T Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menyelenggarakan Workshop Post-Quantum Cryptography (PQC) sebagai forum kerjasama nasional nan diselenggarakan di Malang pada awal Juli 2026.(Dok Telkomsel)

MERESPONS perkembangan teknologi komputasi kuantum nan cukup pesat dan diperkirakan bakal membawa implikasi baru terhadap keamanan siber di masa depan, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menyelenggarakan Workshop Post-Quantum Cryptography (PQC) sebagai forum kerjasama nasional nan diselenggarakan di Malang pada awal Juli 2026. Inisiatif ini menjadi jembatan bagi pemerintah, industri, akademisi, lembaga riset, dan sektor strategis nasional untuk mendorong kesiapan Indonesia menghadapi tantangan keamanan digital di masa depan.

Seiring perkembangan teknologi komputer kuantum, beragam negara mulai mempersiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi tantangan baru di bagian keamanan siber. Meskipun komputer kuantum saat ini belum bisa menakut-nakuti sistem kriptografi nan digunakan secara luas, di masa depan, teknologi tersebut berpotensi mengurangi tingkat keamanan algoritma kriptografi kunci publik, seperti RSA dan Elliptic Curve Cryptography (ECC), nan menjadi fondasi beragam jasa digital, mulai dari identitas digital, sertifikat elektronik, hingga transaksi dan komunikasi nan aman. Karena itu, transisi menuju Post-Quantum Cryptography (PQC) menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan keamanan prasarana digital tetap terjaga dalam jangka panjang.

Hadir menyampaikan pemaparan dan berbagi perspektif pada workshop tersebut antara lain Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah, Direktur Kebijakan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Giyanto Awan Sularso, Managing Director Strategic Technology Initiatives BPI Danantara Ricardo Irwan Rei, serta Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom Seno Soemadji.

Workshop juga menghadirkan master dari beragam institusi, di antaranya Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Telkom University, Universitas Pertahanan RI, IBM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia, Peruri, BSSN, dan Universitas Brawijaya nan memaparkan perkembangan teknologi, hasil riset, hingga penerapan awal PQC pada beragam sektor.

Workshop ini juga menjadi wadah untuk membangun pemahaman berbareng mengenai pentingnya mempersiapkan transisi menuju teknologi kriptografi nan dirancang untuk menghadapi ancaman nan berpotensi muncul akibat perkembangan komputasi kuantum. Melalui forum ini, para pemangku kepentingan berbincang mengenai tantangan, peluang, dan langkah strategis menuju ekosistem digital Indonesia nan lebih aman, tangguh, dan berkekuatan saing.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah menekankan pentingnya meningkatkan pemahaman mengenai PQC, khususnya di kalangan regulator dan pelaku industri. Menurutnya, tantangan saat ini bukan hanya mengembangkan teknologinya, tetapi juga menerjemahkan konsep nan selama ini berkembang di ranah akademik menjadi kebijakan, standar, dan penerapan nan dapat diadopsi secara luas.

Dari sisi keamanan siber nasional, Direktur Kebijakan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Giyanto Awan Sularso menegaskan bahwa kesiapan menghadapi potensi ancaman terhadap sistem kriptografi di era komputasi kuantum perlu dilakukan secara berjenjang melalui pemetaan penggunaan kriptografi nan ada saat ini, penilaian risiko, serta penyusunan roadmap migrasi menuju sistem nan lebih tahan terhadap ancaman kuantum. 

BSSN telah menyiapkan kerangka migrasi menuju PQC nan dilaksanakan secara bertahap, mulai dari inventarisasi aset kriptografi, penilaian risiko, penyusunan prioritas, perencanaan migrasi, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Pendekatan tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa proses migrasi pada kementerian, lembaga, BUMN, dan sektor strategis dilaksanakan secara terukur, aman, serta selaras dengan perkembangan standar nasional dan internasional. 

Sementara itu, Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom Seno Soemadji mengatakan bahwa transformasi digital kudu selalu melangkah beriringan dengan transformasi keamanan digital. Menurutnya, semakin tinggi tingkat digitalisasi, semakin besar pula kebutuhan membangun fondasi keamanan nan bisa mengantisipasi ancaman di masa depan.

“Post-Quantum Cryptography bukan sekadar rumor teknologi, tetapi bagian dari kesiapan nasional menjaga kepercayaan terhadap ekosistem digital Indonesia. Karena itu, Telkom menyelenggarakan workshop ini untuk membangun kerjasama lintas ekosistem agar pemerintah, BUMN, industri, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mulai menyiapkan langkah berbareng sejak sekarang,” pungkas Seno.

Seno menambahkan bahwa kesiapan menghadapi era kuantum tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi nan kuat dalam membangun standar, talenta, riset, sampai penerapan sehingga Indonesia mempunyai kapabilitas nan semakin berdikari dalam menjaga keamanan info dan prasarana digital nasional.

Selain mendiskusikan perkembangan teknologi komputasi kuantum dan penerapan PQC, sesi workshop menampilkan beragam hasil riset serta demonstrasi penerapan dari para akademisi dan pelaku industri. Diskusi mencakup pengembangan Quantum-Safe QRIS, simulasi penerapan quantum computing, hingga penerapan hybrid cryptography untuk identitas digital, sertifikat elektronik, dan komunikasi aman.

Forum ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat kesiapan ekosistem nasional, antara lain penyusunan roadmap nasional transisi menuju PQC, identifikasi use case prioritas untuk penerapan awal, pengembangan pilot project, serta penguatan kerjasama riset dan pengembangan talenta. 

Sejumlah area nan dipandang potensial untuk penerapan awal meliputi perlindungan komunikasi digital, jasa keuangan, identitas digital, cloud, cybersecurity, Public Key Infrastructure, Hardware Security Module (HSM), serta sistem jasa publik dan prasarana digital strategis.

Sebagai salah satu corak komitmen dalam memperkuat ekosistem digital nasional, Telkom terus mengorkestrasi kerjasama lintas sektor guna membangun fondasi keamanan digital Indonesia. Melalui sinergi tersebut, Telkom mendorong terwujudnya ekosistem digital nan semakin tangguh, terpercaya, dan siap menghadapi siap menghadapi tantangan keamanan digital di era komputasi kuantum guna mendukung transformasi digital nasional nan berkelanjutan. (RO/E-4)

Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago menyatakan, belum ada keputusan apakah pengaturan mengenai pengemudi ojek online (ojol) bakal dimasukkan ke dalam RUU Ketenagakerjaan.

Hal itu disampaikan Irma usai Komisi IX DPR mengadakan rapat panja mengenai RUU Ketenagakerjaan di masa reses, Selasa (28/7).

Irma mengatakan rumor tersebut telah masuk dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) RUU Ketenagakerjaan. Namun, pembahasannya tetap pada tahap awal lantaran DPR tetap menunggu perkembangan lebih lanjut, termasuk keputusan pemerintah.

“Ada dong, ada (dibahas). Tapi kan kita tetap belum mendapatkan surat, Keputusan Presiden-nya, ya kan. Masih kita telaah di usulan-usulan, ya. Masih di naskah akademiknya,” ujar Irma di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/7).

Irma mengatakan, belum ada keputusan apakah pengaturan pekerja platform digital bakal dimasukkan ke dalam RUU Ketenagakerjaan, dibuat dalam undang-undang tersendiri, alias diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) maupun Peraturan Pemerintah (PP).

“Nanti, ya, kita putuskan, apakah itu kelak bakal masuk di undang-undang sendiri, alias masuk di Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, alias bagian dari kebijakan pemerintah dalam di Perpres alias Peraturan Pemerintah, kita tetap belum bisa kita putusin sekarang. Karena tetap di Panja ini,” jelasnya.

Irma mengatakan Panja RUU Ketenagakerjaan tetap bekerja selama masa reses DPR. Pembahasan dijadwalkan berjalan mulai 27 Juli hingga 4 Agustus untuk menyelesaikan pembahasan di tingkat Panja sebelum masuk ke tahapan berikutnya.

“Iya. Dari tanggal 27 sampai tanggal 4 kita menyelesaikan Panja. Setelah itu kelak kan baru masuk ke pengusulan, kan, apakah ini inisiatif pemerintah alias inisiatif DPR, kan,” ujarnya.

Ia menjelaskan Panja dibentuk sebagai tahapan awal sebelum RUU Ketenagakerjaan diajukan sebagai usul resmi DPR.

“Panja Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sebelum dibahas untuk menjadi usulan DPR RI, tentu kita bikin Panja dulu, kan. Nah, ini Panja-nya lagi kerja nih sekarang. Itu aja sih,” pungkas Irma.

Liputan6.com, Jakarta - Enam dokter peserta Program Internship Indonesia (PIDI) meninggal bumi sejak Februari hingga Juli 2026. Kasus-kasus tersebut memicu sorotan terhadap beban kerja, kesehatan mental, serta sistem pendampingan bagi dokter internship.

Program internship merupakan tahapan nan wajib dijalani oleh master nan telah lulus pendidikan pekerjaan sebelum dapat menjalankan praktik secara mandiri. Selama menjalani program, peserta ditempatkan di beragam akomodasi pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia untuk memberikan jasa kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kompetensi klinis.

Menyusul meninggalnya enam master internship, beragam pihak mendorong adanya perbaikan sistem, mulai dari pengaturan beban kerja, jam dinas, sistem supervisi, hingga jasa support kesehatan mental. Organisasi profesi, lembaga pendidikan, dan pemerintah juga diminta memperkuat perlindungan terhadap master muda nan menjalani masa internship.

Berikut daftar enam master internship meninggal bumi dengan beragam penyebab.

Jakarta -

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) membukukan untung bersih sebesar Rp 29,5 triliun sepanjang semester I-2026. Capaian untung bersih ditopang oleh pertumbuhan angsuran perseroan nan mencapai 8% hingga semester I-2026.

Executive Vice President (EVP) Corporate Communication & Social Responsibility BBCA, Hera F. Haryn, menjelaskan angsuran perseroan tumbuh 8% dan untuk pertama kalinya menembus nomor Rp 1.036 triliun secara yoy hingga semester I-2026. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh pertumbuhan giro dan tabungan alias Current Account Saving Account (CASA).

"Penyaluran angsuran BCA per semester 1 2026 tumbuh 8% year on year dan untuk pertama kalinya menembus nomor Rp 1.000 triliun, tepatnya senilai Rp 1.036 triliun. Capaian tersebut didukung pendanaan solid dengan pertumbuhan giro dan tabungan CASA 10,2% year on year mencapai Rp 1.082 triliun," ungkap Hera dalam konvensi pers virtual, Selasa (28/7/2026).

Sementara untuk Dana Pihak Ketiga (DPK) BCA, tercatat naik 7,9% yoy menjadi Rp 1.284 triliun. Adapun porsi CASA BCA mencapai 84,3% dari total DPK dan cost of fund nan terjaga hingga semester I-2026.

Hera menekankan, angsuran BCA disalurkan berasas prinsip kehati-hatian dan kondisi likuiditas perusahaan. Berdasarkan segmen penyaluran kredit, BCA menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif senilai Rp 802 triliun meningkat 11% yoy.

Penyaluran angsuran produktif mencakup pembiayaan korporasi nan tumbuh 13,6% yoy menjadi Rp 513,4 triliun. Sementara angsuran komersial dan UKM dengan pertumbuhan 6,6% yoy mencapai Rp 288,5 triliun.

Kemudian untuk posisi loan at risk (LAR) dan juga non-performing loan (NPL) terjaga masing-masing di level 4,9% dan 1,9%. Alhasil, BCA membukukan untung bersih dan entitas anak mencapai Rp 29,5 triliun hingga semester I-2026.

Sementara pada pembiayaan hijau, BCA membukukan pertumbuhan sebesar 19% yoy mencapai Rp 123 triliun. Capain ini ditopang oleh pembiayaan berkepanjangan di sektor daya terbarukan nan tumbuh hingga 82% yoy mencapai Rp 7,7 triliun dan angsuran kendaraan motor listrik tumbuh 25% year on year mencapai Rp 4 triliun.

"Total untung BCA dan entitas anak pada semester I-2026 mencapai Rp 29,5 triliun," pungkasnya.

(ahi/ara)

Gedung KPK (Foto: Dok Okezone)

Prime Video akhirnya mengungkap sosok nan bakal menghidupkan kembali salah satu karakter ikonis Joker. Aktor Matthew Needham, nan dikenal lewat serial House of the Dragon, resmi didapuk sebagai pengisi bunyi Joker dalam Batman: Caped Crusader Season 2.

Pengumuman tersebut disampaikan dalam panel Batman: Caped Crusader di arena San Diego Comic-Con (SDCC) 2026. Needham datang langsung di hadapan para fans untuk mengonfirmasi keterlibatannya sebagai musuh bebuyutan Batman, sekaligus memperkenalkan interpretasi baru Joker nan disebut bakal tampil berbeda dari versi-versi sebelumnya.

Selain mengumumkan jejeran pengisi suara, Prime Video juga merilis gambar perdana Joker jenis Needham. Panel tersebut turut dihadiri para produser pelaksana James Tucker dan Geoffrey Thorne, serta pengisi bunyi Hamish Linklater dan Jamie Chung. Pengunjung SDCC juga mendapat kesempatan menyaksikan penayangan perdana bagian pembuka musim kedua.

Interpretasi Baru Clown Prince of Crime

Matthew Needham menjadi tokoh terbaru nan memerankan Clown Prince of Crime dalam format animasi. Ia mengikuti jejak sejumlah nama besar nan sebelumnya identik dengan karakter tersebut, seperti Mark Hamill, Troy Baker, Richard Epcar, dan John DiMaggio.

Meski belum banyak perincian mengenai karakterisasi Joker nan baru, Prime Video mengisyaratkan bahwa jenis Needham bakal menghadirkan pendekatan berbeda dibanding inkarnasi sebelumnya, sehingga diharapkan memberikan warna baru dalam bentrok antara Batman dan musuh terbesarnya.

Mengisahkan Awal Perjalanan Batman

Batman: Caped Crusader merupakan serial animasi nan mengangkat kembali masa-masa awal Bruce Wayne sebagai Batman. Ceritanya mengikuti perjalanan sang miliarder muda ketika memulai perang melawan kejahatan nan merajalela di Gotham City.

Mengusung nuansa noir, serial ini diproduseri oleh J. J. Abrams, Matt Reeves, dan animator legendaris Batman Bruce Timm. Proyek tersebut merupakan hasil kerjasama antara Warner Bros. Animation, DC Studios, Bad Robot Productions, dan 6th & Idaho.

Peran Matthew Needham sebagai Joker tidak hanya terbatas pada serial animasi. Ia juga bakal kembali mengisi bunyi karakter tersebut dalam game Batman: Caped Crusader – Chronicles nan bakal tersedia di jasa Amazon Luna.

Game tersebut dijadwalkan meluncur pada 31 Juli, bertepatan dengan penayangan perdana Batman: Caped Crusader Season 2 di Prime Video. Selain Needham, Hamish Linklater dan Michelle C. Bonilla juga dipastikan kembali mengisi bunyi karakter mereka dalam penyesuaian video game tersebut.

Ilustrasi(Dok Antara)

SERANGAN penyakit Inspeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) dan Pneumonia di Provinsi Kalimantan Selatan melonjak tajam di tengah semakin menurunnya kualitas udara akibat kabut asap. Kabut asap muncul sebagai akibat dari maraknya kebakaran rimba dan lahan (karhutla). 

Data Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, hingga Juli 2026 tercatat sebanyak 7.995 penduduk terserang penyakit ISPA dan Pneumonia. Jumlah ini meningkat tajam dua kali lipat dibanding periode sama tahun sebelumnya. Daerah terbanyak muncul penyakit ini adalah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar.

"Kabut asap akibat karhutla telah berakibat pada menurunnya kualitas udara dan meningkatnya jumlah penduduk terserang penyakit ISPA dan pneumonia," ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, Diauddin, Selasa (28/7).

Guna mengantisipasi meningkatnya serangan ISPA dan pneumonia ini, Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota di Kalsel mulai memperkuat stok dan membagikan masker kepada masyarakat.

"Kita mengimbau penduduk untuk menggunakan masker dan tidak melakukan aktivitas di luar lapangan jika tidak penting. Kita juga memperkuat stok masker, obat-obatan dan posko di lapangan," ujarnya.

Meski karhutla terus terjadi, dalam dua hari terakhir hujan dengan intensitas sedang turun di beberapa wilayah seperti Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Turunnya hujan cukup membantu upaya pemadaman karhutla di Kalsel. 

"Hujan nan turun adalah hujan alami bukan OMC. Ini cukup membantu kita dalam operasi pemadaman baik lewat darat maupun udara (water bombing)," tutur Kepala BPBD Kalsel, Ronny Eka Saputra. 

Pusdalops BPBD Kalsel mencatat pada Senin (27/7) karhutla melanda delapan wilayah dengan luas rimba dan lahan terbakar diperkirakan mencapai 20 hektare. 

Selain Satgas darat, tiga helikopter water bombing ialah RA-22834, Super Puma AS332 C1/PK-DAN serta N711BF kudu berjibaku memadamkan karhutla di Kalsel. (DY/E-4)

Jakarta -

Di era jasa digital, kehilangan telepon seluler alias HP tidak lagi sekadar kehilangan perangkat komunikasi. Sebab, satu ponsel dapat menyimpan akses ke beragam jasa penting, mulai dari perbankan, dompet digital, media sosial, hingga Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Karena itu, masyarakat perlu segera mengambil langkah pengamanan ketika HP lenyap agar data pribadi tidak disalahgunakan. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun membagikan sejumlah langkah nan dapat dilakukan untuk melindungi identitas digital.

Mengapa Data Pribadi Perlu Segera Diamankan?

Merujuk penjelasan Ditjen Dukcapil, semakin sigap langkah pengamanan dilakukan, semakin mini kesempatan info pribadi disalahgunakan oleh pihak nan tidak bertanggung jawab. Sebab, nomor telepon dan beragam akun nan tersimpan di ponsel kerap menjadi pintu masuk ke jasa digital penting.

Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Teguh Setyabudi mengingatkan masyarakat agar tidak hanya berfokus mencari perangkat nan hilang, tetapi juga segera mengamankan seluruh akses digital nan tersimpan di dalamnya.

"Perangkat bisa diganti, tetapi identitas pribadi kudu tetap terlindungi. Karena itu, ketika handphone hilang, jangan hanya konsentrasi mencari perangkatnya. nan lebih krusial adalah segera mengamankan seluruh akses digital nan tersimpan di dalamnya," kata Teguh, Senin (27/7/2026).

Teguh juga menegaskan masyarakat tidak perlu cemas terhadap keamanan info kependudukan nan tersimpan di database nasional Ditjen Dukcapil. Meski demikian, akses ke beragam aplikasi pada perangkat pribadi tetap kudu segera diamankan oleh pemiliknya.

Bagaimana dengan Keamanan IKD?

Sementara bagi pengguna Identitas Kependudukan Digital (IKD), Dukcapil mengimbau agar segera berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil andaikan memerlukan pendampingan untuk mengamankan akses aplikasi setelah perangkat hilang.

Menurut Teguh, aplikasi IKD telah dirancang dengan beragam lapisan keamanan sehingga tidak dapat diakses begitu saja oleh orang lain. Namun, sebagai langkah antisipasi, pengguna tetap disarankan melapor andaikan perangkat nan digunakan untuk mengakses IKD lenyap alias sudah tidak berada dalam penguasaannya.

"IKD dirancang dengan beragam lapisan pengamanan sehingga tidak dapat diakses begitu saja oleh orang lain. Namun sebagai langkah kehati-hatian, masyarakat sebaiknya segera berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil andaikan perangkat nan digunakan untuk IKD lenyap alias tidak lagi dikuasai," katanya.

Langkah Mengamankan Data Pribadi Saat HP Hilang

Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN) Handayani Ningrum menjelaskan terdapat beberapa langkah nan sebaiknya segera dilakukan setelah HP lenyap agar akses ke beragam jasa digital tetap terlindungi, yaitu:

1. Blokir kartu SIM terlebih dulu melalui operator seluler.
2. Blokir sementara akses mobile banking dan dompet digital.
3. Ganti kata sandi e-mail utama melalui perangkat lain.
4. Logout seluruh sesi aktif pada akun penting, seperti Google, media sosial, dan e-commerce.
5. Gunakan fitur pelacakan, penguncian, alias penghapusan info dari jarak jauh jika diperlukan.
6. Pantau mutasi rekening dan riwayat transaksi, lampau segera laporkan jika terdapat aktivitas nan mencurigakan.

Menurut Handayani, urutan langkah tersebut sama pentingnya dengan upaya mencari perangkat nan lenyap lantaran dapat mengurangi akibat penyalahgunaan akun maupun info pribadi.

Siapkan Informasi Penting Sebelum Terjadi Kehilangan

Dukcapil juga mengimbau masyarakat menyiapkan info krusial sebelum terjadi keadaan darurat. Beberapa info nan sebaiknya dicatat dan disimpan di tempat nan kondusif antara lain nomor IMEI ponsel, nomor kartu SIM, daftar call center bank dan dompet digital, serta alamat dan kata sandi e-mail cadangan.

"Informasi ini sangat dibutuhkan justru dalam hitungan menit saat kondisi darurat, bukan hitungan jam apalagi hari. Namun kenyataannya, nyaris tidak ada nan menyimpannya di tempat nan mudah diakses ketika ponsel hilang," kata Handayani.

Selain itu, masyarakat dianjurkan menggunakan PIN dan kata sandi nan kuat, mengaktifkan autentikasi berlapis, serta tidak pernah membagikan kode OTP kepada siapa pun, termasuk kepada pihak nan mengaku sebagai petugas.

Handayani juga mengingatkan agar masyarakat tidak menyimpan foto arsip kependudukan secara terbuka di galeri ponsel maupun mengunggahnya ke media sosial. Jika kudu mengirim salinan arsip kepada pihak berwenang, pengiriman sebaiknya dilakukan melalui saluran resmi dan hanya sesuai kebutuhan.

Lebih lanjut, Ditjen Dukcapil menekankan bahwa keamanan identitas digital memerlukan support sistem nan kondusif sekaligus kesadaran masyarakat dalam menjaga info pribadinya. Dengan bertindak sigap saat HP lenyap dan menerapkan kebiasaan digital nan aman, akibat penyalahgunaan identitas dapat diminimalkan.

(wia/idn)

Jakarta -

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bakal memperkuat langkah antisipasi kebakaran rimba dan lahan (karhutla) menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa kejadian El Nino berpotensi terjadi lebih sigap pada tahun ini. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat terbatas (ratas) nan digelar Presiden Prabowo Subianto di Istana sore ini.

"Seperti kita ketahui siklus El Nino itu kan terjadi 4 tahunan. Dulu 2015, kemudian 2019, 2023 mestinya tahun depan, 2027. Tapi prediksi BMKG ini bakal terjadi apa El Nino nan cepat, jadi awalnya mestinya 2027 bakal terjadi tahun ini," kata Raja Juli kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/7/2026).

"Jadi kekeringannya datang lebih sigap ya, dan berakhirnya lebih lambat. Nah, itu tentu kudu ada antisipasi dan terima kasih kepada Bapak Presiden nan justru apa namanya mengantisipasi ini, mengundang kami," lanjutnya.

Ia menegaskan karhutla tidak hanya berakibat pada kerusakan lingkungan. Tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat akibat meningkatnya kasus jangkitan saluran pernapasan akut (ISPA), aktivitas transportasi udara, bumi pendidikan, hingga aktivitas ekonomi.

"Kita tahu ya karhutla ini hasilnya dari segi kesehatan masyarakat kita kena ISPA, dari segi ekonomi airport tutup. misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti. Jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla ini," ujarnya.

Di sisi lain, Raja Juli mencatat tren penurunan luas karhutla dalam beberapa tahun terakhir. Luas area terdampak turun dari sekitar 2,6 juta hektare pada 2015 menjadi 2,1 juta hektare pada 2019, kemudian sekitar 1,1 juta hektare pada 2023.

"Tahun lampau juga turun ya dari 375 jadi 350-an. Jadi sebenarnya kita bisa menekan itu, cuman ini butuh koordinasi nan lebih rekat lagi, lebih ketat lagi, lantaran memang ini El Ninonya, climate change is real gitu ya. Jadi kita perlu bersama-sama mengantisipasi," ujarnya.

Terkait wilayah rawan, Raja Juli menyebut enam provinsi nan selama ini menjadi langganan karhutla di lahan gambut tetap menjadi perhatian utama, ialah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

"Tapi ini ada tren baru ya di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, semacam di NTT, kemudian di NTB, di beberapa tempat lah. Jadi kelak kita bakal telaah lebih detail," ujarnya.

(eva/zap)

Jakarta -

Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri dan Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi melakukan kunjungan silaturahmi ke Markas Komando Korps Marinir di Jakarta. Kunjungan tersebut dalam rangka memperkuat sinergi TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan Jakarta.

Kunjungan Kapolda dan Pangdam Jaya pada Selasa (28/7/2026) disambut hangat oleh Panglima Korps Marinir Letjen TNI (Mar) Endi Supardi dan jajaran. Dalam agenda tersebut, Kapolda, Pangdam, dan Pangkormar membahas penguatan koordinasi, kesiapan personel, serta kerjasama dalam menghadapi beragam dinamika keamanan di Jakarta.

Pangkormar Letjen TNI (Mar) Endi Supardi menyatakan kesiapan Korps Marinir untuk mendukung penyelenggaraan tugas pengamanan di wilayah Jakarta.

"Korps Marinir siap dan kudu terus bersinergi. Kami siap mendorong pasukan untuk memperkuat Kodam Jaya serta mendukung Polda Metro Jaya lantaran Jakarta merupakan central of gravity alias pusat beragam aktivitas nasional," ujar Letjen TNI (Mar) Endi Supardi.

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri menekankan pentingnya soliditas antarinstitusi dalam menghadapi dinamika keamanan nan terus berkembang.

"Sinergitas TNI-Polri merupakan pilar utama ketahanan NKRI. Dinamika geopolitik dunia dan regional nan dipengaruhi beragam aspek kudu menjadi perhatian bersama. Karena itu, komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antarinstitusi kudu terus diperkuat," kata Komjen Asep Edi Suheri.

Pada kesempatan nan sama, Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi turut menyampaikan apresiasi atas support personel Korps Marinir dalam beragam aktivitas pengamanan di Jakarta.

"Kami menyampaikan terima kasih atas support dukungan kendali operasi pasukan Marinir. Jakarta kudu tetap kondusif agar aktivitas masyarakat melangkah kondusif dan seluruh agenda kenegaraan dapat berjalan dengan kondusif dan lancar," ujar Letjen TNI Deddy Suryadi.

Turut datang dalam aktivitas tersebut Wakapolda Metro Jaya Brigjen Dekananto Eko Purwono, Asintel Kasdam Jaya Brigjen TNI Sri Marantika Beruh, Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Henik Maryanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, serta para pejabat utama Korps Marinir.

Melalui silaturahmi tersebut, Korps Marinir, Kodam Jaya, dan Polda Metro Jaya menegaskan komitmen untuk terus memperkuat soliditas dan kerja sama dalam menjaga keamanan serta stabilitas Jakarta. Komitmen itu sejalan dengan semangat 'TNI Prima, Polri Presisi, Jaga Jakarta untuk Indonesia' dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

(mea/dhn)

Jakarta -

Indonesia berkomitmen memperkuat tata kelola kehutanan dunia melalui penguatan perdagangan hasil rimba nan legal dan berkelanjutan. Indonesia juga membujuk negara-negara personil APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) untuk memperkuat kerjasama dalam konservasi mangrove melalui World Mangrove Center (WMC).

Komitmen tersebut merupakan bagian dari arah kebijakan Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendorong Indonesia tampil semakin aktif dalam forum-forum internasional untuk memperkuat tata kelola kehutanan, meningkatkan daya saing produk kehutanan nan legal dan berkelanjutan, serta memperluas kerjasama dunia dalam upaya mitigasi perubahan iklim, pelestarian keanekaragaman hayati, dan pembangunan ekonomi hijau.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) , Laksmi Wijayanti, mewakili Indonesia pada 2026 APEC Ministerial Meeting on Forestry di Shenzhen, Tiongkok. Pertemuan tingkat menteri ini mengangkat tema "Building a Green Asia-Pacific for Shared Ecological Well-being", dengan konsentrasi pada penguatan pengelolaan rimba lestari, pembangunan ekonomi hijau, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemanfaatan penemuan dan teknologi untuk mendukung ketahanan area Asia-Pasifik.

Dalam kesempatan tersebut, Laksmi menegaskan Indonesia telah mempunyai fondasi nan kuat melalui Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK). Sistem ini telah diakui secara internasional sebagai instrumen nan bisa menjamin legalitas hasil hutan, meningkatkan kepercayaan pasar, serta memfasilitasi perdagangan kayu nan berkelanjutan.

"SVLK menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan sekadar komitmen lingkungan, tetapi juga menjadi fondasi bagi perdagangan nan andal dan rantai pasok hijau nan dipercaya dunia," ujar Laksmi dalam keterangan tertulis, Selasa (28/7/2026).

Namun demikian, menurutnya, penegakan norma saja tidak cukup untuk mengatasi pembalakan liar. Indonesia mendorong perubahan pendekatan dengan memperkuat pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) sebagai sumber ekonomi masyarakat sekitar hutan.

"Dengan menciptakan nilai ekonomi dari rimba nan tetap lestari, masyarakat mempunyai insentif nan lebih besar untuk menjaga rimba dibandingkan menebangnya. Inilah transformasi nan perlu kita bangun berbareng di area Asia-Pasifik," katanya.

Indonesia juga membujuk seluruh ekonomi APEC memperkuat kerja sama dalam meningkatkan akses pasar, interoperabilitas sistem ketertelusuran (traceability), mengurangi halangan teknis perdagangan, serta mendorong investasi hijau bagi pengembangan rantai nilai HHBK di area Asia-Pasifik.

Selain rumor tata kelola perdagangan hasil hutan, Indonesia menyoroti pentingnya perlindungan ekosistem mangrove. Sebagai negara nan mempunyai sekitar 23% mangrove dunia, Indonesia menilai ancaman terhadap mangrove, termasuk perdagangan terlarangan kayu mangrove untuk produksi arang, merupakan tantangan lintas pemisah nan memerlukan kerjasama internasional.

Untuk memperkuat upaya tersebut, Indonesia memperkenalkan World Mangrove Center (WMC) sebagai pusat kerjasama dunia nan mempertemukan pemerintah, lembaga penelitian, organisasi internasional, masyarakat sipil, dan para pemangku kepentingan dalam mendorong pengelolaan mangrove nan berkelanjutan.

"WMC bukan hanya milik Indonesia, tetapi menjadi platform berbareng untuk memperkuat riset, inovasi, pertukaran pengetahuan, serta mobilisasi sumber daya bagi konservasi dan restorasi mangrove dunia," ujar Laksmi.

Indonesia juga mengundang seluruh personil APEC untuk berasosiasi dalam WMC guna memperkuat jejaring penelitian, meningkatkan kapabilitas teknis, mengembangkan solusi berbasis alam (nature-based solutions), serta mempercepat upaya berbareng menghadapi perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan menjaga ketahanan area pesisir.

Keikutsertaan Indonesia dalam forum ini merupakan bagian dari langkah strategis Kementerian Kehutanan di bawah kepemimpinan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin dalam agenda kehutanan global.

Melalui diplomasi nan aktif, penguatan tata kelola kehutanan, serta inisiatif kolaboratif seperti SVLK dan World Mangrove Center, Indonesia terus mendorong lahirnya solusi konkret terhadap tantangan perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pembangunan ekonomi hijau.

Kepemimpinan ini menegaskan komitmen Indonesia untuk tidak hanya menjadi penjaga rimba tropis dunia, tetapi juga menjadi penggerak kerjasama internasional dalam mewujudkan pengelolaan rimba nan lestari bagi generasi mendatang.

(prf/ega)

Jakarta -

Peternak berjulukan I Gusti Ketut Wakya (57) resah setelah ratusan ekor bebek miliknya diduga digondol maling di area persawahan di Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali. Aksi pencurian itu mengakibatkan korban merugi hingga belasan juta rupiah.

"Kami sudah cek dua letak sawah di Sembung bareng tim sama Bhabinkamtibmas. Total ada 280 ekor bebek nan lenyap dan kerugiannya ditaksir sekitar Rp 18 juta," kata Kapolsek Mengwi Kompol Anak Agung Gede Rai Darmayasa, dilansir detikBali, Selasa (28/7/2026).

Ketut Wakya memelihara sekitar 1.000 ekor bebek di dua titik persawahan di Desa Sembung. Korban baru menyadari jumlah ternaknya berkurang drastis usai melakukan pengecekan berkala pada pertengahan Juli 2026.

"Awalnya korban tahu 200 ekor bebeknya lenyap di sawah sebelah barat Setra Desa Adat Sembung pas Sabtu. Terus pas Selasa, dia kaget 80 ekor lagi lenyap di letak dekat toko obat Sari Gundi," ucap Kompol Rai.

Berdasarkan penyelidikan, pelaku diduga memanfaatkan kondisi persawahan nan sunyi pada malam hari untuk melancarkan aksinya secara bertahap. Polisi juga menduga pelaku telah menghafal lokasi, jumlah ternak, serta ritme aktivitas di area persawahan tersebut.

Untuk mengusut kasus itu, Polsek Mengwi telah mengumpulkan keterangan awal dari pelapor serta seorang saksi berjulukan Wayan Marini (46). Tim Reskrim tetap melakukan penyelidikan untuk memburu pelaku dan mengamankan peralatan bukti.

Simak selengkapnya di sini.

(fas/dhn)

Polisi olah TKP penemuan Sutrimo di klinik kecantikan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota di Aceh agar menyesuaikan penetapan tahapan penanganan pascabencana dengan kondisi di masing-masing wilayah.Tito menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh dan pihak mengenai nan telah menginisiasi rapat pengakhiran masa transisi darurat.

Menurutnya, forum tersebut krusial untuk memastikan proses penanganan pascabencana melangkah sesuai tahapan dan kebutuhan masyarakat di lapangan.Ia menjelaskan, penanganan pascabencana terdiri dari tiga tahapan utama, ialah masa tanggap darurat, masa transisi, serta rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon).

Pada masa tanggap darurat, konsentrasi utama adalah pengamanan jiwa, evakuasi, dan penanganan kondisi darurat. Selanjutnya, masa transisi diarahkan untuk memfungsikan kembali prasarana dan jasa dasar nan terdampak.

"Jalan-jalan difungsionalkan kembali, jembatan difungsionalkan, meskipun mungkin belum permanen," ujarnya dalam Rapat Pengakhiran Masa Transisi Darurat Penanganan Bencana di Aceh secara virtual, Selasa (28/7/2026).

Sementara itu, tahap rehab-rekon merupakan fase pembangunan nan berkarakter lebih permanen. Pada tahap ini, perbaikan dilakukan tidak hanya untuk memulihkan kondisi sebelumnya, tetapi juga diarahkan agar menjadi lebih baik, seperti lebih tahan terhadap akibat bencana.

Karena berkarakter permanen dan menggunakan anggaran khusus, proses manajemen dan pengadaan pada tahap rehab-rekon kudu mengikuti ketentuan normal sebagaimana penyelenggaraan pembangunan pada umumnya. Hal ini berbeda dengan masa tanggap darurat dan transisi nan menekankan pada kecepatan.

Tito mengungkapkan, Provinsi Aceh dapat menyatakan berakhirnya masa transisi penanganan pascabencana. Namun demikian, dia mengingatkan bahwa kondisi setiap kabupaten dan kota tidak selalu sama, sehingga penetapan status penanganan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing.

"Tapi bagi daerah-daerah kabupaten/kota nan menganggap bahwa tetap perlu kondisi transisi alias mungkin kondisi tetap tanggap darurat, jangan dipaksakan untuk dijadikan masa rehab-rekon," ujar Tito.

Menurutnya, karakter musibah di sejumlah wilayah Aceh berbeda dengan musibah nan terjadi sekali kemudian selesai. Di beberapa daerah, ancaman banjir dan longsor tetap dapat terjadi berulang.

Karena itu, Tito menilai wilayah nan tetap menghadapi akibat tinggi perlu diberi ruang untuk mempertahankan masa transisi, apalagi kembali menetapkan status tanggap darurat andaikan diperlukan. Pendekatan tersebut dinilai krusial agar penanganan dapat dilakukan lebih sigap dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.

(dpu/dpu)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Bogor -

Sebuah bengkel di Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, didatangi komplotan maling. Barang-barang di letak raib dicuri pelaku.

Dalam video nan beredar, Selasa (28/7/2026), pelaku terlihat berjumlah tiga orang. Mulanya, seorang pelaku tampak memeriksa barang-barang nan ada di laci bengkel.

Kemudian datang dua orang pelaku lainnya. Ketiganya terlihat membawa kabur barang-barang dari dalam bengkel tersebut secara bergantian.

Dimintai konfirmasi, Kapolsek Bogor Barat Kompol Didin Komarudin mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti video nan beredar itu. Polisi juga telah melakukan pengecekan ke lokasi.

"Hasil cross-check ke letak bahwa betul telah terjadi pencurian pada sekitar jam 3.30 WIB awal hari nan dilakukan oleh tiga orang," ucapnya.

Sejumlah peralatan milik korban dilaporkan lenyap dalam pencurian tersebut. Korban mengaku telah mengalami kerugian sekitar Rp 5 juta.

"Setelah diinventarisir peralatan nan lenyap berupa satu mesin impact (pengencang baut roda) dan baterai mesin impact tiga buah, dua buah gerinda, kunci satu set boks," bebernya.

Pihak kepolisian mengimbau korban membikin laporan polisi. Sementara itu, pelaku tetap dalam penyelidikan petugas.

"Betul (pelaku dalam penyelidikan)," pungkasnya.

(rdh/ygs)

Jaksa KPK heran mendengar argumen Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 Ditjen Bea Cukai, Budiman Bayu Prasojo (BBP), saat menjadi saksi sidang kasus suap dan gratifikasi. Bayu mengaku tak nyaman soal amplop, tapi empat kali menerima sampulsurat berisi duit dari pihak kargo.

"Ada empat kali seingat Saksi?" tanya jaksa KPK M Takdir dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2027).

"Seingat saya empat kali, lantaran nan kelima saya tolak di bulan awal Februari di hari Senin alias apa saya, seingat saya, saya tolak," jawab Bayu.

Jaksa bertanya kenapa baru menolak pada pemberian kelima. Bayu berkilah dirinya sudah tak nyaman sejak awal.

"Ini kaitan dengan satu ditolak ini ya. Di pemahaman saya, empat kali mau, satu ditolak, tanggung banget loh tuh, Pak. Nah, kenapa?" tanya jaksa Takdir.

"Dari awal sebenarnya sudah, sudah mulai nggak nyaman aja," jawab Bayu.

"Nah, konteks nyaman, nyaman. Ini duit loh, ya. Tadi jika misalnya sudah tidak nyaman, pertama kali itu ya, kan ada iklan tuh, tolak. Nah, sekali, tolak. Kenapa empat kali yes, satunya nolak? Kan agak, ya visitor sidang pun logikanya sama. Kenapa?" tanya jaksa.

"Karena jika saya, saya bisa saya sampaikan begini. Jadi jika memang saya merasa nyaman itu pasti bakal saya ambil sendiri. Saya simpan sendiri, saya pakai sendiri," jawab Bayu.

Jaksa bertanya apa maksud tidak nyaman nan disampaikan Bayu. Bayu berkilah dirinya tidak menginginkan pemberian tersebut.

"Waktu itu nggak tahu, feeling saja. Saya merasa sudah tidak, tidak, sudah saatnya untuk tidak menerima itu. Sudah saatnya untuk, maksudnya saya ingin, mau mulai ya berubahlah," jelas Bayu.

"Saya sampaikan ke Orlando itu, 'Sudahlah, saya nggak usah lagi'. Waktu itu saya, waktu ini, waktu terakhir itu," imbuhnya.

Sebagai informasi, Budiman Bayu juga telah menjadi terdakwa dalam kasus suap dan gratifikasi di Ditjen Bea Cukai. Dia kali ini dihadirkan sebagai saksi untuk tiga rekannya nan diadili dalam berkas terpisah.

Ketiga rekan Bayu itu ialah:

1. Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan
2. Sisprian Subiaksono selaku Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan
3. Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan.

Jaksa mendakwa tiga pejabat Bea Cukai itu menerima suap dan gratifikasi total Rp 78,8 miliar. Uang itu diberikan oleh pihak PT Blueray Cargo untuk mengurus impor.

Selain pejabat Bea Cukai, tiga petinggi Blueray juga telah menjalani sidang dan divonis bersalah oleh majelis hakim. Berikut vonis lengkapnya:

1. Pimpinan Blueray Cargo, John Field: 2 tahun dan denda sejumlah Rp 300 juta subsider 100 hari kurungan.
2. Manajer Operasional Blueray Cargo, Deddy Kurniawan Sukolo: 1,5 tahun dan denda sejumlah Rp 200 juta subsider 80 hari kurungan.
3. Ketua tim arsip Blueray Cargo, Andri: 1,5 tahun dan denda sejumlah Rp 200 juta subsider 80 hari kurungan.

(kuf/haf)

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |16:28 WIB

Berita Terkait

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal memetakan pemda-pemda nan mengaku kesulitan untuk menggaji pegawai imbas adanya pemotongan transfer ke wilayah (TKD).

"Ya, kami tetap terus melakukan pemetaan mengenai dengan daerah-daerah mana saja nan mempunyai kesulitan untuk bayar gaji," kata Wamendagri Bima Arya Sugiarto kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (28/7).

Bima juga mengimbau kepada para kepala wilayah agar tak mengambil jalan pintas, seperti memecat pegawai.

"Kami meminta agar kepala wilayah tidak terlalu mudah untuk melakukan langkah-langkah drastis seperti pemecatan dan pemberhentian," ujar Bima.

"Harus disisir dulu kapabilitas fiskalnya ya, sejauh mana kemudian betul-betul darurat, ya baru kemudian berkomunikasi dan kita bakal carikan jalan keluar bersama," lanjutnya.

Masalah pemotongan TKD ini juga, kata Bima, tetap bakal dibahas lebih lanjut.

"Ini tetap tetap kita godok dan dikomunikasikan dengan Komisi II dan Kementerian Keuangan mengenai dengan banyak perihal ya," ucapnya.

Jepang dihantam gempa berkekuatan 7,1 magnitudo pada Selasa (28/7). Perdana Menteri Sanae Takaichi mengungkap gempa menelan korban luka sampai merobohkan sejumlah gedung.

"Kami tetap menilai seberapa besar korban luka dan kerusakan properti, tetapi saya telah diberitahu bahwa sudah ada beberapa korban luka," kata Takaichi seperti dikutip dari AFP.

"Pemadaman listrik dan kebakaran terjadi di beberapa daerah, dan jalan serta jembatan rusak dan gedung runtuh," tambahnya.

Otoritas setempat mengumumkan sumber gempa berada di barat daya Jepang tepatnya di pulau Kyushu. Jepang sempat merilis peringatan tsunami sesaat setelah gempa.

Gempa turut pula berujung pemadaman listrik terhadap 45 ribu keluarga.

ilustrasi deradikalisme.(MI)

KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) berbareng Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan program deradikalisasi melalui jasa rehabilitasi sosial, pendampingan, hingga reintegrasi sosial bagi para penerima manfaat.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan kerja sama kedua lembaga telah berjalan sejak lama. Dalam pelaksanaannya, BNPT berkedudukan sebagai koordinator program deradikalisasi, sedangkan Kemensos mendukung melalui penyediaan jasa rehabilitasi sosial di beragam sentra milik kementerian.

“Sejak lama kita bekerja sama. BNPT menjadi imamnya, kami beserta jejeran Kementerian Sosial menjadi pendukung agar program tersebut melangkah dengan baik,” kata Gus Ipul dalam keterangannya, Selasa (28/7).

Ia menjelaskan, penerima faedah nan direkomendasikan BNPT menjalani proses rehabilitasi di sentra Kemensos dengan memperoleh beragam layanan, mulai dari pendampingan psikososial, rehabilitasi medis, hingga program pemberdayaan. Seluruh tahapan tersebut diarahkan agar mereka bisa kembali menjalankan kegunaan sosial secara optimal di lingkungan family maupun masyarakat.

“Saya berterima kasih kepada Pak Eddy dan teman-teman nan telah memberikan pendampingan nan baik kepada penerima faedah nan berada di sentra-sentra Kementerian Sosial. Sehingga penerima faedah dari beragam latar belakang bisa dilakukan rehabilitasi dan akhirnya dilakukan pemberdayaan kembali ke family masing-masing. Hidup secara mandiri, berbaur berbareng masyarakat sekitar,” ujarnya.

Menurutnya, proses rehabilitasi tidak berakhir pada pemulihan, tetapi juga mencakup reintegrasi sosial agar penerima faedah dapat kembali beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya.

“Setelah di sini kita lakukan rehabilitasi, ada jasa psikososial, ada jasa rehabilitasi medis, ada juga pemberdayaan. Sampai kelak ujungnya adalah reintegrasi, gimana bisa kembali ke lingkungan masing-masing,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BNPT RI Komjen (Purn) Eddy Hartono menegaskan kerjasama dengan Kemensos merupakan penerapan Asta Cita Presiden nan telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

“Kolaborasi ini merupakan petunjuk Asta Cita Bapak Presiden nan dituangkan dalam RPJMN 2025-2029. Salah satunya melalui sinergi instrumen pertahanan dan keamanan untuk melakukan pencegahan,” kata Eddy.

Ia menilai Kemensos mempunyai posisi strategis dalam mendukung keberhasilan program deradikalisasi, khususnya melalui jasa rehabilitasi sosial nan menjadi bagian dari rangkaian pembinaan terhadap penerima manfaat.

“Hari ini kami bekerja-sama dengan Kementerian Sosial lantaran Kementerian Sosial cukup strategis perannya. Kita lakukan pembinaan mulai dari tahapan identifikasi, rehabilitasi, reedukasi sampai rehabilitasi sosial,” ujarnya.

Eddy juga menyoroti perubahan pola penyebaran mengerti radikal nan sekarang semakin banyak memanfaatkan perkembangan teknologi info dan ruang digital. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut penguatan upaya pencegahan melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga.

“Kami mengeluarkan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan nan Mengarah pada Terorisme. Arahan Bapak Presiden adalah sinergi dan kerjasama dalam penyelenggaraan deradikalisasi,” katanya.

Sebagai bagian dari penguatan kerja sama, Gus Ipul dan Eddy Hartono beserta jejeran turut meninjau jasa rehabilitasi sosial di Sentra Handayani. Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memastikan penyelenggaraan rehabilitasi, pendampingan, dan reintegrasi sosial melangkah secara optimal dalam mendukung program deradikalisasi nasional. (Fik/P-3)

ilustrasi korban TPPO.(Freepik)

KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) memperkuat upaya penanganan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui kerja sama strategis dengan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang (Jarnas Anti TPPO). Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Dukungan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Penanganan Korban Perdagangan Orang di Hotel Mercure Jakarta Batavia, Jakarta Barat, Senin (27/7).

Melalui kerja sama ini, kedua pihak berkomitmen memperkuat sinergi dalam pencegahan, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan korban. Selain itu, kerjasama diharapkan bisa memperluas akses jasa bagi penyintas perdagangan orang di beragam daerah.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan Kemensos mempunyai prasarana jasa nan siap dimanfaatkan untuk mendukung penanganan korban TPPO. Saat ini, Kemensos mengoperasikan satu Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) serta 32 sentra dan sentra terpadu nan tersebar di beragam wilayah Indonesia.

"Saat ini Kemensos didukung oleh satu RPTC dan 32 sentra/ sentra terpadu di beragam wilayah di Indonesia. Mudah-mudahan ini kelak jadi bagian dari MoU kita untuk dimanfaatkan oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang. Kita sangat ceria jika kita bisa manfaatkan seluruh akomodasi nan ada dalam rangka melayani korban perdagangan orang," kata Gus Ipul.

Menurut Gus Ipul, akomodasi tersebut selama ini menjadi garda terdepan dalam memberikan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan bagi korban perdagangan orang maupun pekerja migran Indonesia bermasalah (PMIB). Sejak 2011 hingga 2026, tercatat sebanyak 128.261 penyintas telah memperoleh jasa melalui RPTC dan sentra Kemensos.

"Selama kurun waktu 2011 sampai 2026, kita melayani rehabilitasi lebih dari 128 ribu orang penyintas, dimana kita berikan pendampingan, rehabilitasi dan sekaligus pemberdayaan sehingga dia bisa kembali lagi ke keluarganya setelah pulih dan siap bangkit untuk memulai hidup baru," ujarnya.

Sementara itu, pada periode 2024 hingga Juli 2026, Kemensos telah memberikan jasa rehabilitasi sosial kepada 3.212 korban perdagangan orang. Layanan tersebut dilakukan secara bertahap, dimulai dari rehabilitasi awal selama tiga bulan hingga pendampingan maksimal dua tahun sebelum korban dipulangkan kepada family alias kembali ke masyarakat.

"Khusus 2024 sampai 2026 Juli kita melayani lebih dari tiga ribu. Artinya bahwa memang perdagangan orang tetap belum berhenti, perlu kerjasama dan inisiatif nan dilakukan oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang sungguh patut disambut dan kami, para pemangku kepentingan mau memperkuat kerjasama dalam tindakan nan lebih nyata," ucapnya.

Ia menegaskan bahwa penguatan jasa rehabilitasi kudu dibarengi dengan langkah-langkah pencegahan agar praktik perdagangan orang dapat ditekan. "Sejalan dengan pengarahan Pak Presiden Prabowo, kita mau kedepan pencegahannya diperkuat, bagi korban kita berikan jasa rehabilitasi nan utuh sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan," jelas Gus Ipul.

Pada kesempatan nan sama, Ketua Umum Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang, Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo, menyebut penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi injakan awal untuk membangun sistem perlindungan korban nan lebih kuat dan terintegrasi.

"Ini merupakan awal bukan garis akhir untuk kita bisa melakukan perlawanan terhadap perdagangan orang ini secara sistematis, aktivitas nan kudu menjadi sistem dan sistem nan kudu menjadi bentuk nyata perlindungan dan pemenuhan kewenangan bagi korban," kata Saraswati.

Ia menilai keberadaan MoU bakal mempercepat koordinasi dan komunikasi antarinstansi dalam menghadapi kejahatan perdagangan orang nan mempunyai jaringan luas, baik lintas wilayah maupun lintas negara.

"Karena tanpa ada landasan kerja sama, nota kesepahaman ini tentunya kurang bisa adanya aktivitas nan lebih cepat, aktivitas nan lebih terkoordinir. Karena jika mafia alias sindikat itu bisa terkoordinasi, lantaran ini extraordinary crime. Ini bukan hanya terjadi lintas negara, lintas perbatasan, tapi di dalam negara kita sendiri pun juga sebenarnya terjadi," jelas Saraswati.

Saraswati juga mengapresiasi komitmen Kemensos nan membuka ruang kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dalam memberikan perlindungan kepada korban perdagangan orang.

"Kami apresiasi nan setinggi-tingginya kehadiran Bapak Menteri (Sosial) di sini merupakan gambaran bahwa negara datang dan berkomitmen untuk bekerjasama dengan civil society," tuturnya.

Selain Kemensos, Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang pada kesempatan nan sama juga menjalin nota kesepahaman dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI/BP2MI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Sinergi lintas kementerian, lembaga, dan organisasi masyarakat sipil tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan, rehabilitasi, serta pemenuhan kewenangan korban perdagangan orang secara lebih terpadu di Indonesia. (Fik/P-3)

Ilustrasi.(Magnific)

TREN pertumbuhan penanammodal dan partisipasi masyarakat pada industri pasar finansial digital di Indonesia terus menunjukkan performa positif. Berdasarkan info Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah penanammodal aset kripto di Tanah Air telah menembus nomor 22,4 juta orang hingga Mei 2026, dengan total nilai transaksi bulanan mencapai Rp23,01 triliun.

Merespons potensi pertumbuhan pasar nan masif tersebut, PT Multikripto Exchange Indonesia (OSL Indonesia), platform Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) nan terdaftar di OJK, menggelar program pertukaran dan kejuaraan transaksi berjudul OSL Summer Event. Program ini berjalan mulai 17 Juli hingga 6 Agustus 2026.

Inisiatif ini dihadirkan guna meningkatkan keterlibatan pengguna sekaligus mengenalkan fitur transaksi langsung, Quick Trade. Fitur tersebut dirancang untuk mempermudah eksekusi pembelian, penjualan, maupun konversi instrumen aset digital secara real-time selama 24 jam penuh.

Head of Marketing OSL Indonesia, Vincent Salaka, menjelaskan bahwa penguatan sistem transaksi nan mudah diakses merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memberdayakan pengguna dari beragam tingkatan, mulai dari pemula hingga trader aktif.

"Kampanye ini adalah langkah kami merayakan hadirnya OSL Indonesia untuk organisasi kami. Semakin aktif pengguna, semakin besar apresiasi nan diperoleh. Ini sejalan dengan upaya kami untuk memberdayakan setiap pengguna agar bertransaksi dengan percaya diri tanpa hambatan," ujar Vincent dalam keterangannya, Selasa (28/7/2026).

Skema program ini menerapkan sistem capaian berjenjang berasas total akumulasi volume transaksi pengguna. OSL Indonesia menawarkan beragam apresiasi berbasis instrumen stablecoin USDGO hingga bingkisan utama berupa perjalanan wisata. Seluruh aktivitas transaksi nan terintegrasi pada sistem Quick Trade secara otomatis bakal masuk dalam kalkulasi tanpa memerlukan proses pendaftaran terpisah.

Melalui dorongan penemuan platform dan kepastian izin dari otoritas terkait, sektor industri aset finansial digital diharapkan dapat terus tumbuh secara inklusif, aman, serta akuntabel bagi ekosistem investasi nasional. (I-2)

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti(MI/Despian Nurhidayat)

MENGHADAPI maraknya kejadian perundungan siber (cyberbullying) di era digital, Kemendikdasmen resmi memperluas konsep pusat pendidikan menjadi empat pilar, ialah sekolah, rumah, masyarakat, dan media sosial. Upaya tersebut diperkuat melalui kebijakan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah sebagai bagian dari ikhtiar membangun budaya nan kondusif dan nyaman bagi murid.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Perlindungan Anak pada Puncak Peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

"Kita sekarang sedang mengembangkan budaya kondusif dan nyaman, lantaran memang banyak sekali perundungan terjadi. Tidak hanya perundungan bentuk tapi juga perundungan nan dilakukan melalui media digital alias cyberbullying,” ungkap Abdul Mu'ti dilansir dari keterangan resmi, Selasa (28/7).

Sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut, Kemendikdasmen menerbitkan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Regulasi ini menjadi pedoman bagi satuan pendidikan dalam memperkuat upaya pencegahan beragam corak kekerasan dan perundungan, termasuk perundungan siber nan semakin marak di era digital. Aturan ini mengatur batas penggunaan gawai bagi siswa di bawah usia 16 tahun dengan skema screen time (durasi), screen zone (lokasi), dan screen break (waktu rehat total).

Abdul Mu’ti melanjutkan bahwa perlindungan siswa merupakan tanggung jawab berbareng nan melibatkan sinergi antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan media.  Ia mengibaratkan bahwa mendidik seorang anak memerlukan peran kolektif seluruh penduduk alias ‘satu kampung’, lantaran penguatan karakter di sekolah dan rumah tidak bakal efektif jika lingkungan masyarakat di sekitarnya tidak memberikan pengaruh positif.

Sejalan dengan perihal tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, membagikan pengalaman berharganya mengenai akibat jelek gawai terhadap hubungan orang tua dan murid. Ia menekankan bahwa lemahnya komunikasi di rumah sering kali menjadi penyebab utama anak terpapar pengaruh negatif sebelum diketahui oleh orang tua.

"Ternyata komunikasi antara anak dengan orang tua tidak terjadi. Maka tembok ini tidak melangkah di rumah. Ya, mungkin lantaran sudah sibuk sendiri-sendiri sehingga akhirnya tidak cerita, anak tidak merasa terbuka untuk cerita apa nan dialami dalam kesehariannya," ujar Emil Dardak.

Melalui momentum Hari Anak Nasional 2026 ini, Kemendikdasmen berbareng organisasi masyarakat berkomitmen untuk terus mendampingi siswa agar tumbuh menjadi generasi nan sehat, cerdas, dan berbudi pekerti melalui pemanfaatan teknologi nan bertanggung jawab. (Des/P-3)

Polda Sulawesi Selatan melakukan konvensi pers soal kejahatan daring nan melibatkan anak-anak(MI/Lina Herlina)

TIGA bocah laki-laki tetap berumur 14 dan 16 tahun dipaksa menjadi pelaku penipuan online oleh seorang laki-laki berinisial HA, 26, di sebuah pondok kumuh di Desa Padangloang Alau, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Sulawesi Selatan menggerebek letak tersebut, Kamis (23/7) pukul 22.30 WITA. 

Dari letak tersebut, petugas mengamankan 11 korban, tiga di antaranya anak-anak dan delapan laki-laki dewasa, nan tengah beristirahat setelah seharian menjalankan tindakan penipuan penjualan motor fiktif di Facebook.

"Para pekerja ini direkrut, ditampung, lampau dijerat utang. Upah nan mereka terima pun tidak menentu, semuanya berasas capaian penipuan," ungkap Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sulsel, Kombes Pol Osva.

Pengungkapan kasus ini bermulai dari laporan masyarakat nan mencurigai adanya aktivitas pemanfaatan terhadap anak dan orang dewasa di Kecamatan Duapitue, Sidrap, Sulawesi Selatan. Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan pemetaan letak pada Kamis sore.

Petugas nan dipimpin Ipda Dhanni Mopilie, tiba di titik koordinat 3XR7+63Q dan mendapati fakta, bahwa sebuah pondok gazebo nan menjadi tempat tinggal, tempat bekerja, sekaligus letak penampungan para korban.

"Ke-11 korban ditemukan sedang beristirahat di gazebo setelah melakukan penipuan online. Mereka tinggal di sana, bekerja di sana. Ini praktik pemanfaatan nan sistematis," tegas Osva.

Korban anak-anak nan diamankan yakni YWP, 14, asal Kecamatan Maritangngae Sidrap, MA, 16, asal Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah, dan RA, 16, asal Kecamatan Duapitue Sidrap.

Adapun delapan korban dewasa berasal dari beragam daerah, seperti Pare-pare, Soppeng, Barru, Takalar, apalagi Samarinda Kalimantan Timur. Mereka semua dijerat utang dan dipaksa menjalankan modus penipuan jual beli motor di Facebook.

Tersangka HA,26, merekrut para korban dengan janji pekerjaan mudah. Namun, setelah ditampung, mereka dijerat utang dan diberi sasaran penipuan. Upah nan diterima tidak tetap dan berjuntai pada hasil kejahatan nan mereka lakukan.

Polisi menyita sejumlah peralatan bukti, antara lain, 2 unit sepeda motor (Yamaha Fino dan Honda Vario), 11 unit ponsel beragam merek (Redmi 15C, 14C, dan 13C), 1 timbangan digital, 1 karpet dasar tidur, dan, kipas angin.

Tersangka dijerat dengan pasal berlapis, ialah Pasal 455 Ayat (1) dan (2) KUHP baru (UU No. 1/2023) jo UU No. 1/2026 tentang Penyesuaian Pidana. Juga Pasal 12 UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dan Pasal 88 jo Pasal 76 Huruf I UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak Saat ini, berkas perkara tetap dalam proses investigasi dan bakal segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Makassar untuk tahap penuntutan. (H-4)