Kiki berujar bahwa fenomena tersebut muncul saat dirinya tengah berkendara di salah satu jalanan Jonggol. Menurutnya, kejadian awan warna warni itu terlihat jelas di langit selama kurang lebih 40 menit.

“Munculnya sekitaran 40 menitan, lumayan lama dan saya baru pertama kali liat kejadian itu di wilayah Jonggol sini,” ucapnya.

Kiki mengatakan, kejadian awan pelangi itu sontak menarik perhatian pengendara bermotor nan memilih memperlambat laju kendaraannya dan menepi di bahu jalan. Mereka mengarahkan kamera ponsel ke langit dan menangkap momen langka tersebut.

“Rame juga pengendara nan berakhir mau lihat kejadian itu,” Kiki menandaskan.

Jakarta -

Dalam rangka peringatan Hari Kartini, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) resmi menggelar 'Kartini BISA Fest' sebagai bagian dari upaya pemberdayaan wanita dan penguatan kapabilitas UMKM melalui pemanfaatan dan literasi teknologi digital. Program ini menjadi penguatan dari beragam inisiatif strategis TelkomGroup dalam mendorong pelaku usaha, khususnya perempuan, agar lebih berkekuatan saing di pasar domestik maupun global.

Berbagai program dihadirkan, mulai dari pelatihan, fasilitasi sertifikasi, hingga penguatan branding produk. Kegiatan ini juga menjadi penerapan budaya perusahaan, ialah Bravery, Integrity, Service Excellence, Agility (BISA) dengan menekankan kerjasama dan inovasi.

Direktur Utama Telkom Dian Siswarini, turut datang dan memberikan support terhadap agenda tersebut. Ia menilai momentum Hari Kartini krusial untuk mendorong penyesuaian terhadap perkembangan teknologi.

"Perayaan Kartini BISA Fest selama empat hari ini sangat luar biasa lantaran tidak hanya melibatkan perempuan, tetapi juga laki-laki nan turut berkedudukan aktif. Momentum Hari Kartini menjadi pengingat bagi kita semua untuk mengambil nilai-nilai perjuangan Kartini dan mengadaptasikannya dalam kehidupan saat ini nan serba digital. Oleh lantaran itu, krusial bagi kita untuk terus belajar, mengenal, dan memanfaatkan teknologi guna memberikan akibat nan lebih luas," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (1/5/2026).

Dalam rangkaian aktivitas tersebut, Telkom menghadirkan pagelaran kuliner nan melibatkan 40 UMKM perempuan, seminar cyber security dengan lebih dari 350 peserta, hingga training pemanfaatan kepintaran artifisial (AI) untuk mendukung efisiensi konten imajinatif dan pemasaran digital.

Sebagai perusahaan digital telco terdepan untuk memajukan masyarakat, Telkom berkomitmen untuk memperkuat peran wanita melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Dari lebih dari 112.000 UMKM binaan, sebanyak 73.152 diantaranya merupakan pelaku upaya wanita nan aktif mengikuti program pembinaan berbasis digital. Upaya ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kapabilitas individu, tetapi juga pada pembuatan ekosistem digital nan inklusif, kolaboratif, dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nan berkelanjutan.

Selain itu, Telkom turut menghadirkan program Packfest dengan menyalurkan support 500.000 cetak kemasan. Perusahaan juga memfasilitasi sertifikasi legal cuma-cuma bagi 2.250 UMKM wanita guna memperkuat aspek branding dan legalitas produk, sehingga UMKM tidak hanya unggul dari sisi kreativitas, tetapi juga memenuhi standar nan dibutuhkan untuk bersaing di pasar modern dan internasional.

Berdasarkan info Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) 2025, sekitar 64,5% alias 37 juta pelaku UMKM di Indonesia dijalankan oleh perempuan. Namun, tetap terdapat tantangan, salah satunya mengenai legalitas dan standardisasi produk. Data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) 2025 mencatat baru sekitar 35% UMKM nan mempunyai sertifikasi halal.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Dian secara simbolis menyerahkan support sertifikasi legal dan hibah bungkusan kepada perwakilan UMKM binaan. Penyerahan ini menjadi bentuk nyata support perusahaan dalam mendorong wanita Indonesia untuk terus mengembangkan kapabilitas diri, berani mengambil peluang, serta memaksimalkan potensi nan dimiliki dalam menghadapi dinamika era digital.

Dukungan tersebut juga menjangkau pelaku UMKM disabilitas sebagai bagian dari komitmen Telkom dalam menghadirkan kesetaraan akses dan memastikan bahwa transformasi digital dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan pendekatan nan inklusif, Telkom mendorong terciptanya ekosistem upaya nan tidak hanya produktif, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Dian menegaskan komitmen perusahaan dalam mendorong pemberdayaan UMKM melalui pemanfaatan teknologi digital.

"Sebagai perusahaan teknologi, Telkom mempunyai tanggung jawab untuk memperluas akses dan meningkatkan literasi digital di seluruh lapisan masyarakat. Fokus kami pada pembinaan UMKM merupakan bagian dari upaya tersebut. Melalui digitalisasi dan standarisasi, kami berambisi pelaku UMKM bimbingan tidak hanya tumbuh secara mandiri, tetapi juga bisa menciptakan akibat ekonomi nan lebih luas bagi lingkungan sekitarnya," jelasnya.

'Kartini BISA Fest' nan dilaksanakan pada 20-24 April 2026 lampau ini menjadi penerapan nyata strategi Telkom dalam membangun ekosistem digital nan inklusif dan berkekuatan saing. Program ini sejalan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya poin 5 (Kesetaraan Gender) dan poin 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).

Melalui beragam inisiatif nan terintegrasi, Telkom berkomitmen untuk terus mendampingi wanita Indonesia agar semakin berdaya, inovatif, dan bisa berkontribusi dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional, serta mendorong pertumbuhan digital nan inklusif dan berkelanjutan.

(akn/ega)

Jakarta, CNBC Indonesia - Sebulan lagi, pemerintah bakal mulai pencairan penghasilan ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN). Keputusan ini tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 nan mengatur agenda hingga besaran nan diterima.

"Gaji ke-13 dibayarkan paling sigap pada bulan Juni tahun 2026," bunyi Pasal 15 ayat (1) dalam patokan tersebut.

Aturan itu menyebut penghasilan ke-13 diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), calon PNS (CPNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit TNI, personil Polri, serta pejabat negara.

Pemberian penghasilan ke-13 merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian kepada negara, dengan tetap memperhatikan kondisi finansial negara. Adapun komponen nan diterima meliputi penghasilan pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan keahlian sesuai ketentuan.

"Gaji ketiga belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berasas ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi pasal 16 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026, dikutip Jumat (1/5/2026).

Untuk PPPK, terdapat patokan unik dalam perhitungannya. Jika masa kerja kurang dari satu tahun, maka penghasilan ke-13 diberikan secara proporsional. Bahkan, PPPK nan masa kerjanya belum genap satu bulan sebelum 1 Juni 2026 tidak berkuasa menerima penghasilan tersebut.

Sementara itu, CPNS nan dibiayai APBN bakal menerima 80% dari penghasilan pokok, ditambah tunjangan seperti tunjangan umum, tunjangan kinerja, serta akomodasi lainnya sesuai jabatan. Untuk CPNS wilayah (APBD), komponen nan diterima serupa, namun bisa ditambah penghasilan lain sesuai keahlian fiskal masing-masing daerah.

Adapun untuk pimpinan, anggota, serta pegawai non-ASN di lembaga nonstruktural, besaran penghasilan ke-13 telah ditetapkan. Untuk ketua lembaga nonstruktural, misalnya, ketua alias kepala memperoleh sekitar Rp31,4 juta, wakil ketua Rp29,6 juta, serta sekretaris dan personil masing-masing Rp28,1 juta.

Sementara pejabat setingkat eselon I menerima sekitar Rp24,8 juta, eselon II Rp19,5 juta, eselon III Rp13,8 juta, dan eselon IV Rp10,6 juta.

Untuk pegawai non-ASN berasas jenjang pendidikan, nominalnya bervariasi. Lulusan SD hingga SMP bisa menerima mulai Rp4,2 juta hingga Rp5 juta tergantung masa kerja. Lulusan SMA hingga D-I berkisar Rp4,9 juta sampai Rp5,8 juta.

Sementara lulusan D-II hingga D-III menerima sekitar Rp5,4 juta hingga Rp6,5 juta. Adapun lulusan D-IV alias S1 bisa memperoleh Rp6,5 juta hingga Rp7,8 juta, dan untuk S2 hingga S3 berkisar Rp7,7 juta sampai Rp9 juta, berjuntai pada masa kerja.

Berikut ini, rincian penghasilan ke-13 nan dibayarkan dari APBN:

• Gaji pokok
• Tunjangan keluarga
• Tunjangan pangan
• Tunjangan kedudukan alias tunjangan umum
• Tunjangan kinerja

Sedangkan penghasilan ke-13 nan anggarannya berasal dari APBD bagi ASN, terdiri atas:

• Gaji pokok
• Tunjangan keluarga
• Tunjangan pangan
• Tunjangan kedudukan alias tunjangan umum
• Tambahan penghasilan paling banyak sebesar nan diterima dalam 1 (satu) bulan bagi lembaga wilayah nan memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan keahlian kapabilitas fiskal wilayah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Berikut adalah komponen bagi para pensiunan dan penerima pensiun.

• Pensiun Pokok
• Tunjangan Keluarga
• Tunjangan Pangan
• Tambahan Penghasilan

(haa/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Sesosok mayit laki-laki ditemukan melayang-layang di area Brown Canyon, jejak galian C di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Mayat tersebut diduga merupakan korban pembunuhan. Saat ditemukan, korban dalam kondisi telanjang.

Kasatreskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Dharma Sena, mengatakan mayit laki-laki itu ditemukan pada Kamis (30/4) sekitar pukul 09.30 WIB oleh penduduk sekitar. Setelah dicek, korban merupakan penduduk Kabupaten Grobogan.

"Kalau dari KTP-nya sih nan berkepentingan penduduk Grobogan. Dan memang dari pihak family korban sudah datang," kata Sena di Kantor Gubernur, Jumat (1/5).

Ia menduga laki-laki tersebut merupakan korban pembunuhan. Sebab, terdapat jejak cekikan pada lehernya nan menyebabkan meninggal lemas.

"Dari hasil pemeriksaan dan autopsi ditemukan penyebab kematiannya adalah bekap dan cekikan pada leher, sehingga mengakibatkan meninggal lemas. Untuk dugaan pembunuhan, dari hasil autopsi kami mengarah ke sana," jelasnya.

Saat ini, kepolisian tetap melakukan penyelidikan. Sejumlah saksi juga sudah diperiksa untuk mengungkap kasus ini.

"Saksi-saksi sudah kami ambil keterangannya, termasuk nan pertama kali menemukan dan pihak family korban. Kasusnya tetap kami dalami," kata Sena.

NEWS

Polda Metro Jaya mengamankan 101 orang nan diduga hendak menyusup dan memicu kericuhan dalam tindakan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di area Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (1/5).

Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan ratusan orang tersebut saat ini tetap dimintai keterangan oleh polisi.

“Sebanyak 101 orang sedang memberikan keterangan kepada kami, dan kami sampaikan setelah selesai proses tersebut mereka bakal segera kembali ke rumah masing-masing,” kata Iman dalam konvensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat (1/5).

Iman membenarkan para terduga diamankan di sekitar letak tindakan pekerja di DPR/MPR.

“Iya (diamankan di DPR),” ujarnya singkat.

Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menemukan sejumlah peralatan nan diduga bakal digunakan untuk membikin kerusuhan. Barang-barang tersebut di antaranya botol berisi bahan untuk peledak molotov, senjata tajam, hingga ketapel beserta pelurunya.

“Yang pertama ada botol kosong sebagaimana terlihat, itu botol kosong dan kain pemicu untuk membikin peledak molotov,” ucap dia.

“Begitu pula kami menemukan alias mengamankan senjata tajam dari tangan mereka,” tambahnya.

Selain itu, polisi juga menyita paku beton nan diduga bakal digunakan untuk merusak akomodasi di sekitar letak aksi. Iman menyebut para terduga berencana merusak pembatas beton saat massa pekerja tengah berorasi.

Tak hanya itu, polisi juga menemukan arsip nan berisi rencana kericuhan. Berdasarkan temuan tersebut, para terduga diduga hendak mengadu domba massa pekerja dengan langkah menyusup ke dalam aksi.

“Dalam pembicaraan sesama mereka, terungkap beberapa fakta, di antaranya mereka merencanakan bakal mengadu domba antar komponen serikat pekerja dengan melakukan penyelundupan pada saat aktivitas sedang berlangsung,” tuturnya.

Iman menambahkan para terduga kebanyakan berumur 25 hingga 30 tahun dan berasal dari luar Jakarta. Polisi juga mengamankan sejumlah duit tunai nan diduga berangkaian dengan rencana tindakan tersebut. Namun, sumber pendanaan tetap didalami.

“Polda Metro Jaya saat ini sedang melakukan pendalaman terhadap sumber-sumber info provokatif maupun sumber pendanaan bagi aktivitas mereka,” sebutnya.

Pelaku Akan Dipulangkan

Polisi memastikan seluruh orang nan diamankan bakal dipulangkan setelah proses permintaan keterangan selesai. Polisi juga berkoordinasi dengan lembaga support norma guna memastikan hak-hak mereka terpenuhi.

“Kami berambisi para orang tua dan family dapat segera berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya maupun kantor-kantor kepolisian terdekat. Hal ini kami maksudkan untuk menghindari disinformasi maupun misinformasi,” ucapnya.

Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani patokan mengenai perlindungan awak kapal perikanan melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026. Kebijakan itu merujuk pada konvensi dari International Labour Organization (ILO).

“Saya juga baru saja tanda tangan Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2026 tentang ratifikasi konvensi International Labour Organization Nomor 188 untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan,” ungkap Prabowo di hadapan para pekerja saat tindakan May Day di Monas, Jakarta, Jumat (1/5).

Selain regulasi, pemerintah juga menyiapkan program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bagian dari transformasi sektor perikanan nasional. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan peresmian 1.386 Kampung Nelayan. Prabowo mengatakan program itu bakal bersambung dalam beberapa tahun ke depan.

“Semuanya kelak kurang lebih ada 6 juta nelayan nan bakal kita perbaiki hidupnya dengan anak dan istri 20 juta lebih rakyat Indonesia,” ungkap Prabowo.

“Yang selama ini mereka susah, mereka melaut tanpa es. Sekarang kita bikin pabrik es di tiap kampung nelayan, kita juga bakal bantu kapal-kapal untuk mereka,” tambahnya.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberikan insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan alias PBB-P2 tahun 2026. Kebijakan ini dihadirkan untuk membantu masyarakat memenuhi tanggungjawab perpajakan wilayah dengan lebih ringan, sekaligus mendorong pembayaran pajak tepat waktu.

Melalui Keputusan Gubernur Nomor 339 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan keringanan pokok PBB-P2 nan dapat dimanfaatkan wajib pajak tanpa perlu mengusulkan permohonan.

Agar lebih mudah dipahami, berikut beberapa perihal krusial nan perlu diketahui masyarakat mengenai keringanan PBB-P2 DKI Jakarta tahun 2026.

1. Keringanan Berlaku untuk PBB-P2 Tahun Pajak 2026

Untuk tahun pajak 2026, wajib pajak berkesempatan mendapatkan keringanan pokok PBB-P2 dengan besaran berbeda sesuai periode pembayaran.

Wajib pajak nan melakukan pembayaran pada periode 1 April hingga 31 Mei 2026 bakal memperoleh keringanan sebesar 10 persen. Sementara itu, pembayaran pada periode 1 Juni hingga 31 Juli 2026 mendapatkan keringanan sebesar 7,5 persen.

Adapun pembayaran pada periode 1 Agustus hingga 30 September 2026 memperoleh keringanan sebesar 5 persen.

Dengan skema ini, masyarakat nan bayar lebih awal dapat memperoleh faedah potongan nan lebih besar.

2. Semakin Cepat Bayar, Semakin Besar Potongannya

Keringanan PBB-P2 tahun 2026 diberikan secara berjenjang berasas waktu pembayaran. Artinya, semakin sigap wajib pajak bayar kewajibannya, semakin besar keringanan nan dapat dinikmati.

Skema ini memberikan untung bagi masyarakat nan mau menyelesaikan tanggungjawab pajak lebih awal. Selain membikin tanggungjawab manajemen lebih sigap selesai, pembayaran lebih awal juga dapat membantu wajib pajak menghemat pengeluaran melalui potongan pokok pajak.

Karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak menunda pembayaran hingga akhir periode agar dapat memperoleh faedah nan lebih maksimal.

3. Tunggakan PBB-P2 Tahun 2021–2025 Juga Dapat Keringanan

Tidak hanya bertindak untuk tahun pajak berjalan, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan keringanan bagi wajib pajak nan tetap mempunyai tunggakan PBB-P2.

Untuk tunggakan PBB-P2 tahun pajak 2021 sampai dengan 2025, wajib pajak dapat memperoleh keringanan pokok sebesar 5 persen.

Insentif ini bertindak untuk pembayaran nan dilakukan pada periode 1 April hingga 31 Desember 2026. Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan tanggungjawab pajak nan tetap tertunda dengan beban nan lebih ringan.

4. Potongan Diberikan Otomatis Tanpa Perlu Pengajuan

Salah satu perihal krusial dari kebijakan ini adalah keringanan diberikan secara otomatis. Wajib pajak tidak perlu mengusulkan permohonan unik untuk mendapatkan potongan PBB-P2.

Potongan bakal langsung dihitung oleh sistem saat wajib pajak melakukan pembayaran sesuai periode nan berlaku.

Karena itu, masyarakat tidak perlu cemas jika nominal nan tercantum dalam SPPT PBB-P2 berbeda dengan nominal nan muncul saat pembayaran. Nominal pada SPPT merupakan jumlah sebelum diskon, sedangkan tagihan saat pembayaran telah disesuaikan dengan keringanan nan berlaku.

5. Membayar PBB-P2 Berarti Ikut Membangun Jakarta

PBB-P2 bukan hanya tanggungjawab administratif, tetapi juga corak kontribusi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Pajak nan dibayarkan penduduk menjadi salah satu sumber krusial untuk membiayai jasa publik dan pembangunan akomodasi kota.

Kontribusi tersebut dapat kembali kepada masyarakat dalam corak jalan nan lebih baik, trotoar nan nyaman, taman kota, sekolah negeri, jasa kesehatan, transportasi publik, pengendalian banjir, hingga pengelolaan lingkungan perkotaan.

Dengan bayar PBB-P2, penduduk Jakarta turut berkedudukan dalam menghadirkan kota nan lebih tertata, nyaman, dan layak huni.

Melalui keringanan PBB-P2 tahun 2026, masyarakat tidak hanya mendapatkan faedah berupa potongan pajak, tetapi juga ikut mendukung pembangunan Jakarta. Karena itu, wajib pajak dapat memanfaatkan periode pembayaran lebih awal agar memperoleh keringanan nan lebih besar.

“Untuk melakukan operasi alias tindakan invasif, saya sendiri kudu belajar unik enam tahun. Jadi, nan saya bisa bicara adalah bedah plastik. Ini adalah core atau pengetahuan fundamental, kita belajar 5-6 tahun unik untuk mengerjakan ini,” jelas Alex saat diwawancarai kumparanWOMAN pada Jumat (1/5).

Luasnya bumi kedokteran estetik

Liputan6.com, Jakarta - Perayaan Hari Buruh Internasional alias May Day turut digelar di depan Gedung DPR MPR, Senayan, Jakarta. Aksi ini tidak hanya dimeriahkan oleh orasi dan konser musik, melainkan ada sejumlah peserta nan menyulap jalanan menjadi tempat bermain bola.

Berdasarkan pantauan Liputan6.com, Jumat (1/5/2026), massa tindakan tersebut bermain menggunakan bola plastik kecil. Mereka juga membikin gawang dari sebuah bambu.

Berawal dari beberapa orang, tindakan ini mencuri perhatian peserta lainnya. Alhasil, mereka pun membagi jadi dua tim berbeda.

Sesekali, mereka membujuk peserta tindakan lain ikut challenge shoot ke arah gawang, termasuk salah satu camera person televisi.

Sebagai informasi, massa pekerja menggelar tindakan unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR dalam peringatan Hari Buruh 2026, Jumat (1/5/2026). Aksi ini turut dihadiri oleh Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) nan tergabung dalam aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak).

Berapa Gaji alias Upah Buruh di Indonesia per Bulan? Ini Kisarannya (Foto: Setpres)

Jakarta -

Bank Indonesia (BI) memperkirakan keahlian penjualan satuan namalain retail pada Maret 2026 tetap tumbuh positif. Hal ini tecermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) periode itu nan diproyeksikan tumbuh sebesar 2,4% year-on-year (yoy).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan oleh pertumbuhan penjualan Kelompok Suku Cadang dan Aksesori, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, serta Kelompok Barang Budaya dan Rekreasi.

Belum lagi jika dilihat secara bulanan, keahlian penjualan satuan pada Maret 2026 diprakirakan tumbuh sebesar 9,3% (mtm), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Februari 2026 sebesar 4,1% (mtm).

"Peningkatan tersebut didorong oleh keahlian kebanyakan kelompok, terutama Kelompok Peralatan Informasi dan Komunikasi, Kelompok Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Subkelompok Sandang sejalan dengan peningkatan permintaan rumah tangga selama periode seremoni Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Lebaran 1447 H," kata Ramdan dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (1/5/2026).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, memperkirakan keahlian penjualan ritel Indonesia tak hanya tumbuh positif pada Maret 2026 saja, namun pada kuartal I secara keseluruhan.

Hal ini terlihat dari IPR nan tumbuh 4,86% pada kuartal I-2026. Pertumbuhan ini tercatat meningkat cukup signifikan jika dibandingkan pada periode nan sama tahun sebelumnya nan hanya sebesar 2,77%.

"Kalau lihat kuartal I ini pertumbuhan indeks penjualan real itu lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal I tahun nan lampau 2025. Kalau secara rata-rata di tahun ini kuartal I indeks penjualan real 5%, tahun lampau itu 3%," kata Faisal kepada detikcom.

Konsumsi Masyarakat Kelas Atas

Menurutnya pertumbuhan keahlian ini banyak didorong oleh peningkatan konsumsi dari masyarakat kelas atas. Sebab untuk saat ini tingkat konsumsi kelas menengah tetap cukup terbatas.

"Memang jika di kuartal I itu condong kuat konsumsi rumah tangga secara agregat ya. Walaupun jika kita memandang dari sebarannya mungkin kelas menengah itu tetap terus tergerus dari daya belinya. Tapi secara total ini lebih kuat dibandingkan dengan tahun lalu. Kelas atas tampaknya itu menurut saya spending lebih bagus juga ya. Itu nan mendongkrak kenapa secara total indeks penjualan riil dan juga konsumsi rumah tangga pada umumnya itu lebih bagus pada kuartal I," jelasnya.

Sementara jika dilihat dari sektor konsumsi, penjualan ritel Tanah Air kebanyakan didorong dari golongan makanan dan minuman. Di mana pertumbuhan konsumsi di sektor ini tercatat tetap mengalami peningkatan jika dibandingkan periode nan sama tahun sebelumnya.

"Kalau dari jenis spending-nya ini tetap lebih condong kepada shopping kebutuhan nan esensial seperti makanan-minuman itu nan mendorong pertumbuhannya lebih sigap dibanding tahun nan lalu. Sementara nan lain-lain seperti misalnya suku cadang motor itu positif tapi lebih lambat daripada nan tahun lalu," ujarnya.

Senada, Ekonom Senior INDEF Tauhid Ahmad juga beranggapan keahlian penjualan satuan alias retail Indonesia kebanyakan tetap didominasi oleh golongan makanan dan minuman. Sementara untuk kelompok-kelompok alias sektor pembelian lain condong tetap tumbuh, namun tetap kurang cepat.

"Indeks penjualan riil memang jika kita lihat sih condong nan bahan pangan dan sebagainya, tetap stabil. Di luar itu rasanya growth-nya nggak terlalu bagus. Masih di bawah 5%, apalagi ada nan negatif kan ya," terang Tauhid.

Meski begitu, menurutnya nan perlu jadi perhatian saat ini adalah akibat perang di Timur Tengah terhadap ekonomi dalam negeri. Sebab bentrok ini sedikit banyak bisa mempengaruhi laju penjualan retail di Indonesia.

"Kalau awal perang orang sudah signal nih bahwa situasi dunia juga pengaruh ke domestik. Dampaknya pasti orang sudah tahu bakal ada kenaikan nilai BBM dan sebagainya begitu, sehingga banyak masyarakat mengantisipasi itu untuk menahan pembelian," tutur Tauhid.

Belum lagi menurutnya akibat dari bentrok ini bakal mulai terlihat pada keahlian penjualan satuan kuartal II-2026, mulai dari April. Sebab nilai BBM non-subsidi mulai mengalami penyesuaian, nan berpotensi mempengaruhi konsumsi masyarakat ke depan.

"Waktu Maret ekskalasinya belum besar, lantaran adjustment nilai BBM-nya belum dilakukan. April kan baru dilakukan, terutama di non-subsidi kan baru April tuh beberapa adjustment walaupun nggak gede ya dibandingkan Mei kemarin," paparnya.

(igo/ara)

Setiap tanggal 1 Mei, bumi memperingati Hari Buruh Internasional sebagai momentum penghormatan terhadap perjuangan pekerja dalam memperoleh hak, perlindungan, dan pengakuan atas martabat manusia dalam bumi kerja.

Hari Buruh bukan sekadar seremoni tahunan ataupun agenda penyampaian aspirasi, melainkan juga ruang refleksi berbareng mengenai pentingnya menciptakan hubungan kerja nan adil, manusiawi, dan berkelanjutan.

Dalam konteks negara hukum, peringatan Hari Buruh menjadi kesempatan untuk menilai sejauh mana sistem ketenagakerjaan bisa menghadirkan perlindungan dan kepastian bagi pekerja. Pertanyaan nan relevan untuk dibahas bukan hanya mengenai keberadaan regulasi, melainkan juga mengenai efektivitas penerapan patokan tersebut dalam kehidupan para pekerja sehari-hari.

Pembangunan ekonomi Indonesia terus menunjukkan perkembangan melalui pertumbuhan investasi, pembangunan infrastruktur, dan ekspansi area industri.

Berbagai proyek pembangunan telah membawa perubahan besar terhadap pertumbuhan nasional. Namun di sisi lain, dinamika ketenagakerjaan juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama berangkaian dengan kesejahteraan pekerja, kepastian kerja, dan perlindungan sosial.

Di kembali pembangunan jalan tol, area industri, dan gedung-gedung tinggi, terdapat pekerja nan setiap hari menjalankan peran krusial dalam menopang pembangunan nasional. Mereka bekerja di beragam sektor dengan tanggung jawab besar, termasuk menghadapi akibat kerja dan tekanan ekonomi nan tidak ringan.

Karena itu, pekerja tidak dapat dipandang semata sebagai bagian dari sistem produksi ekonomi. Pekerja merupakan subjek norma nan mempunyai kewenangan konstitusional untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan nan layak sesuai prinsip kemanusiaan.

Negara Hukum dan Perlindungan Pekerja

Secara konstitusional, Indonesia menempatkan perlindungan pekerja sebagai bagian krusial dalam kehidupan bernegara. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa tiap-tiap penduduk negara berkuasa atas pekerjaan dan penghidupan nan layak bagi kemanusiaan. Selain itu, Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berkuasa untuk bekerja dan memperoleh hadiah serta perlakuan nan setara dan layak dalam hubungan kerja.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan pekerja merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional nan pelaksanaannya memerlukan sinergi antara pemerintah, bumi usaha, dan masyarakat.

Indonesia telah mempunyai beragam instrumen norma di bagian ketenagakerjaan sebagai corak perlindungan terhadap hak-hak pekerja, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan nan menjadi dasar pengaturan hubungan kerja, kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai sistem penyelesaian sengketa ketenagakerjaan, dan disesuaikan melalui Undang-Undang Cipta Kerja.

Perlindungan terhadap pekerja migran juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sementara perlindungan norma bagi pelaut dan awak kapal didukung melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Selain itu, agunan sosial bagi pekerja dijamin melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam kerangka sistem agunan sosial nasional.

Meski demikian, tantangan penerapan tetap menjadi perhatian bersama. Dalam praktiknya, sebagian pekerja tetap menghadapi persoalan mengenai kepastian kerja, perlindungan sosial, maupun keseimbangan antara kebutuhan hidup dan tingkat penghasilan.

Tantangan Kesejahteraan di Tengah Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan parameter positif bagi pembangunan nasional. Namun, dinamika ekonomi modern juga menghadirkan tantangan baru dalam hubungan industrial.

Perkembangan sistem kerja perjanjian dan outsourcing, misalnya, dalam perspektif bumi upaya dipandang sebagai bagian dari elastisitas ketenagakerjaan untuk meningkatkan daya saing investasi. Namun dalam praktiknya, kondisi tersebut juga memunculkan kebutuhan bakal penguatan perlindungan dan kepastian kerja bagi pekerja.

Sebagian pekerja tetap menghadapi ketidakpastian mengenai keberlanjutan pekerjaan dan stabilitas ekonomi keluarga. Oleh lantaran itu, diperlukan keseimbangan antara kepentingan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan hak-hak pekerja agar pembangunan dapat melangkah secara inklusif dan berkelanjutan.

Buruh Kasar dan Tantangan Perlindungan Sosial

Buruh bangunan, pekerja proyek, pekerja pelabuhan, dan pekerja harian lainnya mempunyai kontribusi besar dalam pembangunan nasional. Mereka bekerja dalam kondisi nan memerlukan tenaga bentuk tinggi dan menghadapi akibat kerja nan tidak sedikit.

Dalam praktiknya, tetap terdapat pekerja sektor informal dan pekerja harian nan belum sepenuhnya memperoleh perlindungan sosial secara optimal. Padahal, sistem agunan sosial ketenagakerjaan telah dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap akibat kerja dan keselamatan pekerja.

Hal tersebut menjadi catatan krusial bahwa pembangunan tidak hanya berangkaian dengan hasil bentuk semata, tetapi juga menyangkut kualitas perlindungan terhadap manusia nan bekerja di kembali proses pembangunan tersebut.

Refleksi Hari Buruh dan Pembelajaran dari Negara Berkembang Lain

Beberapa negara berkembang di area Asia Tenggara mulai menunjukkan perhatian terhadap keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan penguatan kualitas tenaga kerja.

Vietnam, misalnya, selain berkembang sebagai pusat industri manufaktur juga memperkuat pendidikan vokasi dan pengembangan keahlian tenaga kerja. Tailan pun mulai mengembangkan kebijakan ketenagakerjaan nan menyesuaikan antara perlindungan pekerja dan kebutuhan industri modern.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan pekerja dapat melangkah beriringan dengan pertumbuhan ekonomi. Penguatan kesejahteraan pekerja apalagi dapat menjadi bagian dari stabilitas sosial dan pembangunan jangka panjang.

Keadilan Sosial dan Masa Depan Pekerja Indonesia

Persoalan ketenagakerjaan pada akhirnya tidak hanya berangkaian dengan ekonomi, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan pembangunan manusia. Sila kelima Pancasila menempatkan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sebagai tujuan utama kehidupan bernegara.

Oleh lantaran itu, pembangunan nasional perlu terus diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas, termasuk oleh para pekerja nan menjadi bagian krusial dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Hari Buruh menjadi momentum refleksi untuk memperkuat perlindungan norma terhadap pekerja, memperluas agunan sosial, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan membangun hubungan industrial nan harmonis.

Pada akhirnya, kemajuan bangsa tidak hanya diukur dari pembangunan bentuk dan pertumbuhan investasi, tetapi juga dari keahlian menghadirkan kesejahteraan dan penghormatan terhadap manusia nan bekerja di kembali seluruh proses pembangunan tersebut.

© 2026 Trans Media, CNN name, logo and all associated elements (R) and © 2026 Cable News Network, Inc. A Time Warner Company. All rights reserved. CNN and the CNN logo are registered marks of Cable News Network, Inc., displayed with permission.
Tentang Kami | Redaksi | Pedoman Media Siber | Karir | Disclaimer
CNN U.S. | CNN International | CNN en ESPAÑOL | CNN Chile CNN México | العربية | 日本語 | Türkçe

Terkait perihal tersebut, pemerintah menyatakan bakal mengambil langkah sesuai patokan nan berlaku.

"Komdigi bakal mengambil langkah-langkah sesuai dengan undang-undang nan berlaku. Siapapun nan membikin dan ikut mendistribusikan dan/atau mentransmisikan video tersebut secara sadar telah melakukan pelanggaran norma sebagaimana diatur dalam UU ITE No. 1 Tahun 2024 Pasal 27A dan Pasal 28 (2)," tulis Komdigi.

Ketentuan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. Selain itu, Komdigi membujuk masyarakat untuk menjaga ruang digital tetap sehat dan bertanggung jawab.

“Komdigi membujuk masyarakat untuk senantiasa menjaga ruang digital nan sehat, produktif dan aman. Pemerintah berbareng seluruh komponen masyarakat berkomitmen untuk mendorong literasi digital dan memastikan bahwa kebebasan berekspresi melangkah seiring dengan tanggung jawab," tutup keterangan Komdigi.

Agus Taufiq (Dok Pribadi)