Demo Ojol, Polisi Blokade Jalan Medan Merdeka Selatan/Okezone

BTN Raup Laba Rp1,16 Triliun hingga April 2026, Ini Penopangnya (Foto: Okezone)

Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Prabowo Subianto membentuk badan ekspor baru nan bakal menjadi eksportir tunggal komoditas sumber daya alam Indonesia. Pengusaha menilai kebijakan tersebut menjadi upaya pemerintah memperbaiki tata kelola ekspor sekaligus menutup kebocoran penerimaan negara nan selama ini terjadi.

Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Kamis, 21/05/2026) berikut ini.

Add as a preferred
source on Google

“Bekerja di luar negeri adalah tentang memperluas wawasan, membangun jejaring internasional, dan membawa pulang pengalaman untuk kemajuan Indonesia.”

“Jaga kesehatan, jaga nama baik Indonesia, dan teruslah bercita-cita setinggi langit. Karena jikalau jatuh, kalian bakal jatuh di antara bintang.”

Kondisi kesehatan Putri Thailand Bajrakitiyabha memburuk akibat jangkitan pada sejumlah organ. Kerajaan Thailand menyebut master tidak bisa mengendalikan debar jantungnya nan tidak teratur, Kamis (21/5).

Putri Bajrakitiyabha merupakan anak pertama Raja Thailand Maha Vajiralongkorn. Ia dibawa ke rumah sakit pada Desember 2022 setelah pingsan akibat penyakit jantung dan beragam infeksi.

Sejak 2022, Bajrakitiyabha berada dalam kondisi koma, demikian dikutip dari AFP.

Setelah menjalani pengobatan selama bertahun-tahun, master menemukan adanya jangkitan lambung nan menyebabkan peradangan usus. Kondisi tersebut membikin tekanan darahnya menurun dan debar jantungnya menjadi tidak teratur.

“Ia telah diberi obat-obatan dan perangkat medis dipasang untuk mendukung kegunaan paru-paru serta ginjalnya, tetapi kesehatannya terus menurun,” bunyi keterangan Kerajaan Thailand, seperti dikutip dari Reuters.

Pihak kerajaan menambahkan, master bakal terus memantau kondisi Bajrakitiyabha. Pengobatan dan perawatan tambahan juga bakal terus dilakukan.

Foto: Shutterstock.com

- Kulkas seringkali hanya menyisakan beberapa pangkas sayuran dan telur di perspektif rak. Kondisi ini sering memicu kebingungan saat perut mulai terasa lapar di jam tanggung. Pilihan menu praktis menjadi penyelamat utama untuk mengisi daya tanpa kudu pergi ke pasar. Masakan sederhana namun lezat rupanya bisa tercipta dari bahan-bahan nan terbatas tersebut.

Waktu memasak nan singkat sangat krusial bagi orang-orang dengan agenda harian nan sangat padat. Sajian siap saji dalam waktu kurang dari lima belas menit memberikan kepuasan tersendiri bagi pecinta kuliner rumahan. Tidak perlu teknik memasak nan rumit untuk menghasilkan aroma nan menggugah selera di dapur sendiri. Kreasi masakan ini sungguh sangat efisien namun tetap bisa memanjakan lidah dengan maksimal.

Percobaan memasak dengan bahan seadanya di rumah rupanya membuahkan hasil nan di luar ekspektasi semula. Tumisan sederhana dengan ramuan minimalis memberikan ledakan rasa gurih nan sangat kuat dan bikin ketagihan. Tekstur bahan makanan tetap terjaga meskipun proses pengolahan berjalan dengan sangat cepat. Pengalaman mencicipi hidangan ini betul-betul membuktikan bahwa keterbatasan bahan bukanlah penghalang untuk makan enak.

Tips menyimpan bahan makanan agar tetap segar dan awet di dalam kulkas

Pengaturan suhu nan tepat menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas bahan makanan di dalam lemari es. Gunakan wadah rapat udara untuk menyimpan sayuran hijau agar tidak sigap layu alias menguning akibat kelembapan berlebih. Pastikan untuk memisahkan antara bahan mentah seperti daging dengan produk olahan demi menghindari kontaminasi silang nan berbahaya. Melakukan pengecekan rutin terhadap tanggal kedaluwarsa bahan bakal membantu dalam merencanakan menu harian secara lebih efektif.

Yuk cobain deretan resep lezat di bawah ini berbareng BrilioFood, Kamis (21/5).

1. Resep Telur Dadar

Foto: Shutterstock.com

Bahan:
- 2 butir telur
- ¼ sdt garam
- Sasa Tepung Bumbu Kentucky
- air secukupnya

Cara Membuat:
1. Campur telur & garam, lampau kocok.
2. Goreng telur dadar.
3. Potong telur menjadi 4 bagian.
4. Campurkan Sasa Tepung Bumbu Kentucky dgn air secukupnya.
5. Celupkan telur ke tepung basah & balur dengan tepung kering.
6. Goreng sampai matang kecoklatan.

2. Resep Telur Ceplok Kecap

Foto: Shutterstock.com

Bahan:
- 4 butir telur ayam
- 3–4 sdm minyak goreng
- 1 sdm margarin (opsional, untuk wangi dan gurih)
- 4 sdm kecap manis
- 1 sdt kecap asin (opsional)
- 150–200 ml air
- 1 sdt Sasa Bumbu Kaldu Rasa Ayam
- 3 siung bawang putih, cincang halus
- 4 siung bawang merah, iris tipis
- 3 buah cabe rawit, iris serong (sesuai selera pedas)
- 1 buah cabe merah besar, iris serong
- 1 sdt gula pasir (opsional, jika suka lebih manis)
- Sejumput lada putih bubuk

Bahan minyak:
- 3 siung bawang putih, iris tipis
- 4–5 sdm minyak goreng

Pelengkap:
- Nasi putih hangat
- Bawang goreng
- Daun bawang, iris tipis
- Timun alias lalapan lain

Cara Membuat:
1. Goreng irisan bawang putih dengan minyak sampai kuning keemasan. Angkat bawangnya (boleh dipakai sebagai bawang goreng), sisakan minyak bawangnya untuk menumis.
2. Panaskan minyak goreng dan sedikit margarin di wajan. Pecahkan telur satu per satu, langkah membikin telur ceplok nan mulus adalah memasukkan telur dari mangkuk kecil, bukan langsung dari cangkang.
3. Masak hingga putih telur matang dan pinggirannya agak krispi. Angkat dan sisihkan.
4. Panaskan 2 sdm minyak bawang di wajan. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga wangi dan sedikit kecoklatan.
5. Masukkan cabe merah dan cabe rawit, tumis sampai layu.
6. Tuang kecap manis dan kecap asin, kombinasi cepat. Tambahkan air, lampau masukkan Sasa Bumbu Kaldu Rasa Ayam, gula pasir, dan lada putih.
7. Aduk rata dan biarkan mendidih pelan hingga kuah terasa gurih–manis dan wangi kaldu.
8. Susun telur ceplok ke dalam wajan berisi kuah kecap. Siram-siram telur dengan kuah menggunakan sendok. Masak 2–3 menit dengan api mini agar ramuan meresap
9. Siapkan nasi putih di piring. Letakkan 1–2 telur ceplok di atas nasi, lampau siram dengan kuah kecap nan gurih–manis.
10. Tambahkan bawang goreng, daun bawang, timun, dan sedikit minyak bawang di atasnya.

3. Resep Ayam Goreng Kremes

Foto: Shutterstock.com

Bahan:
- 4-5 buah paha ayam ukuran besar
- 1 balut Sasa Bumbu Ungkep Ayam Kuning
- 400 ml air rebusan ayam
- 125 gr tepung tapioka
- 2 sdm tepung beras
- 1 telur
- 1 sdt baking powder
- 1/2 sdt Sasa MSG
- Minyak goreng
- Sasa Sambal Terasi
- Timun, daun kemangi untuk garnish

Cara Membuat:
1. Rebus ayam hingga matang dengan Sasa Bumbu Ungkep Ayam Kuning, tiriskan.
2. Goreng ayam hingga matang.
3. Sisihkan 400 ml air rebusan ayam, beri tepung tapioka, tepung beras, Sasa MSG, baking powder, dan telur. Aduk hingga merata.
4. Tuangkan adukan dengan tinggi minimal 15-20 cm di atas minyak panas, goreng hingga kering. Tiriskan.
5. Sajikan dengan nasi matang, Sasa Sambal Terasi, dan lalapan lampau beri kremesan diatasnya.

4. Resep Tahu Katsu Asam Manis

Foto: Gemini

Bahan:
- Tahu sutra
- Sasa Tepung Bumbu Serbaguna Original
- Tepung roti
- ½ bawang bombay
- 2 bawang putih
- 200 ml air
- 1 sdm saus tiram
- 5 sdm Sasa Saus Tomat
- Gula & penyedap secukupnya
- 1 sdm larutan air tepung maizena

Cara Membuat:
1. Belah tahu menjadi 2 bagian.
2. Campur Sasa Tepung Bumbu Serbaguna Original dengan air.
3. Celupkan tahu ke tepung basah.
4. Balur tahu dengan tepung roti.
5. Goreng.
6. Tumis bawang putih & bawang bombay.
7. Masukkan semua bahan saus masam manis.
8. Masak sampai mengental.

5. Resep Nasi Goreng Kampung

Foto: Shutterstock.com

Bahan:
- 300 gr nasi dingin
- Ayam suwir, secukupnya
- 4 bawang putih
- 7 bawang merah
- 20 cabe rawit hijau
- 2 telur ayam
- 1 sdt ebi kering
- Sawi & kol
- ½ sdt garam
- ½ sdt lada bubuk
- ½ sdt gula pasir
- 1 sdt Sasa MSG
- 2 sdm Sasa Sambal Terasi

Cara Membuat:
1. Uleg kasar semua bahan.
2. Goreng telur orak arik dan tumis ramuan uleg dan ebi hingga wangi.
3. Masukkan sayuran, ayam suwir, dan diikuti dengan nasi.
4. Lalu tambahkan 2 sdm Sasa Sambal Terasi ala sunda dan masak sigap menggunakan api besar.
5. Koreksi rasa dan sajikan dengan timun, kerupuk, dan telur ceplok.

(brl/lak)

Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)

Syaiful menjelaskan, masalah bertambah lantaran material nan terbakar merupakan plastik. Asap pekat terus muncul dan menyulitkan petugas masuk ke titik api, meski sudah memakai perangkat bantu pernapasan.

"Kalau kita siram tuh asapnya menaik terus. Kita tinggal jadi api," terang dia.

Bangunan penyimpanan disebut sudah rusak sejak awal kebakaran. Langit-langit lebih dulu ambruk, sementara tembok tetap memperkuat sebelum akhirnya roboh dua hari kemudian.

"Kondisi itu memaksa petugas menyewa beko untuk membuka akses ke titik api," ucap Syaiful.

Saat ini, lanjut dia, 18 mobil damkar dan sekitar 80 personel tetap memperkuat di lokasi. Petugas juga memakai mobil robotik, fire stick, dan foam liquid buat menekan api.

"Temboknya kita bolong, kita masukin pipa pemancar baru dia main sendiri," jelas Syaiful.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan, berdasarkan survei tahun 2024, indeks HAM Indonesia berada pada nomor 63,20.

Hal itu disampaikannya saat kelas Jurnalis HAM di Bandung, Jawa Barat, Rabu 20 Mei 2026.

Pigai menjelaskan, indeks HAM sebesar 63,20 itu terbagi ke dalam dua dimensi. Dimensi sipil dan politik tercatat sebesar 58,28, sedangkan dimensi ekonomi, sosial, dan budaya berada di nomor 68,97.

"Angka ini artinya kita tetap di tengah-tengah. Masih belum bisa disebut terbaik, baik, tapi juga belum bisa disebut terburuk alias buruk. Kita tetap di medioker," jelas Pigai.

Dia menyatakan, berasas info tersebut, dalam dimensi sipil dan politik ada 11 variabel nan membentuknya. Pada variabel agunan atas kewenangan hidup berada di nomor paling rendah di Indonesia alias berada di nomor 22,08 jika dibandingkan 10 variabel lainnya.

Namun dia menggaris bawahi, rapot merah tersebut bukan disebabkan sepenuhnya oleh aspek negara.

"Jadi ini jangan sampai salah ya, salah pahami. Karena alam bawah sadar kita itu, itu khayalan kita, kewenangan hidup itu adalah kekerasan oleh tokoh negara. Tidak begitu saja. Tentu itu juga, tapi itu bagian persentase terkecil. Kekerasan oleh tokoh negara menyebabkan kematian pada setiap penduduk negara, itu aspek paling terkecil,” ungkap Pigai.

"Tapi nan lain tuh macam agunan atas kewenangan hidup tuh, maternal mortality ratio (rasio kematian ibu) nan tinggi, rasio kematian anak (infant mortality ratio) nan tinggi, stunting menyebabkan kematian, kelaparan menyebabkan kematian, jadi penyakit menular nan menyebabkan kematian," sambungnya.

Ilustrasi(Dok Istimewa)

KEMENTERIAN Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyelenggarakan penandatanganan komitmen berbareng Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Ramah berbareng para pemangku kepentingan. 

SPMB Ramah menegaskan bahwa proses penerimaan siswa baru kudu dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, inklusif, dan tanpa diskriminasi. Untuk menjamin penyelenggaraan prinsip tersebut, diperlukan sinergi pengawasan lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan mengenai dalam corak komitmen berbareng dalam mengawal penyelenggaraan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, mengatakan bahwa pendidikan merupakan angan setiap family di Indonesia. 

“Di dalamnya ada masa depan anak-anak kita, ada masa depan Indonesia. Karena itu, kita semua mengerti sekali bahwa negara kudu hadir. Untuk itu pemerintah terus bekerja keras memperbaiki SPMB,” ungkapnya dalam aktivitas Penandatanganan Komitmen Bersama Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Ramah di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (21/5). 

Pada 2026 ini Kemendikdasmen telah meluncurkan perbaikan SPMB agar lebih adil, transparan, inklusif, dan akuntabel. Tujuannya, setiap anak kudu mendapat kesempatan nan layak. 

“Anak dari family bisa maupun kurang mampu, anak di kota maupun di desa, anak berprestasi maupun anak berkebutuhan khusus, dan anak-anak nan selama ini memerlukan perhatian lebih,” kata Pratikno. 

“Namun demikian, sistem nan baik tidak bakal sukses tanpa kejujuran kita bersama. Saya membujuk pemerintah daerah, sekolah, guru, orangtua, dan seluruh masyarakat, mari kita jaga SPMB ini. Patuhi aturan, gunakan info nan benar, jangan ada lagi pemalsuan KK, jangan ada lagi alamat nan dipindahkan hanya demi masuk sekolah tertentu, jangan ada titipan, jangan ada jual beli kursi,” sambungnya. 

Di tempat nan sama, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, S. M. Mahendra Jaya, menegaskan bahwa pihaknya memberikan perhatian besar pada upaya peningkatan kualitas jasa publik di bagian pendidikan, termasuk dalam proses penerimaan siswa baru nan setiap tahun menjadi perhatian masyarakat luas, di mana tujuan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 di antaranya mencerdaskan kehidupan bangsa. 

“Urusan pendidikan dalam UU 23/2014 tentang pemerintahan wilayah ini merupakan urusan wajib jasa dasar nan dimaknai pendidikan merupakan kewenangan dasar setiap penduduk negara sekaligus menjadi investasi krusial bagi masa depan bangsa. Oleh lantaran itu proses penerimaan siswa baru kudu dilaksanakan secara objektif, transparan, berkeadilan, dan bebas dari praktik-praktik nan dapat mencederai kepercayaan masyarakat,” ujar Mahendra. 

“Karena itu, penandatanganan komitmen berbareng ini menjadi krusial sekaligus corak sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan agar SPMB tertib, efektif dan berintegritas. Pemerintah wilayah mempunyai peran krusial dan strategis dalam penyelenggaraan SPMB untuk melangkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana Kemendagri mendorong seluruh kepala wilayah agar memastikan penyelenggaraan SPMB melangkah secara akuntabel, memperkuat pengawasan di daerah, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan, pungutan liar, maupun praktik titipan, serta memberikan pelayanan nan baik dan responsif kepada masyarakat,” lanjutnya. 

Di lain pihak, Jaksa Agung Muda Intelijen, Reda Manthovani, menekankan bahwa negara bertanggung jawab memastikan bahwa akses terhadap pendidikan berjalan secara setara tanpa diskriminasi maupun praktik nan mencederai rasa keadilan masyarakat. 

SPMB sendiri merupakan salah satu instrumen nan krusial dalam menjamin terpenuhinya kewenangan konstitusional penduduk negara untuk memperoleh pendidikan nan layak setara dan berkualitas. 

“Oleh lantaran itu penyelenggaraan SPMB kudu mencerminkan prinsip transparansi, objektivitas, akuntabilitas, inklusif serta terbebas dari segala corak diskriminasi dan penyimpangan, SPMB bukan sekadar proses administratif tahunan, melainkan gerbang awal pembentukan kualitas SDM Indonesia di masa depan. Dengan demikian negara kudu datang untuk memastikan bahwa setiap tahap penerimaan siswa baru melangkah adil,” jelas Reda. 

Selain itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, mendorong seluruh pemerintah wilayah serta kementerian dan lembaga mengenai agar melaksanakan SPMB sesuai ketentuan norma nan berlaku. 

“Kami juga meminta abdi negara pengawasan internal pemerintah, inspektorat jendral, Ombudsman, serta abdi negara penegak norma untuk aktif melakukan pengawasan terhadap potensi kecurangan dalam penyelenggaraan SPMB,” kata Himmatul. 

Komisi X DPR RI sendiri bakal terus mendorong peningkatan kualitas regulasi, penguatan sistem pengawasan, serta pemerataan untuk pendidikan antarwilayah. Pihaknya juga bakal memastikan bahwa anggaran pendidikan betul-betul diarahkan untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas jasa pendidikan nasional. 

“Komisi X DPR RI percaya bahwa keberhasilan SPMB tidak hanya diukur dari lancarnya proses administrasi. Tapi sejauh mana sistem ini bisa menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat. Kita mau memastikan bahwa anak-anak Indonesia, baik nan tinggal di kota besar, wilayah terpencil, wilayah perbatasan maupun kepulauan luar mempunyai kesempatan sama untuk memperoleh pendidikan nan bermutu. Inilah makna keadilan sosial nan sesungguhnya,” tuturnya. 

Ketua Komite III DPD RI, Filef Wamafma, menambahkan, bagi DPD RI, rumor penerimaan siswa baru adalah rumor nan sangat dekat dengan aspirasi daerah. Hampir setiap tahun pada penyelenggaraan SPMB, DPD RI mendapatkan beragam pengaduan dari masyarakat. Mulai dari keterbatasan daya tampung sekolah negeri, persoalan akses wilayah, dugaan manipulasi domisili, hingga kekhawatiran orangtua siswa bakal ketidakadilan dalam prosesnya.

“Penerimaan siswa baru bukan sekadar urusan administrasi, tetapi menyangkut keadilan sosial, perlindungan anak, tata kelola pemerintahan, serta kepercayaan publik,” ujar Filef. 

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurrahman, menekankan bahwa aktivitas ini bukan lah sekadar aktivitas seremonial administratif, ini adalah penegasan komitmen negara untuk memastikan setiap anak Indonesia tanpa terkecuali mempunyai kewenangan nan sama untuk memperoleh pendidikan nan adil, bermutu, inklusif, dan bebas dari segala corak diskriminasi. 

Menutup aktivitas ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, meminta komitmen berbareng ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

“Semua nan disampaikan tadi saya setuju seluruhnya. Mari kita laksanakan bersama-sama,” pungkas Abdul Mu’ti. (H-2)

Danantara Indonesia bakal mengevaluasi perjanjian jangka panjang eksportir komoditas sumber daya alam (SDA) strategis seiring dengan terbentuknya PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Pemerintah mengubah skema ekspor 3 komoditas SDA, ialah minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), batu bara, dan produk olahan besi ferro alloy menjadi satu pintu melalui PT DSI sebagai badan upaya ekspor tunggal.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan ketiga komoditas itu biasanya tidak mempunyai perjanjian jangka panjang hingga puluhan tahun, tidak seperti industri hulu minyak dan gas bumi (migas).

"Nanti dia (DSI) bakal mungkin obrolan sama perusahaannya seperti apa, kan, perjanjian jangka panjang juga enggak 10 tahun, jangka panjang dia hanya gas, minyak. Kalau nan di batu bara, kan, enggak ada nan 10 tahun, paling berapa bulan mungkin," jelasnya saat ditemui di instansi Kemenko Perekonomian, Kamis (21/5).

Sementara itu, CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan pembahasan teknis badan ekspor tetap digodok pemerintah dengan mempertimbangkan usulan dari asosiasi dan pelaku industri.

Rosan menuturkan, sistem ini sedang disempurnakan agar dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, baik itu pemerintah alias pelaku usaha, nan bakal dimulai secara berjenjang pada 1 Juni 2026.

Dia menjamin Danantara tetap menghormati perjanjian nan sudah berlangsung, namun tetap bakal mengevaluasi perjanjian jangka panjang untuk memberantas praktik under invoicing dan transfer pricing.

"Pokoknya kita bakal menghormati semua perjanjian nan ada. Tapi nan kita lihat, kan, walaupun mereka perjanjian jangka panjang tetapi penentuan price-nya, harganya itu, kan, tidak ditentukan pada saat itu," jelasnya.

Dengan begitu, Rosan menegaskan pertimbangan terhadap seluruh perjanjian ekspor dilakukan demi menelusuri kesesuaian nilai peralatan dengan indeks nilai nan bertindak di pasar internasional dan menelusuri indikasi praktik kecurangan.

"Kita bakal menghormati the sanctity of the contract. Tapi nan saya mau sampaikan itu, jika kita lihat ada indikasi penjualan under invoicing, ya, tentunya kita bakal melakukan pertimbangan mengenai perjanjian itu," tegas Rosan.

Sebelumnya, Managing Director Stakeholders Management Danantara Indonesia, Rohan Hafas, mengungkap PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) bakal mempunyai peran lebih besar dalam tata kelola ekspor komoditas strategis nasional pada fase kedua.

Pada tahap pertama selama 3 bulan, PT DSI hanya memastikan transaksi perdagangan melangkah secara normal dan nilai jual sesuai sistem pasar. Kemudian pada tahap kedua, PT DSI bakal menjadi pembeli langsung alias buyer komoditas strategis seperti sawit dan batu bara.

Rohan menegaskan dalam fase pertama, PT DSI tidak berada di posisi penjual maupun pembeli, melainkan bertindak atas nama pemerintah untuk mengawasi kelaziman transaksi.

“Fase keduanya baru itu kan fungsinya tadi berfaedah tidak ada melakukan apa-apa selain memeriksa. Memeriksa invoice jual belinya udah proper belum harganya,” katanya.

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Hidayat Nur Wahid menanggapi pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia tahun 2026.

Hidayat mengatakan, persoalan dam sudah dibahas dalam rapat terakhir antara Komisi VIII DPR dan Kementerian Haji dan Umrah, termasuk mengenai perbedaan fatwa dan pandangan fikih.

"Perbedaan Pandangan soal dam lantaran MUI tetap mengarahkan dan juga NU mengarahkan agar penyembelihan dan tetaplah di tanah haram,” kata Hidayat di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Kamis (21/5).

“Sementara dari Kementerian Agama alias Kementerian Haji dan Umrah mentolerir, apalagi Muhammadiyah menganjurkan agar penyembelihan dam bisa dilakukan di Indonesia,” lanjutnya.

Politikus PKS nan berkawan disapa HNW itu mengaku telah menanyakan langsung persoalan tersebut kepada Kementerian Haji dan Umrah lantaran banyak jemaah mempertanyakan sistem pembayaran dam.

Menurut dia, penjelasan pemerintah menyerahkan pilihan kepada jemaah sesuai rujukan fatwa nan diyakini masing-masing.

“Kalau mereka percaya dengan fatwa dari MUI, ya berfaedah menyembelihnya di tanah haram. Tapi jika nan percaya dengan putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, Kementerian Haji dan Umrah memperbolehkan untuk mengikuti apa nan diputuskan Muhammadiyah,” ujar HNW.

HNW menilai perbedaan pandangan mengenai dam merupakan perihal nan lazim dalam fikih dan telah berjalan sejak lama.

“Yakinnya dengan fatwa nan mana? Kalau mereka percaya dengan fatwa MUI, ya ikutilah MUI. Tapi jika kemudian mereka percaya dan mengikuti fatwa ataupun keputusan dari Muhammadiyah, ya itu kewenangan penduduk untuk mengikuti apa nan mereka yakini,” kata dia.

Ia pun meminta agar perbedaan pandangan tersebut tidak menimbulkan perselisihan di antara jemaah haji.

“Jangan sampai masalah ini malah menimbulkan perselisihan nan berakibat kepada retaknya ukhuwah dan alias tidak kompaknya para calon jemaah haji,” tutup HNW.

Ketersediaan hewan kurban di Jawa Barat untuk Idul Adha 2026 mencukupi. Berdasarkan info dari Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS), stok domba pada Idul Adha tahun ini diperkirakan mencapai 223.812 ekor. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan tahun lampau 187.395 ekor.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat Linda Al Amin mengatakan, kesiapan sapi juga meningkat pada tahun ini, ialah sebanyak 120.916 ekor. Pada Idul Adha tahun lalu, kesiapan sapi sebanyak 99.565 ekor.

Sementara, jumlah kambing pada tahun ini perkirakan 61.578 ekor, sedikit menurun dibandingkan tahun lampau 63.319 ekor. Kemudian, untuk kerbau, tersedia sebanyak 700 ekor, jauh meningkat dibandingkan tahun lampau 336 ekor.

Peningkatan pasokan tahun ini disebabkan oleh tetap adanya stok hewan kurban tahun lampau nan belum terjual.

Dikatakan Linda, pengawasan lampau lintas hewan kurban telah dilaksanakan sejak Januari 2026 melalui aplikasi iSIKHNAS. Pihaknya juga memeriksa kelengkapan arsip ternak seperti Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan sertifikat veteriner (SV). Selain itu, hewan kurban dipastikan telah mendapat vaksin penyakit mulut dan kuku.

"Saat ini pemeriksaan hewan kurban tetap dilakukan dengan peninjauan langsung ke lokasi-lokasi lapak penjualan hewan kurban dan kandang-kandang peternak. Melihat langsung kondisi kesehatan ternak, kemudian diberi stiker tanda sehat kurban sebagai tanda telah diperiksa," kata Linda, Rabu (20/5/2026).

Beberapa penyakit hewan kurban nan diantisipasi di antaranya penyakit mulut dan kuku, penyakit kulit berbenjol (LSD), cacingan serta penyakit hewan lainnya.

Selanjutnya, pada H-1 Idul Adha nanti, bakal dilakukan pemeriksaan antemortem, meliputi kondisi fisik, umur, dan pemeriksaan terhadap gejala-gejala penyakit tertentu seperti cuping hidung, lubang kumlah, dan lainnya.

Setelah ternak disembelih saat Idul Adha, pemeriksaan kembali dilakukan (postmortem) terhadap karkas, daging, organ dalam seperti hati, ginjal, limpa, dan paru.

PGN Amankan Pasokan Gas Bumi Jangka Panjang, Ini Daftarnya (Foto: Dokumentasi PGN)

Jakarta -

Chief Investment Officer Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Pandu Sjahrir menanggapi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) nan anjlok. Pelemahan terus terjadi sejak diumumkannya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) unik ekspor berjulukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia pada Rabu (20/5).

Pandu mengatakan IHSG ambruk lantaran penanammodal tetap mencari kepastian mengenai penerapan BUMN ekspor nan baru diumumkan.

"Tentunya sama jika IHSG, ini kan mereka perlu mencari certainty juga, pengin tahu hasilnya," kata Pandu kepada wartawan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).

Pandu optimis IHSG bakal naik secepatnya jika pasar sudah mengerti untung adanya BUMN ekspor. Adapun tujuan dibentuknya badan baru tersebut diklaim untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA), sekaligus menutup celah praktik kurang bayar pajak. Ia juga meminta penanammodal untuk optimistis pasar saham bisa naik.

"Insyaallah pasti baik lah, kan kita pasti bakal memandang market, marketnya penting. Optimis (IHSG bisa naik), secepatnya," ucap Pandu.

Berdasarkan info RTI, IHSG sudah melemah 2% lebih di sesi awal perdagangan hari ini. IHSG sekarang berada di level 6.144 alias melemah 174 poin (2,76%).

Pada hari sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan semua ekspor sumber daya alam bakal dikelola satu pintu melalui BUMN nan sudah ditunjuk. Komoditasnya mulai dari kelapa sawit, batu bara, hingga paduan besi ferro alloy.

"Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, kita wajibkan kudu dilakukan penjualannya melalui BUMN nan ditunjuk oleh pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal," jelas Prabowo dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5).

(aid/fdl)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menetapkan kebijakan baru nan mewajibkan ekspor produk sumber daya alam (SDA) strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan besi ferroalloy hanya dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) unik ekspor, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Menteri Perdagangan Budi Santoso alias Busan mengatakan, dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah otomatis kudu menyusun patokan teknis baru. Regulasi itu ditargetkan selesai hari ini alias paling lambat Jumat (22/5/2026).

"Hari ini kudu selesai. Paling lambat besok, tapi secara teknis hari ini kudu diselesaikan," kata Busan saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).

Ia menjelaskan, ke depan ketika DSI sudah beraksi penuh, seluruh perjanjian ekspor SDA baru hanya bisa dilakukan melalui perseroan tersebut. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam menentukan nilai komoditas ekspor.

"Nanti jika sudah melangkah sepenuhnya, otomatis perjanjian ekspor lewat BUMN itu (DSI). Sebenarnya maksudnya begini, ketika ekspor dilakukan lewat BUMN, komoditasnya kan milik kita, kita nan ekspor. Katakanlah CPO, kita nomor satu eksportirnya, jadi kita kudu punya bargaining position nan kuat dalam menentukan harga," jelasnya.

"Proses ekspornya seperti biasa juga, hanya eksportirnya diganti ke BUMN ekspor dengan angan harganya bakal lebih bagus. Karena kita nan punya produknya. CPO saja kita nomor satu eksportirnya, semestinya nilai juga bisa lebih kita tentukan," sambung Busan.

Bersamaan dengan itu, tanggungjawab pemenuhan kebutuhan dalam negeri alias domestic market obligation (DMO) untuk sejumlah komoditas seperti minyak sawit dan batu bara nantinya juga bakal dijalankan oleh DSI sebagai eksportir.

"Kalau kelak sudah melangkah penuh, ya otomatis DMO lewat DSI lantaran dia eksportirnya," ujarnya.

Sebagai informasi, dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026), Prabowo mengumumkan pembentukan BUMN baru unik ekspor berjulukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Tujuannya untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas SDA sekaligus menutup celah praktik kurang bayar pajak.

"Hari ini pemerintah Republik Indonesia nan saya pimpin menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam," ujar Prabowo.

Dengan kebijakan tersebut, seluruh ekspor SDA nantinya bakal dikelola satu pintu melalui BUMN nan ditunjuk pemerintah. Komoditas nan masuk dalam tahap awal antara lain kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi ferroalloy.

"Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, wajib dilakukan melalui BUMN nan ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal," jelas Prabowo.

(igo/fdl)