ilustrasi pemindahan korban kecelakaan kapal.(Antara)

MENTERI Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa beberapa kecelakaan kapal nan terjadi beberapa waktu lampau bukan disebabkan oleh efisiensi anggaran pemerintah. Sebagaimana diketahui, terdapat beberapa kapal nan mengalami kecelakaan terjadi beberapa waktu lampau antara lain adalah KM Mutiara Sentosa II, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya.

“Saya rasa tidak perlu dikaitkan dengan efisiensi anggaran. Tapi pada setiap kecelakaan itu bakal menjadi pelajaran buat kami, sebagai masukan kepada kami dalam memperbaiki beragam prosedur maupun standar keselamatan nan kudu kita lakukan dalam industri pelayaran kita,” kata Dudy dikutip Kamis (20/8).

Lebih lanjut, Dudy menyebut bahwa anggaran perawatan kapal-kapal tersebut dikelola sepenuhnya oleh operator. Sementara pemerintah alias regulator, hanya bekerja agar para stakeholder mematuhi ketentuan maupun patokan keselataman pelayaran.

“Kami sebagai regulator tentu gimana meyakinkan bahwa seluruh stakeholder mematuhi ketentuan maupun patokan nan berangkaian dengan keselamatan pelayaran,” terangnya.

Maka dari itu, Dudy menegaskan bahwa pemerintah tidak bakal keberatan memberikan hukuman jika terdapat operator nan melakukan pelanggaran. “Berbagai hukuman nan bisa kita berikan antara lain seperti teguran jika memang sifatnya ringan, sampai dengan pembekuan operasi rute maupun pembekuan operasi perusahaan pelayaran tersebut. Ini kelak kita pertimbangan dengan kadar kesalahan nan dibuat, andaikan memang terjadi tindak pidana tentunya bakal kita bawa kepada abdi negara penegak hukum,” tandasnya. (Fal/P-3)

Ekosistem rimba sebagai investasi ekonomi hijau dan prasyarat restorasi hutan.(Dok. Magnific)

GURU Besar Tetap Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Prof. Dr. Ir. Bahruni, menekankan pentingnya menjaga rimba dengan nilai ekonomi dan ekologis tinggi sebagai pilar utama ekonomi hijau di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam Konferensi Pers Pra Orasi Ilmiah Guru Besar IPB University, Kamis (20/8), dengan tajuk “Valuasi Jasa Ekosistem Hutan Prasyarat Restorasi Ekonomi Hijau Kehutanan”.

Prof. Bahruni menegaskan bahwa rimba tidak boleh hanya dipandang sebagai komoditas kayu. Sebagai modal alam, rimba menyediakan jasa ekosistem vital seperti penyediaan air, pengendalian banjir, penyerapan karbon, hingga pengaturan iklim. Ia mendorong agar rimba nan mempunyai total economic value tinggi dipertahankan secara maksimal.

“Jaga rimba nan berbobot tinggi. nan punya nilai ekonomi total economic value tinggi tadi maka perlu dipertahankan,” ujar Prof. Bahruni. Ia menyoroti bahwa banyak faedah rimba berkarakter peralatan publik tanpa nilai pasar, sehingga sering kali dikorbankan demi untung upaya jangka pendek nan justru memicu krisis ekologis di masa depan.

Menurutnya, valuasi jasa ekosistem sangat krusial agar faedah alam nan selama ini "tidak terlihat" dapat masuk dalam kalkulasi ekonomi dan pengambilan kebijakan pembangunan. Tanpa valuasi nan jelas, rimba bakal terus rentan terhadap konversi lahan. Prof. Bahruni mengingatkan bahwa untung upaya terbesar belum tentu menjadi pilihan terbaik bagi kesejahteraan masyarakat luas.

Dalam kajian trade-off, dia membandingkan konversi rimba menjadi sawit monokultur dengan sistem agroforestri. Meski sawit menawarkan keuntungan cepat, agroforestri dinilai lebih unggul dalam menjaga kegunaan area serta memberikan faedah ekonomi dan ekologis nan berkelanjutan. Ia pun menetapkan tiga prinsip utama: memulihkan rimba rusak, menjaga rimba berbobot tinggi, dan menjadikan konversi sebagai opsi terakhir.

Data FAO 2025 menunjukkan penyusutan rimba Indonesia nan signifikan, dari 116 juta hektare pada 1990 menjadi 96 juta hektare pada 2025. Selain itu, terdapat sekitar 24 juta hektare area rimba nan sekarang sudah tidak berhutan, termasuk 14,9 juta hektare rimba produksi nan luasnya setara dengan Pulau Jawa.

Menyikapi kondisi tersebut, Prof. Bahruni mendorong agar restorasi hutan tidak lagi berjuntai sepenuhnya pada anggaran negara, melainkan dikelola sebagai investasi ekonomi hijau. Model upaya restorasi kudu melibatkan sinergi antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan pasar agar tercipta keadilan dan keberlanjutan.

“Restorasi kudu menjadi investasi, bukan sekadar proyek anggaran. Restorasi tadi kudu menjadi suatu model upaya nan layak, berkelanjutan, dan berkeadilan. Menjaga rimba bukan biaya, itu investasi jangka panjang,” pungkasnya. (Z-10)

Sidang Praperadilan Febrie Adriansyah Agenda Bukti Termohon.(MI/Ghifari)

AHLI norma pidana Universitas Islam Indonesia (UII) M Arif Setiawan menilai penggeledahan rumah mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah di Sentul, Bogor, tidak sah andaikan dilakukan berasas izin pengadilan nan tidak sesuai dengan letak penggeledahan.

Hal itu disampaikan Arif saat memberikan keterangan sebagai mahir dalam sidang praperadilan nan diajukan Febrie Adriansyah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Kamis (20/8/2026).

Dalam persidangan, kuasa norma Febrie, Febri Diansyah, menanyakan mengenai permintaan izin penggeledahan kepada ketua pengadilan untuk letak nan berada di wilayah norma Polda Metro Jaya berasas surat perintah penggeledahan Nomor 2934.

Namun, dalam pelaksanaannya, tim interogator juga meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor untuk melakukan penggeledahan di sebuah rumah di area Sentul, Bogor.

Lokasi tersebut diketahui berada di luar wilayah norma Polda Metro Jaya.

"Bagaimana kerabat mahir menjelaskan praktik seperti ini?" tanya Febri kepada Arif dalam persidangan.

Menjawab pertanyaan tersebut, Arif mengaku heran dengan adanya izin penggeledahan nan secara spesifik mencantumkan letak tertentu, sementara surat permohonan izin penggeledahan hanya menyebut wilayah secara umum.

Menurut Arif, kondisi tersebut menunjukkan adanya kekeliruan manajemen dalam proses publikasi izin penggeledahan.

"Di situ pasti ada kesalahan manajemen gimana izin itu bisa keluar, sementara permohonannya kan untuk wilayah Polda Metro Jaya," kata Arif.

Febri kemudian mempertanyakan keabsahan izin penggeledahan tersebut kepada Arif.

Arif menilai penggeledahan tersebut tidak sah andaikan betul dilakukan berasas surat permohonan nan tidak sesuai dengan letak penggeledahan.

"Kalau menurut mahir ini tidak sah. Karena itu didasarkan kepada surat permohonan nan tidak benar, kemudian penetapannya tidak sesuai dengan apa nan dimohonkan," ujarnya.

Menurut Arif, izin pengadilan kudu sesuai dengan permohonan dan letak nan menjadi objek penggeledahan. Karena itu, andaikan terdapat ketidaksesuaian antara permohonan dengan penetapan izin, maka tindakan penggeledahan nan dilakukan berasas izin tersebut ikut terdampak.

Barang Sitaan Tak Bisa Jadi Alat Bukti

Arif juga menjelaskan akibat norma andaikan penggeledahan dinyatakan tidak sah.

Menurut dia, andaikan penggeledahan dilakukan dengan dasar izin nan tidak sah, tindakan penyitaan nan merupakan tindak lanjut dari penggeledahan tersebut juga dapat dinilai tidak sah.

"Kalau ditindaklanjuti kelak dengan tindakan mengambil alih kewenangan atas suatu benda, menyita misalnya, ada izin penyitaannya juga sama dengan seperti ini, penyitaannya pun tidak sah. Kalau penyitaan tidak sah berfaedah juga tidak bisa dipakai sebagai perangkat bukti," katanya.

Dengan demikian, Arif menilai keabsahan izin penggeledahan menjadi krusial lantaran berangkaian dengan keabsahan tindakan norma lanjutan nan dilakukan penyidik, termasuk penyitaan barang.

Diketahui, Febrie Adriansyah mengusulkan gugatan praperadilan mengenai sejumlah upaya paksa nan dilakukan penyidik, termasuk penggeledahan dan penyitaan oleh Polda Metro Jaya serta Kortas Tipikor Polri.

Salah satu objek nan dipersoalkan dalam gugatan tersebut adalah penggeledahan rumah Febrie di Parahyangan Golf 2 Nomor 2, Sentul, Bogor.

Barantin melakukan penandatanganan MoU bagian sanitari dan fitosanitari (SPS) antara Indonesia dan Uruguay.(Barantin)

Badan Karantina Indonesia (Barantin) resmi melakukan penandatanganan nota kesepahaman alias Memorandum of Understanding (MoU) bagian sanitari dan fitosanitari (SPS) antara Indonesia dan Uruguay. Penandatanganan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pasar komoditas Indonesia ke Amerika Selatan.

Kepala Barantin, Abdul Kadir Karding mengatakan, kerja sama SPS tersebut tidak hanya memperkuat hubungan bilateral kedua negara, tetapi juga membuka kesempatan pengembangan perdagangan produk pertanian, perikanan, dan peternakan Indonesia di area Amerika Latin.

“Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pasar Indonesia ke Amerika Selatan. Dengan menyelaraskan standar SPS, kita memberikan kepastian bagi pelaku upaya sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap sistem karantina Indonesia,” kata Karding seusai penandatanganan MoU di Kantor Barantin, Jakarta, Kamis (20/8).

Menurut Karding, kerja sama SPS mencakup aspek kesehatan hewan, perlindungan tumbuhan, keamanan pangan, sertifikasi elektronik (e-cert), penerapan kajian risiko, serta pengharmonisan persyaratan teknis dan tindakan karantina.

Selain MoU induk, lanjut Karding, kedua negara juga menandatangani sejumlah kesepakatan teknis, antara lain Mutual Recognition Arrangement (MRA) sektor perikanan, protokol persyaratan karantina dan sertifikasi ekspor kaviar dari Uruguay ke Indonesia, serta protokol persyaratan fitosanitari ekspor jeruk segar dari Uruguay.

“Kesepakatan teknis ini memberikan kepastian nan lebih baik bagi perdagangan komoditas kedua negara sekaligus menunjukkan pentingnya standar karantina dalam mendukung kelancaran perdagangan internasional,” tutur Karding.

Kerja sama tersebut dinilai mempunyai prospek ekonomi nan besar. Sepanjang 2024 hingga Juli 2026, tercatat 27 komoditas unggulan Indonesia telah menembus pasar Uruguay, antara lain kelapa parut, produk olahan kakao, tepung kelapa, ikan tetra, dan cangkang kerang.

Pada 2025, nilai ekspor Indonesia ke Uruguay mencapai Rp120,4 miliar. Sementara nilai impor Indonesia dari Uruguay tercatat Rp507,9 miliar.

Karding memandang tetap terdapat ruang besar untuk meningkatkan ekspor, khususnya produk pertanian, perikanan, kehutanan, dan peternakan. Ia berambisi neraca perdagangan dengan Uruguay bisa lebih proporsional. 

“Produk perikanan Indonesia mempunyai daya saing nan kuat. Begitu pula komoditas hewan berbobot tinggi seperti sarang burung walet. Ini menjadi kesempatan nan dapat terus kita kembangkan melalui kerja sama SPS,” terangnya.

Ia menegaskan Barantin bakal mengawal penerapan kerja sama tersebut melalui penguatan sistem biosekuriti, pemenuhan persyaratan teknis, serta pelayanan sertifikasi nan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

“MoU ini bukan sekadar arsip administratif. Ini merupakan fondasi kerja sama untuk memastikan lampau lintas komoditas melangkah aman, memenuhi standar kesehatan dan keamanan, sekaligus mendukung peningkatan perdagangan kedua negara,” jelas Karding.

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Uruguay Valeri Csukasi berambisi kerja sama ini selain dapat meningkatkan perdagangan bilateral, juga dapat membantu integrasi dengan negara di Amerika Selatan. 

"Kami mengandalkan protokol-protokol ini tidak hanya untuk meningkatkan perdagangan bilateral, tetapi juga untuk membantu integrasi antara kedua negara dan di masa depan antara negara-negara Mercosur dan Indonesia. Jadi kami sangat antusias dengan hasil pertemuan hari ini," ungkap Valeria. 

Melalui penguatan kerja sama SPS Indonesia-Uruguay, Barantin berambisi semakin banyak komoditas unggulan Indonesia nan bisa menembus pasar Amerika Selatan dengan tetap memenuhi standar kesehatan, keamanan, mutu, dan ketertelusuran nan dipersyaratkan negara tujuan. (E-3)

Pemadaman karhutla di Riau.(Dok. Antara)

MANGGALA Agni Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatra mencatat luas kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, telah mencapai perkiraan 300 hektare hingga Kamis (20/8/2026).

Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhut) Wilayah Sumatera Kementerian Kehutanan RI, Ferdian Krisnanto, menjelaskan bahwa nomor tersebut merupakan hasil perkiraan sementara di lapangan. Untuk memastikan luasan nan akurat, pihaknya bakal melakukan verifikasi lebih lanjut menggunakan gambaran satelit.

"Estimasi di lapangan untuk Kerumutan kurang lebih 300 hektare, kelak bakal terverifikasi dengan gambaran satelit. Untuk itu, tim tambahan sedang disiapkan," ujar Ferdian dalam keterangan resmi nan diterima di Pekanbaru.

Pengerahan Personel BKO

Guna mempercepat penanganan di Pelalawan, sebanyak 13 personel support kendali operasi (BKO) dari Manggala Agni Daerah Operasi (Daops) Siak telah dikerahkan. Tim ini bekerja membantu personel Daops Rengat nan saat ini juga tengah berjuang memadamkan api di letak lain.

Ferdian mengungkapkan, Daops Rengat saat ini sedang menangani kebakaran lahan nan cukup luas di Desa Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Inderagiri Hulu, dengan area terdampak mencapai sekitar 434 hektare.

Titik Kebakaran Lain di Riau

Selain di Pelalawan dan Inderagiri Hulu, Manggala Agni juga tengah menangani sejumlah titik kebakaran lahan di beberapa kabupaten lain di Provinsi Riau, antara lain:

• Kabupaten Kampar: Desa Rimbo Panjang (4,5 ha), Desa Pagaruyung (10 ha), dan Desa Pangkalan Baru (8 ha) nan ditangani Daops Pekanbaru.
• Kabupaten Siak: Desa Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit seluas 3,5 ha oleh Daops Siak.
• Kabupaten Bengkalis: Desa Pangkalan Libur, Kecamatan Pinggir seluas 20 ha oleh Daops Dumai.

Ferdian menambahkan bahwa gelombang kebakaran lahan saat ini sedang mengalami peningkatan di wilayah Riau dan Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan, personel Manggala Agni dari Jambi apalagi telah diperbantukan (BKO) selama nyaris 15 hari untuk memperkuat upaya pemadaman di sana. (Ant/H-3)

© 2026 Trans Media, CNN name, logo and all associated elements (R) and © 2026 Cable News Network, Inc. A Time Warner Company. All rights reserved. CNN and the CNN logo are registered marks of Cable News Network, Inc., displayed with permission.
Tentang Kami | Redaksi | Pedoman Media Siber | Karir | Disclaimer
CNN U.S. | CNN International | CNN en ESPAÑOL | CNN Chile CNN México | العربية | 日本語 | Türkçe

Pemain Inter Miami, Lionel Messi. (Foto: Instagram/intermiamicf)

MEGABINTANG Timnas Argentina, Lionel Messi tengah menjadi sorotan setelah berulah di laga Philadelphia Union vs Inter Miami pada Kamis (20/8/2026) pagi WIB. Pada laga lanjutan Liga Amerika Serikat (MLS) 2026 nan berhujung dengan skor 2-2 itu, Messi melakukan tindakan nan sekarang langsung diusut oleh pihak panitia MLS.

Ya, pemain nan sekarang berumur 39 tahun tersebut justru dihadapkan pada ancaman hukuman serius. Menurut laporan dari Give Me Sport, Kamis (20/8/2026), pihak panitia MLS dikabarkan bersiap membuka investigasi resmi menyusul kejadian panas nan terjadi pada penghujung laga.

Pertandingan nan mempertemukan kedua tim tersebut memanas hingga peluit panjang berbunyi. Ketegangan antar-pemain di lapangan tidak dapat dihindarkan, nan berujung pada dikeluarkannya kartu merah untuk Cavan Sullivan dan Yannick Bright akibat keributan di akhir pertandingan.

Bagi Messi, laga ini menjadi momen krusial lantaran dia sukses mencetak gol pertamanya sejak gelaran Piala Dunia 2026. Ia mendedikasikan gol ke-922 sepanjang pekerjaan profesionalnya tersebut untuk sang ayah tercinta, Jorge, nan baru saja meninggal dunia.

1. Emosi Memuncak

Kehilangan sosok sang ayah telah memicu spekulasi luas di kalangan fans sepak bola global. Banyak pihak mulai mempertanyakan apakah mantan penyerang Barcelona dan Paris Saint-Germain (PSG) ini bakal segera mengakhiri pekerjaan gemilangnya lebih sigap dari perkiraan semula.

Lionel Messi saat bela Inter Miami

Peraih delapan trofi Ballon d'Or ini belakangan kerap menunjukkan gestur emosional di atas lapangan hijau. Tekanan jiwa akibat duka mendalam tampaknya memengaruhi temperamennya, membuatnya beberapa kali tersulut emosi dan melampiaskan kekesalan kepada musuh dalam beberapa bulan terakhir.

Sikap emosional tersebut kembali terlihat jelas di markas Philadelphia Union, di mana kejadian panas pascalaga membikin namanya sekarang berada dalam pengawasan ketat komisi disiplin liga. Tindakan kontroversial sang kapten dinilai melanggar kode etik pertandingan.

- Punya sisa tulang sapi alias ayam menumpuk di freezer jangan langsung dibuang begitu saja. Sisa tulang ini bisa disulap menjadi sajian sup kuah hangat nan sangat lezat. Kuah kaldu hasil rebusan tulang ini mempunyai cita rasa gurih alami nan mendalam. Teksturnya terasa kaya dan menyegarkan saat masuk ke mulut berkah kandungan kolagen tinggi di dalamnya.

Sensasi kuah nan bening dipadukan dengan aroma rempah unik restoran membikin hidangan ini sangat cocok dinikmati kapan saja. Cuka apel alias cuka dapur nan ditambahkan saat proses memasak bukan hanya jadi penyegar rasa, tapi juga bekerja maksimal mengekstrak semua mineral baik dari dalam tulang. Hasilnya adalah semangkuk bone broth hangat nan penuh nutrisi dan sangat nyaman di perut.

Mengolah resep ini rupanya banget sangat mudah dan sama sekali tidak butuh teknik rumit. Kuncinya hanya terletak pada kesabaran mengatur api mini saat proses perebusan lambat. Memasak hidangan ini hanya butuh merebus bahan nan ada, membiarkan sari rasanya keluar secara perlahan, lampau menyaringnya sampai bersih. Siapa pun pasti bisa mempraktikkan proses ini langsung di dapur rumah masing-masing dengan mudah.

Sebelum mulai menyalakan kompor, siapkan dulu semua peralatan tempur di dapur seperti panci besar untuk merebus, pisau untuk memotong sayuran, dan ulekan untuk menggeprek rempah. Lakukan mise en place dengan menata tulang, sayuran aromatik nan sudah dipotong besar, serta rempah nan sudah digeprek dalam wadah terpisah agar rapi dan terorganisir.

Cara Memasak Sisa Tulang Sapi Menjadi Sup ala Restoran

foto: Gemini

Bahan:

- 500g sampai 1 kg tulang sapi (tulang iga alias dengkul) alias tulang ayam (kerangka alias sayap)
- Air secukupnya (air mendidih untuk membersihkan tulang dan air dingin untuk perebusan)

Bumbu Halus dan Bumbu Lainnya:

- 1 batang wortel (potong besar)
- 1 batang seledri
- 1 buah bawang bombai (belah 4)
- 4 siung bawang putih (geprek)
- 2 cm jahe (geprek)
- 1 sdt lada putih butiran
- 2 butir kapulaga
- 1 batang kayu manis kecil
- 2 butir cengkih
- 1 sdm cuka apel alias cuka dapur
- Garam secukupnya

Bahan Pelengkap Sajian:

- Irisan daun bawang
- Bawang goreng
- Potongan wortel
- Potongan kentang

Cara Membuat:

1. Rebus tulang dalam air mendidih selama 5 sampai 10 menit hingga keluar busa dan kotoran kecokelatan.
2. Buang air rebusan pertama ini lampau cuci bersih tulang dengan air mengalir agar kuah bebas amis dan tidak keruh.
3. Khusus untuk tulang sapi, panggang di oven alias sangrai di wajan tanpa minyak selama 20 menit hingga agak kecokelatan demi mendapatkan warna keemasan dan rasa smoky.
4. Masukkan tulang nan sudah bersih ke dalam panci lampau tuang air dingin hingga merendam seluruh bahan.
5. Tambahkan cuka lampau masak menggunakan api paling mini selama 1,5 sampai 2 jam untuk tulang ayam, alias 3 sampai 4 jam untuk tulang sapi.
6. Masukkan bawang bombai, bawang putih, jahe, wortel, dan rempah lainnya pada 1 jam terakhir perebusan.
7. Saring kuah hingga bening setelah matang lampau bumbui dengan garam dan lada.
8. Sajikan dalam keadaan hangat berbareng potongan wortel, kentang, dan taburan daun bawang.

Cara Menjaga Nutrisi Bahan Makanan

Agar nutrisi dari bahan makanan tetap terjaga sempurna setelah dimasak, pastikan ramuan aromatik seperti bawang bombai, bawang putih, jahe, wortel, dan rempah lainnya baru dimasukkan pada satu jam terakhir proses perebusan. Teknik perebusan ini sangat krusial agar aroma segar dari sayuran dan rempah tidak lenyap terkikis paparan panas nan terlalu lama. Selain itu, menjaga gelembung air tetap mini alias sekadar letupan perlahan bakal mencegah emulsi lemak nan bisa merusak kejernihan sekaligus merusak kualitas kuah.

5 FAQ Sup Kuah Hangat Tulang Sapi alias Ayam

1. Mengapa tulang kudu direbus dan air rebusan pertamanya dibuang?
Jawaban: Rebusan pertama bermaksud membuang busa dan kotoran kecokelatan agar kuah hasil akhir tidak berbau amis dan bebas keruh.

2. Apa kegunaan penambahan cuka dalam proses pembuatan kaldu ini?
Jawaban: Cuka apel alias cuka dapur berfaedah untuk membantu mengekstrak mineral secara maksimal dari dalam tulang.

3. Kenapa tulang sapi perlu dipanggang alias disangrai terlebih dahulu?
Jawaban: Proses pemanggangan ini berfaedah untuk memberikan warna kuah nan keemasan serta memunculkan lapisan rasa smoky nan dalam.

4. Bagaimana langkah membikin kuah tetap bening dan tidak terlalu berminyak?
Jawaban: Jaga api tetap mini agar air hanya meletup kecil, lampau simpan kuah di lemari es semalaman untuk mengangkat lapisan lemak putih keras nan mengapung di permukaan dengan mudah.

5. Berapa lama kaldu tulang sapi alias ayam ini bisa disimpan?
Jawaban: Stok kaldu bisa dibekukan di dalam wadah rapat udara alias cetakan es dan bakal tahan disimpan sampai 3 bulan di dalam freezer.

(brl/lak)

Kementerian Sosial (Kemensos) mulai mengoperasikan dapur umum untuk melayani kebutuhan permakanan bagi korban terdampak gempa di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dapur umum dibangun di tiga titik yakni: 1) Mano, Kecamatan Lamba Leda Selatan; 2) Pota, Kecamatan Sambi Rampas; dan 3) Dampek, Kecamatan Lamba Leda Utara.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyampaikan pemenuhan kebutuhan dasar menjadi prioritas dalam penanganan musibah gempa di Nusa Tenggara Timur.

“Pada penanganan musibah di NTT, pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban terdampak menjadi salah satu perihal nan penting. Tim terus bergerak memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dengan menyalurkan support logistik dan membangun dapur umum,” kata Gus Ipul dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Kemensos berbareng Dinas Sosial, Tagana, TKSK, pendamping PKH, dan pemerintah wilayah mendirikan dapur umum lapangan sejak 19 Agustus. Dapur umum di tiga titik tersebut, perhari memproduksi total 6 ribu balut makanan siap saji, untuk dua kali makan.

Di samping mendirikan dapur umum, Kemensos melalui Gudang Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur juga menyalurkan support berupa beras reguler 5 ton, sembako 1000 paket, Tenda Regu 3 unit, Tenda Pleton 2 unit, Tenda Keluarga 8 unit, Dapur Umum Lapangan 3 unit, Selimut 24 lembar, Tenda Serba Guna 2 unit, Kasur 24 lembar, Tenda Gulung 35 lembar, dan Tenda Keluarga Portable 4 unit.

Kemudian, Kemensos juga menurunkan tim Tagana dan tim dari Direktorat PSKB Kemensos ke letak terdampak untuk melakukan asesmen, pendataan, serta verifikasi dan pengesahan info korban.

Berdasarkan info nan dihimpun hingga Rabu (19/8), musibah gempa di Manggarai Timur berakibat pada 24.846 Kepala Keluarga, korban mengungsi sebanyak 19.803 jiwa, korban meninggal bumi 25 jiwa, luka berat 16 jiwa, dan luka ringan 52 jiwa.

Selain menyebabkan korban jiwa, musibah juga menyebabkan kerusakan pada beragam akomodasi seperti rumah 12.423 unit, jalan 15 titik, jembatan 6 titik, irigasi 9 titik, gedung sekolah 309 titik, puskesmas 24 titik, rumah ibadah 42 titik, dan akomodasi pemerintah 58 titik.

Hingga saat ini, Kemensos berbareng tim campuran terus melakukan proses verifikasi info korban dan kerusakan bangunan.

Layanan pemenuhan kebutuhan dasar di dapur umum Kemensos bakal terus berlangsung, lantaran sebagian besar penduduk terdampak tetap memperkuat di beberapa letak pengungsian baik pengungsian komunal maupun pengungsian mandiri.

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk menjauhi gedung nan retak/rusak, dan terus memantau info resmi dari BMKG, untuk memantau aktivitas gempa susulan.

Pemerintah Arab Saudi memblokir 14 juta riyal alias sekitar Rp 66,2 miliar dari biaya Rp 4 triliun nan ditransfer Indonesia untuk duit muka alias down payment (DP) penyelenggaraan ibadah haji 2027. Pemblokiran itu berangkaian dengan temuan Saudi mengenai pelanggaran asuransi pada penyelenggaraan haji 2026.

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan biaya tersebut untuk kebutuhan pembiayaan haji 2027, sehingga tidak boleh digunakan untuk membiayai persoalan haji tahun lalu. Dia menilai pemblokiran itu merupakan pelanggaran.

“Ya itu kan nan saya sebutkan tadi. Jangan asal-asal. Uang nan kita setorkan itu adalah duit pembukaan kebutuhan pembiayaan 2027, kok dibiarkan diblok untuk nan pembiayaan tahun lalu? Nggak ada, itu pelanggaran, bisa kena pidana itu, kena pasal itu. Karena seluruh pembiayaan ibadah haji itu kudu sesuai dengan keputusan panja,” kata Marwan kepada wartawan, Kamis (20/8).

Marwan menegaskan peruntukan biaya tidak dapat dialihkan secara sepihak. Menurutnya, Pemerintah Arab Saudi tidak bisa memblokir alias mengambil biaya nan telah disetor Indonesia untuk kebutuhan tertentu lampau menggunakannya untuk pembiayaan lain.

“Keputusannya Saudi itu bertindak sewenang-wenang saja terus potong, itu enggak boleh. Pengalihan peruntukan dari untuk A terus jadi untuk B, ya enggak bisa, jangan sewenang-wenang dong Saudi, enggak boleh. Menteri ini jangan diam,” tegasnya.

“Itu tidak boleh, Komisi VIII pasti tidak menyetujui. Dan kemarin sudah kita buat keputusan, tidak boleh. Kecuali kelak mereka sudah enggak sanggup, minta ampun, ‘Tolonglah, lantaran Saudi-nya enggak mau.’ Oke, mereka kalah, katakanlah dokumen-dokumen mengenai betul-betul pihak Indonesia tidak bisa mengelak, tidak bisa menghindar, kudu diambil lagi keputusan,” sambung dia.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan pemblokiran biaya itu berangkaian dengan dugaan pelanggaran asuransi terhadap lebih dari 600 jemaah Indonesia di 2026. Jemaah tersebut tetap berangkat meski mempunyai sembilan kondisi penyakit nan dinilai tidak memenuhi persyaratan kesehatan untuk masuk ke Arab Saudi.

“Ketika kemarin kita mentransfer Rp 4 triliunan lebih mengenai dengan kebutuhan DP untuk haji 2027, kita dapat surat dari Kementerian Haji dan Umrah mengenai dengan mereka anggap ada pelanggaran asuransi terhadap jemaah kita 600 sekian itu. Karena apa? Karena ada 9 penyakit. 9 penyakit nan semestinya itu tidak bisa masuk ke Saudi alias tidak lolos istitha’ah kesehatan,” jelas Dahnil.

Dahnil kemudian merinci sembilan kondisi kesehatan nan dimaksud. Pertama, kandas ginjal. Kedua, kandas jantung. Ketiga, penyakit paru-paru kronis. Keempat, penyakit hati alias sirosis hati dan kandas hati. Kelima, penyakit saraf dan psikiatri berat. Keenam, demensia. Ketujuh, kehamilan tiga bulan. Kedelapan, penyakit menular seperti TBC. Kesembilan, kanker aktif nan sudah menjalani kemoterapi.

“Nah, kemudian ketika di sana, ini memang kudu koreksi kita. Makanya berulang kali Pak Menteri bilang, ini istitha’ah tahun ini bakal sangat ketat. Di wilayah ini tetap ada nan lolos. Nah, itu memang koreksi. Kami kudu mengakui, ini adalah ini pekerjaan susah kami,” ujar Dahnil.

Dahnil mengatakan persoalan tersebut juga dapat menjadi dilema dalam penyelenggaraan haji, khususnya bagi calon jemaah nan telah lama berada dalam antrean. Di satu sisi, terdapat jemaah nan sudah menunggu lama untuk berangkat, tetapi di sisi lain kondisi kesehatannya tidak memenuhi persyaratan.

“Mungkin di 2027 nanti, ini antara ada dilema nih. Dilema antrean nan sudah lama di satu sisi, di sisi lain rupanya mereka dalam kondisi nan tidak sehat nan 9 ini. Dan beberapa memang, ya tadi, menghadapi dilema itu akhirnya di daerah, nan tanpa sepengetahuan kita, mereka tetap bisa berangkat,” ungkap Dahnil.

“Nah, itu menjadi temuan dari Kementerian Saudi Arabia ketika mereka tiba-tiba masuk dirawat di rumah sakit,” sambungnya.

Pemerintah Telah Kirim Nota Diplomatik

Dahnil mengatakan persoalan tersebut kemudian berujung pada surat dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi nan menyatakan adanya pelanggaran asuransi. Saudi kemudian menyampaikan bakal memblokir biaya Indonesia sekitar 14 juta riyal.

Namun, pemerintah Indonesia mempersoalkan langkah tersebut. Dahnil menyebut ada dua perihal nan menjadi keberatan, ialah persoalan dasar norma pemblokiran biaya dan belum adanya rincian mengenai dugaan pelanggaran asuransi nan menjadi dasar pemblokiran.

“Nah, tapi nan dilakukan oleh Saudi Arabia ini bagi kami problematik. Kenapa problematik? Kami mau info lengkapnya dulu. Kenapa? Karena kan ini belum verifikasi. Mereka sudah mengirimkan surat bahwasanya ada pelanggaran asuransi sekian-sekian, kami bakal blok biaya Anda sekitar 14 juta riyal,” katanya.

“Ada dua problem nan kemudian jadi keberatan kami. Pertama, kami sampaikan melalui surat, secara patokan finansial itu tidak sesuai dengan undang-undang kami. Itu bisa menjadi problem buat kami, kami sampaikan. Kenapa? Uang nan kami kirimkan itu sebagai DP itu adalah duit nan diperuntukkan untuk haji 2027. Sedangkan nan mereka blok dan mau mereka ambil itu adalah untuk haji 2026. Surat itu kami sampaikan,” sambung dia.

Kemenhaj juga meminta rincian dugaan pelanggaran asuransi tersebut. Menurut Dahnil, pihaknya perlu melakukan verifikasi terlebih dulu untuk memastikan jemaah mana saja nan dianggap melanggar ketentuan.

“Kemudian kedua, kami meminta rinciannya. nan Anda maksud asuransi nan kami langgar itu mana-mana saja dan seperti apa? Kita kudu melakukan verifikasi. Kemudian kontraktual asuransinya seperti apa, bagian-bagian mana saja nan kemudian kami, nah, proses itu sedang dalam proses diplomatik,” tutur dia.

Dahnil mengatakan pemerintah Indonesia telah mengirimkan nota diplomatik sebagai corak keberatan kepada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Pemerintah juga tengah melakukan proses negosiasi dan meminta support parlemen dalam menghadapi persoalan tersebut.

“Kami sudah kirimkan nota diplomatik keberatan dari Kementerian Haji dan Umrah. Oleh karena itu, tentu kami butuh support dari parlemen untuk bersikap tegas. Ini kami didukung oleh teman-teman parlemen,” kata Dahnil.

“Jadi, kami, Pak Menteri sudah perintahkan agar kemudian melakukan renegosiasi lagi. nan jelas kami, jika diambil kesimpulan, ya kesimpulannya kami tidak terima biaya kami diblok. Kenapa? Karena itu bukan biaya untuk jemaah 2026, itu biaya untuk 2027,” sambungnya.

Meski demikian, Dahnil mengatakan pemerintah tetap menyiapkan langkah andaikan hasil verifikasi dan proses diplomasi nantinya menemukan adanya pelanggaran nan memang dilakukan pihak Indonesia.

“Makanya jika kemudian kelak hasil verifikasi, hasil diplomasi kita segala macam rupanya kita ada, tetap ada pelanggaran, faktanya ada pelanggaran, lantaran kan nilainya belum tentu 14 juta juga, Pak, jadi ini kan kelak pembicaraan dulu. Ternyata ada pelanggaran juga, makanya buffer kami adalah biaya efisiensi,” ucapnya.

Menurut Dahnil, jika pada akhirnya Indonesia memang kudu bayar tanggungjawab mengenai persoalan asuransi jemaah haji 2026, pemerintah tidak bakal menggunakan biaya DP Rp 4 triliun nan telah dikirimkan untuk biaya haji 2027. Pemerintah bakal membahas kemungkinan penggunaan biaya efisiensi sebagai alternatif.

“Nah, itu gimana caranya nanti. Maka kelak kita telaah secara khusus. Mungkin kan ini kan pelaporan 2026, berfaedah kan kita kudu bayar dari biaya efisiensi tadi, bukan biaya nan 4 triliun nan sudah kita kirim,” jelas Dahnil.

“Dan itu misalnya berapa kelak hasil negosiasi kami, kami kudu bayar asuransi, kami tidak tahu berapa, itu kudu kami minta izin dan bicara lagi ke DPR. Jadi ini nan sedang kami lakukan,” pungkasnya.

Operator SPBU diminta diproses hukum

Wakil Presiden ke-13 RI nan juga ustadz sepuh Nahdlatul Ulama (NU), KH Ma’ruf Amin, meminta tidak ada transaksi maupun mobilisasi support dalam proses pemilihan Ahlul Halli Wal ’Aqdi (AHWA) pada Muktamar ke-35 NU. Menurutnya, AHWA kudu dipilih berasas hati nurani dan mewakili ustadz nan mempunyai kapabilitas serta integritas.

AHWA adalah majelis alias forum musyawarah unik untuk memilih pemimpin tertinggi NU, ialah Rais Aam. AHWA beranggotakan para ustadz sepuh.

“Keprihatinan itu menyangkut masalah nan utamanya itu masalah AHWA. AHWA itu adalah representasi para ustadz nan untuk memilih Rais Aam, nan lahir mestinya dari hati nurani dan memilih orang nan terbaik, representasi ustadz nan terbaik nan punya selain kapasitas, juga integritas,” kata Ma’ruf usai memimpin pertemuan tertutup sejumlah ustadz sepuh NU di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (20/8).

Ma’ruf menegaskan pemilihan AHWA tidak boleh diarahkan menjadi paket pesanan, terlebih jika disertai transaksi maupun mobilisasi dukungan.

“Jadi, betul-betul ulamanya itu tidak merupakan suatu paket pesanan, apalagi jika di situ ada dihitung dengan masalah transaksi, alias mobilisasi, ataupun juga ada upaya-upaya hal-hal nan tidak terpuji lainnya,” ujarnya.

“Supaya Muktamar ini memang Muktamarnya para ulama, sehingga jangan dicederai oleh hal-hal nan tidak terpuji, tidak sesuai dengan akhlaknya para ulama,” sambung Ma’ruf.

Transaksi Dukungan dan Bisyaroh Beda

Ma’ruf kemudian menjelaskan soal praktik nan disebut transaksi dalam pemilihan AHWA. Ia membedakannya dengan pemberian alias “salam tempel” dalam konteks tabarruk alias mencari keberkahan antara santri dan kiai.

Menurutnya, pemberian nan dilakukan sebagai corak tabarruk dan tidak mempunyai motif lain tidak termasuk nan dikhawatirkan dalam seruan para ustad sepuh.

“Ada dua model ya. Kalau orang salam tempel itu lantaran menyangkut tabarruk sama guru, santri sama kiai, saya kira itu lain, tidak ada motif apa-apa,” ujarnya.

Yang menjadi persoalan, kata Ma’ruf, adalah penggalangan support nan berkarakter transaksional untuk memobilisasi paket tertentu dan disertai pembayaran.

“Yang dimaksud itu penggalangan nan sifatnya transaksional untuk memobilisir paket, kemudian dia kudu ada pembayarannya. Nah, itu nan kita minta itu tidak boleh terjadi,” tegas Ma’ruf.

Ia cemas praktik tersebut dapat memengaruhi legitimasi hasil Muktamar.

“Jikalau itu terjadi, itu kita khawatirkan kemudian Muktamar itu menjadi tidak legitimate. nan kita harapkan itu tidak ada, agar Muktamar itu legitimit. nan terpilih memang layaknya terpilih, nan tidak terpilih juga legawa,” katanya.

Dalam kesempatan itu, sejumlah ustad sepuh datang secara langsung dan melalui Zoom. Di antaranya, KH. Anwar Manshur, KH. Ma’ruf Amin, KH. Ubab Maimoen, KH. Mustofa Bisri, Said Aqil Siroj, KH. Idris Hamid, dan KH. Kafabihi Mahrus.

Kemudian KH. Ali Akbar Marbun, KH. Muhtadi Dimyati, KH. Muadz Thohir, KH. Haris Shodaqoh, KH. Nuh Addawami, KH. Zuhri Zaini, KH. Nuruzzahri, KH. Muhyiddin Ishaq, KH. Abun Bunyamin, serta KH. Ahmad Syatibi.

Muktamar ke-35 NU sendiri dijadwalkan berjalan di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27-31 Agustus 2026.

© 2026 Trans Media, CNN name, logo and all associated elements (R) and © 2026 Cable News Network, Inc. A Time Warner Company. All rights reserved. CNN and the CNN logo are registered marks of Cable News Network, Inc., displayed with permission.
Tentang Kami | Redaksi | Pedoman Media Siber | Karir | Disclaimer
CNN U.S. | CNN International | CNN en ESPAÑOL | CNN Chile CNN México | العربية | 日本語 | Türkçe

Gempa juga dirasakan di Kulon Progo dan Sleman, DIY, serta Klaten, Solo, dan Magelang, Jawa Tengah, dengan intensitas II MMI.

Pada skala ini, getaran dirasakan beberapa orang dan benda-benda ringan nan digantung bergoyang.

“Hingga saat ini belum ada laporan akibat kerusakan nan ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut,” ujarnya.

BMKG juga mencatat hingga pukul 17.39 WIB belum terjadi gempa bumi susulan alias aftershock.

Meski demikian, BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh rumor nan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat juga diminta menghindari gedung nan retak alias rusak akibat gempa.

“Periksa dan pastikan gedung tempat tinggal Anda cukup tahan gempa ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa nan membahayakan kestabilan gedung sebelum Anda kembali ke dalam rumah,” kata Ardhianto.

Jakarta -

Kementerian Sosial melalui Sentra Efata Kupang melaksanakan Layanan Dukungan Psikososial (LDP) bagi anak-anak terdampak musibah gempa di posko pengungsian berdikari Stella Maris, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sekitar 20 anak tampak ceria menikmati beragam aktivitas nan diselenggarakan.

Penyuluh Sosial Sentra Efata Kupang Rahmat Hidayat Ismail menyampaikan aktivitas LDP nan dilakukan mulai dari sosialisasi ringan dengan menyanyi mengenai tanggap darurat ketika musibah gempa dan bermain beragam permainan.

"Supaya anak-anak bisa punya kesiapan lah ketika terjadi gempa. Karena kan gempa ini terus terjadi di area NTT, itu nan pertama. Terus kedua, ya kita ada permainan, mungkin model kayak ice breaking gitu untuk mencairkan suasana," ujat Rahmat, dalam keterangan tertulis, Kamis (20/8/2026).

Selain beraneka ragam kegiatan, petugas juga membagikan bubur kacang hijau serta menggelar sesi berbagi (sharing session) untuk mendengar cerita anak-anak sekaligus memberikan penguatan emosional.

"Mereka bercerita segala macam untuk mengeluarkan unek-uneknya alias apa sih ketakutannya. Seperti itu, kita coba di situ, dengan angan kita upayakan anak-anak ini saling menguatkan satu sama lain," katanya.

Berdasarkan hasil asesmen dan observasi, Rahmat menjelaskan bahwa anak-anak korban musibah di posko pengungsian mengalami trauma akibat gempa. Hal itu terlihat saat sesi berbagi sharing session, ketika mereka menceritakan kembali pengalaman menegangkan saat gempa terjadi.

"Gempa ini lantaran terjadi di pagi hari, anak-anak kebanyakan tetap tidur. Hari Sabtu itu kan, jam 6 itu anak-anak kebanyakan tetap tidur. Jadi mereka bangun dengan kaget dan ada nan jatuh, ada nan nabrak, mereka memandang sendiri TV-nya pecah, segala macam. Jadi beberapa anak memang cukup-cukup terdampak," jelasnya.

Pemulihan trauma anak-anak ini belum melangkah sepenuhnya akibat gempa susulan nan tetap kerap terjadi. Meski kekuatannya lebih mini dari gempa utama, guncangan tersebut tetap memicu ketakutan tersendiri bagi mereka.

"Tapi kan tetap bikin anak-anak ini akhirnya takut lagi. Itulah kenapa semuanya lebih condong untuk memilih berada di luar rumah, di lapangan-lapangan," katanya.

Terkait aktivitas LDP khususnya di Kabupaten Nagekeo, Rahmat berambisi Kementerian/Lembaga lain alias pemerintah wilayah dapat bekerja-sama untuk menurunkan SDM nan bisa memberikan support psikososial bagi anak-anak terdampak.

Lebih lanjut, pihaknya berambisi tenda unik LDP segera dibangun agar penyelenggaraan jasa psikososial dapat melangkah lebih terfokus pada satu lokasi.

"Harapan saya sih, sebenarnya ada satu posko besar nan bisa ngumpulin anak-anak itu semua. Ini kan tetap kepecah nih, jadi penanganannya itu gak bisa langsung, walaupun kami ngelakuin, kudu pindah-pindah di lokasi," pungkasnya.

Guna mendukung penanganan darurat, penyimpanan logistik Sentra Efata Kupang menyalurkan sejumlah support ke Kabupaten Nagekeo pada Rabu (19/8).

Bantuan nan dikirimkan terdiri atas 100 paket family kit, 80 paket kids wear, 500 lembar selimut, 500 lembar tenda gulung, 5 unit solar panel SHS-500, dan 1 unit dapur umum lapangan.

(anl/ega)

Pengelola Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) merespons video nan beredar di media sosial mengenai dua laki-laki nan diduga mengecek nomor rangka kendaraan di area parkir GBK, Jakarta Pusat.

Direktur Umum PPK GBK Hadi Sulistia mengatakan, pihaknya langsung merespons info tersebut meski hingga sekarang belum menerima laporan resmi dari visitor maupun korban.

“Meski tidak ada laporan resmi, GBK segera merespons citizen journalism nan mengenai dengan GBK,” kata Hadi saat dihubungi kumparan, Kamis (20/8).

Setelah mendapat info mengenai video tersebut, pihak GBK langsung berkoordinasi dengan Polsek Tanah Abang nan bertanggung jawab atas wilayah GBK.

“Setelah mendapatkan info citizen journalism tersebut, GBK langsung berkoordinasi dengan Polsek Tanah Abang nan bertanggung jawab untuk teritori GBK. Polsek selanjutnya melanjutkan koordinasi dengan Polres Metro Jakpus dan Polda Metro Jaya,” jelas Hadi.

Hadi mengatakan, meski belum ada laporan dari visitor maupun korban mengenai dugaan tindakan tersebut, pihaknya tetap meningkatkan patroli dan monitoring keamanan di area tersebut.

“Sejauh ini belum ada laporan dari visitor alias korban, namun demikian kami merespons dengan melakukan peningkatan patroli & monitoring keamanan, memastikan bahwa ruang publik ini tetap kondusif dan nyaman serta memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara luas,” katanya.

Lebih lanjut, Hadi mengimbau masyarakat tidak perlu cemas untuk beraktivitas di area GBK.

“Jangan ragu untuk beraktivitas di GBK seperti biasa, berbareng kita jaga ruang ini, agar selalu sehat, produktif, dan positif,” tutupnya.

Pria Diduga DC Viral di Media Sosial

Sebelumnya, sebuah video beredar di media sosial nan menarasikan adanya laki-laki nan menggesek nomor rangka mobil nan sedang terparkir di area GBK pada Selasa (18/8).

Dalam video tersebut, terlihat dua laki-laki berdiri di depan sebuah mobil nan terparkir. Salah satu laki-laki kemudian masuk ke kolong mobil dan diduga mengecek alias menggesek nomor rangka kendaraan.

Kasubdit Ranmor Polda Metro Jaya AKBP Noor Maghantara mengatakan, pihak nan melakukan penagihan dapat mengecek kendaraan andaikan menemukan nomor pelat nan terpasang tidak sesuai dengan kendaraan.

Menurutnya, nomor rangka kendaraan kemudian dapat dicari untuk dicocokkan dengan info pembiayaan.

“Ini kan modus dari debt collector. Dia mencari kendaraan nan menunggak pembayaran, jadi dia mengecek. Biasanya gini, jika dia memandang pelat nomor kendaraan tersebut tidak sesuai dengan kendaraan, dia bakal mencoba mencari info lain,” kata Maghantara saat dikonfirmasi kumparan, Kamis (20/8).

Maghantara menjelaskan, salah satu info nan dapat dicari adalah nomor rangka kendaraan. Nomor tersebut selanjutnya dicocokkan untuk mengetahui apakah kendaraan masuk dalam pembiayaan pihak tertentu.

“Dia mencari nomor rangka kendaraan tersebut untuk dicocokkan. Bener nggak ini masuk dalam pembiayaannya siapa, gitu,” ungkapnya.

Meski demikian, Maghantara belum dapat memastikan dua laki-laki nan terekam dalam video tersebut merupakan debt collector. Ia menegaskan aktivitas tersebut tetap sebatas dugaan dan belum dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut musim hujan di Indonesia diperkirakan baru mulai datang pada pertengahan Oktober 2026. Kondisi tersebut membikin sejumlah wilayah tetap berpotensi mengalami cuaca relatif kering dan kebakaran rimba dan lahan (karhutla).

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan berasas kajian titik panas (hotspot) per 19 Agustus, terdapat empat provinsi nan menjadi prioritas dalam pemantauan karhutla. Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan jumlah titik panas paling banyak.

“Saat ini mengenai dengan kajian titik panas untuk pembaruan 19 Agustus, ada empat provinsi nan menjadi prioritas. nan pertama Kalimantan Barat, kebetulan jumlah hotspot-nya paling banyak, Ketua. Kemudian Kalimantan Tengah, selanjutnya Papua Selatan dan juga Kalimantan Timur,” jelas Faisal saat rapat dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8).

Selain Kalimantan Barat, tiga provinsi lain nan menjadi prioritas BMKG adalah Kalimantan Tengah, Papua Selatan, dan Kalimantan Timur.

Faisal menjelaskan kondisi kering tetap berpotensi berjalan dalam beberapa waktu ke depan. Berdasarkan prediksi pertumbuhan awan BMKG untuk 10 hari ke depan, sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan tetap minim pertumbuhan awan.

“Ya, untuk potensi pertumbuhan awan, Ya, oke ya. Untuk potensi pertumbuhan awan hingga sepuluh hari ke depan ini kami sampaikan bahwa diperkirakan tetap minim di sebagian besar Indonesia terutama Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan, Maluku dan sebagian Papua. Sehingga ini relatif kering dan tetap berpotensi bersambung di wilayah-wilayah tersebut,” kata Faisal.

“Kalau dari prediksi BMKG Bapak Ketua minta izin para personil Komisi V, diperkirakan pada pertengahan Oktober musim hujan baru mulai datang Pak, pertengahan Oktober,” lanjutnya.

Untuk mengantisipasi karhutla, BMKG juga melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) di sejumlah wilayah. Namun, penyelenggaraan OMC sangat berjuntai pada kesiapan awan nan dapat disemai menjadi hujan.

Faisal mengatakan terdapat beberapa posko OMC nan tetap beroperasi, sementara sebagian lainnya dihentikan sementara lantaran potensi awan nan terbatas.

“Ya kemudian ini adalah operasi modifikasi cuaca mengenai dengan kebakaran rimba dan lahan ini ada di beberapa tempat nan sedang berjalan alias dihentikan sejenak lantaran potensi awan nan terbatas. nan pertama di Posko Pekanbaru, kemudian untuk Jakarta ini dalam rangka untuk mengatasi polusi udara akibat hujan nan cukup panjang tidak terjadi di Jakarta baru kemarin terjadi hujan, tapi kami sampaikan hujan kemarin itu secara alami Bapak Ketua,” ungkapnya.

Hujan nan Turun di Jakarta Kemarin Alami

Dia juga menjelaskan hujan nan mengguyur Jakarta kemarin, Rabu (19/8), terjadi secara alami lantaran adanya pertemuan massa udara basah dari Samudra Hindia dan Pasifik.

“Itu ada pertemuan massa udara basah dari Samudra Hindia dan Pasifik ya lantaran sehari sebelumnya untuk OMC kita hentikan sementara,” kata Faisal.

“Karena kita percaya bahwa potensi hujan dapat turun dengan sendirinya di kemarin pada saat kita RDP,” sambungnya.

Sementara itu, OMC di Posko Palangka Raya dan Posko Pontianak dihentikan sejak 17 Agustus lantaran kondisi awan nan belum optimal untuk dilakukan penyemaian.

Faisal mengatakan operasi modifikasi cuaca nan dilakukan BMKG pada Agustus tidak hanya berangkaian dengan penanganan karhutla. OMC juga dilakukan untuk kebutuhan lain, termasuk pengisian waduk di sejumlah daerah.

“Kemudian sesungguhnya di setiap ini kami sampaikan seluruh operasi modifikasi cuaca di bulan Agustus tidak hanya untuk kebakaran rimba dan lahan di Riau juga kami sampaikan juga ada operasi nan tetap berjalan kemudian untuk Jawa Barat ini untuk pengisian waduk dan juga di IKN untuk pengisian waduk Sepaku Semoi di sana nan juga mulai mengalami kekeringan,” ungkapnya.

Untuk penanganan karhutla, BMKG menyiapkan pesawat di enam provinsi utama. Pesawat tersebut digunakan untuk melakukan patroli dan dapat dialihkan menjadi pesawat OMC ketika ditemukan potensi awan nan memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.

“Jadi ini beberapa area nan dilakukan dan di enam provinsi utama untuk kebakaran rimba dan lahan itu ada pesawat nan digunakan sebagai mode patroli andaikan ada potensi awan langsung berubah menjadi pesawat OMC,” ungkapnya.

Khusus Kalimantan Barat, BMKG memprediksi terdapat potensi awan nan dapat mendukung penyelenggaraan OMC pada 23-27 Agustus. Kondisi tersebut bakal dimanfaatkan untuk mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca di wilayah tersebut.

Keterangan Ahli TPPU pada Praperadilan Febrie Adriansyah.(MI/Ghifari)

AHLI norma pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Mahrus Ali menekankan pentingnya investigasi tindak pidana asal alias predicate crime dalam proses investigasi perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Menurut Mahrus, interogator perlu terlebih dulu memperjelas status kepemilikan dan asal-usul kekayaan nan ditemukan sebelum mengembangkan perkara ke dugaan TPPU. Hal tersebut krusial untuk memastikan kekayaan kekayaan nan menjadi objek perkara betul-betul merupakan hasil tindak pidana.

Pernyataan itu disampaikan Mahrus saat dihadirkan sebagai mahir oleh tim kuasa norma mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Kamis (20/8/2026).

Dalam persidangan, kuasa norma Febrie, Febri Diansyah, menanyakan kemungkinan interogator langsung meningkatkan perkara ke TPPU setelah menemukan peralatan bukti berupa emas dan kurs asing.

Febri juga mempertanyakan apakah interogator kudu terlebih dulu membuktikan siapa pemilik emas tersebut, dari mana asalnya, hingga gimana kekayaan tersebut berubah bentuk.

"Kalau ditemukan, interogator menemukan peralatan bukti katakanlah emas dan duit valas, kemudian mau ditingkatkan ke pencucian uang. Apakah wajib dibuktikan terlebih dulu siapa pemilik emasnya? Dari mana asal-usul emas tersebut? Kapan berubah jadi emas alias berubah jadi valas? Atau apa lagi nan kudu dibuktikan? Dan gimana jika itu belum jelas?" tanya Febri kepada Mahrus.

Menjawab pertanyaan tersebut, Mahrus menegaskan status kepemilikan dan asal-usul kekayaan kudu terlebih dulu diperjelas. Menurutnya, perihal itu menjadi salah satu argumen krusial dilakukannya investigasi tindak pidana asal.

"Ya, tetap kudu dijelaskan dulu. Itu pentingnya adanya investigasi tindak pidana asal dulu," kata Mahrus.

Dia menjelaskan investigasi tindak pidana asal diperlukan untuk memastikan apakah kekayaan kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana dan apakah kekayaan tersebut memang berangkaian dengan pelaku.

Mahrus kemudian menjelaskan bahwa TPPU mempunyai sejumlah corak perbuatan nan dapat dikenakan. Karena itu, bangunan perkara kudu jelas sejak awal.

"Kemudian jika konteks TPPU tergantung mana nih, nan Mulia? Apakah menempatkan, menghibahkan, itu kan alternatif," ujarnya.

Meski corak perbuatan dalam TPPU dapat berbeda, Mahrus menegaskan unsur objektifnya tetap sama, ialah adanya kekayaan kekayaan hasil tindak pidana.

"Tetapi dari pengganti objektif itu, unsur objektifnya tetap sama, kekayaan kekayaan hasil tindak pidana. Jadi jika itu belum *clear*, semestinya itu belum ada Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) tentang TPPU-nya. Begitu, nan Mulia," paparnya.

Persoalkan Emas 74 Kg dan Uang nan Disita

Keterangan Mahrus tersebut berangkaian dengan salah satu objek nan dipersoalkan dalam praperadilan Febrie, ialah penggeledahan dan penyitaan di rumahnya di Parahyangan Golf 2 Nomor 2, Sentul, Bogor.

Penggeledahan tersebut dilakukan pada 9 Juli 2026 oleh tim Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri.

Dalam penggeledahan itu, interogator menemukan dan menyita duit tunai ratusan miliar nan terdiri dari US$4.767.300, S$14.083.800, dan Rp100 juta.

Selain duit tunai, interogator juga menyita emas batangan dengan berat 74 kilogram.

Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri kemudian menyerahkan perkara tersebut kepada Kejaksaan Agung. Dalam perkembangannya, Febrie Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dugaan TPPU.

Kubu Febrie selanjutnya mengusulkan gugatan praperadilan mengenai sejumlah tindakan upaya paksa, termasuk penggeledahan dan penyitaan nan dilakukan aparat.

Dalam persidangan, keterangan Mahrus mengenai pentingnya investigasi tindak pidana asal menjadi salah satu poin nan diuji oleh kubu Febrie untuk mempertanyakan dasar dan keabsahan investigasi TPPU terhadap mantan Jampidsus tersebut.

Wamenko Bidang Pangan Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, menyerahkan support pangan untuk penduduk di Desa Lohbener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu.(MI/Nurul Hidayah)

PEMERINTAH terus memantau pergerakan harga kebutuhan pokok. Stok pangan disiapkan di seluruh penyimpanan Bulog untuk intervensi jika terjadi gejolak nilai di pasaran. 

Hal tersebut diungkapkan Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Indramayu, Kamis (20/8). Kedatangan Hanif untuk meninjau langsung penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) alokasi Juli–September 2026 di Balai Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang. 

“Pemerintah terus memantau pergerakan nilai kebutuhan pokok melalui sistem terpadu lintas lembaga. Fluktuasi nilai terus dipantau pemerintah ,” tutur Hanif. Pemantauan pergerakan nilai kebutuhan pokok ini juga melibatkan Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pangan Nasional.

Tidak hanya melakukan pemantauan, pemerintah juga telah mempersiapkan stok nan cukup di seluruh penyimpanan Bulog. Stok tersebut merupakan akumulasi beras pemerintah pusat dan persediaan pemerintah daerah, nan berfaedah sebagai instrumen intervensi pasar guna menjaga stabilitas harga. 

“Apabila nilai terindikasi menjauhi Harga Eceran Tertinggi (HET), pemerintah bakal mengambil langkah melalui penyaluran support pangan, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta pembangunan warung pangan oleh ID FOOD,” tutur Hanif. 

Pada kesempatan nan sama Hanif pun mengungkapkan bahwa untuk menjaga stabilitas nilai dengan jumlah masyarakat nan mencapai 288,3 j uta bukanlah perihal nan mudah. Namun, lanjut Hanif,  pemerintah berkomitmen terus bekerja keras dan memperkuat koordinasi demi memastikan kesiapan pangan nan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Dengan penyaluran support pangan nan dilakukan hari ini, Hanif berambisi bisa menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus meredam potensi gejolak nilai pangan, terutama di wilayah lumbung pangan nasional seperti Indramayu. 

Sementara itu, Pimpinan Bulog Kantor Cabang Indramayu, Apip Wijaya, menjelaskan pengadaan beras dari petani lokal hingga saat ini telah melampaui sasaran nan ditetapkan. Di Bulog Indramayu, dari hasil pengadaan dalam negeri, jumlahnya sudah mencapai lebih dari 100% dari total sasaran 174.000 ton setara beras,

Apip pun memastikan capaian pengadaan tersebut turut memperkuat kesiapan beras Bulog di wilayah Indramayu untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan menjaga stabilitas pasokan. (UL/E-4)

Artis Ruben Onsu saat dijumpai wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).(Antara)

ARTIS Ruben Samuel Onsu, nan dikenal dengan inisial RSO, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan biaya investasi. Penetapan status tersangka ini dilakukan setelah Polres Metro Jakarta Selatan melaksanakan gelar perkara beberapa hari lalu.

"Pada beberapa hari lampau telah dilakukan gelar perkara, nan dari gelar perkara peserta gelar sepakat terhadap terlapor kerabat RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka," ujar Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AK Joko Adi Wibowo, di Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Kasus ini bermulai dari Laporan Polisi Nomor 310/VIII/2025/SPKT/Polres Jakarta Selatan nan dilayangkan pada 22 Agustus 2025. Dalam laporan tersebut, pelapor berinisial P mewakili korban berinisial DM melaporkan RSO atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan.

Pihak Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan serangkaian penyelidikan sejak laporan diterima. Pada 25 April 2026, status perkara tersebut resmi dinaikkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

Selama proses penyidikan, polisi telah memeriksa lebih dari enam orang saksi untuk mendalami perkara ini. "Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap lebih dari enam saksi, termasuk saksi ahli," tambah Joko.

Berdasarkan kronologi nan dihimpun, kasus ini berasal saat RSO menawarkan korban untuk menginvestasikan sejumlah biaya pada upaya miliknya. Tawaran tersebut kemudian bersambung pada kesepakatan investasi antara kedua belah pihak.

Namun, hingga pemisah waktu nan telah disepakati, korban mengaku tidak mendapatkan untung nan dijanjikan. Selain itu, modal investasi nan telah disetorkan juga tidak dikembalikan oleh terlapor, sehingga korban memutuskan untuk menempuh jalur hukum. (Ant/I-1)

Riezka Rahmatiana, Koordinator Lapangan Tim Riset Swasembada bawang putih Polda Jabar berkomitmen mendorong Jawa Barat berdikari bawang putih dan tidak berjuntai pada ekspor.(ISTIMEWA)

TIM Riset Swasembada Bawang Putih Polda Jawa Barat melakukan aktivitas training dan riset langsung di sentra pertanian bawang putih, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengetahuan dan keahlian teknis dalam budi daya bawang putih. Mulai dari persiapan lahan, proses penanaman, pemeliharaan hingga teknik budi daya nan berpotensi meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen.

Dalam pelaksanaannya, tim tidak hanya menerima materi secara teori, tetapi turun langsung ke lahan pertanian untuk mempelajari praktik budi daya bawang putih secara nyata. Kegiatan tersebut didampingi oleh tim mahir dan praktisi bawang putih nan memberikan pengarahan serta pengalaman teknis kepada para peserta.

Sembalun dipilih sebagai letak pembelajaran lantaran area ini merupakan salah satu sentra pengembangan bawang putih nasional dengan kondisi agroklimat nan mendukung.

Melalui aktivitas riset dan training lapangan ini, Tim Riset Swasembada Bawang Putih Polda Jawa Barat diharapkan dapat membawa pengetahuan dan praktik terbaik nan diperoleh dari Sembalun untuk dikembangkan di wilayah Jawa Barat.

Riezka Rahmatiana, Koordinator Lapangan Tim Riset Swasembada bawang putih Polda Jabar memastikan pihaknya bakal membawa semangat kebaikan nan didapat dari Sembalun untuk dibawa ke Jawa Barat.

Dia juga menyinggung kebutuhan bawang putih di Jawa Barat nan sangat tinggi. Dengan adanya swasembada bawang putih diharapkan bisa menjadi kekuatan untuk berdikari dan tidak berjuntai pada ekspor.

"Saya berambisi Jabar tidak hanya menjadi wilayah konsumen tetapi menjadi sentra produksi bawang putih nan kuat, berdikari dan berkelanjutan," tambahnya.

Langkah nyata menuju kedaulatan pangan nasional ini tentu tidak bakal terlaksana jika hanya berpusat pada kebijakan tanpa adanya aktivitas berbareng untuk mensukseskan.

"Saya optimistis program ini bakal sukses, terlebih adanya sinergi antara pemerintah, polri, akademisi, petani, pelaku upaya dan para ahli," lanjut Riezka.

Dia berambisi Indonesia tidak hanya bisa membangun swasembada bawang putih, tetapi dapat membangun pertanian kuat, modern, berdikari dan berkelanjutan.

EKONIKLIM Talkshow sebagai bagian ke-15 sekaligus penutup rangkaian EKONIKLIM Podcast Season 2.(Dok. CPI Indonesia)

CLIMATE Policy Initiative (CPI) Indonesia resmi menyelenggarakan EKONIKLIM Talkshow sebagai bagian ke-15 sekaligus penutup rangkaian EKONIKLIM Podcast Season 2. Mengusung tema “Orientasi Kebijakan Iklim Indonesia dari Perspektif Ekonomi dan Keuangan,” aktivitas ini membedah sinergi kebijakan suasana dalam mendukung ketahanan energi, pangan, serta pertumbuhan ekonomi hijau nasional.

Talkshow ini menghadirkan dua narasumber utama, ialah Ary Sudijanto, Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, serta Fajar Nuradi, Asisten Deputi Produksi Pangan dan Perubahan Iklim Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Keduanya menyoroti aspek strategis dalam kebijakan suasana Indonesia, mulai dari kesiapan pemerintah menghadapi krisis iklim, penguatan ketahanan pangan dan energi, hingga peran Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagai instrumen pembiayaan inovatif untuk menutup kesenjangan pendanaan pembangunan rendah karbon.

Dalam obrolan mengenai NEK, Ary Sudijanto menekankan pentingnya prinsip akuntabilitas dalam pengembangan ekosistem, termasuk pasar karbon, pajak karbon, dan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) untuk membangun kepercayaan pasar terhadap sistem karbon Indonesia nan berintegritas tinggi.

“Pengembangan pasar karbon Indonesia kudu dibangun di atas tata kelola nan transparan, akuntabel, dan kredibel. SRUK mempunyai peran krusial untuk memastikan setiap unit karbon tercatat dengan baik, mencegah penghitungan ganda, serta meningkatkan kepercayaan penanammodal terhadap integritas pasar karbon Indonesia. Dengan sistem nan kuat, NEK dapat menjadi instrumen strategis untuk mendukung pencapaian sasaran suasana sekaligus membuka kesempatan pembiayaan nan lebih besar bagi pembangunan rendah karbon,” ujar Ary Sudijanto.

Sinergi Ketahanan Pangan dan Iklim

Sementara itu, Fajar Nuradi menyoroti pentingnya koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan suasana dapat mendukung agenda pembangunan nasional hingga tingkat daerah. Pembahasan juga mencakup gimana program pangan dan daya di tingkat desa dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat ketahanan masyarakat, serta memastikan faedah pembangunan hijau dapat dirasakan oleh petani, nelayan, pemerintah daerah, dan organisasi setempat.

“Ketahanan pangan dan perubahan suasana adalah dua agenda nan saling berkaitan. Di tengah meningkatnya akibat iklim, kebijakan pangan perlu didukung oleh pendekatan nan tidak hanya menjaga produksi, tetapi juga memperkuat ketahanan masyarakat dan ekonomi lokal. NEK dapat menjadi salah satu instrumen inovatif untuk menjembatani kebutuhan pembiayaan, selama dikelola melalui koordinasi nan kuat antar kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan,” ujar Fajar Nuradi.

Daya Saing Global dan RUU Perubahan Iklim

Talkshow ini juga menyoroti bahwa potensi besar NEK sebagai mesin pertumbuhan hijau hanya dapat terwujud andaikan didukung tata kelola nan kuat, sistem pembagian faedah nan adil, serta koordinasi kebijakan nan konsisten antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, bumi usaha, dan masyarakat. Selanjutnya, daya saing Indonesia bakal semakin ditentukan oleh keahlian beradaptasi terhadap dinamika global.

Penyelesaian kerangka norma melalui RUU Perubahan Iklim, penguatan penerapan NEK, serta kesiapan menghadapi kebijakan internasional seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) menjadi langkah krusial agar kebijakan suasana tidak hanya mendukung penurunan emisi, tetapi juga memperkuat daya saing industri nasional dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

EKONIKLIM Podcast merupakan bagian dari upaya CPI Indonesia untuk meningkatkan literasi publik mengenai keterkaitan antara ekonomi, keuangan, dan lingkungan, termasuk iklim. Dengan menghadirkan obrolan nan mudah diakses, EKONIKLIM mendorong percakapan nan lebih inklusif mengenai pembiayaan transisi energi, penguatan ketahanan ekonomi dan sosial, serta pencapaian sasaran suasana nasional.

“Musim kedua EKONIKLIM menunjukkan bahwa transisi daya dan tindakan suasana bukan hanya rumor teknologi alias lingkungan, tetapi juga rumor ekonomi, kebijakan, dan pembiayaan. Indonesia memerlukan ekosistem NEK nan kredibel, tata kelola nan transparan, serta instrumen pembiayaan nan bisa mengubah komitmen suasana menjadi tindakan nyata dan faedah ekonomi bagi masyarakat. Melalui bagian final ini, kami mau membawa obrolan ke ruang nan lebih luas. Ketika publik, kreator kebijakan, pelaku pasar, sektor keuangan, dan masyarakat mempunyai pemahaman nan sama, kesempatan untuk membangun ekonomi hijau nan inklusif dan berkepanjangan bakal semakin besar,” ujar Direktur CPI Indonesia, Tiza Mafira.

EKONIKLIM Talkshow beserta seluruh bagian EKONIKLIM Podcast Season 2 tersedia di kanal YouTube EKONIKLIM https://www.youtube.com/@EKONIKLIM dan Spotify EKONIKLIM https://creators.spotify.com/pod/profile/ekoniklim/. (H-3)

Berikut Rekomendasi Smart TV Terbaik Tahun 2026.(magnifik)

SMART TV adalah televisi nan dilengkapi sistem operasi dan hubungan internet sehingga dapat digunakan untuk mengakses beragam jasa digital tanpa perangkat tambahan.

Selain menonton siaran televisi biasa, Smart TV dapat digunakan untuk membuka aplikasi streaming, menjelajah internet, memutar video dan musik, serta terhubung dengan perangkat lain seperti smartphone, laptop, dan konsol game.

1. Samsung Mini LED M1EH 4K Smart TV

Pilihan menarik untuk pengguna nan menginginkan teknologi Mini-LED dengan nilai nan relatif terjangkau. Samsung juga menawarkan fitur Vision AI pada lini TV terbarunya.

2. LG OLED AI B6 4K Smart TV

Cocok untuk pengguna nan mengutamakan kualitas gambar. Panel OLED menawarkan warna hitam nan sangat pekat, sementara model 2026 ini menggunakan prosesor α8 AI 4K Gen3 dan webOS.

3. TCL P8K QLED 4K

Pilihan menarik bagi pengguna nan mencari TV dengan teknologi QLED dan refresh rate tinggi. TCL Indonesia mencantumkan P8K dengan refresh rate native 144Hz serta sistem audio ONKYO 2.1.

4. LG NANO 4K UHD AI NU85

TV ini menawarkan resolusi 4K, teknologi Nano Color, HDR10 Pro, serta prosesor α7 AI 4K Gen9. Tersedia antara lain dalam ukuran 55 dan 65 inci.

5. Samsung Crystal UHD 4K U8000F

Cocok untuk penggunaan sehari-hari seperti menonton streaming, siaran TV, dan film. Model 43 inci tersedia di pasar Indonesia dengan resolusi 4K dan platform Smart TV Samsung.

Untuk 2026, pilihan Smart TV semakin beragam, mulai dari TV LED terjangkau hingga OLED dan Mini-LED premium. (Z-4)

Sumber: datascripmall, topsellindonesia