Gempa bumi berkekuatan 5,6 magnitudo mengguncang Halmahera Barat. Menurut situs resmi BMKG, gempa tercatat terjadi pukul 03:16 WIB.

"#Gempa Mag:5.6, 05-Agu-26 03:16:38 WIB, Lok:1.60 LU,126.59 BT (114 km BaratLaut HALMAHERABARAT-MALUT), Kedalaman:25 Km, tidak berpotensi tsunami," kata BMKG, lewat akun X resminya, Rabu (5/8).

Sementara itu, BMKG belum menyampaikan kekuatan intensitas gempa lewat skala Modified Mercalli Intensity (MMI). Sehingga belum ada info seberapa kuat getaran nan dirasakan.

Bupati Aceh Barat, Tarmizi, mengungkapkan bahwa dari tiga letak nan diusulkan, baru satu nan dinyatakan rampung secara administrasi. “Tiga letak nan diusulkan masing-masing Padang Seurahet, Suak Semaseh, dan Desa Kuala Bubon. Baru satu letak nan berkas kelengkapan dokumennya dinyatakan rampung, ialah Desa Padang Seurahet, Kecamatan Johan Pahlawan,” kata Tarmizi kepada wartawan di Meulaboh, Selasa.

Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program prioritas nasional dari KKP. Program ini bermaksud untuk menata dan memodernisasi area pesisir dengan mengintegrasikan rantai pasok perikanan dari hulu ke hilir guna meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Tarmizi menjelaskan, Kabupaten Aceh Barat saat ini menjadi salah satu wilayah prioritas bantuan, meskipun tetap terkendala penyediaan letak dan arsip administrasi. Rencana pembangunan di Desa Padang Seurahet mempunyai luas lahan sekitar 9.000 meter persegi dengan usulan anggaran sebesar Rp22 miliar.

Fasilitas dan Target Pembangunan

Di letak tersebut, bakal dibangun beragam akomodasi pendukung untuk menunjang kehidupan dan aktivitas ekonomi nelayan. Fasilitas itu meliputi perumahan nelayan, cold storage, perangkat tangkap nelayan, akomodasi umum seperti musala, serta sarana pendukung lainnya.

Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Padang Seurahet, Kecamatan Johan Pahlawan, direncanakan bakal dimulai pada tahun 2027. Kehadiran kediaman ini diharapkan dapat mengembalikan pemukiman penduduk nelayan nan sempat lenyap pascabencana tsunami.

Selain itu, program ini juga bermaksud memberikan tempat tinggal nan layak bagi para nelayan nan saat ini tetap berstatus "KK gantung" alias menumpang di tempat lain.

Kendala di Dua Lokasi Lainnya

Sementara itu, untuk dua letak usulan lainnya, ialah Desa Suak Semaseh dan Kuala Bubon di Kecamatan Samatiga, prosesnya tetap tertahan pada masalah kesiapan lahan. Di Desa Kuala Bubon, hambatan utama adalah keterbatasan luas lahan nan tidak memenuhi syarat minimum, mengingat akomodasi Kampung Nelayan tidak bisa dibuat terpisah-pisah.

Sedangkan di Desa Suak Semaseh, luas lahan sebenarnya sudah mencukupi. Namun, diperlukan pembebasan lahan secara berdikari oleh masyarakat alias nelayan setempat, lantaran pemerintah wilayah tidak mengalokasikan anggaran unik untuk pembebasan tanah di wilayah tersebut.

Tarmizi menyatakan optimismenya bahwa jika hambatan kepantasan dan pembebasan lahan teknis tersebut dapat diselesaikan, kedua wilayah itu juga bisa disetujui oleh KKP untuk program Kampung Nelayan berikutnya.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara

PT Blue Bird Tbk (Bird) mencatatkan pendapatan sebesar Rp2,97 triliun pada Semester I 2026. Capaian ini mencerminkan pertumbuhan 11,3 persen dibandingkan periode nan sama tahun sebelumnya, ditopang oleh penguatan keahlian di seluruh lini upaya serta meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia.

Direktur Utama PT Blue Bird, Andre Djokosoetono, menyampaikan bahwa keahlian solid di beragam segmen menjadi motor utama pertumbuhan perusahaan. "Pada periode ini, Blue Bird membukukan pendapatan sebesar Rp2,97 triliun, tumbuh 11,3 persen dibandingkan semester pertama tahun lalu, dengan EBITDA mencapai Rp714 miliar dan laba bersih sebesar Rp323,8 miliar," ujar Andre dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ketahanan Model Bisnis di Tengah Dinamika Global

Andre menegaskan bahwa hasil positif ini menunjukkan ketahanan model upaya perseroan. Hal ini dicapai di tengah beragam tantangan, seperti ketidakpastian geopolitik, kenaikan biaya daya dan operasional, volatilitas nilai tukar rupiah, serta persaingan industri nan semakin kompetitif.

Dengan diversifikasi jasa nan dijalankan melalui eksekusi operasional nan konsisten, Blue Bird bisa mempertahankan keahlian nan sehat. Strategi ini memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang perusahaan. "Kami percaya kekuatan Bluebird terletak pada keahlian menghadirkan beragam solusi mobilitas nan saling melengkapi," tambahnya.

Komposisi Pendapatan dan Lini Bisnis

Strategi penguatan investasi di tiap lini bisnis, peningkatan kualitas operasional, serta pengembangan sumber daya manusia tercermin dalam komposisi pendapatan. Layanan taksi menjadi kontributor utama dengan porsi sekitar 69 persen terhadap total pendapatan, tumbuh 11,4 persen secara tahunan.

Sementara itu, jasa non-taksi nan mencakup shuttle, rental, bus, dan jasa mobilitas lainnya berkontribusi sekitar 31 persen. Pertumbuhan ini turut didukung oleh peningkatan produktivitas armada, keahlian nan semakin kuat di beragam wilayah operasional di Indonesia, serta optimasi kanal digital.

Di antara lini upaya non-taksi, jasa shuttle melalui Cititrans menjadi segmen dengan pertumbuhan tercepat. Kinerja ini didorong oleh peningkatan kesiapan armada, optimasi rute, serta tingginya mobilitas masyarakat selama periode libur sekolah. Di sisi lain, Bigbird mempertahankan keahlian solid melalui permintaan dari segmen korporasi dan perjalanan rombongan, sedangkan upaya persewaan terus bertumbuh berkah permintaan stabil dari pengguna korporasi.

Optimalisasi Aset dan Pengembangan SDM

Selain memperkuat beragam jasa mobilitas, perseroan juga terus mengoptimalkan pengelolaan siklus hidup armada sebagai bagian dari ekosistem upaya Bluebird. Melalui penjualan kendaraan eks-operasional nan telah direkondisi sesuai standar, perseroan bisa mengoptimalkan nilai armada sekaligus menjawab tingginya permintaan terhadap kendaraan jejak berkualitas. "Pendekatan ini mencerminkan efektivitas pengelolaan aset nan mendukung keberlanjutan upaya secara menyeluruh," jelas Andre.

Sejalan dengan pengembangan bisnis, perseroan juga terus menjalankan beragam program pengembangan kompetensi, apresiasi, dan peningkatan kesejahteraan pengemudi dan karyawan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga konsistensi kualitas layanan, memastikan setiap pengguna memperoleh pengalaman perjalanan nan aman, nyaman, dan andal di seluruh jasa Bluebird Group.

Memasuki paruh kedua tahun ini, perusahaan berkomitmen untuk terus memperkuat portofolio dengan jasa baru, meningkatkan produktivitas armada, serta menjalankan operasional secara disiplin. "Agar dapat terus menghadirkan jasa nan relevan dengan kebutuhan pelanggan," pungkas Andre.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara

CdM Tim Indonesia optimistis bulu tangkis merebut lencana emas di Asian Games 2026. (Foto: NOC Indonesia)

CHEF de Mission (CdM) Tim Indonesia untuk Asian Games Aichi-Nagoya 2026, Todotua Pasaribu, optimistis bulu tangkis bisa mempersembahkan lencana untuk kontingen Merah-Putih. Optimistis itu muncul setelah dia meninjau pemusatan latihan nasional (Pelatnas) PBSI di Cipayung, Selasa (4/8/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Todotua Pasaribu menilai bulu tangkis menjadi salah satu bagian olahraga dengan sistem pembinaan nan paling siap. Ia menilai atlet-atlet bulu tangkis Indonesia didukung akomodasi pelatnas nan komplit mulai dari pondok atlet, pusat kebugaran, hingga jasa fisioterapi dan sport science

CdM Tim Indoneisa Todotua Pasaribu berjamu ke Pelatnas PBSI Cipayung. (Foto: NOC Indonesia)

"Dari beberapa bagian olahraga nan sudah saya kunjungi, bulu tangkis merupakan salah satu nan mempunyai akomodasi paling lengkap. Proses pembinaannya juga melangkah dengan sangat baik, "kata Todotua Pasaribu dalam kunjungan ke Pelatnas Cipayung.

"Karena itu, kami mempunyai kepercayaan nan lebih besar bahwa bulu tangkis dapat memberikan kontribusi lencana bagi Tim Indonesia di Asian Games nanti," ujar tambahnya.

1. Diperkuat 20 Pemain di Asian Games 2026

Di Asian Games Aichi-Nagoya 2026, bagian olahraga bulu tangkis direncanakan diperkuat sekira 20 atlet nan terdiri atas 10 putra dan 10 putri. Bulu tangkis Indonesia punya tradisi prestasi dalam arena multievent.

Todotua menegaskan, optimisme itu kudu diimbangi dengan support maksimal di luar arena pertandingan. Karena itu, dia terus berkoordinasi dengan setiap bagian olahraga untuk memastikan seluruh kebutuhan nonteknis atlet dan ofisial dapat dipenuhi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berbareng Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara menandatangani nota kesepakatan (MoU) untuk memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta penataan ruang laut di wilayah tersebut.

Kesepakatan tersebut diteken oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, dan Pemprov Maluku Utara.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengatakan, salah satu persoalan utama nan dikeluhkan nelayan lokal adalah maraknya rumpon ilegal.

Menurutnya, keberadaan rumpon tak berizin tersebut berakibat langsung terhadap penurunan hasil tangkapan dan kesejahteraan nelayan.

“Selalu jika (nelayan) ditanya masalahnya apa, selain kurangnya perangkat tangkap, persoalan mereka adalah rumpon ilegal,” kata Sherly Tjoanda dalam agenda Nota Kesepakatan berbareng KKP di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (4/8).

Sherly menjelaskan, akibat maraknya rumpon ilegal, nelayan sekarang kudu melaut lebih jauh dari biasanya untuk mendapatkan ikan. Kondisi ini kian membebani nelayan lantaran biaya operasional terutama bahan bakar minyak (BBM) terus membengkak.

Padahal, kebanyakan nelayan di Maluku Utara menggunakan kapal berukuran mini sekitar 2–3 GT nan tidak dirancang untuk melaut terlalu jauh. Sementara itu, banyak rumpon dipasang di luar pemisah 12 mil laut sehingga menghalangi migrasi ikan masuk ke wilayah tangkap nelayan tradisional.

“Nelayan melaut sejak subuh, melawan cuaca tidak bersahabat, begitu pulang tanpa membawa ikan. Sementara biaya tanggungan pasti ada angsuran kapal, jadi berat sekali hidup nelayan itu,” ujarnya.

Menurut Sherly, pemilik rumpon terlarangan berasal dari beragam pihak, mulai dari nelayan lokal, nelayan asal provinsi lain, hingga disinyalir melibatkan pihak dari negara tetangga.

Oleh lantaran itu, dia berambisi KKP segera melakukan penertiban agar nelayan dapat kembali melaut di jarak kondusif dengan hasil tangkapan nan optimal.

Selain memperkuat pengawasan, Sherly berambisi kerja sama dengan KKP dapat mengoptimalkan pemanfaatan potensi perikanan Maluku Utara, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan Nilai Tukar Nelayan (NTN), serta menyejahterakan masyarakat pesisir. Potensi perikanan Maluku Utara diperkirakan berbobot triliunan rupiah, namun pemanfaatannya belum maksimal.

KKP Rencana Bangun Pangkalan Pengawasan di Ternate

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono, menuturkan Maluku Utara merupakan wilayah nan sangat strategis lantaran berada di area Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) nan berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik.

Posisi geografis tersebut menjadikan perairan Maluku Utara rawan terhadap praktik penangkapan ikan terlarangan (illegal fishing) oleh kapal asing maupun pemasangan rumpon ilegal.

Pung memastikan KKP bakal meningkatkan gelombang patroli di wilayah tersebut. Bahkan, mulai pekan depan kapal pengawas bakal diterjunkan untuk menindak tegas praktik rumpon terlarangan maupun corak pelanggaran norma lainnya.

“Kami sering melakukan penangkapan kapal-kapal asing, jadi tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan pengawasan alias penegakan hukum,” tegas Pung.

Ia menekankan bahwa pengawasan laut tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Diperlukan kerjasama kuat antara KKP, pemerintah daerah, TNI AL, Polairud, hingga Bea Cukai.

Sebagai corak penguatan prasarana pengawasan, KKP berencana membangun Pangkalan Pengawasan PSDKP di Kota Ternate, Maluku Utara. Pemprov Maluku Utara telah menyiapkan hibah lahan seluas lima hektar untuk pembangunan pangkalan tersebut.

“Nantinya bakal dibangun pangkalan komplit dengan sarana dan prasarana pendukung sehingga kekuatan armada pengawasan meningkat dan waktu respons terhadap pelanggaran di laut menjadi lebih cepat,” jelasnya.

Selain itu, KKP juga bakal melibatkan perwakilan Pemda di atas kapal patroli serta mendorong pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di Maluku Utara sebagai mata dan telinga pemerintah di lapangan.

“Pokmaswas nan terbentuk dari nelayan sendiri membikin kami lebih sigap mendapatkan info nan akurat, seperti nan sudah melangkah di Natuna Utara. Sekarang kita corak juga untuk di Maluku Utara,” kata Pung.

Kasi Humas Polres Metro Bekasi AKP Aliyani di Cikarang, Selasa, mengungkapkan bahwa pihaknya sekarang sedang mendalami asal usul peralatan haram tersebut. "Sedang didalami petugas, narkotika jenis sabu itu diperoleh dari wilayah luar Bekasi," katanya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, sabu tersebut didapatkan melalui sistem tempel di Tangerang sebelum rencananya diedarkan di wilayah norma Kabupaten Bekasi dan sekitarnya. Pengungkapan ini bermulai dari info masyarakat mengenai dugaan aktivitas transaksi narkotika nan kerap terjadi di Jalan Kali Baru, Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan.

Kronologi Penangkapan

Tim Subnit 3 Unit 2 Satresnarkoba Polres Metro Bekasi bergerak sigap menindaklanjuti laporan warga. Setelah melalui serangkaian aktivitas penyelidikan, petugas sukses menemukan dan mengamankan SH pada pukul 21.23 WIB.

Saat dilakukan penggeledahan terhadap pelaku dan lokasi, petugas menemukan puluhan paket sabu nan dikemas rapi. Rinciannya adalah 10 paket berlakban hitam dengan berat bruto sembilan gram dan 28 paket berlakban merah dengan berat bruto 10 gram. Selain itu, petugas juga menemukan satu plastik klip besar berisi sabu dengan berat bruto 46 gram.

Barang Bukti nan Disita

Selain narkotika, polisi turut menyita sejumlah peralatan bukti pendukung lainnya. Barang-barang tersebut meliputi dua unit timbangan digital, satu pak plastik klip kosong, perangkat isap sabu, lakban merah, dua unit telepon genggam, serta dua unit sepeda motor nan diduga berangkaian dengan aktivitas peredaran gelap tersebut.

Pelaku beserta seluruh peralatan bukti kemudian dibawa ke Markas Satresnarkoba Polres Metro Bekasi untuk menjalani pemeriksaan dan proses investigasi lebih lanjut. Petugas selanjutnya bakal melengkapi manajemen penyidikan, mengirimkan peralatan bukti untuk pemeriksaan laboratorium, melakukan tes urine terhadap terduga pelaku, serta berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum.

Polres Metro Bekasi mengapresiasi peran masyarakat nan telah memberikan info dan membujuk segenap penduduk untuk segera melaporkan andaikan mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungannya. "Terduga pelaku tetap berstatus tersangka dan berkuasa memperoleh asas prasangka tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan nan berkekuatan norma tetap," ujar AKP Aliyani.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Aceh Barat, Yuni Rahayu, menyatakan support penuh terhadap inisiatif tersebut. "Kami sangat mendukung langkah UTU. Pendampingan norma ini untuk memastikan seluruh tahapan proyek melangkah sesuai patokan perundang-undangan," ujarnya dalam keterangan nan diterima, Selasa.

Pendampingan norma ini difokuskan pada dua proyek prasarana utama. Proyek pertama adalah peningkatan Jalan Lingkar UTU Meulaboh dengan nilai perjanjian sebesar Rp1,25 miliar dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp1,49 miliar. Proyek ini dikerjakan oleh kontraktor pelaksana CV. Batee Roo Away dengan konsultan pengawas CV. Nuansa Karya Consultant senilai Rp74,2 juta, dan mempunyai masa perjanjian mulai 6 Juli 2026 hingga 5 Oktober 2026.

Proyek kedua adalah peningkatan Jalan Rabat Beton UTU Meulaboh di Kabupaten Aceh Barat. Proyek ini mempunyai nilai perjanjian Rp910,4 juta dari HPS Rp999,9 juta, dilaksanakan oleh kontraktor CV. Surya Belantara Indo Niaga dengan konsultan pengawas CV Utama Karya Design senilai Rp49,5 juta. Masa perjanjian proyek ini berjalan dari 6 Juli 2026 hingga 4 September 2026.

Komitmen Transparansi dan Tata Kelola

Sebagai bagian dari upaya keterbukaan, Kejari Aceh Barat meminta pihak universitas untuk menyampaikan laporan rinci secara berkala. Laporan tersebut kudu mencakup perkembangan bentuk proyek, hambatan di lapangan, hingga proses penyelesaian. Pihak Kejaksaan juga bakal terus dilibatkan pada momen-momen krusial pertimbangan proyek.

Guna memastikan kelancaran dan kepatuhan hukum, ketua UTU menggelar Pertemuan Ekspose Bersama dengan Kejari Aceh Barat di Aula Kantor Kejari setempat. Pertemuan ini secara spesifik membahas permohonan pengawalan serta pendampingan norma melalui Seksi Datun terhadap proyek peningkatan prasarana nan sedang melangkah di lingkungan Kampus UTU Meulaboh.

Kejaksaan Negeri Aceh Barat mengapresiasi keaktifan dan inisiatif UTU nan melibatkan lembaga kejaksaan sejak dini. "Pendampingan norma ini krusial untuk memastikan seluruh tahapan proyek melangkah sesuai patokan perundang-undangan," tegas Yuni Rahayu.

Wakil Rektor II Bidang Perencanaan, Umum, dan Keuangan UTU, Dr. Mursyidin, menegaskan komitmen kampus untuk memenuhi seluruh prosedur dan masukan teknis dari Kejaksaan. "Kami sepenuhnya mendukung dan siap menjalankan masukan dari Kejari Aceh Barat. Pendampingan ini merupakan langkah strategis agar proses pembangunan kampus tidak hanya selesai tepat waktu dan tepat mutu, tetapi juga bersih, transparan, serta terlindungi secara hukum," ujarnya.

Sinergi antara kampus dan lembaga penegak norma ini diharapkan dapat menjadi role model tata kelola pembangunan prasarana perguruan tinggi negeri di Aceh nan berbasis pemerintahan nan baik dan bersih.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan pembatasan penggunaan gawai bagi anak di bawah usia 16 tahun sebagai bagian dari upaya membangun budaya sekolah nan kondusif dan nyaman.

Pembatasan tersebut diatur dalam Surat Edaran (SE) Mendikdasmen Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pembatasan Penggunaan Gawai di Satuan Pendidikan. Selain itu, Kemendikdasmen juga telah menerbitkan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Membangun Budaya Sekolah nan Aman dan Nyaman.

“Pertama kami sampaikan bahwa dalam rangka menindaklanjuti PP Tunas dan juga pengarahan Bapak Presiden tentang budaya asri, Kemendikdasmen telah menerbitkan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang membangun budaya sekolah nan kondusif dan nyaman,” kata Mu’ti dalam agenda Media Gathering: Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat, Selasa (4/8).

Mu’ti mengatakan, pembatasan penggunaan gawai menjadi bagian nan tidak terpisahkan dari upaya menciptakan lingkungan sekolah nan kondusif dan nyaman bagi peserta didik.

“Kemudian kami juga sudah menerbitkan surat info Mendikdasmen tentang pembatasan penggunaan gawai bagi mereka nan berada di bawah usia 16 tahun, nan itu semua menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya kami untuk membangun lingkungan bentuk sekolah nan aman, kemudian juga lingkungan nan nyaman,” ujar Mu’ti.

Menurut dia, konsep sekolah nan kondusif tidak hanya berangkaian dengan keamanan fisik, tetapi juga mencakup ruang nan mendukung peserta didik untuk berekspresi, mengembangkan kreativitas, serta menjamin keamanan intelektual, spiritual, sosial, dan digital.

“Termasuk di dalamnya adalah kondusif dalam konteks nan berasosiasi dengan gimana mereka dapat berekspresi, mengembangkan produktivitas sebagai bagian dari agunan keamanan intelektual, kemudian juga keamanan secara spiritual dan keamanan sosial serta keamanan digital,” jelas Mu’ti.

Ia menambahkan, Kemendikdasmen mengedepankan pendekatan humanis, inklusif, dan partisipatif dalam membangun budaya sekolah nan kondusif dan nyaman.

“Pendekatan nan kami pakai dalam membikin sekolah kondusif dan nyaman adalah pendekatan nan humanis, inklusif, dan partisipatif sehingga sifatnya lebih pada pendekatan nan mengedepankan prinsip-prinsip edukatif pedagogis,” terang Mu’ti.

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menegaskan bahwa kepercayaan pengguna nan menitipkan info pribadinya merupakan prioritas utama. “KAI terus memperkuat keamanan dan kerahasiaan info pengguna seiring semakin luasnya penggunaan jasa perjalanan berbasis digital,” ujarnya.

Penguatan tersebut mencakup kebijakan perlindungan data, pengamanan sistem, pengendalian akses, serta penanganan kejadian siber. KAI juga memberikan info nan jelas kepada pengguna mengenai penggunaan datanya melalui Kebijakan Privasi di aplikasi Access by KAI.

Transformasi Digital dan Tanggung Jawab Data

Anne menjelaskan, digitalisasi telah mempermudah seluruh proses perjalanan, mulai dari pencarian jadwal, pembelian tiket, hingga proses boarding. Perkembangan ini menuntut pengelolaan info nan bertanggung jawab. “Pelanggan mempercayakan sejumlah info kepada KAI ketika menggunakan jasa digital. Kepercayaan tersebut kami jaga melalui penguatan sistem, tata kelola, kompetensi pekerja, dan sistem perlindungan info nan terus dievaluasi,” tambahnya.

Langkah ini sejalan dengan semangat HUT Ke-81 Kemerdekaan RI, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur,” di mana kedaulatan digital turut berangkaian dengan keahlian bangsa mengelola teknologi dan menjaga info masyarakat secara bertanggung jawab.

Face Recognition dan Dominasi Access by KAI

Data internal KAI mencatat, sepanjang Januari–Juni 2026 sebanyak 5.555.034 pelanggan KA Jarak Jauh telah menggunakan akomodasi Face Recognition Boarding Gate. Fasilitas ini memverifikasi identitas pengguna melalui info wajah nan terhubung dengan tiket, sehingga pengguna tidak perlu lagi menunjukkan boarding pass alias KTP.

Anne menekankan bahwa penggunaan Face Recognition berkarakter pilihan dan memerlukan persetujuan definitif dari pengguna saat registrasi. “Persetujuan pengguna menjadi bagian penting. Pelanggan tetap dapat menggunakan sistem boarding lain nan tersedia andaikan tidak mendaftarkan info wajahnya,” beber Anne.

Hingga 30 Juni 2026, aplikasi Access by KAI telah mempunyai 30.449.049 pengguna terdaftar. Sepanjang Semester I 2026, aplikasi ini melayani 17.009.374 transaksi tiket alias setara 76,34 persen dari total transaksi KA Utama dan Lokal. Volume pengguna nan memperoleh tiket melalui aplikasi ini mencapai 24.544.468 orang.

Standar Internasional dan Tim Khusus Keamanan Siber

Untuk memastikan keamanan informasi, KAI menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi berstandar internasional ISO 27001. Standar ini menjadi referensi dalam mengelola risiko, mengatur akses, serta menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan kesiapan data.

KAI juga membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT) nan bekerja menangani dan merespons kejadian siber. Selain itu, perusahaan menetapkan Data Protection Officer (DPO) untuk mengawal kepatuhan kebijakan perlindungan data. Berdasarkan Laporan Keberlanjutan 2025, tingkat kematangan tata kelola TI KAI mencapai level 3,8.

Pemeriksaan kerentanan dan pengetesan keamanan sistem juga dilakukan secara berkala untuk menemukan potensi celah pada aplikasi dan prasarana digital. Seluruh pengelolaan info merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta kebijakan internal perusahaan.

“Bagi KAI, menjaga perjalanan pengguna juga berfaedah menjaga info nan telah dipercayakan kepada perusahaan,” tutup Anne.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara

Jakarta -

Kepolisian Malaysia (PDRM) telah mengidentifikasi staf alias petugas Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) nan terlibat dalam tindakan kopilot Mohd Saufi bin Othman (39) diduga menyelundupkan narkoba saat penerbangan ke Indonesia. Staf tersebut diduga membantu tindakan tersebut.

Dilansir Antara, Direktur Departemen Investigasi Kriminal Narkotika (NCID) Bukit Aman, Malaysia, Datuk Hussein Omar Khan, mengatakan bahwa staf tersebut bakal segera dipanggil untuk memberikan keterangan.

"Individu tersebut termasuk di antara staf nan terlibat dalam pemeriksaan di KLIA, kami bakal menggali untuk dimintai keterangan dan jika terbukti kami bakal melakukan penangkapan," kata Hussein seperti dilaporkan Bernama di Kuala Lumpur, Selasa (4/8/2026).

Hussein mengatakan penyelidikan awal sejauh ini menunjukkan kebenaran bahwa Mohd Saufi bin Othman memperoleh narkoba di sebuah apartemen di Ampang, Malaysia.

Pemeriksaan juga menunjukkan bahwa tersangka Mohd Saufi bin Othman datang ke KLIA pada pagi hari dan menitipkan bagasi berisi narkoba, sebelum meninggalkannya di KLIA dan terbang ke Kota Kinabalu, Malaysia.

Setelah dari Kinabalu, Mohd Saufi bin Othman kembali ke Kuala Lumpur mengambil koper berisi ekstasi, kemudian berangkat ke Jakarta dengan bagasi tersebut.

Lebih jauh Hussein mengatakan pihaknya saat ini sedang menunggu info dari Kepolisian Republik Indonesia untuk dapat mengirimkan para personelnya ke Indonesia, untuk membantu memberikan keterangan.

Sebelumnya, Bea Cukai RI menangkap kopilot asal Malaysia, Mohd Saufi bin Othman, nan membawa 70.114 butir ekstasi seberat 26 kg.

Mohd Saufi bin Othman berupaya menyelundupkan ekstasi tersebut melalui Bandara Soekarno Hatta, di Tangerang, Banten.

(fca/fca)

Tim Legal Orderkuota, Aprillya, menyampaikan bahwa tindakan oknum tak bertanggung jawab nan mencatut nama perusahaan tersebut dinilai sangat meresahkan. Pihaknya telah menerima sejumlah laporan dari pengguna nan menjadi korban maupun nyaris terjerat modus penipuan akibat menghubungi nomor tiruan nan muncul di mesin pencari.

“Kami menegaskan bahwa Orderkuota tidak menyediakan jasa Customer Service melalui nomor WA pribadi maupun nomor WA nan beredar di luar kanal resmi perusahaan,” kata Aprillya di Jakarta, Selasa.

Ancaman Keamanan Data dan Finansial

Menurut Aprillya, penyebaran info nan menyesatkan ini tidak hanya merusak reputasi platform, tetapi juga menakut-nakuti keamanan info pribadi hingga menimbulkan kerugian finansial bagi pengguna. Perusahaan memastikan tidak bakal menoleransi segala corak penyalahgunaan merek dan terus mengambil langkah tegas untuk melindungi seluruh pengguna serta mitra.

Untuk menghindari akibat penipuan maupun pencurian info (phishing), masyarakat dan para mitra diminta untuk tidak lagi mencari kontak support Orderkuota melalui mesin pencari di internet. Jalur pengaduan resmi hanya tersedia melalui aplikasi.

Data Rahasia nan Tidak Akan Diminta CS Resmi

Aprillya memberikan batas krusial nan wajib diketahui pengguna saat berinteraksi dengan tim support resmi. Pihak CS Orderkuota dipastikan tidak bakal pernah meminta info pribadi nan berkarakter rahasia dalam kondisi apa pun.

Ia merinci info sensitif nan haram diberikan kepada siapa pun meliputi PIN transaksi, kode OTP, password alias kata sandi akun, kode verifikasi, akses login akun, dan info keamanan rahasia lainnya. CS resmi Orderkuota juga tidak pernah menginstruksikan pengguna untuk mengalihkan biaya alias mentransfer duit ke rekening pribadi dengan argumen apa pun.

“Apabila ada pihak nan meminta info tersebut, pengguna diminta langsung menghentikan komunikasi lantaran itu merupakan indikasi kuat upaya penipuan,” tegasnya.

Langkah Mitigasi dan Penertiban

Dalam menanggapi ancaman penipuan digital nan menyasar penggunanya, Orderkuota sekarang menempuh langkah mitigasi secara komprehensif. Selain menggenjot edukasi keamanan di media sosial dan aplikasi, perusahaan aktif mengumpulkan bukti serta menyisir akun, nomor, maupun tautan liar di internet nan mengatasnamakan Orderkuota tanpa izin.

Penertiban ini melingkupi pelaporan resmi kepada pengelola platform digital mengenai serta kanal pemerintah nan menangani konten digital merugikan masyarakat. Di saat nan sama, Orderkuota terus memperkuat kehadiran info resminya di mesin pencari agar pengguna memperoleh referensi nan benar.

“Kami mengimbau seluruh pengguna dan mitra setia untuk selalu mengedepankan verifikasi berdikari di dalam aplikasi sebelum mempercayai info support dari luar. Keamanan transaksi dan perlindungan info pengguna tetap menjadi prioritas utama kami,” tutup Aprillya.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara

Pemain Real Madrid, Vinicius Junior. (Foto: Instagram/virginia)

KLUB Raksasa Spanyol, Real Madrid, dikabarkan telah memberikan tawaran final nan berkarakter absolut kepada pemain bintang mereka, Vinicius Junior. Keputusan tegas dari manajemen Los Blancos ini diyakini bakal mengubah peta persaingan transfer, terutama mengenai rumor kepindahan sang pemain ke klub Liga Inggris, Arsenal.

The Gunners –julukan Arsenal– tampak sangat serius memperkuat skuad didikan Mikel Arteta demi mempertahankan daya saing di level domestik maupun Eropa. Pada bursa transfer musim panas ini, Arsenal dilaporkan siap menggelontorkan biaya besar untuk mendatangkan amunisi tambahan berbobot tinggi.

Sejauh ini, Meriam London telah mengamankan beberapa pemain anyar untuk melengkapi kedalaman skuad mereka. Langkah tersebut meliputi kepemilikan permanen Piero Hincapie, perekrutan winger baru Christos Tzolis, serta kehadiran kiper pelapis Illan Meslier.

Meski demikian, ambisi Arsenal tidak berakhir sampai di situ saja lantaran mereka terus dikaitkan dengan target-target mewah berprofil tinggi. Salah satu rumor paling santer adalah rencana kepindahan sensasional bagi dua bintang asal Brasil, ialah gelandang Bruno Guimaraes dan sang winger lincah Vinicius Junior.

1. Penawaran Kontrak Baru

Saat ini, masa depan Vinicius di Santiago Bernabeu berada di periode ketidakpastian lantaran kontraknya dijadwalkan bakal kedaluwarsa pada Juni 2027. Real Madrid tentu kudu segera mengambil sikap tegas untuk menjual sang pemain dalam waktu dekat jika kesepakatan perjanjian baru kandas dicapai.

Vinicius Jr merayakan gol nan dicetkanya di laga Benfica vs Real Madrid (Foto: Real Madrid)

Perselisihan utama dalam negosiasi ini terletak pada perbedaan nominal penghasilan nan cukup jauh dari ekspektasi awal sang pemain. Vinicius dilaporkan meminta paket senilai 30 juta euro alias sekira Rp623 miliar per tahun, sementara pihak klub hanya bersedia menawarkan proposal di nomor 22 juta euro alias sebesar Rp456,3 miliar.

Selain masalah penghasilan pokok, titik tumbukan krusial lainnya berangkaian dengan permintaan bingkisan perpanjangan perjanjian nan diajukan oleh pihak pemain. Manajemen Real Madrid secara tegas menolak permintaan tersebut lantaran cemas perihal itu bakal memicu pengaruh domino dan merusak struktur finansial internal klub.

Ilustrasi Pembunuhan/AI

Ada rasa capek nan asing setelah menutup rapat virtual padahal sepanjang sesi kita hanya duduk tak bersuara di depan layar. Tidak ada peralatan nan diangkat, tidak ada langkah nan ditempuh, tapi tubuh terasa seperti lenyap kerja seharian penuh. Kalau kita pernah mengalaminya, kita tidak sendirian.

Sejak bumi kerja dan sekolah beranjak ke layar, ada satu keluhan nan terus muncul di mana-mana: capek. Bukan capek bentuk lantaran angkat-angkat barang, tapi capek nan asing capek meski hanya duduk di depan laptop selama satu-dua jam. Fenomena ini punya nama: zoom fatigue, kelelahan nan muncul akibat terlalu sering berkomunikasi lewat platform video seperti Zoom, Google Meet, alias Teams.

Ironisnya, teknologi nan katanya "mendekatkan nan jauh" ini justru diam-diam membikin kualitas komunikasi kita menurun. Rapat jadi lebih pendek fokusnya, obrolan jadi kaku, dan basa-basi hangat sebelum meeting dimulai nan dulu jadi ramuan krusial dalam relasi kerja perlahan lenyap digantikan simbol "waiting for host to start the meeting".

Salah satu perihal nan jarang disadari orang adalah sungguh melelahkannya memandang wajah sendiri terus-menerus selama panggilan video. Di bumi nyata, kita tidak pernah berkaca sepanjang hari sembari ngobrol dengan orang lain.

Tapi di Zoom, kotak mini berisi wajah kita sendiri selalu ada di sana, dan otak kita otomatis mengevaluasi diri sendiri terus-menerus apakah rambut rapi, apakah ekspresi terlihat aneh, apakah pencahayaan bagus.

Jeremy Bailenson, kepala pendiri Virtual Human Interaction Lab di Stanford University, membahas persoalan ini dalam tulisan ilmiahnya di jurnal Technology, Mind, and Behavior.

Menurutnya, otak manusia dipaksa bekerja jauh lebih keras saat video call dibanding percakapan tatap muka biasa, lantaran tubuh masuk ke semacam kondisi siaga berlebihan nan terus-menerus menguras daya mental pengaruh dari tatapan mata jarak dekat nan berkepanjangan, plus keharusan melebih-lebihkan gestur mini seperti anggukan alias lambaian tangan agar terlihat jelas di kamera.

Riset ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh tim nan sama berbareng Geraldine Fauville dan koleganya, nan pada tahun nan sama menerbitkan Zoom Exhaustion & Fatigue Scale di jurnal Computers in Human Behavior Reports instrumen ukur nan memetakan kelelahan akibat video call ke dalam lima dimensi: kelelahan umum, sosial, emosional, visual, dan motivasional. Semua itu terdengar sepele satu per satu, tapi jika dikalikan delapan jam kerja per hari, tidak heran jika tubuh terasa remuk meski hanya duduk diam.

Empati nan Perlahan Menguap di Balik Layar

Di luar soal teknis dan kognitif, ada persoalan nan lebih dalam komunikasi virtual pelan-pelan mengikis empati. Stefan Stieger, David Lewetz, dan David Willinger dari Karl Landsteiner University of Health Sciences, Austria, meneliti perihal ini lewat studi experience-sampling nan dipublikasikan di jurnal Scientific Reports, terhadap lebih dari 400 partisipan di negara-negara berkata Jerman selama masa lockdown pandemi.

Temuan mereka menarik: komunikasi digital, termasuk video call, rupanya jauh kurang berkontribusi terhadap kesehatan mental dibanding percakapan tatap muka langsung apalagi meski video call menyediakan lebih banyak isyarat visual dan audio dibanding chat teks biasa.

Mereka menjelaskan bahwa dalam komunikasi nan minim isyarat sosial, musuh bicara condong dipersepsikan kurang empatik dan kurang hangat, sehingga kehadiran sosial nan utuh tetap jadi komponen krusial untuk membangun hubungan interpersonal nan sehat.

Kalau dipikir-pikir, ini masuk akal. Coba bandingkan rasanya menenangkan kawan nan sedang berduka lewat video call dengan memeluknya langsung. Atau membahas masalah pekerjaan nan sensitif lewat Zoom dibanding ngobrol santuy sembari ngopi.

Nada bunyi terpotong-potong lantaran hubungan lemot, ekspresi wajah terdistorsi kompresi video, jarak bicara jadi canggung lantaran delay semua "gangguan kecil" ini pelan-pelan mengurangi kedalaman hubungan emosional nan semestinya terbangun dalam sebuah percakapan.

Sinyal Tubuh nan Diabaikan, Kelelahan nan Terlupakan

Di Indonesia sendiri, zoom fatigue bukan sekadar keluhan anekdotal, tapi sudah diteliti secara serius. Jonathan Salim berbareng koleganya dari Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan dan Universitas Airlangga menerbitkan pengesahan skala ZEF-I (Zoom Exhaustion and Fatigue versi Bahasa Indonesia) di jurnal Fatigue: Biomedicine, Health & Behavior, mengadaptasi instrumen dari Stanford unik untuk konteks mahasiswa Indonesia.

Dari 300 responden nan diteliti, indikasi penglihatan kabur menjadi keluhan nan paling sering muncul di antara mereka nan mengalami kelelahan akibat video call, jauh lebih sering dibanding keluhan lain seperti kebutuhan waktu untuk menyendiri. Temuan ini menegaskan bahwa kejadian zoom fatigue bukan hanya tren impor dari negara lain, tapi betul-betul dirasakan dan bisa diukur secara ilmiah pada populasi Indonesia.

Yang menarik, kelelahan ini sering tidak disadari lantaran tidak terlihat seperti capek "biasa". Tidak ada keringat, tidak ada otot pegal lantaran angkat barang.

Tapi ruang mobilitas nan terbatas duduk kaku di depan kamera selama berjam-jam tanpa bisa mondar-mandir seperti saat rapat di ruang meeting sungguhan ditambah beban mental memproses sinyal nonverbal nan datang bertubi-tubi, membikin tubuh dan pikiran sama-sama terkuras meski aktivitas fisiknya minim.

Refleksi Bukan Soal Anti-Teknologi, Tapi Soal Kesadaran

Menulis ini bukan berfaedah kita kudu membenci Zoom alias kembali sepenuhnya ke era rapat tatap muka. Realitanya, teknologi video conference sudah jadi kebutuhan nan tidak bisa dihindari entah untuk kerja jarak jauh, kuliah daring, alias sekadar menyapa family di kota lain. Tapi mengabaikan zoom fatigue sama saja membiarkan kualitas komunikasi kita menurun pelan-pelan tanpa kita sadari.

Barangkali nan perlu diubah bukan platformnya, melainkan caranya kita menggunakannya. Sesekali matikan kamera saat rapat tidak butuh visual. Beri jarak antar rapat, meski hanya lima menit untuk menjauh dari layar.

Dan nan paling penting, sadari bahwa layar sekecil apa pun tidak bisa sepenuhnya menggantikan kehangatan percakapan langsung. Karena pada akhirnya, komunikasi nan baik bukan soal seberapa canggih alatnya, tapi seberapa datang kita saat menggunakannya.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyampaikan perihal tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa. Ia menjelaskan bahwa ketiga sprindik ini mempunyai konsentrasi investigasi nan berbeda-beda.

"Ada tiga sprindik dari tertangkap tangannya Kepala KPP Madya Banjarmasin," kata Taufik.

Rincian Tiga Sprindik Baru

Taufik merinci, sprindik pertama adalah investigasi terhadap terduga pemberi suap kepada penyelenggara negara. Sprindik kedua menyasar penyelenggara negara nan diduga menerima duit dari pihak swasta nan belum terjerat dalam kasus sebelumnya.

Sementara itu, sprindik ketiga merupakan investigasi atas dugaan tindak pidana pencucian duit (TPPU). Meskipun demikian, Taufik menegaskan bahwa ketiga investigasi ini tetap menggunakan sprindik umum, sehingga KPK belum menetapkan tersangka baru.

Kronologi Kasus Awal

Sebelumnya, pada 4 Februari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan KPP Madya Banjarmasin. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Purno Wijoyo, seorang aparatur sipil negara (ASN), serta satu pihak swasta.

Penangkapan ini mengenai dengan proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor perkebunan kelapa sawit. Sehari setelahnya, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, ialah Mulyono, pegawai pajak KPP Madya Banjarmasin Dian Jaya Demega, serta Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti Venasius Jenarus Genggor.

KPK menjelaskan bahwa perkara ini bermulai dari permintaan duit apresiasi setelah KPP Madya Banjarmasin menerima permohonan restitusi PPN dari PT Buana Karya Bhakti. Perusahaan tersebut mengusulkan restitusi PPN untuk tahun pajak 2024 dengan status lebih bayar.

Hasil pemeriksaan KPP menunjukkan nilai lebih bayar sebesar Rp49,47 miliar dengan koreksi fiskal Rp1,14 miliar. Dengan demikian, nilai restitusi nan diajukan menjadi Rp48,3 miliar.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengumumkan pencapaian tersebut di kantornya di Jakarta pada Selasa (4/8). Ia menegaskan bahwa skala pengurangan ini telah melampaui upaya serupa nan dilakukan platform video pendek TikTok di Australia.

"Bersama platform, kami telah mengurangi lima juta akun anak. Meskipun lima juta pengguna tetap mini dibandingkan sasaran kami, secara dunia ini telah melampaui apa nan dicapai TikTok di Australia," ujar Meutya.

Pendekatan Berbasis Risiko, Bukan Larangan Total

Meutya menjelaskan bahwa Indonesia mengangkat pendekatan berbasis akibat untuk perlindungan anak digital. Kebijakan ini berbeda dengan larangan total berasas usia nan diterapkan di Australia.

Di bawah PP Tunas, anak-anak berumur di bawah 16 tahun secara spesifik dibatasi untuk mengakses platform nan dikategorikan sebagai berisiko tinggi. "Australia menerapkan larangan total, sedangkan kami melakukan asesmen risiko. nan kami larang untuk anak di bawah 16 tahun adalah akses ke platform berisiko tinggi," jelas Meutya.

Kriteria berbasis akibat ini mengevaluasi beragam fitur, seperti perpesanan langsung, paparan materi tidak pantas, pola kreasi adiktif, akibat kesehatan mental, perlindungan privasi data, dan profil komersial. Regulasi ini bermaksud mendorong perusahaan teknologi untuk memodifikasi jasa mereka bagi pasar Indonesia.

Sebagai contoh, platform gim Roblox telah menonaktifkan fitur obrolan secara default untuk pengguna Indonesia di bawah 16 tahun. Pengaktifan kembali fitur tersebut sekarang memerlukan persetujuan orang tua.

"Kami berambisi ke depannya, ini bukan hanya larangan bagi anak-anak untuk membikin akun, tetapi aktivitas nan lebih luas nan mendorong platform untuk bertransformasi," kata Meutya.

Tantangan Verifikasi Usia

Meskipun demikian, Meutya mengakui bahwa penyelenggaraan kebijakan ini tetap menghadapi kendala, terutama mengenai standar teknologi verifikasi usia. Ia mencatat bahwa perusahaan teknologi belum menerapkan standar verifikasi terdepan di industri, seperti algoritma konklusi usia, verifikasi wajah, alias kajian perilaku.

"Tidak semua platform telah memberikan bukti bahwa mereka telah mengangkat teknologi terbaik untuk verifikasi usia, nan kami yakini dapat diterapkan jika mereka berinvestasi," ungkapnya.

Dalam pengaturan saat ini, perusahaan mengusulkan penilaian berdikari nan merinci profil akibat mereka. Hingga kini, Kementerian Komunikasi dan Digital telah memproses pengajuan dari 200 platform di 79 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), dengan delapan platform mengidentifikasi diri sebagai berisiko tinggi.

Meutya membandingkan kerangka penilaian berdikari ini dengan rating konten media. Ia menyatakan optimismenya bahwa deklarasi akibat sukarela bakal mendorong transparansi dan memperkuat keamanan anak di ruang digital.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara

Jakarta -

Rumah di Lingkungan Kepandean, Kelurahan Kagungan, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten, ambruk diterjang angin kencang sejak Februari lalu. Rumah milik Nani Kusnayati itu sekarang direncanakan bakal dibangun kembali dengan support dari Biaya Penunjang Operasional (BPO) Wali Kota Serang.

Nani menyebut rumahnya ambruk akibat angin kencang nan disertai hujan deras pada Februari lalu. Akibat kejadian itu, genting rumahnya ambruk dan terbuka.

Ia mengaku sampai saat ini belum bisa menempati rumah tersebut. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.

"Pas kejadian saya lagi di rumah kerabat di Kramatwatu. Barang-barang ambruk dan tidak bisa diselamatkan. Sebagian bisa saya amankan, sebagian lagi tertimpa," kata Nani, Selasa (4/8/2026).

Nani mengaku rumah nan ditempatinya selama kurang lebih enam tahun itu belum pernah direnovasi sejak dibeli. Rumah tersebut dibelinya dari hasil kerja keras sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Brunei Darussalam dan Malaysia.

"Itu hasil jerih payah waktu saya kerja jadi TKW di Brunei sama Malaysia. Pokoknya saya sangat terharu sekali lantaran ada support dari Pak Wali Kota," ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Serang Budi Rustandi mengunjungi rumah tersebut untuk melakukan pengecekan. Ditemani Nani, Budi memandang kondisi rumah nan memerlukan perbaikan.

Pemkot Serang memberikan support sebesar Rp 30 juta nan berasal dari BPO. Menurut Budi, BPO menjadi salah satu sumber biaya nan bisa digunakan untuk membantu masyarakat.

Penyaluran support ini turut didampingi oleh Kepala Diskominfo Kota Serang, Tri Ningsih, dan Camat Serang, Basuni.

"Sembako dan duit Rp 30 juta buat bangun, kita lihat kerusakannya. Kasihan soalnya dia mau ngontrak dan tidak punya anak juga. Uang ini berasal dari BPO Wali Kota. Biar masyarakat tahu kegunaan BPO itu untuk hal-hal seperti ini," katanya.

(aik/fca)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan telah menerima sebanyak 343 kali permintaan konsultasi dari calon peserta regulatory sandbox sejak publikasi aturannya hingga 31 Juli 2026. Konsultasi ini dilakukan oleh calon peserta nan mau memperoleh info dan pemahaman mengenai proses serta persyaratan untuk mengikuti program regulatory sandbox OJK.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso dalam konvensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK di Jakarta, Selasa, menyampaikan bahwa selain menerima permintaan konsultasi, OJK juga menerima 35 permohonan untuk menjadi peserta regulatory sandbox.

Dua Peserta Tengah Uji Coba

Saat ini, terdapat dua peserta regulatory sandbox nan tengah melaksanakan proses uji coba. Kedua peserta tersebut terdiri dari satu penyelenggara dengan model upaya aset finansial digital dan aset kripto, serta satu pendukung pasar.

“Saat ini terdapat dua peserta sandbox, terdiri dari satu penyelenggara dengan model upaya aset finansial digital dan aset kripto, dan satu pendukung pasar nan tengah melaksanakan proses uji coba,” ujar Adi.

Enam Model Bisnis Lulus Uji Coba

Sementara itu, sebanyak enam peserta regulatory sandbox sebelumnya telah menyelesaikan proses uji coba dan dinyatakan lulus. Model upaya nan dinyatakan lulus mencakup antara lain tokenisasi emas, tokenisasi surat berbobot dengan skema Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), tokenisasi faedah kepemilikan properti, penerbit stablecoin rupiah, dan Kustodian AKD Non-Perdagangan.

Kemudian, OJK menyatakan satu model upaya lulus regulatory sandbox, ialah PT Dana Kripto Indonesia (PT DKI) dengan model upaya Manajer Dana Kripto pada 17 Juli 2026.

Evaluasi Lima Permohonan Baru

Lebih lanjut, Adi menyampaikan bahwa otoritas sedang melakukan pertimbangan terhadap lima permohonan untuk menjadi peserta regulatory sandbox. Permohonan tersebut terdiri atas dua model upaya Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dan tiga model upaya pendukung pasar.

"OJK juga sedang melakukan proses pertimbangan terhadap lima permohonan untuk menjadi peserta sandbox terdiri dari dua model upaya AKD-AK dan tiga model upaya pendukung pasar," tambahnya.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara