Prabowo Lanjutkan Program Ketenagakerjaan-Insentif Ekonomi 2027: Gaji di Bawah Rp10 Juta Bebas Pajak! (Foto: Airlangga soal Stimulus Ekonomi/Setpres)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan mengenai sejumlah program ketenagakerjaan dan insentif ekonomi nan bakal dilanjutkan maupun diperluas pada tahun 2027. Pemerintah saat ini tengah mematangkan skema penyelenggaraan serta kebutuhan anggarannya.

“Bapak Presiden juga memberikan pengarahan mengenai dengan program-program nan bakal diluncurkan ke tahun 2027. Program-program nan sudah dilaksanakan tahun ini dan bakal dilanjutkan di tahun 2027,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu (30/9/2026).

Di bagian ketenagakerjaan, pemerintah bakal melanjutkan program magang di Kementerian Ketenagakerjaan dengan sasaran 150 ribu peserta. Selain itu, program vokasi juga bakal diteruskan dengan sasaran menjangkau 300 ribu orang.

Pemerintah turut melanjutkan akomodasi pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta. Jika tahun ini akomodasi tersebut diberikan kepada pekerja pada sektor padat karya dan pariwisata, pada 2027 cakupannya direncanakan diperluas ke seluruh sektor.

“Ini bakal dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini jika nan sekarang diberikan kepada padat karya dan pariwisata, nan tahun depan diberikan ke seluruh sektor nan gajinya di bawah Rp10 juta,” jelas Airlangga.

Selain itu, pemerintah tengah menghitung penyesuaian besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan mempertimbangkan tingkat inflasi. Menurut Airlangga, kalkulasi tersebut saat ini sedang dibahas berbareng Menteri Keuangan.

Di sektor perumahan, akomodasi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bakal dilanjutkan pada 2027. Fasilitas tersebut bertindak untuk pembelian rumah hingga Rp2 miliar, termasuk skema akomodasi untuk rumah dengan nilai hingga Rp5 miliar dengan dasar insentif sebesar Rp2 miliar.

Pemerintah juga tengah mematangkan kelanjutan sejumlah perlindungan bagi pekerja, termasuk kebijakan mengenai potongan nilai iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), serta penambahan faedah Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) selama enam bulan. Besaran faedah bakal disesuaikan berasas golongan tingkat bayaran dan tetap difinalisasi berbareng Kementerian Keuangan.

OJK Cabut Izin Usaha Credit Saison Indonesia Finance, Tak Bisa Disehatkan (Foto: OJK)

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin upaya perusahaan pembiayaan PT Credit Saison Indonesia Finance (PT CSIF) nan bertempat tinggal di Cyber 2 Tower, Jakarta Selatan. Pencabutan izin upaya ini tertuang dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-57/D.06/2026 tertanggal 24 September 2026.

Kepala Direktorat Komunikasi Publik OJK, Sekar Putih Djarot menjelaskan bahwa tindakan tegas ini diambil lantaran PT CSIF resmi ditetapkan sebagai perusahaan pembiayaan nan tidak dapat disehatkan.

"Pencabutan ini dilakukan mengingat PT CSIF telah ditetapkan sebagai Perusahaan nan tidak dapat disehatkan berasas ketentuan Pasal 38 Peraturan OJK Nomor 49 Tahun 2024," ujar Sekar dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Sekar memaparkan, OJK sebenarnya telah memberikan tenggat waktu nan memadai kepada manajemen PT CSIF untuk melakukan perbaikan serta memenuhi ketentuan nan ditetapkan dalam rencana tindak pengawasan khusus.

Namun, hingga pemisah waktu status pengawasan unik berakhir, perusahaan terbukti tidak bisa mengatasi akar persoalan nan ada.

"OJK telah memberikan waktu nan cukup bagi PT CSIF untuk melaksanakan langkah-langkah perbaikan guna pemenuhan ketentuan sebagaimana tertuang dalam rencana tindak status pengawasan khusus. Namun, sampai dengan pemisah waktu status pengawasan unik berakhir, PT CSIF tidak dapat mengatasi penyebab dikenakannya status pengawasan khusus, sehingga ditetapkan sebagai Perusahaan nan tidak dapat disehatkan," jelasnya.

Langkah penegakan norma ini ditempuh OJK guna menegakkan patokan secara konsisten serta menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap industri perusahaan pembiayaan di Tanah Air.

"Tindakan pengawasan nan dilakukan oleh OJK tersebut di atas, termasuk pencabutan izin upaya PT CSIF dilakukan dalam rangka penyelenggaraan ketentuan perundang-undangan secara konsisten dan tegas untuk menciptakan industri Perusahaan Pembiayaan nan sehat dan terpercaya serta menjaga kepercayaan masyarakat," tegas Sekar.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi dan support pemerintah untuk kuartal IV-2026 hingga tahun 2027. Program tersebut mencakup support pangan, support subsidi bayaran (BSU), insentif pajak, hingga program perumahan.

Hal itu dibahas dalam rapat terbatas berbareng Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/9/2026). Rapat tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, Kepala BP BUMN Dony Oskaria dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

"Tadi rapat dengan bapak presiden mengenai dengan program-program support pemerintah nan disiapkan untuk kuartal empat," kata Airlangga usai rapat.

Airlangga mengatakan sejumlah stimulus tersebut bakal diterapkan dalam waktu dekat. Namun, pemerintah tetap perlu menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan patokan lainnya.

"Nanti kita mesti mempersiapkan PMK-nya, menyiapkan nan lain, dan diharapkan dalam waktu nan tidak terlalu lama lagi kita bisa umumkan kapan itu berlaku," katanya.

Bantuan Kuartal IV

Salah satu program nan dibahas ialah pembukaan rekening bagi penduduk negara berumur di atas 17 tahun. Program tersebut diarahkan hingga masyarakat golongan desil 4. "Nah angkanya sedang di crosscheck dengan kementerian terkait," kata Airlangga.

Pemerintah juga menyiapkan support pangan berupa 10 kilogram beras untuk periode tiga bulan. Bantuan tersebut diberikan pada Oktober hingga Desember kepada 33.244.408 family penerima faedah (KPM) nan masuk golongan desil 1 hingga 4. "Kebutuhan anggaran kira-kira Rp17,5 triliun," tuturnya.

Selain itu, pemerintah kembali memberikan support subsidi bayaran selama tiga bulan dengan besaran Rp300 ribu per bulan. Bantuan tersebut menyasar 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp12 triliun.

Program Dilanjutkan pada 2027

Airlangga mengatakan Prabowo juga memberikan pengarahan mengenai sejumlah program nan telah melangkah tahun ini untuk dilanjutkan pada 2027.

Program tersebut antara lain program magang untuk 150.000 peserta dan program vokasi bagi 300.000 peserta.

Pemerintah juga bakal melanjutkan insentif pengurangan PPh Pasal 21 bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta. Program tersebut bakal diperluas dari sektor padat karya dan pariwisata menjadi seluruh sektor.

"Ini bakal dilanjutkan di tahun depan, dan ini diberikan untuk sekitar 7 separuh juta pekerja. Dan ini, jika nan sekarang diberikan kepada padat karya dan pariwisata, nan tahun depan diberikan ke seluruh sektor nan gajinya di bawah Rp10 juta," kata Airlangga.

Pemerintah juga membahas penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan nomor inflasi.

"Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan nomor daripada PTKP nan bakal menyesuaikan kepada nomor inflasi. Nah ini sedang kami hitung berbareng dengan Menteri Keuangan," kata Airlangga.

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang pembuktian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024, nan mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sidang pembuktian perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 digelar pada Rabu (30/9/2026) dengan agenda mendengarkan keterangan mahir dan/atau saksi dari pemohon serta pengesahan perangkat bukti tambahan.

"Malam ini pemohon ajukan 3 orang saksi, 3 mahir dan 1 orang saksi. Sebetulnya 2 saksi, satu tak bisa datang diusulkan diganti," kata Hakim Konstitusi Saldi Isra di Ruang Sidang MK, Rabu (30/9/2026).

Adapun mahir nan dihadirkan pemohon ialah Yance Arizona, Titi Anggraeni, dan Bivitri Susanti. Sementara itu, saksi nan datang adalah I Gusti Putu Artha.

Para mahir dan saksi tersebut kemudian diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan dalam persidangan.

Saldi menegaskan, saksi nan tidak datang diberikan kesempatan menyampaikan keterangan secara tertulis. Namun, saksi nan telah diajukan tidak dapat ditambah alias digantikan dengan orang lain.

"Tidak bisa dibenarkan lagi menurut ketentuan norma aktivitas lantaran selambatnya satu hari proses pembuktian dilaksanakan. Keterangan tertulis di tangan kami itu bisa dijadikan keterangan tanpa kehadiran," ujar Saldi.

Prabowo Cairkan Bantuan Rp31 Triliun, dari Rekening Gratis hingga BSU Rp900.000 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyiapkan sejumlah paket support pemerintah untuk kuartal IV-2026 dengan total anggaran sekitar Rp31 triliun. Bantuan tersebut mencakup rekening gratis, support pangan hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat terbatas berbareng Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

"Hari ini tadi, rapat dengan Bapak Presiden mengenai dengan program-program, support pemerintah nan disiapkan untuk kuartal keempat," kata Airlangga.

Rekening Gratis

Airlangga mengatakan, salah satu program nan dibahas adalah pembukaan rekening bagi penduduk negara berumur di atas 17 tahun nan diarahkan kepada masyarakat desil 1 hingga desil 4. Namun, nomor penerimanya tetap dalam proses pengecekan dengan kementerian terkait.

"Jadi tadi dibahas program untuk di kuartal keempat antara lain pembukaan rekening kepada penduduk negara nan di atas 17 tahun dan diarahkan pada desil sampai dengan desil 4. Nah kelak angkanya sedang di crosscheck dengan kementerian terkait," ujarnya.

Bantuan Pangan

Selain itu, kata Airlangga, pemerintah menyiapkan support pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram untuk periode tiga bulan. Bantuan tersebut bakal diberikan kepada 33.244.408 family penerima faedah (KPM) nan masuk desil 1 sampai 4.

"Yang kedua, konfirmasi support pangan nan besarnya 10 kilogram untuk 3 bulan, dan kelak bakal diserahkan satu kali untuk Oktober dan Desember. Dan ini diberikan kepada 33.244.408 family penerima manfaat. Ini desilnya 1 sampai 4, dan kebutuhan anggarannya kira-kira Rp17 separuh triliun," katanya.

Timnas Indonesia konsentrasi berlatih jelang hadapi Bangladesh dalam partai hidup meninggal FIFA ASEAN Cup 2026 (Foto: Okezone/Niko Prayoga)

JAKARTA – Timnas Indonesia fokus berlatih jelang menghadapi Timnas Bangladesh di partai hidup meninggal pada FIFA ASEAN Cup 2026. Mereka kembali menggelar sesi ini di Stadion PTIK, Jakarta, Rabu (30/9/2026) sore WIB.

Berdasarkan pantauan langsung di lapangan, rombongan Timnas Indonesia tiba di letak sekitar pukul 16.30 WIB menggunakan bus berlogo FIFA ASEAN Cup berwarna ungu. Tak lama setelah bus berhenti, deretan pemain seperti Thom Haye, Justin Hubner, dan Ivar Jenner terlihat turun.

1. Fokus

Raut wajah konsentrasi menyelimuti para penggawa Garuda saat mereka bergegas memasuki area lorong menuju lapangan. Hal tersebut wajar mengingat situasinya cukup darurat buat Merah Putih.

Kedatangan Timnas Indonesia disambut antusias oleh puluhan awak media nan telah bersiap sejak sore. Momen kehadiran para pemain pun tak disia-siakan para wartawan foto dan kamera untuk mengabadikan setiap langkah penggawa timnas jelang laga penentu.

Memasuki sesi latihan, nyaris seluruh pilar Timnas Indonesia tampak datang mengenakan jersey latihan berwarna merah. Mereka mengawali latihan dengan intensitas ringan guna menjaga kebugaran bentuk pemain setelah menjalani agenda padat di fase grup.

Atmosfer latihan berjalan santuy namun tetap serius. Para pemain terlihat ceria dan penuh semangat saat melahap beragam ragam pemanasan. Mulai dari lari pendek hingga mematangkan alur umpan-umpan pendek.

Berita Terkait

Telusuri buletin news lainnya

JAKARTA - Pakar norma tata negara, Zainal Arifin Mochtar menilai proses Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 mengenai keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kudu menjadi momentum bagi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyelesaikan persoalan konstitusional nan dinilainya belum tuntas.

Perkara tersebut terdaftar di MK dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan diajukan sejumlah pihak, termasuk Denny Indrayana. Para pemohon mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Zainal menyebut perkara tersebut kudu menjadi momen bagi MK untuk bayar "utang" atas Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 nan mengubah ketentuan syarat usia calon presiden dan wakil presiden.

"Saya kira ada utang bangsa ini terhadap proses norma tata negara nan buruk. Utang itu saya berambisi dilunaskan di persidangan kali ini," ujar Zainal Arifin Mochtar dalam Diskusi Gen-Z Peduli Politik di Cikini, Rabu (30/9/2026).

Menurutnya, penyelesaian perkara tersebut juga dapat menjadi momentum untuk berbaikan dengan persoalan masa lampau nan berangkaian dengan proses norma tata negara.

"Utang kudu dibayar tuntas. Dan saya punya angan besar agar kita bisa berbaikan dengan masa lampau melalui penghasilan utang nan dilunaskan oleh Mahkamah Konstitusi," jelas Zainal.

Berita Terkait

Telusuri buletin Sport lainnya

PROFIL Desak Made Rita Kusuma Dewi menarik diulas. Sebab, atlet panjat tebing Indonesia ini sukses meraih lencana emas di Asian Games 2026.

Desak Made meraih lencana emas panjat tebing nomor speed putri. Desak menjadi nan tercepat pada babak final nan berjalan di Portmesse Nagoya Exhibition Hall 1, Jepang, Rabu (30/9/2026) dengan catatan waktu 6,62 detik.

Medali tersebut sekaligus menjadi emas keempat Indonesia di Asian Games 2026. Desak Made membantu memenuhi sasaran emas nan sebelumnya dicanangkan kontingen Merah Putih.

1. Perjalanan Desak Menuju Medali Emas

Perjalanan Desak Made menuju podium tidak berjalan mudah. Pada babak perempatfinal, atlet asal Bali tersebut tampil di heat keempat.

Desak sukses menjadi nan tercepat setelah menyelesaikan lintasan dengan catatan waktu 6,39 detik. Hasil tersebut membuatnya berkuasa melaju ke semifinal.

Di babak semifinal, Desak kembali menunjukkan kecepatannya. Ia menyelesaikan perlombaan dengan waktu 6,36 detik, sekaligus memastikan tiket ke final.

Pada partai puncak, Desak berada di Line 3. Sementara lawannya dari China berada di Line 4. Pertandingan baru dimulai ketika atlet China tersebut didiskualifikasi lantaran melakukan start lebih sigap dari tanda nan diberikan.

Desak kemudian menyelesaikan perlombaan dengan catatan 6,62 detik. Dengan begitu, dia memastikan dirinya menjadi juara.

2. Pemegang Rekor Asia

Emas Asian Games 2026 menambah panjang daftar prestasi Desak Made Rita Kusuma Dewi. Sebelum tampil di Aichi-Nagoya, Desak sudah dikenal sebagai salah satu atlet speed climbing putri terbaik Indonesia dan Asia.

Desak Made tercatat mempunyai rekor Asia nomor speed putri dengan waktu 6,07 detik. Dia juga sebelumnya meraih lencana emas pada Asian Games Hangzhou 2022 nan digelar pada 2023. Dengan keberhasilannya di Aichi-Nagoya, Desak kembali menunjukkan dominasinya di panggung Asian Games.

3. Juara Dunia Panjat Tebing

Prestasi Desak tidak hanya datang dari arena Asian Games. Pada Kejuaraan Dunia Panjat Tebing 2023 di Bern, Swiss, Desak sukses meraih gelar juara bumi nomor speed putri.

Pencapaian tersebut semakin mengukuhkan namanya sebagai salah satu atlet speed climbing nan diperhitungkan di level internasional. Desak juga menjadi bagian dari kontingen Indonesia di Olimpiade Paris 2024.

BSU 2026 Cair Lagi! Pekerja Dapat Rp900.000 (Foto: Airlangga Jelaskan Paket Bantuan Ekonomi/Okezone)

JAKARTA - Pemerintah kembali mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 untuk pekerja sebagai paket support pemerintah untuk kuartal IV-2026. Besaran BSU Rp300.000 per bulan nan diberikan selama tiga bulan, sehingga total BSU sebesar Rp900.000 nan diberikan kepada 13,3 juta pekerja. 

"Dan nan ketiga adalah pemerintah bakal memberikan lagi support subsidi upah. Di mana support subsidi bayaran ini diberikan satu kali untuk 3 bulan dan per bulannya sebesar 300 ribu. Dan ini diberikan kepada 13,3 juta pekerja dan ini kebutuhan anggarannya diperkirakan sebesar nyaris Rp12 triliun," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat terbatas berbareng Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Selain BSU, pemerintah telah menyiapkan paket support lainnya dengan total anggaran sekitar Rp31 triliun. Bantuan tersebut mencakup support pangan hingga subsidi bayaran bagi pekerja.

"Hari ini tadi, rapat dengan Bapak Presiden mengenai dengan program-program, support pemerintah nan disiapkan untuk kuartal keempat," kata Airlangga.

Airlangga mengatakan, salah satu program nan dibahas adalah pembukaan rekening bagi penduduk negara berumur di atas 17 tahun nan diarahkan kepada masyarakat desil 1 hingga desil 4. Namun, nomor penerimanya tetap dalam proses pengecekan dengan kementerian terkait.

"Jadi tadi dibahas program untuk di kuartal keempat antara lain pembukaan rekening kepada penduduk negara nan di atas 17 tahun dan diarahkan pada desil sampai dengan desil 4. Nah kelak angkanya sedang di crosscheck dengan kementerian terkait," ujarnya.

Berita Terkait

Telusuri buletin news lainnya

Berita Terkait

Telusuri buletin Sport lainnya

Berita Terkait

Telusuri buletin women lainnya

JAKARTA - Aktivitas perdagangan aset mata uang digital di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai transaksi perdagangan aset mata uang digital mencapai Rp171,12 triliun sepanjang Januari hingga Juli 2026.

Pada periode nan sama, jumlah akun konsumen aset mata uang digital tercatat mencapai 22,93 juta. Pertumbuhan tersebut mencerminkan semakin luasnya partisipasi masyarakat dalam ekosistem aset kripto.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso mengatakan pertumbuhan tersebut menjadi salah satu perkembangan krusial dalam ekosistem finansial digital Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

“Dan ini menunjukkan buat Indonesia menjadi salah satu nan paling kuat dalam regulatory framework,” kata Adi seperti dikutip, Jakarta.

Perkembangan aset mata uang digital juga diikuti dengan perubahan kerangka pengaturan di Indonesia. Melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Tahun 2026, aset mata uang digital tidak lagi dikategorikan sebagai komoditas, melainkan sebagai aset alias instrumen keuangan.

"Kripto itu bukan lagi komoditi, tapi dia adalah aset keuangan, dia adalah instrumen finansial lantaran itu diawasi oleh OJK," katanya.

Dia menjelaskan proses transisi pengawasan aset mata uang digital dari sebelumnya berada di bawah otoritas perdagangan berjangka menuju OJK berjalan selama sekitar dua tahun. Saat ini, pengawasan aset mata uang digital telah sepenuhnya berada di bawah OJK.

Adi menambahkan bahwa ke depan, penguatan ekosistem aset mata uang digital juga diarahkan untuk meningkatkan perlindungan konsumen, kepercayaan masyarakat, serta keamanan dari beragam risiko, termasuk ancaman siber.

Seiring perkembangan tersebut, aspek literasi, keamanan, tata kelola, dan perlindungan konsumen menjadi bagian krusial dalam pengembangan industri aset mata uang digital secara berkelanjutan.

MNC Asset Management meraih penghargaan Investment Manager Awards 2026 dalam aktivitas nan berjalan di Jakarta. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA - MNC Asset Management meraih penghargaan Investment Manager Awards 2026 dalam aktivitas nan berjalan di Jakarta.

MNC Asset Management meraih penghargaan pada kategori Reksa Dana Pasar Uang Periode 1 Tahun sebagai corak apresiasi terhadap keahlian pengelolaan reksa biaya pasar duit nan menjadi bagian dari produk MNC Asset Management.

Direktur MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi mengungkapkan, pihaknya bakal menjaga keahlian produk sekaligus memperkuat strategi investasi untuk mempertahankan prestasi tersebut.

"Memang mempertahankan lebih susah dibanding meraih, ya. Untuk mempertahankannya, tentu keahlian dari performance reksa biaya pasar duit tetap kami jaga. Namun tim investment bakal bekerja keras untuk mencari pengaruh nan money market khususnya, dan juga tetap menjaga likuiditas," kata Dimas, Rabu (30/9/2026).

Menurutnya, likuiditas menjadi salah satu aspek krusial dalam pengelolaan reksa biaya pasar uang, terutama di tengah kondisi ketidakpastian nan tetap cukup tinggi.

"Karena likuiditas adalah kunci dari semuanya dengan kondisi uncertainty nan cukup tinggi saat ini," ujarnya.

Selain menjaga keahlian dan likuiditas, MNC Asset Management juga bakal memperluas penetrasi pasar ke segmen penanammodal ritel. Langkah tersebut dilakukan seiring dengan meningkatnya minat pengguna ritel maupun lembaga terhadap reksa biaya pasar uang.

JAKARTA - Kursi Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk berganti tangan. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (30/9/2026) memberhentikan Dian Siswarini dan mengangkat Nanang Hendarno sebagai pucuk ketua BUMN telekomunikasi tersebut.

Dian memimpin Telkom sekitar 16 bulan. Ia diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 27 Mei 2025.

Saat itu dia menggantikan Ririek Adriansyah, nan menjabat sejak 24 Mei 2019. Masa kedudukan Dian jauh lebih singkat daripada Ririek, nan memimpin sekitar enam tahun.

Nanang bukan orang baru di Telkom. Sebelum diangkat, dia menjabat Direktur Network. Ia lulus dari Teknik Elektro Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya pada 1991. Pada 1997 dia meraih gelar master Space System Engineering dari Delft University of Technology, Belanda.

Kariernya banyak ditempa di lingkungan Grup Telkom. Nanang pernah menjabat EGM Divisi Service Operation Telkom Indonesia (2015–2016).

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |18:53 WIB

Berita Terkait

Telusuri buletin news lainnya

Sarwendah dan Ruben Onsu

JAKARTA - Babak baru perseteruan mantan pasangan Sarwendah dan Ruben Onsu kembali memanas di meja hijau. Usai resmi berpisah dan berebut kewenangan asuh anak, sekarang Sarwendah melayangkan gugatan perdata mengenai dugaan wanprestasi terhadap Ruben Onsu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Tak hanya sang mantan suami, Sarwendah juga turut menyertakan PT Bank Central Asia (BCA) dalam materi gugatannya tersebut.

Gugatan ini telah resmi terdaftar di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan nomor perkara 1198/Pdt.G/2026/PN JKT.SEL. Gugatan tersebut juga dibenarkan langsung oleh Humas PN Jaksel, Richard Edwin Basoeki.

"Benar, gugatan sudah didaftarkan sejak tanggal 28 September," kata Richard Edwin Basoeki saat dikonfirmasi awak meda pada Rabu (30/9/2026).

Pihak pengadilan apalagi telah menetapkan majelis pengadil nan bakal menyidangkan perkara sengketa perdata ini. Keduanya dijadwalkan bakal bertatap muka di ruang sidang perdana dalam waktu dekat.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) menetapkan Nanang Hendarno sebagai Direktur Utama. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) menetapkan Nanang Hendarno sebagai Direktur Utama menggantikan Dian Siswarini. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Sebelum dipercaya memegang kepemimpinan emiten telekomunikasi pelat merah tersebut, Nanang menjabat sebagai Direktur Network Telkom. Perombakan jejeran ketua ini menjadi bagian dari penataan susunan pengurus perseroan nan telah memperoleh persetujuan para pemegang saham dalam RUPSLB.

Merujuk info pada laman resmi Telkom, Rabu (30/9/2026), Nanang menyelesaikan pendidikan magister (S2) bagian Space System Engineering di Delft University of Technology, Belanda, pada 1997. Latar belakang akademis tersebut melengkapi gelar sarjana (S1) nan diraihnya di Jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, pada 1991.

Kiprah ahli Nanang sebelum menduduki kedudukan Direktur Network Telkom Indonesia diwarnai beragam penugasan strategis. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia pada periode 2022-2025, Chief of Technology di PT Telekomunikasi Indonesia International sepanjang 2016-2022, serta Executive General Manager (EGM) Divisi Service Operation PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk pada 2015-2016.

Seiring berlakunya keputusan perombakan tersebut, susunan terbaru jejeran Direksi Telkom sekarang sebagai berikut:

JAKARTA - Pemerintah membuka ruang keterlibatan seluas-luasnya bagi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk menggarap proyek-proyek strategis nasional demi mengakselerasi agenda pembangunan.

Langkah ini digadang-gadang sebagai solusi konkret menyusul terbatasnya kapabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menanggung seluruh kebutuhan pendanaan prasarana secara mandiri.

Keterbatasan ruang fiskal negara diakui menjadi pemicu utama perlunya pembagian peran nan masif dengan sektor swasta. Pasalnya, porsi pembiayaan publik saat ini tidak lagi mencukupi untuk membiayai agenda pembangunan bentuk nan membentang di seluruh penjuru Tanah Air.

"Kebutuhan pembangunan ini sangat banyak, sementara keterbatasan dan pembatasan pembiayaan dari APBN apalagi mungkin tidak sampai 50 persen untuk membangun keseluruhan infrastruktur. Situasi inilah nan membikin sinergisitas antara pemerintah dan bumi upaya menjadi absolut diperlukan," kata Wakil Ketua Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional Kadin Indonesia Bayu Priawan Djokosoetono dalam bertemu pers di instansi Bappenas, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Menghadapi celah pembiayaan tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mulai menggeser konsentrasi alokasi shopping kas negara. Kebijakan fiskal sekarang lebih diprioritaskan bagi penguatan kualitas sumber daya manusia dan jaring pengaman sosial, sedangkan sektor prasarana disodorkan ke ranah investasi komersial.

Selama ini, kata Bayu, kelemahan mendasar dalam realisasi proyek prasarana non-APBN dipicu oleh pola komunikasi para penanammodal swasta nan melangkah sendiri-sendiri tanpa wadah koordinasi nan jelas. Kondisi terfragmentasi tersebut kerap membikin proses perizinan tersendat dan menurunkan efektivitas eksekusi di lapangan.

"Sebelum adanya satgas ini, antara satu pelaku upaya dengan nan lain bergerak scattered, berkoordinasi masing-masing dan berkomunikasi sendiri-sendiri sehingga efektivitasnya tidak maksimal. Melalui forum koordinasi ini, bumi upaya dan Bappenas serta kementerian lain dapat berkoordinasi dan berkomunikasi secara intens terhadap hambatan proyek strategis nasional," jelas Bayu.

Langkah konkret kerjasama ini diwujudkan melalui pembentukan Kantor Bersama alias Satgas KPBU dan Pembiayaan Strategis Inovatif berkonsep pintu tunggal. Kanal terpadu ini disiapkan guna mengkurasi potensi proyek prioritas, utamanya mempercepat realisasi proyek KPBU atas prakarsa badan upaya nan dinanti pasar.

"Satgas KPBU dan Pembiayaan Strategis Inovatif ini rencananya bakal kita luncurkan saat Rapimnas pada 29 dan 30 Oktober di Kadin sebagai instansi berbareng berpintu tunggal. Harapan kami, satgas ini bisa mempercepat percepatan pertumbuhan ekonomi nasional sesuai Asta Cita Presiden nan menargetkan pertumbuhan sangat tinggi dan agresif," kata Bayu.