Nilai tukar rupiah tetap menunjukkan tren pelemahan. Berdasarkan info Bloomberg pada Senin (8/6) pukul 13.49 WIB, kurs USD/IDR tercatat berada di level Rp 18.200 per dolar AS alias melemah 164 poin (0,91 persen). Kemudian rupiah terus naik ke Rp 18.204 pada pukul 13.50 WIB.

Pada Senin (8/6) pagi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dibuka pada level Rp 18.152 per dolar AS.

Pengamat mata duit dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, memperkirakan pelemahan rupiah berpotensi menyentuh level Rp 19.000 per dolar AS pada akhir bulan ini.

"Kalau saya lihat dari kondisi saat ini level Rp 19.000 di akhir bulan ini kemungkinan bakal tercapai,” ucap Ibrahim dalam keterangannya, Senin (8/6).

Menurut Ibrahim, salah satu aspek utama nan menekan rupiah berasal dari AS. Data ketenagakerjaan AS nan lebih kuat dari perkiraan dinilai membuka kesempatan bank sentral AS mempertahankan kebijakan suku kembang tinggi lebih lama.

Sementara itu analis mata duit Doo Financial Futures, Lukman Leong, menilai pelemahan rupiah dalam jangka pendek lebih dipengaruhi penguatan dolar AS pasca-rilis info ketenagakerjaan AS serta meningkatnya tensi geopolitik global.

"Rupiah berpotensi melemah terhadap dolar AS nan menguat tajam setelah info pekerjaan AS nan lebih baik dari perkiraan,” ucap Lukman.

Nilai tukar rupiah tetap menunjukkan tren pelemahan. Berdasarkan info Bloomberg pada Senin (8/6) pukul 13.49 WIB, kurs USD/IDR tercatat berada di level Rp 18.200 per dolar AS alias melemah 164 poin (0,91 persen).

Pada Senin (8/6) pagi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dibuka pada level Rp 18.152 per dolar AS.

Pengamat mata duit dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, memperkirakan pelemahan rupiah berpotensi menyentuh level Rp 19.000 per dolar AS pada akhir bulan ini.

"Kalau saya lihat dari kondisi saat ini level Rp 19.000 di akhir bulan ini kemungkinan bakal tercapai,” ucap Ibrahim dalam keterangannya, Senin (8/6).

Menurut Ibrahim, salah satu aspek utama nan menekan rupiah berasal dari AS. Data ketenagakerjaan AS nan lebih kuat dari perkiraan dinilai membuka kesempatan bank sentral AS mempertahankan kebijakan suku kembang tinggi lebih lama.

Sementara itu analis mata duit Doo Financial Futures, Lukman Leong, menilai pelemahan rupiah dalam jangka pendek lebih dipengaruhi penguatan dolar AS pasca-rilis info ketenagakerjaan AS serta meningkatnya tensi geopolitik global.

"Rupiah berpotensi melemah terhadap dolar AS nan menguat tajam setelah info pekerjaan AS nan lebih baik dari perkiraan,” ucap Lukman.

Polda Metro Jaya menangkap dua laki-laki nan diduga sebagai pengedar narkoba di area Jakarta Barat pada Sabtu (30/5). Dari tangan keduanya, polisi mengamankan peralatan bukti sabu seberat total 7,34 gram dan satu butir ekstasi.

Panit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Ipda Septyan, mengatakan kedua pelaku berinisial MJ (33) dan MR. Polisi awalnya menangkap MJ di area Palmerah, sedangkan MR ditangkap di area Tambora.

Dari tangan MJ, polisi menyita peralatan bukti berupa 4,40 gram sabu dan satu butir ekstasi.

"Dari tangan MR, polisi menemukan dua paket sabu dengan berat bruto 2,94 gram nan disembunyikan di dalam kotak sikat gigi," kata Septyan lewat keterangannya, Senin (8/6).

Selain sabu, polisi juga menyita satu unit telepon genggam, timbangan digital, dan plastik klip kosong dari letak penangkapan. Total peralatan bukti nan diamankan sebanyak 7,34 gram.

Saat ini, kedua tersangka beserta peralatan bukti telah dibawa ke instansi Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk proses investigasi lebih lanjut.

Sekarang kan kita uji coba terus semuanya, 80-90 persen dari hasil uji coba Alhamdulillah baik, apalagi kadar airnya dibandingkan B40 itu lebih baik B50," ungkapnya saat ditemui di kompleks parlemen Senayan, Senin (8/6).

Skema Baru Impor Migas

Jakarta -

Indonesia terdampak usulan tarif Amerika Serikat (AS) sebesar 10%. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan besaran tarif nan diusulkan oleh United States Trade Representative (USTR) AS tetap berkarakter dinamis.

Mulanya, Budi mengatakan pemerintah AS menetapkan tarif 10% selama 150 hari sebagai pengganti tarif resiprokal nan dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) AS. Ini artinya, tarif tersebut bakal resmi berhujung pada 24 Juli 2026.

"Nah, kemudian gimana setelah 24 Juli apakah ada kebijakan baru dari Amerika? Kan mestinya itu selesai kan ya, lantaran sudah habis. Nah rupanya Amerika melalui USTR membikin kebijakan baru di mana pada tanggal 11 Maret 2026 melakukan inisiasi investigasi section 301," ujar Budi dalam konvensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).

Budi menyebut investigasi oleh USTR ini menyasar rumor forced labor (kerja paksa) dan excess capacity (kelebihan kapasitas) manufaktur. Pada 2 Juni 2024, USTR telah merilis hasil awal investigasi mengenai forced labor. Hasilnya, AS mengusulkan penetapan bea masuk alias tarif baru sebesar 10% dan 12,5% untuk 60 negara di dunia.

Indonesia masuk dalam golongan 15 negara nan hanya diusulkan terkena tarif 10%. Sementara 45 negara lainnya dibidik tarif lebih tinggi, ialah 12,5%.

Menurut Budi, Indonesia masuk golongan tarif rendah ini lantaran mempunyai kerangka norma nan kuat. Dengan begitu, dia menilai tarif 10% nan diusulkan tetap berkarakter dinamis.

"Karena mengenai dengan post labor Indonesia sudah mempunyai kerangka norma dan nan kedua Indonesia sudah mempunyai ART. Jadi, itu tetap usulan dari Amerika nan kelak sifatnya tetap dinamis," tambah Budi.

Budi memastikan pemerintah terus melakukan pendekatan dengan AS. Hal ini diharapkan tarif nan dikenakan dapat lebih kecil.

"Kita bakal terus berkomunikasi dengan pemerintah Amerika mengenai mungkin kelak komoditas lain nan kita bisa, misalnya 0%. Karena ini kan ada ketentuan baru lagi dari Amerika. Jadi, kelak jika tanggal 24 Juli berfaedah bakal ada tarif baru menggantikan tarif nan tadi bertindak selama 150 hari," terang Budi.

(rea/ara)

Lenovo resmi jadi mitra teknologi FIFA World Cup 2026 dan membawa dua laptop jenis terbatas ke Indonesia, komplit dengan AI, OLED, dan semangat Piala Dunia. Foto: Lenovo Indonesia

Astra berbareng perusahaan Grup Astra kembali meraih penghargaan dalam arena HR Asia Best Companies To Work For In Asia 2026 pada Jumat (5/6).

Penghargaan ini merupakan corak apresiasi HR Asia kepada perusahaan-perusahaan di Asia nan konsisten menjalankan praktik-praktik SDM terbaik, membangun keterlibatan tenaga kerja nan bermakna, serta menciptakan budaya tempat kerja nan positif dan berkelanjutan.

Dalam perhelatan HR Asia Best Companies To Work For In Asia 2026, Astra sukses meraih tiga penghargaan sekaligus: penghargaan utama HR Asia Best Companies To Work For In Asia 2026, HR Asia People Transformation Awards 2026, dan HR Asia Sustainable Workplace Awards 2026.

Sejumlah perusahaan Grup Astra juga turut mendapatkan pengakuan dalam arena ini, di antaranya Toyota Astra Motor, FIFGROUP, Astra Credit Companies, Surya Artha Nusantara Finance, serta United Tractors.

Ajang bergengsi ini melibatkan 2,5 juta responden dan 20.000 perusahaan di seluruh Asia, dengan 20% di antaranya merupakan perusahaan nan tercatat dalam Fortune Global 500 Companies, menjadikannya salah satu tolok ukur praktik SDM paling komprehensif di area ini.

"Kami memaknai penghargaan ini sebagai penyemangat untuk terus menghadirkan lingkungan kerja nan mendukung setiap Insan Astra dalam mengembangkan potensi terbaiknya," ujar Chief of Corporate Human Capital Development Astra Matilda Esther Rotinsulu.

"Kami percaya bahwa keberlanjutan perusahaan tidak terlepas dari kontribusi dan semangat Insan Astra untuk menjadi milik nan berfaedah bagi bangsa dan negara sebagaimana tercermin dalam filosofi Astra ialah Catur Dharma," imbuhnya.

Capaian ini menjadi bagian dari perjalanan panjang Astra dalam membangun dan mengembangkan sumber daya manusia seiring langkah perusahaan menuju tujuh dekade.

Didukung oleh 322 anak perusahaan serta lebih dari 190.000 karyawan, Astra senantiasa berkomitmen untuk membangun lingkungan kerja nan menghargai keberagaman dan mendorong inklusi melalui beragam inisiatif nyata.

Salah satunya melalui Perempuan Astra, sebuah organisasi nan menjadi ruang kolaborasi, pengembangan, dan pembelajaran bagi wanita di Grup Astra nan sekarang telah berkembang hingga menjangkau lebih dari 3.000 personil dari beragam perusahaan Grup Astra.

Selain itu, Astra juga menjalankan Diversity Awareness Program for Astra's Leaders sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai keberagaman di level kepemimpinan.

Semangat Astra dalam mengembangkan sumber daya manusia dan membangun lingkungan kerja nan positif, kolaboratif, dan berkepanjangan sejalan dengan cita-cita Astra untuk sejahtera berbareng bangsa dan mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah wilayah tidak menjadikan pengurangan pegawai sebagai solusi untuk menyesuaikan pemisah shopping pegawai wilayah nan diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Menurut Tito, pemerintah tidak mau muncul keresahan di kalangan pegawai nan sudah bekerja saat ini lantaran wilayah berupaya memenuhi ketentuan pemisah maksimal shopping pegawai sebesar 30 persen dari APBD.

“Kemudian nan kedua, opsi nan kedua adalah dengan mengurangi pegawai, tapi ini bukan opsi pendapat saya. Kita tidak mau menimbulkan keresahan di kalangan pegawai nan sudah ada. Jadi dengan segala hormat nan sudah ada ya jangan sampai diberhentikan, dikurangi, jadi pengangguran di mereka,” kata Tito saat rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6).

Alih-alih mengurangi jumlah pegawai, Tito menilai wilayah dapat melakukan penyesuaian pada komponen shopping pegawai lainnya, seperti Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) nan besarannya dapat disesuaikan dengan keahlian finansial masing-masing daerah.

“Nah nan mungkinlah di shopping TPP (Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai), sama dengan kinerja, tukin di tingkat pusat namanya kinerja, itu nan mungkin bisa disesuaikan dengan keahlian finansial wilayah masing-masing. Itu di postur belanja,” ujarnya.

Selain dari sisi belanja, Tito menekankan perlunya langkah perbaikan dari sisi pendapatan daerah. Ia mengatakan pemerintah wilayah kudu lebih imajinatif meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.

“Yang pertama adalah wilayah kudu berupaya untuk mencari, mendapat PAD tapi tidak memberatkan rakyat. Dan ini beberapa praktik banyak nan sudah bisa dilakukan oleh beberapa kepala daerah. Saya memberikan apresiasi nan tinggi kepada kepala wilayah nan imajinatif tapi tidak memberatkan rakyat,” kata Tito.

Sebagai contoh, Tito menyoroti keberhasilan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan PAD melalui penyederhanaan proses perizinan.

“Misalnya jika boleh ditampilkan Pekanbaru, saya selalu memuji dan saya mengirim tim ke sana. Wali Kota Pekanbaru, 2024 PAD mereka Rp 800 miliar bisa menjadi Rp 1,2 triliun, sampai saya datangkan tim, apa resepnya? Resepnya rupanya mempermudah perizinan,” ujarnya.

Menurut Tito, peningkatan pendapatan wilayah tidak selalu kudu dilakukan melalui kenaikan pajak alias pungutan baru. Ia menilai masyarakat pada dasarnya bersedia memenuhi kewajibannya andaikan proses manajemen dibuat lebih mudah dan tidak berbelit-belit.

“Masyarakat juga banyak sebetulnya nan mau bayar pajak alias retribusi, tapi kemudian kadang-kadang dipersulit. Nah ini makanya enggak bayar lantaran dipersulit. Tapi begitu dipermudah, mereka bayar. Ini dibuktikan oleh Wali Kota Pekanbaru,” katanya.

Selain Pekanbaru, Tito juga mencontohkan sejumlah wilayah nan sukses mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi melalui sistem digital nan terintegrasi.

“Yang lain saya mengapresiasi seperti Banyuwangi, kemudian di wilayah Bali nan bisa membikin meng-connect dengan para pembayar pajak nan selama ini retribusi sebetulnya sudah ada tapi tidak penuh masuk ke Dispenda,” ujar Tito.

Ia menjelaskan, terdapat potensi kebocoran penerimaan lantaran pembayaran pajak dan retribusi tidak seluruhnya tercatat secara optimal oleh pemerintah daerah.

“Dengan membikin sistem misalnya dari pajak restoran 10% retribusi, setiap bill nan ada di-collect oleh pengusaha dan kemudian baru diserahkan ke Dispenda. Nah ini enggak sepenuhnya masuk kadang-kadang,” ungkap Tito.

“Oleh lantaran itu dibuat sistem nan langsung dari restoran, hotel, langsung masuk ke Dispenda dan itu naik. Nah ini imajinatif tapi tidak memberatkan rakyat lantaran memang sudah ada. Nah nan hal-hal seperti ini kita harapkan rekan-rekan kepala wilayah lebih kreatif,” sambungnya.

Selain mengoptimalkan PAD, Tito juga meminta kepala wilayah memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai sumber pendapatan.

“Dan kemudian nan kedua, upayakan juga BUMD-nya. Kemarin kita sudah membahas mengenai BUMD. BUMD banyak nan untung, tapi juga 60% untung, tapi juga banyak juga nan rugi lebih kurang 30-an persen. Nah ini kepala wilayah juga kudu bisa memberdayakan agar BUMD menjadi instrumen untuk menambah pendapatan,” katanya.

Tito mengatakan tetap terdapat sejumlah wilayah nan mempunyai kapabilitas fiskal sangat terbatas sehingga susah meningkatkan pendapatan melalui PAD maupun BUMD. Untuk wilayah seperti itu, menurut dia, diperlukan support tambahan dari pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah (TKD).

“Nah nan ketiga adalah otomatis TKD nan kudu ditambah. Kita sudah mencatat lebih kurang nyaris 140 wilayah pada saat retreat di Jatinangor dengan seluruh Sekda, lantaran Sekda ini mengerti teknis,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan kepala wilayah nan baru menjabat agar lebih aktif memahami kondisi fiskal wilayah dan tidak hanya berjuntai pada laporan birokrasi.

“Tolong rekan-rekan kepala wilayah nan sudah jam terbangnya tinggi oke, tapi jika jam terbangnya tetap baru dan enggak sigap beradaptasi ya kelak kalah dengan laporan-laporannya Sekda, Kepala Bappeda, dan BKD ikut saja. Padahal sebetulnya tetap banyak nan bisa dikerjakan imajinatif gitu,” kata Tito.

Menurut Tito, dari sekitar 140 wilayah nan dipetakan pemerintah, terdapat sekitar 39 wilayah nan dinilai sangat memerlukan tambahan support fiskal lantaran tidak lagi mempunyai ruang untuk meningkatkan PAD maupun memanfaatkan BUMD.

“Nah ini ada 140 lebih kurang wilayah tapi nan sangat urgent adalah 39 wilayah nan memang dari PAD enggak bisa lagi, dari BUMD enggak bisa, kudu di-top up TKD-nya. Dan ini perlu dibicarakan dengan Menteri Keuangan untuk men-top up APBD TKD sehingga pendapatannya menjadi tinggi,” ujarnya.

Tito menilai peningkatan pendapatan wilayah melalui tambahan TKD bakal membantu menurunkan persentase shopping pegawai terhadap APBD tanpa kudu memangkas jumlah pegawai nan ada.

“Kalau pendapatannya tinggi, maka otomatis shopping pegawainya kelak persentasenya bakal menjadi lebih rendah, menjadi mudah-mudahan di bawah 30%,” ucap Tito.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka bunyi perihal kebijakan ekspor komoditas strategis satu pintu melalui BUMN unik PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kelak, dengan hadirnya PT DSI ini, kebijakan royalti batu bara tetap bakal merujuk pada Harga Batu Bara Acuan (HBA).

Bahlil mengatakan, royalti tetap bakal dibayarkan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan HBA nan berlaku. Aturan itu tercantum pada Peraturan Pemerintah (PP) no. 19 tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) nan bertindak pada Kementerian ESDM.

"Jadi nan kena royaltinya adalah tetap perusahaan itu (bukan PT DSI). Nah kelak di 2027 baru kita mencari formulasi nan tepat nan jelas bahwa royaltinya itu bakal dikenakan berasas nilai HBA," katanya ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Bahlil menekankan kebijakan tersebut tidak mengubah penjualan selain hanya dijual melalui PT DSI.

"Seperti biasa saja nggak ada ini kan nggak ada perubahan apa-apa hanya ini kan nan tadinya bisa dijual langsung sekarang dijualnya lewat PT DSI itu aja," tambahnya.

Berikut daftar royalti terbaru batu bara sesuai dengan PP No.19 tahun 2025:

1 . Batu bara (open pit)

Kalori ≤ 4.200 per kg

A. HBA < US$70 per ton (5% dari harga)

B. US$ 70 ≤HBA < US$ 90 per ton (6% dari harga)

C. HBA ≥US$ 90 per ton (9% dari harga)

Kalori > 4.200 - 5.200 per kg

A. Harga HBA < US$70 per ton (7% dari harga)

B. US$ 70 ≤ HBA < US$ 90 per ton (8,5% dari harga)

C. HBA ≥ US$ 90 per ton (11,5% dari harga)

Kalori > 5.200 per kg

A. Harga HBA < US$70 per ton (9,5% dari harga)

B. US$ 70 ≤ HBA < US$ 90 per ton (11,5% dari harga)

C. HBA ≥ US$ 90 per ton (13,5% dari harga)

2 . Batu bara (under ground)

Kalori ≤ 4.200 per kg

A. Harga HBA < US$70 per ton (4% dari harga)

B. US$ 70 ≤ HBA < US$ 90 per ton (5% dari harga)

C. HBA ≥ US$ 90 per ton (7% dari harga)

Kalori > 4.200 - 5.200 per kg

A. Harga HBA < US$70 per ton (6% dari harga)

B. US$ 70 ≤ HBA < US$ 90 per ton (7,5% dari harga)

C. HBA ≥ US$ 90 per ton (9,5% dari harga)

Kalori > 5.200 per kg

A. Harga HBA < US$70 per ton (8,5% dari harga)

B. US$ 70 ≤ HBA < US$ 90 per ton (10,5% dari harga)

C. HBA ≥ US$ 90 per ton (12,5% dari harga)

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaludin (foto: Okezone)

Penyelundupan sabu seberat 1,9 sukses digagalkan hasil kerja sama Kanwil Bea Cukai Banda Aceh dan stakeholders terkait(Dok. Bea Cukai)

SINERGI antara Kanwil Bea Cukai Aceh, Bea Cukai Banda Aceh, Aviation Security (AVSEC) Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), dan Polresta Banda Aceh sukses menggagalkan upaya pengiriman narkotika jenis sabu seberat 1.918,56 gram melalui jalur udara dengan tujuan Jakarta.

Penindakan bermulai pada Minggu (10/05) sekitar pukul 06.30 WIB saat petugas AVSEC Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda melakukan pemeriksaan terhadap calon penumpang nan bakal berangkat menuju Jakarta. 

Dalam pemeriksaan menggunakan mesin X-Ray, petugas AVSEC mendeteksi adanya indikasi mencurigakan pada sebuah kotak kardus warna coklat nan dibawa oleh seorang penumpang berinisial MK (25). Pemeriksaan lanjutan terhadap kotak kardus warna coklat tersebut menemukan empat balut plastik berisi kristal putih nan diduga narkotika jenis sabu dengan total berat netto 1.918,56 gram. 

Atas temuan tersebut, petugas AVSEC segera berkoordinasi dengan Bea Cukai Banda Aceh dan Polresta Banda Aceh untuk penanganan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, MK diduga berkedudukan sebagai kurir nan bekerja membawa sabu dari Aceh menuju Jakarta. Tersangka mengaku memperoleh peralatan tersebut dari seorang laki-laki berinisial AS nan saat ini berstatus daftar pencarian orang (DPO). 

Sabu tersebut diserahkan kepada tersangka sesaat sebelum keberangkatan dan disembunyikan di dalam kotak kardus warna coklat guna mengelabui petugas pemeriksaan. Tersangka juga mengaku dijanjikan sejumlah hadiah andaikan sukses mengantarkan peralatan tersebut ke tujuan. 

Dalam penindakan tersebut, petugas mengamankan empat balut sabu dengan berat netto 1.918,56 gram. Selain itu turut diamankan peralatan bukti pendukung berupa satu lembar boarding pass, satu lembar label bagasi, satu unit telepon genggam, dan kotak kardus warna coklat nan digunakan untuk menyembunyikan peralatan bukti. Selanjutnya, tersangka beserta peralatan bukti diserahkan kepada Satresnarkoba Polresta Banda Aceh untuk proses investigasi dan penegakan norma lebih lanjut. 

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 609 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. 

Kepala Kantor Bea Cukai Banda Aceh, Rahmat Priyandoko, menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi dalam memperkuat pengawasan terhadap lampau lintas penumpang dan peralatan melalui jalur transportasi udara. 

“Kami berkomitmen bakal terus bekerja-sama dengan abdi negara penegak norma dan pemangku kepentingan mengenai dalam upaya mencegah dan memberantas peredaran narkotika demi menjaga masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,” pungkasnya. (RO/H-4)

Jakarta -

Sebuah ledakan terjadi saat pekerja melakukan galian di Jalan Fatmawati Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Polisi mengungkap ledakan terjadi saat pengeboran nan mengenai kabel listrik.

"Galian pipa air bersih. Mau dicek kembali, jadi sebelum dikerjakan, rupanya di situ ada juga kabel PLN. Kenalah sama breaker itu. Kabel tegangan tinggi, meledak di situ," Kapolsek Cilandak Kompol Gusprihatin Zen saat dihubungi wartawan, Senin (8/6/2026).

Dia mengatakan kabel nan meledak merupakan kabel bertegangan tinggi. "Benar (kabel tegangan tinggi)," tuturnya.

Imbas ledakan tersebut dua pekerja mengalami luka bakar. Kedua korban dibawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Fatmawati.

"Pekerja nan luka bakar pada bagian muka sekarang di IGD Fatmawati, langsung dibawa ke sana. Dua orang laki-laki," tuturnya.

Peristiwa itu terjadi pada Senin (8/6) pukul 09.30 WIB di Jalan Fatmawati Raya, Jaksel. Mulanya, petugas hendak melakukan service untuk pengelolaan air bersih.

"Itu (Ledakan) kan enggak disengaja, gitu. Penggalian air bersih pipa PDAM itu kan sedang mau di-service, diperbaiki, terus di-breaker (dibor)," jelasnya.

Saat hendak memastikan, rupanya ada kabel PLN di letak galian tersebut. Ledakan pun terjadi.

"Ternyata ada, kan untuk memastikan tuh ada kabel alias tidak, rupanya ada kabel PLN di situ. Terkena dia," jelasnya.

(dvp/mea)

Jakarta -

Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv menyampaikan keprihatinan dengan temuan beras support pangan nan dinilai tidak layak konsumsi di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Ia pun menyesalkan kejadian tersebut.

Menurutnya, support pangan semestinya menjadi corak kehadiran negara untuk melindungi masyarakat, bukan justru menimbulkan keresahan di tingkat penerima maupun perangkat desa.

"Saya menyampaikan teguran keras atas kejadian ini. Bantuan pangan adalah kewenangan masyarakat nan kudu diterima dalam kondisi layak, aman, dan bermutu. Tidak boleh ada toleransi terhadap beras support nan kualitasnya buruk, apalagi jika sampai dinilai tidak layak konsumsi," tegas Rajiv keterangan tertulisnya Senin (8/6/2026).

Dia menilai kejadian di Bangkalan kudu menjadi perhatian serius bagi BULOG, Badan Pangan Nasional, pemerintah daerah, serta seluruh pihak nan terlibat dalam rantai penyimpanan dan pengedaran support pangan. Menurutnya, persoalan ini tidak cukup hanya diselesaikan dengan penggantian beras, tetapi kudu ditelusuri penyebabnya secara menyeluruh.

"Penggantian beras memang wajib dilakukan segera. Namun itu belum cukup. Harus ada pertimbangan total dari kondisi gudang, proses penyimpanan, quality control, sampai pengedaran ke titik penerima. Jangan sampai masyarakat mini menjadi korban akibat lemahnya pengawasan," tuturnya.

Rajiv pun meminta agar pengedaran beras pengganti kepada penerima support pangan di Bangkalan dan seluruh wilayah Indonesia dipercepat, tanpa mengurangi standar pemeriksaan mutu. Menurutnya, masyarakat penerima tidak boleh dirugikan alias menunggu terlalu lama akibat kelalaian dalam proses penyimpanan maupun distribusi.

"Saya minta pengedaran beras pengganti dipercepat. Hak masyarakat kudu segera dipenuhi. Tetapi percepatan ini tetap kudu disertai pengecekan kualitas nan ketat, jangan sampai masalah nan sama terulang," ungkap Legislator Fraksi NasDem asal Dapil Jabar II.

Selain itu, dia mendorong BULOG untuk segera melakukan perbaikan penyimpanan simpan, terutama pada aspek kebersihan, kelembaban, ventilasi, pengendalian hama, sistem rotasi stok, serta standar pemeriksaan sebelum beras keluar dari gudang.

"Kalau masalahnya ada pada penyimpanan simpan, maka penyimpanan kudu segera diperbaiki. Kalau masalahnya ada pada pengawasan, maka SOP dan petugasnya kudu dievaluasi. Kalau terbukti ada kelalaian, ketua BULOG setempat kudu bertanggung jawab," tuturnya.

Dia menambahkan kejadian di Bangkalan kudu menjadi pelajaran nasional agar kasus serupa tidak terjadi di wilayah lain di Indonesia. Oleh lantaran itu, dia meminta BULOG dan Badan Pangan Nasional melakukan audit kualitas support pangan secara menyeluruh di daerah-daerah lain, khususnya wilayah nan sedang alias bakal menerima pengedaran support pangan.

"Kasus Bangkalan ini kudu menjadi alarm. Jangan menunggu ada keluhan baru bergerak. Pemeriksaan mutu kudu dilakukan sebelum support dikirim, bukan setelah masyarakat alias perangkat desa menemukan masalah," jelasnya.

Dia menegaskan bakal mendorong pengawasan lebih ketat terhadap tata kelola persediaan beras pemerintah, termasuk penyimpanan, pengeluaran stok, dan pengedaran support pangan kepada masyarakat.

"Bantuan pangan menyangkut kebutuhan dasar rakyat. Karena itu, pengelolaannya kudu transparan, profesional, dan akuntabel. Negara tidak boleh datang dengan support nan asal sampai, tetapi kudu betul-betul layak diterima masyarakat," tutupnya.

(anl/ega)

Jakarta -

Nilai tukar rupiah kian tertekan oleh dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Senin (8/6/2026). Mata duit negeri Paman Sam apalagi menembus all time high (ATH) secara intraday di tengah perdagangan hari ini.

Berdasarkan info Bloomberg, dolar AS sekarang berada pada level Rp 18.201 alias menguat 0,91%. Mata duit itu merangkak naik dari level Rp 18.106,5 pada awal perdagangan pagi tadi.

Namun tak berselang lama, dolar AS kembali turun ke level Rp 18.197,5 alias menguat 0,90%.

Sepanjang perdagangan hari ini, dolar AS diperkirakan bergerak pada rentang Rp 18.104,5 hingga Rp 18.209. Mata duit negeri Paman Sam ini telah menguat 9,12% sepanjang tahun 2026.

Senada dengan rupiah, dolar AS juga menguat terhadap mata duit EUR sebesar 0,02%. Kemudian terhadap mata duit CAD, dolar AS juga menguat 0,07%. Sedangkan terhadap CHF, dolar AS menguat hingga 0,13%.

(acd/acd)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala wilayah tidak lagi menambah tenaga honorer baru di lingkungan pemerintah daerah.

Menurut dia, langkah tersebut diperlukan untuk mengendalikan shopping pegawai wilayah dibatasi maksimal 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Komposisi shopping pegawai tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Tito mengatakan sebagian besar pemerintah wilayah saat ini mempunyai porsi shopping pegawai di atas pemisah maksimal nan ditetapkan dalam izin tersebut.

“Jadi tadi saya sudah sampaikan ini nan berapa wilayah nan di atas berapa ini nan di bawah, artinya dominan sudah di atas 30 persen,” kata Tito saat rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6).

Menurut dia, penyesuaian shopping pegawai dapat dilakukan melalui dua pendekatan, ialah dari sisi shopping dan dari sisi pendapatan daerah.

“Kalau kita memandang porsi pendapatan dan belanja, maka kudu ada upaya di tingkat shopping pada level pada postur belanja, dan ada upaya pada postur pendapatan. Supaya 30 persen shopping pegawai ini tidak melampaui dari APBD nan ada,” ujarnya.

Dari sisi belanja, Tito menilai salah satu langkah nan bisa dilakukan adalah menahan penambahan pegawai baru, terutama tenaga honorer nan saat ini sebenarnya sudah dimoratorium oleh pemerintah.

“Di belanja, di postur belanja, ya opsinya nomor satu adalah mengurangi pegawai alias menahan pegawai. Artinya tidak ada rekrutmen baru, apalagi tenaga honorer. Honorer sudah dimoratorium. Ini minta betul untuk seluruh kepala wilayah ya. Harus tegas tidak ada tenaga honorer baru,” tegas Tito.

“Karena ini tenaga PPPK dan lain-lain, jika tenaga nan skill seperti pembimbing dan di bagian kesehatan, ya itu tetap bermanfaat, tetap oke, ya, di masa lalu. Tapi jika untuk nan tenaga administrasi, seringkali tidak kompeten, tidak mempunyai kapabilitas. Ya mungkin bawaan dari pejabat-pejabat sebelumnya, kepala daerah, tim sukses dimasukkan di sana datang jam 8, pulang jam 10, jadi beban. Dan setelah itu numpuklah honorer ini dari kepala wilayah ke kepala daerah,” lanjutnya.

Menurut Tito, penumpukan tenaga honorer pada akhirnya menimbulkan tuntutan agar mereka mendapatkan kepastian status kepegawaian sebagai aparatur sipil negara (ASN), baik melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Setelah numpuk mereka minta kepastian. Kepastian untuk diangkat menjadi PPPK alias menjadi PNS, jadi ASN, abdi negara sipil negara,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa ASN terdiri dari dua kategori, ialah PNS dan PPPK. Ketika jumlah tenaga honorer terus bertambah, pemerintah pada akhirnya menghadapi tekanan untuk mengakomodasi mereka melalui proses seleksi dan pengangkatan.

“Kita tahu bahwa ASN itu dibagi dua, PPPK dan perjanjian dan PNS. Nah itu ramai demo-demo. Sehingga akhirnya diakomodir,” kata Tito.

Menurut dia, proses pengangkatan tenaga honorer nan kemudian menjadi PPPK juga berimplikasi pada meningkatnya beban shopping pegawai wilayah lantaran pembiayaannya berasal dari APBD.

“Diakomodir kelak Ibu Menpan bisa menjelaskan lantaran demonya banyak tempat Ibu Rini waktu itu. Kemudian diakomodir, diangkat tapi dengan seleksi. Akhirnya menjadi beban dan ditentukan dibayar, dibiayai oleh APBD saat itu,” ujarnya.

Karena itu, Tito kembali mengingatkan kepala wilayah agar tidak lagi merekrut tenaga honorer baru. Ia menilai penambahan honorer hanya bakal menambah tekanan fiskal wilayah dan menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya.

“Nah otomatis dengan segala hormat pada forum nan baik ini, untuk rekan-rekan kepala wilayah tolong jangan ada lagi dulu penambahan honorer lantaran jadi beban, beban membiayai shopping pegawai dan jadi beban kepala wilayah berikutnya, peledak waktu,” tegas Tito.

Jakarta -

Kecelakaan melibatkan mobil ambulans dan truk trailer di Tol Pekanbaru-Dumai, Riau, malam tadi. Akibat kecelakaan itu, tiga penumpang ambulans

tewas.

Direktur Lalulintas (Dirlantas) Polda Riau, Kombes Jeki Rahmat Mustika mengatakan kecelakaan terjadi di KM 25+800. Ambulans BM 7113 P menabrak truk trailer di depannya sekira pukul 23.45 WIB.

"Semula ambulans datang dari arah Bathin Solapan. Setiba di km 25 +800 menabrak samping kiri truk trailer di depannya," kata Jeki, dilansir detikSumut, Senin (8/6/2026).

Sopir ambulans, Doni Afrizal (39) langsung banting stir. Saat itulah mobil terbalik dan menyebabkan tiga penumpangnya tewas.

Adapun tiga penumpang tewas ialah Ade Misra (38), Kasih Afrianti (38) dan Winda Hansari (37). Ketiganya tercatat sebagai penduduk Jalan Siak, Bagan Api-api.

"Sopir banting stir menyebabkan ambulans terbalik, tiga meninggal dunia. Satu lainnya luka ringan, ialah pengemudi ambulans," imbuh Jeki.

Simak selengkapnya di sini.

(yld/idh)

Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa pasokan gas untuk kebutuhan domestik aman. Bahlil merespons kekhawatiran Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea soal potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) lantaran minimnya pasokan gas industri.

"Gini, jika pasokan saya pastikan bahwa seluruh kebutuhan domestik untuk gas LNG kita semua sudah tersedia. Jadi, secara pasokan semuanya ada," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Bahlil mengakui bahwa nan menjadi persoalan adalah terjadinya kenaikan harga, bukan lantaran pasokan nan tidak tersedia. Kondisi ini, kata Bahlil, juga terjadi di beragam negara.

"Harganya memang ada terjadi kenaikan dan itu kan bukan hanya di Indonesia, di bumi antah berantah pun keluar itu. Harganya memang ada terjadi koreksi, lantaran mengikuti nilai dunia. Terkecuali hanya di Indonesia naik di bumi nggak naik gitu loh," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa pemerintah tetap mempertahankan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk sektor-sektor nan berkuasa menerima akomodasi tersebut sesuai ketentuan nan berlaku.

"Nah, tetapi untuk nilai HGBT itu memang sesuai dengan apa nan menjadi keputusan pemerintah ya," ujarnya.

(hrp/ara)

Berita Terkait

Memiliki rumah sendiri tetap menjadi salah satu angan terbesar banyak masyarakat Indonesia, khususnya generasi produktif nan tengah membangun masa depan berbareng keluarga. Namun di tengah nilai properti nan terus meningkat dari tahun ke tahun, tidak sedikit orang nan menunda rencana mempunyai kediaman lantaran mempertimbangkan besarnya angsuran dan beban finansial jangka panjang.

Padahal, mempunyai rumah sejak awal bukan hanya soal memenuhi kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam membangun aset nan berbobot di masa depan. Karena itu, memilih program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan kembang kompetitif menjadi salah satu aspek krusial agar perencanaan finansial tetap sehat dan terukur.

Menjawab kebutuhan tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk alias BRI menghadirkan program BRI KPR dengan kembang spesial mulai 1,75%, nan dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk mewujudkan rumah angan dengan angsuran nan lebih ringan dan nyaman.

Mengapa Sekarang Menjadi Waktu nan Tepat untuk Membeli Rumah?

Kebutuhan bakal kediaman terus mengalami peningkatan seiring pertumbuhan masyarakat urban dan berkembangnya area penyangga kota-kota besar. Di sisi lain, nilai properti juga condong meningkat dalam jangka panjang sehingga menunda pembelian rumah justru berpotensi membikin biaya nan kudu dikeluarkan menjadi lebih besar di masa depan.

Tak hanya sebagai tempat tinggal, rumah sekarang juga dipandang sebagai instrumen investasi jangka panjang nan mempunyai nilai aset relatif stabil. Karena itu, momentum suku kembang KPR nan kompetitif menjadi kesempatan nan sayang untuk dilewatkan.

Dengan memanfaatkan program pembiayaan nan menawarkan kembang ringan, masyarakat dapat mengatur cash flow secara lebih optimal tanpa kudu mengorbankan kebutuhan finansial lainnya.

Keuntungan Memilih BRI KPR Bunga Spesial Mulai 1,75%

Salah satu kelebihan utama BRI KPR adalah penawaran kembang spesial mulai 1,75% nan membantu masyarakat mewujudkan rumah angan dengan perencanaan finansial nan lebih nyaman. Berikut sejumlah untung nan bisa didapatkan:

Nikmati Cicilan Lebih Ringan di Awal Masa Kredit

Bunga spesial mulai 1,75% membantu meringankan beban angsuran pada tahap awal, sehingga Anda bisa lebih nyaman mewujudkan rumah impian.

Jaga Kondisi Keuangan Keluarga Tetap Sehat dan Terencana

Cicilan nan lebih terjangkau memberikan ruang lebih leluasa untuk mengatur kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan, hingga tabungan masa depan.

Tenor dan Skema Pembiayaan nan Fleksibel Sesuai Kebutuhan

Beragam pilihan tenor dan skema pembiayaan memungkinkan Anda menyesuaikan KPR dengan keahlian finansial serta sasaran kepemilikan rumah.

Tips Mengatur Keuangan Sebelum Mengajukan KPR

Sebelum mengusulkan KPR, ada baiknya calon pemilik rumah mempersiapkan kondisi finansial secara matang agar proses pembelian kediaman melangkah lebih lancar. Berikut beberapa perihal nan perlu diperhatikan:

Tentukan Budget Rumah Sesuai Kemampuan Finansial

Pastikan nilai rumah dan besaran angsuran tetap sesuai dengan kondisi finansial agar tidak membebani pengeluaran bulanan.

Siapkan Dana Awal dan Biaya Tambahan

Selain duit muka (DP), calon pembeli rumah juga perlu mengalokasikan biaya untuk biaya administrasi, notaris, asuransi, hingga kebutuhan lain nan mungkin muncul selama proses pembelian.

Pilih Tenor nan Paling Sesuai dengan Kebutuhan

Sesuaikan jangka waktu angsuran dengan keahlian bayar angsuran setiap bulan agar perencanaan finansial tetap nyaman dalam jangka panjang.

BRI, Partner Kepemilikan Rumah nan Terpercaya

Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, BRI mempunyai jaringan jasa nan luas dan menjangkau beragam wilayah di seluruh Indonesia. Hal ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan info maupun mengusulkan pembiayaan sesuai kebutuhan.

Tak hanya itu, proses pengajuan KPR di BRI juga dirancang agar lebih mudah dan praktis, didukung pengalaman panjang BRI dalam membantu kebutuhan finansial masyarakat Indonesia.

Melalui beragam solusi pembiayaan nan kompetitif dan relevan, BRI terus berkomitmen mendukung masyarakat dalam merencanakan masa depan nan lebih baik, termasuk melalui kepemilikan aset properti nan berbobot jangka panjang.

Bagi generasi produktif nan mau segera mempunyai rumah pertama maupun menambah aset properti, program BRI KPR dengan kembang spesial mulai 1,75% dapat menjadi pilihan nan layak dipertimbangkan untuk mewujudkan rencana tersebut.

Jangan lewatkan kesempatan mempunyai rumah angan dengan angsuran nan lebih ringan melalui program BRI KPR Bunga Spesial Mulai 1,75%. Informasi komplit mengenai program, simulasi kredit, hingga syarat pengajuan dapat diakses melalui website BRI.

#BRIKPR #WujudkanPunyaRumahImpian #MudahCepatPunyaRumah