Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjawab pertanyaan awak media di Gedung Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (5/8/2026).(Antara)

KEPALA Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menanggapi santuy rumor beredarnya surat presiden (surpres) mengenai penggantian dirinya. Sigit menegaskan bahwa keputusan mengenai pucuk ketua Korps Bhayangkara sepenuhnya merupakan kewenangan prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Berbicara di Jakarta pada Rabu (5/8), Jenderal Sigit menyatakan kesiapannya sebagai prajurit untuk mematuhi apa pun keputusan kepala negara. Ia memilih untuk menunggu pengarahan resmi tanpa terbebani oleh spekulasi nan berkembang.

“Itu kan prerogatif Presiden. Jadi, buat kita prajurit kan apa pun dilaksanakan. Kita menunggu saja,” ujar Sigit menanggapi pertanyaan awak media.

Lebih lanjut, Sigit memastikan bahwa rumor mengenai surpres penggantian Kapolri tersebut tidak berakibat pada operasional kepolisian. Ia menjamin seluruh jejeran Polri tetap konsentrasi menjalankan tugas dan kegunaan pelayanan masyarakat secara optimal. “Sangat tidak (mengganggu kinerja),” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman telah membantah berita adanya surat resmi dari Istana mengenai pergantian Kapolri. Dalam keterangan resminya pada Selasa (4/8), dia menyatakan bahwa info tersebut tidak betul dan meminta masyarakat tidak terprovokasi rumor tanpa dasar.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni juga mengonfirmasi bahwa hingga saat ini DPR belum menerima surpres apa pun mengenai kedudukan Kapolri. Sahroni justru memberikan apresiasi atas keahlian Jenderal Sigit selama lima tahun terakhir nan dinilai luar biasa.

“Dia kan bekerja luar biasa, walaupun ada kurangnya, wajarlah. Saya percaya Presiden mempertahankan Pak Sigit lantaran kinerjanya cukup baik,” kata Sahroni. Menurutnya, belum ada urgensi mendesak untuk melakukan pergantian ketua di tubuh Polri saat ini. (Ant/I-1)

Ilustrasi(magnific)

GURU Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Prof. Dr. R. Budi Haryanto, S.K.M., M.Kes., M.Sc., mengungkapkan kebenaran mencengangkan mengenai akibat jelek pencemaran udara terhadap kesehatan publik. Ia menyebut bahwa sekitar 60% dari seluruh penyakit nan diderita masyarakat saat ini berangkaian erat dengan paparan polusi udara.

"Penyakit mengenai polusi udara dari seluruh penyakit itu sekitar 60%," ujar Prof. Budi dalam aktivitas International Council on Clean Transportation (ICCT) di Jakarta, Selasa (4/8).

Angka ini jauh melampaui persentase penyakit nan disebabkan oleh aspek lingkungan lainnya. Sebagai perbandingan, Prof. Budi menjelaskan bahwa penyakit nan berangkaian dengan sanitasi buruk, kualitas air minum nan rendah, hingga masalah saluran pencernaan seperti diare, hanya menyumbang sekitar 15 persen dari total kasus penyakit.

Dampak Jangka Panjang dan Kerusakan Organ

Menurut Prof. Budi, penyakit nan timbul akibat polusi udara kebanyakan merupakan hasil dari paparan polutan dalam jangka panjang. Proses ini terjadi secara terus-menerus lantaran manusia tidak mempunyai pilihan untuk berakhir bernapas.

Polutan rawan seperti sulfur oksida (SOx) dan nitrogen oksida (NOx) masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan. Namun, dampaknya tidak berakhir di paru-paru saja. Zat-zat tersebut dapat menyebar dan merusak beragam sistem organ lainnya.

Beberapa organ dan sistem tubuh nan terdampak paparan polusi udara meliputi:

• Kulit dan paru-paru
• Sistem peredaran darah dan tulang
• Sistem reproduksi dan organ pencernaan
• Sistem saraf hingga kegunaan otak

"Itu semuanya kita masukin dalam tubuh lewat kita bernapas, nan tanpa bisa memilih, tanpa berhenti," tambahnya.

Beban Finansial Negara

Tingginya nomor kasus penyakit akibat polusi udara ini juga berimplikasi langsung pada beban finansial negara. Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tahun 2023 menunjukkan bahwa klaim biaya pengobatan untuk penyakit pernapasan telah mencapai nomor triliunan rupiah.

Berikut adalah rincian pembiayaan kesehatan nan dikeluarkan BPJS Kesehatan untuk penanganan penyakit pernapasan:

Data tersebut mempertegas urgensi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk segera mengambil langkah konkret dalam pencegahan dan penanggulangan polusi udara. Upaya ini dinilai krusial bukan hanya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga untuk menekan nomor kejadian penyakit nan membebani anggaran kesehatan nasional. (Ant/Z-1)

Jakarta, CNBC Indonesia - Hubungan diplomatik antara Brasil dan Argentina kembali memanas. Pemerintah Brazsil memutuskan menurunkan tingkat hubungan diplomatik dengan Argentina setelah Presiden Javier Milei kembali melontarkan pernyataan nan menghina Presiden Luiz Inacio Lula da Silva.

Mengutip Reuters, Rabu (5/8/2026), seorang sumber pemerintah Brasil mengatakan hubungan kedua negara sekarang hanya bakal ditangani pada tingkat "chargé d'affaires alias pejabat diplomatik sementara" dan bukan lagi melalui duta besar. Keputusan tersebut diambil setelah Milei dalam wawancara dengan stasiun televisi Argentina LN+ menyebut Lula sebagai "mantan narapidana", "pencuri" dan "koruptor".

Sebagai bagian dari langkah tersebut, Duta Besar Brazil untuk Argentina, Julio Bitelli, dipastikan tidak bakal kembali bekerja di Buenos Aires. Ini sekaligus menandai semakin memburuknya hubungan antara dua ekonomi terbesar di Amerika Latin.

Sejak Milei menjabat sebagai Presiden Argentina, kedua pemimpin belum pernah menggelar pertemuan bilateral resmi. Sebelumnya, Bitelli pernah juga dipanggil pulang ke Brasilia pada akhir bulan lampau setelah Milei mengkritik Lula saat menghadiri peluncuran kampanye Flavio Bolsonaro.

Falvio adalah kandidat oposisi nan bakal menantang Lula dalam pemilihan presiden Brasil pada Oktober mendatang. Dalam aktivitas tersebut, Milei secara terbuka memberikan support kepada putra mantan Presiden Jair Bolsonaro itu.

Pemerintah Brazil juga telah menyampaikan secara resmi keputusan penurunan hubungan diplomatik tersebut kepada Duta Besar Argentina di Brasilia, Daniel Raimondi. Hingga buletin ini ditulis, Kementerian Luar Negeri Argentina belum memberikan tanggapan atas keputusan pemerintah Brasil tersebut.

Ketegangan diplomatik antara Lula dan Milei sebenarnya telah berjalan sejak kampanye pemilu Argentina pada 2023. Saat itu, Milei kerap melontarkan kritik keras terhadap Lula dan pemerintahan sayap kiri di Brasil.

Setelah resmi menjabat sebagai presiden, hubungan kedua pemimpin tetap dingin dan belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Memburuknya hubungan antara Brasil dan Argentina berpotensi menjadi perhatian pelaku pasar mengingat kedua negara merupakan personil utama blok jual beli Mercosur dan mempunyai hubungan perdagangan nan erat di area Amerika Selatan (AS).

(sef) [Gambas:Video CNBC]

Ilustrasi(Dok Magnific)

APLIKASI pesan instan Signal kembali menghadirkan pembaruan nan cukup dinantikan penggunanya. Kini, pengguna tidak lagi terbatas menggunakan satu ponsel untuk satu akun. Melalui pembaruan terbaru, Signal memungkinkan satu nomor telepon ditautkan ke beberapa perangkat seluler, termasuk kombinasi Android dan iPhone.

Fitur ini menjadi langkah besar bagi Signal dalam menghadirkan pengalaman multi-perangkat nan lebih fleksibel, terutama bagi pengguna nan mempunyai ponsel pribadi dan ponsel kerja. Meski begitu, privasi tetap menjadi konsentrasi utama lantaran seluruh komunikasi tetap dilindungi dengan enkripsi end-to-end.

Satu Nomor Kini Bisa Digunakan di Beberapa Ponsel

Sebelumnya, Signal hanya mengizinkan pengguna menautkan akun ke perangkat seperti komputer desktop dan iPad. Namun, melalui pembaruan terbaru, pengguna sekarang dapat menghubungkan ponsel Android maupun iPhone tambahan ke akun Signal nan sama.

Artinya, seluruh pesan baru dapat dibaca dan dibalas dari semua perangkat nan telah ditautkan. Menurut Signal, fitur ini dirancang agar pengguna dapat beranjak perangkat tanpa kehilangan kenyamanan saat berkomunikasi. Informasi tersebut juga dilaporkan oleh The Verge, nan menyebut pembaruan ini mulai tersedia melalui Signal jenis 8.20 untuk Android dan 8.22 untuk iPhone serta iPad.

Riwayat Chat Tetap Aman Berkat Enkripsi

Tak hanya memungkinkan penggunaan di beberapa ponsel, Signal juga memberikan pilihan kepada pengguna untuk mentransfer riwayat percakapan ke perangkat baru.

Proses transfer tersebut tetap menggunakan sistem end-to-end encryption, sehingga isi pesan hanya dapat diakses oleh pemilik akun. Pengguna juga dapat memilih untuk tidak memindahkan riwayat chat jika menganggap perangkat tambahan digunakan berbareng orang lain alias berisiko hilang.

Langkah ini dinilai krusial lantaran memberikan kontrol lebih besar terhadap keamanan info pribadi tanpa mengurangi kenyamanan saat menggunakan banyak perangkat.

Antarmuka Lebih Nyaman untuk Tablet dan Ponsel Lipat

Selain menghadirkan support multi-ponsel, Signal juga memperbarui tampilan aplikasinya agar lebih optimal digunakan pada perangkat berlayar besar.

Pembaruan tersebut mencakup peningkatan antarmuka untuk tablet Android, ponsel lipat (foldable), hingga perangkat dengan layar lebih luas. Meski begitu, Signal mengakui bahwa optimasi untuk Android layar besar dan Chromebook tetap terus dikembangkan sehingga kemungkinan bakal ada peningkatan lagi pada pembaruan berikutnya.

Cara Menautkan Ponsel Tambahan ke Akun Signal

Bagi pengguna nan mau mencoba fitur ini, proses penautannya cukup sederhana.

Di perangkat tambahan, instal aplikasi Signal lampau pilih opsi Link Device alias Hubungkan Akun pada laman awal. Setelah muncul kode QR, buka Signal di ponsel utama, masuk ke menu Pengaturan > Perangkat Tertaut > Tautkan Perangkat Baru, lampau pindai kode QR tersebut.

Setelah proses berhasil, pengguna dapat memilih apakah mau memindahkan riwayat pesan ke perangkat baru alias memulai tanpa riwayat percakapan. Signal juga mengingatkan bahwa jika pengguna memilih tidak mentransfer chat, keputusan tersebut tidak dapat diubah tanpa memasang ulang aplikasi di perangkat tambahan.

Menjawab Kebutuhan Pengguna Modern

Hadirnya support untuk Android dan iPhone sekaligus membikin Signal semakin kompetitif di tengah persaingan aplikasi pesan instan. Fitur ini sangat membantu pengguna nan menggunakan lebih dari satu ponsel untuk aktivitas sehari-hari, baik untuk keperluan pekerjaan maupun pribadi.

Di sisi lain, Signal tetap mempertahankan identitasnya sebagai aplikasi nan mengutamakan privasi. Dengan enkripsi end-to-end nan tetap aktif di seluruh perangkat tertaut, pengguna dapat menikmati elastisitas tanpa kudu mengorbankan keamanan komunikasi mereka. (Netty Fatmawati Pane/E-4)

Pulung mengatakan langkah pemerintah memperketat pengawasan terhadap keberangkatan calon pekerja migran patut diapresiasi .Direktorat Jenderal Imigrasi diketahui telah meningkatkan pemeriksaan arsip perjalanan, melakukan profiling terhadap pemohon paspor nan berisiko bekerja secara nonprosedural, serta menunda keberangkatan ribuan calon pekerja migran.

Namun, dia menilai langkah tersebut tetap berfokus pada pencegahan di tahap akhir, ketika calon korban telah berada di pintu keberangkatan.

"Itu seumpama memadamkan api nan sudah menyala. nan jauh lebih krusial adalah memadamkan sumber apinya," tegas Pulung.

Menurut dia, sempitnya kesempatan kerja dan sulitnya memperoleh penghasilan nan layak membikin sebagian anak muda bersedia mengambil akibat menerima tawaran pekerjaan di luar negeri tanpa memahami ancaman nan mungkin dihadapi.

"Kalau di dalam negeri tersedia lapangan kerja nan cukup dan memberikan angan hidup nan layak, tentu tidak banyak anak muda nan mudah tergiur tawaran pekerjaan nan tidak jelas," ujarnya.

Pulung menilai penanganan TPPO kudu menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi. Pemerintah perlu menciptakan suasana upaya nan sehat, menjaga konsistensi kebijakan, serta memberikan kepastian norma agar investasi tumbuh dan bisa membuka lebih banyak lapangan kerja.

"Tulang punggung pembuatan lapangan kerja ada pada sektor usaha. Kalau kebijakan ekonomi berubah-ubah, izin tidak konsisten, dan kepastian norma lemah, penanammodal bakal menahan investasinya. Akibatnya lapangan kerja tidak bertambah, dan anak-anak muda semakin rentan direkrut sindikat TPPO," katanya.

Ia juga menyoroti penderitaan berlapis nan dialami para korban. Selain menjadi korban perdagangan orang, mereka dinilai turut terdampak oleh terbatasnya kesempatan kerja dan belum optimalnya sistem pendidikan dalam menyiapkan lulusan sesuai kebutuhan bumi kerja.

Menurut Pulung, sebagian korban apalagi tidak dapat pulang sebelum sukses merekrut orang lain sebagai pengganti mereka. Pola tersebut membikin korban dipaksa menjadi bagian dari rantai perekrutan sindikat.

"Untuk bisa bebas dan pulang ke Indonesia, mereka dipaksa menjerat orang lain. Artinya, korban dipaksa berubah menjadi perangkat bagi sindikat untuk menciptakan korban berikutnya. Ini adalah corak pemanfaatan nan sangat tidak manusiawi," ujarnya.

Pulung menegaskan penanganan TPPO memerlukan strategi nasional nan menyentuh akar persoalan. Upaya tersebut mencakup pembuatan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan, penguatan perlindungan pekerja migran, serta kerja sama internasional untuk membongkar jaringan perdagangan orang.

"Selama akar masalahnya tidak diselesaikan, Indonesia bakal terus menjadi ladang perekrutan bagi sindikat TPPO internasional. Karena itu, perang melawan TPPO juga kudu menjadi perang untuk menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dan masa depan nan lebih baik bagi generasi muda Indonesia," pungkasnya.

Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunda penerapan pajak e-commerce nan sebelumnya bertindak efektif mulai 1 Agustus 2026. Keputusan tersebut bertindak hingga ekonomi dan daya beli masyarakat kembali membaik.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menilai sejumlah indikasi ekonomi saat ini belum cukup kuat untuk diterapkan pajak e-commerce. Ia juga menyebut, penundaan tersebut kemungkinan bakal dilakukan selama beberapa bulan ke depan.

"Kita mau tumbuh lebih sigap lagi, jika sudah indikasi membaik betulan, kita bakal terapkan lagi, mungkin beberapa bulan kita tunda," ungkapnya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).

Purbaya mengatakan penerapan pajak e-commerce tidak hanya merujuk pada pertumbuhan ekonomi. Diketahui, pertumbuhan ekonomi hingga kuartal II-2026 mencapai 5,29%.

"Bukan nomor PDB saja. Kita lihat variabel-variabel lain, seperti, ada angka-angka itu kan, consumer confidence, pembelian retail, seperti apa itu kita lihat nanti," terangnya.

Purbaya juga mengaku bakal menyusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai penundaan penerapan pajak tersebut. Sementara untuk penjual nan terlanjur dipungut pajak, dia juga mengaku kan menyiapkan sistem pengembalian biaya tersebut.

Ia menambahkan, penangguhan kebijakan pajak e-commerce hanya bertindak untuk aktivitas domestik. Sementara untuk penjualan luar negeri, PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) tetap beraksi sebagai pelaksana Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).

"Ini nan dalam negeri saja, sampai kita tentukan ke depan seperti apa. Kita lihat sih kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat seperti apa," pungkasnya.

Berdasarkan catatan detikcom, diketahui pemerintah menerapkan pemungutan pajak pajak penghasilan (PPh) terhadap pedagang dengan sistem Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) alias e-commerce mulai 1 Agustus mendatang. Kebijakan ini diharapkan dapat mengerek penerimaan negara hingga Rp 24 triliun per tahun.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan potensi pajak dari sektor perdagangan digital terus meningkat selama lima tahun terakhir. Sebelumnya, penerimaan dari sektor ini berkisar di nomor Rp 8 triliun hingga Rp 12 triliun.

"Mudah-mudahan dengan pemungutan ini kepatuhan meningkat, kecermatan pemungutan juga membikin kecermatan komparasi info di Coretax kami meningkat. Kami berambisi setidaknya bisa katakanlah ya insyaallah bisa naik 100% lah. Jadi di nomor mungkin Rp 16 triliun sampai 24 triliun setahun," ujar Bimo dalam konvensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2026).

Pada 1 Juli 2026, Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu telah menunjuk empat platform marketplace sebagai pemungut pajak, ialah Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Kemenkeu memberikan tenggat waktu selama satu bulan kepada platform nan telah ditunjuk untuk sosialisasi hingga penyesuaian sistem. Adapun penerapan ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.

(ahi/ara)

Jakarta -

RSUD IA Moeis Samarinda telah memeriksa master berinisial RM nan berkomentar dalam unggahan keluhan pasien pengguna BPJS. RM menjadi sorotan setelah pasien tersebut kemudian meninggal dunia.

Media sosial dihebohkan unggahan Yurizal Tri Chaerawan nan mengaku menunggu delapan jam untuk mendapat ruang perawatan. "8 jam blm dpt ruangan. Gamau spill RS-nya, soalnya gue pake BPJS," tulis Yurizal dalam unggahannya.

Unggahan tersebut memicu beragam respons dari warganet. Ada banyak komentar nan diduga berasal dari sejumlah tenaga kesehatan, salah satunya RM nan kemudian jadi sorotan.

Terlebih, tak lama setelah unggahan itu viral, Yurizal dikabarkan meninggal dunia. Sehingga memunculkan gelombang kritik terhadap komentar-komentar nan dinilai tidak berempati.

Direktur RSUD IA Moeis Samarinda, dr. Osa Rafsodia, membenarkan salah satu akun nan menjadi perhatian publik merupakan akun master nan bekerja di rumah sakitnya. "Yang berkepentingan sudah kami panggil dan telah diproses sesuai ketentuan disiplin pegawai. Dokter tersebut juga sudah menyampaikan permintaan maaf kepada rumah sakit," ucapnya dilansir detikKalimantan, Rabu (5/8/2026).

Sebagai tindak lanjut, manajemen memutuskan untuk mengistirahatkan sementara master tersebut selama beberapa hari sembari menunggu perkembangan penanganan internal.

"Sementara kami istirahatkan dulu sekitar dua sampai tiga hari. Kami juga sudah melaporkan persoalan ini kepada Inspektorat Daerah," jelasnya

Baca buletin selengkapnya di sini.

(rdp/idh)

Jakarta -

Lahan seluas 27 hektare di wilayah Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Riau terbakar. Jajaran Polres Pelalawan berbareng TNI, BPBD, Manggala Agni, hinhha Regu Pemadam Kebakaran (RPK) perusahaan swasta turun besama-sama memadamkan api.

Kebakaran di dua titik itu dilaporkan terjadi sejak Minggu (1/8). Hingga saat ini petugas campuran dipimpin oleh Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara tetap terus melakukan pemadaman.

Kebakaran terjadi di titik pertama Lingkungan Air Kuning, Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan dengan koordinat 0°8'0.78" S, 102°19'17.65" E. Objek nan terbakar merupakan lahan gambut semak belukar milik masyarakat dengan luas sekitar 15 Ha.

Titik hotspot kedua berada di Dusun Sungai Buluh, Desa Mak Teduh, Kecamatan Kerumutan dengan koordinat 0°0'49.14" S, 102°20'9.06" E. Adapun, luas lahan nan terbakar mencapai 12 hektare.

Adapun, personel nan dilibatkan dalam pemadaman terdiri dari Polri BKO Polres 20 personel, Polsek Kerumutan 9 personel, Polsek Pkl Kuras 5 personel, Polsek Pkl Lesung 2 personel, Polsek Ukui 5 personel. TNI 6 personel, BPBD 14 personel, Manggala Agni 24 orang, RPK PT. SLS 11 orang, RPK PT. GH 25 orang, dan 10 orang masyarakat.

"Kami berbareng TNI, BPBD, Manggala Agni dan perusahaan tidak bakal berakhir melakukan pemadaman sampai api betul-betul padam. Ini corak komitmen kita menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat Pelalawan dari akibat asap," kata John Lous, dalam keterangannya, Rabu (5/8/2026).

2 Heli Water Bombing Dikerahkan

Upaya pemadaman dilakukan dengan mengerahkan 2 unit ministrike Polres Pelalawan, 4 unit ministrike PT SLS, 2 unit Ministrike PT GH, 2 unit ministrike BPBD, dan 1 unit mesin pompa besar PT GH.

Selain itu, pemadaman udara juga dilakukan dengan mengerahkan 2 unit heli water bombing milik BNPB, dan 1 unit perangkat berat. Lokasi kebakaran mempunyai jarak tempuh nan cukup jauh, ialah sekitar 25 kilometer dari Polsek Kerumutan.

Upaya nan dilakukan meliputi pemadaman langsung di titik api, pembuatan sekat bakar, dan pendinginan. Kendala di lapangan ialah cuaca sangat panas ditambah angin kencang sehingga memperluas titik api dan menyulitkan pemadaman.

Hingga laporan ini disampaikan, kondisi terakhir titik api di kedua letak tetap menyala. Tim campuran terus melakukan penyiraman dan pemantauan untuk mencegah api meluas.

Polres Pelalawan mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan langkah membakar. Pelaku pembakaran lahan dan rimba bakal ditindak tegas sesuai norma nan berlaku.

(mea/dhn)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengatakan pemerintah pusat bakal membantu pengerukan sungai di Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai bagian dari penanganan pascabanjir nan terjadi pada 3 Agustus 2026.

Menurut dia, perangkat berat telah diturunkan untuk mengeruk sedimentasi di sejumlah titik rawan banjir.

Pernyataan itu disampaikan Tito saat merespons mengenai penanganan banjir di Padang dalam konvensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).

Tito mengatakan, pemerintah wilayah telah menyampaikan kebutuhan support kepada pemerintah pusat. Selain perbaikan saluran PDAM, terdapat pekerjaan nan tidak dapat ditangani sendiri oleh pemerintah daerah, ialah pengerukan sungai di tengah Kota Padang.

“Nah di samping saluran PDAM nan mereka minta bantuan, ada satu nan mereka enggak bisa kerjakan. Itu betul-betul memerlukan pemerintah pusat, ialah pengerukan sungai di tengah Kota Padang lantaran terdapat beberapa letak sedimennya tinggi,” ujar Tito.

Dia menjelaskan, kondisi sedimentasi nan tinggi menyebabkan aliran sungai meluap saat hujan deras sehingga air melimpah ke area sekitar.

“Kemarin hujan itu tertahan sedimen lantaran sudah tinggi, tumpah dia ke kanan kiri,” jelas Tito.

Tito mengaku telah menghubungi kepala balai mengenai untuk memastikan penanganan di lapangan. Berdasarkan laporan nan diterima dia, proses pengerukan sedimen telah dimulai.

“Kepala balainya bilang, ‘Kami sudah kerja dari kemarin, Pak. Ini sedimen kita bakal segera dikeruk.’ Alat berat sudah diturunkan untuk mengeruk sedimen-sedimen di titik-titik yang, terutama jika hujan, bisa banjir. Kira-kira seperti itu,” ujar Tito.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago meminta masyarakat menghentikan penyebaran info nan memuat rumor mengenai gangguan keamanan nasional.

Menurut Djamari, konten provokatif dan hoaks hanya memicu kekhawatiran serta ketakutan di tengah masyarakat.

“Kami berambisi semuanya, mari kita jangan memasukkan konten-konten tertentu nan menyebabkan kekhawatiran masyarakat,” kata Djamari dalam konvensi pers berbareng Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala BIN di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (5/8).

Ia menilai, penyebaran info semacam itu tidak layak lantaran berpotensi menimbulkan rasa takut di masyarakat.

“Kekhawatiran nan menjadikan rasa ketakutan, rasanya tidak layak,” ujarnya.

Djamari membujuk seluruh komponen masyarakat menjaga situasi RI tetap kondusif dengan tidak menyebarkan info nan berkarakter provokatif.

“Saya membujuk semuanya hentikan tindakan-tindakan nan semacam itu nan sangat merugikan kehidupan bangsa ke depan, sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Mari kita jaga,” katanya.

Secara khusus, Djamari meminta insan pers membantu menyampaikan kepada masyarakat kondisi keamanan nasional tetap aman.

Menurutnya, peran media sangat krusial dalam menjaga stabilitas info di tengah masyarakat.

“Saya sangat percaya bahwa kehadiran para pewarta ini, sangat-sangat menentukan. Tolong sampaikan ini kepada masyarakat lantaran pada saat ini tidak bisa kita jaga sendirian,” ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran berilmu diploma dan sarjana tetap cukup besar hingga Mei 2026.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, M. Edy Mahmud, mengatakan dari total 7,22 juta penganggur di Indonesia, sebanyak 1,03 juta orang alias 14,31 persen merupakan lulusan D4, S1, S2, dan S3.

“Dan juga sebanyak 1,03 juta orang alias sekitar 14,31 persen berilmu D4, S1, S2, S3,” sebut Edy dalam konvensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (5/8).

Sementara itu, penganggur dengan tingkat pendidikan D1 hingga D3 tercatat sebanyak 180 ribu orang alias 2,48 persen dari total pengangguran.

“kalau kita lihat dari info Sakernas pada bulan Mei 2026 dari 7,22 juta orang nan menganggur sebanyak 0,18 juta orang alias 2,48 persen itu pendidikannya D1, D2, D3,” ucap Edy.

Sementara itu, BPS mencatat lulusan sekolah dasar (SD) tetap menjadi golongan terbesar dalam struktur tenaga kerja Indonesia hingga Mei 2026.

Di sisi lain, proporsi pekerja dengan pendidikan menengah hingga perguruan tinggi mulai menunjukkan peningkatan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya.

Edy mengatakan dari total 148,19 juta masyarakat nan bekerja pada Mei 2026, sebanyak 35,40 persen alias sekitar 52,46 juta orang merupakan lulusan SD ke bawah. Sementara pekerja dengan pendidikan diploma hingga perguruan tinggi porsinya relatif kecil.

BPS juga melaporkan jumlah masyarakat nan bekerja mencapai 148,19 juta orang pada Mei 2026, bertambah 522 ribu orang dibandingkan Februari 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 37,09 persen berstatus sebagai buruh, karyawan, alias pegawai.

Pemerintah Kota Bandung melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menyegel sebuah videotron nan terpasang di area Padel Club Six Nine, Jalan L.L.R.E Martadinata (Jalan Riau), Rabu (5/8).

Tindakan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyelidikan kasus pembalakan 10 pohon tanpa izin nan terjadi di letak tersebut.

Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, mengatakan penyegelan dilakukan setelah hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) menunjukkan adanya dugaan keterkaitan antara pembalakan pohon dengan pemasangan videotron nan hingga sekarang belum mengantongi Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR).

"Hari ini kami menyegel videotron lantaran izinnya belum terbit. Penyegelan ini juga merupakan tindak lanjut dari pembalakan 10 pohon di Jalan L.L.R.E. Martadinata. Ini adalah corak ketegasan Pemerintah Kota Bandung dalam menegakkan peraturan wilayah sekaligus menjaga kelestarian lingkungan," kata Bambang, Rabu (4/8).

Ia menjelaskan, pembalakan pohon tersebut melanggar Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2026, khususnya Pasal 17 ayat (1) huruf J nan mengatur larangan menebang pohon tanpa izin.

Berdasarkan patokan tersebut, setiap pohon nan ditebang tanpa izin wajib diganti dengan 10 pohon baru serta dikenai denda administratif sebesar Rp 10 juta untuk setiap pohon nan ditebang. Dengan demikian, dalam kasus ini pihak nan bertanggung jawab diwajibkan menanam 100 pohon pengganti dan bayar denda sebesar Rp 100 juta.

Menurut Bambang, tanggungjawab tersebut telah dipenuhi oleh pihak nan bertanggung jawab sebagai bagian dari hukuman administratif.

Dari hasil pemeriksaan, kata Bambang, pelaku pembalakan mengaku melakukan tindakan tersebut lantaran pepohonan dianggap menghalangi visibilitas videotron. Namun, pengakuan itu tetap terus didalami oleh abdi negara penegak hukum.

"Pengakuan dalam buletin aktivitas menyebut pembalakan dilakukan oleh pihak subkontraktor nan mengerjakan pembangunan taman. Mereka menyampaikan bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Namun, proses penyelidikan bakal terus melangkah untuk mendalami apakah ada pihak lain nan turut bertanggung jawab," ujarnya.

Bambang menegaskan, tindakan penyegelan hanya diberlakukan terhadap videotron lantaran belum mempunyai izin resmi. Sementara itu, operasional lapangan padel maupun gedung upaya di letak tersebut tetap diperbolehkan beraksi lantaran seluruh perizinannya telah dinyatakan komplit oleh lembaga teknis.

"Bangunan dan upaya padelnya tidak menjadi pokok persoalan lantaran izinnya sudah lengkap. nan kami segel hanya videotron nan belum berizin dan berangkaian dengan pelanggaran pembalakan pohon," jelasnya.

Penyegelan dilakukan secara terpadu berbareng Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), serta melibatkan Pengawas Lingkungan Hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Selain itu, DPKP telah menyiapkan letak untuk penanaman pohon pengganti, sedangkan penataan trotoar di area tersebut bakal dikoordinasikan dengan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) agar kegunaan ruang publik dapat kembali optimal.

Satpol PP memastikan penyegelan videotron bakal tetap bertindak hingga seluruh persyaratan perizinan dipenuhi sesuai ketentuan nan berlaku. Di sisi lain, Pemkot Bandung menegaskan proses penegakan norma mengenai dugaan pembalakan pohon tanpa izin tetap terus melangkah sebagai corak komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menegakkan peraturan di Kota Bandung.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Muhammad Yahya Zaini menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya seorang pasien nan diduga tidak memperoleh pelayanan kesehatan secara optimal.

Ia meminta peristiwa tersebut menjadi bahan pertimbangan menyeluruh terhadap pelayanan rumah sakit, khususnya bagi peserta BPJS Kesehatan.

"Saya menyatakan ikut bersungkawa cita atas meninggalnya pasien tersebut," kata Yahya dalam keterangannya, Rabu (5/8).

Yahya menegaskan, tenaga kesehatan dan tenaga medis wajib memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pasien tanpa membedakan status pembiayaan, termasuk peserta BPJS Kesehatan.

Menurutnya, lamanya waktu tunggu pasien untuk mendapatkan perawatan mencerminkan buruknya pelayanan rumah sakit terhadap pasien nan memerlukan penanganan cepat.

"Para nakes dan tenaga medis kudu memberikan jasa terbaik kepada setiap pasien, termasuk pasien BPJS Kesehatan. Lamanya pasien menunggu perawatan menunjukkan buruknya pelayanan rumah sakit tersebut terhadap pasien nan memerlukan pelayanan secara cepat," ujarnya.

Ia juga meminta Kementerian Kesehatan memberikan teguran keras kepada tenaga kesehatan maupun tenaga medis nan tidak menunjukkan empati kepada pasien.

"Kemenkes kudu memberikan teguran keras kepada tenaga kesehatan dan tenaga medis nan tidak berempati kepada pasien apalagi terhadap pasien BPJS Kesehatan," kata Yahya.

Minta Investigasi Terbuka

Yahya mengaku tetap sering menerima pengaduan masyarakat mengenai dugaan perlakuan berbeda terhadap peserta BPJS Kesehatan. Menurutnya, tetap ada rumah sakit nan memberikan perhatian lebih rendah kepada pasien BPJS.

"Masih sering dijumpai di lapangan pasien BPJS Kesehatan selalu dinomorduakan oleh pihak RS. Banyak rumah sakit nan kurang memberikan perhatian terhadap pasien BPJS Kesehatan. Saya banyak mendapatkan pengaduan masyarakat soal tersebut," ujarnya.

Karena itu, Yahya meminta Kementerian Kesehatan melakukan investigasi secara terbuka terhadap rumah sakit nan diduga tidak memberikan pelayanan secara optimal.

"Kemenkes kudu melakukan investigasi secara terbuka rumah sakit mana nan tidak memberikan pelayanan dengan baik tersebut. Sehingga mengakibatkan pasien meninggal lantaran tidak mendapatkan pelayanan nan baik," lanjutnya.

Soroti Pentingnya Etika Tenaga Kesehatan

Selain investigasi, Yahya meminta Kementerian Kesehatan memperkuat edukasi mengenai etika pekerjaan bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis. Menurutnya, pelayanan kesehatan kudu dibarengi sikap empati dan penghormatan kepada setiap pasien.

"Kemenkes kudu memberikan edukasi kepada para tenaga kesehatan dan tenaga medis untuk memberikan pelayanan nan terbaik kepada setiap pasien serta berempati terhadap penderitaan nan dialami oleh setiap pasien di rumah sakit. Edukasi mengenai etika menjadi sangat krusial agar tenaga kesehatan dan tenaga medis tidak menyampaikan perkataan nan menyakiti pasien dan masyarakat pada umumnya," ujarnya.

"Profesi tenaga kesehatan dan tenaga medis merupakan pekerjaan nan terhormat. Jadi mereka juga kudu punya rasa hormat terhadap setiap pasien di rumah sakit," tegasnya.

Sebelumnya, media sosial Threads diramaikan unggahan seorang pasien BPJS berjulukan Yurizal pada Rabu (22/7). Ia mengaku menunggu selama delapan jam untuk mendapatkan bilik di sebuah rumah sakit. Unggahan tersebut kemudian dipenuhi komentar bersuara cibiran. Yurizal meninggal bumi pada Jumat (31/7).

Teror penembakan dengan airsoft gun kembali terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Setelah sebelumnya terjadi di Kabupaten Sleman, teror penembakan airsoft gun kini terjadi di Kabupaten Bantul.

Informasi itu diunggah istri korban di media sosial. Disebutkan peristiwa terjadi pada 01.00 WIB di perempatan Blok O, Banguntapan, Bantul.

"Tiba2 di tembak dengan pistol airsoft gun 2x di bagian punggung belakang dan paha kaki kanan min, minta sekali bagi share pengalaman saya ini min agar orang2 lebih waspada lagi apa jika sedang keluar malam, rupanya sekarang bukan hanya kliteh saja yg sangat meresahkan, cukup sekian min dan Terimakasih," tulis unggahan di salah satu akun Instagram.

Peluru nan digunakan berupa gotri.

Terkait berita ini, Kasi Humas Polres Bantul, Iptu Rita Hidayanto, mengatakan sampai saat ini korban belum melaporkan dugaan penembakan dengan airsoft gun ini.

"Sampai saat ini belum ada laporan mengenai peristiwa penembakan air softgun sebagaimana viral di media sosial," kata Rita dikonfirmasi wartawan.

Rita menuturkan personil Polsek Banguntapan tengah mengecek TKP sesuai nan disebutkan dalam unggahan di medsos tersebut.

"Kepada korban kami berambisi dapat segera melapor dan memberikan keterangan di Polsek Banguntapan alias Polres Bantul alias melalui 110 agar dapat ditindaknlanjuti sesuai dengan patokan nan ada," katanya.

Bagi masyarakat nan mengetahui terjadinya tindak pidana diimbau untuk segera melapor ke instansi polisi terdekat alias via nomor telepon 110.

Peristiwa di Sleman

Diberitakan sebelumnya, seorang remaja menjadi korban kejahatan jalanan di Sleman. Dalam unggahannya, remaja tersebut mengaku kena tembak peluru gotri.

Selain itu, terduga pelaku juga membawa celurit sepanjang dua meter.

"Mau lapor saya kan tadi sekitar jam 02:00 (2/8/2026)pulang dari solo, terus pas sampe transmart jogja tiba tiba ada motor pcx hitam nan nyetir pake jaket gojek ijo terus tiba tiba pas sampe transmart ada motor itu neriakin kita sembari bawa celurit warna hitam kira kira ukurannya 2 meter sembari bilang "bajingan", nah saya dah bilang "nggak mas, saya gaikut ikut" dianya tetep ngejar terus ngeluarin beceng sembari nyepam nembak, nah untungnya dia pake peluru gotri dan depanku ada orang jadinya saya bisa minta tolonG," tulis unggahan tersebut.

Terkait peristiwa ini, Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro, mengatakan Polsek Depok Timur telah memperoleh laporan dugaan kejahatan jalanan nan terjadi di Jalan Laksda Adisucipto, Kalongan, Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Sleman, Minggu (2/8) sekitar pukul 02.00 WIB.

"Korban berinisial AARP (17), laki-laki, pelajar, penduduk Tangerang Selatan, saat kejadian tengah dalam perjalanan dari Solo menuju Yogyakarta berbareng rekannya," kata Argo, Senin (3/8).

Argo menjelaskan saat melintas di letak kejadian, korban dipepet dua orang nan berboncengan dengan sepeda motor Honda PCX hitam.

"Salah seorang terduga pelaku disebut mengenakan jaket ojek online warna hijau serta membawa senjata tajam menyerupai celurit dan senjata jenis airsoft gun," katanya.

Argo mengatakan, pelaku diduga menembakkan airsoft gun yang dibawanya hingga mengenai punggung korban.

"Terduga pelaku kemudian diduga menembakkan airsoft gun hingga mengenai bagian punggung korban dan mengakibatkan luka. Korban selanjutnya mendapatkan perawatan medis dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Depok Timur," katanya.

Polisi saat ini tetap menyelidiki kasus ini. Termasuk mengungkap identitas pelaku.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengonfirmasi letak spesifik penemuan duit tersebut kepada wartawan di Jakarta, Rabu (5/8).(Antara)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan temuan duit tunai senilai 8.500 dolar Singapura di ruangan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Winarko, yang diduga melibatkan mantan Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023–2024 Silmy Karim.

Penyitaan ini dilakukan dalam rangkaian penggeledahan mengenai dugaan korupsi pengurusan izin tinggal penduduk negara asing (WNA).

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengonfirmasi letak spesifik penemuan duit tersebut kepada wartawan di Jakarta, Rabu (5/8). Pernyataan ini memperjelas keterangan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, nan sebelumnya hanya menyebut penyitaan duit asing dari Kantor Imigrasi Jakarta Selatan pada penggeledahan 4 Agustus 2026.

“Dari penggeledahan di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, interogator turut mengamankan duit tunai dalam mata duit asing senilai 8.500 dolar Singapura,” ujar Budi Prasetyo.

Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) ke-11 KPK sepanjang tahun 2026 nan digelar pada 2-3 Juni lalu. Dalam perkara ini, KPK menduga telah terjadi praktik pemerasan dalam pengurusan izin tinggal WNA selama periode 2022–2026 di lingkungan kementerian nan sekarang menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Hingga saat ini, KPK telah menetapkan delapan orang tersangka. Di antaranya adalah mantan Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023–2024 Silmy Karim dan Plt Dirjen Imigrasi periode 2024–2025 Saffar Muhammad Godam.

Daftar tersangka lainnya mencakup pejabat di beragam lini keimigrasian, yaitu:

• Jaya Saputra (Kakanwil Ditjen Imigrasi Jawa Barat)
• Ronald Arman Abdullah (Kepala Kanim Jakarta Barat)
• Tessar Bayu Setyaji (Kasubdit Direktorat Izin Tinggal)
• Bagus Bramantyo (Kasubdit Direktorat Izin Tinggal)
• Juniadi Sri Priambudi (Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas)
• Gusti Benardiansyah (Staf Subdirektorat Izin Tinggal)

Penyidik KPK menduga para tersangka meraup untung hingga Rp145,5 miliar dari praktik terlarangan tersebut. Seluruh peralatan bukti, termasuk duit tunai dan arsip nan disita dari penggeledahan terbaru, bakal dianalisis lebih lanjut untuk memperkuat bangunan perkara dan menelusuri keterlibatan pihak lain. (Ant/I-1)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah memproses pengadaan tahap kedua impor minyak dari mentah dari Rusia sebagai bagian dari perjanjian jangka panjang antara Indonesia dan Rusia.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membeberkan bahwa impor minyak tahap satu dari Negeri Beruang Merah tersebut sudah sampai di Indonesia, dan sekarang tengah diproses untuk impor tahap kedua.

Dia pun menekankan kelanjutan impor tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memperkuat persediaan minyak nasional.

"Tahap pertama kan sudah. Tahap kedua lagi berjalan. Nanti kita bikin perjanjian jangka panjang kok ya," ungkap Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Bahlil menggarisbawahi bahwa pengadaan minyak mentah ini dilakukan langsung oleh negara melalui Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) dan bukan merupakan tindakan korporasi dari PT Pertamina (Persero).

Dia menekankan, langkah tersebut diambil untuk memastikan kedaulatan daya Indonesia tetap terjaga tanpa adanya intervensi dari negara lain.

"Dan ingat ya, nan melakukan pengadaan itu bukan Pertamina ya, negara. Jadi negara nggak boleh diintervensi oleh negara lain ya. Ini negara. nan melakukan impor adalah negara," tegas Bahlil.

Dengan skema impor nan dikelola negara, pemerintah mempunyai keleluasaan penuh untuk mendistribusikan minyak tersebut demi kepentingan rakyat dan kemandirian bangsa.

"Setelah negara ambil, baru negara mau siapkan untuk kemana untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara itu urusan negara lah. Dan negara kita ini kan menganut asas bebas aktif," lanjutnya.

Bahlil berambisi ketahanan daya primer Indonesia semakin handal dalam menghadapi dinamika geopolitik dunia di masa mendatang.

"Kita tidak mendikte negara lain tapi negara lain juga tidak boleh mendikte kita. Independensi negara kita kudu kita jaga sebagai bagian daripada pengabdian kita kepada Ibu Pertiwi," tandasnya.

Impor Minyak Melalui Lemigas

Kementerian ESDM menyiapkan peran nan lebih besar bagi Lemigas dalam tata kelola pengadaan daya nasional. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026, Lemigas berkesempatan menjadi salah satu Badan Layanan Umum (BLU) nan dapat melakukan pengadaan, termasuk impor minyak mentah dan BBM.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung sempat mengatakan bahwa pemerintah tidak bakal membentuk BLU baru untuk menjalankan kegunaan tersebut. Sebaliknya, pemerintah bakal mengoptimalkan lembaga nan sudah ada di lingkungan Kementerian ESDM.

"Jadi kita bakal mengoptimalkan penggunaan ini BLU nan ada di antaranya adalah Lemigas," ujar Yuliot di Kementerian ESDM, Jumat (29/5/2026).

Menurut Yuliot, pengaturan tersebut merupakan bagian dari penerapan Perpres Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Minyak Dalam Negeri nan baru diterbitkan pemerintah. Aturan itu memberikan ruang tidak hanya kepada badan upaya milik negara (BUMN), tetapi juga BLU di bagian daya untuk melakukan pengadaan minyak.

Meski begitu, dia menjelaskan pemerintah tetap mengutamakan pasokan daya dari dalam negeri. Perpres tersebut mengatur agar minyak mentah nan diproduksi kontraktor perjanjian kerja sama (KKKS) dapat diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan domestik, terutama saat pasokan dunia mengalami keterbatasan.

"Jadi dari Perpes itu pengadaan crude itu bisa berasal dari produksi dalam negeri, dari perusahaan K3S dalam negeri. Jadi lantaran ada keterbatasan suplai secara global, jadi jika ada komitmen ekspor nan dari perusahaan K3S itu bisa dipasarkan dalam negeri. Dan harganya itu sesuai dengan nilai ICP, jadi untuk tidak merugikan perusahaan KKKS sendiri," ungkap Yuliot.

Total Impor Minyak dari Rusia

Utusan Khusus Presiden bagian Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo sebelumnya menyebut bahwa Indonesia mendapatkan 150 juta minyak mentah dari Rusia dengan nilai khusus.‎ ‎

Hashim mengatakan pasokan minyak nan didapatkan dengan nilai unik itu adalah hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto menemui Presiden Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskwa, pada Senin (13/4/2026).

‎"Indonesia sekarang sudah ada komitmen dari pemerintah Rusia, 150 juta barel kita bisa simpan di Indonesia untuk menghadapi masalah-masalah gejolak ekonomi," ucap Hashim saat memberikan aktivitas Economic Briefing 2026 di Menara Patra Jasa, Jakarta pada Kamis (23/4/2026).

‎Awalnya dalam pertemuan dengan Putin, jelas Hashim, awalnya Rusia menyetujui mengirim 100 juta barel dengan nilai khusus. Akan tetapi, jumlah itu bakal ditambah Rusia sebesar 50 juta barel untuk Indonesia dalam menghadapi gejolak dunia.

‎"Dia (Prabowo Subianto) ke Moskow ketemu Presiden Putin selama 3 jam dan dapat komitmen dari Presiden Putin 100 juta barel minyak itu bakal segera dikirim ke Indonesia. 100 juta barel dengan nilai khusus. Dan andaikan Indonesia perlu lagi tambahan, sudah ditambah 50 juta," tutur Hashim.

(wia) [Gambas:Video CNBC]

Daftar kode redeem Free Fire (FF) terbaru 5 Agustus 2026.(Dok. Garena)

BAGI para pemain Free Fire (FF) dan Free Fire MAX, berburu item kosmetik tanpa kudu mengeluarkan Diamond adalah kepuasan tersendiri. Salah satu langkah paling efektif untuk mendapatkan reward tersebut adalah melalui kode redeem resmi nan dibagikan secara berkala. Pada Rabu (5/8), sejumlah kode baru telah muncul dan menjadi sasaran para survivors.

Artikel ini bakal menyajikan daftar komplit kode redeem nan dilaporkan aktif hari ini, mulai dari kode prioritas hingga daftar pengganti nan patut dicoba. Selain itu, kami juga menyertakan pedoman langkah demi langkah untuk memastikan proses klaim Anda sukses tanpa hambatan teknis.

Daftar Kode Redeem FF Prioritas 5 Agustus 2026

Berdasarkan info nan dihimpun, terdapat empat kode utama nan muncul secara konsisten di beragam daftar terbaru. Kode-kode ini mempunyai potensi memberikan bingkisan menarik seperti bundle, skin senjata, hingga emote langka.

Kode Utama Hari Ini:

• BR43FMAPYEZZ
• UPQ7X5NMJ64V
• FFR4G3HM5YJN
• FF6YH3BFD7VT

Perlu dicatat bahwa bingkisan spesifik dari masing-masing kode di atas tidak diumumkan secara pasti oleh pengembang. Pemain bakal menerima bingkisan secara random dari kumpulan reward nan sedang tersedia di server saat ini.

Kumpulan Kode Redeem Alternatif

Jika kode utama di atas sudah mencapai pemisah batas klaim, Anda tetap bisa mencoba deretan kode pengganti berikut ini. Mengingat setiap kode mempunyai masa bertindak dan kuota pengguna nan terbatas, sangat disarankan untuk mencobanya satu per satu secepat mungkin.

Cara Klaim Kode Redeem Melalui Portal Resmi Garena

Untuk menukarkan kode-kode di atas dengan bingkisan in-game, Anda kudu mengikuti prosedur resmi nan telah ditetapkan oleh Garena. Berikut adalah langkah-langkahnya:

1. Kunjungi situs resmi penukaran bingkisan di Rewards Redemption Site Garena (reward.ff.garena.com).
2. Login menggunakan akun Free Fire Anda. Tersedia beragam pilihan login mulai dari Facebook, Google, Apple ID, VK, hingga Huawei.
3. Masukkan salah satu kode redeem nan terdiri dari 12-16 karakter (kombinasi huruf kapital dan angka) ke dalam kolom nan tersedia.
4. Klik tombol Konfirmasi.
5. Jika berhasil, bingkisan bakal dikirimkan langsung ke Vault alias kotak masuk (in-game mail) akun Anda dalam waktu maksimal 24 jam.

Ketentuan dan Batasan Penukaran

Meskipun daftar kode di atas tersedia, ada beberapa aspek nan menentukan keberhasilan klaim Anda. Memahami batas ini bakal menghindarkan Anda dari kebingungan saat menemui pesan eror:

• Wilayah Server: Kode redeem seringkali berkarakter region-locked. Kode nan berfaedah di server luar negeri belum tentu bisa digunakan di server Indonesia.
• Batas Pengguna: Setiap kode mempunyai kuota maksimal. Jika kuota sudah terpenuhi, kode tidak lagi valid.
• Masa Berlaku: Kode mempunyai tanggal kedaluwarsa. Segera lakukan klaim setelah kode diterbitkan.
• Tipe Akun: Pemain nan menggunakan akun Guest tidak dapat melakukan penukaran. Pastikan akun Anda sudah terhubung (bind) ke platform media sosial.

Peringatan Keamanan: Selalu waspada terhadap upaya phishing. Jangan pernah memasukkan password akun Free Fire Anda di situs mana pun selain portal resmi Garena. Garena tidak pernah meminta info sensitif melalui blangko tidak resmi.

Demikian daftar kode redeem FF untuk 5 Agustus 2026. Mengingat sifatnya nan terbatas, segera buka perangkat Anda dan klaim hadiahnya sekarang juga sebelum kehabisan! (Garena/Z-10)

Jakarta -

Kebakaran terjadi di salah satu gedung di Cikini, Jakarta Pusat. Asap hitam tampak membubung di lokasi.

"Objek gedung. Situasi proses pemadaman (merah)," demikian info dari Command Center Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).

Laporan kebakaran diterima pukul 14.45 WIB. Petugas mulai melakukan operasi pemadaman pukul 14.52 WIB.

Damkar mengerahkan 70 personel dengan 18 unit mobil pemadaman kebakaran (damkar). Penyebab kebakaran belum diketahui.

"Pengerahan unit, 18 unit, 70 personel," tulis Sudin Damkar.

(kuf/haf)

Pandeglang -

Warga Desa Pagar Batu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, dihebohkan dengan munculnya hewan trenggiling nan memasuki permukiman. Warga kemudian mengevakuasi dan menyerahkan ke BPBD Pandeglang.

"Kami menerima seekor trenggiling berukuran sedang, nan diamankan penduduk semalam dengan keadaan selamat," kata Sekretaris BPBD Pandeglang, Nana Mulyana, Rabu (5/8/2026).

Nana mengatakan trenggiling tersebut masuk ke laman rumah warga. Kemunculan hewan langka tersebut diduga disebabkan adanya kerusakan di habitatnya alias sedang mencari makanan.

"Kemunculannya di permukiman diduga lantaran habitatnya terganggu alias sedang mencari makan," ucapnya.

Nana mengatakan BPBD Pandeglang langsung menyerahkan hewan tersebut ke BKSDA Serang. Langkah itu dilakukan agar trenggiling bisa lebih aman.

"Tadi pagi sudah kami serahkan ke BKSDA lantaran trenggiling ini hewan dilindungi, maka kami segera berkoordinasi untuk menghindari sesuatu nan tidak diinginkan terhadap trenggiling tersebut," ujarnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, trenggiling masuk dalam kategori hewan nan sangat dilindungi dan terancam punah. Atas perihal itu petugas mengimbau agar tidak memelihara alias menjual satwa nan dilindungi.

"Petugas mengimbau masyarakat agar tidak memelihara maupun memperjualbelikan satwa dilindungi,serta segera melaporkan kepada lembaga berkuasa andaikan menemukan satwa liar di lingkungan permukiman," kata Nana.

(lir/lir)

Jakarta -

Cek status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan secara online tanpa perlu datang langsung ke instansi cabang. Pengecekan bisa melalui aplikasi JMO.

Bersumber dari unggahan di akun IG @bpjs.ketenagakerjaan, berikut informasinya.

• Buka aplikasi JMO
• Pilih menu Kartu Digital
• Lalu, pilih kartu peserta
• Setelah itu, bakal muncul status kepesertaan beserta info lainnya

Selain itu, Anda juga bisa menghubungi contact center BPJS di nomor 175. Tidak perlu datang ke instansi bagian BPJS Ketenagakerjaan untuk mengetahui status kepesertaan kamu.

Perlu diketahui, status BPJS Ketenagakerjaan bakal non aktif pada bulan berikutnya setelah HRD Perusahaan menonaktifkan kepesertaan.

Cara Urus Kartu BPJS Ketenagakerjaan Rusak

Berdasarkan info resmi BPJS Ketenagakerjaan, solusi praktis jika kartu bentuk rusak adalah dengan beranjak menggunakan aplikasi JMO. Inovasi ini memungkinkan peserta menyimpan kartu secara praktis di ponsel.

Kartu digital tersebut dapat langsung digunakan untuk mengakses beragam layanan, seperti memantau saldo alias mengusulkan klaim. Berikut adalah langkah-langkah mengakses kartu digital melalui aplikasi JMO:

• Unduh aplikasi JMO melalui Google Play Store alias App Store di ponsel Anda
• Lakukan login dengan memasukkan nomor Kartu Peserta Jamsostek (KPJ) alias Nomor Induk Kependudukan (NIK)
• Setelah sukses masuk, klik bagian menu "Kartu Digital" hingga kartu BPJS Ketenagakerjaan Anda muncul di layar
• Simpan alias download kartu digital tersebut dari aplikasi JMO agar mudah digunakan kapan saja tanpa perlu kartu fisik.

Tips Menjaga Kartu BPJS Ketenagakerjaan Agar Tidak Rusak

Selain mengetahui langkah mengakses kartu digital, peserta juga perlu merawat kartu bentuk dengan baik. Hal ini krusial agar identitas kepesertaan tetap kondusif dan terbaca jelas.

Berikut adalah beberapa tips menjaga kartu BPJS Ketenagakerjaan bentuk Anda:

• Prioritaskan penggunaan kartu digital untuk sehari-hari demi mengatasi akibat kerusakan alias kehilangan pada kartu fisik.
• Simpan kartu bentuk di dalam dompet alias letakkan di tempat unik penyimpanan kartu agar kondisinya lebih aman.
• Lapisi kartu menggunakan plastik pelindung untuk mencegah kartu terlipat alias luntur lantaran terkena air.
• Apabila kartu terlanjur hilang, segera laporkan kepada petugas dan langsung urus agar Anda tetap dapat mengakses seluruh faedah BPJS Ketenagakerjaan.

(kny/zap)

Pemerintah menyiapkan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual (KI) senilai Rp 10 triliun pada tahun ini.

Hal itu disampaikan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam Forum Koordinasi Nasional Kekayaan Intelektual Tahun 2026 di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Rabu (5/8).

Supratman mengatakan, pemerintah telah menyepakati pagu pembiayaan berbasis KI sebesar Rp 10 triliun sebagai langkah awal mendorong komersialisasi hasil penemuan dan karya imajinatif di Indonesia.

“Tahun ini pemerintah sudah menyiapkan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual di mana kolateralnya adalah sertifikat kekayaan intelektual. Kita sudah memulai dan pagunya sudah disepakati Rp 10 triliun tahun ini,” kata Supratman dalam sambutannya.

Menurut dia, skema tersebut menjadi momentum agar kekayaan intelektual tidak berakhir hanya pada tahap perlindungan hukum, tetapi juga mempunyai nilai ekonomi nan dapat dimanfaatkan pelaku usaha, ekonomi kreatif, hingga UMKM.

Supratman menilai selama ini banyak pelaku upaya nan telah mendaftarkan merek maupun kewenangan kekayaan intelektual, tetapi belum bisa memaksimalkan nilai ekonominya.

“Nah, sekarang kita bantu dari sisi permodalan. Karena itu, apalagi jika sudah masuk PSN nanti, maka ini bisa kapitalisasinya bakal semakin besar,” ujarnya.

Supratman juga mengungkapkan pemerintah tengah menggagas agar pengembangan ekosistem kekayaan intelektual masuk sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurutnya, langkah tersebut krusial untuk memperkuat riset, inovasi, hingga komersialisasi hasil penelitian.

Lebih lanjut Ia mencontohkan, dari sekitar 6.000 paten nan dimiliki Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), kurang dari 10 persen nan telah dikomersialisasikan.

“Kasihan. Jadi, ada paten sudah didaftar, kemudian faedah ekonominya tidak ada,” ucapnya.

Selain itu, pemerintah juga tengah menyusun Rencana Induk Kekayaan Intelektual Nasional 2027-2036 sebagai referensi lintas kementerian dan lembaga dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual nasional.

KUR Berbasis KI Sudah Diatur

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Elen Setiadi mengatakan support pembiayaan berbasis kekayaan intelektual telah diakomodasi melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Menurut Elen, ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat nan bertindak sejak 13 Januari 2026.

“Pemerintah sebelumnya telah menyetujui usulan dari Menteri Hukum untuk memberikan KUR berbasis kekayaan intelektual,” kata Elen.

Ia menjelaskan, untuk KUR dengan plafon di bawah Rp 100 juta, debitur tidak diwajibkan menyerahkan agunan tambahan selain upaya alias objek nan dibiayai.

Sementara itu, untuk pembiayaan nan memerlukan agunan tambahan, aset tidak berbentuk berupa kekayaan intelektual dapat digunakan sesuai ketentuan nan berlaku.

“Agunan tambahan dapat berupa aset berbentuk dan/atau aset tidak berbentuk sesuai kebijakan penilaian objektif penyalur KUR, termasuk kekayaan intelektual,” ujarnya.

Elen menambahkan, pemerintah bakal memperbaiki izin agar sertifikat kekayaan intelektual dapat semakin dipertegas sebagai corak agunan dalam penyaluran KUR.

Dalam kesempatan nan sama, dia melaporkan bahwa dari pagu pembiayaan Rp 10 triliun nan telah disepakati, sebagian besar telah terserap oleh sektor ekonomi kreatif.

“Kami laporkan dari pagu nan sudah disepakati di Komite Pembiayaan KUR 10 triliun, sebagian besar sudah terealisasi, Pak Menteri, nan dalam golongan ekonomi kreatif. Dan kami yakini bahwa sebagian dari penyaluran itu juga berasal dari kekayaan intelektual,” katanya.

Pengembang listrik swasta alias Independent Power Producer (IPP) bakal menggarap banyak proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM), nan tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero), Suroso Isnandar, mengatakan dari total 315 proyek PLTA dan PLTM dengan kapabilitas mencapai 11,7 gigawatt (GW) sekitar 262 proyek bakal dikerjakan oleh IPP.

“IPP bakal memegang peran nan sangat besar Lebih besar dari peran PLN maupun subholding,” ucap Suroso dalam aktivitas Indonesia Hydropower Summit 2026 di Kantor PLN, Jakarta Selatan, Rabu (5/8).

Suroso merinci, untuk proyek PLTA, IPP bakal mengembangkan 48 proyek dengan total kapabilitas 9.441 megawatt (MW). Sementara itu, pada segmen PLTM berkapasitas di bawah 30 MW, developer swasta bakal menggarap 214 proyek dengan total kapabilitas 1.110 MW.

“Artinya IPP sendiri mencapai porsi dari proyeknya lebih dari berfaedah 260 proyek,” lanjut Suroso.

Sementara itu, porsi nan dikerjakan PLN relatif lebih kecil, ialah tujuh proyek PLTA berkapasitas 361 MW serta 20 proyek mikrohidro dan minihidro dengan kapabilitas 51 MW. Adapun proyek nan dikelola subholding PLN mencakup PLTA berkapasitas sekitar 700 MW dan proyek mikrohidro berkapasitas 28 MW.

“Di situ kita lihat bahwa peran (IPP) menjadi sangat krusial dalam pengembangan pembangunan pembangkit hidro ini,” sebut Suroso.

Suroso mengatakan, PLN berkedudukan sebagai enabler dengan menyiapkan jaringan transmisi dan prasarana kelistrikan nan dibutuhkan agar daya listrik dari pembangkit-pembangkit tersebut dapat disalurkan ke sistem.1

Pada akhir Oktober 2018, gelombang kemarahan internal melanda Google akibat penanganan kasus pelecehan seksual oleh pihak manajemen nan dinilai tidak adil. Dipelopori oleh Claire Stapleton, seorang manajer pemasaran YouTube saat itu, aktivitas protes nan dikenal sebagai Women’s Walkout pun mulai terbentuk.

Stapleton mengungkapkan dalam kitab terbarunya berjudul Don’t Be Evil bahwa inisiatif ini bermulai dari pembuatan Google Group sederhana berjulukan womens-walk. Grup nan awalnya hanya menampung beberapa nama itu mendadak dibanjiri ratusan tenaga kerja nan mau menyuarakan keresahan mereka secara terbuka.

Melalui email nan dikirim pada Sabtu pagi, 27 Oktober 2018, Stapleton membujuk rekan-rekannya untuk bersatu.

“Selamat datang di titik nol tindakan mogok kerja wanita Google,” tulis Stapleton dalam pesan pembukanya nan dikirim menggunakan identitas aslinya tanpa anonimitas.

Dalam waktu singkat, obrolan tersebut berkembang dari sekadar ungkapan kemarahan menjadi penyusunan strategi tindakan nyata di lapangan.

Menggalang Solidaritas Global dalam Lima Hari

Para pekerja memutuskan untuk menggelar tindakan mogok kerja pada Kamis, 1 November 2018, demi mempertahankan momentum kemarahan publik sebelum Pemilu Sela Amerika Serikat. Dalam menyusun rencana tersebut, Stapleton dibantu oleh Tanuja, seorang manajer proyek nan merancang situs internal sebagai pusat koordinasi untuk seluruh instansi Google di dunia.

Kendati demikian, disebutkan dalam kitab tersebut tentang tantangan besar nan membayangi aktivitas ini. Seorang rekan Stapleton berjulukan Amr memperingatkan adanya potensi tekanan kembali nan kuat dari manajemen Google.

Aksi protes ini akhirnya mencatatkan sejarah sebagai salah satu aktivitas penolakan massal terbesar dari kalangan pekerja industri teknologi global. Beberapa tuntutan nan diajukan para tenaga kerja Google dalam tindakan ini adalah meminta komitmen perusahaan untuk menghentikan ketidaksetaraan pemberian penghasilan dan kesempatan dan pelaporan masalah pelecehan seksual secara lebih transparan.

Aksi turun ke jalan itu dilakukan para tenaga kerja Google di San Francisco, Singapura, Zurich, London, Dublin, Sydney, Tokyo, Berlin, dan New York. Sebuah akun Twitter berjulukan @GoogleWalkout mengumpulkan pengarsipan tindakan turun ke jalan tersebut.