Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah kediaman Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya nan berjulukan Dwi Yoga Ambal, Kamis (16/4).

KPK menyita arsip nan diduga berangkaian dengan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya tahun anggaran 2025-2026.

"Hari ini interogator memulai rangkaian aktivitas penggeledahan di wilayah Tulungagung. Penggeledahan hari pertama ini dilakukan di tiga lokasi, ialah di rumah dinas bupati, rumah pribadi sdr GSW, dan rumah sdr YOG," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Kamis (16/4).

"Dalam penggeledahan tersebut di antaranya ditemukan beberapa dokumen, salah satunya surat pernyataan pengunduran diri kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lainnya nan dibuat tanpa tanggal," lanjut dia.

Budi menerangkan surat pernyataan itu nan diduga menjadi 'alat tekan' Gatut kepada para OPD agar alim atas semua perintahnya.

Adapun penggeledahan dimaksud pada prinsipnya dibutuhkan interogator untuk mencari bukti-bukti tambahan nan diperlukan dalam investigasi perkara dugaan pemerasan di wilayah Kabupaten Tulungagung.

"Dalam kesempatan ini, KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih khususnya kepada masyarakat Tulungagung nan terus mendukung penanganan perkara ini," ucap Budi.

"Kami bakal terus pembaruan perkembangan dan hasil penggeledahannya," katanya.

Kasus ini dibongkar KPK lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 10 April 2026. Gatut dan Yoga sudah dilakukan penahanan rutan.

(ryn/isn)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia --

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima gugatan uji materi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 nan meminta agar family sedarah alias semenda dari presiden alias wakil presiden menjabat mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres) dan/atau wakil presiden (cawapres).

"Amar putusan mengadili, menyatakan, permohonan nomor 81/PUU-XXIV/2026 tidak dapat diterima," kata Ketua MK Suhartoyo mengutip detikcom, Kamis (16/4).

Wakil Ketua MK Saldi Isra menjelaskan pertimbangan dalam putusan tersebut. Saldi mengatakan petitum pemohon tidak lazim lantaran saling bertentangan alias kontradiktif.

"Rumusan alias bangunan norma baru nan dimohonkan para pemohon menunjukkan sikap ambigu, antara mempertahankan secara utuh alias keseluruhan norma Pasal 169 huruf A sampai dengan huruf T Undang-Undang 7/2017 dengan menambahkan substansi baru alias pemaknaan baru berupa frasa serta tidak mempunyai hubungan family sedarah alias semenda dengan Presiden dan/atau Wakil Presiden nan sedang menjabat," jelas Saldi.

"Rumusan petitum para pemohon nan demikian adalah tidak lazim lantaran merumuskan petitum nan saling bertentangan alias kontradiktif. Dalam pemisah penalaran nan wajar, Mahkamah tidak mungkin mengabulkan petitum nan dirumuskan saling bertentangan alias kontradiktif," lanjutnya.

Atas dasar itu, MK menyatakan gugatan pemohon tidak jelas. MK pun tidak mempertimbangkan lebih lanjut gugatan itu.

"Karena permohonan-permohonan a quo adalah tidak jelas alias kabur alias obscure, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para pemohon," ujarnya.

Sebelumnya, penduduk berjulukan Raden Nuh dan Dian Amalia mengusulkan gugatan terhadap UU Pemilu ke MK. Mereka meminta MK melarang family sedarah alias semenda dari presiden alias wakil presiden menjabat untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan/atau wakil presiden.

Dilihat dari situs resmi MK, Rabu (25/2), gugatan tersebut teregistrasi dengan nomor perkara 81/PUU-XXIV/2026. Keduanya menggugat Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Baca berita lengkapnya di sini.

(tim/dal)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]

Jakarta -

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, bicara peran krusial Polri dalam menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Yusril mengatakan Polri merupakan garda terdepan dalam urusan hukum.

Hal itu disampaikan Yusril dalam Rakernis Divisi Hukum (Divkum) Polri di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (16/4/2026). Dia mulanya menyebut Polri berada pada persimpangan kegunaan pemerintahan, pelayanan publik, dan penegakan hukum.

Dia menyebut Polri bekerja menjaga ketertiban sosial, menjamin rasa aman, dan perlindungan kewenangan penduduk negara. Selain itu, katanya, Polri juga berkedudukan dalam sistem pidana.

"Sinkronisasi dengan Asta Cita kudu dilakukan secara menyeluruh. Tidak sekadar mengamankan program pemerintah, melainkan memastikan Polri bergerak sejalan dengan strategi pembangunan negara hukum," kata Yusril.

Yusril mengatakan Polri memegang kunci efektivitas hukum. Dia mengatakan Divisi Hukum Polri kudu menjadi jantung perbaikan institusi.

"Divisi Hukum adalah dapur konseptual nan menentukan apakah perubahan besar dalam norma pidana nasional bakal betul-betul terinternalisasi ke dalam peraturan, prosedur, pendidikan, support hukum, dan praktik kelembagaan Polri," ucap Yusril.

"Watak dasar Polri menurut UUD 1945 adalah pelayan negara hukum, bukan semata-mata perangkat untuk memaksakan kehendak negara," imbuhnya.

Yusril menyebut reformasi norma pidana nasional adalah agenda lintas lembaga. Dia menyebut Polri sebagai mitra kunci nan diharapkan bisa menerjemahkan kebijakan tersebut dalam praktik nan tertib, adil, dan manusiawi.

"Polri sebagai pintu masuk utama sistem peradilan pidana, bisa memahami dan melaksanakan semangat norma nan baru itu," ujarnya.

Yusril juga menekankan reformasi Polri merupakan pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut kekuatan bangsa berjuntai pada ketegasan norma dan keadilan.

"Presiden menyatakan 'Saya selalu tekankan, keberhasilan suatu bangsa terletak pada kemampuannya menegakkan kekuasaan hukum. Harus ada kepastian norma nan melahirkan keadilan'. Hal ini menunjukkan pentingnya reformasi Polri nan pada akhirnya kudu bermuara pada penguatan negara hukum, bukan hanya pada penataan organisasi," pungkas Yusril.

(ond/haf)

Jakarta -

KPK melakukan sejumlah rangkaian penggeledahan mengenai kasus pemerasan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (GSW). KPK menggeledah rumah dinas dan pribadi Gatut Sunu hingga ajudannya.

"Hari ini interogator memulai rangkaian aktivitas penggeledahan di wilayah Tulung Agung. Penggeledahan hari pertama ini dilakukan di tiga lokasi, ialah di rumah dinas bupati, rumah pribadi Saudara GSW (Gatut Sunu Wibowo), dan rumah Saudara YOG (Dwi Yoga Ambal)," kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (16/4/2026).

KPK menemukan surat pengunduran diri kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tanpa tanggal. Surat tersebut nan digunakan Gatut Sunu untuk menekan OPD.

"Dalam penggeledahan tersebut di antaranya ditemukan beberapa dokumen, salah satunya surat pernyataan pengunduran diri kepala OPD lainnya nan dibuat tanpa tanggal," kata dia.

"Surat pernyataan inilah nan diduga menjadi 'alat tekan' Bupati kepada para OPD agar alim atas semua perintahnya," tambahnya.

Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan dalam kasus nan menjerat Gatut Sunu. KPK berterima kasih kepada masyarakat Tulungagung nan mendukung pengusutan perkara ini.

"Kami bakal terus pembaruan perkembangan dan hasil penggeledahannya," ungkapnya.

Sebelumnya, KPK menyebut Gatut Sunu memeras bawahannya dengan ancaman surat pengunduran diri. Setelah pelantikan para Kepala OPD, mereka dipanggil ke ruangan unik untuk menandatangani surat pernyataan mundur dari kedudukan jika tak bisa melaksanakan tugas nan diberikan.

"Jadi ini ada kaitannya dengan pelantikan para pejabat ya, OPD. Pasca pelantikan tersebut, kerabat GWS meminta para pejabat menandatangani surat pernyataan mundur dari kedudukan dan mundur dari ASN jika tidak bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab nan diberikan. Jadi pada kesempatan ya, beberapa saat setelah dilantik, dipanggil satu-satu," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, saat konvensi pers di Jakarta, Sabtu (12/4).

Dalam surat nan diserahkan, sudah tercantum pernyataan Kepala OPD bakal mundur dari kedudukan dan ASN jika tak bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Surat itu sudah diberi meterai, tetapi kolom tanggal dikosongkan.

Kepala OPD ini diminta menandatangani dua surat. Para pejabat tersebut dilarang membawa ponsel sehingga susah mengamankan peralatan bukti.

Gatut sendiri memasang sasaran pemerasan hingga Rp 5 miliar. Namun, sampai akhirnya ditangkap, Bupati Gatut hanya bisa mengumpulkan Rp 2,7 miliar.

Ada 16 kepala dinas di lingkungan Pemkab Tulungagung nan dimintai duit jatah. Besaran nan diminta dari Rp 15 juta hingga Rp 2,8 miliar.

(ial/idn)

Malang -

Bupati Malang M. Sanusi melantik 447 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Salah satunya adalah, Ahmad Dzulfikar Nurrahman, putra kandung sang Bupati nan dilantik menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Prosesi pengukuhan dan pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), Administrator, Pengawas, hingga Jabatan Fungsional ini berjalan khidmat di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (13/4/2026).

Selain Dzulfikar, Sanusi juga melantik tiga pejabat eselon II lainnya, ialah Nurrahman sebagai Kepala Satpol PP, Sujarwo Ady Wijayanto sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Astri Lutfiatunnisa nan menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam arahannya, Bupati Sanusi menekankan bahwa mutasi dan pelantikan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan nan baik. Ia meminta seluruh pejabat nan baru dilantik untuk memegang teguh Pakta Integritas nan telah diikrarkan.

"Ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Malang untuk menjalankan sistem manajemen kepegawaian dalam tata kelola pemerintahan nan baik," ujar Sanusi dalam sambutannya, dilansir detikJatim.

Sanusi menegaskan bahwa pihaknya berbareng Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bakal melakukan pengawasan ketat terhadap keahlian para ASN. Namun dia memastikan pengawasan tersebut bukan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan untuk memastikan profesionalisme dan akuntabilitas kerja.

Terkait rumor sensitif mengenai integritas, Dia memberikan peringatan keras. Ia menjamin bahwa seluruh proses seleksi kedudukan di wilayahnya melangkah bersih tanpa ada praktik transaksional.

"Jual beli kedudukan tidak ada, nan dilantik tidak dimintai uang. Kalau ada nan bayar bilang saya. Kita kudu hentikan semua ini, itu melanggar sumpah janji," tegas Sanusi.

Bupati juga mengingatkan poin-poin krusial dalam Pakta Integritas, termasuk larangan menerima alias memberi bingkisan alias gratifikasi dalam corak apa pun. Sanusi menakut-nakuti bakal memberikan hukuman tegas bagi siapa saja nan berani melanggar patokan tersebut.

"Pakta Integritas ini tidak boleh dilanggar, jika dilanggar kelak bakal ada sanksinya," tambahnya.

Baca selengkapnya di sini

(idh/dhn)

Jakarta -

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI angkat bicara mengenai gagalnya perundingan gencatan senjata antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di Pakistan. Kemlu menyesalkan perundingan tersebut belum mencapai kesepakatan.

"Indonesia menyesalkan belum tercapainya kesepakatan dalam perundingan antara AS dan Iran, terlepas tentunya dari kerja keras nan dilakukan oleh Pakistan dalam memfasilitasi perbincangan antara kedua belah pihak," ujar Juru Bicara Kemlu Yvonne Mewengkang di instansi Kemlu, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).

Meski begitu, Yvonne mengatakan perundingan tersebut adalah langkah awal nan tepat dan perlu dilanjutkan. Kemlu juga menyerukan kepada seluruh pihak nan terlibat untuk menahan diri dan mengedapankan diplomasi.

"Namun meski demikian, Indonesia memandang perundingan ini merupakan langkah awal nan tepat dan nan sangat krusial dan perlu terus dilanjutkan. Dan kita menyerukan kepada seluruh pihak tentunya di tengah proses ini untuk terus menahan diri dan tetap mengedepankan selalu perbincangan dan diplomasi, dan menghindari meluasnya pengaruh bentrok terhadap stabilitas dan perdamaian dunia," katanya.

Kemlu menekankan pentingnya pihak nan berkompromi untuk menghormati kedaulatan setiap negara. Kemlu juga menekankan pentingnya penghormatan bakal norma internasional dan Piagam PBB.

"Sekali lagi kita tekankan pentingnya untuk menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara, serta penghormatan terhadap norma internasional dan Piagam PBB," kata Yvonne.

Sebelumnya, perundingan membahas finalisasi gencatan senjata antara AS dan Iran digelar secara maraton selama 21 jam di Islamabad pada Sabtu (11/4), dengan Pakistan sebagai mediatornya, kandas mencapai kesepakatan.

(dek/dek)

Timnas Vietnam U-17 kukuh di puncak klasemen Grup A setelah menang 10-0 atas Timor Leste. (Foto: FB VFF)

KLASEMEN sementara Grup A Piala AFF U-17 2026 setelah Timnas Vietnam U-17 menang 10-0 atas Timor Leste U-17 bakal diulas Okezone. Timnas Vietnam U-17 untuk sementara kukuh di puncak klasemen Grup A dengan enam nomor dan selisih gol +14.

Sebelumnya di matchday pertama Grup A, skuad didikan Cristiano Roland menang 4-0 atas Timnas Malaysia U-17. Lanjut di posisi dua ada Timnas Indonesia U-17 dengan tiga nomor dan selisih gol +4.

Timnas Vietnam U-17 menang 10-0 atas Timor Leste U-17. (Foto: VFF)

Turun ke posisi tiga dan empat ada Malaysia U-17 dan Timor Leste U-17 nan sama-sama belum meraih poin. Dengan catatan, Timnas Indonesia U-17 dan Malaysia U-17 baru memainkan satu pertandingan.

Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-17 dan Malaysia U-17 bakal berjumpa di laga kedua Grup A pada malam ini, Kamis (16/4/2026) pukul 19.30 WIB. Kemenangan menjadi bidikan Timnas Indonesia U-17 agar menjaga kesempatan lolos ke semifinal.

1. Timnas Indonesia U-17 Butuh Usaha Ekstra

Lantas, gimana langkah agar Timnas Indonesia U-17 lolos semifinal Piala AFF U-17 2026? Ada dua jalur nan dapat dimanfaatkan skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- untuk lolos semifinal Piala AFF U-17 2026.

Pertama, Timnas Indonesia U-17 dapat mengincar jalur juara grup. Sesuai regulasi, hanya juara grup nan diizinkan lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U-17 2026.

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meyakini bahwa merawat kehidupan bagi wanita kudu dimulai dari merawat anak-anak.

Meutya meyakini wanita mempunyai daya untuk melakukan perubahan. Namun, dalam beragam kesempatan, tak banyak wanita nan diberi kesempatan.

"Kami di Menkomdigi meyakini bahwa merawat kehidupan dimulai dari merawat anak-anak. Dan kemudian memimpin perubahan tentunya kudu dilakukan terdepan. Indonesia saat ini di bawah bapak presiden memilih untuk melakukan itu," kata Meutya.

Hal itu disampaikan Meutya dalam pidato sambutannya di aktivitas The Big Idea Forum (TBIF) CNN Indonesia, Kamis (16/4).

Dukungan pemerintah untuk melindungi anak-anak sebagai salah satunya dilakukan dengan pembatasan akses media sosial terhadap anak di bawah usia 16 tahun. Menurutnya, Indonesia menjadi negara kedua di bumi nan melakukan perihal itu.

"Karena kita menjadi negara kedua di bumi nan melaksanakan penundaan akses anak di sosial media," kata Meutya.

Saat ini, lanjut Meutya, Indonesia termasuk negara nan masyarakatnya paling banyak menghabiskan waktu dengan internet, ialah 8 jam per hari. Fakta itu nan kudu disadari semua orang tua.

"PP Tunas datang untuk menyampaikan bahwa anak-anak perlu ditunda usianya masuk di media sosial," kata Meutya.

Apalagi, sejumlah info menyebut media sosial mempunyai akibat akibat negatif lebih tinggi bagi anak. Saat ini, ada ada delapan platform besar nan kudu mengikuti patokan pembatasan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.

"Dan ini dimulai bukan tanpa tantangan. Kita digital market salah satu terbesar di dunia. Anak-anak kita di bawah 16 tahun ada 17 tahun," katanya.

CNN Indonesia kembali menggelar The Big Idea Forum (TBIF) nan kali ini mengusung tema 'Daya Perempuan: Merapat Kehidupan Memimpin Perubahan'.

Forum digelar di Studio 2 CNN Indonesia, Gedung Transmedia Jalan Kapten Tendean Kav 12-14A Jakarta 12790 pada pukul 16.00-18.00 WIB.

Sejumlah narasumber nan berbincang di forum tersebut ialah Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid.

Lalu sebagai panelis ada Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, intelektual Prof. Carina Citra Dewi Joe, praktisi estetika dan kesehatan kulit dr. Ayu Widyaningrum, dan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti.

(thr/asa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia --

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap modus Ketua Ombudsman RI Hery Susanto di kasus korupsi tata kelola tambang nikel wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013-2025.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan mulanya PT TSHI mempunyai persoalan kalkulasi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Pemilik PT TSHI berinisial LD nan merasa keberatan untuk bayar PNBP kemudian menemui Hery selaku personil Komisioner Ombudsman periode 2021-2026.

"HS nan menjabat personil Komisioner Ombudsman tahun 2021-2026 bersedia membantu untuk melakukan pemeriksaan kepada Kementerian Kehutanan nan seolah-olah berasal dari pengaduan masyarakat," jelasnya kepada wartawan, Kamis (16/4).

Syarief mengatakan selanjutnya dilakukan pertemuan Hery dengan LO selaku perantara PT TSHI pada April tahun 2025 di Kantor Ombudsman dan di Hotel Borobudur.

Dalam pertemuan itu, LO dan Direktur PT TSHI berinisial LKM meminta agar Hery menerbitkan surat nan berisi temuan kesalahan manajemen dalam proses kalkulasi PNBP Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Kemenhut.

"Dengan kesepakatan kerabat HS bakal diberikan duit sejumlah Rp1,5 miliar," tuturnya.

Selanjutnya Hery memeriksa Kemenhut dan mengatur agar seolah-olah penagihan denda nan dikeluarkan terhadap PT TSHI adalah keliru. Sehingga dikoreksi Ombudsman dengan perintah agar PT TSHI melakukan penghitungan sendiri mengenai beban nan kudu dibayar kepada negara.

Setelah pemeriksaan kepada Kemenhut selesai, Hery memerintahkan LKM menyampaikan draf Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman kepada LO.

Hery juga memerintahkan LKM untuk menyampaikan pesan bahwa putusan hasil pemeriksaan bakal sesuai angan LO.

"Dan untuk mengintervensi Kementerian Kehutanan RI sehingga menguntungkan PT TSHI," tuturnya.

Atas perbuatannya, Hery dijerat Pasal 12 huruf a, 12 huruf b, Pasal 5, dan Pasal 606 KUHP. Ia juga langsung ditahan di Rutan Salemba bagian Kejari Jaksel selama 20 hari ke depan.

(ryn/dal)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia --

Partai Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi wacana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta nan membuka kesempatan penggunaan nama alias branding oleh beragam pihak, termasuk partai politik, pada akomodasi publik seperti halte Transjakarta. Inisiatif di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung ini dinilai sebagai langkah inovatif dalam mendorong partisipasi komponen masyarakat dalam pembangunan kota.

Sekretaris Jenderal DPP PAN, Eko Hendro Purnomo, menilai kebijakan tersebut menunjukkan adanya keterbukaan pemerintah dalam mendorong partisipasi lintas sektor dalam pembangunan kota. Ia memandang pendekatan ini sebagai upaya memperluas kerjasama antara pemerintah dan beragam elemen.

"Kami mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta nan memberikan ruang partisipasi lebih luas, termasuk kepada partai politik. Ini mencerminkan semangat kolaboratif dalam membangun Jakarta nan lebih inklusif," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4).

Meski menyambut baik semangat kerjasama tersebut, PAN memberikan catatan kritis mengenai rencana pemberian ruang branding partai politik di area halte. Menurut PAN, kebijakan ini memerlukan kajian mendalam agar kegunaan utama transportasi publik tetap terjaga keasliannya sebagai akomodasi nan netral.

Eko menekankan bahwa ruang publik mempunyai sifat universal nan melayani seluruh lapisan masyarakat dengan beragam latar belakang. Penjagaan netralitas akomodasi umum dianggap krusial untuk mencegah kesan adanya politisasi alias keberpihakan pada golongan tertentu.

"Transportasi publik adalah ruang berbareng nan digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang politik. Oleh lantaran itu, krusial untuk menjaga netralitasnya agar tidak menimbulkan kesan keberpihakan alias politisasi ruang publik," lanjut dia.

Penggunaan atribut politik di akomodasi umum dikhawatirkan dapat mengaburkan batas antara pelayanan masyarakat dan kepentingan politik praktis. PAN menilai tata kelola pemerintahan nan baik semestinya tetap menjaga jarak nan tegas antara kegunaan jasa dan identitas politik tertentu.

Di samping itu, aspek kenyamanan pengguna transportasi menjadi perhatian utama lantaran penduduk Jakarta mempunyai preferensi politik nan sangat beragam. Munculnya pesan-pesan politik di ruang tunggu alias armada transportasi berisiko menimbulkan ketidaknyamanan bagi penumpang nan menginginkan suasana netral.

Potensi terjadinya kejuaraan branding antarpartai di ruang publik juga menjadi poin nan diantisipasi agar tidak merusak estetika kota. Jika tidak diatur secara ketat, kekuasaan visual identitas politik dapat menggeser kegunaan kenyamanan dan keelokan akomodasi nan semestinya dinikmati bersama.

Secara etika demokrasi, PAN memandang ruang publik kudu berfaedah sebagai area netral nan memperkuat persatuan warga. Ruang tersebut idealnya menjadi milik kolektif nan tidak tersegmentasi berasas pilihan alias identitas politik mana pun.

PAN mendorong agar Pemprov DKI Jakarta tetap melanjutkan semangat penemuan dan kerjasama dengan beragam mitra strategis di masa depan. Namun, prinsip netralitas dan kepentingan masyarakat luas tetap kudu menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan mengenai akomodasi umum.

"Kami mendukung penemuan dan kolaborasi, tetapi kami juga mengingatkan bahwa ruang publik kudu tetap menjadi milik semua, tanpa warna politik tertentu," pungkas Eko.

(rir)

Add as a preferred
source on Google

Jakarta -

Tiga prajurit TNI Angkatan Laut (AL) menerima tanda jasa kehormatan The Meritorious Achievement Medal dan The Gawad Sa Kaunlaran dari Armed Forces of the Philippines. Tiga prajurit nan menerima penghargaan tergabung dalam Indonesian Liaison Officer (ILO) TNI.

Dilihat dari laman tnial.mil.id, penghargaan diterima dalam sebuah upacara resmi di Markas Eastmincom, Panacan, Davao City, Filipina, Selasa (14/4/2026). Penganugerahan tersebut diberikan oleh Komandan Eastmincom selaku Chairman of Philippine Border Committee (PHBC) nan diwakili Kepala Staf Komando Gabungan Eastmincom, Kolonel Jorry L Bachlor Minsa (INF) AFP.

Ketiga prajurit TNI AL itu adalah Kapten Laut (P) Bayu Aji Kurniawan, Kapten Laut (E) Satya Jala Tama, serta Serka Mus Asep Setyawan. Mereka dianugerahi tanda kehormatan The Gawad Sa Kaunlaran berasas General Orders Number 75 tertanggal 14 April 2026.

Penghargaan tersebut sebagai corak apresiasi atas dedikasi dan keberhasilan para personel ILO TNI dalam menjalankan tugas. Terutama dalam memperkuat kerja sama dengan Armed Forces of the Philippines serta membangun sinergi dengan masyarakat sipil.

"Keberhasilan tersebut dinilai berkontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas keamanan dan mempererat hubungan bilateral di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina," tulis TNI AL, dilihat Kamis (16/4).

(dek/dhn)

JAKARTA - Penjualan mobil listrik di Indonesia pada Maret 2026 sebanyak 10.572 unit. Jumlah itu turun 14,15 persen dibandingkan bulan sebelumnya ialah sebanyak 12.314 unit. 

Hal ini berasas info Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) soal wholesales (distribusi pabrik ke diler) mobil listrik. 

Dari jumlah tersebut, Jaecoo J5 EV menjadi mobil listrik terlaris Maret 2026. J5 EV sukses mempertahankan posisinya dengan mencatat penjualan  2.959 unit pada Maret 2026. 

Posisi kedua ditempati BYD Sealion 7. Keluarnya BYD Sealion 7 sebagai mobil listrik terlaris kedua seakan jadi anomali. Pasalnya, sejak Atto 1 meluncur, mobil listrik compact itu biasanya menjadi model nan memimpin penjualan BYD. 

Pada Maret 2026, penjualan wholesale BYD Sealion 7 sebanyak 1.236 unit. Posisi berikutnya adalah BYD M6 dengan penjualan wholesales 976 unit. 

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengatakan wanita Indonesia dapat berkedudukan krusial dalam pembangunan Indonesia.

Indonesia mempunyai separuh masyarakat nan berjenis kelamin perempuan, oleh lantaran itu, perannya dalam pembangunan bangsa kudu diperhatikan.

"Bahwa di dalam pembangunan Indonesia, perspektif wanita nan jumlahnya sekitar separuh dari jumlah masyarakat Indonesia, kudu selalu dipertimbangkan," saat berbincang dalam aktivitas The Big Idea Forum (TBIF) Hari Kartini, 'Daya Perempuan: Merawat Kehidupan, Memimpin Perubahan' nan berjalan pada Kamis (16/4).

Puan mencontohkan Kartini nan terus bergerak maju meski tidak berada dalam sistem nan mendukung perjuangannya.

"Kartini tidak menunggu sistemnya sempurna untuk memulai menulis. Dan sistemnya berubah untuk dia menulis. Karena, forum hari ini pun tidak sedang menunggu. Kita semua ini sudah memimpin pada bagian kita masing-masing. Dan ini nan kudu kita rawat, dan kita kudu percaya untuk bisa mengubahnya," ujarnya.

Oleh lantaran itu, Puan berujar jika wanita merawat dengan penuh daya, maka kehidupan bakal bergerak maju.

"Maka saya yakin, bahwa setiap wanita merawat dengan penuh daya, kehidupan bergerak maju. Ketika wanita memimpin dengan penuh ilmu, perubahan menjadi tidak terelakkan," kata Puan.

CNN Indonesia menggelar The Big Idea Forum (TBIF) Hari Kartini bertema 'Daya Perempuan: Merawat Kehidupan, Memimpin Perubahan' di Studio 2 CNN Indonesia, Gedung Transmedia, pada hari ini, Kamis (16/4).

Sejumlah narasumber nan berbincang di forum tersebut antara lain Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani.

Selain Puan, pembicara lainnya adalah Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, peneliti vaksin Carina Dewi, Praktisi Estetika dan Kesehatan Kulit dr. Ayu Widianingnrum, dan Walikota Semarang Agustina Wilujeng.

(fam/har)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]