Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan sejumlah langkah pengendalian untuk menjaga defisit APBN 2026 tetap sesuai pemisah kondusif di bawah 3 persen. Meski realisasi awal tahun memunculkan kekhawatiran pelebaran.

Kekhawatiran tersebut muncul setelah defisit APBN pada kuartal I 2026 mencapai Rp 240,1 triliun alias 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Secara hitung-hitungan sederhana, jika tren tiga bulan pertama itu bersambung sepanjang tahun, defisit berpotensi menembus 3 persen.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan, pemerintah tidak menggunakan pendekatan linier dalam menghitung proyeksi fiskal. Ia memastikan laju shopping negara tetap dikendalikan agar tidak melampaui batas.

“Tentu saja kita tidak membiarkan [belanja] melangkah tanpa ada pengendalian. Jadi tentu saja kita tidak bisa langsung mengalikannya dengan empat, lampau menjadi di atas 3 persen. Intinya seperti itu, kita sangat aware mengenai risiko-risiko itu,” kata Juda dalam aktivitas Kick Off Pinisi di Kantor Pusat Bank Indonesia, Senin (27/4).

Sebagai langkah konkret, Kemenkeu menerapkan sistem monitoring dan pertimbangan secara mingguan. Pengawasan difokuskan pada dua sisi utama, ialah optimasi penerimaan negara dan efisiensi belanja.

Di sisi penerimaan, pemerintah mencermati perkembangan setoran pajak serta tren restitusi. Sementara dari sisi belanja, Kemenkeu menyisir pos-pos pengeluaran nan tetap elastis untuk dikendalikan.

“Tentu saja kita lihat setiap minggu, dievaluasi pajaknya seperti apa, restitusinya seperti apa. Kemudian belanja-belanja nan kemarin kita kendalikan, dievaluasi melangkah sesuai dengan rencana alias tidak,” ungkapnya.

Melalui pengawasan berlapis tersebut, otoritas fiskal optimistis postur APBN 2026 tetap terjaga. Pemerintah pun percaya defisit hingga akhir tahun bakal tetap berada dalam koridor nan ditetapkan undang-undang, ialah tidak melampaui 3 persen terhadap PDB.

Belanja Negara Tembus Rp 815 T di Kuartal I 2026

Di samping itu, Juda mengatakan shopping negara hingga kuartal I 2026 mencapai Rp 815 triliun alias tumbuh 31,4 persen yoy.

“Di triwulan I ini, shopping sudah mencapai 21,2 persen dari (target) APBN. Bandingkan dengan tahun lampau di mana shopping hanya 17,1 persen dari sasaran APBn dan growth-nya hanya 1,4 persen,” tutur Juda.

Secara rinci, shopping pemerintah pusat tercatat sebesar Rp 610,3 triliun alias 19,4 persen dari sasaran APBN, dengan pertumbuhan sebesar 47,7 persen (yoy). Adapun transfer ke wilayah mencapai Rp204,8 triliun alias 29,5 persen dari sasaran APBN, menurun 1,1 persen yoy.

Di sisi lain, pendapatan negara mencapai Rp 574,9 triliun alias meningkat 10,5 persen yoy, setara dengan 18,2 persen dari sasaran APBN.

Penerimaan perpajakan mencapai Rp 462,7 triliun 17,2 persen dari sasaran APBN alias tumbuh sebesar 14,3 persen yoy. Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp 112,1 triliun alias 24,4 persen dari sasaran APBN alias turun 3 persen yoy.

Jakarta -

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan ekonomi Indonesia sukses tumbuh di tengah tekanan ekonomi global. Namun, dia mengaku banyak nan menjelek-jelekan dirinya di sejumlah media.

Purbaya mengatakan, ekonomi Indonesia sukses bergerak di kisaran 5,39%. Bahkan, dia memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kuartal I sebesar 5,5% dan terus tumbuh di kuartal berikutnya.

"Jadi jika sebelumnya pertumbuhan ekonominya 5%, 5% lebih sedikit, ke depan kita bakal tumbuh lebih sigap lagi. Triwulan kemarin kita tumbuh berapa? 5,39%. Triwulan pertama mungkin bakal tumbuh 5,5% ke atas," ungkap dalam aktivitas Program Investasi Terencana dan Berkala (PINTAR) Reksa Dana di Main Hall BEI, Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026).

Dia menegaskan pertumbuhan ekonomi menjadi pondasi baik di tengah gejolak ekonomi global. Hal ini juga bakal memberikan landasan bagi penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ke depan.

Meski begitu, Purbaya mengaku ada pihak nan tetap menjelek-jelekannya, padahal dia menegaskan pertumbuhan ekonomi nan dicanangkan pemerintah tidak main-main.

"Kalau ekonominya bagus terus, walaupun sekarang banyak buletin negatif nan jelek-jelekin saya katanya, tapi saya tahu betul, nan kita jalankan nggak main-main," ungkap Purbaya.

Eks Bos Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) itu mengaku telah melakukan sejumlah reformasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan penerimaan pajak nan diklaim meroket ke 20%.

"Reformasi kita perbaiki, reformasi betulan. Tiga bulan pertama itu pajak saya tumbuh 20%. Nanti bakal lebih, Bea Cukai juga direformasi, nan lain lagi juga kita reformasi dengan cepat," pungkas Purbaya.

(ahi/hal)

Yogyakarta -

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan penerapan bahan bakar biodiesel B50 bertindak mulai 1 Juli 2026. Implementasi ini rencananya bertindak untuk semua sektor mulai dari kendaraan bermotor, perangkat berat pertambangan, hingga perkeretapian.

Direktur Jenderal (Dirjen) Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menjelaskan program B50 merupakan hasil pengembangan panjang pemerintah selama 15 tahun lebih. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di bumi nan memanfaatkan bahan bakar dengan komposisi campuran nabati setinggi ini.

"Ini semua dipakai, semua sektor dipakai. Jadi, ini kita bersama-sama pantau lantaran memang ini adalah satu aktivitas nan tidak ada contohnya," kata Eniya di area Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta, Senin (27/4/2026).

Untuk diketahui, B50 merupakan bahan bakar dengan campuran 50% bahan bakar nabati (BBN) dari minyak sawit dan 50% bahan bakar fosil jenis Solar. Di mana rangkaian pengetesan teknis bahan bakar ini di laboratorium sudah di mulai sejak awal 2025.

Sementara untuk pengetesan di kondisi riil alias road test sudah dilakukan sejak 9 Desember 2025 di beragam sektor. Mulai dari otomotif untuk kendaraan bermotor, pertambangan, perangkat pertanian, perkapalan, genset, hingga pada sektor perkeretapian nan baru dimulai per hari ini.

"Jadi kita melihatnya bahwa uji-uji ini semua dilakukan secara terbuka, dan kelak juga berlakukan untuk semua sektor. Jadi tidak ada nan satu misalnya tetap B40, nan satu lampau B50, itu tidak ada. Semua serentak B50, lantaran prasarana nan kita punya juga lebih mudah untuk kita menerapkan satu formula," tegasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan penerapan B50 secara nasional bakal tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM, nan rencananya bakal diterbitkan sebelum Juli 2026.

"Pencampuran ini 50-50, kelak spesifikasi campurannya itu juga kita bakal keluarkan. Jadi kelak sebelum 1 Juli kita bakal mengeluarkan ketentuan di situ," terangnya.

Penerapan B50 Bisa Bikin Harga Biodiesel Jadi Lebih Murah?

Eniya mengatakan lonjakan nilai minyak bumi imbas perang di Timur Tengah jadi momentum nan tepat untuk mempercepat penerapan B50. Sebab tingginya nilai minyak ini membikin nilai solar sudah jauh lebih tinggi dari nilai bahan bakar nabati nan dihasilkan dari minyak sawit (FAME).

"Saat ini kita tahu bahwa nilai solar, minyak bumi kan lagi tinggi, itu sekarang bahan bakar nabati nan kita produksi ini, harganya jauh lebih rendah daripada solar. Jadi saat ini adalah perihal nan tepat respon pemerintah untuk meningkatkan komposisi dari campuran FAME tersebut," jelasnya.

Menurutnya kondisi ini berpotensi membikin nilai B50 jadi lebih murah dari nilai bahan bakar biosolar nan sudah diterapkan saat ini, B40. Sebab dengan komposisi FAME 40% dan solar 60% saja, nilai biodiesel sekarang sudah berada di nomor Rp 14.262 per liter.

Menurutnya nomor tersebut jauh bawah nilai indeks pasar (HIP) solar nan bertindak saat ini. Sehingga saat komposisi FAME ditingkatkan jadi 50%, kemungkinan nilai biodiesel ke depan dapat semakin ditekan, karena penggunaan solar dalam campuran biodiesel bakal semakin berkurang.

"Jadi gini, per bulan itu Kementerian ESDM selalu mengeluarkan nilai FAME. Harga FAME, nilai biodiesel ini dikeluarkan tiap bulan dengan formula, kalkulasi lah. Nah nilai di kita sekarang (B40) bulan ini Rp 14.262. Nah kita lihat nilai solar, HIP solar itu sekitar sekarang Rp 17.565. Harga FAME itu di bawah," terangnya.

Namun menurutnya kalkulasi ini tidaklah mutlak. Sebab pada akhirnya kalkulasi nilai biodiesel ke depan bakal sangat berjuntai pada nilai solar dan FAME nan bertindak saat itu.

"Untuk saat ini betul (B50 lebih murah). Untuk saat ini, lantaran solarnya tinggi," kata Eniya.

"Itu per bulan kan berbeda. Selalu per bulan itu ada perbedaannya. Nah, tadi nan sudah saya sebutkan nan bulan ini segitu ya. Nanti bulan depan berapa lagi itu beda lagi. Nanti pas 1 Juli berapa itu kan beda lagi, solarnya berapa gitu ya," tegasnya.

(igo/fdl)

Jakarta -

Tokoh pekerja Jumhur Hidayat tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat jelang rencana perombakan kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto hari ini. Jumhur dikabarkan bakal dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH).

Jumhur mengaku menerima undangan untuk datang sekitar pukul 14.00 WIB. Ia menyebut undangan tersebut mengenai aktivitas pelantikan, namun mengaku tak tahu spesifiknya soal apa. Saat dikonfirmasi apakah dirinya bakal dilantik menjadi menteri LH, Jumhur juga menjawab tidak tahu.

"Iya datang ada pelantikan, pelantikan apanya belum tahu," kata Jumhur, Senin (27/4/2026).

Meski belum ada konfirmasi resmi, gestur Jumhur mengarah pada kemungkinan dirinya masuk kabinet. Kepastian posisi nan bakal diisi tetap menunggu pengumuman resmi dalam pelantikan karena tetap ada kemungkinan semuanya berubah.

"Ya kelak aja lah kalo itu ya, nggak boleh ngeduluin, nggak enak. Kan bisa berubah juga," imbuhnya.

Menteri LH

Saat ditanya lebih lanjut soal kesempatan menjadi Menteri LH, Jumhur juga tetap enggan bicara terbuka. Meski begitu, dia memberi sinyal kesiapan jika dipercaya mengemban tugas tersebut dan membeberkan persoalan apa nan ada di Kementerian LH.

Ia menyebut sejumlah rumor nan menjadi perhatian, mulai dari persoalan sampah hingga komitmen terhadap kesepakatan internasional di bagian lingkungan. Menurutnya, pekerjaan di sektor ini memerlukan upaya serius dan berkelanjutan.

"Menteri LH banyak tugas dan kudu kita tuntas kerja keras. nan paling di depan mata ya soal sampah. Terus kita kudu keep up juga dengan isu-isu alias kesepakatan internasional," sebut Jumhur.

Terkait komunikasi dengan Presiden Prabowo, Jumhur mengatakan hubungan keduanya sudah terjalin lama. Namun, dia menyebut pembicaraan terakhir mengenai tawaran menjadi menteri sudah ada, meskipun tidak spesifik kedudukan apa nan bakal diemban.

"Ya menterinya apa saya belum tahu. (Sempat komunikasi dengan Prabowo?) sepintas aja tapi nggak ada jabatannya," tambah Jumhur.

(ily/ara)

Untuk diketahui, Presiden Prabowo telah melakukan empat kali perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih sepanjang pemerintahannya.

Pada reshuffle jilid pertama, 19 Februari 2025, Presiden melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro. Selain itu, Muhammad Yusuf Ateh dilantik sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) didampingi Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP.

Presiden juga melantik Amalia Adininggar Widyasanti sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dengan wakilnya Sonny Harry Budiutomo Harmadi, serta Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pada jilid kedua, 8 September 2025, Presiden menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Selain itu, Mukhtarudin dilantik sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Kadir Karding, serta Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi.

Presiden juga melantik Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakil menterinya.

Pada jilid ketiga, 17 September 2025, Djamari Chaniago dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Budi Gunawan dan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Dito Ariotedjo.

Selain itu, Afriansyah Noor dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan menggantikan Immanuel Ebenezer, Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan, serta Farida Faricha sebagai Wakil Menteri Koperasi menggantikan Ferry Juliantono.

Presiden juga melantik Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Sonny Sanjaya dan Nanik Sudaryati Deyang sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), serta Sarah Sadiqa sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Selain itu, Ahmad Dofiri dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian serta Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Pada jilid keempat, 8 Oktober 2025, Presiden melantik Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan dan Akhmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. Selain itu, Anggito Abimanyu dilantik sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Di sektor BUMN, Dony Oskaria dilantik sebagai Kepala BP BUMN didampingi Aminudin Maruf dan Teddy Barata sebagai Wakil Kepala BP BUMN

Presiden juga mengangkat Dirgayuza Setiawan sebagai Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan serta Agung Gumilar Saputra sebagai Asisten Khusus Presiden Bidang Analisa Data Strategis.

Prabowo juga melantik Velix Wanggai sebagai Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua berbareng sejumlah anggota, ialah Ribka Haluk, John Wempi Wetipo, Ignatius Yoko Triyono, Juharson Estrella Sihasale, Paulus Waterpauw, Ali Hamdan Bogra, John Gluba Gebze, Yanni, dan Billy Mambrasar.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menegaskan rumor soal kas negara tersisa Rp 120 triliun merupakan kesalahan besar nan terus didaur ulang.

Informasi itu kata dia salah besar lantaran hanya mempertimbangkan penempatan saldo anggaran lebih (SAL) APBN pemerintah senilai Rp 300 triliun nan selama ini mengendap di Bank Indonesia (BI) ke perbankan sejak September 2025.

Menurut Purbaya, pengalihan penempatan biaya dari nan selama ini di rekening pemerintah di BI ke perbankan konvensional hanya berupa deposito, sehingga tidak mengurangi sepeser pun nilainya.

"Yang saya kerjakan adalah memindahkan Rp 300 triliun cash saya dari BI ke bank Komersial. Itu tetap duit saya seperti simpanan saja, duit saya, SAL tetap utuh Rp 420 triliun," tegas Purbaya di area Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (27/4/2026).

"Anggaran saya sampai sekarang tetap kondusif nan Rp 420 triliun belum sama sekali disentuh. Jadi orang itu mesti belajar nan betul," tegasnya.

Meski rumor itu terus didaur ulang di hadapan publik, Purbaya mengaku tak bakal menempuh jalur hukum, seperti melapor ke Dewan Pers. "Tidak usah. Ngapain? Orang bodoh, ngapain diajarin lagi," tegasnya.

Menurutnya, pemerintah juga sudah membuktikan bahwa kas negara kondusif hingga sekarang dan mencukupi untuk kebutuhan shopping pembangunan. Makanya, hingga sekarang belum ada rencana pengajuan APBN Perubahan untuk tahun anggaran 2026 ke DPR lantaran defisit APBN tetap terjaga di bawah 3% sesuai sasaran 2026.

"Saya hanya pindahkan saja ke bank. Saya seperti depositor, pindahkan dari BI ke bank. Uangnya sampai sekarang belum dipakai untuk anggaran. Anggaran nan lain tetap aman," papar Purbaya.

(arj/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol tiba di Istana Negara, Jakarta pada Senin (27/4) siang. Ia dikabarkan bakal dilantik menjadi Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan.

Datang dengan peci dan dasi biru, Hanif mengaku belum tahu bakal dilantik menjadi apa.

“Ya alhamdulillah kita ngikuti pengarahan nan terhormat Pak Presiden, kita tentu bakal melaksanakan apa nan bakal diarahkan oleh beliau,” ucap Hanif.

“Saya nggak tau (jadi apa),” tambahnya.

Menurutnya, apa pun kedudukan nan bakal diberikan kepadanya, dia bakal siap untuk menjalankannya.

“Apa pun perintah bapak presiden saya rasa bapak presiden sudah mempertimbangkan dengan sangat baik, tentu kami bakal melaksanakan sepenuh tenaga,” ucap Hanif.

Presiden Prabowo Subianto dikabarkan bakal me-reshuffle kabinet hari ini. Selain Hanif, ada Penasihat Khusus Presiden urusan Pertahanan Nasional Dudung Abdurachman hingga eks Menteri P2MI Abdul Kadir Karding nan juga datang ke Istana.

Jakarta, CNBC Indonesia - Uni Eropa kembali memperketat tekanan terhadap Rusia dengan mengesahkan paket hukuman ke-20, nan menyasar sektor energi, keuangan, perdagangan, hingga propaganda. Langkah ini ditegaskan sebagai bagian dari komitmen blok tersebut untuk mendukung Ukraina di tengah perang nan belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

Komisi Eropa menyatakan bahwa paket terbaru ini dirancang untuk mendorong Moskow kembali ke meja perundingan dengan syarat nan dapat diterima oleh Kyiv.

"Komitmen Uni Eropa terhadap Ukraina nan bebas dan berdaulat tidak tergoyahkan," demikian pernyataan resmi Komisi. "Setiap hari serangan Rusia terhadap prasarana sipil Ukraina bersambung adalah hari tambahan penderitaan bagi rakyat Ukraina."

Paket hukuman ke-20 ini disebut mempunyai konsentrasi kuat pada pencegahan penghindaran sanksi, serta memperluas tekanan terhadap sumber pendapatan utama Rusia, khususnya sektor energi. Selain itu, hukuman juga menyasar jasa finansial termasuk kripto, perdagangan, hingga media propaganda.

Berikut rincian utama paket hukuman terbaru Uni Eropa terhadap Rusia:

Sektor Energi

• Sebanyak 36 entitas baru dari sektor daya Rusia dimasukkan ke dalam daftar sanksi, mencakup aktivitas eksplorasi, ekstraksi, penyulingan, hingga transportasi minyak.

• Uni Eropa menambahkan entitas baru dalam jaringan kapal gambaran Rusia, termasuk perusahaan di negara ketiga, satu perusahaan asuransi maritim besar, serta 46 kapal tambahan. Total kapal nan masuk daftar sekarang mencapai 632 kapal, nan dikenai larangan akses pelabuhan dan layanan.
  Namun, 11 kapal juga dicabut dari daftar lantaran kembali mematuhi aturan.

• Diterapkan tanggungjawab uji tuntas bagi penjual di Uni Eropa serta klausul "tidak untuk Rusia" dalam perjanjian penjualan guna mencegah kapal digunakan dalam jaringan ilegal.
  Diperkenalkan juga patokan pembongkaran (scrapping) kapal untuk mengurangi armada bayangan.

• Dua pelabuhan Rusia, Murmansk dan Tuapse, masuk daftar sanksi, berbareng satu pelabuhan di negara ketiga, ialah Karimun Oil Terminal di Indonesia, lantaran mengenai dengan penghindaran pemisah nilai minyak.

• Uni Eropa menyiapkan dasar norma untuk melarang transportasi minyak Rusia di masa depan, bekerja sama dengan G7 dan Price Cap Coalition.

• Dilarang memberikan jasa perawatan bagi kapal LNG dan kapal pemecah es Rusia.

• Operator Uni Eropa diperbolehkan mengakhiri perjanjian jangka panjang dengan pihak Rusia.

Sektor Keuangan

• 20 bank Rusia tambahan dilarang berbisnis dengan operator Uni Eropa. Total bank nan terdampak sekarang mencapai 70 bank.

• Empat bank di Kyrgyzstan, Laos, dan Azerbaijan dikenai larangan transaksi lantaran membantu Rusia menghindari sanksi.

• Diberlakukan larangan penuh terhadap transaksi dengan penyedia jasa mata uang digital Rusia, termasuk platform terdesentralisasi.

• Penggunaan stablecoin RUBx dan rubel digital dilarang lantaran berpotensi digunakan untuk menghindari sanksi.

• Dilarang bekerja sama dengan pemasok nan memfasilitasi transaksi internasional Rusia untuk menghindari sanksi.

• Lima entitas finansial dari negara ketiga dicabut dari daftar setelah memberikan komitmen kepatuhan.

Sektor Perdagangan

• Barang senilai lebih dari 365 juta euro, mulai dari karet hingga traktor, dilarang diekspor ke Rusia.

• Pembatasan teknologi militer, termasuk bahan peledak, peralatan laboratorium, serta pelumas berkinerja tinggi.

• Penyediaan jasa keamanan siber ke Rusia dibatasi.

• Logam, bahan kimia, dan mineral senilai lebih dari 530 juta euro dikenai larangan impor.

• Kuota amonia ditetapkan pemisah impor untuk menahan volume nan masuk.

Industri Militer Rusia

• 58 perusahaan dan perseorangan nan terlibat dalam produksi militer, termasuk drone, dikenai sanksi.

• Target pemasok global, termasuk entitas dari China, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, Kazakhstan, dan Belarusia nan memasok peralatan dual-use.

Anti-Penghindaran Sanksi

• Uni Eropa menindak Kyrgyzstan lantaran kandas mencegah ekspor ulang peralatan seperti mesin dan peralatan telekomunikasi ke Rusia nan digunakan untuk produksi drone dan rudal.

• Penambahan 60 entitas, terdiri dari 32 entitas di Rusia dan 28 di negara ketiga seperti China, Turki, UEA, dan Thailand.

Sanksi Tambahan

• 120 entitas dan perseorangan baru, termasuk 33 perseorangan dan 83 entitas nan dikenai pembekuan aset dan larangan perjalanan. Target mencakup oligarki, pelaku penculikan anak Ukraina, propagandis, serta pihak nan menjarah warisan budaya.

Perlindungan Hukum bagi Perusahaan UE

• Pengadilan negara personil sekarang dapat menjatuhkan denda terhadap pihak Rusia nan mengusulkan gugatan bermotif penyalahgunaan.

• Perusahaan UE dapat menuntut tukar rugi atas putusan norma nan merugikan di negara ketiga.

• Diberlakukan larangan transaksi terhadap pihak nan membantu penegakan putusan tersebut.

• Sanksi juga menyasar pihak Rusia nan memanfaatkan pengambilalihan aset perusahaan UE secara tidak sah.

Langkah Tambahan

• Situs "cermin" media seperti Russia Today dan Sputnik bakal diblokir di Uni Eropa.

• Dilarang menerima pendanaan dari pemerintah Rusia dalam bagian penelitian dan inovasi.

Perluasan ke Belarusia

Paket ini juga mencerminkan sejumlah hukuman terhadap Rusia ke dalam rezim hukuman terhadap Belarusia, terutama di bagian perdagangan, keuangan, layanan, dan perlindungan hukum.

(luc/luc)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Yogyakarta -

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan Indonesia saat ini sudah berakhir impor bahan bakar solar. Penghentian impor solar ini terjadi seiring pengoperasian kilang terintegrasi alias Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Januari 2026 kemarin.

Direktur Jenderal (Dirjen) Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan info mengenai Indonesia nan sudah setop impor solar ini didapat dari Pertamina Patra Niaga selaku subholding PT Pertamina (Persero) di sektor hilir.

"Memang sudah tidak impor lagi kan kita. Sudah semua produksi Pertamina, dan iya berlebih, dari adanya waktu itu RDMP Balikpapan nan diresmikan presiden itu sudah melangkah nih. Teman-teman Patra sudah memastikan," kata Eniya di area Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta, Senin (27/4/2026).

Bersamaan dengan itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas bahan bakar nabati nan dihasilkan dari minyak sawit (FAME). Langkah ini dimaksudkan sebagai bagian dari penerapan biodiesel B50 pada Juli 2026 mendatang.

"FAME itu spesifikasinya naik. Jadi untuk menurunkan sulfur iya, menurunkan emisi sudah pasti," ujarnya.

Dengan begitu bahan bakar biodiesel 100% produksi dalam negeri. Membuat Indonesia dapat mengurangi ketergantungannya terhadap impor bahan bakar fosil, sekaligus memperkuat ketahanan daya nasional.

"Spesifikasi dari FAME nan dicampur dengan solar nan disediakan oleh Pertamina Patra Niaga, dan Pak Menteri sudah mencanangkan penggunaan solar seluruhnya dari dalam negeri dan FAME itu juga dari dalam negeri," jelasnya.

"Jadi, so far lantaran FAME-nya bagus, solar-nya juga iya. Solar-nya sudah produksi sendiri, dan itu dua-duanya 100% lokal," ujar Eniya lagi.

Menurutnya penggunaan bahan bakar nan sepenuhnya bisa diproduksi dalam negeri ini menjadi krusial di tengah ketidakpastian pasokan dan kenaikan nilai minyak bumi imbas perang di Timur Tengah.

"Kita tahu bahwa nilai solar, minyak bumi kan lagi tinggi, itu sekarang bahan bakar nabati nan kita produksi ini, harganya jauh lebih rendah daripada solar. Jadi, saat ini adalah perihal nan tepat respon pemerintah untuk meningkatkan komposisi dari campuran FAME tersebut," tegasnya.

(igo/fdl)

Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan Indonesia tetap mengimpor sekitar 7 juta ton LPG setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan nasional. Hal ini disampaikan Bahlil usai rapat terbatas berbareng Presiden Prabowo Subianto hari ini.

Bahlil mengatakan konsumsi LPG nasional mencapai 8,6 juta ton per tahun. Namun, produksi dalam negeri hanya bisa mencapai di kisaran 1,6-1,7 juta ton.

"Dan dari 8,6 juta ton itu hanya kurang lebih sekitar 1,6-1,7 juta ton nan produksinya dalam negeri. Selebihnya kita impor kurang lebih sekitar 7 juta ton," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).

Bahlil menerangkan kondisi ini sudah terjadi sejak pemerintah melakukan konversi dari minyak tanah ke LPG. Ia menekankan tingginya impor ini menjadi perhatian serius dan pihaknya terus memutar otak mencari sumber pengganti LPG. Salah satu substitusi impor LPG dengan menggunakan bahan bakar dimetil eter (DME) dan pemanfaatan compressed natural gas (CNG).

"Untuk LPG, kita tidak boleh menggantungkan angan hanya pada LPG. Harus kita diversifikasi lagi ada DME, ada CNG, dan beragam potensi nan bisa kita jadikan substitusi impor. Ini nan bisa kita lakukan," tambah Bahlil.

Pada saat nan sama, Bahlil menjelaskan ketahanan daya Indonesia tetap stabil. Ia memastikan pasokan daya nasional, termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM) tetap di atas standar minimum nasional di tengah ketegangan geopolitik di Selat Hormuz.

"Dari sisi BBM produk, baik solar maupun, bensin, dari semua aspek, alhamdulillah semuanya di atas standar minimum nasional. Jadi alhamdulillah sudah dua bulan, nyaris dua bulan ketika kejadian, geopolitik di Timur Tengah tentang Selat Hormuz, kita tetap stabil," jelasnya.

(rea/ara)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan bakal melakukan reshuffle alias perombakan Kabinet Merah Putih, Senin (27/4/2026). Pelantikan para pejabat negara bakal dilakukan di Istana Negara pukul 15.00 WIB.

Sejumlah pejabat nan bakal dikabarkan bakal dilantik pun mulai berdatangan ke Istana Kepresidenan Jakarta sejak pukul 13.52 WIB. Mulai dari, Jenderal (Purn) Dudung Abdurrachman, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, Abdul Kadir Kading, Muhammad Qodari, Hanif Faisol, hingga Hasan Nasbi.

Jenderal (Purn) Dudung dikabarkan bakal dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan M.Qodari. Sedangkan, Qodari bakal mengisi posisi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI menggantikan Angga Raka Prabowo.

"Tadi ditelfon Pak Seskab (Teddy Indra Wijaya). Bapak presiden meminta saya membantu proses komunikasi secara maksimal untuk program kerja pemerintah nan latar belakangnya adalah tujuan kita bernegara," kata Qodari.

Beredar pula nama Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat menjadi Menteri Lingkungan Hidup menggantikan Hanif Faisol. Sementara itu, Hanif dikabarkan menjadi Wakil Menteri Koordinator Pangan.

"Belum tahu persisnya. Menteri LH banyak tugas dan kudu kita tuntas, kerja keras," ujar Jumhur di Istana.

Hasan Hasan Nasbi dikabarkan dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Dia merupakan mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Kemudian, Abdul Kadir Karding disebut menjadi Kepala Badan Karantina Nasional menggantikan Sahat Manaor Panggabean. Karding merupakan mantan Menteri P2MI.

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 tetap kuat di tengah tingginya ketidakpastian global.

Deputi Gubernur Senior (DGS) BI Destry Damayanti menuturkan kondisi ekonomi dunia nan dibayangi oleh perang di Timur Tengah memberikan pengaruh bagi ekonomi Indonesia. Namun, ekonomi domestik tetap kuat. BI apalagi memperkirakan ekonomi Indonesia tetap bisa tumbuh 4,5%.

"Insyaallah tetap bisa mempertahankan pertumbuhan kita di triwulan I-2026 di level sekitar 5,4% tadi disampaikan," katanya.

Namun, dia mengingatkan bahwa Indonesia tidak bisa hanya puas dengan capaian ini. Menurut Destry, Indonesia kudu mempunyai daya tahan nan tinggi. Inilah nan membikin BI terus mendorong penguatan ekonomi domestik, termasuk konsumsi domestik dan investasi.

"Karena memang sebenarnya ekonomi Indonesia itu adalah domestik economic oriented. Dengan konsumsi menimbangkan 54% kemudian investasi nan 30%," papar Destry.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 bakal tumbuh sebesar 5,5%. Pertumbuhan ini dinilai cukup baik di tengah gejolak global.

"Pertumbuhan pertama mungkin bakal tumbuh 5,5% ke atas," ujar Purbaya dalam peluncuran PINTAR di Gedung BEI, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II, diperkirakan berada di level 5,5%.

"Di tengah gejolak ekonomi dunia nan tidak jelas itu, kita bisa bisa menciptakan pertumbuhan domestik nan cukup baik. Dan ini bakal terjadi terus ke depan," katanya.

(haa/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

(miq/miq)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]