Ilustrasi(magnific)

ANTUSIASME dunia menyambut Piala Dunia 2026 nan dimulai pada 11 Juni rupanya dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber untuk melancarkan tindakan penipuan.

Perusahaan keamanan siber Kaspersky mengeluarkan peringatan keras bagi para fans sepak bola agar waspada terhadap platform streaming dan taruhan tidak resmi nan berisiko mencuri info pribadi hingga aset digital.

Berdasarkan temuan terbaru, setidaknya terdapat 336 domain unik nan terdeteksi meniru sumber daya resmi Piala Dunia. Para penipu ini mengeksploitasi tingginya minat masyarakat untuk menyaksikan pertandingan secara langsung maupun kemauan untuk berperan-serta dalam taruhan olahraga.

Modus Operandi: Dari Streaming Gratis hingga Prediksi Palsu

Penjahat siber menggunakan beragam skema untuk menjerat korban. Salah satu nan paling marak adalah penawaran "streaming online" gratis. Pengguna biasanya diarahkan ke situs web tiruan dan diminta mendaftar. Setelah itu, mereka diminta bayar sejumlah biaya menggunakan mata uang digital dengan iming-iming "akses turnamen seumur hidup". Alih-alih mendapat tayangan, pengguna justru kehilangan biaya mata uang digital dan info pendaftaran mereka.

Selain streaming, jebakan taruhan juga menjadi ancaman serius. Di beberapa situs berkata Spanyol dan Portugis, pengguna diminta memberikan info pribadi nan sangat detail, mulai dari nama lengkap, alamat email, hingga nomor telepon. Data ini kemudian digunakan untuk pencurian kredensial, terutama bagi mereka nan menggunakan kata sandi nan sama di beragam layanan.

Analisis Pakar:
"Aktivitas pidana terus meningkat lantaran menonton pertandingan saat ini hanya memerlukan hubungan internet dan perangkat. Kami merekomendasikan agar pengguna tetap menggunakan siaran resmi untuk melindungi info dan finansial mereka," ujar Olga Altukhova, Analis Konten Web Senior di Kaspersky.

Ancaman Melalui Email dan Analitik Palsu

Metode klasik seperti phishing melalui email juga kembali marak. Penipu mengirimkan pesan dengan titel persuasif nan menawarkan jasa analitik sepak bola dan prediksi pemenang. Untuk meyakinkan korban, mereka menciptakan rasa urgensi agar penerima segera bertindak. Dalam satu kasus, korban diminta bayar hingga US$200 (setara dengan jutaan dalam Mata Uang Rupiah) untuk akses analitik nan rupanya fiktif.

Data Temuan Ancaman Siber Piala Dunia 2026

Langkah Proteksi bagi Penggemar

Untuk menghindari kerugian finansial dalam Mata Uang Rupiah maupun kebocoran data, Kaspersky menyarankan langkah-langkah berikut:

• Verifikasi URL: Periksa kembali pelafalan dan format alamat situs web sebelum memasukkan info apa pun.
• Gunakan Jalur Resmi: Selalu pilih platform streaming pemegang kewenangan siar resmi nan terpercaya.
• Keamanan Berlapis: Aktifkan otentikasi multi-faktor (2FA) pada akun finansial dan aplikasi krusial lainnya.
• Solusi Keamanan AI: Gunakan perangkat lunak keamanan nan mempunyai perlindungan anti-phishing berbasis AI untuk memblokir tautan rawan secara otomatis.

Dengan tetap waspada dan menggunakan kanal resmi, fans dapat menikmati euforia Piala Dunia 2026 tanpa kudu menjadi korban kejahatan siber. (Z-1)

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menanggapi sikap politik PDI Perjuangan (PDIP) nan belakangan dinilai tetap belum tegas terhadap pemerintahan. Hal ini disampaikan Waketum PKB Jazilul Fawaid nan menyebut sikap PDIP abu-abu.

Menurut Sarmuji, posisi politik PDIP merupakan kewenangan partai tersebut dan Golkar menghormati sikap nan selama ini disampaikan para petinggi PDIP sebagai partai penyeimbang.

"Terserah PDIP saja. Tapi jika membaca komentar beberapa tokoh PDIP mereka berposisi sebagai penyeimbang. Kami menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang," kata Sarmuji saat dihubungi, Jumat (19/6).

Ia menegaskan, hingga saat ini PDIP memang tidak berasosiasi ke dalam pemerintahan. Namun, menurutnya, soal gimana praktik peran penyeimbang itu dijalankan merupakan perihal nan berbeda.

"Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa nan diseimbangkan? Nanti rakyat nan menilai," ujarnya.

Sarmuji juga menilai istilah "penyeimbang" nan digunakan PDIP sebenarnya sudah cukup menggambarkan posisi politik partai tersebut sehingga tidak perlu diperdebatkan lebih jauh.

"Istilah penyeimbang saja sebenarnya sudah bisa dibaca bagi nan mau membaca. Tidak perlu memaksa agar jelas. Kita hormati saja," kata dia.

Sebelumnya, posisi politik PDIP nan dinilai abu-abu disampaikan Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid nan meminta PDIP mempertegas sikap politiknya terhadap pemerintahan.

"Saya berambisi PDIP mengambil sikap nan tegas. Kalau memang berada di posisi oposisi, ya oposisi saja, jangan bersikap abu-abu," ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (18/6).

Menanggapi perihal itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan bah partainya telah memutuskan posisi sebagai partai penyeimbang berasas hasil Rakernas dan tetap berada di luar pemerintahan sembari memberikan support maupun kritik secara objektif terhadap kebijakan pemerintah.

"Keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan telah memutuskan bahwa PDI Perjuangan berposisi sebagai Partai penyeimbang. Sikap ini bukan sikap abu abu. Kita tidak bisa membandingkan dengan negara negara barat, nan menjalankan sistem oposisi," kata Said saat dihubungi, Kamis (18/6).

Menurut Said, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menegaskan bahwa posisi penyeimbang dijalankan secara objektif dan proporsional dalam menyikapi kebijakan pemerintah.

"Ditegaskan sendiri oleh Ibu Mega, Ketua Umum bahwa sebagai penyeimbang itu bersikap objektif-proporsional, artinya jika pemerintah keahlian dan kebijakannya bagus untuk rakyat, sudah semestinya bagi PDI Perjuangan memberikan support hingga 2029, meskipun PDI Perjuangan tidak mendapatkan faedah elektoral dari keahlian bagus tersebut," tutur Ketua Banggar DPR itu.

Wuling Darion PHEV

Wuling Eksion PHEV

BYD M6 DM

Jaecoo J7 SHS & J8 SHS

Chery Tiggo CSH

Ilustrasi(Magnific)

KEHILANGAN gigi akibat cedera, pembusukan, alias aspek usia biasanya hanya menyisakan dua solusi bagi kita, memasang gigi tiruan alias melakukan implan. Namun, sebuah terobosan medis mutakhir dari Jepang berpotensi mengubah lanskap kesehatan mulut ini selamanya dengan memanfaatkan keahlian alami tubuh untuk menumbuhkan kembali gigi nan hilang.

Tim peneliti nan dipimpin Katsu Takahashi dari Institut Penelitian Medis Rumah Sakit Kitano di Osaka, Jepang, tengah mengembangkan obat eksperimental berjulukan TRG-035. Obat berbasis antibodi monoklonal ini bekerja dengan langkah menargetkan protein spesifik dalam tubuh nan berjulukan USAG-1 (Uterine sensitization-associated gene-1).

Secara biologis, protein USAG-1 bertindak sebagai "rem" alami nan menekan pertumbuhan gigi setelah set gigi dewasa manusia terbentuk sempurna. Dengan memblokir aktivitas protein ini melalui suntikan intravena (infus), obat TRG-035 sukses melepas rem tersebut dan membangunkan kembali "benih gigi" dorman nan sebenarnya tetap tersimpan di dalam rahang manusia.

"Ide untuk menumbuhkan gigi baru adalah angan setiap master gigi," ujar Katsu Takahashi. "Saya telah mengerjakan perihal ini sejak tetap berstatus mahasiswa pascasarjana. Saya percaya saya bakal bisa mewujudkannya."

Sebelum melangkah ke manusia, efektivitas obat ini telah diuji secara ekstensif pada hewan laboratorium. Dalam penelitian nan dipublikasikan sebelumnya, tikus dan musang (ferret) nan diberi obat ini sukses menumbuhkan gigi baru nan fungsional tanpa menunjukkan pengaruh samping nan merugikan. Musang dipilih secara unik lantaran struktur dan pola gigi mereka dinilai mempunyai kemiripan nan tinggi dengan karakter gigi manusia.

Uji klinis fase pertama pada manusia telah dimulai di Rumah Sakit Universitas Kyoto. Fase awal ini melibatkan sejumlah orang dewasa sehat nan kehilangan minimal satu gigi guna memastikan keamanan absolut dari penggunaan obat tersebut pada tubuh manusia.

Jika seluruh rangkaian uji klinis melangkah lancar dan terbukti aman, fase berikutnya bakal difokuskan pada anak-anak penderita anodontia congenital, sebuah kondisi genetik langka nan membikin penderitanya terlahir tanpa set gigi nan lengkap.

Para peneliti menargetkan obat penumbuh gigi revolusioner ini dapat siap digunakan secara massal oleh masyarakat luas pada tahun 2030. Di masa depan, penemuan ini diharapkan dapat menjadi opsi penanganan medis utama nan jauh lebih alami sekaligus meminimalkan ketergantungan manusia pada teknologi implan ataupun gigi tiruan konvensional. (Earth/Z-2)

Dua terduga pelaku penyelundupan narkoba jaringan internasional di Bengkalis sukses ditangkap. Petugas sebelumnya menyita sabu, ketamin, dan ekstasi dalam jumlah besar.(Bea Cukai)

UPAYA penegakan norma terhadap penyelundupan narkotika di wilayah perairan Bengkalis kembali menunjukkan hasil. Setelah sempat melarikan diri pasca-upaya penyelundupan nan sukses digagalkan oleh tim gabungan, dua orang nan diduga terlibat dalam jaringan penyelundupan narkotika internasional akhirnya sukses diamankan oleh abdi negara penegak hukum.

Berdasarkan hasil penyelidikan intensif, Tim Subdirektorat IV Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memperoleh info mengenai keberadaan para terduga pelaku pada Senin (15/06). Menindaklanjuti info tersebut, tim melakukan operasi penangkapan dan pada Selasa awal hari (16/06) sekitar pukul 02.20 WIB sukses mengamankan dua orang terduga tersangka di kediaman kerabat mereka masing-masing tanpa perlawanan. Saat ini, kedua terduga pelaku beserta peralatan bukti telah diamankan untuk menjalani proses investigasi lebih lanjut.

Penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut dari keberhasilan operasi campuran antara Kantor Wilayah Bea Cukai Riau, Bea Cukai Bengkalis, dan Bareskrim Polri dalam menggagalkan penyelundupan narkotika jaringan internasional di Perairan Teluk Pambang, Bengkalis, pada Mei 2026 lalu.

Operasi bermulai dari info intelijen nan diterima pada Sabtu (16/05) mengenai rencana penyelundupan narkotika dari wilayah Senggarang, Malaysia, menuju Indonesia melalui jalur laut. Menindaklanjuti info tersebut, tim campuran mengerahkan dua unit kapal patroli untuk melakukan pengawasan dan pengejaran terhadap sasaran nan dicurigai.

Pada Senin malam (18/05) sekitar pukul 23.10 WIB, petugas sukses mendeteksi sebuah speedboat nan diduga digunakan untuk mengangkut narkotika. Setelah dilakukan pengejaran, speedboat tersebut akhirnya kandas di wilayah pesisir. Para pelaku melarikan diri ke area rimba bakau dan meninggalkan peralatan bawaan mereka di atas kapal.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan dua kardus besar nan dibungkus plastik hitam berisi beragam jenis narkotika. Barang bukti nan sukses diamankan meliputi sekitar 45,9 kilogram metamfetamina alias sabu; 14,9 kilogram ketamin; serta sekitar 20.000 butir pil ekstasi siap edar. Selain itu, petugas juga menemukan satu dus stirofoam berisi barang-barang pribadi nan kemudian dimanfaatkan sebagai petunjuk dalam proses identifikasi dan pencarian pelaku, termasuk melalui pengetesan DNA oleh Laboratorium Forensik Polda Riau.

Kasus ini diduga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kepala Kantor Bea Cukai Bengkalis, Novryansyah, menegaskan bahwa sinergi antarinstansi bakal terus diperkuat guna menjaga wilayah perbatasan dari beragam upaya penyelundupan, khususnya narkotika nan dapat menakut-nakuti masa depan generasi bangsa. “Kerja sama dengan seluruh abdi negara penegak norma dalam mengawasi wilayah perbatasan bakal terus ditingkatkan,” ujarnya.

Keberhasilan operasi ini menjadi bukti nyata komitmen Bea Cukai berbareng abdi negara penegak norma lainnya dalam melindungi masyarakat dari peredaran gelap narkotika. Dari penindakan tersebut, diperkirakan sekitar 324.500 jiwa dapat terselamatkan dari potensi penyalahgunaan narkoba. Selain itu, negara juga berpotensi menghemat biaya rehabilitasi hingga Rp289,59 miliar sebagai akibat dari sukses digagalkannya peredaran narkotika tersebut. (RO/Z-2)

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina Patra Niaga terus memperkuat perannya sebagai garda terdepan pelayanan daya nasional. Sepanjang 2025, perusahaan sukses menjaga keandalan pasokan daya di seluruh Indonesia sekaligus meningkatkan akses daya bagi masyarakat hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyampaikan bahwa capaian perusahaan sepanjang 2025 merupakan hasil dari komitmen kuat seluruh insan Pertamina Patra Niaga nan berorientasi pada pelayanan masyarakat guna memastikan daya tersedia, mudah diakses, terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan.

"Pertamina Patra Niaga menjalankan operasional penyediaan daya dengan mengedepankan prinsip 4A+1S, ialah Availability, Accessibility, Affordability, Acceptability, dan Sustainability," ujar Roberth dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6/2026).

Menurut dia, upaya perusahaan untuk menjamin kesiapan daya juga tercermin dalam penyelenggaraan Satuan Tugas Ramadan dan Lebaran serta Natal dan Tahun Baru nan bisa memastikan pasokan BBM, LPG, dan Avtur tetap kondusif selama periode dengan mobilitas masyarakat tertinggi. Dukungan monitoring 24 jam dan koordinasi lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan menjaga kelancaran pengedaran daya nasional.

Pada kondisi darurat dan kebencanaan, Pertamina Patra Niaga juga senantiasa datang memastikan kebutuhan daya masyarakat tetap terpenuhi. Dukungan pengedaran melalui jalur darat, laut, dan udara dilakukan secara terintegrasi berbareng pemerintah, TNI/Polri, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga ketahanan daya nasional pada beragam situasi.

Dalam mendukung pemerataan energi, Pertamina Patra Niaga terus memperluas akses daya melalui Program BBM Satu Harga nan telah datang di 588 titik di seluruh Indonesia. Perusahaan juga mengoperasikan 421 SPBU Nelayan untuk mendukung produktivitas sektor perikanan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.

Selain itu, perusahaan terus memperkuat prasarana daya nasional nan saat ini didukung oleh lebih dari 125 terminal BBM, ribuan SPBU, 40 terminal LPG, 72 Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU), jaringan pipa, armada mobil tangki, armada kapal, hingga support transportasi udara nan tersebar di seluruh Indonesia.

Infrastruktur tersebut menjadi tulang punggung pengedaran daya nasional dan memastikan keandalan pasokan hingga ke wilayah dengan tantangan geografis tinggi.

Selama tahun 2025, Pertamina Patra Niaga terus meningkatkan kapabilitas terminal BBM dan akomodasi penyimpanan strategis, khususnya di wilayah Indonesia Timur dan wilayah dengan pertumbuhan konsumsi daya nan tinggi. Pengembangan TBBM Maumere nan dimulai pada pertengahan tahun 2025 dimaksudkan untuk meningkatkan kehandalan operasi khususnya pada area NTT NTB dan sekitarnya.

Selanjutnya perusahaan juga sukses melaksanakan commisioning untuk pekerjaan Pembangunan TBBM Tanjung Batu tahap 1 nan bermaksud untuk meningkatkan kehandalan penyaluran di area kalimantan dan sekitarnya.

Program Subsidi Tepat BBM dan LPG terus diperkuat melalui integrasi sistem digital sehingga penyaluran subsidi semakin akurat, transparan, dan tepat sasaran kepada masyarakat nan berkuasa menerima.

Langkah ini menjadi bagian krusial dalam memperkuat tata kelola pengedaran daya nasional melalui penerapan Program Subsidi Tepat nan telah diterapkan di 513 kabupaten/kota.

Sejalan dengan agenda transisi daya nasional, Pertamina Patra Niaga terus memperluas pemanfaatan daya nan lebih ramah lingkungan. Hingga 2025, jasa Pertamax Green 95 telah tersedia di 180 SPBU dan bakal terus diperluas untuk memberikan pilihan daya nan lebih rendah emisi bagi masyarakat.

Pengembangan bioenergi, termasuk support terhadap Sustainable Aviation Fuel (SAF/Bioavtur), menjadi bagian dari langkah strategis perusahaan dalam mendukung sasaran transisi daya nasional dalam menjaga ketahanan daya jangka panjang.

Dalam aspek sosial, Pertamina Patra Niaga terus menjalankan beragam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) nan berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelestarian lingkungan, pendidikan, kesehatan, serta pengembangan UMKM. Program-program tersebut dirancang untuk menciptakan faedah berkepanjangan dan mendukung pembangunan wilayah di sekitar wilayah operasi perusahaan.

"Ke depan, Pertamina Patra Niaga bakal terus memperkuat peran sebagai perusahaan pengedaran dan perdagangan daya nan tidak hanya berorientasi pada keahlian bisnis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Kami berkomitmen menjaga ketahanan daya nasional, memperluas akses daya nan berkeadilan, serta mendukung pembangunan Indonesia nan berkelanjutan," tutup Roberth.

(ven/arj)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Glory Harimas Sihombing menjadi tersangka keenam dalam kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis (MBG). Sebenarnya, siapa Glory Harimas hingga diduga bisa menjual titik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG)?

Dirangkum detikcom, Jumat (19/6/2026), Glory disebut oleh Kejagung sebagai Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR). Dilihat dari situsnya, IFSR menyatakan diri sebagai 'think-tank strategis nan berkomitmen memperkuat ketahanan pangan Indonesia melalui riset berbasis bukti, pembelaan kebijakan, dan penerapan program'.

IFSR menyatakan dirinya sebagai mitra resmi UN World Food Programme dalam mendukung program MBG. IFSR juga menyatakan pihaknya merupakan personil resmi School Meals Coalition.

Kembali soal Glory, namanya bukan baru kali ini muncul mengenai MBG. Pada Mei 2025, Glory berbareng IFSR meluncurkan kitab berjudul 'Strategi IFSR dalam Akselerasi Implementasi 32.000 SPPG & 82 Juta Penerima Manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG)'.

Peluncuran kitab itu dilakukan di Jakarta pada 9 Mei 2025 dan dihadiri Glory selaku Direktur Eksekutif IFSR berbareng rekan-rekannya. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) saat itu, Dadan Hindayana, juga datang dalam aktivitas tersebut.

Dadan saat itu memuji IFSR nan disebutnya konsisten mendukung MBG. Glory dan rekan-rekannya juga menyerahkan kitab itu langsung kepada Dadan.

Pada Oktober 2025, Glory meluncurkan situs review MBG. Saat itu, Glory menyebut situs tersebut dibuat untuk memberi feedback mengenai menu MBG nan disajikan. Dia saat itu mengaku sedih lantaran banyak relawan SPPG nan bekerja, namun nan disorot adalah masalah keracunan.

Kini Jadi Tersangka

Pada Kamis (18/6/2026), nama Glory kembali muncul mengenai dengan MBG. Kali ini, Glory diumumkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola MBG.

Dirdik Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkap Dadan sudah mengenal Glory sebelum tahun 2024. Namun, dia enggan menjelaskan perincian awal perkenalan keduanya.

"Memang betul, Saudara GHS ini sudah kenal dengan Saudara DH itu sebelum tahun 2025. Sebelum tahun 2025, jadi sekitar sebelum tahun 2024 pun sudah, memang sudah kenal dengan Saudara DH," ujar Syarief.

Glory diduga diminta oleh Dadan untuk mencari mitra penyelenggaraan program MBG. Syarief menyebut Dadan diduga memberi akses kepada Glory untuk memperoleh titik SPPG lewat yayasan IFSR.

"Bahwa Saudara DH secara melawan norma memberikan akses kepada Saudara GHS untuk memperoleh titik dapur SPPG kepada yayasan nan dimiliki oleh Saudara GHS," kata Syarief.

Setelah itu, Glory diduga menjual titik SPPG nan telah diperoleh IFSR ke pihak lain. Harga jualnya bisa mencapai Rp 100 juta per titik SPPG.

"Kurang lebih dulu, ya, lantaran mungkin tetap bisa bergulir, ya, berikutnya, ya, tetap bisa bergulir, tapi nan kita lihat sekarang sekitar kurang lebih sekitar Rp 100 juta," ujarnya.

Glory juga diduga mendapat akses dari Dadan untuk berkomunikasi dengan tim verifikator SPPG. Kondisi itu diduga membikin Glory bisa mengatur pengalihan SPPG dari yayasan miliknya ke pembeli titik SPPG. Glory juga diduga memberi duit hasil penjualan titik SPPG kepada Dadan.

"Saudara GHS secara melawan norma memberikan sejumlah uang, baik mata duit asing maupun mata duit rupiah kepada Saudara DH nan diberikan secara tunai dan berasal dari mitra-mitra MBG nan meminta support kepada Saudara GHS agar menjadi mitra MBG," katanya.

Selain Glory, Kejagung sudah lebih dulu menetapkan lima orang sebagai tersangka. Berikut daftarnya:

1. Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana
2. Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya
3. Mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung
4. Asep Yusuf Somantri (AYS), selaku orang dekat Sony
5. Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT), selaku penyedia motor listrik BGN, Andri Mulyono (AM).

(haf/imk)

Ustaz Abdul Somad alias UAS menjadi saksi nan meringankan di persidangan mantan Gubernur Riau Abdul Wahid dalam kasus dugaan pemerasan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis (18/6).

Dalam persidangan, nampak UAS mengenakan baju koko warna putih dilengkapi peci warna hitam. Sementara Abdul Wahid tampak mengenakan kemeja warna putih.

Ketua Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Delta Tamtama, awalnya bertanya mengenai rumor keretakan hubungan Abdul Wahid dan Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto.

UAS mengaku sudah mendengar soal perihal tersebut.

"Saya pernah dengar nan Mulia sebutkan," kata UAS di persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis (18/6).

"Apakah Saudara saksi pernah mendengar keduanya duduk berbareng untuk membahas ini, alias Saudara memberi masukan agar satu jalan dan satu visi?" tanya pengadil lagi.

"Setahu saya keduanya dari awal sudah tak sejalan," ungkapnya.

Hakim Delta kemudian bertanya apakah ada upaya UAS untuk mempersatukan Abdul Wahid dan SF Hariyanto.

"Ada Saudara upayakan perihal tersebut sebagai ahli damai, kira-kira begitu Pak Ustaz?" tanya hakim.

UAS mengaku sejak awal pencalonan sudah memilihkan sosok tertentu untuk mendampingi Abdul Wahid maju di Pilgub Riau.

"Saya memilihkan wakil untuk Pak Abdul Wahid, orang nan bisa jika saya bicara dia kira-kira mau dengar ucapan saya. Tapi ketika Pak Abdul Wahid memilih pasangan itu, maka saya tidak bisa memasukkan ucapan saya. Saya hanya bisa bicara ke Abdul Wahid," jelasnya.

UAS Ngaku Pernah Bertemu Wagub Riau Hariyanto

UAS juga sempat berjumpa dengan SF Hariyanto lantaran diundang setelah Abdul Wahid terjerat OTT KPK. Pertemuan itu berjalan di sebuah kafe di Pekanbaru.

Menurut UAS, saat itu Hariyanto menyampaikan dua hal, ialah mengenai Dani M Nursalam nan merupakan tenaga mahir Abdul Wahid melakukan quote uang, serta soal penempatan pejabat Sekda Riau.

"Itu agar saya sampaikan ke Pak Abdul Wahid, lantaran hubungan mereka (Abdul Wahid dan SF Hariyanto) sudah mulai renggang," katanya.

Cerita UAS soal Gubernur 1 dan Gubernur 2

Dalam keterangannya, UAS juga mengaku kaget saat pertama kali mendengar adanya istilah Gubernur 1 dan Gubernur 2.

Adapun istilah tersebut menjurus pada Gubernur 1 Abdul Wahid dan Gubernur 2 SF Hariyanto, nan saat itu notabene menjabat wakil gubernur.

UAS mengatakan, dalam sebuah pertemuan di Hotel Aryaduta Pekanbaru, dia mendengar istilah Gubernur 1 dan Gubernur 2 tersebut.

"Dalam rapat pertemuan kami di Hotel Aryaduta, saya mendengar istilah itu, gubernur 1 gubernur 2. Saya terkejut, lantaran seumur-umur saya tidak pernah mendengar ada di sebuah provinsi dua orang gubernur," ungkap UAS.

"Setahu saya nan ada gubernur dan wakil gubernur. Saya merasa aneh, merasa asing dengan istilah itu," tambahnya.

Melihat perkara nan menjerat Abdul Wahid ini, UAS berkeyakinan tak ada satu pun bukti nan memberatkan Abdul Wahid.

Ia apalagi mengutip sebuah sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.

"Dari nan saya ikuti, tidak ada satu pun saya lihat ada bukti. Dalam sabda Nabi nan jadi dasar norma disebutkan (artinya), orang nan menuduh kudu mendatangkan bukti. Jika tidak ada bukti, maka orang nan tertuduh itu teraniaya alias terzalimi. Pesan Nabi (artinya), takutlah Anda pada perbuatan zalim, lantaran perbuatan kejam bakal jadi kegelapan pada hari kiamat," ungkapnya.

Cerita UAS soal Dukungan Sejak Awal Kampanye

Dalam sidang itu, UAS menceritakan dukungannya terhadap Abdul Wahid sejak awal kampanye. Bahkan saat Abdul Wahid terkena OTT, UAS juga menjenguknya di dalam tahanan.

"Saat jadi gubernur, saya memkampanyekannya dari pagi, sore, siang malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten/kota. Di saat OTT, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, seumur-umur baru kali ini saya bersaksi di pengadilan untuk Abdul Wahid. Untuk kerabat kandung saya pun saya tidak pernah melakukan," kata UAS.

Menurut UAS, kasus nan menimpa Abdul Wahid adalah ujian. Ia meminta Abdul Wahid untuk tetap kuat.

"Abdul Wahid, Wahid artinya satu. Engkau tidak sendirian Wahid, lantaran engkau Abdul Wahid, engkau hamba Allah nan Maha Tunggal, Allah menolong engkau. Ujian ini seperti puasa Abdul Wahid, sampai masanya mentari tenggelam, bakal terdengar juga azan Magrib. Mulut muazin bisa ditahan untuk tidak menyuarakan azan, tapi rona merah di ufuk barat bakal tetap menyala. Aku bakal tetap memihak engkau Abdul Wahid," ucapnya.

Kasus Abdul Wahid

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) mendakwa Abdul Wahid berbareng sejumlah pihak melakukan praktik pemerasan terhadap pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau.

Abdul Wahid diduga berbareng Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan, tenaga mahir gubernur Dani M Nursalam, serta ajudannya Marjani, memaksa para kepala UPT Jalan dan Jembatan untuk menyerahkan sejumlah uang.

Peristiwa tersebut terjadi dalam rentang April hingga November 2025 di sejumlah letak di Pekanbaru, termasuk rumah dinas gubernur, instansi dinas, hingga kediaman pihak-pihak terkait.

JPU KPK mengungkap praktik tersebut bermulai dari pengarahan Abdul Wahid dalam rapat pada 7 April 2025 di rumah dinas gubernur.

Dalam pertemuan itu, para pejabat diminta untuk alim terhadap ketua dengan pernyataan "matahari hanya satu", disertai ancaman mutasi bagi nan tidak mengikuti perintah.

Setelah Pemerintah Provinsi Riau menetapkan pergeseran anggaran tahun 2025 dengan nilai ratusan miliar rupiah, para kepala UPT disebut diminta menyetorkan "fee" sebagai corak loyalitas.

Permintaan tersebut disampaikan melalui Kepala Dinas PUPR-PKPP dan perantara lainnya.

Awalnya, para kepala UPT hanya menyanggupi setoran sekitar 2,5 persen dari anggaran. Namun, jumlah itu kemudian dinaikkan menjadi 5 persen alias sekitar Rp7 miliar.

Para pejabat disebut terpaksa menyetujui permintaan tersebut lantaran adanya tekanan dan ancaman pencopotan jabatan.

Setoran duit dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama terkumpul Rp 1,8 miliar, diikuti tahap kedua sebesar Rp1 miliar, dan tahap ketiga Rp 750 juta. Total duit nan terkumpul mencapai Rp 3,55 miliar.

Dalam dakwaan juga diuraikan bahwa sebagian duit tersebut disalurkan kepada Abdul Wahid melalui perantara, serta digunakan untuk beragam kepentingan nonkedinasan, termasuk kebutuhan pribadi dan aktivitas tertentu.

JPU KPK menilai perbuatan terdakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Abdul Wahid belum berkomentar soal dakwaan tersebut.

Kesepakatan tenteram sementara antara Amerika Serikat (AS) dan Iran mulai berlaku, sementara aktivitas pelayaran kembali beraksi di Selat Hormuz setelah AS menyatakan berakhirnya blokade. Pada saat nan sama, kedua negara memasuki fase negosiasi nan lebih intens mengenai program nuklir Teheran.

Mengutip Bloomberg, Jumat (19/6), Wakil Presiden AS, JD Vance, mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih pada Kamis bahwa periode 60 hari untuk menyelesaikan rincian nan tetap diperdebatkan dalam nota kesepahaman (memorandum of understanding) nan ditandatangani pada Rabu malam telah resmi dimulai.

Vance juga meredam kekhawatiran bahwa Iran pada akhirnya bakal mengenakan tarif alias pungutan terhadap kapal nan melintasi Selat Hormuz. Langkah tersebut berpotensi menjadikan jalur pelayaran strategis nan selama ini dianggap sebagai perairan internasional sebagai sumber pendapatan bagi Teheran.

“Pertama-tama, kami percaya bahwa jalur perairan internasional kudu bebas dari pungutan,” kata Vance.

Ia menambahkan bahwa negara-negara di area bakal bersama-sama menyusun kerangka keamanan nan tepat untuk Selat Hormuz di masa mendatang.

Menurut Vance, jika Selat Hormuz tidak dibuka, maka tidak bakal ada kesepakatan final antara kedua pihak.

Harga minyak bergerak naik turun pada Kamis, dengan minyak mentah Brent ditutup di bawah USD 80 per barel. Namun, nilai tersebut tetap turun dibandingkan level mendekati USD 95 per barel setelah Presiden Donald Trump pekan lampau menyatakan bahwa kesepakatan dengan Iran sudah dekat.

Meski demikian, nilai minyak tetap sekitar 30 persen lebih tinggi sejak awal tahun. Para pelaku pasar daya memperkirakan dibutuhkan waktu berbulan-bulan, apalagi lebih lama, hingga volume pengiriman minyak dan gas alam cair (LNG) nan melewati Selat Hormuz kembali normal.

Ketika kedua pihak mulai menyusun posisi tawar dalam tahap negosiasi berikutnya, Trump dan Vance berupaya menepis kritik, termasuk dari kalangan sekutu politik mereka sendiri, nan menilai Iran memperoleh untung lebih besar dalam nota kesepahaman awal tersebut.

Dalam wawancara dengan Axios, Trump ditanya mengenai pelajaran nan dia peroleh mengenai pemisah kekuasaan presiden dari operasi militer tersebut. Trump menjawab, “tidak ada batasan.”

Ia kembali menegaskan klaim bahwa AS telah “mengalahkan mereka sepenuhnya secara militer” dan menyebut nota kesepahaman nan ditandatangani kemungkinan merupakan corak “penyerahan tanpa syarat” dari Iran.

Namun, untuk hari kedua berturut-turut, Trump juga mengakui bahwa tekanan terhadap pasokan minyak dunia menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menyetujui kesepakatan tersebut.

“Kita tidak bakal mempunyai pasokan minyak selama berbulan-bulan. Selama peledak tetap dijatuhkan, selat itu otomatis tertutup,” ujar Trump kepada Axios, merujuk pada Selat Hormuz.

Trump turut memperingatkan bahwa penutupan Selat Hormuz dalam waktu lama berpotensi memicu akibat ekonomi nan serius secara global.

“Itu adalah jenis peristiwa nan bisa menyebabkan depresi ekonomi dunia,” katanya.

Ilustrasi(Dok Istimewa)

SENTRA Komunikasi (Senkom) Mitra Polri menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Konsolidasi nan dihadiri  pengurus dari puluhan provinsi di Indonesia. Agenda ini menjadi momentum krusial dalam menyamakan persepsi organisasi ke depan, sekaligus langkah awal persiapan pergantian kepemimpinan.

Dalam keterangannya resmi, Ketua Umum Senkom Mitra Polri, Katno Hadi, mengutarakan bahwa agenda kali ini mengundang perwakilan dari 38 provinsi di Indonesia secara langsung (luring). Sementara itu, ratusan pengurus tingkat kabupaten/kota serta kecamatan turut menyimak jalannya aktivitas secara daring.

“Kegiatan  Rakernas dan Konsolidasi Senkom Mitra Polri  mengundang 38 provinsi dan sekretaris. Adapun secara daring lebih dari 490 kabupaten dan kota ," ungkap Katno Hadi.

Katno menjelaskan diantara konsentrasi utama  konsolidasi ini adalah menyatukan visi organisasi dalam menyambut pemilihan Ketua Umum Senkom Mitra Polri nan baru, nan direncanakan  digelar tahun 2027 mendatang.
Melalui konsolidasi nan matang, diharapkan seluruh kader dan pengurus Senkom dari pusat hingga wilayah tetap solid dan tidak terkotak-kotak oleh kepentingan tertentu.

“Agenda utamanya  kita menyamakan persepsi ke depan Senkom Mitra Polri, juga dalam rangka  menghadapi pemilihan Ketua Umum tahun 2027. Karena itu  semua kita mesti solid tidak terkotak-kotak . Agenda konsolidasi ini wajarlah bagi organisasi,” jelasnya.

Berdiri sejak 22 tahun nan lalu, Senkom Mitra Polri terus mempertegas posisinya sebagai organisasi nan konsisten membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Katno memaparkan bahwa Senkom tidak hanya berkolaborasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), juga menjalin sinergi kuat dengan beragam lembaga penanggulangan musibah dan pertahanan negara.
“Senkom ini berdiri sejak 22 tahun lampau sebagai mitra Polri, kemudian Basarnas, BNPB,  juga Kementerian Pertahanan,” tutur Katno.

Dikatakannya kekuatan utama Senkom terletak pada personelnya di tingkat akar rumput nan bergesekan langsung dengan masyarakat, mendampingi peran Bhabinkamtibmas di lapangan. Kehadiran bentuk para personil Senkom dinilai paling krusial saat momen-momen krusial nasional.

Komitmen

Senkom Mitra Polri juga menegaskan komitmennya mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pengembangan budidaya jagung di beragam wilayah sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan negara. Komitmen tersebut menjadi salah satu agenda strategis dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Senkom Mitra Polri Tahun 2026 nan digelar di Grand Ballroom Minhajurrosyidin, Jakarta Timur, Kamis (18/6).

Rapimnas dihadiri perwakilan Kapolri, Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol. Mardiyono, jejeran pejabat utama Mabes Polri, Dewan Pembina dan Pengurus Pusat Senkom Mitra Polri serta sejumlah organisasi mitra antara lain KBP Polri, Gema Trikora, FKDB, LDII, PERSINAS ASAD dan FORSGI. Kegiatan tersebut juga diikuti Ketua dan Sekretaris Senkom Mitra Polri dari 38 provinsi secara luring maupun daring.

Ketua Umum Senkom Mitra Polri, Katno Hadi, menegaskan bahwa ketahanan pangan saat ini menjadi salah satu aspek krusial dalam menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, ketahanan negara tidak hanya bertumpu pada aspek keamanan dan ketertiban masyarakat,  juga pada keahlian bangsa dalam menjamin kesiapan pangan nan cukup dan berkelanjutan.

“Ketahanan pangan merupakan bagian integral dari ketahanan negara. Ketersediaan pangan nan cukup, terjangkau dan berkepanjangan bakal menciptakan stabilitas sosial, mengurangi potensi bentrok serta memperkuat daya tahan masyarakat menghadapi beragam tantangan global,” ujar Katno saat membuka Rapimnas.

Ia menjelaskan, sejak berdiri Senkom Mitra Polri mempunyai tiga klaster pengabdian utama ialah bagian keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), bela negara dan kebencanaan. Namun, seiring perkembangan tantangan nasional, organisasi tersebut memandang perlu mengambil peran lebih luas dalam mendukung program ketahanan pangan sebagai bagian dari penguatan ketahanan nasional.

Menurut Katno, program peningkatan produksi jagung nan digagas Polri merupakan langkah strategis nan tidak hanya berakibat pada sektor pertanian, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Sebagai organisasi kemasyarakatan nan mempunyai jaringan hingga tingkat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia, Senkom Mitra Polri menyiapkan sejumlah langkah konkret. Di antaranya mendorong partisipasi personil dalam budidaya jagung dan pemanfaatan lahan produktif, memperkuat kerjasama dengan Polri, pemerintah daerah, golongan tani serta beragam pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, Senkom juga bakal mengembangkan model percontohan budidaya jagung berbasis organisasi di sejumlah daerah. Program tersebut diharapkan menjadi contoh sinergi antara masyarakat, Polri dan pemerintah wilayah dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional.

Apresiasi

Sementara itu, Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol. Mardiyono nan datang mewakili Kapolri menyampaikan apresiasi atas kontribusi Senkom Mitra Polri nan selama lebih dari dua dasawarsa konsisten mendukung tugas-tugas kepolisian dan pengabdian kepada masyarakat.

“Keamanan dan ketertiban masyarakat tidak dapat diwujudkan oleh personil Polri semata. Kamtibmas merupakan tanggung jawab berbareng nan memerlukan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Dalam konteks itulah keberadaan Senkom Mitra Polri mempunyai makna nan sangat strategis,” kata Mardiyono.

Menurutnya, Senkom Mitra Polri tidak hanya berkedudukan sebagai mitra penyampai informasi,  juga menjadi bagian dari kekuatan masyarakat nan bisa membantu penemuan awal potensi gangguan keamanan, memperkuat pengamanan swakarsa, meningkatkan ketahanan sosial hingga berkontribusi dalam penyelesaian beragam persoalan kemasyarakatan.
Mardiyono juga menekankan pentingnya penguatan sinergi antara Senkom dan Polri hingga tingkat kewilayahan melalui kerjasama nyata berbareng Bhabinkamtibmas, Satbinmas Polres dan Ditbinmas Polda.

Di tengah perkembangan era digital, dia mendorong personil Senkom menjadi pelopor dalam menangkal penyebaran hoaks, ujaran kebencian dan beragam corak provokasi nan berpotensi mengganggu persatuan bangsa. Untuk itu, peningkatan kapabilitas personil di bagian komunikasi publik, penemuan dini, penanganan keadaan darurat dan pemanfaatan teknologi info dinilai semakin penting.

Menutup sambutannya, Mardiyono berambisi Rapimnas Senkom Mitra Polri Tahun 2026 tidak hanya menghasilkan keputusan organisasi,  juga melahirkan semangat baru dalam memperkuat kemitraan strategis antara Polri dan Senkom Mitra Polri demi menjaga keamanan, ketahanan sosial dan ketahanan pangan nasional.

“Kami membujuk seluruh peserta untuk terus datang di tengah masyarakat, mendengarkan beragam persoalan nan ada, memberikan support serta mencegah persoalan mini berkembang menjadi gangguan keamanan nan lebih besar,” pungkasnya. (H-2)

Ilustrasi(magnific)

SUSU memegang peranan krusial dalam mendukung fase pertumbuhan dan perkembangan anak. Kandungan protein hewani esensial di dalamnya menjadi fondasi utama bagi pembentukan jaringan tubuh serta perkembangan bentuk nan optimal.

Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara (FKIK UMSU), dr. Yulia Afrina Nasution, M.KM, menjelaskan bahwa protein hewani dalam susu mengandung masam amino esensial nan sangat dibutuhkan tubuh anak.

"Protein hewani dalam susu sangat krusial lantaran mengandung masam amino esensial nan dibutuhkan untuk pertumbuhan anak," ujar Yulia saat memberikan edukasi di SMP Muhammadiyah Besitang, Langkat, Jumat (24/4).

Nutrisi Lengkap dalam Segelas Susu

Selain protein, Yulia memaparkan bahwa susu merupakan sumber kalsium utama untuk pembentukan tulang dan gigi. Kehadiran vitamin D di dalamnya juga membantu proses penyerapan kalsium agar lebih maksimal. Tak berakhir di situ, kandungan vitamin B kompleks dalam susu turut berkedudukan dalam metabolisme daya dan menjaga kegunaan sistem saraf.

Berikut adalah ringkasan kandungan gizi utama dalam susu dan fungsinya bagi anak:

Meluruskan Mitos Kental Manis

Meski faedah susu sangat besar, Yulia nan juga menjabat sebagai Ketua Pengurus Daerah Aisyiyah Kabupaten Langkat, memberikan catatan kritis bagi para orang tua. Ia menyoroti tetap banyaknya salah kaprah di masyarakat nan menganggap kental manis sebagai produk susu nan sehat untuk anak.

Ia menegaskan bahwa kental manis mempunyai komposisi nan sangat berbeda dengan susu pertumbuhan. Kandungan gula nan sangat tinggi menjadikannya tidak layak dijadikan sumber nutrisi utama bagi anak.

Peringatan: Kental manis mengandung gula sekitar 40–50 persen dari total komposisinya, sementara kandungan proteinnya relatif rendah. Produk ini tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi anak jika dikonsumsi sebagai pengganti susu.

"Kita kudu memberantas dugaan bahwa kental manis adalah susu. Itu adalah pemahaman nan salah," tegasnya di hadapan penduduk Desa Bukit Selamat, Kabupaten Langkat.

Pola Makan Seimbang

Sebagai penutup, Yulia mengingatkan bahwa konsumsi susu tetap kudu dibarengi dengan pola makan nan beragam. Susu adalah pelengkap, namun kebutuhan nutrisi menyeluruh hanya bisa didapat dari kombinasi makanan nan seimbang.

"Anak-anak perlu mendapatkan asupan nan lengkap, tidak hanya dari satu jenis makanan saja, tetapi dari kombinasi nan seimbang agar seluruh unsur gizi nan dibutuhkan tubuh terpenuhi," pungkasnya. (Z-1)

Liputan6.com, Jakarta - Pemkot Jaktim alias Pemerintah Kota Jakarta Timur menggelar upacara dan ziarah ke makam Pangeran Jayakarta sebagai tradisi menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Jakarta.

"Tradisi ini tidak boleh hilang. Ini menjadi perihal nan kudu dilestarikan dan terus berjalan dari dulu sampai sekarang," ujar Wali Kota Jakarta Timur Munjirin di Jakarta, melansir Antara, Jumat (19/6/2026).

Menurut dia, kunjungan berbareng jejeran aparatur sipil negara (ASN) itu merupakan corak penghormatan terhadap jasa pendiri kota. Kegiatan berbareng family besar Pangeran Jayakarta itu pun berjalan khidmat dan sekaligus menjadi momen silaturahmi di Masjid Assalafiyah.

Sementara itu, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Jami Assalafiyah nan juga keturunan Pangeran Jayakarta RH Manaf mengapresiasi konsistensi Pemerintah Kota Jakarta Timur dalam merawat budaya kunjungan tersebut.

Dia berambisi aktivitas nan menjadi corak penghargaan kepada Pangeran Jayakarta itu dapat membawa kedamaian bagi penduduk ibu kota.

"Apa nan tadi Pak Wali katakan, ini tidak boleh terputus, kita bermohon bersama, terutama untuk Jakarta Timur, Jakarta kondusif di saat kondisi ini, kita memberikan jiwa kita kepada pendiri Jakarta, minta kondusif dan minta nyaman," ucap Manaf.

Foto Bisnis

Ari Saputra - detikFinance

Jumat, 19 Jun 2026 11:24 WIB

Jakarta - Warga dari beragam wilayah menggelar tindakan tenteram di area Patung Kuda Jakarta. Massa menyuarakan support terhadap program kerakyatan dan pemberdayaan ekonomi.

Jakarta -

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menilai terdapat potensi kehilangan penerimaan negara (potential loss) dari penerapan sejumlah program prioritas pemerintah, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG).

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, mengatakan potensi penerimaan negara nan lenyap ini berasal dari kerancuan penerapan kebijakan perpajakan pada penyelenggaraan program tersebut.

"Kalau kita bicara tantangan dan dinamika dalam mengawal program pemerintah, ada akibat potential loss tentu, sehubungan dengan penerapan sejumlah program prioritas seperti Badan Gizi Nasional. Ini ada beberapa kerancuan kebijakan jika saya bilang," kata Bimo dalam Seminar Kemenkeu Corpu Open Class (KCOC) nan disiarkan secara online, dikutip Jumat (18/6/2026).

Bimo menjelaskan persoalan bermulai dari surat info (SE) nan diterbitkan Kepala BGN sebelumnya nan menyatakan seluruh biaya hibah nan digunakan dalam program MBG tidak dikenakan pajak.

Padahal menurutnya penetapan suatu peralatan alias penghasilan sebagai objek pajak alias bukan objek pajak hanya bisa diatur melalui undang-undang dan izin turunannya, bukan surat edaran. Hal inilah nan kemudian menyebabkan kerancuan kebijakan nan dimaksud.

"Ada surat info dari Kepala BGN nan lama nan menetapkan bahwa seluruh hibah MBG tidak kena pajak. Padahal untuk menetapkan peralatan kena pajak dan tidak kena pajak semestinya ditetapkan berasas dengan Undang-Undang," ucapnya.

Bimo menyebut sebelumnya BGN telah mengusulkan agar biaya insentif harian nan disalurkan kepada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) namalain dapur MBG dikategorikan sebagai biaya support alias hibah. Dengan begitu, biaya insentif ini secara otomatis bakal terbebas dari pajak pendapatan badan usaha.

"Badan Gizi Nasional mengusulkan kebijakan bahwa biaya insentif operasional harian nan disalurkan ke dapur pengelola SPPG dikategorikan sebagai biaya support alias biaya hibah," ujarnya.

Namun, berasas ketentuan perpajakan nan bertindak saat ini, biaya insentif tersebut tetap termasuk objek Pajak Penghasilan (PPh). Sebab biaya tersebut diterima oleh badan upaya nan menjalankan aktivitas operasional dan memperoleh untung dari aktivitasnya, sehingga tetap memenuhi kriteria sebagai objek pajak.

"Tentu berasas ketentuan nan bertindak hari ini, berasas dengan undang-undang dan kerangka izin di bawah undang-undang, biaya ini tetap merupakan objek daripada pajak penghasilan. Karena itu dilakukan oleh badan upaya nan memang mendapatkan keuntungan daripada operasionalnya," tegas Bimo.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Program penanaman mangrove Nusa Halmahera Minerals (NHM) di pesisir Desa Kao, Kecamatan Kao pada tiga tahun lampau mulai menunjukkan hasil nan signifikan. Mangrove nan ditanam telah tumbuh dengan tingkat keberhasilan mencapai sekitar 90% dan menghijaukan wilayah Sungai Naul.

Adapun program nan dilakukan berbareng Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Maluku Utara, DLH Kabupaten Halmahera Utara, Pemerintah Desa Kao, serta Komunitas Green Kaidati itu mencakup area seluas ±0,8 hektar dengan total 600 bibit mangrove nan ditanam di Kawasan Ekosistem Esensial (KEE).

Kawasan nan sebelumnya mengalami degradasi sekarang telah beralih bentuk menjadi ekosistem nan produktif serta menjadi kediaman bagi beragam jenis margasatwa. Pengelolaan area ini dilakukan secara berkepanjangan oleh Komunitas Green Kaidati.

Superintendent Lingkungan dari Departemen Health Safety & Environment (HSE) NHM Rosmini Djufri berambisi area ini dapat terjaga dengan baik sehingga dapat berakibat ekologis dan ekonomis bagi masyarakat sekitar.

"Kami berambisi area mangrove ini dapat terus terjaga dan memberikan faedah jangka panjang, baik dari sisi ekologis maupun ekonomi bagi masyarakat. NHM berkomitmen untuk terus bekerja-sama dengan organisasi lokal dan pemerintah wilayah dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan di Kabupaten Halmahera Utara," tutur Rosmini dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6/2026).

Sementara itu, Ketua Komunitas Green Kaidati, Zainudin Hongi, menyampaikan apresiasinya atas kontribusi berkepanjangan NHM dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan KEE Kao.

"Kehadiran NHM telah memberikan akibat positif, baik dari sisi peningkatan kualitas lingkungan maupun kesempatan ekonomi melalui penjualan bibit mangrove," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6/2026).

KEE mempunyai peran strategis dalam upaya restorasi lingkungan pesisir, khususnya dalam mencegah pengikisan pantai serta memulihkan kegunaan ekologis sebagai kediaman biota perairan. Sebelum adanya program ini, wilayah pesisir Desa Kao tergolong rentan terhadap pengikisan dan kenaikan air laut nan menakut-nakuti pemukiman warga.

Melalui kerjasama multipihak antara NHM, pemerintah desa, dan pemerintah daerah, kondisi lingkungan pesisir sekarang menunjukkan perbaikan nan signifikan dan lebih terlindungi.

Selain kegunaan ekologis, area mangrove ini juga mempunyai nilai krusial dalam penyerapan emisi karbon serta berpotensi dikembangkan sebagai area ekowisata.

Melalui keterlibatan aktif masyarakat, khususnya Komunitas Green Kaidati, program ini diharapkan bisa memberikan faedah ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Sebagai bagian dari upaya perusahaan dalam program keberlanjutan di bagian konservasi, NHM secara konsisten mendukung pengembangan kapabilitas organisasi lokal. Dukungan tersebut mencakup penyediaan prasarana pembibitan, seperti pembangunan gazebo, instalasi listrik, akomodasi sanitasi, serta tandon air.

Selain itu, NHM juga telah membantu pengembangan pembibitan mangrove hingga mencapai 4.300 bibit nan dilakukan secara berjenjang untuk mendukung pengembangan upaya pembibitan nan mempunyai nilai ekonomis.

(anl/ega)

Jakarta, CNBC Indonesia - Bethsaida Hospital Gading Serpong resmi menjalin kerja sama dan kerjasama dengan Airnav Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nan berkedudukan dalam penyediaan jasa navigasi penerbangan di Indonesia.

Peresmian kerja sama ini sebagai corak komitmen Bethsaida Hospital Gading Serpong dalam menghadirkan jasa kesehatan nan profesional, terpercaya, dan mudah diakses bagi seluruh family besar AirNav Indonesia.

Langkah strategis ini ditempuh sebagai upaya memperluas akses jasa kesehatan bagi tenaga kerja dan family AirNav Indonesia melalui akomodasi medis nan terintegrasi, didukung oleh tenaga medis profesional, master ahli berpengalaman, serta jasa penunjang diagnostik nan modern.

Melalui kerjasama ini, Bethsaida Hospital Gading Serpong berkomitmen untuk menjadi mitra kesehatan nan dapat mendukung kebutuhan pelayanan medis secara menyeluruh, mulai dari upaya promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif.

Pelayanan nan tersedia mencakup pelayanan rawat jalan, rawat inap, persalinan, One Day Care, serta pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya. Layanan tersebut dirancang untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan ketepatan penanganan bagi pasien, baik untuk kebutuhan pemeriksaan rutin, konsultasi master spesialis, tindakan medis terencana, maupun penanganan kesehatan lanjutan.

Akses Kesehatan Terpercaya untuk Keluarga Besar AirNav

Dengan terjalinnya kerja sama ini, family besar AirNav Indonesia juga dapat menikmati kemudahan jasa cashless nan tersedia di Bethsaida Hospital Gading Serpong, Bethsaida Hospital Serang, serta Bethsaida Clinic Aniva Junction dan Bethsaida Clinic Paramount Petals.

Direktur Sales, Marketing & Business Development Bethsaida Healthcare, Iwan A. Setiawan menuturkan, kerja sama ini merupakan bentuk komitmen Bethsaida Healthcare dalam menghadirkan jasa kesehatan nan lebih mudah diakses, komprehensif, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

"Kami berambisi kerjasama berbareng AirNav Indonesia ini dapat memberikan faedah nyata bagi seluruh tenaga kerja dan keluarga, baik dalam perihal kemudahan layanan, kenyamanan, maupun kesinambungan perawatan kesehatan," ujar dia dalam keterangannya, Jumat (19/6/2026).

Direktur SDM dan Umum AirNav Indonesia, Didiet Kus Sam Radityo menjelaskan, sebagai penyedia jasa navigasi penerbangan nan memegang tanggung jawab besar atas keselamatan penerbangan nasional, pihaknya menyadari bahwa tenaga kerja nan sehat dan produktif adalah kunci utama keahlian organisasi.

"Melalui kerja sama ini, kami berambisi seluruh insan AirNav Indonesia dan family mendapatkan kualitas jasa kesehatan terbaik dengan sistem biaya nan kompetitif, sehingga dapat memberikan faedah maksimal nan lebih komprehensif, cepat, dan terstandarisasi di Bethsaida Healthcare dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola jasa kesehatan nan baik, efektif, dan efisien," ungkapnya.'

Lebih lanjut, kerja sama ini diharapkan dapat mendukung kesejahteraan dan produktivitas tenaga kerja AirNav Indonesia melalui akses jasa kesehatan nan aman, profesional, dan terpercaya. Sebagai mitra kesehatan, Bethsaida Healthcare berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan medis nan berkualitas, responsif, dan berkesinambungan bagi institusi, perusahaan, komunitas, serta masyarakat luas.

Lantas, lewat sinergi ini, Bethsaida Healthcare menegaskan perannya sebagai penyedia jasa kesehatan nan tidak hanya berfokus pada pelayanan medis, tetapi juga pada upaya membangun ekosistem kesehatan nan lebih dekat dengan kebutuhan pasien dan mitra perusahaan.

Ke depannya, Bethsaida Healthcare bakal terus memperluas kerja sama strategis dengan beragam pihak dalam menghadirkan solusi jasa kesehatan terpadu nan dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

(dpu/dpu)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina (Persero) menegaskan nilai Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi ditetapkan mengikuti sistem pasar. Dengan demikian, naik dan turunnya nilai BBM jenis Pertamax Series sangat dipengaruhi oleh pergerakan nilai minyak mentah dunia.

Jika memandang tren nilai minyak mentah dunia saat ini, terdapat kesempatan nilai BBM non subsidi kembali mengalami penurunan pada periode mendatang.

Berdasarkan info Refinitiv pada Kamis (18/6/2026) pukul 09.40 WIB, nilai minyak mentah Brent berada di level US$78,28 per barel alias turun 1,6% dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya nan mencapai US$79,55 per barel.

Sementara itu, nilai minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) tercatat sebesar US$75,42 per barel, melemah 1,8% dari posisi sehari sebelumnya nan berada di level US$76,79 per barel.

Berdasarkan Research CNBC Indonesia, sejak 12 Juni lalu, Brent telah turun lebih dari 10%, sedangkan WTI ambruk sekitar 11%.meskipun Juni nilai Brent sempat menyentuh US$97,81 per barel dan WTI mencapai US$96,02 per barel.

Dalam kurun waktu sekitar dua pekan, Brent telah kehilangan nyaris US$20 per barel, sementara WTI terkoreksi lebih dari US$20 per barel. Artinya sepanjang bulan ini, Brent sudah jatuh 14,9% sementara WTI merosot 13,5%

BBM Pertamax mengikuti nilai pasar

Juru Bicara Menteri ESDM, Dwi Anggia sempat mengatakan bahwa nilai BBM non-subsidi diantaranya produk RON 92 Pertamax bisa kembali turun. Hal ini jika nilai minyak bumi juga turun.

Dwi menjelaskan BBM non-subsidi mengikuti sistem nilai pasar. Hal itu juga tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG/01/MEM.M/2022 nan mengatur formula nilai dasar kalkulasi satuan BBM.

"Apakah (Pertamax) bisa turun lagi? pasti. Ketika nilai minyak bumi turun, sudah bisa dipastikan nilai BBM non-subsidi juga bakal turun. Begitu juga sebaliknya, ketika nilai minyak bumi mengalami kenaikan, mau tidak mau, tidak terhindarkan nilai BBM non-subsidi kudu menyesuaikan dengan nilai keekonomiannya," katanya, di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Rabu (17/6/2026).

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan penjelasan penetapan dan penyesuaian nilai BBM non subsidi ini sejalan dengan info nan telah disampaikan pemerintah bahwa Pertamax series merupakan BBM non subsidi nan nilai jualnya mengikuti perkembangan parameter pasar sesuai formula nan berlaku.

Sementara itu, BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar ditetapkan pemerintah tidak ada perubahan. "BBM non subsidi seperti Pertamax series merupakan produk nan nilai jualnya disesuaikan dengan perkembangan kondisi pasar dan faktor-faktor ekonomi nan memengaruhi biaya pengadaan energi", ujar Roberth dalam siaran persnya, Kamis (18/6/2026).

Lebih lanjut, Roberth menjelaskan bahwa secara normal pertimbangan nilai BBM non subsidi dilakukan secara berkala.

"Pada prinsipnya, nilai BBM non-subsidi dilakukan pertimbangan secara berkala setiap bulan sesuai perkembangan parameter keekonomian. Namun demikian, implementasinya tetap memperhatikan kebijakan nan ditetapkan pemerintah," tambahnya.

Di tengah kondisi dan dinamika dunia di mana nilai minyak bumi beranjak naik akibat kondisi geopolitik, Pemerintah senantiasa menjaga nilai BBM non subsidi jenis Pertamax series selalu stabil dengan tidak mengalami kenaikan.

Penyesuaian nilai nan dilakukan pada bulan Juni untuk BBM jenis Pertamax mempertimbangkan perubahan nilai pasar internasional, dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat di dalam negeri.

"Penyesuaian nilai Pertamax nan dilakukan saat ini adalah 50% dari selisih nilai pasar, dan jika dibandingkan dengan nilai BBM sejenis di negara-negara tetangga Asean tetap lebih kompetitif agar menjaga daya beli dan perekonomian," kata Robert

(ven/arj)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

PT Pelayaran Nasional Indonesia alias PT Pelni (Persero) melakukan pergantian jejeran Direksi. Budi Setyawan Wijaya terpilih sebagai Direktur Utama menggantikan Tri Andayani.

Selain itu, Anik Hidayati nan sebelumnya merupakan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko juga diganti Triswahyu Herlina. Hal itu sudah termaktub dalam Keputusan Kepala BP Nomor SR-322/BP/06/2026 tertanggal 18 Juni 2026.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada ketiganya atas kepemimpinannya nan sukses melakukan transformasi Perusahaan selama periode 2022-2026 dan telah membangun fondasi kuat bagi keberlanjutan Perusahaan," kata Sekretaris Perusahaan PT Pelni (Persero) Ditto Pappilanda dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6).

Selain posisi Direktur Utama dan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Kokok Susanto nan sebelumnya menjabat sebagai Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut bergeser menjadi Direktur Armada dan Teknik, sementara kedudukan Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut sekarang diemban oleh Hana Suhardi.

Adapun pergantian dewan tersebut juga sudah disampaikan lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan PT Pelni (Persero) Tahun Buku 2025 pada Kamis (18/6) malam.

Jajaran Direksi terbaru PT Pelni:

1. Direktur Utama : Budi Setyawan Wijaya

2. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Triswahyu Herlina

3. Direktur Armada dan Teknik : Kokok Susanto

4. Direktur SDM dan Umum : Heri Purnomo

5. Direktur Usaha Angkutan Penumpang : Nuraini Dessy W

6. Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut : Hana Suhardi

Susunan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) :

1. Komisaris Utama : Soenarko Gatie Atmodjo

2. Komisaris : Faturohman

3. Komisaris : Budi Mantoro

4. Komisaris : Moekhlas Sidik

5. Komisaris Independen : Sosialisman Hidayat Hasibuan

Profil Budi Setyawan Wijaya

Budi merupakan laki-laki kelahiran Yogyakarta nan sebelumnya sempat menjabat sebagai Direktur Utama PT Integrasi Aviasi Solusi nan sekarang menjadi InJourney Aviation Service. Secara akademis, dia mendapat gelar Sarjana Teknik dan Manajemen Industri STT Telkom pada tahun 1996 dan Magister Managemen STMB pada tahun 2003.

Sebelumnya, dia juga sempat menduduki beberapa posisi krusial seperti Komisaris Telkomsigma (2023-2025), Direktur Strategic Portfolio PT Telkom Indonesia Tbk (persero) (2020-2025), Streamlining Subsidiaries Transformation Program Leader PT Telkom Indonesia Tbk (persero) (2020), Direktur Utama PT Admedika (2017 – 2020), Komisaris Utama Telkomedika (2017 – 2020), Komisaris Utama PT Balebat (2017), Direktur Utama PT MD Media (2015 – 2017), Direktur Utama PT Melon Indonesia (2013 – 2015), CFO PT Melon Indonesia ( 2010 – 2013).

Ilustrasi(Magnific)

AKTIVITAS ekstrakurikuler seperti olahraga, kursus musik, dan seni secara konsisten terbukti memberikan akibat positif bagi tumbuh kembang anak. Kegiatan ini melatih disiplin, kerja sama tim, serta keahlian bersosialisasi. Namun, bagi banyak family saat ini, mendukung minat anak tersebut kudu dibayar dengan nilai nan kian mahal seiring dengan melonjaknya biaya partisipasi secara global.

Tekanan finansial ini bukan lagi sekadar perkara membeli sepatu baru alias bayar biaya pendaftaran musiman nan sewajarnya. Orangtua sekarang dihadapkan pada akumulasi biaya tersembunyi nan terus membengkak, mulai dari peralatan khusus, seragam tim, biaya perjalanan kompetisi, hingga biaya pembimbing privat agar anak tetap kompetitif.

Sebuah survei dan laporan dari LendingTree menyoroti beban finansial ini secara nyata. Hasil studi menunjukkan kebanyakan orangtua nan mempunyai anak usia sekolah setidaknya mengikutsertakan anak mereka dalam satu aktivitas ekstrakurikuler. Namun, realita pahitnya adalah sebagian besar dari orangtua tersebut mengaku merasa kewalahan secara finansial demi mempertahankan rutinitas tersebut.

"Bagi banyak keluarga, biaya-biaya ini bukan lagi sekadar pengeluaran tambahan mini nan bisa diabaikan," ungkap Matt Schulz, Kepala Analis Kredit di LendingTree. "Ini telah menjadi pengeluaran bulanan signifikan nan menuntut pengorbanan nyata di area finansial keluarga lainnya."

Dampak dari kenaikan biaya ini memaksa para orangtua mengambil langkah ekstrem demi menyeimbangkan anggaran domestik mereka. Tidak sedikit nan terpaksa mengurangi anggaran shopping bulanan, memotong biaya intermezo keluarga, apalagi menggunakan kartu angsuran hingga berutang demi memastikan anak-anak mereka tidak tertinggal dari teman-teman sebayanya.

Kondisi ini memicu kejadian ketimpangan akses di mana aktivitas olahraga kompetitif tingkat tinggi alias kursus seni premium sekarang condong hanya bisa diakses oleh family dengan tingkat pendapatan tertentu.

Untuk menyiasatinya, para master finansial menyarankan orangtua untuk lebih selektif dan terbuka dengan anak mengenai batas anggaran keluarga. Memilih liga olahraga lokal nan dikelola organisasi alias memanfaatkan program ekstrakurikuler berbasis sekolah umum sering kali menjadi opsi nan jauh lebih ramah kantong tanpa kudu mengorbankan ruang bagi anak untuk tetap aktif bergerak dan bersosialisasi. (Parents/Z-2)

Audiensi antara Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) berbareng Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dengan Wali Kota Mataram di wilayah Lombok.(MI/HO)

PEMERINTAH terus mengakselerasi transformasi tata kelola support sosial (bansos) melalui ekspansi uji coba Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Langkah ini diawali dengan audiensi antara Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) berbareng Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dengan Wali Kota Mataram di wilayah Lombok.

Perluasan ini merupakan bagian dari penerapan Perlinsos Digital di 42 kabupaten/kota di Indonesia, menyusul kesuksesan tahap awal nan dilakukan di Kabupaten Banyuwangi. Fokus utama dari program ini adalah menyederhanakan birokrasi agar jasa publik menjadi lebih transparan dan tepat sasaran.

Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah KemenPANRB, Cahyono, mengungkapkan bahwa digitalisasi ini mendesak dilakukan mengingat tingginya nomor ketidaktepatan sasaran support saat ini.

"Saat ini, 45% bansos tetap belum tepat sasaran. Dengan Digital Public Infrastructure, kami mengintegrasikan info dari delapan kementerian/lembaga untuk memastikan tidak ada lagi penduduk nan berkuasa namun terlewat," ujar Cahyono.

Revolusi Kecepatan dan Efisiensi Biaya

Implementasi Perlinsos Digital membawa perubahan signifikan pada aspek waktu dan biaya. Dengan memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan teknologi verifikasi wajah, halangan birokrasi nan selama ini dikeluhkan masyarakat sukses dipangkas secara drastis.

Dukungan Daerah dan Kesiapan Lapangan

Wali Kota Mataram menyatakan support penuh terhadap inisiatif ini. Sebagai langkah konkret, KPTDP juga menggelar pengarahan teknis bagi para pemasok pendamping di Mataram. Agen-agen ini bekerja sebagai jembatan bagi masyarakat nan belum mempunyai akses teknologi alias belum terdaftar dalam Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Bagi masyarakat nan sudah mempunyai IKD, akses jasa dapat dilakukan secara berdikari melalui portal resmi perlinsos.kemensos.go.id. Sementara itu, bagi penduduk nan belum mempunyai IKD, pendaftaran tetap dapat dilayani melalui support pemasok pendamping di masing-masing daerah.

Keberhasilan transformasi ini tidak hanya berjuntai pada teknologi, tetapi juga pada koordinasi lintas perangkat wilayah dan kesiapan pemasok pendamping dalam mengawal transisi digital di tengah masyarakat.

Perluasan ke 42 kabupaten/kota ini menjadi fase krusial untuk menguji kesiapan sistem dalam beragam konteks wilayah sebelum nantinya diimplementasikan secara serentak di seluruh Indonesia. (Z-1)

Jakarta -

Seorang suami berinisial F (29) menusuk istrinya, A (25) menggunakan obeng saat mengambil rapor anak di sebuah SD di kota Semarang. Penusukan itu terjadi di saat keduanya dalam proses perceraian.

Saat dimintai konfirmasi, Kapolsek Ngaliyan, Kompol Aliet Alphard membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia menyebut, penusukan terjadi sekitar pukul 08.15 WIB.

"Benar ada kejadian penusukan tadi pagi pukul 08.15 WIB, ini tetap ditangani," kata Aliet saat dihubungi, dilansir detikJateng, Jumat *19/6/2026).

Ia menyebut, saat itu banyak orang tua tengah mengambil rapor milik anak di sekolah. Terduga pelaku disebut memandang korban dan langsung menusuknya menggunakan obeng.

"Itu KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), pelaku suami sendiri, sedang proses cerai. Istri sudah nggak pulang 2 bulan, terus tadi ketemu waktu ambil rapor anaknya di SD 2 itu," ucapnya.

"Begitu memandang istrinya langsung didatangi, terus ditusuk pakai obeng. Pelaku inisial F 29 tahun. Korban AY umur 25 tahun," lanjutnya.

Saat ini, korban pun telah dibawa ke RS William Booth Semarang. Sementara terduga pelaku sudah diamankan di Polsek Ngaliyan.

Simak selengkapnya di sini.

(yld/idh)

Jakarta -

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus mendorong pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) manfaatkan program fasilitasi sertifikasi legal menjelang penerapan Wajib Halal pada 18 Oktober 2026. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menegaskan pentingnya sertifikasi legal untuk meningkatkan kualitas usaha, daya saing, dan ekspansi akses pasar.

Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber Talk Show UMKM Insight bertema "Legalitas dan Standardisasi: Fondasi UMKM Naik Kelas dan Berdaya Saing" nan diselenggarakan di SMESCO Labo, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Acara ini juga menghadirkan figur pemangku kepentingan nan mempunyai komitmen dalam penguatan ekosistem UMKM dan legal nasional ialah Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rachman dan Department Head Product BRI Antonius Aris Bangun Prasetyo.

Dalam kesempatan ini, Ahmad Haikal Hasan nan berkawan disapa Babe Haikal mengingatkan tanggungjawab sertifikasi legal pelaku UMK nan bakal bertindak penuh 18 Oktober mendatang. Ia menambahkan, sertifikasi legal semestinya tidak dipandang sebagai beban alias hambatan, namun sebaliknya.

"Halal itu bukan hanya soal kepercayaan semata, tetapi sudah menjadi standar universal nan dapat diterima siapapun. Halal adalah 'Booster for Growth economy Engine'. Kalau kita tidak tertib halal, kita bakal tertinggal," ucap Babe Haikal dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6/2926).

Menurutnya, aspek legal menjadi bagian transformasi upaya lantaran tidak hanya berangkaian dengan pemenuhan ketentuan, namun juga mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk bisa bersaing di pasar nan luas. Aspek legal pada UMKM dianggap bisa meningkatkan kualitas produk, tata kelola usaha, dan kepercayaan konsumen.

"Halal bukan hanya perubahan, tetapi transformasi. Transformasi UMKM menuju legal adalah transformasi menuju upaya nan lebih siap, lebih terpercaya, dan lebih kompetitif. Ketika sebuah produk sudah halal, artinya produk tersebut telah memenuhi standar nan membuatnya layak bersaing dan Marketable, bukan hanya di dalam negeri tetapi juga di pasar global," imbuhnya.

Pentingnya Konsep Halal Tingkatkan Daya Saing Usaha

Babe Haikal menambahkan, di tengah tren dunia nan mengedepankan keberlanjutan, kesehatan, dan kualitas produk, aspek legal menjadi satu aspek krusial menjaga kepercayaan konsumen serta meningkatkan daya saing. Saat ini, konsep legal dinilai relevan lantaran mencakup aspek kebersihan, keamanan, kualitas, dan keberlanjutan.

Ia juga menyampaikan, penguatan ekosistem legal nasional adalah bagian dari visi menjadikan Indonesia barometer legal dunia. Hal ini dapat terwujud lewat kerjasama antara pemangku kepentingan serta transformasi masif UMKM.

"Tujuan kita bukan sekadar menambah jumlah sertifikat halal, tetapi menjadikan Halal Indonesia sebagai standar dan barometer dunia. Karena itu, transformasi UMKM menuju legal kudu menjadi aktivitas bersama," tegasnya.

Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rachman juga menyampaikan perihal serupa. Ia menyoroti pentingnya membangun ekosistem legal nasional lewat kerjasama pihak-pihak terkait, dan gimana sertifikasi legal bisa menjadi Selling Point tingkatkan daya saing UMKM.

"Ketika UMKM masuk ke dalam ekosistem halal, produk nan dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga mempunyai kesempatan nan lebih besar untuk diterima di pasar internasional. Halal menjadi bagian krusial dalam membangun UMKM nan naik kelas dan berkekuatan saing global," jelasnya.

Selain dari pihak pemerintahan, Department Head Product BRI Antonius Aris Bangun Prasetyo juga mendukung penguatan ekosistem halal. Ia menyampaikan, BRI terus mempertahankan komitmennya mendukung pelaku UMKM melalui program pembiayaan dan pendampingan untuk mempermudah proses pengurusan sertifikasi halal.

Melalui aktivitas ini, BPJPH membujuk seluruh pelaku UMKM untuk segera mengurus proses sertifikasi legal dan manfaatkan program fasilitasi nan tersedia mengingat semakin dekatnya penerapan Wajib Halal Oktober 2026. Ajakan ini mengedepankan langkah strategis membantu UMKM meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, dan menjadi bagian dari ekosistem legal Indonesia nan berkekuatan saing global.

(ega/ega)