Wakil Sekjen DPP PDIP Bidang Pemerintahan Utut Adianto menanggapi pertemuan para sekretaris jenderal partai politik koalisi Indonesia Maju (KIM) nan digelar menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI di kediaman Sekjen Gerindra Sugiono pada Kamis (13/4) malam. Dalam pertemuan tersebut, tidak ada perwakilan dari PDIP.

Utut menilai, pertemuan antarpartai politik merupakan perihal nan wajar dalam dinamika politik. Menurutnya, itu merupakan suatu strategi partai di dalam koalisi untuk satu visi, termasuk satu visi dalam penyampaian nota finansial 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau saya memandang orang bertemu, itu bagian dari part of the game kan, wajar-wajar. Mereka bersatu, mungkin mau satu visi menghadapi APBN, mau satu visi dalam nota keuangan,” kata Utut usai Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Pertemuan tersebut sebelumnya dihadiri sejumlah sekjen partai politik, antara lain Gerindra, Golkar, PKB, Demokrat, PAN, PKS, NasDem, PSI, PBB, Gelora, Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur.

Di luar pembahasan agenda tersebut, Utut mengatakan PDIP tetap mempunyai catatan terhadap keahlian pemerintah.

“Kalau kami kan sudah punya catatan,” ujarnya.

Meski demikian, Utut menegaskan PDIP tetap mendukung upaya pemerintah, sekaligus bakal memberikan kritik jika terdapat kebijakan nan dinilai belum tepat.

"Ya jika kita kan memang mendukung, tetapi jika ada nan dirasakan enggak pas, kita memberikan kritikan. Tetapi tidak menghajar ya, memberikan kritikan," kata dia.

Sebelumnya Sugiono mengatakan, pertemuan tersebut merupakan arena silaturahmi dan juga momentum untuk memperkuat komunikasi dan silaturahmi antar parpol koalisi menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Pertemuan ini merupakan silaturahmi nan selama ini belum sempat dilakukan. Kami berkumpul dalam suasana kekeluargaan untuk menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus merefleksikan perjalanan koalisi selama nyaris dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka,” kata Sugiono.

Menurut Sugiono, kehadiran para sekjen dari partai koalisi Indonesia Maju tersebut merupakan corak komunikasi politik nan terus dijaga dalam mengawal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih.

Sugiono menilai, peringatan Hari Kemerdekaan kudu menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan semangat gotong royong. Kemerdekaan nan telah diperjuangkan para pendiri bangsa kudu diisi melalui kerja berbareng dalam menyelesaikan beragam persoalan masyarakat.

Grup band pop-rock legendaris asal Irlandia The Script bakal kembali menyapa para penggemarnya di Indonesia. The Script bakal menggelar konser berjudul 'Man in the Arena Tour' di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, pada 3 April 2027.

Konser tersebut menjadi bagian dari rangkaian promosi single terbaru The Script, 'Man in the Arena'. Penjualan tiket presale bakal dibuka pada 21 Agustus mendatang dan bakal dilanjutkan dengan penjualan umum keesokan harinya.

Harga tiket presale konser itu dibanderol mulai dari Rp 650 ribu. Mengenai kategori tiket, tingkatan harga, serta skema tempat duduk bakal diumumkan dalam waktu dekat melalui kanal media sosial resmi promotor @ColorAsiaLive.

Managing Director Color Asia Live, David Ananda, mengatakan bahwa pihaknya bangga dapat kembali menghadirkan The Script di Indonesia Arena. Ia menyebut Indonesia Arena sebagai arena indoor paling modern di kompleks GBK.

“The Script mempunyai pedoman fans nan sangat besar dan loyal di Indonesia. Kembalinya mereka ke Jakarta tentu bakal menjawab kerinduan para fans setelah kesuksesan ‘Satellites World Tour’ di Jakarta dan Surabaya pada Februari 2025 nan sukses menarik ribuan penggemar," ujar David.

Tak hanya itu, lawatan The Script kali ini juga semakin spesial. Lantaran konser ini merupakan bagian dari promosi single terbaru mereka. David juga menjelaskan bahwa konser tersebut bakal datang dengan pengalaman produksi visual bergengsi dunia.

"Kami siap menghadirkan produksi visual bergengsi dunia, tata bunyi berbobot tinggi, serta pengalaman konser terbaik bagi setiap penonton,” tuturnya.

Kisah di Balik Single 'Man in the Arena'

Vokalis utama The Script, Danny O’Donoghue, melalui unggahan di laman FB resmi The Script, mengungkapkan bahwa lirik lagu 'Man in the Arena' terinspirasi dari pidato terkenal Presiden Amerika Serikat, Theodore Roosevelt.

Lagu ini membawa pesan bahwa penghormatan sejati layak diberikan kepada mereka nan berani masuk ke dalam arena dan berjuang, bukan kepada para pengkritik nan hanya berdiri di pinggir arena.

'Man in the Arena' merupakan single utama dari album terbaru The Script nan bakal datang, 'The User’s Guide to Being Human', nan dirilis pada 14 Agustus 2026 mendatang.

Jakarta -

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 nan bakal dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto besarannya mendekati Rp 4.000-an triliun.

"APBN Tahun 2027, nan sejenak lagi bakal disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran shopping Rp 4.000-an triliun," kata dia dalam Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Puan mengakui jumlah tersebut memang sangat besar. Namun, dia mengatakan APBN adalah pilihan politik nan mana digunakan untuk sumber daya negara, program prioritas nan kudu dirasakan oleh masyarakat.

"Mungkin tidak ada satupun di antara kita nan pernah memandang banyaknya duit sebesar nyaris Rp 4.000 triliun. Angka itu begitu besarnya apalagi sangat besar," tuturnya.

Ia mengungkap besaran APBN telah mengalami kenaikan besar selama 16 tahun terakhir. Untuk APBN 2026 saja disebut telah naik 20 kali lipat.

"Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp 197 trilliun; tahun 2010 sebesar Rp 1.126 triliun; dalam 10 tahun tersebut, Belanja Negara naik nyaris 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp 3.842 triliun; naik nyaris 20 kali lipat dibanding tahun 2000,"ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Puan juga merinci beragam program prioritas pada 2027, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian daya dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, prasarana dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa; hingga penurunan kemiskinan kudu dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional.

Puan mengatakan, DPR RI memandang, pembahasan dan penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027 kudu memperhatikan beberapa hal.

Pertama, pendapatan negara kudu dihimpun secara adil, tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan bumi usaha. Negara kudu menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga kudu setara dalam membagi beban.

Kedua, shopping negara kudu semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Ketiga, defisit dan utang kudu dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan kudu dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang.

"Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban nan tidak setara bagi generasi nan bakal datang,"lanjutnya.

Keempat, transfer ke wilayah kudu betul-betul memperkuat pelayanan publik; ekonomi lokal; dan pemerataan pembangunan.

Puan menekankan bahwa APBN bukan sekedar nomor dan program. Menurutnya, bagi rakyat, nan diingat bukan besarnya nomor dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN bisa mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik.

"Oleh lantaran itu maka, ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program dan anggaran bisa membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik," pungkasnya.

(acd/acd)

Jakarta -

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menilai pembahasan serta penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2027 kudu memperhatikan sejumlah hal, termasuk defisit utang nan kudu dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Hal ini disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, siang ini.

Puan mengatakan setiap pembiayaan kudu dilihat dari manfaat, risiko, serta beban nan bakal ditanggung bagi generasi berikutnya. Ia menegaskan kebijakan nan diambil saat ini tidak boleh beban nan tidak setara bagi generasi nan bakal datang.

"Defisit dan utang kudu dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan kudu dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang," ujar Puan, Jumat (14/8/2026).

Puan juga menyoroti pendapatan negara kudu dihimpun secara adil, tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan bumi usaha. Ia menekankan pemerintah kudu menghimpun pendapatan negara secara optimal, tapi juga kudu setara dalam membagi beban.

(rea/ara)

Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone/Arif Julianto)

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Sarmuji mendoakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diberikan keselamatan, keberkahan, kekuatan, perlindungan, dan pertolongan dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Doa tersebut dipanjatkan Sarmuji dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Sarmuji berambisi Prabowo dan Gibran mendapatkan perlindungan agar dapat menjalankan tugas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Allahumma Ya Allah, anugerahilah pemimpin kami khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming keselamatan, keberkahan, kebaikan, kemudahan, kekuatan, perlindungan, dan pertolongan agar dapat menjalankan tugas menyejahterakan rakyat dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia,” tutur Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Dalam doanya, Sarmuji juga memohon agar Indonesia menjadi negara nan aman, baik, adil, dan sejahtera. Ia berambisi seluruh pihak diberikan kekuatan untuk mengelola kekayaan Indonesia demi kemakmuran rakyat.

“Duhai Tuhan nan menghapus segala kekhawatiran. Duhai Tuhan nan mengabulkan permohonan. Kepadamulah kami sampaikan angan dan harapan,” ujar Sarmuji.

“Allahumma Ya Allah. 81 tahun negara kami berdiri, telah banyak nikmat nan telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bimbinglah kami untuk menjadi bangsa nan pandai mensyukuri nikmat-Mu. Mensyukuri negeri nan elok bak permata, alam nan kaya, budaya dan budaya istiadat nan beraneka. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mengelolanya demi kemakmuran rakyat semesta,” lanjutnya.

Sarmuji kemudian mendoakan agar Indonesia menjadi negara nan kondusif dan penuh kebaikan, sekaligus menjadi bangsa nan setara dan makmur.

“Allahumma Ya Allah. Jadikanlah negara kami baldatan aminatan, baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur. Negara nan aman, penuh kebaikan dan ampunan. Jadikanlah Indonesia setara dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan,” kata Sarmuji.

Ia juga memanjatkan angan agar para pemimpin dan seluruh komponen bangsa bisa membedakan serta menjalankan kebenaran dan menjauhi kebatilan.

“Allahumma Ya Allah, tunjukkanlah nan betul adalah betul dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjalankannya. Tampakkanlah nan bathil itu bathil dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjauhinya,” ungkapnya.

Sarmuji turut mendoakan agar kekuasaan nan diamanahkan kepada para pemimpin dapat digunakan sebagai kekuatan untuk membantu bangsa, rakyat, dan negara.

“Jadikanlah kekuasaan nan Engkau amanahkan kepada kami menjadi sulthonan nashira, kekuatan nan menolong, menolong bangsa kami, rakyat kami, dan negara kami,” kata Sarmuji.

“Tetapkanlah hati kami dalam kebenaran, satukanlah langkah kami dalam persatuan, dan ikatlah tekad kami dalam kebajikan,” tambahnya.

Sarmuji juga meminta agar bangsa Indonesia diberikan hikmah dan kebijaksanaan serta menjadi bagian dari orang-orang nan senantiasa melakukan kebaikan.

“Anugerahilah kami hikmah dan kebijaksanaan. Jadikanlah kami bagian dari orang nan melakukan kebaikan,” tutur Sarmuji.

“Allahumma Ya Allah, jadikanlah kami buah tutur nan baik bagi generasi nan datang kemudian,” pungkas dia.

Ketua DPR RI Puan Maharani resmi membuka Rapat Paripurna pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR, Jumat (14/8). Di rapat ini, Presiden Prabowo Subianto bakal menyampaikan nota finansial 2026 dan RAPBN 2027.

Puan menyampaikan, sebanyak 463 personil DPR RI telah datang dalam rapat tersebut, sehingga kuorum dinyatakan tercapai.

“Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI telah datang sebanyak 463 orang personil nan terdiri atas seluruh unsur fraksi DPR RI sehingga kuorum telah tercapai,” kata Puan.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim perkenankan kami selaku ketua majelis membuka rapat paripurna DPR RI nan ke-1 masa persidangan I tahun sidang 2026-2027 hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," ujarnya.

Rapat paripurna tersebut merupakan agenda DPR RI nan digelar setelah Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen.

Agenda pun dimulai dengan mendengarkan pidato pembukaan masa sidang dari Puan.

Ketua DPR RI Puan Maharani(MI/Usman Iskandar)

KETUA DPR RI Puan Maharani resmi membuka Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 nan menandai dimulainya tahun ketiga masa hormat DPR RI periode 2024–2029 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Rapat Paripurna tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto nan menyerahkan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan arsip pendukung lainnya.

Dalam pidato pembukaannya, Puan menegaskan komitmen berbareng Pemerintah untuk mengedepankan kualitas legislasi dan keberpihakan pada rakyat. Puan mengungkapkan, DPR telah menyelesaikan 28 RUU menjadi Undang-Undang sejak awal masa jabatan.

"Oleh lantaran itu, masa sidang ini bakal menjadi kesempatan krusial bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan nan memberikan faedah nyata bagi rakyat," ujar Puan.

Untuk agenda legislasi mendatang, DPR RI berbareng Pemerintah konsentrasi membahas 14 RUU tingkat I serta melanjutkan penyusunan 43 RUU lainnya. Salah satu izin krusial nan tengah digodok adalah RUU tentang Perampasan Aset.

Puan menekankan bahwa pembentukan RUU Perampasan Aset saat ini difokuskan pada penyerapan masukan publik secara mendalam (meaningful participation) guna memastikan legitimasi sosial dan kepastian hukumnya.

"RUU tentang Perampasan Aset tetap dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat nan berarti alias meaningful participation, sehingga dapat memperkuat substansi Undang-Undang tersebut dan mempunyai legitimasi nan kuat," kata Puan.

Ia menambahkan bahwa kualitas Undang-Undang tidak diukur dari jumlah nan dihasilkan, melainkan dari besarnya faedah nan dirasakan langsung oleh masyarakat tanpa memicu tumpang tindih kewenangan antarlembaga.

Soroti Masalah PHK, BPJS, hingga Isu Tenaga Kerja

Selain kegunaan legislasi, Puan juga memaparkan sejumlah rumor strategis nasional nan menjadi konsentrasi pengawasan DPR RI pada masa sidang ini. Beberapasumber perhatian utama masyarakat meliputi penyelesaian kasus hukum, relaksasi shopping pegawai daerah, serta ekspansi lapangan kerja dan perlindungan bagi pekerja migran maupun pengemudi transportasi daring.

DPR juga menyoroti ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), akses jasa BPJS Kesehatan, pertimbangan tata kelola anggaran pendidikan, hingga penanganan krisis air dan antisipasi kebakaran rimba dan lahan (karhutla) akibat tandus panjang.

Dari sisi kegunaan diplomasi Parlemen, Puan mengatakan perihal tersebut diarahkan untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia.

"Pada tanggal 22 Juli 2026, DPR RI telah sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang ke-17 AIPA Caucus secara hybrid, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara," jelas Puan. 

"DPR RI dalam setiap kesempatan di forum internasional selalu ikut mendorong terciptanya perdamaian nan inklusif dan kerjasama parlemen antarnegara untuk ikut menyuarakan tata geopolitik dan geo-ekonomi nan lebih baik bagi semua," tambah mantan Menko PMK tersebut.

Adapun Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 ditetapkan berjalan mulai Jumat, 14 Agustus 2026 hingga Senin, 9 November 2026. (E-4)

Pengguna aktif Google Gemini tembus 1 miliar.(Dok. Pixabay)

Google Gemini mencatat pencapaian monumental dalam industri kecerdasan buatan (AI) dengan menembus nomor 1 miliar pengguna aktif setiap bulan. Berdasarkan info per 14 Agustus 2026, pertumbuhan pesat ini mempertegas posisi Gemini sebagai salah satu produk Google dengan percepatan tercepat di pasar global.

Lonjakan pengguna ini tergolong signifikan jika dibandingkan dengan info Februari 2026 nan mencatat sekitar 750 juta pengguna aktif. Keberhasilan melewati periode 1 miliar menunjukkan bahwa teknologi AI generatif sekarang telah menjadi bagian integral dari aktivitas digital masyarakat sehari-hari, baik untuk kebutuhan produktivitas maupun kreatif.

Pergeseran Interaksi: Dominasi Suara dan Visual

Menariknya, pola hubungan pengguna dengan Gemini mulai bergeser. Google mencatat sekitar 63 persen pengguna sekarang lebih memilih berinteraksi menggunakan bunyi daripada mengetik. Kehadiran fitur Gemini Live nan memungkinkan percakapan natural secara real-time serta keahlian berbagi layar menjadi pendorong utama perubahan perilaku ini.

Selain teks dan suara, Gemini juga menunjukkan taringnya di sektor visual. AI ini dilaporkan menghasilkan lebih dari 150 juta gambar setiap hari. Di sektor akademik, sekitar 38 persen permintaan dari kalangan pelajar sekarang menyertakan lampiran dokumen, menandakan penggunaan AI nan lebih mendalam untuk memahami materi pendidikan nan kompleks.

Ekosistem Luas di Android dan iOS

Strategi integrasi ekosistem menjadi kunci sukses Google. Saat ini, Gemini telah terhubung dengan lebih dari 40 aplikasi terkenal di sistem operasi Android. Integrasi ini memungkinkan AI melakukan tindakan langsung di dalam aplikasi lain, bukan sekadar menjawab pertanyaan di satu jendela percakapan.

Meski dominan di ekosistem sendiri, Gemini juga mencatatkan penetrasi kuat di perangkat pesaing. Tercatat ada lebih dari 100 juta pengguna aktif Gemini di perangkat iOS, membuktikan bahwa jasa ini diminati secara lintas platform tanpa terbatas pada satu sistem operasi saja.

Persaingan Ketat dengan ChatGPT

Pencapaian 1 miliar pengguna ini menempatkan Gemini di level nan setara dengan ChatGPT dalam perihal skala pedoman massa. Kendati demikian, para analis mengingatkan bahwa metrik pengukuran pengguna aktif bulanan antarperusahaan bisa berbeda, terutama mengenai integrasi fitur AI di jasa Google lainnya.

Ke depan, persaingan AI diprediksi tidak lagi hanya berfokus pada kecanggihan model bahasa, melainkan pada kemudahan akses dan kegunaan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan integrasi aplikasi nan semakin luas, Google berupaya menjadikan Gemini sebagai asisten digital nan tak tergantikan bagi penggunanya. (Telset/Google/Z-10)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan sejumlah prestasi nan diraih siswa Sekolah Rakyat. Dia mencontohkan tujuh siswa Sekolah Rakyat di Makassar, Sulawesi Selatan, nan sukses meraih prestasi dalam Olimpiade Nasional Indonesia ke-15.

"Kemarin saya juga mendapat kabar, tujuh siswa sekolah rakyat di Makassar sukses menang Olimpiade Nasional Indonesia ke-15 di bagian Matematika, Biologi, Bahasa Indonesia, Sejarah, dan Sosiologi," kata Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Selain prestasi di arena olimpiade, Prabowo menyebut capaian Ismi Ulfaidah dari Sekolah Rakyat Poliwari Mandar, Sulawesi Barat. Ismi terpilih menjadi personil Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional.

Prabowo menilai beragam capaian tersebut membuktikan bahwa anak-anak dari family kurang bisa tetap dapat meraih prestasi tinggi jika mendapatkan kesempatan, fasilitas, dan pengarahan nan memadai.

"Capaian ini membuktikan bahwa pelajar dari family nan paling tidak berdaya, paling tidak mampu, jika diberi kesempatan, diberi fasilitas, diberi bimbingan, bisa mencapai prestasi nan tertinggi," jelasnya.

APBN 2027 Hampir Rp4.000 Triliun, Ketua DPR: Tak Ada nan Pernah Lihat Uang Sebesar Itu

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026, nan menunjukkan indeks literasi finansial masyarakat Indonesia mencapai 69,57 persen dan indeks inklusi finansial mencapai 93,61 persen.

Indeks tersebut meningkat dibandingkan dengan SNLIK Tahun 2025, di mana indeks literasi finansial sebesar 66,64 persen dan indeks inklusi finansial sebesar 92,74 persen.

Hasil SNLIK Tahun 2026 tersebut sekaligus telah melampaui sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 untuk tahun 2029, ialah indeks literasi finansial sebesar 69,35 persen dan indeks inklusi finansial sebesar 93 persen.

Pengumuman hasil SNLIK Tahun 2026 disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, dan Kepala BPS Republik Indonesia Amalia Adininggar Widyasanti, di Kantor Badan Pusat Statistik, Jakarta, Senin (10/8).

SNLIK bermaksud untuk mengukur indeks literasi dan inklusi finansial masyarakat Indonesia sebagai salah satu landasan dalam penyusunan kebijakan dan program peningkatan literasi dan inklusi keuangan. SNLIK Tahun 2026 merupakan hasil kerja sama dan kerjasama untuk pertama kalinya antara OJK, LPS, dan BPS. Sebelumnya, SNLIK Tahun 2024 dan 2025 dilaksanakan melalui kerja sama antara OJK dan BPS.

Kerja sama tersebut bermaksud untuk memperoleh gambaran kondisi literasi dan inklusi finansial masyarakat Indonesia secara lebih komprehensif, dengan mempertimbangkan hasil pertimbangan penyelenggaraan SNLIK sebelumnya, serta kebutuhan info pemerintah melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).

Penghitungan SNLIK Tahun 2026 mencakup seluruh lembaga di sektor jasa finansial dan produk/layanan jasa keuangan, ialah Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, Pergadaian, Lembaga Keuangan Mikro, Fintech Lending (Pinjaman Daring), Penyelenggara Sistem Pembayaran (PSP), Penyelenggara Program Jaminan Sosial, serta Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, nan meliputi lembaga sui generis, lembaga penjaminan, LJK bagian Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD), koperasi simpan pinjam (KSP), PT Pos Indonesia, dan lain-lain.

Metodologi Survei

SNLIK Tahun 2026 dilaksanakan di 38 provinsi dan mencakup seluruh 514 kabupaten/kota di Indonesia. Jumlah sampel SNLIK Tahun 2026 sebanyak 75.000 responden nan berumur 15 sampai dengan 79 tahun. Cakupan tersebut meningkat dibandingkan dengan SNLIK Tahun 2024 dan 2025 nan melibatkan 10.800 responden di 120 kabupaten/kota pada 34 provinsi.

Pendataan lapangan SNLIK Tahun 2026 dilakukan mulai 26 Januari hingga 18 Februari 2026 melalui wawancara tatap muka menggunakan Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) nan dilakukan oleh 3.480 petugas.

Metode sampling nan digunakan adalah pengambilan sampel klaster (stratified multistage cluster sampling), dengan tahapan sebagai berikut:

Pemilihan Satuan Lingkungan Setempat (SLS) pada setiap kabupaten/kota terpilih menggunakan metode Probability Proportional to Size – Systematic Sampling, dengan ukuran jumlah family dan memperhatikan keterwakilan wilayah perkotaan/perdesaan, dengan implicit stratification berasas strata stratifikasi indeks konsentrasi kesejahteraan.

Pemilihan sepuluh rumah tangga nan memenuhi syarat pada setiap SLS menggunakan Systematic Sampling dengan implicit stratification berasas tingkat pendidikan kepala rumah tangga.

Pemilihan satu responden nan memenuhi syarat dan berumur 15-79 tahun pada setiap rumah tangga sampel dilakukan secara random dengan implicit stratification berasas usia personil rumah tangga menggunakan Kish Table.

SNLIK Tahun 2026 menggunakan parameter literasi keuangan, nan terdiri atas pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku. Sementara itu, indeks inklusi finansial menggunakan parameter penggunaan (usage) terhadap produk dan jasa layanan keuangan.

Hasil Penghitungan Komprehensif

Berdasarkan hasil penghitungan dengan cakupan pengukuran nan lebih komprehensif, karakter indeks literasi dan inklusi finansial masyarakat adalah sebagai berikut:

• Berdasarkan pengelompokkan desa, indeks literasi dan inklusi finansial wilayah perkotaan masing-masing sebesar 72,54 persen dan 95,47 persen, lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan, ialah masing-masing sebesar 64,42 persen dan 90,39 persen.

• Berdasarkan gender, indeks literasi dan inklusi finansial laki-laki relatif setara dengan perempuan. Indeks literasi finansial laki-laki dan wanita masing-masing sebesar 69,54 persen dan 69,61 persen. Sedangkan, indeks inklusi finansial laki-laki dan wanita masing-asing 93,49 persen dan 93,73 persen.

• Berdasarkan golongan umur, indeks literasi dan inklusi finansial mempunyai pola pengedaran normal, di mana golongan usia produktif (26-35 tahun) mempunyai indeks literasi dan inklusi finansial nan lebih tinggi dari golongan umur lainnya. Indeks literasi finansial golongan umur 15-17 tahun, 18-25 tahun, 26-35 tahun, 36-50 tahun, dan 51-79 tahun masing-masing sebesar 56,04 persen, 73,32 persen, 78,70 persen, 73,81 persen, dan 60,01 persen. Selanjutnya, indeks inklusi finansial golongan umur, 15-17 tahun, 18-25 tahun, 26-35 tahun, 36-50 tahun, dan 51-79 tahun masing-masing sebesar 89,13 persen, 95,69 persen, 96,27 persen, 94,76 persen, dan 90,51 persen.

• Berdasarkan pendidikan tertinggi nan ditamatkan, indeks literasi dan inklusi finansial berbanding lurus dengan tingkat pendidikan masyarakat, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi pula indeks literasi dan inklusi keuangannya. Indeks literasi finansial golongan pendidikan tidak/belum pernah sekolah/tidak tamat SD/sederajat, tamat SD/sederajat, tamat SMP/sederajat, tamat SMA/sederajat, dan tamat perguruan tinggi masing-masing sebesar 45,23 persen, 59,67 persen, 67,72 persen, 79,17 persen, dan 93,46 persen. Selanjutnya, indeks inklusi finansial golongan pendidikan tidak/belum pernah sekolah/tidak tamat SD/sederajat, tamat SD/sederajat, tamat SMP/sederajat, tamat SMA/sederajat, dan tamat perguruan tinggi masing-masing sebesar 85,80 persen, 89,85 persen, 93,42 persen, 97,36 persen, dan 99,49 persen

• Berdasarkan pekerjaan/kegiatan sehari-hari, golongan pensiunan/purnawirawan, pegawai/profesional, dan pengusaha/wiraswasta mempunyai indeks literasi finansial tertinggi, ialah masing-masing sebesar 85,15 persen, 85,12 persen dan 76,51 persen.

Sebaliknya, golongan tidak/belum bekerja, petani/peternak/pekebun/nelayan dan pelajar/mahasiswa mempunyai indeks literasi finansial terendah, ialah masing-masing sebesar 53,89 persen, 59,75 persen dan 62,72 persen.

Selanjutnya, golongan pensiunan/purnawirawan, pegawai/profesional, dan pengusaha/wiraswasta mempunyai indeks inklusi finansial tertinggi, ialah masing-masing sebesar 99,54 persen, 98,89 persen dan 96,03 persen.

Sebaliknya, golongan petani/peternak/pekebun/nelayan, tidak/belum bekerja, dan pelajar/mahasiswa mempunyai indeks inklusi finansial terendah, ialah masing-masing sebesar 87,82 persen, 89,59 persen dan 92,76 persen.

• Berdasarkan wilayah provinsi, tiga provinsi dengan indeks literasi finansial tertinggi, ialah DKI Jakarta (84,01%), Kalimantan Selatan (79,69%), dan Bali (78,77%). Sementara tiga provinsi dengan indeks inklusi finansial tertinggi, ialah DKI Jakarta (99,74%), DI Yogyakarta (98,74%), dan Kepulauan Riau (98,43%). Secara umum, sejumlah provinsi mencatat indeks literasi dan inklusi finansial di bawah nomor nasional, terutama beberapa provinsi di area Indonesia bagian timur.

• Indeks literasi dan inklusi finansial tertinggi antara lain tercatat pada perbankan dan Penyelenggara Program Jaminan Sosial. Indeks literasi finansial perbankan dan Penyelenggara Program Jaminan Sosial masing-masing sebesar 66,46 persen dan 65,13 persen, sedangkan indeks inklusinya masing-masing sebesar 70,64 persen dan 77,13 persen.

• Berdasarkan jenis finansial konvensional dan syariah, indeks literasi finansial konvensional mencapai 69,57 persen dan indeks inklusi finansial konvensional sebesar 93,53 persen. Sementara indeks literasi finansial syariah mencapai 43,07 persen dan indeks inklusi finansial syariah sebesar 13,24 persen.

Hasil SNLIK Tahun 2026 menunjukkan bahwa fondasi pengetahuan masyarakat mengenai penjaminan simpanan sudah terbentuk, tetapi belum merata dan belum sepenuhnya terhubung dengan pengenalan terhadap LPS. Sebanyak 62,51 persen pemilik rekening mengetahui bahwa simpanannya dijamin, sementara hanya sebesar 46,31 persen nan mengenal LPS. Untuk penjaminan polis, tingkat pengetahuan tetap jauh lebih rendah, ialah sebesar 12,47 persen dari pemilik produk asuransi non-Penyelenggara Program Jaminan Sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan LPS ke depan bukan hanya meningkatkan awareness, tetapi menghubungkan tiga pemahaman, ialah tahu ada penjaminan, tahu LPS sebagai lembaga penjamin, dan memahami gimana penjaminan bekerja.

Analisis berasas karakter responden menunjukkan adanya perbedaan tingkat pengetahuan mengenai penjaminan dan LPS menurut pendidikan, pendapatan, nilai simpanan, wilayah, dan tingkat literasi keuangan.

Secara geografis juga terdapat kesenjangan nan jelas. Di antara 38 provinsi, terdapat 14 provinsi nan sudah relatif tinggi dalam perihal pengetahuan penjaminan dan LPS, sementara pengetahuan untuk keduanya pada 14 provinsi lainnya tetap berada di bawah nomor nasional. Provinsi lainnya menghadapi persoalan nan lebih spesifik, ialah sudah mengetahui penjaminan tetapi belum cukup mengenal LPS, alias sebaliknya. Artinya, strategi literasi perlu dibedakan menurut kebutuhan masing-masing wilayah, bukan sekadar memperluas jumlah kegiatan.

Segmentasi pengguna memberikan arah nan lebih konkret. Sebanyak 38,8 persen masyarakat sudah mengetahui penjaminan simpanan sekaligus mengenal LPS, sehingga memerlukan pendalaman pemahaman. Sebanyak 23,7 persen sudah mengetahui penjaminan simpanan tetapi belum mengenal LPS, sehingga memerlukan penguatan pengenalan dan peran LPS. Sebanyak 7,5 persen mengenal LPS tetapi belum memahami penjaminan simpanan, sehingga memerlukan edukasi mengenai kegunaan dan faedah penjaminan simpanan. nan menjadi perhatian utama adalah 30 persen masyarakat nan belum mengetahui penjaminan simpanan maupun LPS. Kelompok terakhir ini kudu menjadi prioritas utama program literasi LPS.

Komitmen Bersama Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat

SNLIK Tahun 2026 menjadi salah satu rujukan utama bagi OJK, LPS, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan, strategi, serta merancang produk dan jasa layanan finansial nan sesuai kebutuhan dan keahlian konsumen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil SNLIK Tahun 2026 juga menunjukkan segmen masyarakat nan mempunyai tingkat literasi alias inklusi finansial nan lebih rendah dibandingkan tingkat nasional, yakni:

• Berdasarkan pengelompokkan desa, ialah masyarakat nan tinggal di perdesaan;

• Berdasarkan golongan umur, ialah masyarakat berumur 15-17 tahun dan ​51-79 tahun;

• Berdasarkan pendidikan tertinggi nan ditamatkan, ialah masyarakat dengan pendidikan rendah (tamat SMP/sederajat ke bawah);

• Berdasarkan pekerjaan/kegiatan sehari-hari, ialah petani/peternak/pekebun/nelayan, pelajar/mahasiswa, tidak/belum bekerja, dan pekerja lainnya (selain pegawai/profesional, pengusaha/wiraswasta dan pensiunan/purnawirawan).

Oleh lantaran itu, program literasi dan inklusi finansial bakal semakin diprioritaskan dan digencarkan bagi golongan segmen tersebut.

Selain itu, kajian hasil SNLIK Tahun 2026 menunjukkan bahwa program literasi LPS ke depan perlu bergeser dari literasi massal menuju literasi nan terarah, tersegmentasi, dan terukur, dengan lima arah utama, yaitu:

• Tepat sasaran. Program literasi LPS perlu diprioritaskan bagi masyarakat berilmu SMA/sederajat alias lebih rendah, berpendapatan di golongan bawah, serta wilayah dengan awareness penjaminan dan LPS di bawah nomor nasional.

• Tepat pesan. Pesan nan sederhana dan konsisten perlu digunakan. Setiap komunikasi mengenai keamanan simpanan kudu secara definitif menghubungkan “simpanan dijamin” dengan “LPS nan menjamin”, sesuai ketentuan program penjaminan simpanan. Untuk golongan nan sudah memahami keduanya, edukasi dapat ditingkatkan pada pemahaman sistem dan ketentuan penjaminan.

• Tepat kanal dan lokasi. Edukasi kudu datang di tempat masyarakat beraktivitas dan bertransaksi, seperti bank dan BPR/S, pasar, koperasi, komunitas, pemerintah daerah, serta pada titik hubungan pengguna seperti pembukaan rekening, aplikasi perbankan, ATM, dan kanal digital.

• Tepat pendekatan. Strategi komunikasi kudu berbeda menurut segmen. Kelompok nan belum terjangkau memerlukan edukasi dasar, sementara golongan nan tahu penjaminan tetapi belum mengenal LPS memerlukan penguatan branding. Adapun golongan nan sudah teredukasi memerlukan pendalaman pemahaman.

• Siapkan literasi Program Penjaminan Polis sejak dini. Awareness nan hanya sebesar 12,47 persen menunjukkan perlunya edukasi berjenjang dan sistematis kepada masyarakat mengenai keberadaan, tujuan, dan sistem Program Penjaminan Polis, sehingga pemahaman publik terbentuk sebelum program melangkah penuh.

Hasil SNLIK Tahun 2026 memberikan arah nan jelas, bahwa LPS tidak hanya sekadar memperbanyak aktivitas literasi, tetapi juga kudu meningkatkan ketepatan sasaran, pesan, kanal, dan wilayah edukasi.

Program literasi kudu bergerak dari “semakin banyak nan dijangkau” menjadi “semakin tepat nan dijangkau dan semakin mengerti setelah dijangkau.” Keberhasilannya tidak cukup diukur dari seberapa banyak masyarakat mengenal nama LPS, tetapi dari semakin banyak masyarakat nan tahu simpanannya dijamin, mengenal LPS sebagai penjamin, memahami ketentuan penjaminan, serta percaya terhadap sistem keuangan.

Dengan demikian, literasi finansial bagi LPS bukan sekadar program komunikasi publik, namun merupakan instrumen untuk membangun pemahaman, memperkuat kepercayaan, meningkatkan resiliensi simpanan, dan pada akhirnya mendukung stabilitas sistem finansial nasional.

Sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), OJK, LPS, serta pemangku kepentingan lainnya bakal terus memperkuat dan mengembangkan literasi dan inklusi finansial sebagaimana tertuang dalam Peta Jalan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen 2023-2027, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.

Peluang Kerja Sama Indonesia-Taiwan Perkuat Industri Herbal di Pasar Global

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan shopping negara terus meningkat setiap tahunnya. Dalam 26 tahun terakhir, kata Puan, shopping negara telah naik 20 kali lipat.

“Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp 197 triliun, tahun 2010 sebesar Rp 1.126 triliun, dalam 10 tahun tersebut shopping negara naik nyaris 6 kali lipat," kata Puan dalam rapat paripurna RAPBN 2027 di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).

"Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp 3.842 triliun, naik nyaris 20 kali lipat dibanding tahun 2000,” lanjutnya.

Pada 2027 di mana RAPBN bakal disampaikan Presiden Prabowo, Puan memperkirakan angkanya mungkin bisa mendekati Rp 4.000 triliun.

“APBN Tahun 2027, nan sejenak lagi bakal disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran shopping Rp 4.000-an triliun,” ujarnya.

Menurut Puan, APBN tak bisa hanya diukur dari besaran anggaran nan dapat dibelanjakan. Ia justru menyoroti pentingnya akibat APBN bagi rakyat.

“APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran nan dapat dibelanjakan. APBN kudu dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi angan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat nan dapat diubah menjadi lebih baik,” kata Puan.

Melalui tema ‘Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat’, Puan mendorong APBN 2027 agar bisa menyambungkan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut besaran shopping dalam APBN 2027 berpotensi mendekati Rp 4.000 triliun.

“APBN Tahun 2027, nan sejenak lagi bakal disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran shopping Rp 4.000-an triliun,” ucap Puan saat Rapat Paripurna DPR ke-1 Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).

Puan menilai nomor Rp 4.000 triliun sangat besar. Tetapi, menurutnya, besarnya anggaran tidak otomatis berfaedah APBN telah sukses andaikan belum bisa menjawab kebutuhan masyarakat.

“Mungkin tidak ada satu pun di antara kita nan pernah memandang banyaknya duit sebesar nyaris Rp 4.000 triliun. Angka itu begitu besarnya apalagi sangat besar,” katanya.

Puan mengatakan besarnya anggaran kudu diterjemahkan menjadi faedah bagi masyarakat, mulai dari petani, pelajar, masyarakat nan memerlukan jasa kesehatan, hingga pencari kerja.

“Tetapi bagi seorang petani nan sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak nan mau sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak bisa nan memerlukan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya,” jelas Puan.

Karena itu, Puan menyebut keberhasilan APBN 2027 tak cukup hanya dilihat dari besarnya anggaran nan tersedia dan dibelanjakan. Kinerja APBN, kata dia, mesti diukur dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Ilustrasi(Dok Magnific)

PENUMPUKAN lemak di dalam rongga perut rupanya tidak hanya memengaruhi corak tubuh. Kondisi tersebut juga dapat meningkatkan akibat sejumlah penyakit metabolik, seperti diabetes, gangguan kolesterol, hipertensi, hingga penyakit jantung.

Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Endokrinologi Indonesia (Perkeni) Prof. Dr. dr. Em Yunir, Sp.PD-KEMD menjelaskan, lemak nan berada di rongga perut mempunyai karakter berbeda dibandingkan lemak nan tersimpan di bagian tubuh lainnya. Lemak tersebut berangkaian erat dengan beragam proses metabolisme di dalam tubuh.

“Lemak di rongga perut itu lebih jahat dari lemak di tempat lain. Karena dia bukan hanya lemak ngumpul terus beratnya jadi tinggi, tapi dia mengandung banyak hormon lain,” kata Yunir dalam peluncuran Kampanye Edukasi mengenai Obesitas #BeraniBicaraBerat di Jakarta, Jumat (14/8).

Menurut Yunir, salah satu gangguan nan sering berangkaian dengan obesitas adalah resistensi insulin. Kondisi ini selama ini dikenal sebagai salah satu aspek nan dapat meningkatkan akibat diabetes. Namun, dampaknya tidak berakhir di sana lantaran resistensi insulin juga dapat berasosiasi dengan beragam gangguan metabolik lainnya pada orang nan mengalami obesitas.

Ia menerangkan bahwa semakin banyak sel lemak menumpuk, khususnya di area rongga perut, semakin besar pula akibat seseorang mengalami diabetes, kadar kolesterol nan terganggu, tekanan darah tinggi, serta penyakit jantung.

“Kalau sudah masuk usia 50-60 tahun, sudah muncul diabetes, tambah lagi dua, ada diabetes, ada kegemukan. Jadi ada mediator inflamasi nan terus bergerak di dalam tubuh kita,” ujarnya.

Berat Badan Tinggi Belum Tentu Menunjukkan Banyak Massa Otot

Yunir juga mengingatkan bahwa nomor berat badan nan tinggi tidak otomatis menunjukkan seseorang mempunyai massa otot dalam jumlah besar. Kenaikan berat badan bisa saja lebih banyak disebabkan oleh penumpukan lemak tubuh.

Karena itu, pemeriksaan komposisi tubuh dinilai krusial untuk mengetahui secara lebih perincian komparasi antara massa lemak dan massa otot. Hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan penanganan nan lebih sesuai.

“Jangan-jangan otot kita kurang, lantaran berat badannya tinggi itu bukan lantaran komponen ototnya tapi lantaran lemaknya. Jadi artinya kelak kita bisa mengatur treatment-nya nan lebih tepat,” katanya.

Lingkar Perut Jadi Salah Satu Indikator Risiko

Pedoman Nasional Pelayanan Klinis Tata Laksana Obesitas Dewasa Kementerian Kesehatan menempatkan lingkar pinggang sebagai salah satu parameter untuk mengetahui penumpukan lemak perut sekaligus menilai akibat penyakit kardiometabolik.

Berdasarkan konsensus Asia Pasifik, seseorang masuk kategori obesitas berasas ukuran lingkar pinggang andaikan ukurannya lebih dari 90 sentimeter pada laki-laki dan lebih dari 80 sentimeter pada perempuan.

Yunir pun mendorong masyarakat untuk melakukan penemuan awal sejak usia muda. Pemantauan dapat dilakukan dengan memperhatikan perubahan corak tubuh, mengukur berat badan, serta memeriksa lingkar perut secara berkala.

Selain pemeriksaan, upaya mencegah penumpukan lemak berlebih juga perlu dibarengi dengan perbaikan pola makan dan style hidup.

“Kalau perutnya rata alias maju, kita biasakan mencari indikator-indikator ini,” kata Yunir. (Ant/E-4)

"Termasuk penyusunan RUU Perampasan Aset. RUU Perampasan Aset tetap dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat nan bermakna," kata Puan.

(miq/miq) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani menegakkan, pihaknya terus memastikan keahlian pemerintah berakibat pada kehidupan rakyat nan semakin baik. Langkah itu merupakan bagian dari kegunaan pengawasan DPR terhadap pemerintahan nan berlangsung.

Dia menjabarkan sejumlah persoalan nan menjadi perhatian rakyat dan perlu ditindaklanjuti. Mulai dari penyelesaian beragam kasus norma hingga masalah ketenagakerjaan di Indonesia.

Hal itu disampaikan Puan saat berpidato membuka Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 dan Penyampaian RUU APBN TA 2027 beserta Nota Keuangan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).

Berikut 8 persoalan nan jadi sorotan Puan dalam pidatonya:

1. Penyelesaian kasus hukum
2. Relaksasi shopping pegawai di daerah
3. Perluasan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online
4. Antisipasi kebakaran rimba dan lahan (karhutla) serta akibat tandus panjang terhadap kesiapan air dan keberlangsungan sektor pertanian
5. Evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional
6. Penciptaan suasana investasi nan lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor riil
7. Pemutusan hubungan kerja (PHK)
8. Akses pelayanan BPJS Kesehatan.

"Pembukaan masa persidangan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa hormat DPR RI periode 2024-2029. Memasuki tahun ketiga, angan rakyat bakal semakin besar, untuk dapat menikmati hasil pembangunan dan beragam kebijakan nan semakin nyata dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari" kata Puan.

"Karena itu, masa sidang ini menjadi kesempatan krusial bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan nan memberikan faedah nyata bagi rakyat," tegas Puan.

(dce/dce) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) telah menerima 239 kasus pelanggaran kepatuhan ASN nan terdiri dari PNS maupun PPPK hingga Agustus 2026. Dari total itu, 63 kasus merupakan kasus ASN tidak masuk kerja.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini nan juga merupakan Ketua BPASN mengatakan, ASN nan tidak masuk kerja selama 10 hari kerja berturut-turut dapat diberhentikan.

"Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, jika tidak masuk kerja secara terus-menerus selama 10 hari kerja tanpa argumen nan sah, dapat dijatuhi balasan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri," tegas Rini melalui siaran pers, Jumat (14/8/2026).

Sementara itu, dalam sidang BPASN nan digelar pada Kamis (13/8/2026), setidaknya terdapat 35 pelanggar disiplin ASN nan telah dijatuh hukuman tegas.

Kategori pelanggaran nan dibahas dalam sidang ini didominasi oleh kasus tidak masuk kerja dengan 11 kasus. Dilanjutkan dengan 9 kasus pelanggaran integritas, 3 kasus izin perkawinan dan perceraian, 3 kasus asusila, 1 kasus narkotika, dan 8 kasus tindak pidana korupsi.

"Dari 35 kasus nan dibahas dalam sidang ini, 31 kasus bakal diperkuat dan empat kasus diperingan. Meski diperingan hukuman tetap diberikan kepada ASN nan melanggar," ujar Rini.

Kasus-kasus tersebut dibahas dalam sidang dengan mempertimbangkan beragam perihal sebelum memutuskan hukuman kepada para pelanggar. Penjatuhan hukuman disesuaikan dengan tingkat pelanggaran, mulai dari hukuman ringan, sedang, hingga hukuman berat berupa pemberhentian sebagai ASN.

Dalam kesempatan itu, Rini meminta para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap ASN nan tidak memenuhi kehadiran di jam kerja. Hal ini dimaksudkan agar pelanggaran disiplin tidak terjadi berkepanjangan dan dapat segera ditangani.

Untuk diketahui, sidang BPASN merupakan upaya administratif (Keberatan dan Banding Administratif) bagi pegawai ASN nan tidak puas terhadap keputusan nan dikeluarkan oleh PPK dan Keputusan Pejabat nan Menetapkan Keputusan.

Hasil dari Keputusan BPASN dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, alias membatalkan keputusan PPK.

(arj/arj) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta,CNBC Indonesia - Pemerataan akses terhadap jasa finansial menjadi bagian krusial dalam mendorong kemajuan bangsa. Untuk itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk alias BRI berbareng Danantara terus memperkuat pemanfaatan teknologi untuk mendekatkan jasa finansial kepada masyarakat.

Salah satu buktinya diwujudkan melalui Super App BRImo nan memberikan keleluasaan bagi pengguna untuk mengakses dan mengelola beragam kebutuhan finansial kapan pun dan dari mana pun. Hingga Juni 2026, BRImo telah digunakan oleh 49,7 juta pengguna dan mencatat 3,32 miliar transaksi finansial dengan volume mencapai Rp4.166 triliun.

Hasil ini mencerminkan penguatan inklusi finansial dalam keseharian masyarakat, mulai dari transfer dan pembayaran hingga investasi dan beragam kebutuhan style hidup.

Direktur Information Technology BRI Saladin Dharma Nugraha Effendi menuturkan, pertumbuhan BRImo tidak lepas dari percepatan transformasi digital nan terus dijalankan BRI. Bersama Danantara, transformasi tersebut diarahkan tidak hanya untuk memperkuat kapabilitas teknologi Perseroan, tetapi juga memperluas faedah digitalisasi bagi masyarakat.

"Melalui transformasi BRIvolution Reignite dan sinergi berbareng Danantara, BRI terus memperkuat kapabilitas digital untuk memberikan keleluasaan nan lebih besar kepada masyarakat dalam mengelola kebutuhan finansialnya. BRImo menjadi salah satu bentuk nyata komitmen tersebut dengan menghadirkan jasa nan semakin terintegrasi dan memberikan kemudahan bagi banyak pengguna dalam setiap segmen dalam satu ekosistem," ujar Saladin dalam keterangan tertulis, Jumat (14/8/2026).

Dalam rangka menopang transformasi tersebut, BRI pun secara konsisten memperkuat prasarana teknologi info sekaligus mengintegrasikan beragam kanal transaksi ke dalam satu ekosistem layanan, mencakup jaringan ATM dan CRM, mesin EDC merchant, QRIS BRI, hingga BRILink Agen. Penguatan ini memungkinkan kanal digital dan jaringan bentuk BRI menjangkau kebutuhan transaksi pengguna dari beragam segmen dengan skala nan terus bertumbuh.

Di sisi lain, pengembangan BRImo pun terus bergerak mengikuti kebutuhan finansial masyarakat nan semakin beragam. Salah satunya adalah fitur Toggle Nabung Emas Otomatis nan memungkinkan pengguna melakukan transfer sekaligus membeli emas dalam satu transaksi. Dengan nilai pembelian mulai dari Rp10.000, fitur tersebut membuka pengganti bagi masyarakat untuk mulai membangun kebiasaan investasi berbarengan dengan aktivitas transaksi sehari-hari.

Lebih dari itu, BRImo juga menghadirkan fitur Aktivitas Seru, di mana pengguna dapat membeli tiket transportasi hingga tiket lokasi wisata dalam satu platform. Pada sisi pembayaran, penemuan QRIS Tap semakin memperkaya pilihan transaksi nasabah. Fitur ini memungkinkan pengguna melakukan pembayaran cukup dengan mendekatkan smartphone ke perangkat merchant tanpa perlu memindai kode QR secara manual.

Seiring semakin luasnya aktivitas finansial di ruang digital, BRI turut menempatkan keamanan sistem dan perlindungan info sebagai bagian krusial dalam pengembangan layanan. Upaya tersebut dilakukan melalui pembaruan teknologi, penguatan mitigasi risiko, serta edukasi berkepanjangan kepada pengguna mengenai langkah bertransaksi digital nan aman.

Bahkan, pertumbuhan BRImo juga memberikan nilai tambah terhadap esensial upaya BRI. Aktivitas transaksi digital nan terus meningkat turut menopang struktur pendanaan Perseroan, khususnya biaya murah, nan menjadi salah satu fondasi krusial dalam menjalankan kegunaan intermediasi perbankan.

"Dalam momentum kemerdekaan, peran tersebut menjadi bagian dari upaya nyata BRI berbareng Danantara untuk memperluas kesempatan masyarakat agar semakin berkekuatan secara ekonomi. Transformasi digital diharapkan tak hanya menghasilkan pertumbuhan bisnis, tetapi juga menjadi pengungkit bagi terciptanya akses dan kesempatan ekonomi nan semakin merata," pungkasnya.

(rah/rah) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta -

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan perlindungan sosial (Perlinsos) kudu semakin tepat sasaran, mudah diakses, dan bermartabat. Salah satu upaya nan dilakukan pemerintah adalah melalui digitalisasi pendaftaran support sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako.

"Per hari ini digitalisasi pendaftaran support sosial untuk program PKH, dan (BPNT alias Sembako). Telah melangkah di 153 kabupaten kota pada 38 provinsi," kata Prabowo, dalam keterangan tertulis, Jumat (14/8/2026).

"Lebih dari 3 juta family telah terdaftar menuju sasaran 49 juta family pendaftar, alias lebih dari 50% family Indonesia pada saat implementasi," sambungnya.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI (STSB) 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Menurut Prabowo, digitalisasi juga memangkas biaya dan waktu nan sebelumnya kudu dikeluarkan masyarakat tidak bisa untuk mengakses bansos.

Sebelumnya, family pra-sejahtera diperkirakan mengeluarkan biaya sekitar Rp 150.000 untuk ongkos perjalanan, dokumen, fotokopi, serta waktu kerja nan hilang.

"Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kepantasan nan sebelumnya dapat menyantap waktu 75-200 hari," jelas Prabowo.

"Kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit alias jam," sambungnya.

Prabowo menegaskan masyarakat kurang bisa tidak semestinya dibebani biaya untuk membuktikan kondisi ekonominya.

"Rakyat nan tidak bisa tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa dia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh acapkali menyerahkan info nan sebenarnya sudah dimiliki oleh negara," kata Prabowo.

Digitalisasi, lanjut Prabowo, bakal terus diperluas tidak hanya pada program support sosial, tetapi juga support pemerintah dan subsidi.

Langkah tersebut merupakan bagian dari penerapan agenda pro-kesra terintegrasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, serta kemudahan akses bagi masyarakat.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyapa dan memperkenalkan dua penerima faedah nan datang langsung. Keduanya menjadi gambaran nyata akibat program perlindungan sosial.

Salah satunya Susana dari Kabupaten Bogor nan bekerja sebagai pekerja harian dengan bayaran Rp 700.000 per kilogram untuk pekerjaan mengupas bawang.

"Program Keluarga Harapan dan Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya," jelas Prabowo.

Selain itu, datang penerima support sosial asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) dari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Margarelitha Rohi.

Sejak mini hidup dalam keterbatasan dan tidak sempat mengenyam pendidikan, pada usia 38 tahun, Margarelitha tetap berbisnis sekaligus merawat bibinya nan telah berumur 80 tahun.

"Bantuan sosial ATENSI berupa beras dan minyak menjadi (salah satu) penopang keluarganya," kata Prabowo.

Prabowo menekankan kehadiran negara bukan untuk menggantikan kerja keras masyarakat, melainkan memastikan support untuk meningkatkan kesejahteraan.

"Negara datang bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara datang agar kerja keras rakyat tidak sia-sia," pungkasnya.

(anl/ega)