Mengintip Biaya Bangun SPBU Pertamina hingga Kisaran Gaji Operator (Foto: Pertamina)

Jakarta, CNBC Indonesia - Upaya sejumlah negara Eropa untuk menekan Israel melalui jalur diplomasi ekonomi kembali menemui jalan buntu. Dalam pertemuan krusial para menteri luar negeri Uni Eropa, dorongan untuk membekukan hubungan resmi dengan Israel kandas mendapatkan support nan cukup.

Sejumlah negara Eropa, termasuk Spanyol dan Irlandia, mendorong penangguhan perjanjian nan mengatur hubungan antara Uni Eropa dan Israel. Namun, upaya tersebut tidak sukses lantaran kurangnya support dari negara personil lainnya.

Desakan itu disampaikan dalam pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa di Luksemburg. Sejumlah menteri menyerukan penghentian, baik sebagian maupun keseluruhan, terhadap perjanjian asosiasi nan telah bertindak sejak tahun 2000. Mereka mengangkat beragam kekhawatiran, mulai dari pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat, kondisi kemanusiaan di Gaza, hingga undang-undang baru mengenai balasan mati.

"Hari ini, kredibilitas Eropa sedang dipertaruhkan," ujar Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares, Selasa (21/4/2026) waktu setempat, dilansir Reuters.

Meski demikian, perbedaan pandangan antarnegara personil membikin langkah konkret susah dicapai. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengakui bahwa tidak ada support nan cukup untuk melanjutkan rencana tersebut, meski obrolan bakal terus berlanjut.

"Saya tidak memandang adanya perubahan posisi di dalam ruangan mengenai penangguhan," kata Kallas dalam konvensi pers setelah pertemuan.

Ia menambahkan bahwa ide-ide nan muncul dalam obrolan bakal dibawa ke Komisioner Perdagangan Uni Eropa untuk ditindaklanjuti.

Sebelumnya, pada September lalu, Komisi Eropa sempat mengusulkan penangguhan sebagian ketentuan perdagangan dalam perjanjian tersebut, nan mencakup sekitar 5,8 miliar euro ekspor Israel. Namun, Israel menolak usulan itu dan menyebutnya sebagai sesuatu nan "menyimpang secara moral dan politik".

Untuk menangguhkan aspek perdagangan, diperlukan support kebanyakan berkualifikasi, ialah 15 dari 27 negara personil nan mewakili 65% populasi Uni Eropa. Sementara itu, penangguhan penuh perjanjian hanya bisa dilakukan jika seluruh personil menyepakatinya secara bulat.

Sejumlah negara besar seperti Jerman dan Italia memilih mempertahankan posisi mereka. Berlin menegaskan bahwa pendekatan perbincangan tetap menjadi jalan utama.

Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan negaranya tetap berkomitmen mendorong solusi dua negara bagi Israel dan Palestina.

"Namun perihal ini kudu dilakukan melalui perbincangan nan kritis dan konstruktif dengan Israel," ujarnya.

Di sisi lain, beberapa negara seperti Belgia ikut mendorong perubahan kebijakan Uni Eropa, meski menyadari halangan politik nan ada.

Menteri Luar Negeri Belgia Maxime Prevot mengatakan negaranya memahami bahwa penangguhan penuh kemungkinan susah tercapai. "Menyadari bahwa penangguhan penuh kemungkinan tidak bakal tercapai mengingat posisi beragam negara Eropa," katanya.

Uni Eropa sendiri merupakan mitra jual beli terbesar Israel. Nilai perdagangan peralatan antara keduanya mencapai 42,6 miliar euro pada 2024, menurut info Uni Eropa.

Selain wacana penangguhan perjanjian, Uni Eropa juga tengah mempertimbangkan hukuman terhadap pemukim Israel nan terlibat kekerasan serta sejumlah menteri Israel nan dianggap berpandangan ekstrem. Namun, langkah ini juga memerlukan persetujuan bulat dari seluruh negara anggota.

Para diplomat berambisi hukuman terhadap pemukim nan melakukan kekerasan dapat segera disetujui setelah pemerintahan baru di Hungaria terbentuk pada Mei mendatang. Israel sendiri menyebut tindakan kekerasan oleh pemukim sebagai ulah "minoritas pinggiran".

Sementara itu, Swedia dan Prancis sebelumnya mengedarkan arsip nan menyerukan langkah lebih tegas dari Uni Eropa untuk membatasi keterlibatan ekonomi dengan permukiman ilegal.

Permukiman Israel di Tepi Barat dinilai terlarangan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sebagian besar organisasi internasional. Namun, Israel menolak interpretasi tersebut. Di sisi lain, Palestina berambisi wilayah Tepi Barat dapat menjadi bagian dari negara mereka di masa depan.

(luc/luc)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Judul ini sejalan dengan ungkapan nan sering dikaitkan dengan W. Edwards Deming: “In God we trust; all others must bring data.” Dalam konteks kebijakan publik, prinsip tersebut tidak sekadar refleksi filosofis, melainkan fondasi praktis—bahwa kepercayaan terhadap keputusan negara kudu dibangun di atas info nan dapat diuji, dijelaskan, dan dipertanggungjawabkan.

Kita semua percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Namun, untuk nan lain, kepercayaan hanya dapat diberikan jika mereka datang dengan info nan valid. Tanpa itu, kebijakan publik hanya bakal terlihat rapi di atas kertas, tetapi berisiko menjadi tidak setara dalam kenyataan.

Polemik desil dalam kebijakan support sosial di Aceh memperlihatkan persoalan tersebut dengan jelas. Tulisan T.M. Jamil “Desil nan Disesatkan” di media Acehstandar (19 April 2026) menangkap kegelisahan publik bahwa kebijakan berbasis info dapat menimbulkan ketidakadilan. Kritik itu krusial lantaran mengingatkan bahwa nomor tidak selalu identik dengan realitas sosial.

Namun, persoalan nan kita hadapi tidak berakhir pada kesalahan info alias kegagalan moral semata. Masalahnya lebih dalam: pada langkah negara membangun, mengelola, dan menggunakan info dalam pengambilan keputusan.

Negara saat ini bergerak menuju pemerintahan digital berbasis data. Integrasi sistem, identitas digital, dan analitik menjadi arah kebijakan. Namun, mempunyai info tidak sama dengan memahami masyarakat. Dalam praktiknya, penggunaan info sering menghasilkan keputusan nan tampak tertib secara administratif, tetapi belum tentu setara secara sosial.

Dalam tulisan saya di kumparan, “Memerintah dengan Data, Menjaga Keadilan Layanan” dan “Pemerintahan Digital dan Kepercayaan Publik”, saya menekankan bahwa info bukan sekadar instrumen teknis. Ia adalah fondasi kepercayaan publik. Ketika info tidak jeli alias tidak mutakhir, kebijakan tidak hanya berisiko keliru—legitimasi negara pun ikut tergerus.

Persoalan nan sama terlihat lebih konkret di Aceh. Dalam tulisan “JKA dan Akuntabilitas Algoritmik” serta “Bantuan Ada, Data Belum Beres” di Dialeksis, saya menunjukkan bahwa penggunaan sistem berbasis info tanpa verifikasi nan memadai berpotensi menghasilkan keputusan nan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat. Dalam kasus Jaminan Kesejahteraan Aceh (JKA), problemnya bukan pada apakah ada alias tidaknya bantuan, melainkan pada siapa nan ditetapkan sebagai penerimanya.

Di titik ini, kritik terhadap “desil” menjadi relevan, tetapi belum menyentuh akar persoalan. Desil hanyalah hasil dari proses pengolahan data. Jika info nan digunakan tidak mutakhir, tidak terverifikasi, dan tidak terintegrasi, maka kesalahan bukan sekadar kemungkinan, melainkan konsekuensi.

Pola ini berulang dalam banyak kebijakan. Data sering kali belum siap saat kebijakan kudu dijalankan. Ia berasal dari sumber nan berbeda, pembaruannya tertinggal, dan verifikasinya terbatas. Dalam kondisi seperti ini, sistem—seberapa pun canggih—tidak bakal bisa menghasilkan keputusan nan tepat.

Masalahnya sederhana: info tidak pernah betul-betul siap.

Di sinilah konsentrasi kudu dijaga. Negara boleh mengandalkan sistem, tetapi tidak boleh menggantikan penilaian dengan dugaan bahwa info sudah benar.

Dari Kritik Moral ke Masalah Sistemik

Kritik tentang kegagalan kepemimpinan memang ada benarnya. Namun, kegagalan tersebut tidak berdiri sendiri. Ia berakar pada lemahnya tata kelola info di birokrasi.

Negara tidak kekurangan instrumen. Sistem digital berkembang, info semakin melimpah, dan kebijakan semakin terdigitalisasi. Namun, mempunyai sistem tidak sama dengan mempunyai pemahaman. Ketika kualitas info belum memadai, ketergantungan pada sistem justru meningkatkan akibat terjadinya kesalahan.

Sistem tidak hanya mempercepat layanan. Ia juga mempercepat kekeliruan.

Data selalu mempunyai keterbatasan waktu dan konteks. Ketika tidak diperbarui, dia tertinggal dari realitas sosial. Akibatnya, penduduk nan kondisinya memburuk tetap terbaca “mampu”, sementara info nan tidak lagi relevan tetap memperkuat dalam sistem.

Ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan akibat dari penggunaan info sebagai dasar pengambilan keputusan tanpa ruang koreksi nan memadai.

Akuntabilitas Tidak Boleh Hilang

Di titik ini, satu prinsip kudu ditegaskan: info tidak boleh menjadi keputusan final.

Dalam kerangka akuntabilitas algoritmik sebagaimana dikemukakan Joshua Kroll, keputusan berbasis info tidak boleh berakhir pada output sistem. Ia kudu dapat dijelaskan, ditelusuri, dan dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, sebagaimana juga dibahas oleh Sandra Wachter, penduduk mempunyai kewenangan untuk memahami dan menantang keputusan nan dihasilkan oleh sistem berbasis data. Dengan kata lain, memerintah dengan info bukan hanya soal menggunakan data, tetapi juga memastikan adanya tanggungjawab untuk menjelaskan dan memperbaikinya.

Dalam konteks kebijakan publik, prinsip ini bukan sekadar tambahan, melainkan suatu kebutuhan. Keputusan berbasis info kudu dapat ditelusuri, dijelaskan, dan digugat. Warga kudu mempunyai ruang untuk memahami sekaligus mengoreksi keputusan nan menyangkut hak-hak mereka.

Dalam konteks JKA, pembukaan sistem “opsi sanggah” melalui perangkat gampong merupakan langkah nan tepat. Ia mengembalikan peran verifikasi sosial sebagai koreksi atas keterbatasan sistem.

Ini adalah pemisah krusial antara sistem nan kaku dan kebijakan nan tetap dapat diperbaiki.

Menuju Satu Data nan Lebih Adil

Jika kita kembali pada prinsip awal—negara kudu punya data—maka persoalannya bukan sekadar ada alias tidak. Pertanyaannya adalah: info seperti apa nan dimiliki negara?

Di sinilah pentingnya memperkuat Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan tunggal (single source of truth) dalam kebijakan perlindungan sosial. Dengan pedoman nan sama, beragam kebijakan—mulai dari support sosial hingga penentuan Uang Kuliah Tunggal (UKT)—tidak perlu lagi berjuntai pada asesmen nan berbeda-beda.

Gagasan ini bukan sekadar teknis, melainkan prasyarat bagi integrasi kebijakan.

Aceh mempunyai kesempatan untuk menjadi model penerapan Satu Data Indonesia. Pemanfaatan DTSEN dalam kebijakan JKA dapat menjadi titik awal untuk konsolidasi kebijakan berbasis info nan lebih terintegrasi.

Namun, ada satu syarat mendasar: info kudu terus diperbarui. Tanpa koreksi nan berkelanjutan, satu info hanya bakal menjadi satu kesalahan nan terus berkembang.

Penutup

Pada akhirnya, kebijakan publik tidak hanya berjuntai pada niat baik alias sistem nan dibangun. Ia berjuntai pada kualitas info nan menjadi dasarnya—apakah akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di situlah prinsip awal ini kembali menemukan maknanya. Kita semua percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Namun, untuk nan lain, dalam kebijakan publik, kepercayaan hanya mungkin jika mereka datang dengan info nan akurat.

Tanpa itu, negara tidak betul-betul memandang rakyatnya, melainkan hanya memandang nomor tentang mereka.

PT Toyota-Astra Motor (TAM) dikenal sebagai produsen kendaraan nan menyediakan opsi produk paling variatif di Indonesia. Tak terkecuali mobil dengan mesin diesel nan tetap menjadi pilihan konsumen.

Diakui Wakil Presiden Direktur PT TAM, Jap Ernando Demily membeberkan kontribusi penjualan model bermesin penenggak solar tersebut mencapai 27 persen sepanjang 2025 hingga kuartal pertama tahun ini.

"Secara persentase, 9 model ini berkontribusi 27 persen dari seluruh penjualan Toyota baik di tahun 2025 ataupun di kuartal I 2026 lalu," buka Ernando ditemui di Tangerang, Senin (20/4/2026).

Untuk segmen penumpang, Toyota saat ini mengerahkan lini Fortuner, Kijang Innova 'Reborn', dan Land Cruiser 300. Sementara sektor komersial didukung dari Hilux, Hilux Rangga, Dyna, sampai Hiace.

"Saat ini, Toyota mempunyai total 9 model bermesin diesel. Di mana 6 di antaranya merupakan model komersial dan 3 lainnya merupakan model kendaraan penumpang ialah Fortuner, Kijang Innova, dan Land Cruiser 300," terangnya.

Sekilas menilik info Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Toyota setidaknya bisa mendistribusikan dari pabrik ke diler alias wholesales model diesel segmen penumpang mereka sekitar 42 ribu unit.

Sementara pada kuartal pertama 2026 totalnya sudah mencapai lebih dari 10 ribu unit untuk produk seperti Fortuner, Kijang Innova 'Reborn', dan Land Cruiser 300. Model MPV mereka seperti Innova diesel apalagi tetap dipasarkan bersanding dengan Zenix.

"Sebagai salah satu kebutuhan pokok, kenaikan nilai bahan bakar nan signifikan berpotensi memberikan akibat luas terhadap beragam aspek kehidupan dan sektor industri," imbuh Ernando menanggapi lonjakan nilai solar non-subsidi baru-baru ini.

Jakarta -

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan proses pertemuannya dengan para petinggi Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dan Bank Dunia (World Bank).

Pertemuan itu saat kunjungan kerja ke Washington DC, Amerika Serikat (AS) pada 13-17 April 2026. Salah satu materi pertemuan tentang defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia nan tidak lebih dari 3%.

Purbaya bercerita sempat terjadi debat seru saat membahas langkah Indonesia mengatasi guncangan nilai minyak.

"Itu debat seru, mempertanyakan apa policy kita dan kita jelaskan seperti apa. Salah satu nan ditanya adalah defisitnya di 3%, subsidinya naik, gimana langkah nutupnya? Ya kita jelaskan," ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).

Purbaya lantas menjelaskan beragam langkah nan diambil oleh Indonesia untuk mempertahankan batas defisit fiskal 3%. Salah satu upaya nan dilakukan ialah penghematan.

"Kita jelasin ada penghematan sana-sini, terus ada pendapatan tambahan dari sumber daya mineral. Terus kita juga bilang nggak usah takut, jika ada apa-apa kita tetap aman," terang Purbaya.

Yang cukup mengejutkan, di tengah-tengah perdebatan itu, IMF dan Bank Dunia menawarkan utang buat Indonesia.

Nilai utang tersebut berkisar antara US$ 20 miliar hingga US$ 30 miliar. Purbaya mengaku, saat Bank Dunia menawarkan, dirinya hanya tak bersuara saja.

Sementara, saat IMF menawarkan, Purbaya mengatakan belum butuh lantaran APBN tetap Aman.

"Di tengah-tengahnya nawarin bahwa mereka sudah menyediakan uang, ada nan bilang US$ 20-30 miliar untuk memberikan support ke negara nan membutuhkan. Kalau di World Bank saya tak bersuara saja, tetapi nan terakhir nawarin lagi 'kalau mau itu dipakai boleh', suruh utang ke dia," ungkap Purbaya.

"IMF juga sama. Saya bilang ya itu terima kasih atas tawarannya, tetapi sekarang kondisi APBN kita tetap bagus dan saya belum butuh itu," sambung mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Purbaya menambahkan alas Indonesia saat ini tetap kuat dengan kepemilikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) mencapai Rp 420 triliun.

"Jadi kondisi finansial kita tetap aman," tambahnya.

(hns/hns)

Dihadiri 314 Anggota DPR

UU PPRT: Pekerja Rumah Tangga Dapat Pelatihan Vokasi Gratis

Sengketa Majikan PRT Diselesaikan Lewat Musyawarah dan Mediasi RT/RW

Atur Ketat Penyalur Kerja, Wajib Berizin hingga Dilarang Potong Upah

Sopir, Caregiver-Babysitter Masuk Kategori Pekerja Rumah Tangga

Disahkan Usai 22 Tahun Mandek, Menkum: Bukti Pemerintah Berpihak ke PRT

Saham-saham di Amerika Serikat (AS) alias Wall Street ditutup melemah pada perdagangan Selasa (21/4), setelah sempat menguat di awal sesi. Pelemahan terjadi seiring meningkatnya kembali kekhawatiran mengenai perang di Timur Tengah nan mengalahkan sentimen positif dari laporan keahlian perusahaan.

Mengutip Reuters, Indeks Dow Jones Industrial Average (.DJI) turun 293,18 poin alias 0,59 persen menjadi 49.149,38. Indeks S&P 500 (.SPX) melemah 45,13 poin alias 0,63 persen ke level 7.064,01, sementara Nasdaq Composite (.IXIC) turun 144,43 poin alias 0,59 persen menjadi 24.259,96.

Seorang pejabat senior Iran mengatakan kepada Reuters bahwa negaranya bersedia menghadiri pembicaraan dengan AS di Pakistan jika Washington menghentikan kebijakan tekanan dan ancaman. Namun, Teheran menolak negosiasi nan mengarah pada penyerahan.

Penurunan saham pun semakin dalam di akhir sesi setelah muncul laporan mengenai Wakil Presiden AS, JD Vance, membatalkan perjalanannya ke Pakistan untuk pembicaraan damai. Dalam beberapa pekan terakhir, pasar saham sempat menguat lantaran optimisme bakal tercapainya kesepakatan damai.

“Dua perihal sedang terjadi, gimana resolusi alias arah penyelesaian mengenai Iran, tetapi di sisi lain jika itu tidak menjadi faktor, ekspektasi terhadap keahlian perusahaan sangat baik dan laporan nan masuk sejauh ini juga mendukung, sementara ekonomi tetap dalam kondisi baik,” ujar manajer portofolio senior di GLOBALT Investment, Thomas Martin.

“Faktor ketidakpastian terbesar adalah apa nan bakal terjadi dengan Iran, dan tidak ada nan betul-betul tahu,” tambahnya.

Sebelumnya, indeks referensi S&P 500 sempat menguat hingga 0,4 persen pada hari tersebut. Data ekonomi dari Departemen Perdagangan AS menunjukkan penjualan ritel meningkat lebih tinggi dari perkiraan pada Maret, didorong oleh kenaikan nilai bensin akibat perang dengan Iran nan memicu lonjakan pendapatan di stasiun pengisian bahan bakar.

Penjualan ritel naik 1,7 persen bulan lalu, merupakan kenaikan terbesar sejak Maret 2025, setelah sebelumnya direvisi naik menjadi 0,7 persen pada Februari. Angka ini juga melampaui perkiraan ahli ekonomi nan sebesar 1,4 persen.

Kemudian, optimisme terhadap perkembangan kepintaran buatan (AI) dan keahlian emiten nan solid turut menopang kepercayaan investor, dengan ekspektasi pertumbuhan untung kuartal pertama sekitar 14 persen menurut info LSEG.

J.P. Morgan meningkatkan sasaran akhir tahun untuk S&P 500 dengan mempertimbangkan pertumbuhan berbasis teknologi dan AI. Sementara itu, Amazon menyatakan bakal menginvestasikan hingga 25 miliar dolar AS ke Anthropic, menunjukkan perusahaan besar tetap garang dalam mengembangkan teknologi AI. Saham Amazon ditutup naik 0,66 persen.

Indeks daya S&P 500 menjadi satu-satunya sektor nan menguat, naik 1,31 persen, didorong lonjakan nilai minyak mentah akibat ketegangan di Timur Tengah. Saham UnitedHealth melonjak 7 persen setelah perusahaan meningkatkan proyeksi untung tahunan dan melampaui ekspektasi pasar pada kuartal pertama, menjadi kontributor terbesar penguatan Dow dengan tambahan sekitar 138 poin.

Di sisi lain, saham Apple turun 2,52 persen setelah perusahaan mengumumkan CEO Tim Cook bakal menyerahkan kepemimpinan kepada kepala bagian hardware, John Ternus.

Investor juga mencermati pernyataan Kevin Warsh, calon Ketua Federal Reserve dari Presiden Donald Trump, nan menjalani sidang konfirmasi di Senat pada Selasa (21/4).

Warsh menegaskan, dia tidak memberikan janji kepada Trump untuk memangkas suku bunga, dan berupaya meyakinkan senator bahwa dia bakal bertindak independen dari Gedung Putih.

Namun, Senator Partai Republik Thom Tillis berjanji bakal menghalang konfirmasi Warsh hingga Departemen Kehakiman menghentikan penyelidikan terhadap Ketua The Fed saat ini, Jerome Powell, nan dinilai menakut-nakuti independensi bank sentral.

Kebuntuan ini berpotensi memengaruhi kebijakan moneter, terutama setelah Trump menyatakan bakal memberhentikan Powell jika tidak mundur saat masa jabatannya berhujung pada Mei.

Secara keseluruhan, jumlah saham nan turun lebih banyak dibandingkan nan naik dengan rasio 2,67 banding 1 di NYSE dan 2,53 banding 1 di Nasdaq.

S&P 500 mencatatkan 50 saham mencapai level tertinggi baru dalam 52 minggu dan empat saham mencapai titik terendah baru. Sementara Nasdaq mencatat 144 saham mencetak rekor tertinggi baru dan 62 saham mencapai level terendah.

Volume perdagangan di bursa AS mencapai 18,08 miliar saham, sedikit di bawah rata-rata 18,4 miliar saham dalam 20 hari perdagangan terakhir.

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |05:30 WIB

Berita Terkait

Song Mino Dituntut 1 Tahun 6 Bulan Penjara Usai Mangkir Wajib Militer. (Foto: 1st Look)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan memperpanjang gencatan senjata dengan Iran tanpa pemisah waktu. Keputusan ini diambil hanya beberapa jam sebelum masa gencatan senjata sebelumnya berakhir, demi memberi ruang bagi kelanjutan perundingan tenteram antara kedua negara.

Dalam pernyataan di media sosial, Trump menyebut langkah tersebut diambil setelah adanya permintaan dari Pakistan, nan selama ini berkedudukan sebagai mediator dalam proses negosiasi.

"Saya telah menyetujui permintaan Pakistan 'untuk menahan serangan kami terhadap negara Iran sampai para pemimpin dan perwakilan mereka dapat menyusun sebuah proposal nan terpadu,'" kata Trump, Selasa (21/4/2026) waktu setempat, sebagaimana dilansir Reuters.

Ia menambahkan bahwa gencatan senjata nan telah berjalan selama dua pekan bakal tetap diperpanjang hingga Iran menyerahkan proposal resminya dan pembicaraan selesai, "dengan satu alias lain cara."

Keputusan ini menjadi perkembangan terbaru dalam dinamika bentrok nan telah menewaskan ribuan orang dan mengguncang ekonomi global. Langkah tersebut juga dinilai sebagai perubahan sikap Trump, nan sebelumnya berulang kali melontarkan ancaman keras untuk menyerang prasarana sipil Iran, termasuk pembangkit listrik.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres berbareng sejumlah pihak lain sebelumnya menegaskan bahwa norma humaniter internasional melarang serangan terhadap sasaran sipil semacam itu.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Iran, maupun dari Israel dan Pakistan mengenai keputusan perpanjangan gencatan senjata tersebut.

Trump, nan berbareng Israel melancarkan operasi militer terhadap Iran sejak 28 Februari, mengatakan salah satu argumen di kembali keputusannya adalah kondisi internal Iran nan dinilai tidak stabil.

"Pemerintah Iran sangat terpecah, seperti nan tidak mengejutkan," ujarnya, merujuk pada serangkaian pembunuhan tokoh-tokoh krusial negara itu oleh operasi campuran AS-Israel, termasuk pemimpin tertinggi sebelumnya, Ayatollah Ali Khamenei, nan sekarang digantikan oleh putranya.

Meski gencatan senjata diperpanjang, Trump menegaskan bahwa blokade laut oleh Angkatan Laut AS terhadap pelabuhan dan wilayah pesisir Iran tetap bakal dilanjutkan. Langkah ini sebelumnya telah dikecam oleh para pemimpin Iran sebagai tindakan perang.

Blokade tersebut juga menjadi salah satu rumor utama nan mempersulit pembicaraan damai, terutama ketika kedua negara sempat ragu apakah bakal mengirim delegasi untuk putaran kedua negosiasi di Islamabad, ibu kota Pakistan.

Adapun, keputusan memperpanjang gencatan senjata ini diambil hanya beberapa jam setelah Trump menyatakan tidak condong melanjutkan kesepakatan sementara tersebut. Ia apalagi sempat mengatakan bahwa militer AS "siap tempur sepenuhnya."

Dalam wawancara dengan CNBC, Trump juga menegaskan bahwa posisi AS dalam negosiasi sangat kuat dan optimistis bakal menghasilkan kesepakatan nan menguntungkan.

Ia menyebut Washington pada akhirnya bakal mendapatkan apa nan dia gambarkan sebagai "sebuah kesepakatan nan hebat."

(luc/luc)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Kenaikan nilai BBM diesel non subsidi diperkirakan berakibat langsung pada pasar mobil bekas. Pelaku upaya di Bursa Mobil Bekas WTC Mangga Dua mulai merasakan potensi penurunan permintaan, terutama untuk kendaraan diesel.

Penggawa Lapak Mobil Peter menilai, lonjakan nilai bahan bakar membikin konsumen semakin berbilang sebelum membeli mobil diesel. Kondisi ini dinilai berbeda dibandingkan dengan kenaikan nilai BBM sebelumnya nan tidak terlalu signifikan.

“Perkiraan saya begitu kayaknya bakal susah lagi jual mobil diesel bekas. Pasti konsumen juga enggak mau jika bahan bakarnya naik,” ujar Peter saat dihubungi kumparan, Senin (20/4/2026).

Ia menjelaskan, akibat penurunan sudah mulai terlihat dari sisi penjualan bulanan. Jika sebelumnya mobil diesel jejak tetap bisa terjual beberapa unit dalam sebulan, sekarang angkanya mulai menyusut cukup drastis.

“Wah bisa banyak perkiraan saya Kalo di mobil jejak kan kita biasanya ada stok diesel biasanya bisa jual mungkin 5 unit, ya sekarang paling sebulan hanya bisa jual 2 unit lah,” katanya.

Menurutnya, kondisi ini berpotensi semakin berat seiring dengan sentimen kenaikan nilai BBM nan cukup tajam. Konsumen dinilai bakal semakin menahan pembelian lantaran biaya operasional kendaraan ikut meningkat.

“Mungkin perkiraan saya bisa sekitar 40 persen penurunannya. Karena baru kali ini kan BBM naiknya drastis biasanya hanya Rp 3 ribu sampai Rp 5 ribu. Ini kan sampai Rp 10 ribu lebih,” ujarnya.

Di sisi lain, tekanan terhadap mobil diesel jejak juga datang dari tren elektrifikasi nan mulai berkembang. Kehadiran mobil hybrid dan listrik perlahan menggeser minat sebagian konsumen nan sebelumnya mempertimbangkan kendaraan diesel.

Dengan kondisi tersebut, pasar mobil diesel jejak diprediksi bakal menghadapi tantangan ganda. Selain tekanan dari kenaikan nilai BBM, perubahan preferensi konsumen juga menjadi aspek nan memengaruhi penurunan permintaan di lapangan.

Sebelumnya, Duta Besar Australia untuk Indonesia Roderick Brazier menemui Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Sudaryono untuk menjajaki kesempatan impor pupuk dari Indonesia di tengah meningkatnya kebutuhan di tengah gejolak geopolitik global.

"Jadi saya menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia nan ada di Jakarta. Kita bicara banyak hal, khususnya urusan pertanian dan khususnya lagi adalah mengenai pupuk," kata Wamentan dalam keterangan di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Sudaryono menyampaikan pihaknya telah menerima kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia di Kantor Kementerian Pertanian pada Rabu (15/4), guna membahas kesempatan kerja sama di sektor pertanian, khususnya mengenai impor pupuk urea dari Indonesia.

Pertemuan itu berjalan di tengah dinamika dunia akibat gangguan rantai pasok pupuk dunia. Menurutnya, kondisi geopolitik global, termasuk akibat penutupan Selat Hormuz, telah mempengaruhi pengedaran pupuk dunia

Sekitar sepertiga pasokan pupuk dunia melewati jalur tersebut, sehingga gangguan nan terjadi berakibat signifikan terhadap kesiapan pupuk internasional.

“Dengan adanya disrupsi ini, banyak negara memerlukan urea. Indonesia mempunyai kelebihan lantaran bisa memproduksi urea dari gas alam domestik, sehingga kita tidak berjuntai pada impor untuk komoditas tersebut,” tutur Wamentan.