JAKARTA - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi mengatakan, sejumlah saham nan dikeluarkan Morgan Stanley Capital International (MSCI) dalam Small Cap Index semestinya naik kelas ke Global Standard Index.

Hanya saja, kata Hasan, saat ini MSCI tetap membekukan saham-saham Indonesia untuk dimasukan dalam konstituen indeks, di tengah agenda transformasi integritas pasar modal nan saat ini dilakukan. 

"Kalau kita lihat nih nan Small Cap Index nan kemarin diumumkan MSCI keluar, sebetulnya tidak semuanya keluar lantaran turun, tapi justru lantaran naik," ujar Hasan dalam konvensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (13/5/2026).

Adapun sejumlah saham nan dikeluarkan dari MSCI Global Small Cap Index ada 13 emiten antara lain:

1. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM)
2. PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI)
3. PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK)
4. PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE)
5. PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG)
6. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO)
7. PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI)
8. PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA)
9. PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN)
10. PT Pabrik Tjiwi Kimia Tbk (TKIM)
11. PT Pacific Strategic Financial Tbk (APIC)
12. PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS)
13. PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG)

"Hanya lantaran untuk sementara waktu, kebijakan mereka (MSCI) sedang ada freeze alias pembekuan, tidak adanya in (memasukan saham) ke golongan indeks Indonesia, maka saham-saham itu tertunda masuk," kata Hasan. 

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jakarta, CNN Indonesia --

Dua personil Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (Denma BAIS) TNI, Sersan Dua Edi Sudarko dan Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi, menunjukkan luka bakar akibat air keras nan mereka dapatkan saat menyerang Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS Andrie Yunus.

"Terdakwa kena di bagian mana? Hitam-hitam itu ya?" tanya penasihat norma para Terdakwa di muka persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (13/5).

"Izin saya Terdakwa II [Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi] terkena di lengan kanan, lengan kiri ujung sama pangkal," ucap Budhi.

"Izin tangan, muka, leher dan dada (bagian kanan)," sambung Terdakwa I Sersan Dua Edi Sudarko.

Penasihat norma lantas meminta kedua Terdakwa menunjukkan bagian nan mendapat luka akibat air keras.

Terdakwa I dan II lantas menunjukkannya, khususnya Terdakwa I nan memperlihatkan bagian dada dan lehernya nan tampak kehitaman.

Dalam persidangan ini, sebelumnya Oditur Militer II-07 Jakarta menanyakan pengaruh air keras ketika terkena tubuh kepada kedua orang Terdakwa tersebut.

Terdakwa I mengaku merasakan panas dan gatal setelah cipratan air keras nan disiram ke Andrie mengenai beberapa bagian tubuhnya.

Namun, saya dia, bagian kulitnya tidak sampai melepuh, nan mana saat merasakan panas dan gatal, dia segera membasuhnya menggunakan air mineral.

"Bagaimana rasanya setelah terkena cairan pembersih karat? Apakah kulitnya juga melepuh?" tanya Oditur.

"Panas, gatal, itu saja," jawab Terdakwa I.

"Pada saat panas dan gatal apa tindakan Terdakwa I dan II?" tanya Oditur lagi.

"Waktu itu Terdakwa II kasih air mineral untuk membasuh cairan tersebut. Kurang lebih sekira 5 menitan setelah (menyiram)," jawab Terdakwa I.

Terdapat empat prajurit Denma BAIS TNI nan diproses norma atas kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS Andrie Yunus.

Mereka adalah Terdakwa I Sersan Dua Edi Sudarko, Terdakwa II Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi, Terdakwa III Kapten Nandala Dwi Prasetyo, dan Terdakwa IV Letnan Satu Sami Lakka.

Berdasarkan surat dakwaan, argumen pada terdakwa menyiram Andrie dengan air keras lantaran jengkel dengan tindak tanduk Andrie nan sering menyuarakan rumor militerisme.

Termasuk perihal tindakan Andrie berbareng koalisi masyarakat sipil menginterupsi jalannya rapat tertutup antara DPR dengan TNI mengenai pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont pada Maret 2025 lalu.

"Dengan kejadian tersebut, para terdakwa menilai kerabat Andrie Yunus telah melecehkan lembaga TNI, apalagi menginjak-injak lembaga TNI," ujar oditur saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan sebelumnya.

Para terdakwa didakwa melanggar Pasal 469 ayat 1 subsider Pasal 468 ayat 1 lebih subsider Pasal 467 ayat 1 juncto ayat 2 juncto Pasal 20 huruf C Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

(ryn/dal)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]

Viral rekaman pemindahan ular king kobra berukuran besar nan masuk ke sebuah gedung di area instansi BRIN Puspitek Serpong, Tangerang Selatan, Selasa (11/5) malam.

Dalam video tersebut, ular tampak ditarik keluar dari toilet dan sempat lepas menghindari orang di sekitar.

Ular itu akhirnya sukses diamankan setelah proses pemindahan oleh pecinta reptil, petugas keamanan, dan tim damkar BRIN.

JAKARTA - Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menilai penanganan penyakit menular seperti balang dan difteri saat ini lebih mendesak dibandingkan hantavirus. Pasalnya, kasus penyakit tersebut tetap banyak ditemukan di Indonesia dan belum tertangani secara maksimal.

Anggota Unit Kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropik IDAI Prof. Dr. Dominicus Husada, dr., DTM&H., MCTM(TP)., Sp.A., Subsp.IPT., CTH menjelaskan, sejumlah penyakit jangkitan seperti balang dan difteri tetap terus muncul di beragam wilayah dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan upaya pengendalian penyakit belum melangkah optimal.

"Sudah sekian belas tahun difteri di kita. Campak ini mulai 2-3 tahun nan lampau sampai hari ini belum tuntas juga," katanya.

Ia juga menilai jumlah kasus penyakit seperti campak, difteri, tetanus, dan pertusis jauh lebih tinggi dibandingkan hantavirus nan kasusnya relatif jarang ditemukan di Indonesia.

“Maksud saya, pencegahan kita terhadap misalnya, itu menurut saya tetap lebih krusial lantaran kita lebih banyak kasusnya. Dan kebenaran menunjukkan orang-orang kita itu sangat banyak nan belum terlindungi dengan memadai,” ucap Dominicus.

Kasus Hantavirus di Jakarta

Berita Terkait

Jakarta, CNN Indonesia --

Pegiat media sosial Ade Armando mengungkap bahwa ada pihak di internal PSI yang menyebut dirinya selama ini telah mengganggu rebranding alias pembentukan gambaran baru partai pasca kongres Solo beberapa waktu lalu.

Ade telah resmi mundur sebagai kader PSI pada 5 Mei lampau dalam bertemu pers di instansi DPP PSI, Jakarta. Pengunduran diri itu dia sampaikan usai dirinya dilaporkan oleh sejumlah ormas atas dugaan penghapusan usai mengkritik pidato Jusuf Kalla di UGM.

"Saya sudah dengar ya suara-suara di PSI nan mengatakan bahwa saya kudu diberhentikan. Saya itu sosok nan jadinya mengganggu rebranding-nya PSI," kata Ade.

Dia misalnya mencontohkan, keberadaanya di PSI sekarang membikin partai dengan logo baru Gajah itu susah diterima pemilih muslim. Dia mengaku telah mendengar bisikan dirinya tak lagi diterima.

Meski hingga kini, kata Ade, belum ada pihak nan berbincang langsung dan meminta agar dirinya keluar dari partai.

"Nah itu dikatakan bahwa saya sebaiknya tidak lagi berada di PSI. Itu saya sudah dengar walaupun belum ada orang nan ngomong langsung ke saya," kata Ade.

Ade menambahkan kasus hukumnya saat ini menjadi puncak gunung es agar dirinya mundur dari partai, lantaran dinilai bakal menghalang partai meraih bunyi pemilih Islam.

"Saya tidak mau menyalahkan. Tapi ketika itu, PSI sendiri tidak mendukung saya jadinya. Karena tadi saya katakan, saya sudah dengar ada kalimat-kalimat Ade Armando mengganggu sekali, udah dilepasin aja," kata Ade.

Ketua DPP PSI Bidang Politik, Bestari Barus tak membantah pernyataan Ade soal dorongan agar dia keluar dari partai. Namun, sebagai jejak kader, kata Bestari, pernyataan Ade telah terlalu jauh ikut kombinasi urusan internal.

Apalagi, sejak Kongres Solo, lanjutnya, Ade tak pernah terlibat alias masuk struktur kepengurusan internal.

"Kami menilai ade armando sudah terlalu jauh masuk ke ruang nan dia tidak berkewenangan dan dia tidak kompeten," ujar Bestari saat dihubungi, Rabu (13/5).

(thr/fra)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri penyerahan duit hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) sebesar Rp10,27 triliun di Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026).

Pantauan di lokasi, Presiden Prabowo tiba sekitar pukul 13.48 WIB. Ia terlihat mengenakan busana safari berwarna cokelat dan peci hitam.

Prabowo tampak didampingi Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Setibanya di ruang acara, Prabowo menyalami sejumlah menteri Kabinet Merah Putih nan telah hadir.

Beberapa pejabat nan turut datang di antaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Adapun total duit nan diserahkan kepada pemerintah mencapai Rp10.270.051.886.464 alias setara Rp10,27 triliun.

Jumlah tersebut terdiri atas hasil denda administratif sebesar Rp3,423 triliun dan penerimaan dari Satgas PKH untuk pajak PBB dan non-PBB senilai Rp6,846 triliun.

Selain penyerahan dana, Satgas PKH juga menyerahkan kembali penguasaan lahan seluas 2,3 juta hektare nan sukses ditertibkan.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan buletin terkini dengan jeli dan terpercaya. Ikuti info terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa krusial lainnya, langsung dari sumber nan terpercaya.

Langkah pemerintah India ini juga muncul setelah Perdana Menteri Narendra Modi sebelumnya meminta masyarakat menahan pembelian emas selama setahun demi melindungi persediaan devisa negara. Permintaan emas di India memang melonjak tajam dalam beberapa waktu terakhir, terutama untuk kebutuhan investasi.

Lonjakan itu dipicu reli nilai emas dunia dan keahlian pasar saham nan mengecewakan sepanjang setahun terakhir. Dewan Emas Dunia sebelumnya melaporkan arus masuk biaya ke ETF emas di India melonjak 186% secara tahunan pada kuartal Maret menjadi rekor 20 metrik ton.

Jakarta - KPK melakukan serangkaian penggeledahan di Semarang mengenai perkara korupsi importasi di Ditjen Bea Cukai. Salah satu tempat di nan digeledah adalah rumah pengusaha Heri Setiyono namalain Heri Black.

Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan dilakukan pada Senin (11/5). Di rumah Heri Black, interogator KPK menyita arsip hingga peralatan bukti elektronik.

"Dalam penggeledahan tersebut, interogator mengamankan sejumlah catatan dan peralatan bukti elektronik," kata Budi kepada wartawan, Rabu (13/5/2026).

Budi menjelaskan, dari peralatan bukti nan diamankan tersebut, interogator mendapatkan info adanya upaya untuk menghalang proses investigasi perkara ini. Upaya tersebut berupa pengondisian dari pihak eksternal.

"Bahwa ada info nan didapat berupa upaya pengondisian-pengondisian dari pihak eksternal dalam proses penanganan perkara mengenai bea dan cukai di KPK," ungkap Budi.

"Hal ini bisa dipandang alias masuk kategori upaya merintangi investigasi baik langsung maupun tidak langsung. Oleh lantaran itu, interogator tentu bakal mempertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan tersebut masuk dalam unsur perintangan investigasi alias tidak," lanjutnya

Sehari setelahnya, interogator kembali melanjutkan penggeledahan. Lokasi penggeledahan di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.

Di sana, interogator membongkar satu buah kontainer diduga berisi barang-barang impor dari pihak nan terafiliasi dengan PT Blueray Cargo. Kontainer tersebut pun langsung disita.

"Kontainer nan diduga milik importir nan terafiliasi dengan Blueray. Kontainer tetap berada di Pelabuhan Tanjung Emas, di mana pemilik kontainer lebih dari 30 hari tidak mengusulkan Pemberitahuan Impor Barang ke BC," terang Budi.

"Kontainer kemudian dibuka dan berisi peralatan nan termasuk dalam kriteria dilarang alias dibatasi pemasukannya (impor), ialah sparepart kendaraan," imbuhnya.

Dia menjelaskan interogator nantinya bakal menjelaskan barang-barang nan sukses disita dari hasil penggeledahan. Klarifikasi bakal dilakukan kepada pihak Blueray serta pihak terkait, baik perusahaan importir, forwarder, maupun kepada pihak Ditjen Bea Cukai.

Terkait kasus korupsi importasi di Ditjen Bea Cukai ini, KPK awalnya menetapkan enam orang sebagai tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam perkara suap importasi. KPK menyita peralatan bukti dalam perkara suap ini dengan nilai total Rp 40,5 miliar.

Barang bukti nan disita KPK, ialah duit tunai dalam corak rupiah sebesar Rp 1,89 miliar, duit tunai dalam corak USD sebesar 182.900, duit tunai dalam corak SGD sebesar 1,48 juta, duit tunai dalam corak JPY sebesar 55 ribu, logam mulia seberat 2,5 kg alias setara Rp 7,4 miliar, logam mulia seberat 2,8 kg alias setara Rp 8,3 miliar, 1 arloji mewah senilai Rp 138 juta.

Tiga pihak swasta dalam kasus ini sendiri sudah menjalani persidangan. Tiga orang itu adalah John Field selaku ketua Blueray Cargo, Deddy Kurniawan Sukolo selaku Manajer Operasional Blueray Cargo, dan Andri selaku ketua tim arsip Blueray Cargo.

Tiga orang ketua PT Blueray Cargo tersebut didakwa memberikan duit Rp 61,3 miliar dalam corak mata duit dolar Singapura dan memberikan sejumlah akomodasi serta peralatan mewah mencapai Rp 1,8 miliar. Jaksa KPK menilai perbuatan para terdakwa melanggar Pasal 605 ayat 1 huruf a dan Pasal 606 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 KUHP. (ygs/ygs)

Berita Terkait

Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar naik kelas. (Foto: Okezone.com/Kemenko PM)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar naik kelas. Arahan tersebut disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di Istana Merdeka, Jakarta.

Cak Imin mengatakan pemerintah telah memerintahkan kementerian dan lembaga untuk terus memfasilitasi pertumbuhan UMKM. Pemerintah juga bakal mendorong pemanfaatan aset dan ruang nan belum optimal digunakan sebagai tempat pemasaran dan promosi produk UMKM.

“Tahun ini bakal ditambah anggaran unik untuk seluruh aktivitas UMKM dan ekonomi kreatif. Saya mengusulkan tidak kurang dari Rp1 triliun dan Insya Allah bakal terus ditambah untuk aktivitas nan mendorong tumbuh kembang UMKM,” ujarnya.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM Leontinus Alpha Edison mengatakan pemerintah juga menyiapkan strategi untuk mempertemukan pelaku UMKM, ekonomi kreatif, dan koperasi dengan mitra strategis guna memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

“Presiden Prabowo telah memberikan pengarahan nan sangat jelas, UMKM kudu diperkuat sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional,” kata Leontinus.

Menurutnya, pemerintah juga mendorong percepatan legalitas upaya bagi pelaku UMKM, mulai dari Standar Nasional Indonesia (SNI), sertifikasi halal, hingga Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

“Fokus kita adalah percepatan legalitas, SNI, sertifikat halal, dan HAKI untuk memberikan perlindungan bagi para pelaku UMKM agar lebih siap mengembangkan usahanya,” ujarnya.

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan buletin ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |14:04 WIB

Berita Terkait

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua DPP PSI Bidang Politik Bestari Barus mengingatkan Ade Armando telah terlalu jauh ikut kombinasi urusan internal partai setelah resmi mundur sebagai kader.

Pernyataan itu disampaikan Bestari merespons sejumlah pernyataan Ade dalam wawancara di siniar kanal YouTube Zulfan Lindan Unpacking pada Senin (11/5). Ade pada kesempatan itu menyebut ada pihak di internal PSI nan sejak lama menginginkan dirinya keluar.

"Kami menilai Ade Armando sudah terlalu jauh masuk ke ruang nan dia tidak berkewenangan dan dia tidak kompeten," ujar Bestari saat dihubungi, Rabu (13/5).

Dia mengakui sejumlah pernyataan Ade dalam siniar tersebut cukup menggelitik, meski bukan info baru. Apalagi, kata dia, sejak Kongres terakhir di Solo, Ade tak pernah terlibat dalam kepengurusan pusat partai.

Menurut Bestari, Ade hanya kader biasa nan kebetulan pernah maju sebagai calon personil legislatif dari PSI.

"Untuk diketahui masyarakat umum juga bahwa Armando tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan PSI pasca kongres Solo. Sekedar personil biasa nan kebetulan pernah diberi kesempatan untuk jadi Caleg PSI," katanya.

Alih-alih berkomentar soal PSI, Ade menurut Bestari mestinya bisa berintrospeksi. Dia menegaskan PSI juga tidak bakal terlibat dalam kasus norma nan sekarang menjerat Ade atas dugaan penghasutan dan ujaran kebencian.

"Ada baiknya kerabat ade armando introspeksi diri dan menata diri sendiri dan tidak turut kombinasi mengurusi lembaga PSI dari sini dan ke depan," katanya.

Pegiat media sosial sekaligus mantan politikus PSI, Ade Armando mulai blak-blakan soal argumen pengunduran dirinya dari partai menyusul kasus hukumnya atas dugaan penghasutan dan ujaran kebencian.

Dalam wawancara siniar di kanal YouTube Zulfan Lindan Unpacking pada Senin (11/5), Ade mengungkap sejak lama, ada pihak di internal PSI nan mendesak agar dirinya dikeluarkan.

Dia menyebut ada pihak di internal partai nan menilai keberadaannya di PSI mengganggu re-branding partai tersebut, meski dia mengaku belum memahami sepenuhnya maksud gambaran baru PSI.

"Kalau Anda bilang ada enggak tekanan gitu ya. Sebetulnya, saya udah dengar suara-suara di dalam PSI nan mengatakan bahwa saya kudu diberhentikan, dikeluarkan," ujar Ade.

(thr/ugo)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Prabowo Subianto menghadiri penyerahan duit sebesar Rp10,27 triliun dari penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Pantauan CNNIndonesia.com, Prabowo tiba di Lapangan Kejaksaan Agung (Kejagung) sekitar pukul 13.50 WIB dengan memakai setelan safari dan peci berwarna hitam.

Turut datang dalam pengembalian duit penagihan denda administratif itu Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala BPKP Yusuf Ateh, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani.

Terlihat tumpukan duit pecahan Rp100 ribu disusun di sebelah kiri-kanan panggung utama. Tumpukan duit itu mencapai kurang lebih dua meter.

Diketahui, total nilai duit nan diserahkan itu merupakan hasil denda administratif sebesar Rp3,423 triliun dan hasil Satgas PKH untuk pajak PBB dan Non PBB senilai Rp6,846 triliun.

Selain itu, Satgas PKH juga bakal menyerahkan lahan seluas 2,3 juta hektar lahan nan telah sukses dikuasai kembali.

Sebelumnya, Satgas PKH telah menyetorkan duit hasil denda administratif tahap VI senilai Rp11,4 triliun kepada pemerintah pada Jumat (10/4).

(asa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]