep Yusuf Somantri (AYS); dan Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT), Andri Mulyono.

Kemudian Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review, Glory Harimas Sihombing; serta Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan.

Kejaksaan Agung menjelaskan program MBG semestinya dikelola oleh yayasan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) nan terafiliasi dengan sekolah penerima.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, banyak SPPG nan ditunjuk lantaran mempunyai hubungan dengan petinggi BGN. Selain itu, banyak yayasan sejatinya juga tidak mempunyai syarat untuk menjadi mitra SPPG.

Selanjutnya terdapat dugaan penggelembungan alias mark up nilai pengadaan peralatan sehingga terjadi kerugian nan tidak mendukung operasional penyelenggaraan MBG.

Mulai dari 21.801 unit motor listrik senilai Rp1,03 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, serta 5.400 unit televisi 75 inch.

(ryn/isn)

Jakarta -

Advokat dan pengamat norma Shri Hardjuno Wiwoho mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mengatur secara tegas sistem pengembalian kekayaan nan diblokir alias disita abdi negara penegak hukum. Menurutnya, sistem tersebut diperlukan andaikan pemiliknya terbukti tidak terlibat tindak pidana.

Hal itu disampaikan Hardjuno dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) berbareng Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026). Hardjuno mengungkapkan tetap ada pihak nan terbebas dari status tersangka tetapi kesulitan mengambil kembali aset nan sempat diblokir alias disita oleh aparat.

"Beberapa orang nan pernah saya tangani terbebas dari status tersangka, tetapi nan susah adalah mengambil aset-aset nan sudah diblokir alias disita oleh penegak hukum," kata Hardjuno.

Menurut dia, persoalan tersebut kudu menjadi salah satu perhatian utama dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Dia menilai undang-undang bukan hanya kudu memudahkan negara mengejar aset hasil kejahatan, melainkan juga menyediakan pemulihan ketika terjadi kesalahan.

Masyarakat nan dirugikan, lanjut Hardjuno, kudu diberi kewenangan untuk menguji keabsahan pemblokiran dan penyitaan melalui pengadilan. Keberatan kepada pemimpin interogator saja dinilai belum cukup lantaran koreksi kudu dapat dilakukan oleh lembaga yudisial nan independen.

Ia juga menilai pengembalian duit berasas nilai aset saat dijual belum tentu mengganti seluruh kerugian pemiliknya lantaran nilai aset dapat meningkat alias mempunyai faedah ekonomi lain nan tidak tercermin dalam nilai penjualan.

Menurut dia, penjualan aset sebelum putusan berkekuatan norma tetap hanya boleh dilakukan dalam keadaan khusus, berasas izin pengadilan dan penilaian independen. Hasil penjualan kudu disimpan dalam rekening unik sampai perkara diputus secara final.

Hardjuno menegaskan sistem perampasan aset tanpa pemidanaan tetap dibutuhkan. Namun, pelaksanaannya kudu transparan, akuntabel, proporsional, dan memberikan perlindungan terhadap pihak nan memperoleh aset secara sah.

"UU Perampasan Aset semestinya menjadi agunan perlindungan, termasuk bagi orang nan asetnya telah disita tetapi kemudian dinyatakan tidak mengenai dengan tindak pidana," ujarnya.

(fca/fca)

Jakarta, CNN Indonesia --

Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDIP Jakarta melaporkan hoaks nan mencatut salah satu kader Ellen Taroreh sebagai pengemudi ojek online (ojol) berjulukan Melva Pardede.

Laporan tersebut dilayangkan oleh BBHAR PDIP Jakarta dan diterima oleh Polda Metro Jaya dengan nomor laporan polisi LP/B/6616/IX/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, pada Senin (7/9).

Sekretaris BBHAR PDIP Jakarta, Budhi Sembiring menyebut setidaknya ada enam akun media sosial nan dilaporkan lantaran mencatut nama kliennya seolah-olah sebagai Melva.

"Ellen taroreh membuka akun instagram dan memandang ada berapa akun @tommybr_jipro, @wuzzerzone_reborn2, @gan_.d, @fatmawati. rauf, @dyth47626, @lita.gading nan menyebarkan fotonya dikaitkan dengan Melva Pardede (ojol) nan viral pada demo 27 agustus 2026 di gedung DPR," ujarnya kepada wartawan.

Ia menjelaskan kliennya memang pernah berpotret berbareng kader PDIP lainnya seperti Adian Napitupulu hingga Denny Wahyudi namalain Denny Cagur di Sekolah Partai PDIP beberapa waktu lalu.

Akan tetapi, dia menyebut foto kliennya nan memakai kupluk cokelat itu kemudian dinarasikan seolah-olah sebagai orang nan sama dengan ojol Melva.

Oleh karena itu, Budhi menyebut Ellen nan saat ini menjabat sebagai Wakabid Penanggulangan Bencana, Kesehatan, Perempuan dan Anak, DPC Jakarta Selatan merasa difitnah lewat narasi tersebut.

"Ibu Ellen ini merasa difitnah, dicemarkan nama baiknya seperti itu. Jadi tujuannya agar jelas bahwa Melva itu bukan kader alias orang PDIP. Bahwa foto nan disebarkan itu fotonya dia. Bukan Melva. Supaya secara kebenaran dan norma secara jelas," ujarnya.

Ia memastikan sejak awal kliennya tidak pernah mengenal akun-akun medsos nan sempat mengaitkan dengan Melva sosok Ojol viral ketika Demo nan berjalan di depan Gedung DPR/MPR pada 27 Agustus lalu.

Karenanya dia berambisi laporan penyebaran hoaks itu dapat segera diproses oleh Polda Metro Jaya. Sebab dia menilai narasi itu sengaj dimunculkan untuk memecah belah publik.

"Ini kudu jalan penegakan norma ini, agar ada keadilan bagi Bu Ellen, dan pertanggungjawaban norma juga kudu dijalankan. Jangan sampai peristiwa ini terjadi terus," ujarnya.

(tfq/fra)

Suasana aktivitas Pindar Mengajar: Cerdas Mengelola, Bijak Bertransaksi di Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat nan diikuti oleh lebih dari 170 mahasiswa.(Dok. Indodana Fintech)

PERKEMBANGAN jasa finansial digital membikin masyarakat semakin mudah mengakses beragam produk finansial. Namun, kemudahan tersebut perlu diimbangi dengan pemahaman nan memadai agar masyarakat, khususnya generasi muda, bisa mengambil keputusan finansial secara bijak.

Hal ini menjadi semakin krusial seiring meningkatnya tingkat literasi dan inklusi keuangan nasional. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) nan dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS), indeks literasi keuangan mencapai 69,57%, sedangkan indeks inklusi finansial berada di level 93,61%.

Kondisi tersebut menunjukkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap jasa keuangan. Di sisi lain, tetap terdapat kebutuhan untuk memperkuat pemahaman mengenai langkah menggunakan jasa tersebut secara kondusif dan bertanggung jawab.

Mahasiswa perlu memahami akibat jasa finansial digital
Upaya memperkuat pemahaman tersebut salah satunya dilakukan melalui edukasi langsung kepada generasi muda. 

PT Artha Dana Teknologi (Indodana Fintech), penyedia jasa biaya tunai nan berizin dan diawasi OJK, menggelar program literasi finansial berjudul 'Pindar Mengajar: Cerdas Mengelola, Bijak Bertransaksi' di Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Program nan bekerja-sama dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) tersebut diikuti lebih dari 170 mahasiswa. Kegiatan ini membekali peserta dengan pemahaman mengenai penggunaan jasa finansial digital serta pentingnya mempertimbangkan akibat sebelum melakukan transaksi.

Direktur Utama PT Artha Dana Teknologi, Ronny Wijaya, nan menjadi salah satu pembicara dalam aktivitas tersebut, mengatakan kemudahan akses jasa finansial perlu melangkah beriringan dengan pemahaman masyarakat terhadap risiko.

"Kami berkomitmen untuk mendorong literasi finansial nasional pada mahasiswa sebagai generasi muda dengan angan agar dapat membawa aktivitas sebagai agent of change dengan memanfaatkan finansial dengan pengelolaan nan baik dan juga bijak dalam mengambil keputusan finansial mereka," jelas Ronny.

Menurut dia, mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda mempunyai peran dalam mendorong pemanfaatan jasa finansial secara lebih bertanggung jawab.

Mengenali pindar legal dan ilegal
Dalam sesi edukasi, mahasiswa mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya kehati-hatian ketika mengakses jasa finansial digital. Salah satu materi nan diberikan adalah keahlian membedakan platform pinjaman daring nan legal dan ilegal.

Selain itu, mahasiswa diperkenalkan pada pentingnya memahami batas akses jasa serta menjaga keamanan info pribadi. Pemahaman tersebut menjadi bagian krusial dalam penggunaan jasa finansial digital lantaran transaksi dilakukan melalui perangkat dan platform nan terhubung dengan info pengguna.

Edukasi juga mencakup langkah memanfaatkan jasa finansial secara bijak untuk kebutuhan nan produktif. Dalam konteks mahasiswa dan generasi muda, pemanfaatan finansial diarahkan pada tujuan nan dapat menunjang pendidikan, pelatihan, pengembangan usaha, maupun pekerjaan.

Melalui aktivitas tersebut, Indodana Fintech berambisi edukasi finansial dapat membantu mahasiswa lebih jeli dalam mengambil keputusan finansial sekaligus ikut memperkuat aktivitas literasi dan inklusi finansial nasional.

Informasi mengenai jasa Indodana Fintech tersedia melalui situs resmi perusahaan serta aplikasi Indodana Fintech nan dapat diunduh melalui App Store dan Google Play. (E-1)

Jakarta -

Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) sempat ditutup usai terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. InJourney mengumumkan Bandara Soetta sekarang sudah kembali beroperasi.

"Sehubungan dengan kondisi erupsi Gunung Anak Krakatau saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali melayani operasional penerbangan," tulis keterangan dalam unggahan di akun IG resmi Bandara Soekarno-Hatta dilihat, Selasa (8/9/2026) awal hari.

Pihak airport mengimbau seluruh pengguna jasa airport untuk mengecek kembali status dan agenda penerbangan. Pengecekan diimbau merujuk pada sumber resmi.

"Kami mengimbau seluruh pengguna jasa airport untuk mengecek kembali status dan agenda penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum melakukan perjalanan dan untuk info kebandaraudaraan silakan menghubungi Contact Center InJourney Airports 172," katanya.

Adapun dua airport lain juga dinyatakan kembali beraksi setelah ditutup lantaran terdampak abu vulkanik. Kedua airport tersebut, ialah Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, dan Bandara Husein Sastranegara, Bandung.

"Kami informasikan bahwa tiga bandar udara terdampak telah kembali beraksi dan aktivitas penerbangan dapat dilaksanakan kembali sesuai dengan kondisi operasional dan ketentuan nan berlaku," demikian unggahan di akun IG resmi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi sebelumnya mengatakan operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) tetap ditutup hingga Senin (7/9) pukul 23.59 WIB meskipun hasil paper test abu vulkanik negatif. Dudy menjelaskan pertimbangan jika Bandara Soetta dapat dibuka.

"Berdasarkan pertimbangan nan kami lihat, kami memutuskan untuk memperpanjang penutupan sementara bandara, ya di 7 airport itu menjadi sampai dengan pukul 23.59. Ini relatif lebih pendek dari penutupan nan sebelumnya," ujar Dudy kepada wartawan di Terminal 1 Bandara Soetta, Senin (7/9).

Dudy mengatakan, berasas info BMKG, saat ini arah angin terlihat ke arah barat daya dengan kecepatan 10 knot. Dia menyebut airport di sekitar Gunung Anak Krakatau dapat dibuka jika arah angin abu vulkanik telah bergeser menjauh.

"Apabila bergeser lebih menjauhi dari bandara-bandara nan sekitaran Gunung Anak Krakatau, maka kita bisa mempertimbangkan untuk membuka bandara-bandara nan terdampak. Jadi, minta doanya semoga arah angin dan juga kecepatan bisa memperbaiki situasi, ya," jelasnya.

(fca/fca)

Ilustrasi(Dok. Magnific)

PENELITIAN terbaru dari Jepang mengungkap kebenaran bahwa penggunaan produk tembakau nan dipanaskan (heated tobacco product/HTP) menghasilkan perubahan hanya pada sebagian mini parameter kualitas udara di dalam ruangan. Parameter nan mengalami perubahan tersebut tetap berada di bawah periode pemisah paparan nan ditetapkan oleh beragam lembaga di bagian kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. 

Temuan tersebut dipublikasikan dalam penelitian berjudul Effect of the Use of a Heated Tobacco Product on Indoor Air Quality in Environmentally-Controlled Chamber.

Pada riset ini, Katsunari Fujisawa berbareng tim mengevaluasi kualitas udara di dalam ruangan saat produk tembakau nan dipanaskan digunakan pada suhu maksimum 320 derajat Celcius dengan hasil berupa aerosol. Sebanyak 56 parameter kualitas udara diukur di ruang uji dengan kondisi nan menyerupai restoran dan hunian, mencakup karbon monoksida, karbon dioksida, senyawa organik volatil, partikulat, logam, amonia, propilen glikol, gliserol,  hingga beragam senyawa lainnya.

"Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan produk tembakau nan dipanaskan hanya menyebabkan peningkatan pada sebagian mini parameter kualitas udara. Dari 56 parameter nan diukur, enam parameter meningkat pada kondisi nan menyerupai restoran, sedangkan sembilan parameter lainnya meningkat pada kondisi nan menyerupai hunian," tulis peneliti dalam studi nan dipublikasikan di jurnal Aerosol and Air Quality Research pada 9 April 2026, dikutip Senin (7/9).

Tak hanya itu, penelitian juga membandingkan hasil pengukuran tersebut dengan pemisah paparan nan ditetapkan sejumlah lembaga kesehatan dan keselamatan kerja di Jepang dan Amerika Serikat. Peneliti menjelaskan riset ini bermaksud untuk menggambarkan perubahan kualitas udara dalam ruangan saat produk tembakau nan dipanaskan digunakan. Hasilnya menunjukkan konsentrasi parameter nan mengalami peningkatan tetap berada di bawah periode pemisah paparan nan ditetapkan otoritas terkait.

"Untuk parameter-paramater nan meningkat secara signifikan, dapat dikonfirmasi bahwa konsentrasinya tetap berada di bawah periode pemisah nan ditetapkan beragam lembaga publik. Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan juga memperoleh pemahaman nan lebih jeli mengenai akibat produk tembakau nan dipanaskan terhadap kualitas udara dalam ruangan (IAQ), serta menjadikannya sebagai info dasar untuk menjaga kualitas udara dalam ruangan lebih baik," tulis peneliti.

BRIN sorong penguatan riset
Temuan dari Jepang tersebut makin menambah daftar bukti ilmiah nan mengkaji produk tembakau alternatif, terutama produk tembakau nan dipanaskan, agar info mengenai karakter dan profil risikonya dapat dipahami secara lebih komprehensif. Semakin banyak penelitian nan dilakukan dengan metode dan parameter nan beragam, semakin banyak pula info berbasis bukti nan dapat menjadi referensi bagi konsumen maupun kreator kebijakan.

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Anugerah Widianto, menilai perkembangan teknologi dan perubahan preferensi konsumen perlu diikuti dengan kajian ilmiah nan memadai. Ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis akibat dalam memandang perkembangan produk tembakau dan penemuan di sektor tersebut.

"Regulasi nan disusun berasas tingkat akibat produk dan didukung oleh kajian ilmiah nan kuat bakal menjadi fondasi nan krusial dalam pengelolaan industri hasil tembakau di masa depan," ujar Anugerah.

Dia menilai penguatan perbincangan antara pemerintah, industri, akademisi, peneliti, dan masyarakat merupakan bagian krusial dalam menciptakan pemahaman nan seimbang mengenai penemuan di sektor tembakau. Selain itu, Anugerah juga menekankan pentingnya memperluas pedoman bukti ilmiah melalui penelitian nan berkelanjutan.

"Makin banyak penelitian nan dilakukan, makin komplit pula info nan tersedia untuk membantu konsumen dan kreator kebijakan memahami karakter serta profil akibat beragam produk tembakau alternatif, termasuk produk tembakau nan dipanaskan," tutupnya. (E-1)

Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) kembali beraksi hari ini, Selasa (8/9). Bandara terbesar dan tersibuk di Indonesia ini sebelumnya sempat dihentikan sementara operasionalnya lantaran akibat sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.

Kepastian ini disampaikan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama dalam unggahan resminya di media sosial pada Selasa (8/9) pukul 01.00 WIB.

"Kami informasikan bahwa tiga bandar udara terdampak telah kembali beraksi dan aktivitas penerbangan dapat dilaksanakan kembali sesuai dengan kondisi operasional dan ketentuan nan berlaku," demikian keterangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama.

Selain airport Soetta, ada dua airport lain nan kembali beraksi hari ini, ialah Halim Perdanakusuma Jakarta dan Husein Sastranegara di Bandung.

"Bagi para pengguna jasa nan bakal melakukan perjalanan, kami mengimbau untuk memeriksa kembali status dan agenda penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum menuju bandar udara," pungkasnya.

Sertifikat Guinness World Records diserahkan oleh Austin Johnson selaku adjudicator Guinness World Records kepada Hendry, CEO sekaligus pendiri EVO Group.(Dok. EVO Group)

PENJUALAN makanan kucing legal mencatatkan Guinness World Records dalam arena Indonesia International Pet Expo (IIPE) 2026. Sebanyak 7.172 pouch terjual dalam waktu delapan jam di satu lokasi, melampaui pemisah minimum 2.500 pouch nan ditetapkan dalam pencatatan rekor tersebut.

Rekor itu dicapai pada Minggu (6/9), nan menjadi hari terakhir penyelenggaraan IIPE 2026 di Hall 5-10 ICE BSD City, Tangerang, Banten. Penjualan berjalan mulai pukul 11.00 hingga 19.00 WIB.

Produk nan tercatat dalam pencapaian tersebut meliputi Life Cat, Bio Cat, dan Ori Cat. Sertifikat Guinness World Records diserahkan oleh Austin Johnson selaku adjudicator Guinness World Records kepada Hendry, CEO sekaligus pendiri EVO Group.

Pencapaian tersebut menjadi bagian dari rangkaian aktivitas EVO Group melalui Evo Manufacturing Indonesia (EMI) selama penyelenggaraan IIPE 2026.

Terjual ribuan pouch dalam delapan jam
Jumlah penjualan nan mencapai 7.172 pouch menunjukkan tingginya transaksi nan terjadi selama periode pencatatan rekor.

Angka tersebut nyaris tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan pemisah minimum 2.500 pouch nan ditetapkan untuk pencatatan Guinness World Records.

Chief Marketing Officer EVO Group Dimas Baskoro mengatakan antusiasme visitor menjadi salah satu perihal nan terlihat selama penyelenggaraan IIPE 2026.

"Proud sekali memandang antusiasme masyarakat Indonesia di IIPE 2026. Kami berambisi para pecinta kucing dapat memberikan makanan terbaik untuk hewan kesayangannya," ujar Dimas dalam keterangan tertulis, Senin (7/9).

Menurut perusahaan, antusiasme terhadap produk tersebut juga datang dari kalangan pelaku industri hewan piaraan dan pencinta kucing dari beragam negara nan datang dalam pameran.

EVO Group menyebut produk nan dikembangkannya mengedepankan aspek nutrisi dan keamanan serta telah mengantongi sertifikasi halal.

Perusahaan menilai sejumlah aspek turut mendukung capaian tersebut, mulai dari sertifikasi produk, kandungan nutrisi, kualitas nan ditujukan untuk memenuhi standar internasional dengan nilai nan kompetitif, hingga strategi distribusi.

Perluas pasar ke luar negeri
Pencatatan rekor di IIPE 2026 berjalan ketika perusahaan juga mulai memperluas pasar produk pet food ke mancanegara.

Pada Februari 2026, Evo Manufacturing Indonesia melakukan ekspor perdana produk makanan hewan ke Filipina dengan nilai US$176.000.

Ekspor tersebut menjadi salah satu langkah awal dalam pengembangan pasar internasional. Perusahaan menargetkan ekspansi jangkauan produknya ke lebih dari 50 negara.

Dengan pencatatan Guinness World Records tersebut, EVO Group memandang kesempatan untuk memperkenalkan produk makanan kucing produksi Indonesia kepada pasar nan lebih luas.

Produk makanan kucing legal menjadi bagian dari pengembangan industri pet food lokal nan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik sekaligus membuka kesempatan ekspor.

Luncurkan produk wet food baru
Selain mencatatkan rekor penjualan, rangkaian aktivitas selama IIPE 2026 juga diwarnai peluncuran produk baru.

Pada Sabtu (5/9), EVO Group memperkenalkan Cat’s Favour, produk special care wet food untuk kucing.

Peluncuran tersebut dilakukan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso berbareng jejeran pelaksana EVO Group. Acara itu juga dihadiri Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI), Dr. drh. Muhammad Munawaroh.

Cat’s Favour diproduksi oleh Evo Manufacturing Indonesia dan didistribusikan melalui PT Evo Continental Trade (EVOCAT).

Peluncuran produk tersebut menjadi bagian dari pengembangan portofolio makanan kucing perusahaan.

Selain Cat’s Favour, portofolio produk wet food nan diproduksi Evo Manufacturing Indonesia mencakup Life Cat, Bio Cat, dan Ori Cat. Produk-produk tersebut dikembangkan dengan penekanan pada aspek nutrisi, keamanan, dan sertifikasi halal.

Pencatatan Guinness World Records di IIPE 2026 menjadi salah satu capaian dalam perkembangan industri makanan hewan produksi dalam negeri. Rekor tersebut juga datang di tengah upaya memperluas pasar ekspor dan pengembangan portofolio produk makanan kucing untuk menjangkau konsumen nan lebih luas. (E-1)

Timnas Indonesia U-20 siap tempur di Piala Asia U-20 2027. (Foto; Instagram/@TimnasIndonesia)

TIMNAS Indonesia U-20 akan berbenah menatap Piala Asia U-20 2027. Skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- berambisi unjuk gigi di arena dua tahunan tersebut.

Timnas Indonesia U-20 lolos ke Piala Asia U-20 2027 setelah finis sebagai juara Grup H Kualifikasi Piala Asia U-20 2027. Skuad didikan Nova Arianto itu mengumpulkan tujuh poin dari tiga laga.

Timnas Indonesia U-20 menang 2-0 atas Timnas Australia U-20 (Foto: X/@TimnasIndonesia)

1. Fokus Menuju Piala Asia U-20 2027

Pemain Timnas Indonesia U-20 I Putu Panji mengatakan timnya mengalihkan konsentrasi sepenuhnya untuk Piala Asia U-20 2027. Ia menilai tetap ada beberapa kelemahan timnya nan kudu segera diperbaiki selagi tetap ada waktu.

"Setelah ini, kami bakal konsentrasi mempersiapkan diri untuk Piala Asia. Masih banyak nan kudu kami pertimbangan dan tingkatkan, baik secara perseorangan maupun sebagai tim," kata Putu Panji dalam keterangan pers nan diterima Okezone, Selasa (8/9/2026)

Pemain Bali United itu menyadari persaingan di Piala Asia U-20 2027 pastinya sangat ketat. Namun, dia menegaskan Timnas Indonesia U-20 tidak bakal gentar lantaran bakal berupaya tampil maksimal di setiap pertandingan.

"Tentunya, kami mau datang ke Piala Asia dengan persiapan nan lebih matang dan memberikan nan terbaik untuk Indonesia," ujar mantan kapten Timnas Indonesia U-17 tersebut.

Jakarta, CNN Indonesia --

Seorang mahasiswa berinisial AHP (20) nan merupakan anak mantan Komandan Banser DKI Jakarta diduga menjadi korban pengeroyokan di area Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan pada 26 Agustus.

Dugaan pengeroyokan tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan dan teregistrasi dengan nomor LP/B/3374/VIII/2026/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal 26 Agustus.

"Jadi korban ini adalah family kita, lantaran ayahnya pernah menjadi Komandan Banser DKI Jakarta periode 2016-2020. Korban ini adalah family kita," kata Sekretaris LBH GP Ansor DKI Jakarta, Ismunanda Umafagur di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (7/9).

Ismunanda menerangkan peristiwa tersebut bermulai ketika korban berjumpa dengan sejumlah temannya untuk mengerjakan tugas kuliah pada Selasa (25/8) malam sekitar pukul 23.00 WIB.

Setelah itu, seorang kakak kelas korban saat SMA menghubunginya dan membujuk bertemu. Dalam pertemuan tersebut, mereka disebut membicarakan masa-masa ketika tetap bersekolah.

Dalam perbincangan itu, korban disebut sempat menyebut nama seseorang nan kemudian menjadi salah satu terduga pelaku. Orang tersebut kemudian menghubungi korban melalui pesan langsung alias direct message (DM).

"Sehingga kemudian terduga pelaku ini kemudian me-DM korban, menanyakan apa nan dibicarakan oleh korban," ucap Ismunanda.

Menurut keterangan Ismunanda, peristiwa tersebut diduga berasal dari rasa tersinggung salah satu terduga pelaku terhadap korban. Terduga pelaku diduga merasa korban telah menyinggung alias menyebut namanya dalam percakapan dengan kakak kelasnya.

Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi perselisihan nan berujung pada dugaan pengeroyokan terhadap korban. Setelahnya, korban dan terduga pelaku sepakat berjumpa untuk melakukan penjelasan di area Kalibata.

"Setelah itu, terduga pelaku ini datang berbareng teman-temannya. Ini menurut keterangan korban, datang berbareng teman-temannya menggunakan tiga mobil. Kurang lebih ada sekitar delapan orang," kata Ismunanda.

Saat itu, korban diperingatkan oleh salah satu temannya untuk sedikit menjauh lantaran salah satu terduga pelaku diduga membawa senjata api.

"Singkat cerita terjadi kepanikan lantaran kawan korban ini memandang salah satu terduga pelaku ini mengambil diduga senjata api dari dalam mobil," kata Ismunanda.

Korban kemudian mencoba berlari untuk mengamankan diri. Namun, korban terjatuh dan selanjutnya diduga dikeroyok oleh sejumlah orang.

Sementara itu, Wakil Ketua PW GP Ansor DKI Jakarta, Redim Okto mengapresiasi langkah kepolisian dalam menangani kasus dugaan pengeroyokan tersebut. Namun, pihaknya meminta agar proses penanganan perkara dilanjutkan secara konkret sesuai dengan ketentuan hukum.

"Ini kudu ada tindakan nan lebih konkret, tindakan lebih lanjut agar perkara ini segera ditindaklanjuti. Karena ada saksi, ada bukti, ada CCTV, dan lainnya. Kami berambisi perkara ini segera ditangani sesuai dengan ketentuan hukum," ujarnya.

Terpisah, Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi Wibowo membenarkan pihaknya sedang menangani perkara dugaan pengeroyokan tersebut. Kata dia, kasus tersebut telah dinaikkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

"Saat ini kan kita sudah tingkatkan ke tahap penyidikan, lantaran dinilai sudah cukup bukti bahwa perkara ini adalah perkara pidana. Setelah naik penyidikan, tentunya interogator bakal memanggil saksi-saksi, di antaranya kelak juga saksi terlapor ini," kata Joko.

(dis/fra)

Jakarta -

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) menjadi usul inisiatif. RUU ini mengatur hukuman bagi pihak penyelenggara nan kandas melindungi info seseorang.

Ketua Panja RUU Adminduk, Martin Manurung, mulanya menyampaikan sejumlah substansi dari draf penyusunan dalam rapat di ruang Baleg DPR, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026). Ia mengatakan RUU ini mengatur tentang perbaikan arti info pribadi hingga manajemen kependudukan nan berbasis stelsel aktif digital terintegrasi.

"Penyelenggaraan manajemen kependudukan berasas stelsel aktif digital terintegrasi wajib dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota," kata Martin.

Dalam RUU ini, kata dia, juga mengatur hukuman administratif bagi penyelenggara nan kandas melindungi info kependudukan. Adapun ditekankan, pidana bagi pengguna dan petugas nan tanpa kewenangan menyebarluaskan info kependudukan menjadi 6 tahun.

"Dua, perbaikan rumusan pasal 131 ayat 2 sebagai berikut, penyelenggara nan kandas melindungi info kependudukan dikenai hukuman administratif berupa denda nan besarannya ditentukan berasas peraturan pemerintah," kata Martin.

"Tiga, perbaikan hukuman pidana bagi pengguna dan petugas nan tanpa kewenangan menyebarluaskan info kependudukan di pasal 138 menjadi 6 tahun," tambahnya.

Ia mengatakan pemerintah pusat dan DPR melalui perangkat kelengkapan wajib melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap penyelenggaraan undang-undang ini, dua tahun setelah disahkan.

"Pimpinan dan personil Badan Legislasi serta wakil pengusul, berasas aspek teknis perumusan dan substansi RUU serta asas pembentukan undang-undang, Panja beranggapan bahwa RUU tentang Administrasi Kependudukan telah selesai dibahas di tingkat Panja dan Panja menyerahkan keputusan kepada pleno Badan Legislasi saat ini," tambahnya.

Masing-masing fraksi di DPR pun menyampaikan pendapat mengenai RUU Adminduk. Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan lantas meminta persetujuan apakah RUU Adminduk disepakati menjadi usul inisiatif untuk dibawa ke paripurna DPR.

"Selanjutnya kembali lagi, kami meminta persetujuan kepada Bapak, Ibu, personil Baleg. Setelah kita mendengarkan pandangan mini fraksi. Apakah hasil pengharmonisan RUU tentang Penggantian Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?" tanya dia nan dijawab setuju oleh personil Baleg.

(dwr/fca)

Jakarta -

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau saat pulang dari Malaysia, kemarin. Jokowi sempat mengalami delay penerbangan dan batal transit di Jakarta.

"Jadi, harusnya kan penerbangannya dari Penang itu kita ke Jakarta. Jakarta itu ke Solo. Nah, pas kita tahu ada gunung erupsi itu, pas hari itu juga kita memutuskan untuk tukar pesawat," ungkap Ajudan Jokowi, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, saat ditemui di kediaman Jokowi, Sumber, Banjarsari, Solo, dilansir detikJateng, Senin (7/9/2026).

Adapun Jokowi berjamu ke Malaysia untuk menghadiri Penang Peace Dialogue 2026. Usai dari aktivitas itu Jokowi naik pesawat dari Penang ke Kuala Lumpur. Selanjutnya dari Kuala Lumpur, Jokowi terbang ke Surabaya.

"Pertama komersil dari Penang ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ke Surabaya. Baru lenyap itu darat ke Solo sampai jam 01.00 WIB," jelasnya.

Syarif mengatakan Jokowi semestinya sudah berada di Solo sejak Minggu (6/9) sore jika tidak ada pergantian pesawat.

"Harusnya sore sudah di Solo. Penerbangan Jakarta-Solo. Ya, situasi ini kita kudu prihatin dan berdoalah baik-banyak agar keadaan semakin baik ya," ujarnya.

Jokowi mengaku kena akibat penundaan pesawat (delay). Dia menyebut semestinya Minggu (6/9) sore sudah tiba di Solo.

"Iya (delay pesawat). Jam 01.00, turun di Surabaya, harusnya sore," kata Jokowi di kediamannya.

Baca selengkapnya di sini.

(fca/fca)

ilustrasi.

Jakarta -

Oknum pembimbing berinisial SMD (60) dilaporkan ke Polres Jombang lantaran diduga memperkosa siswinya hingga 13 kali. Korban baru melaporkan perbuatan pelaku setelah lulus sekolah lantaran mengalami trauma berat meski kejadian sudah berlalu.

Dilansir detikJatim, pengacara korban, Wahju Prijo Djatmiko, menjelaskan kasus ini berasal dari dugaan pencabulan sekitar September 2023. Ketika itu, korban berumur 16 tahun dan duduk di bangku kelas 10 SMA.

Saat ini, korban berumur 19 tahun dan bekerja di sebuah warung wilayah Kertosono, Nganjuk. Sedangkan terduga pelaku, pelaku merupakan mantan wali kelas korban semasa SMP. Terduga pelaku pertama kali mencabuli korban di rumahnya di Kecamatan Bandar Kedungmulyo.

"Terus kejadian berulang-ulang, ada nan dilakukan apalagi di instansi MTs-nya, ada di tepi jalan kereta api di semak-semak. Sampai dimasukkan (SMD diduga menyetubuhi korban) itu kira-kira persetubuhan ke-11, 12, 13 dimasukkan. Jadi, totalnya 13 kali, nan terakhir sekitar Agustus 2024," kata Wahju kepada detikJatim, Senin (7/9/2026).

Kasus ini mencuat ketika korban tak tahan lagi menanggung trauma selama beberapa tahun. Menurut Wahju, kliennya menceritakan perbuatan SMD kepada pemimpin di tempat kerjanya. Kemudian bosnya mencarikan pengacara untuk korban hingga akhirnya ayah korban, MD (54) melaporkan SMD ke Polres Jombang pada 8 Agustus 2026.

Dihubungi terpisah, Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Magribi Agung Saputra, menyebut saat ini pihaknya menyelidiki kasus ini setelah menerima laporan dari ayah korban. Sejauh ini, pihaknya telah memeriksa ayah korban selaku pelapor, korban, serta visum terhadap korban.

"Visumnya ini belum keluar hasilnya. Nanti setelah visum keluar, kita lakukan gelar perkara, naik sidik, langsung kita tetapkan tersangka, kita tangkap pelaku," ucap Magribi.

Simak selengkapnya di sini.

(fas/fca)

Karhutla di Bangka Belitung.(Dok. Antara)

KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas telah menghanguskan sedikitnya 72.009 hektare lahan gambut. Di tengah upaya pemadaman nan masif, abdi negara penegak norma telah mengamankan 138 tersangka nan diduga terlibat dalam pembakaran lahan secara sengaja.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengungkapkan bahwa sebaran luas lahan terbakar mencakup wilayah Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, dan Jambi. Dari total luasan tersebut, sebanyak 14.711 hektare berada di area konsesi, sementara 57.298,02 hektare lainnya merupakan area rimba dan milik masyarakat.

"Kami laporkan total nan terbakar di enam provinsi lahan gambut ini, nan memang susah dipadamkan, per hari ini sudah mencapai 72.009 hektare," ujar Suharyanto dalam rapat terbatas penanganan musibah nan dipimpin Presiden Prabowo Subianto secara virtual, Senin (7/9).

Status Pemadaman dan Kendala Lahan Gambut

Hingga saat ini, BNPB menyatakan telah sukses memadamkan api di area seluas 71.069,65 hektare. Namun, petugas tetap berjibaku memadamkan sisa api di lahan seluas 939,45 hektare. Penanganan menjadi kompleks lantaran karakter lahan gambut nan menyimpan bara di bawah permukaan, sehingga api nan terlihat padam seringkali menyala kembali.

Selain api, persoalan asap tetap menjadi hambatan utama nan mengganggu kualitas udara dan jarak pandang. BNPB mengandalkan info hotspot dari satelit hasil kerjasama dengan Kementerian Kehutanan dan BMKG, nan kemudian diverifikasi melalui patroli darat dan udara.

"Hujan dalam dua minggu terakhir cukup minim. Kami berambisi pertumbuhan awan hujan hingga pertengahan September dapat membantu, sembari memaksimalkan operasi modifikasi cuaca sebelum musim hujan alami tiba pada akhir Oktober," tambah Suharyanto.

Perluasan Titik Api dan Kekuatan Armada

Selain enam provinsi prioritas, kebakaran juga terdeteksi di wilayah lain, termasuk:

• Kawasan IKN dan Bukit Soeharto (Kaltim): 458 hektare.
• Teluk Bintuni (Papua Barat): 223,5 hektare.
• Gunung Butak (Jawa Timur): 16,5 hektare.
• TPA Putri Cempo (Solo): 4,6 hektare.
• Gunung Ijen (Jawa Timur): 2,5 hektare.

Untuk memperkuat penanganan, pemerintah mengerahkan 55 pesawat campuran nan terdiri dari 19 pesawat patroli dan 36 pesawat water bombing. BNPB juga menjadwalkan kehadiran tiga pesawat Chinook tambahan dari Jepang pada Rabu mendatang untuk ditempatkan di Kalimantan Barat.

Penegakan Hukum: Pembakaran Sengaja

Aspek penegakan norma menjadi sorotan tajam dalam penanganan karhutla kali ini. Suharyanto melaporkan adanya indikasi kuat pembakaran sengaja. Di Jambi, ditemukan pelaku nan mengaku dibayar Rp500 ribu untuk membakar hutan.

Dengan 138 tersangka nan sudah diamankan, pemerintah menegaskan bahwa persoalan karhutla bukan sekadar aspek cuaca, melainkan juga tindakan pidana nan merugikan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Operasi pemadaman dan pengawasan bakal terus diperketat hingga intensitas hujan alami meningkat di akhir bulan depan. (H-3)

Jakarta, CNN Indonesia --

Kejaksaan Agung (Kejagung) memutuskan mengambil alih kasus korupsi penggunaan area hutan PT Inhutani V oleh PT Pemuka Sakti Manis Indah di Lampung.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Saiful Bahri Siregar mengatakan kasus itu diambil alih dari Kejaksaan Tinggi Lampung.

"Kami telah mengambil alih investigasi nan dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Lampung mengenai perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dan pemanfaatan area rimba perkebunan oleh PT PSMI," ujarnya dalam konvensi pers, Senin (7/9).

Ia menjelaskan kasus tersebut berangkaian dengan dugaan penggunaan lahan Inhutani oleh PT PSMI untuk area perkebunan di area Inhutani V.

Saiful menyebut penggunaan lahan itu dilakukan secara melawan hukum, sehingga merugikan finansial negara. Hanya saja, kerugian negara tersebut belum diungkap Kejagung.

"PT PSMI melakukan penanaman perkebunan tebu di area PT Inhutani V Lampung tersebut telah melawan norma dan mengakibatkan terjadinya kerugian finansial negara," ujarnya.

Ia menambahkan sampai saat ini belum ada tersangka nan telah ditetapkan oleh penyidik. Namun demikian, kata dia, interogator telah memeriksa 47 saksi dan melakukan penyitaan sejumlah arsip dalam perkara ini.

"Dengan demikian, saat ini tim interogator tetap melakukan pemeriksaan-pemeriksaan saksi-saksi, melakukan penyitaan-penyitaan dan melakukan perangkat bukti lainnya untuk mengonstruksikan peristiwa pidana nan terjadi," pungkasnya.

(fra/tfq/fra)

Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memastikan RUU Perampasan Aset tidak bakal membuka ruang bagi abdi negara penegak norma untuk bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat.

Soedeson mengatakan, DPR tengah merumuskan prosedur nan ketat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan alias abuse of power dalam penerapan patokan tersebut. Salah satunya dengan mewajibkan abdi negara penegak norma melibatkan pengadilan sebelum melakukan tindakan penyitaan maupun perampasan aset.

“Masyarakat memang jangan mempersamakan (institusi) kita dengan Amerika. Kita kudu betul-betul mencegah adanya abdi negara penegak norma jahat,” ujar Soedeson di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9).

Menurut Soedeson, sistem izin pengadilan menjadi salah satu corak pengamanan prosedural nan sedang didorong Komisi III DPR dalam penyusunan draf RUU Perampasan Aset.

“Kita betul-betul mengatur secara prosedur. Kita sekarang sudah mengatakan bahwa segala tindakan abdi negara penegak norma kudu melalui izin pengadilan,” tegas Soedeson.

Dengan sistem tersebut, dia meyakini tindakan abdi negara dalam proses penegakan norma tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Menurutnya, proses penyitaan dan perampasan aset kudu mempunyai dasar serta melalui sistem nan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kita bakal buka itu menjadi transparan, sehingga abdi negara tidak sembarangan melakukan sesuatu kepada penduduk masyarakat,” kata dia.

Soroti Tindak Pidana Perpajakan, Sasar Kejahatan Terorganisasi

Soedeson juga meminta masyarakat tidak cemas RUU Perampasan Aset nantinya digunakan sebagai perangkat untuk menekan pihak-pihak tertentu, termasuk masyarakat nan kritis maupun golongan oposisi.

Ia menegaskan patokan tersebut dirancang untuk menyasar kejahatan nan dilakukan secara terorganisasi, terutama kejahatan nan berangkaian dengan penguasaan alias pengambilan kekayaan negara.

“Terkait kekhawatiran bahwa undang-undang ini bakal dipakai sebagai perangkat penekanan bagi mereka nan kritis, kaum oposisi, dan masyarakat. Nah, masyarakat tidak usah khawatir, lantaran kita terus terang menyasar kejahatan-kejahatan terorganisasi,” ujar Soedeson.

Politikus Golkar itu mengatakan Komisi III DPR berkomitmen menyusun RUU Perampasan Aset agar memberikan faedah bagi bangsa dan negara.

Salah satu gambaran mengenai batas penerapan RUU tersebut, menurut Soedeson, dapat dilihat dari sektor perpajakan.

Ia memastikan patokan perampasan aset tidak dirancang untuk menyengsarakan rakyat alias wajib pajak nan hanya melakukan kesalahan administratif.

“Kalau dia salah mengisi SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), ya suruh bayar saja kekurangannya,” ujar Soedeson.

Sebaliknya, perampasan aset bakal diberlakukan secara tegas kepada pihak-pihak alias korporasi nan terbukti secara sengaja dan terorganisasi melakukan kejahatan finansial untuk merugikan negara.

“Yang kita kejar di bagian pajak itu misalnya transfer pricing, penghindaran pajak (tax evasion), pembukuan dobel (double book), dan sebagainya. Itu sudah tindak pidana murni (crime),” tutur Soedeson.

Ia menilai praktik manipulasi dalam skala besar nan menyebabkan negara kehilangan penerimaan merupakan salah satu corak kejahatan nan kudu dapat dijangkau melalui RUU Perampasan Aset.

“Itu nan bakal kita kejar, kita pidanakan, kita rampas lantaran dia sudah mengambil kekayaan negara. Sehingga sekali lagi, masyarakat tidak usah khawatir,” imbuh Soedeson.

Sebaran partikulat PM10 nan terdeteksi melewati baku mutu di sejumlah wilayah Jakarta menyempit setelah dilakukan penyiraman air alias water mist pada 6-7 September 2026. Namun, tetap terdapat area nan terdeteksi melewati baku mutu, terutama di Cilincing bagian timur dan Cipayung bagian tenggara.

Berdasarkan laporan pemantauan kualitas udara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, sebelum penyiraman sebaran PM10 nan melewati baku mutu mencakup wilayah nan relatif luas, terutama Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan.

Sejumlah wilayah nan sebelumnya terdeteksi antara lain Gambir, Menteng, Tanah Abang, Matraman, Jatinegara, Makasar, Kramat Jati, Ciracas, Cipayung, Pasar Minggu, Pancoran, dan Mampang Prapatan.

Setelah penyiraman, area nan tetap terdeteksi melewati baku mutu menjadi jauh lebih terbatas. Titik tersebut terutama berada di Cilincing bagian timur dan Cipayung bagian tenggara.

Laporan tersebut menyebut penurunan luas sebaran spasial PM10 terlihat cukup jelas dibandingkan kondisi sebelum penyiraman. Perbaikan paling terlihat di Jakarta Pusat serta sebagian besar wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan nan sebelumnya mempunyai sebaran PM10 melewati baku mutu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi mengatakan penyiraman dilakukan untuk membasahi abu vulkanik nan telah mengendap di jalan dan permukaan lainnya agar tidak kembali beterbangan.

“Penyempitan sebaran PM10 tinggi merupakan perkembangan nan menggembirakan. Data ini sekaligus membantu kami mengenali wilayah nan tetap memerlukan perhatian, sehingga penanganan berikutnya dapat lebih terarah,” kata Dudi.

Selain PM10, pemantauan juga menunjukkan perubahan pada parameter PM2.5. Sebelum penyiraman, area nan terdeteksi melewati baku mutu PM2.5 mencakup wilayah nan cukup luas, antara lain sebagian besar Pademangan, Pulo Gadung, Kelapa Gading, Kembangan, serta sebagian Kalideres, Tanjung Priok, Koja, Cilincing, dan Cakung.

Setelah penyiraman, sebaran area nan tetap terdeteksi melewati baku mutu PM2.5 menjadi lebih terbatas, terutama di Kembangan, Kebon Jeruk, bagian utara Pesanggrahan, serta beberapa area mini di Jakarta Pusat dan Jakarta Utara.

Sementara itu, perubahan pada parameter sulfur dioksida (SO₂) belum menunjukkan pola perbaikan nan seragam. Setelah penyiraman, area nan tetap terdeteksi melewati baku mutu antara lain sebagian besar Cilandak, Kebayoran Lama bagian selatan, sebagian mini Pasar Minggu, Kalideres bagian tenggara, dan sebagian mini Cengkareng.

Dudi mengatakan hasil pemantauan tersebut bakal digunakan untuk menentukan wilayah nan menjadi prioritas penanganan berikutnya.

“Kami bakal menggunakan hasil pemantauan untuk menentukan letak nan perlu diprioritaskan, sekaligus menyampaikan perkembangan kondisi udara secara terbuka. Dengan begitu, penduduk mengetahui apa nan sedang dilakukan pemerintah dan langkah nan perlu mereka ambil untuk melindungi keluarga,” tutur Dudi.

Pemprov DKI Jakarta mengimbau penduduk tetap waspada, menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, serta membatasi aktivitas luar ruangan andaikan lingkungan terdampak abu. Endapan abu juga disarankan dibasahi terlebih dulu sebelum dibersihkan.

"Keselamatan penduduk menjadi pegangan kami. Melalui kerja berbareng lintas dinas dan pemantauan nan berkelanjutan, kami mau memastikan respons pemerintah tetap cepat, penanganannya tepat sasaran, dan masyarakat memperoleh info nan mudah dipahami," tutup Dudi.

KEPALA Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Aji Muhawarman.(Dok. Antara)

KEPALA Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Aji Muhawarman, menanggapi berkenaan dengan beredarnya rumor kelangkaan stok dan kenaikan nilai masker di pasaran usai terjadinya erupsi Gunung Anak Krakatau. 

Dia menekankan bahwa kelangkaan stok masker hanya terjadi di sejumlah tempat di tingkat penjual eceran, sementara stok di tingkat produsen dan pemasok tetap mencukupi.

“Apabila masker jenis N95, KN95, KF94 alias nan setara belum tersedia, dapat menggunakan masker medis nan ada dengan langkah nan benar. Masyarakat diimbau membeli masker sesuai kebutuhan dan tidak melakukan ‘panic buying’ alias penimbunan,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Senin (7/9). 

Lebih lanjut, Kemenkes berbareng pemerintah wilayah dan lembaga mengenai terus memantau ketersediaan, distribusi, dan nilai masker, serta memastikan pasokan tetap tersedia bagi masyarakat di wilayah terdampak abu vulkanik, khususnya dari Gunung Anak Krakatau.

“Kemenkes juga memperkuat support logistik kesehatan sesuai kebutuhan wilayah terdampak. Kemenkes telah mendistribusikan lebih dari 100,000 masker N95 dan masker medis, ribuan kacamata goggle, obat-obatan dan perangkat kesehatan cuma-cuma ke wilayah terdampak paling parah di Lampung, Banten, Jawa Barat dan Jakarta,” tegasnya. 

Kemenkes juga dikatakan sudah berkoordinasi dengan produsen dan pemasok untuk menjaga kelancaran pasokan dan pengedaran masker. Pelaku upaya diimbau tidak melakukan penimbunan alias pembatasan pasokan, nan menyebabkan kelangkaan stok dan kenaikan nilai secara tidak wajar nan dapat merugikan masyarakat.

Kemenkes secara tegas bakal melakukan pembinaan dan pengawasan. Apabila ditemukan pelanggaran, dapat dikenakan hukuman pidana alias administratif, berupa peringatan sampai dengan pencabutan perizinan berusaha, sesuai tingkat pelanggarannya.

“Jika menemukan dugaan penimbunan alias kenaikan nilai nan tidak wajar, masyarakat dapat melaporkannya melalui kanal pengaduan di nomor WA: 0821-14870070/0838-30032003 alias aplikasi Mobile Alkes,” pungkasnya.  (H-3)