ZI, penduduk Demak, Jawa Tengah, tak kuasa menahan tangis dan kemarahan atas kejadian nan menimpa anaknya. Putrinya nan sedang buang air besar itu diduga direkam oleh seorang laki-laki nan tiba-tiba masuk ke bilik mandi wanita sebuah masjid di Kudus.

ZI mengusap air mata saat menceritakan kronologi kejadian nan menimpa anak pertamanya itu. Semua bermulai saat anaknya pulang sekolah pada Rabu (29/7) kemarin.

Saat itu, anaknya kebelet untuk buang air besar (BAB). Menurut keterangan ZI, putrinya nan tetap duduk di jenjang TK itu tidak bisa buang air besar di sekolah lantaran air di sekolah habis.

"Posisi saat itu saya sendirian dengan dua anak. Anak saya nan pertama usia 5 tahun dan berbareng adiknya. Saya nyopir mobil sendiri. Sedangkan anak saya sudah kebelet pup," katanya, Kamis (30/7).

Akhirnya, dia mengantarkan anaknya ke bilik mandi wanita di salah satu masjid. Lokasi tersebut tak jauh dari tempat sekolah putrinya. Sedangkan anaknya nan nomor dua ditinggal di dalam mobil.

"Setelah saya antarkan ke bilik mandi, saya mau benerin parkir mobil saya. Saat itu kunci mobil juga tetap menempel. Saya cemas mobil dibawa kabur [pencuri], makanya saya kembali mobil. Anak saya nan pertama saya tinggal sejenak [di WC]," sambungnya.

Kemudian, ZI kembali mengecek anak pertamanya itu. Dia langsung kaget lantaran ada laki-laki nan masuk ke bilik mandi anaknya sembari merekam dengan ponsel.

"Pria itu merekam. Saya lihat sendiri dia jongkok kemudian memvideo kemaluan anak saya. Terus laki-laki itu masuk ke bilik mandi sebelah," terangnya.

ZI menduga pelaku masuk ke bilik mandi sebelah untuk menghapus video tersebut. Terlebih saat itu tidak ada bunyi air.

"Pria tersebut sempat mengelak dan meminta agar memeriksa CCTV. Lha jika di bilik mandi tidak mungkin ada CCTV, kan. Akhirnya saya minta KTP dia agar dia menemui suami saya. Saya merekam agar ada bukti dan jangan sampai ada korban lagi," ujarnya.

Video hasil rekaman ZI viral, memperlihatkan seorang laki-laki nan bersikeras menyangkal telah memvideo putrinya.

Saat itu, ZI mendapatkan penjelasan dari laki-laki tersebut jika putrinya menangis dan memanggil dirinya. Akan tetapi saat dia bertanya langsung kepada anaknya, jawabannya berbeda.

"Saya tanya anak saya, Anda nangiskah? Dia jawab tidak. Terus saya tanya lagi, Anda manggil-manggil mama? Dia juga jawab tidak," jelasnya.

Tolak Mediasi

Mediasi juga sudah diupayakan oleh pihak masjid. Baik ZI dan laki-laki nan bekerja sebagai salesman itu juga sudah duduk berbareng pada Rabu (29/7) malam.

"Pihak masjid inginnya didamaikan. Tetapi saya tidak mau. Kekhawatiran saya kelak ada korban lain. Ada orang lain nan speak up DM saya jika pelaku juga pernah menunjukkan foto bugil ke anak orang nan DM saya itu," ucap ZI.

Belum Lapor Polisi

Sejauh ini, ibu dua anak itu belum membikin laporan ke pihak berwajib. Akan tetapi, dia sempat bakal dilaporkan oleh laki-laki tersebut. Jika betul bakal dilaporkan oleh laki-laki itu, ZI baru bakal membikin laporan.

"Terkait laporan ke polisi, saya mau rundingkan dengan pihak family dulu," ujar dia.

Anak Ketakutan

Sementara itu, kondisi anak pertamanya merasa trauma. Bahkan, ketakutan jika telat dijemput sepulang sekolah. Putrinya tetap berangkat sekolah hari ini, Kamis (30/7). Tetapi anaknya merasa ketakutan.

"Kondisi anak saya ketakutan. Dia bilang, ibu jangan telat jemput. Nanti jika ibu telat jemput orang itu datang lagi," imbuhnya.

Sementara itu, marbut masjid, Karonu, mengatakan laki-laki tersebut mengeklaim mendengar bunyi anak mini menangis dan memanggil ibunya. Kemudian laki-laki itu mengecek ke bilik mandi.

"Kata masnya itu dia mau ke bilik mandi. Tapi memang laki-laki itu ke bilik mandinya nan sebelah situ (kamar mandi perempuan, red). Katanya sih dia dengar bunyi anak mini nangis manggil ibunya," terangnya.

Karonu membenarkan kemarin malam ada mediasi. Namun, dia tidak mengetahui kelanjutan hasil mediasi tersebut.

"Hasilnya seperti apa saya kurang tahu lantaran saya tidak mengikuti sampai selesai," ujarnya.

Sementara itu, Kapolsek Jati AKP Hadi Noor Cahyo mengatakan peristiwa tersebut tetap dicek lebih lanjut.

"Ya benar, tetap kami kroscek," ujarnya.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mengungkap dua kasus korupsi dengan nilai kerugian nan cukup dahsyat pada Juli 2026.

Kasus tersebut ialah korupsi anggaran pakan satwa nan menjerat Direktur Utama PDTS Kebun Binatang Surabaya periode 2016–2024, Chairul Anwar dan kasus pungli nan menjerat Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Jawa Timur, Ertika Dinawati (ED).

Berikut rangkuman kasusnya:

Eks Dirut KBS Jadi Tersangka Korupsi

Pada Rabu (22/7), Kejati Jatim menetapkan mantan Direktur Utama PDTS Kebun Binatang Surabaya periode 2016–2024, Chairul Anwar, sebagai tersangka dugaan korupsi anggaran pakan satwa.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, mengatakan Chairul diduga menyalahgunakan kewenangan dengan menggunakan anggaran perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun pengeluaran fiktif selama 2016–2024.

Selama periode tersebut, Chairul merangkap tiga kedudukan sekaligus, ialah Direktur Utama, Direktur Operasional, dan Direktur Keuangan.

"Dia merangkap jabatan, sehingga seluruh pengeluaran duit dilakukan sendiri dan pertanggungjawabannya dibuat seolah-olah benar," kata Punia.

Modus nan digunakan adalah memerintahkan staf finansial mengeluarkan anggaran serta menyusun laporan pertanggungjawaban fiktif. Pada periode 2023–2024, pengeluaran kas nan tidak sesuai juga disetujui Direktur Keuangan berinisial MN sehingga berakibat pada berkurangnya kualitas dan jumlah pakan satwa.

Berdasarkan hasil kalkulasi sementara berbareng BPKP Jawa Timur, kerugian negara mencapai Rp 10.209.664.735,60.

"Dari Rp10 miliar ini ada sekitar Rp 7,4 miliar nan dipergunakan untuk kepentingan pribadi," ujar Punia.

Akibat penyimpangan tersebut, akomodasi KBS menjadi tidak terawat, rusak, dan kotor. Kondisi kesehatan satwa juga terdampak akibat berkurangnya anggaran pakan.

Chairul dijerat dengan Pasal 603 subsidair Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Kasus Pungli ESDM

Kejati Jatim juga menetapkan Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Jawa Timur, Ertika Dinawati (ED), sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan pungli perizinan, Selasa (28/7).

Ertika menyusul tiga tersangka lain nan lebih dulu ditahan, ialah Kepala Dinas ESDM Jatim Aris Mukiyono (AM), Kepala Bidang Pertambangan Oni Setiawan, dan Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah berinisial H.

Berdasarkan hasil penyidikan, Ertika diduga memerintahkan bawahannya menarik pungli dari ratusan pemohon izin dengan nilai sekitar Rp 1,3 miliar.

Selain itu, dia juga diduga memungut duit secara langsung dari empat pemohon izin tanpa sepengetahuan Kepala Dinas ESDM Jatim.

"Dari total duit tersebut terdapat duit pungli sebesar Rp 145 juta nan dipungut sendiri oleh tersangka ED kepada empat pemohon izin tanpa sepengetahuan Saudara AM," kata Punia.

Ertika juga diduga memerintahkan tersangka H membikin catatan penerimaan dan pengeluaran duit pungli nan kemudian disetujuinya.

Kasus tersebut menyasar pemohon perizinan di sektor pertambangan dan air tanah di Jawa Timur.

Dalam pengembangan perkara, interogator menyita peralatan bukti milik Ertika senilai Rp 1.953.775.900, termasuk kalung emas seberat 19,65 gram dan dua logam mulia masing-masing seberat 25 gram.

Secara keseluruhan, nilai pungli dalam perkara ini mencapai Rp 8.440.383.000. Penyidik juga menyita satu unit Toyota Fortuner hitam bernomor polisi L 1275 ABD beserta STNK dan BPKB.

Atas perbuatannya, Ertika dijerat Pasal 12 huruf e alias Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, alias Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Trotoar beton di Jalan Raya Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat(MI/Kisar)

RATUSAN meter trotoar beton di Jalan Raya Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat seniliai Rp10 miliar amblas ke arah aliran Kali. Padahal baru dibangun setahun lalu.

Pengamatan Kamis (30/7/2026) di lokasi, sebagian badan trotoar beton ambruk ke sisi Kali Angsana, dan hanya ditutupi terpal biru serta dipasang garis pembatas. 

Struktur nan runtuh juga tampak ditopang puluhan bambu oleh penduduk dan belum tampak adanya aktivitas perbaikan resmi oleh lembaga mengenai ialah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok.

"Kami (warga) kudu berkompetisi nyawa jika melintas dari trotoar amblas ini. Kerusakan ini tengah  memaksa penduduk melangkah di badan jalan raya," kata Jait, 40, penduduk sekitar nan tinggalnya berjarak 40 meter dari area trotoar amblas.

Menurut Jait, kerusakan trotoar nan mencapai ratusan meter ini bermulai dari retakan kecil.

"Kerusakan struktur publik ditandai dengan retakan mini memanjang lampau amblas," ungkapnya. 

Jait menduga kerusakan ratusan meter trotoar akibat material nan tidak sesuai standar spesifikasi sehingga memicu penurunan kegunaan akomodasi umum.

"Menurut saya material trotoarnya tidak sesuai spesifikasi sehingga permukaan nan retak dan berlubang, mempercepat pengikisan, dan ancaman keselamatan pejalan kaki," ucapnya.

Jait mengatakan kerusakan ratusan meter trotoar ini sangat tidak mungkin disebabkan oleh erosi air bawah tanah, saluran dan gorong-gorong keropos, alias beban berat berlebih.

"Sangat tidak mungkin lah akibat aspek erosi, cuaca alias paparan air hujan dan panas ekstrem. Justru menduga adanya penggunaan campuran semen alias paving block di bawah standar daya tahan beban," ucapnya.

Sementara, Alisa, nan juga penduduk setempat menduga ada korupsi dan kongkalikong pada proyek trotoar senilai Rp10 miliar antara dinas mengenai dengan kontraktor pelaksana.

"Saya menduga bahwa telah terjadi manipulasi arsip progres fisik, pengurangan spesifikasi bahan gedung sehingga membikin lemahnya pengawasan dari pihak dinas mengenai dan pemalsuan info laporan kemajuan," katanya.

Menurut Alisa, kerusakan ratusan meter trotoar beton bukan lantaran aspek cuaca alias  paparan air hujan dan panas ekstrem.

"Trotoar amblas ini tengah memaksa pejalan kaki terpaksa turun ke badan jalan raya lantaran kondisi jalur nan berbahaya," ungkapnya.

Jait dan Alisa mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kerusakan prasarana publik, termasuk jalan dan akomodasi pejalan kaki di Jalan Raya Sawangan sebesar Rp10 miliar tersebut.

"Ini kasus kudu diusut lantaran korupsi. Apabila terdapat indikasi penyimpangan, penggelembungan biaya (mark-up), alias kerugian finansial negara dalam pengadaan anggarannya pelakunya agar ditersangkakan," pungkasnya (KG)

bedah kitab Pidana Politik 'obstruction of justice dan amnesti presiden', di Bandung, Kamis (30/7).(MI/Bayu Anggoro)

ANGGOTA DPRD Jawa Barat, Rafael Situmorang, mengkritik Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengenai sayembara penangkapan begal. Menurutnya perihal itu di luar substansi tugas seorang kepala wilayah nan diberikan kewenangan mengelola anggaran negara.

Rafael menjelaskan, tugas utama seorang kepala wilayah adalah menggunakan duit negara untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

"Bukan membikin sayembara begal," kata Rafael saat menghadiri bedah kitab Pidana Politik 'obstruction of justice dan amnesti presiden, di Bandung, Kamis (30/7).

Rafael pun mengkritisi keahlian Gubernur Jawa Barat nan menurutnya hanya terlihat bagus di konten media sosial. Padahal, lanjutnya, beragam persoalan terlihat jelas di provinsi dengan jumlah masyarakat terbanyak ini.

"Ini sebagai kritik juga, jika mau jadi kepala daerah, enggak perlu pintar-pintar, cukup jago ngonten gitu," katanya.

Meski begitu, Rafael mengaku tidak heran jika saat ini banyak masyarakat nan memuji keahlian Gubernur Jawa Barat.

Menurutnya, terdapat dua aspek utama nan menjadikan Dedi Mulyadi banyak dipuji masyarakat. Pertama, lanjutnya, tingkat literasi dan pendidikan masyarakat khususnya di Jawa Barat belum terlalu baik.

"Ini jawabannya, tingkat lama sekolahnya hanya 9,2 tahun. Tingkat lama ya, lama pendidikan. Artinya dari nan tidak sekolah sampai nan doktor, dirata-ratakan 9,2 tahun. Artinya apa? SD 6 tahun, SMP 3 tahun. 9,2 berfaedah SMP kelas 3 lebih 2 bulananlah, enggak sampai kelas 1 SMA. Jadi akhirnya apa? Ya itu kan," katanya.

Selain itu, menurutnya keberadaan media sosial seperti saat ini menjadikan fakta-fakta di lapangan belum tentu tersampaikan kepada masyarakat secara nyata.

"Di era post truth sekarang ini, keberadaan media sosial tuh akhirnya menjembatani antara realitas dengan persepsi. Jadi persepsi dan realitas disambungkan dengan media sosial. Dan ini tadi, menggunakan pengetahuan Joseph Goebbels, ketidakejujuran nan diulang-ulang bakal dianggap menjadi kebenaran," katanya. (BY)

Tenaga kesehatan memasang selang oksigen kepada salah satu pasien Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Puskesmas Samatiga, Aceh Barat, Aceh, Selasa (27/1/2026). Data Dinas Kesehatan Aceh Barat menyebut sepekan terakhir kasus Infeksi Saluran Pernafa(ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/wsj.)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan masyarakat untuk waspada terhadap ancaman kesehatan serius selama musim kemarau tahun ini yakni heatstroke (sengatan panas) dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan menjelaskan bahwa peningkatan suhu udara nan terik di beragam wilayah dipicu oleh minimnya tutupan awan. Kondisi ini membikin paparan sinar mentari langsung ke permukaan bumi menjadi lebih intens.

"Tidak kalah krusial juga sektor kesehatan. Sejalan dengan musim kemarau, itu biasanya cuaca panas lantaran kondisi pada saat musim tandus biasanya tutupan awan itu rendah," ujar Ardhasena dalam konvensi pers di Jakarta, Kamis (30/7).

Ardhasena memaparkan bahwa suhu ekstrem akibat lapisan awan nan tipis sangat berpotensi memicu heatstroke. Kondisi ini sangat rawan bagi penduduk nan mempunyai intensitas aktivitas tinggi di luar ruangan dalam lama lama.

Selain suhu tinggi, musim tandus juga membawa akibat jelek pada kualitas udara. Peningkatan debu dan potensi asap dari kebakaran rimba alias lahan (karhutla) memperburuk kondisi atmosfer nan dihirup masyarakat.

"Kondisi penurunan kualitas udara ini sangat berasosiasi dengan timbulnya penyakit ISPA di tengah masyarakat," tambahnya.

Data Suhu Harian dan Wilayah Terdampak

Berdasarkan laporan harian kondisi cuaca BMKG dalam 24 jam terakhir, suhu panas maksimum harian telah mencapai rentang 30 hingga 34 derajat Celsius di sejumlah titik. Beberapa wilayah nan mencatatkan suhu tinggi tersebut antara lain:

• Sebagian besar wilayah Lampung
• Kualanamu (Sumatera Utara)
• Semarang (Jawa Tengah)
• Banyuwangi (Jawa Timur)
• Sentani (Papua)
• Gorontalo

Guna menekan nomor kesakitan akibat cuaca ekstrem, BMKG menekankan pentingnya langkah antisipasi sigap dari sektor kesehatan dan kesadaran berdikari masyarakat. Berikut adalah pedoman mitigasi nan disarankan:

Ardhasena menegaskan bahwa BMKG bakal terus memperbarui kajian pemantauan dinamika atmosfer dan laut sepanjang tahun 2026. Data ini diharapkan dapat mendukung pemerintah wilayah dalam memetakan wilayah nan rawan terhadap masalah kesehatan lingkungan akibat dampak perubahan suasana musiman. (Ant/H-4)

Jakarta, CNBC Indonesia - Produsen otomotif ternama Mercedes-Benz mengumumkan penarikan kembali (recall) terhadap 310.667 unit kendaraannya di Amerika Serikat (AS). Langkah ini diambil akibat adanya akibat kegagalan sistem kendaraan dalam membedakan alias mendeteksi kondisi pintu nan terbuka.

Mengutip laporan Reuters, Kamis (30/07/2026), Lembaga Keselamatan Jalan Raya Nasional AS (NHTSA) mengonfirmasi bahwa penarikan ini mencakup sejumlah lini model populer. Model nan terdampak meliputi jenis CLA, A-Class, C-Class, CLE, GLA/GLB, hingga GLC.

Guna mengatasi masalah teknis ini, NHTSA menyampaikan bahwa seluruh jaringan dealer resmi Mercedes-Benz bakal melakukan penggantian komponen kunci pintu pengemudi. Perbaikan dan penggantian komponen tersebut bakal diberikan secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya bagi pemilik kendaraan.

Potensi kegagalan penemuan pintu terbuka tersebut dipicu oleh kerusakan mikro-sakelar (micro-switch) nan mengalami korosi pada rakitan kunci pintu pengemudi. Masalah teknis ini berisiko membikin fitur rem parkir otomatis (auto-park brake) kandas berfaedah secara otomatis saat pengemudi meninggalkan kendaraan.

(tps/sef) [Gambas:Video CNBC]

Liputan6.com, Jakarta - Komisi II DPR RI mengusulkan reformulasi kewenangan finansial kepala wilayah dan wakil kepala wilayah dengan menerapkan skema remunerasi nan berbasis pada capaian kinerja.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, perubahan skema tersebut diperlukan agar pemberian kewenangan finansial kepala wilayah menjadi lebih proporsional. Sistem berbasis keahlian juga diharapkan dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang, termasuk korupsi.

"Karena itu, kami juga mendorong agar dilakukan reformulasi terhadap kewenangan finansial kepala wilayah dan wakil kepala wilayah secara proporsional dan berbasis capaian kinerja," kata Rifqi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Usulan tersebut menjadi salah satu aspirasi nan disampaikan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), serta Asosiasi Wakil Kepala Daerah dalam rapat berbareng Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Rifqi mengatakan, penerapan skema baru bakal memberikan penghargaan alias reward kepada kepala wilayah dan wakil kepala wilayah nan bisa mencapai sasaran kinerja. Sebaliknya, kepala wilayah nan belum memenuhi sasaran perlu mendapat evaluasi.

"Kita tentu mau memberi penghargaan, reward kepada kepala wilayah dan wakil kepala wilayah berkinerja baik, tetapi kita juga tidak boleh tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala wilayah dan wakil kepala wilayah nan kinerjanya belum mencapai capaian," tegas dia.

Menurut Rifqi, sistem remunerasi nan lebih proporsional dan berbasis keahlian diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan.

Ia menyinggung tetap adanya kepala wilayah nan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) mengenai dugaan tindak pidana korupsi.

"Ujungnya salah satunya kita tentu berambisi potensi penyalahgunaan kewenangan, termasuk korupsi di dalamnya, bisa kita minimalisir," jelas Rifqi.

Semarang -

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Dedi Prasetyo tampil sebagai Pembicara Utama (Keynote Speaker) pada Legal International Conference and Studies (LICS) ke-9 dan Call for Paper. Keduanya menyerukan penguatan norma untuk perlindungan wanita dan anak dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Acara ini bertema 'Strengthening the Legal Framework for Combating Human Trafficking and Enhancing the Protection of Women and Children' nan diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang, Kamis (30/7/2026).

Konferensi internasional tersebut diikuti akademisi, peneliti, praktisi hukum, serta kreator kebijakan dari 18 negara, antara lain Hanoi Law University (Vietnam), Istanbul University (Turki), UNICAF University (Siprus), Al-Azhar University (Mesir), Nagoya University (Jepang), Ibn Zohr University (Maroko), Thammasat University (Thailand), Applied Science Private University (Yordania), Comillas Pontifical University (Spanyol), University of Sydney (Australia), berbareng sivitas akademika UNISSULA.

Sebagai Pembicara Utama, Yusril menyampaikan materi 'Melampaui Ancaman Pidana: Membangun Sistem Hukum nan Memutus Rantai Perdagangan Orang'. Ia menegaskan bahwa pemberantasan TPPO kudu dibangun melalui sistem norma nan terintegrasi, tidak hanya bertumpu pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mengedepankan pencegahan, perlindungan korban, serta penguatan kerja sama lintas negara.

"Kita kudu melampaui ancaman pidana. nan kudu dibangun adalah sistem norma nan bisa memutus mata rantai perdagangan orang, mulai dari pencegahan, perlindungan korban, hingga penindakan terhadap seluruh jaringan pelaku," ujar Yusril dalam keterangannya.

Sementara itu, Komjen Dedi menyampaikan pidato melalui tayangan nan diperdengarkan kepada seluruh peserta konferensi. Dalam paparannya, Wakapolri menegaskan bahwa perdagangan orang telah berkembang menjadi kejahatan transnasional nan memanfaatkan ekosistem digital sehingga memerlukan transformasi penegakan norma nan adaptif.

"Perkembangan teknologi telah memperluas modus operandi perdagangan orang. Karena itu, penguatan kerangka norma kudu diikuti transformasi langkah kerja abdi negara penegak hukum, penguatan kerja sama internasional, dan perlindungan korban nan lebih komprehensif," kata Wakapolri.

Wakapolri menjelaskan bahwa Polri mengimplementasikan penguatan pemberantasan TPPO melalui empat strategi utama, ialah menerapkan pendekatan victim-centric dalam penanganan perkara, memperkuat Direktorat dan Satuan PPA-PPO di seluruh tingkatan, meningkatkan kapabilitas interogator melalui digital forensic dan Scientific Crime Investigation, serta memperluas kerja sama internasional. Hingga saat ini, Polri telah menjalin 14 perjanjian kerja sama dengan kepolisian, kementerian, dan lembaga di dalam maupun luar negeri dalam penanganan TPPO.

Rektor UNISSULA Gunarto mengatakan konvensi ini menjadi wadah kerjasama dunia untuk menghasilkan pendapat dan rekomendasi kebijakan nan bisa menjawab tantangan norma internasional.

"Partisipasi akademisi, peneliti, dan praktisi dari beragam negara bakal memperkaya pertukaran perspektif, memperkuat kerja sama internasional, serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan pengetahuan norma dan kebijakan publik nan berkeadilan," ujar Prof Gunarto.

Konferensi ini menegaskan komitmen berbareng pemerintah, abdi negara penegak hukum, perguruan tinggi, dan organisasi internasional untuk memperkuat kerangka norma dunia dalam pemberantasan perdagangan orang serta meningkatkan perlindungan terhadap wanita dan anak.

Sinergi pemikiran nan disampaikan Yusril mengenai penguatan sistem norma dan strategi implementatif nan dipaparkan Wakapolri menjadi bagian krusial dalam memperkuat respons Indonesia terhadap kejahatan perdagangan orang nan semakin kompleks dan berkarakter lintas negara.

(zap/aud)

Serang -

Penyidik Polda Banten mengusulkan izin penyitaan handphone milik Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Juwita Wulandari, ke Pengadilan Negeri (PN) Serang. Penyitaan tersebut mengenai kasus penculikan dan pengeroyokan aktivis LSM, Fam Fuk Thjong namalain Uun.

"Kami sudah mengusulkan izin kepada pengadilan untuk penyitaannya. Izin sita dari pengadilan belum turun," kata Kasubdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Banten, Kompol Endang Sugiarto, Kamis (30/7/2026).

Menurut Endang, polisi sempat meminta handphone milik Juwita untuk disita sebagai peralatan bukti. Namun, Juwita menolak dengan argumen belum ada izin dari pengadilan.

"Yang berkepentingan tidak mau menyerahkan jika belum ada izin resmi dari pengadilan," katanya.

Menurut Endang, polisi memerlukan handphone milik Juwita untuk menyelidiki komunikasi antara Ketua DPRD Lebak tersebut dengan empat orang nan telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Dugaan percakapan alias komunikasi dengan para tersangka," katanya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Banten, Kombes Maruli Ahiles Hutapea, mengatakan interogator telah menetapkan empat tersangka laki-laki berinisial D, A, R, dan E. Peran D adalah sebagai orang nan menginstruksikan ormas untuk membawa korban, sementara tiga lainnya memukul korban.

"D menginstruksikan ormas untuk membawa korban," ujarnya, Jumat (24/7/2026).

Ketua DPRD Lebak Bantah Terlibat

Dimintai konfirmasi terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Juwita Wulandari, membantah telah menyuruh orang untuk menganiaya Uun. Ia menolak dikaitkan dengan peristiwa tersebut.

"Terkait dengan rumor nan belakangan ini ramai di media bahwa saya diduga menyuruh seseorang alias golongan orang untuk melakukan tindakan kekerasan alias penculikan terhadap Saudara Uun, pada kesempatan ini adalah kewenangan jawab saya. Saya menjelaskan bahwa berita tersebut tidaklah benar," kata Juwita, Rabu (22/7/2026).

"Saya tidak pernah menyuruh orang untuk melakukan kekerasan tersebut, dan saya tidak pernah komunikasi," sambungnya.

(aik/azh)

Jakarta -

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI menilai Pemerintah Kota Surabaya sukses membangun ekosistem ramah anak melalui kerjasama lintas sektor, penguatan keluarga, hingga pemberian ruang partisipasi bagi anak.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam Puncak Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 tingkat Kota Surabaya bertema 'Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan Anak Surabaya Hebat' nan berjalan di Balai Pemuda Surabaya. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen berbareng dalam menghadirkan lingkungan nan aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak.

Rangkaian peringatan HAN 2026 di Surabaya berjalan selama dua hari, ialah 28-29 Juli 2026. Berbagai aktivitas digelar, mulai dari Festival Sayang Anak, penandatanganan kerja sama penguatan pengembangan anak usia awal melalui Gerakan 'Act for Early Years', peluncuran manifesto dan kampanye nasional aktivitas tersebut, hingga Kelas Inspirasi.

Lebih dari 5.000 anak turut memadati area Balai Pemuda Surabaya untuk mengikuti beragam aktivitas edukatif dan kreatif. Aktivitas nan dihadirkan meliputi mobilitas dan lagu, Senam Anak Indonesia Hebat, art finger painting ayah dan anak, kolase ibu dan anak, menghias bekal sehat, mendongeng, pameran karya, hingga perbincangan anak berbareng pemerintah dan kementerian.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi mengatakan kehadirannya di Surabaya merupakan corak apresiasi pemerintah pusat atas konsistensi Kota Pahlawan nan selama tujuh tahun berturut-turut meraih predikat Kota Layak Anak kategori Utama. Menurutnya, capaian tersebut membikin Surabaya semakin dekat menuju predikat Kota Layak Anak Paripurna.

"Apresiasi ini kami berikan lantaran Pak Wali Kota bisa mengorkestrasi seluruh kekuatan nan dimiliki, mulai perangkat wilayah (PD), organisasi masyarakat, hingga beragam pemangku kepentingan untuk bersama-sama memenuhi dan melindungi kewenangan anak," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (30/7/2026).

Menurutnya, keberhasilan Surabaya tidak terlepas dari kerjasama nan melahirkan beragam ruang kondusif dan nyaman bagi anak serta perempuan. Penguatan family juga terus dilakukan melalui beragam program pengasuhan nan disesuaikan dengan tahapan usia anak.

Apresiasi serupa disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti. Ia menilai peringatan Hari Anak Nasional di Surabaya bisa menghadirkan ruang komunikasi nan hangat antara anak, orang tua, dan para pemimpin.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan pembangunan anak menjadi bagian krusial dari transformasi Surabaya menuju kota bumi nan maju, humanis, dan berkelanjutan.

Karena itu, Pemkot Surabaya terus memperkuat beragam kebijakan nan berpihak kepada anak, mulai dari penguatan keluarga, perlindungan hukum, hingga ekspansi ruang partisipasi anak.

"Kami mau memberikan ruang seluas-luasnya bagi anak untuk memperoleh haknya lantaran merekalah nan kelak bakal menjadi pemimpin kota ini. Peran orang tua tidak bakal pernah bisa digantikan oleh gadget ataupun apa pun. Kasih sayang orang tua sangat menentukan masa depan anak," tuturnya.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui beragam program nan terintegrasi, salah satunya Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH). Program tersebut berkembang dari satu kelas pada 2022 menjadi 990 kelas pada 2025 dan telah memberikan edukasi pengasuhan kepada sekitar 27.000 orang tua balita.

Selain itu, Pemkot Surabaya juga memperkuat perlindungan anak melalui beragam program, termasuk perwalian, edukasi pembatasan penggunaan gawai, serta kerja sama dengan Pengadilan Agama dalam mendukung pemenuhan kewenangan anak.

Pada momentum HAN 2026, Pemkot Surabaya berbareng Koalisi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) juga menandatangani kesepakatan berbareng mengenai penguatan investasi dan kebijakan pengembangan anak usia awal melalui Gerakan "Act for Early Years".

Melalui beragam upaya tersebut, Pemkot Surabaya terus memperkuat ekosistem nan mendukung anak untuk tumbuh, belajar, berkreasi, dan menyampaikan aspirasinya.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari langkah Surabaya dalam menghadirkan kota nan ramah anak sekaligus mempersiapkan generasi masa depan nan berbudi pekerti dan berkekuatan saing. (ADV)

(prf/ega)

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketidakpastian ekonomi dunia nan dipicu oleh perubahan geopolitik, arah kebijakan suku bunga, serta volatilitas pasar finansial menuntut penanammodal untuk mengambil keputusan secara lebih sigap dan terukur. Menjawab kebutuhan tersebut, Bank DBS Indonesia menggelar DBS Insights Forum 2026: A New Lens on a Multipolar World, nan mempertemukan master geopolitik, hubungan internasional, dan investasi untuk membahas prospek ekonomi Indonesia, arah kebijakan, serta strategi investasi nan relevan di semester II-2026.

Forum ini menghadirkan Dino Patti Djalal, Founder and Chairman Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), sejumlah manajer investasi terkemuka, serta para master dari Bank DBS Indonesia. Mereka membagikan pandangan mengenai akibat perkembangan geopolitik dan kebijakan dunia terhadap ekonomi Indonesia, sekaligus mengidentifikasi kesempatan investasi di tengah dinamika pasar nan terus berkembang.

Dalam forum tersebut, Dino mengungkapkan bahwa kondisi geopolitik dunia nan tetap bergejolak, seperti situasi keamanan di Timur Tengah hingga rivalitas antar negara besar, tetap perlu diwaspadai dan disikapi dengan bijak. Kendati demikian, sejauh ini geopolitik Indonesia tetap tergolong di posisi aman.

"Banyak konflik, banyak perang, untuk kita semua itu memprihatinkan, tapi not one is aimed at us. Jadi crossfire-nya kita enggak di tengah sana tuh," ungkap Dino dalam aktivitas DBS Insights Forum 2026: "A New Lens on a Multipolar World" di Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Dalam sesi nan mengangkat tema "Navigating US-Asia Market Regime", Dino menekankan jika Indonesia bukan sasaran langsung dari beragam ketegangan tersebut. Namun, dia mengingatkan, bahwa tantangan terbesar bukan lagi soal keamanan, melainkan gimana Indonesia bisa menjaga kepercayaan pasar. Dalam perihal ini, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan nan bisa memberikan rasa kondusif bagi investor. Sebab, penanammodal bakal mencari negara nan paling kondusif untuk menempatkan modalnya.

"Menurut saya, kondusif kita lihat dari S&P. Kemarin kita tetap di BBB gitu, ya, dan gambaran kita bagus, but we don't have enough artikulasi keluar. Jadi jika saya mau tanya misalnya, untuk IMF menjelaskan alias Bank Dunia, siapa orang Indonesia nan sekarang ini ada nan bisa keluar menjelaskan dengan logis dan charming dan artikulatif? Saya belum memandang tuh," sambungnya.

Pada sesi nan sama, Head of Investment & Insurance Products PT Bank DBS Indonesia, Djoko Soelistyo menuturkan, terdapat tiga perubahan besar nan saat ini memengaruhi arah investasi global. Pertama adalah inflasi nan terjadi saat ini berbeda dengan 10 tahun terakhir dan ini otomatis bakal berakibat terhadap suku bunga.

"Jadi kita saat ini memandang bahwa tren untuk suku kembang tampaknya relatif bakal lebih tinggi dibanding rata-rata 10 tahun terakhir. Nah, impact-nya apa jika suku kembang ini tinggi? Maka impact-nya adalah terhadap perihal lain termasuk juga dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau inflasinya terlalu tinggi, otomatis banyak sekali duit beredar dan itu memengaruhi jumlah investasi dan juga mempengaruhi produk apa nan kita bakal investasi," ungkap dia.

Kedua, perkembangan Artificial Intelligence (AI) alias kepintaran buatan menjadi salah satu tren nan kudu diperhatikan di dalam bumi makro saat ini. Pasalnya, penggunaan AI dapat mengubah lanskap suatu industri seperti perbankan, manufaktur, hingga robotika.

"Contohnya, kita lihat sendiri banyak industri seperti perbankan contohnya itu banyak sekali menggunakan AI untuk membantu verifikasi alias assessment terhadap para pengguna termasuk kebutuhan-kebutuhannya," jelas Djoko.

Ketiga, perubahan berasal dari fragmentasi geopolitik nan didorong oleh perang berkepanjangan nan berakibat pada gangguan rantai pasok energi. Dari situ, strategi investasi nan diusung Bank DBS Indonesia, lanjut Djoko, tidak hanya konsentrasi kepada teknologi, melainkan pada instrumen-instrumen nan memanfaatkan suku kembang tinggi seperti obligasi.

Dalam kesempatan nan sama, Head of Equity PT BNP Paribas Asset Management, Laurentia Amica Darmawan menyatakan, penanammodal perlu menyadari bahwa era pendanaan murah kemungkinan sudah berakhir. Hal ini ditandai oleh kenaikan imbal hasil obligasi di Jepang alias negara-negara G7 nan kemudian menjadi sinyal bahwa biaya pendanaan (cost of fund) di pasar dunia bakal tetap tinggi.

Amica melanjutkan, kebutuhan investasi AI nan diperkirakan mencapai US$ 700 miliar-US$ 800 miliar pada 2026 diperkirakan bakal banyak ditopang oleh publikasi obligasi. Melihat kondisi tersebut, dia menilai strategi investasi oleh tiap penanammodal kudu kembali berfokus pada esensial perusahaan. Di sini, para penanammodal disarankan memilih emiten nan mempunyai neraca finansial kuat, arus kas nan sehat, kelebihan kompetitif, serta keahlian mempertahankan margin untung secara berkelanjutan.

"Jadi makanya everything is goes back to the esensial at the current moment di mana kita mencarinya adalah company nan dengan strong balance sheet kemudian juga dengan pricing power, competitive advantage dan cash flow nan juga lumayan strong," tukas Amica.

Tidak ketinggalan, Chief Economist PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, Katarina Setiawan menilai, Asia tetap menjanjikan secara jangka panjang. Mengingat, Asia tidak hanya berjuntai ke Tiongkok dikarenakan mempunyai sumber pertumbuhan nan saling melengkapi.

Sebagai gambaran, ada empat tema utama nan bakal menjadi motor pertumbuhan kawasan, antara lain teknologi dan AI, energi, pertumbuhan ekonomi domestik, serta diversifikasi pedoman manufaktur melalui strategi China Plus One. Dari segi AI, Korea Selatan serta Taiwan dinilai menjadi penerima faedah terbesar melalui industri semikonduktor dan memori.

Sedangkan untuk transisi energi, Tiongkok memimpin pengembangan daya terbarukan dan baterai, kemudian Korea unggul dalam teknologi kelistrikan, serta Indonesia mempunyai posisi strategis sebagai produsen mineral kritis seperti nikel, tembaga, dan bauksit.

Di sisi lain, pertumbuhan konsumsi domestik di Indonesia, India, dan Tiongkok serta perpindahan pedoman manufaktur ke area ASEAN diperkirakan bakal terus membuka kesempatan investasi baru di tengah perubahan tatanan ekonomi dunia.

"Tema besar nan terakhir adalah diversifikasi manufacturer mengenai dengan strategi China Plus One. Ini ASEAN diuntungkan lantaran mempunyai pedoman manufaktur nan sudah mumpuni, India juga tentunya," tandas dia.

Melihat beragam perubahan tersebut, Direktur Consumer Banking PT Bank DBS Indonesia, Melfrida Gultom, menegaskan bahwa penanammodal perlu mempunyai pemahaman nan lebih mendalam terhadap dinamika pasar sekaligus keahlian untuk menangkap kesempatan di tengah volatilitas nan terjadi.

Menurutnya, persaingan pengaruh ekonomi dan politik antarnegara besar tetap bakal berjalan dan berpotensi menciptakan akibat baru bagi pasar global. Karena itu, penanammodal perlu membangun strategi nan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan aset, tetapi juga pada pengelolaan akibat nan berkelanjutan.

Dalam konteks itulah Bank DBS Indonesia menghadirkan DBS Insights Forum sebagai wadah untuk membantu pengguna memperoleh perspektif nan lebih luas dalam mengambil keputusan keuangan.

"Mulai dari menavigasi pasar Amerika Serikat, Asia, dan Indonesia hingga menyeimbangkan kekayaan pribadi dan bisnis, serta mempersiapkan legacy dan menciptakan akibat nan berfaedah bagi masyarakat," tutur Melfrida.

Sebagai bagian dari komitmennya mendampingi pengguna di tengah ketidakpastian global, DBS Treasures dan DBS Treasures Private Client datang sebagai mitra tepercaya dalam mengelola dan mengembangkan kekayaan. Didukung insights tajam dari Best Chief Investment Office by The Assets serta pandangan strategis para master membantu pengguna mengambil keputusan finansial dengan lebih percaya diri. Beragam solusi pengelolaan kekayaan nan komprehensif pun dihadirkan untuk membantu pengguna menavigasi dinamika pasar, mengoptimalkan kesempatan investasi, serta mewujudkan tujuan finansial jangka panjang.

Komitmen tersebut turut tercermin melalui beragam pengakuan nan diraih Bank DBS Indonesia. Baru-baru ini, Bank DBS Indonesia meraih penghargaan Indonesia's Best Private Bank 2026 dari FinanceAsia serta Best Priority Banking Experience 2026 dari Asian Banking & Finance, dan Best Wealth Manager Highly Commended dari The Asset.

(rah/rah) [Gambas:Video CNBC]

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan argumen operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang 2026 lebih banyak menjerat bupati dibandingkan gubernur. KPK menegaskan perihal itu bukan lantaran sengaja menyasar kepala wilayah tingkat kabupaten.

Sepanjang 2026, KPK telah melakukan 18 OTT di beragam daerah. Sebanyak 12 di antaranya melibatkan kepala daerah, mulai dari Wali Kota Madiun Maidi hingga Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan, setiap OTT berasal dari laporan masyarakat nan kemudian ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan.

"Sebetulnya KPK itu tidak menarget alias mencari kesalahan orang," kata Fitroh dalam konvensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Menurut dia, ribuan pengaduan nan masuk ke KPK menjadi bahan telaah awal sebelum lembaga antirasuah itu mengambil langkah hukum.

"Tadi ditampilkan ada ribuan pengaduan masuk ke KPK, dan itulah nan menjadi telaah. Keaktifan masyarakat untuk berani melaporkan proses-proses koruptif nan terjadi di daerahnya sangat membantu KPK," ujar Fitroh.

Ia mengatakan, banyaknya OTT terhadap bupati tahun ini tidak lepas dari laporan masyarakat nan disertai petunjuk dan perangkat bukti nan memadai.

"Di tahun ini KPK cukup masif lantaran kebetulan laporan nan disertai petunjuk alias perangkat bukti nan cukup kuat berada di level bupati," katanya.

Berdasarkan kebenaran persidangan, Affandi menyatakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap Lodewyk dilakukan di luar wilayah norma Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Seluruh tindakan tersebut berada dalam wilayah norma Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, alias Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” ujarnya.

Atas dasar itu, pengadil menyimpulkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa permohonan tersebut.

“Berdasarkan asas kompetensi relatif KUHAP, Pengadilan Negeri Jakarta Timur alias Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah pengadilan nan berkuasa secara relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan a quo,” ucap Affandi.

Dalam amar putusannya, Abdul Affandi menyatakan permohonan praperadilan nan diajukan Lodewyk tidak dapat diterima.

“Menyatakan perkara permohonan praperadilan nan diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima,” kata Affandi.

Keterangan foto: Toto Sontani, penduduk Sambongpari borong beragam merek obat nyamuk nan muncul dalam jumlah besar dan menyerang malam hari hingga kebutuhan obat nyamuk tidak terhitung dalam pembasmian(MI/Kristiadi)

MUSIM tandus panjang nan terjadi lantaran akibat El Nino menyebabkan munculnya nyamuk dengan jumlah besar. Serangan nyamuk tersebut, membikin penduduk mengalami kekhawatiran terhadap demam berdarah dengue (DBD) hingga memicu mereka memborong obat nyamuk.

Toto Sontani, 55, penduduk Sambongpari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya, mengatakan pada musim tandus panjang, keluarganya mengalami serangan nyamuk.

"Serangan nyamuk dalam jumlah besar ini terjadi awal bulan April dan sekarang untuk pemakaian beragam obat nyamuk kertas bakar dan obat nyamuk bakar sebagian lenyap digunakan. Kebutuhan obat nyamuk tersebut, sangat krusial antisipasi serangan nyamuk," ujar, Toto Sontani, Kamis (30/7/2026).

Menurut Toto, kebersihan lingkungan juga perihal nan paling utama bagi keluarga. Membersihkan rumah, kata dia, dilakukan berbarengan dengan pembasmian nyamuk menggunakan obat nyamuk secara berkala. 

"Kami sudah beberapa merek obat nyamuk semprot nan dibeli dari beragam dengan nilai bervariatif antara Rp10 ribu hingga Rp35 ribu. Nyamuk nan dibasmi tidak langsung mati. Obat nyamuk semprot nan dibeli tidak terhitung," kata dia.

Sementara, Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Candranegara mengatakan akibat El Nino membikin udara semakin panas. Itu memicu nyamuk-nyamuk berkembang biak. Serangan nyamuk dengan jumlah besar muncul. Ia menduga perihal itu kemungkinan akibat cuaca ekstrem.

Selain itu, dia mengingatkan pentingnya menerapkan 3M untuk melenyapkan jentik nyamuk nan diyakini efektif mencegah demam berdarah dengue (DBD).

"Kami selalu memakai obat nyamuk semprot dan mengimbau agar masyarakat selalu waspada, jangan lengah, selalu rutin menguras bak air, menutup, mengubur (3M), pemberantasan sarang nyamuk serta menjaga pola hidup bersih dan bersih. Karena, banyak nyamuk jumlah besar nan muncul di rumah tetap kudu dibasmi agar tidak mengigit," pungkasnya. (H-4)

Petugas damkar Jakarta Selatan mendapat perlindungan kecelakaan gratis.(Dok. MI)

SEBANYAK 1.016 petugas pemadam kebakaran di Jakarta Selatan memperoleh perlindungan kecelakaan diri gratis dengan masa bertindak satu bulan. Perlindungan tersebut mencakup santunan meninggal dunia akibat kecelakaan hingga Rp25 juta dan biaya perawatan rumah sakit hingga Rp2,5 juta.

“Petugas pemadam kebakaran adalah garda terdepan nan setiap hari menghadapi akibat tinggi. Melalui program ini, kami mau memastikan mereka juga mempunyai perlindungan dasar ketika akibat itu terjadi,” ujar Direktur Keuangan dan Teknik Asuransi Jagadiri, Budi Darmawan, Kamis (30/7).

Program tersebut diberikan kepada petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Selatan dan disertai edukasi pengelolaan finansial serta pentingnya perlindungan finansial bagi pekerja berisiko tinggi.

Petugas pemadam kebakaran diketahui menghadapi beragam ancaman saat bertugas, mulai dari paparan suhu ekstrem, asap dan gas beracun, runtuhan bangunan, sengatan listrik, hingga kecelakaan dalam perjalanan menuju letak kebakaran.

Risiko tersebut tidak hanya berakibat pada keselamatan petugas, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi ekonomi family andaikan terjadi cedera, kehilangan keahlian bekerja, alias kematian.

Pada 2025, sedikitnya dua petugas pemadam kebakaran dilaporkan meninggal bumi saat bertugas. Seorang petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Surabaya meninggal setelah tersengat listrik saat memadamkan kebakaran rumah. Dalam peristiwa lain, petugas berjulukan Sanrubi Viktoria meninggal setelah mobil pemadam kebakaran di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, mengalami kecelakaan dalam perjalanan menuju letak kebakaran.

Head of Claim Asuransi Jagadiri, Reinna Meilani P.W., mengatakan pekerja dengan akibat tinggi dan penghasilan terbatas justru menjadi golongan nan paling memerlukan perlindungan finansial.

“Asuransi tetap sering dianggap hanya untuk mereka nan berpenghasilan besar, padahal justru pekerja dengan akibat tinggi seperti petugas pemadam kebakaran nan paling rentan terhadap akibat finansial ketika musibah terjadi,” ujarnya.

Ia menambahkan, banyak family tidak siap menghadapi kondisi ketika pencari nafkah mengalami kecelakaan alias kehilangan pendapatan.

“Petugas pemadam kebakaran mengenakan perangkat pelindung diri untuk melindungi diri saat bertugas. Namun, siapa nan menjadi APD bagi family ketika musibah finansial seperti kecelakaan, sakit kritis, alias kehilangan pendapatan terjadi?” kata Reinna.

Dalam sesi edukasi, para petugas juga diperkenalkan pada prinsip pengelolaan finansial 50-30-20, ialah 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk kebutuhan pribadi, dan 20% untuk tabungan, biaya darurat, serta perlindungan finansial.

Perlindungan nan diberikan menggunakan produk Jaga Aman. Setelah masa perlindungan cuma-cuma berakhir, peserta dapat melanjutkan kepesertaan secara mandiri.

Kepala Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Asril Rizal, mengapresiasi program tersebut lantaran dinilai membantu meningkatkan pemahaman petugas terhadap pengelolaan keuangan.

“Program ini sangat berfaedah lantaran tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga meningkatkan kesadaran petugas bakal pentingnya perencanaan finansial di tengah akibat pekerjaan nan mereka hadapi,” ujarnya.

Selain itu, sebanyak 100 petugas dan staf Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan juga mendapatkan jasa pemeriksaan kesehatan sederhana atau mini medical check-up gratis melalui kerja sama dengan Rumah Sakit Brawijaya.

Program ini merupakan bagian dari upaya literasi dan inklusi finansial nan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023. (Z-10)

Ilustrasi(MI/Lina Herlina)

PAGI itu, laman Kantor Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tidak seperti biasanya. Sebuah mobil putih dengan stiker biru unik BPJS Kesehatan terparkir rapi di bawah teduhnya pohon rindang.

Di sekitarnya, beberapa penduduk mulai berdatangan. Bukan untuk mengurus surat menyurat di kecamatan, melainkan untuk satu tujuan, memanfaatkan jasa Mobile Customer Service (MCS) alias nan berkawan disebut BPJS Kesehatan Keliling.

Antrean pendek terbentuk perlahan. Ada ibu-ibu dengan map lusuh berisi kartu keluarga, ada bapak-bapak nan baru turun dari sepeda motor, sesekali melirik layar ponsel sembari memastikan nomor antrean.

Tidak ada wajah masam alias keluhan panjang. nan ada justru senyum dan obrolan ringan, sebuah pemandangan langka saat penduduk berurusan dengan birokrasi kesehatan.

Rosdiana, salah satu penduduk nan baru saja menyelesaikan urusannya di mobil itu, tetap tidak bisa menyembunyikan rasa syukurnya. Wajahnya berseri, tangannya menggenggam erat selembar kertas hasil cetakan dari petugas.

"Sangat-sangat mempermudah sekali, sangat membantu sekali info nan kita dapat," ujarnya, dengan bunyi penuh semangat.

Bagi Rosdiana, perjuangan mengurus manajemen BPJS selama ini terasa seperti perang jarak jauh. Lokasi instansi bagian di Jalan AP Pettarani nan lumayan jauh, waktu antre nan tak menentu, hingga biaya transportasi nan menguras kantong, semua itu sekarang sirna dengan hadirnya mobil keliling ini.

"Kalau saya misalnya kena daftar ke kantor, mungkin agak jauh, proses lama lagi. Kalau ini kan Alhamdulillah. Ini sangat bersyukur," lanjutnya.

Lebih dari Sekadar Mobil Layanan

Mobil putih itu bukan sekadar kendaraan operasional. Ia adalah jawaban atas kegelisahan penduduk Tamangapa dan sekitarnya. Setiap pekan, tepatnya Senin hingga Kamis, mulai pukul 09.00 hingga 12.00 Wita, armada ini berkeliling menyasar beragam lokasi, instansi kecamatan, puskesmas, hingga kampus-kampus di Makassar.

Bahkan tidak jarang, mobil ini juga ikut meramaikan titik-titik Car Free Day di kota Daeng, menjemput penduduk nan sedang berolahraga alias sekadar bersantai di akhir pekan.

Apa saja nan bisa dilakukan penduduk di mobil keliling itu? Hampir semua urusan manajemen kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Mulai dari pendaftaran peserta baru bagi pekerja bukan penerima bayaran alias peserta mandiri, pengecekan status kepesertaan dan tagihan iuran, perubahan info seperti akomodasi kesehatan tingkat pertama, kelas perawatan, alias info identitas, hingga konsultasi, informasi, dan penyampaian pengaduan. Semuanya diselesaikan di atas roda nan berkeliling itu.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Makassar, dr. Prabowo, menegaskan bahwa penemuan ini adalah corak komitmen jemput bola, memastikan tidak ada lagi penduduk nan terhalang jarak dan waktu untuk mendapatkan jasa manajemen nan layak.

"Layanan BPJS Kesehatan Keliling ini, menyasar 15 alias semua kecamatan nan ada di Kota Makassar, juga di wilayah lain, tentunya untuk mempermudah, dan semua penduduk bisa memanfaatkan layanannya," tegas dr. Prabowo.

Saat Jarak Bukan Lagi Musuh

Ihwan, penduduk Kecamatan Manggala lainnya, adalah salah satu contoh nyata. Pekerja serabutan ini kerap dibuat pusing oleh urusan administrasi.

Puncaknya, ketika dia kudu mengurus perpindahan akomodasi kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebuah keperluan nan menurutnya krusial namun selama ini terasa rumit.

"Sebelumnya saya berpikir kudu datang langsung ke Kantor BPJS Kesehatan di Jalan AP Pettarani untuk mengurus pindah faskes. Dari sini ke sana butuh waktu 30 menitan, dan tentu butuh ongkos lebih juga," ungkapnya.

Namun, setelah mengetahui adanya jasa BPJS Keliling nan datang di wilayahnya, dia tak menyia-nyiakan kesempatan. Datang lebih pagi untuk menghindari dugaan antrean panjang, Ihwan justru terkejut.

Proses nan dibayangkannya berbelitan rupanya hanya menyantap waktu tak sampai lima belas menit.

"Saya kira bakal ramai dan lama seperti di instansi cabang, tapi rupanya tidak. Petugasnya sigap dan prosesnya lancar," ujarnya.

Bukan hanya Ihwan dan Rosdiana. Banyak penduduk lain nan memanfaatkan momen ini untuk sekadar memastikan status kepesertaan mereka. Pertanyaan sederhana seperti "kartu saya tetap aktif alias tidak?" alias "bulan depan saya kudu bayar berapa?" bisa langsung terjawab.

Ada juga nan datang dengan niat mendaftarkan anak mereka sebagai peserta baru, alias sekadar curhat tentang hambatan iuran nan telat dibayar.

"Untuk mengetahui info mengenai pendaftaran BPJS untuk anak saya. Kemudian, sharing-sharing juga, banyak sih nan didapet," cerita Rosdiana, menjelaskan bahwa dia juga mendapat edukasi tentang beragam jasa digital BPJS, termasuk aplikasi Mobile JKN nan bisa diakses dari rumah.

Menjangkau nan Tak Terjangkau Digital

Menariknya, meski BPJS Kesehatan telah gencar mempromosikan jasa digital melalui aplikasi Mobile JKN, kehadiran jasa keliling ini tetap menjadi primadona.

Mengapa? Sebab tetap banyak penduduk alias masyarakat lansia nan gagap teknologi, memerlukan sentuhan pelayanan langsung.

"Petugasnya menjelaskan dengan sabar dan jelas. Saya jadi tahu jika banyak perihal sebenarnya bisa dilakukan lewat aplikasi Mobile JKN, tapi tetap saja kehadiran BPJS Keliling sangat krusial lantaran tetap banyak penduduk nan belum terbiasa dengan jasa digital," akui Ihwan.

Rosdiana pun sepakat. Baginya, bertatap muka langsung dengan petugas memberikan rasa kondusif nan tidak bisa digantikan oleh jasa daring.

"Langsung kita ketika ada pertanyaan, ada keluhan, itu kita bisa langsung selesaikan," tegasnya.

Wajah Baru Pelayanan Kesehatan

Kehadiran BPJS Keliling di Makassar bukanlah sekadar program seremonial. Dalam setiap agenda nan diumumkan secara rutin, bisa melalui IG resmi BPJS Cabang Makassar, alias melalui grup WA nan dikelola perangkat daerah, alias apalagi dengan menghubungi jasa WA PANDAWA di nomor 08118165165 serta Call Center 165.

Bagi nan tetap mau datang langsung, Kantor Cabang di Jalan AP Pettarani Nomor 78, Panakkukang, juga tetap buka setiap Senin hingga Jumat pukul 08.00 hingga 15.00 Wita.

Bukan Sekadar Layanan

Di penghujung pagi itu, di bawah terik mentari Makassar nan mulai menyengat, mobil putih BPJS Kesehatan Keliling tetap setia melayani penduduk nan terus berdatangan. Ada nan datang sendiri, ada pula nan berkelompok berbareng tetangga. Semua dengan satu tujuan memastikan diri dan family terlindungi.

Terpisah, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, nan pernah duduk di Komisi IX DPR RI mengatakan, sangat senang dengan keberadaan BPJS Keliling tersebut. "Kami tentu sangat mendukung itu, lantaran bisa melayani masyarakat nan berada di pinggiran kota, dengan hanya ke instansi lurah alias kecamatan terdekat dari rumahnya," katanya.

BPJS Kesehatan ini lanjut Aliyah sangat membantu masyarakat. "Kalau tidak ada punya BPJS mungkin biaya berobat berat, biayanya tinggi, dan besar. Tapi keberadaan BPJS Kesehatan, Alhamdulillah sangat membantu masyarakat nan istilahnya kekurangan, keadaan ekonomi di masyarakat sini," lanjutnya.

Di kembali roda mobil keliling itu, tersimpan angan ribuan penduduk nan hanya menginginkan satu hal, akses manajemen kesehatan nan mudah, cepat, dan dekat dari rumah. Sebuah jasa nan tidak hanya menjemput bola, tapi juga menjemput asa. (LN/E-4)

Jakarta, CNBC Indonesia - Perdagangan karbon di Indonesia tetap dihadapkan sejumlah tantangan meskipun secara prasarana dan izin telah memadai. Pemerintah juga mengakui saat ini volume transaksi perdagangan karbon dan sektor nan aktif memperdagangkan karbon tetap relatif terbatas.

"Jadi jika kita lihat sekarang sudah tercatat di Bursa karbon itu 3,1 juta ton CO2 ekuivalen, nan utamanya tetap tech-based, nan natural-based kita belum ada. Jadi utamanya justru energy, baik itu efisiensi maupun nan EBT (energi baru terbarukan), bagian besar itu," ujar Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, Ary Sudijanto dalam Ekoniklim Talkshow 2026 dengan tema "Orientasi Kebijakan Iklim Indonesia dari Perspektif Ekonomi dan Keuangan" di Wisma Habibie Ainun.

Dari sisi harga, lanjut dia, angsuran karbon dari proyek efisiensi daya tetap diperdagangkan sekitar Rp58.000 per ton CO2 ekuivalen. Sementara itu, angsuran karbon dari proyek EBT dihargai senilai Rp144.000 per ton CO2 ekuivalen. Kendati begitu, nilai tersebut belum mencerminkan biaya sesungguhnya nan dibutuhkan untuk menggenjot dekarbonisasi.

"Sementara jika di pipeline, kita sudah menjalankan, jadi kita nggak bisa berandai-andai gitu kita potensi nan berapa. Tapi nan sudah di pipeline itu nan di sistem kami nan di SPEI (Sertifikat Pengurangan Emisi Indonesia) begitu, ada 47 proyek dengan emisi tahunan sekitar 4,6 juta ton CO2 ekuivalen," jelasnya.

Dirinya bilang, terdapat proyek Indonesia nan sudah terdaftar dalam standar internasional diperkirakan mempunyai potensi sebanyak 48,8 juta ton CO2 ekuivalen. Terlebih, ada sekitar 800 ribu ton CO2 ekuivalen pada Gold Standard serta 26 proyek eks skema Clean Development Mechanism (CDM) nan bakal ditransisikan ke sistem Paris Agreement.

Melihat kondisi tersebut, dia pun mengaku percaya diri bahwa potensi karbon di Tanah Air tetap sangat terbuka. Pasalnya, Indonesia mempunyai kesempatan dari sejumlah proyek dekarbonisasi nan meliputi pengembangan carbon capture and storage (CCS) di Lapangan Abadi Masela dengan potensi sekitar 4 juta ton CO2 ekuivalen per tahun.

Bukan hanya itu, Indonesia juga mempunyai potensi lainnya nan berasal dari penerapan biodiesel B50. Proyek ini diproyeksikan bisa memangkas emisi karbon hingga sekitar 44 juta-47 juta ton CO2 ekuivalen per tahun. Sedangkan di sektor daya terbarukan, pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 103 GW diperkirakan mempunyai potensi penurunan emisi hingga 140 juta ton CO2 ekuivalen.

Peluang lainnya datang dari pengelolaan limbah, pengurangan penggunaan diesel, rehabilitasi hutan, restorasi gambut, hingga pengelolaan area rimba nan dinilai dapat menjadi sumber pasokan unit karbon untuk keperluan dalam periode jangka panjang.

Lantas, Ary menyebut bahwa peningkatan likuiditas pasar karbon bukan hanya ditentukan oleh aspek bertambahnya proyek nan menghasilkan unit karbon. Lebih dari itu, penguatan likuiditas pasar karbon juga memerlukan upaya penerapan perdagangan karbon nan solid, termasuk melalui skema voluntary carbon market dan sistem Pasal 6 Perjanjian Paris agar permintaan dan nilai karbon nasional dapat meningkat sejalan dengan bertambahnya volume transaksi.

(dpu/dpu) [Gambas:Video CNBC]

Berikut Sinopsis Film Gator Face(Doc IMDb)

GATOR Face adalah movie seram nan berlatar di rawa-rawa terpencil Florida. Film nan dirilis pada 1996 ini tayang dengan lama 99 menit.

Film nan disutradarai Vic Sarin ini dibintangi oleh John White, Dan Warry-Smith, dan Charlotte Sullivan.

Berikut Sinopsis Film Gator Face

Ceritanya mengikuti sekelompok kawan nan tengah menikmati liburan, tetapi perjalanan mereka berubah menjadi mimpi jelek ketika mereka terjebak di area rawa nan berbahaya.

Setelah kendaraan mereka mogok, mereka berjumpa seorang wanita nan bergelimang darah.

Tak lama kemudian, mereka menyadari bahwa mereka sedang diburu oleh sekte ekstrem nan dipimpin sosok misterius bertopeng buaya, dikenal sebagai Gator Face.

Sekte tersebut melakukan ritual mengerikan dengan mengorbankan manusia kepada dewa reptil antik melalui kawanan buaya ganas.

Dalam upaya memperkuat hidup, golongan tersebut kudu melintasi rimba lebat, rawa nan dipenuhi buaya, dan reruntuhan terpencil sembari menghindari kejaran para personil sekte.

Mereka dipaksa menghadapi ancaman dari manusia maupun alam liar, sehingga setiap keputusan dapat menentukan hidup alias mati.

Mengusung perpaduan seram bertema kultus, ketegangan psikologis, dan ancaman makhluk liar, Gator Face menawarkan suasana mencekam dengan latar rawa Florida nan menjadi komponen krusial dalam membangun teror sepanjang film. (Z-4)

Sumber: imdb, wiki

Mobil pemadam di dekat area kebakaran TPA Dengung.(Dok. Antara)

KEBAKARAN melanda Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Dengung nan berlokasi di Desa Sindang Mulya, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten, pada Kamis (30/7). Api menghanguskan area seluas kurang lebih 1.000 meter persegi sebelum akhirnya sukses dijinakkan oleh petugas gabungan.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lebak, Nana Mulyana, menyatakan bahwa respons sigap petugas sangat krusial dalam mencegah api merembet ke tumpukan sampah lainnya di area seluas 13 hektare tersebut.

"Kita bergerak sigap untuk melakukan pemadaman agar kebakaran tidak meluas," ujar Nana di Lebak, Kamis (30/7).

Peristiwa kebakaran TPA Dengung ini bermulai ketika petugas pengelola TPA memandang kepulan asap sekitar pukul 11.00 WIB. Titik api diketahui berada di letak sistem sanitary landfill, tepatnya pada area sampah nan sudah tidak aktif. Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran tetap dalam proses penyelidikan.

Upaya pemadaman melibatkan tim dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak. Kasi Pencegahan, Rusli, menjelaskan bahwa pihaknya mengerahkan dua unit kendaraan pemadam kebakaran dengan support tiga unit mobil tangki milik TPA Dengung.

"Pemadaman di area sampah tidak aktif menyantap waktu sekitar empat jam dan api bisa dijinakkan oleh petugas sekitar pukul 14.00 WIB," kata Rusli.

Nana Mulyana mengapresiasi koordinasi nan baik antarinstansi sehingga kebakaran TPA Dengung tidak meluas ke area aktif. Sebagai informasi, TPA Dengung merupakan pusat pengolahan sampah utama nan menampung sekitar 150 ton sampah rumah tangga dan sampah pasar dari wilayah Rangkasbitung setiap harinya.

Mengingat kondisi cuaca nan memasuki musim kemarau, pihak DLH mengimbau masyarakat dan petugas di lapangan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran rimba dan lahan, termasuk di area pembuangan sampah. (Ant/H-3)

Jakarta -

Mantan Direktur PT Dana Syariah Indonesia (DSI) Mery Yuniarni meminta agar pertanggungjawaban norma dalam perkara nan menjeratnya ditempatkan sesuai dengan kewenangan, kedudukan, dan waktu terjadinya setiap peristiwa. Mery menyampaikan ini saat membacakan nota keberatan alias eksepsi dalam sidang.

Melalui kuasa hukumnya, Abdul Bari Alkatiri, Mery menjelaskan setelah tidak lagi menjabat sebagai direksi, dirinya tidak lagi mempunyai kewenangan dalam pengelolaan operasional PT Dana Syariah Indonesia. Karena itu, menurutnya, pertanggungjawaban atas aktivitas operasional kudu ditempatkan kepada pihak nan menjalankan dan mengendalikan perusahaan pada saat aktivitas tersebut berlangsung.

Menurut Mery, ketika dirinya tetap menjabat sebagai Direksi, PT Dana Syariah Indonesia belum mempunyai lender, borrower, maupun aktivitas penghimpunan dan penyaluran biaya nan sekarang menjadi pokok perkara.

"Ketika saya tetap menjabat, belum ada lender, belum ada borrower, belum ada penghimpunan dana, dan belum ada penyaluran pembiayaan. Kegiatan nan sekarang dipersoalkan belum melangkah pada masa kedudukan saya. Seluruh aktivitas nan sekarang dipersoalkan melangkah setelah saya mengundurkan diri. Fakta inilah nan kudu diperiksa secara jujur dalam persidangan," ujar Mery dalam eksepsinya nan diterimaa, Kamis (30/7/2026).

Mery mengungkapkan aktivitas internal campaign dijalankan setelah dirinya tidak lagi berada dalam struktur direksi. Menurut Mery, pihak nan menjalankan operasional perusahaan pada periode tersebut merupakan pihak nan paling mengetahui seluruh proses penghimpunan dan penyaluran dana.

"Internal campaign itu dijalankan setelah saya tidak lagi berada dalam Direksi. Saya tidak pernah diberi tahu, tidak pernah dimintai persetujuan, dan tidak pernah terlibat dalam pelaksanaannya," jelasnya.

"Taufiq Aljufri kudu menjelaskan kapan lender dan borrower mulai masuk, siapa nan memberikan perintah penghimpunan dan pencairan dana, gimana aktivitas internal dijalankan, serta siapa nan mengendalikan perusahaan pada saat itu," sambungnya.

Lebih lanjut, Mery juga meminta agar seluruh arsip perusahaan nan berangkaian dengan operasional PT Dana Syariah Indonesia dibuka dalam persidangan. Dia meminta arsip perubahan pengurus, arsip persetujuan proyek, hingga pihak-pihak nan mempunyai akses terhadap rekening perusahaan dibuka di sidang.

"Buka seluruh datanya. Bandingkan tanggal saya mengundurkan diri dengan tanggal masuknya lender pertama, borrower pertama, penghimpunan pertama, dan pencairan pertama. Dari sana bakal terlihat siapa nan sebenarnya mempunyai kewenangan dan kendali," katanya.

Mery juga menyampaikan keterlibatannya pada tahap awal didasarkan pada kepercayaan bahwa PT Dana Syariah Indonesia menjalankan aktivitas upaya sebagaimana mestinya. Dia juga menyatakan pernah memberikan persetujuan terhadap aktivitas nan merugikan lender.

"Para lender berkuasa memperoleh kembali dananya. Karena itu, periksa siapa nan memimpin DSI ketika lender mulai masuk, siapa nan memilih borrower, siapa nan menguasai rekening, dan siapa nan memerintahkan pencairan," tuturnya.

Diketahui, Mery Yuniarni didakwa berbareng Direktur Utama PT DSI Taufiq Aljufri dan Komisaris Arie Rizal Lesmana. Ketiga terdakwa didakwa menggelapkan biaya Rp 1,3 triliun mengenai kasus tersebut.

"Nilai total kerugian Rp 1.386.834.954.040," ujar Kasi Intel Kejari Depok Barkah Dwi Hatmoko.

Para terdakwa didakwa dengan Pasal 488 dan/atau Pasal 486 dan/atau Pasal 492 juncto Pasal 20 huruf c KUHP juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP, alias Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) UU ITE juncto Pasal 20 huruf c KUHP juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP, dan/atau Pasal 299 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta Pasal 607 ayat (1) huruf a, b, dan c KUHP juncto Pasal 20 huruf c KUHP juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP.

(zap/dhn)

Jakarta -

Komisi II DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi patokan mengenai kewenangan finansial kepala wilayah dan wakil kepala daerah. Komisi II DPR mengusulkan skema remunerasi kepala wilayah dikaitkan dengan capaian keahlian agar lebih proporsional sekaligus menekan potensi korupsi.

Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan kewenangan finansial kepala wilayah dan wakil kepala wilayah saat ini tetap diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000. Menurutnya, patokan tersebut sudah berumur 26 tahun dan perlu disesuaikan dengan perkembangan tugas kepala daerah.

"Karena itu, kami juga mendorong agar dilakukan reformulasi terhadap kewenangan finansial kepala wilayah dan wakil kepala wilayah secara proporsional dan berbasis capaian kinerja," kata Rifqi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Dia berambisi skema baru itu bisa memberikan penghargaan bagi kepala wilayah nan berkinerja baik. Sebaliknya, kata dia, kepala wilayah nan dinilai belum memenuhi sasaran juga kudu mendapat evaluasi.

"Kita tentu mau memberi penghargaan, reward kepada kepala wilayah dan wakil kepala wilayah berkinerja baik, tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala wilayah dan wakil kepala wilayah nan kinerjanya setelah dilakukan pertimbangan oleh Kemendagri dan beragam kementerian lain memang belum mencapai capaian," ujar dia.

Politikus Nasdem ini mengatakan formulasi perubahan remunerasi itu selanjutnya diserahkan kepada pemerintah. Dia berambisi patokan baru nantinya bisa memberikan kewenangan finansial nan lebih setara dan proporsional.

"Nah, lantaran itu kelak formulasinya kami serahkan kepada pemerintah. Mudah-mudahan formulasi ini bisa memberikan remunerasi nan lebih adil, lebih proporsional kepada para kepala wilayah dan wakil kepala daerah," ucap Rifqi.

Dia juga berambisi perubahan skema remunerasi itu dapat meminimalkan penyalahgunaan kewenangan oleh kepala daerah. Terlebih, dia mengatakan saat ini banyak kepala wilayah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

"Ujungnya salah satunya kita tentu berambisi potensi penyalahgunaan kewenangan, termasuk korupsi di dalamnya, bisa kita minimalisir," jelas Rifqi.

Sebelumnya, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) mengusulkan penyesuaian penghasilan alias kewenangan finansial kepala wilayah dan wakil kepala daerah. APKASI menilai izin nan mengatur kewenangan finansial kepala wilayah sudah tak lagi sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab nan terus bertambah.

Hal itu disampaikan Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi dalam rapat Komisi II DPR berbareng Kemendagri, pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026). APKASI mengusulkan pemerintah merevisi sejumlah patokan nan mengatur kewenangan finansial kepala daerah.

"Perlu kami sampaikan bahwa izin mengenai dengan kewenangan finansial kepala wilayah sudah tidak sesuai dengan perkembangan, dan dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala wilayah dan wakil kepala wilayah nan saat ini semakin berat bebannya dan kompleksitasnya," kata Bursah.

Dia pun mengusulkan revisi PP Nomor 69 Tahun 2010 dan PP Nomor 109 Tahun 2000. Menurutnya, sudah 26 tahun tak ada penyesuaian kewenangan finansial kepala daerah.

(amw/eva)

Kejaksaan Agung melakukan mutasi besar-besaran. Sebanyak 90 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di beragam wilayah di Indonesia berganti.

Mutasi tersebut tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-10122/C/07/2026 tertanggal 29 Juli 2026. Secara keseluruhan, keputusan itu memuat mutasi dan promosi terhadap 176 pejabat struktural di lingkungan Kejaksaan RI.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan rotasi tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi sekaligus promosi jabatan.

"Ya benar, ini merupakan proses mutasi dan rotasi bagian dari promosi dan penyegaran organisasi untuk terus meningkatkan pelayanan dan penegakan norma kepada masyarakat," kata Anang dalam keterangannya, Kamis (30/7).

Dari daftar nan diterbitkan Kejaksaan Agung, total terdapat 90 jaksa nan dimutasi menjadi Kepala Kejaksaan Negeri. Mereka bakal memimpin kejaksaan negeri di beragam wilayah di Indonesia.

Berikut daftar namanya:

1. Yudhi Kurniawan sebagai Kajari Purwakarta

2. Hary Palar sebagai Kajari Paser

3. Agus Wirawan Eko Saputro sebagai Kajari Kota Bogor

4. Agustinus Baka Tangdililing sebagai Kajari Kota Magelang

5. Shinta Ayu Dewi sebagai Kajari Gunung Kidul

6. Kusufi Esti Ridliani sebagai Kajari Karangasem

7. I Wayan Sumertayasa sebagai Kajari Badung

8. Sunandar Pramono sebagai Kajari Tanggamus

9. Ahmad Latupono sebagai Kajari Jayawijaya

10. Romy Arizyanto sebagai Kajari Jambi

11. Akwan Anas sebagai Kajari Samosir

12. Ariyanto Novindra sebagai Kajari Sumba Timur

13. Muib sebagai Kajari Bantul

14. Andre sebagai Kajari Kuantan Singingi

15. Denny Iswanto sebagai Kajari Seruyan

16. Winro Tumpal Halomoan Haro Munthe sebagai Kajari Kabupaten Bogor

17. Neneng Rahmadini sebagai Kajari Cimahi

18. Ricky Parlin Jahyamanda sebagai Kajari Metro

19. Suseno sebagai Kajari Pasuruan

20. Sundoro Adi sebagai Kajari Tanjung Pinang

21. Naungan Harahap sebagai Kajari Tapanuli Utara

22. Nurdin sebagai Kajari Morowali

23. Arief Indra Kusuma Adhi sebagai Kajari Jakarta Barat

24. Heberth Pesta Hutapea sebagai Kajari Tarakan

25. Didik Haryanto sebagai Kajari Maluku Tengah

26. Aditya Rakatama sebagai Kajari Tangerang Selatan

27. Jainah sebagai Kajari Hulu Sungai Tengah

28. Ivan Hebron Siahaan sebagai Kajari Kaur

29. Heru Kamarullah sebagai Kajari Ciamis

30. Andi Rio Rahmat Rahmatu sebagai Kajari Bima

31. Suci Wijayanti sebagai Kajari Cianjur

32. Ibnu Firman Ide Amin sebagai Kajari Lampung Selatan

33. Ali Toatubun sebagai Kajari Toli-Toli

34. Salomina Meyke Saliama sebagai Kajari Kendal

35. Muhammad Ruslan sebagai Kajari Jembrana

36. Asep Sunarsa sebagai Kajari Landak

37. Rajendra Dharmalingga Wiritanaya sebagai Kajari Pidie

38. Erianto sebagai Kajari Kota Banjar

39. Aji Kalbu Pribadi sebagai Kajari Kutai Kartanegara

40. Muchsin sebagai Kajari Banjarmasin

41. Andri Kurniawan sebagai Kajari Yogyakarta

42. Regie Komara NA sebagai Kajari Majalengka

43. Andi Herman sebagai Kajari Buol

44. Anggara Suryanagara sebagai Kajari Tanjung Perak

45. Denny Wicaksono sebagai Kajari Tabalong

46. Andhy Hermawan Bolifaar sebagai Kajari Karimun

47. Ratih Andrawina Suminar sebagai Kajari Batang

48. Rizky Fachrurrozi sebagai Kajari Indragiri Hulu

49. David Razi sebagai Kajari Tojo Una-Una

50. Andi Reny Rummana sebagai Kajari Grobogan

51. Ikram Mhd Saleh sebagai Kajari Donggala

52. Dinar Kripsiaji sebagai Kajari Sleman

53. Putri Ayu Wulandari sebagai Kajari Kulon Progo

54. Bayu Novrian Dinata sebagai Kajari Lombok Tengah

55. Diana Wahyu Widiyanti sebagai Kajari Kota Bekasi

56. Muhammad Yuris Rawando sebagai Kajari Nabire

57. Adung Sutranggono sebagai Kajari Kota Malang

58. Johannes Harysuandy Siregar sebagai Kajari Indragiri Hilir

59. Arif Mirra Kanahau sebagai Kajari Belu

60. Andi Helmi Adam ebagai Kajari Bulungan

61. Mohtar Arifin sebagai Kajari Bombana

62. Agus Chandra sebagai Kajari Kabupaten Cirebon

63. Taruli Phalti Patuan sebagai Kajari Purbalingga

64. Agung Pamungkas sebagai Kajari Kotabaru

65. Mahfuddin Cakra Saputra sebagai Kajari Sumbawa Barat

66. Mohamad Rohmadi sebagai Kajari Bojonegoro

67. Lapatawe sebagai Kajari Palu

68. Rio Aditya Arifiansyah sebagai Kajari Wajo

69. Agita Tri Moertjahjanto sebagai Kajari Sibolga

70. Agus Rujito sebagai Kajari Kota Semarang

71. Abdurrachman sebagai Kajari Karanganyar

72. Alfian Bombing sebagai Kajari Tebo

73. Yosef Umbu Hina Marawali sebagai Kajari Timor Tengah Selatan

74. Ade Indrawan sebagai Kajari Bengkalis

75. Edwin Ignatius Beslar sebagai Kajari Kotawaringin Timur

76. Andi Fitriana sebagai Kajari Kepulauan Talaud

77. Marlambson Carel Williams sebagai Kajari Pekanbaru

78. Nanang Dwi Priharyadi sebagai Kajari Batubara

79. Adief Swandaru sebagai Kajari Pulang Pisau

80. Mohammad Nasir sebagai Kajari Palembang

81. Aka Kurniawan sebagai Kajari Kabupaten Tasikmalaya

82. Kiki Yonata sebagai Kajari Musi Banyuasin

83. Bohal Parlambohan Lubis sebagai Kajari Rejang Lebong

84. Hadiman sebagai Kajari Pati

85. Ardian sebagai Kajari Kota Tegal

86. Ujang Sutisna sebagai Kajari Tuban

87. Todo Batara Silalahi sebagai Kajari Konawe Selatan

88. Rahmad Isnaini sebagai Kajari Serdang Bedagai

89. Abdul Halim sebagai Kajari Barito Timur

90. Nur Wahyu Bintari sebagai Kajari Lebong

Total 90 kedudukan Kajari nan diisi dalam mutasi kali ini menjadi salah satu bagian terbesar dari perombakan 176 pejabat struktural nan dilakukan Kejaksaan Agung dalam keputusan tersebut.