Paket Combo Plus kerjasama Telkomsel dan Vision+.

Jakarta, CNBC Indonesia - Uni Emirat Arab (UEA) memperingatkan Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) bahwa negara tersebut dapat terpaksa menggunakan yuan China dalam perdagangan minyak. Mengutip laporan Wall Street Journal pada Minggu, langkah ini menjadi sinyal keretakan hubungan ekonomi antara Washington dan Abu Dhabi.

Gubernur Bank Sentral UEA, Khaled Mohamed Balama, menyampaikan apa nan digambarkan sebagai ancaman terselubung terhadap posisi dominan dolar AS dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, di Washington pekan lalu. Mengutip pejabat AS nan tidak disebutkan namanya, pertemuan tersebut menyoroti posisi tawar UEA nan mulai bergeser.

Balama menjelaskan bahwa Abu Dhabi bisa saja memerlukan support darurat untuk mencegah krisis likuiditas dollar jika akibat ekonomi dari perang AS melawan Iran terus meningkat. Kondisi finansial negara Teluk tersebut mulai tertekan seiring dengan biaya perlindungan ekonomi nan melonjak.

Teheran sendiri telah menjalankan strategi tekanan asimetris nan bermaksud untuk meningkatkan biaya bagi Washington dan sekutunya. UEA menjadi pihak nan menanggung akibat paling besar dari serangan jawaban Iran terhadap pangkalan militer AS dan letak berbobot tinggi lainnya, dengan laporan lebih dari 2.800 drone dan rudal ditembakkan ke negara itu.

Departemen Keuangan AS sebenarnya dapat menawarkan kesepakatan pertukaran mata uang, meskipun pengaturan jenis ini biasanya ditangani oleh Federal Reserve. Namun, laporan media tersebut menyatakan bahwa persetujuan Federal Reserve untuk UEA susah terjadi dan merujuk pada preseden tahun lampau di mana paket support US$ 20 miliar (Rp 340 triliun) diatur oleh Departemen Keuangan untuk Argentina sebelum pemilu penting.

Pemerintahan Presiden AS, Donald Trump, sebelumnya sempat memunculkan buahpikiran agar negara-negara Teluk menutupi sebagian biaya perang Iran. Mengutip perkiraan Profesor Harvard Kennedy School, Linda Bilmes, AS menghabiskan biaya langsung sebesar US$ 2 miliar per hari (Rp 34 triliun) selama 40 hari pertama bentrok tersebut.

Kekecewaan Arab terhadap kebijakan AS juga mulai muncul dalam komentar publik dari tokoh-tokoh nan mempunyai hubungan dengan pemerintah Teluk. Pada Minggu, Abdulkhaleq Abdulla, mantan penasihat Presiden UEA Mohammed bin Zayed, menyerukan agar pangkalan militer AS di negara tersebut ditutup lantaran dianggap sebagai beban daripada aset strategis.

Abdulla beranggapan bahwa pemerintah semestinya memprioritaskan perolehan senjata canggih AS sebagai strategi pertahanan nasional alternatif. Menurutnya, ketergantungan pada pangkalan asing tidak lagi sejalan dengan kepentingan jangka panjang Abu Dhabi.

Di saat nan sama, Iran juga telah mengumpulkan pembayaran dari kapal-kapal nan melewati Selat Hormuz nan dianggap netral dalam bentrok tersebut. Iran menuntut pembayaran dalam corak yuan alias mata duit mata uang digital untuk menghindari kontrol finansial AS dan potensi hukuman di masa depan.

(tps/sef)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Pemerintah Kota Bandung sekarang tengah mengusulkan area jalan Asia-Afrika, agar ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO.

Hal ini diungkapkan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dengan mengatakan bahwa usulan ini telah diajukan kepada pemerintah pusat sejak Agustus 2025 lalu. Kini, usulan tersebut tengah dalam proses kajian.

"Kami mengusulkan agar memulai proses mendaftarkan area jalan Asia-Afrika dari Simpang Lima hingga ruas Otista sebagai area Warisan Dunia dari UNESCO," kata Farhan, seperti dikutip dari Antara.

Menurut Farhan, area nan diusulkan tak hanya mencakup ruas jalan, tetapi juga sejumlah gedung berhistoris berbobot penting, termasuk Gedung Dwi Warna.

Pemkot Bandung juga menargetkan dalam empat tahun ke depan, area tersebut dapat masuk sebagai kandidat resmi Warisan Dunia UNESCO.

"Prosesnya memang panjang, kami kudu memastikan bahwa ada kajian dan kajian nan sangat tajam dan kuat secara akademis untuk menentukan wilayah Asia-Afrika ini sebagai area nan layak," katanya.

Untuk itu, demi mewujudkan area jalan Asia-Afrika menjadi Situs Warisan Dunia UNESCO, Pemkot Bandung bakal melakukan penataan, termasuk revitalisasi Simpang Lima, serta perbaikan gedung nan mengalami kerusakan akibat vandalisme.

"Kami juga bakal berkoordinasi dengan pemilik gedung, agar dapat difungsikan secara optimal dan mendukung area ini sebagai destinasi bersejarah," tutur Farhan.

Ke depannya, Farhan juga mengatakan bahwa area jalan Asia-Afrika bakal menjadi perhatian, terutama mengenai beragam penyelenggaraan kegiatan.

"Keberlanjutan aktivitas di area tersebut juga menjadi perhatian, salah satunya melalui penyelenggaraan beragam aktivitas untuk menjaga daya Tarik, dan nilai historis area jalan Asia-Afrika," pungkas Farhan.

Ikan Sapu-Sapu dan Mitos Racun

Limbah Industri dan Kegagalan Regulasi

Strategi Solusi dan Jalan Baru

Keberanian Politik

Pencemaran sebagai Persoalan Multidimensi

Krisis Ekologis dan Simbol Perlawanan

Uya Kuya mengklarifikasi soal berita hoaks nan menyebut dirinya punya 750 dapur MBG. Uya mengatakan bahwa hoaks tersebut telah merugikan nama baiknya.

"Ya orang-orang di sosial media kan tulisannya 'wah gila kapitalis banget nih' ya. Kayak dibilang sampai punya dapur segitu banyak," kata Uya Kuya di gedung DPR RI, Selasa (21/4).

Meskipun pernyataan tersebut jelas hoaks dan fitnah, Uya mengaku heran tetap banyak orang nan percaya dengan narasi tersebut. Oleh lantaran itu, Uya menegaskan bahwa dirinya tak mempunyai satu pun dapur MBG.

"Ini saya tekankan, sampai sekarang, sampai saat ini, tidak ada satu pun dapur MBG nan saya punya. Ya bingung, sampai sekarang kita udah ngomong ini enggak ada," ungkap Uya Kuya.

"Dan ya itu jawabannya. Ini saya baru ngomong di sini, lantaran biar puas aja orang gitu. Dan saya hanya punya satu dapur, restoran Asli Rasa," tambahnya.

Lebih lanjut, Uya juga mengungkapkan bahwa dirinya tak tertarik untuk mempunyai dapur MBG. Dia apalagi baru mencari tahu syarat-syarat membuka dapur MBG setelah hoaks tersebut bermunculan.

"Enggak belum kepikiran. Saya punya dapur restoran Asli Rasa aja itu sampai sekarang sisa punya satu belum buka cabang," tandasnya.

Sebelumnya, Uya Kuya membikin laporan dugaan penyebaran buletin bohong alias hoaks ke Polda Metro Jaya. Laporan itu teregister dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) pada 18 April 2026.

Uya melaporkan dugaan tindak pidana penyebaran info bohong melalui media elektronik, nan diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kasus ini bermulai saat Uya menemukan unggahan di media sosial Threads. Ada akun nan mengunggah foto Uya nan telah diedit dan diberi narasi nan tidak sesuai fakta.

Narasi dalam unggahan itu menyebut bahwa Uya mempunyai 750 dapur MBG, nan kemudian disebut sebagai info tidak betul alias hoaks.

Uya merasa dirugikan atas adanya berita hoaks tersebut dan akhirnya membikin laporan kepolisian. Terhadap Uya selaku pelapor juga sudah dimintai keterangan atas laporan tersebut.

Ulama Sepuh Banten Abuya Muftadi Pesan Jaga Ketentraman Jelang Muktamar

Liputan6.com, Jakarta - DPR telah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang, Selasa (21/4/2026), di mana ada patokan baru bagi pekerja.

Berdasarkan draf undang-undang nan diterima, Pekerja Rumah Tangga (PRT) berkuasa mendapatkan bayaran alias corak lain, sesuai dengan kesepakatan alias perjanjian. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 12 nan berbunyi: Upah PRT nan selanjutnya disebut Upah adalah kewenangan PRT nan diterima sebagai hadiah dari Pemberi Kerja nan berupa uangdan/atau corak lain sesuai dengan Kesepakatan alias Perjanjian Kerja.

Selain itu, PRT sekarang juga mempunyai waktu kerja nan sesuai dengan perjanjian alias kesepakatan dengan pemberi kerja, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 14 nan berbunyi: Waktu Kerja adalah waktu untuk melakukan Pekerjaan Kerumahtanggaan berasas Kesepakatan alias Perjanjian Kerja.

Dalam UU PPRT, juga disebutkan bahwa pemberi kerja wajib memberikan libur kepada PRT, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 15 yaitu: Cuti adalah kewenangan PRT untuk tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan Pekerjaan Kerumahtanggaan dalam jangka waktu tertentu berasas Kesepakatan alias Perjanjian Kerja.

Liputan6.com, Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) resmi disahkan menjadi undang-undang. Aturan ini menjadi penantian panjang para pekerja rumah tangga (PRT) sejak pertama kali diusulkan pada 2004.

Merujuk draf UU nan telah disahkan, izin ini mengatur sejumlah aspek penting, mulai dari kewenangan dan tanggungjawab PRT, hubungan kerja dengan pemberi kerja, hingga lingkup pekerjaan kerumahtanggaan.

Dalam Pasal 10, dijelaskan bahwa lingkup pekerjaan PRT mencakup beragam aktivitas kerumahtanggaan, seperti memasak, mencuci, hingga menjaga rumah.

Berikut daftar lingkup pekerjaan kerumahtanggaan nan diatur dalam UU PPRT:

a. memasak;

b. mencuci dan menyetrika pakaian;

c. membersihkan rumah;

d. membersihkan laman dan/atau kebun;

e. menjaga anak;

f. menjaga orang sakit, orang lanjut usia, orang nan berkebutuhan khusus, dan/atau penyandang disabilitas;

g. mengemudi;

h. menjaga rumah;

i. mengurus hewan peliharaan; dan/atau

j. Pekerjaan Kerumahtanggaan lain nan disepakati oleh Pemberi Kerja dan PRT.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2025 ke DPR saat rapat paripurna pada Selasa (21/4). Dalam IHPS tersebut ada ringkasan 685 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) nan terdiri dari 7 LHP keuangan, 237 LHP kinerja, dan 441 LHP dengan tujuan tertentu alias DTT.

Ketua BPK Isma Yatun mengungkapkan pihaknya telah menyelamatkan uang negara senilai Rp 42,87 triliun pada periode tersebut.

"Berdasarkan 685 LHP tersebut, BPK telah mendukung pengamanan finansial negara sebesar Rp 42,87 triliun melalui pengungkapan persoalan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp 18,53 triliun," kata Isma Yatun.

Selain itu, ada pengungkapan persoalan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp 24,34 triliun.

Isma Yatun menegaskan BPK juga berkedudukan memperbaiki tata kelola finansial negara melalui support pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan peraturan perundang-undangan.

"Upaya ini dilaksanakan melalui pemeriksaan investigatif dengan nilai indikasi kerugian negara sebesar Rp 274,6 miliar dan hasil penghitungan kerugian negara dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 6,8 triliun," ungkap Isma Yatun.

Isma Yatun menuturkan ada juga pengungkapan terlarangan drilling nan dilakukan masyarakat kemudian dibeli dan dibebankan sebagai cost recovery ke negara senilai Rp 1,71 triliun.

Ganda putra Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik berbareng Herry IP. (Foto: Instagram/sohwooiyik)

TIM bulu tangkis putra Malaysia datang ke ajang Piala Thomas 2026 di Horsens, Denmark, dengan misi besar, ialah menjadi juara. Ganda putra jagoan Negeri Jiran, Soh Wooi Yik, menekankan pentingnya keseimbangan antara rasa percaya diri dan sikap rendah hati bagi skuad Malaysia untuk bisa melangkah jauh dalam turnamen bergengsi nan dimulai hari Jumat ini.

Meskipun secara objektif Malaysia tidak menyandang status sebagai tim favorit juara, Wooi Yik meyakini kualitas nan dimiliki rekan-rekan setimnya cukup untuk menumbangkan negara mana pun di lapangan.

1. Bicara Strategi

Persiapan akhir Malaysia sekarang terfokus di Herning, Denmark, sebelum laga dimulai. Wooi Yik, nan saat ini menduduki ranking dua bumi berbareng Aaron Chia, menyebut bahwa pemusatan latihan selama 10 hari sangat krusial untuk mematangkan strategi dan membangun ikatan jiwa antarpemain.

"Kami kudu masuk ke turnamen ini dengan pola pikir nan rendah hati. Saat ini kami mungkin bukan tim terkuat, tapi kami punya keahlian untuk mengalahkan siapa saja," ujar Wooi Yik, dikutip dari media Malaysia, New Straits Times, Selasa (21/4/2026).

Soh Wooi Yik juga menyoroti dalam arena beregu seperti Piala Thomas, semangat kolektif adalah kunci utama. Selain itu, Malaysia tidak menutup kemungkinan untuk menurunkan pasangan bongkar pasang sebagai bagian dari strategi elastis guna mengecoh lawan, sebuah strategi nan terbukti efektif pada kompetisi-kompetisi sebelumnya.

Herry IP ukses bantu Aaron Chia/Soh Wooi Yik juara BAC 2025. (Foto: Instagram/aaronchiatengfong)

2. Fokus

Perjalanan Malaysia di Grup B bakal dimulai dengan menghadapi Inggris, disusul Finlandia, dan puncaknya melawan Jepang. Wooi Yik mengakui Jepang bakal menjadi ujian terberat sekaligus penentu posisi mereka di babak grup.

Jakarta -

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak di area merah sejak pembukaan perdagangan pagi tadi, Selasa (4/21). Pelemahan indeks ini terjadi menyusul pengumuman pembekuan rebalancing saham RI di Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Namun, IHSG saat ini sukses memangkas koreksinya. Hingga awal pembukaan sesi II, IHSG tercatat melemah 0,59% ke level 7.549,40. Sementara pada awal pembukaan perdagangan pagi tadi, IHSG diketahui terkoreksi hingga ke titik terendahnya pada level 7.511,82.

Pengamat Pasar Modal Reydi Octa, menyebut pengumuman MSCI memicu tindakan jual di pasar saham Indonesia. Meski begitu, akibat pengumuman MSCI ini sudah diprediksi penanammodal sebelumnya, sehingga koreksi nan terjadi terhadap IHSG tidak sebesar sebelumnya.

"Respon IHSG nan relatif tidak signifikan menandakan investor, terutama asing, sudah mengantisipasi sejak pengumuman awal. Tekanan jual kemungkinan bakal lebih terfokus pada saham-saham dengan rumor seperti free float rendah alias likuiditas tipis, bukan ke seluruh market," jelasnya kepada detikcom, Selasa (21/4/2026).

Dihubungi terpisah, Head of Retail Research MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana, menjelaskan Self-Regulatory Organization (SRO) pasar modal Indonesia mulai memenuhi syarat nan diminta oleh MSCI. Karenanya, penanammodal tidak lagi panik merespons pengumuman MSCI.

"Mengapa koreksinya sudah tidak sedalam saat pertama kali, lantaran kami cermati sudah mulai ada pemenuhan syarat dan reformasi pasar modal nan dilakukan oleh SRO, sehingga penanammodal sudah tidak terlalu panik dan tetap memantau perkembangan selanjutnya," ungkapnya.

Di sisi lain, pasar modal Indonesia tetap diuntungkan dalam pengumuman tersebut. Mengingat MSCI batal menurunkan status pasar modal RI menjadi Frontier Market dari Emerging Market.

Meski demikian Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, mengatakan berat IHSG di emerging market berpotensi tergerus dalam indeks saham MSCI. Hal ini terjadi lantaran sejumlah kebijakan baru Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenai free float.

Di sisi lain, pelemahan IHSG belakangan ini terjadi imbas pembatasan investasi nan dilakukan oleh sejumlah fund manager global. Adapun saat ini, IHSG diketahui tetap mengalami tren net sell asing sebesar Rp 39,47 triliun sepanjang tahun 2026.

"Takutnya ini berat Indonesia di MSCI emerging market bisa stagnan alias condong turun. Tentunya juga manager investasi dunia juga condong membatasi eksposur mereka ke market Indonesia, sehingga IHSG kita jarang sekali net buy asing," jelas Nafan.

(acd/acd)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, praktik-praktik penyelewengan mengenai BBM subsidi oleh industri sepenuhnya bakal jadi kewenangan penegak hukum.

Di sisi lain, dia mengatakan, sektor industri saat ini tidak lagi menggunakan BBM subsidi. 

"Sebetulnya kan jika untuk industri, memang sudah tidak dilakukan subsidi. Jadi nggak pernah ada dilakukan subsidi," katanya kepada wartawan usai aktivitas pembukaan Apple Developer Institute di Autograph Tower, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

"Dan tentu jika kita isunya kemudian bagaimana memantau, sudah ada penyelewengan, itu kita serahkan saja sepenuhnya kepada penegak hukum," tambah Agus.

Harga BBM yang digunakan industri, sambungnya, juga ditetapkan berbasis sistem pasar.

Di mana, saat ini sistem pasar itu sedang terkena pengaruh akibat gejolak nan terjadi di Selat Hormuz, sebagai akibat perang AS-Israel terhadap Iran. 

"Kita kebanyakan nan dibutuhkan oleh industri itu kan solar. Itu tentu juga kemudian untuk industri, dan itu tercatat dengan baik. Dan sebetulnya poin nan mau saya sampaikan, semua BBM nan tidak bersubsidi, itu kan pricingnya berbasis dari market," tegasnya.

"Dan kita mengerti dan memahami bahwa lantaran Hormuz, lantaran perang Iran, dan lain sebagainya, maka ada perubahan dan sayangnya memang kemudian membawa nilai BBM lebih tinggi," ucap Agus. 

Dia pun berambisi gejolak saat ini hanya berjalan sementara.

"Tapi kita harapkan ini hanya sifatnya sementara. Sifatnya sementara. Ketika kelak perang sudah,  mudah-mudahan selesai dalam waktu dekat, kelak bakal ada penyesuaian lagi kan untuk nilai BBM non-subsidi nan memang basisnya adalah market price," pungkas Agus.

Sebagai informasi, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi, dalam operasi nan dilakukan sepanjang 7 - 20 April 2026, dari 223 laporan polisi. Wakabareskrim Polri Irjen Pol. Nunung Syaifuddin mengungkapkan pengungkapan lanjutan ini merupakan tindak lanjut dari hasil operasi nan telah dirilis dua pekan sebelumnya. Dalam kurun waktu 13 hari, Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipiter) Bareskrim Polri berbareng jejeran sukses mencatatakan capaian nan singifikan.

"Selama kurun waktu 13 hari sejak rilis 2 minggu lampau Dirtipiter Polri telah mencapai hasil signifikan dalam pengungkap kasus ialah sebanyak 223 laporan polisi. Dengan jumlah tersangka sebanyak 330 orang," kata Nunung, dalam konvensi pers, Selasa ( 21/4/2026). 

(dce/dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Bareskrim Polri berbareng Polda jejeran mengungkap ratusan kasus penyalahgunaan BBM dan elpiji subsidi dalam periode 7 sampai 21 April 2026.

Dalam kurun waktu tersebut, total sebanyak 223 laporan polisi sukses ditindak, dengan 330 tersangka diamankan dari beragam wilayah di Indonesia.

“Selama kurun waktu 13 hari sejak rilis dua minggu nan lalu, Dirtipidter Bareskrim Polri beserta jejeran telah mencapai hasil nan signifikan dalam pengungkapan kasus, ialah sebanyak 223 laporan polisi dengan jumlah tersangka sebanyak 330 orang,” ujar Wakabareskrim Polri, Irjen Pol Nunung Syaifuddin dalam konvensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (21/4).

Selain itu, polisi juga mengamankan beragam peralatan bukti dalam jumlah besar, di antaranya 403.158 liter solar, 58.656 liter pertalite, 13.346 tabung gas LPG, serta 161 unit kendaraan roda empat dan roda enam.

“Ini cukup signifikan rekan-rekan, lantaran saya, kami nan berada di depan ini mau membuktikan kepada masyarakat bahwa kita tidak main-main dalam pengungkapan penyalahgunaan BBM dan LPG,” tegasnya.

Dalam pengungkapan tersebut, Polri memperkirakan kerugian finansial negara mencapai ratusan miliar rupiah hanya dalam waktu singkat.

“Tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG ini telah mengakibatkan kerugian finansial negara lebih kurang Rp 243.669.600.800 selama 13 hari,” ungkap Nunung.

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Moh. Irhamni, menambahkan bahwa sepanjang periode sebelumnya, total kasus nan diungkap mencapai 755 laporan polisi dengan 672 tersangka dan kerugian negara ditaksir hingga Rp1,2 triliun.

Dalam praktiknya, para pelaku menggunakan beragam modus untuk meraup untung dari subsidi negara. Nunung menyebut, pelaku membeli BBM dan LPG subsidi untuk kemudian dimanipulasi dan dijual kembali.

“Mereka membeli BBM dan LPG subsidi nan diperuntukkan bagi masyarakat dengan memindahkan, menimbun, mengoplos, dan memodifikasi tabung, memanipulasi arsip angkutan, serta menjual kembali dengan nilai industri untuk memperoleh untung berlipat,” jelasnya.

Irhamni, merinci modus nan paling umum adalah pembelian BBM subsidi secara berulang di beragam SPBU, kemudian ditimbun dan dijual ke industri.

“Pembelian BBM jenis Solar subsidi secara berulang di beberapa SPBU, kemudian tampung dan timbun di pangkalan kemudian didistribusikan di industri-industri,” ujarnya.

Selain itu, pelaku juga menggunakan kendaraan dengan tangki modifikasi hingga pelat nomor tiruan untuk menghindari pengawasan.

Modus Kejahatan

Modus lain nan marak adalah pengoplosan LPG subsidi ukuran 3 kilogram ke tabung ukuran lebih besar.

“Modus operandi penyalahgunaan LPG subsidi ialah memindahkan isi tabung 3 kilogram ke dalam tabung 12 kilogram dan 50 kilogram,” kata Irhamni.

Irhamni mengungkapkan, selisih nilai antara BBM subsidi dan nonsubsidi menjadi aspek utama nan mendorong kejahatan ini.

“Harga BBM nonsubsidi di lapangan kurang lebih Rp 31 ribu per liter. Kemudian nilai subsidi kurang lebih Rp 6.800. Disparitas inilah nan memunculkan pelaku-pelaku untuk melakukan tindak pidana dengan untung nan sangat menggiurkan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pelaku bisa meraup untung besar dari praktik tersebut.

“Bisa dibayangkan 1 liter dijual kurang lebih Rp 21 ribu alias Rp 22 ribu berapa besar untung jika dia satu hari bisa menjual 1.000 liter alias 2.000 liter,” ujarnya.

Untuk LPG, untung apalagi mencapai puluhan ribu rupiah per kilogram.

“Rata-rata untung nan dia dapat adalah kurang lebih Rp 30 ribu per kilogram,” katanya.

Paling Banyak di Jatim dan Jateng

Bareskrim mencatat, Jawa Timur dan Jawa Tengah menjadi wilayah dengan kasus terbanyak. Hal ini berangkaian dengan tingginya jumlah SPBU nan beroperasi.

“Menurut catatan kami di Jawa Timur itu ada 1.000 SPBU. Rata-rata penyalahgunaan nan mereka lakukan berputar-putar ke 1.000 SPBU,” ujar Irhamni.

Sepanjang 2025 hingga 2026, tercatat ada 65 SPBU nan terlibat penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi, dengan 46 kasus telah dinyatakan komplit (P21) dan 19 tetap dalam proses.

Polri menegaskan bakal menjerat pelaku dengan pasal berlapis, termasuk jika ditemukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Saya sudah perintahkan kepada para interogator kami untuk juga diterapkan, dipersangkakan pasal tindak pidana pencucian uang,” kata Nunung.

Kemudian jika ditemukan keterlibatan aparatur negara, kasus bakal ditangani menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

“Apabila dalam proses penanganan tindak pidana ini ditemukan indikasi dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), perkara ini bakal kita limpahkan kepada Kortas Tipikor,” tegasnya.

Polri menegaskan tidak bakal memberi ruang bagi pelaku kejahatan energi, termasuk jika melibatkan aparat.

“Siapa pun nan terlibat, baik pelaku lapangan, pemilik modal, penampung, maupun tokoh nan bermain di belakang alias di kembali layar bakal kami kejar, kami tindak, dan kami proses sampai tuntas,” tegas Nunung.

“Kita sudah berkomitmen bahwa siapa pun nan terlibat, baik itu dari personil TNI maupun personil Polri, kita bakal melakukan tindakan tegas,” ujarnya.

Ia menutup, komitmen tegas dan mengingatkan pelaku agar tidak memanfaatkan subsidi negara untuk kepentingan pribadi.

“Zero tolerance terhadap mafia BBM dan LPG Subsidi. Kalau kalian tetap nekat, tetap saya tindak tegas,” pungkasnya.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu tidak perlu dilakukan secara terburu-buru.

Pihaknya justru meminta partai politik untuk melakukan simulasi terlebih dulu guna memastikan patokan nan dihasilkan lebih matang.

“Kenapa mau cepat-cepat Pemilu?” tutur Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4).

Ia menegaskan tahapan pemilu nan semakin dekat tidak berjuntai pada keberadaan undang-undang baru, lantaran tetap bisa melangkah dengan menggunakan izin nan lama.

“Loh, tahapan itu enggak ada kaitannya dengan Undang-Undang Pemilu. Dengan Undang-Undang Pemilu nan lama, tahapan itu tetap bisa jalan. Kita kan sudah bolak-balik itu Undang-Undang Pemilu digugat, MK batalin, MK mutusin pilih ini-ini, kemudian MK putusin lagi nan lain kan gitu. Sehingga sekali ini, ya tolong kita bersabar semua,” jelasnya.

Menurut Dasco, DPR mau memastikan RUU Pemilu nan disusun mendekati kondisi ideal, meskipun tidak kudu sempurna. Oleh lantaran itu, prosesnya perlu dilakukan secara hati-hati dan partisipatif.

“Kita pengin bikin Undang-Undang Pemilu nan betul-betul kemudian bisa, ya katakanlah enggak sempurna tapi mendekati sempurna. Kita lagi minta partai-partai politik melakukan simulasi, baik nan ada di Parlemen maupun di non-Parlemen nan tidak ada di Parlemen. Nah, sehingga jangan diburu-buru,” ujarnya.

Ia pun menekankan kembali bahwa beragam tahapan krusial pemilu tetap dapat melangkah tanpa kudu menunggu revisi undang-undang selesai.

“Karena jika tahapan, itu bisa jalan aja. Rekrutmen KPU, Bawaslu, itu bisa jalan tanpa adanya Undang-Undang baru. Kita ya bukan apa-apa, jangan sampai kelak kita buru-buru alias cepat-cepat Undang-Undang Pemilu, kelak ada lagi nan gugat,” ujar Dasco.

“Kita kan bingung, MK mutusin sudah satu sampai lima, ada lagi keputusan lain. Sementara katanya MK itu kan final dan mengikat. Ya begitulah kira-kira,” pungkasnya.

Bareskrim Bongkar Modus Penyalahgunaan BBM-LPG Subsidi nan Rugikan Negara Rp234 Miliar (Okezone/Riyan Rizki)