Penelitian terbaru dalam jurnal PNAS memperkenalkan HairTime, sebuah perangkat uji noninvasif nan bisa memetakan ritme sirkadian seseorang hanya dari sampel sel folikel rambut. Teknologi ini menjadi solusi praktis menggantikan metode standar DLMO nan rumit dan memerlukan pengambilan sampel darah alias air liur berulang kali. Dengan HairTime, sampel dapat diambil secara berdikari kapan saja tanpa support medis, menjadikannya terobosan besar dalam memantau jam internal nan mengatur siklus tidur hingga metabolisme tubuh.

Secara teknis, HairTime bekerja dengan menganalisis ekspresi 17 biomarker transkrip genetik pada akar rambut menggunakan algoritma machine learning. Teknologi ini mempunyai tingkat kecermatan nan sangat tinggi dengan deviasi kurang dari satu jam dibandingkan tes laboratorium konvensional. Selain menentukan fase waktu (fase), HairTime juga bisa mengukur kekuatan ritme genetik alias "skor amplitudo", nan memberikan info tambahan mengenai gimana penuaan alias penyakit tertentu memengaruhi jam biologis manusia.

Dalam pengetesan terhadap lebih dari 4.000 individu, HairTime membuktikan skalabilitasnya untuk penelitian dunia lantaran sampel rambut stabil disimpan pada suhu ruangan. Data tersebut mengungkap gimana aspek style hidup, seperti agenda kerja dan paparan cahaya, dapat mengubah waktu internal seseorang secara dinamis. Penelitian ini juga mengonfirmasi adanya kejadian plastisitas sirkadian, di mana ritme tubuh seseorang bisa mengalami pergeseran nyata antara hari kerja dan akhir pekan.

Ke depannya, HairTime bakal menjadi fondasi bagi pengobatan presisi berbasis waktu alias kronoterapi. Dengan mengetahui jam biologis perseorangan secara akurat, master dapat menentukan waktu pemberian obat nan paling tepat untuk memaksimalkan efektivitas dan meminimalkan pengaruh samping. Selain berfaedah bagi pemantauan kesehatan pekerja sif dan penderita gangguan tidur, penemuan ini membuktikan bahwa sehelai rambut sekarang menjadi kunci untuk mengoptimalkan kesehatan sesuai dengan ritme alamiah tubuh.

Referensi:

Maier, B., Pilzak, L. K., Özcakir, S., dkk. (2026). HairTime: A noninvasive assay for estimating circadian phase from a single hair sample. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), 123(13), e2514928123. doi:10.1073/pnas.2514928123.

Israel tetap terus menyerang Jalur Gaza. Terbaru, empat penduduk Palestina tewas akibat serangan udara Israel di Jalur Gaza pada Kamis (23/4). Tidak hanya itu, seorang remaja Palestina berumur 15 tahun tewas ditembak pasukan Israel saat operasi militer di Tepi Barat.

Dikutip dari Reuters, Jumat (24/4), militer Israel menyatakan serangan itu menyasar golongan militan nan disebut tengah mengangkut amunisi dan dianggap menakut-nakuti pasukan mereka.

Israel terus melancarkan serangan di Gaza meski gencatan senjata nan dimediasi Amerika Serikat mulai bertindak sejak Oktober lalu.

Baik Israel maupun Hamas saling menuding sebagai pihak nan melanggar kesepakatan. Namun, tidak ada sistem penegakan nan efektif dalam perjanjian itu.

Sejak gencatan senjata dimulai, empat tentara Israel dan lebih dari 780 penduduk Palestina dilaporkan tewas di Gaza.

Di Rumah Sakit Al Shifa, Kota Gaza, family korban berkumpul untuk pemakaman lima penduduk Palestina nan tewas sehari sebelumnya. Lima korban termasuk tiga anak-anak, meninggal akibat serangan udara Israel di wilayah Gaza utara.

"Tidak ada gencatan senjata, tidak ada perdamaian, tidak ada apa pun. Tidak ada keamanan di area mana pun," kata Mohammed Baalousha, kerabat salah satu korban.

Remaja 15 Tahun Tewas di Nablus

Petugas medis Palestina menyebut seorang remaja berumur 15 tahun tewas ditembak pasukan Israel dalam penyergapan di Kota Nablus.

Militer Israel mengatakan, seorang penduduk Palestina melempar batu ke arah pasukan mereka saat operasi berlangsung. Menurut Israel, pasukan kemudian menjalankan prosedur penangkapan standar nan berhujung dengan tembakan.

Militer Israel menambahkan, mereka mengetahui laporan adanya korban tewas di letak kejadian.

Warga Palestina Tewas Ditembak

Dalam kejadian terpisah, Kementerian Kesehatan Palestina menyebut seorang laki-laki berumur 25 tahun tewas ditembak pemukim Israel di Kota Deir Dibwan, dekat Ramallah, sehari sebelumnya.

Kasus ini menjadi kejadian terbaru dalam rangkaian kekerasan nan disebut golongan HAM sebagai peningkatan serangan pemukim dan tentara Israel terhadap penduduk Palestina.

Menurut info Kementerian Kesehatan Palestina, sedikitnya 15 penduduk Palestina tewas akibat serangan pemukim Israel sejak awal tahun ini.

© 2026 Trans Media, CNN name, logo and all associated elements (R) and © 2026 Cable News Network, Inc. A Time Warner Company. All rights reserved. CNN and the CNN logo are registered marks of Cable News Network, Inc., displayed with permission.
Tentang Kami | Redaksi | Pedoman Media Siber | Karir | Disclaimer
CNN U.S. | CNN International | CNN en ESPAÑOL | CNN Chile CNN México | العربية | 日本語 | Türkçe

Di tengah aktivitas nan padat, banyak orang terbiasa makan dengan terburu-buru. Waktu makan sering kali dianggap sebagai jarak singkat di antara kesibukan, bukan sebagai bagian krusial dari menjaga kesehatan. Tanpa disadari, kebiasaan makan terlalu sigap menjadi perihal nan umum dilakukan sehari-hari.

Sekilas, perihal ini terlihat sepele. Namun, muncul pertanyaan nan penting: apakah makan terlalu sigap hanya soal kebiasaan, alias dapat berakibat pada kesehatan tubuh, khususnya sistem pencernaan?

Proses makan sebenarnya tidak hanya berakhir pada saat makanan masuk ke dalam tubuh. Pencernaan dimulai sejak makanan dikunyah di mulut. Ketika makanan dikunyah dengan baik, enzim dalam air liur mulai bekerja memecah makanan menjadi corak nan lebih mudah dicerna. Jika proses ini dilewati lantaran makan terlalu cepat, beban kerja sistem pencernaan di bagian selanjutnya menjadi lebih berat.

Selain itu, makan terlalu sigap juga dapat memengaruhi langkah tubuh mengenali rasa kenyang. Tubuh memerlukan waktu untuk mengirimkan sinyal bahwa asupan makanan sudah cukup. Ketika seseorang makan dengan cepat, sinyal ini belum sempat muncul, sehingga condong makan lebih banyak dari nan dibutuhkan.

Akibatnya, kebiasaan ini dapat berkontribusi pada asupan kalori nan berlebihan. Dalam jangka panjang, perihal ini dapat memengaruhi berat badan dan keseimbangan daya dalam tubuh.

Dari sisi pencernaan, makan terlalu sigap juga dapat menimbulkan rasa tidak nyaman. Beberapa orang mungkin mengalami perut kembung, begah, alias rasa penuh nan berlebihan setelah makan. Hal ini terjadi lantaran makanan masuk dalam jumlah banyak dalam waktu singkat, sehingga sistem pencernaan kudu bekerja lebih keras.

Selain aspek fisik, kebiasaan makan sigap juga sering berangkaian dengan kondisi mental. Makan sembari bekerja, menatap layar, alias dalam keadaan terburu-buru membikin seseorang kurang menyadari proses makan itu sendiri. Hal ini dapat mengurangi kesadaran terhadap jumlah makanan nan dikonsumsi.

Dalam jangka panjang, kebiasaan ini dapat memengaruhi hubungan seseorang dengan makanan. Makan tidak lagi menjadi proses nan dinikmati, tetapi sekadar aktivitas nan kudu diselesaikan.

Untuk mengurangi akibat tersebut, krusial untuk mulai memperhatikan langkah makan. Mengunyah makanan dengan baik, makan dengan tempo nan lebih tenang, serta memberi waktu bagi tubuh untuk merespons asupan makanan dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan.

Mengatur waktu makan juga menjadi perihal nan penting. Memberi ruang unik untuk makan tanpa distraksi dapat membantu meningkatkan kesadaran terhadap apa dan seberapa banyak nan dikonsumsi.

Pada akhirnya, kesehatan tidak hanya ditentukan oleh apa nan dimakan, tetapi juga gimana langkah makan. Kebiasaan sederhana seperti memperlambat waktu makan dapat memberikan akibat nan signifikan bagi sistem pencernaan dan keseimbangan tubuh secara keseluruhan.

Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah memastikan proses keberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 1447 H/2026 M melangkah semakin tertata dan efisien melalui penerapan Makkah Route.

Sejak dimulainya operasional haji pada 22 April 2026, jemaah haji Indonesia mulai diberangkatkan melalui sejumlah embarkasi nan telah menerapkan jasa Makkah Route, ialah Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Jakarta), Bandara Adi Soemarmo (Solo), Bandara Juanda (Surabaya), dan Bandara Sultan Hasanuddin (Makassar), menuju Bandara Pangeran Mohammad bin Abdulaziz, Madinah.

Keberangkatan ini menjadi bagian dari skema jasa terpadu nan memungkinkan seluruh proses keimigrasian dan manajemen haji diselesaikan sejak di tanah air.

Setibanya di Madinah, jemaah langsung diarahkan menuju akomodasi tanpa kudu melalui proses imigrasi ulang. Hal ini menjadi salah satu kelebihan utama dari inisiatif tersebut, nan dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi jemaah sejak keberangkatan hingga tiba di Tanah Suci.

Makkah Route mencakup beragam layanan, mulai dari perekaman biometrik, publikasi visa haji secara elektronik, pemeriksaan kesehatan, hingga proses keimigrasian nan dilakukan di airport keberangkatan. Selain itu, bagasi jemaah telah ditata dan dikirim langsung ke tempat menginap di Arab Saudi sesuai dengan pengaturan transportasi dan akomodasi.

Menteri Haji dan Umrah RI, Moch. Irfan Yusuf, menyampaikan apresiasinya terhadap penerapan jasa ini.

“Kami mengapresiasi tinggi penerapan jasa Makkah Route nan semakin memudahkan jemaah haji Indonesia. Proses nan terintegrasi sejak dari tanah air ini tidak hanya mempercepat layanan, tetapi juga memberikan kenyamanan dan kepastian bagi jemaah setibanya di Tanah Suci. Ini adalah bentuk nyata komitmen berbareng dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji,” ujar Menhaj di Jakarta (23/4).

Gus Irfan menambahkan bahwa penemuan jasa seperti Makkah Route menjadi bagian krusial dari transformasi ekosistem haji Indonesia.

“Kami mau memastikan setiap jemaah mendapatkan pengalaman ibadah nan lebih baik, lebih tertib, dan lebih manusiawi. Dengan sistem nan terintegrasi seperti ini, jemaah tidak lagi dibebani proses berulang setibanya di Arab Saudi, sehingga mereka bisa lebih konsentrasi menjalankan ibadah,” tambahnya.

Program ini merupakan hasil kerjasama lintas kementerian dan lembaga di Arab Saudi, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Haji dan Umrah, serta sejumlah otoritas mengenai lainnya. Sejak diluncurkan pada 2017, program ini telah melayani lebih dari 1,25 juta jemaah haji dari beragam negara.

Gus Irfan menilai kehadiran Makkah Route menjadi bagian krusial dalam transformasi jasa haji Indonesia, nan tidak hanya berfokus pada kelancaran operasional, tetapi juga pada peningkatan kenyamanan, keamanan, dan kualitas pelayanan bagi seluruh jemaah.

Dengan sistem nan semakin terintegrasi, diharapkan proses penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat melangkah lebih lancar serta memberikan pengalaman ibadah nan lebih intens bagi jemaah Indonesia.

Catatan Redaksi: Bunuh diri bukan jalan keluar persoalan kehidupan, segera cari pertolongan alias klik www.healing119.id.

Seorang laki-laki tewas setelah melompat dari Jembatan Cangar nan terletak di tengah rimba area Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo di kaki Gunung Arjuno. Sebelum ditemukan tewas, penduduk nan melintas di letak sempat menyapa laki-laki tersebut dan videonya beredar luas.

Dalam video tersebut, tampak dua wanita pengendara motor menegur laki-laki nan mengenakan jaket warna putih nan tengah berdiri di pembatas jembatan.

"Mas ngapain," kata wanita dalam video tersebut.

Kapolsek Bumiaji AKP Anton Hendri Subagijo membenarkan peristiwa itu. Ia mengatakan, kejadian tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 10.00 WIB.

"Polsek tadi mendapatkan info itu sekitar pukul 10.00 WIB," kata Anton saat dikonfirmasi.

Dari hasil penyelidikan diketahui korban merupakan seorang laki-laki asal Candipuro, Kabupaten Lumajang, berinisial DPW (24).

Polisi juga menemukan motor dan sandal nan diduga milik laki-laki tersebut di atas jembatan.

"Polsek Bumiaji telah menuju ke Jembatan Cangar. Korban dievakuasi ke RS Hasta Brata Batu. Untuk motif tetap dalam penyelidikan," tuturnya.

Foto udara memperlihatkan hamparan ladang bunga tulip nan bermekaran di Lisse, Belanda, Rabu (22/4/2026). Barisan kembang nan tersusun rapi membentuk pola warna-warni mencolok, menciptakan pemandangan unik musim semi nan memanjakan mata dari ketinggian.

Wilayah ini dikenal sebagai salah satu pusat produksi tulip terbesar di Belanda nan menampilkan jutaan kembang dari beragam jenis dan warna. Selain taman tersebut, ladang-ladang tulip di sekitarnya juga menjadi ikon nan menarik visitor dari beragam negara.

Musim mekarnya kembang berjalan dari akhir Maret hingga pertengahan Mei, dengan puncak keelokan biasanya terjadi pada pertengahan April. Pada periode ini, lanskap Lisse berubah menjadi lautan warna nan menegaskan reputasinya sebagai destinasi utama wisata kembang di Eropa.

Mengamini perihal tersebut, CEO R17 Group, Hengky Witarsa banyaknya terjadi attack alias serangan dari bumi maya adalah perihal nan tidak sepele. Karenanya, kerjasama antar stake holder menjadi perihal utama dalam membangun ketahanan digital nasional.

“Ketahanan digital hanya dapat diwujudkan melalui kerjasama nyata antara regulator dan industri. Kami mendorong pendekatan secure-by-design agar penemuan upaya dapat melangkah seiring dengan perlindungan data,” pesan Hengky.

Menambahkan perihal itu, Perwakilan dari Cyble, Rangga F, selaku Country Manager, menyampaikan bahwa meningkatnya jejak digital memperbesar akibat terhadap aset data, terutama dengan maraknya aktivitas di forum dan marketplace dark web. Karena itu, teknologi pemantauan dark web dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan visibilitas dan kecepatan penemuan ancaman.

Di sisi lain, General Manager Virtus Technology Indonesia, Wisnu Nursahid, CISSP, menekankan bahwa cyber resilience sekarang menjadi kebutuhan utama organisasi.

“Pendekatan keamanan berbasis AI bisa meningkatkan kecermatan deteksi, mempercepat respons, serta memperkuat perlindungan tanpa menghalang operation bisnis,” dia menandasi.

Sebagai informasi, ke depan, penguatan ketahanan digital Indonesia memerlukan langkah strategis nan berkelanjutan, mulai dari percepatan pembentukan badan pengawas data, penguatan koordinasi lintas lembaga, hingga investasi dalam pengembangan talenta dan teknologi.

Diketahui, melalui R17 Podcast Show, R17 Group berkomitmen untuk terus mendorong kerjasama nyata nan tidak hanya bisa menjawab tantangan saat ini, tetapi juga membangun fondasi kuat bagi keamanan info dan kedaulatan digital Indonesia di masa depan.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menggandeng Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani guna bekerjasama mencegah terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) berbasis sains.

Raja menjelaskan, kerjasama dilakukan mencakup integrasi info dan info meteorologi, klimatologi, dan kehutanan, penguatan kapabilitas sumber daya manusia, hingga penyelenggaraan modifikasi cuaca serta kajian akibat berbasis sains.

Menurut Raja, tahun ini menjadi tahun latihan guna mengantisipasi meningkatnya nomor karhutla. Pasalnya, berasas info nan diberikan BMKG, El Nino 2026 berpotensi muncul lebih sigap pada semester kedua tahun ini (Juni-Juli), dengan intensitas lemah hingga moderat nan menyebabkan musim tandus diprediksi datang lebih awal dan lebih kering.

“Saya sering sampaikan ini adalah tahun kita latihan tahun kita belajar untuk mengantisipasi apa nan bakal kita hadapi. Untuk tahun ini sudah disampaikan bahwa tandus bakal datang lebih sigap dari tahun lalu, dan bakal berhujung lebih lambat," kata Raja, Kamis (23/6/2026).

Karena itu, lanjut Raja, El Nino lemah sampai moderat nan bakal terjadi memungkinkan timbulnya karhutla lebih besar dibandingkan tahun lalu. Namun demikian, Raja meyakini, Indonesia merupakan bangsa pembelajar, maka apa nan pernah terjadi diharapkan tidak terulang.

"Dari sekitar 2,6 juta hektare pada 2015, luas karhutla turun menjadi 1,6 juta hektare pada 2019, 1,1 juta hektare pada 2023, hingga sekitar 350 ribu hektare pada tahun lalu," ungkap Raja.

Liputan6.com, Jakarta - Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim, Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook, melanjutkan persidangannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Pada sidang tersebut, pihak Nadiem menghadirkan mahir pendidikan serta sejumlah tenaga pendidik dari beragam dari wilayah untuk mematahkan narasi dakwaan mengenai inefisiensi dan kerugian negara.

Menurut Nadiem, kesaksian para pembimbing adalah bukti nyata bahwa digitalisasi pendidikan telah menyentuh akar rumput, sekaligus membantah tudingan bahwa kebijakan tersebut merugikan negara.

"Sidang nan paling emosional buat saya. Karena tujuh pembimbing dari Aceh sampai Papua, semuanya terbang kesini untuk memberikan kesaksian mengenai gimana Chromebook mengubah pola belajar-mengajar di dalam ruang kelas mereka masing-masing,” kata Nadiem seperti dikutip Kamis (23/4/2026).

Dia mengungkap, kesaksian guru-guru di persidangan memberikan bukti bahwa laptop Chromebook sangat berfaedah bagi proses belajar dan mengajar. Terlebih lagi rupanya laptop tersebut bisa digunakan secara offline.

Seperti kesaksian Denny Adelyta Tofani Novitasari, Guru di Kota Sorong, Papua Barat Daya mengatakan. Biasanya dia membujuk siswa untuk melakukan praktek Kimia secara virtual dan itu bisa dilakukan menggunakan Chromebook lantaran kami punya nan sudah touchscreen jadi itu lebih memudahkan anak-anak untuk memahami pembelajaran.

“Chromebook ini tetap berfaedah dengan baik apalagi setelah digunakan sekitar lima tahun. Perangkat ini dapat langsung menyala tanpa perlu menekan tombol power (mendemonstrasikan perangkat), serta tidak selalu memerlukan hubungan internet lantaran tetap bisa digunakan secara offline untuk mengakses Google Docs, Sheets, Slides, hingga Google Drive," kata Denny.

Senada, Arby William Mamangsa, Kepala Sekolah di Kota Sorong, Papua Barat Daya menyebut seluruh kebutuhan pembelajaran sudah terintegrasi dalam sistem, termasuk dataguru dan siswa nan otomatis tersinkronisasi ke akun masing-masing.

"Ini memudahkan akses, termasuk untuk input alias upload nilai,” ungkap Arby.

Berikutnya,Muhamad Firman, Mantan Guru di Kecamatan Belimbing, nan sekarang menjabat sebagai Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Malawi, Kalimantan Barat, juga mengaku bisa menjalankan laptop berbasis Chromebook di wilayah 3T dengan hubungan internet terbatas.

“Saya mencoba memanfaatkan Chromebook ini di wilayah 3T nan memang waktu itu kondisinya ada sinyal tapi sangat terbatas. Listriknya menggunakan tenaga surya. Jadi waktu itu saya menggunakan Chromebook ini untuk mengajar Matematika terutama di Google Slide untuk presentasi dan juga Google Spreadsheet untuk membikin grafik-grafik tabel pada pelajaran Matematika. Saya menggunakan itu secara offline," akui dia.

Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PRT) menandai pergeseran krusial dalam politik norma Indonesia, dari pembiaran terhadap sektor domestik menuju pengakuan umum atas relasi kerja nan selama ini diselubungi retorika “kekeluargaan”. Pengakuan normatif ini belum tentu identik dengan perlindungan efektif. Justru di titik inilah, UU PRT kudu diuji baik dari sisi kreasi normatif maupun kesiapan institusional negara.

Selama puluhan tahun, pekerja rumah tangga (PRT) hidup dalam legal vacuum. Mereka bekerja dalam relasi subordinasi nan nyata—ada perintah, ada pekerjaan, ada upah—namun tidak diakui secara definitif dalam rezim Undang-Undang Ketenagakerjaan. Akibatnya, standar minimum seperti jam kerja, bayaran layak, cuti, hingga agunan sosial menjadi sangat berjuntai pada “itikad baik” pemberi kerja. Dalam perspektif hukum, kondisi ini merupakan corak structural injustice nan dilembagakan melalui absennya regulasi.

Di sinilah UU PRT bekerja sebagai instrumen korektif. Ia tidak sekadar menambah norma baru, tetapi melakukan redefinisi terhadap apa nan disebut sebagai “pekerja” dalam sistem norma nasional. Ini penting, lantaran norma selama ini bias terhadap sektor formal, sementara kerja-kerja domestik nan kebanyakan dilakukan oleh perempuan—dipinggirkan. Dengan demikian, UU PRT juga mempunyai dimensi gender justice nan kuat.

Jika dibaca melalui kerangka teori keadilan sebagai fairness dari John Rawls, negara bertanggung jawab mengatur struktur sosial sedemikian rupa agar menguntungkan golongan paling rentan. PRT jelas termasuk dalam kategori ini. Namun, Rawls juga menekankan pentingnya fair equality of opportunity. Pertanyaannya: apakah UU PRT hanya memberikan perlindungan minimal, alias juga membuka akses PRT terhadap mobilitas sosial, pendidikan, dan peningkatan kapasitas? Tanpa dimensi ini, keadilan nan dihasilkan berisiko berkarakter dangkal.

Lebih tajam lagi, kajian dapat diperluas dengan pendekatan legal pluralism. Relasi kerja PRT tidak hanya diatur oleh norma negara, tetapi juga oleh norma sosial, adat, dan relasi kuasa dalam rumah tangga. Dalam banyak kasus, pelanggaran terhadap PRT seperti kekerasan, penahanan upah, alias pembatasan kebebasan tidak dilaporkan lantaran dianggap “aib keluarga”. Ini menunjukkan bahwa efektivitas UU PRT bakal sangat berjuntai pada kemampuannya menembus ruang privat nan selama ini relatif kebal dari intervensi hukum.

Di sisi lain, dari perspektif teori norma kritis (critical legal studies), UU PRT dapat dilihat sebagai upaya negara merespons tekanan sosial tanpa secara radikal mengubah struktur relasi kuasa. Ada akibat bahwa izin ini justru menjadi legitimizing tool—memberikan kesan perlindungan, tetapi tetap membiarkan ketimpangan struktural berlangsung. Misalnya, jika standar bayaran alias jam kerja ditetapkan terlalu elastis demi “akomodasi budaya”, maka norma justru mengabadikan pemanfaatan dalam corak nan lebih halus.

Undang-Undang PRT, Negara, dan Implementasi

Secara konstitusional, UU PRT semestinya menjadi manifestasi konkret dari Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 nan menjamin kewenangan atas pekerjaan dan penghidupan nan layak. Namun, agunan konstitusi ini hanya bakal berarti jika ditopang oleh sistem penegakan nan efektif. Tanpa itu, kita hanya mengulang problem klasik: normative inflation, enforcement deficit.

Dalam pandangan saya, pengesahan UU PRT memang patut diapresiasi sebagai langkah progresif negara, tetapi apresiasi tersebut tidak boleh berubah menjadi euforia nan meninabobokan. Justru sebaliknya, UU ini kudu ditempatkan sebagai perangkat uji terhadap keberpihakan negara nan sesungguhnya. Negara tidak cukup hanya datang dalam corak regulasi, tetapi kudu memastikan bahwa relasi kuasa nan timpang antara pemberi kerja dan PRT betul-betul direkonstruksi.

Saya memandang bahwa persoalan utama bukan semata ketiadaan hukum, melainkan kegagalan negara selama ini dalam menembus ruang domestik sebagai locus pelanggaran. Oleh lantaran itu, UU PRT kudu berani melampaui pendekatan formalistik. Negara kudu mengambil posisi aktif apalagi intervensif ketika hak-hak dasar PRT dilanggar, meskipun itu terjadi di ruang privat. Jika tidak, maka kita hanya memindahkan ketidakadilan dari ruang gelap menuju ruang nan “diatur”, tetapi tetap tidak adil.

Lebih jauh, saya berpandangan bahwa keberhasilan UU PRT bakal sangat ditentukan oleh keberanian politik (political will) pemerintah dan konsistensi penegakan hukum. Tanpa itu, UU ini berisiko menjadi simbol moral semata baik di atas kertas, tetapi lemah dalam praktik. Dalam konteks ini, norma kudu dipahami bukan hanya sebagai norma, tetapi sebagai instrumen transformasi sosial nan bisa mengoreksi ketimpangan struktural nan telah lama dibiarkan.

Masalah penerapan menjadi titik paling krusial. Pertama, pengawasan. Berbeda dengan sektor formal, ruang kerja PRT berada di ranah domestik nan susah dijangkau oleh pengawas ketenagakerjaan. Negara perlu merancang model pengawasan nan adaptif misalnya melalui sistem registrasi, pelibatan pemerintah daerah, hingga sistem komunitas.

Kedua, akses keadilan. Banyak PRT tidak mempunyai kapabilitas alias keberanian untuk melapor. Oleh lantaran itu, UU PRT kudu diikuti dengan penyediaan support hukum, sistem pengaduan nan sederhana, dan perlindungan saksi. Tanpa ini, norma norma hanya bakal menjadi teks tanpa subjek.

Ketiga, pengharmonisan regulasi. UU PRT tidak boleh berdiri sendiri. Ia kudu terintegrasi dengan sistem agunan sosial, norma pidana (terkait kekerasan), serta kebijakan perlindungan wanita dan anak. Tanpa integrasi, bakal muncul fragmentasi norma nan justru melemahkan perlindungan.

Keempat, perubahan paradigma. Hukum tidak bekerja dalam ruang hampa. Selama masyarakat tetap memandang PRT sebagai “pembantu” alih-alih pekerja, maka pelanggaran bakal terus dinormalisasi. Di sinilah pentingnya pendekatan kultural melalui edukasi publik.

Dalam konteks global, pengesahan UU PRT juga dapat dibaca sebagai langkah menuju standar internasional, seperti prinsip-prinsip dalam ILO Convention No. 189. Namun, mengambil norma internasional tanpa internalisasi nan serius hanya bakal menghasilkan compliance on paper.

Pada akhirnya, UU PRT adalah ujian bagi negara norma Indonesia. Apakah norma betul-betul digunakan sebagai perangkat emansipasi, alias sekadar simbol legitimasi? Apakah negara berani masuk ke ruang privat untuk melindungi nan lemah, alias tetap tunduk pada kompromi budaya nan mempertahankan ketimpangan?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini bakal menentukan apakah UU PRT menjadi tonggak keadilan sosial alias hanya catatan panjang dalam daftar izin nan kandas diimplementasikan.

Ustadz Khalid Basalamah/Okezone