Bos OJK soal KEK Keuangan di Bali: Jadi Magnet Investasi Global (Foto: Okezone)

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan pembentukan Indonesia Financial Center (IFC) nan berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali sebagai kesempatan memperdalam pasar finansial nasional. KEK Keuangan di Bali ini juga digadang-gadang sebagai ceruk baru untuk meningkatkan daya tarik bagi penanammodal untuk menanamkan modalnya. 

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan. saat ini OJK berbareng lintas lembaga mulai dari Danantara hingga Kementerian Koordinator Perekonomian sedang mencari formula menjadikan IFC sebagai pusat finansial nan dapat mendukung perekonomian nasional.

"Pembentukan Financial Center di Indonesia. Ini tentu saja untuk sebagai akselerator untuk market deepening. Jadi kan ini PR kita semua nih gimana kita memperdalam pasar finansial di Indonesia," kata Friderica dalam konvensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Jakarta, Kamis (7/5/2026). 

Perempuan nan berkawan disapa Kiki ini menitikberatkan IFC di KEK Bali ini juga bisa menjadi pusat penemuan jasa finansial nan terintegrasi dengan produk dan aktivitas nan lebih luas, sehingga bisa memberikan ruang untuk mengkapitalisasi pasar dan mengimplementasikan produk serta jasa baru di sektor keuangan.

Seperti izin mengenai Exchange Traded Fund (ETF) emas nan diterbitkan OJK untuk memperkuat struktur pasar modal nasional dan membangun ekosistem bullion di Indonesia pada April 2026. 

"Kami juga punya rencana untuk memperluas structure product nan saat ini hanya ada untuk suku kembang dan juga nilai tukar. Kemudian kita juga bakal mendorong ekspansi aktivitas upaya dari lembaga jasa finansial itu sendiri," urainya.

Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (MRP). Regulasi ini dinilai krusial untuk memperkuat peran, fungsi, dan kelembagaan MRP dalam penyelenggaraan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Hal itu disampaikan Ribka saat memberikan sambutan dalam Kick Off Meeting Revisi PP 54/2004 di Hotel Mercure Jakarta, hari ini.

Ribka mengatakan perubahan patokan diperlukan untuk menyesuaikan kelembagaan MRP dengan perkembangan tata kelola Otsus Papua. Penyesuaian ini dilakukan setelah perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua melalui UU Nomor 2 Tahun 2021.

"Majelis Rakyat Papua merupakan bentuk eksistensi dan afirmasi nan diberikan oleh negara kepada orang original Papua berasas definisinya menurut Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (7/5/2026).

Menurut Ribka, selama nyaris dua dasawarsa penyelenggaraan PP Nomor 54 Tahun 2004 juncto PP Nomor 64 Tahun 2008, muncul beragam dinamika dalam penyelenggaraan Otsus Papua. Kondisi itu menunjukkan sejumlah ketentuan nan ada sudah perlu disesuaikan dengan perkembangan kewenangan politik, hukum, dan sosial masyarakat Papua.

Karena itu, pemerintah menilai pembaruan izin diperlukan agar MRP dapat menjalankan kegunaan dan kewenangannya secara lebih efektif dan efisien.

Selain memperkuat kelembagaan MRP, revisi PP tersebut juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan norma dan sosial masyarakat Papua. Beberapa di antaranya mengenai pengawasan biaya Otsus, perlindungan masyarakat adat, pemberdayaan wanita Papua, serta penguatan peran MRP dalam perumusan kebijakan daerah.

"Perbaikan regulasi, pintu masuk bagi penguatan peran dan eksistensi MRP dalam menjalankan mandat perlindungan terhadap orang original Papua," katanya.

Ribka mengatakan pemerintah menargetkan penyusunan RPP tersebut rampung pada Desember 2026. Target itu sesuai dengan petunjuk Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2026.

Ia pun meminta seluruh panitia antarkementerian dan lembaga menjaga komitmen, fokus, dan koordinasi. Hal ini krusial agar penyusunan izin melangkah tepat waktu serta menghasilkan produk norma nan bisa menjawab kebutuhan masyarakat Papua.

Dalam kesempatan itu, Ribka juga menekankan pentingnya sinergi antara MRP, pemerintah daerah, DPR Papua, DPRK, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, dan golongan wanita dalam mengawal penerapan Otsus Papua.

Menurutnya, keterlibatan seluruh unsur tersebut diperlukan agar penyusunan RPP betul-betul memperkuat keberpihakan negara terhadap kewenangan orang original Papua sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. (prf/ega)

Jakarta - Peningkatan kualitas komunikasi menjadi perihal krusial di tengah perkembangan era digital nan semakin dinamis. Hal ini mendorong PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk terus memperkuat kapabilitas tim, khususnya dalam menyampaikan info nan efektif dan andal kepada publik.

Melalui Public Training berjudul 'Newscraft & Relationlab' nan diselenggarakan berbareng detikcom, KAI menghadirkan training nan membahas strategi komunikasi dari sisi branding hingga pemahaman langkah kerja media.

Sebanyak 25 peserta dari bagian Corporate Communication KAI turut mengikuti aktivitas ini. Mereka dibekali pemahaman mengenai penyusunan informasi, pengelolaan hubungan kehumasan, hingga membangun narasi nan kuat dan relevan di tengah arus info digital.

Dalam sesi pertama, Head of Brand Communication detikcom Karel Anderson menjelaskan mengenai corporate branding dan peran public relations dalam membangun gambaran perusahaan. Menurutnya, komunikasi dan branding tidak hanya soal pesan, tetapi juga gimana pesan tersebut dirasakan oleh audiens.

"Branding itu bukan diikutkan dengan hype (tren), tapi membangun value jangka panjang," ujarnya di Artotel Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026).

Ia menilai keberhasilan komunikasi tidak hanya ditentukan dari apa nan disampaikan, tetapi juga tentang gimana audiens merespons pesan tersebut.

"Kita bisa kontrol pesan, tapi gak bisa memaksakan kesan. Maka narasi boleh sama, rasanya nan kudu beda," katanya.

Sementara itu, dalam sesi kedua, Pemimpin Redaksi detikcom Ardhi Suryadhi memaparkan materi mengenai kewartawanan dan pemberitaan. Ia menerangkan gimana langkah kerja media dalam menentukan sebuah info layak menjadi berita.

"News Value adalah nilai berita, ya itu ke translate-nya. Tapi gampangnya, News Value adalah ini. Nah menurut saya, sebagai media nan sering berinteraksi dengan teman-teman di humas korporasi alias pemerintahan lembaga, ini penting," tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa proses kerja redaksi sekarang juga didukung oleh teknologi, termasuk pemanfaatan kepintaran buatan (AI).

"Dulu, jika misalkan saya di redaksi, 'Oh kayaknya besok rame nih'. 'Oh, besok kayaknya oke nih'. Tapi sekarang, kita sudah pakai tools semua," katanya.

Meski demikian, dia menegaskan bahwa penggunaan AI hanya sebatas perangkat bantu, bukan untuk menggantikan peran jurnalis.

"Tapi pada akhirnya, nan kami lakukan salah satu tools AI (dengan AI) untuk pengembangan redaksi adalah untuk memberikan rekomendasi. Saya garis bawahi dan saya bold ya, bukan untuk menulis, untuk memberikan rekomendasi," tegasnya.

Ardhi juga menyoroti pentingnya verifikasi dalam praktik jurnalistik, termasuk saat mengambil info dari media sosial.

"Buat media, boleh nggak sih mengutip dari sosial media menurut teman-teman? Kenapa? Karena diperbolehkan oleh majelis pers," katanya.

"Tapi, ada tapi-nya nih. Harus juga melakukan check-recheck, memeriksa fakta, dan kudu diklarifikasi dan klarifikasi. Nah, ini pembedanya antara kami di media dengan pengguna sosial media perorangan," lanjutnya.

Ia pun berambisi materi nan disampaikan dalam training ini dapat memberikan akibat luas bagi peningkatan kualitas jasa komunikasi KAI.

"Harapannya, info nan disampaikan (materi workshop) itu juga bisa menyeluruhi seluruh wilayah nan dilayani oleh KAI. Sehingga, jasa nan diberikan kepada penggunanya itu jauh lebih baik lagi," ungkapnya.

Sementara itu, VP Corporate Communication KAI Anne Purba mengapresiasi kerjasama nan terjalin antara KAI dan detikcom. Ia menyambut baik kerjasama ini dan berambisi training nan diberikan dapat meningkatkan kompetensi peserta, khususnya dalam mendukung reputasi perusahaan.

"Harapannya dengan adanya kerjasama ini teman-teman (peserta) semakin bisa meningkatkan kualitas tulisannya, gimana juga mereka bisa meningkatkan kompetensi mereka untuk peningkatan reputasi perusahaan, dan melakukan engage terhadap semua media-media nan ada di daerah, khususnya Jawa dan Sumatera," ucapnya.

"Semoga kerjasama ini bisa memberikan insight buat KAI (dan) juga detikcom, sehingga kita ke depan bisa melakukan kerja sama yg lebih baik lagi untuk transportasi Indonesia nan lebih maju," tambahnya.

Senada, salah satu peserta, Rizky Firman Prasetyo, menyebut aktivitas ini memberikan pengalaman nan berbobot lantaran mempertemukan langsung praktisi dengan pelaku industri media.

"Kalau menurut saya sebagai peserta nan mengikuti workshop nan diadakan KAI dan detikcom, sangat menarik ya, lantaran kita secara institusi, secara korporasi, bisa dipertemukan langsung dengan momen nan menurut saya sangat langka," ungkapnya.

Acara kemudian ditutup dengan games interaktif nan melibatkan para peserta untuk memperkuat pemahaman materi secara lebih ringan dan menyenangkan. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi foto berbareng sebagai penanda berakhirnya rangkaian Public Training 'Newscraft & Relationlab' antara KAI dan detikcom. (prf/ega)

Jakarta, CNN Indonesia --

Polisi turut menangkap laki-laki berinisial KS nan diduga membantu tindakan pelarian pendiri pondok pesantren (ponpes) Tahfidzul Qur'an Ndolo Kusumo di Pati, Jawa Tengah (Jateng) Kiai Ashari (51) nan jadi tersangka kasus pencabulan santriwati.

KS ditangkap di wilayah Bekasi pada Rabu (6/5) kemarin. KS saat ini telah dibawa ke Polresta Pati untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Yang berbaju putih itu kami duga ikut serta pelarian daripada tersangka saat dilakukan pemanggilan sebagai tersangka," kata Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadian Widya Wiratama dalam konvensi pers, Kamis (7/5).

Dalam kesempatan sama, Kapolresta Pati Kombes Jaka Wahyudi mengungkapkan KS diduga turut terlibat dalam rencana tindakan pelarian Ashari.

Ashari diketahui ditangkap tim campuran Polresta Pati, Polda Jawa Tengah dan Resmob Mabes Polri di Masjid Agung Purwantoro, Wonogiri, Jawa Tengah pada Kamis pagi tadi.

Penangkapan terhadap Ashari dilakukan setelah nan berkepentingan mangkir dari panggilan pemeriksaan. Sebelum ditangkap, Ashari diketahui juga sempat kabur ke sejumlah wilayah mulai dari Bogor, Jakarta hingga Solo.

"Orang nan diduga dalam pelarian daripada tersangka, baik dari mulai perencanaan sampai pada aktivitas langkah menghapus jejak dibantu nan kita tangkap," ucap Jaka.

Sebelumnya, Kiai Ashari nan merupakan pendiri pesantren di Pati itu kudu berurusan dengan norma setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerkosaan puluhan santriwati.

Ashari kemudian ditangkap tim campuran Polresta Pati, Polda Jawa Tengah dan Resmob Mabes Polri di Masjid Agung Purwantoro, Wonogiri, Jawa Tengah pada Kamis pagi tadi.

Dari hasil penyidikan, diketahui tindakan pencabulan itu dilakukan Ashari kepada korban sebanyak 10 kali di letak berbeda. Perbuatan itu dilakukan Ashari sejak Februari 2020 hingga Januari 2024.

Dalam kasus ini, AS pun dijerat dengan pasal berlapis. Yakni, Pasal 76E Juncto Pasal 83 UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun.

Kemudian, Pasal 6 huruf c Juncto Pasal 15 ayat 1 huruf e UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun.

Selain itu, AS juga dijerat Pasal 418 ayat 1 dan 2 KUHP tentang persetubuhan anak dengan pidana penjara maksimal 12 tahun.

(dis/dal)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]

Jakarta -

Video dugaan tindakan cabul di kembali tembok pembatas rel dekat Stasiun Jatinegara, Jakarta Timur, viral di media sosial. Dugaan praktik cabul di kembali tembok rel area Jatinegara ini bukan pertama kali terjadi.

Berdasarkan video nan dilihat, Kamis (7/5/2026), tindakan kedua orang tersebut terekam kamera penumpang KRL saat melintas dari arah Bekasi ke Jatinegara. Kedua pelaku melakukan tindakan tidak senonoh di tembok pembatas rel.

Dijelaskan dalam video, peristiwa tersebut terjadi pada pukul 23.30 WIB. Lokasi tersebut juga dijelaskan mempunyai penerangan nan minim.

Kapolsek Jatinegara Kompol Samsono mengatakan telah mengetahui video viral tersebut. Polisi bakal segera melakukan koordinasi dengan pihak KAI agar perihal tersebut tak terulang.

"Nanti kami koordinasi dengan pihak KAI," katanya saat dimintai konfirmasi detikcom, Kamis (7/5/2026).

Pernah Jadi Lokasi Prostitusi

Pada pertengahan 2025, tembok pembatas perlintasan kereta di Jatinegara menjadi sorotan. Hal itu lantaran tembok sengaja dilubangi diduga untuk dijadikan tempat prostitusi.

Sejumlah penduduk menyebut tembok nan sebelumnya telah ditutup kembali dibobol oleh oknum tidak bertanggung jawab. Di kembali lubang tembok, ditemukan sejumlah peralatan seperti balut kondom hingga botol minuman keras.

Seorang pedagang di sekitar Stasiun Jatinegara, Ahmad (39), mengatakan aktivitas prostitusi kerap terjadi di kembali tembok nan sebelumnya telah ditutup.

"Masih ada nan melakukan begitu, kayak prostitusi. Padahal temboknya sudah ditutup, tapi tetap ada nan manjat atau bolongin tembok lagi," kata Ahmad, Kamis (26/6).

Satpol PP DKI Jakarta telah turun langsung ke lokasi. Satpol PP melakukan patroli di area tersebut.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) juga memastikan bakal menindak pelaku pembobolan tembok pembatas rel kereta api di Jatinegara. Polisi juga turut memburu pembobol tembok pembatas rel kereta api di Jatinegara.

(amw/amw)

Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya sinkronisasi program pemerintah pusat dan pemerintah wilayah (Pemda) dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Penyelarasan perencanaan dan penganggaran menjadi kunci untuk memastikan program prioritas nasional dapat melangkah efektif hingga ke daerah.

Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara kunci dan memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) dalam rangka penyusunan RKP Tahun 2027. Kegiatan ini berjalan di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, hari ini.

Menurutnya, sinkronisasi saat ini mempunyai konteks nan sangat krusial dalam perjalanan pembangunan Indonesia. Pasalnya, kepala wilayah saat ini menghadapi tantangan nan jauh berbeda dibanding generasi sebelumnya.

"Sekarang tantangannya sangat berbeda," kata Bima Arya dalam keterangan tertulis, Kamis (7/5/2026).

Bima menyebut setidaknya terdapat tiga tantangan utama nan dihadapi kepala wilayah saat ini. Hal itu meliputi tantangan geopolitik di tingkat global, pengawalan program prioritas di tingkat nasional, serta janji politik dan angan publik di tingkat lokal.

Namun demikian, dia menegaskan bahwa perihal paling mendasar nan kudu dipenuhi adalah penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM), meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas), serta sosial.

"Nah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ini jelas, kita punya pedoman untuk melakukan sinkronisasi tadi. Kemendagri berbareng Kementerian Perencanaan memastikan terjadinya sinkronisasi," jelasnya.

Dia melanjutkan andaikan enam SPM tersebut belum melangkah optimal, maka sinkronisasi program pusat dan wilayah bakal susah diwujudkan. Alasannya, seluruh SPM kudu masuk dalam arsip perencanaan, dianggarkan melalui program, serta mempunyai sasaran keahlian nan jelas. Karena itu, Kemendagri terus melakukan pertimbangan terhadap Pemda nan tetap mengalami hambatan dalam menjalankan program-program tersebut.

"Mereka kita pastikan, bisa alias enggak untuk (memenuhi) Standar Pelayanan Minimal nan paling minimal tadi. Ini adalah PR kita. Artinya, sebelum kita bicara program prioritas nasional, nan ininya (SPM) bagaimana," ungkapnya.

Bima menegaskan penyelenggaraan program strategis nasional nan baik di wilayah dapat menjadi pengungkit kemajuan pembangunan. Dia mencontohkan praktik baik nan dilakukan Pemerintah Kota Jambi dalam mengawal beragam program prioritas nasional sehingga bisa mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

Di akhir paparannya, untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, Bima mendorong pemda menjaga konsistensi arsip perencanaan dan penganggaran. Selain itu, dia juga menekankan pentingnya penyelarasan dengan delapan klaster prioritas nasional, kepatuhan terhadap mandatori belanja, penemuan fiskal dan kemudahan investasi, serta penguatan sinergi pembangunan kewilayahan.

"Kebetulan minggu lampau baru kami kunjungi ke sana, Kota Jambi, ini setelah dihitung-hitung, ini lantaran wali kotanya agak gesit juga, support pembiayaan pembangunan dari mana-mana, itu jumlahnya nyaris sama dengan APBD-nya sendiri, dua triliun," tutupnya.

Sebagai info tambahan, Rakorbangpus ini turut dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, dan perwakilan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh Indonesia. (prf/ega)

Jakarta - Lampu penerangan di skywalk Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, padam. Sejumlah penduduk nan melintas menyalakan lampu ponsel untuk membantu penerangan.

Salah seorang pengguna skywalk Kebayoran, Yulida, mengaku kudu melangkah perlahan agar tidak menabrak orang maupun barang di sekitar lokasi. Menurutnya, beberapa pengguna lain juga berinisiatif menyalakan senter ponsel lantaran kondisi nan gelap.

"Sempet ada nan bilang 'hidupin senter sudah gelap', gitu," kata Yulida saat dihubungi, Kamis (7/5/2026).

Yulida mengaku sempat bersenggolan dengan pengguna lain dan nyaris terbentur plafon skywalk, nan posisinya rendah akibat minim pencahayaan. Dia mengatakan lampu nan padam hanya berada di area skywalk, sementara di Halte Velbak dan Stasiun Kebayoran lampu tetap menyala normal.

"Hampir ketabrak sama nan plafon itu, kan ada nan rendah ya," ujarnya.

Pada pukul 19.02 WIB, kondisi di letak terpantau ramai oleh penduduk nan berlalu lalang, baik dari arah Halte Velbak maupun Stasiun Kebayoran.

"Tadi ramai nan lewat dari kedua arah," ucapnya.

Dia berambisi pihak mengenai segera memperbaiki lampu penerangan di skywalk tersebut lantaran dinilai membahayakan pengguna.

"Semoga cepet dibenerin. Soalnya, bahaya, kan gelap," imbuhnya. (dek/eva)

Dokter Gia Ingatkan Orang Tua Jangan Jajan Minuman dengan Label Nutri Level D (Foto: Okezone)

JAKARTA - Influencer kesehatan sekaligus dokter umum, Gia Pratama membujuk masyarakat, khususnya para orang tua, untuk memberikan contoh kepada anak-anak dengan membeli minuman bercap nutri level A.

dr. Gia mengatakan, langkah tersebut menjadi salah satu corak kasih sayang kepada anak-anak. Mengingat, minuman dengan label nutri level A dinilai lebih kondusif dan sehat untuk dikonsumsi lantaran tidak mempunyai kandungan gula nan tinggi. Sehingga sangat cocok dikonsumsi dan diberikan kepada anak-anak. Apalagi, anak-anak sejatinya pasti mencontoh apa nan dilakukan orang tuanya.

“Diharapkan orang tua jika sudah jajan, masa iya mau ngasih anaknya nan D terus. Kalau sudah ada kayak gini, ya sudah bagus, orangtua pasti ngikut. Dan buat para orangtua, asah asih asuh itu salah satu dengan lead by example dengan menggunakan contoh,” kata dr. Gia saat diwawancarai di instansi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kamis (7/5/2026).

Kementerian Kesehatan sebelumnya telah menerbitkan patokan pemberian label nutri level pada produk minuman. Aturan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/301/2026.

Aturan label nutri level sendiri menyarankan agar para penjual alias produsen minuman menempelkan label tingkatan alias parameter kandungan nutrisi dari minuman tersebut. Indikator itu terdiri dari level A hingga D nan menunjukkan tingkat kesehatan kandungan minuman tersebut.

“Masa kita nilainya mau D terus, maunya kan jika kuliah A terus kan. Nah masa makanan juga nggak mau A terus, berfaedah kita harusnya ke makanan nan A, nan betul-betul konsumsi,” ucap dia.

Lebih lanjut, dr. Gia optimistis kebijakan pemberian label nutri level itu bisa membantu menekan nomor beragam penyakit seperti obesitas, diabetes, dan kandas ginjal nan saat ini juga banyak dialami anak muda.

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membebaskan pajak atas transaksi konsolidasi bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pembebasan pajak ini berkarakter sementara dengan masa bertindak selama tiga tahun, nan ditargetkan berhujung pada 2029.

Kebijakan tersebut, menurut Purbaya dirancang unik untuk mendukung tindakan korporasi seperti penggabungan (merger), akuisisi, hingga penataan ulang struktur perusahaan tanpa membebani finansial BUMN dengan biaya pajak transaksi nan besar.

"Transaksi nan jual beli itu loh. Untuk margering, akuisisi, itu kita nol kan. Kita kasih waktu 3 tahun, sampai 2029," kata Purbaya usai konvensi pers KSSK, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Purbaya menegaskan bahwa insentif ini hanya menyasar pajak atas aktivitas konsolidasi alias streamlining. Sementara itu, tanggungjawab Pajak Penghasilan (PPh) dari aktivitas upaya rutin BUMN tetap bertindak sesuai ketentuan nan ada tanpa adanya pengecualian.

"Pajak penghasilan itu segala macam biasa, normal ya," tegas Purbaya.

Menurut Purbaya, membebani pajak pada saat proses efisiensi internal BUMN justru kontradiktif dengan tujuan pemerintah. Dengan menghapus pajak transaksi tersebut, pemerintah berambisi beban biaya (cost) korporasi dapat ditekan secara signifikan.

"Kalau kita pajakin pada waktu dia jual beli di situ, padahal itu untuk efisiensi, jadi mahal sekali costnya. Untuk saya juga enggak masuk akal. Kan tujuannya untuk efisiensi," ungkap Purbaya.

Foto Bisnis

Muhammad Firman - detikFinance

Kamis, 07 Mei 2026 20:00 WIB

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

JAKARTA - Daftar bansos nan cair di Mei 2026. Pemerintah tetap mencairkan support sosial (bansos) di Mei 2026 seperti bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) alias support sembako tahap 2.

Bansos ini masuk ke dalam anggaran perlindungan sosial (perlinsos) 2026 nan mencapai Rp508,2 triliun.

Pemerintah dalam perihal ini Kementerian Sosial (Kemensos) telah mencairkan bansos PKH dan BPNT tahap 1 sejak Februari 2026. Penerima bansos BPNT bakal memperoleh Rp200.000 per bulan. Pencairan dilakukan tiga bulan sekaligus, sehingga masyarakat dapat Rp600.000.

Lalu apa saja bansos nan cair di Mei 2026? Berikut ini ulasannya seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

1. Bansos PKH

Anggaran bansos PKH 2026 ditetapkan sebesar Rp28,7 triliun untuk menyasar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bansos PKH di Mei 2026 masuk ke dalam pencairan tahap kedua mulai April, Mei dan Juni.

Besaran bansos PKH:
- Ibu hamil: Rp750.000 per tahap
- Anak usia dini: Rp750.000
- Siswa SD: Rp225.000
- Siswa SMP: Rp375.000
- Siswa SMA: Rp500.000
- Lansia (60 tahun ke atas): Rp600.000
- Disabilitas berat: Rp600.000

2. Bansos BPNT

Sama seperti bansos PKH, bansos BPNT bakal terus cair sesuai tahapannya. Penerima bansos BPNT bakal memperoleh Rp200.000 per bulan. Pencairan dilakukan tiga bulan sekaligus, sehingga masyarakat bakal mendapatkan Rp600.000.

Bansos BPNT alias kartu sembako mendapatkan alokasi anggaran Rp43,8 triliun untuk 18,3 juta KPM. Dana tersebut masuk dalam corak saldo elektronik nan dapat dibelanjakan di e Warong alias pemasok bank mitra pemerintah untuk membeli kebutuhan pangan pokok.

3. Program Indonesia Pintar (PIP) 

Bansos Program Indonesia Pintar (PIP) ini disalurkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) nan ditujukan untuk siswa usia 6–21 tahun dari family miskin/rentan miskin guna mencegah putus sekolah. 

Bantuan ini mencakup jenjang SD hingga SMA/SMK/sederajat, dengan penyaluran dilakukan dalam tiga termin sepanjang tahun

Bansos PIP mulai dicairkan secara berjenjang pada awal Mei hingga September 2026, ditujukan bagi siswa nan masuk dalam SK Nominasi alias usulan dinas pendidikan. Pencairan dilakukan melalui bank penyalur (BRI, BNI, BSI) dengan nominal Rp450 ribu - Rp1,8 juta/tahun