Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah bakal mengevaluasi sistem legalisasi rumah sakit (RS). Nantinya, penilaian tidak hanya memandang kelengkapan akomodasi alias laporan dari rumah sakit, tetapi juga pengalaman pasien dan hasil pelayanan medis nan diterima pasien.

Budi mengatakan, selama ini proses legalisasi lebih banyak dilakukan berasas laporan dari pihak rumah sakit. Ke depan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bakal mendorong penilaian nan melibatkan pasien secara langsung.

“Nah, contohnya, Pak, ada satu konsep legalisasi nan betul-betul kelak kita minta pasiennya nan ngukur, bukan rumah sakitnya. Jadi selama ini kan legalisasi rumah sakitnya nan memberikan laporan ke kita, kan? Nanti kita bakal ukur pasiennya,” kata Budi saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9).

Ia mencontohkan sistem sederhana nan diterapkan di sejumlah jasa publik, seperti di Bandara Changi, Singapura. Pengguna jasa diminta memberikan penilaian berasas pengalaman mereka.

“Contohnya sederhana jika Bapak, Ibu misalnya ke Changi tuh, alias naik pesawat atau, Bapak, Ibu kan disuruh pijit-pijit begitu ke WC di Changi, Bapak, Ibu keluar kan ingat tuh apa mukanya ada lima, mukanya cemberut alias muka senyum (tingkat kepuasan), ya. Itu kan sesuatu perihal nan gampang,” ujarnya.

Menurut Budi, sistem serupa nantinya dapat diterapkan untuk menilai pelayanan rumah sakit. Pasien bakal diberikan langkah nan mudah untuk memberikan penilaian, kemudian hasilnya menjadi salah satu dasar dalam proses akreditasi.

“Nah, kita kelak bakal sorong tuh agar pasien memilih secara mudah seperti itu, dan itu bakal menjadi dasar untuk penilaian akreditasi. Sehingga dengan demikian rumah sakit nggak bisa bilang, ‘Oh, saya layanannya udah bagus.’ Oh, pasiennya bilang semuanya dikasih cemberut semua sama pasiennya. Artinya kan nggak,” kata Budi.

Budi mengatakan, penilaian tidak hanya bakal diberikan kepada rumah sakit secara umum. Kemenkes juga bakal mengukur pengalaman pasien dalam setiap proses utama pelayanan kesehatan.

“Nah, kita bakal lakukan nan sama juga ke tenaga kesehatannya. Nanti kita ukur ya, bahwa legalisasi berasas pengalaman pasien untuk masing-masing proses nan utama,” ujarnya.

Beberapa perihal nan bakal dinilai antara lain lamanya proses pendaftaran, waktu antre untuk mendapatkan pelayanan dokter, hingga waktu pasien memperoleh obat.

“Misal pendaftarannya lama apa nggak, antre dokternya lama apa nggak, ini obatnya lama apa nggak, kemudian pada saat berinteraksi dengan master dijutekin apa nggak dia sebagai pegawai, pasien BPJS. Nah, itu kita kasih nan mudah pakai muka-muka seperti nan kita lakukan jika kita ke WC-nya di Changi, ya,” kata Budi.

Budi mengatakan, selama ini penilaian rumah sakit hanya memandang aspek input, seperti kesiapan tempat tidur, kondisi kebersihan, ventilator, hingga akomodasi lainnya.

Ke depan, pemerintah mau memandang apakah pelayanan medis nan diberikan betul-betul menghasilkan outcome yang baik bagi pasien.

“Kemudian, nah ini nan kemarin sempat ramai. Kita bakal ukur lebih banyak ke output, bukan hanya input. Karena rumah sakit kan diukurnya sekarang bed-nya ada nggak, bersih apa nggak, ada ventilatornya apa nggak, ada kordennya apa nggak. Nah, kita bakal ukur kelak orang operasi di sana usus buntu ketinggalan perban apa nggak? Itu kan sering terjadi,” tuturnya.

Menurut Budi, kejadian seperti barang medis tertinggal setelah operasi merupakan salah satu perihal nan semestinya dapat dicegah melalui penerapan prosedur medis nan benar.

“Bapak, Ibu jika dioperasi suka ketinggalan perban, ya, alias dia operasi kemudian re-admisi balik. Jadi sering tuh dioperasi katarak jika saya dengar dari JEC, nan dilakukan adalah lantaran operasinya salah, mesti dibetulin,” katanya.

“Nah, kejadian-kejadian itu sebenarnya harusnya nggak terjadi,” lanjut Budi.

Budi menegaskan pengukuran outcome bukan berfaedah pemerintah menuntut tenaga medis untuk selalu menghasilkan kondisi pasien nan sempurna. Ia mengatakan setiap tindakan medis mempunyai clinical pathway alias prosedur pelayanan nan kudu diikuti.

“Nah, ini kemudian ramai lantaran banyak nan merasa, ‘Waduh, jika gitu kita bukan Tuhan. Kita nggak mungkin dong bisa mengerjakan seperti itu.’ Oh, maksudnya saya mesti luruskan bukan seperti itu. Setiap prosedur medis itu ada clinical pathway-nya, ada kita bilang PPK-nya,” jelas Budi.

Menurutnya, andaikan seluruh prosedur nan tercantum dalam PPK (Panduan Praktik Klinis) telah dipenuhi, tetapi kondisi pasien tetap tidak sesuai harapan, perihal tersebut tidak serta-merta menjadi masalah dalam penilaian.

“Kalau misalnya PPK-nya sudah dipenuhi, kemudian pasiennya outcome-nya nggak bagus, itu nggak masalah buat kita,” kata Budi.

Namun, rumah sakit tidak dapat disamakan dengan rumah sakit lain andaikan hasil pasien jelek lantaran prosedur pelayanan nan semestinya dilakukan justru tidak dipenuhi.

“Tapi kita nggak bisa juga menyamakan rumah sakit nan tidak melakukan PPK kemudian outcome-nya jadi jelek. Karena selama ini kan nggak pernah diukur nan seperti itu. Itu nan kudu kita beresin,” lanjutnya.

Budi kemudian memberikan contoh mengenai prosedur nan kudu dilakukan tenaga medis saat operasi untuk mencegah adanya kasa nan tertinggal di dalam tubuh pasien.

“Jadi misalnya, oh, ada ini contoh tadi kan nan sering ketinggalan tuh. Kalau kita operasi, itu di PPK-nya jelas. Kalau kita pakai apa, apa bukan kapas, apa itu? Kasa. Kasa nan dipakai itu dihitung 10, kan. Pada saat mau ditutup itu perutnya alias apanya, itu kan mesti dihitung juga nan keluar 10 apa nggak? Kalau nggak ada, ada ketinggalan di dalam,” ujarnya.

“Itu sering kejadian kan, jadi begitu itu kelak ada infeksi, kemudian mereka datang lagi sebulan kemudian lantaran ketinggalan kasa di dalam,” sambung Budi.

Dalam kondisi tersebut, Budi menegaskan rumah sakit dapat dikenai akibat dalam sistem legalisasi lantaran tidak menjalankan prosedur nan telah ditetapkan.

“Nah, itu jika itu terjadi ya, nah itu kita kudu turunkan akreditasinya, lantaran dia tidak sesuai dengan PPK-nya,” ujar Budi.

Sebaliknya, andaikan seluruh prosedur telah dijalankan sesuai PPK dan clinical pathway, tetapi pasien mengalami kondisi nan tidak diharapkan hingga meninggal, perihal tersebut tidak otomatis menjadi dasar untuk menurunkan legalisasi rumah sakit.

“Tapi jika dia sudah sesuai dengan PPK-nya, kemudian meninggal, kita nggak ada masalah. Karena memang nan krusial dia sudah melakukan seluruh PPK dan clinical pathway-nya,” katanya.

Budi mengakui perubahan sistem penilaian tersebut berpotensi membikin sebagian rumah sakit dan tenaga medis tidak nyaman.

“Tapi ini adalah practices yang juga bertindak di seluruh negara untuk bisa menjaga, menjamin outcome bagi pasien itu mendapatkan nan terbaik,” tutup Budi.

PT MRT Jakarta sedang mengembangkan konsep placemaking di beberapa titik di Jakarta, salah satunya di Kota Tua. Ini jadi ikhtiar MRT Jakarta dalam mencapai misi menghidupkan sebuah area agar bisa ditinggali dengan nyaman (liveable) sekaligus dicintai oleh warganya (loveable).

Division Head Business Planning and Expansion Division MRT Jakarta, Samuel Ryan Pradipta Pranowo, menjelaskan, konsep placemaking sendiri adalah perancangan dan pengembangan ruang ketiga nan berkualitas. Syaratnya, ruang tersebut kudu hidup, inklusif, dan melibatkan masyarakat-bisnis lokal di sekitar.

Kota Tua jadi sasaran pengembangan konsep ini setelah sebelumnya sukses diterapkan di area Blok M.

“Dan mudah-mudahan segera area kota tua itu bakal kami revitalisasi juga dengan mempertahankan identitas heritage-nya,” kata Samuel di Wisma Nusantara pada Rabu (9/9) lalu.

Samuel bilang, rencananya, Kota Tua bakal dikembangkan dengan tema sejarah-budaya, tapi tetap modern. “Jadi heritage Chinatown-nya, Little Amsterdam-nya itu gak hilang, tapi tetap areanya bakal dibuat hidup dengan kombinasi retail, organisasi dan lain sebagainya,” jelasnya.

Untuk mewujudkan rencana itu, MRT Jakarta bakal bekerja-sama dengan beragam pihak, salah satu nan tak kalah krusial adalah komunitas. Menurut Samuel, organisasi adalah bagian dari masyarakat nan paling bisa memberikan masukan mengenai pengembangan sebuah kawasan.

“Pelanggan kami nan loyal itu banyak berasal dari komunitas-komunitas, ada organisasi olahraga, ada organisasi hobi, ini banyak nan kami ajak,” tambah Samuel.

Merespons perihal tersebut, arkeolog sekaligus Dewan Penasihat Kelompok Pemerhati Budaya dan Museum Indonesia (KPBMI), Djulianto Susantio, menyambut baik. Dia tak menutup kemungkinan untuk bekerja-sama dengan MRT Jakarta andaikan dibutuhkan, demi menciptakan area nan hidup dan berfaedah bagi warganya.

“Bisa sebagai tenaga pembantu di bagian informasi, publikasi, alias lainnya sesuai kebutuhan,” kata Djulianto.

Lebih lanjut, Djulianto menyebut bahwa Kota Tua memang berpotensi untuk lebih berkembang. Apalagi, Kota Tua sudah lama dikenal dengan organisasi sejarah dan budayanya lewat aktivitas blusukan.

“Cuma banyak organisasi punya waktu terbatas, selain organisasi onthel dan organisasi ‘manusia batu’ nan memang cari nafkah di Kota Tua,” paparnya.

Menurutnya, pengembangan area berbareng organisasi tetap kudu sesuai karakter unik golongan tersebut, lantaran katanya, tiap organisasi punya karakter masing-masing.

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyebut tugas nan diberikan Presiden Prabowo Subianto kepadanya adalah menjaga finansial negara sekaligus memastikan APBN bisa mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

“Menjaga finansial negara, memastikan finansial negara kita bakal terus menjadi APBN nan menumbuhkan, APBN nan menstabilkan ekonomi kita, berfaedah paling maksimal untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” kata Suahasil usai agenda pelantikan di instansi Kemenkeu, Jakarta, Senin (14/9).

Suahasil mengatakan APBN diharapkan bisa memberikan faedah lewat beragam aktivitas ekonomi, mulai dari konsumsi masyarakat, investasi, hingga pengeluaran pemerintah.

Dia juga menegaskan bakal melanjutkan pekerjaan di Kementerian Keuangan untuk menjaga kredibilitas lembaga dan kepercayaan masyarakat.

“Kita lanjutkan pekerjaan kita masing-masing, dan kita buat Kementerian Keuangan nan kredibel, nan bisa dipercaya, nan membanggakan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” jelas Suahasil.

Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang, menilai perkara korupsi nan menjeratnya merupakan persekongkolan politik. Pernyataan itu disampaikan Ade usai dirinya divonis di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (14/9).

Ade mengaku sejak awal tidak merasa melakukan tindak pidana korupsi. Dia juga membantah jumlah duit nan didakwakan jaksa mencapai Rp 12,4 miliar.

“Saya tidak merasa melakukan tindakan korupsi. Uang Rp 8,5 miliar, bukan Rp 12,4 miliar seperti nan didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Uang pinjaman saya itu Rp 8,5 miliar,” kata Ade kepada wartawan usai persidangan.

Dalam perkara tersebut, Ade divonis 6 tahun penjara, denda Rp 300 juta, serta diwajibkan bayar duit pengganti Rp 11,4 miliar. Setelah dikurangi sejumlah duit nan telah disita, sisa duit pengganti nan kudu dibayar sebesar Rp 10,43 miliar.

Ade juga menyinggung dakwaan mengenai pengaturan proyek Pemkab Bekasi senilai Rp 107 miliar. Dia mempertanyakan pihak nan melakukan proses lelang proyek tersebut.

“Itu bisa dicek siapa nan melelangnya pada waktu itu. Apakah Ade Kuswara Kunang selaku Bupati Bekasi 2025 sampai dengan 2030, ataukah Pj sebelumnya? Itu tolong dibuktikan,” ujarnya.

Ade kemudian menegaskan kembali tudingannya bahwa perkara nan menjeratnya sarat kepentingan politik.

“Saya nyatakan ini persekongkolan politik. Hukum di negara kita ini bobrok. Bobot politiknya lebih berat daripada berat keadilan,” ucapnya.

Dia juga mempersoalkan pihak lain nan disebutnya dalam persidangan, termasuk Yayat Sudrajat nan menurut Ade menerima fee Rp 16 miliar pada 2022-2025 serta Kepala Dinas Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Konstruksi (SDABMBK) nan disebut menerima lebih dari Rp2 miliar.

Menurut Ade, pihak-pihak tersebut semestinya turut ditindak andaikan memang terbukti menerima duit mengenai perkara korupsi.

Ketika ditanya soal Sprindik baru dan penggeledahan nan dilakukan KPK terhadap Yayat Sudrajat, Ade meminta penegak norma tidak berakhir pada penggeledahan.

“Ya itu kan hanya geledah. Cobalah tindak dari awal,” kata Ade.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara(Antara)

Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, menilai penunjukan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan nan baru merupakan langkah strategis untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Hal ini dinilai krusial mengingat pemerintah tengah menjalankan APBN 2026 dan mempersiapkan APBN 2027.

Josua menjelaskan bahwa pengalaman panjang Suahasil sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 2019 meminimalisasi akibat guncangan selama masa transisi kepemimpinan. Pemahaman mendalam Suahasil terhadap pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, serta koordinasi kebijakan fiskal menjadi modal utama.

"Secara umum, saya menilai penunjukan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan condong positif dan relatif menenangkan dari sisi kesinambungan kebijakan," ujar Josua di Jakarta, Senin (14/9).

Tantangan dan Kredibilitas Fiskal

Menurut Josua, tantangan utama Suahasil bukan sekadar melanjutkan pengelolaan anggaran, melainkan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, dan penguatan penerimaan negara tanpa mengorbankan kredibilitas fiskal.

Ia memprediksi arah kebijakan fiskal tidak bakal berubah secara drastis. Namun, pendekatan Suahasil diperkirakan bakal lebih terstruktur dan berhati-hati, dengan konsentrasi pada kualitas shopping serta kesinambungan pembiayaan.

"Keuntungan utamanya adalah masa transisi nan relatif mini pada saat pemerintah sedang menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN 2027," tambahnya.

Meski demikian, Josua menyoroti tantangan baru bagi Suahasil nan sekarang beranjak peran dari pembantu pengambil keputusan menjadi pengambil keputusan utama (chief decision maker) dalam pengelolaan fiskal nasional.

Fokus Jangka Pendek dan RAPBN 2027

Pekerjaan mendesak nan kudu diselesaikan adalah memastikan penyelenggaraan APBN 2026 ditutup secara kredibel. Hal ini mencakup pengamanan penerimaan negara dan shopping prioritas agar tidak terjadi lonjakan pengeluaran nan tidak terkendali di akhir tahun.

Selain itu, Suahasil dituntut menguji kembali dugaan fiskal 2027. Berdasarkan kesepakatan pemerintah dan Banggar DPR pada 7 September 2026, shopping negara dalam RAPBN 2027 dinaikkan menjadi Rp4.106,3 triliun dengan sasaran defisit anggaran sebesar 2,40 persen terhadap PDB alias Rp671,2 triliun.

Rekomendasi Kebijakan: Josua menyarankan agar penguatan penerimaan negara dilakukan melalui ekspansi pedoman pajak, peningkatan kepatuhan, dan perbaikan administrasi, bukan dengan meningkatkan tarif pajak secara luas nan berisiko menekan konsumsi dan investasi.

Respons Pasar dan Disiplin Fiskal

Josua memperkirakan respons pasar terhadap pelantikan ini bakal condong netral hingga positif dalam jangka pendek lantaran aspek stabilitas. Namun, kepercayaan penanammodal jangka panjang bakal sangat berjuntai pada konsistensi pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal.

"Kredibilitas Menteri Keuangan pada akhirnya ditentukan bukan hanya oleh keahlian teknis, tetapi juga keberanian mengatakan tidak andaikan suatu program terlalu mahal, kurang produktif, alias menimbulkan akibat fiskal nan tidak sebanding dengan manfaatnya," tegas Josua.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin sore. Sebelum menjabat sebagai Wamenkeu, Suahasil merupakan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan sejak 2015.

Jakarta -

CEO Danantara Rosan Roeslani buka bunyi soal rencana pengalihan utang Whoosh usai pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nazara. Rosan menjamin rencana itu bakal tetap melangkah meski ada perubahan Bendahara Negara.

Dia mengatakan sudah bicara dengan Suahasil setelah dilantik hari ini di Istana Negara, Jakarta Pusat. Rosan menjamin semua program-program nan tetap melangkah tidak bakal jalan di tempat.

"Kita sudah janji bakal berjumpa hari minggu ini, hari Kamis alias Jumat ini untuk menindaklanjuti beberapa perihal nan tentunya berasosiasi baik di Danantara maupun juga dan dengan Kementerian Investasi, sehingga beliau juga bergerak cepat. Jadi kita kita bakal berjumpa langsung dengan beliau," kata Rosan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).

Rencananya pengalihan utang KCIC ke Kementerian Keuangan bakal dilakukan besok hari, 15 September 2026. Ketika dikonfirmasi apakah perihal tersebut bakal tetap teragendakan Rosan enggan menjawab tegas.

Yang jelas urusan pengalihan saham KCIC ke Kementerian Keuangan diusahakan bakal beres semua minggu ini.

"Iya, ini sih tim langsung tetap bekerja, mudah-mudahan sih minggu ini bisa beres semua," tegas Rosan.

(hal/ara)

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) menghadiri peringatan Hari Kunjung Perpustakaan hari ini. Ia menilai momen tahunan ini kudu dimanfaatkan sebagai pengingat pentingnya membangun budaya literasi di tengah masyarakat.

"Pengalaman di beragam wilayah menunjukkan bahwa revitalisasi nan melibatkan komunitas, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan bisa mempercepat transformasi ruang baca menjadi destinasi nan diminati," ujar Rerie dalam keterangan tertulis, Senin (14/9/2026).

Hari Kunjung Perpustakaan pertama kali ditetapkan oleh Presiden Soeharto pada 14 September 1995. Penetapan tersebut bermaksud meningkatkan minat baca sekaligus memperkuat budaya literasi masyarakat Indonesia.

"Alih kegunaan rumah dinas Bupati Jepara menjadi bagian dari Museum Kartini nan relatif sigap merupakan corak kerjasama nan kuat semua pihak mengenai dalam mewujudkannya," ungap Rerie.

Rerie berambisi kerjasama tersebut dapat diterapkan secara konsisten dalam pembangunan sektor kebudayaan nasional. Upaya ini krusial dilakukan mengingat perpustakaan dan museum menghadapi tantangan serupa dalam menarik minat kunjungan masyarakat.

Data Perpustakaan Nasional 2025 mencatat jumlah perpustakaan di Indonesia mencapai 219.415 unit. Jumlah itu terdiri dari 155.904 unit perpustakaan di lingkungan SD hingga SLTA dan sederajat, 54.344 unit perpustakaan umum (di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan).

Selain itu, terdapat pula 5.833 perpustakaan unik (di lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan rumah ibadah), serta 3.335 perpustakaan di lingkungan perguruan tinggi. Berdasarkan sumber nan sama, jumlah perpustakaan terakreditasi sebanyak 14.774 perpustakaan (6,73%) dan perpustakaan nan belum terakreditasi mencapai 204.641 (93,27%).

Tantangan tersebut kudu dijawab dengan upaya penguatan di sejumlah sektor dan tidak bisa diwujudkan sendiri-sendiri. Menurut Rerie, diperlukan komitmen lintas sektor untuk memastikan ruang-ruang pengetahuan itu tetap hidup dan diakses masyarakat luas.

"Kolaborasi kuat semua pihak mengenai sangat dibutuhkan untuk mewujudkannya sebagai bagian upaya menghadirkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan literasi secara luas," pungkas Rerie.

(akn/ega)

Kabupaten Sukabumi -

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan kehadiran Desk Ketenagakerjaan Polri telah memberikan hasil nyata dalam membantu penyelesaian persoalan buruh. Sejak 2025 hingga Agustus 2026, sebanyak 4.236 pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) telah difasilitasi hingga dapat kembali bekerja.

"Desk Ketenagakerjaan nan kita corak untuk memberikan perlindungan terhadap rekan-rekan ketika ada persoalan industrial," kata Jenderal Sigit saat menghadiri puncak HUT ke-53 Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (FSP TSK) KSPSI AGN di Sukabumi, Senin (14/9/2026).

Kapolri mengatakan, Desk Ketenagakerjaan Polri dibentuk untuk memberikan perlindungan sekaligus membantu pekerja ketika menghadapi persoalan hubungan industrial. Kehadirannya diharapkan bisa mempercepat penyelesaian beragam persoalan nan sebelumnya berlarut-larut.

"Hari ini bisa membantu ratusan peristiwa nan mungkin bertahun-tahun tidak selesai, bisa kita selesaikan. Kemudian ribuan pekerja juga bisa kembali bekerja," ujar Kapolri.

Berdasarkan info hingga Agustus 2026, Desk Ketenagakerjaan Polri telah menangani 358 perkara ketenagakerjaan serta memfasilitasi 4.236 pekerja terdampak PHK untuk kembali bekerja. Ke depan, desk tersebut bakal terus datang sebagai instrumen penyelesaian persoalan ketenagakerjaan secara cepat, objektif, profesional, dan berkeadilan.

Dia menilai capaian itu menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan ketenagakerjaan memerlukan komunikasi dan kerjasama antarpihak. Sebab, persoalan pekerja tidak hanya menyangkut hubungan pekerja dengan perusahaan, tetapi juga berangkaian langsung dengan keberlangsungan pekerjaan dan kesejahteraan family pekerja.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga mengapresiasi support kalangan pekerja nan mendorong agar Desk Ketenagakerjaan Polri masuk dalam revisi RUU Ketenagakerjaan. Menurutnya, support tersebut memberikan ruang bagi Polri untuk terus berkontribusi dalam membantu menyelesaikan persoalan perburuhan.

Kapolri menekankan, hubungan antara pekerja dan pengusaha kudu dibangun sebagai kemitraan nan saling memerlukan dan menguatkan. Kesejahteraan pekerja bakal mendorong produktivitas, sementara perusahaan nan sehat bakal menjaga lapangan kerja dan memperkuat investasi.

Karena itu, sengketa hubungan industrial diharapkan dapat diselesaikan melalui perbincangan dan musyawarah. Polri juga berkomitmen menjaga keamanan area industri sekaligus membantu penyelesaian persoalan hubungan industrial guna melindungi pekerja dan menjaga keberlangsungan usaha.

Kapolri berambisi sinergi antara Polri, buruh, pengusaha, dan pemerintah terus diperkuat sehingga kehadiran Desk Ketenagakerjaan Polri semakin memberikan faedah nyata, terutama dalam memastikan persoalan pekerja dapat diselesaikan secara setara dan semakin banyak pekerja memperoleh kembali kepastian kerja.

(jbr/dhn)

Jakarta -

Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat menangkap seorang pengedar narkoba berinisial SH (35) di Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Sebanyak 7,2 kilogram (Kg) narkoba jenis sabu senilai Rp 10 miliar disita.

"Pengungkapan ini adalah bukti bahwa kami tidak memberikan ruang bagi para pengedar narkoba untuk beroperasi," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold E.P. Hutagalung, Senin (14/9/2026).

Dia mengatakan kasus pertama kali terungkap berasal dari adanya info mencurigakan di Jalan Jelambar Baru Raya. Pihaknya kemudian melakukan penyelidikan intensif atas info tersebut.

"Setelah melakukan penyelidikan intensif selama beberapa waktu, Tim Opsnal Unit 3 Satresnarkoba bergerak sigap meringkus SH pada Minggu (30/8)," terangnya.

Petugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap pelaku. Hasilnya petugas menemukan sejumlah paket narkoba nan sudah disiapkan di dalam tas.

"Tidak berakhir di situ, petugas melakukan pengembangan ke bilik kos tersangka. Benar saja, di sana ditemukan sebuah koper berwarna abu-abu nan berisi 7 paket besar sabu siap edar," ucapnya.

SH sendiri merupakan perantara dari sabu tersebut. Kepada penyidik, dia mengaku diperintah oleh seorang berinisial B nan sekarang tengah diburu polisi.

"Untuk setiap kilogram nan sukses diedarkan, tersangka diimingi bayaran Rp 5 juta," kata Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Wisnu S. Kuncoro.

Polisi kemudian melakukan tes urine, pemeriksaan saksi-saksi, dan pengetesan narkoba di laboratorium forensik. Pelaku saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Akibat perbuatannya, tersangka SH sekarang Ia dijerat dengan Pasal 114 ayat 2 sub Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," pungkasnya.

(rdh/ygs)

Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)

PERJALANAN karier Jonatan Christie di kancah bulu tangkis bumi selalu dipenuhi cerita inspiratif nan membanggakan. Salah satu momen paling ikonik dalam sejarah kariernya terjadi saat dia sukses menyumbangkan lencana emas bergengsi dari arena Asian Games 2018 nan digelar di Jakarta-Palembang.

Kala itu, pebulu tangkis nan berkawan disapa Jojo ini kudu berjuang memeras keringat sebelum memastikan podium tertinggi. Ia menumbangkan wakil unggulan asal Taiwan, Chou Tien-chen, melalui pertarungan sengit tiga set dengan skor 21-18, 20-22, 21-15.

Di kembali kesuksesan berhistoris tersebut, tersimpan peran emosional dari sang ayah, Andreas Adi. Sebab ayah Jonatan-lah nan memberikan dorongan mental luar biasa sehari sebelum pertandingan final dihelat.

Sosok sang ayah memang menjadi fondasi utama dalam perjalanan pekerjaan Jojo sejak kecil. Diperkenalkan dengan raket bulu tangkis sejak usia enam tahun, Jojo nan sempat menekuni sepak bola dan basket akhirnya diarahkan sepenuhnya untuk konsentrasi di jalur bulu tangkis oleh ayahnya.

Bulu Tangkis Asian Games Jonatan Christie

1. Permintaan Spesial sang Ayah

Usai memastikan keping lencana emas di tangan, Jojo secara terbuka menceritakan kisah di kembali layar kepada para awak media. Ia menceritakan pesan mendalam nan disampaikan orang tuanya saat menyambangi hotel tempatnya menginap.

"Pesen dari ayah mama, kemarin mereka datang ke hotel. Dari dulu cita-cita ayah mau mengumandangkan Indonesia Raya, jadi dia minta tolong ke saya untuk jadi juara," kata Jojo di ruang konvensi pers Istora Senayan, pada Agustus 2018 lalu.

Jakarta, CNBC Indonesia-Menteri Keuangan Suahasil Nazara siap terus memerangi rokok terlarangan nan beredar di Indonesia. Ini bakal dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budi Utama.

"Yang soal rokok ilegal, saya percaya Pak Djaka ada ya, tadi Pak Djaka ada pake baju putih Pak. Pak Djaka gempur terus, sepakat, ya kan?," kata Suahasil di Gedung Djuanda Kemenkeu, Jakarta, Senin (14/9/2026)

Pengentasan rokok terlarangan telah dijalankan lebih gencar oleh Bea Cukai beberapa waktu terakhir. Aksi tersebut bakal terus dilanjutkan ke depannya.

"Pak Djaka telah bekerja dengan teman-teman, teman-teman Direktorat Jenderal Bea Cukai, sepemantauan saya, penangkapan kegiatan-kegiatan ilegalnya itu menjadi lebih kuat, dan bakal kita lanjutkan terus," jelasnya.

Menurut Suahasil, kebijakan juga tidak hanya berkutat pada rokok terlarangan namun juga pada peralatan terlarangan lainnya seperti narkoba, minuman beralkohol dan lainnya.

"Yang terlarangan itu bukan hanya rokok, tapi beragam macam perihal nan lain nan harusnya kita tangani," tegas Suahasil.

(chd/mij) [Gambas:Video CNBC]

Ilustrasi(Antara)

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) bisa mempersempit pelemahan pada perdagangan Senin (14/9), setelah sempat ambruk hingga 2,5%. Pasar turut mencermati pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) nan dinilai mempunyai pengalaman kuat dalam pengelolaan fiskal.

Pada akhir perdagangan, IHSG berada di level 6.534,69, turun tipis 0,10%. Sementara itu, indeks LQ45 nan berisi 45 saham unggulan justru menguat 9,31 poin alias 1,43% menjadi 659,03.

Pengamat Pasar Modal Elandry Pratama menilai respons positif pasar tidak terlepas dari rekam jejak Suahasil Nazara nan telah lama berkecimpung dalam pengelolaan fiskal dan lingkungan Kementerian Keuangan.

"Pasar tampaknya merespons cukup positif lantaran Suahasil Nazara merupakan figur nan sudah sangat familiar dengan pengelolaan fiskal dan struktur Kementerian Keuangan, sehingga ada ekspektasi continuity kebijakan tetap terjaga," ujar Pengamat Pasar Modal Elandry Pratama di Jakarta, Senin (14/9).

Menurut Elandry, membaiknya selera akibat penanammodal terlihat dari keahlian IHSG untuk bangkit dari tekanan nan sempat mencapai 2,5% menjadi hanya mencatat pelemahan 0,10% ketika perdagangan berakhir.

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa penguatan pasar saham tidak bisa sepenuhnya dikaitkan dengan pergantian pejabat di Kementerian Keuangan. Sentimen perdagangan juga dipengaruhi perkembangan dunia serta dinamika nilai komoditas.

Ke depan, penanammodal bakal meletakkan perhatian pada kebijakan nan bakal ditempuh Suahasil, terutama menyangkut disiplin fiskal, defisit APBN, pengelolaan utang, serta sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter.

"Ke depan, pasar bakal lebih memandang gimana arah kebijakan fiskal pemerintahan setelah pergantian ini dan apakah bisa menjaga confidence investor," ujar Elandry.

Suahasil Nazara Resmi Menjadi Menteri Keuangan

Presiden Prabowo Subianto pada Senin resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Ia menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dalam upacara pelantikan nan berjalan di Istana Negara, Jakarta.

Pengangkatan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 97P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Sisa Jabatan 2024–2029. Keputusan itu ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 14 September 2026.

Sebelum menduduki posisi Menteri Keuangan, Suahasil telah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 25 Oktober 2019 pada pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Kabinet Indonesia Maju.

Posisinya sebagai Wakil Menteri Keuangan bersambung pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pada 21 Oktober 2024, Suahasil kembali dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan untuk Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

Pergerakan IHSG dan Saham Sektoral

Pada awal perdagangan, IHSG dibuka di area merah dan memperkuat dalam tekanan hingga berakhirnya sesi pertama. Memasuki sesi kedua, indeks tetap berada di wilayah negatif sampai perdagangan ditutup.

Berdasarkan pengelompokkan Indeks Sektoral IDX-IC, sejumlah sektor mengalami tekanan. Sektor finansial mencatat pelemahan 0,74%, sementara sektor industri dan sektor peralatan konsumen primer masing-masing turun 0,40% dan 0,02%.

Tekanan lebih besar terjadi pada sektor kesehatan nan terkoreksi 2,15%. Berikutnya, sektor daya turun 1,49% dan sektor prasarana melemah 1,45%.

Di sisi lain, beberapa saham mencatat kenaikan nilai terbesar. Saham tersebut antara lain SEMA, LAPD, MPIX, ALKA, dan FORU. Adapun saham nan mengalami penurunan nilai paling dalam meliputi EMAS, ASLI, SRAJ, BYAN, dan LUCY.

Aktivitas perdagangan saham pada Senin tercatat sebanyak 2.101.000 transaksi. Total volume saham nan beranjak tangan mencapai 34,25 miliar lembar dengan nilai transaksi Rp17,98 triliun.

Dari keseluruhan saham nan diperdagangkan, sebanyak 229 saham menguat, 455 saham melemah, sedangkan 279 saham tidak mengalami perubahan harga.

Bursa Asia Bergerak Beragam

Pergerakan bursa saham di area Asia pada Senin sore berjalan bervariasi. Indeks Nikkei Jepang turun 0,58% ke level 63.641,00.

Indeks Shanghai Tiongkok juga terkoreksi 0,07% menjadi 3.885,33. Sementara itu, Hang Seng Hong Kong menguat 0,45% ke posisi 24.917,60.

Indeks Kospi Korea Selatan melemah 0,07% menjadi 6.684,37. Adapun Straits Times Singapura mencatat penguatan 0,32% ke level 5.714,37. (Ant/E-4)

Selain ihwal kesiapan air, masyarakat ibu kota juga diminta mewaspadai potensi kebakaran nan dapat meningkat saat kondisi lingkungan lebih kering.

“Masyarakat nan menghadapi kondisi darurat dapat menghubungi jasa Jakarta Siaga melalui nomor 112,” ucap dia.

Warga diimbau tidak melakukan aktivitas pembakaran sampah maupun lahan nan berpotensi memicu kebakaran. Masyarakat juga diminta memeriksa kondisi instalasi listrik dan kompor sebelum meninggalkan rumah.

BPBD turut mengingatkan penduduk untuk memantau kondisi kualitas udara. Jika kualitas udara menurun akibat debu, masyarakat disarankan menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan.

“Masyarakat diimbau untuk mengantisipasi akibat kekeringan dengan menghemat penggunaan air, menggunakan air secara bijak, serta memantau info cuaca dan peringatan awal dari sumber resmi. Tetap waspada dan siaga menghadapi potensi akibat kekeringan,” katanya.

Jakarta, CNN Indonesia --

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) bakal mengevaluasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan (SAR), terhadap delapan orang, termasuk wartawan nan lenyap kontak di Perairan Selat Sunda, Banten. Operasi SAR sudah memasuki hari ketujuh pencarian.

Kepala Sub Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Banten Rizky Dwianto mengatakan hasil penyelenggaraan operasi pada hari ketujuh bakal menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan apakah operasi SAR dihentikan alias diperpanjang.

"Untuk perpanjangan ataupun kita hentikan kelak kita lihat dari hasil penyelenggaraan hari ketujuh ini sehingga kelak jadi bahan pertimbangan kita, apakah operasi bakal kita hentikan ataupun diperpanjang," katanya mengutip Antara, Senin (14/9).

Sementara itu, Ahli Muda Bidang Kecelakaan Pelayaran dan Penerbangan Basarnas Rangga Aribowo menjelaskan terdapat sejumlah dasar nan menjadi pertimbangan dalam memperpanjang operasi SAR.

Menurut dia, operasi dapat diperpanjang andaikan tetap ditemukan tanda-tanda keberadaan korban, barang-barang milik korban, maupun adanya laporan saksi nan memandang sebaran material nan diduga berasal dari kecelakaan.

Ia menambahkan, andaikan hasil pertimbangan tidak menemukan indikasi baru mengenai keberadaan korban maupun peralatan nan berangkaian .dengan kecelakaan, operasi SAR dapat dinyatakan selesai.

Kendati demikian, Rangga mengatakan, penghentian operasi SAR tidak berfaedah pencarian terhadap korban sepenuhnya berakhir.

Dalam kondisi tersebut, status dapat dialihkan menjadi siaga sehingga andaikan kembali ditemukan tanda-tanda keberadaan korban alias terdapat laporan baru dari masyarakat, operasi SAR dapat dibuka kembali.

"Kalaupun seandainya operasi SAR ditutup, berganti mode kesiapsiagaan. Bilamana ditemukan tanda-tanda adanya laporan keberadaan korban, operasi SAR diadakan kembali," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Banten Andra Soni mengharapkan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan (SAR) terhadap delapan penduduk nan lenyap kontak di perairan Selat Sunda dapat diperpanjang andaikan hingga hari ketujuh, Senin (14/9) belum ditemukan.

"Harapan saya adalah untuk memaksimalkan pencarian dan memperpanjang waktu pencarian," ujar Andra Soni.

Sebelumnya, delapan orang nan tetap dalam pencarian berangkat menggunakan kapal sigap dari Dermaga Pegedongan, Carita, Kabupaten Pandeglang, pada Senin (7/9) sekitar pukul 14.00 WIB menuju area Gunung Anak Krakatau.

Lima di antaranya merupakan jurnalis, ialah M. Bagus Khoirunnas dari ANTARA, Ari Basuki dari Merdeka, Yudhistiro Pranoto dari iNews, Firman Daus dari Anadolu, serta Donal Husni nan merupakan wartawan lepas.

Tiga orang lainnya adalah Warta selaku nakhoda, Surakman sebagai anak buah kapal (ABK), serta Heriyanto sebagai pemandu.

(tim/dal)

Jakarta -

Pemerintah menyetujui pembahasan lanjutan 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Tengah (Kalteng), dan Kalimantan Selatan (Kalsel).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan 15 RUU tersebut mencakup tujuh wilayah di Provinsi Kalbar, ialah RUU tentang Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Ketapang.

Kemudian, lima wilayah di Provinsi Kalteng terdiri dari RUU tentang Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Sementara itu, tiga wilayah di Provinsi Kalsel meliputi RUU tentang Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

"Berkaitan dengan RUU tersebut, pada prinsipnya, pemerintah tentu sangat menghormati dan menghargai kewenangan konstitusional DPR RI untuk mengusulkan usulan Rancangan Undang-Undang, dan pada prinsipnya setuju," kata Tito dalam keterangannya, Senin (14/9/2026).

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Tingkat I nan membahas 15 RUU tentang kabupaten/kota di ketiga provinsi tersebut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Tito menjelaskan terdapat sejumlah argumen nan mendasari persetujuan pemerintah terhadap pembahasan 15 RUU tersebut. Pertama, pembahasan tersebut dinilai dapat memberikan kepastian norma dan mengurangi potensi perdebatan mengenai dasar norma pembentukan daerah. Hal ini khususnya berangkaian dengan perubahan konstitusi dari UUD Sementara Tahun 1950 menjadi UUD 1945 nan bertindak saat ini.

Ia menilai kepastian dasar norma tersebut krusial bagi pemerintah wilayah (Pemda) dan penyelenggaraan pemerintahannya, termasuk dalam pembentukan beragam peraturan turunannya.

"Mulai dari Perkada, Perda, biasanya bakal mengambil dasar hukum. Agak debatable jika dasar hukumnya Undang-Undang Sementara, lantaran daerahnya waktu itu terbentuk berasas undang-undang itu. Jadi dengan undang-undang nan bertindak saat ini, potensi perdebatan itu, termasuk polemik hukumnya, itu menjadi dapat diatasi," jelas Tito.

Selain aspek kepastian hukum, Tito menyebut pembahasan 15 RUU tersebut juga dapat menjadi parameter keahlian nan baik dan produktif, khususnya dalam penyelenggaraan kegunaan legislasi Komisi II DPR RI berbareng pemerintah.

Lebih lanjut, Tito menegaskan pemerintah berpandangan pembahasan 15 RUU kabupaten/kota tersebut sebaiknya tetap berfokus pada substansi nan berangkaian dengan perubahan dasar hukum, penataan kewilayahan, dan karakter daerah.

Adapun penataan kewilayahan mencakup nama dan cakupan wilayah kabupaten/kota, pemisah daerah, serta nama dan kedudukan ibu kota kabupaten. Kemudian, karakter wilayah meliputi karakter kewilayahan geografis, potensi sumber daya alam, suku bangsa, dan budaya.

Tito pun berambisi pembahasan tersebut dapat melangkah secara efektif tanpa masuk ke substansi nan berpotensi menimbulkan perdebatan berkepanjangan.

"Kami harapkan ke depan adalah pembahasan tidak masuk ke substansi nan sensitif, nan membikin kemudian revisi undang-undang menjadi berlarut-larut. Kami kira itu pada prinsipnya, pemerintah sekali lagi setuju melanjutkan pembahasan 15 RUU kabupaten/kota," pungkasnya.

Sebagai informasi, rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda. Hadir pula Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kemensetneg Lydia Silvanna Djaman, serta para personil Komisi II DPR RI.

(akn/ega)

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah wilayah (Pemda) mewaspadai kenaikan nilai sejumlah komoditas pangan nan berpotensi mendorong inflasi nasional. Tiga komoditas nan menjadi perhatian, ialah daging ayam ras, telur ayam ras, dan beras.

Tito mengatakan meski inflasi nasional tetap berada pada level nan relatif terkendali, ialah 3,19 persen, angkanya menunjukkan tren kenaikan dari sebelumnya 2,88 persen. Secara bulanan, inflasi Juli ke Agustus 2026 juga meningkat 0,21 persen.

Ia mengatakan kenaikan tersebut terutama dipengaruhi golongan makanan, minuman, dan tembakau, bagian pendidikan, serta perawatan pribadi. Dari golongan pangan, pemerintah perlu mencermati pergerakan nilai daging ayam ras, telur ayam ras, dan beras.

"Bulog mungkin bisa melakukan operasi pasar dengan Badan Pangan Nasional dan gimana untuk mengumpulkan para pemasok dan produsen ... dicari penyebab harganya kenapa bisa naik," ujar Tito dalam keterangannya, Senin (14/9/2026).

Hal itu disampaikan pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah nan dirangkaikan dengan Pembahasan Verifikasi dan Validasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ruang Bersama Indonesia (RBI) untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (14/9/2026).

Selain pangan, Tito meminta kewaspadaan terhadap kenaikan nilai minyak bumi nan dapat berakibat pada biaya transportasi, khususnya pikulan udara. Ia pun mengingatkan Kementerian Perhubungan agar mengantisipasi akibat kenaikan nilai avtur terhadap tarif pikulan nan diatur pemerintah.

Pada kesempatan itu, Tito juga menyoroti disparitas inflasi antardaerah. Ia meminta Pemda dengan inflasi tinggi segera memperkuat koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Tito juga mengapresiasi wilayah nan bisa menjaga stabilitas nilai sehingga inflasi terkendali.

"Saya ucapkan terima kasih [daerah] nan bisa mengendalikan," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir menekankan pentingnya langkah antisipatif agar kenaikan nilai sejumlah komoditas dapat dikendalikan. Ia meminta Pemda dan pihak mengenai memahami pola konsumsi masyarakat dan memantau perkembangan nilai sebelum mencapai pemisah toleransi sehingga intervensi dapat dilakukan lebih cepat.

"Ini nan perlu diperhatikan dan dimonitor betul pemisah toleransi mana dia naik kemudian kita melaksanakan intervensi tadi, agar jangan naik tinggi dulu baru kita berbuat," ungkapnya.

Tomsi juga meminta pemantauan nilai daging ayam dilakukan pada setiap rantai distribusi, mulai dari peternak, distributor, hingga konsumen, agar langkah pengendalian nan dilakukan tepat sasaran. Selain itu, dia meminta komoditas lainnya nan mendorong kenaikan inflasi terus dipantau dan dikendalikan harganya.

(akn/ega)

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo

Sinopsis Sinetron Terlanjur Mencintaimu Episode 71: Perebutan Sweater Berujung Fakta Mengejutkan, Kenzo Anak Arumi? (Foto: Okezone)

Lembaga Universitas Republik Indonesia (URI) menggulirkan Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD) guna membenahi tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Program pembinaan kepemimpinan tersebut menyaring 398 pegawai terpilih berprestasi dengan kriteria skor Intelligence Quotient (IQ) di atas 120.

Gubernur Lembaga URI, Donny Ermawan Taufanto, mengungkapkan, program ini lahir atas petunjuk langsung Presiden Prabowo Subianto nan meletakkan perhatian serius terhadap kondisi serta keahlian perusahaan pelat merah.

“Dalam beragam kesempatan, Bapak Presiden kita berpidato acapkali menyampaikan gimana kondisi BUMN kita itu nan kurang baik. Di dalam beragam forum disampaikan, termasuk di dalam pidato kenegaraan beliau di MPR juga tetap disebutkan juga. Beliau sangat concern dengan BUMN ini sehingga beliau mau membenahi dengan menyiapkan sumber daya manusia nan bagus,” ujar Donny dalam Forum Menenun Kebijakan di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, Senin (14/9).

Donny memaparkan, training intensif tersebut dirancang berjalan selama 9 bulan dengan melibatkan kerja sama lintas kementerian dan institusi, mulai dari Kementerian Pertahanan, Kemendiktisaintek, Badan Pengelola Investasi Danantara, hingga SBM ITB.

Pelatihan dibagi ke dalam 3 fase utama meliputi 3 bulan pembinaan karakter, pembekalan kecakapan manajerial, serta 2 bulan magang praktik kerja.

“Dan inilah nan kami buat. Saya diminta untuk menyelenggarakan aktivitas P3MD ini. Intinya adalah kami ada tiga tahap di P3MD ini selama 9 bulan. Tahap pertama tiga bulan adalah penguatan karakter, pembinaan karakter. Kemudian nan tahap kedua adalah penguatan, pembekalan managerial skills. Dan tahap ketiga selama 2 bulan adalah magang,” katanya.

“Ini anak-anak ini adalah kami rekrut dari universitas-universitas nan bagus dan mempunyai prestasi di universitasnya, kita tawarkan apakah mereka mau berasosiasi dengan BUMN. Dan anak-anak ini diambil nan mempunyai IQ nan tinggi di atas 120,” tuturnya.

Ia berambisi perpaduan antara kapabilitas intelektual tinggi, wawasan kebangsaan, dan integritas kepemimpinan bisa mengubah kultur serta performa BUMN secara menyeluruh.

“Diharapkan dengan punya keahlian IQ nan tinggi, dibekali managerial skills dengan karakter nan baik dan mempunyai wawasan kebangsaan, diharapkan anak-anak ini kelak bisa mengawaki BUMN kita menjadi lebih baik,” imbuh Donny.

Lebih lanjut, Donny menegaskan bahwa keberadaan Lembaga URI dirancang bukan sebagai universitas konvensional semata, melainkan lembaga payung (superholding talent pool) nan mengintegrasikan beragam pilar pendidikan dan kepemimpinan aparatur negara.

“Jadi, jangan disalahpahamkan dengan URI lembaga URI nan di atas itu dengan URI nan nantinya bakal dibentuk universitas. Jadi, saya tidak punya kompetensi untuk menjadi rektor, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kompetensi akademi saya tidak memenuhi syarat, tapi saya ditunjuk untuk menjadi gubernur lembaga URI nan di atas nan nantinya juga bakal membawahi adanya universitas nan saat ini sedang digodok di Kementerian Dikti,” jelasnya.

Nantinya, ekosistem Lembaga URI juga bakal memayungi Lembaga Administrasi Negara (LAN), Sekolah Unggul Garuda, program Garuda Transformasi, hingga perguruan tinggi URI nan tengah disiapkan pemerintah.

Suahasil Nazara (Berbaju putih).(Antara)

PERGANTIAN Menteri Keuangan (Menkeu) dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara dinilai mendapat respons positif dari pasar. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair) Rahma Gafmi mengatakan perubahan kepemimpinan tersebut sejauh ini tidak menimbulkan gejolak berfaedah di pasar keuangan.

“Pergantian kepemimpinan di Kementerian Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nazara umumnya direspons pasar dengan sentimen nan relatif stabil dan condong positif, ialah bisa dikatakan menenangkan,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (14/9).

Menurut Rahma, salah satu aspek nan membikin pasar merespons positif adalah rekam jejak Suahasil Nazara nan sudah dikenal oleh pelaku pasar. Sebelum dipercaya menjadi Menkeu, Suahasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sehingga dinilai telah memahami secara mendalam pengelolaan kebijakan fiskal Indonesia.

Kondisi tersebut membikin pergantian posisi Menkeu lebih dipersepsikan sebagai kesinambungan kebijakan alias policy continuity, bukan sebagai perubahan besar terhadap arah fiskal pemerintah.

Rahma menilai pengalaman Suahasil di Kementerian Keuangan juga membantu mengurangi potensi guncangan kebijakan (policy shock) selama masa transisi.

“Pasar tahu persis rekam jejak, style komunikasi, dan pemahamannya terhadap disiplin fiskal,” ujar Rahma.

Pasar Soroti Kepastian Fiskal dan Kredibilitas APBN

Rahma menjelaskan, perhatian utama penanammodal setelah pergantian Menkeu tertuju pada kepastian arah kebijakan fiskal serta kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasar, kata dia, menangkap adanya reassurance alias rasa kondusif mengenai komitmen pemerintah dalam menjaga defisit sekaligus mempertahankan kesehatan APBN.

Suahasil juga dipandang sebagai sosok teknokrat nan mempunyai perhatian kuat terhadap pengelolaan postur fiskal. Karakter tersebut dinilai relevan untuk menjaga ketahanan fiskal Indonesia di tengah ketidakpastian dan perubahan kondisi ekonomi global.

Koordinasi dengan BI, OJK, dan LPS Dinilai Tetap Terjaga

Selain persoalan fiskal, pasar juga disebut mempertimbangkan keahlian Menkeu baru dalam mempertahankan koordinasi dengan beragam otoritas ekonomi dan keuangan.

Rahma mengatakan penunjukan Suahasil mendapat sambutan positif lantaran dinilai berpotensi mempertahankan soliditas koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta sejumlah lembaga strategis lain nan tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Koordinasi tersebut juga mencakup badan pengelola investasi nan mempunyai peran strategis dalam perekonomian nasional.

Dalam pernyataan resminya setelah pelantikan, Suahasil disebut segera memberikan sinyal untuk meredam spekulasi di pasar. Ia meminta pelaku pasar memandang pergantian kepemimpinan di Kementerian Keuangan sebagai proses kesinambungan manajerial.

Fokus utama transisi tersebut adalah mempertahankan kredibilitas finansial negara sekaligus menjalankan kebijakan sesuai dengan pengarahan Presiden.

“Secara keseluruhan, pasar memandang pergantian ini sebagai langkah nan mengutamakan kepastian, stabilitas makro, dan terjaganya kepercayaan penanammodal daripada perubahan arah angin kebijakan fiskal Indonesia,” ungkap dia. (Ant/E-4)

Jakarta, CNN Indonesia --

Panitia Simbang Kulon Night Carnaval (SKNC) 2026 mengakui adanya penampilan peserta parade nan diduga identik dengan ritual satanik. Pertunjukan tersebut diselenggarakan pada Kamis (10/9) di Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah (Jateng)

Usai viral, panitia meminta maaf atas kejadian tersebut.

"Kami dari panitia minta maaf nan sebesar-besarnya atas khilaf alias kekurangan kami," kata Ziyad Azizi, perwakilan Panitia SKNC pada Senin (14/9) dikutip detikjateng.

Namun, ia mengklaim tidak mengetahui maksud penampilan tersebut secara detail.

"Kami dari perwakilan panitia membenarkan adanya karnaval alias KSNC 2026 nan dilaksanakan Kamis malam, 10 September 2026. Terkait kejadian nan berlangsung, secara perincian pihak panitia tidak mengetahui," kata Ziyad.

Ziyad juga menjelaskan penampilan diduga tradisi satanik nan viral itu merupakan bagian dari aktivitas khitanan massal ke-61. Acara tersebut diselenggarakan oleh Pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Simbang Kulon Kabupaten Pekalongan.

Sementara itu, Tim Simone alias Simbang Gang One, selaku peserta nan menampilkan diduga ritual satanik juga turut minta maaf.

Ia mengaku kurang memahami konteks alias referensi nan digunakan dalam penampilan tersebut. Ia juga menyebut pihaknya tidak bermaksud menampilkan atraksi nan berangkaian dengan ritual tertentu.

"Kami perwakilan dari Tim Simone minta maaf. Kami menyesal, kami kurang literasi. Kami minta maaf nan sebesar-besarnya atas penampilan kami di depan panggung," ujar M. Akhid, perwakilan Tim Simone.

Adapun, argumen Tim Simone membawakan konsep tersebut adalah lantaran terinspirasi dari Youtube. Ia juga mengaku tidak mengerti ritual satanik. Menurutnya, konsep ini unik sehingga kostumnya disewa.

"Idenya dari kami nan memandang kostum unik, kemudian kami sewa dan kami tiru. Kami menyewa dari Malang. Gerakannya kami latihan dengan teman-teman. Referensinya kami lihat dari YouTube, beragam perform wilayah Malang dan lain-lain," ucap Akhid.

Bupati angkat suara

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan, Sukirman, rupanya menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Sukirman mengaku tidak ada info soal konsep pertunjukkan tersebut.

"Yang jelas, aktivitas itu kami hanya datang sebagai kepala daerah. Bahkan, konsep dan seterusnya kan kita tidak diberi info sama sekali," ucap Sukirman pada Senin (14/9) saat ditemui wartawan.

Ia juga menjelaskan tidak adanya info konsep itu tujuannya untuk kejutan.

"Bahkan panitia, sepuh-sepuh, para kiai, dan seterusnya kan juga tidak diberitahu lantaran sifatnya adalah untuk surprise, kejutan, begitu. Tapi dari sisi lain, saya ngasih catatan itu," kata Sukirman.

Sukirman datang pada aktivitas lantaran ada undangan. Ia juga menyaksikan dan membenarkan adanya segmen penyembelihan kambing dalam pertunjukan. Namun, dia menjelaskan bahwa penyembelihan itu bukan bagian dari ritual persembahan tertentu seperti apa nan beredar di media sosial.

"Memang ada penyembelihan kambing nan sebenarnya setelah aktivitas selesai mau disate bareng-bareng," ucapnya.

Namun, Sukirman mengakui jika segmen ini menimbulkan multi tafsir di masyarakat luas. Sukirman juga menanggapi segmen seram dalam pagelaran ini berakibat munculnya ketakutan pada anak-anak.

"Ya memang itu bakal membawa akibat psikis tentu saja. Anak-anak ini kan didampingi orang tua, ya banyak ekspresi-ekspresi nan terkejut begitu ya," ujarnya.

Ia menambahkan jika pagelaran nan disertai simbol-simbol tidak lazim itu diberikan penjelasan maka situasi ini tidak bakal menjadi riuh.

"Nah, sebenarnya jika itu diimbangi dengan simbolis-simbolis, kemudian ada penjelasan mengenai keangkaramurkaan, memerangi nafsu setan, nafsu kekuasaan, dan seterusnya," ucapnya.

"Tapi memang nan persembahan itu kemudian hanya simbolis-simbolis semata, nan justru memang memunculkan itu. Ditambah kemudian upload-an nan malam dan seterusnya itu semakin riuh," tambahnya.

Sukirman juga menjelaskan bahwa aktivitas nan diselenggarakan dalam rangka Maulid Nabi dan khitanan massal ini bermaksud positif.

"Itu, Acara Maulid, kemudian sunat massal, begitu. Kan ada banyak sisi positifnya kan sebenarnya. Ada sunat massal, Maulid Nabi, lampau kemudian ya tetap rangkaian Maulid Nabi lah ya. Lalu kemudian sunat massal itu kemudian ya juga diberkahi oleh para kiai, dan kekompakan masyarakatnya nan saya lihat memang luar biasa," katanya.

Walau demikian, dia tetap mengakui ada segmen dalam pagelaran nan membikin kegaduhan di tengah masyarakat. Ia menyebut pemerintah bakal berkoordinasi dengan panitia untuk berantisipasi agar produktivitas masyarakat tidak bertentangan dengan norma kepercayaan maupun nilai-nilai Pancasila.

Sebelumnya viral video di media sosial nan menunjukkan sejumlah orang mengenakan jubah putih berparas tengkorak. Beberapa di antaranya mengenakan kostum hitam dengan wajah seram.

Video tersebut kemudian menjadi pembicaraan setelah ada segmen penyembelihan kami di atas sebuah altar nan dikeliling lilin. Bagian bawahnya menampilkan pentagram terbalik, kepala kambing, hingga lingkaran konsentris, serta simbol nan menyerupai aksara Ibrani.

Benda serta lambang tersebut diketahui mirip dengan Sigil of Baphomet, alias simbol nan identik dengan ikonografi okultisme dan satanisme modern.

Baca buletin lengkapnya di sini.

(knf/dal)

Jakarta -

Nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga perdagangan sore ini, Kamis (14/9). Mata duit Paman Sam itu bergerak pada rentang Rp 17.600-an setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa sekitar pukul 15.20 WIB.

Berdasarkan info Bloomberg, dolar AS menguat 0,33% ke Rp 17.669 hingga perdagangan sore ini. Pada perdagangan pagi tadi, dolar As diketahui melemah 0,02% ke level 17.607.

Sementara berasas info Google Finance, dolar AS sekarang menguat 0,11% ke level Rp 17.657 sore ini. Mata duit Paman Sam tercatat bergerak dari level Rp 17.637 pada panel pergerakan Google Finance.

Sedangkan berasas info RTI Business, dolar AS saat ini bergerak pada level Rp 17.651 alias menguat 0,31%. Sepanjang perdagangan sepekan terakhir, RTI mencatat penguatan dolar AS terhadap rupiah sebesar 0,29%.

Sebagai informasi, Suahasil menjadi Menkeu berasas Keputusan Presiden 97 P Tahun 2026 Pemberhentian dan Pengangkatan Kabinet Merah Putih di sisa masa kedudukan 2024-2029. Ia dilantik langsung oleh Prabowo sebagai pengganti Purbaya nan telah menjabat sebagai Menkeu selama satu tahun terakhir.

"Bahwa saya, bakal setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta bakal menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas kedudukan bakal menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," kata Prabowo menyebut sumpah kedudukan diikuti oleh Suahasil.

(ahi/ara)

Kabupaten Sukabumi -

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyebut para pekerja di sektor tekstil, sandang, dan kulit sebagai pahlawan devisa. Menurutnya, para pekerja di industri ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlangsungan industri nasional.

"Industri tekstil mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terima kasih, rekan-rekan semua telah menunjukkan bahwa teman-teman adalah pahlawan devisa," ujar Kapolri dalam keterangan tertulis, Senin (14/9/2026).

Hal tersebut disampaikan Kapolri pada Puncak Acara HUT ke-53 Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (FSP TSK) KSPSI AGN di PT Pratama Abadi Industri, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, hari ini.

Industri tekstil dan produk tekstil menyerap lebih dari 3,8 juta tenaga kerja serta mencatatkan nilai ekspor sekitar USD4,85 miliar pada semester I tahun 2026. Sementara itu, industri dasar kaki menyerap sekitar 921 ribu pekerja.

Menurut Kapolri, capaian tersebut kudu dipertahankan di tengah dinamika dunia nan turut memberikan tekanan terhadap industri dalam negeri. Karena itu, pemerintah terus menjalankan beragam kebijakan untuk melindungi sektor padat karya dan memperluas lapangan pekerjaan.

Hilirisasi dan Pengendalian Impor

Salah satunya melalui program hilirisasi di beragam sektor strategis nan diproyeksikan bisa membuka sekitar 5,9 juta lapangan kerja baru.

"Pemerintah terus mendorong program-program hilirisasi nan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi teman-teman semua. Hampir 5,9 juta lapangan kerja baru dapat didorong andaikan hilirisasi ini tumbuh," kata Kapolri.

Khusus untuk industri tekstil, pemerintah memperkuat pengendalian impor melalui sistem larangan dan pembatasan, penerapan bea masuk tindakan pengamanan, serta bea masuk antidumping terhadap produk nan merugikan industri nasional.

Pengawasan terhadap busana jejak impor, impor ilegal, dan penyelundupan juga terus ditingkatkan. Polri berbareng Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan melaksanakan operasi untuk mencegah masuk dan beredarnya tekstil selundupan di pasar domestik.

Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga keberlangsungan perusahaan sekaligus melindungi jutaan pekerja nan menggantungkan hidup pada sektor tekstil, sandang, kulit, dan dasar kaki.

Jenderal Sigit menegaskan pertumbuhan industri kudu melangkah seiring dengan peningkatan kesejahteraan buruh. Dalam hubungan tersebut, pekerja dan pengusaha kudu menjadi mitra strategis nan saling memerlukan dan menguatkan.

"Kita mau kesejahteraan pekerja terus meningkat dan perusahaan tetap tumbuh. Buruh dan pengusaha kudu menjadi mitra strategis dengan mengedepankan dialog, peningkatan kompetensi, produktivitas, serta pemenuhan hak-hak pekerja," tuturnya.

Kapolri turut menyambut rencana peresmian Pusat Pendidikan dan Pelatihan KSPSI AGN di Purwakarta. Fasilitas tersebut diharapkan dapat membekali pekerja dengan keahlian baru nan dibutuhkan industri untuk menghadapi persaingan global.

Di bagian perlindungan pekerja, Desk Ketenagakerjaan Polri telah menangani 358 perkara sejak 2025 hingga Agustus 2026 serta memfasilitasi 4.236 pekerja terdampak PHK untuk kembali bekerja.

Kapolri juga meminta perjuangan mengawal revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dilaksanakan secara tenteram dan tertib agar tidak ditunggangi pihak tertentu nan dapat mengaburkan tuntutan buruh.

"Jaga perjuangan agar apa nan kita perjuangkan berbareng betul-betul mempunyai pesan nan kuat dan bisa mendorong revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan sesuai angan teman-teman," tegas Kapolri.

(jbr/dhn)