Sejumlah peserta tampak antusias membidik sasaran dalam gelaran Gladhen Ageng Jemparingan 2026 nan berjalan di Jatinom, Klaten, Jawa Tengah, pada Minggu (26/7/2026).

Sebanyak 482 pemanah dari beragam daerah, seperti DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Jawa Barat, turut memeriahkan arena tahunan ini.

Kehadiran para peserta menjadi bukti nyata dari upaya berbareng untuk terus melestarikan olahraga panahan tradisional bergaya Mataram.

Observatorium Gelombang Gravitasi Interferometer Laser (LIGO) adalah mahir dalam mendeteksi tabrakan kosmik. Kemungkinan besar, kemampuannya bakal segera meningkat lebih jauh lagi.(ESA)

MEMPERBAIKI masalah teknis pada salah satu akomodasi observatorium paling canggih di bumi biasanya memerlukan biaya jutaan dolar alias rekayasa teknologi baru nan sangat rumit. Namun, bagi para intelektual di Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO), solusi dari tantangan teknik nan selama ini mengganggu rupanya cukup sederhana: memanfaatkan kamera pencitraan termal biasa nan dijual bebas di pasaran.

LIGO bekerja mendeteksi gelombang gravitasional, ialah riak pada ruang-waktu nan dihasilkan oleh peristiwa luar biasa di alam semesta, seperti tumbukan dua lubang hitam. Namun, gangguan panas skala nano pada cermin observatorium selama ini membatasi seberapa jauh akomodasi tersebut dapat mengawasi ruang angkasa.

Melalui kombinasi kamera termal komersial dan model komputer, tim peneliti nan dipimpin oleh Jonathan Richardson dari University of California, Riverside, sukses mengembangkan teknik baru. Metode ini dapat mengukur dan mengoreksi distorsi sekecil apa pun pada cermin utama LIGO secara presisi.

"Metode ini tidak memerlukan pengembangan teknologi baru, sebuah perihal nan nyaris tidak pernah terjadi dalam menyelesaikan masalah instrumentasi LIGO," kata Richardson dalam keterangannya.

LIGO bekerja memanfaatkan dua akomodasi berbentuk L di Washington dan Louisiana, Amerika Serikat. Di dalam tiap fasilitas, sinar laser ditembakkan menyusuri lorong sepanjang empat kilometer dan memantul pada cermin supermurni nan dirancang memantulkan 99,9999% cahaya. Saat gelombang gravitasional melintas, ruang-waktu mengalami penegangan dan perenggangan mikroskopis nan mengubah lintasan laser, memicu sinyal sinar mini sebagai penanda peristiwa kosmis.

Meski demikian, cermin canggih tersebut tetap menyerap sebagian mini daya laser. Energi tersebut berubah menjadi panas dan membengkokkan permukaan cermin hingga beberapa nanometer. Distorsi tipis ini sudah cukup untuk mengacak sinar laser dan menurunkan sensitivitas observatorium.

Para fisikawan sebenarnya sudah tahu bahwa distorsi dapat diatasi dengan memberikan panas jawaban pada bagian belakang cermin. Tantangan utamanya adalah mengukur tingkat distorsi tersebut secara jeli agar pemanasan korektif dapat diterapkan secara tepat.

Teknologi baru ini memanfaatkan pemetaan gambar termal inframerah nan dipadukan dengan model komputer untuk merekonstruksi peta distorsi di seluruh permukaan cermin.

"Anda bisa membayangkannya seperti mengambil foto inframerah dari mesin mobil. Seorang insinyur dapat memandang pola suhu di bagian luar dan menyimpulkan apa nan terjadi di dalam mesin. Kami melakukan perihal nan sama pada cermin LIGO," jelas Richardson.

Para peneliti memperkirakan bahwa perbaikan ini bakal memperluas daya jangkau pengamatan LIGO hingga sekitar 33 juta tahun cahaya. Karena ruang angkasa mengembang secara tiga dimensi, peningkatan jangkauan ini membuka volume ruang nan jauh lebih luas untuk mendeteksi gelombang gravitasional.

Selain untuk LIGO, teknik ini juga dirancang menjadi pedoman teknologi bagi Cosmic Explorer, observatorium gelombang gravitasional masa depan AS nan direnakan beraksi pada pertengahan 2030-an dengan panjang lengan mencapai 40 kilometer.

"Tujuan dari detektor gelombang gravitasional generasi berikutnya adalah mencapai sensitivitas sekitar 10 kali lipat dari instrumen saat ini. Salah satu halangan utama untuk mencapainya adalah mengurangi kebisingan mekanika kuantum mendasar nan membatasi presisi pengukuran," tambah Richardson.

Hasil penelitian ini telah resmi diterbitkan dalam jurnal Classical and Quantum Gravity. (Space/Z-2)

Sejumlah massa berkumpul di area Jalan Teuku Umar, Surabaya, pada Sabtu (25/7) malam hingga Minggu (26/7) awal hari. Mereka diduga hendak menggeruduk markas debt collector (DC).

Aksi tersebut diduga merupakan buntut kasus kekerasan nan melibatkan dua debt collector terhadap penduduk hingga menyebabkan dua penjaga kafe di Surabaya terluka.

Peristiwa dugaan penganiayaan itu terjadi pada Sabtu (25/7) awal hari. Sementara itu, massa mulai berkumpul di Jalan Teuku Umar pada malam harinya dengan menggunakan kendaraan roda dua.

Polrestabes Surabaya kemudian turun tangan untuk mencegah situasi berkembang menjadi kericuhan.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan mengimbau penduduk nan berada di sekitar letak untuk membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing.

“Kami mengupayakan penduduk nan berkumpul di sini kita imbau untuk segera masuk ke dalam. Sudah malam untuk istirahat. Karena jika enggak kita begitukan mereka makin nonton makin banyak. Terus jika ada nan keluar,” ujar Luthfie dalam unggahan di akun IG pribadinya, @luthfie.daily.

Polisi Buru Pelaku Penganiayaan dan Kelompok Penyerang

Luthfie menginstruksikan jajarannya mengusut dan menangkap debt collector nan diduga melakukan penganiayaan. Polisi juga bakal mengusut golongan nan disebut melakukan penyerangan.

“Segera cari pelakunya nan kemarin nan pelaku pembacokan itu segera tangkap. Termasuk golongan nan menyerang nan barusan kita bakal lakukan tindakan hukum. Kegiatan-kegiatan pemberontak ini tidak ada toleransi,” ujarnya.

Ia meminta seluruh pihak menahan diri dan menyerahkan penanganan kasus kepada kepolisian.

“Kita mengimbau semua pihak untuk tahan diri. Kami yakinkan bahwa kepolisian Polrestabes Surabaya mengambil langkah-langkah tegas terhadap para pelaku nan melakukan penganiayaan, pembacokan, tentu kita bakal lakukan tindakan hukum,” ucapnya.

Luthfie juga meminta para terduga pelaku menyerahkan diri. Jika tidak, polisi bakal melakukan pencarian dan penangkapan.

“Dan saya minta kerja samanya untuk para pelaku saya minta secara sportif segera melaporkan kepada kita alias kita tetap bakal mencari. Dan yakinkan untuk nan lain tetap menjaga situasi kondusif jangan mengambil langkah-langkah sendiri lantaran tentu bakal menjadi kontraproduktif dan bakal berkapak kepada potensi terjadinya keributan nan lebih besar,” kata dia.

“Kita yakinkan Surabaya tetap aman, semua menahan diri, yakinkan Polrestabes Surabaya bakal mengambil langkah-langkah untuk penegakan hukum,” imbuhnya.

(Disarikan dari Focus Group Discussion Pelaksanaan Hibah Penelitian Fundamental Kementerian Pendidikan Tinggi)

Pergeseran Cara Pandang terhadap Sengketa Royalti Musik

Persoalan royalti musik kembali menjadi perhatian publik dalam dua tahun terakhir. Sejumlah sengketa nan melibatkan penyanyi, pembuat lagu, penyelenggara pertunjukan, hingga pelaku upaya menunjukkan bahwa tata kelola royalti di Indonesia tetap menyisakan beragam persoalan mendasar. Di sisi pembuat lagu menuntut perlindungan atas kewenangan ekonomi nan dijamin oleh hukum. Di sisi pengguna komersial menghendaki sistem nan sederhana, transparan, dan memberikan kepastian hukum sehingga aktivitas upaya tidak dibayangi akibat sengketa nan berkepanjangan.

Diskursus mengenai royalti musik condong berakhir pada dua kutub nan saling berhadapan, ialah perlindungan kewenangan ekonomi pembuat dan penegakan norma terhadap pelanggaran kewenangan cipta. Pendekatan tersebut memang krusial lantaran kewenangan ekonomi merupakan bagian dari kewenangan eksklusif nan melekat pada pembuat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di sisi penerapan menunjukkan bahwa pendekatan nan terlalu berorientasi pada sengketa belum sepenuhnya bisa menciptakan kepatuhan nan berkelanjutan.

Berbagai perkara (contoh tentang Agnes Mo dan tentang Mie Gacoan) nan muncul sekitar 2025–2026 memperlihatkan bahwa sengketa royalti tidak selalu lahir lantaran adanya "niat" untuk melanggar hukum.

Sebagian besar berasal dari ketidakjelasan/kekabutan sistem pembayaran royalti, perbedaan penafsiran mengenai tanggungjawab memperoleh izin, maupun persoalan transparansi pengedaran royalti (Selvira, Solekha, & Salam, 2024, hlm. 210). Situasi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata terletak pada lemahnya penegakan hukum, melainkan juga pada kreasi tata kelola nan belum bisa membangun kepercayaan seluruh pemangku kepentingan.

Pendekatan penelitian ini tidak menempatkan norma sebagai instrumen utama untuk menentukan siapa nan betul dan siapa nan salah. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan kewenangan cipta pada akhirnya kudu diarahkan pada "keseimbangan kepentingan" seluruh pemangku kepentingan sehingga perlindungan kewenangan pembuat tidak menghalang perkembangan teknologi maupun inovasi. (Desai & Riedl, 2024, hlm. 107-108).

Hukum diarahkan menjadi sarana untuk membangun keseimbangan kepentingan (balance of interest) antara pencipta, pengguna komersial, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), serta pihak-pihak lain nan berada dalam ekosistem industri musik. Pendekatan tersebut sejalan dengan arah pengelolaan royalti nan menekankan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana dikembangkan dalam Peraturan Menteri Hukum No. 27 Tahun 2025 mengenai tata kelola royalti lagu dan/atau musik.

Dari Penegakan Hukum Menuju Pencegahan Sengketa

Perubahan langkah pandang tersebut sesungguhnya mencerminkan perkembangan paradigma norma modern. Hukum tidak lagi diposisikan hanya sebagai perangkat represif nan bekerja setelah terjadi pelanggaran, melainkan juga sebagai instrumen nan bisa mencegah lahirnya bentrok melalui pembentukan sistem nan setara dan mudah dipatuhi.

Paradigma demikian menurut penulis bakal semakin relevan setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berasas UU. No. 1 Tahun 2023. KUHP Nasional menunjukkan perubahan orientasi pemidanaan nan tidak lagi semata-mata bertumpu pada penghukuman. Pasal 51 KUHP menegaskan bahwa pemidanaan bermaksud mencegah terjadinya tindak pidana, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, serta menghadirkan rasa kondusif dalam masyarakat. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan norma pidana tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku nan dipidana, tetapi juga dari kemampuannya mencegah lahirnya pelanggaran.

Selama sistem (Tata kelola) pembayaran royalti tetap dipandang rumit, kurang transparan, dan susah diprediksi, maka potensi sengketa bakal terus muncul. Maka diharapkan sistem bisa memberikan kemudahan perizinan, kepastian tarif, pengedaran royalti nan akuntabel, serta akses info nan terbuka, maka kepatuhan bakal tumbuh secara sukarela tanpa kudu selalu didorong oleh ancaman sanksi; salah satu contohnya adalah kejelasan berapa kewenangan pembuat dan berapa kewenangan pengguna/user, dan nan tak kalah krusial berapa selisih/sisa nan dikelola LMKN. Kemudian perihal nan perlu menjadi perhatian juga kejadian ”irisan” antara LMKN dan LMK.

Pendekatan demikian sebenarnya telah berkembang di beragam negara (Singapura, Uni-Eropa/ Australia) melalui penguatan kegunaan lembaga manajemen kolektif. Organisasi pengelola kewenangan cipta tidak lagi hanya menjalankan kegunaan penarikan royalti, tetapi juga membangun sistem lisensi nan sederhana, berbasis digital, serta mudah diakses oleh pengguna musik. Model seperti ini memungkinkan pembuat memperoleh hadiah nan layak sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku upaya untuk menggunakan karya musik secara sah.

Prinsip ”benefit sharing” dasarnya bukan sekadar ”membagi” royalti, melainkan membangun sistem nan membikin seluruh pihak merasakan faedah dari kepatuhan terhadap hukum. Ketika pembuat memperoleh perlindungan nan layak, pengguna mendapatkan kepastian hukum, dan lembaga pengelola bekerja secara transparan, maka kepentingan seluruh pihak bakal bergerak menuju titik keseimbangan. Hukum modern tidak lagi berproses sebagai instrumen penghukuman, namun sistem pengelolaan hubungan norma nan mendorong kerja sama.

Benefit Sharing dan Arah Baru Tata Kelola Royalti Musik

Konsep benefit sharing menawarkan langkah baru dalam memandang penyelesaian sengketa royalti musik. Selama ini persoalan royalti sering diselesaikan setelah sengketa terjadi melalui jalur hukum. Sedangkan dalam konteks norma bisnis, maka benefit sharing menempatkan tata kelola nan baik sebagai instrumen utama untuk mencegah lahirnya bentrok sejak awal.

Pendekatan tersebut sejalan dengan semangat pembaruan norma nasional nan lebih mengedepankan pencegahan, penyelesaian konflik, dan pemulihan keseimbangan. Dalam konteks kewenangan cipta, keberhasilan sistem norma tidak lagi diukur dari banyaknya perkara nan diselesaikan di pengadilan, melainkan dari kemampuannya membangun kepatuhan sukarela (voluntary compliance) melalui sistem nan setara dan mudah diterapkan. Kedepan bakal lebih progresif jika "kepatuhan sukarela" ini mendapat insentif dari LMKN.

Implementasinya dapat diwujudkan melalui penetapan tarif nan proporsional, sistem lisensi nan sederhana, pengedaran royalti nan transparan dan mudah diakses, digitalisasi pelaporan penggunaan lagu, serta penguatan akuntabilitas LMKN. Dengan sistem nan memberikan kepastian norma bagi pembuat maupun pengguna komersial, kepatuhan bakal tumbuh lantaran adanya kepercayaan, bukan semata-mata lantaran ancaman sanksi.

Transformasi Digital dan Penguatan Tata Kelola

Penguatan tata kelola juga didukung oleh perkembangan izin di bagian teknologi informasi. Pasal 40A UU. No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab mewujudkan ekosistem digital nan adil, akuntabel, aman, dan inovatif. Arah kebijakan ini sangat relevan dengan pengelolaan royalti musik nan semakin mengandalkan digitalisasi sistem lisensi, pencatatan penggunaan lagu, dan pengedaran royalti berbasis data.

Transformasi digital menuntut sistem pengelolaan kewenangan cipta nan adaptif terhadap perkembangan teknologi sehingga perlindungan kewenangan ekonomi pembuat dapat melangkah seiring dengan kemudahan akses bagi pengguna karya musik (Panjaitan et al., 2024, hlm. 248–251). Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 memperkuat tata kelola royalti melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan info sebagai dasar pengedaran royalti. Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa organisasi manajemen kolektif nan didukung sistem digital bisa meningkatkan kepastian norma sekaligus mengurangi potensi sengketa antara pembuat dan pengguna karya musik.

Penutup

Pengelolaan kewenangan cipta musik di Indonesia untuk memperkuat perlindungan kewenangan ekonomi pencipta, dan terus diupayakan berkembang membangun tata kelola demi terwujudnya keseimbangan kepentingan (balance of interest) bagi seluruh stakeholder.

Benefit sharing dalam konteks FGD sdr. Asma Karim ini menawarkan model konseptual nan mengintegrasikan perlindungan kewenangan cipta, tata kelola kelembagaan, dan transformasi digital untuk mendorong kepatuhan serta keberlanjutan industri musik nasional, maka perihal ini dapat digunakan sebagai prototype industri imajinatif nan lain.

Semakin besar faedah nan dirasakan secara setara oleh pembuat maupun pengguna komersial, semakin tinggi pula kepatuhan terhadap tanggungjawab pembayaran royalti. Akhirnya diharapkan sengketa dapat diminimalkan melalui tata kelola nan transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi, sehingga tercipta ekosistem musik Indonesia nan lebih sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

UU. No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 9 ayat (1)

Peraturan Menteri Hukum No.27 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik, khususnya ketentuan mengenai tata kelola LMKN, transparansi, akuntabilitas, dan pengedaran royalti.

UU. No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 51 mengenai tujuan pemidanaan.

UU. No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. LNRI Tahun 2024.

Desai, Devin R., & Mark Riedl. (2024). Between Copyright and Computer Science: The Law and Ethics of Generative AI. Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, 22(1), 1–108.

Panjaitan, Hulman, Andrew Betlehn, Tomson Situmeang, & Md. Zubair Kasem Khan. (2024). Music Copyright Protection in the Digital Era: Legal Framework and Strategies for Enforcement. Jurnal Hukum UNISSULA, 40(2), 236–251.

Selvira, Rizka, Izzatusolekha, & Rahmat Salam. (2024). Implementation of Music Copyright Protection Policy in the Era of Digital Transformation at the Ministry of Law and Human Rights. ENDLESS: International Journal of Futures Studies, 7(2), 201–214.

Ketua Umum Asosiasi Kendaraan Motor Listrik Indonesia (Aismoli), Budi Setiyadi meminta pemerintah segera memberi kepastian perihal program insentif pembelian motor listrik tahun ini. Ia menyoroti potensi akibat nan bakal ditimbulkan.

"Kalau penjualan sebetulnya, kemarin ada ingar bingar ramai menyangkut masalah subisidi. Memang ada pengaruh, tetapi bukan pengaruh nan baik lantaran pasti orang jadi menunggu saat mau membeli," buka Budi kepada kumparan, Jumat (24/7/2026).

Budi menambahkan, sembari menunggu kepastian dari pemerintah, pihaknya berbareng dengan para produsen disebut telah melakukan beragam antisipasi mengenai strategi dan program penjualan guna menggaet lebih banyak pembeli.

"Kemarin disampaikan Pak Menteri Keuangan kan disebut (insentif) mundur sampai Agustus. Ya jika memang ada Alhamdulillah, jika tidak ada pun kita bakal fight begitu. Tetapi ya angan kita pemerintah jangan gantung," katanya.

Pasalnya, Budi bilang sudah cukup banyak merek nan melakukan investasi di dalam negeri, seperti membangun pabrik dengan kapabilitas produksi nan tidak sedikit. Untuk itu, support dari pemerintah disebutnya bakal sangat membantu.

"Indonesia ini secara jumlah pabriknya sudah cukup banyak, tinggal untuk kita bisa memperkuat diharapkan kudu ada support pemerintah, baik itu fiskal alias non-fiskal. Apalagi ada rencana motor listrik nasional, masyarakat jadi tahu bahwa ini (motor listrik) bakal semakin banyak digunakan," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan program insentif motor listrik tahun ini tetap berlanjut, namun skemanya bakal diubah dari rencana awal. Pemerintah berencana hanya bakal memberikan untuk pabrikan tertentu.

“Motor listrik tetap ada insentif, kelak tapi dialihkan ke beberapa perusahaan tertentu. Saya tetap tunggu masukan dari Menperin dan dari Danantara, Pak Sigit (Chief Technology Officer/CTO BPI Danantara), lantaran dia nan diminta menentukan ke [perusahaan] mana subsidinya,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Purbaya menyebut penentuan perusahaan penerima insentif tetap dibahas. Sehingga pemerintah belum merinci sistem maupun kriteria perusahaan nan bakal mendapatkan support tersebut. Selain untuk motor listrik, kebijakan serupa bagi mobil listrik juga tetap dikaji.

Mengenai besaran kuota insentif motor listrik nan bakal diberikan, Purbaya memastikan jumlahnya tetap sama untuk 100 ribu unit dengan nilai Rp 5 juta per unit. “Masih [sama seperti sebelumnya],” ucapnya.

Suasana Car Free Day (CFD) alias Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (26/7), tak hanya diramaikan penduduk nan berolahraga. Di salah satu perspektif area itu, tawa visitor terdengar riuh saat mereka memainkan congklak, loncat karet, bekel, hingga kelereng.

Anak-anak, remaja, hingga orang dewasa bergantian mencoba permainan tradisional nan disediakan Komunitas Bermain.

Banyak di antara mereka mengaku terakhir kali memainkan permainan tersebut saat tetap duduk di bangku sekolah dasar. Momen itu pun menjadi arena bernostalgia di tengah hiruk-pikuk ibu kota.

Salah satunya dirasakan Aftasya Ramadianti (22), penduduk Mampang, Jakarta Selatan. Dian, sapaan akrabnya, datang ke CFD sekitar pukul 07.10 WIB menggunakan Transjakarta.

Ia mengaku baru mengetahui adanya area permainan tradisional di CFD. Begitu mencoba congklak, kenangan masa kecilnya langsung muncul kembali.

“Seru. Jadi mengingat permainan era dulu,” kata Dian kepada kumparan.

Menurutnya, permainan tradisional seperti congklak sekarang semakin susah ditemui. Karena itu, dia berambisi aktivitas serupa dapat terus diadakan.

“Kalau jujur saya lebih suka permainan tradisional seperti ini. Kalau main handphone bisa bikin kecanduan dan terlalu lama memandang layar juga bikin pusing. Permainan tradisional lebih menyenangkan,” ujarnya.

Setelah puas bermain congklak, Dian berencana mencoba permainan bekel nan juga tersedia di lokasi.

Hal senada disampaikan Nabila Aulia (21). Ia awalnya tidak mengetahui adanya permainan tradisional di CFD dan baru ikut bermain setelah diajak temannya.

Terakhir kali dia memainkan congklak pun sudah cukup lama, ialah saat tetap SD.

“Saya lebih memilih permainan tradisional. Permainan seperti ini bisa mengurangi penggunaan handphone dan membikin pikiran terasa lebih tenang,” ucap Nabila.

Ia berambisi aktivitas serupa tidak hanya digelar di CFD Rasuna Said, tetapi juga diperluas ke ruang publik lain.

“Semoga aktivitas seperti ini tidak hanya ada di sini, tetapi juga diadakan di GBK alias tempat-tempat lain sehingga masyarakat bisa berolahraga sekaligus memainkan permainan tradisional dan bernostalgia,” katanya.

Sementara bagi Adis (34), penduduk Depok, keberadaan permainan tradisional di CFD menjadi kesempatan mengenalkan budaya permainan masa mini kepada anaknya.

Ia mengaku awalnya tidak mengetahui adanya area permainan tradisional. Namun, setelah memandang congklak, dia langsung membujuk sang anak untuk ikut bermain.

“Menurut saya ini menarik, jadi saya langsung membujuk anak bermain congklak sekaligus mengenalkan permainan tradisional. Anak-anak sekarang, terutama Generasi Alpha, sudah banyak terpapar gadget,” ujar Adis.

Pagi itu, dia menghabiskan waktu di CFD dengan bersepeda berbareng anak, berlari, lampau bermain congklak. Menurutnya, permainan tradisional mempunyai nilai krusial lantaran mulai asing bagi generasi muda.

“Adanya aktivitas seperti ini sangat membantu mengenalkan kembali permainan tradisional kepada anak-anak Generasi Alpha sekaligus melestarikannya,” katanya.

Adis apalagi berambisi pemerintah lebih sering mengadakan pagelaran maupun perlombaan permainan tradisional hingga tingkat nasional agar semakin banyak anak mengenalnya.

Semangat nan sama juga dirasakan Akbar (14), penduduk Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Ia datang ke CFD sejak sebelum pukul 05.00 WIB dengan mengayuh sepeda dari rumah.

Meski baru pertama kali mengikuti permainan tradisional berbareng Komunitas Bermain, Akbar mengaku langsung menikmati suasananya.

“Seru ya. Ada banyak orang juga, ramai. Ya pokoknya serulah,” katanya.

Akbar sempat mencoba permainan loncat karet dan kelereng. Selanjutnya, dia berencana mencari kawan untuk bermain congklak.

Menurutnya, kehadiran permainan tradisional di tengah area perkotaan menghadirkan suasana nan berbeda.

“Bagus aja sih, kayak ngingetin sama masa mini gitu. Jadi ya bagus deh digelar begitu,” ujarnya.

Ia pun berambisi aktivitas seperti itu bisa rutin digelar agar semakin banyak orang tertarik datang ke CFD.

Di kembali ramainya penduduk nan bermain, ada Komunitas Bermain nan menjadi penggagas aktivitas tersebut. Co-Founder Komunitas Bermain, Iqbal (27), mengatakan organisasi itu berdiri sejak Agustus 2024 dengan tujuan menghadirkan ruang bermain nan inklusif bagi siapa saja.

“Awalnya inisiasi itu lebih ke gimana caranya kita menciptakan wadah nan inklusif, bisa buat siapa aja. Semua umur, semua ras, semua agama, tanpa memandang latar belakang. Akhirnya kepikiran menggabungkan permainan tradisional sebagai mediumnya dan Komunitas Bermain sebagai wadahnya,” kata Iqbal.

Komunitas Bermain menggelar aktivitas dua kali setiap pekan, ialah Jumat malam di area Gelora Bung Karno (GBK) dan Minggu pagi di CFD nan lokasinya bergantian antara Sudirman-Thamrin dan Rasuna Said.

Seluruh aktivitas tersebut terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya.

“Siapa pun boleh gabung. Kita gratis, tinggal datang aja. Semua perangkat sudah ada dari kita,” ujar Iqbal.

Sejauh ini, organisasi tersebut telah memainkan sekitar 30 jenis permainan tradisional. Namun, di CFD mereka menyesuaikan dengan kondisi letak sehingga permainan nan dibawa umumnya congklak, bekel, dan loncat karet.

Antusiasme masyarakat, kata Iqbal, terus meningkat. Pada aktivitas Jumat malam di GBK, jumlah peserta apalagi pernah mencapai sekitar 1.400 orang dalam satu pertemuan. Sementara personil Komunitas Bermain di wilayah Jabodetabek sekarang telah menembus lebih dari 10.000 orang.

Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan sosial dengan nilai akumulatif mencapai Rp 390 miliar di Provinsi Lampung. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis saat aktivitas Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI nan dilaksanakan serentak di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Pesawaran pada Sabtu (25/7) kemarin.

Bantuan nan disalurkan meliputi alokasi Bufferstock Logistik Bencana dari Direktorat PSKB Kemensos ke masing-masing Kabupaten/Kota, Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE), serta Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) triwulan I dan II.

Selain itu, disalurkan pula support Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) meliputi support pemenuhan hidup layak, support kewirausahaan dan support aksesibilitas berupa perangkat bantu disabilitas.

Total support sosial nan disalurkan di Kota Bandar Lampung sebesar Rp 113.104.265.085, kemudian di Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp 191.516.626.725, dan di Kabupaten Pesawaran sebesar Rp 85.648.311.613.

Secara keseluruhan support sosial nan disalurkan di 3 kabupaten/kota tersebut mencapai Rp 390.269.203.423.

"Bantuan ini tak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar warga, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan keberfungsian sosial penerima manfaat,” kata Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kemensos, Mas Kahono Agung Suhartoyo saat mendampingi Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI di Kantor Wali Kota Bandar Lampung, Sabtu (25/7/2026).

Lebih lanjut, Agung menyampaikan peningkatan kapasitas, kemandirian, dan keberfungsian sosial penerima manfaat, di antaranya dilakukan melalui beragam program rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi nan dilaksanakan Kemensos.

“Hal ini merupakan bagian dari penyelenggaraan tugas Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bagian rehabilitasi sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Di tempat terpisah, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan bahwa melalui kerjasama nan dibangun antara Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan Komisi VIII DPR RI, diharapkan penyaluran support sosial semakin tepat sasaran dan berakibat nyata bagi masyarakat.

“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya sangat penting, agar beragam program support sosial dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan memberikan faedah nyata bagi masyarakat,” kata Marwan saat menghadiri Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI di Kabupaten Lampung Tengah.

Kemensos juga terus memperkuat sinergi dengan beragam pemangku kepentingan lainnya agar program support sosial dan rehabilitasi sosial dapat menjangkau seluruh masyarakat nan memerlukan secara cepat, tepat, dan berkelanjutan.

Salah satu penerima faedah nan berasal dari Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Darwin mengaku senang bisa mendapatkan support dukungan aksesibilitas, lantaran bisa membantu aktivitas sehari-hari.

“Alhamdulillah saya senang sekali dan terima kasih atas support bangku roda nan saya terima, terima kasih kepada Menteri Sosial,” kata Darwin.

Kegiatan Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI di Kota Bandar Lampung turut dihadiri Ketua Rombongan Komisi VIII DPR RI H. Abdul Wachid, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, Kepala Bagian Tata Usaha Sentra Terpadu Inten Soeweno Fepi Rubianti, jejeran Komisi VIII DPR RI, jejeran Forkopimda Kota Bandar Lampung, serta pejabat mengenai lainnya.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan kejuaraan Liga Putri mulai bergulir pada Oktober 2026. Rencananya, bakal ada enam klub nan turut serta dalam kejuaraan tahap awal itu.

Kepastian itu tentu jadi angin segar bagi pesepak bola wanita Indonesia, termasuk para penggawa Timnas Wanita Indonesia nan baru saja menjuarai AFF Women's Cup 2026. Mereka menilai kehadiran Liga Putri jadi perihal positif usai vakum sejak pertama kali digelar pada 2019.

"Pasti senang banget akhirnya liga mulai jalan. Dan berharapnya kelak bakal melangkah lancar dan lantaran ini hitungannya kan tetap baru juga, enam tim. Dan semoga tahun depan bisa full, banyak tim nan bakalan ikutan juga," tutur Laita Ro'ati kepada kumparanBOLANITA, Rabu (22/7) di Kuala Lumpur Stadium, Malaysia.

Begitu juga dengan Viny Silfianus, kapten Garuda Pertiwi ini menilai kehadiran liga bakal membikin sepak bola wanita Indonesia berkembang. "Semoga pemain-pemain Indonesia berkembang dan atas adanya liga ini semoga pemain bisa meningkat (kemampuannya)," ujar pemain asal Jakarta itu.

Sejumlah pemain mengaku senang karena kejuaraan nan mereka nanti-nantikan selama bertahun-tahun telah datang kembali. Namun, mereka juga berambisi agar beberapa perihal minor di Liga Putri 2019 tak terulang kembali.

Salah satu nan banyak menjadi catatan pemain ialah soal tunggakan gaji. Pada 2019 lalu, salah satu klub dilaporkan menunggak penghasilan pemain di kompetisi. Pesepak bola wanita Indonesia tak mau perihal itu terulang kembali di Oktober 2026 ini.

"Semoga liga melangkah lancar, enggak ada tunggakan-tunggakan penghasilan seperti tahun lalu," kata Viny.

Liga Putri 2026 kelak bakal diikuti oleh enam peserta dari Jabodetabek. Mereka adalah Persita Tangerang, Persija Jakarta, Bekasi FC, Persikad Depok, Garudayaksa, dan Dewa United.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan sayembara berhadiah Rp5 juta hingga Rp50 juta bagi penduduk nan bisa "melumpuhkan" pelaku begal, maling, copet, jambret, dan rampok, lampau menyerahkannya hidup-hidup ke polisi. Hadiah diambil dari kantong pribadi, bukan APBD. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra langsung mengingatkan agar sayembara itu dibatalkan lantaran berisiko mendorong penduduk main pengadil sendiri. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebutnya berpotensi melegitimasi vigilantisme.

Perdebatan publik lantas terjebak pada dua kutub: niat baik menekan kejahatan jalanan versus kekhawatiran kekerasan massa. Dedi memihak diri dengan logika psikologis; penduduk bakal lebih memilih menyerahkan pelaku demi bingkisan daripada menghajarnya sampai tewas. Yusril membalas dengan asas prasangka tak bersalah. Keduanya sah, tetapi keduanya juga melewatkan satu perihal nan lebih mendasar: sayembara tangkap pemalak ala Dedi Mulyadi sebenarnya bukan peralatan baru nan berdiri sendiri. Ia adalah jenis nan keliru dari instrumen nan sudah lama dipakai kepolisian sendiri, dengan kreasi insentif nan justru dibalik.

Kepolisian daerah, misalnya Polda Jawa Timur dalam perburuan buron kasus pembunuhan, dan Polres Pamekasan dalam kasus bandar narkoba, juga rutin menjanjikan bingkisan tunai belasan hingga puluhan juta rupiah kepada warga. Bedanya krusial: bingkisan itu diberikan untuk info jeli nan membantu polisi melakukan penangkapan, bukan untuk tindakan penduduk menangkap sendiri. Informan cukup melapor dan namanya dijamin dirahasiakan; nan turun tangan secara bentuk tetap penyidik. Model ini konsisten dengan semangat Pasal 111 KUHAP, nan memberi penduduk kewenangan membantu menyerahkan tersangka kepada penyidik, bukan mandat untuk mengejar dan menaklukkan.

Pasal 111 juncto Pasal 1 nomor 19 KUHAP sesungguhnya membatasi kewenangan menangkap penduduk sipil pada empat keadaan nan sempit: pelaku tertangkap saat sedang melakukan tindak pidana, segera sesudahnya, diserukan khalayak ramai sebagai pelakunya, alias kedapatan membawa peralatan bukti tak lama setelah kejadian. Di luar keempat momentum itu, kewenangan mengejar, melacak, dan menangkap adalah domain penyidik. Sayembara Dedi Mulyadi, dengan iming-iming bingkisan nan untuk nilai tertingginya setara sekitar 21 kali lipat bayaran minimum provinsi Jabar 2026 sebesar Rp2,3 juta, tidak membatasi diri pada keempat momentum tertangkap tangan itu. Frasa "melumpuhkan" justru mengundang penduduk untuk aktif berburu, berjaga dengan senjata seperti dikhawatirkan Yusril, dan menaklukkan seseorang nan baru berstatus terduga, bukan sekadar melapor alias mengamankan pelaku nan kepergok di tempat kejadian.

Di sinilah letak persoalan nan belum disentuh dalam perdebatan nan sudah bergulir. Dedi memang menambahkan syarat bahwa bingkisan batal jika pelaku dianiaya berat. Namun syarat itu hanya mengoreksi akibat, bukan mengubah struktur insentif di depan. Warga tetap didorong untuk secara aktif mengejar dan menangkap bentuk seseorang nan belum diadili, dengan akibat salah tangkap sebagaimana diperingatkan Yusril: orang nan bukan pemalak bisa dipukuli lantaran dikira begal. Sebagian pihak bisa saja menunjuk praktik serupa di Desa Burangkeng, Bekasi, pada 2021 sebagai bukti bahwa skema semacam ini aman. Namun penelusuran pemberitaan atas kasus itu tidak menemukan laporan kekerasan massal, perihal itu bukan konfirmasi bahwa tidak ada risiko, apalagi satu kasus di tingkat desa berhadiah Rp10 juta tidak sebanding dengan skema berhadiah lima kali lipat dan bertindak di seluruh wilayah Jawa Barat.

Jika tujuan Dedi Mulyadi betul-betul mengubah kalkulasi psikologis penduduk agar tidak main pengadil sendiri, jalan nan lebih kondusif sudah tersedia dan teruji: geser pemicu bingkisan dari "penangkapan bentuk oleh warga" menjadi "informasi terverifikasi nan berujung penangkapan oleh aparat," persis pola nan dipakai Polda Jatim dan Polres Pamekasan. Insentif finansial tetap ada, pengaruh jera tetap bisa dicapai, tetapi akibat penduduk bertindak sebagai penyelenggara lapangan lenyap lantaran penangkapan bentuk tetap di tangan interogator nan terlatih dan terikat prosedur.

Kritik terhadap sayembara Dedi Mulyadi selama ini terlalu sigap berakhir di ranah moral: boleh alias tidak boleh penduduk membantu menangkap penjahat. Pertanyaan nan lebih tepat adalah soal desain: bingkisan macam apa nan mendorong partisipasi tanpa memindahkan kewenangan penegakan norma ke tangan penduduk sipil nan tidak terlatih dan tidak terikat kode etik kepolisian. Niat baik pejabat publik untuk merespons keresahan penduduk atas kejahatan jalanan patut diapresiasi. Namun niat baik nan dibungkus dalam kreasi insentif nan keliru tetap berpotensi melahirkan korban baru dan itu bukan akibat nan bisa ditutupi dengan syarat "asal jangan sampai babak belur."

Penyanyi Isyana Sarasvati memberikan penampilan spesial saat tampil di BRI Jazz Gunung Bromo 2026 nan digelar di Amfiteater Jiwa Jawa Resort Bromo, Probolinggo, Jawa Timur.

Mengapa penampilan Isyana Sarasvati begitu spesial? Biasanya dia tampil dengan penuh distorsi, tapi kali ini berbeda. Ini juga menjadi penampilan perdana dari pelantun lagu Tetap Dalam Jiwa itu di Jazz Gunung Bromo.

"Hari ini sangat spesial lantaran kita biasanya membawa panggung dengan penuh distorsi, dengan headbang segala macam, tapi unik untuk Jazz Gunung Bromo kita membawakannya dengan jenis akustik," kata Isyana.

Isyana membawakan sembilan lagu dalam penampilannya di Jazz Gunung Bromo, mulai dari Sikap Duniawi hingga Il Sogno.

Selain itu, Isyana juga menyanyikan lagu Tetap Dalam Jiwa, nan sukses bikin suasana jadi syahdu.

Penampilan Bilal Indrajaya di Jazz Gunung Bromo

Selain Isyana, Bilal Indrajaya juga perdana tampil di Jazz Gunung Bromo. Pelantun lagu Saujana itu merasa senang bisa menghibur para fans di event tersebut.

"Wah, seru ya. Ini pertama kalinya bagi saya. Pengalaman nan luar biasa. Semoga ini menjadi nan pertama dari banyak kesempatan ke depannya," tutur Bilal.

Bilal memberikan penampilan spesial di Jazz Gunung Bromo dari segi setlist. Bilal mengatakan ada beberapa lagu nan biasanya tidak masuk ke setlist reguler saat manggung mingguan.

"Ada lagu berjudul Mustahil alias Kaos Kaki Merah. Biasanya kami bawakan di acara-acara spesial saja, dan kami rasa tampil pertama kali di Jazz Gunung Bromo adalah momen nan tepat untuk membawakannya," ucap Bilal.

Bilal membawakan 10 lagu dalam penampilannya di Jazz Gunung Bromo. Ia menutup penampilan dengan membawakan lagu Niscaya.

Di Jazz Gunung Bromo juga ada penyelenggaraan Bromo Jazz Camp. Menurut CEO Jazz Gunung Indonesia Bagas Indyatmono, Bromo Jazz Camp merupakan satu terobosan nan sudah diselenggarakan selama tiga tahun.

"Kita mencari talenta-talenta muda dari seluruh Indonesia. Jazz Camp ini kita punya dua seri, pertama di Solo ada sekitar 60an peserta kemudian diseleksi menjadi 6 nan ikut di Bromo Jazz Camp," kata Bagas.

Bagas mengatakan peserta nan lolos seleksi di Bromo Jazz Camp menjadi penampil pembuka di aktivitas Jazz Gunung Bromo 2026.

Anak usia awal merupakan perseorangan nan berbeda pada rentang usia 0-6 tahun. Masa ini sering disebut sebagai golden age lantaran pada periode tersebut terjadi perkembangan nan sangat pesat, baik dari aspek fisik, kognitif, sosial-emosional, maupun bahasa.Perkembangan Bahasa menjadi salah satu aspek nan sangat krusial lantaran Bahasa merupakan perangkat utama anak dalam berkomunikasi, mengekspresikan perasaan, memahami lingkungan, serta membangun hubungan sosial.

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk pada anak usia dini. Saat ini penggunaan gawai seperti telepon pandai (HP), tablet, dan perangkat digital lainnya sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Banyak orang memberikan gawai kepada anak sebagai media intermezo alias agar anak tetap tenang Ketika orang tua sedang bekerja alias melakukan aktivitas lainnya.

Di sisi lain, penggunaan gawai nan berlebihan dapat memberikan akibat negative terhadap perkembangan anak. Salah satu akibat nan sering ditemukan adalah keterlambatan perkembangan Bahasa.

Anak nan terlalu lama menggunakan gawai condong mempunyai kesempatan nan lebih sedikit untuk berinteraksi secara langsung dengan orang tua maupun kawan sebaya. Padahal hubungan sosial merupakan factor utama dalam perkembangan keahlian berbahasa.

Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan pembahasan mengenai pengaruh penggunaan gawai nan berlebihan terhadap keterlambatan perkembangan Bahasa pada anak usia awal agar orang tua dan pendidik memahami pentingnya penggunaan gawai secara bijaksana.

1. Pengertian Gawai

Gawai merupakan perangkat elektronik nan dirancang untuk memudahkan aktivitas manusia, seperti berkomunikasi, memperoleh informasi, belajar, maupun hiburan. Saat ini gawai telah menjadi bagian nan tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.

Pada anak usia dini, penggunaan gawai sebenarnya dapat memberikan faedah andaikan digunakan secara tepat, misalnya untuk menonton video edukatif, mendengarkan cerita, alias bermain permainan nan edukatif.Namun penggunaan tanpa pengawasan dan dalam waktu nan lama dapat menimbulkan beragam akibat negatif.

2. Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini

Perkembangan Bahasa adalah proses bertambahnya keahlian anak dalam memahami dan menggunakan Bahasa sebagai perangkat komunikasi. Kemampuan tersebut meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis.

Pada usia dini, perkembangan Bahasa dipengaruhi oleh beragam faktor, antara lain:

• Interaksi dengan orang tua.

• Lingkungan keluarga.

• Lingkungan sekolah.

• Pengalaman bermain.

• Stimulasi nan diberikan sejak dini.

Semakin anak sering diajak berbicara, berdiskusi, mendengarkan cerita, dan bermain Bersama, maka keahlian bahasanya bakal berkembang secara baik.

3. Dampak Penggunaan Gawai Berlebihan terhadap Perkembangan Bahasa

Penggunaan gawai nan terlalu lama menyebabkan anak lebih banyak penerima info secara pasif dibandingkan melakukan komunikasi dua arah.

Beberapa dampaknya antara lain:

a. Berkurangnya hubungan sosial

Anak lebih konsentrasi pada layar dibandingkan berbincang dengan orang lain sehingga kesempatan sehingga kesempatan belajar kosakata menjadi berkurang.

b. Keterlambatan berbicara

Anak nan terlalu sering bermain gawai dapat mengalami keterlambatan mengucapkan kata maupun menyusun kalimat.

c. Kosakata terbatas

Kurangnya komunikasi langsung menyebabkan perbendaharaan kata anak berkembang lebih lambat.

d. Sulit berkonsentrasi

Paparan video nan berganti dengan sigap membikin anak susah konsentrasi ketika mendengarkan penjelasan pembimbing alias orang tua.

e. Menurunnya keahlian berkomunikasi

Anak menjadi kurang percaya diri saat berbincang dengan orang lain lantaran terbiasa berinteraksi dengan layer.

4. Faktor Penyebab Penggunaan Gawai Berlebihan

Beberapa penyebab antara lain :

• Kurangnya pengawasan orang tua.

• Orang tua menggunakan gawai sebagai pengasuh.

• Mudahnya akses internet.

• Pengaruh lingkungan.

• Kurangnya aktivitas bermain di luar rumah.

5. Upaya Mengatasi Dampak Penggunaan Gawai

Beberapa Langkah nan dapat dilakukan antara lain :

• Membatasi lama penggunaan gawai sesuai usia anak.

• Mengajak anak bermain secara langsung.

• Membacakan kitab cerita setiap hari.

• Mengajak anak berbincang dan bercerita.

• Memilih konten edukatif.

• Memberikan teladan penggunaan gawai nan baik.

• Melibatkan anak dalam aktivitas family sehingga komunikasi meningkat.

Peran orang tua sangat krusial dalam memberikan stimulasi Bahasa. Anak belajar berbincang melalui hubungan nan hangat dengan keluarga, bukan hanya dari media digital.

PENUTUP

Kesimpulan

Penggunaan gawai telah memberikan banyak faedah dalam kehidupan sehari-hari. Namun penggunaan nan berlebihan pada anak usia awal dapat menghalang perkembangan Bahasa lantaran mengurangi kesempatan anak berinteraksi secara langsung dengan orang lain.

Perkembangan Bahasa memerlukan komunikasi aktif, stimulasi nan tepat, dan lingkungan nan mendukung. Oleh lantaran itu, orang tua dan pembimbing perlu bekerja sama dalam mengatur penggunaan gawai agar anak tetap memperoleh kesempatan untuk belajar berbicara, mendengarkan, dan berkomunikasi secara optimal.

Saran

Orang tua hendaknya membatasi penggunaan gawai sesuai usia anak, mendampingi anak saat menggunakan media digital, serta memperbanyak aktivitas nan merangsang perkembangan bahasa seperti membaca buku, bercerita, bernyanyi, dan bermain bersama. Guru juga diharapkan memberikan pembelajaran nan interaktif sehingga keahlian bahasa anak dapat berkembang secara maksimal.

Daftar Pustaka

Daftar ini disusun dalam format APA 7

1. Melati,P., & Mashudi,E.A. (2021) Penggaruh penggunaan gawai terhadap perkembangan bahasa anak usia awal 4-6 tahun. Al-Abyadh,4(2), 89-94.

https://doi.org/10.46781/al-abyadh.v4i2.361

2. Agustin, K. T.,& Immanuel,A. S. (2024).

Literature review: Penggunaan gawai bagi perkembangan anak usia dini. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, 7(3).

https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i328478

Satu unit mobil Toyota Kijang terbakar di Jalan Raya Tanjung Barat 6, RT 03/RW 04, Kelurahan Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, tepatnya di depan SPBU Tanjung Barat pada Minggu (26/7) pagi. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik sesaat setelah kendaraan mengisi bahan bakar.

Kasudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan Asril Rizal mengatakan, peristiwa itu dilaporkan sekitar pukul 10.03 WIB. Petugas kemudian mengerahkan dua unit pompa dengan delapan personel ke lokasi.

“Setelah mengisi bahan bakar, mobil terjadi korsleting dan menyebabkan mengeluarkan asap dan api. Pada saat mengeluarkan asap, penduduk dengan nama Danang langsung menghubungi sub CC dan langsung mengerahkan 2 unit pompa, 1 unit pompa dari 4.11.1.1 dan 1 unit pompa dari 4.19,” kata Asril dalam keterangannya, Minggu (26/7).

Petugas tiba di letak pada pukul 10.10 WIB dan mulai melakukan pemadaman dua menit kemudian. Api sukses dilokalisir pada pukul 10.16 WIB, dilanjutkan proses pendinginan mulai pukul 10.28 WIB.

Operasi pemadaman dinyatakan selesai pada pukul 10.35 WIB.

“Sudah tertangani,” ujarnya.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Asril menyebut, akibat kejadian itu kerugian ditaksir mencapai sekitar Rp 35 juta. Saat ini kebakaran telah ditangani petugas.

Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan support logistik kedaruratan bagi 420 penduduk terdampak kebakaran di Kampung Adat Cipta Mulya, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Bantuan disalurkan melalui Sentra Palamarta Sukabumi, Gudang Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dan Gudang Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi untuk memenuhi kebutuhan dasar para penyintas selama masa tanggap darurat. Nilai support nan disalurkan mencapai Rp278.415.408.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak menjadi prioritas dalam penanganan bencana.

“Pada masa tanggap darurat, nan paling utama adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi. Karena itu, Kemensos menyalurkan support logistik dan terus berkoordinasi dengan pemerintah wilayah agar pelayanan kepada para penyintas melangkah optimal,” kata Gus Ipul di Jakarta, Minggu (26/7/2026).

Bantuan logistik nan disalurkan Kementerian Sosial berasal dari Sentra Palamarta Sukabumi, Gudang Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dan Gudang Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, dengan rincian sebagai berikut:

Sentra Palamarta Sukabumi, meliputi:

* Kasur 40 lembar;

* Selimut 50 lembar;

* Family kit 50 paket;

* Kidsware 50 paket;

* Sandang anak 50 stel;

* Sandang dewasa 46 stel;

* Tenda gulung 10 lembar;

* Tenda family 15 unit; dan

* Velbed 3 unit.

Gudang Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, meliputi:

* Beras 1.500 kilogram;

* Tenda induk 1 unit;

* Tenda family 5 unit;

* Tenda gulung 100 lembar;

* Kidsware 25 paket;

* Family kit 100 paket;

* Selimut 100 lembar;

* Makanan siap saji 100 paket;

* Makanan anak 50 paket;

* Kasur 75 lembar;

* Sandang dewasa 80 stel;

* Pakaian anak 72 stel;

* Daster 80 potong;

* Perlengkapan ibadah laki-laki 54 paket;

* Perlengkapan ibadah wanita 50 paket;

* Pakaian dalam wanita 50 potong.

* Pakaian dalam laki-laki 54 potong.

Gudang Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, meliputi:

* Matras 30 lembar; dan

* Kidsware 20 paket.

Selain itu, pemerintah wilayah melalui APBD turut menyalurkan support berupa:

* Mi instan 250 dus;

* Nasi liwet 100 bungkus;

* Gula 80 kilogram;

* Biskuit 100 kaleng;

* Air mineral 20 dus; dan

* Perlengkapan mandi 60 paket.

Di letak kejadian, Dinas Sosial berbareng Tagana, Pordam, BPBD, dan pemerintah wilayah terus menangani penduduk terdampak melalui asesmen, penyediaan letak pengungsian, dan jasa di posko pengungsian. Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi juga menyiapkan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan permakanan para penyintas.

Sebelumnya, kebakaran terjadi pada Sabtu (25/7) sekitar pukul 13.00 WIB diduga dipicu korsleting listrik. Api sigap membesar lantaran sebagian besar rumah di area budaya tersebut berbahan kayu dan beratap ijuk, ditambah tiupan angin kencang serta jarak antarrumah nan berdekatan. Akibat kejadian tersebut, sebanyak 70 rumah terbakar dan berakibat pada 70 kepala family alias 420 jiwa. Tidak terdapat korban meninggal bumi maupun korban luka-luka.

Saat ini sebagian penduduk mengungsi di rumah kerabat, sementara sebagian lainnya di lingkungan pengungsian.

Kemensos dan pemda bakal terus memantau perkembangan di lapangan dan menyesuaikan support logistik sesuai kebutuhan selama masa tanggap darurat.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meluruskan info mengenai meningkatnya temuan kasus HIV di Kabupaten Sidoarjo. Kemenkes menegaskan, kenaikan jumlah kasus nan ditemukan terjadi seiring semakin luasnya jasa skrining HIV, sehingga lebih banyak orang mengetahui status kesehatannya dan dapat segera menjalani pengobatan.

Berdasarkan info Kemenkes, sejak 2001 hingga Juni 2026, terdapat 1.183 kasus HIV kumulatif nan ditemukan pada golongan usia 0-24 tahun di Kabupaten Sidoarjo.

Menurut Kemenkes, peningkatan jumlah kasus nan terdeteksi tidak bisa langsung diartikan sebagai meningkatnya penularan HIV, melainkan juga menunjukkan semakin efektifnya upaya penemuan dini.

Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, dr. Andi Saguni, mengatakan HIV merupakan penyakit kronis nan dapat dikendalikan melalui terapi antiretroviral (ARV).

Karena itu, masyarakat diminta tidak ragu menjalani tes HIV andaikan mempunyai aspek akibat alias mendapat rekomendasi tenaga kesehatan.

“Kami membujuk seluruh masyarakat untuk tidak takut melakukan tes HIV andaikan mempunyai aspek akibat alias direkomendasikan oleh tenaga kesehatan,” ujar Andi dalam keterangannya, Minggu (26/7).

Kemenkes juga telah melakukan supervisi program HIV di Kabupaten Sidoarjo untuk menjelaskan info nan beredar di masyarakat.

“Mengetahui status HIV sejak awal merupakan langkah krusial untuk melindungi diri sendiri, pasangan, dan keluarga. HIV dapat dikendalikan dengan pengobatan nan diminum secara teratur, sehingga orang dengan HIV dapat hidup sehat, produktif, dan tetap berkontribusi bagi masyarakat,” ujarnya.

Adapun berikut rincian info sebaran HIV di Sidoarjo periode 2001-2026:

Dari total 1.183 kasus HIV pada golongan usia 0-24 tahun nan ditemukan sejak 2001, Kemenkes mencatat 117 kasus terjadi pada anak usia 0-10 tahun.

Seluruh kasus pada golongan usia tersebut berasal dari penularan ibu ke anak (vertikal). Dari jumlah itu, 32 anak tetap menjalani terapi ARV, 35 anak meninggal dunia, dan 50 lainnya berstatus lost to follow-up (LFU) alias tidak lagi terpantau dalam jasa pengobatan.

Pada golongan usia 11-17 tahun, ditemukan 60 kasus HIV. Sebanyak 4 kasus merupakan penularan vertikal, sedangkan 56 kasus lainnya merupakan penularan horizontal. Hingga Juni 2026, sebanyak 34 remaja tetap menjalani pengobatan, 7 orang meninggal dunia, dan 19 lainnya berstatus LFU.

Sementara itu, golongan usia 18-24 tahun menjadi penyumbang kasus terbanyak dengan 1.006 kasus HIV. Hampir seluruhnya, ialah 1.005 kasus, merupakan penularan horizontal. Kasus pada golongan usia ini paling banyak ditemukan pada laki-laki nan berasosiasi seksual dengan laki-laki (LSL) sebanyak 521 kasus, disusul golongan nan belum teridentifikasi aspek risikonya sebanyak 210 kasus.

Selain itu, kasus juga ditemukan pada ibu hamil, pasien tuberkulosis, pasangan berisiko tinggi, pasangan ODHIV, pekerja seks perempuan, pengguna pekerja seks, waria, pasien jangkitan menular seksual, penduduk bimbingan pemasyarakatan, calon pengantin, hingga pengguna napza suntik. Dari golongan usia tersebut, 572 orang tetap menjalani terapi ARV, 123 orang meninggal dunia, dan 311 lainnya berstatus LFU.

Kemenkes menyebut jasa pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (PPIA) terus diperkuat. Selama periode 2022 hingga Juni 2026 tercatat ada 163 ibu mengandung dengan HIV di Sidoarjo. Seluruh ibu mengandung didorong menjalani tes HIV sebagai bagian dari pelayanan antenatal agar terapi ARV dapat segera diberikan dan akibat penularan kepada bayi ditekan hingga di bawah 2 persen.

Menurut Kemenkes, keberhasilan penanggulangan HIV tidak hanya diukur dari penurunan jangkitan baru, tetapi juga dari semakin banyak orang nan mengetahui status HIV, memulai terapi ARV sedini mungkin, dan tetap menjalani pengobatan secara berkelanjutan.

Kemenkes juga membujuk masyarakat menghentikan stigma dan diskriminasi terhadap ODHIV lantaran dapat menghalang orang untuk menjalani tes maupun melanjutkan pengobatan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencatat realisasi pembiayaan utang pemerintah mencapai Rp 477,4 triliun hingga 30 Juni 2026. Nilai tersebut setara 57,4 persen dari sasaran pembiayaan utang dalam APBN 2026 sebesar Rp 832,2 triliun.

Berdasarkan arsip APBN KiTa jenis Juli 2026, realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan periode nan sama tahun lalu. Pada semester I 2025, pembiayaan utang baru mencapai Rp 315,4 triliun alias 40,6 persen dari sasaran APBN sebesar Rp 775,9 triliun.

Realisasi pembiayaan utang tahun ini terutama berasal dari publikasi Surat Berharga Negara (SBN). Hingga akhir Juni 2026, publikasi SBN telah mencapai Rp 501,2 triliun alias 62,7 persen dari sasaran APBN sebesar Rp 799,5 triliun.

Sementara itu, komponen pinjaman tercatat minus Rp 23,8 triliun alias setara minus 72,8 persen terhadap sasaran APBN sebesar Rp 32,7 triliun.

Dalam arsip APBN KiTa, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pembiayaan utang tetap dikelola secara hati-hati agar mendukung pengelolaan fiskal nan sehat.

“Pembiayaan utang dikelola secara prudent dan terukur serta memperhatikan likuiditas pemerintah, kondisi kas nan optimal, dan dinamika pasar keuangan,” tulis Purbaya dalam arsip APBN KiTa.

Purbaya menjelaskan, pemenuhan kebutuhan pembiayaan tetap melangkah sesuai rencana dengan mengedepankan pengelolaan kas dan utang secara aktif.

“Pemenuhan pembiayaan utang melangkah on-track melalui langkah antisipatif dan active cash & debt management untuk menjaga kesiapan kas Pemerintah nan memadai dan SAL nan tetap kuat,” tulisnya.

Selain itu, pemerintah menegaskan strategi pembiayaan tetap diarahkan untuk menjaga efisiensi biaya pinjaman sekaligus mengendalikan risiko.

“Pemenuhan sasaran pembiayaan mempertimbangkan cost of fund nan efisien dan akibat nan termitigasi serta tata kelola nan baik dan terjaganya parameter utang pada level nan aman,” ujar Purbaya.

Di sisi lain, pemerintah menilai pasar SBN domestik tetap tetap solid di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Dalam APBN KiTa disebutkan pergerakan yield SBN relatif stabil, sementara selisih imbal hasil (yield spread) terhadap US Treasury tetap lebih rendah dibandingkan sejumlah negara berkembang lain.

Pemerintah juga mencatat minat penanammodal terhadap lelang SBN tetap kuat. Rasio bid to cover mencapai rata-rata 1,8 kali untuk lelang Surat Utang Negara (SUN) dan 2,5 kali untuk lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Untuk memperluas sumber pembiayaan, pemerintah menargetkan publikasi Panda Bond senilai USD 1 miliar alias setara sekitar CNY 7 miliar. Dokumen APBN KiTa menyebut rencana publikasi alias pricing dijadwalkan pada 23 Juli 2026, berjuntai pada kondisi pasar.

Dalam arsip tersebut juga disebutkan lembaga pemeringkat China Lianhe Credit Rating Co., Ltd. memberikan ranking AAA/Stable, nan merupakan level tertinggi. Penilaian itu didasarkan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia nan dinilai tetap kuat, esensial ekonomi nan solid, utang luar negeri nan relatif rendah, serta rasio utang pemerintah nan prudent di kisaran 40 persen terhadap PDB.

Kolaborasi seru dihadirkan Pokémon Indonesia dalam aktivitas Car Free Day (CFD) di area Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (26/7).

Acara berjudul Happy Bareng Pikachu: Goyang HEPIKA dihelat untuk menghibur masyarakat nan tengah berolahraga dengan kerjasama Pokemon dengan unsur musik Tanah Air.

Kolaborasi musik dan budaya pop Indonesia ini melibatkan Happy Asmara berbareng Pokémon Indonesia untuk proyek spesial nan memadukan dangdut dan bumi Pokémon lewat lagu Kopi Dangdut ver. Goyang HEPIKA.

Lagu legendaris buatan Fahmi Shahab “Kopi Dangdut” itu dibawakan Happy dengan aransemen segar dari Tyo Adrian nan menggabungkan nuansa klasik dan sentuhan modern.

Lagu kerjasama tersebut sebenarnya sudah dirilis video klipnya pada 19 Mei 2026, kerjasama tersebut menjadi kali pertama Pokémon berjumpa dengan aliran dangdut di Indonesia setelah awal tahun 2025 menggandeng musisi Isyana Sarasvati.

Khusus di aktivitas Goyang Hepika di area CFD ini, pihak Pokémon Indonesia menyiapkan banyak aktivitas seru, lho. nan utama ialah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berjumpa langsung dengan karakter Pikachu nan sudah lekat dengan brand Pokémon itu sendiri.

Selain menyapa masyarakat nan datang di area CFD, Pikachu tersebut juga ngajak kalian seru-seruan dengan Goyang Hepika bareng.

Tak berakhir di situ, Pokémon Indonesia juga menyiapkan merchandise spesial berupa Happy bareng Pikachu Key Chain nan hanya bakal datang dalam rangkaian kampanye kerjasama ini.

Sebuah kapal kargo Vietnam tenggelam di Laut China Selatan, menyebabkan 23 anak buah kapal (ABK) hilang, sementara 39 lainnya sukses diselamatkan, menurut laporan media pemerintah China, Minggu (26/7).

Media pemerintah China, CCTV, melaporkan kapal Khoi Nguyen 18 nan mengangkut 62 awak mengalami kecelakaan di dekat Yongshu Reef alias Fiery Cross Reef.

Hingga kini, tim penyelamat tetap melakukan operasi pencarian terhadap puluhan awak nan belum ditemukan.

Belum ada penjelasan mengenai penyebab kapal tersebut mengalami masalah hingga akhirnya tenggelam.

Belum diketahui pula kebangsaan para awak nan ikut dalam kapal tersebut.

Diketahui, Fiery Cross Reef merupakan salah satu wilayah di Laut China Selatan nan menjadi area sengketa dan diklaim oleh sejumlah negara di kawasan. Namun, laporan awal tidak mengaitkan kejadian kapal tenggelam tersebut dengan sengketa wilayah nan berjalan di area itu.

Ryan Gosling resmi bakal berasosiasi ke Marvel Cinematic Universe (MCU). Pemeran Ken dalam film Barbie dipercaya untuk memerankan karakter Ghost Rider.

Informasi ini disampaikan langsung oleh Presiden Marvel Studios, Kevin Fiege dalam gelaran San Diego Comic-Con. Lewat kesempatan itu, Fiege juga membocorkan bahwa movie tersebut bakal digarap oleh sutradara Shawn Levy.

Film terbaru Ghost Rider rencananya bakal dirilis pada tahun 2028 mendatang. Levy sendiri gak asing buat Marvel. Sebelumnya Levy sukses menyutradarai dan memproduseri movie 'Deadpool & Wolverine'.

Sementara berbareng Gosling, Levy juga baru saja bekerja sama dalam proyek mendatang Star Wars: Starfighter nan dijadwalkan rilis pada 28 Mei 2027. Dalam pernyataannya di Comic Con, Levy sempat mengenang momen pemutaran 'Deadpool & Wolverine'.

“Saya merasakan nostalgia nan luar biasa di sini, lantaran saya berada di sini dua tahun lampau ketika kami menayangkan 'Deadpool & Wolverine'," kata Levy.

"Saya tidak bakal pernah melupakan malam itu, lantaran saya diperkenalkan kepada para fans terbesar," tambahnya.

Tak hanya itu, Levy juga sempat berkomentar soal pemeran Ghost Rider terbaru, Ryan Gosling. Menurutnya, Gosling merupakan tokoh nan hebat. Dia mengaku senang dapat kembali bekerja sama dengan Gosling.

"Gosling betul-betul hebat. Saya mengatakan itu dengan penuh hormat. Kami menghabiskan banyak waktu tahun lampau untuk membikin 'Starfighter', dan kesempatan ketika Ryan mulai berbincang tentang karakter ini, saya langsung berkata, 'Bro, mari kita mulai.' Sampai bertemu di tahun 2028!," tukasnya.

Pernah Diperankan oleh Nicholas Cage dan Gabriel Luna

Gosling bakal menjadi tokoh kedua nan memerankan Spirit of Vengeance dalam sebuah film. Sebelumnya, tokoh Nicolas Cage cukup melekat dengan karakter pengendara motor berapi-api itu dalam dua movie garapan Sony.

Cage pertama kali membintangi movie Sony “Ghost Rider” pada tahun 2007, memerankan Johnny Blaze, seorang stuntman motor. Dalam komik dan movie kisah asalnya, Johnny menjual jiwanya kepada setan Mephisto untuk menyembuhkan kanker ayahnya.

Seperti halnya perjanjian dengan iblis, Mephisto memang menyembuhkan ayah Johnny, tetapi dia tetap meninggal dalam kecelakaan saat melakukan tindakan akrobat. Johnny kemudian terikat dengan setan supernatural nan disebut Spirit of Vengeance dan bisa berubah menjadi pengendara motor tengkorak berapi-api.

Ia juga mempunyai kekuatan super, menggunakan cemeti rantai berapi, dan dapat memaksa seseorang untuk merasakan rasa sakit emosional nan telah mereka timbulkan pada orang lain dengan Tatapan Penebusannya.

Cage kembali memerankan perannya dalam sekuel tahun 2011, 'Ghost Rider: Spirit of Vengeance'. Namun ulasan untuk kedua movie tersebut sebagian besar negatif.

Selain Cage, Karakter tersebut juga diperankan oleh Gabriel Luna sebagai jenis Robbie Reyes dari karakter kitab komik dalam serial Marvel-ABC 'Agents of SHIELD.'. Luna semestinya mengulangi peran tersebut dalam serial berdikari untuk Hulu, tetapi proyek itu dibatalkan pada tahun 2019.

Hak cipta Ghost Rider sekarang telah kembali ke Marvel Studios, nan menciptakan kembali karakter tersebut untuk serial TV ABC 'Agents of S.H.I.E.L.D.'. Gabriel Luna memerankan jenis Robby Reyes dari karakter tersebut, seorang laki-laki muda keturunan Latin nan mengambil alih peran Ghost Rider.

Istilah norma nan baru-baru ini menimbulkan kehebohan adalah "denda perdamaian." Sekilas, istilah ini terdengar teknis dan tidak berbahaya, tetapi ketika dikombinasikan dengan kata "koruptor," publik langsung menjadi waspada. Hal ini dapat dimengerti. Skor Indeks Persepsi Korupsi (KPI) Indonesia nyaris stagnan selama bertahun-tahun, dan setiap indikasi kelonggaran bagi koruptor secara otomatis menimbulkan kecurigaan.

Situasi ini mencerminkan krisis kepercayaan publik nan akut akibat lemahnya komitmen anti-korupsi negara. Skor Indeks Persepsi Korupsi (KPI) Indonesia menunjukkan tren nan mengkhawatirkan, dengan info dari Transparency International Indonesia menunjukkan skor Indonesia ambruk kembali ke 34/100, turun dari skor tahun sebelumnya ialah 37/100. Ini merupakan penurunan 3 poin (37 menjadi 34). Hal ini telah memicu dugaan bahwa beragam kebijakan negara condong melemahkan, bukan memberantas, tetapi lebih pada mengatasi penyalahgunaan kekuasaan.

Kontroversi ini dimulai dengan pernyataan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, nan menyatakan bahwa pemaafan bagi pelaku kejahatan, termasuk koruptor, sebenarnya dapat diberikan tidak hanya melalui pemaafan presiden tetapi juga melalui sistem denda perdamaian Jaksa Agung, lantaran Undang-Undang Jaksa Agung nan baru memberikan kesempatan tersebut. Pernyataan ini langsung memicu kritik keras dari kalangan akademisi, aktivis antikorupsi, dan apalagi personil Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sederhananya, denda penyelesaian adalah sistem untuk menyelesaikan suatu kasus di luar pengadilan. Metode ini memprioritaskan musyawarah dan kesepakatan tenteram antara pihak-pihak nan bersengketa, di mana pelaku bayar denda nan disetujui oleh Jaksa Agung sebagai pengganti proses pengadilan biasa.

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 35 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Jaksa Agung dan pada dasarnya dirancang untuk kejahatan ekonomi seperti pelanggaran bea cukai, cukai, alias pajak dan bukan untuk korupsi, nan secara unik diatur oleh Undang-Undang Kejahatan Korupsi.

Kantor Kejaksaan Agung sendiri, melalui Kepala Pusat Informasi Hukum, Harli Siregar, dengan tergesa-gesa menekankan bahwa denda penyelesaian tidak dapat digunakan dalam kasus korupsi, lantaran secara teknis, korupsi bukanlah pelanggaran norma sebagaimana didefinisikan dalam pasal tersebut.

Zaenur Rohman, seorang mahir norma pidana dari Pusat Studi Anti-Korupsi di Universitas Gadjah Mada (UGM), juga menekankan poin nan sama bahwa korupsi secara teoritis dapat dianggap sebagai kejahatan ekonomi, tetapi secara hukum, dia mempunyai kerangka norma tersendiri nan terpisah dari denda penyelesaian.

Jika norma sudah jelas bahwa denda penyelesaian tidak bertindak untuk pelaku korupsi, kenapa kontroversi ini terus meningkat? Jawabannya sederhana bahwa kepercayaan publik terhadap penegakan norma anti-korupsi sudah rapuh.

Ketika seorang menteri hukum, bukan seorang netizen alias politisi oposisi, menyatakan bahwa pelaku korupsi dapat "diampuni" melalui denda penyelesaian, publik mempunyai argumen kuat untuk cemas bahwa wacana ini bukan sekadar kesalahpahaman, melainkan uji coba untuk menguji opini publik sebelum betul-betul diimplementasikan melalui interpretasi norma nan dipaksakan.

Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar historis. Indonesia telah berulang kali menyaksikan gimana celah administratif alias interpretasi norma nan ambigu telah memberikan jalan pintas kepada pelaku korupsi untuk menghindari balasan bentuk nan sesuai, mulai dari pengurangan balasan nan signifikan, pembebasan bersyarat nan dipercepat, hingga balasan ringan, semuanya dengan dalih "mengembalikan kerugian negara."

Pola nan berulang ini telah membikin masyarakat memahami bahwa pengembalian hasil korupsi tidak boleh dianggap sama dengan tanggung jawab pidana itu sendiri.

Di sinilah letak masalah utamanya bahwaPasal 4 Undang-Undang Anti Korupsi secara definitif menyatakan bahwa restitusi kerugian finansial negara tidak menghilangkan balasan pidana bagi pelaku korupsi.

Prinsip ini sangat krusial lantaran korupsi bukan hanya soal duit nan lenyap nan dapat dipulihkan, tetapi lebih merupakan pengkhianatan kepercayaan publik, penyalahgunaan kekuasaan, dan kerusakan sistemik nan dampaknya jauh melampaui nomor kerugian negara di atas kertas.

Jika logika "bayar denda, selesaikan kasusnya" dibiarkan merasuki ranah korupsi, pengaruh jera nan telah menjadi tulang punggung pemberantasan korupsi bakal berisiko melemah dan pada akhirnya runtuh.

Terlepas dari kejelasan teknis bahwa denda penyelesaian sengketa secara norma tidak dapat digunakan untuk kasus korupsi, pernyataan pejabat setingkat menteri nan membuka obrolan ini tetap mempunyai konsekuensi. Pernyataan tersebut mengirimkan sinyal, baik disengaja maupun tidak, bahwa beberapa tingkatan pemerintahan sedang mempertimbangkan untuk melonggarkan pendekatan mereka terhadap korupsi.

Sinyal seperti itu berbahaya, terlepas dari apakah niatnya murni administratif alias politis, lantaran dapat mengikis semangat penegakan norma di lapangan dan memberi para pelaku korupsi angan tiruan bahwa solusi tenteram selalu tersedia.

Ketua Komisi Kejaksaan sendiri menekankan bahwa pendapat pemaafan melalui denda kudu mempunyai dasar norma nan sangat kuat dan tidak dapat lahir dari interpretasi nan lenggang semata, terutama mengingat upaya pemberantasan korupsi sejak era reformasi telah terhenti.

Alih-alih kontroversi terbuka mengenai denda penyelesaian, banyak pihak mendorong agar daya legislatif diarahkan pada instrumen nan betul-betul dibutuhkan, seperti RUU Penyitaan Aset, nan jauh lebih relevan untuk memiskinkan para koruptor tanpa menciptakan kesempatan pengampunan.

Oleh lantaran itu, norma nan baik bukan hanya tentang pasal mana nan secara teknis berlaku, tetapi juga tentang pesan moral nan disampaikannya kepada warganya. Selama wacana tentang denda bagi pelaku korupsi terus muncul dan diperdebatkan, publik bakal terus memantau.

Pada akhirnya, norma nan baik bukan hanya tentang pasal mana nan secara teknis berlaku, tetapi juga tentang pesan moral nan disampaikannya kepada warganya. Selama wacana seperti "denda damai" bagi pelaku korupsi terus muncul dan diperdebatkan, publik mempunyai kewenangan absolut untuk terus memantau.

Tujuannya jelas untuk mencegah semangat anti-korupsi terkikis secara perlahan oleh bahasa norma yang, meskipun teknis, berpotensi menyebabkan realita sederhana bahwa pelaku korupsi dapat dengan kondusif kembali ke rumah dengan sebagian besar duit rampasan mereka, hanya dengan sedikit pengurangan, dan tanpa pernah betul-betul dihukum.

*Penulis adalah Peneliti pada Pusat Riset Hukum BRIN Kawasan Gatot Subroto Jakarta.

Aris Awom, seorang remaja sekaligus atlet panahan asal Papua Barat, lahir dan besar di sebuah kampung di Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Sebuah kampung nan menurutnya berkawan dengan beragam tindakan kriminalitas.

Aris menceritakan, tempat tinggalnya dekat dengan pasar. Ia mengaku kerap memandang orang mabuk minuman keras, mencopet, mabuk lem, menodong, dan perihal lainnya.

Di usianya 16 tahun saat ini, Aris memilih panahan sebagai jalan hidup sekaligus agar terhindar dari aktivitas tak terpuji dari lingkungan sekitarnya. Ia berambisi mengubah stigma negatif pandangan orang terhadap masyarakat Papua.

Pemuda seusianya juga banyak nan mencopet. Bahkan contoh terdekat ada dalam keluarganya sendiri. Ia menyampaikan bahwa kakak kandungnya juga berkawan dengan minuman keras dan akhirnya meninggal pada 2025.

"Terkenal sebagai kampung kriminal. Ada nan minum, copet, dan ngelem. Kakak saya juga peminum. Tetapi saya tidak ikutan," katanya kepada kumparan, Sabtu (25/7).

Ia mengaku mau menjadi pribadi nan baik. Salah satu aktivitas positif nan diikutinya ialah dengan mengikuti perlombaan olahraga lari. Sampai pada akhirnya dia mencoba ke bagian olahraga panahan melalui seleksi program berjulukan pembinaan Sentra Pemusatan Olahraga Pelajar Nasional (SPOBNAS).

Remaja kelahiran 11 Agustus 2009 itu mulai mengenal panahan sejak lima bulan lalu. MilkLife Archery Challenge Kejurnas Junior 2026 pada bagian Compound U18 menjadi arena mencari jam terbang untuknya.

"Memilih panahan lantaran panahan ini kan tradisi masyarakat Papua. Mereka berburu pakai panahan. Saya juga mau menjadi atlet panahan," sambungnya.

Lewat bagian olahraga panahan inilah dia seakan pergi dari kebiasaan nan kerap dilakukan orang-orang di kampungnya. Aris mengaku tak mau menyentuh perbuatan tak terpuji.

"Sekarang saya tinggal di pondok berbareng teman-teman atlet. Setiap hari hanya konsentrasi latihan dan sekolah. Cita-cita saya ke depan mau menjadi atlet panahan," terangnya.

Anak ketujuh dari tujuh berkerabat itu juga mempunyai tekad untuk memperbaiki perekonomian keluarganya. Ayah dan ibunya bekerja sebagai nelayan. Aris merasa iba dengan orang tuanya nan kudu banting tulang memenuhi kebutuhan keluarganya.

"Saya mau mengubah nasib family lantaran saya memandang orang tua saya kesulitan untuk mencukupi kebutuhan sekolah dan kebutuhan sehari-hari," ungkapnya.

Manajer Tim Papua Barat, Arya Kurniatmaja, membenarkan kondisi di kampung laman Aris. Bahkan, Arya mengalami sendiri kejadian tak menyenangkan nan dialaminya.

"Saya punya pengalaman pribadi ditodong pakai obeng dan dikepung tiga orang. Hal nan bikin ironis satu di antaranya tetap remaja," ungkapnya.

Saat itu dia ditodong Rp 50 ribu. Ia merasa miris lantaran penodong tersebut hendak membeli minuman keras. Kejadiannya itu dialaminya pada siang hari.

"Saya dimintai Rp 50 ribu. Cuma kata-katanya nan miris. Bahasanya, abang kasih Rp 50 ribu dulu kita mau pakai untuk beli minuman. Itu nan bagi saya miris. Ya saya kasih lantaran ditodong obeng dari belakang satu orang dan dua di depan," jelasnya.

Arya sudah 44 tahun berada di Papua. Sepemahaman dirinya area tersebut memang berkawan dengan kriminalitas. Ia berterima kasih Aris tidak terpengaruh dengan kebiasaan negatif di kampung itu. Jalan hidup menjadi atlet panahan nan dipilih Aris disyukuri olehnya. Sebab, lingkungan saat ini lebih positif.

"Anak seusia Aris ada nan copet. Bahkan nan usianya lebih muda lagi juga ada. Saya senang Aris tidak terpengaruh. Selama berada di asrama, pribadi Aris terbentuk sebagai anak baik dan apalagi anak-anak tetangganya mau menjadi atlet panahan seperti Aris," ungkap Arya.

Ketika Aris mendaftar SPOBNAS, hasil tesnya juga bagus. Mulai dari tes fisik, tes kesehatan, tes psikologi, dan tes keahlian memanah dinyatakan lolos.

"Tidak ada pengaruh alkohol juga pada hasil tes medisnya. Semoga Aris bisa terus berkembang dan menjadi atlet profesional," kata Arya.

Arya juga mengapresiasi MilkLife Archery Challenge Kejurnas Junior 2026 ini. Menurutnya, digelarnya event ini berfaedah untuk atlet usia dini.

"Bisa menjaring atlet-atlet usia awal meningkatkan prestasi serta menjaring atlet panahan potensial. Selain itu akomodasi di sini juga sangat wah," ucapnya.

Segala sarpras nan tersedia di Supersoccer Arena, Kudus disebutnya sudah bagus. Ia tak pernah kesulitan akses selama mendampingi atletnya. Ia berambisi ke depannya event ini bisa datang di Indonesia Timur.

"Kami dari kontingen Indonesia bagian timur untuk sampai ke Pulau Jawa di Kudus ini kesulitan biaya. Jadi, alangkah baiknya mungkin bisa digelar di tengah-tengah Indonesia. Supaya peserta dari barat bisa ke tengah dan peserta Indonesia dari timur juga bisa ke tengah," imbuhnya.

Reporter: Vega M. Ula

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menarget Samota (Saleh-Moyo-Tambora) di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), bisa menjadi magnet investasi baru di Indonesia Timur. Kini, Samota memang masuk dalam pengusulan untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, Samota tidak hanya ditujukan untuk menjadi destinasi baru, melainkan juga kudu menjadi area investasi nan menarik utamanya untuk investasi jangka panjang.

"Usulan pengembangan KEK Samota kudu kita tempatkan dalam konteks nan lebih luas. Kawasan ini kudu bisa menjadi instrumen untuk mengoptimalkan kelebihan area sekaligus mendukung arah kebijakan investasi nasional nan memberikan perhatian pada sektor-sektor produktif, termasuk pariwisata, ekonomi biru, ekonomi hijau, industri kreatif, agro-maritim, serta penguatan konektivitas dan logistik," kata Todotua dalam keterangan tertulis, Minggu (26/7).

Samota perlu didukung kesiapan ekosistem investasi untuk menjadi KEK. Mulai dari kepastian lahan, infrastruktur, hingga keberadaan penanammodal nan siap merealisasikan investasinya.

Ia juga memandang Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai posisi nan semakin strategis dalam peta investasi nasional. Hal itu tercermin dari realisasi investasi NTB periode 2021 hingga Triwulan II Tahun 2026 nan mencapai sekitar Rp 216,7 triliun. Sementara unik untuk sektor pariwisata, realisasi investasi kumulatif 2023 hingga semester I 2026 mencapai Rp 190 triliun.

Sebagai area investasi baru, Todotua juga menilai Kabupaten Sumbawa mempunyai modal nan kuat. Salah satunya mengenai lokasinya nan berada di sekitar Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.

Dengan posisi tersebut, letak Sumbawa dinilai strategis sebagai simpul logistik dan pengedaran regional nan menghubungkan area Indonesia bagian barat dan timur.

"Pemberian status KEK bukanlah tujuan akhir. nan paling krusial adalah memastikan bahwa area tersebut layak secara ekonomi dan finansial, mempunyai kepastian lahan, mempunyai rencana upaya nan jelas, didukung prasarana nan memadai, serta mempunyai penanammodal nan siap merealisasikan investasinya," ujarnya.