Jakarta - Mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim membantah pertanyaan jaksa soal adanya investasi Google ke PT AKAB mengenai diterbitkannya Permendikbud nomor 11 tahun 2020 tentang pengadaan laptop dengan sistem Windows. Nadiem menegaskan tak ada sama sekali kaitan antara kedua perihal tersebut.

Sidang lanjutan pemeriksaan terdakwa Nadiem digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/5/2026). Mulanya jaksa menayakan adanya investasi nan dilakukan Google pada Maret 2020 senilai USD59,9 juta ke PT AKAB nan merupakan cikal bakal PT Gojek Indonesia.

"Saya mau kerabat menjelaskan di depan persidangan ini, ya kan, apakah, ya kan, motivasi kerabat untuk menerbitkan Permendikbud 11 2020 nan tidak, nan menyebut Windows tapi tidak menyebut Chrome, ya itu adalah motivasi kerabat mau menyamarkan perbuatan saudara?" tanya jaksa.

Jaksa kemudian melanjutkan pertanyaannya mengenai motif investasi nan terjadi. Jaksa menyampaikan, saat itu, apakah betul bahwa Nadiem berupaya untuk memastikan bakal menggunakan Chrome OS dalam pertemuan dengan petinggi Google.

"Nah ini saya pengin kerabat jelaskan, apa motif kerabat menerbitkan Permendikbud tidak ke Chrome tetapi kerabat melakukan pertemuan," jelas jaksa.

"Menurut Pak Ganis sudah sepakat untuk menggunakan Chrome, lampau di situ ada investasi masuk ke perusahaan kerabat sebagai pemegang sahamnya tahun 2020 itu sebesar 59 juta dolar dan 99 juta dolar. Coba kerabat jelaskan," imbuh jaksa.

"Jelas tidak ada hubungan investasi Google terhadap publikasi Permendikbud. nan pertama adalah kebanyakan daripada investasi Google itu terjadi sebelum saya menjadi Menteri," jawab Nadiem.

"Yang kedua sudah jelas dari kesaksian Google bahwa investasi mereka setelah saya menjadi Menteri itu hanya untuk menghindari ilusi lantaran banyaknya jumlah penanammodal lain nan memasukkan duit di ronde nan sama. Jadi ini suatu perihal nan sangat lazim, Google itu menjadi bagian salah satu terkecil dari setiap ronde di 2020, 2021," pungkasnya.

(kuf/maa)

Heboh Warga Singapura Terinfeksi Hantavirus, Ini Jawaban Kemenkes (Foto: Freepik)

JAKARTA - Kabar mengenai dua penduduk negara Singapura nan diduga terinfeksi virus Hanta di kapal pesiar MV Hondius sempat memicu kekhawatiran di area Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Menanggapi perihal tersebut, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan keduanya.

Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes, Andi Saguni, mengatakan pihaknya telah menerima info resmi dari World Health Organization mengenai kondisi kesehatan kedua penduduk negara Singapura tersebut.

“Informasi nan kami dapatkan dari WHO bahwa kedua penduduk negara Singapura tersebut sudah dilakukan tes dan hasilnya negatif,” ungkap Andi Saguni dalam konvensi pers melalui Zoom, Senin (11/5/2026).

Meski demikian, Andi menyebut kedua penduduk Singapura tersebut tetap menjalani prosedur kesehatan nan bertindak di negaranya sebagai langkah kewaspadaan sebelum kembali beraktivitas.

“Mereka tetap diperkenankan untuk melakukan isolasi mandiri,” tambahnya.

JAKARTA – CAS Cold Atom Technology, sebuah perusahaan nan berbasis di Wuhan, China, dan berafiliasi dengan Akademi Ilmu Pengetahuan China (CAS), meluncurkan apa nan diklaim sebagai komputer kuantum dual-core pertama di dunia. Menurut laporan publikasi milik negara, Science and Technology Daily, sistem nan disebut Hanyuan-2 ini menggabungkan dua susunan atom netral independen di dalam satu mesin seukuran kabinet. Sistem ini mempunyai total 200 qubit nan dibangun dari 100 atom rubidium-85 dan 100 atom rubidium-87.

Perusahaan tersebut menyatakan bahwa inti kembar tersebut dapat melangkah secara paralel untuk membagi beban kerja alias beraksi dalam konfigurasi "satu utama dan satu tambahan". Dalam mode ini, susunan kedua menangani koreksi kesalahan waktu nyata (real-time error correction), sementara susunan pertama menjalankan komputasi. Ge Guiguo, mahir senior di CAS Cold Atom Technology, mengatakan bahwa sistem ini mewakili momen pertama kalinya prosesor kuantum beranjak dari arsitektur single-core ke dual-core.

Dilansir Tom’s Hardware, Hanyuan-2 dibangun berasas teknologi atom netral nan menjebak atom tak bermuatan menggunakan susunan laser untuk mendinginkan dan memanipulasi atom netral perseorangan sebagai qubit. Manajer Umum CAS Cold Atom Technology, Tang Biao, mengatakan mesin tersebut menggunakan kreasi terintegrasi nan ringkas bergaya kabinet dengan sistem pendingin laser kecil, dengan total konsumsi daya di bawah 7 kilowatt.

Meski demikian, dengan 200 qubit, Hanyuan-2 tetap tertinggal jauh dari sistem atom netral terkemuka di Barat. Sebagai perbandingan, Atom Computing telah mendemonstrasikan susunan atom netral 1.180 qubit pada tahun 2023 dan telah berkolaborasi dengan Microsoft untuk menghadirkan qubit logis pada perangkat keras komersial. Sementara itu, QuEra telah mengirimkan mesin nan siap untuk koreksi kesalahan ke Jepang dan mengamankan modal baru lebih dari USD 230 juta hingga tahun 2025.

Kurangnya Metrik dan Tinjauan Sejawat

Poin krusial lainnya adalah kedua perusahaan Barat tersebut telah menerbitkan metrik seperti fidelitas gerbang, waktu koherensi, dan info tingkat kesalahan untuk sistem mereka. Sebaliknya, CAS Cold Atom Technology belum mengungkapkan metrik apa pun untuk Hanyuan-2. Tidak ada makalah nan ditinjau oleh rekan sejawat (peer-reviewed) nan menyertai pengumuman tersebut. Sebagaimana nan sering terjadi pada pengumuman serupa dari China, semua laporan berasal dari media nan berafiliasi dengan pemerintah di Beijing.

JAKARTA - Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kebakaran rumah di Tanjung Barat, Jakarta Selatan, nan menewaskan personil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Haerul Saleh. Polisi juga mengamankan cairan nan diduga menjadi penyebab kebakaran tersebut.

1. Temukan Cairan

“Telah dilakukan olah TKP penyelidik berbareng inafis serta Puslabfor Mabes Polri. Dari olah TKP ditemukan barang-barang nan diduga menjadi pemicu terjadinya kebakaran. (Barang bukti) cairan,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adi Wibowo kepada wartawan, Senin (11/5/2026).

Ia menyebutkan, cairan tersebut diteliti Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri.  

“Saat ini peralatan temuan dibawa Puslabfor untuk dilakukan pemeriksaan. Tentunya kita tetap menunggu hasil pemeriksaan Puslabfor,” ujar dia.

Diketahui, kebakaran itu terjadi ada Jumat (8/5/2026) pukul 07.53 WIB. Anggota BPK, Haerul Saleh, meninggal dalam kejadian kebakaran tersebut. Kebakaran diduga berasal dari cairan kimia mudah terbakar.

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan buletin terkini dengan jeli dan terpercaya. Ikuti info terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa krusial lainnya, langsung dari sumber nan terpercaya.

JAKARTA - Indonesia tercatat sebagai negara kedua paling rentan terhadap penipuan digital secara dunia berasas Global Fraud Index 2025 nan dirilis Sumsub, perusahaan teknologi verifikasi identitas bertaraf internasional.

Laporan Global Fraud Index 2025 nan menempatkan Indonesia di posisi kedua sebagai negara paling rentan terhadap penipuan di bumi dengan skor 6,53 dari 10.

Data ini menunjukkan masyarakat tetap cukup rentan terhadap beragam modus penipuan digital, mulai dari investasi bodong, pencurian info pribadi, hingga penipuan online lainnya.

Tingginya nomor tersebut jadi pengingat bahwa literasi digital dan kewaspadaan masyarakat tetap perlu ditingkatkan. Penting untuk lebih hati-hati, tidak mudah percaya, dan selalu memeriksa info sebelum bertindak.

Temuan ini memantik perhatian luas sekaligus memunculkan pertanyaan mendasar soal kesiapan sistem perlindungan digital nasional.

Jakarta - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi (KDM) menjamin penyatuan Gedung Sate-Jalan Diponegoro-Gasibu tak bakal menghilangkan Jalan Diponegoro. Jalan tersebut tetap ada, tetapi tidak lagi bisa dilewati kendaraan lantaran bakal difungsikan sebagai ruang publik.

Kondisi Jalan Diponegoro nan bebas kendaraan membikin Gedung Sate dan Gasibu terintegrasi.

"Penyatuan antara Gasibu dan Gedung Sate menjadi satu kesatuan lantaran tidak lagi dilewati kendaraan umum," ujar KDM, dalam keterangan tertulis, Senin (11/5/2026).

Untuk menambah estetika dan kualitas jalan sebagai ruang publik, maka material Jalan Diponegoro bakal diubah dari aspal menjadi batu andesit, seperti di Jalan Braga.

"Intinya asalnya aspal diganti menjadi batu, seperti di Braga," ucap KDM.

KDM memastikan setelah penyatuan antara Gedung Sate-Jalan Diponegoro-Gasibu, aktivitas masyarakat bisa berjalan lebih leluasa dan lancar.

Selama ini, aktivitas masyarakat seperti penyampaian aspirasi di depan Gedung Sate kerap mengganggu lampau lintas lantaran Jalan Diponegoro kudu ditutup sehingga terjadi kemacetan.

Kondisi seperti itu tidak bakal terjadi setelah penataan laman Gedung Sate. Masyarakat tetap bisa berkegiatan di laman gedung pemerintahan Jabar tersebut tanpa halangan kendaraan.

Sementara itu, arsitek lanskap nan menjadi Ketua Umum Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia periode 2022-2025 Dian Heri menyambut baik penyatuan Gedung Sate-Jalan Diponegoro-Gasibu.

Menurut Dian, penyatuan itu menjadikan pergerakan dari Gasibu ke Gedung Sate maupun sebaliknya tidak saling mengganggu dengan kendaraan bermotor. Meski demikian, mengingat terjadi perubahan nan sangat signifikan, maka perlu antisipasi akibat dari pergerakan kendaraan.

Dian berambisi penyatuan Gedung Sate-Gasibu disosialisasikan sehingga masyarakat mendapat cukup informasi.

(anl/ega)

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman menyampaikan permohonan maaf atas kejadian penilaian pada Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Ia menegaskan bakal melakukan pertimbangan menyeluruh terhadap keahlian majelis juri dan sistem perlombaan.

Akbar menyayangkan kejadian tersebut dan menekankan pentingnya juri bersikap objektif serta responsif terhadap keberatan peserta di lapangan.

"Kami minta maaf atas kelalaian majelis juri. Kami bakal tindak lanjuti kejadian ini," kata Akbar, dalam keterangan tertulis, Senin (11/5/2026).

Sebelumnya, LCC Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat digelar pada Sabtu (9/5/2026) di Pontianak. Ajang ini diikuti sembilan sekolah menengah atas di Kalbar, dengan tiga finalis ialah SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau.

Polemik kemudian mencuat di media sosial saat sesi rebutan jawaban pada pertanyaan: 'DPR dalam memilih personil BPK, wajib memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?'

Regu C dari SMAN 1 Pontianak menjadi nan pertama menjawab. "Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," ujar seorang siswi dari regu C.

Namun, majelis juri memberikan nilai minus 5 untuk jawaban tersebut dan kembali melempar pertanyaan ke peserta lain. Regu B dari SMAN 1 Sambas kemudian menjawab dengan redaksi nan sama.

"Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," jawab peserta regu B.

Juri kemudian menyatakan jawaban Regu B benar.

"Inti jawaban sudah benar. Nilai sepuluh,".

Keputusan itu memicu protes dari Regu C.

"Izin, kami tadi menjawabnya sama seperti regu B,".

Pihak juri berdasar Regu C tidak menyebut adanya 'pertimbangan DPD'. Namun, Regu C membantah dan apalagi meminta audiens memberikan kesaksian atas jawaban mereka.

Meski demikian, hasil akhir pertandingan tetap tidak berubah. Regu B dari SMAN 1 Sambas keluar sebagai pemenang dan mewakili Kalimantan Barat, lantaran unggul secara keseluruhan dari Regu C.

Menanggapi polemik tersebut, Akbar Supratman menegaskan bakal melakukan pertimbangan penuh terhadap penyelenggaraan lomba, termasuk aspek teknis hingga sistem banding.

Ia juga menyoroti adanya unsur kelalaian panitia dan juri, termasuk soal teknis tata bunyi serta sistem keberatan nan perlu diperbaiki agar kesalahan serupa tidak terulang.

"Saya melihat, Lomba Cerdas Cermat ini perlu dievaluasi agar lebih baik. Jangan ada lagi kejadian seperti ini," tegasnya. (akd/ega)

Jakarta, CNN Indonesia --

Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengatakan polemik laporan terhadap dirinya mengenai unggahan video soal Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) tidak berangkaian dengan partai.

Ia menyebut pernyataan Ketua Harian PSI Ahmad Ali nan mengatakan tidak bakal memberi support hukum, merupakan permintaan dirinya.

"Ketika minggu lampau ada pernyataan dari Ketua Harian Ahmad Ali, jadi saya mau menyampaikan bahwa pernyataan beliau itu didasari oleh permintaan saya sebagai pendiri partai," kata Grace dalam konvensi pers di Jakarta Pusat, Senin (11/5).

Grace mengatakan tindakannya mengunggah video mengenai JK dilakukan sebagai seorang penduduk untuk merespons rumor nan sedang viral.

Ia optimistis tidak ada pelanggaran norma mengenai unggahannya.

"Saya nan menginstruksikan kepada Ketua Harian, lantaran saya memang mengupload materi saya di media sosial saya selaku pribadi sebagai penduduk masyarakat dan saya yakin, saya optimistis bahwa di sana tidak ada pelanggaran hukum. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan PSI," ujar dia.

Sebelumnya, PSI menyatakan tidak bakal memberikan support norma kepada Sekretaris Dewan Pembina partai Grace Natalie mengenai kasus penghasutan dan ujaran kebencian di Bareskrim Polri.

Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali mengatakan tindakan alias pernyataan Grace dalam kasus tersebut di luar tugas partai, sehingga kudu dipertanggungjawabkan secara pribadi.

"Jadi secara kelembagaan kami pastikan kita tidak bakal memberikan support norma secara kelembagaan kepartaian lantaran ini hal-hal nan kudu dipertanggungjawabkan secara pribadi," kata Ali di instansi DPP PSI, Selasa (5/5).

Grace sebelumnya dilaporkan berbareng koleganya, Ade Armando dan pegiat media sosial Permadi Arya. Laporan tersebut diterima dan teregister dengan nomor LP/B/185/V/2026/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 4 Mei 2026.

Laporan dilayangkan 40 ormas Islam nan tergabung dalam Aliansi untuk Kerukunan Umat Beragama.

Perwakilan LBH Syarikat Islam/SEMMI, Gurun Arisastra menyebut pelaporan itu dilakukan mengenai polemik narasi nan disertakan dalam unggahan masing-masing soal potongan video pidato Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) di Masjid UGM saat sedang menjelaskan perihal bentrok di Poso dan Ambon.

"LBH Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia dan LBH Syarikat Islam beserta LBH Muhammadiyah, Hidayatullah, AFKN dan organisasi lainnya telah melaporkan tiga figur Ade Armando, lampau Permadi Arya, dan juga Grace Natalie," ujar Gurun Arisastra kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (4/5).

(yoa/isn)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]

Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natalie buka bunyi mengenai laporan terhadapnya dalam kasus dugaan pemotongan video pidato Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK). Grace menegaskan unggahan video tersebut dibuat atas nama pribadi.

Hal itu disampaikan Grace dalam konvensi pers di area Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026). Grace didampingi para pendiri PSI, di antaranya Isyana Bagoes Oka, Danik Eka Rahmaningtiyas, dan Cheryl Tanzil.

"Hari ini saya didampingi oleh sahabat-sahabat nan kebetulan juga sedang sudah bebas tugas semua nih ya dari kantornya masing-masing. Ada juga di sini ada sesama pendiri PSI juga, tapi hari ini datang sebagai pribadi, sebagai sahabat-sahabat aja," kata Grace.

Dalam kesempatan itu, Grace menanggapi pernyataan Ketua Harian PSI Ahmad Ali, nan menyebut bahwa PSI tidak bakal memberikan support norma kepadanya. Menurut dia, keputusan tersebut merupakan permintaannya sendiri.

"Saya selaku pendiri partai menginstruksikan kepada Ketua Harian, dalam perihal ini Bang Ahmad Ali, agar tidak melibatkan partai," kata Grace.

Dia juga meyakini tak ada pelanggaran dalam videonya. Sebab itu, Grace menilai tidak ada kaitan antara persoalan tersebut dengan PSI.

"Saya memang meng-upload materi saya di media sosial saya selaku pribadi sebagai penduduk masyarakat dan saya yakin, saya optimistis bahwa di sana tidak ada pelanggaran norma jadi tidak ada sangkut pautnya dengan PSI dan normal-normal aja kok pernyataannya gitu," ujarnya.

Grace mengaku terbuka untuk berkomunikasi dengan JK. Dia juga mengaku siap mempertanggungjawabkan video tersebut.

"Sebagai penduduk negara nan baik saya siap untuk mempertanggungjawabkan dan saya optimistis tidak ada pelanggaran norma di sana," tuturnya.

Aliansi campuran 40 organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam diketahui melaporkan Grace Natalie dan dua orang lainnya ke Bareskrim Polri. Laporan itu mengenai dugaan pemotongan pidato JK di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) beberapa waktu lalu.

"Laporan kepolisian nan kita buat dengan terlapor Saudara Ade Armando, Permadi Arya, dan Grace Natalie sudah diterima oleh kepolisian, dan kita mendapatkan laporan surat tanda terima laporan kepolisiannya," kata perwakilan LBH Hidayatullah, Syaefullah Hamid, kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (4/5).

Laporan ini teregistrasi dengan nomor LP/B/185/V/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 4 Mei 2026.

(amw/maa)

Transaksi Rp 5 Miliar

Bangun Rumah dan Ibadah Umrah

Permudah Akses Keuangan Warga

BRILink Jadi “Kantor Kecil” BRI

Jakarta, CNN Indonesia --

Polisi mengungkap penyimpanan ribuan motor ilegal di milik PT Indobike Dua Enam di Jalan Kemandoran, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan telah meraup untung hingga Rp26 miliar.

Kasubdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Noor Maghantara mengatakan untung itu berasal dari hasil penjualan 99 ribu unit motor ke Tahiti dan Togo nan dilakukan sejak tahun 2022.

"Keuntungan nan didapat oleh tersangka sekitar Rp26 miliar dari awal melakukan kegiatan," kata Noor kepada wartawan, Senin (11/5).

Dalam perkara ini, polisi telah menetapkan satu tersangka ialah WS selaku Direktur PT Indobike Dua Enam. WS diduga berkedudukan membeli, menampung hingga mengekspor kendaraan ke luar negeri.

Disampaikan Noor, saat ini pihaknya tetap melakukan pengembangan perkara untuk mengusut pihak lain nan terlibat. Sebab, dari pendalaman sementara ribuan motor itu sebagian besar berasal pengalihan agunan fidusia nan ditampung oleh pengepul.

"Awalnya ada kendaraan itu, si penadah itu menerima dari pengepul, pengepul ini ada nan dari dealer, kemudian ada nan dari perorangan," ucap dia.

"Asal usul kendaraannya sebagian diduga hasil dari pengalihan kendaraan nan mempunyai agunan fidusia. Tapi tetap pendalaman sumbernya apakah pemilik info tersebut langsung nan mengusulkan pembiayaan alias terlarangan akses sehingga info orang tersebut digunakan untuk pinjaman," sambungnya.

Sebelumnya, Subdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya membongkar penyimpanan penadahan ribuan motor terlarangan milik PT Indobike Dua Enam di Jalan Kemandoran, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

"Dari hasil penyelidikan, interogator sukses mengamankan 1.494 unit sepeda motor. Adapun rinciannya sebagai berikut 957 unit kendaraan dalam kondisi utuh dan 537 unit kendaraan dalam kondisi sudah terurai, sudah dibongkar menjadi komponen dan onderdil," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto dalam konvensi pers di lokasi, Senin (11/5).

Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanudin menerangkan ribuan motor nan disita itu berasal dari beragam tindakan kejahatan. Mulai dari pemalsuan, penggelapan hingga pengalihan agunan fidusia.

"Tersangka tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan nan sah, seperti faktur, sertifikat NIK alias VIN, title kendaraan (BPKB), kemudian juga tersangka tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor nan sudah melekat terhadap kendaraan tersebut, perikatan fidusia," ucap Iman.

Dari hasil pendalaman, tercatat sudah 99 ribu unit kendaraan nan dijual ke negara Tahiti dan Togo. Kerugian negara akibat tindak pidana ini ditaksir mencapai Rp177 miliar.

"Dikarenakan sejumlah sepeda motor nan berasal dari pengalihan alias dari perbuatan nan terlarangan ini, berpotensi dapat merugikan finansial negara sejumlah Rp 177 miliar. Di mana itu adalah pembayaran pajak nan semestinya diterima oleh negara dari penjualan kendaraan bermotor tersebut," tutur Iman.

(dis/wis)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]

JAKARTA - Perdebatan mengenai periode pemisah parlemen atau parliamentary threshold (PT) kembali mengarah pada persoalan mendasar dalam kerakyatan Indonesia ialah keterwakilan bunyi rakyat. Besaran PT dinilai tidak hanya menentukan konfigurasi politik di parlemen, tetapi juga memengaruhi jutaan bunyi masyarakat nan berpotensi tidak terkonversi menjadi bangku legislatif.

Dalam sistem pemilu Indonesia, tingginya parliamentary threshold dinilai dapat memperbesar disproporsionalitas representasi politik. Dampaknya tidak hanya dirasakan partai peserta pemilu, tetapi juga golongan masyarakat nan kehilangan saluran representasi akibat suaranya tidak terakomodasi di parlemen.

Isu tersebut menjadi pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) revisi Undang-Undang Pemilu nan digelar Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) di Jakarta, Senin (11/05/2026). Forum itu dihadiri sejumlah partai politik personil GKSR berbareng master norma tata negara Mahfud MD dan Zainal Arifin Mochtar.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengatakan pembahasan parliamentary threshold kudu disesuaikan dengan prinsip keterwakilan bunyi dalam sistem pemilu nasional.

“Dari dua master ini mengemukakan mengenai dengan soal parliamentary threshold nan intinya adalah mengenai dengan proporsionalitas. Jadi, gimana PT itu diberlakukan betul-betul sesuai dengan sistem pemilu kita, ialah sistem pemilu proporsional,” ujar dia.

Menurut Ferry, sistem pemilu semestinya bisa menjaga agar bunyi masyarakat tetap terwakili dalam proses politik. Karena itu, penetapan nomor PT dinilai tidak dapat dibangun hanya berasas kepentingan politik jangka pendek.

“Kalau sistem pemilunya proporsional, maka tidak ada bunyi nan terbuang seperti itu,” kata dia.

PT Tinggi Dinilai Perbesar Disproporsionalitas

Ferry menegaskan penentuan nomor parliamentary threshold semestinya menggunakan pendekatan logis berbasis matematika pemilu dan mempunyai dasar norma nan jelas. Dia menilai penetapan nomor tanpa ratio legis berpotensi menimbulkan ketidakadilan representasi politik.

“Angka-angka tersebut jangan konteks politik, alias jangan konteks berasas asumsi-asumsi politik. Tapi itu berasas dari matematika pemilu nan ada,” ujar dia.

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkap penyimpanan penyimpanan motor ilegal alias hasil tindak pidana nan dikelola PT Indo Bike 26. Polisi menyatakan, perusahaan itu sudah meraup untung hingga Rp26 miliar dari aktivitas ekspor terlarangan sejak 2022.

1. Ekspor Motor Ilegal

Kasubdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Noor Maghantara mengatakan, untung itu diperoleh dari penjualan alias ekspor terlarangan sekitar 99 ribu unit sepeda motor.

"Keuntungan nan didapat oleh tersangka sekitar Rp26 miliar dari awal melakukan kegiatan," ujar Noor Maghantara di Jalan Kemandoran VIII, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin (11/5/2026).

Noor menjelaskan, ribuan kendaraan itu diduga berasal dari hasil pengalihan agunan fidusia. Polisi tetap mendalami sumber info identitas nan digunakan untuk pengajuan pembiayaan kendaraan.

"Tapi tetap pendalaman sumbernya apakah pemilik info tersebut langsung nan mengusulkan pembiayaan alias terlarangan akses sehingga info orang tersebut digunakan untuk pinjaman," lanjut dia.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Foto Bisnis

Mohammad Farrel - detikFinance

Senin, 11 Mei 2026 18:00 WIB