Ratusan penduduk Uganda memadati jalanan Kampala untuk menyambut kepulangan Ghetto Kids usai mengukir sejarah tampil di Halftime Show Final Piala Dunia 2026.(Viory)

RATUSAN penduduk Uganda memadati jalan-jalan di Kampala untuk menyambut kepulangan penari muda 'Ghetto Kids'. Sambutan hangat ini diberikan setelah penari-penari cilik tersebut mengukir sejarah dengan tampil di Halftime Show Final Piala Dunia 2026 berbareng bintang musik global, Shakira dan Burna Boy.

Cuplikan video pada Selasa memperlihatkan kerumunan penduduk nan berteriak-teriak kegirangan menyambut para penari saat mereka mengelilingi Kampala menggunakan bus genting terbuka. Aksi ini menjadi momen seremoni atas sejarah baru Uganda di panggung sepak bola terbesar dunia.

“Saya sangat senang. Ini adalah mimpi nan menjadi realita lantaran ini pertama kalinya kami menari di Final Piala Dunia FIFA. Dan kami betul-betul sangat senang bisa menari berbareng Shakira di Piala Dunia FIFA,” ujar salah satu anggota, Ainomugisha.

Ia juga merayakan pencapaian grupnya dalam sejarah negara tersebut. “Kami adalah orang Uganda pertama nan tampil di Piala Dunia FIFA,” tambahnya.

Pendiri Ghetto Kids, Dauda Kavuma, menyoroti sorotan dunia ini bakal membuka kesempatan jangka panjang bagi anak-anak tersebut.

“Ini bakal mengubah hidup mereka lantaran membuka banyak pintu bagi anak-anak ini. Ada miliaran orang nan menonton. Ini membuka banyak kesempatan bagi anak-anak ini,” kata Kavuma.

Inspirasi besar juga dirasakan oleh John Mugisha, seorang penari sekaligus aktivis anak. Menurutnya, pencapaian ini membuktikan latar belakang seseorang tidak membatasi angan mereka.

“Ini betul-betul inspirasi besar. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak boleh kehilangan harapan, jangan pernah menyerah. Tidak peduli situasi apa nan Anda hadapi, tidak peduli dari family mana Anda dibesarkan, Anda bisa sukses mencapai seluruh dunia,” tegas Mugisha.

Didirikan untuk mendukung anak-anak dari organisasi kurang beruntung di Kampala, Ghetto Kids sekarang berkembang menjadi salah satu grup tari paling terkenal di Uganda.

Sebelum berasosiasi berbareng Shakira di atas panggung Halftime Show Final Piala Dunia 2026, Ghetto Kids juga tampil dalam video musik resmi untuk lagu tema Piala Dunia FIFA karya Shakira dan Burna Boy nan berjudul 'Dai Dai'. (Viory/Z-2)

Berikut prakiraan cuaca hari ini(magnifik)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di beragam wilayah Indonesia pada Kamis (6/8), tetap dipengaruhi oleh dinamika atmosfer nan mendukung pembentukan awan hujan.

Berdasarkan prakiraan cuaca nan disampaikan melalui kanal YouTube BMKG, sirkulasi siklonik terpantau berada di Samudra Hindia bagian barat Bengkulu. Sistem tersebut membentuk wilayah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Hindia barat Sumatra Barat, Bengkulu, dan sekitarnya.

Selain itu, wilayah perlambatan angin juga terpantau di Laut Andaman hingga Samudra Hindia barat Aceh, sementara wilayah pertemuan angin terbentuk di Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah Indonesia.

BMKG mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan lantaran kombinasi dinamika atmosfer tersebut berpotensi memicu hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah nan masuk dalam peta peringatan awal BMKG.

Daftar Wilayah nan Berpotensi Hujan Petir

BMKG memprakirakan hujan nan disertai petir berpotensi terjadi di:

• Padang

Daftar Wilayah nan Berpotensi Hujan Sedang

Hujan dengan intensitas sedang diprakirakan terjadi di:

• Mamuju

Daftar Wilayah nan Berpotensi Hujan Ringan

Selain itu, hujan ringan diperkirakan mengguyur sejumlah kota berikut.

Wilayah Indonesia Barat

• Pekanbaru
• Jambi
• Bengkulu
• Bandar Lampung
• Tanjung Selor

Wilayah Indonesia Timur

• Jayapura
• Jayawijaya

Daftar Wilayah nan Diprakirakan Cerah Berawan hingga Berawan Tebal

BMKG juga memprakirakan cuaca cerah berawan hingga berawan tebal di sejumlah kota berikut.

Wilayah Indonesia Barat

• Banda Aceh
• Medan
• Tanjung Pinang
• Pangkal Pinang
• Serang
• Jakarta
• Bandung
• Semarang
• Yogyakarta
• Surabaya
• Pontianak
• Palangkaraya
• Samarinda
• Banjarmasin

Wilayah Indonesia Timur

• Denpasar
• Kupang
• Makassar
• Kendari
• Palu
• Gorontalo
• Manado
• Ternate
• Ambon
• Sorong
• Manokwari
• Nabire
• Merauke

Wilayah nan Berpotensi Mengalami Udara Kabur

BMKG juga memprakirakan kondisi udara kabur di beberapa wilayah, yaitu:

• Palembang
• Mataram

BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu memperbarui info cuaca melalui kanal resmi BMKG sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan.

Warga nan berada di wilayah dengan potensi hujan sedang, hujan petir, maupun cuaca berkabut diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap akibat nan mungkin terjadi, seperti jalan licin, genangan air, pohon tumbang, hingga berkurangnya jarak pandang.

Sumber: Youtube/ BMKG

Jakarta International Baby Products & Toys Expo serta Indonesia Stationery Expo (IBTE) 2026 siap kembali digelar sebagai platform upaya terdepan di Asia Tenggara.(MI/HO)

JAKARTA International Baby Products & Toys Expo serta Indonesia Stationery Expo (IBTE) 2026 siap kembali digelar sebagai platform upaya terdepan di Asia Tenggara. Pameran berskala internasional ini bakal mempertemukan para produsen, distributor, importir, hingga pemilik merek dalam satu ekosistem perdagangan nan komprehensif pada 19–22 Agustus 2026 di Hall B & C, JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Sebagai salah satu pameran terbesar di sektornya, IBTE 2026 diproyeksikan menjadi magnet bagi para pelaku industri global. Dengan luas area mencapai 20.000 meter persegi, arena ini bakal menjadi panggung bagi lebih dari 500 perusahaan bumi untuk memamerkan penemuan terbaru mereka melalui 1.000 booth pameran.

Informasi Utama Pameran IBTE 2026

Salah satu sorotan utama tahun ini adalah kategori Trendy Toys. Pengunjung bakal disuguhkan dengan beragam produk dari pemegang lisensi resmi karakter terkenal bumi seperti Pokémon, Naruto, Crayon Shin-chan, hingga Transformers.

Selain karakter global, pameran ini juga menjadi arena bagi peserta untuk memperkenalkan kekayaan intelektual (IP) orisinal mereka, membuka kesempatan kerjasama baru di pasar internasional.

IBTE 2026 tidak hanya sekadar pameran produk, tetapi juga berfaedah sebagai sourcing platform strategis. Kehadiran banyak pabrik sumber (source factory) memungkinkan para buyer untuk berinteraksi langsung dengan produsen nan mempunyai kapabilitas OEM/ODM, mulai dari tahap kreasi hingga produksi massal. Hal ini memberikan elastisitas bagi pemilik merek lokal untuk mengembangkan produk eksklusif dengan standar kualitas kompetitif.

Inovasi dan Tren Masa Depan

Menjawab kebutuhan konsumen modern, IBTE 2026 bakal menampilkan lebih dari 100.000 produk baru nan mencakup:

• Mainan Berbasis Teknologi: Boneka plush berbasis AI, smart toys, dan mainan remote control canggih.
• Produk Koleksi: Blind box, collectible cards, dan building blocks.
• Kebutuhan Ibu & Bayi: Peralatan elektronik bayi, produk perawatan, dan perlengkapan ibu menyusui.
• Alat Tulis Kreatif: Inovasi terbaru dalam sektor stationery untuk kebutuhan edukasi dan profesional.

Penyelenggara optimistis bahwa Indonesia tetap menjadi pasar nan sangat menjanjikan. Populasi usia muda nan besar serta pertumbuhan e-commerce nan pesat menjadikan Indonesia gerbang strategis bagi industri mainan di Asia Tenggara. Untuk mendukung hubungan bisnis, pameran ini juga dilengkapi dengan program business matching, seminar industri, dan sesi networking unik bagi para pembeli.

(Z-1)

Jakarta, CNBC Indonesia - Iran dan Oman mengumumkan telah mencapai kesepahaman mengenai koordinat geografis jalur pelayaran di Selat Hormuz, sebuah perkembangan nan berpotensi menjadi langkah krusial menuju pembukaan kembali salah satu jalur daya paling strategis di bumi setelah berbulan-bulan terganggu akibat bentrok di Timur Tengah.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, pada Rabu (5/8/2026) mengatakan kedua negara sekarang tengah merampungkan pengumuman berbareng mengenai kesepakatan tersebut, dengan syarat tidak ada pihak ketiga nan mengganggu prosesnya.

"Iran dan Oman telah mencapai pemahaman mengenai koordinat geografis untuk jalur pelayaran melalui Selat Hormuz," kata Baghaei, dilansir The Guardian.

Meski demikian, dia menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak otomatis menjamin keamanan di jalur perairan strategis tersebut.

Baghaei menambahkan bahwa setiap kesepakatan antara Iran dan Oman "tidak dengan sendirinya menjamin keamanan" di Selat Hormuz.

Menurut seorang sumber senior Iran dan dua pejabat area nan berbincang kepada Reuters, kesepakatan nan sedang dibahas itu bakal memberikan Teheran kendali atas kapal-kapal nan memasuki Teluk melalui Selat Hormuz.

Jika terealisasi, langkah tersebut bakal menjadi salah satu konsesi terbesar nan pernah diberikan kepada Iran mengenai pengelolaan jalur pelayaran internasional tersebut.

Kesepakatan Iran-Oman itu juga dinilai sebagai batu loncatan menuju perjanjian gencatan senjata nan lebih luas dengan Amerika Serikat. Perjanjian tersebut diharapkan dapat membuka kembali Selat Hormuz bagi lampau lintas pelayaran internasional serta mengakhiri blokade AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran nan selama ini mengguncang pasar daya global.

Perkembangan itu muncul ketika Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa pengumuman mengenai kesepakatan tenteram terpisah antara AS dan Iran bisa dilakukan secepatnya pada Rabu.

Namun sumber-sumber nan mengetahui proses negosiasi membantah pernyataan Trump bahwa kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz sudah nyaris selesai.

Mereka menegaskan bahwa sejumlah rincian krusial tetap kudu disepakati sebelum kesepakatan dapat diberlakukan.

Apabila nantinya mendapat persetujuan dari Washington, kesepakatan Iran-Oman bakal menjadi konsesi signifikan lantaran memberikan sebagian kendali atas jalur pelayaran tersebut kepada Teheran.

Sebelum perang dimulai, Selat Hormuz berstatus sebagai jalur perairan netral. Namun situasi berubah setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan campuran terhadap Iran pada Februari lalu, nan kemudian mendorong Teheran melakukan serangan terhadap kapal-kapal di area tersebut.

Baghaei menggambarkan pembicaraan antara Teheran dan Muscat berjalan secara positif.

Ia menyebut proses negosiasi melangkah secara "profesional" dan terus mengalami kemajuan.

"Pembicaraan berjalan secara ahli dan terus bergerak maju," kata Baghaei.

Ia menambahkan bahwa "kedua pihak telah mencapai pemahaman berbareng mengenai parameter geografis jalur nan sedang dibahas."

Menurut Baghaei, jika tidak ada kombinasi tangan dari pihak ketiga, pernyataan berbareng antara Iran dan Oman nan memuat pertimbangan utama dan poin-poin kesepahaman pokok sekarang telah memasuki tahap akhir peninjauan dan penyusunan.

"Jika sejumlah pihak ketiga tidak menghalangi proses ini, pernyataan berbareng kedua negara nan memuat pertimbangan utama dan poin-poin krusial kesepahaman saat ini berada pada tahap akhir peninjauan dan penyusunan," ujarnya.

(luc/luc) [Gambas:Video CNBC]

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong pemerintah membikin patokan balasan meninggal bagi para koruptor. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) setuju dengan MUI.

"Saya setuju betul korupsi kudu dihukum mati, apalagi nan nilai kerugiannya itu di atas 100 miliar," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman saat dihubungi, Kamis (6/8/2026).

Boyamin juga mengatakan Mahkamah Agung telah menetapkan bahwa pengadil diperbolehkan menghukum penjara seumur hidup bagi korupsi nan kerugiannya di atas Rp 100 miliar alias minimal Rp 100 miliar. Namun, dia menyebut balasan itu juga tidak berpengaruh apapun.

"Maka ya sudah, balasan meninggal itu sudah solusi nan ada, balasan mati. Karena apa? Dengan korupsi dia menghilangkan tiga generasi. Karena apa? Dengan korupsi pendidikan mahal, maka orang jadi bodoh. Dengan korupsi kesehatan mahal, orang mudah penyakitan, mudah mati," ucap dia.

"Dan dengan korupsi ekonomi biaya tinggi, semua orang bakal meninggal kelaparan. Dan itu, jadi ini, balasan meninggal itu kan jika membunuh satu orang itu aja sudah balasan meninggal dalam norma Islam. Nah, jika ini dia membunuh tiga generasi itu tadi; bodoh, sakit-sakitan, kelaparan, nan menyebabkan meninggal semua, jadi udah wajar jika hukumannya mati," lanjut dia.

Kemudian, Boyamin mengatakan balasan lainnya nan bisa diterapkan ialah dirampas asetnya. Dia mengatakan orang tidak takut dipenjara 10 hingga 20 tahun lantaran mendapatkan fasilitas.

"Nah, jika perampasan aset maka disahkan, orang semua takut. Karena apa? Kalau dulu korupsi nan banyak sekalian, kelak kehilangan sepuluh persen tetap hidup enak. Nah, jika dengan perampasan aset orang tidak mau korupsi lagi, tidak berani korupsi lagi lah paling tidak. Dia dihukum tinggi, penjara seumur hidup, dan kemudian uangnya dirampas habis. Dan apalagi duit warisan pun bisa dirampas kelak untuk duit pengganti segala macem gitu, duit nan diperoleh sebelumnya pun juga bisa dirampas, sehingga orang bakal takut jika korupsi lagi," jelas dia.

"Karena memang itulah nan ditakutkan. Koruptor hanya takut jika dimiskinkan. Kalau selama-lama tetap ada duit, semua perihal bisa diambil, didapatkan," lanjutnya.

Pernyataan MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong pemerintah serta DPR RI menerapkan norma meninggal bagi koruptor. Selain mengakomodasi aspirasi masyarakat nan mendesak, perihal ini juga jadi tindak norma nan tegas memandang kejahatan korupsi di Indonesia sudah sampai pada tahap darurat dan jadi perbincangan luas.

"Kita kan selalu diskusi. Berapa nan lampau kan Pak Yusril (Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan) ke MUI bicara dua hal, soal balasan mati, soal norma LGBT. Kita selalu mendiskusikan," ujar Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, dikutip dari MUI Digital dilansir detikhikmah, Rabu (5/8).

MUI menegaskan pihaknya terus berkomunikasi dan berbincang dengan pemerintah mengenai penegakan hukum, termasuk pembahasan hukuman berat bagi kejahatan nan merusak tatanan bernegara.

Kiai Cholil --sapaan akrabnya-- menilai penegakan norma di Indonesia kudu mempertimbangkan common sense alias rasa keadilan umum serta common opinion nan berkembang di tengah masyarakat. Saat publik secara luas menyadari korupsi sudah menghancurkan masa depan bangsa serta memiskinkan rakyat, menurut MUI negara tidak boleh tutup mata.

"Penangkapan nan sekian banyak itu bukan keberhasilan pemberantasan korupsi, tapi menunjukkan kegagalan pemberantasan korupsi. Karena orang tidak takut dan orang tidak jera," terangnya.

Merespons wacana publik nan kerap mempertentangkan antara eksekusi meninggal dan pemiskinan, MUI menilai kedua langkah tersebut semestinya melangkah sejajar. Kiai Cholil menjelaskan perampasan aset merupakan tanggungjawab negara untuk mengambil kembali kekayaan rakyat nan dicuri oleh koruptor.

"Jadi tidak dikotomi bahwa balasan meninggal tanpa mengambil kekayaan. Kalau sudah mati, kekayaan milik negara dikembalikan. Dua-duanya sebenarnya: perampasan aset iya, dan jika menimbulkan masalah sistemik/kehancuran negara, perlu dilakukan balasan mati," tegasnya.

(maa/lir)

Jakarta -

Gempa bumi dengan magnitudo (M) 5,8 mengguncang di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Gempa ada pada kedalaman 10 kilometer.

"Gempa Mag:5.8, (169 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT)," tulis BMKG melalui akun X-nya, Kamis (6/8/2026).

Gempa terjadi pukul 04.41 WIB. Gempa ada pada titik koordinat 5,13 derajat Lintang Utara dan 125,37 derajat Bujur Timur.

"Tidak berpotensi tsunami," kata BMKG.

(fas/fas)

Gubernur Yulius menekankan bahwa rotasi dan penempatan pejabat ini merupakan bagian dari proses pembinaan dan penataan organisasi. Langkah strategis ini diambil guna mewujudkan tata kelola pemerintahan nan solid, profesional, serta responsif terhadap angan masyarakat.

"Setiap agenda pelantikan adalah bagian dari proses pembinaan dan penataan organisasi. Penempatan pejabat pada posisi nan tepat diharapkan dapat mempercepat penyelenggaraan agenda dan program-program pembangunan, serta melahirkan pelayanan publik nan jauh lebih berkualitas," ujar Gubernur Yulius.

Pesan Khusus untuk Pejabat Baru

Di hadapan para aparatur sipil negara (ASN), Gubernur Yulius berpesan agar kedudukan nan diemban tidak dipandang sebagai akomodasi alias penghargaan semata. Ia menegaskan bahwa posisi strategis tersebut merupakan sebuah amanah dan kepercayaan nan kudu dipertanggungjawabkan.

"Jabatan bukanlah sebuah akomodasi alias penghargaan untuk dibanggakan, melainkan sebuah amanah dan kepercayaan nan kudu dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat, pemerintah, maupun kepada Tuhan nan Maha Kuasa," tegasnya.

Selain integritas, Gubernur juga meminta para pejabat baru untuk segera menyesuaikan diri dan membangun komunikasi nan baik. Ia menekankan pentingnya menjadi teladan dalam perihal disiplin dan loyalitas. Gubernur Yulius juga mengapresiasi capaian Pemprov Sulut selama ini, mulai dari tata kelola pemerintahan hingga peningkatan investasi, namun mengingatkan bahwa tantangan ke depan tetap besar dan memerlukan sinergi tanpa ego sektoral.

Daftar Pejabat nan Dilantik

Adapun tiga pejabat eselon II nan mengalami rotasi dan dilantik langsung oleh Gubernur Yulius Selvanus adalah sebagai berikut:

Deicy Paat, nan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), sekarang dipercaya mengemban tugas baru sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Selanjutnya, Femmy Suluh nan sebelumnya memimpin Dinas Pendidikan Daerah, resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara.

Posisi Kepala Dinas Pendidikan nan ditinggalkan Femmy Suluh sekarang diisi oleh Jahja Rondonuwu. Sebelumnya, Jahja menjabat sebagai Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara

PT Toyota-Astra Motor (TAM) menjadi salah satu pabrikan nan ikut melakoni pengetesan solar jenis B50, bahan bakar dengan campuran unsur nabati di dalamnya. Diterangkan perusahaan, uji coba telah melampaui puluhan ribu kilometer.

Direktur Pemasaran PT TAM, Bansar Maduma menjelaskan rangkaian uji coba nan menggunakan unit Toyota Fortuner itu dilakukan untuk memandang keahlian performa mesin dan potensi akibat nan ditimbulkannya.

"Kalau untuk B50, kami melakukan pengetesan hingga 50 ribu kilometer. Sejauh ini, kami belum menemukan adanya hambatan sama sekali," kata Bansar saat ditemui di ICE BSD City, Tangerang.

Salah satu perihal nan diamati Toyota adalah komponen penyaring bahan bakar setelah konsisten menggunakan solar B50. Diakui Bansar, sejauh proses pengetesan melangkah hingga 50 ribu kilometer, tidak ditemukan adanya masalah berarti.

"Namun bagaimanapun kami selalu menyarankan pengguna melakukan perawatan sesuai dengan nan ada di kitab servis," tambahnya.

Disinggung menyoal kesiapan bahan bakar mesin bensin dengan spesifikasi kandungan etanol sebesar 10 persen alias E10, Bansar bilang produknya siap untuk menggunakan bahan bakar terbarukan tersebut.

"Kalau untuk etanol, kami sudah compatible, terutama untuk E10," terangnya singkat.

Model-model internal combustion engine (ICE) lansiran Toyota sejatinya telah bisa menenggak bahan bakar dengan campuran nabati. Contohnya lewat kendaraan lansiran PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN).

Sebagai salah satu pedoman produksi kendaraan Toyota global, TMMIN juga pernah melakukan ekspor produk kendaraan diesel nan bisa menggunakan bahan bakar biosolar B7 dan bensin dengan campuran etanol hingga 100 persen alias E100.

Bahkan di gelaran otomotif GIIAS 2026, pabrikan menampilkan dan memajang sejumlah model nan sudah siap menggunakan jenis bahan bakar pengganti alias terbarukan.

(Dok. Pribadi)

RANCANGAN Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) sedang memasuki fase nan menentukan. Kodifikasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen merupakan pekerjaan legislasi nan sangat penting. Regulasi baru ini bakal menjadi fondasi penyelenggaraan pendidikan Indonesia untuk puluhan tahun ke depan.

Harapan publik pun mengemuka. RUU Sisdiknas diharapkan menghadirkan lompatan pemikiran nan bisa menjawab perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Revolusi kepintaran artifisial, ekonomi digital, perubahan struktur pekerjaan, dan lahirnya pelbagai corak pembelajaran baru telah mengubah makna pendidikan. nan dipertaruhkan pada masa sekarang bukan lagi sebatas akses memasuki sekolah alias perguruan tinggi, melainkan keahlian setiap penduduk negara untuk terus belajar sepanjang hidupnya.

Di sinilah letak persoalan nan layak mendapat perhatian. Pembacaan terhadap draf RUU memperlihatkan perhatian nan besar terhadap tata kelola pendidikan, kelembagaan, standar nasional, penjaminan mutu, akreditasi, perizinan, pembinaan, serta pembagian kewenangan. Seluruh aspek tersebut memang penting. Pertanyaan nan kemudian muncul ialah: di manakah posisi kewenangan belajar (the right to learn) sebagai orientasi utama sistem pendidikan nasional?

MENUJU HAK BELAJAR

Selama puluhan tahun, pembangunan pendidikan di pelbagai negara berfokus pada pemenuhan kewenangan atas pendidikan (the right to education). Ukurannya relatif jelas: nomor partisipasi sekolah meningkat, ruang kelas bertambah, pembimbing tersedia, dan kesempatan memasuki pendidikan tinggi semakin terbuka. Indonesia sukses mencatat kemajuan nan berfaedah pada aspek tersebut.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rata-rata lama sekolah masyarakat Indonesia meningkat menjadi sekitar 9,22 tahun pada 2024, jauh lebih tinggi daripada dua dasawarsa sebelumnya. Harapan lama sekolah juga terus bertambah, mencerminkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap pendidikan.

Perubahan bumi kemudian menghadirkan tantangan baru. Pendidikan tidak lagi berakhir ketika seseorang lulus dari sekolah alias perguruan tinggi. Perkembangan pengetahuan pengetahuan dan teknologi berjalan jauh lebih sigap daripada siklus pendidikan formal. Keterampilan nan relevan hari ini dapat berubah dalam beberapa tahun ke depan.

Laporan World Economic Forum, Future of Jobs Report 2025 memperkirakan sekitar 39% keahlian inti dalam bumi kerja bakal berubah sebelum 2030 akibat perkembangan teknologi, kepintaran artifisial, dan transformasi industri. Perubahan tersebut mendorong kebutuhan besar terhadap reskilling dan upskilling sepanjang hayat.

Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) dalam laporan Reimagining Our Futures Together (2021) apalagi mengusulkan perubahan langkah pandang terhadap pendidikan. Pendidikan dipahami sebagai fondasi lahirnya learning society, masyarakat nan terus belajar sepanjang hayat. OECD melalui Learning Compass 2030 juga menempatkan keahlian belajar, beradaptasi, serta memperbarui kompetensi sebagai inti pendidikan abad ke-21.

Paradigma dunia sedang bergerak dari the right to education menuju the right to learn. Pergeseran ini membawa akibat penting. Negara tidak cukup menyediakan sekolah dan perguruan tinggi. Negara perlu memastikan setiap penduduk memperoleh kesempatan untuk terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya pada setiap fase kehidupan.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran ahli ekonomi pemenang Nobel Gary Becker (1993) mengenai human capital. Becker menjelaskan bahwa pendidikan merupakan investasi nan menghasilkan produktivitas dan kesejahteraan. Investasi tersebut berjalan sepanjang kehidupan seseorang, mengikuti perubahan ekonomi dan teknologi.

MENGUBAH TITIK BERAT

Dalam perspektif itu, RUU Sisdiknas sebenarnya mempunyai kesempatan besar untuk menghadirkan paradigma baru. Sayangnya, semangat tersebut belum tampak sebagai benang merah nan menghubungkan keseluruhan gedung undang-undang.

Pembahasan mengenai standar nasional pendidikan, tata kelola kelembagaan, evaluasi, penjaminan mutu, serta pembinaan memperoleh ruang nan luas. Pengaturan tersebut krusial sebagai fondasi manajemen pendidikan. Tantangan terbesar Indonesia pada dasawarsa mendatang justru terletak pada gimana sistem pendidikan bisa membangun masyarakat pembelajar (learning society).

Data OECD dalam Education at a Glance 2024 menunjukkan bahwa negara-negara dengan keahlian beradaptasi tinggi terhadap perubahan ekonomi mempunyai sistem pembelajaran sepanjang kehidupan nan kuat, hubungan nan erat antara pendidikan dan bumi kerja, serta elastisitas dalam memperoleh kompetensi baru. Pendidikan dipandang sebagai proses nan terus berlangsung, bukan sebagai tahapan nan berhujung ketika seseorang menerima ijazah.

Indonesia menghadapi tantangan nan semakin kompleks. Digitalisasi menghadirkan jenis pekerjaan baru sekaligus menggeser banyak pekerjaan lama. Kecerdasan artifisial mempercepat perubahan tersebut. Lulusan pendidikan tinggi memerlukan kompetensi nan terus diperbarui. Guru dan pengajar memerlukan ruang pengembangan ahli nan berkelanjutan. Para pekerja memerlukan kesempatan memperoleh keahlian baru tanpa kudu kembali ke bangku sekolah secara konvensional.

Pemikir pendidikan Indonesia, HAR Tilaar (2002), mengingatkan bahwa pendidikan merupakan proses pembudayaan nan berjalan sepanjang kehidupan manusia. Pendidikan membentuk manusia nan bisa berkembang berbareng perubahan masyarakat. Pandangan tersebut terasa semakin relevan ketika perubahan berjalan dalam kecepatan nan belum pernah dialami sebelumnya.

RUU Sisdiknas dapat menjadi tonggak krusial andaikan menjadikan kewenangan belajar sebagai filosofi nan menjiwai seluruh pengaturannya. Pengakuan terhadap pembelajaran sepanjang hayat, penguatan pengakuan atas pengalaman belajar sebelumnya (recognition of prior learning), support terhadap pendidikan lintas jalur, pengembangan microcredential, kemudahan memperoleh kompetensi baru, serta keterhubungan pendidikan dengan transformasi ekonomi layak memperoleh tempat nan lebih kuat dalam arsitektur undang-undang.

Amanat Pasal 31 UUD NRI 1945 memberikan dasar nan kokoh bagi arah tersebut. Hak memperoleh pendidikan pada hakikatnya bermaksud membangun manusia Indonesia nan terus bertumbuh, memperluas kesempatan hidup, serta bisa berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Tujuan itu memerlukan sistem nan memberi ruang belajar pada setiap fase kehidupan.

Kodifikasi tiga undang-undang pendidikan merupakan kesempatan nan jarang hadir. Kesempatan tersebut layak dimanfaatkan untuk memperbarui paradigma pendidikan nasional. Saat ini, Indonesia memerlukan sistem pendidikan nan sanggup mengiringi perubahan zaman, sekaligus memperkuat keahlian warganya menghadapi masa depan nan penuh ketidakpastian.

Pernyataan tersebut disampaikan Ramdhani dalam aktivitas Analisis dan Evaluasi Kinerja Semester I Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sulut di Manado, Rabu. Ia mendorong seluruh jajarannya untuk membangun budaya kerja nan semakin kolaboratif.

"Saya mau seluruh jejeran membangun budaya kerja nan semakin kolaboratif melalui pendekatan pentahelix," ujar Ramdhani. Pendekatan ini melibatkan sinergi multipihak nan dianggap krusial untuk menjawab kompleksitas tugas keimigrasian.

Dukungan Investasi dan Riset

Ramdhani merinci bahwa sinergi dengan pelaku upaya sangat dibutuhkan untuk mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, perguruan tinggi mempunyai peran vital dalam menghasilkan kebijakan berbasis riset dan inovasi.

Keterlibatan masyarakat juga menjadi kunci dalam membangun kesadaran norma serta menciptakan pengawasan partisipatif. "Kolaborasi berikutnya adalah dengan media sebagai mitra strategis dalam membangun komunikasi publik nan terbuka, edukatif, dan terpercaya," tambahnya.

Imigrasi sebagai Fasilitator Pembangunan

Lebih lanjut, Ramdhani menyebut bahwa seluruh penyelenggaraan tugas kudu selaras dengan arah pembangunan nasional melalui Asta Cita Presiden Republik Indonesia serta mendukung penerapan 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026. Ia menekankan posisi strategis Imigrasi nan tidak hanya sebagai gatekeeper alias penjaga gerbang kedaulatan negara.

"Akan tetapi imigrasi juga menjadi facilitator of development nan mendukung investasi, pariwisata, perdagangan internasional, dan pertumbuhan ekonomi nasional," jelasnya. Di saat nan sama, Imigrasi bertanggung jawab memastikan pengawasan orang asing semakin efektif melalui pendekatan intelijen dan kajian risiko.

Ramdhani juga menyoroti tanggung jawab untuk mempercepat transformasi digital jasa keimigrasian. Ia menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik serta penguatan tata kelola organisasi nan profesional, adaptif, transparan, dan akuntabel.

Menutup arahannya, Ramdhani berambisi forum pertimbangan keahlian tersebut menjadi ruang perbincangan nan terbuka dan konstruktif. "Sampaikan kondisi nan sebenarnya, identifikasi setiap hambatan secara jujur, bagikan praktik-praktik terbaik nan telah sukses dilaksanakan, serta rumuskan langkah-langkah perbaikan nan konkret, terukur, dan dapat segera diimplementasikan," harapnya.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara

Iran capai kesepakatan rute pelayaran sementara di Selat Hormuz berbareng Oman. Presiden AS Donald Trump ancam tindakan tegas jika jalur minyak bumi tak segera dibuka.(afp)

PEMERINTAH Iran menyatakan telah mencapai kesepakatan dengan Oman mengenai rute pelayaran di Selat Hormuz. Jalur maritim strategis ini telah terganggu sejak bentrok bersenjata pecah antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel pada akhir Februari lalu.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menyatakan bahwa kesepakatan mengenai "koordinat geografis rute" tersebut sudah memasuki tahap akhir. Namun, dia memperingatkan bahwa perjanjian dengan Oman saja tidak menjamin keamanan navigasi di area tersebut. Baqaei menilai keamanan pelayaran tetap terancam akibat blokade angkatan laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

"Faktor-faktor nan membikin Selat Hormuz tidak kondusif tetap ada dari pihak Amerika Serikat, khususnya blokade angkatan laut serta tindakan garang dan menakut-nakuti lainnya terhadap Iran dan kepentingannya," kata Baqaei, mengutip instansi buletin resmi Iran, IRNA.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, menambahkan bahwa rute baru ini berkarakter sementara dan diperkirakan bakal tetap dibuka selama dua hingga empat bulan. Hingga kini, pihak AS dan Oman belum memberikan komentar resmi mengenai usulan tersebut.

Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump melayangkan peringatan keras kepada Tehran. Trump menegaskan bahwa Iran bakal "dihantam sangat keras" jika Selat Hormuz tidak segera dibuka. Pernyataan ini muncul setelah pejabat senior AS menyebut adanya kemajuan dalam pembicaraan untuk memulihkan arus pengiriman barang. Namun, Iran membantah telah melakukan negosiasi langsung dengan pihak Washington.

Selat Hormuz merupakan jalur vital perdagangan dunia nan dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) dunia. Sejak bentrok dimulai, lampau lintas kapal melorot drastis akibat tindakan tegas Iran nan mewajibkan izin melintas dan menyerang kapal-kapal nan mengabaikan patokan tersebut. Salah satu poin krusial nan menjadi perdebatan antara Tehran dan Washington adalah ancaman Iran untuk memungut biaya dari kapal nan melintas.

Upaya diplomasi sebelumnya sempat membuahkan Nota Kesepahaman (MoU) antara Iran dan AS pada Juni lampau untuk menghentikan pertempuran dan membuka kembali Selat Hormuz. Namun, kesepakatan tersebut runtuh dalam hitungan hari setelah tindakan saling serang kembali berkobar, disusul tindakan blokade pelabuhan oleh kedua belah pihak di area tersebut. (BBC/Z-2)

Seorang peserta BPJS Kesehatan berjulukan Yurizal menjadi sorotan publik usai curhatannya mengenai pelayanan rumah sakit viral di media sosial. Ia mengaku belum mendapatkan ruang perawatan meski telah menunggu selama delapan jam.

"8 jam belum dapat ruangan. Gamau spill RS-nya, soalnya gue pake BPJS," tulis Yurizal dalam unggahannya di Threads pada 22 Juli 2026.

Unggahan tersebut memicu beragam tanggapan, termasuk komentar dan cibiran bersuara negatif dari sejumlah akun nan kemudian diketahui merupakan tenaga kesehatan. Beberapa hari kemudian, seorang netizen nan mengaku sebagai sepupu Yurizal mengabarkan bahwa Yurizal meninggal bumi pada 31 Juli. Kabar itu memicu simpati publik sekaligus menyoroti kembali komentar-komentar nan dinilai tidak berempati.

Berikut sejumlah komentar dan respons dari peristiwa itu.

Dokter Diduga Cibir Pasien BPJS nan Curhat di Medsos, RSUP Sardjito Klarifikasi

Media sosial Threads sedang diramaikan sebuah unggahan seorang pasien nan mengaku memakai BPJS. Pemilik akun nan diketahui milik seorang pasien berjulukan Yurizal itu mengeklaim, dia kudu menunggu selama 8 jam di sebuah rumah sakit nan dirahasiakan untuk mendapatkan bilik lantaran menggunakan asuransi milik negara tersebut.

Ia lampau mendapat cibiran negatif.

"Yang itu memang dilakukan oleh salah satu peserta didik ya. Jadi bukan pegawai RSUP dr. Sardjito. Dia adalah murni peserta didik ya," kata Banu Hermawan, Manajer Hukum dan Humas RSUP dr. Sardjito dihubungi wartawan, Selasa (4/8)

Terkait persoalan ini, pihaknya bakal bekerja-sama dengan FKKMK UGM untuk melakukan penelusuran lebih lanjut.

"Nah, tim ini kelak nan bakal bergerak bersama. Jadi bukan kok parsial Sardjito bergerak sendiri, UGM bergerak sendiri, itu tidak. Tapi kami adalah satu kesatuan di mana tim nan ada ya, Tim Pendidikan Bermartabat inilah nan kelak bakal memanggil, meminta penjelasan kepada nan bersangkutan," tutup Budi.

Dirjen Yankes Soal Dokter Cibir Pasien BPJS, Ingatkan Tak Boleh Bedakan Pasien

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan (Dirjen Yankes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Azhar Jaya, menyatakan prihatin andaikan percakapan nan viral di media sosial mengenai dugaan penghinaan terhadap pasien BPJS Kesehatan betul-betul ditulis oleh master alias tenaga kesehatan.

"Yang jelas jika tulisan itu betul dari master alias nakes, maka saya pribadi menyatakan prihatin lantaran seorang master dan nakes tidak boleh membeda-bedakan pasien BPJS alias non-BPJS," kata Azhar dalam keterangan tertulis kepada kumparan, Rabu (5/8).

Azhar mengingatkan agar polemik tersebut dilihat secara utuh dan tidak hanya berfokus pada dugaan komentar tenaga medis nan beredar di media sosial.

"Saya juga berambisi jika master alias nakes mendapat perlakuan nan tidak baik dari family pasien, maka saya minta ini tidak diumbar melalui sosmed, WA group, and lain-lain lantaran bisa menimbulkan mispersepsi jika keluar dan beredar di masyarakat," tutup Azhar

Komisi IX Kecam Viral Nakes Tak Berempati di Medsos: Periksa dan Beri Sanksi

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya seorang pasien BPJS berjulukan Yurizal nan belakangan menjadi perhatian publik.

"Saya menyampaikan belasungkawa nan mendalam atas meninggalnya almarhum. Apa pun penyebab akhirnya, setiap pasien berkuasa diperlakukan dengan hormat, bermartabat, dan penuh empati ketika sedang berjuang menghadapi sakit," kata Charles dalam keterangannya, Rabu (5/8).

Charles prihatin andaikan betul terdapat tenaga kesehatan nan memberikan komentar tidak berempati kepada pasien.

"Saya berambisi organisasi pekerjaan dan lembaga tempat nan berkepentingan bekerja melakukan pemeriksaan secara objektif dan memberikan hukuman andaikan memang terbukti terjadi pelanggaran etik," ucapnya.

Komisi IX Minta Kemenkes Investigasi Layanan Pasien BPJS–Nakes Nirempati

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Muhammad Yahya Zaini menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya seorang pasien nan diduga tidak memperoleh pelayanan kesehatan secara optimal.

"Kemenkes kudu memberikan teguran keras kepada tenaga kesehatan dan tenaga medis nan tidak berempati kepada pasien apalagi terhadap pasien BPJS Kesehatan," kata Yahya dalam keterangannya, Rabu (5/8).

Karena itu, Yahya meminta Kementerian Kesehatan melakukan investigasi secara terbuka terhadap rumah sakit nan diduga tidak memberikan pelayanan secara optimal.

"Kemenkes kudu memberikan edukasi kepada para tenaga kesehatan dan tenaga medis untuk memberikan pelayanan nan terbaik kepada setiap pasien serta berempati terhadap penderitaan nan dialami oleh setiap pasien di rumah sakit. Edukasi mengenai etika menjadi sangat krusial agar tenaga kesehatan dan tenaga medis tidak menyampaikan perkataan nan menyakiti pasien dan masyarakat pada umumnya," ujarnya

FKKMK UGM Siap Jatuhkan Sanksi ke Dokter PPDS nan Diduga Cibir Pasien BPJS

Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FKKMK UGM) angkat bicara soal unggahan media sosial nirempati salah satu mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) FK-KMK UGM, berinisial master EPR.

Diduga, akun media sosial Threads milik EPR turut berkomentar mengenai pengalaman Yurizal. Akun itu menyindir foto profil Yurizal nan tampak mapan, tapi dianggap tidak berotak.

"FK-KMK UGM menyampaikan keprihatinan nan mendalam kepada family almarhum serta permohonan maaf atas keresahan, ketidaknyamanan, dan berkurangnya kepercayaan publik nan timbul akibat beredarnya info tersebut," kata Dekan FKKMK UGM Prof. dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc., Ph.D., FRSPH melalui keterangan tertulisnya, Rabu (5/8).

Prof Yodi menjelaskan kampusnya menegaskan nilai-nilai kemanusiaan, etika profesi, dan keselamatan pasien merupakan prinsip esensial nan tidak dapat ditawar dalam setiap proses pendidikan maupun pelayanan kesehatan.

"Oleh lantaran itu, setiap dugaan pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut bakal ditindaklanjuti secara serius sesuai dengan ketentuan nan berlaku. Dalam menangani persoalan ini, FK-KMK UGM berkomitmen untuk bertindak secara objektif, berasas kebenaran dan sistem nan berlaku, dengan tetap menghormati hak-hak seluruh pihak nan terlibat," katanya.

Respons Menkes Soal Dokter Cibir Pasien BPJS

Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, merespons soal dugaan master nan mencibir pasien BPJS di media sosial.

"Sebagai Menteri Kesehatan, tugas saya dari bapak presiden adalah meningkatkan rata-rata nomor angan hidup masyarakat Indonesia dari 72 ke 76 tahun. Jadi setiap ada nan meninggal itu saya sedih. Apalagi jika meninggalnya tetap muda, saya merasa sebagai Menkes gagal," kata Budi kepada wartawan, di Kementerian Kesehatan, Rabu (5/8).

Budi mengakui, tetap terdapat beragam kekurangan dalam sistem kesehatan nan perlu dibenahi.

"Kekurangan itu ada, itu nan kudu kita perbaiki, baik di akomodasi kesehatannya, di alat-alat kesehatannya, maupun SDM kesehatannya," ujar dia.

RSUD dr Soekardjo Beri Sanksi Pegawai nan Diduga Cibir Pasien BPJS

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soekardjo membenarkan salah satu pegawainya diduga ikut berkomentar nirempati kepada pasien BPJS berjulukan Yurizal.

"Sehubungan dengan info nan beredar di masyarakat mengenai salah seorang pegawai RSUD dr. Soekardjo, kami menyampaikan bahwa betul nan berkepentingan merupakan pegawai RSUD dr. Soekardjo nan bekerja pada bagian administrasi," tulis RSUD dr. Soekardjo melalui IG resminya, Rabu (5/8).

Manajemen RSUD dr. Soekardjo telah menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ketentuan nan berlaku.

"Sebagai corak penegakan disiplin, nan berkepentingan telah diberikan hukuman serta menjalani pembinaan secara berkepanjangan agar kejadian serupa tidak terulang kembali," kata mereka.

MI/Seno(Dok. Pribadi)

HAMPIR tidak ada barang nan lebih dekat dengan anak-anak hari ini selain gawai. Ia telah menjelma menjadi jam alarm, kitab catatan, kamera, ruang bermain, sekaligus jendela menuju dunia. Melalui layar di genggaman, anak dapat belajar, berkomunikasi, dan mengakses nyaris seluruh pengetahuan hanya dalam hitungan detik. Namun, perangkat nan sama perlahan juga menggeser perhatian, mengubah langkah mereka berinteraksi, memandang dunia, apalagi membentuk kebiasaan belajar nan sama sekali baru.

Perubahan itu berjalan begitu sigap sehingga sering kali luput disadari. Di ruang keluarga, di kendaraan umum, di tempat makan, apalagi di lingkungan sekolah, anak-anak semakin berkawan dengan layar dibandingkan percakapan. Waktu nan dulu diisi dengan bermain berbareng teman, membaca buku, alias sekadar mengawasi lingkungan sekitar, sekarang berganti menjadi aktivitas menggulir layar tanpa henti. Gawai tidak lagi sekadar perangkat bantu, melainkan ruang tempat anak menghabiskan sebagian besar waktunya.

Studi UNICEF tahun 2023 menunjukkan bahwa 99,4% anak Indonesia telah menggunakan internet. Sebanyak 89% mengaksesnya setiap hari dengan rata-rata lama mencapai 5,4 jam, dan nyaris seluruhnya menggunakan telepon seluler sebagai perangkat utama. nan lebih mengkhawatirkan, lebih dari separuh anak mengaku pernah memandang konten dewasa di media sosial, sementara nyaris separuh lainnya pernah mengalami perundungan digital.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa persoalannya bukan lagi sekadar akses terhadap teknologi. nan sedang berubah adalah langkah anak-anak bertumbuh. Karena itulah, perdebatan tentang penggunaan gawai di sekolah sesungguhnya tidak pernah berakhir pada soal boleh alias tidak boleh. Pertanyaan nan jauh lebih mendasar adalah gimana memastikan anak tidak kehilangan jiwa dan ruang untuk bertumbuh di tengah derasnya arus teknologi digital.

TANTANGAN BESAR

Perubahan tersebut tidak hanya mengubah langkah anak memperoleh informasi, tetapi juga langkah mereka memberi perhatian. Di kembali beragam aplikasi digital sesungguhnya berjalan perebutan perhatian manusia. Setiap notifikasi, video pendek, dan rekomendasi konten dirancang agar pengguna memperkuat selama mungkin di depan layar. Para intelektual menyebut kejadian ini sebagai attention economy alias ekonomi perhatian, ketika perhatian manusia menjadi komoditas nan diperebutkan. Dalam situasi seperti itu, keahlian untuk konsentrasi semakin langka.

Padahal, sejak awal berdirinya, sekolah dibangun di atas fondasi nan berbeda. Sekolah bukan sekadar tempat memindahkan pengetahuan dari pembimbing kepada murid. Ia adalah ruang nan memungkinkan peserta didik melatih perhatian, mengembangkan keahlian berpikir mendalam, berdialog, bekerja sama, dan membangun karakter. Hampir seluruh proses belajar—membaca, berdiskusi, mengamati, bereksperimen, hingga memecahkan masalah—bertumpu pada satu keahlian mendasar, ialah memusatkan perhatian.

Karena itu, tantangan terbesar sekolah pada abad ke-21 bukan lagi sekadar menyediakan informasi. Informasi justru semakin melimpah dan mudah diakses. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan proses belajar tidak kehilangan ruang untuk berjalan secara utuh. Sebab, belajar bukan hanya soal menemukan jawaban tercepat melalui mesin pencari, melainkan juga melatih kesabaran berpikir, menyusun argumentasi, dan memahami persoalan secara mendalam.

Fenomena ini juga menjadi perhatian dunia. Berbagai negara mengambil pendekatan nan berbeda dalam mengatur penggunaan telepon seluler di sekolah. Ada nan melarang selama jam pelajaran, ada nan membatasi hanya untuk kepentingan pembelajaran, dan ada pula nan menyerahkan pengaturannya kepada masing-masing sekolah. Meski corak kebijakannya berbeda, tujuannya sama, ialah menjaga kualitas proses belajar dan melindungi tumbuh kembang peserta didik.

Kekhawatiran tersebut sejalan dengan temuan psikolog sosial Jonathan Haidt dalam bukunya, The Anxious Generation (2024). Haidt menyebut bumi sedang mengalami pergeseran dari play-based childhood menuju phone-based childhood. Anak-anak semakin sedikit belajar melalui permainan, hubungan langsung, dan eksplorasi lingkungan, tetapi semakin banyak bertumbuh melalui layar. Menurutnya, persoalan utama bukan semata-mata lamanya penggunaan gawai, melainkan berkurangnya kesempatan anak membangun ketangguhan, empati, kemandirian, serta kesehatan mental melalui pengalaman nyata berbareng keluarga, kawan sebaya, dan lingkungannya.

Jika Haidt berbincang tentang hilangnya sebagian pengalaman masa kanak-kanak, maka bumi pendidikan menghadapi tantangan nan tidak kalah besar: gimana memastikan sekolah tetap menjadi ruang nan mengembalikan pengalaman-pengalaman nyata tersebut. Sebab, sekolah tidak hanya bekerja mentransfer pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang tempat anak belajar menjadi manusia.

Di sinilah persoalan penggunaan gawai menemukan maknanya nan lebih mendasar. Pendidikan tidak hanya bekerja mengembangkan keahlian akademik, tetapi juga menjaga proses bertumbuhnya seorang anak. Jiwa anak dibentuk melalui interaksi, empati, dialog, keahlian mengelola emosi, serta pengalaman hidup nan tidak seluruhnya dapat digantikan oleh layar digital. Pada saat nan sama, anak memerlukan ruang tumbuh—ruang untuk bermain, bertanya, bekerja sama, berefleksi, apalagi belajar menghadapi kebosanan sebagai bagian dari proses pendewasaan.

Dalam konteks itulah, Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pembatasan Penggunaan Gawai di Satuan Pendidikan menemukan relevansinya. Kebijakan ini bukan semata mengatur penggunaan telepon seluler di sekolah, melainkan merespons perubahan nan lebih mendasar pada langkah anak belajar, berinteraksi, dan bertumbuh di era digital.

Sebagaimana disampaikan Mendikdasmen Abdul Mu'ti, pengaturan penggunaan gawai di sekolah bukan sekadar urusan kedisiplinan ataupun pengendalian teknologi. Lebih jauh, kebijakan tersebut merupakan ikhtiar menjaga jiwa dan ruang tumbuh anak agar sekolah tetap menjadi tempat berkembangnya karakter, nalar, kreativitas, serta relasi antarmanusia nan sehat. Teknologi tetap menjadi bagian krusial dari pendidikan, tetapi tidak boleh mengambil alih ruang-ruang esensial nan membentuk kemanusiaan peserta didik.

MEMULIHKAN RUANG BELAJAR

Yang hendak dipulihkan sesungguhnya bukan hanya keteraturan di ruang kelas, melainkan kualitas ruang belajar itu sendiri. Sekolah perlu memastikan bahwa perhatian peserta didik tidak terus-menerus dipotong oleh notifikasi, percakapan di media sosial, maupun beragam distraksi digital lainnya. Dalam perspektif ini, pembatasan gawai bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk mengembalikan kegunaan sekolah sebagai ruang nan memungkinkan anak datang sepenuhnya dalam proses belajar.

Tentu saja, kebijakan tersebut tidak bakal menyelesaikan seluruh persoalan. Anak menghabiskan lebih banyak waktu di rumah daripada di sekolah. Karena itu, tanggung jawab membangun budaya digital nan sehat tidak mungkin dibebankan kepada sekolah semata. Dalam konsep Catur Pusat Pendidikan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan media mempunyai peran nan saling melengkapi dalam membentuk karakter anak. Media, sebagai bagian dari ekosistem digital, juga memikul tanggung jawab untuk menghadirkan ruang digital nan sehat, aman, dan mendukung tumbuh kembang generasi muda. Tanpa support ekosistem tersebut, pembatasan gawai hanya bakal menjadi patokan administratif nan susah mencapai tujuan.

Di sisi lain, SE Mendikdasmen juga tidak boleh dimaknai sebagai penolakan terhadap transformasi digital. Pendidikan masa depan justru menuntut peserta didik mempunyai kompetensi digital nan tinggi. Namun, kompetensi digital tidak identik dengan penggunaan gawai tanpa batas. Sebaliknya, dia menuntut keahlian mengendalikan teknologi secara sadar, memahami kapan teknologi menjadi perangkat belajar nan efektif dan kapan dia justru berubah menjadi sumber distraksi.

Pada akhirnya, nan sedang dipertaruhkan bukanlah boleh alias tidaknya anak membawa gawai ke sekolah. nan sedang dipulihkan adalah ruang belajar sebagai ruang bertumbuh—ruang tempat anak belajar memberi perhatian, membangun empati, berdialog, berkolaborasi, dan menemukan dirinya sebagai manusia. Di tengah bumi nan setiap detiknya diperebutkan oleh notifikasi dan algoritma, pendidikan tidak cukup hanya mengajarkan anak menguasai teknologi. Pendidikan juga kudu memastikan teknologi tidak menggerus jiwa dan ruang tumbuh mereka. Di situlah makna terdalam SE Pembatasan Gawai di Sekolah: memulihkan ruang belajar agar anak dapat bertumbuh secara utuh sebagai manusia.

Kandidat sayap kiri Abdul El-Sayed memenangi Primary Senat Demokrat di Michigan. Kemenangan ini mengirim gelombang kejutan bagi elit partai di Washington.(AFP)

KEMENANGAN Abdul El-Sayed dalam pemilihan pembukaan (primary) Senat dari Partai Demokrat di Michigan mengirimkan gelombang kejutan hingga ke kepemimpinan partai di Washington. Di tengah kondisi Partai Republik nan menghadapi tekanan politik, pemilih Demokrat justru memilih kandidat dari sayap kiri. Keputusan ini meningkatkan pertaruhan dalam pemilu Senat pada November mendatang nan bakal menentukan kontrol atas majelis tinggi AS.

Berikut adalah empat poin utama dari hasil pemilu pembukaan di lima negara bagian:

1. Sosok Baru Sayap Kiri

Kemenangan Abdul El-Sayed tidak sepenuhnya mengejutkan setelah dia unggul dalam beragam survei atas personil Kongres Haley Stevens. Meski hasil akhir jauh lebih ketat dari perkiraan, kemenangan mantan pejabat kesehatan Michigan ini tetap mengguncang internal Demokrat.

El-Sayed, putra dari imigran Mesir, mengusung platform progresif dengan support tokoh-tokoh liberal seperti Senator Bernie Sanders, Elizabeth Warren, dan personil Kongres Alexandria Ocasio-Cortez. Di sisi lain, Stevens didukung oleh kepemimpinan Demokrat di Washington dan biaya kampanye besar, termasuk $32 juta dari golongan pro-Israel, AIPAC.

El-Sayed bakal menghadapi mantan personil Kongres dari Partai Republik, Mike Rogers, nan melaju tanpa lawan. Pertarungan ini menjadi ujian krusial apakah kandidat sayap kiri bisa menang di negara bagian penentu (swing state).

2. Hasil Kontras bagi Demokrat Pro-Israel

Stevens menjadi kandidat berdukungan AIPAC paling menonjol nan kalah. Di dapil Michigan lainnya, Donavan McKinney dari golongan Democratic Socialist mengalahkan petahana Shri Thanedar nan dikenal vokal mendukung support ke Israel. Sementara itu, William Lawrence nan menyerukan penghentian penjualan senjata ke Israel juga sukses mengalahkan dua politisi moderat.

Namun, tren ini tidak bertindak merata. Di Washington, personil Kongres Marie Gluesenkamp Perez nan mendukung support militer untuk Israel sukses memenangkan pencalonannya. Di Missouri, Wesley Bell menundukkan Cori Bush, personil golongan progresif "The Squad", dalam upaya kembalinya ke panggung politik.

3. Pemilih Midwest Tolak Inisiatif Partai Republik

Di luar persaingan internal partai, pemilih di Missouri menolak secara signifikan ukuran surat bunyi nan berupaya menyulitkan amandemen konstitusi usulan warga. Langkah-langkah berbasis penduduk ini sebelumnya sering digunakan untuk mendorong agenda progresif, seperti kewenangan aborsi dan kenaikan bayaran minimum.

Di Kansas, pemilih juga menolak usulan nan mewajibkan pengadil Agung state dipilih melalui pemilu, sebuah inisiatif nan didorong Partai Republik setelah pengadilan menyatakan kewenangan atas aborsi dilindungi oleh konstitusi negara bagian.

4. Pengaruh Endorsement Donald Trump

Hasil pemilu pembukaan juga menjadi malam nan baik bagi kandidat nan didukung Donald Trump. John James memenangkan nominasi Gubernur Michigan dari Partai Republik. Di Kansas dan Washington, kandidat favorit pilihan Trump juga sukses meraih kemenangan.

Meski demikian, pengaruh Trump tidak sepenuhnya mulus. Di Michigan, Thomas Smith sukses mengalahkan kandidat nan didukung Trump, Amir Hassan, meskipun Smith sebenarnya telah mengundurkan diri dari pencalonan bulan lampau namun namanya tetap tercantum di surat suara. (BBC/Z-2)

(Dok. Pribadi)

TUJUAN penyelenggaraan legalisasi rumah sakit (RS) adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, menjamin keselamatan pasien, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Proses akreditasi RS saat ini dilakukan dengan menilai aktivitas pada tahap input dan proses jasa saja. Dengan penilaian pada tahap input dan proses saja, tujuan legalisasi RS selama ini tetap tidak mudah diwujudkan. Bagaimana sebaiknya?

Standar legalisasi RS dikelompokkan menjadi empat, ialah golongan manajemen rumah sakit, golongan pelayanan berfokus pada pasien, golongan sasaran keselamatan pasien, dan golongan program nasional (prognas). Tiap golongan tersebut terdiri atas beberapa bab dan banyak standar, nan dilengkapi dengan komponen penilaian.

Sebagai gambaran, golongan manajemen rumah sakit terdiri dari tata kelola rumah sakit (TKRS) 15 standar, kualifikasi dan pendidikan staf (KPS) 19 standar, dan manajemen akomodasi dan keselamatan (MFK) 11 standar. Selain itu, peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP) 11 standar, manajemen rekam medik dan info kesehatan (MRMIK) 13 standar, pencegahan dan pengendalian jangkitan (PPI) 13 standar, dan pendidikan dalam pelayanan kesehatan (PPK) 6 standar.

Pada golongan pelayanan berfokus pada pasien, terdiri dari akses dan kontinuitas pelayanan (AKP) 6 standar, kewenangan pasien dan keterlibatan family (HPK) 4 standar, pengkajian pasien (PP) 4 standar, dan pelayanan dan didikan pasien (PAP) 5 standar. Selain itu, pelayanan anestesi dan bedah (PAB) 7 standar, pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat (PKPO) 8 standar dan komunikasi dan edukasi (KE) 7 standar. Pada golongan sasaran keselamatan pasien (SKP) 6 standar, ialah mengidentifikasi pasien dengan benar, meningkatkan komunikasi nan efektif, dan meningkatkan keamanan obat-obatan nan kudu diwaspadai. Selain itu, memastikan sisi nan benar, prosedur nan benar, pasien nan betul pada pembedahan / tindakan invasif, mengurangi akibat jangkitan akibat perawatan kesehatan, dan mengurangi akibat cedera pasien akibat jatuh. Pada golongan prognas 5 standar, ialah peningkatan kesehatan ibu dan bayi, penurunan nomor kesakitan tuberkulosis (Tb), penurunan nomor kesakitan HIV/AIDS, penurunan prevalensi stunting dan wasting, serta pelayanan family berencana rumah sakit.

Akreditasi RS dengan beragam golongan tersebut di atas, nan terdiri dari beberapa bab dan banyak standar, nan juga dilengkapi dengan banyak komponen penilaian, tentu saja perlu dievaluasi secara berulang. Ke depan legalisasi RS sebaiknya semakin menitikberatkan secara komplit tiga tahap utama pelayanan RS, ialah tahap input (SDM dan regulasi), proses (layanan harian) dan output (hasil pelayanan). Akreditasi RS rasanya tidak cukup hanya memastikan tahap input, ialah bahwa semua standar dan arsip pencatatannya tersedia secara komplit dan bisa telusur, juga kelengkapan dan kesiapan sebanyak mungkin komponen penilaian. Namun, legalisasi RS sebaiknya juga kudu bisa membuktikan bahwa pelayanan kepada pasien telah dilakukan dan menghasilkan luaran klinis nan baik dan dapat dipertanggungjawabkan (justified).

Kompetensi RS sebaiknya juga diukur pada tahap output alias hasil pelayanannya. Kompetensi RS memang didukung SDM nan cukup, sarana dan prasarana nan lengkap, disertai izin nan terperinci. Namun, kompetensi RS juga kudu dibuktikan melalui hasil pelayanan (clinical outcome) nan baik.

Kementerian Kesehatan telah merombak sistem legalisasi rumah sakit menjadi berbasis hasil klinis (clinical outcome) secara real-time, menggunakan referensi Standar Akreditasi Rumah Sakit (Starkes) berasas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024, serta melibatkan delapan lembaga penyelenggara legalisasi (LPA). Dengan sistem dan kebijakan terbaru dengan penilaian berbasis hasil medis itu, proses legalisasi RS tidak lagi sekadar pertimbangan manajemen lima tahunan, tetapi juga diukur dari nomor kesembuhan, tingkat kegagalan operasi, dan keselamatan pasien (survival rate). Proses penilaian mutu eksternal RS dilakukan delapan lembaga resmi nan disetujui pemerintah, ialah KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit), LAM-KPRS (Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit), LARSI (Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Indonesia), LARS DHP (Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damarhusada Paripurna), Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia, BAM Mutu Rumah Sakit (Badan Akreditasi Mutu Rumah Sakit), LARSQI (Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Quantum Indonesia), dan LAL-Kes (Lembaga Akreditasi Layanan Kesehatan).

Standar dan komponen penilaian untuk legalisasi RS tahap input dan proses sudah tersedia secara lengkap. Standar referensi untuk legalisasi baru penilaian tetap merujuk pada instrumen Starkes nan sudah ada. Namun, tentu perlu disusun standar dan komponen penilaian tambahan, untuk legalisasi tahap hasil klinis pelayanan RS. Tentu saja standar dan komponen penilaian luaran klinis bakal mempertimbangkan banyak hal, termasuk derajat penyakit pasien saat masuk RS, nan berkontribusi secara obyektif terhadap luaran klinis. Untuk itu, diperlukan masukan dari beragam pihak, terutama para master spesialis, subspesialis, konsultan dan para klinisi lainnya, agar standar dan komponen penilaian luaran klinis betul-betul memotret gimana jasa nyata nan telah dilakukan di RS, untuk para pasien mereka.

Sangat mungkin proses legalisasi RS nan menggunakan standar dan komponen pada tahap penilaian luaran klinis, mirip dengan proses audit medis, audit klinis ataupun audit kematian pasien, nan telah rutin dilakukan di RS. Sebaiknya legalisasi RS ke depan juga menilai sistem penegakan pemeriksaan dalam 48 jam sejak pasien masuk RS, bukti pemeriksaan penunjang medis untuk penegakan diagnosis, kesesuaian pemeriksaan radiologis dan klinis, kesesuaian pemeriksaan pra- dan pascaoperasi, alias kesesuaian yaayan dengan CP (clinical pathways) nan sudah ditetapkan. Pada legalisasi RS nan baru, status legalisasi rumah sakit dapat diturunkan di tengah jalan jika ditemukan tingkat kegagalan tindakan medis alias operasi, nomor kesembuhan, tingkat kegagalan operasi, dan keselamatan pasien (survival rate) nan buruk.

Dengan demikian, proses perbaikan jasa dan mutu RS secara berkesinambungan, nan merupakan tujuan legalisasi RS, bakal lebih mudah dilakukan dengan model baru legalisasi RS ini. Hal itu disebabkan hasil legalisasi RS model baru mencakup perihal nan lebih komplit dan nyata dirasakan pasien lantaran menitikberatkan hasil luaran klinis. Selamat berbenah untuk semua RS.

Penundaan pajak marketplace menjadi salah satu buletin terkenal kumparanBISNIS sepanjang Rabu (5/8). Selain itu, terdapat pula penjelasan mengenai besaran penghasilan manajer Kopdes Merah Putih nan berada di kisaran UMP. Untuk lebih jelasnya, berikut rangkuman buletin terkenal tersebut:

Purbaya Batal Terapkan Pajak Marketplace

Pemerintah resmi menunda penerapan kebijakan pajak e-commerce nan sebelumnya direncanakan bertindak mulai 1 Agustus 2026. Langkah taktis ini diambil oleh Menteri Keuangan Yudhi Sadewa untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi domestik.

Penundaan ini merefleksikan kehati-hatian pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal agar tidak menekan laju konsumsi rumah tangga nan menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi.

Secara regulasi, kebijakan penarikan pajak ini sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Berdasarkan patokan tersebut, platform marketplace ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto pedagang. Kebijakan ini mengecualikan pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp 500 juta per tahun.

Meskipun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan seluruh prasarana sistem dan koordinasi teknis dengan para pelaku industri digital telah rampung 100 persen, pemerintah memilih menahan pemberlakuan tarif baru ini demi memitigasi akibat kontraksi ekonomi lebih lanjut.

Gaji Manajer Kopdes Tak Sampai Rp 16 Juta

Purbaya juga membantah rumor nan beredar di media sosial mengenai penghasilan manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih nan dikabarkan menyentuh nomor Rp 16 juta per bulan. Menkeu menegaskan bahwa nominal tersebut terlalu besar dan tidak realistis bagi anggaran negara.

Hingga saat ini, formulasi kompensasi final tetap digodok oleh pemerintah dengan proyeksi nilai nan berada di kisaran Upah Minimum Provinsi (UMP) masing-masing wilayah demi menjaga efisiensi anggaran shopping negara.

Di sisi lain, dari aspek pembiayaan makro, pemerintah berkomitmen mengawal proyek pembangunan bentuk gerai dan penyimpanan Kopdes Merah Putih dengan total kebutuhan biaya mencapai Rp 240 triliun.

Melalui skema nan diatur dalam PMK Nomor 15 Tahun 2026, pemerintah memfasilitasi pelunasan utang pokok beserta kembang dengan tenor 6 tahun. Implikasinya, alokasi APBN melalui instrumen Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), alias Dana Desa bakal menyerap anggaran sekitar Rp 40 triliun per tahun untuk bayar angsuran pokok pembangunan prasarana koperasi tersebut.

(MI/Seno)

LAYANAN pendidikan berbobot merupakan kewenangan dasar setiap penduduk negara. Pendidikan berbobot juga amanah konstitusi nan kudu ditunaikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itulah, pemerintah berkomitmen untuk menghadirkan jasa pendidikan berbobot hingga menjangkau ke seluruh penjuru negeri. Komitmen itu krusial untuk menjawab persoalan ketimpangan mutu pendidikan antardaerah sekaligus pemerataan akses pendidikan.

Sebagai bagian dari solusi atas persoalan tersebut pemerintah telah menyelenggarakan sekolah unggul garuda dan sekolah rakyat. Terbaru, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga meluncuran program sekolah nasional terintegrasi (SNT). Peluncuran SNT dilakukan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dalam aktivitas taklimat media pada Senin (20/7).

Pada kesempatan taklimat media itu Mendikdasmen meluncurkan 17 SNT nan tersebar di 13 provinsi. SNT nan berada di 17 kabupaten/kota itu mulai beraksi pada tahun aliran 2026/2027. Pada tahap awal, SNT melayani jenjang pendidikan tingkat SMP dan SMA dengan satu sistem pembelajaran dan tata kelola nan terintegrasi. Berbeda dengan sekolah reguler, penyelenggaraan seluruh SNT langsung di bawah kendali Kemendikdasmen.

Semua SNT nan resmi beraksi juga telah merampungkan penyelenggaraan sistem penerimaan siswa baru (SPMB) dan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS). Di samping 17 SNT tersebut, juga ada 20 SNT di 15 provinsi nan sedang proses pembangunan sarana prasarana. Sesuai dengan pengarahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan SNT di setiap kabupaten/kota dilaksanakan secara bertahap. Targetnya, hingga 2029 sudah ada 500 jasa SNT nan beroperasi.

Kehadiran SNT sangat krusial lantaran menurut info Kemendikdasmen, per Juni 2025, jumlah sekolah tingkat SMP dan SMA berkategori berbobot di seluruh kecamatan baru mencapai nomor 4% (263 dari 7.288 kecamatan). Di antara parameter nan digunakan ada status legalisasi sekolah A (unggul), capaian literasi dan numerasi, serta persentase murid. Di samping itu, tetap ada 305 kecamatan tanpa jasa SMP/sederajat. Juga 752 kecamatan belum tersedia jasa SMA/sederajat.

Data Kemendikdasmen juga menunjukkan bahwa sekolah berkategori berbobot alias unggul tetap didominasi satuan pendidikan di Pulau Jawa. Kondisi paling ekstrem terjadi di Pulau Papua lantaran hanya ada empat sekolah berkategori berbobot nan tersebar di tiga kecamatan. Realitas itu tentu tidak dapat dibiarkan begitu saja. Diperlukan intervensi kebijakan afirmasi untuk mewujudkan pendidikan berbobot nan merata di seluruh penjuru negeri. Pada konteks itulah kehadiran jasa pendidikan berbobot melalui SNT menjadi sebuah keniscayaan.

JAMINAN REGULASI

Penyelenggaraan SNT merupakan mandat Presiden secara unik kepada Kemendikdasmen. Pijakan regulasinya adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2026 tentang Percepatan Peningkatan Mutu melalui Program Sekolah Nasional Terintegrasi. Selanjutnya, Kemendikdasmen bekerja untuk memastikan pelaksanaan, pembentukan, penyelenggaraan, dan pengembangan SNT melangkah dengan baik dan berkelanjutan.

Dari segi regulasi, keberadaan SNT berbeda dengan sekolah unggul garuda (SUG) dan sekolah rakyat (SR). SUG memberikan mandat Presiden kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi berasas Inpres Nomor 7 Tahun 2025. SNT juga berbeda dengan SR nan merupakan mandat Presiden kepada Kementerian Sosial berasas Inpres Nomor 8 Tahun 2025.

Di samping perbedaan regulasi, sasaran anak-anak nan berpotensi masuk ke SNT juga berbeda dengan SUG dan SR. Dengan sasaran hanya 20 SUG dan 80 sekolah garuda transformasi hingga 2029, keberadaan sekolah unggulan itu pasti belum menjangkau ke se seluruh penjuru negeri. Layanan SUG dan garuda transformasi juga hanya menyasar anak usia SMA dengan kualifikasi akademik istimewa.

Sementara itu, SR konsentrasi melayani anak-anak dari family miskin ekstrem, anak jalanan, dan prasejahtera. Anak-anak golongan sosial itu umumnya berasal dari desil 1 dan desil 2 berasas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Penentuan anak-anak nan masuk SR dilakukan melalui verifikasi lapangan oleh pendamping sosial, Dinas Sosial, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Sejak diluncurkan hingga saat ini jumlah SR baru 166 satuan pendidikan nan beraksi di 141 kabupaten/kota.

Perbedaan lainnya, SUG dan SR merupakan sekolah dengan sistem berasrama. Anak-anak dari lintas wilayah nan lolos seleksi SUG dan SR diwajibkan tinggal di asrama. Sementara itu, SNT menghadirkan jasa pendidikan berbobot nonasrama. Anak-anak nan lolos seleksi berasal dari wilayah sekitar SNT. Dengan demikian, SNT mau mendekatkan jasa pendidikan berbobot bagi anak-anak di wilayah tanpa kudu tinggal di asrama. Anak-anak nan belajar di SNT bisa tinggal di rumah mereka berbareng family tercinta.

Karakteristik nan juga berbeda dari SNT jika dibandingkan dengan SUG dan SR adalah sistem pembelajaran dan tata kelola nan terintegrasi. SNT melayani siswa kelas VII-XII (usia SMP dan SMA) dalam satu sistem pendidikan nan terintegrasi dan berkelanjutan. Tegasnya, SNT bermaksud mewujudkan transformasi pendidikan nasional melalui jasa nan berbobot secara merata serta mengintegrasikan seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam satu ekosistem pembelajaran nan berkesinambungan, efektif, dan efisien.

MENGHADIRKAN TIGA TRANSFORMASI

Untuk menghadirkan jasa pendidikan berbobot di setiap kabupaten/kota, SNT dirancang dengan tiga transformasi nan sangat fundamental. Tiga transformasi itu adalah infrastruktur, sumber daya manusia, serta karakter dan pembelajaran. Pertama, transformasi infrastruktur. Pada aspek itu SNT sejak awal dibangun dengan akomodasi unggulan untuk mendukung pembelajaran bergengsi dunia.

Kondisi lingkungan sekolah nan ASRI (aman, sehat, resik, dan indah) sebagaimana nan dicanangkan Presiden menjadi bagian krusial pembangunan prasarana SNT. Fasilitas pembelajaran di dalam kelas dan luar kelas dirancang dengan arsitektur modern. Tak lupa, seluruh jasa prasarana juga dipastikan ramah untuk anak-anak bertalenta dahsyat di bagian akademik dan nonakademik. Kondisi lingkungan nan memadai diharapkan anak-anak bertumbuh dan berkembang dengan baik, aman, dan nyaman (child wellbeing).

Kedua, transformasi sumber daya manusia. Karena pembimbing merupakan garda terdepan pendidikan, pengembangan profesionalitas dan kompetensi pendidik sebagai ujung tombak pembelajaran menjadi sebuah keniscayaan. Pada konteks itulah SNT mengundang guru-guru terbaik untuk bergabung. Mengingat penyelenggaraan SNT berada di bawah kendali pemerintah pusat, Kemendikdasmen dapat melakukan intervensi secara langsung untuk memperbaiki sumber daya dan kesejahteraan guru.

Ketiga, transformasi karakter dan pembelajaran. Dalam kaitan itu, SNT tentu mau memastikan penerapan kurikulum nasional dengan pendekatan pembelajaran mendalam (deep learning). SNT juga mengembangkan pembelajaran berbasis STEAMS (science, technology, engineering, art, mathematics, and sport). Di samping itu, jiwa kepemimpinan (leadership) menjadi perhatian dalam pembelajaran di SNT. Variabel kepemimpinan itu menjadi investasi jangka panjang untuk menyiapkan lahirnya para pemimpin bangsa.

Dengan tiga transformasi mendasar tersebut, pemerintah tentu berambisi besar lahirnya generasi emas bertalenta dahsyat di bagian akademik dan nonakademik dari SNT. Apalagi jasa pendidikan berbobot melalui SNT diberikan di wilayah nan dekat dengan tempat tinggal anak-anak. Tantangannya adalah memastikan keberlanjutan jasa program SNT. Pada konteks itulah pemegang amanah pemerintahan krusial berkomitmen untuk memastikan semua jasa pendidikan berbobot di setiap wilayah terus berproses dan berkelanjutan.

Kasus nan menimpa Yurizal tak hanya memicu kecaman dari warganet. Organisasi pekerjaan hingga pemerintah turut merespons kemunculan komentar-komentar bersuara nirempati nan diduga berasal dari tenaga kesehatan.

Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Slamet Budiarto, menegaskan komentar seperti itu bertentangan dengan kode etik dan sumpah pekerjaan dokter.

"Yang pertama, jelas tidak boleh secara kode etik dan sumpah master memberikan pernyataan itu," kata Slamet saat dihubungi Liputan6.com melalui sambungan telepon, Rabu (5/8/2026).

Slamet mengatakan IDI bakal menelusuri asal organisasi pekerjaan tenaga kesehatan nan diduga mengunggah komentar tersebut.

"Nanti IDI bakal telusuri nakes-nakes tersebut dari IDI kota mana saja," ujarnya.

Tak hanya menyoroti persoalan etik, Slamet juga menilai penyebab Yurizal kudu menunggu hingga delapan jam untuk mendapatkan ruang perawatan perlu diusut lebih lanjut.

"Apakah lantaran tidak ada tempat? Harusnya jika emergency kan hitungan menit kudu ditangani," katanya.

Hingga kini, belum diketahui secara pasti rumah sakit tempat Yurizal menjalani perawatan.

Senada, Ketua Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), drg. Arianti Anaya, mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan organisasi pekerjaan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan nan memberikan komentar terhadap unggahan Yurizal.

"Iya kami berkoordinasi dengan organisasi pekerjaan lantaran (ini menyangkut) masalah etik," kata Arianti.

Menurut Arianti, KKI juga sedang mengidentifikasi dan mendata tenaga medis maupun tenaga kesehatan nan diduga mengunggah komentar tersebut.

"Kami sedang melakukan list," tambahnya.

Terkait kemungkinan pemberian sanksi, Arianti mengatakan keputusan baru bakal diambil setelah proses investigasi rampung.

"Soal hukuman tetap didiskusikan setelah investigasi selesai," kata Arianti dalam pesan tertulis kepada Kesehatan Liputan6.com, Rabu (5/8/2026).

Arianti mengingatkan setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan telah mengucapkan sumpah pekerjaan nan mengikat secara moral dan etik. Mereka bertanggung jawab menghormati setiap pasien, menjaga kerahasiaan, serta menjalankan profesinya dengan kehormatan, hati nurani, dan martabat nan luhur.

Menurut dia, profesionalisme tidak hanya ditunjukkan saat memberikan pelayanan di akomodasi kesehatan, tetapi juga ketika berinteraksi di ruang digital.

"Kepercayaan masyarakat kepada pekerjaan kesehatan dibangun atas dasar profesionalisme, etika, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan kudu menjaga keprofesionalannya baik di dalam maupun di luar akomodasi pelayanan kesehatan, termasuk di ruang digital," ujarnya.

Sikap serupa juga disampaikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Melalui Kepala Biro Komunikasi Kemenkes, Aji Muhawarman, Kemenkes menyayangkan munculnya komentar nan dinilai tidak berempati terhadap pasien maupun keluarganya.

"Kami menyayangkan beredarnya komentar dari sebagian tenaga medis dan tenaga kesehatan di media sosial nan terkesan tidak berempati terhadap pasien maupun keluarganya," katanya.

Menurut Aji, empati dan komunikasi nan baik merupakan bagian nan tidak terpisahkan dari profesionalisme tenaga medis dan tenaga kesehatan. Karena itu, masyarakat nan menemukan dugaan pelanggaran etik maupun disiplin pekerjaan diminta memanfaatkan sistem pengaduan nan telah tersedia.

"Jika masyarakat menemukan dugaan pelanggaran etik alias disiplin profesi, kami mengimbau agar disampaikan melalui sistem pengaduan di Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), sehingga dapat diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan nan berlaku," katanya.

Jakarta -

Polisi menangkap laki-laki berinisial SA namalain A (38) mengenai kasus pencurian kabel dan perlengkapan menara base transceiver station (BTS) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. SA mengaku hanya membantu mengangkut peralatan rampasan dan diupah Rp 100 ribu.

Dilansir detikSulsel, Kamis (6/8/2026), pencurian itu terjadi di menara BTS Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Rappocini Makassar pada 25 November 2025. Polda Sulsel kemudian menangkap SA di rumahnya di Jalan Kerung-kerung, Makassar, pada Rabu (5/8).

"Pelaku sukses diamankan dan diduga ikut berkedudukan membantu mengangkut peralatan hasil pencurian. Saat ini nan berkepentingan telah menjalani proses hukum," kata Kanit Resmob Polda Sulsel Kompol Wawan Suryadinata kepada wartawan, Rabu (5/8).

Wawan mengatakan kasus pencurian ini terungkap setelah pemilik letak mengecek rekaman CCTV nan memperlihatkan seseorang masuk ke area kantor. Setelah dilakukan pengecekan, diketahui sejumlah kabel dan perlengkapan menara BTS telah hilang.

"Barang nan lenyap berupa kabel power sepanjang 180 meter, rak BTS, serta enam gulung kabel optical sepanjang 70 meter. Kerugian korban ditaksir mencapai Rp 15 juta," ucapnya.

Dari hasil pemeriksaan, SA mengaku awalnya sedang mencari peralatan jejak menggunakan becak. Di tengah perjalanan, dia berjumpa dengan rekannya inisial SJ nan kemudian meminta bantuannya mengangkat kabel hasil rampasan ke atas gerobak.

"Pelaku mengaku hanya membantu mengangkat kabel ke gerobak milik rekannya saat mencari peralatan bekas. Setelah itu dia meninggalkan letak dan kembali mencari peralatan bekas," ujar Wawan.

Simak selengkapnya di sini.

(fas/fas)

Ilustrasi(magnific)

DI tengah situasi ekonomi nan dinamis, keahlian mengelola keuangan harian menjadi semakin krusial. Kenaikan nilai kebutuhan pokok nan beriringan dengan meningkatnya kebutuhan style hidup menuntut masyarakat untuk lebih jeli dalam menjaga arus kas (cash flow) agar tetap stabil.

Menjaga kesehatan finansial sebenarnya tetap bisa dilakukan tanpa kudu mengorbankan kenyamanan style hidup, asalkan dilakukan dengan strategi nan tepat. Berikut adalah lima langkah praktis untuk membangun kebiasaan finansial nan lebih sehat dan terkontrol:

1. Evaluasi Pos Pengeluaran Harian

Langkah awal menjaga cash flow adalah memahami ke mana duit mengalir setiap harinya. Sering kali, pengeluaran mini nan dianggap remeh justru menjadi beban besar saat terakumulasi. Sebagai ilustrasi, pengeluaran rutin nan tampak mini bisa berakibat signifikan dalam jangka panjang:

Pengguna dompet digital seperti OVO dapat memanfaatkan fitur riwayat transaksi untuk membaca pola pengeluaran dan mengidentifikasi "kebocoran" anggaran sejak dini.

2. Tetapkan Skala Prioritas

Penting untuk membedakan antara kebutuhan utama, pendukung, dan keinginan. Terapkan sistem "tiga kantong" sejak awal bulan untuk mengalokasikan pemasukan:

• Prioritas Utama: Makan, transportasi, tagihan, pendidikan, dan kesehatan.
• Kebutuhan Pendukung & Keinginan: Hiburan dan shopping style hidup nan disesuaikan dengan sisa anggaran.

3. Maksimalkan Saldo agar Produktif

Jangan biarkan saldo hanya mengendap. Masyarakat sekarang dapat memanfaatkan kerjasama jasa finansial digital seperti OVO Nabung by Superbank. Produk "rek-wallet" ini memungkinkan pengguna bertransaksi sekaligus menabung dengan kembang hingga 5% per tahun sesuai ketentuan nan berlaku. Hal ini memberikan nilai tambah pada saldo nan tersimpan tanpa mengurangi elastisitas transaksi harian.

4. Pemanfaatan Promo secara Bijak

Promo kudu digunakan untuk memangkas biaya kebutuhan nan sudah direncanakan, bukan sebagai pemicu shopping impulsif. Melalui kampanye "Tau-Tau Untung", OVO Nabung by Superbank menawarkan beragam untung bagi pengguna baru, di antaranya:

• Promo GrabFood 99% (hingga Rp30.000) tanpa minimum transaksi.
• Gratis biaya top up OVO Nabung hingga lima kali.

5. Konsistensi dalam Kebiasaan Finansial

Stabilitas finansial adalah hasil dari kebiasaan rutin. Beberapa langkah sederhana nan bisa diterapkan mulai minggu ini meliputi pengecekan riwayat transaksi setiap akhir pekan, menetapkan pemisah pengeluaran mingguan, serta menyisihkan tabungan di awal bulan.

Kesimpulan: Mengelola cash flow di era digital bukan sekadar menahan pengeluaran, melainkan tentang pengambilan keputusan cerdas. Dengan memanfaatkan teknologi dan menjaga disiplin, stabilitas finansial dapat tercapai tanpa kehilangan kenyamanan hidup.

(Z-1)