Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berbareng Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Gerindra Kawendra Lukistian menerima Pengurus Pusat Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia-PGRI (PP IGTKI-PGRI) di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/7).

Dalam audiensi tersebut, PP IGTKI-PGRI menyampaikan aspirasi mengenai kesejahteraan, peningkatan kompetensi, dan penguatan pekerjaan pembimbing TK di seluruh Indonesia.

Ketua Umum PP IGTKI-PGRI Eka Putri Handayani mengatakan, organisasi tersebut menaungi sekitar 350 ribu pembimbing TK nan sebagian besar merupakan pembimbing swasta berstatus honorer.

“Harapan kami, pembimbing TK dapat diangkat menjadi PPPK dan mendapatkan pemerataan program _inpassing_,” ujar Eka.

_Inpassing_ merupakan program penyetaraan kedudukan dan masa kerja pembimbing non-ASN sebagai dasar penentuan kewenangan serta tunjangan. Program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pembimbing TK nan belum berstatus ASN.

PP IGTKI-PGRI juga mendukung program wajib belajar 13 tahun nan dimulai dari pendidikan taman kanak-kanak. Selain itu, mereka mendorong ekspansi training bagi pembimbing di daerah, termasuk keahlian mendidik anak berkebutuhan unik di sekolah inklusif.

Dalam pertemuan tersebut, PP IGTKI-PGRI turut mengusulkan ekspansi digitalisasi dan revitalisasi sekolah, serta meminta support terhadap Pekan Olahraga dan Seni nan bakal diikuti sekitar 4.000 pembimbing TK dari seluruh Indonesia.

Eka mengapresiasi ruang perbincangan nan diberikan Dasco dan Kawendra. Ia berambisi aspirasi tersebut dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan pembimbing TK.

“Banyak aspirasi pembimbing taman kanak-kanak seluruh Indonesia nan kami sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini berfaedah bagi pembimbing dan pendidikan taman kanak-kanak,” kata Eka.

Melalui audiensi ini, DPR RI menegaskan komitmennya untuk menyerap aspirasi pendidik dan mendorong penguatan PAUD sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Vidi Eskafaris Gumilang, kopilot pesawat Piper PA23-250 Aztec, terjerat persoalan norma di Pengadilan Negeri Merauke, Papua Selatan. Vidi dituding menyelundupkan dua buronan asal Australia dalam penerbangan menuju Indonesia.

Dalam salinan Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Merauke, Vidi disebut merupakan orang asing berkewarganegaraan Australia. Adapun dua buronan nan diselundupkan berjulukan Zulfukar Aljubouri dan Duong Tan Le namalain Peter.

Kronologi Versi Dakwaan

Vidi disebut berangkat berbareng pilot nan juga terpidana di kasus ini berjulukan Jay Victor Daivs pada 17 November 2025 dengan rute Bandara Cairns Australia-Bandara Coen-Bandara Mopah Merauke.

Selanjutnya, Jay dan Vidi disebut menerbangkan pesawat menuju Bandara Coen, Australia, dan mendarat sekitar pukul 07.30 waktu setempat untuk transit sekaligus mengisi bahan bakar.

Saat proses pengisian bahan bakar berlangsung, saksi JAY menerima panggilan telepon dari Grant Schultz, pemilik sebuah perusahaan penerbangan di Queensland nan telah diadili di Pengadilan Magistrat Ipswich.

Dalam percakapan tersebut, Grant Schultz meminta JAY menjemput duapenumpang di Bandara Port Stewart untuk kemudian dibawa dalam penerbangan menuju Merauke, Papua Selatan, Indonesia.

Setelah menyelesaikan pengisian bahan bakar di Bandara Coen, Australia, pesawat melanjutkan penerbangan menuju Merauke, Papua Selatan.

Dalam penerbangan tersebut, terdakwa Vidi Eskafaris Gumilang bekerja mengatur rute navigasi, sedangkan pesawat dikendalikan oleh pilot asal Australia, Jay Victor Davis.

Sebelum lepas landas, Vidi sempat menanyakan kepada Jay apakah perlu melakukan komunikasi dengan menara pengawas (tower). Namun, Jay menjawab komunikasi baru dapat dilakukan setelah pesawat terbang lebih tinggi lantaran area sekitar tetap dikelilingi pegunungan.

Setelah mengudara, Jay justru menginstruksikan agar pesawat tetap terbang pada ketinggian rendah dengan argumen kondisi cuaca nan kurang baik dan banyak awan.

Rute Diubah

Di tengah perjalanan, Jay secara sepihak mengubah rute penerbangan nan sebelumnya telah direncanakan. Ia kemudian menginstruksikan Vidi untuk mendarat di Bandara Port Stewart, Queensland, Australia.

Sesaat sebelum mendarat, Jay memberi tahu bahwa pesawat bakal menjemput dua penumpang, ialah Zulfukar Aljubouri dan Duong Tan Le namalain Peter. Keduanya kemudian naik ke pesawat setelah pesawat berada sekitar 10 menit di landasan tersebut.

Dalam proses tersebut, menurut uraian dakwaan, Jay tidak meminta ataupun memeriksa paspor, visa, maupun arsip perjalanan lainnya milik kedua penumpang tersebut. Selain itu, tidak ada pemeriksaan dari otoritas airport Australia terhadap pesawat maupun awak pesawat lantaran letak tersebut merupakan landasan bebas nan tidak dijaga petugas.

Setelah dua penumpang tersebut naik, pesawat kembali melanjutkan penerbangan menuju Bandara Mopah, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, dengan membawa empat orang di dalamnya, ialah Jay Victor Davis, Vidi Eskafaris Gumilang, Zulfukar Aljubouri, dan Duong Tan Le namalain Peter.

Sekitar pukul 10.30 WIT, pesawat tiba di Bandara Mopah. Saat pesawat mendarat, General Manager PT Gapura Angkasa Cabang Merauke, Muh. Reski, memandang terdapat empat orang di dalam pesawat. Namun, berasas arsip General Declaration nan diterima, hanya tercantum dua nama, ialah Jay Victor Davis dan Vidi Eskafaris Gumilang sebagai kru pesawat.

Melihat adanya ketidaksesuaian tersebut, Muh. Reski meminta penjelasan kepada Jay dan Vidi mengenai arsip penerbangan. Jay kemudian menyerahkan arsip General Declaration dan Certificate of Clearance.

Namun, menurut dakwaan, keduanya tidak melaporkan keberadaan dua penumpang tambahan, ialah Zulfukar Aljubouri dan Duong Tan Le namalain Peter, nan tidak tercantum dalam General Declaration serta tidak mempunyai paspor dan visa nan sah kepada petugas Imigrasi di Bandara Mopah.

Muh. Reski kemudian menghubungi petugas Imigrasi Merauke, Dian Agam Pramana, nan saat itu berada di lokasi. Seluruh kru dan penumpang diminta menyerahkan arsip perjalanan untuk dilakukan pemeriksaan keimigrasian.

Vidi, Jay, Zulfukar Aljubouri, dan Duong Tan Le namalain Peter selanjutnya dibawa ke Kantor Imigrasi di Bandara Mopah untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Sementara itu, pesawat Piper PA-23-250 Aztec dengan nomor registrasi VH-EQD diamankan di Apron Militer Lanud J.A. Dimara nan berada di area Bandara Mopah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Zulfukar Aljubouri dan Duong Tan Le namalain Peter merupakan penduduk negara asing nan masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia tanpa mempunyai arsip perjalanan maupun visa nan sah dan tetap bertindak sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Versi Keluarga Vidi

Ibu Vidi, Siti Julaeha, menilai penetapan status terdakwa terhadap putranya janggal. Menurutnya, Vidi saat itu hanya berstatus sebagai peserta training penerbangan dari sebuah perusahaan operasional pesawat nan terdaftar di Australia.

Siti juga menegaskan anaknya WNI, bukan WNA seperti tertulis dalam dakwaan.

Vidi diketahui merupakan lulusan Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug tahun 2022 melalui pola pembibitan Kementerian Perhubungan. Saat ini, dia berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) dan bekerja sebagai pembimbing yunior.

Siti mengaku awalnya bangga ketika putranya mendapat kesempatan mengikuti training penerbangan. Namun, sejak awal dia memandang sejumlah kejanggalan dalam proses keberangkatan pelatihan.

"Apa kriterianya sampai Vidi nan diterima, sementara banyak seniornya juga mendaftar. Biasanya ada tes akademik, tapi ini hanya melengkapi arsip persyaratan," ujar Siti, Kamis (30/7).

Saat dihubungi via telepon, Siti nan menetap di Karawang, Jabar, ini tengah berada di Merauke, mengawal kasus anaknya.

Kejanggalan Menurut Keluarga

Kejanggalan lain, kata Siti, mengenai lama training nan awalnya dijadwalkan berjalan selama satu bulan, tetapi kemudian dipadatkan menjadi sekitar dua minggu sebelum keberangkatan pelatihan.

"Rencana awal berangkat di akhir Oktober 2025, tetapi ada kemunduran ke November. Rencana awalnya satu bulan, rupanya dipadatkan jadi dua minggu," katanya.

Meski family sempat mempertanyakan sejumlah hal, Vidi tetap berangkat lantaran meyakini program tersebut resmi. Apalagi, dia mendapat surat tugas dari institusinya untuk mengikuti pelatihan.

"Saya kira mungkin resmi. Kantornya memberikan surat tugas ke Vidi untuk berangkat dari PPI Curug. Kalau PPI asal-asalan, tidak mungkin memberikan tugas ke pegawai jika agennya tidak benar," kata Siti.

Keluarga Nilai Vidi Sebagai Korban

Siti mengatakan, awalnya Vidi hanya diperiksa sebagai saksi. Namun, statusnya kemudian berubah menjadi tersangka hingga akhirnya menjadi terdakwa.

Menurutnya, Vidi tidak mempunyai kewenangan untuk mengendalikan seluruh penerbangan tersebut lantaran tetap berstatus peserta pelatihan.

"Logika saja, bayangkan ada pihak imigrasi nan menggampangkan kondisi psikologis manusia. Seorang Vidi nan tetap anak-anak, tetap polos, dianggap kenapa tidak berontak. Padahal dia mencari aman. Kalau dia berontak, bisa saja dia mati, bisa dibuang dari atas," ujar Siti.

Hingga kini, Vidi tetap menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Merauke. Pihak family berambisi fakta-fakta persidangan dapat mengungkap peran masing-masing pihak dalam penerbangan tersebut.

Keluarga juga berambisi Vidi dibebaskan dari segala tuntutan lantaran dinilai tidak terlibat dalam dugaan penyelundupan tersebut.

"Jadi terdakwa itu juga tidak masuk akal. Dia ini korban nan betul-betul tidak bersalah. Dia seorang siswa nan nurut kepada guru, seperti kita sebagai siswa nurut kepada guru. Seperti itulah Vidi. Dikorbankan oleh pihak penjahat itu," tandas Siti.

Polrestabes Surabaya menggeledah markas golongan debt collector (DC) di Jalan Teuku Umar, Surabaya. Penggeledahan ini usai kasus pembacokan terhadap petugas valet di area Jalan Basuki Rahmat pada Sabtu (25/7) awal hari.

Penggeledahan dipimpin langsung oleh Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan.

"Prinsipnya proses norma kudu tetap berjalan. Lakukan penggeledahan itu di lokasi-lokasi posko-poskonya itu," kata Luthfie dalam unggahan di akun IG pribadinya, @luthfie.daily.

Dalam penggeledahan tersebut, polisi menyita sejumlah peralatan bukti nan diduga digunakan dalam tindakan penganiayaan. Barang bukti nan diamankan antara lain dua stik golf, parang, linggis, golok, dan pipa besi.

"Kalau memang digunakan untuk kejahatan, proses hukum. Dan komitmen kita tetap jaga Surabaya aman," ujarnya.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Edy Herwiyanto, mengatakan markas DC tersebut diduga menjadi tempat penyimpanan senjata tajam nan digunakan dalam peristiwa pembacokan.

"Kita telah melakukan penggeledahan di Jalan Teuku Umar. Sebagaimana info bahwa ada sekelompok menyembunyikan sajam. Namun demikian saat ini sudah kita amankan," kata Edy.

Ia berambisi proses norma nan melangkah dapat menjaga situasi keamanan di Kota Surabaya tetap kondusif.

"Masing-masing golongan masyarakat bisa menahan diri dan menahan emosi. Jangan sampai terprovokasi pihak-pihak nan tidak bertanggung jawab sehingga bakal memperkeruh situasi," ujarnya.

Edy menambahkan, polisi telah mengamankan satu orang tersangka dalam kasus tersebut.

"Tentunya kita sebagai abdi negara penegak norma tidak bakal segan-segan menindak siapa pun nan bakal melakukan upaya-upaya membikin kericuhan di Kota Surabaya," katanya.

"Sehingga harapannya masyarakat mempercayakan semua proses ini kepada kepolisian," lanjutnya.

Kronologi Pembacokan

Sebelumnya, debt collector berinisial SL (36) menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya pada Minggu (26/7) setelah diduga membacok petugas valet di Jalan Basuki Rahmat.

Kasi Humas Polrestabes Surabaya, AKP Hadi Ismanto, menjelaskan peristiwa bermulai saat SL mengetahui sebuah mobil Suzuki Karimun Wagon R GL MT bernomor polisi W 1508 AW berada di area parkir tempat intermezo malam di Jalan Basuki Rahmat pada Sabtu (25/7) sekitar pukul 03.15 WIB.

SL beriktikad menarik kendaraan tersebut lantaran menunggak angsuran di salah satu bank swasta.

"Tersangka membujuk kawan tersangka kerabat P, kerabat J, dan kerabat M, kemudian menanyakan pada sekuriti nan kemudian dijawab mobil tersebut dibawa oleh seorang laki-laki dan wanita nan merupakan tim DJ H.C.I," kata Hadi.

SL kemudian menyampaikan bahwa kendaraan tersebut mempunyai tunggakan angsuran. Namun, pihak nan menguasai mobil menolak menyerahkannya sehingga terjadi adu mulut.

"Sehingga terjadi cekcok mulut dan selanjutnya empat orang tukang parkir mendekati tersangka dan cekcok mulut berubah menjadi saling pukul antara tersangka dan tukang parkir," ujar Hadi.

Merasa kalah jumlah, SL berbareng rekan-rekannya mundur. Saat itu, SL sempat merekam perkelahian dan mengirimkan rekaman tersebut kepada rekan-rekannya.

Sekitar 20 menit kemudian, sejumlah rekan SL datang ke lokasi. Mereka berupaya masuk ke tempat intermezo malam, tetapi dihalangi petugas keamanan.

"Karena dilarang, tersangka dan teman-temannya menyisir area parkir. Teman tersangka kemudian menemukan orang nan berlindung di dalam TGC dan memastikan bahwa nan berlindung adalah orang nan dicari oleh tersangka," kata Hadi.

Setelah itu, SL dan rekannya mengambil parang nan telah disiapkan di bagasi mobil. Senjata tersebut kemudian digunakan untuk menyerang petugas valet hingga mengalami luka parah sebelum para pelaku melarikan diri.

Akibat kejadian itu, tiga orang mengalami luka, ialah dua petugas valet dan seorang dari pihak pelaku. Korban dari pihak pelaku terluka akibat terkena senjata tajam nan dibawa SL.

"Untuk sajam selesai kejadian dibuang, begitu juga baju kaus warna merah nan dikenakan tersangka dibuang di Sungai Gunungsari," ujar Hadi.

Pasca-insiden tersebut, massa sempat menggeruduk markas debt collector di Jalan Teuku Umar pada Sabtu (25/7) malam hingga Minggu (26/7) awal hari. Namun, tindakan itu sukses dicegah oleh personel Polrestabes Surabaya.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan penggunaan area rimba untuk pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) TNI AD telah melalui sistem nan bertindak dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan Brigjen Rico Sirait menyusul penyerahan Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari Kementerian Kehutanan kepada Kementerian Pertahanan untuk pembangunan Yonif TP.

Rico menjelaskan, pada kesempatan tersebut Kemhan menerima sebanyak 17 Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dengan total luas sekitar 961,33 hektare.

“Sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, pada kesempatan tersebut Kementerian Pertahanan menerima 17 Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dengan total luas sekitar 961,33 hektare,” kata Rico saat dikonfirmasi, Kamis (30/7).

“SK tersebut merupakan bagian dari penyelesaian aspek administratif penggunaan area rimba untuk pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) pada sejumlah letak nan telah diproses sesuai ketentuan,” lanjutnya.

Rico menegaskan, pembangunan Yonif TP tidak seluruhnya berada di area hutan. Menurutnya, penggunaan area rimba hanya dilakukan di letak tertentu nan memang memerlukan sistem PPKH.

Ia menjelaskan, prioritas pemerintah dalam menyiapkan lahan untuk pembangunan Yonif TP adalah memanfaatkan aset milik TNI AD maupun Kementerian Pertahanan. Apabila aset tersebut tidak tersedia, maka lahan dapat berasal dari hibah pemerintah wilayah maupun sumber lain nan sah sesuai ketentuan.

“Perlu dipahami bahwa pembangunan Yonif TP tidak seluruhnya berada di area hutan. Prioritas penyiapan lahan adalah menggunakan aset TNI AD/Kementerian Pertahanan. Apabila tidak tersedia, dapat memanfaatkan lahan hibah dari pemerintah wilayah alias sumber lain nan sah sesuai ketentuan. Penggunaan area rimba dilakukan hanya pada letak tertentu nan memang memerlukan sistem PPKH,” ujarnya.

Rico menerangkan bahwa lahan nan telah memperoleh persetujuan penggunaan area rimba itu bakal dimanfaatkan untuk membangun pangkalan Yonif TP beserta beragam akomodasi pendukungnya.

“Adapun penggunaan lahannya diperuntukkan bagi pembangunan pangkalan Yonif TP beserta akomodasi pendukungnya, seperti barak prajurit, perkantoran, sarana latihan, gudang, serta akomodasi penunjang lainnya agar satuan dapat melaksanakan tugas pokok pertahanan negara dan pembinaan teritorial secara optimal,” jelasnya.

Rico juga memastikan seluruh tahapan penggunaan area rimba untuk pembangunan Yonif TP telah dilaksanakan sesuai patokan nan berlaku.

“Seluruh proses tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan nan bertindak dan melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait,” tutur dia.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada Senin (27/7) menerima Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk lahan pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) TNI AD dari Kementerian Kehutanan (Kemhut). Penyerahan SK itu juga disaksikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antonio.

“Menerima Menteri Kehutanan Republik Indonesia dalam rangka penyerahan Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk lahan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan TNI Angkatan Darat,” ungkap Sjafrie di akun instagramnya, dikutip pada Rabu (29/7)

Sjafrie mengatakan penyerahan surat keputusan ini adalah langkah krusial lantaran memberikan kepastian hukum. Sekaligus mempercepat penyiapan lahan.

“Ini merupakan langkah krusial dalam memberikan kepastian norma dan mempercepat penyiapan lahan bagi pembangunan satuan Yonif Teritorial Pembangunan,” katanya.

Di sisi lain, Sjafrie mengatakan pemanfaatan area rimba kudu dilakukan sesuai perundang-undangan.

Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) adalah satuan baru TNI Angkatan Darat nan menggabungkan kegunaan pertahanan dengan tugas pembangunan. Satuan ini konsentrasi pada ketahanan pangan, pertanian, dan prasarana wilayah.

Kebakaran menghanguskan delapan rumah di kompleks pondok Polda Jambi, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kamis (30/7). Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sementara penyebab kebakaran tetap diselidiki polisi.

Seorang saksi mata, Adi, mengatakan kepulan asap pertama kali terlihat sekitar pukul 10.00 WIB. Saat itu dia sedang bekerja di lantai atas sebuah gedung nan berada tidak jauh dari letak kejadian.

“Saya lagi kerja di atas, tiba-tiba ada asap di bawah. Kirain apa, tahu-tahu asapnya makin besar,” kata Adi.

Menurut Adi, awalnya asap nan terlihat tetap tipis dan belum disertai kobaran api besar.

“Kecil dulu asapnya,” ujarnya.

Ia juga memastikan tidak mendengar bunyi ledakan sebelum api membesar. Melihat kondisi tersebut, Adi langsung memberi tahu personil kepolisian nan berada di sekitar lokasi.

“Enggak ada bunyi ledakan, langsung asap saja. Saya langsung lapor ke Bapak polisi,” katanya.

Tak lama kemudian, penduduk berbareng petugas berdatangan ke lokasi. Penghuni pondok berupaya menyelamatkan barang-barang berbobot seperti sepeda motor, kasur, lemari, hingga perabot rumah tangga sebelum api meluas.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari, mengatakan pihaknya segera mengerahkan personel setelah menerima laporan kebakaran melalui jasa darurat 112 dan operator pemadam kebakaran.

Saat petugas tiba, kobaran api sudah membesar lantaran dipicu embusan angin nan cukup kencang. Sebanyak 13 unit armada dan sekitar 60 personel diterjunkan untuk memadamkan api sekaligus mencegah kebakaran merambat ke gedung lain.

“Pada saat kami sampai memang api sangat membesar lantaran tiupan angin nan sangat kencang. Kami langsung memproteksi beberapa gedung lainnya sehingga tidak terjadi penyebaran,” ujar Mustari.

Menurut Mustari, proses pemadaman juga terkendala asap hitam pekat nan memenuhi letak kebakaran. Asap tersebut diduga berasal dari material mudah terbakar seperti kasur, plastik, karet, maupun bahan lainnya.

“Asap hitam pekat biasanya mengindikasikan kebakaran kelas B. Di letak ini salah satu nan terbakar adalah kasur sehingga menghasilkan asap hitam nan sangat pekat,” katanya.

Karena kondisi tersebut, seluruh petugas nan masuk ke area kebakaran diwajibkan menggunakan perangkat pelindung diri lengkap, termasuk Self Contained Breathing Apparatus (SCBA), agar dapat bernapas dan bekerja dengan aman.

Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Jimmy Christian Samma mengatakan penyelidikan tetap dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran. Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Kami tetap melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran,” kata Jimmy.

Berdasarkan pendataan sementara, sebanyak delapan rumah di kompleks pondok terbakar. Seluruh penunggu sukses menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

“Ada delapan rumah nan terbakar. Ya, personil selamat, lagi kerja semua,” ujarnya.

Hingga kini, polisi tetap mendalami penyebab kebakaran, sementara pendataan kerugian akibat peristiwa tersebut juga tetap dilakukan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad ikut datang dalam Rapat Dengar Pendapat Umum antara Komisi II DPR RI dengan Pemerintah Daerah dan Kementerian Dalam Negeri.

Rapat nan diadakan saat masa reses sidang DPR RI tersebut membahas membahas tiga agenda penting. Hadir pula Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda nan memimpin rapat, serta Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong dan Dede Yusuf. Sementara itu, dari sisi pemerintah, datang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.

"Pertama, renumerasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sistematika biaya bagi hasil, dan peningkatan pendapatan original wilayah (PAD)," kata Rifqinizamy di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Rifqinizamy mengatakan rapat kerja dan PDPU hari ini mempunyai urgensi sehingga dilaksanakan di masa reses DPR RI. Selain itu, raker dan RDPU saat ini adalah tindak lanjut dari pertemuan antara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) usai berjumpa dengan Dasco beberpa waktu lalu.

"DPR RI sedang masa reses sehingga RDPU sangat spesial dan urgent bagi kami. Kami mau mendengar dan turut menyelesaikan persoalan krusial dalam hubungan wilayah dan pusat," ucapnya.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Setiap perjalanan membawa kebutuhan nan berbeda. Perjalanan pagi hari menembus kemacetan kota menuntut efisiensi bahan bakar, sementara perjalanan akhir pekan berbareng family mengutamakan kenyamanan.

Di lain waktu, jalanan menanjak di area pegunungan memerlukan respons mesin nan lebih sigap. Karena itu, keahlian kendaraan untuk beradaptasi dengan beragam situasi berkendara menjadi salah satu pertimbangan krusial bagi pengemudi masa kini.

Menjawab kebutuhan tersebut, Hyundai menghadirkan New CRETA dengan fitur Drive Mode nan dapat disesuaikan langsung melalui Drive Mode Knob di kabin. Dengan fitur ini, pengemudi tidak perlu lagi menyesuaikan diri dengan karakter kendaraan, lantaran New CRETA nan bakal beradaptasi mengikuti kebutuhan pengemudinya.

New CRETA menghadirkan empat pilihan Drive Mode nan masing-masing dirancang untuk menjawab situasi berkendara nan berbeda. Mode Eco datang untuk pengemudi nan mengutamakan efisiensi dalam perjalanan sehari-hari. Dengan respons gas nan lebih lembut dan putaran mesin nan dijaga pada level rendah, mode ini membantu menekan konsumsi bahan bakar secara signifikan, baik saat merayap di tengah kemacetan kota maupun saat berkendara konstan di jalan tol.

Saat perjalanan terasa lebih santai, mode Normal menghadirkan keseimbangan antara tenaga dan efisiensi sehingga seluruh penumpang dapat menikmati perjalanan dengan lebih rileks. Mode ini cocok digunakan untuk beragam kebutuhan, mulai dari mengantar anak ke sekolah hingga perjalanan family di akhir pekan.

Ketika jalanan menantang hadir, seperti tanjakan panjang di jalan tol pegunungan alias momen mendahului kendaraan di jalan satu lajur, mode Sport mengubah karakter New CRETA menjadi lebih bergerak dan responsif. Respons gas nan lebih tajam turut memberikan kendali penuh kepada pengemudi di setiap momen nan memerlukan ketegasan.

Bagi pengemudi dengan agenda padat nan kondisi jalannya bisa berubah sewaktu-waktu dalam satu perjalanan, mode Smart datang sebagai solusi paling intuitif. Mode ini membaca style mengemudi secara otomatis dan menyesuaikan karakter kendaraan secara real-time, bekerja layaknya mode Eco saat melaju konstan, dan langsung meningkatkan responsivitas begitu pedal gas diinjak lebih dalam. Satu mode untuk semua kondisi.

Fleksibilitas New CRETA tidak hanya dirasakan di jalan beraspal. Kendaraan ini turut dilengkapi Traction Control Mode nan menghadirkan tiga pilihan sesuai kondisi medan, ialah Snow untuk jalan licin, Mud untuk medan berlumpur, dan Sand untuk jalan berpasir. Dengan support Drive Mode dan Traction Control Mode secara bersamaan, New CRETA bisa mempertahankan stabilitas dan kendali apalagi di kondisi jalan nan paling menantang sekalipun.

Kehadiran kedua fitur Drive Mode dan Traction Control Mode mencerminkan komitmen Hyundai dalam menghadirkan kendaraan nan betul-betul berpusat pada pengemudi, sehingga setiap perjalanan dapat dilakukan dengan lebih percaya diri, nyaman, dan sesuai kebutuhan.

Harga OTR Jakarta New CRETA

-New CRETA Prime dengan nilai mulai dari Rp438.500.000

-New CRETA Alpha dengan nilai mulai dari Rp455.000.000

-New CRETA N Line dengan nilai mulai dari Rp473.000.000

-New CRETA N Line Turbo dengan nilai mulai dari Rp521.000.000

Komitmen Hyundai tersebut juga bersambung selama masa kepemilikan kendaraan. Melalui ekosistem jasa myHyundaiCare, Hyundai menghadirkan pengalaman kepemilikan nan menyeluruh mulai dari pembelian pertama hingga proses jual kembali, sehingga konsumen dapat merasa lebih tenang dan percaya dalam setiap langkah perjalanan berbareng kendaraan Hyundai.

Program spesial Hyundai selama GIIAS 2026

Untuk memberikan pengalaman kepemilikan nan semakin mudah, Hyundai menawarkan beragam program penjualan dan kepemilikan unik bagi pengguna selama GIIAS 2026.

-Resale Value Guarantee hingga 70% untuk STARGAZER dan CRETA

-Deal Terbaik, Pasti Bisa (yang muka ringan mulai dari 7%, angsuran ringan mulai dari Rp2 juta hingga tiga tahun, pilihan pembayaran berjenjang nan elastis hingga dua tahun, premium Instant Approval)

-Exclusive Benefit selama GIIAS 2026 (Gratis jasa Bluelink selama lima tahun, cuma-cuma perawatan berkala selama lima tahun, dan benefit tambahan hingga Rp8 juta

-Benefit trade-in (Rp5 juta untuk model ICE hingga Rp10 juta untuk PALISADE dan SANTA FE)

Rasakan langsung penemuan Hyundai di GIIAS 2026

Berbagai rangkaian produk, layanan, dan program nan dihadirkan Hyundai di GIIAS 2026 merupakan komitmen perusahaan dalam menghadirkan "Deliver Meaningful Innovation, Definitely Can Do" bagi pengguna Indonesia.

Kunjungi booth Hyundai di Gaikindo Indonesia International Auto Show 2026 mulai 30 Juli hingga 9 Agustus 2026 dan temukan kendaraan nan paling sesuai dengan kebutuhan perjalanan.

(rah/rah) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkap dugaan penyimpangan dalam peredaran beras fortifikasi di Indonesia. Berdasarkan hasil pengawasan pemerintah, kebanyakan merek beras fortifikasi nan diuji, tidak memenuhi standar, namun dijual dengan nilai jauh di atas nilai wajarnya.

Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Kamis, 30/07/2026) berikut ini.

Serang -

Organisasi pekerja dan Polda Banten mewanti-wanti soal kecanduan judi online (judol) nan merusak hidup. Diceritakan, ada pekerja di Kota Cilegon nan mempunyai utang hingga miliaran lantaran kecanduan judol.

Polda Banten berbareng dengan Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) menggelar edukasi literasi digital di Kota Serang, Kamis (30/7/2026).

Ketua PD FSP KEP SPSI Banten, Imam Baihaqi, menyampaikan tetap ada kejadian judol di lingkungan industri. Ada pekerja nan kudu pinjam duit lantaran ketagihan judol.

"Di Cilegon itu sampai pinjamannya miliaran. Awalnya lantaran gambling online menang, lampau modalnya ditambah. Karena terdesak, akhirnya lari ke pinjol," katanya.

Karena pekerja itu tak bisa bayar utang, pihak perusahaan ditelepon oleh pemberi pinjaman. Akhirnya, kasus itu pun menjadi masalah.

"Karena sering ditelepon sama si pemberi pinjaman sampai datang ke pabrik. Karena mengganggu operasional dan bukan tanggung jawab perusahaan, akhirnya pekerja tersebut di-PHK," ungkap Imam.

Selain itu, banyak pekerja menjadi malas bekerja lantaran penghasilan nan diterima lenyap hanya untuk bayar kembang pinjaman, tanpa ada sisa sedikit pun untuk anak dan istri.

"Ada juga nan begitu, akhirnya kerjanya jadi malas jika banyak pinjaman, untuk bayar utang penghasilan habis, untuk anak istri enggak ada lagi," katanya.

Sementara itu, Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Polda Banten, AKBP Andi Setio Wibowo, menyampaikan polisi mau memberikan pemahaman kepada para pekerja mengenai ancaman kejahatan siber, judol, hingga pinjol.

"Kita memberikan pemahaman kepada rekan-rekan serikat pekerja bahwa kejahatan siber ini semakin marak dan semakin meningkat, banyak kejahatan siber mulai dari phishing, kemudian akun palsu, pinjaman online ilegal, gambling online ilegal, ataupun penyebaran hoax, nan itu memang kudu diantisipasi sebagai individu," katanya.

Andi berambisi agar para pekerja pekerja di Banten bisa menjadi pemasok literasi digital untuk keluarga, masyarakat, tetangga, hingga teman-temannya, sebagai mitigasi awal agar tidak terlibat menjadi korban kejahatan siber.

Andi juga menegaskan bahwa kejahatan siber tidak memandang latar belakang. "Semua orang nan menggunakan HP dan media sosial adalah golongan rentan," jelasnya.

(aik/azh)

Jakarta -

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) mengusulkan penyesuaian penghasilan alias kewenangan finansial kepala wilayah dan wakil kepala daerah. APKASI menilai izin nan mengatur kewenangan finansial kepala daerah sudah tak lagi sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab nan terus bertambah.

Hal itu disampaikan Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi dalam rapat Komisi II DPR berbareng Kemendagri, pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026). APKASI mengusulkan pemerintah merevisi sejumlah patokan nan mengatur kewenangan finansial kepala daerah.

"Perlu kami sampaikan bahwa izin mengenai dengan kewenangan finansial kepala wilayah sudah tidak sesuai dengan perkembangan, dan dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala wilayah dan wakil kepala wilayah nan saat ini semakin berat bebannya dan kompleksitasnya," kata Bursah.

Dia mengatakan saat ini belum ada izin pengganti nan memberikan kepastian norma pasca UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Dia mengatakan kepala wilayah kudu mempunyai mobilitas tinggi untuk membangun kerukunan.

"Bahkan, bentrok tata kelola area hutan, pertambangan, dan lain-lain nan bukan menjadi urusannya pun pada akhirnya menjadi urusan bupati, termasuk kerusakan lingkungan nan jadi masalah besar saat ini, terutama kabupaten penghasil batu bara, dan bentrok agraria lantaran pengambilan tanah rakyat sewenang-wenang oleh korporasi sawit maupun korporasi batu bara," ujarnya.

"Namun, sistem remunerasi belum mengalami penyesuaian," sambungnya.

Dia pun mengusulkan revisi PP Nomor 69 Tahun 2010 dan PP Nomor 109 Tahun 2000. Menurutnya, sudah 26 tahun tak ada penyesuaian kewenangan finansial kepala daerah.

"Kami mengusulkan untuk, pertama, melakukan revisi terhadap PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dua, melakukan revisi terhadap PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah," kata Bursah.

"Poin dua ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ekonomi, politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala wilayah juga semakin besar, tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian," sambungnya.

Selain itu, dia juga meminta penyesuaian biaya operasional kepala daerah. Kemudian, juga meminta agar bisa mendapatkan support finansial unik kepala wilayah melalui APBN.

Bupati Lahat ini mengatakan kepala wilayah saat ini menghadapi beban tugas nan semakin kompleks. Dia mengaku ada banyak keresahan nan dirasakan kepala daerah.

"Dalam rentang waktu nyaris dua tahun ini, terus terang sudah meluasnya keresahan dan kebimbangan bagi kami menjalankan peran dan kegunaan kepala daerah. Ini ada sedikit nan mungkin cemas salah tangkap, jadi sekaligus keresahanlah," ujarnya.

Dia mengatakan kepala wilayah mau melakukan percepatan pembangunan wilayah dan mendukung keberhasilan program Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia mengaku ada keterbatasan anggaran.

"Kami mempunyai keterbatasan fiskal untuk merealisasikan itu semua lantaran adanya pemotongan dan tanggungjawab efisiensi anggaran," katanya.

"Untuk itu, kami memohon pada tahun 2027 kelak tidak ada lagi pemotongan anggaran agar kami dapat leluasa mengakselerasi, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan pelayanan publik serta mendukung proyek strategis nasional di daerah," sambungnya.

(amw/dwr)

Jakarta -

Polisi menangkap tiga orang laki-laki atas percobaan pencurian modus ganjal ATM terjadi di RS Buah Hati, Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel). Pelaku ditembak polisi lantaran melawan saat diamankan.

"Akhirnya dari kejadian tersebut, personel kami melaksanakan penangkapan. Namun tetapi dari penangkapan tersebut pelaku sempat melawan dan hingga melarikan diri, sehingga kami mengambil tindakan tegas secara terukur," kata Kapolsek Pamulang, AKP Galuh Febri Saputra kepada wartawan, Kamis (30/7/2026).

Tiga pelaku nan ditangkap itu berinisial AN, IRA, dan MH. Pihak kepolisian melakukan penyelidikan setelah mendapatkan laporan bahwa masyarakat kerap kehilangan duit di ATM itu.

"Jadi masyarakat itu sering kehilangan uang. Dan laporan masuk di Polsek Pamulang juga sudah banyak," jelasnya.

Pihak kepolisian lampau melakukan pengintaian di letak kejadian. Para pelaku lampau sukses diamankan berbareng penduduk sekitar.

"Akhirnya dari kejadian tersebut kami sudah memantau cukup lama dan alhamdulillah tadi pagi juga sukses diamankan. Karena sempat pagi tadi itu ada penduduk Pamulang sendiri bakal mengambil tarik tunai di gerai di gerai ATM tersebut," tuturnya.

Video penangkapan pelaku viral di media sosial. Dari video nan beredar, tampak pelaku dikejar-kejar penduduk setelah aksinya gagal. Warga sempat menendang pelaku hingga terjatuh.

Dalam video lainnya, tampak para pelaku sudah dalam kondisi terikat setelah sukses ditangkap. Mereka lampau diamankan pihak kepolisian.

"Jadi dia itu ada tiga orang pelakunya di gerai ATM Rumah Sakit Buah Hati Pamulang. Termasuk nan tiga orang ini mengganjal tiga unit ATM ini," kata Dikonfirmasi, Kapolres Tangerang Selatan AKBP Boy Jumalolo, Kamis (30/7).

(wnv/mea)

KPK menetapkan Setya Budi Dias Oktavianto (DIS) selaku staf manajemen di lembaga antirasuah tersebut sebagai tersangka mengenai OTT Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Penetapan tersangka kepada Setya mengenai dengan kebocoran info perkara nan ada di KPK.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyebut Setya memberikan info perkara kepada ayahnya Lilik Budi Suprianto (LBS). Informasi itulah nan digunakan Lilik untuk memeras Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

"Yang berkepentingan lantaran memang sedikit banyak mengetahui proses-proses manajemen di KPK itu nan kemudian diteruskan kepada Saudara LBS selaku orang tuanya alias bapaknya," kata Achmad Taufik Husein di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Informasi perkara nan diberikan Setya kepada Lilik berangkaian dengan urusan suap proyek dan jabatan. Namun, perihal ini tetap dalam tahap penyelidikan KPK.

"Adanya pengaduan di Kabupaten Pemalang dan sudah masuk tahap penyelidikan," kata Taufik.

Karena diperas oleh Lilik itu, maka Anom memeras bawahannya melalui orang kepercayaannya, Mohammad Haris alias Gus Haris (GHA), untuk mengurus perkara. Total duit nan sukses dikumpulkan Rp 1,9 miliar.

"Bupati ini dalam konteks pemerasannya itu lantaran dia ada kebutuhan nan cepet ada kebutuhan nan saat itu juga dia kudu siapkan uangnya," sebutnya.

Dari Rp 1,9 miliar nan dikumpulkan, Rp 1,2 miliar di antaranya disetor ke Lilik. Awalnya Lilik memeras Rp 2 miliar, namun Anom hanya menyetorkan Rp 1,2 miliar.

"Bahwa selanjutnya, AWI, GHA, dan LBS melakukan pertemuan sebanyak tiga kali di sebuah restoran di wilayah Magelang dan Semarang. Di mana, LBS meminta duit pengurusan perkara sejumlah Rp 2 miliar," sebutnya.

Taufik menjelaskan bahwa Lilik memanfaatkan anaknya untuk nan bisa memberikan info mengenai KPK. Lilik sendiri berlatar belakang di lembaga swadaya masyarakat (LSM).

"Ya betul jadi lantaran memang si LBS ini background-nya gitu ya LSM dan dia memanfaatkan anaknya ini nan memang mungkin bisa sedikit memperoleh akses-akses info mengenai penanganan di KPK," ungkapnya.

Total ada empat orang nan ditetapkan tersangka dan ditahan KPK, berikut daftarnya:
- Anom Widiyantoro (AWI), selaku Bupati Pemalang
- Mohamad Haris (GHA), selaku pihak swasta alias orang kepercayaan Bupati
- Lilik Budi Suprianto (LBS), selaku pihak swasta
- Setya Budi Dias Oktavianto (DIS), selaku staf manajemen KPK

(ial/rfs)

Kakortas Tipidkor Polri Datangi Kejagung (Foto: Riyan Rizki/Okezone)

Presiden Prabowo Subianto.(Antara)

PRESIDEN Prabowo Subianto menetapkan sasaran tinggi dalam penanganan rumor lingkungan di tanah air. Dalam upaya memperkuat sektor pariwisata nasional, Presiden menargetkan persoalan sampah di seluruh wilayah Indonesia dapat diselesaikan sepenuhnya dalam kurun waktu satu tahun. Langkah ini dipandang sebagai fondasi utama untuk meningkatkan daya tarik Indonesia di mata dunia.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan sambutan dalam aktivitas Peresmian Revitalisasi Stasiun Semarang Tawang di Semarang, Kamis (30/7). Menurut Presiden, kebersihan lingkungan bukan sekadar masalah estetika, melainkan syarat absolut bagi pertumbuhan industri pariwisata nan berkelanjutan.

Presiden menekankan bahwa setiap wilayah di Indonesia wajib menjaga standar kebersihan dan keasrian lingkungan. Tanpa lingkungan nan bersih, potensi wisata nan dimiliki wilayah tidak bakal bisa menarik minat visitor secara maksimal.

"Dalam waktu satu tahun ini kita kudu selesaikan masalah sampah. Di seluruh Indonesia, semua sungai kudu bersih. Semua kali kudu bersih. Alam kudu dijaga," tegas Presiden Prabowo dalam pidatonya.

Selain konsentrasi pada pengelolaan limbah dan sampah di aliran sungai, Presiden juga menyoroti pentingnya pelestarian hutan. Ia melarang keras pembalakan pohon secara sembarangan dan justru mendorong aktivitas penghijauan masif. "Pohon tidak boleh ditebang sembarangan. Kalau perlu kita tanam ratusan juta pohon baru," imbuhnya.

Dampak Ekonomi Pariwisata dan Multiplier Effect

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa konsentrasi pada kebersihan lingkungan mempunyai hubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Pariwisata dinilai sebagai sektor nan mempunyai akibat ekonomi luas (multiplier effect) lantaran bisa menghidupkan beragam mata rantai upaya dari hulu ke hilir.

Untuk menggambarkan besarnya akibat tersebut, Presiden memberikan ilustrasi sederhana mengenai konsumsi wisatawan:

• Petani: Mendapatkan faedah dari permintaan bahan baku seperti kopi alias bahan pangan.
• Logistik: Pengiriman peralatan dari produsen ke pusat wisata.
• Pengolah & Penjual: Pelaku UMKM di restoran, kafe, hingga hotel nan melayani visitor secara langsung.

"Satu visitor asing nan datang dan membeli secangkir kopi bakal menggerakkan ekonomi mulai dari petani, pelaku logistik, pengolah, hingga penjual di restoran, kafe, dan hotel," jelasnya.

Instruksi bagi Kepala Daerah

Menutup arahannya, Presiden Prabowo meminta seluruh kepala wilayah untuk memberikan perhatian serius terhadap rumor lingkungan ini. Para pemimpin wilayah diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian alam di wilayah masing-masing.

Dengan lingkungan nan terjaga, Indonesia diharapkan semakin kompetitif sebagai lokasi wisata global, nan pada akhirnya bakal memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui devisa pariwisata dan pemberdayaan ekonomi lokal. (Mir/I-1)

Target satu tahun penyelesaian sampah ini menjadi tantangan besar bagi kementerian mengenai dan pemerintah wilayah untuk menyinkronkan kebijakan pengelolaan limbah dari tingkat rumah tangga hingga pembuangan akhir, serta pembersihan ekosistem perairan di seluruh Indonesia. 

Presiden Prabowo Subianto.(Antara)

PRESIDEN Prabowo Subianto resmi meningkatkan tunjangan keahlian (tukin) bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Kebijakan ini mengakhiri masa penantian selama delapan tahun tanpa penyesuaian tunjangan sejak 2018.

Kenaikan tersebut tertuang dalam dua patokan baru nan diteken bulan ini, ialah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2026 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan TNI dan Perpres Nomor 43 Tahun 2026 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan. Kedua patokan ini menggantikan Perpres Nomor 102 dan 104 Tahun 2018.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan RI, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima salinan kedua perpres tersebut. Menurutnya, penyesuaian ini merupakan corak apresiasi pemerintah atas capaian reformasi birokrasi serta beban tugas nan kian meningkat.

“Sejak tahun 2018, Kemhan dan TNI belum pernah memperoleh penyesuaian indeks tunjangan kinerja. Sementara itu, beragam tugas dan tanggung jawab nan diemban terus meningkat, mulai dari menjaga kedaulatan hingga penguatan ketahanan pangan dan penanggulangan bencana,” ujar Rico di Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Rincian Besaran Tukin Prajurit TNI

Besaran tunjangan keahlian nan baru ditetapkan berasas kelas jabatan. Untuk prajurit dengan kelas kedudukan terendah (Kelas 1), tukin sekarang mencapai Rp2,5 juta, naik sekitar Rp600.000 dibandingkan patokan lama nan sebesar Rp1,9 juta.

Berikut adalah ringkasan besaran tunjangan keahlian prajurit TNI berasas Perpres Nomor 42 Tahun 2026:

Penyesuaian ini diharapkan menjadi stimulus bagi seluruh personel di lingkungan Kemhan dan TNI untuk meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, serta kualitas pengabdian kepada negara. Rico menambahkan bahwa kebijakan ini bakal segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan teknis nan berlaku. (Ant/I-1)

Jakarta -

Bank Mega Syariah menyerahkan bingkisan Grand Prize Program Poin Haji Berkah Mega Syariah berupa Voucher Haji Khusus/Plus senilai Rp 245 juta kepada Ibu Mardiah, pengguna KCP Tangerang City. Penyerahan bingkisan tersebut menjadi puncak dari program loyalti pengguna Tabungan Haji Bank Mega Syariah nan telah berjalan sejak April 2025.

Acara seremonial penyerahan bingkisan digelar pada Kamis, 23 Juli 2026 di Banking Hall KCU Menara Mega Syariah, Jakarta, setelah sebelumnya perseroan menyelesaikan pemilihan random tahap 4 & Hadiah Grand Prize Periode 01 April 2025 ssampai 31 Mei 2026 dan aktivitas pemilihan random dilakukan secara luring disaksikan oleh Notaris, serta saksi dari Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial DKI Jakarta nan berjalan sejak April 2026.

Selain bingkisan utama, Bank Mega Syariah juga menghadirkan perwakilan pemenang bingkisan lainnya, antara lain pemenang Voucher Umroh senilai Rp 29,2 juta dan Sepeda Motor Honda Scoopy Stylish/Prestige.

Penyerahan bingkisan dilakukan langsung oleh jejeran dewan Bank Mega Syariah dan turut dihadiri oleh Direktur Utama Bank Mega Syariah Yuwono Waluyo, Direktur Bisnis Bank Mega Syariah Rasmoro Pramono Aji, Direktur Operasi & Teknologi Bank Mega Syariah Utomo Budi Raharjo, Direktur Risiko dan Kepatuhan Bank Mega Syariah Hanusa Prahara, serta Digital Business Group Head Bank Mega Syariah Sigit Suryawan.

Pemenang program Poin Haji Berkah ditentukan berasas pemilihan random dari pengguna nan sesuai dengan kriteria program seperti kriteria poin dan kriteria saldo. Daftar keseluruhan pemenang program Poin Haji Berkah Mega Syariah dapat dilihat di akun IG resmi Bank Mega Syariah @bankmegasyariah alias website resmi Bank Mega Syariah di www.megasyariah.co.id.

Direktur Utama Bank Mega Syariah, Yuwono Waluyo, mengatakan bahwa penyerahan bingkisan Grand Prize ini menjadi bentuk komitmen perseroan dalam memberikan nilai tambah kepada nasabah, khususnya pengguna Tabungan Haji.

"Program Poin Haji Berkah merupakan corak apresiasi kami kepada pengguna nan telah konsisten merencanakan ibadah haji berbareng Bank Mega Syariah. Melalui bingkisan Grand Prize berupa Voucher Haji Khusus/Plus ini, kami berambisi dapat semakin memotivasi masyarakat untuk mempersiapkan ibadah haji sejak dini," ujar Yuwono dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (30/7/2026).

Yuwono menambahkan, kesadaran masyarakat untuk menyiapkan ibadah haji melalui produk tabungan haji Bank Mega Syariah terus menunjukkan tren positif. Hingga posisi terkini, Tabungan Haji Bank Mega Syariah mencatatkan pertumbuhan nan solid.

Jumlah rekening alias Number of Account (NoA) Tabungan Haji tumbuh lebih dari 5% secara year on year (YoY), sementara dari sisi volume tabungan meningkat lebih dari 12% YoY. Secara year to date (Ytd), Tabungan Haji juga tetap mencatatkan pertumbuhan positif sekitar 5,3%.

"Tabungan Haji menjadi salah satu produk strategis Bank Mega Syariah dalam memperkuat biaya murah sekaligus mendukung pertumbuhan DPK perseroan. Potensi ekosistem haji tetap sangat besar, lantaran kebutuhan masyarakat untuk mempersiapkan ibadah haji berkarakter jangka panjang dan berkelanjutan," tambah Yuwono.

Untuk mendorong pertumbuhan Tabungan Haji, Bank Mega Syariah menjalankan sejumlah strategi, antara lain melalui program pemasaran nan lebih terarah, edukasi perencanaan haji sejak dini, serta kerja sama dengan KBIH, majelis taklim, KUA, komunitas, perusahaan, dan kampus.

Perseroan juga aktif membuka booth pada beragam aktivitas alias event nan relevan untuk semakin mendekatkan jasa Tabungan Haji kepada masyarakat.

"Kami berambisi Tabungan Haji Bank Mega Syariah dapat menjadi pilihan utama masyarakat dalam merencanakan ibadah haji secara lebih mudah, aman, dan sesuai prinsip syariah. Ke depan, kami bakal terus memperluas akses jasa dan memperkuat literasi finansial syariah, khususnya mengenai pentingnya mempersiapkan ibadah haji sejak usia produktif," pungkas Yuwono.

(hns/hns)

Presiden Prabowo Subianto.(Antara)

PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat transisi daya di sektor transportasi nasional. Pemerintah bakal mendorong penggunaan energi hijau secara masif, termasuk melakukan elektrifikasi pada beragam moda kendaraan guna mewujudkan pembangunan nan ramah lingkungan.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya pada aktivitas Peresmian Revitalisasi Stasiun Semarang Tawang di Semarang, Kamis (30/7). Prabowo menekankan bahwa sektor perkeretaapian memegang peranan krusial dalam peta jalan transportasi masa depan Indonesia.

Menurut Presiden, kereta api bukan sekadar perangkat mobilisasi, melainkan bagian integral dari pengembangan pariwisata dan ekonomi berkelanjutan. Ia menargetkan seluruh sistem transportasi publik ke depan dapat berbasis listrik dan memanfaatkan sumber daya terbarukan.

"Kereta api adalah bagian penting. Dalam pariwisata, transportasi, masa depan. Kita mau semua berbasis listrik. Kita bakal bangun daya nan hijau. Energi nan terbarukan," ujar Prabowo.

Transformasi Menyeluruh Kendaraan Listrik

Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa visi elektrifikasi ini tidak hanya terbatas pada moda kereta api. Pemerintah berencana menyasar seluruh ekosistem kendaraan di Indonesia agar beranjak dari daya fosil ke tenaga listrik.

Transformasi ini mencakup beragam jenis kendaraan, mulai dari pikulan logistik hingga kendaraan pribadi. "Jangankan kereta api. Nanti nyaris semua kendaraan kita, kelak dari listrik, truk kita, bus kita, mobil kita, motor kita," tuturnya.

Pengembangan transportasi berbasis listrik ini dipandang sebagai langkah strategis dalam arah pembangunan nasional. Dengan beranjak ke daya nan lebih bersih, pemerintah optimistis dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus menekan emisi karbon di sektor transportasi. (Mir/I-1)

Direktur PJT Dua Imam Santoso(MI/Reza Sunarya)

PERNYATAAN Kepolisian dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengenai tidak adanya CCTV di sekitar letak tewasnya satpam berjulukan Sumarna, dibantah Perum Jasa Tirta 2 (PJT 2) Jatiluhur. Selaku pengelola Waduk Jatiluhur, PJT dua mengeklaim di letak Waduk Jatiluhur telah terpasang sebanyak 27 CCTV.

Direktur Utama PJT 2 Jatiluhur, Imam Santoso, usai mendatangi rumah duka mengatakan bahwa pihaknya telah memasang 27 kamera pengawas CCTV nan tersebar dan menyorot ke arah obyek vital strategis Waduk Jatiluhur. Bahkan tiga unit di antaranya berada di wilayah Ubrug dan telah diambil oleh pihak kepolisian untuk dijadikan bahan penyelidikan.

"Kita telah memasang 27 kamera pengawas CCTV nan beraksi merekam aktivitas di areal obyek vital strategis waduk, namun letak kejadian peristiwa di luar jangkauan pantauan kamera pengawas nan berjarak 2 killometer," kata Imam Santoso, Kamis (30/7).

Sementara, Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, nan turut datang di rumah duka juga turut mendukung penuh upaya penyelidikan dan investigasi kepolisian hingga tabir penyebab kematian Sumarna bisa sigap terungkap.

"Saya dukung penuh apa nan diupayakan kepolisian, hingga kasus ini sigap terungkap pelakunya" kata Saepul Bahri Binzein.(RZ/E-4)

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya meminta pemerintah, abdi negara penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan segera duduk bersama. Terutama dalam rangka menyelesaikan polemik tertahannya ekspor sejumlah produk mineral, seperti nickel pig iron (NPI) akibat persoalan tata kelola Logam Tanah Jarang (LTJ).

Menurut dia, persoalan nan terjadi saat ini bukan semata-mata mengenai penegakan hukum, melainkan dipicu belum adanya izin nan jelas mengenai tata kelola dan periode pemisah kandungan LTJ pada komoditas mineral.

"Jadi masalah nan ada sekarang ini ya, lantaran persoalannya tata kelola. Jadi, pada saat ini memang pemerintah berupaya dapat mengontrol bahan baku LTJ. Nah, tetapi persoalan ini kan sebetulnya tetap jauh panggang dari api. Jadi jika bikin BBQ itu kayaknya belum bakar-bakar," ujar Bambang dalam aktivitas Coffee Morning CNBC Indonesia, Kamis (30/7/2026).

Ditambah lagi, Bambang menilai bahwa kondisi tersebut diperparah oleh bentrok antar pelaku upaya nan saling melaporkan aktivitas masing-masing hingga akhirnya memicu tindakan penegakan norma di sejumlah daerah.

"Kemudian drama ini kan tereskalasi naik atas. Lalu kemudian ya, terjadilah drama seperti nan ada di Kepri, di mana penangkapan dan sebagainya. Padahal sebetulnya di Babel itu sudah setahu saya sudah dilakukan pengecekan," ujarnya.

Bambang lantas menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa hanya menyelesaikan persoalan melalui larangan ekspor tanpa mempertimbangkan akibat ekonomi nan ditimbulkan. Menurutnya, diperlukan penyamaan persepsi antar kementerian dan lembaga, termasuk abdi negara penegak hukum, agar kebijakan nan diambil tidak menghalang aktivitas industri.

"Ini sebaiknya memang pemerintah ini duduk satu meja dan menyatakan, ini situasinya seperti apa, tata kelolaannya seperti apa, sehingga kemudian sirkuler ekonomi nan sedang melangkah seperti apa, untung-untungnya seperti apa, lampau ada keputusan. Kalau enggak ya seperti ini terus gitu. Karena, terus terang, kemarin itu kan dengan satu tindakan penegakakan norma kan membikin orang takut semua," kata dia.

Di tempat nan sama, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Sari Esayanti menilai persoalan nan terjadi saat ini bukan semata-mata masalah ekspor. Namun mencerminkan tantangan dalam sistem identifikasi, pengujian, serta pengaturan mineral ikutan nan secara alami terdapat pada beragam komoditas tambang.

Menurut Sari, selama ini aktivitas pertambangan berfokus pada komoditas utama sesuai izin upaya dan kreasi akomodasi pengolahan masing-masing perusahaan. Sementara pada komoditas seperti timah, bauksit, nikel, maupun tembaga, unsur LTJ umumnya hanya merupakan mineral ikutan dengan kadar nan sangat kecil.

"Sebagian besar perusahaan juga apalagi belum mempunyai akomodasi maupun teknologi nan cukup memadai untuk mengidentifikasi memisahkan ataupun memanfaatkan unsur LTJ ini secara ekonomisnya," kata dia.

Ia menambahkan, munculnya interpretasi baru mengenai tanggungjawab pelaporan maupun ekspor LTJ telah memunculkan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha.

"Yang dibutuhkan dari upaya adalah sebetulnya kembali kepastian mengenai parameter teknis, metodologi pengetesan dan sistem pelaporan. Sehingga seluruh pelaku upaya itu mempunyai standar nan sama," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Bauksit Indonesia (ABI) Ronald Sulistyanto mengatakan persoalan keberadaan LTJ sebenarnya sudah lama diketahui. Namun, menurutnya, hingga sekarang belum ada tata kelola nan jelas mengenai penanganan unsur tersebut.

"Ini sebetulnya masalah nan sudah kita ketahui cukup lama bahwa LTJ itu ada. Tapi gimana mengejawantahkan LTJ itu ada menjadi sesuatu, itu nan perlu patokan sebetulnya sudah banyak nan membikin itu. Kita kembali ke khittahnya ajalah. Kalau penambangan alias pertambangan ya adanya di ESDM. Jangan kemana-mana dulu," kata Ronald.

Ia pun menegaskan pada komoditas seperti bauksit, LTJ umumnya merupakan mineral ikutan bukan produk utama. Oleh karena itu, pengaturannya kudu dibedakan dengan komoditas utama nan memang mempunyai ketentuan tersendiri.

Ronald kemudian menjelaskan bahwa kandungan LTJ pada produk hasil pengolahan bauksit sangat mini lantaran telah melalui proses pencucian, grading, sizing hingga pemurnian menjadi alumina.

"Jadi sebetulnya ini kan masalah-masalah siklus nan sudah kita tahu. Bahwa tadi ditanya, sudah ada nan hitung belum? Ada nan hitung. Nggak bisa, mini sekali. Ada angkanya? Iya, angkanya sih subjektifitasnya ada," kata dia.

(pgr/pgr) [Gambas:Video CNBC]