Hari tetap sangat pagi ketika Siti Rohmatin tiba di Klinik Hemodialisis Nitipuran, Bantul. Pukul 06.00 WIB, dua jarum dipasang pada lengan kirinya. Melalui selang bening, darah mengalir ke mesin untuk disaring sebelum kembali ke tubuhnya. Selama sekitar lima jam, perangkat itu menggantikan kegunaan ginjalnya nan tak lagi bekerja.

Beberapa jam sebelumnya, wanita asal Pacitan, Jawa Timur, itu kudu menempuh perjalanan sekitar 4,5 jam berbareng suaminya, Suharto, untuk mencapai klinik tersebut.

Rutinitas itu mereka jalani dua kali sepekan selama nyaris sepuluh tahun. Artinya, sudah lebih dari seribu kali Siti menjalani hemodialisis untuk membantunya memperkuat hidup.

Sekitar pukul 01.30 WIB, Suharto menghidupkan sepeda motor di depan rumah mereka di Pacitan. Sementara itu, Siti menyiapkan map berisi arsip pengobatan. Dari Kota Seribu Satu Goa, mereka menempuh perjalanan sekitar 4,5 jam menuju Klinik Hemodialisis Nitipuran di Bantul.

Di tengah perjalanan, mereka biasa berakhir sejenak untuk menunaikan salat Subuh di Wonosari sebelum kembali melaju ke klinik.

Rutinitas itu mereka jalani setiap Rabu dan Sabtu selama nyaris sepuluh tahun. Jalan nan sama terus mereka lintasi. Bukan lantaran ingin, melainkan agar pengobatan Siti tidak terputus.

Vonis nan Mengubah Arah Hidup

Semua bermulai pada 2010. Saat itu, Siti tak pernah menyangka hipertensi nan diidapnya perlahan merusak kegunaan ginjal. Ia juga tak rutin memeriksakan tekanan darah. Hingga akhirnya tubuhnya memberi tanda: tenaga mudah terkuras, tubuh membengkak, dan mual tak kunjung reda.

"Gagal ginjal dari hipertensi. Tiba-tiba tinggi, nggak pernah dicek sebelumnya. Tahu-tahu sudah kandas ginjal. Dulu lemas, bengkak, mual," tutur Siti kepada Pandangan Jogja, (3/4.

Vonis kandas ginjal kronis mengubah kehidupan pasangan itu. Sejak saat itu, hemodialisis menjadi bagian dari hidup Siti untuk menggantikan kegunaan ginjal nan tak lagi bekerja.

Di kembali perubahan itu, Suharto memilih menerima realita nan tak pernah mereka bayangkan. Ia tak lagi menghitung berapa kali kudu mengantar istrinya berobat alias berapa jam nan dihabiskan di perjalanan. Baginya, nan terpenting Siti tetap dapat menjalani terapi sesuai jadwal.

"Kalau master bilang ini untuk selamanya, ya mau gimana lagi. Kita kudu berjuang. Terus berjuang," kata Suharto.

Tak Lagi Berjuang Sendiri

Hampir sepuluh tahun menjalani hemodialisis membikin Klinik Hemodialisis Nitipuran tak lagi terasa asing bagi Siti dan Suharto. Wajah-wajah nan mereka temui setiap Rabu dan Sabtu berubah menjadi keluarga.

"Sudah kayak family sama petugas-petugas di sini. Sama pasien-pasien juga," kata Siti.

Pimpinan Klinik Hemodialisis Nitipuran, Sari Murnani, mengatakan kebutuhan jasa hemodialisis terus meningkat. Pasien nan datang tak hanya berasal dari DIY, tetapi juga Jawa Tengah dan Jawa Timur lantaran terapi kudu dijalani secara rutin.

Hampir seluruh pasien di klinik tersebut merupakan peserta JKN.

"Peran BPJS sangat krusial lantaran terapi ini kudu dijalani rutin. Saya tidak membayangkan jika pasien kudu bayar sendiri," ujar Sari.

Ucapan itu mengingatkan Siti dan Suharto pada masa ketika biaya pengobatan selalu menjadi kekhawatiran menjelang agenda hemodialisis.

Sebelum menjadi peserta JKN, Siti dan Suharto kudu menyiapkan baiaya sekitar Rp700 ribu untuk sekali terapi. Tabungan mereka pun perlahan menipis. Di tengah keharusan menjalani hemodialisis seumur hidup, pasangan itu mulai memikirkan gimana terapi Siti dapat terus berlanjut.

"Lama-lama biaya menipis. Akhirnya master menyarankan pakai BPJS. Kalau tidak, kami juga bingung kudu bagaimana. Ini kan soal nyawa. Kalau kudu bayar sendiri terus, dari mana kami bisa dapat duit sebanyak itu. Kalau pakai BPJS, kami bisa rutin berangkat. Kalau tidak, mungkin hanya bisa seminggu sekali," tutur Suharto.

Cerita Siti menjadi gambaran kebutuhan jasa bagi pasien kandas ginjal di Indonesia. BPJS Kesehatan mencatat pembiayaan penanganan kandas ginjal sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp13 triliun dan dimanfaatkan sekitar 640 ribu jiwa.

Sejak menjadi peserta JKN, kekhawatiran tentang biaya berganti menjadi kepastian menjalani terapi sesuai jadwal.

"Mungkin saya tidak sampai di sini jika tidak ada BPJS. Bayangkan saja, sudah 10 tahun, entah berapa biayanya. Mungkin juga tidak bisa lanjut cuci darah lantaran belum tentu mampu. Teman-teman di sini rata-rata pakai BPJS. Saya sangat berterima kasih sekali dengan adanya BPJS," tutur Siti.

Pada Rabu-Rabu dan Sabtu-Sabtu nan bakal datang, pada awal hari, Suharto bakal kembali menyalakan sepeda motor di laman rumah mereka di Pacitan. Siti bakal membawa map berisi arsip pengobatan. Tujuan mereka tetap sama: Klinik Hemodialisis Nitipuran di Bantul.

Pukul 06.00 WIB, dua jarum bakal kembali terpasang pada lengan kiri Siti. Perjalanan itu bakal mereka ulangi lagi dan lagi. Bukan lantaran mereka telah terbiasa dengan penyakit itu, melainkan lantaran selama angan tetap ada, perjalanan tersebut bakal terus dijalani bersama.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono membuka kesempatan tenaga ahli di bagian kesehatan dan gizi masuk dalam Dewan Pengawas BGN.

Mereka diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan memberi masukan mengenai penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sudaryono mengatakan, pihaknya mau Dewan Pengawas BGN diisi oleh orang-orang nan kompeten dan mempunyai skill sesuai kebutuhan program.

“Kita mau diawasi oleh orang-orang kompeten. Salah satunya kami mau mengusulkan kelak beberapa mahir gizi, kemudian ada master anak, master gizi, master kandungan,” ucap Sudaryono dalam sambutannya di aktivitas peresmian Pusat Pelayanan Terpadu dan Media Center BGN instansi BGN, Jakarta Pusat, Rabu (29/7).

Selain tenaga kesehatan dan mahir gizi, Sudaryono menyebut pihaknya juga membuka ruang bagi pekerjaan lain, seperti chef untuk memberikan masukan. Menurutnya, keterlibatan beragam pihak diperlukan agar penyelenggaraan program MBG dapat terus diperbaiki.

Ia menambahkan, BGN telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk melakukan kajian berbareng para mahir gizi. Kajian tersebut bakal membahas sejumlah hal, termasuk persoalan stunting, menu makanan, kandungan gizi hingga metode intervensi nan tepat di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.

“Kami sangat mau mendengar dan mau melibatkan banyak pihak, khususnya kami tadi sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk kita melakukan satu kajian berbareng dengan ahli-ahli gizi nan terbaik di seluruh Indonesia," ujarnya.

Lebih lanjut, keterlibatan para mahir bukan hanya agar MBG berorientasi pada pemberian makanan, tetapi juga menghasilkan akibat terhadap faedah kondisi kesehatan penerima manfaat.

Ia menambahkan, keberhasilan program kudu dilihat melalui tiga aspek, ialah output, outcome, dan impact. Output berangkaian dengan kualitas dan kandungan makanan nan diberikan, outcome menyangkut perubahan kondisi kesehatan penerima manfaat, sedangkan impact memandang akibat jangka panjang, termasuk terhadap keahlian akademik dan daya saing anak.

"BGN ini namanya Badan Gizi Nasional, bukan Badan Makan Nasional. Jadi ngasih makan itu adalah sarana ngasih gizi, intinya ada pada gizi,” kata Sudaryono.

Target IHSG kami di level 8.000 memang tergolong non-consensus. (foto: Okezone.com/Arif Julianto)

Ilustrasi dokter(Magnific)

KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) menyebut wafatnya enam dokter internship dalam lima bulan terakhir kebanyakan lantaran sakit. Dirjen Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes, Yuli Farianti, mengatakan setiap kejadian telah melakukan audit medis dan investigasi berbareng tim campuran dari Kemenkes, PB IDI, KKI, dan dan lainnya. 

"Berdasarkan beberapa hasil audit tim investigasi, sebenarnya penyebab kematian 6 master internship itu lantaran sakit. Sekali lagi lantaran sakit. Kondisi sakit nan diderita," kata Yuli dalam konvensi pers di Jakarta, Rabu (29/7).

Dari enam kasus tersebut, ujar dia, ada satu kasus mengenai dengan proses tata kelola yaitu over time atau jam kerja lebih dari 40 jam. Yuli menjelaskan beberapa aspek mengenai tata kelola mengenai master internship nan sudah perbaiki dan dikuatkan.

"Kita lakukan perbaikan-perbaikan mulai dari penguatan jam kerja dan lain-lain. Kemudian pedoman pengaturan pembatasan jam kerja di puskesmas seperti apa, di rumah sakit seperti apa," ujar dia.

Ia menekankan pentingnya komunikasi master internship dengan pendamping. Pada saat pendamping tidak memberi tahu ataupun tidak mau tahu dengan peserta internnya, kata dia, wafatnya master ketika menjalani internship dapat terulang.

Pada kesempatan nan sama, Pelaksana Tugas (Plt) Irjen Kemenkes Rudi Supriatna Nata Saputra menegaskan sejak kasus wafatnya master internship di RSUD KH Daud Arif, Kuala Tungkal, Jambi, Kemenkes berkomitmen melakukan perubahan tata kelola mengenai pada penyelenggaraan internship. 

Rudi menyebut masukan dan temuan mengenai kasus di Jambi diakomodasi dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/594/2026 nan ditetapkan per 8 Juni 2026.

"Namun dengan dua kejadian terakhir di Lampung dan di Cisalak, kami juga memberikan perhatian lagi agar tata kelola nan sudah diperbaiki itu perlu dikuatkan kembali," ungkap dia.

Dalam lima bulan terakhir, terdapat enam kematian master intership terjadi antara lain dr. Kartika Ayu Permatasari, dr. Edgar Bezaliel Hartanto, dr. Andito Mohammad Wibisono, dr. Myta Aprilia Azmy, dr. M Zulfikar Drakel dan dr. Siti Zahra Maghfira. (H-4)

Tentara Israel di Tepi Barat, Palestina.(Al Jazeera)

MENJELANG pemilihan umum Israel nan dijadwalkan pada 27 Oktober mendatang, para pemilih bakal menghadapi sejumlah rumor krusial nan bakal menentukan arah masa depan negara tersebut. Fokus utama kampanye kali ini berkisar pada akuntabilitas atas kegagalan mencegah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, strategi keamanan jangka panjang, perdebatan identitas kepercayaan mengenai wajib militer, serta tekanan ekonomi nan kian meningkat.

Akuntabilitas Atas Tragedi 7 Oktober

Banyak penduduk Israel menuntut pembentukan komisi penyelidikan negara nan independen untuk mengusut kegagalan intelijen dan militer nan memungkinkan serangan Hamas terjadi. Serangan paling mematikan dalam sejarah Israel tersebut menewaskan lebih dari 1.200 orang dan meninggalkan trauma nasional nan mendalam.

Partai-partai oposisi menjadikan pembentukan komisi ini sebagai prioritas utama mereka. Sebaliknya, pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak usulan tersebut dan lebih memilih komisi bipartisan nan anggotanya ditunjuk oleh politisi.

Pemimpin oposisi Yair Lapid mengkritik langkah pemerintah sebagai upaya untuk mencuci tangan dari tanggung jawab atas musibah terbesar bagi bangsa Yahudi sejak Holocaust. Netanyahu juga menghadapi pengawasan ketat mengenai kebijakan masa lalunya nan mengizinkan Qatar mengirimkan ratusan juta dolar ke Gaza, nan menurut para kritikus justru membantu memperkuat kekuasaan Hamas sebelum serangan terjadi.

Perubahan Doktrin Keamanan

Selama puluhan tahun, doktrin keamanan Israel bertumpu pada intelijen kuat, pencegahan, dan perang singkat. Namun, pasca-7 Oktober, strategi ini berubah total menjadi kampanye militer jangka panjang di beragam front, termasuk Jalur Gaza, Libanon selatan, Suriah, hingga serangan langsung ke Iran dan golongan Houthi di Yaman.

Doktrin baru ini memicu perdebatan mengenai keahlian Israel untuk mempertahankan pengerahan militer di banyak front secara bersamaan. Puluhan ribu tentara persediaan dimobilisasi berulang kali sejak 2023 dengan biaya pribadi dan ekonomi nan signifikan. Ofer Shelah, peneliti di Institute for National Security Studies (INSS), mencatat dalam suatu podcast bahwa Israel berubah dari masyarakat nan mengandalkan pencegahan menjadi masyarakat nan hidup 'permanen dengan pedang'.

Secara internasional, reputasi Israel juga tertekan. Data kementerian kesehatan di Gaza menyebut korban tewas telah melampaui 73.000 jiwa, sementara ribuan lain tewas di Libanon. Bahkan sekutu terdekat seperti Amerika Serikat mulai melontarkan kritik tajam, termasuk teguran keras dari Donald Trump mengenai perilaku militer Israel dalam bentrok dengan Iran.

Agama, Identitas, dan Wajib Militer

Kekurangan personel militer memperuncing perdebatan mengenai pengecualian wajib militer bagi kaum Yahudi ultra-Ortodoks. Partai-partai ultra-Ortodoks, nan didukung oleh partai Likud milik Netanyahu, bersikeras mempertahankan pengecualian ini agar siswa kepercayaan dapat terus belajar Taurat.

Di sisi lain, kebanyakan oposisi menuntut penghapusan pengecualian tersebut dan menolak berasosiasi dengan pemerintahan nan menyertakan partai ultra-Ortodoks. Perpecahan ini meluas ke rumor identitas nasional, ialah koalisi pemerintah baru-baru ini memperkenalkan langkah-langkah nan mempromosikan pemisahan kelamin di ruang publik, kebijakan nan dianggap kritikus sebagai upaya memperkuat pengaruh kepercayaan atas kehidupan publik.

Lonjakan Biaya Hidup

Meski rumor keamanan mendominasi, masalah ekonomi tetap menjadi perhatian utama pemilih. Walaupun PDB Israel tumbuh pesat sejak tahun 2000, penduduk Israel tetap menghadapi salah satu biaya hidup tertinggi di bumi dengan bayaran median nan tetap di bawah rata-rata OECD.

Masalah struktural seperti kekurangan perumahan dan halangan perdagangan diperparah oleh beban perang. Sejak 2023, anggaran pertahanan Israel membengkak dua kali lipat, memberikan tekanan besar pada finansial publik. Para pemilih sekarang kudu menimbang keseimbangan antara shopping keamanan nan masif dengan kebutuhan domestik nan mendesak. (AFP/I-2)

Ilustrasi(Dok Istimewa)

CHEF de Mission (CdM) Tim Indonesia Todotua Pasaribu melakukan visitasi terjauhnya ke Kota Parepare, Sulawesi Selatan, demi memastikan kesiapan atlet sepak takraw menjelang Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

Langkah itu menjadi bukti komitmen penuh untuk menjaga kesempatan lencana Merah Putih di arena multievent tersebut.

Didampingi Ketua Umum PP PSTI Surianto dan disambut Wali Kota Parepare, Todotua meninjau langsung latihan tim putra dan putri serta berbincang berbareng tim pembimbing mengenai progres pembinaan dan kebutuhan tim.

Kunjungan itu bermaksud memastikan para atlet dapat berlatih dengan tenang tanpa terbebani persoalan di luar arena.

Todotua menegaskan bahwa rangkaian visitasi pelatnas ini menjadi sarana komunikasi erat antara CdM, Komite Olimpiade Indonesia, dan pengurus bagian olahraga untuk mengantisipasi kebutuhan kontingen sejak dini.

Setelah memandang langsung kondisi di lapangan, dia mengaku sangat optimistis dengan perkembangan tim sepak takraw Indonesia.

"Melihat persiapan nan dilakukan, kami cukup percaya diri bahwa sepak takraw mempunyai kesempatan untuk menyumbangkan lencana bagi Indonesia di Asian Games 2026. Pembinaan nan dijalankan juga berkesinambungan dan menjadi fondasi nan baik untuk meningkatkan prestasi di level internasional," ucap Todotua.

Apresiasi juga diberikan kepada PP PSTI nan memilih memusatkan latihan nasional secara berdikari di Parepare. 

Menurut Todotua, lingkungan latihan di sana sangat kondusif dan proper, sehingga para atlet dari beragam wilayah bisa membangun atmosfer latihan nan konsentrasi guna mendongkrak prestasi.

Pada Asian Games Hangzhou 2022 lalu, bagian sepak takraw sukses menyumbang dua lencana perak dan satu perunggu. Tanpa merinci sasaran lencana secara spesifik untuk jenis kali ini, Todotua menegaskan konsentrasi utamanya adalah meminimalkan gangguan non-teknis bagi para atlet.

"Kami mau memastikan tidak ada persoalan di luar lapangan nan mengganggu konsentrasi atlet. Tugas kami adalah menjaga atlet untuk konsentrasi dan mengoordinasikan seluruh kebutuhan kontingen sehingga saat berada di Asian Games nanti, atlet hanya perlu memikirkan satu hal, ialah memberikan penampilan terbaik untuk Indonesia," tegasnya.

Pembeli elpiji 3 kg di Kota Cirebon.(Doc Pertamina)

SEJUMLAH penduduk di Kabupaten Indramayu mengeluhkan sulitnya mendapatkan LPG 3 kilogram. 

“Saya terpaksa kudu berkeliling ke toko dan warung, baru dapat,” tutur Selamet (48), seorang penjual makanan nan merupakan penduduk Desa/Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Rabu (29/7).

Tak tanggung-tanggung Selamet kudu mendatangi sepuluh toko dan warung baru mendapatkan elpiji 3 kilogram. 

Sekalipun kudu berkeliling mencari elpiji 3 kg, Selamet mengaku tetap berterima kasih lantaran tidak membuatnya berakhir berjualan.

“Tapi memang lenyap cukup banyak waktu untuk mencari elpiji ini. Rata-rata pemilik toko dan warung bilang jika barangnya belum datang dan baru datang sore ini. Tapi saya kan butuhnya pagi,” tuturnya. 

Keluhan sama juga diungkapkan pedagang jajanan sempol ayam, Wawan,40.

“Saya kudu berkeliling di empat toko tadi, baru dapat,” tutur pedagang nan berdagang di Jalan MT Haryono Indramayu.

Wawan mengaku, dia sampai kudu meninggalkan dagangannya untuk membeli elpiji 3 kg. ini dikarenakan dia hanya mempunyai satu tabung dan tidak mempunyai tabung cadangan.

“Jadi mau tidak mau saya tinggal. Gas habis, gimana saya mau berjualan,” tuturnya.

Untuk membeli satu tabung persediaan Wawan mengaku harganya cukup mahal dan duit nan ada digunakan lagi untuk modal berjualan. 

Seiring dengan sulitnya mendapatkan elpiji tabung melon, harganya pun mengalami kenaikan. Dalam kondisi normal, nilai elpiji tabung melon hanya Rp 22 ribu per tabung, tapi sekarang naik menjadi Rp 25 ribu per tabung. Bahkan ada pula nan mendapatkan elpiji tabung melon dengan nilai Rp 30 ribu per tabung. (UL)

Ground breaking pengolahan sampah menjadi daya listrik (PSEL) Legok Nangka, di Bandung, Rabu (29/7).(Dok. Istimewa)

GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan kritik tajam terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayahnya. Ia menilai operasional sejumlah BUMD Jawa Barat saat ini kental dengan praktik percaloan, tidak transparan, dan menjalankan skema kerja sama nan tidak logis sehingga merugikan kas daerah.

Kritik tersebut disampaikan Dedi saat menghadiri groundbreaking proyek pengolahan sampah menjadi daya listrik (PSEL) Legok Nangka di Bandung, Rabu (29/7). Menurutnya, ketidakberesan dalam pengelolaan BUMD ini berakibat langsung pada masyarakat lantaran untung nan semestinya masuk ke kas wilayah justru tertahan di internal perusahaan.

Skema Bagi Hasil Migas nan Tidak Masuk Kas Daerah

Dedi menyoroti salah satu praktik nan dianggapnya tidak masuk akal, ialah mengenai bagi hasil pengelolaan migas dari PT Pertamina. Seharusnya, biaya bagi hasil tersebut langsung disetorkan ke kas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk membiayai pembangunan.

"Kenapa tidak langsung ke kas daerah? Dampaknya apa? Bertahun-tahun ke belakang masuk BUMD, oleh BUMD-nya tidak dimasukkan ke kas daerah," ujar Dedi. Ia menambahkan bahwa biaya tersebut justru sering kali diinvestasikan kembali oleh BUMD untuk membentuk entitas baru nan tidak jelas urgensinya.

"Alih-alih untuk membantu pembangunan, biaya bagi hasil tersebut menguap tidak jelas lantaran diinvestasikan kembali oleh BUMD. Dibikin anak perusahaan, cucu perusahaan, apalagi cicit perusahaan," tegasnya. Persoalan ini pun diakui Dedi telah dia laporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai corak keanehan dalam tata kelola birokrasi.

Catatan Gubernur: Ratusan miliar Rupiah untung BUMD sering kali berubah bentuk menjadi piutang akibat pembentukan entitas turunan (anak/cucu perusahaan) dan kerja sama dengan pihak ketiga nan tidak transparan.

Memutus Rantai Birokrasi Trans Jabar

Selain masalah migas, Dedi menyoroti skema kerja sama penyediaan transportasi massal Trans Jabar antara Pemprov Jabar, BUMD PT Jasa Sarana, dan PT DAMRI. Ia menilai keterlibatan BUMD dalam proyek ini hanya menciptakan rantai birokrasi nan membebani anggaran daerah.

Dalam skema nan berjalan, Pemprov Jabar tidak bayar langsung ke DAMRI, melainkan melalui PT Jasa Sarana. Akibatnya, BUMD tersebut mendapatkan untung dobel dari persentase nilai perjanjian dan biaya operasional dari pendapatan provinsi.

"Jasa Sarana dapat dua, satu dari Rp120 miliar dia dapat 5%. Kedua, dari pendapatan provinsi dia dikasih operasional," jelas Dedi.

Langkah Tegas Mulai Agustus

Sebagai langkah perbaikan, Dedi memastikan bakal merevisi skema kerja sama tersebut mulai bulan depan. Ia menegaskan bakal memutus peran BUMD sebagai "perantara" dalam jasa publik nan semestinya bisa dilakukan secara langsung.

"Minggu depan nan asing bakal saya ubah lagi. Mulai bulan Agustus saya coret, langsung dari Pemprov Jabar dengan DAMRI, enggak ada lagi lewat Jasa Sarana. Ini BUMD percaloan sangat luar biasa, ada bertahun-tahun," pungkasnya.

Dedi berambisi dengan pembersihan praktik percaloan di tubuh BUMD, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat dapat meningkat signifikan dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat melalui program pembangunan nan nyata. (BY/I-1)

Tim medis melakukan pemeriksaan kesehatan seorang penduduk nan tinggal di wilayah pengolahan batu kapur di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat(MI/DEPI GUNAWAN)

KUALITAS udara di area industri pengolahan batu kapur Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, berada dalam kategori jelek dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, terutama Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Hal itu terungkap setelah Dinas Kesehatan (Dinkes) Bandung Barat melakukan pengukuran akibat polusi udara. Ditemukan tujuh dari 15 rumah di wilayah itu mempunyai kadar PM10 dan PM2,5 di atas baku mutu.

Meski demikian, hasil pengukuran tersebut belum bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan apakah sumber pencemaran berasal dari aktivitas industri pengolahan batu kapur.

"Jadi hasil tersebut belum dapat langsung disimpulkan berasal dari satu sumber tertentu, lantaran pada saat pengukuran tidak seluruh mesin pabrik beraksi dan letak permukiman juga berdekatan dengan jalan raya," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes Bandung Barat Lia Nurliani Sukandar, Rabu (29/7).

Dia menyatakan, lampau lintas kendaraan di sekitar letak permukiman juga bisa berpotensi menjadi salah satu aspek nan memengaruhi kualitas udara saat pengukuran dilakukan. Karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui sumber utama pencemaran debu di wilayah tersebut.

Untuk mencegah akibat jelek polusi debu kapur di Kecamatan Padalarang dan Cipatat, pihaknya telah menerjunkan petugas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bagi penduduk sekitar.

"Program pemeriksaan kesehatan massal ini dijadwalkan berjalan secara maraton hingga Jumat pekan depan sebagai upaya memastikan kondisi kesehatan masyarakat di wilayah nan selama ini mengeluhkan paparan debu kapur di Cipatat dan Padalarang," jelasnya.

DISAMBUT MASYARAKAT

Pelaksanaan cek kesehatan mendapat respons positif dari masyarakat. Mereka tidak hanya memanfaatkan jasa pemeriksaan kesehatan umum, tetapi juga mengikuti skrining gangguan pernapasan nan disediakan petugas kesehatan.

"Data sementara menunjukkan antusiasme masyarakat untuk mengecek kesehatannya cukup tinggi," ujarnya.

Seorang warga, Zaeni Abdul Muhti mengaku, akibat polusi udara debu kapur menyebabkan dua anak di keluarganya mengalami gangguan pernapasan hingga kudu menjalani perawatan.

"Keponakan saya kudu menjalani perawatan di rumah sakit, tapi sekarang sudah dipulangkan. Berdasarkan keterangan dokter, anak tersebut didiagnosis menderita asma," ucapnya.

Jakarta, CNBC Indonesia -Kongres Wanita Indonesia alias Kowani terus mendorong pengembangan tanaman sorgum sebagai salah satu pangan pengganti untuk mendukung ketahanan pangan nasional. selain mempunyai nilai gizi tinggi dan bebas glute sorgum juga dinilai mempunyai nilai ekonomi tinggi serta berpotensi menembus pasar ekspor

Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia (Rabu, 29/07/2026) berikut ini

Add as a preferred
source on Google

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengembalian kelebihan pembayaran pajak namalain restitusi untuk pajak penghasilan (PPh) sektor minyak dan gas (migas) serta non migas bertumbuh pesat pada 2025.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa restitusi PPh Migas mencapai Rp789,51 miliar pada 2025 alias melonjak Rp786,8 miliar dari jumlah 2024 alias melejit 29.104%.

Sementara itu, nilai restitusi untuk PPh Non Migas mencapai Rp105,04 triliun, juga melesat 76% dari tahun 2024.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sendiri sebelumnya mengatakan nilai restitusi pajak untuk pengusaha batu bara hingga Rp25 triliun sepanjang tahun lalu.

"Tahun lalu, tahun sebelum ya, saya bayar restitusi PPN (pajak pertambahan nilai) dari batu bara itu sekitar Rp25 triliun negatifnya," ujarnya kepada awak media saat ditemui di Gedung Juanda, Jakarta, dikutip Rabu (29/7/2026).

Akibat bayar restitusi tersebut, Purbaya berujar membikin pemerintah rugi,

"Itu nan saya rugi besar tahun lalu. Bukan saya rugi, pemerintah lah," ungkapnya.

Oleh lantaran itu, salah satu upaya dalam mengkompensasi restitusi pajak nan besar ke pengusaha batu bara, Purbaya mengatakan bahwa pemerintah bakal berupaya menyelesaikan patokan penerapan bea keluar batu bara.

Adanya bea keluar batu bara disebut Purbaya bakal menjadi pengerek penerimaan kas negara. Selain itu, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan tata langkah pengembalian pembukaan kelebihan pembayaran pajak untuk memperketat restitusi pajak.

Hal itu tertuang melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2026. Aturan ini dapat membawa angin segar bagi bumi upaya dan para wajib pajak di seluruh Indonesia.

"Bahwa untuk meningkatkan kecermatan dan lebih memberikan kepastian norma dalam penyelenggaraan kewenangan dan pemenuhan tanggungjawab perpajakan, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai tata langkah pengembalian pembukaan kelebihan pembayaran pajak," tulis patokan tersebut.

Salah satu kebijakan utama dalam PMK itu adalah tertuang dalam Pasal 9, ialah pemisah maksimal restitusi dipercepat bagi pengusaha kena pajak (PKP) tertentu dipangkas menjadi Rp 1 miliar, dari sebelumnya Rp5 miliar dalam PMK 209/2021.

(arj/arj)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta -

Seorang pengendara motor wanita tewas kecelakaan saat berupaya mendahului kendaraan di depannya di Jalan Raya Cikuda, Cileungsi, Kabupaten Bogor. Kecelakaan diduga akibat pemotor rem mendadak dan terjatuh ke jalur kanan.

"Korban kecelakaan MD (meninggal dunia) satu orang. Korban pengendara motor Honda Scoopy F 2644 PY, inisial H, wanita," kata Kanit Gakkum Satlantas Polresta Bogor Kota Ipda Arif Rahman, Rabu (29/7/2026).

Arif mengatakan, kecelakaan terjadi ketika pemotor wanita inisial H melaju di Jalan Pasir Kuda arah Cileungsi, sekitar pukul 11.30 WIB. Saat kejadian, korban berupaya mendahului SUV nan melaju di depannya.

"Setibanya di TKP, diduga pengendara motor inisial H menyalip alias mendahului kendaraan Mitsubishi X Pander, kemudian mengerem dan terjatuh ke sebelah kanan jalan," kata Arif.

"(Korban) jatuh tepat di ban depan sebelah kanan truk warna kuning hitam nan datang dari arah berlawanan, lampau terlindas," imbuhnya.

Arif menambahkan, pemotor H meninggal di letak dengan luka serius di kepala. Jasad korban, dievakuasi petugas ke rumah sakit.

"Korban pengendara motor inisial H meninggal di lokasi, mengalami luka terbuka pada bagian kepala, dibawa ke RS Kenari Graha Medika Cileungsi," tutupnya.

(sol/maa)

Emmanuel Giai merasa kondusif dalam mengakses jasa kesehatan berkah Program JKN.

Ilustrasi(Dok Istimewa)

PT Jasa Raharja memperkuat sinergi berbareng Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menekan nomor kecelakaan lampau lintas melalui pendekatan kolaboratif dan berorientasi pencegahan. Komitmen tersebut ditegaskan dalam audiensi jejeran Direksi PT Jasa Raharja nan diterima langsung oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Wibowo, di Gedung NTMC Korlantas Polri, Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, menegaskan bahwa parameter utama keberhasilan Jasa Raharja tidak hanya terletak pada kecepatan penyaluran santunan, melainkan pada keahlian menekan nomor korban dan tingkat fatalitas kecelakaan di jalan raya.

"Santunan adalah corak kehadiran negara setelah kecelakaan terjadi, namun nan jauh lebih krusial adalah memastikan masyarakat selamat sehingga tidak perlu menerima santunan," ujar Awaluddin dalam keterangannya di Jakarta.

Awaluddin menyoroti tetap maraknya perilaku berisiko di jalan raya, seperti pelanggaran melawan arus, nan kerap memicu kecelakaan fatal dan menakut-nakuti keselamatan pengguna jalan lain.

Awaluddin menambahkan, meskipun pelayanan santunan terus ditingkatkan melalui transformasi digital dan integrasi lintas instansi, tantangan terbesar nan tetap dihadapi adalah tetap tingginya jumlah korban kecelakaan lampau lintas nan sebagian besar dipicu oleh prilaku berisiko di jalan raya.

"Di Jasa Raharja kami selalu mengatakan bahwa parameter keberhasilan kami bukan hanya seberapa sigap santunan diberikan, tetapi gimana jumlah korban kecelakaan dan fatalitas dapat terus ditekan. Santunan adalah corak kehadiran negara setelah kecelakaan terjadi, namun nan jauh lebih krusial adalah memastikan masyarakat selamat sehingga tidak perlu menerima santunan," ujar Awaluddin. 

Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Wibowo menegaskan bahwa setiap peristiwa kecelakaan lampau lintas nyaris dipastikan berasal dari adanya corak pelanggaran patokan berkendara.

"Setiap kecelakaan lampau lintas pasti didahului oleh sebuah pelanggaran. Bagi kami, kecelakaan lampau lintas bukan sebuah takdir. Ini adalah perihal nan sebetulnya bisa kita cegah dengan mengubah tata langkah mengemudi dan membangun etika berlalu lintas," kata Wibowo.

Selain pencegahan kecelakaan, kerjasama kedua lembaga diarahkan pada transformasi digital jasa Kesamsatan guna memudahkan masyarakat dalam melakukan registrasi kendaraan bermotor serta pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Wibowo menekankan bahwa penerapan teknologi di lingkungan Samsat kudu memberikan kemudahan konkret bagi masyarakat dan bukan sekadar memindahkan loket bentuk ke dalam aplikasi.Untuk mewujudkan ekosistem keselamatan nan berkelanjutan, Jasa Raharja dan Korlantas Polri berkomitmen memperkuat pemetaan titik rawan kecelakaan, mengoptimalkan Forum Komunikasi Lalu Lintas (FKLL), serta memperluas edukasi keselamatan berkendara di seluruh Indonesia.

"Pemanfaatan transformasi digital ini bukan hanya sekadar memindahkan pelayanan dari loket ke sebuah aplikasi, tetapi kudu betul-betul dapat mempercepat penanganan pelayanan kepada masyarakat," katanya. (H-2)

Ilustrasi.(Magnific)

HANYA dalam hitungan bulan, lanskap pariwisata Dubai berubah drastis. Setelah merayakan rekor 19,59 juta visitor internasional pada 2025, emirat ini sekarang kudu berjuang keras memulihkan sektor pariwisatanya nan merosot tajam akibat dampak perang antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

Tingkat kediaman hotel nan sebelumnya mencapai 80% diproyeksikan ambruk hingga ke nomor 10%. Penurunan ini terjadi setelah Dubai menjadi sasaran serangan rudal dan pesawat nirawak (drone) pada Maret lalu. Menanggapi situasi tersebut, otoritas setempat meluncurkan beragam inisiatif garang untuk menarik kembali visitor ke destinasi nan sebelumnya dianggap sebagai oase aman di Timur Tengah.

Program Insentif A Dubai Invite

Salah satu langkah terbaru adalah program berjudul A Dubai Invite. Melalui skema ini, masyarakat dan penduduk negara Emirat Arab ditawarkan paket bingkisan senilai hingga AED 3.000 (sekitar Rp13,3 juta) jika mereka sukses menominasikan kerabat alias kawan untuk mengunjungi Dubai.

Berikut perincian utama dari program tersebut:

• Peserta: Penduduk berumur 18 tahun ke atas dengan Emirates ID nan valid.
• Kuota: Dapat merekomendasikan hingga tiga tamu.
• Periode Menginap: Kunjungan kudu dilakukan antara sekarang hingga 31 Oktober.
• Manfaat: Paket mencakup menginap di hotel dan penawaran bersantap (dining).
• Syarat Tamu: Harus non-penduduk Emirat dengan visa turis nan sah dan tiba melalui jalur udara, laut, alias darat.

Noor Al Geziry, AVP Special Projects & MENA di Departemen Ekonomi dan Pariwisata Dubai (DET), menyatakan bahwa program ini mengandalkan hubungan pribadi dan kredibilitas masyarakat lokal untuk meyakinkan calon visitor di tengah ketidakpastian global.

Upaya Pemulihan Citra dan Infrastruktur

Selain insentif tunai, pemerintah Dubai menghapus pajak hotel per malam untuk properti kelas atas dan meniadakan biaya kota sebesar 7% pada tagihan hotel serta restoran. Langkah-langkah fiskal ini diambil untuk meringankan beban biaya bagi turis nan tetap bersedia datang.

Secara fisik, Dubai sedang memperbaiki kerusakan akibat serangan Maret lalu. Meskipun sebagian besar rudal sukses dicegat, beberapa gedung ikonik mengalami kerusakan, termasuk resor bintang lima Fairmont The Palm. Bahkan, hotel mewah Jumeirah Burj Al Arab terpaksa ditutup untuk program restorasi selama 18 bulan.

Bandara Internasional Dubai, nan sempat ditutup sementara pada Maret, sekarang beraksi normal. Namun, tantangan terbesar nan dihadapi saat ini bukan lagi soal infrastruktur, melainkan persepsi keamanan.

"Ini mimpi jelek terbesar bagi Dubai, lantaran esensinya sangat berjuntai pada statusnya sebagai oase nan kondusif di wilayah nan bermasalah," tulis Cinzia Bianco, master dari European Council on Foreign Relations.

Tantangan Psikologis Wisatawan

Hingga saat ini, peringatan perjalanan (travel warning) tetap diberlakukan oleh beragam negara, termasuk Amerika Serikat nan mendesak warganya untuk mempertimbangkan kembali rencana perjalanan ke Emirat.

Naim Maadad, pendiri Gates Hospitality, menilai bahwa masalah utama saat ini adalah aspek psikologis. Menurutnya, audiens internasional sering kali memandang Timur Tengah sebagai satu wilayah luas tanpa membedakan kondisi spesifik antarnegara. Meski akomodasi seperti bandara, hotel, dan restoran di Dubai tetap berfaedah penuh, meyakinkan bumi bahwa Dubai tetap stabil menjadi pekerjaan rumah nan berat bagi otoritas pariwisata setempat. (CNN/I-2)

Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat meminta JPU hadirkan saksi tambahan guna perjelas aset debitur dalam sidang korupsi LPEI.(MI/Muhammad Ghifari A )

MAJELIS Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan sejumlah saksi tambahan dalam sidang dugaan korupsi akomodasi pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Langkah ini diambil untuk memperjelas proses pengambilalihan aset debitur PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit (PAS) pasca-Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Permintaan pengadil tersebut muncul setelah mendengarkan keterangan mahir dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Andi Tito Pratama dan Auditor BPKP Novi Khoirul Huda pada Rabu (29/7). Dalam kesaksiannya, Novi mengungkapkan bahwa berasas audit BPKP, nilai kerugian finansial negara dalam perkara ini mencapai sekitar Rp992,8 miliar.

"Kerugian finansial negara dihitung dari kas keluar LPEI pada saat pencairan. Terkait penetapan kesalahan personal, audit kami berpatokan pada penyimpangan prosedur penyaluran dan info nan diserahkan penyidik," ujar Novi di hadapan majelis hakim.

Di sisi lain, tim penasihat norma terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond menyatakan keberatan atas metode penghitungan tersebut. Mereka beranggapan bahwa agunan nan saat ini dikuasai LPEI semestinya diperhitungkan sebagai pengurang kerugian negara. Menurut mereka, negara tidak bisa menganggap seluruh biaya cair sebagai kerugian murni tanpa memandang aset nan tetap dipegang secara sah oleh LPEI.

Selain persoalan aset, penasihat norma menegaskan bahwa selama persidangan tidak ditemukan bukti pengarahan langsung dari pengguna mereka untuk memanipulasi laporan keuangan.

"Saksi menyatakan tidak pernah menerima pengarahan langsung dari Pak Handoko Limaho maupun Pak Liu Raymond untuk melakukan mark-up," tegas tim norma terdakwa.

Guna mendalami sistem peralihan aset dan tanggung jawab para pihak, majelis pengadil memerintahkan JPU untuk menghadirkan Petrus Chandra dan Stefani Chandra pada sidang lanjutan 12 Agustus 2026. Selain itu, pengadil juga meminta kehadiran Saiful Hendra dan Kosen Limaho untuk memberikan keterangan mengenai penataan ulang aset debitur. (Z-10)

Rumah mode asal Prancis, Chanel, kembali menghadirkan kreasi nan tak biasa lewat Fall/Winter 2026 Pre-Collection. Kali ini, brand tersebut mengubah satu set perangkat pengetahuan ukur nan identik dengan perlengkapan sekolah menjadi aksesori mewah dengan nilai fantastis. Diberi nama Geometry Set, koleksi ini dijual seharga USD 1.350 alias sekitar Rp 22 juta, menjadikannya salah satu item paling unik dalam lini aksesori terbaru Chanel.

Dalam satu paket, Geometry Set berisi penggaris, busur derajat, jangka, pensil mekanik, hingga penghapus nan tersimpan rapi dalam sebuah pouch berbahan calfskin leather berwarna hitam. Seluruh perlengkapan tersebut dipadukan dengan material logam berwarna silver dan dihiasi logo double C unik Chanel, menciptakan tampilan nan lebih menyerupai koleksi fesyen dibanding perlengkapan perangkat tulis.

Meski seluruh isinya tetap dapat digunakan sebagaimana kegunaan aslinya, Geometry Set tidak diposisikan sebagai perlengkapan sekolah biasa. Chanel menghadirkannya sebagai bagian dari kategori aksesori yang memadukan kegunaan dengan craftsmanship unik rumah mode mewah tersebut.

Perhatian terhadap perincian terlihat dari pemilihan material premium, finishing metal nan mengilap, hingga pouch kulit nan dibuat menyerupai luxury leather goods Chanel. Dengan pendekatan ini, alat-alat sederhana seperti penggaris alias jangka berubah menjadi objek koleksi nan mempunyai nilai estetika sekaligus eksklusivitas tinggi.

Konsep tersebut juga mencerminkan kecenderungan industri luxury yang belakangan semakin sering mengangkat benda-benda sehari-hari menjadi collectible item. Bukan lagi sekadar tas alias sepatu, beragam rumah mode sekarang menghadirkan reinterpretasi terhadap objek nan berkawan dengan kehidupan sehari-hari melalui kreasi premium dan jumlah produksi nan terbatas.

Bagian dari eksplorasi logo ikonik Chanel

Geometry Set merupakan salah satu item dalam Fall/Winter 2026 Pre-Collection, koleksi nan mengeksplorasi penggunaan logo double C pada beragam objek keseharian. Dalam koleksi ini, simbol ikonik Chanel tak hanya datang pada tas, sepatu, alias perhiasan, tetapi juga diaplikasikan pada aksesori nan tidak biasa, termasuk perlengkapan geometri.

Pendekatan tersebut memberikan sentuhan playful tanpa menghilangkan karakter elegan nan selama ini menjadi identitas Chanel. Dengan memadukan benda-benda fungsional berbareng komponen kreasi unik rumah mode, Chanel mencoba menawarkan perspektif baru tentang gimana sebuah objek sederhana dapat mempunyai nilai artistik sekaligus status sebagai peralatan koleksi.

Tak seorang pun berambisi hidupnya berjuntai pada mesin hemodialisis. Namun, bagi penyandang kandas ginjal kronis, terapi itu bukan lagi pilihan, melainkan bagian dari hidup.

Sejak pukul 06.00 WIB, aktivitas di Klinik Hemodialisis Nitipuran, Bantul, telah dimulai. Puluhan pasien bergantian menempati bangku perawatan sesuai jadwal. Sebagian datang dari Yogyakarta, Klaten, Purworejo, dan wilayah sekitarnya.

Mereka datang dengan usia, profesi, dan penyebab penyakit berbeda, tetapi mempunyai tujuan nan sama: mempertahankan kegunaan tubuh melalui hemodialisis dua kali sepekan.

Dalam sehari, klinik mengoperasikan tiga shift pelayanan menggunakan 35 mesin hemodialisis reguler dan satu mesin unik pasien hepatitis B. Kapasitasnya mencapai 105 pasien per hari.

Meski belum genap setahun digunakan, seluruh jasa telah terisi seiring meningkatnya kebutuhan terapi.

"Gedung baru kami belum genap setahun, tapi kapasitasnya sudah penuh," ujar ketua Klinik Hemodialisis Nitipuran, dr. Sari Murnani kepada Pandangan Jogja beberapa waktu lalu.

Ketika Hidup Berubah dalam Sekejap

Bertambahnya kapabilitas jasa bukan sekadar menjawab lonjakan pasien. dr. Sari memandang usia pasien sekarang semakin muda. Tak sedikit nan tetap aktif bekerja, baru merintis karier, alias membangun family ketika divonis kandas ginjal kronis.

Arief Aulia Rahman menjadi salah satunya. Pada usia 21 tahun, saat sebagian besar kawan sebayanya baru menata masa depan, dia justru mengetahui lupus alias Systemic Lupus Erythematosus (SLE) nan dideritanya telah menyerang ginjal.

Vonis itu datang ketika Arief tengah merintis pekerjaan sebagai pemandu wisata. Ia terbiasa mendampingi visitor mancanegara ke Bali, Bromo, hingga Kawah Ijen sebelum hidupnya berubah.

"Awalnya gila sih, Mas. Umur 21 alias 22 tahun sudah divonis seperti itu. Rasanya kaget sekali," kenang Arief.

Empat hingga lima tahun kemudian, Arief nan sekarang berumur 30 tahun tetap menjalani hemodialisis dua kali sepekan. Ia tetap bekerja sebagai pemandu wisata, tetapi sekarang lebih sering mendampingi visitor ke Prambanan, Borobudur, dan Merapi agar agenda terapinya tetap terjaga.

Pengalaman Arief menunjukkan kandas ginjal kronis tak lagi identik dengan usia lanjut. Menurut dr. Sari, banyak pasien baru mengetahui penyakitnya setelah kegunaan ginjal menurun drastis lantaran gejalanya kerap tak disadari.

Ketika Tubuh Tak Lagi Memberi Isyarat

Pengalaman itu dialami Eko Wahyu Budi Prasetyo. Kesibukannya sebagai pelaku event organizer melangkah seperti biasa hingga hasil medical check-up menunjukkan kegunaan ginjalnya menurun akibat hipertensi nan tidak terkendali.

"Saya betul-betul tidak merasakan apa-apa. Tahunya justru setelah medical check-up," ujar Eko.

Sejak itu ritme hidupnya berubah. Hampir dua tahun terakhir, dua hari setiap pekan selalu dia sisihkan untuk menjalani hemodialisis.

"Cuci darah itu buat kami sama seperti orang sehat makan. Kalau tidak dilakukan, ya kami nan kena dampaknya," katanya.

Bagi penyandang kandas ginjal kronis, terapi bukan lagi sekadar tindakan medis, melainkan kebutuhan nan kudu terus dijalani. Namun, memulai terapi tidak selalu mudah.

Mencari Tempat untuk Bertahan

Nita Sulistiyaningsih merasakan realita tersebut. Setelah dinyatakan memerlukan hemodialisis, wanita asal Klaten itu kudu beranjak dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain. Jawaban nan diterima nyaris selalu sama: kapabilitas jasa telah penuh.

"Saya sempat muter-muter cari rumah sakit. Banyak nan penuh. Alhamdulillah akhirnya di sini diterima dua hari setelahnya," tutur Nita.

Dua hari kemudian, Klinik Hemodialisis Nitipuran menerimanya memulai terapi.

Sejak itu, setiap Senin dan Kamis pukul 04.30 WIB dia berangkat dari Klaten menuju Bantul untuk menjalani hemodialisis. Rutinitas tersebut telah dijalani sekitar enam bulan terakhir.

Di sela pemeriksaan, tindakan medis, dan perjalanan lintas kabupaten, Nita perlahan menyesuaikan hidupnya. Jadwal terapi tak lagi sekadar agenda pengobatan, melainkan bagian dari kesehariannya.

Gotong Royong nan Menjaga Terapi Tetap Berjalan

Bagi Arief, Eko, dan Nita, hemodialisis bukan terapi nan cukup dijalani sekali alias dua kali. Selama kegunaan ginjal belum pulih, mereka kudu kembali menjalani hemodialisis dua kali sepekan agar tubuh tetap berfungsi.

Menurut dr. Sari, nyaris seluruh pasien di Klinik Hemodialisis Nitipuran menjalani terapi melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pelayanan diberikan dengan standar nan sama sesuai kebutuhan medis setiap pasien.

"Kami tidak membedakan pasien JKN maupun non-JKN. Semua mendapatkan pelayanan sesuai indikasi medis dan standar pelayanan nan berlaku," ujar dr. Sari.

Bagi Arief, kepastian menjalani hemodialisis membuatnya tetap dapat bekerja. Ia pernah menghitung biaya jika seluruh pengobatan ditanggung sendiri.

"Kalau dihitung-hitung, mungkin sudah miliaran rupiah nan kudu saya keluarkan jika semua biaya itu ditanggung sendiri," katanya.

Eko pun pernah menghitung biaya nan kudu disiapkan. Menurutnya, hemodialisis dapat menghabiskan sekitar Rp8 juta hingga Rp10 juta per bulan jika dibayar secara mandiri.

"Lebih baik rutin bayar iuran daripada kelak kudu mengeluarkan biaya sebesar itu sendirian. Kita tidak pernah tahu kapan bakal sakit. Saat tetap sehat mungkin kita membantu orang lain, tetapi ketika sakit bisa jadi giliran kita nan ditolong," ujar Eko.

Hal serupa dirasakan Nita.

"Kalau tidak pakai BPJS, mungkin rumah juga belum tentu cukup jika kudu dijual," ucapnya.

Lupus, hipertensi, dan perjuangan mencari jasa menjadi awal cerita nan berbeda bagi ketiganya. Namun, mereka dipertemukan oleh kebutuhan nan sama: terapi nan kudu terus berlangsung.

Di ruang hemodialisis itu, gotong royong bukan sekadar slogan. Melalui Program JKN, akibat biaya pengobatan dipikul berbareng sehingga mereka nan berjuang melawan penyakit kronis tetap mempunyai kesempatan untuk bekerja, mendampingi keluarga, dan melanjutkan hidup.

Kasatlantas Polresta Barelang, Kompol Afiditya Arief Wibowo, memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada siswa di Kota Batam. Melalui kurikulum pendidikan lampau lintas, Satlantas menanamkan nilai disiplin, kepatuhan terhadap aturan, dan budaya kese(MI/HENDRI KREMER)

PENERAPAN pendidikan lampau lintas di sekolah-sekolah negeri di Kota Batam mulai menunjukkan hasil positif. Program nan diinisiasi Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Barelang itu dinilai efektif meningkatkan kesadaran berlalu lintas sekaligus menekan nomor pelanggaran nan melibatkan pelajar.

Program tersebut merupakan penerapan pendidikan karakter nan sejalan dengan poin keempat Asta Cita, ialah memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan nan berkualitas, berkarakter, dan berorientasi pada pembentukan budaya disiplin sejak usia dini.

Kasatlantas Polresta Barelang, Kompol Afiditya Arief Wibowo, mengatakan pendidikan lampau lintas menjadi langkah strategis untuk membentuk generasi nan sadar hukum, mengutamakan keselamatan, dan mempunyai kepedulian terhadap sesama pengguna jalan.

"Pendidikan lampau lintas bukan hanya mengajarkan patokan berkendara, tetapi juga membentuk karakter peserta didik agar terbiasa disiplin, bertanggung jawab, dan menghargai keselamatan diri sendiri maupun orang lain," ujarnya, Selasa (28/7).

Program ini diawali dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Kapolresta Barelang dan Wali Kota Batam, nan kemudian ditindaklanjuti melalui rencana kerja antara Satlantas Polresta Barelang dan Dinas Pendidikan Kota Batam mengenai penerapan pendidikan lampau lintas di sekolah.

Materi keselamatan berlalu lintas diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sebelum diterapkan di ruang kelas, Satlantas terlebih dulu menggelar training alias Training of Trainer (TOT) bagi guru-guru PPKn SD dan SMP negeri agar materi dapat disampaikan secara efektif.

Program tersebut resmi diluncurkan Kapolda Kepulauan Riau berbareng Wali Kota Batam pada 17 Desember 2025 di Harris Hotel Batam Centre. Implementasinya dimulai pada awal Semester II Tahun Ajaran 2025/2026 dengan cakupan 210 sekolah negeri, terdiri atas 145 SD dan 65 SMP di Kota Batam.

Evaluasi setelah program melangkah menunjukkan adanya penurunan signifikan pada nomor pelanggaran lampau lintas nan dilakukan pelajar. Pada jenjang SD, jumlah pelanggaran turun dari 98 kasus menjadi 79 kasus alias berkurang 19 persen. Di tingkat SMP, pelanggaran menurun dari 1.386 kasus menjadi 462 kasus alias sekitar 66 persen. Sementara itu, pada jenjang SMA, jumlah pelanggaran berkurang dari 2.307 kasus menjadi 1.157 kasus alias turun sekitar 49 persen dibandingkan periode sebelum program diterapkan.

Dia menilai capaian tersebut membuktikan bahwa pendekatan edukatif dan preventif lebih efektif dalam membangun budaya tertib berlalu lintas dibandingkan hanya mengedepankan penegakan hukum.

"Data ini menunjukkan pendidikan mempunyai peran krusial dalam mengubah perilaku. Ketika anak-anak memahami makna keselamatan dan pentingnya menaati patokan sejak dini, mereka bakal membawa kebiasaan itu hingga dewasa," katanya.

Ia menjelaskan, kurikulum tersebut disusun menggunakan pendekatan pendidikan holistik nan menggabungkan tiga aspek utama, ialah Smart Mind untuk membangun pemahaman terhadap patokan dan akibat berlalu lintas, Strong Body guna menumbuhkan kesadaran menjaga keselamatan diri dan orang lain, serta Noble Soul untuk membentuk karakter nan berintegritas, disiplin, dan peduli terhadap sesama.

Menurutnya, pendidikan lampau lintas merupakan bagian dari pendidikan karakter nan diharapkan bisa mencetak generasi muda nan tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mempunyai etika, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap hukum.

Ke depan, Satlantas Polresta Barelang berambisi pendidikan lampau lintas dapat terus dikembangkan sehingga tidak hanya menjadi materi pembelajaran di sekolah, tetapi juga menjadi budaya nan tumbuh di lingkungan family dan masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran berlalu lintas sejak usia dini, diharapkan nomor kecelakaan dan pelanggaran nan melibatkan pelajar dapat terus ditekan sekaligus mendukung terwujudnya sumber daya manusia nan berbobot menuju Indonesia Emas 2045. (H-2)

Pelaku pemalak nan ditangkap Polresta Karawang dalam dalam pemeriksaan intensif di Mapolresta Karawang.(MI/Reza Sunarya)

SATRESKRIM Polresta Karawang mengungkap kasus begal di Jalan Cilutung, Desa Sukasari, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang. Dalam pengungkapan tersebut, tiga orang pelaku sukses diamankan, sementara dua pelaku lainnya tetap masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan terus diburu petugas.

Kapolresta Karawang Kombes Pol. Mario Prahatinto, menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kerja sigap Unit Resmob Jatanras Satreskrim Polresta Karawang.

Berbekal hasil olah tempat kejadian perkara, keterangan saksi, serta kajian info dan info di lapangan, petugas sukses mengidentifikasi para pelaku hingga akhirnya melakukan penangkapan secara bertahap.

Peristiwa pemalak terjadi pada Rabu, 1 Juli 2026 sekitar pukul 05.00 WIB. Korban diketahui berjulukan Romli, seorang pekerja harian lepas, saat itu tengah berangkat bekerja menuju Karawang Timur menggunakan sepeda motor Honda Beat. 

Saat melintas di Jalan Cilutung, korban dihadang oleh sekelompok pelaku nan datang menggunakan beberapa sepeda motor sebelum salah seorang pelaku menakut-nakuti menggunakan senjata tajam dan merampas kendaraan beserta barang-barang berbobot milik korban.

Selain membawa kabur sepeda motor Honda Beat, para pelaku juga mengambil dompet nan berisi KTP, NPWP, kartu ATM, STNK, serta telepon genggam milik korban. 

"Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp15 juta dan segera melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.",kata Kapolresta Karawang, Rabu (29/7).

Setelah melakukan penyelidikan intensif, petugas sukses mengamankan pelaku pertama, Bayu Pangestu Hermawan, pada Senin, 27 Juli 2026 di sebuah rumah kontrakan di wilayah Karawang Barat. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui keterlibatannya dalam tindakan pemalak tersebut sehingga interogator langsung melakukan pengembangan guna memburu pelaku lainnya nan terlibat.

Masih pada hari nan sama, petugas kembali sukses menangkap Oktariandi Maulana Putra di kediamannya di Kecamatan Jayakerta. Selanjutnya, pada Selasa awal hari, petugas mengamankan Warta nan diduga berkedudukan sebagai penadah sepeda motor hasil kejahatan.

Sementara itu, dua pelaku lainnya nan berinisial Oman dan Badar sukses melarikan diri dan sekarang tetap dalam pengejaran Tim Resmob Satreskrim Polresta Karawang.

Dari hasil pengungkapan tersebut, polisi mengamankan peralatan bukti berupa satu unit sepeda motor Honda PCX berwarna merah nan digunakan sebagai sarana kejahatan serta satu pucuk pistol mainan nan dipakai pelaku untuk menakut-nakuti korban.

Adapun peralatan bukti nan tetap dalam pencarian meliputi satu bilah celurit dan satu unit sepeda motor Honda Beat milik korban nan diduga telah beranjak tangan setelah dijual oleh pelaku.

Kapolresta menegaskan bakal terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku nan tetap buron sekaligus menelusuri keberadaan peralatan bukti nan belum ditemukan. (RZ)