Tim Basarnas nan melakukan pencarian wartawan lenyap di Selat Sunda.(Dok.Basarnas)

BASARNAS memperluas area pencarian wartawan dan kru kapal sigap KM Arupadatu I nan lenyap kontak di Selat Sunda pada hari ke-10, Kamis (17/9) hingga mencapai 8.509 nautical mile (NM) persegi. Kemarin, pencarian dilakukan dengan luas 3.439 NM persegi. Kepala Seksi Operasi Kantor SAR Banten Rizky Dwianto di Posko Utama SAR Gabungan operasi SAR ini dibagi menjadi 10 sektor utama dengan angan bisa memperbesar kemungkinan ditemukannya objek pencarian.

"Dengan menyiagakan total 24 unit kapal campuran di 10 sektor," ujar dia di Pandeglang, Banten, Kamis (17/9).

Rizky menyebut pengerahan armada kapal utamamelibatkan empat KN SAR milik Basarnas (Banten, Lampung, Jakarta, Bengkulu) dan tiga unit RIB, lima KRI, dua KAL, dan satu RBB dari TNI AL, delapan unit kapal Polairud, serta satu unit kapal patroli KPLP. Sebanyak 523 personel SAR campuran dilibatkan dalam pencarian wartawan dan kru kapal nan lenyap hari kesepuluh.

Sektor pencarian paling luas berada di Sektor C seluas 3.380 NM persegi nan disisir KRI Leuser dan KRI Dewa Kembar hingga memasuki perairan Samudra Hindia di sebelah barat Pulau Belimbing menuju selatan Pulau Enggano, Bengkulu.

Sektor A seluas 1.156 NM persegi dikawal KN 213 Bengkulu di perairan barat Sumatera, Sektor B (494 NM) oleh RIB 020 memutari Pulau Enggano, serta Sektor D (637 NM) oleh KRI Teluk Gilimanuk dan KN SAR Antasena di barat laut Pulau Panaitan hingga pintu Samudra Hindia arah barat laut.

Lalu perairan Lampung, Sektor E (542 NM) disisir KRI Kerambit di selatan Teluk Semangka, Sektor F (484 NM) oleh KN SAR Basudewa memutari Pulau Tabuan, dan Sektor G (316 NM) dikawal RIB 02 Lampung, KRI Lepu, serta KAL Pahawang di perairan Gunung Anak Krakatau, dan Pulau Sebesi.

Untuk area Banten, Sektor H (589 NM) disisir KN SAR Tetuka berbareng lima kapal lain di selatan Anak Krakatau hingga Pulau Panaitan, Sektor I (397 NM) menyisir pesisir Anyer, Carita, hingga Sumur, serta Sektor J (114 NM) mengawal perairan Anyer hingga Merak. (Ant/H-4)
 

Dirut BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito(Dok. BPJS Kesehatan)

DIREKTUR Utama (Dirut) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Prihati Pujowaskito meminta kepada seluruh ekosistem kesehatan untuk mempercepat penanganan pasien dalam kondisi kritis. Hal ini ditekankan guna mencegah terjadinya in-hospital delay alias keterlambatan penanganan saat pasien sudah berada di akomodasi kesehatan.

Prihati menyoroti bahwa dalam kasus-kasus darurat, seperti serangan jantung, setiap detik sangat berbobot untuk menyelamatkan nyawa pasien. Oleh lantaran itu, koordinasi antara tenaga kesehatan, pihak rumah sakit, dan kesadaran pasien menjadi kunci utama.

Pentingnya Kecepatan Penanganan Serangan Jantung

"Pada kondisi kritis seperti serangan jantung diharapkan pihak rumah sakit ataupun pasien jangan menunda-nunda," ujar Prihati di Bandung, Kamis (17/9).

Ia menjelaskan bahwa keterlambatan penanganan medis sering kali menjadi aspek utama nan meningkatkan akibat fatalitas. Penanganan nan sigap dan tepat di akomodasi kesehatan diharapkan dapat secara signifikan menekan nomor kematian akibat penyakit kardiovaskular nan tetap menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi.

Edukasi Pasien dan Peran Tenaga Kesehatan

Selain kesiapan rumah sakit, Prihati juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat. Pasien dan family kudu memahami ancaman dari penundaan perawatan saat indikasi kritis muncul. Ia meminta agar pasien segera dibawa ke rumah sakit tanpa kudu menunggu kondisi memburuk.

Di sisi lain, dia memberikan peringatan unik kepada pihak manajemen rumah sakit dan para medis. "Sementara dari rumah sakit, para tenaga kesehatan dan para master jangan menjadi penyebab in-hospital delay dalam melakukan penanganan," tegasnya.

Dengan sinergi nan baik antara kesadaran masyarakat dan respons sigap dari tenaga medis, BPJS Kesehatan optimistis nomor kematian pada kasus serangan jantung dapat diminimalisir melalui intervensi medis nan tepat waktu. (H-4)

SPORTS

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak di area hijau pada pembukaan perdagangan Kamis (17/9). Berdasarkan info Stockbit pukul 09:00 WIB, IHSG dibuka di level 6.455,03 alias naik 0,28%.

IHSG

Pada pembukaan perdagangan pukul 09:00 WIB, IHSG bertengger di level 6.455,03, mencatatkan kenaikan sebesar 0,28% dibandingkan dengan posisi penutupan kemarin di level 6.436,85.

Di awal sesi ini, aktivitas pasar terpantau cukup aktif dengan volume transaksi mencapai 770.378.591 lembar saham nan ditransaksikan sebanyak 51,68 ribu kali. Adapun nilai transaksi nan dibukukan pada menit-menit awal pembukaan perdagangan ini telah menyentuh Rp 341.329.475.600.

Kurs Rupiah

Berdasarkan info Stockbit pagi ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD/IDR) dibuka melemah. Rupiah terpantau turun sebesar 54,10 poin alias melemah 0,31% ke level Rp 17.710 per dolar AS, jika dibandingkan dengan posisi penutupan sebelumnya nan berada di level Rp 17.655,90.

Bursa Asia

Berdasarkan info nan dihimpun dari Stockbit dan Yahoo Finance, pergerakan indeks saham di area Asia terpantau variatif pagi ini:

• Indeks Nikkei 225 di Jepang menguat 1,40% ke level 64.816,50

• Indeks Hang Seng di Hong Kong melemah 1,33% ke level 24.385,00

• Indeks SSE Composite di China melemah 0,38% ke level 3.877,00

• Indeks Straits Times di Singapura menguat 0,39% ke level 5.657,26

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membekukan izin upaya 26 perusahaan nan diduga terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kendati demikian, hukuman pembekuan tersebut belum berkarakter pencabutan izin secara permanen.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa pembekuan izin merupakan corak hukuman administratif untuk mendorong perbaikan keahlian perusahaan, nan wajib melangkah berdampingan dengan penjatuhan hukuman pemulihan lingkungan.

“Ada istilahnya itu hukuman administratif pembekuan izin usaha. Itu bagian dari langkah kita melakukan perbaikan terhadap keahlian mereka. Tapi pada saat nan bersamaan, saya katakan tadi, ada paksaan pemulihan ekosistem,” ujar Raja Juli usai rapat kerja berbareng Komisi IV DPR di Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Raja Juli memaparkan, penanganan norma terhadap korporasi dilakukan secara bertahap, mulai dari pembekuan izin, tanggungjawab pemulihan lingkungan berbasis paksaan hukum, hingga penindakan pidana jika ditemukan bukti pelanggaran.

“Pertama pembekuan izin usaha, kedua paksaan pemulihan lingkungan, mereka kudu melakukan pemulihan lingkungan dengan paksaan hukum. Dan ketiga, andaikan ada indikasi pidana terhadap korporasi tersebut, maka bakal kita lanjutkan ke tindak pidana nan bakal kita koordinasikan dengan pihak kepolisian,” tegasnya.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengumumkan penyelenggaraan Program Gentengisasi nan merupakan pengarahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Program ini bermaksud mengganti genting rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) nan tetap menggunakan seng agar tidak lagi terasa panas.

Hal tersebut disampaikan Maruarar dalam konvensi pers Update Program Prioritas serta Percepatan Penyediaan Hunian Layak dan Terjangkau berbareng Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari di Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Maruarar menjelaskan bahwa pengadaan genteng dilakukan secara berjenjang dengan memberdayakan sentra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal di Plered dan Majalengka.

Pengiriman skala besar ditargetkan mulai melangkah pada Oktober dan November mendatang.

"Mohon doanya, bulan Oktober dan bulan November kami bakal melakukan pengiriman. Di Majalengka itu November minimal 2 juta genteng, kemudian di Plered sekitar 500 genteng," ujar Maruarar, Rabu (16/9/2026).

Ia menambahkan, pembinaan UMKM dan pemenuhan sertifikasi keandalan dari Kementerian Perindustrian menjadi syarat absolut agar kualitas produk nan diterima masyarakat tetap terjamin.

Menurutnya, Presiden Prabowo menginginkan pemberdayaan UMKM nan nyata melalui proses peningkatan kelas, bukan sekadar memberikan pesanan tanpa standar mutu.

Jakarta -

Pemerintah terus berupaya memperkuat industri olahraga nasional agar dapat terus mencetak prestasi dan memberikan akibat positif terhadap sektor ekonomi. Oleh lantaran itu, penguatan tata kelola dan ekosistem menjadi salah satu bagian krusial dalam mendorong olahraga sebagai sektor nan produktif dan berbobot tambah.

Dalam aktivitas Pelantikan Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto sebagai Wakil Ketua Bidang Kelembagaan dan Komunikasi Pengurus Pusat Kickboxing Indonesia di Kantor Pusat KONI, Rabu (16/9), ditekankan perlunya memperkuat organisasi dan pembinaan olahraga kickboxing di Indonesia, sekaligus membuka ruang sinergi nan lebih luas antara pengembangan olahraga, pembangunan sumber daya manusia, dan optimasi potensi ekonomi daerah.

"Olahraga mempunyai dimensi nan lebih luas, di dalamnya terdapat pembentukan karakter, pengembangan talenta, pembuatan aktivitas ekonomi, serta potensi untuk mengangkat nama dan kelebihan daerah. Karena itu, pengembangan ekosistem olahraga perlu dilakukan secara terintegrasi," kata Haryo dalam keterangan tertulis, Kamis (17/9/2026).

Kickboxing merupakan salah satu bagian olahraga nan terus berkembang di Indonesia dan mempunyai potensi nan signifikan. Pada SEA Games 2025 di Thailand, kontingen kickboxing Indonesia sukses meraih satu lencana emas, satu lencana perak, dan empat lencana perunggu. Sementara itu, pada Kejuaraan Nasional Senior dan Kejuaraan Terbuka Junior Kickboxing 2025, lebih dari 250 atlet dari 19 provinsi turut berpartisipasi.

"Perkembangan tersebut menunjukkan semakin luasnya pedoman pembinaan kickboxing di beragam daerah, nan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi melalui penyelenggaraan kejuaraan dan aktivitas olahraga nan melibatkan sektor akomodasi, transportasi, kuliner, perlengkapan olahraga, jasa penyelenggaraan kegiatan, hingga UMKM daerah," tuturnya.

Dia menjelaskan, penguatan ekosistem tersebut sejalan dengan perhatian pemerintah terhadap pengembangan industri olahraga sebagai salah satu sektor nan dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Industri olahraga tidak hanya mencakup penyelenggaraan pertandingan, tetapi juga beragam aktivitas pendukung seperti perlengkapan dan busana olahraga, sponsorship, penyiaran, serta aktivitas komersial lainnya.

Dari perspektif pembangunan daerah, penyelenggaraan aktivitas olahraga juga dapat menjadi instrumen untuk memperkenalkan potensi wilayah dan mendorong pergerakan ekonomi lokal.

"Ke depan, kita perlu memandang gimana olahraga dapat tumbuh berbareng dengan ekosistem ekonomi di daerah. Event olahraga dapat menjadi ruang bagi atlet untuk berprestasi, masyarakat untuk berpartisipasi, dan pelaku upaya wilayah untuk berkembang. Dengan kerjasama nan baik, olahraga dapat memberikan faedah nan lebih luas bagi masyarakat," ungkap Haryo.

Selain aspek ekonomi, pengembangan olahraga juga mempunyai peran strategis dalam membangun sumber daya manusia nan sehat, produktif, disiplin, dan berkekuatan saing. Pemerintah menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan prestasi olahraga sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional, termasuk melalui pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi di daerah.

Sejalan dengan perihal tersebut, Ketua Umum Pengurus Pusat Kickboxing Indonesia Ngatino menyampaikan bahwa saat ini konsentrasi nan bakal dilakukan ialah pengembangan ekosistem pembinaan atlet. Pembinaan atlet secara berkepanjangan bakal terus dilakukan melalui penguatan organisasi, peningkatan kualitas pembimbing dan atlet, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengembangan kejuaraan nan bisa memberikan ruang bagi talenta-talenta muda untuk berkembang.

Pembinaan olahraga tentu memerlukan proses nan konsisten serta kerjasama lintas pihak, mulai dari pemerintah, organisasi olahraga, bumi usaha, komunitas, hingga masyarakat. Hal itu bermaksud untuk membangun ekosistem nan dapat menghasilkan prestasi sekaligus memberikan faedah sosial dan ekonomi.

"Ke depan, rencananya awal November kelak ada kejurnas, dan di kejurnas itu ada gala night nan menyiapkan 10 atlet terbaik. Selanjutnya, pada 2027, kita sudah siapkan untuk nan pro dan memulai mencari 10 lagi nan bakal disiapkan untuk menjadi atlet profesional, lantaran itu adalah poin krusial untuk memilih wakil Indonesia di internasional," tutup Ngatino.

Sebagai info tambahan, turut datang dalam kesempatan tersebut, di antaranya, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Letjen TNI (Purn) Marciano Norman.

(ega/ega)

Jakarta -

Kepulan asap muncul secara tiba-tiba di salah satu gerbong kereta di Stasiun Rawa Buntu. Asap nan muncul mendadak itu sampai membikin penumpang KRL panik berhamburan.

Dalam salah satu video nan beredar di media sosial, Kamis (17/9/2026), peristiwa itu terjadi pada pukul 06.51 WIB. Terlihat sejumlah penumpang panik keluar gerbong KRL saat mengetahui asap muncul.

Peristiwa itu terlihat di salah satu gerbong wanita. Imbasnya kepadatan penumpang terjadi di salah satu peron Stasiun Rawa Buntu.

KAI Commuter buka bunyi mengenai momen viral tersebut. Pihak KAI mengatakan asap bukan berasal dari kerusakan mesin kereta.

"Dapat kami informasikan bahwa kepulan asap tersebut berasal dari HP milik salah satu penumpang dan bukan dari sarana kereta," tulis KAI Commuter di akun Threads miliknya.

KAI Commuter mengatakan kejadian itu telah ditangani langsung oleh petugas di lapangan. Operasional kereta di Stasiun Rawa Buntu pun tidak mengalami gangguan.

"Operasional kereta tetap melangkah normal dan aman. Untuk kenyamanan berbareng minta selalu mengawasi peralatan bawaan, khususnya perangkat elektronik," tulis KAI Commuter.

(ygs/lir)

Petugas pemeriksaan keimigrasian di Pelabuhan Internasional Dumai, Riau, tidak hanya memeriksa paspor saat melayani penumpang nan hendak keluar alias masuk wilayah Indonesia. Mereka juga melakukan wawancara untuk memastikan arsip dan keterangan pelintas sesuai.

Petugas Pemeriksa Keimigrasian Kantor Imigrasi Dumai, Saputra Azhar, mengatakan pemeriksaan di konter diawali dengan pengecekan arsip perjalanan penduduk negara Indonesia maupun penduduk negara asing.

"Jobdesk kami di sini, sebagai petugas pemeriksaan Pelabuhan Internasional Dumai, itu adalah memeriksa dokumen. Memeriksa arsip perjalanan, baik penduduk negara Indonesia maupun penduduk negara asing, nan bakal keluar ataupun masuk ke wilayah Indonesia melalui Pelabuhan Internasional Dumai,” kata Azhar saat ditemui di Pelabuhan Dumai, Riau, Rabu (16/9).

Sistem Mendeteksi Overstay

Salah satu perihal nan dapat langsung terdeteksi melalui sistem adalah masa bertindak izin tinggal penduduk negara asing. Ketika paspor dipindai dan ditemukan izin tinggal telah melewati batas, pelintas bakal diarahkan ke ruang pemeriksaan untuk pendalaman.

"Jadi, dia (mesin pemindai) mendeteksi secara otomatis masa izin tinggal. Ketika kita melakukan scan paspor, itu sudah nampak di situ bahwa masa izin tinggalnya sudah lewat. Nah, kewenangan kami di konter itu hanya bisa memeriksa dokumennya," jelasnya.

Untuk kasus overstay, Azhar menjelaskan, petugas di konter tidak langsung menangani seluruh proses penindakan. Pelintas bakal diarahkan kepada supervisor untuk mendapatkan penjelasan mengenai tindakan selanjutnya, termasuk tanggungjawab bayar biaya beban.

Menurut Azhar, biaya beban overstay sebesar Rp 1 juta per hari. Jika bersedia membayar, pembayaran dilakukan secara cashless ke rekening penerimaan negara sebelum penduduk negara asing tersebut diberikan izin keluar.

Sementara jika tidak bersedia membayar, nan berkepentingan bakal diarahkan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

Wawancara untuk Menilai Keraguan Pelintas

Selain pemeriksaan dokumen, petugas juga memperhatikan jawaban dan respons pelintas selama proses wawancara. Azhar mengatakan perihal itu dapat membantu petugas menemukan pelintas nan menunjukkan keraguan mengenai tujuan perjalanannya.

"Jadi jika kita sering melakukan proses wawancara, gitu, orang-orang nan ragu untuk berangkat itu bisa kita tahu ya," ujar Azhar.

Namun, petugas di konter tidak mempunyai kewenangan untuk langsung memutuskan seseorang boleh alias tidak melintas hanya berasas keraguan tersebut.

"Jadi ketika kita menemukan keraguan, kita langsung mengarahkan mereka ke dalam office untuk diperiksa lebih lanjut oleh supervisor kita. Jika memang ditemukan ada indikasi mereka bakal bekerja secara ilegal, kita mungkin bakal mengarahkan ke P3MI untuk pemeriksaan lebih lanjut," jelas dia.

Jika dalam pemeriksaan lanjutan ditemukan indikasi seseorang bakal bekerja secara ilegal, pelintas dapat diarahkan ke pihak mengenai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Petugas Harus Cepat Sekaligus Teliti

Pemeriksaan tersebut menjadi krusial lantaran petugas di Pelabuhan Internasional Dumai menghadapi volume pelintas nan cukup tinggi. Menurut Azhar, satu kapal dapat membawa sekitar 150 hingga 300 penumpang.

Dalam sehari, terdapat sekitar tiga kapal untuk keberangkatan dan jumlah nan serupa untuk kedatangan. Dengan dugaan sekitar 200 penumpang dalam satu kapal, petugas dapat melayani sekitar 1.200 perlintasan dalam sehari untuk arus kehadiran dan keberangkatan.

"Kita kudu menyeimbangkan antara sigap dan teliti. Karena jika kita berlama-lama untuk memeriksa orang di konter, itu bakal terjadi penumpukan penumpang kan," tegas Azhar.

Imigrasi Periksa Orang, Bea Cukai Periksa Barang

Azhar juga menjelaskan perbedaan kewenangan antara petugas imigrasi dan Bea Cukai. Imigrasi berfokus pada orang dan arsip perjalanan, sedangkan pemeriksaan peralatan menjadi kewenangan Bea Cukai.

"Kalau kami ini unik memeriksa orangnya saja. Nah, orang dan dokumennya saja, gitu. Barang-barang itu Bea Cukai urusannya," jelasnya.

Karena itu, persoalan seperti perbedaan wajah dengan foto di paspor alias arsip perjalanan nan tidak memenuhi ketentuan menjadi bagian dari pemeriksaan imigrasi.

Sementara untuk orang nan masuk dalam daftar cekal, info mereka dapat terdeteksi melalui sistem. Jika ditemukan, pelintas bakal diarahkan ke ruang pemeriksaan.

Sepanjang 2026, Azhar mengatakan belum menemukan orang nan masuk daftar cekal melintas melalui Pelabuhan Internasional Dumai.

Masih Ada Pelintas Belum Paham All Indonesia

Di sisi lain, salah satu persoalan nan tetap sering ditemui adalah penduduk nan belum memahami prosedur manajemen perjalanan. Salah satunya tanggungjawab mengisi All Indonesia.

Sistem tersebut mulai diterapkan pada September 2025 dan tetap terus disosialisasikan kepada pelintas. Azhar mengatakan tetap ada penduduk Indonesia maupun penduduk negara asing nan belum mengetahui tanggungjawab tersebut alias salah dalam melakukan pengisian.

Menurutnya, edukasi diperlukan agar masyarakat memahami bahwa kelengkapan manajemen merupakan bagian dari proses pemeriksaan sebelum melakukan perjalanan internasional.

Petugas Bantu Penumpang di Area Pelabuhan

Di Pelabuhan Internasional Dumai, petugas juga terlihat ditempatkan di sejumlah titik untuk membantu penumpang. Berdasarkan pantauan kumparan, petugas membantu penumpang nan memerlukan informasi, termasuk mereka nan baru pertama kali melakukan perjalanan internasional melalui jalur laut.

Penumpang nan hendak menyeberang dari Dumai menuju Melaka, Malaysia, mulai berdatangan sekitar pukul 06.30 WIB. Pemeriksaan penumpang kemudian mulai dilakukan sekitar pukul 08.00 WIB. Sistem antrean di area pelabuhan juga telah diatur dan diarahkan oleh petugas.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka bunyi mengenai keputusan PT Bayan Resources Tbk (BYAN) nan mengumumkan kondisi kahar alias force majeure pada tiga anak usahanya, ialah PT Tiva Abadi (TA), PT Tanur Jaya (TJ), dan PT Fajar Sakti Prima (FSP).

Kondisi tersebut terjadi di tengah proses persetujuan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 nan belum diterbitkan untuk ketiga perusahaan tersebut.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan pengajuan revisi RKAB batu bara nan diajukan oleh tiga anak upaya Bayan tersebut tetap dalam proses evaluasi.

"Karena kan lagi pertimbangan ya, mungkin ada berapa perihal nan perlu dilakukan kecermatan alias evaluasi. nan lain kan sebagian besar sudah kelar," kata Tri di Gedung DPR, dikutip Kamis (17/9/2026).

Adapun saat disinggung apakah belum terbitnya persetujuan revisi RKAB Bayan berangkaian dengan persoalan reklamasi, Tri mengatakan dirinya belum mengetahui secara spesifik.

"Secara spesifik saya belum lihat, tapi poinnya adalah sedang proses lah. Mudah-mudahan minggu ini kelar," katanya.

Sebelumnya, dalam keterbukaan info kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bayan mengumumkan keadaan kahar alias force majeure nan berakibat terhadap tanggungjawab pemenuhan pasokan batu bara kepada pelanggan.

Berdasarkan arsip bernomor 461/BR-OJK/IX/2026, kejadian tersebut berjalan pada 11 September 2026. Perseroan berbareng tiga anak usahanya, ialah PT Tiva Abadi (TA), PT Tanur Jaya (TJ), dan PT Fajar Sakti Prima (FSP), menyampaikan pemberitahuan keadaan kahar kepada pelanggan.

Bayan menjelaskan, kondisi tersebut terjadi lantaran persetujuan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 belum diterbitkan.

Padahal, persetujuan perubahan RKAB diperlukan agar anak-anak upaya perseroan dapat menjalankan aktivitas produksi batu bara secara sah.

Belum terbitnya persetujuan tersebut memengaruhi keahlian perseroan dan anak-anak usahanya untuk memenuhi tanggungjawab penyediaan batu bara berasas perjanjian pasokan batu bara (Coal Supply Agreement) dengan pelanggan.

"Perseroan dan anak-anak perusahaannya memberitahukan keadaan tersebut di atas sebagai suatu peristiwa Keadaan Kahar/Force Majeure kepada para pelanggannya," demikian dikutip dari keterbukaan info perseroan, dikutip Selasa (15/9/2026).

Bayan menyatakan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan akibat material terhadap kelangsungan upaya perseroan. Meski demikian, perseroan berambisi pemberitahuan keadaan kahar tersebut dapat meminimalkan akibat dan akibat nan mungkin timbul bagi perseroan maupun anak-anak usahanya.

(pgr/pgr) [Gambas:Video CNBC]

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tetap memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam membangun hubungan dengan negara-negara di dunia.

Dia menyampaikan Indonesia membuka ruang persahabatan serta kerja sama dengan beragam negara. Prabowo menekankan Indonesia tak mau ikut berasosiasi blok alias kekuatan tertentu.

"Jadi sikap Indonesia secara tradisi, pandangan kita terhadap hubungan internasional, bahwa kita selalu mau bebas aktif. Kita dari dulu non-aligned, kita tidak mau ikut blok-blok manapun. Jadi, dari suatu pihak, bisa dikatakan kita mau berkawan dengan siapa saja," kata Prabowo dalam program Presiden Prabowo Menjawab, dikutip Kamis (17/9/2026).

Menurut Prabowo, prinsip tersebut juga menjadi salah satu argumen dirinya memenuhi undangan dari beragam negara. Prabowo mengatakan dirinya telah beberapa kali melakukan kunjungan ke sejumlah negara, mulai dari Eropa, Asia, hingga area Timur Tengah.

Prabowo menjelaskan bahwa kunjungan-kunjungan tersebut tidak menunjukkan keberpihakan Indonesia kepada satu kekuatan tertentu.

Sebaliknya, kehadiran Indonesia di beragam forum internasional merupakan bagian dari upaya menjaga hubungan baik dengan negara-negara nan mempunyai posisi krusial di dunia, termasuk Rusia.

"Bahwa Rusia termasuk nan paling sering alias agak sering undang Presiden Indonesia, kan tidak baik jika diundang kita tidak datang. Tapi saya juga bisa dikatakan sangat sering ke Perancis, saya sangat sering ke Inggris, saya sangat sering ke Turki, sangat sering ke negara-negara Arab, ke Mesir, ke Emirates, ke Qatar, juga ke Tiongkok, ke Jepang," tuturnya.

Prabowo mengatakan selama mendapat undangan dan mempunyai kesempatan untuk hadir, dirinya berupaya memenuhi undangan tersebut. Terlebih jika datang dari negara nan mempunyai peran strategis dalam percaturan internasional.

Prabowo juga menjelaskan argumen pentingnya Indonesia menjaga komunikasi dengan Rusia. Hal ini lantaran Rusia mempunyai posisi strategis dalam hubungan internasional, antara lain sebagai personil tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mempunyai wilayah nan luas, serta kekayaan sumber daya alam nan besar.

"Apalagi diundang oleh negara kunci di dunia. Bagaimanapun, Rusia itu personil Dewan Keamanan. Rusia dari segi wilayah, itu negara nan terbesar di dunia. Dan dia punya sumber alam nan sangat besar. Dan secara tradisi hubungan kita baik sama Rusia. Jadi, saya kira itu biasa saja," jelas Prabowo.

Ia menjelaskan prinsip nan sama juga bertindak ketika Indonesia mendapat undangan dari Amerika Serikat maupun negara-negara lainnya.

Bagi Prabowo, memenuhi undangan negara sahabat merupakan bagian dari diplomasi nan menjaga komunikasi dan hubungan baik.

"Tapi jika saya diundang, jika ke Amerika saya diundang, saya datang. Kan begitu kan? Jadi, intinya itu," ucap Prabowo.

Serda Ahmad Muzammil Farisa tewas usai dianiaya seniornya. Anggota Komisi I DPR, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menyoroti tradisi kekerasan di TNI nan dilakukan senior kepada junior.

"Tradisi jelek berupa tindakan kekerasan nan dilakukan oleh senior, komandan, atasan, maupun senior pemimpin di lingkungan TNI kudu segera dihilangkan," ujar TB Hasanuddin kepada wartawan, Kamis (17/9/2026).

TB Hasanuddin menyampaikan keprihatinan atas peristiwa tersebut dan menilai segala corak kekerasan nan berangkaian dengan senioritas di lingkungan TNI kudu dihentikan. Menurutnya, prajurit TNI dipersiapkan untuk menjalankan tugas pertahanan dan menghadapi beragam situasi di medan tugas.

"Sebagai prajurit, seseorang dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu, nan dibutuhkan bukan hanya keahlian menjalankan komando dan perintah, melainkan juga kerja sama nan baik antarprajurit," ujarnya.

TB Hasanuddin menekankan pentingnya membangun hubungan nan sehat dan saling menghargai di antara prajurit. Baginya, suasana nan penuh ketegangan berpotensi memicu tindakan kekerasan nan berujung pada kejadian fatal.

"Di lapangan diperlukan keakraban dan hubungan nan baik satu sama lain, bukan ketegangan nan justru dapat memicu tindakan kekerasan, seperti pemukulan hingga menyebabkan kematian," ucap TB Hasanuddin.

"Para komandan, baik komandan peleton maupun komandan kompi, kudu memperhatikan dan memahami kehidupan prajurit di lapangan. Hubungan antara komandan dan bawahan kudu dibangun dengan baik sehingga tercipta lingkungan nan sehat dan saling menghargai," katanya.

Dalam kesempatan nan sama, TB Hasanuddin meminta proses penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dan transparan untuk mengungkap penyebab serta rangkaian peristiwa nan sebenarnya terjadi. Menurutnya, langkah tersebut krusial agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

"Pelaku kudu ditindak tegas dan dihukum seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan nan bertindak agar memberikan pengaruh jera kepada nan lain," imbuhnya.

Empat senior nan diketahui menganiaya Serda Ahmad hingga tewas, ialah Serda JM, Serda MAD, Serda MTS, dan Serda AH. Mereka terancam balasan sembilan tahun penjara.

"Pasal nan disangkakan kepada para tersangka adalah Pasal 131 ayat (3) KUHPM juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, nan mengatur mengenai penganiayaan nan dilakukan oleh militer nan mengakibatkan matinya orang dengan ancaman pidana penjara maksimal sembilan tahun," kata Danpuspomau Marsekal Muda Daan Sulfi dalam bertemu pers di Kantor Puspom TNI AU, Jakarta Timur, Rabu (16/9).

Para tersangka juga berpotensi diberhentikan tidak dengan hormat sebagai prajurit. Ia berambisi putusan pengadilan nantinya dapat memberikan keadilan bagi korban.

"Nanti setelah selesai bakal dilimpahkan kepada Oditur untuk proses sidangnya. Apakah kelak mereka dipecat alias tidak, tetapi intinya Komandan sudah menyampaikan, balasan di atas enam bulan saja bisa diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat. Itu nan paling penting, mungkin agar memberikan keadilan buat korban maupun pihak keluarga," ungkapnya.

Puspom TNI AU mengungkap penganiayaan Serda Ahmad oleh seniornya dilakukan dengan langkah pemukulan. Serda Ahmad dipukul sebanyak tiga kali di bagian dada hingga meninggal dunia.

"(Serda Ahmad dipukul) di sekitar dada. Tiga kali (dipukul)," kata Daan Sulfi.

Kasus ini bermulai pada Selasa (8/9) saat Serda MTS menelepon Serda RP, nan merupakan juniornya, untuk meminta bantuan. Namun, di tengah percakapan, Serda RP secara tiba-tiba memutus sambungan telepon Serda MTS.

"Sehingga senior tersebut merasa jengkel, tersinggung, dan marah atas kejadian itu. Maka pada hari Rabunya, dilakukan pengumpulan para junior. Dilaksanakan pada hari Rabu pukul 21.10 WIB di belakang Mes Galaksi. Kemudian Serda RP langsung diberikan tindakan berupa push-up dan sit-up sebanyak 100 kali oleh Serda MTS," jelasnya.

Daan Sulfi melanjutkan, senior lainnya, ialah Serda JM, Serda MAD, dan Serda AH, berasosiasi di letak pada pukul 21.40 WIB.

"Dan pada pukul 23.05 WIB, Serda JM mulai melakukan pemukulan kepada korban almarhum Serda Ahmad Muzamil Fahrisa. Sebenarnya hanya sebanyak tiga kali dengan tangan kosong, posisi tangannya terkepal dan dipukulkan ke dada korban," ungkapnya.

"Setelah menerima pukulan ketiga, korban langsung jatuh jongkok, lemas, dan kemudian pingsan," tambahnya.

Melihat perihal tersebut, para senior berupaya menyadarkan Serda Ahmad. Segala upaya dilakukan, mulai dari mengoleskan balsem hingga membasuh muka korban dengan air.

"Lalu Serda JM berbareng Serda MTS, Serda MAD, dan Serda AH-karena mereka satu leting-berusaha menyadarkan korban dengan memberikan minyak angin alias balsem nan diusapkan pada bagian hidung, serta membasuh muka dan badan korban dengan air," katanya.

Selanjutnya, mereka panik lantaran Serda Ahmad tidak kunjung sadarkan diri. Akhirnya, korban dibawa ke IGD untuk mendapatkan pertolongan.

"Karena korban tetap tidak sadarkan diri dan mereka panik, pada pukul 23.35 WIB korban dibawa oleh pelaku menggunakan mobil dinas ke IGD Rumah Sakit dr. Esnawan Antariksa alias Rumah Sakit Haji di Pondok Gede, Jakarta Timur, lantaran posisinya paling dekat jika lewat belakang. Sekitar pukul 23.45 WIB, setelah dilakukan penanganan oleh pihak IGD, korban atas nama Serda Ahmad Muzamil Fahriza dinyatakan meninggal dunia," imbuhnya.

(isa/rfs)

Harga minyak bumi turun pada penutupan perdagangan Rabu (16/9), setelah adanya laporan bahwa Arab Saudi menawarkan tambahan kargo minyak mentah melalui Oman, nan meredakan kekhawatiran terhadap gangguan pasokan dari Timur Tengah.

Dikutip dari Reuters pada Kamis (17/9), nilai minyak mentah Brent turun USD 2,92 alias 2,7 persen menjadi USD 105,83 per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun USD 3,40 alias 3,2 persen menjadi USD 102,43 per barel.

Penurunan ini terjadi setelah Arab Saudi menawarkan lebih banyak pengiriman minyak mentah ke kilang-kilang di Asia melalui transfer antarkapal di lepas pantai Pelabuhan Sohar, Oman.

Langkah tersebut dinilai bisa mengurangi sebagian akibat gangguan pasokan dunia akibat serangan terhadap jaringan pipa East-West milik Arab Saudi menuju Laut Merah.

"Berita mengenai Arab Saudi nan mengekspor minyak dari area Teluk menunjukkan kekhawatiran bahwa gangguan pasokan bakal lebih besar mulai mereda," kata Analis UBS, Giovanni Staunovo.

Sebagai catatan, nilai minyak bumi sempat melonjak lebih dari USD 3 pada sesi perdagangan sebelumnya, menyusul dihentikannya akomodasi pemuatan minyak mentah di pusat ekspor Arab Saudi di Laut Merah, Yanbu.

Sementara itu nilai komoditas lainnya seperti crude palm oil (CPO) alias kelapa sawit, timah, sampai nikel menunjukkan penguatan.

CPO

Berbeda dengan minyak dunia, nilai crude palm oil (CPO) justru mencatatkan kenaikan. Dikutip dari laman resmi Barchart, nilai CPO untuk perjanjian Oktober naik 0,51 persen ke level MYR 4.741 per ton.

Batu Bara

Sementara itu, nilai batu bara berjangka Newcastle bergerak melemah. Berdasarkan info Barchart, nilai batu bara untuk perjanjian Oktober turun 0,20 persen ke level USD 146,10 per ton.

Nikel

Di sisi lain, nilai nikel justru menguat. Berdasarkan info London Metal Exchange, nilai nikel naik 1,19 persen ke level USD 16.167 per ton.

Timah

Senada dengan nikel, nilai timah turut menguat 0,88 persen. Berdasarkan info London Metal Exchange, nilai timah berada di level USD 52.424 per ton

1. Opener dan Band Pengiring Tur Ed Sheeran Putuskan Mundur Usai Macklemore Didepak

2. Oasis Resmi Umumkan Tur Dunia Live 27 dan Jadwal Konser Lengkap

3. Dinda Hauw Ungkap Tantangan Debut Main Horor: Harus Teriak dan Kuras Emosi

4. Ketika Macaulay Culkin Kenang Catherine O'Hara di Panggung Emmy Awards 2026

5. 1000 Anak Muda Padati Stage of Mind, dari Urusan Pasangan hingga Karier

Redmi Note 17 Pro Max nan baru dirilis Xiaomi(MI/Rifaldi Putra)

XIAOMI resmi merilis ponsel teranyar mereka dari lini Redmi Note 17 Series. Memperkenalkan ponsel dengan baterai nan diklaim bisa memperkuat selama 3 hari dalam sekali pengisian baterai, adalah Redmi Note 17 Pro Max.

Mengusung tagline Titan Quality, perangkat itu berfokus pada sejumlah pilar utama, termasuk baterai kapabilitas besar dan daya tahan tangguh. Jadi ponsel nan cocok untuk pengguna nan banyak melakukan aktivitas luar ruangan. 

Spesifikasi dan Harga

1. Desain "Max Design" nan Ikonik

Hadir dengan filosofi The All New Max Design, Redmi Note 17 Pro Max tampil memukau dengan jenis warna Cloud Blush. Keunikan warna ini terletak pada
kemampuannya berubah dari putih doff menjadi Peach Orange nan hangat saat terkena sinar matahari. Selain itu, tersedia juga pilihan warna Green Bamboo dan Black Anthracite. Untuk perlindungan fisik, perangkat ini sudah menggunakan Gorilla Glass di kedua sisinya, membikin perangkat tahan dari tumbukan keras.

2. Tahan Air dan Tahan Jatuh

Salah satu lonjakan teknologi terbesar lainnya ada pada ketangguhannya. Ponsel ini mempunyai sertifikasi TUV SUD 5-Star Quality Titan. Menjadikannya mempunyai ketahanan air nan mana bisa terendam hingga kedalaman 2 meter selama 72 jam.

Karena tahan bakal air, ponsel ini menghadirkan mode kamera bawah air, mungkinkan pengguna memotret di dalam air dengan kontrol tombol fisik. Perangkat ini tahan Jatuh, diklaim bisa menahan tumbukan meski jatuh dari ketinggian hingga 3 meter.

3. Baterai Raksasa 10.000 mAh

Redmi Note 17 Pro Max menjadi ponsel pertama di Indonesia dengan menyematkan baterai 10.000 mAh, kapabilitas terbesar di kelasnya. Baterai ini diklaim bisa memperkuat selama 3 hari
dalam penggunaan normal alias hingga 14 hari dalam mode Ultra Long-Day. 

Kapasitas baterai jumbo itu pun membikin ponsel ini bisa berfaedah sebagai power bank untuk mengisi daya ponsel lain hingga 100%. Untuk pengisian daya, datang fitur 100W Hypercharge nan bisa mengisi daya hanya dalam waktu 20 menit.

4. Layar Imersif dan Fitur AI

Bagian layar, ponsel ini datang dengan layar 6,83 inci dengan teknologi layar AMOLED. Menggunakan material Lumisel M12 nan lebih irit daya, dengan tingkat kecerahan puncak mencapai 3.500 nits, menjadikan layar tetap terlihat jelas di bawah terik matahari.

Menjunjung tinggi kenyamanan pengguna, perangkat ini pun datang dengan teknologi Eye Care Hardware Level. Sektor software juga diperkuat dengan AI Editing Plus dan integrasi AI untuk membantu produktivitas tulisan dan komunikasi.

5. Harga

Redmi Note 17 Pro Max datang dengan RAM dan penyimpanan internal 8/256 GB, dibandrol dengan nilai Rp7,4 jutaan. (H-4)

Jakarta, CNN Indonesia --

Opsi perubahan periode pemisah parlemen (parliamentary threshold) dalam revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (RUU Pemilu) disebut-sebut telah mengerucut di nomor 4-5 persen.

Perubahan periode pemisah parlemen merupakan mandat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023. Meski sempat bertindak di Pemilu 2024, MK meminta DPR untuk mengkaji besaran angkanya.

Belakangan, usai pertemuan para ketua umum partai koalisi, usul perubahan periode pemisah disebut telah menguat di nomor 5 persen.

"Nah, memang nomor 4 alias 5 persen ini nan paling kuat. Tetapi saya belum tahu, jika sudah diputuskan alias belum," kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa (15/9).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Sugiono membenarkan berita pertemuan para ketua umum partai koalisi. Dia juga mengakui semua partai koalisi menyepakati opsi periode pemisah di nomor 5 persen.

"Satu perihal nan sepertinya semua sepakat tapi saya kira saya tidak bisa berbincang atas nama partai-partai lain. Tapi Gerindra juga sepakat soal PT 5 persen. Seperti juga kemarin Golkar juga menyampaikan ya, PKS juga menyampaikan dan saya kira itu nan kita sepakati," katanya.

Bukan hanya di internal koalisi, PDIP turut mendorong kenaikan periode pemisah tersebut.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Komarudin Watubun menilai nomor periode pemisah parlemen 5 persen telah ideal agar kerja-kerja parlemen lebih efektif dan efisien.

"Kalau ideal ya kurang lebih sekitar itu. Angka 5 persen itu agak ideal lah," kata Komarudin di kompleks parlemen, Rabu (16/9).

Dia menambahkan perubahan periode pemisah parlemen menjadi 5 persen juga krusial untuk penyederhanaan partai dan konsolidasi politik. Namun, Komar mewanti-wanti agar perubahan tersebut tetap kudu merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Pasti DPR kudu hati-hati, baik koalisi maupun siapa, kelak kita pembahasan itu merujuk kepada MK," katanya.

(thr/fra)

Presiden Prabowo Subianto mengirim surat kepada DPR RI mengenai penunjukan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas).

Surat bernomor R-45 /Pres/09 /2026 tersebut berisi penunjukan sejumlah menteri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU Migas berbareng DPR. Surat itu ditujukan kepada Ketua DPR RI di Jakarta.

Prabowo merujuk surat Ketua DPR RI Nomor T-10437/LG 01 01/8/2026 tanggal 18 Agustus 2026 perihal Penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi.

"Dengan ini kami menugaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Keuangan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Hukum untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri guna mewakili Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut," demikian isi surat tersebut.

Dengan demikian, lima pejabat nan ditugaskan Prabowo untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU Migas ialah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Keuangan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Hukum.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Wakil Presiden, Ketua DPD RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, serta para menteri nan ditugaskan dalam pembahasan RUU Migas.

Suara anak-anak terdengar di antara rumah-rumah sederhana di sebuah kompleks tempat pengungsi Rohingya tinggal di Pekanbaru, Riau.

Mereka berlarian dan bermain bersama. Ada nan berbual dengan kawan sebaya, ada pula nan sekadar menghabiskan waktu di sekitar tempat tinggal mereka.

Sekilas, suasananya seperti sebuah kampung nan sedang menjalani hari biasa.

Di antara aktivitas itu, penduduk berdagang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada pasar, warung, tukang cukur rambut hingga pedagang es. Warga keluar-masuk rumah dan berinteraksi satu sama lain.

Namun, ada nan membikin lingkungan ini berbeda.

Sebagian besar penduduk di kompleks tersebut tetap menggunakan bahasa Rohingya dalam percakapan sehari-hari. Tidak banyak nan bisa berkata Indonesia. Sebagian lainnya dapat menggunakan bahasa Melayu, sementara sebagian mini mulai belajar bahasa Indonesia meski belum fasih.

Keterbatasan bahasa itu tidak terlalu terlihat ketika mereka berbincang satu sama lain. Percakapan mengalir dalam bahasa nan mereka kenal sejak dari tempat asal.

Rumah-rumah mereka juga jauh dari gambaran rumah permanen. Sebagian besar gedung dibuat menggunakan kayu dan terpal. Bentuknya menyerupai tenda-tenda darurat, tetapi jumlahnya cukup banyak hingga membentuk sebuah lingkungan tempat tinggal.

Di sela-sela rumah tersebut, aktivitas penduduk tetap berjalan.

Anak-anak tetap bermain. Orang dewasa mengurus kebutuhan sehari-hari. Warung tetap melayani pembeli. Pedagang es berkeliling alias menunggu pembeli. Tempat cukur rambut juga menjadi bagian dari aktivitas di lingkungan tersebut.

Kehidupan di sana terasa komunal. Warga banyak beraktivitas berbareng dan saling mengenal satu sama lain. Lingkungan nan terbentuk bukan sekadar tempat untuk tinggal sementara, tetapi telah menjadi ruang hidup bagi mereka selama bertahun-tahun.

Salah satu pengungsi, Muhammad, mengatakan dirinya telah tinggal di letak tersebut selama sekitar tiga tahun.

Ia menyebut terdapat sekitar 130 rumah di area itu.

"Di sini ada sekitar 130 rumah," kata Muhammad saat ditemui wartawan di kompleks pengungsian Rohingya, Pekanbaru, Riau, Selasa (15/9).

Pengungsi lainnya, Abdullah, menyebut sekitar 570 orang tinggal di sekitar 130 rumah tersebut.

Jumlah anak-anak di lingkungan itu juga tidak sedikit. Faruk, salah satu pengungsi, mengatakan terdapat sekitar 200 anak.

Aktivitas anak-anak tidak hanya bermain. Menurut Faruk, terdapat sekolah dan madrasah di lingkungan mereka.

"Ada dua sekolah, madrasah untuk Al-Quran dan masjid," ujar Faruk.

Masjid menjadi salah satu ruang krusial bagi organisasi tersebut. Begitu juga sekolah nan menjadi tempat anak-anak belajar.

Di tempat lain, kehidupan mereka juga bergesekan dengan penduduk sekitar. Faruk mengatakan sebagian penduduk bekerja sebagai pekerja bangunan.

"Ada nan kerja bangunan, misalnya dekat Ramayana," katanya.

Namun, kehidupan mereka tetap berada dalam keterbatasan. Kepala Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru Adrianus Tonny Budijaya mengatakan pengungsi di wilayah kerja Rudenim Pekanbaru mencapai sekitar 1.941 orang.

Mereka tersebar di tujuh letak akomodasi dan satu tempat penampungan sementara.

"Itu rata-rata Rohingya semua," kata Tonny saat ditemui di Kantor Rudenim Pekanbaru.

Menurut Tonny, para pengungsi Rohingya berada dalam perlindungan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Urusan Pengungsi alias United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan mendapat fasilitasi dari International Organization for Migration (IOM).

Pantauan kumparan di salah satu letak memperlihatkan akomodasi nan disediakan untuk kebutuhan dasar pengungsi. Salah satunya toilet nan disediakan oleh IOM.

Di tengah keterbatasan itu, aktivitas penduduk tetap berjalan.

Tidak ada pagar nan membatasi anak-anak untuk bermain bersama. Tidak ada bahasa nan kudu dipaksakan ketika mereka berbincang dengan sesama. Bahasa Rohingya tetap menjadi bahasa nan paling berkawan bagi sebagian besar mereka.

Bagi sebagian pengungsi, Indonesia telah menjadi tempat tinggal selama bertahun-tahun.

Abdullah mengatakan mereka datang untuk mencari keamanan. Ia menyebut Indonesia sebagai salah satu negara nan mereka pilih lantaran kebanyakan penduduknya Muslim.

"Kita cari keamanan. Sebelum di sini dipilih nan negara Islam. Dan juga Indonesia negaranya Islam. Kalau mau cari, keamanan di sini lebih bagus dari pada negara lain, tujuannya sini, Indonesia," kata Abdullah.

Di kompleks itu, rasa kondusif tersebut terlihat dalam corak nan sederhana. Anak-anak nan tetap bermain, orang dewasa nan bercakap-cakap, warung nan tetap buka, dan penduduk nan menjalani aktivitas bersama.

Di kembali rumah-rumah kayu dan terpal, kehidupan mereka terus berjalan dari hari ke hari.

Denny Indrayana(Antara Foto)

TIM Hukum Merah Putih (THMP), golongan relawan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024, melayangkan gugatan kepada akademisi Denny Indrayana mengenai langkahnya mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Somasi tersebut menyoroti sayembara nan dibuat Denny mengenai keberadaan piagam SMA alias sederajat Gibran serta langkah norma nan diajukannya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Koordinator THMP Suhadi mengatakan pihaknya menilai kedudukan norma Gibran sebagai Wakil Presiden telah memenuhi ketentuan nan berlaku. THMP merujuk Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu nan mengatur syarat pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden paling rendah tamat SMA alias sederajat. Ketentuan tersebut tercantum dalam UU Pemilu dan tetap menjadi bagian dari kerangka norma pemilu nan berlaku, dengan sejumlah pasal telah mengalami perubahan alias mendapat putusan Mahkamah Konstitusi.

“THMP menilai kedudukan norma Gibran sebagai Wakil Presiden telah memenuhi ketentuan nan berlaku. Mereka merujuk Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu nan mengatur calon Presiden dan Wakil Presiden berilmu paling rendah tamat SMA alias sederajat,” ujar Suhadi.

THMP juga merujuk Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Peraturan tersebut ditetapkan KPU pada Oktober 2023 dan kemudian diubah melalui PKPU Nomor 23 Tahun 2023.

Menurut THMP, ketentuan dalam PKPU tersebut mengatur arsip persyaratan pendidikan bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden, termasuk ketentuan bagi bakal calon nan menempuh pendidikan di luar negeri.

THMP menilai ketentuan tersebut perlu menjadi rujukan dalam memandang persoalan syarat pendidikan Gibran. Mereka juga berpandangan bahwa sayembara mengenai piagam SMA Gibran tidak dapat menjadi dasar untuk mempersoalkan kedudukannya sebagai Wakil Presiden.

“Ruang sayembara nan dibuka adalah ruang sunyi jika pada konotasi lembaran piagam SMA sederajat dan tumpuannya kepada daya tafsir rekan nan sempit dan terukur,” tulis THMP dalam somasinya.

Pada sidang MK, Denny Indrayana menjelaskan salah satu latar belakang gugatan tersebut adalah terbukanya arsip nan berangkaian dengan persyaratan pendidikan Gibran. Dokumen itu diperoleh setelah adanya sengketa info publik.

Salah satu pemohon mengaku sebelumnya berupaya mendapatkan info mengenai arsip pendidikan Gibran nan pada awalnya dinyatakan sebagai info rahasia. Ia kemudian mengusulkan sengketa ke Komisi Informasi Publik dan mengaku memenangkan perkara tersebut setelah persidangan selama sekitar enam bulan.

“Karena saya percaya saya bakal menang, maka saya gugat Kemendikdasmen di Komisi Informasi Publik dan alhamdulillah setelah enam bulan bersidang, akhirnya saya dimenangkan,” ujarnya.

Menurutnya, setelah kementerian tidak mengusulkan banding maupun kasasi, arsip nan diberikan kepadanya kemudian dibuka kepada publik lantaran dinilai berangkaian dengan kepentingan masyarakat. (H-4)

Jakarta, CNN Indonesia --

Satgas Operasi Damai Cartenz mengungkap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) nan diduga menjadi pelaku pembunuhan terhadap seorang pengemudi lajuran di jalur Wamena menuju Mbua, Papua Pegunungan, Selasa (15/9).

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan saat ini pihaknya tengah mendalami info keterlibatan KKB wilayah Kodap III Ndugama nan diduga berada di sekitar letak kejadian.

"Ada info nan mengarah kepada golongan Kodap III Ndugama nan berada di sekitar lokasi, namun info tersebut tetap kudu kami dalami dan verifikasi lebih lanjut," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (17/9).

Ia juga membantah klaim nan disebarkan oleh KKB bahwa korban merupakan personil intelijen abdi negara keamanan. Yusuf memastikan info tersebut tidak betul dan propaganda nan disebarkan sebagai dalih tindakan penyerangan.

"Berita nan menyebut pengemudi lanjuran merupakan personil intel abdi negara keamanan adalah buletin bohong alias hoaks. Sopir itu memang bekerja sebagai pengemudi dan sudah menjalankan pekerjaannya selama sekitar 13 tahun di jalur tersebut," tuturnya.

Lebih lanjut, dari hasil olah TKP pihaknya juga menemukan sejumlah peralatan bukti berupa satu butir selongsong amunisi laras panjang kaliber 5,56 milimeter serta satu buah tas nan berisi identitas korban.

Yusuf memastikan pihaknya bakal terus melakukan investigasi untuk mengidentifikasi dan menangkap seluruh pelaku nan terlibat.

"Kami bakal terus melakukan penyelidikan untuk mengejar dan menangkap pelaku kejahatan ini," pungkasnya.

Sebelumnya pengemudi kendaraan lajur rute Wamena-Mbua berinisial AS (41) dibunuh oleh KKB di Jalan Poros Habema KM 32, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Selasa (15/9).

Peristiwa itu terjadi ketika korban AS berangkat dari Ilekma menuju Mbua dengan membawa bahan kebutuhan pokok dan sembilan orang penumpang. Sekitar pukul 08.30 WIT, rombongan diduga mengalami penghadangan oleh golongan bersenjata di area Habema.

Korban baru ditemukan pada Rabu (16/9) pagi. Kendaraan ditemukan berada di bibir lembah dengan kedalaman sekitar 13 meter dari bahu jalan dalam kondisi gosong terbakar. Di dalam kendaraan juga ditemukan korban dengan keadaan gosong terbakar.

(tfq/gil)

Jakarta -

Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon menyampaikan Pernyataan Nasional Republik Indonesia pada Sesi ke-53 World Intellectual Property Organization (WIPO) Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC on GR-TKF) di Jenewa, Swiss.

Forum nan berjalan pada 16-25 September 2026 ini merupakan bagian krusial dari proses perundingan internasional mengenai pelindungan traditional knowledge (TK), traditional cultural expressions (TCEs), dan genetic resources (GRs).

"Indonesia menegaskan pentingnya kehadiran kerangka norma internasional nan bisa memberikan pelindungan nan setara dan efektif, terutama bagi masyarakat budaya dan organisasi lokal sebagai pemilik, penjaga, sekaligus pewaris pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional," kata Fadli Zon dalam keterangan tertulis, Kamis (17/9/2026).

Sesi ke-53 WIPO IGC on GR-TKF diikuti 93 negara, delegasi khusus, 9 organisasi antarpemerintah, 39 organisasi nonpemerintah, dan golongan masyarakat adat. Pertemuan ini dipimpin Chair Laine Fisher dari Selandia Baru, didampingi Vice-Chairs Alhanoof Aldebasi dari Arab Saudi dan Pablo Latorre Tallard dari Chili, serta Secretary Ann Edillon.

Fadli Zon menambahkan, bagi Indonesia, pembahasan kekayaan intelektual tidak dapat dilepaskan dari perspektif kebudayaan. Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional bukan sekadar produk intelektual, tetapi merupakan bagian dari identitas, memori kolektif, sistem pengetahuan, nilai, dan praktik kehidupan masyarakat nan diwariskan lintas generasi.

"Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional bukan sekadar kekayaan intelektual. Di dalamnya terdapat identitas, pengetahuan, sejarah, dan memori kolektif masyarakat. Karena itu, pelindungannya kudu menempatkan organisasi sebagai pemilik dan penjaga utama warisan budaya tersebut, sekaligus memastikan manfaatnya kembali kepada masyarakat," ungkap Fadli Zon.

Dia menyampaikan bahwa komitmen tersebut mempunyai makna strategis bagi Indonesia sebagai salah satu negara dengan keragaman budaya terbesar di dunia. Indonesia mempunyai 1.340 golongan etnis dan 718 bahasa wilayah nan melahirkan kekayaan pengetahuan tradisional, ekspresi budaya, tradisi lisan, seni, ritual, teknologi tradisional, kriya, tekstil, musik, hingga beragam praktik budaya nan hidup di tengah masyarakat.

"Komitmen terhadap kebudayaan juga semakin diperkuat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto melalui pembentukan Kementerian Kebudayaan sebagai kementerian tersendiri untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka. Kehadiran Kementerian Kebudayaan menegaskan posisi kebudayaan sebagai salah satu fondasi pembangunan nasional dan diplomasi Indonesia di tingkat global," tuturnya.

"Hingga akhir 2025, Indonesia telah menetapkan 2.727 Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Kekayaan tersebut datang dalam beragam corak dan terus diwariskan oleh organisasi di seluruh Nusantara, mulai dari Tari Saman di Aceh, Batik di Jawa, tradisi tenun di beragam wilayah termasuk Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur, Kolintang di Sulawesi Utara, hingga Noken di Papua," sambungnya.

Menurutnya, keragaman tersebut menunjukkan bahwa budaya Indonesia bukan merupakan sesuatu nan statis. Kebudayaan terus hidup, berkembang, diwariskan, dan beradaptasi melalui masyarakat pendukungnya.

"Budaya adalah living heritage. Ia hidup lantaran terus dipraktikkan, diwariskan, dikembangkan, dan dimaknai oleh masyarakat. Karena itu, sistem pelindungan internasional kudu bisa menghormati dinamika budaya tanpa memutus hubungan antara suatu ekspresi budaya dengan organisasi asalnya," jelasnya.

Indonesia turut menekankan bahwa pengarsipan maupun penyesuaian suatu pengetahuan alias ekspresi budaya tidak boleh serta-merta menghilangkan hubungan budaya tersebut dengan masyarakat asalnya alias menjadikannya bebas dimanfaatkan tanpa memperhatikan kewenangan komunitas. Tidak hanya itu, Indonesia mendorong agar kerangka internasional memberikan kepastian mengenai persetujuan (consent), atribusi alias pengakuan terhadap organisasi asal, serta pembagian faedah nan setara (equitable benefit-sharing).

Pelindungan nan lebih kuat juga diperlukan terhadap pengetahuan maupun ekspresi budaya nan mempunyai karakter sakral, rahasia, alias terbatas, sesuai dengan nilai, norma, dan sistem sosial nan bertindak dalam organisasi pemiliknya. Pemerintah juga terus memperkuat ekosistem pelindungan masyarakat adat, termasuk melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat.

Dalam perundingan di WIPO, Indonesia menekankan empat aspek krusial nan perlu tercermin dalam kerangka norma internasional, ialah tujuan pelindungan (objectives) kudu menjamin keberlanjutan budaya, pemberdayaan komunitas, pencegahan penyalahgunaan, serta pembagian faedah nan adil; mengenai kepantasan pelindungan (eligibility), perkembangan, adaptasi, dokumentasi, maupun pengakuan terhadap suatu tradisi tidak boleh secara otomatis memutus hubungan budaya dengan organisasi asalnya; mengenai penerima faedah (beneficiaries), masyarakat budaya dan organisasi lokal kudu ditempatkan sebagai penerima faedah utama dari sistem pelindungan; serta mengenai cakupan pelindungan (scope of protection), Indonesia mendorong adanya sistem nan sesuai dengan karakter dan nilai budaya masing-masing komunitas, termasuk pelindungan lebih ketat terhadap materi sakral alias rahasia serta kejelasan mengenai persetujuan, atribusi, penggunaan, dan pembagian manfaat.

"Indonesia juga membawa perspektif ekonomi kebudayaan (cultural economy) dalam pembahasan di WIPO. Pelindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional perlu melangkah beriringan dengan upaya menciptakan faedah ekonomi nan setara bagi masyarakat pemilik dan pelaku budaya," ungkapnya.

Menurutnya, nilai ekonomi nan lahir dari kebudayaan kudu tetap memperhatikan asal-usul, kewenangan moral, serta kepentingan masyarakat nan menjaga pengetahuan tersebut dari generasi ke generasi.

"Kita mau memastikan kebudayaan tidak hanya terlindungi, tetapi juga memberikan faedah nyata bagi masyarakat. Ketika pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya menghasilkan nilai ekonomi, organisasi nan menjaga dan mewariskannya kudu memperoleh pengakuan dan faedah nan adil," kata Fadli Zon.

Indonesia menyatakan kesiapan untuk terus berkedudukan aktif dan konstruktif dalam proses perundingan WIPO, termasuk dengan membagikan pengalaman nasional dalam dokumentasi, pelindungan, pemanfaatan, serta pewarisan kebudayaan antargenerasi.

"Indonesia siap berbagi bukti konkret dan pengalaman nasional dalam dokumentasi, pengamanan, pelestarian, dan transmisi antargenerasi untuk berkontribusi pada penyelesaian beragam rumor dalam teks perundingan WIPO," tutupnya.

Hadir untuk mendampingi Menteri Kebudayaan sebagai delegasi Indonesia, di antaranya Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan; Staf Ahli Menteri Kebudayaan RI Bidang Hukum dan Kebijakan Kebudayaan, Masyitoh Annisa Alkitri; Staf Khusus Menteri Kebudayaan RI Bidang Protokoler dan Rumah Tangga, Tachmanda Primayuda; Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Yasmon; Direktur Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual, I Made Dharma Suteja; Kepala Subdirektorat Fasilitasi Kekayaan Intelektual Berbasis Budaya Kementerian Kebudayaan, Noryanto; Sekretaris Pertama Kementerian Luar Negeri, Fawzan Irchamsyah; Ketua Tim Kerja Edukasi Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Nila Manilawati; Analis Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Retno Niken Palupi; Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Aldiansyah Pradana; dan Pamong Budaya Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan, Hery Pandapotan Manurung.

Melalui partisipasi aktif dalam WIPO IGC ke-53, Indonesia kembali menegaskan posisi kebudayaan sebagai bagian krusial dari diplomasi dunia serta mendorong tata kelola kekayaan intelektual internasional nan lebih inklusif, berkeadilan, dan berpihak pada keberlanjutan kebudayaan serta hak-hak komunitas. Indonesia berambisi proses IGC dapat menghasilkan kerangka internasional nan bisa menjembatani sistem kekayaan intelektual modern dengan karakter pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya nan berkarakter komunal, hidup, serta diwariskan lintas generasi.

(ega/ega)

© 2007 - 2026 Okezone.com, All Rights Reserved