Jakarta, CNN Indonesia --

Syekh Ahmad Al Misry (SAM) resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santri oleh Bareskrim Polri.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut penetapan tersangka dilakukan interogator Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO usai melaksanakan gelar perkara, pada Rabu (22/4) kemarin.

"Penyidik telah menetapkan kerabat SAM (Syekh Ahmad Al Misry) sebagai tersangka," ujarnya kepada wartawan, Jumat (24/3).

Trunoyudo menjelaskan penetapan tersangka tersebut juga telah disampaikan interogator kepada MMA selaku korban dan pihak pelapor ke Bareskrim Polri.

"Dalam rangka memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap Korban, telah dilakukan proses investigasi oleh Dittipid PPA dan PPO Bareskrim Polri," tuturnya.

Kendati demikian, Bareskrim tetap belum mengungkap lebih jauh ihwal rencana panggilan pemeriksaan terhadap Syekh Ahmad Al Misry usai ditetapkan sebagai tersangka.

Syekh Ahmad Al Misry diketahui dilaporkan mengenai kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santri ke Bareskrim Polri. Laporan tersebut diterima dengan nomor LP/B/586/XI/2025/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 28 November 2025

Berdasarkan keterangan kuasa norma para korban, Benny Jehadu, terlapor sering mengisi aktivitas televisi sebagai juri hafiz Al-Qur'an.

Kasus tindak cabul ini menyantap korban lebih dari satu orang. Kuasa norma menyebut seluruh kliennya mengalami trauma psikologis nan sangat mendalam akibat kejadian tersebut.

"Paling untuk waktunya sih ini sekitar di tahun 2017, jadi memang ada beberapa korban nan berbeda waktunya. Ada nan 2017, 2018, sampai ada nan 2025. Tapi beda-beda waktunya," kata Benny.

Hingga buletin ini ditulis, CNNIndonesia.com belum mendapat pernyataan resmi dari Syekh Ahmad Al Misry maupun perwakilannya mengenai penetapan tersangka oleh Bareskrim tersebut.

(kid/tfq/kid)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]

Jakarta -

Gunung Semeru di Jawa Timur (Jatim) mengalami erupsi malam ini. Erupsi Semeru disertai luncuran awan panas sejauh 4,5 kilometer (km).

"Telah terjadi erupsi Gunung Semeru pada pukul 19.59 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 700 meter di atas puncak alias 4.376 meter di atas permukaan laut (mdpl)," kata petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Yadi Yuliandi, dalam laporan tertulis nan diterima di Lumajang, dilansir Antara, Jumat (24/4/2026).

Yadi mengatakan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat. Erupsi itu terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 20 mm dan lama kurang-lebih 4 menit 10 detik.

"Terjadi letusan dengan diikuti awan panas dengan jarak luncur 4,5 km dari puncak," ujarnya.

Aktivitas vulkanik Gunung Semeru saat ini berada pada status level III (Siaga). Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas apa pun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan lantaran berpotensi terlanda ekspansi awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak.

"Masyarakat dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru lantaran rawan terhadap ancaman lontaran batu (pijar)," katanya.

Dia mewanti-wanti potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah nan berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai mini nan merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.

(dek/fas)

Jakarta -

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap pengedar narkoba berinisial MS (30) di Jalan Daan Mogot, Grogol Petamburan, Jakarta Barat (Jakbar). Sebanyak 188,91 gram narkoba jenis sabu disita polisi.

Penangkapan MS berasal dari info masyarakat mengenai adanya aktivitas mencurigakan di letak tersebut. Kemudian polisi melakukan pemantauan hingga mendapati MS nan berada di pinggir jalan.

Tim Unit 1 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menangkap MS di Jalan Daan Mogot, pada Senin (20/4) pukul 18.00 WIB. Dari MS, polisi menemukan sejumlah paket sabu nan dikemas dalam bungkusan hitam dengan beragam kode serta satu unit ponsel.

"Polisi lampau melakukan pengembangan ke rumah MS nan tetap berada di area tersebut. Di letak kedua, polisi kembali menemukan sabu seberat 99,70 gram dan satu unit timbangan digital," kata Kanit 1 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKP Ari Purwanto dalam keterangannya, Jumat (24/4/2026).

Adapun total sabu nan diamankan dari dua letak mencapai 188,91 gram. "Saat ini terhadap terduga pelaku tetap kami lakukan pengembangan," ucapnya.

Saat ini, pelaku MS beserta peralatan bukti sabu dibawa ke instansi Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

(dvp/fas)

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kota Depok -

Polisi mengecek kebenaran soal viral penampakan pocong di Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat (Jabar). Kapolsek Bojongsari Kompol Fauzan Thohari memastikan berita ada penampakan pocong tidak betul namalain hoax.

"Kami sudah cek, berbareng Ketua RT setempat dan buletin tersebut adalah hoax," ujar Kompol Fauzan saat dihubungi wartawan, Jumat (24/4/2026).

Dari video nan diterima detikcom, polisi mengecek langsung ke RT 4/RW 4, Kelurahan Pasir Putih, Sawangan, Depok. Ketua RT setempat menegaskan bahwa viral tersebut adalah hoax.

"Kami Ketua Lingkungan RT 04 RW 04 Kelurahan Pasir Putih, kami mau menyampaikan bahwa saat ini buletin viral nan ada di medsos tentang pocong bahwa ini tidak benar," ujar Ketua RT.

Dia mengatakan setelah dilakukan pengecekan, tak ada peristiwa penampakan pocong di wilayahnya. Kabar penampakan pocong tersebut sempat membikin geger warga.

"Kami sudah mengecek di posisi nan ada di video dan foto itu tidak ada di lingkungan kami," ucapnya.

Dari foto nan beredar, Jumat (24/4), seorang penduduk mengirimkan foto penampakan pocong tengah berdiri di depan pintu rumah penduduk di sebuah grup WA (WA) RT. Dalam grup WA itu, penduduk saling menginformasikan adanya penampakan pocong.

Warga juga menyebut pocong itu keliling di wilayah Gang Nangka, Pasir Putih, Sawangan, Depok. Pocong itu disebut keliling hingga pernah mendatangi warga.

Beberapa penduduk mengalami kesurupan usai pocong menghampirinya. Menurut pengakuan warga, pocong tersebut meminta dibukakan talinya.

(dvp/jbr)

Berita Terkait

Telusuri buletin muslim lainnya

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jakarta -

Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia menanggapi usulan KPK mengenai pembatasan masa kedudukan ketua umum (ketum) parpol dua periode. Bahlil menilai usulan itu biasa lantaran Golkar setiap kali melaksanakan musyawarah nasional (Munas) melahirkan ketum baru.

"Menyangkut dengan ketum partai, saya pikir masing-masing partai itu punya langkah nan berbeda-beda. Nah, apalagi jika di Partai Golkar itu bukan dua periode, setiap Munas ada ketua umumnya baru. Jadi biasa saja di Golkar," kata Bahlil usai penyelenggaraan Paskah Partai Golkar, Tennis Indoor Senayan, GBK, Jakarta, Jumat (24/4/2026) malam.

Bahlil menyebut tak jarang Ketum di Golkar hanya mencapai satu periode. Menurutnya, jika ketum Golkar mencapai dua periode alias lebih mungkin bisa sebagai prestasi.

"Kalau ditentukan dua, malah mungkin nggak sampai dua di Golkar itu, satu periode. Iya kan? Satu kan? Kalau dua itu nasib. Tapi jika ada prestasi mungkin bisa lebih dari itu juga, wallahualam," ucap Bahlil.

"Jadi bagi kami Golkar, ya kerakyatan di Golkar itu bukan kerakyatan nan ala-ala seperti nan lain ya. Kami terbuka kok ya," sambungnya.

Ia lantas menanggapi apakah usulan tersebut berkesempatan untuk diatur dalam undang-undang. Bahlil mengatakan perihal tersebut sesuai dengan keputusan partai, dia menilai lebih baik tak dibuat seragam.

"Saya pikir begini ya, itu masing-masing punya mekanisme, punya anggaran dasar. Anggaran dasar itu dibuat oleh masing-masing partai di Munas alias Kongres. Itulah kuorum pengambilan keputusan tertinggi. Jadi jangan dibuat juga seragam. Saya pikir begitu ya. Tapi apapun aspirasinya boleh juga, nggak ada masalah ya," ujarnya.

Untuk diketahui, KPK telah melakukan kajian mengenai tata kelola parpol untuk mencegah korupsi. Salah satunya, KPK mengusulkan adanya pembatasan masa kepemimpinan ketua umum parpol menjadi dua periode.

Kajian ini dilakukan KPK pada 2025 melalui Direktorat Monitoring. KPK menemukan empat poin nan perlu dibenahi dalam sistem parpol di Indonesia dan memberikan 16 rekomendasi.

"Untuk memastikan berjalannya kaderisasi, perlu pengaturan pemisah kepemimpinan ketua umum partai menjadi maksimal 2 kali periode masa kepengurusan," demikian salah satu rekomendasi dalam hasil kajian KPK, Kamis (23/4).

(dwr/fas)

Jakarta -

Seorang bocah diduga menjadi korban pelecehan seksual pembimbing voli di Depok, Jawa Barat (Jabar). Polisi bakal segera menetapkan status pembimbing terduga pelaku pelecehan tersebut.

Peristiwa tersebut viral di media sosial setelah diunggah sejumlah akun. Dalam narasi nan beredar, pelaku disebut merupakan pembimbing korban.

Kejadian bermulai saat ibu korban mengantar anaknya latihan di gelanggang olahraga remaja (GOR) dan menunggu di sekitar lokasi. Tak lama kemudian, korban keluar dan menghampiri ibunya.

Korban mengaku telah mengalami pelecehan seksual. Kemudian, pada Rabu (7/4/2026), ortu korban membikin LP dengan nomor LP/B/38/1/2026/SPKT/POLRES METRO DEPOK/POLDA METRO JAYA.

Ortu Lapor Polisi

Dimintai konfirmasi terpisah, Kanit PPA Polres Metro Depok Iptu Sutaryo membenarkan laporan tersebut. Saat ini kasus tersebut sudah dalam tahap penyidikan.

"Untuk kasus sudah tahap sidik. Saksi saksi dan terlapor sudah dimintai keterangan," ujar Sutaryo saat dihubungi wartawan, Selasa (21/4/2026).

Saat ini, polisi tetap meminta keterangan master psikolog mengenai kondisi mental dan psikis nan dialami korban. Selanjutnya, polisi bakal menggelar perkara dari kasus tersebut.

"Rencana selanjutnya bakal meminta keterangan kepada master psikolog mengenai kondisi mental psikis nan dialami korban. Kemudian, rencana berikutnya, agenda gelar perkara, penetapan Tersangka,"jelasnya.

Sutaryo menjelaskan, pihak kepolisian saat ini tetap proses melengkapi syarat formil penyidikan. Ia memastikan pihaknya bakal mengusut kasus tersebut.

"Mohon maaf jika kasus agak lama lantaran kami kudu melengkapi sesuai syarat formil penyidikan," tutupnya.

Terancam Pasal Pencabulan

Kasus ini telah naik penyidikan. Pelaku terancam pasal pencabulan anak.

"Sudah (pelaku sudah) dimintai keterangan klarifikasi. Nanti bakal dimintai keterangan lagi BAP (berita aktivitas pemeriksaan)," ujar Kanit PPA Polres Depok Iptu Sutaryo saat dihubungi wartawan, Jumat (24/4/2026).

Gelar Perkara

Sutaryo mengatakan pelaku belum ditetapkan sebagai tersangka. Namun dalam kasus ini, polisi bakal menjerat pelaku dengan Pasal 415 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 82 UU Nomor 17 Tahun 2016 (UU Perlindungan Anak).

"Gelar perkara dari lidik naik ke sidik sudah dilakukan. (Pasal nan diterapkan) pencabulan terhadap anak," ucapnya.

(rdp/fas)

Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan kepastian bahwa pemerintah membatalkan rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sektor jalan tol, sekaligus membatalkan kebijakan pajak tambahan nan sebelumnyamenyasar masyarakat berpenghasilan tinggi.

Langkah ini diambil pemerintah mengingat kondisi ekonomi nasional nan saat ini tetap dalam proses pemulihan. Purbaya menegaskan bahwa pemerintah mengambil sikap untuk tidak memberikan tambahan beban pajak sampai daya beli masyarakat dirasa sudah betul-betul pulih dan kokoh.

"Jadi, posisi kita gak berubah. Bahwa kita tidak bakal mengenakan pajak tambahan sampai ekonominya dipandang cukup baik dan daya beli masyarakat sudah cukup kuat," kata Purbaya dalam bertemu pers di Gedung BPPK, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Bendahara negara menekankan, opsi untuk memberlakukan pajak baru baru bakal dipertimbangkan kembali jika indikator-indikator ekonomi nasional telah menunjukkan perbaikan nan berarti.

Baginya, menjaga stabilitas konsumsi publik adalah prioritas utama dalam merumuskan langkah fiskal ke depan.

Terkait wacana tersebut, Purbaya menjelaskan bahwa dirinya tidak ikut serta dalam perumusan awal pendapat pajak itu. Menurutnya, rencana tersebut muncul sebelum dia memegang kedudukan sebagai Menteri Keuangan, sehingga pihaknya sekarang melakukan beragam penyesuaian agar kebijakan fiskal pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.

"Jadi itu tetap rezim nan lama. Makanya kita ada perubahan sedikit-sedikit agar lebih teratur," ujarnya.

Adapun wacana pengenaan PPN pada jalan tol dianggap sebagai langkah pemerintah membebankan tanggungan fiskal kepada masyarakat. Jika ketentuan pajak ini jadi dikenakan, banyak masyarakat kelas menengah nan terbebani.

Jakarta -

Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengungkapkan Forum Kebangsaan Pimpinan MPR dan DPR periode 1998-2024 sepakat untuk secara bersama-sama menciptakan situasi nan kondusif dengan kekuatan jaringan, pengalaman dan pengaruh nan tetap dimiliki agar masyarakat tenang dan mendukung pemerintah dalam mengatasi pengaruh domino ekonomi (inflationary shock) akibat situasi dunia saat ini.

Selain masalah ketahanan fiskal, industri dalam negeri nan terus tergerus akibat derasnya barang-barang impor. Dia mengatakan salah satunya adalah mengantisipasi kenaikan nilai bahan bakar minyak (BBM) nan selalu menjadi rumor sensitif dan kerap ditunggangi pihak-pihak tertentu. Hal itu diungkapkan Bamsoet saat Halal Bihalal Forum Kebangsaan Pimpinan MPR dan DPR periode 1999-2024 dengan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, di Parle Senayan Jakarta, Kamis (23/4/26).

Hadir antara lain Oesman Sapta Odang, E.E. Mangindaan, Fadel Muhammad, Setya Novanto, Marzuki Alie, Mahyudin, Agus Hermanto, Azis Syamsuddin, Rahmat Gobel, Sjarifuddin Hasan, Melani Leimena Suharli, Priyo Budi Santoso, Amir Uskara, Dimyati Natakusumah dan Fahri Hamzah.

"Karena setiap kenaikan nilai BBM bakal langsung terasa pada kehidupan sehari-hari masyarakat, dari ongkos transportasi hingga nilai kebutuhan pokok. Kenaikan nilai BBM juga berpotensi memperbesar tekanan terhadap laju inflasi dan memperlambat pemulihan ekonomi nasional," kata Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (24/4/2026).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Indonesia pada Maret 2026 sebesar 3,48%. Pengalaman sebelumnya memperlihatkan bahwa setiap penyesuaian nilai BBM nyaris selalu diikuti lonjakan inflasi jangka pendek. Pada 2022 misalnya, inflasi sempat menyentuh di atas 5 persen setelah kenaikan nilai BBM bersubsidi, sebelum akhirnya perlahan terkendali.

Bamsoet menilai persoalan utama nan sering muncul bukan semata pada kebijakan, melainkan pada tata kelola kebijakan itu sendiri serta kurangnya komunikasi publik menjadi aspek nan memperbesar resistensi masyarakat.

"Kenaikan BBM selalu mempunyai pengaruh berantai nan sigap dan luas. Begitu nilai daya naik, biaya logistik meningkat, nilai peralatan ikut naik, dan pada akhirnya daya beli masyarakat menurun. Ini nan kudu diantisipasi secara serius oleh kita semua," ujar Bamsoet.

Sejumlah tokoh juga memberikan pandangan, masukan, dan penguatan terhadap pentingnya tata kelola kebijakan nan lebih responsif. Marzuki Alie menekankan perlunya perbaikan style komunikasi pemerintah nan lebih tenang, jelas, dan mudah dipahami publik.

"Cara penyampaian kebijakan sangat menentukan penerimaan masyarakat, termasuk dalam menjelaskan program strategis agar dipahami secara setara di seluruh wilayah Indonesia," kata Marzuki Alie.

Sementara itu, Rahmat Gobel dan Agus Hermanto menambahkan pemerintah perlu melindungi industri dalam negeri dengan pembatasan barang-barang impor agar tidak gulung tikar.

Sementara itu, Amir Uskara menilai pola komunikasi di jejeran kabinet perlu diperbaiki secara menyeluruh, terutama dalam merespons dinamika ekonomi dan sosial nan berkembang cepat.

"Kondisi fiskal kita saat ini memang berat. Karena itu komunikasi pemerintah kudu solid agar kebijakan bisa dipahami dan tidak menimbulkan kegaduhan," ujar Amir Uskara.

Dari perspektif politik, Priyo Budi Santoso mengingatkan potensi gesekan sosial nan bisa muncul jika aspirasi publik tidak tersalurkan dengan baik. Dia menilai situasi dunia nan tidak menentu memperbesar tekanan terhadap kondisi fiskal nasional.

"Parlemen kudu menjadi penyuara rakyat, termasuk golongan kritis dan moderat. Potensi gesekan sosial kudu diantisipasi sejak awal agar tidak berakibat pada stabilitas nasional," kata Priyo Budi Santoso.

Selain itu, Azis Syamsuddin menyoroti pentingnya penguatan kegunaan checks and balances dalam sistem demokrasi. Menurutnya, lemahnya kegunaan tersebut dapat memicu beragam gesekan, termasuk dalam relasi antar lembaga negara.

"Fungsi check and balance kudu melangkah optimal agar kebijakan pemerintah tetap berada di jalur nan betul dan mendapat legitimasi publik," ujar Azis Syamsuddin.

Oesman Sapta Odang menilai kondisi nasional saat ini memerlukan ruang perbincangan nan terbuka agar kritik nan berkembang dapat tersampaikan kepada pemerintah secara utuh.

"Negara kita sedang menghadapi banyak tantangan. Kritik kudu sampai kepada pemerintah agar bisa menjadi bahan perbaikan," kata Oesman Sapta Odang.

Di sisi lain, Fahri Hamzah menilai kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini mempunyai kesempatan besar untuk menjawab tantangan global, selama didukung oleh tim nan kuat dan tata kelola nan adaptif terhadap perubahan, termasuk dinamika media sosial.

"Presiden mempunyai karakter dan kekuatan tersendiri, tetapi kudu didukung oleh tim terbaik dalam menjalankan pemerintahan. Kita juga menghadapi tantangan baru dari algoritma media sosial nan bisa membentuk persepsi publik secara masif. Karena itu, izin satu info dan penguatan info nan jeli menjadi sangat penting," ujar Fahri Hamzah.

Menutup diskusi, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menegaskan pemerintah terbuka terhadap beragam masukan dan terus melakukan perbaikan kebijakan di beragam sektor, termasuk dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas sosial.

"Pemerintah sangat terbuka. Justru beragam masukan seperti ini krusial agar kebijakan nan diambil semakin tepat sasaran dan bisa menjawab tantangan nan ada," kata Djamari Chaniago.

Dia menambahkan pemerintah terus melakukan pembenahan pada beragam program strategis seperti penguatan ekonomi desa, support sosial, hingga program ketahanan pangan nan melibatkan beragam unsur, termasuk TNI dan Polri di lapangan untuk memastikan penerapan melangkah efektif.

"Koordinasi antara pemerintah pusat dan wilayah terus diperkuat. Transfer ke wilayah juga menjadi perhatian agar betul-betul berakibat pada masyarakat. Kami juga terus memperbaiki komunikasi dengan legislatif sebagai bagian dari penguatan kegunaan checks and balances," tutup Djamari Chaniago

(akn/ega)

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai membangun kerjasama nan kuat antara pemerintah, tenaga kesehatan, masyarakat, dan media krusial untuk dilakukan. Hal itu bermaksud untuk meningkatkan kepercayaan publik mengenai pentingnya vaksinasi dasar bagi tumbuh kembang setiap anak bangsa.

"Vaksinasi dasar merupakan fondasi bagi tumbuh kembang setiap anak nan merupakan penentu arah masa depan bangsa. Sehingga upaya peningkatan kepercayaan publik terhadap pemberian vaksinasi dasar kudu konsisten dilakukan," kata Lestari Moerdijat dalam keterangannya, Jumat (24/4/2026).

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) memperkirakan hingga April 2026 lebih dari 2 juta anak di Indonesia belum mendapatkan imunisasi dasar alias zero dose.

Kondisi tersebut membikin Indonesia berada dalam posisi rawan Kejadian Luar Biasa (KLB). Satu kasus dalam situasi tertentu berpotensi memicu penyebaran luas, terutama pada organisasi nan tidak terlindungi.

Diakui Lestari, maraknya misinformasi nan kerap dikaitkan rumor keamanan dan kehalalan vaksin, membikin masyarakat ragu terhadap program imunisasi nan dilakukan pemerintah.

"Bahwa upaya membangun jaringan komunikasi hingga akar rumput sangat krusial agar masyarakat memahami pentingnya vaksinasi dasar bagi tumbuh kembang anak mereka di masa depan," jelasnya.

Selain itu, ekspansi cakupan pelayanan imunisasi juga secara konsisten kudu dilakukan agar masyarakat nan sudah terbangun pemahamannya tidak kesulitan mengakses vaksinasi dasar.

"Berharap dengan kerjasama nan kuat semua pihak, cakupan imunisasi di Indonesia dapat terus meningkat. Sehingga terbangun kekebalan golongan nan kuat sebagai fondasi mewujudkan generasi penerus bangsa nan sehat dan berkekuatan saing di masa depan," tutupnya.

(akd/ega)

Segini Harta Kekayaan Raffi Ahmad di LHKPN, Resmi Jadi Duta Kehormatan Pertama BPJS Kesehatan. (Foto ;Okezone.com/Instagram)

JAKARTA — Segini kekayaan kekayaan Raffi Ahmad di LHKPN, resmi jadi Duta Kehormatan pertama BPJS Kesehatan.

Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad menerima penganugerahan sebagai Duta Kehormatan BPJS Kesehatan. Penunjukan ini bermaksud meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya kalangan milenial dan Gen Z, untuk menerapkan pola hidup sehat di tengah meningkatnya kasus penyakit tidak menular.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menilai Raffi Ahmad sebagai figur publik diharapkan bisa menjadi jembatan komunikasi kepada masyarakat luas. Dengan pengaruh nan dimilikinya, pesan mengenai pentingnya pencegahan penyakit sejak awal diharapkan dapat tersampaikan lebih efektif, terutama kepada generasi muda.

Selain sebagai Duta Kehormatan pertama BPJS Kesehatan, menarik juga untuk diketahui besaran kekayaan kekayaan Raffi Ahmad:

A. Tanah dan Bangunan — Rp 737.156.974.400

Tanah dan gedung seluas 420 m²/445 m² di Kab/Kota Tangerang, hasil sendiri — Rp 45.000.000.000
Tanah dan gedung seluas 300 m²/300 m² di Kota Depok, hasil sendiri — Rp 60.000.000.000
Tanah dan gedung seluas 384 m²/599 m² di Kota Makassar, hasil sendiri — Rp 25.000.000.000
Tanah dan gedung seluas 2.500 m²/2.000 m² di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri — Rp 75.000.000.000
Tanah dan gedung seluas 286 m²/1.144 m² di Kota Depok, hasil sendiri — Rp 85.000.000.000
Tanah dan gedung seluas 384 m²/599 m² di Kota Makassar, hasil sendiri — Rp 25.000.000.000
Tanah seluas 655 m² di Kab/Kota Tabanan, hasil sendiri — Rp 3.144.000.000
Tanah seluas 1.340 m² di Kab/Kota Tabanan, hasil sendiri — Rp 6.432.000.000
Tanah seluas 1.815 m² di Kab/Kota Tabanan, hasil sendiri — Rp 8.712.000.000
Tanah seluas 650 m² di Kab/Kota Tabanan, hasil sendiri — Rp 3.120.000.000
Tanah seluas 1.460 m² di Kab/Kota Tabanan, hasil sendiri — Rp 7.008.000.000
Tanah seluas 610 m² di Kab/Kota Tabanan, hasil sendiri — Rp 2.928.000.000
Tanah seluas 715 m² di Kab/Kota Tabanan, hasil sendiri — Rp 3.432.000.000
Tanah seluas 550 m² di Kab/Kota Tabanan, hasil sendiri — Rp 2.640.000.000
Tanah seluas 1.350 m² di Kab/Kota Tabanan, hasil sendiri — Rp 6.480.000.000
Tanah seluas 14.111 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 35.571.008.800
Tanah seluas 1.400 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 3.529.120.000
Tanah seluas 6.750 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 17.015.400.000
Tanah seluas 1.165 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 2.936.732.000
Tanah seluas 1.325 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 3.340.060.000
Tanah seluas 210 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 529.368.000
Tanah seluas 1.846 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 4.653.396.800
Tanah seluas 2.258 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 5.691.966.400
Tanah seluas 2.323 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 5.855.818.400
Tanah seluas 1.390 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 3.503.912.000
Tanah seluas 1.557 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 3.924.885.600
Tanah seluas 1.400 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 3.529.120.000
Tanah seluas 3.592 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 9.054.713.600
Tanah seluas 3.375 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 8.507.700.000
Tanah seluas 980 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 2.470.384.000
Tanah seluas 745 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 1.877.996.000
Tanah seluas 1.117 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 2.815.733.600
Tanah seluas 3.500 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 8.822.800.000
Tanah seluas 15.550 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 39.198.440.000
Tanah seluas 4.200 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 10.587.360.000
Tanah seluas 2.545 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 6.415.436.000
Tanah seluas 2.014 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 5.076.891.200
Tanah seluas 6.930 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 17.469.144.000
Tanah seluas 3.193 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 8.048.914.400
Tanah seluas 1.325 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 3.340.060.000
Tanah seluas 4.100 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 10.335.280.000
Tanah seluas 1.138 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 2.868.670.400
Tanah seluas 4.479 m² di Kab/Kota Bandung Barat, hasil sendiri — Rp 11.290.663.200
Tanah dan gedung seluas 693 m²/693 m² di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri — Rp 85.000.000.000
Tanah dan gedung seluas 898 m²/898 m² di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri — Rp 55.000.000.000

B. Alat Transportasi dan Mesin — Rp 55.144.500.000

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk pembaruan buletin terbaru setiap hari

Follow

Menteri Ara (Foto: Okezone)

JAKARTA - Program pembaharuan 152 unit rumah kumuh di area Menteng Tenggulun, Menteng, Jakarta Pusat ditargetkan rampung pada 15 Juni 2026. Hal tersebut seperti diungkap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait alias berkawan disapa Ara.

Menurutnya, percepatan penyelesaian proyek percontohan berjudul Kampung Gotong Royong ini menjadi konsentrasi utama agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Di mana dalam proyek mencakup juga penataan akomodasi lingkungan seperti jalan, tempat ibadah, jembatan, toilet, hingga area parkir.

"Target selesai pembaharuan rumah tak layak huni di Menteng Tenggulun ini ditargetkan 15 Juni," tegas Ara saat meninjau langsung letak proyek pada Jumat (24/4/2026).

Hingga saat ini, progres pengerjaan telah mencapai 11,89 persen. Dari total 152 rumah, sebanyak 101 unit tengah dalam tahap renovasi, dua unit telah rampung, sementara 49 unit lainnya bakal mulai dikerjakan dalam waktu dekat.

Ara menyebut proyek ini dijalankan tanpa menggunakan biaya APBN, melainkan melalui skema gotong royong beragam pihak. Sejumlah bank nan tergabung dalam organisasi Ladies Banker turut membina puluhan UMKM setempat, sementara puluhan organisasi arsitek dari Ikatan Arsitek Jakarta terlibat secara sukarela dalam perencanaan dan desain.

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno memberikan danasiwa untuk lulusan terbaik Universitas Pattimura Ambon (Unpatti). Adapun danasiwa studi magister (S2) tersebut diberikan kepada Claris Fransiska Lali Neka nan merupakan lulusan terbaik Universitas Pattimura Ambon.

Claris mahasiswa Unpatti asal NTT nan merupakan anak pekerja pelabuhan, meraih predikat cumlaude dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) sempurna 4,00. Adapun danasiwa tersebut diberikan saat aktivitas Wisuda dan Dies Natalis ke-63 Universitas Pattimura Ambon.

"Kita hari ini bisa berjumpa dengan mahasiswa nan diwisuda Unpatti dengan nomor sempurna 4,00 dari family nan secara ekonomi tidak mampu, tetapi mempunyai tekad kuat untuk kuliah. Dan hari ini dia membuktikan kepada semua orang bahwa apa nan dicita-citakannya untuk meraih gelar sarjana dapat diperoleh dengan hasil maksimal," kata Eddy dalam keterangannya, Jumat (24/4/2026).

Menurut Eddy, capaian tersebut menjadi bukti bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah penghalang untuk meraih prestasi tertinggi di perguruan tinggi, sekaligus menegaskan pentingnya support bagi generasi muda berprestasi.

Dia menambahkan pihaknya bakal mengupayakan agar Claris dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang magister melalui beragam skema beasiswa, termasuk kemungkinan melanjutkan support Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah nan sebelumnya diterima saat menempuh studi sarjana.

"Ketika kelak ananda Claris Fransisca bakal melanjutkan studi S2, kami bakal perjuangkan danasiwa KIP Kuliah nan sebelumnya sudah dia dapatkan pada jenjang S1. Kalaupun rupanya tidak dapat, saya pribadi bakal bertanggung jawab agar Claris bisa melanjutkan studi ke S2.

Eddy juga menilai kisah Claris dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa lain untuk terus berjuang meraih pendidikan tinggi di tengah beragam keterbatasan.

"Ini saya sampaikan di hadapan rektor dan civitas academica Unpatti. Semoga ananda Claris meraih cita-citanya dengan danasiwa itu," tutupnya.

Sebagai info tambahan, datang dalam dies natalis tersebut jejeran Rektorat dan Dekan Universitas Pattimura, n Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur Watubun dan Sekda Provinsi Maluku Ir. Sadali.

(akn/ega)

Jakarta -

Praka Rico Pramudia (31) tutup usia saat dirawat usai terluka parah akibat serangan di Lebanon selatan akhir bulan lalu. Tercatat 4 prajurit TNI nan gugur saat menjalani tugas sebagai Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (United Nations Interim Force in Lebanon/UNIFIL).

Gugurnya Praka Riko disampaikan UNIFIL melalui akun X @UNIFIL_. UNIFIL menyampaikan belasungkawa terdalam kepada family dan rekan Praka Rico Pramudia serta TNI dan Pemerintah serta rakyat Republik Indonesia (RI).

"UNIFIL menyesalkan wafatnya Kopral Rico Pramudia hari ini, nan terluka parah akibat ledakan proyektil di pangkalan tempatnya bekerja di Adchit Al Qusayr pada malam 29 Maret," demikian keterangan UNIFIL di akun X @UNIFIL_, Jumat (24/4/2026).

Serangan ke markas UNIFIL di dekat Adchit Al Qusayr, Lebanon selatan terjadi saat meningkatnya ketegangan antara militer Israel dan golongan Hizbullah. Pada serangan nan terjadi Minggu (29/3) malam itu, Praka Rico mengalami luka berat.

Praka Rico nan mengalami luka berat lampau dievakuasi menggunakan helikopter menuju Rumah Sakit St. George di Beirut untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan.

Saat itu, serangan nan diduga dari militer Israel tersebut juga mengakibatkan Praka Farizal Rhomadhon gugur. Selain itu, ada 2 orang lain terluka ialah Praka Bayu Prakoso dan Praka Arif Kurniawan.

Praka Bayu dan Praka Arif nan mengalami luka ringan telah mendapatkan perawatan di Hospital Level I UNIFIL.

Sehari kemudian, Senin (30/3), PBB mengonfirmasi lagi dua prajurit TNI meninggal setelah sebuah ledakan menghantam konvoi logistik UNIFIL, ialah Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ikhwan. Kemudian ada dua orang lainnya terluka. Insiden itu, lanjut PBB, terjadi di dekat Bani Hayyan di Lebanon Selatan.

Kemlu Kecam Serangan ke Pasukan Perdamaian

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyampaikan duka cita mendalam atas peristiwa tersebut. Kemlu juga mengutuk keras serangan terhadap pasukan perdamaian.

"Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya Praka Rico Pramudia, prajurit Indonesia dalam misi perdamaian UNIFIL, nan mengalami luka berat akibat ledakan artileri dari tank Israel di dekat kota Adchit Al Qusayr pada 29 Maret 2026," demikian pernyataan resmi Kemlu RI, Jumat (24/4).

Kemlu menyebut Pemerintah Indonesia melalui koordinasi intensif dengan pihak UNIFIL, Pemerintah Lebanon, serta tim medis di Beirut telah memastikan penanganan medis dilakukan secara sigap dan optimal. Berbagai langkah medis terbaik telah ditempuh, namun akibat luka berat nan dialami, nyawa Praka Rico tidak dapat diselamatkan.

"Pemerintah menyampaikan belasungkawa nan sedalam-dalamnya kepada family nan ditinggalkan. Negara datang untuk memberikan penghormatan terbaik bagi almarhum atas pengabdian dan pengorbanannya dalam menjaga perdamaian dunia. Pemerintah terus berkoordinasi dengan UNIFIL untuk memastikan proses repatriasi jenazah dapat dilakukan dengan segera dan penuh penghormatan," ucapnya.

Lebih lanjut, Kemlu RI mengutuk keras serangan Israel nan menyebabkan gugurnya peacekeeper Indonesia. Kemlu menyebut serangan terhadap personel pemelihara perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap norma internasional.

"Indonesia kembali mengutuk keras serangan Israel nan menyebabkan gugurnya peacekeeper Indonesia. Serangan terhadap personel pemelihara perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap norma internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang," ujarnya.

Kemlu RI terus mendesak PBB untuk melakukan investigasi nan menyeluruh, transparan, dan akuntabel guna mengungkap kebenaran serta memastikan pertanggungjawaban atas kejadian tersebut.

"Keselamatan dan keamanan peacekeepers PBB tidak dapat ditawar. Oleh karenanya, Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan PBB dan negara-negara kontributor pasukan untuk memperkuat perlindungan bagi seluruh personel di lapangan, termasuk melalui pertimbangan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan keamanan serta penguatan langkah mitigasi akibat di wilayah operasi UNIFIL," imbuhnya.

(jbr/fas)

Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis rumor soal pengenaan pajak pelayaran di Selat Malaka. Pemerintah bakal menjunjung prinsip norma laut internasional nan diratifikasi Indonesia sesuai konsensus internasional United Nations Convention on the Law of the Sea (Unclos).

"Kami belum pernah merencanakan untuk mengutip (pajak pelayaran di Selat Malaka). Saya Deputi Menteri bagian eko-mariitm nan dulu urusi maritim dan energi. Jadi saya tahu betul peraturannya," kata Purbaya saat bertemu pers di gedung BPPK, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Terkini, pemerintah sedang menggodok patokan untuk memberikan nilai tambah di titik berlabuh kapal-kapal industri. Wacana ini muncul dari keluhan kalangan pengusaha pelabuhan, nan menginginkan adanya penyesuaian patokan agar dermaga bersandar menjadi tempat nan berbobot ekonomi atas aktivitas kapal-kapal kargo industri nan bersandar.

"Jadi perjanjian norma laut internasional, itu nan kami jalankan. Makanya saya sekarang mau membikin itu (dermaga di suatu pulau) sebagai tempat labu jangkar, pengisian bahan bakar, dan lain-lain," kata Purbaya.

"Kami diwajibkan mengizinkan kapal-kapal nan lewat di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia. Bahkan pemerintah kudu menjaga keamanan di sana," imbuhnya.

Adapun sebelumnya, Purbaya melontarkan pendapat mengenai potensi besar nan dimiliki Indonesia dalam memanfaatkan jalur perdagangan strategis dunia. Ia menyoroti posisi Selat Malaka nan selama ini belum dioptimalkan untuk memberikan kontribusi pendapatan bagi negara.

Jakarta, CNN Indonesia --

Rismon Hasiholan Sianipar dilaporkan oleh mantan Ketua DPRD Morowali, Irwan Arya mengenai dugaan penipuan dan perbuatan curang kitab berjudul 'Gibran End Game' ke Polda Metro Jaya, Jumat (24/4).

Laporan tersebut diterima kepolisian dan teregister dengan nomor LP/B/2952/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.

"Saya melaporkan kerabat Rismon Sianipar lantaran merasa tertipu telah membeli kitab 'Gibran End Game', di mana saya rencana membeli 200 hingga 300 kitab dan baru bayar 60 buku," kata Irwan kepada wartawan.

Irwan menceritakan dirinya membeli kitab tersebut saat car free day (CFD) di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat pada Januari 2026. Irwan mengaku membeli kitab tersebut lantaran tertarik dengan materi nan ditulis Rismon.

Irwan menyebut dirinya berencana membeli sebanyak 200-300 buku. Namun, dia baru membeli 60 kitab seharga total Rp6.002.500.

Kemudian, seiring berjalannya waktu, Rismon justru membikin pernyataan nan pada intinya menganulir apa nan ditulisnya dalam kitab tersebut.

"Dalam berjalannya seiring waktu, tiba-tiba muncul pernyataan nan sangat mengagetkan buat saya. Saya terkejut dan tidak menyangka Saudara Rismon menganulir dan tidak mengakui bahwa ini kitab nan ditulisnya benar. Dan dia menyatakan bahwa isi kitab ini bohong dan tiruan menurut dia," tutur dia.

Atas dasar itulah, Irwan menempuh proses norma dengan melaporkan Rismon ke Polda Metro Jaya. Rismon dilaporkan mengenai Pasal 492 KUHP dan alias Pasal 486 KUHP.

Dalam laporannya, Irwan turut menyerahkan peralatan bukti berupa kitab 'Gibran End Game' hingga bukti pembayaran pembelian buku.

Polda Metro Jaya sebelumnya menetapkan Rismon sebagai tersangka kasus tudingan piagam tiruan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Rismon kemudian mengusulkan permohonan restorative justice (RJ). Permohonan RJ itu pun disetujui oleh Jokowi selaku pelapor.

Kini, Polda Metro Jaya telah resmi mencabut status tersangka Rismon. Selain itu, juga telah menerbitkan surat perintah penghentian investigasi (SP3) terhadap Rismon.

"Telah menerbitkan surat perintah penghentian investigasi terhadap tersangka Rismon Hasiholan Sianipar tanggal 14 April 2026," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin dalam konvensi pers, Jumat (17/4).

(dis/isn)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]

Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan soal wacana kebijakan insentif kendaraan listrik sedang digodok berbareng Kementerian Perindustrian. Pemerintah direncanakan mengganjar insentif sekian juta setiap unit kendaraan.

Purbaya mengatakan insentif kendaraan listrik bakal dilakukan secara bertahap, nan dimulai pada 2026. Seturut itu, jumlah unit kendaraan nan diganjar insentif tetap dalam perumusan. Sejauh ini, pemerintah menargetkan insentif untuk 6 juta kendaraan listrik di permulaannya.

"Tahun ini (mulai bertindak insentif). Ya tidak semuanya, berjenjang lah. Subsidi mungkin 5 juta per motor, 5 juta rupiah, alias lebih. nan jelas saya tetap obrolan dulu dengan Menteri Perindustrian, Menko Perekenomian, dan kami laporkan lagi ke Presiden sesuai dengan petunjuk pada waktu itu," kata Purbaya saat bertemu pers di gedung BPPK, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Wacana insentif pajak ini beririsan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 nan menetapkan besaran pajak kendaraan, termasuk kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB) alias battery electric vehicle (BEV).
 
Sebelum adanya patokan Permendagri itu, pemilik kendaraan listrik tidak dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Namun, dengan adanya Permendagri ini, biaya kepemilikan pasti bakal naik.