Probolinggo -

Seorang penghulu di Desa Purut, Kabupaten Probolinggo, berjulukan Ridho'i (33) dibacok tetanggannya, Bahrul Ulul (33). Korban dibacok lantaran diduga mengirimkan pesan ke istri pelaku.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kasi Humas Polres Probolinggo, Ipda Widy Purwa Apriantoro mengatakan setelah membacok, pelaku menyerahkan diri ke polisi. Saat ini pihaknya tetap memeriksa secara intensif, terutama mengenai motifnya.

"Petugas saat ini tetap melakukan pendalaman dengan memeriksa saksi-saksi serta mengumpulkan bukti-bukti di lapangan mengenai kejadian tersebut," kata Widy dilansir detikJatim, Minggu (25/10/2026).

Peristiwa itu terjadi pada Sabtu (24/10) sekitar pukul 11.00 WIB. Saat itu pelaku tiba-tiba menyerang korban dengan celurit. Saudara korban sekaligus saksi mata di lokasi, Irma Wijayanti, menyebut pembacokan itu dipicu korban pernah mengirim chat mesra ke istri pelaku.

"Isunya pelaku marah ke korban lantaran kirim pesan ke istri pelaku, namun saya tidak percaya lantaran korban orangnya pendiam" beber Irma.

Akibat peristiwa tersebut, korban dilaporkan mengalami 4 luka bacokan, termasuk luka di bagian telinga, punggung, leher dan jari tangan hingga putus.

Baca selengkapnya di sini

(ygs/ygs)

Penyerang Persija Jakarta, Alexander Jeremejeff, berkeinginan menambah pundi-pundi golnya di Super League 2026-2027 (Foto: Persija Jakarta)

JAKARTA – Penyerang Persija Jakarta, Alexander Jeremejeff, berkeinginan menambah pundi-pundi golnya di Super League 2026-2027. Ia siap membantu timnya menghancurkan Persik Kediri.

Duel Persija Jakarta vs Persik Kediri itu merupakan matchday 7 Super League 2026-2027. Laga bakal digelar di Jakarta International Stadium (Stadion JIS), Senin 26 Oktober 2026 pukul 19.00 WIB.

1. Puji Shin Tae-yong

Alexander Jeremejeff cetak gol di laga Persija Jakarta vs Persib Bandung (Foto: Persija Jakarta)

Jelang laga itu, Persija baru saja mencukur lenyap klub asal Jawa Timur ialah Arema FC dengan skor telak 5-1. Jeremejeff kembali masuk papan skor dan total telah mengoleksi enam gol dalam enam laga!

Penyerang berumur 33 tahun tersebut memuji pembimbing Shin Tae-yong nan dinilai meracik strategi sangat bagus. Ia mengaku suka dengan apa nan sudah dipersiapkan ahli strategi asal Korea Selatan tersebut.

“Saya pikir kami bermain dengan bagus. Pertandingan terakhir cukup sulit, maka hasil inilah nan kami butuhkan. Saya suka di sini,” kata Jeremejeff, dikutip dari laman resmi Persija, Minggu (25/10/2026).

“Kami bermain dengan bagus. Pelatih memberikan strategi nan bagus. Saya berupaya untuk bekerja keras dan saya senang bisa membantu tim,” imbuh laki-laki asal Swedia itu.

Jakarta -

Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto mengungkap prioritas pemberantasan narkoba di 3 kampung di wilayah Jakarta. Tiga kampung itu adalah Kampung Bahari, Kampung Ambon dan Boncos.

"Kemudian ditindaklanjuti, hari ini konsentrasi pada skala prioritas, ialah tiga kampung ini. Dan tentu jika ini sukses bakal meluas," kata Komjen Dadang Hartanto di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta barat, Sabtu (24/10/2026).

Dadang mengungkap argumen tiga kampung ini menjadi prioritas. Dia mengatakan jika tiga kampung ini disentuh maka bakal berakibat ke wilayah lain.

"Kenapa dipilih tiga kampung ini? Karena memang kampung ini jika kita berpikir sistemik, Pak Menteri, ini ada titik pengungkitnya, leverage point-nya, Pak, di sini. Kalau kita sentuh di kampung ini, maka bakal berakibat kepada wilayah-wilayah lain. Dan saya kira wilayah-wilayah lain ini bakal juga disentuh secara keseluruhan," ujarnya.

Dia mengatakan kampung narkoba ini merupakan corak studi kasus gimana penanganannya tidak hanya pada tataran di atas permukaan, tapi esensial ialah pada titik paling bawah. Dia meminta jajarannya mengawal program bedah rumah di tiga kampung ini.

"Dan tentu pada penyelenggaraan penerapan nantinya, saya meminta kepada jejeran kepolisian, Pak Kapolres, ya, tolong dikawal, kita sama-sama mengawal program ini. Kita catat info capaian, kelak kita bikin masukan kepada Bapak Menteri, ya. Karena kita hari-hari di lapangan ini, info ini kita masukkan, apakah betul-betul menyentuh. Nanti feedback-feedback itu bakal dilakukan perbaikan-perbaikan," ujarnya.

Dadang memohon support kepada seluruh masyarakat untuk menyelesaikan persoalan narkoba secara komprehensif. Dia mengatakan Kapolri Jenderal Suyudi Ario juga menekankan 'gaspol' penegakan norma termasuk mengenai pemberantasan narkoba.

"Kalau misalkan penegakan norma jelas, ya, garisnya jelas. Pak Kapolri menyampaikan jelas bahwa penegakan norma itu tidak ada pilihan, kudu gaspol, ya. Tindak tegas, ya, seluruh personil saya minta tidak ada toleransi itu, tindak tegas," ujarnya.

Dadang juga memperingatkan jika ada anggotanya nan terlibat penyalahgunaan narkoba bakal langsung berhadapan dengannya. Dia meminta semua anggotanya berkomitmen menyelesaikan masalah narkoba khususnya di Jakarta.

"Jadi para pelaku narkoba, mulai dari bandar besar, bandar kecil, pengedar, pengecer, sudahlah, jangan bermain di Indonesia, khususnya di Jakarta, pasti berhadapan dengan saya. Ya. Termasuk anggota, ya, personil nan bermain-main masalah narkoba pasti berhadapan dengan saya," ujarnya.

(mib/ygs)

Jakarta -

Partai Hanura memberikan catatan mengenai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Wakil Ketua Umum Hanura Patrice Rio Capella mengingatkan visi besar Prabowo di kembali program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih.

"MBG berupaya untuk tidak boleh ada lagi anak kita, anak bangsa ini nan miskin tidak bisa makan, ya. Kemudian, Koperasi Merah Putih untuk mengantisipasi pengkulak nan ada di daerah-daerah nan petaninya susah berkembang. Itu adalah ide-ide besar nan dimiliki oleh Prabowo," kata Rio kepada wartawan, Minggu (25/10/2026).

Rio mengatakan Hanura juga mengingatkan visi besar Prabowo tersebut kudu diikuti oleh kerja optimal dari bawahannya. Dia mendorong menteri-menteri nan tidak menunjukkan keahlian baik diganti dengan sosok nan lebih kompeten.

"rabowo kudu tegas, jangan lagi merekrut personil kabinet sekadar balas budi sebagai bagian dari tim pendukung alias tim sukses," ujar Rio.

Hanura, kata Rio, berambisi agar kabinet Prabowo diisi dengan orang-orang professional. Dia menilai perihal itu juga bakal mendorong terwujudnya visi Prabowo lebih cepat.

"Warna kabinet itu harusnya sudah mulai diubah menjadi wajah kabinet ahli agar ide-ide besar Presiden itu bisa dipewujudkan oleh para menterinya. Jadi zaken kabinet itu saya pikir kudu menjadi orientasi Pak Prabowo sebagai Presiden," terang Rio.

Selain bicara pemerintahan Prabowo, Rio juga menyinggung potensi Hanura di Pemilu 2029. Ketua Tim Task Force Hanura ini mengatakan partainya telah memanaskan mesin menghadapi pesta kerakyatan lima tahunan tersebut.

Dalam salah satu kunjungan Tim Task Force Hanura di Sulawesi Tenggara, Rio mengatakan kader-kader di wilayah tetap optimistis menyongsong Pemilu 2029.

"Jadi menurut kami, hasil perolehan pemilu pada 2024 nan lampau didapatkan oleh Sultra sebanyak 16 kursi, 1 bangku di provinsi dan 15 di area kota, itu bisa bakal meningkat di pemilu bakal datang lantaran struktur dan konsolidasi partanya terus melangkah tidak seperti waktu-waktu nan lalu," terang Rio.

Menurut Rio, Hanura percaya bakal memperoleh satu bangku di DPR dari dapil di Sultra.

"Hari ini Hanura tidak kekurangan para kader nan bakal kita pasang untuk pemilu 2029 bakal datang. Itu nan membikin saya dan Tim Task Force meyakini bahwa Sultra bisa memperoleh satu bangku di DPR RI," pungkas Rio.

(ygs/ygs)

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyarankan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan memasukkan anggaran untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Tito menyinggung penyelesaian masalah di kampung narkoba.

"Tadi disampaikan oleh bu DPRD, kemudian juga Kepala Dinas Perumahan, bahwa anggaran di DKI untuk bedah rumah nyaris tidak ada, saran saya kelak disampaikan kepada Bapak Gubernur agar dibuatkan perubahan lantaran menyelesaikan masalah-masalah seperti Kampung Ambon, kampung narkoba, saya percaya mereka juga nggak mau untuk disebut sebagai kampung narkoba, ada aktivitas narkoba di sini, semua nggak mau," kata Tito Karnavian saat tinjauan bedah rumah di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (24/10/2026).

Tito meminta saran itu disampaikan langsung oleh personil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Hilda dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Kelik Indriyanto nan datang juga dalam tinjaun ini. Tito mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kebahagiaan pemimpin adalah memandang rakyatnya menjadi lebih baik lagi.

Tito mengatakan perwujudan angan agar rakyat menjadi lebih baik itu kudu didukung oleh pemerintah daerah. Dia berambisi Pemda lainnya juga melakukan program nan sama dengan menganggarkan perbaikan rumah penduduk tidak layak huni.

"Saya minta juga untuk pemerintah wilayah DKI juga menganggarkan program-program ini. Di sini ada DPRD-nya, lantaran ada banyak perumahan, saya minta disampaikan. Dan saya mengimbau juga kepada seluruh pemerintah wilayah melakukan aktivitas nan sama. Buat program nan pro rakyat kecil," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyinggung Jakarta nan tidak mempunyai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperbaiki rumah tidak layak huni. Dia menyebut ada 821.840 rumah tidak layak huni di Jakarta tahun 2026.

Hal itu disampaikan Maruarar Sirait saat meninjau bedah rumah lansia di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat (Jakbar), Sabtu (24/10/2026). Mulanya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjawab pertanyaan Ara mengenai info jumlah rumah tidak layak huni di Jakarta tahun 2026.

"Di DKI Jakarta berasas info pak di 2026 di DKI Jakarta nan tidak layak huni ada 821.840," ujar Amalia Adininggar Widyasanti.

Ara lampau bertanya ke Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Kelik Indriyanto apakah Jakarta mempunyai APBD untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Kelik menyebut di tahun 2026 tak ada anggaran untuk program tersebut.

"Pertanyaan saya, dengan 800.000 lebih rumah dan 200.000 lebih rumah di Jakarta Barat nan tidak layak huni, ada enggak anggaran APBD Jakarta untuk memperbaiki rumah nan tidak layak huni?" tanya Ara.

"Izin, Pak, untuk tahun 2026 belum ada, Pak," jawab Kelik.

(mib/ygs)

Residivis Tipu 15 Wanita Muda dan Bawa Kabur Motor Usai Kenalan di Facebook

Jakarta -

Seorang terapis pijat menjadi korban pemerasan di Johar Baru, Jakarta Pusat. Korban berjulukan Arfadio (31) ini diperas lantaran dituding melakukan tindakan asusila.

Korban awalnya menerima panggilan pijat secara daring. Dia lampau datang ke alamat calon pelanggannya tersebut. Namun, setibanya di sebuah kontrakan, korban digerebek oleh sejumlah orang.

Korban juga mengaku sempat menerima penganiayaan di lokasi. Dia kemudian terpaksa mengeluarkan Rp 600 ribu oleh para pelaku. Polsek Johar Baru nan menerima laporan pihak korban kemudian sukses mengamankan sejumlah pelaku.

"Kami telah mengamankan lima orang mengenai pemerasan dan ancaman," kata Kapolsek Johar Baru Kompol Zakaria Said Al Jaidi kepada wartawan, Sabtu (24/10/2026).

Lima orang nan ditangkap ini berinisial AR, SG, HD, DS dan GR. Mereka membagi peran mulai dari mencari terapis hingga berpura-pura sebagai penduduk nan melakukan penggerebekan.

"HD, DS dan GR ini adalah berkedudukan sebagai penduduk nan melakukan penyergapan dengan tuduhan sebagai asusila. Setelah didalami perihal itu tidak terbukti," ujar Zakaria.

Aksi pemerasan ini terjadi pada Senin (19/10). Zakaria mengatakan pelaku juga melakukan pemukulan terhadap korban.

"Mereka melakukan pemukulan dan pemerasan," katanya.

(ygs/ygs)

Jakarta -

Mendagri Tito Karnavian mengungkap ada 30 juta family di Indonesia nan belum mempunyai rumah layak huni. Tito menyebut Presiden Prabowo Subianto sangat memahami persoalan perumahan nan tercermin dari dipisahkannya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Bapak, Ibu sekalian, kami langsung saja, ini programnya 3 juta rumah Bapak Presiden ini ditugaskan kepada Pak Ara selaku Menteri Perumahan menunjukkan kesungguhan beliau, Bapak Presiden, sangat memahami persoalan perumahan," kata Tito Karnavian saat tinjauan bedah rumah di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (24/10/2026).

"Maka dipisahkanlah kementerian dulu namanya PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipisahkan, PU sendiri, Perumahan Rakyat sendiri, agar fokus. Kenapa? Tadi info tadi sudah disampaikan, lebih kurang 30 juta family Indonesia itu nan tidak mempunyai rumah alias rumahnya tidak layak," sambungnya.

Tito mengatakan sasaran program bedah rumah tahun ini sebanyak 450 ribu unit di Indonesia. Dia mengatakan Prabowo mau jumlah itu meningkat di tahun depan.

"Nah, ini salah satunya adalah bedah rumah. Bedah rumah ini meningkat luar biasa betul, 450.000. Bahkan mungkin dalam rapat kita beberapa hari nan lalu, ada kemauan Bapak Presiden tahun depan mungkin ditingkatkan menjadi jutaan, ya, sedang dihitung," ujarnya.

Tito mengatakan perumahan merupakan masalah mendasar lantaran salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Dia memuji Ara nan dengan serius menangani program ini.

Tito menegaskan pihaknya bakal terus mendukung Ara dalam program ini. Dia juga membujuk semua pihak bersinergi termasuk dalam pemberantasan narkoba tak hanya melalui penegakan norma tapi peningkatan kualitas hidup.

"Juga Kementerian ATR/BPN ya dengan program saya tahu nan 1 juta sertifikat cuma-cuma untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) tanpa dipungut penghasilan seluruh Indonesia jika bisa lebih meningkat lagi," kata Tito.

"Dan kita dari Polri, TNI, dan semua pihak kita dukung bersama-sama sehingga teman-teman seperti Pak Kapolda, Pak Kapolri tidak hanya memukul, memotong puncak masalah kampung narkoba dihajar dengan pendekatan kekerasan saja, tapi juga dengan pendekatan menyelesaikan akar masalahnya," sambungnya.

(mib/ygs)

Jakarta -

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) sepakat menjajaki kerja sama guna mempercepat penyelesaian bentrok agraria. Komnas HAM menyebut peran BRAN krusial dan strategis.

"BRAN merupakan lembaga negara nan sangat krusial dan strategis, nan sudah cukup lama ditunggu oleh masyarakat, lantaran bentrok agraria ini selama bertahun-tahun menemui jalan nan cukup susah dan penuh tantangan," kata Ketua Komnas HAM Anis Hidayah usai berjumpa dengan Kepala BRAN Dedi Prasetyo pada Jumat (23/10/2026).

Dia mengatakan Komnas HAM dan BRAN bakal menandatangani nota kesepahaman alias Memorandum of Understanding (MoU). Ke depan, MoU inilah bakal menjadi landasan koordinasi dalam penanganan bentrok agraria.

Pertemuan Komnas HAM dengan BRAN ini dikemas dalam agenda High Level Meeting. Rapat berjudul 'Sinergi Mengoptimalkan Penegakan Hukum dalam Isu Hak Asasi Manusia'.

Rapat berjalan di Ruang Rapat Komisioner Khusus Lantai 2, Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus).

Anis menyampaikan pada wartawan di lokasi, bahwa Komnas HAM menerima sekitar 2.700 pengaduan bentrok agraria selama tiga tahun terakhir. Persoalan nan diadukan melibatkan beragam pihak, termasuk korporasi dan bentrok nan berangkaian dengan aset negara.

Oleh karena itu, Anis menjelaskan pihaknya telah menyusun peta jalan penanganan bentrok agraria berbasis HAM. Pemetaan tersebut disusun selama kurang lebih dua tahun.

Peta jalan tersebut berisi masukan mengenai reformasi kelembagaan, perbaikan tata kelola, pembenahan regulasi, serta strategi pencegahan agar bentrok agraria tidak terus berulang. Ia juga menyoroti bahwa sebagian bentrok telah berjalan selama bertahun-tahun, apalagi lebih dari lima tahun, tanpa penyelesaian nan tuntas.

"Kami juga bakal mengupayakan agar ada kerja sama secara kelembagaan antara Komnas HAM dengan BRAN dalam penanganan bentrok agraria, agar penanganan ini berbasis pendekatan kewenangan asasi manusia," tutur Anis.

Pada kesempatan nan sama, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan HAM Komnas HAM Saurlin Siagian menekankan pentingnya menentukan prioritas bentrok agraria nan hendak ditangani. Dia mengapresiasi sikap Dedi nan setuju soal prioritas penanganan konflik.

"Kami berbincang mengenai prioritas. Dengan ribuan kasus bentrok agraria nan ada di Komnas HAM, apakah kita bisa membikin prioritas bersama? BRAN menyatakan setuju untuk bekerja secara sigap menuntaskan beberapa prioritas nan bakal diusulkan oleh Komnas HAM. Saya kira itu kita apresiasi," terang Saurlin.

Dengan demikian, tambah Saurlin, Komnas HAM dan BRAN memusatkan perhatian pada kasus nan mendesak dan memerlukan koordinasi lintas institusi. Ia juga menjelaskan Polri selama ini berinteraksi dengan persoalan bentrok agraria, terlebih saat bentrok mempunyai akibat lanjutan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Wakil Ketua Internal Komnas HAM Prabianto Mukti Wibowo menambahkan, penyelesaian bentrok agraria tak melulu dengan penegakan hukum. Namun juga dengan langkah memberi keadilan pada korban.

"Dengan adanya Badan Reforma Agraria Nasional, kita berambisi penyelesaian bentrok agraria ini bisa lebih sigap dan berkeadilan. Tidak semata-mata kudu penyelesaian secara hukum, tetapi juga kudu bisa memberikan rasa keadilan bagi para korban," kata Prabianto.

Mendengar pandangan, saran dan masukan Komnas HAM, Kepala BRAN Dedi Prasetyo menegaskan sinergi dengan Komnas HAM adalah langkah awal agar penanganan bentrok agraria lebih terkoordinasi, dengan tetap mengedepankan kepastian norma dan HAM. Menurut Dedi, penyelesaian bentrok agraria memerlukan kerjasama lintas lembaga, penyelarasan data, dan pemetaan persoalan secara menyeluruh.

"Kami bakal terus memperkuat sinergi antara BRAN dan Komnas HAM dalam penyelesaian bentrok agraria. Sebagai langkah awal, kami bakal memfokuskan pada pembentukan nota kesepahaman alias MoU antara BRAN dan Komnas HAM agar koordinasi dan kerja sama dalam penanganan bentrok agraria dapat melangkah lebih optimal," ujar Dedi.

Pada kesempatan ini, Dedi menyampaikan kondisi badan baru nan dinakhodainya, di mana struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) tetap dalam proses penyusunan. Targetnya, SOTK rampung dalam 100 hari.

"Saat ini SOTK BRAN tetap dalam proses penyusunan dan kami menargetkan dapat diselesaikan dalam 100 hari. Ini menjadi bagian krusial agar BRAN dapat segera menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal," pungkas Dedi.

(ygs/ygs)

Komisi VIII DPR Dorong Lingkungan Belajar nan Inklusif dan Humanis

Jakarta -

Kecelakaan lalu lintas tunggal sebuah bus terjadi di Jalan Raya Babakan, Kecamatan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Bus menabrak tembok dan bengkel.

"Kronologi menurut keterangan saksi di lokasi, diduga kendaraan bus sedang terparkir," kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ares Rahman, Sabtu (24/10/2026).

Peristiwa itu terjadi pada sekitar pukul 11.30 WIB siang tadi. Ares mengatakan kondisi jalanan menurun di letak bus tersebut terparkir.

"Lalu diduga mengalami gangguan pada sistem pengereman dan kendaraan bergerak ke bawah," ucapnya.

Kendaraan kemudian menabrak sejumlah gedung hingga rusak. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian tersebut.

"Bus menabrak tembok lampau menabrak genting bengkel, sehingga terjadilah kecelakaan lampau lintas tunggal. Kerugian materi sekitar Rp 25 juta," pungkasnya.

(rdh/ygs)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyinggung Jakarta nan tidak mempunyai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperbaiki rumah tidak layak huni. Dia menyebut ada 821.840 rumah tidak layak huni di Jakarta tahun 2026.

Hal itu disampaikan Maruarar Sirait saat meninjau bedah rumah lansia di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat (Jakbar), Sabtu (24/10/2026). Mulanya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjawab pertanyaan Ara mengenai info jumlah rumah tidak layak huni di Jakarta tahun 2026.

"Di DKI Jakarta berasas info pak di 2026 di DKI Jakarta nan tidak layak huni ada 821.840," ujar Amalia Adininggar Widyasanti.

Ara lampau bertanya ke Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Kelik Indriyanto apakah Jakarta mempunyai APBD untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Kelik menyebut di tahun 2026 tak ada anggaran untuk program tersebut.

"Pertanyaan saya, dengan 800.000 lebih rumah dan 200.000 lebih rumah di Jakarta Barat nan tidak layak huni, ada enggak anggaran APBD Jakarta untuk memperbaiki rumah nan tidak layak huni?" tanya Ara.

"Izin, Pak, untuk tahun 2026 belum ada, Pak," jawab Kelik.

Ara mengatakan kuota bedah rumah di Jakarta tahun ini sebanyak 10.300 rumah. Salah satunya ialah rumah milik lansia Ester Yacoba Simakul (64) nan bakal dibedah ini.

"Nah, saya kudu sampaikan hari ini, lantaran DPRD DKI Jakarta tidak ada anggarannya berbareng Bapak Gubernur untuk bedah rumah, padahal 800.000 lebih rumahnya kurang lebih tidak layak huni, di antaranya seperti Ibu Ester, maka Pak Prabowo itu tahun lampau tidak sampai 200," kata Ara.

Ara mengatakan bedah rumah Jakarta tahun 2025 hanya 158 unit. Dia memuji Presiden Prabowo Subianto nan menambah kuota bedah rumah di tahun ini.

"158. Kita naikkan tahun ini menjadi 10.300 memperbaiki rumah rakyat Jakarta, ya, rakyat Jakarta. Ya, tepuk tangan dulu buat Prabowo. Karena di Jakarta nol. Ya, di Jakarta berapa? Nol. Prabowo kasih berapa? 10.300. Biar jelas ya urusannya. Jadi nan memperbaiki di Jakarta adalah Presiden Prabowo. Supaya kita terbuka aja," kata Ara.

"Nah, kita bekerja sama dengan Pak Pram membangun nan lain, ya. Pak Pram mendukung soal rusun, dan sebagainya, dan sebagainya. Khusus buat bedah rumah, itu Pak Prabowo nan datang 10.300. Biar Pak Kapolda jelas, ya, begitu angkanya, Pak," lanjutnya.

(mib/ygs)

Jakarta -

Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto menegaskan pemberantasan narkoba menjadi prioritas serius. Dadang mengatakan pemberantasan itu sejalan dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto nan diterjemahkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melalui program Polisi Bersama Masyarakat.

"Saya mau berbincang dari Asta Cita Bapak Presiden. Bapak Presiden ini menyatakan bahwa skala prioritas, salah satu skala prioritas beliau adalah pemberantasan narkoba. Dan ini diterjemahkan oleh Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Dr. Suyudi Ario Seto dalam program Polisi Bersama Masyarakat. Di mana pemberantasan narkoba itu juga menjadi prioritas nan kudu kita lakukan secara serius dan sungguh-sungguh," kata Komjen Dadang Hartanto dalam aktivitas tinjaun bedah rumah di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (24/10/2026).

Dadang mengatakan tiga letak prioritas pemberantasan narkoba di Jakarta ialah Kampung Bahari, Kampung Ambon dan Boncos. Dia mengatakan tiga letak ini menjadi keresahan masyarakat.

"Dari semuanya itu kemudian untuk di wilayah DKI kita mengidentifikasi di mana nan menjadi keresahan masyarakat, pusat-pusat peredaran narkoba dan pemakaian narkoba di suatu wilayah itu ada beberapa tempat. Kami memilih prioritas pertama, kelak ini tentu berkembang, ya itu ada tiga, Bahari, Boncos, dan Kampung Ambon. Ini sudah terkenal. Orang datang ke sini menggunakan semuanya," ujarnya.

Dadang mengatakan penegakan pemberantasan narkoba di tiga letak itu naik turun. Dia menyinggung ucapan Mendagri Tito Karnavian dan Menteri PKP Maruarar Sirait jika penegakan norma itu tak cukup melainkan kudu dilakukan penataan sosial melalui peningkatan kualitas hidup untuk kesejahteraan melalui sentuhan bedah rumah.

"Penegakan norma pun telah dilakukan acapkali tapi itu turun naik, turun naik. Sehingga kemudian kami sangat bergembira, terutama Polda Metro Jaya, bahwa penegakan norma itu disertai dengan penyelesaian nan komprehensif," kata Dadang.

"Tadi Pak Mendagri, Pak Menteri Perumahan juga menjelaskan bahwa penegakan itu belum cukup, maka dilakukan penataan sosial dan kemudian meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat nan di sini nan ujungnya kelak kesejahteraan. Di mana itu tadi sentuhannya adalah perumahan," sambungnya.

Dadang mengatakan pihaknya menyambut ceria program bedah rumah Prabowo. Ada lebih dari 821 ribu rumah tidak layak huni di Jakarta dengan jumlah terbanyak di Jakarta Barat ialah sebanyak 258 ribu unit.

"Dan kemudian ada program nan diturunkan ialah 10.300 perumahan di Jakarta. Pak Mendagri tadi juga menyentuh pemerintah wilayah untuk menganggarkan, memperdulikan juga dan sebagainya. Ini minimal ada kepedulianlah untuk skala prioritas pada program-program ini. Jadi termasuk tadi sentuhan ATR, kemudian dari apa PNM ini nan mengelola limbah, tadi kami sudah sudah bicara juga, Pak, mengenai dengan terus dan UMKM ini bakal disentuh," tuturnya.

Dadang optimis penyelesaian secara komprehensif bakal membawa kemajuan untuk Kampung Ambon. Dia berambisi kepolisian bakal dilibatkan dalam rapat pertimbangan mengenai penyelenggaraan program ini untuk pembebasan kampung narkoba.

"Dan ini bakal terus kami evaluasi, Bapak. Nanti kami bakal memberikan feedback untuk pelaksanaannya. Ya kami juga mungkin berkenan jika ada rapat-rapat mengenai dengan pertimbangan kami diikutsertakan sehingga kami membawa info kira-kira apa nan perlu kita perbaiki untuk menuju membebaskan kampung narkoba ini nan sentuhannya adalah kesejahteraan ya, menyelesaikan kampung narkoba," kata Dadang.

"Jadi saya memandang sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui dengan metode nan dilakukan program secara komprehensif oleh Bapak Presiden melalui menteri-menterinya," tambahnya.

(ygs/ygs)

Lirik Lagu Heartless, Single Hits Kanye West nan Dulang 2,1 Miliar Streams di Spotify. (Foto: Surface Magazine)

Festival SenengSoccer dapat mengasah dan mengidentifikasi talenta sepakbola putri sejak awal (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

Karhutla Way Kambas (Foto: BNPB)

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendukung Program 3 Juta Rumah nan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyederhanaan izin dan pemberian kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memperoleh kediaman nan layak.

Hal itu disampaikan Tito saat menghadiri aktivitas Bedah Rumah dan Bakti Kesehatan Polisi Bersama Masyarakat di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, hari ini. Tito juga menjelaskan persoalan perumahan tetap menjadi tantangan mendasar di Indonesia.

Ia menyebut sekitar 30 juta family belum mempunyai rumah alias tetap tinggal di kediaman nan tidak layak. Menurutnya, pemisahan urusan perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merupakan langkah untuk memberikan perhatian nan lebih terfokus terhadap persoalan tersebut.

"Masalah perumahan adalah salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Dan Pak Presiden semua programnya pro rakyat, rakyat mini terutama," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/10/2026).

Sebagai corak support terhadap upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan kediaman masyarakat, Tito menyatakan kesiapan Kemendagri untuk membantu Menteri PKP Maruarar Sirait, terutama melalui kebijakan nan menjadi kewenangan Kemendagri.

"Kita tentu bakal terus membantu beliau, mendukung beliau sepenuhnya. Dari regulasi, mendefinisikan kembali MBR, masyarakat berpenghasilan rendah," tegasnya.

Salah satu support tersebut berangkaian dengan penetapan kriteria MBR. Tito mengatakan arti MBR didasarkan pada penghasilan, bukan semata-mata persentase 40 persen masyarakat terbawah. Penetapan kriteria tersebut menjadi salah satu aspek krusial dalam memastikan kebijakan perumahan menjangkau golongan masyarakat nan membutuhkan.

Selain itu, Kemendagri mendukung pemberian kemudahan melalui pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR. Kebijakan tersebut ditujukan untuk meringankan beban masyarakat nan hendak memperbaiki maupun membangun rumah.

"Yang jika mau memperbaiki rumah, membangun rumah, itu kudu bayar 5 persen dari nilai jual objek pajak. Kita nolkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah," jelasnya.

Kemudahan juga diberikan melalui kebijakan pembebasan biaya publikasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), nan sebelumnya dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bagi MBR. Tito menyebut telah menerbitkan surat info kepada seluruh kepala wilayah mengenai kebijakan tersebut.

Menurutnya, beragam kemudahan izin itu diharapkan dapat membangun ekosistem pembangunan perumahan nan mendukung keterlibatan sektor swasta. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan kediaman masyarakat tidak hanya mengandalkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga didukung oleh peran developer dan pihak lainnya.

Selain itu, Tito juga menyoroti pentingnya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) alias bedah rumah untuk membantu masyarakat memperbaiki kediaman nan tidak layak. Ia menjelaskan, pemerintah memberikan kemudahan bagi penduduk nan belum mempunyai sertifikat tanah, khususnya nan tinggal di area permukiman kumuh di Jakarta. Untuk mengusulkan support bedah rumah, penduduk dapat menggunakan surat keterangan tidak bisa dari kepala kampung alias kelurahan.

Tito menyebut program bedah rumah terus dikembangkan sebagai salah satu upaya untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya penyelenggaraan program secara langsung di lapangan agar pemerintah dapat memandang kondisi kediaman sekaligus memahami kebutuhan warga.

Tito berambisi program perumahan nan menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat melangkah lancar dan memberikan faedah bagi masyarakat di Jakarta maupun seluruh Indonesia.

Sebagai informasi, dalam aktivitas tersebut turut dihadiri oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto, Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Embun Sari, serta sejumlah pihak terkait.

(prf/ega)

Jakarta -

Upaya penyelundupan 1,16 ton ketamin nan digagalkan abdi negara di perairan Sumatera Utara menjadi pengingat bahwa ancaman narkoba bagi generasi muda sekarang datang dari luar negeri. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan keprihatinannya atas kasus nan diungkap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) itu.

"Tadi saya dapat info dari Pak Kapolri bahwa baru-baru ini Polri dengan BNN bekerja sama menangkap kapal nan membawa bahan narkoba 1 ton ketamin, namanya kapal MT Global 168 di Belawan," ujar Dasco dalam sambutan pada puncak peringatan Hari Ekonomi Kreatif Nasional (Hekrafnas) 2026 di Sampoerna Strategic Square, Jakarta, Sabtu (24/10/2026) seperti dalam keterangan nan diterima.

Tim campuran Polri, BNN, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencegat kapal tersebut di perairan Tanjungbalai Asahan, lampau membawanya ke Pelabuhan Belawan. Petugas menyita 58 karung berisi 1,16 ton ketamin hidroklorida (HCl) dan mengamankan delapan awak kapal nan terdiri atas tujuh penduduk negara Indonesia dan satu penduduk negara Taiwan.

Menurut info Polri, kapal berbendera Mongolia itu berangkat dari Pasir Gudang, Johor, Malaysia, dan terdaftar atas nama perusahaan asal Malaysia, Makmur Marine Petroleum, nan bertempat tinggal di Suite S11 dan S12, Lantai 5, Menara TJB, Johor Bahru. Penyidik tetap menelusuri jaringan di kembali pengiriman tersebut.

Bagi Dasco, jejak itu memperlihatkan bahwa peredaran narkoba nan mengincar anak-anak bangsa bergerak melintasi pemisah negara. Ia menilai penindakan tim campuran telah menyelamatkan jutaan anak Indonesia dari ancaman narkoba.

"Kita semua wajib berupaya untuk memerangi ancaman nan sangat dapat merusak anak-anak negeri," tegas Dasco.

Di hadapan para pelaku ekonomi kreatif, Dasco mengaitkan ancaman narkoba dengan kreativitas, bekal utama anak muda untuk berkarya bagi bangsa.

"Kalau sudah kena narkoba ini, kreativitasnya jadi sangat-sangat berkurang," tuturnya.

(lir/gbr)