Booth Newport di The Sound Projects.(Dok Threads)

ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, mengecam keras dugaan penggunaan ayat Al-Qur’an dalam aktivitas promosi minuman beralkohol merek Newport pada sebuah pagelaran musik.

Kawendra menilai andaikan materi promosi tersebut terbukti benar, tindakan tersebut bukan sekadar persoalan produktivitas pemasaran, melainkan menyentuh aspek etika bisnis, perlindungan konsumen, serta penghormatan terhadap nilai-nilai kepercayaan dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

“Kalau betul ayat Al-Qur’an digunakan untuk mempromosikan minuman keras, ini bukan sekadar salah strategi marketing. Ini sudah menyentuh wilayah sensitivitas kepercayaan dan etika upaya nan kudu kita sikapi secara serius,” ujar Kawendra dalam keterangannya, Selasa (11/8).

Ia meminta Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk melakukan investigasi terhadap dugaan praktik promosi tersebut. Menurutnya, masyarakat berkuasa mendapatkan kepastian apakah aktivitas pemasaran tersebut melanggar ketentuan perlindungan konsumen maupun izin mengenai peredaran dan promosi minuman beralkohol.

“Saya mendorong BPKN untuk menginvestigasi secara menyeluruh. Kalau ditemukan pelanggaran, jangan berakhir pada permintaan maaf alias klarifikasi. Harus ada tindakan dan hukuman nan tegas sesuai aturan,” tegasnya.

Kawendra juga meminta Kementerian Perdagangan mengevaluasi aspek perizinan dan pengedaran produk mengenai andaikan hasil investigasi menemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan nan berlaku.

Menurutnya, bumi upaya memang kudu diberikan ruang untuk berkembang dan berinovasi. Namun, kebebasan berupaya tetap mempunyai batas, khususnya ketika bersenggolan dengan norma agama, kepatutan, dan perlindungan masyarakat.

“Ruang upaya terbuka lebar. Kreativitas marketing juga penting. Tetapi jangan sampai produktivitas mengorbankan moralitas dan sensitivitas kepercayaan demi mengejar penjualan. Ini nan kudu menjadi pemisah bersama,” kata Kawendra.

Ia menegaskan bahwa kasus ini kudu menjadi pembelajaran bagi seluruh pelaku upaya agar menerapkan prinsip responsible marketing dan tidak menggunakan simbol, ayat, maupun identitas keagamaan secara tidak layak untuk kepentingan komersial.

“Publik memerlukan kepastian dan tindakan nyata. Bukan sekadar kata khilaf. Kalau memang terbukti salah, kudu ada pertimbangan dan hukuman nan memberikan pengaruh jera,” pungkas Kawendra.

Dugaan aktivitas promosi tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik setelah beredar di media sosial materi nan memperlihatkan keterkaitan promosi minuman beralkohol dengan ayat suci Al-Qur’an. (E-4)

Gedung DPD, DPR, MPR RI, Jakarta.(Antara)

PELAKSANA Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPR RI, Suprihartini, menyatakan persiapan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR-DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI nan digelar pada Jumat, 14 Agustus 2026, telah memasuki tahap akhir.

Suprihartini menjelaskan bahwa tiga kesekretariatan jenderal (MPR, DPR, dan DPD) terus berkoordinasi secara intensif di bawah pengarahan ketua lembaga. Tahapan gladi kotor dijadwalkan berjalan hari ini dan besok hari, sebelum ditutup dengan penyelenggaraan gladi bersih pada Kamis (13/8).

"Alhamdulillah untuk persiapan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, serta Rapat Paripurna DPR RI pada 14 Agustus ini, kami dari tiga kesekretariatan jenderal terus berkoordinasi. Besok bakal dilakukan gladi kotor dan kelak tanggal 13 bakal dilakukan gladi bersih," ujar Suprihartini di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/8).

Mengingat agenda berjalan pada hari Jumat, Suprihartini mengonfirmasi bahwa seluruh rangkaian sidang berbareng dirancang untuk selesai sebelum waktu ibadah salat Jumat tiba. Berdasarkan kesepakatan protokoler lintas lembaga, agenda aktivitas utama ditargetkan sudah rampung sebelum pukul 11.00 WIB.

"Betul (selesai sebelum Jumatan). Tadi Kepala Biro Protokol DPD juga sudah menyampaikan bahwa sudah diputuskan waktunya itu selesai sekitar jam 10.47 WIB. Mudah-mudahan sesuai dengan jadwal," ungkapnya.

Untuk memastikan kelancaran acara, sekretariat campuran telah menggelar rapat koordinasi teknis berbareng jejeran kementerian/lembaga serta unsur abdi negara keamanan dari TNI dan Polri.

Mengenai kehadiran para tamu Very Very Important Person (VVIP) termasuk para mantan presiden dan wakil presiden, pihak kesekretariatan tetap terus menghimpun daftar konfirmasi kehadiran melalui koordinasi berbareng tim protokol kementerian dan lembaga terkait.

"Kami juga berkoordinasi dengan seluruh protokol kementerian/lembaga untuk memastikan konfirmasi kehadiran tamu-tamu undangan sebelum hari pelaksanaan, termasuk pengaturan alur waktu kehadiran dan penempatan posisi," pungkas Suprihartini. (Faj/P-3)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan rencana uji coba penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) 3 kilogram (kg) kepada masyarakat dijadwalkan bakal dimulai pekan depan. Proyek tersebut direncanakan bakal menjadi pengganti pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg nan saat ini pemenuhannya tetap didominasi oleh impor.

Saat ini uji coba tabung pengganti LPG 3 kg sudah masuk dalam tahap uji coba akhir oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) sebelum bisa diujicoba ke masyarakat. Hal itu demi memastikan CNG 3 kg betul-betul kondusif digunakan sebelum komersialisasi secara masif.

"Uji coba kelak minggu depan. Kita cek ya," ujar Bahlil saat ditanya kapan uji coba CNG 3 kg di masyarakat dilakukan, ditemui di Kantor Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Di samping itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan program gas bumi terkompresi tersebut dirancang untuk mempunyai skema subsidi nan lebih efisien dibandingkan LPG 3 kg selama ini.

Pemerintah memproyeksikan penggunaan tabung CNG bakal bisa memberikan penghematan subsidi bagi kas negara lantaran memanfaatkan sumber gas domestik.

"Beliau kan sampaikan bahwa itu disubsidi tapi subsidinya menghemat 30 - 40%, artinya subsidinya tetap lebih rendah dari subsidi LPG. Begitu maksudnya," ungkap Laode dalam kesempatan nan sama.

"Iya setara 3 kilo, satu tabung LPG 3 kilo itu kelak dibikin sama dengan satu tabung CNG setara 3 kilogram LPG," tambah Laode.

Pemerintah berambisi uji coba minggu depan dapat menjadi landasan untuk memperluas jangkauan pengedaran CNG secara nasional.

(pgr/pgr) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta -

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto merekomendasikan sejumlah solusi untuk menangani bentrok agraria nan terjadi di desa, khususnya nan berada di dalam alias berbatasan langsung dengan area hutan.

Berdasarkan hasil koordinasi info Kementerian Kehutanan, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kementerian Dalam Negeri, terdapat 35.974 wilayah area rimba dan 34.323 desa nan berada di dalam alias berbatasan langsung dengan area tersebut.

Data tersebut merupakan pemetaan awal dan belum secara langsung menentukan status norma setiap bagian tanah.

"Sebaran ini menunjukkan skala persoalan nan kudu kita kelola bersama. Terdapat 34.323 desa dan sekitar 72,28 juta masyarakat nan tercatat berada di dalam alias bersenggolan langsung dengan area hutan, dengan ragam nan sangat besar antardaerah," kata Mendes Yandri dalam keterangan tertulis, Selasa (11/8/2026).

Rekomendasi tersebut disampaikan Yandri saat memenuhi undangan Pimpinan DPR RI dalam rapat koordinasi nan membahas bentrok agraria di Kawasan Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini. Dalam aktivitas tersebut, Yandri datang berbareng Wakil Mendes PDT, Ahmad Riza Patria.

Yandri menjelaskan berasas beragam kasus nan ada, bentrok agraria di desa dapat dikelompokkan menjadi tujuh corak utama. Pertama, desa berhadapan dengan area hutan. Kedua, masyarakat berhadapan dengan pemegang HGU perkebunan. Ketiga, persoalan plasma alias kemitraan nan tidak berjalan.

Keempat, masyarakat berhadapan dengan pemegang izin sektoral. Kelima, masyarakat budaya berhadapan dengan negara alias korporasi. Keenam, tanah alias aset desa berhadapan dengan proyek, Bank Tanah, alias peralatan milik negara. Ketujuh, bentrok mendatar di dalam desa alias antardesa mengenai batas, tanah ulayat, dan sumber daya alam.

Menurut Yandri, tipologi tersebut diperlukan untuk mengenali pihak, objek, dan kewenangan nan berbeda dalam setiap kasus. Penyelesaian bentrok pun perlu melibatkan kementerian alias lembaga nan mempunyai kewenangan atas status tanah, kawasan, izin, maupun aset.

Sementara itu, Kemendes memastikan akibat bentrok terhadap pemerintahan desa, pelayanan dasar, penghidupan, dan kehidupan sosial masyarakat turut dipulihkan.

"Penyelesaian bentrok agraria ini lebih efektif andaikan setiap kementerian bergerak sesuai kewenangannya, tetapi terhubung pada tujuan nan sama," ujarnya.

Dalam pembagian kewenangan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menangani kepastian kewenangan atas tanah, HGU, HPL, reforma agraria, serta penataan aset. Sementara Menteri Kehutanan menangani kepastian status dan pemisah area hutan, termasuk sistem pelepasan, perubahan batas, dan perhutanan sosial.

"Kemendes memegang akibat pada pemerintahan desa, pelayanan, penghidupan, pemulihan ekonomi, dan pencegahan bentrok sosial. Rapat koordinasi perlu menghasilkan satu kasus, satu pembagian tugas, satu sasaran waktu, dan satu hasil akhir berupa desa nan pulih," ujarnya.

Yandri menegaskan, hasil akhir penyelesaian bentrok agraria kudu memastikan desa dan masyarakat betul-betul pulih. Kepastian dan keadilan kudu diperoleh, pemerintahan dan pelayanan kembali berjalan, sumber penghidupan pulih, pembangunan dapat dilanjutkan, serta bentrok serupa tidak kembali terjadi.

Menurutnya, keberhasilan penyelesaian bentrok setidaknya dapat diukur melalui lima hal, ialah status tanah dan area nan jelas, manajemen serta pelayanan nan normal, pendapatan penduduk nan kembali, perlindungan sosial bagi golongan rentan, dan tata kelola kolaboratif nan mencegah bentrok baru.

"Kita perlu menetapkan kasus prioritas berasas skala persoalan, jumlah penduduk terdampak, akibat sosial, dan kesiapan dokumen," katanya.

Yandri juga merekomendasikan agar selama proses penyelesaian berlangsung, pelayanan dasar dan aktivitas produktif masyarakat tetap dilindungi. Hal tersebut diperlukan agar keputusan administratif tidak justru memperbesar kerentanan masyarakat.

Selanjutnya, setiap keputusan ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan perlu dihubungkan langsung dengan rencana pemulihan desa nan terukur, termasuk pelayanan, penghidupan, dan parameter hasil.

Yandri juga merekomendasikan pembentukan sistem tindak lanjut berbareng nan melibatkan ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Kemendes, DPR RI, pemerintah daerah, dan perwakilan masyarakat.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad didampingi Saan Mustopa dan Cucun Ahmad. Turut datang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, serta Wakil Menteri ATR/BPN Ossy.

(prf/ega)

Serang -

Seorang pembimbing ngaji berinisial MS (44) ditangkap polisi lantaran mencabuli muridnya nan berumur 9 tahun. Ia diketahui dua kali mencabuli anak nan merupakan siswa sekaligus tetangganya tersebut.

Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Serang Kota Ipda Febby Mufti mengatakan pencabulan itu terjadi dua kali di rumah korban. Peristiwa pertama terjadi pada Minggu (2/8) sekitar pukul 05.00 WIB.

Saat korban tetap tidur, MS diduga masuk ke rumah korban dengan argumen mengajaknya berolahraga pagi alias jogging. Namun, pelaku justru mencabuli korban hingga membuatnya ketakutan.

Tiga hari kemudian, MS diduga kembali melakukan perbuatan serupa sekitar pukul 05.30 WIB di bilik korban. Saat itu, korban menangis dan berlari keluar rumah hingga berjumpa dengan seorang tetangga nan sedang melintas.

"Polisi kemudian mendalami kondisi nan memungkinkan pelaku melakukan perbuatannya. Dari hasil penyelidikan, MS diduga mengetahui aktivitas orang tua korban," kata Febby, Selasa (11/8/2026).

Ayah korban nan berprofesi sebagai nelayan biasa berangkat melaut pada malam hari dan baru pulang pada siang hari. Pelaku memanfaatkan waktu pada pagi hari saat tidak ada pengawasan terhadap korban.

"Pelaku bisa masuk leluasa lantaran mengetahui korban tinggal sendiri pada pagi hari saat ayahnya pergi berlayar mencari ikan," tutur Febby.

Orang tua korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Pelaku akhirnya diamankan oleh polisi dan penduduk pada Minggu (11/8).

MS sekarang telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menjeratnya dengan Pasal 415 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak.

(aik/zap)

Romelu Lukaku dilaporkan semakin dekat dengan pintu keluar Napoli. Penyerang asal Belgia itu disebut bakal melanjutkan pekerjaan berbareng klub Turki, Fenerbahce, setelah kedua klub mencapai kesepakatan mengenai nilai transfer.

Sejumlah media Italia, termasuk Sky Sport Itali, melaporkan Napoli sepakat melepas Lukaku dengan nilai transfer sekitar 6 juta euro alias sekitar Rp123,4 miliar, ditambah sejumlah bonus.

Lukaku apalagi dikabarkan telah menjalani sebagian pemeriksaan medis sebagai bagian dari proses kepindahannya ke Fenerbahce. Ia selanjutnya diperkirakan bertolak ke Istanbul untuk menyelesaikan tahapan transfer.

Lukaku berasosiasi dengan Napoli pada musim panas 2024 setelah klub Italia tersebut bayar sekitar 30 juta euro plus bingkisan kepada Chelsea. Kehadirannya langsung memberikan kontribusi krusial bagi Partenopei, terutama dalam perjalanan mereka meraih Scudetto Serie A 2024/2025.

Pada musim pertamanya di Napoli, Lukaku mencatatkan 36 penampilan di Serie A dengan torehan 14 gol dan 10 assist. Ia juga menjadi salah satu pemain krusial dalam keberhasilan Napoli merebut gelar liga, termasuk mencetak gol dalam laga penentu melawan Cagliari.

Memasuki musim berikutnya, situasi Lukaku berubah drastis. Berdasarkan info Opta, dia hanya tampil lima kali di Serie A 2025/2026 dengan total 39 menit bermain dan mencetak satu gol. Seluruh penampilannya di liga pada musim tersebut datang sebagai pemain pengganti.

Secara keseluruhan, Napoli mencatat Lukaku telah mengoleksi 45 penampilan dan 14 gol berbareng klub hingga Mei 2026. Ia juga sukses mempersembahkan satu gelar Scudetto dan trofi Piala Super Italia selama berada di Naples.

Minimnya kesempatan bermain membikin masa depan Lukaku di Napoli semakin tidak pasti. Kedatangan Rasmus Hojlund pada musim panas sebelumnya juga membikin persaingan di lini depan semakin ketat dan posisi Lukaku tidak lagi menjadi pilihan utama.

Bagi Napoli, kepergian Lukaku membuka ruang untuk mendatangkan penyerang baru. Salah satu nama nan disebut masuk radar klub adalah striker Arsenal, Gabriel Jesus.

Presiden AS Donald Trump.(X)

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuntut Iran bayar kompensasi atas korban jiwa dan kerusakan akibat bentrok di Timur Tengah. Tuntutan tersebut bakal dibawa ke meja perundingan dan berpotensi semakin mempersulit upaya Washington dan Teheran mencapai kesepakatan damai.

Melalui unggahan di platform Truth Social pada Senin (10/8), Trump menyebut kompensasi tersebut kudu diberikan kepada family korban nan meninggal maupun mengalami luka parah akibat konflik.

"Sekarang saya juga menuntut kompensasi dari Iran untuk semua orang nan telah mereka bunuh dan lukai parah, termasuk family dari mereka nan tewas di USS Cole dan ribuan lainnya nan tewas dalam pertempuran," kata Trump dilansir Anadolu, Selasa  (11/8)

Dalam unggahan lainnya, Trump memperluas tuntutannya dengan meminta Iran bertanggung jawab atas kerusakan dan korban jiwa nan terjadi di sejumlah wilayah bentrok di Timur Tengah, termasuk Libanon, Suriah, Yaman, dan Jalur Gaza.

"Selain itu, kompensasi kudu dibayarkan kepada family dari ratusan ribu demonstran tak berdosa nan dibunuh Iran selama 50 tahun terakhir, belum lagi 52 ribu orang nan tewas dalam lima bulan terakhir," lanjut Trump.

Trump menegaskan seluruh tuntutan tersebut bakal dibawa ke meja perundingan dan disampaikan secara tegas kepada pihak Iran. Menurut Trump, tuntutan kompensasi bakal menjadi bagian dari setiap dan semua negosiasi di masa mendatang.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika upaya perundingan tenteram antara AS dan Iran tetap menghadapi kebuntuan. Salah satu persoalan utama nan menghalang proses tersebut adalah situasi keamanan di Selat Hormuz nan semakin memanas.

Tuntutan baru dari Trump berpotensi semakin memperumit upaya mencapai kesepakatan. Iran sebelumnya juga mengusulkan tuntutan agar Amerika Serikat bayar reparasi perang sebagai salah satu syarat untuk menghentikan pertempuran.

Konflik berkepanjangan tersebut turut berakibat terhadap perekonomian global. Blokade Iran di Selat Hormuz telah mengganggu jalur pengedaran daya dan mendorong kenaikan nilai bahan bakar minyak.

Situasi tersebut memberikan tekanan tambahan terhadap pemerintahan Trump, terutama menjelang pemilihan paruh waktu Amerika Serikat nan dijadwalkan berjalan pada November mendatang. (Fer/P-3)

Berikut Rekomendasi HP dengan Kamera 108 MP(magnifik)

KAMERA HP adalah fitur pada smartphone nan digunakan untuk mengambil foto dan merekam video menggunakan sensor kamera nan terintegrasi di dalam perangkat.

Kamera HP umumnya dilengkapi beragam fitur, seperti autofokus, HDR, mode malam, zoom, stabilisasi gambar, dan perekaman video.

1. Infinix Note 40 Pro 5G

Mengandalkan kamera utama 108 MP dengan OIS, sehingga menarik untuk fotografi sehari-hari dan membantu menghasilkan foto nan lebih stabil. Infinix juga membekalinya dengan fitur 3× lossless superzoom.

2. Infinix Note 40 Pro

Pilihan lain dari Infinix nan membawa kamera 108 MP OIS serta fitur zoom 3×. Cocok jika prioritasnya adalah kamera beresolusi tinggi dengan stabilisasi optik.

3. Infinix Hot 40 Pro

HP ini menggunakan kamera utama 108 MP dan menjadi salah satu pilihan menarik di kelas nilai nan lebih terjangkau. Hasil kamera tetap dipengaruhi pencahayaan dan pemrosesan gambar.

4. Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 5G membawa kamera utama 108 MP dan OIS, sehingga menawarkan kombinasi resolusi tinggi serta stabilisasi nan lebih baik untuk pengambilan foto.

5. Redmi Note 15

Versi reguler Redmi Note 15 juga menggunakan kamera utama 108 MP. Model ini lebih ditujukan untuk pengguna nan menginginkan kamera beresolusi tinggi tanpa kudu memilih jenis Pro.

Jumlah megapiksel bukan satu-satunya penentu kualitas kamera. Sensor, OIS, pemrosesan gambar, lensa, dan keahlian kamera saat kondisi minim sinar juga sangat berpengaruh. (Z-4)

Sumber: 91mobiles, erablue

Ilustrasi gelombang tinggi.(Dok. Antara)

BADAN Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan awal cuaca mengenai potensi gelombang tinggi di laut nan bisa mencapai empat meter nan dapat menerjang wilayah Perairan Barat Kepulauan Nias, Sumatra Utara. Kondisi ini dipicu oleh adanya anomali suhu muka laut nan hangat di Samudra Hindia barat Sumatera.

Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas II Maritim Belawan, Rizky Ramadhan, menjelaskan bahwa selain di Perairan Barat Nias, gelombang tinggi tersebut juga berisiko terjadi di Samudera Hindia barat Kepulauan Nias serta perairan Barat Kepulauan Batu.

"Kondisi tersebut dapat terjadi pada 14-15 Agustus 2026," ujar Rizky Ramadhan di Medan, Selasa (11/8).

Selain area dengan gelombang ekstrem, BMKG juga memetakan wilayah dengan kesempatan gelombang laut setinggi 1,25 hingga 2,5 meter, meliputi:

• Perairan Kepulauan Batu
• Perairan Barat Sumatera Utara
• Perairan Timur Kepulauan Nias

Penyebab dan Dampak Cuaca

Fenomena suhu muka laut nan hangat di Samudra Hindia barat Sumatera saat ini berpotensi meningkatkan penguapan secara signifikan. Hal ini menambah kandungan uap air di atmosfer nan berkontribusi pada pembentukan awan hujan lokal di wilayah Sumatera bagian utara.

Berdasarkan info BMKG, pola angin di wilayah perairan Sumatera bagian utara umumnya bergerak dari arah Timur Laut ke Barat Daya. Kecepatan angin terpantau berkisar antara 2 hingga 25 knot.

Imbauan Keselamatan Pelayaran

Merespons kondisi cuaca ekstrem tersebut, BMKG mengeluarkan pedoman keselamatan bagi para pengguna jasa kelautan untuk tetap waspada:

Masyarakat, khususnya nelayan dan operator kapal, diminta untuk terus memantau pembaruan info cuaca dari BMKG sebelum melakukan aktivitas pelayaran guna menghindari akibat kecelakaan laut. (Ant/H-3)

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pemerintah untuk membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ditujukan agar konsumsinya tepat sasaran.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, dengan sistem pembatasan ini, maka masyarakat bisa alias golongan atas kudu membeli BBM sesuai dengan keahlian keuangannya, ialah tak lagi boleh menggunakan Pertalite.

"Yang jelas kita incar adalah nan atas saja. Supaya mereka beli sesuai dengan keahlian mereka," kata Purbaya selepas menggelar rapat dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Gedung Juanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Purbaya mengatakan, skema nan tengah dipertimbangkan adalah pembatasan konsumsi Pertalite untuk masyarakat nan tergolong ke dalam golongan desil teratas, ialah desil 9 dan 10.

Ia menuturkan, sistem pemerintah sebetulnya sudah bisa mengakomodir kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi ini, namun untuk pelaksanaannya kata dia kudu disesuaikan dengan waktu nan tepat.

"Belum dilaksanakan. Kita sedang pelajari sistemnya seperti apa. nan jelas saya sudah lihat. Sistemnya bisa dijalankan mobil per mobil alias desil per desil," ujar Purbaya.

Dengan langkah ini, dia meyakini, kebutuhan pemerintah untuk menganggarkan subsidi BBM dalam APBN dapat berkurang.

Sebagaimana diketahui, anggaran subsidi BBM pada 2026 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.

Di dalam perpres itu disebutkan anggaran shopping subsidi jenis bahan bakar tertentu (JBT) nilainya Rp 25,14 triliun pada 2026. Terpangkas sekitar 5,7% dari anggaran shopping subsidi BBM pada 2025 nan senilai Rp 26,66 triliun.

"Konsumsi mungkin bakal sama. Cuma subsidinya bakal berkurang, lantaran semakin terbatas dari info subsidi," kata Purbaya.

(arj/arj) [Gambas:Video CNBC]

Simak respons I.League soal hukuman FIFA untuk Persib Bandung (Foto: Persib Bandung)

Jakarta -

Sejumlah penduduk mengusulkan agar jalur sepeda di jalan-jalan protokol Jakarta dihapus. Salah satu alasannya lantaran jalur tersebut dinilai tidak digunakan secara optimal dan kerap diterobos pengendara sepeda motor.

Dilihat detikcom melalui media sosial Threads, Selasa (11/8/2026), sejumlah penduduk meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mempertimbangkan penghapusan jalur sepeda di jalan protokol. Menurut warga, jalur tersebut dinilai tidak banyak difungsikan pada hari kerja.

Warga beranggapan bahwa penghapusan jalur sepeda dapat memperlebar badan jalan sehingga berpotensi mengurangi kemacetan lampau lintas pada jam sibuk hari kerja.

Menanggapi perihal itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan usulan tersebut bakal dibahas secara unik oleh Pemprov DKI Jakarta. Pramono mengaku telah menerima banyak masukan mengenai keberadaan akomodasi sepeda di Ibu Kota.

Ia mengatakan Pemprov DKI bakal mengevaluasi apakah akomodasi tersebut tetap perlu dipertahankan alias diubah. "Saya juga mendapatkan banyak masukan tentang perihal itu. Dalam waktu dekat ini Pemerintah DKI Jakarta bakal membahas secara unik mengenai akomodasi sepeda nan dimiliki, apakah tetap perlu dipertahankan alias diubah, kelak kami bakal putuskan dalam rapat," kata Pramono.

Pramono menambahkan, dirinya mempunyai perhatian tersendiri terhadap penggunaan akomodasi sepeda di Jakarta lantaran dia juga merupakan seorang pesepeda. "Karena kebetulan saya ini kan pesepeda, teman-teman sekalian tahu," lanjutnya.

(bel/isa)

Jakarta -

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono mendorong Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mempercepat penyelesaian persyaratan pengajuan pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Ia juga meminta untuk melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara serius dan berkelanjutan.

"Saya senang Pak Bupati ada perjuangan kuat untuk melaksanakan program pemerintah. Tolong dikawal habis-habisan," kata Agus Jabo dalam siaran pers, Selasa (11/6/2026).

Hal tersebut disampaikan saat menerima kunjungan Bupati Mandailing Natal Saipullah Nasution di Kantor Kementerian Sosial, hari ini.

Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan program nan secara langsung menyasar masyarakat dari golongan paling bawah. Karena itu, seluruh prosesnya perlu mendapat pengawalan serius, mulai dari kesiapan lahan, kelengkapan administrasi, hingga penyelenggaraan pembangunan.

"Sekolah Rakyat ini menyentuh masyarakat nan paling bawah, lantaran itu perlu dikawal habis-habisan," tegasnya.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal tengah mengurus pengajuan pembangunan Sekolah Rakyat. Sebelumnya, pengajuan sempat terkendala persoalan lahan sehingga pemerintah wilayah melakukan upaya pemindahan letak ke lahan pengganti nan dinilai lebih siap.

Setelah letak baru memenuhi persyaratan, pengajuan tersebut bakal segera diproses melalui Kementerian Pekerjaan Umum.

Agus berambisi seluruh persyaratan dapat segera diselesaikan sehingga Kabupaten Mandailing Natal dapat masuk dalam pembangunan Sekolah Rakyat tahap III nan rencananya dimulai pada Oktober 2026 dan ditargetkan dapat selesai sebelum tahun aliran 2027/2028 dimulai.

Selain Sekolah Rakyat, Agus juga meminta Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal terus melakukan pemutakhiran DTSEN secara serius, teliti, dan berkala.

Dia menjelaskan, DTSEN saat ini menjadi salah satu pedoman krusial dalam penyelenggaraan beragam program pemerintah. Data tersebut digunakan sebagai sumber dalam penyaluran support sosial, pemberian support iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hingga proses rekrutmen calon peserta Sekolah Rakyat.

"Jadi updating info ini kudu betul-betul dilakukan dengan serius dan teliti. Karena sekarang info ini menjadi dasar untuk beragam program pemerintah," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Mandailing Natal, Saipullah Nasution menyampaikan bahwa pemerintah wilayah terus melakukan pemutakhiran info sosial ekonomi masyarakat. Pemutakhiran dilakukan untuk memastikan info nan digunakan pemerintah semakin jeli dan sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.

"Kami terus melakukan updating. Kami juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada 6.800 info nan keluar dari bansos lantaran gambling online," ujar Saipullah.

Untuk upaya nan dilakukan Pemerintah Mandailing Natal, Agus memberikan apresiasi dan menekankan, pemutakhiran info tidak hanya krusial untuk memastikan support sosial diberikan kepada masyarakat nan tepat, tetapi juga menjadi bagian krusial dalam memastikan beragam intervensi pemerintah dapat menyentuh golongan masyarakat nan betul-betul membutuhkan.

Dengan demikian, pemerintah wilayah diharapkan aktif melakukan verifikasi dan pemutakhiran info serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Di sisi lain, percepatan kesiapan Sekolah Rakyat diharapkan dapat membuka akses pendidikan nan lebih baik bagi anak-anak dari family kurang bisa di Mandailing Natal.

(prf/ega)

Jakarta -

Polisi tengah menyelidiki kasus perusakan tiang dan bendera merah putih di Kwaron, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul. Terungkap bahwa pelaku merupakan orang nan sama dengan perusak palang pintu kereta api (KA) di Gamping, Sleman.

Kasat Reskrim Polres Bantul, AKP Subihan Afuan Ardhi, mengatakan kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan. Saat melakukan aksinya, pelaku dalam kondisi mabuk.

"Jadi untuk status perkaranya sudah kami naikkan dari penyelidikan ke investigasi pada pagi hari ini. Informasi awal, terduga pelaku orang nan sama dengan pelaku perusakan palang pintu kereta api di Gamping, Sleman," kata Subihan di Polres Bantul, dilansir detikJogja, Selasa (11/8/2026).

Pelaku sekarang sudah diamankan di Polsek Gamping, Sleman. Polisi tetap mendalami keterangan pelaku.

"Adapun dari keterangan para saksi, dugaan awal untuk pelaku itu dalam kondisi mabuk. Tapi perlu kami dalami lagi keabsahan ataupun kevalidan terhadap keterangan tersebut," ujarnya.

Menyoal motif pelaku melakukan perusakan tersebut, Subihan tetap melakukan pendalaman. Di sisi lain, Subihan menyebut pelaku merupakan mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Jogja.

"Untuk motif sesungguhnya bakal kami dalami. Lalu untuk pelaku ini adalah mahasiswa salah satu perguruan tinggi nan ada di Jogja, tapi pelaku bukan penduduk Jogja, melainkan dari luar Jogja," ucapnya.

Aksi pelaku perusak tiang dan bendera merah putih itu terekam CCTV. Dalam rekaman itu menunjukkan perusakan tiang bendera merah putih di Kwaron, Kasihan, Bantul, oleh pemotor nan diduga sama dengan pelaku perusakan palang perlintasan kereta api di Gamping, Sleman.

Baca selengkapnya di sini.

(dek/imk)

Jakarta -

Kejagung RI menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pengusutan perkara tindak pidana pencucian duit (TPPU) nan melibatkan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah (FA). Pelibatan PPATK ini mengenai dengan pengusutan aliran duit perkara TPPU tersebut.

"Kita ada, kita ada minta juga support dari PPATK, sudah ada, kita berjalan, kelak dibutuhkan pasti. nan jelas PPATK pun support ya," terang Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna kepada wartawan di Gedung Kejagung RI, Jakarta Selatan, Selasa (11/8/2026).

Anang mengatakan penelusuran duit ini diperlukan oleh interogator lantaran mengenai juga dengan dugaan awal tindak pidana korupsi nan terjadi. Namun, pihaknya memastikan dalam melakukan penelusuran ini interogator tetap mengedepankan azas prasangka tak bersalah.

"Iya kita telusuri ya. Kan kita kudu jelas nih, kelak predicate crime-nya seperti apa ya. Tapi dengan tetap mengedepankan asas kehati-hatian dan prasangka tak bersalah ya," ungkap Anang.

"Karena kita juga tidak boleh zalim, ada aturan, ada norma acara. Supaya kelak menghasilkan proses investigasi nan baik, kelak pun penuntutannya juga baik, kelak juga hasil putusannya pun baik," imbuhnya.

Penelusuran aliran duit ini juga dilakukan oleh Kejagung dengan memeriksa sejumlah saksi dari pihak perbankan. Termasuk kemarin, pada saat interogator memeriksa saksi dari Bank Indonesia (BI).

"Nah itu keterkaitannya mengenai dengan sistem operasional, SOP-nya mengenai money changer bagaimana?apakah ini terdaftar alias tidak? ini kan di situ. Itu aja (yang didalami) dari Bank kan BI," ucapnya.

Diketahui, dalam pengusutan perkara ini, Kejagung terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Seperti halnya hari ini, interogator kembali melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi dari pihak perbankan dan swasta.

Kemarin, Kejagung juga memeriksa sebanyak tujuh orang saksi. Pemeriksaan saksi ini merupakan bagian dari upaya interogator untuk memperoleh perangkat bukti, memperjelas bangunan perkara, serta melakukan penelusuran terhadap aset nan diduga berasal dari hasil tindak pidana.

"Proses investigasi bakal terus dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas prasangka tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian," tutur Anang.

"Tim interogator bakal terus menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada publik sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan," pungkasnya.

Sebagai informasi, penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka TPPU ini merupakan pengembangan dari temuan interogator Polri sebelumnya dari rumah Febrie di area Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dari situ disita peralatan bukti berupa emas batangan seberat 74 kilogram dan duit tunai senilai ratusan miliar rupiah nan diduga milik Febrie.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (24/7), Febrie langsung ditahan. Penahanan Febrie dititipkan di Rutan KPK.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan TPPU tersebut. Dia adalah Nurman Herin (NH), nan diduga kuat terlibat dalam kasus TPPU Febrie.

"Hari ini juga dengan pertimbangan dua perangkat bukti dari Tim 9 menetapkan NH mengenai dugaan turut serta tindak pidana pencucian uang," kata Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung Rudi Margono kepada wartawan, Kamis (30/7).

(kuf/zap)

Jaksa Agung ST Burhanuddin (Foto: Dok Okezone)

Sejumlah polisi terlihat menjaga makam Sutrimo di Desa Wlahar, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah jelang ekshumasi pada Rabu (12/8) besok. Penjagaan bakal dilakukan selama 24 jam.

Pantauan di lokasi, sudah berdiri tenda oranye milik Inafis di sekitar makam Sutrimo. Selain itu, garis polisi juga terpasang di sekitar kuburan.

Kapolresta Banyumas Kombes Petrus Silalahi mengatakan, penjagaan dilakukan demi menjaga kondisi makam selama proses ekshumasi dilaksanakan.

"Teknisnya, kami menyampaikan bahwasannya makamnya kami jaga. Bagian nan bakal diekshumasi itu adalah jenazah. Jenazah itu merupakan peralatan bukti," ujar Petrus kepada wartawan, Selasa (12/6).

Untuk itu, pihaknya memberlakukan status quo untuk mencegah adanya tindakan nan dapat mengubah kondisi makan dan menghilangkan peralatan bukti.

"Barang bukti itu kemudian kita status quo, status quo dengan langkah kita jaga 24 jam," jelas dia.

Ia juga menjelaskan, jenazah Sutrimo menjadi bagian krusial dalam proses penyelidikan.

"Karena itu merupakan peralatan bukti. Ekshumasi kan bongkar makam, kemudian melakukan autopsi. Autopsi itu kan pada jenazah. Jenazah itu dalam kasus ini menjadi peralatan bukti," kata Petrus.

Sebelumnya, family Sutrimo, penduduk Desa Wlahar, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, mendatangi Polesta Banyumas pada Sabtu (8/8) malam untuk membikin laporan lantaran merasa kematiannya tidak wajar.

Laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Nomor STTLP/79/VIII/2026/ SPKT/POLRESTA BANYUMAS/ POLDA JAWA TENGAH.

Sutrimo merupakan laki-laki nan disebut sebagai kepala rumah tangga di kediaman mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah. Ia meninggal bumi di depan Klinik Kecantikan Mordent, area Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 23 Juli 2026.

Pemerintah kaji pembatasan BBM subsidi Pertalite untuk kalangan atas.(Dok. Pertamina)

PEMERINTAH tengah mengkaji rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite bagi kalangan masyarakat kelas atas nan masuk dalam kategori desil 9 dan 10. Langkah ini dilakukan guna memastikan alokasi subsidi daya nan mencapai ratusan triliun rupiah dapat lebih tepat sasaran kepada masyarakat nan betul-betul membutuhkan.

Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (11/8). Kebijakan ini diproyeksikan bakal diterapkan secara berjenjang dalam beberapa bulan ke depan.

"Supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian agar kita bisa kurangi secara bertahap. Bisa saja nan di desil 9-10 tidak bisa beli nan bersubsidi. Mereka kudu bayar nilai Pertamax alias nan lain," ujar Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tetap mempelajari sistem teknis nan bakal diterapkan di lapangan. Meski belum merinci potensi penghematan anggaran negara dari kebijakan ini, dia menyebut sistem nan dimiliki Pertamina sudah cukup mumpuni untuk mendukung penerapan pembatasan tersebut.

Senada dengan Menkeu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pertimbangan pengedaran BBM subsidi sangat mendesak. Menurutnya, selama ini sebagian besar subsidi justru dinikmati oleh golongan masyarakat mampu, termasuk mereka nan berada di kategori desil 9 dan 10.

"Selama ini kan kita tahu, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya kudu kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9, desil 10, tetap kena, tetap dapat subsidi," ungkap Bahlil. Ia menambahkan bahwa langkah ini sejalan dengan pengarahan Presiden untuk memastikan keadilan sosial dalam pengedaran energi.

Kendati demikian, Bahlil memberikan kepastian bagi para pengguna kendaraan roda dua. Ia menegaskan bahwa kebijakan pembatasan pembelian Pertalite ini tidak bakal menyasar sepeda motor, sehingga masyarakat pengguna motor tetap bisa mengakses BBM subsidi seperti biasa.

"Enggak, sepeda motor enggak dibatasi kok," tegas Bahlil menutup keterangannya. (Z-10)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan meluncurkan jasa digitalisasi akta kelahiran melalui integrasi platform satusehat dengan sistem info manajemen kependudukan alias siak.

Selengkapnya dalam program Closing Bell CNBC Indonesia (Selasa, 11/08/2026) berikut ini.

Jakarta -

Puluhan jemaat Gereja POUK Chapel Universitas Sumatera Utara (USU) panik setelah pihak USU diduga mengosongkan secara paksa seluruh barang-barang nan ada di dalam gereja. USU pun buka bunyi memberikan penjelasan.

Dilansir detikSumut, Selasa (11/8/2026), Ketua LBH Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Deddy Mauritz Simanjuntak menyebut kejadian pengosongan paksa ini terjadi saat pihaknya tengah menghadiri pemeriksaan di Polda Sumut. Pemeriksaan itu melibatkan Pendeta Gloria Bale, pastor nan memimpin ibadah di Gereja POUK Chapel USU.

"Jadi pada hari ini, kami melakukan pendampingan terhadap Ibu Pendeta Gloria Bale. Beliau dilaporkan ke Polda Sumatera Utara untuk LP nan ke-2 kalinya, dengan tuduhan pencemaran nama baik, sesuatu nan dia sendiri bingung, pencemaran nama baik apa nan dia lakukan. Nah, pada saat kami kurang lebih pukul separuh 11, mendampingi Ibu Pendeta Gloria Bale, si interogator tetap buka laptop, tiba-tiba kita dapat info dari kawan kita di sini bahwa ada 10 truk dari Universitas Sumatera Utara nan melakukan pengosongan gereja," ujar Deddy saat diwawancarai di Gereja POUK Chapel USU, Senin (10/8).

Mendapatkan info itu, Deddy mengatakan pihaknya memutuskan menghentikan pemeriksaan tersebut serta meminta izin kepada interogator Polda Sumut untuk kembali ke gereja.

"Sempat ketemu (dengan pihak nan mengosongkan), tapi kita sudah lihat bahwa gereja itu berada dalam kondisi nan porak-poranda. Semua barang-barang, termasuk barang-barang pribadi nan harusnya, itu tidak bisa diambil dengan paksa lantaran ada undang-undang nan melindungi perihal tersebut. Itu dilakukan oleh mereka nan mengatasnamakan Universitas Sumatera Utara," ucapnya.

USU Buka Suara

USU buka bunyi mengenai dugaan pengosongan paksa Gereja POUK Chapel. USU menyebut relokasi sementara Chapel USU sebagai bagian dari penataan dan pembaharuan akomodasi rumah ibadah untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas sarana pembinaan kerohanian bagi sivitas akademika dan penduduk Kristen di lingkungan USU.

Ketua Persekutuan Iman Warga Kristen (PIWK) USU, Robert Sibarani, mengatakan Chapel selama ini mempunyai kegunaan krusial sebagai sarana pembinaan kerohanian mahasiswa, dosen, pegawai, serta penduduk Kristen di lingkungan USU.

"Chapel selama ini difungsikan sebagai sarana pembinaan kerohanian bagi mahasiswa, dosen, pegawai, dan penduduk Kristen di lingkungan USU. Seiring meningkatnya jumlah mahasiswa Kristen, kebutuhan terhadap akomodasi pembinaan kerohanian nan lebih memadai juga semakin besar," ujar Robert melalui keterangan tertulis diterima detikSumut, Selasa (11/8/2026).

Menurut Robert, pembaharuan diperlukan seiring dengan meningkatnya jumlah mahasiswa Kristen di USU. Saat ini, jumlah mahasiswa Kristen diperkirakan mencapai lebih dari 9.000 orang nan tersebar di 16 fakultas.

"Dengan jumlah mahasiswa Kristen nan terus bertambah, kapabilitas Chapel saat ini tentu perlu ditingkatkan. Karena itu, pembaharuan merupakan bagian dari upaya menyediakan akomodasi nan lebih representatif dan bisa memenuhi kebutuhan pembinaan kerohanian di lingkungan USU," katanya.

Simak selengkapnya di sini.

(fas/imk)

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono beserta jejeran menyambangi Kejaksaan Agung (Kejagung) RI hari ini. Sudaryono meminta langsung kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin agar kejaksaan tinggi (kejati) dan kejaksaan negeri (kejari) ikut mendampingi dan mengawasi penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Tadi beliau meminta bahwa kelak ke depannya bakal ada pendampingan. Pendampingan hukum, legal audit, termasuk pengawasan di lapangan melibatkan teman-teman nan ada di kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi," kata Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana kepada wartawan di gedung Kejagung, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Ketut mengatakan ketua BGN nan baru saat ini sedang berupaya maksimal untuk melakukan pembenahan dan evaluasi. Dia berambisi tata kelola MBG ini bisa lebih baik dari sebelumnya dan semakin terasa manfaatnya untuk masyarakat.

"Semua tata kelola bakal dibangun dengan, dengan bagus. Komitmen ketua nan baru ini adalah gimana membangun tata kelola nan baik ya, pelayanan nan baik, seperti itu," ucapnya.

Jaksa Agung Harap Korupsi MBG Tak Terulang

Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan silaturahmi dari Kepala BGN Sudaryono beserta jejeran hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Jaksa Agung menyampaikan agar korupsi tata kelola makan bergizi cuma-cuma nan telah terjadi menjadi bahan pertimbangan kepemimpinan BGN nan sekarang

"Yang jelas tadi ketua menyampaikan lebih kepada, apa nan sudah terjadi dan menjadi bahan pertimbangan ke depan," kata Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna kepada wartawan saat menyampaikan pernyataan Jaksa Agung dalam pertemuan dengan ketua BGN, Selasa (11/8).

Jaksa Agung juga mempunyai angan agar kejadian korupsi tata kelola MBG ini tidak terulang. Jaksa Agung, kata Anang, siap membantu jika BGN memerlukan pendampingan oleh Kejaksaan dalam penyelenggaraan program MBG.

"Jangan sampai terjadi lagi dan dalam tata kelola terutama. Dan Kejaksaan siap membantu untuk mendampingi ke depannya seperti apa," ungkapnya.

(ygs/ygs)