Newss.id

Kisah Pebulu Tangkis Ayush Shetty, Rival Jonatan Christie yang Ternyata Pernah Gabung Padepokan Dubai Viktor Axelsen

admin@newss.id (Newss.id) — Tue, 21 Apr 2026 15:36:23 +0700

Ayush Shetty berbareng Viktor Axelsen. (Foto: Instagram/@ayushshetty_03)

KISAH pebulu tangkis Ayush Shetty menarik diulas. Rival Jonatan Christie di Badminton Asia Championships 2026 ini rupanya pernah gabung padepokan Dubai nan diusung Viktor Axelsen.

Tak heran, Ayush Shetty punya talenta gemilang di bumi bulu tangkis. Bakatnya nan sudah terasah membawanya jadi monster baru di sektor tunggal putra.

1. Rival Jonatan Christie

Ayush Shetty jadi momok baru di bumi bulu tangkis. Pemain kelahiran Karkala, 3 Mei 2005 ini jadi jagoan baru India di sektor tunggal putra.

Kekuatannya terlihat jelas di Badminton Asia Championships 2026. Satu per satu pemain unggulan sukses dikalahkannya hingga tembus final dan keluar sebagai runner-up di Kejuaraan Asia.

Bahkan, Ayush sukses singkirkan jagoan Indonesia, Jonatan Christie, saat berhadapan di perempatfinal. Jonatan kudu akui ketangguhan Ayush lantaran kalah straight game dengan skor 21-23 dan 17-21.

Selain Jonatan, Ayush juga kalahkan unggulan kelima asal China, Li Shifeng, di babak pertama usai menang dengan skor 21-13 dan 21-16. Begitu juga raja bulu tangkis bumi saat ini, Kunlavut Vitidsarn, kudu keok di tangannya usai berkompetisi rubber game dengan skor 10-21, 21-19, dan 21-17.

Sayangnya, di final, Ayush kalah dari unggulan kedua asal China, Shi Yuqi, dengan skor 8-21 dan 10-21. Meski kena geprek Shi Yuqi, penampilannya jadi sorotan besar lantaran Ayush sukses singkirkan sederet pemain unggulan di arena tersebut.

Mendag Sebut Harga Minyak Goreng Naik karena Plastik Mahal

admin@newss.id (Newss.id) — Tue, 21 Apr 2026 15:36:20 +0700

Jakarta -

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengakui nilai minyak goreng naik lantaran nilai plastik nan ikut melonjak. Kenaikan nilai plastik terjadi akibat pasokan biji plastik nan terganggu.

Budi mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan produsen mengenai persoalan ini. Budi menjamin kesiapan minyak goreng tidak langka, meskipun nilai naik.

"Nah, tadi kami sudah komunikasi dengan para produsen, nan pada prinsipnya stok peralatan ada, nggak ada masalah. Memang salah satu imbas kenaikan (minyak goreng) itu lantaran nilai plastik," ujar Budi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berdasarkan laman Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), nilai minyak goreng sawit bungkusan premium per hari ini berada di Rp 21.796/liter. Jika dilihat sebulan terakhir, nilai minyak goreng telah mengalami kenaikan.

Pada 25 Maret, minyak goreng sawit bungkusan premium Rp 21.287/liter. Ini artinya, terjadi kenaikan nilai sebesar 2,39% selama sebulan terakhir.

Sementara itu, nilai minyak goreng curah juga naik sebesar 2,62% dalam sebulan. Per 25 Maret, nilai minyak goreng curah dibanderol Rp 18.897/liter. Sementara, pada hari ini, harganya dijual Rp 19.473/liter.

Harga Minyakita Naik

Senada, minyak goreng rakyat alias Minyakita juga naik dalam sebulan terakhir sebesar 0,34%. Pada 25 Maret, nilai Minyakita dijual Rp 15.888/liter. Per 21 April, nilai Minyakita naik menjadi Rp 15.942/liter.

Budi menegaskan pemerintah terus berkoordinasi dengan industri plastik. Ia memastikan produksi plastik dalam negeri tetap melangkah dengan bahan impor baku nan terus diupayakan pemerintah.

"Ya itu tadi kan salah satu faktornya lantaran kemasan, kan rata-rata bungkusan dari plastik semua. Nah sekarang ya dari hulunya. Kalau kesediaan minyaknya, nggak ada masalah, tetapi kan tadi aspek dari plastiknya. Makanya plastik nan kudu kita selesaikan," jelasnya.

Di tengah lonjakan nilai ini, Budi memastikan pemerintah tidak menaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita. Harga MinyaKita telah diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024. Dalam izin ini ditetapkan nilai penjualan Minyakita di tingkat D1 paling tinggi Rp 13.500 per liter, tingkat D2 paling tinggi Rp 14.000 per liter, dan tingkat pengecer paling tinggi Rp 14.500 per liter. Terakhir, HET MinyaKita di tingkat konsumen di Rp 15.700 per liter.

"Enggak-enggak, belum (menaikkan HET)," jelas Busan.

Pemerintah telah membidik negara-negara lain, seperti Afrika, India, dan Amerika Serikat (AS) sebagai pemasok pengganti nafta, bahan baku biji plastik, untuk mengatasi kelangkaan dan lonjakan nilai akibat bentrok di Timur Tengah. Budi menekankan pasokan nafta dari ketiga negara tersebut tetap dalam perjalanan.

"Ya ya secepatnya ya kan kemarin proses masuk rutenya, tapi nggak ada masalah, sejenak lagi juga sampai," tambah Budi.

(rea/ara)

Pemusnahan Rokok dan Miras Ilegal Senilai Rp 34 Miliar

admin@newss.id (Newss.id) — Tue, 21 Apr 2026 15:36:19 +0700

Kanwil Bea Cukai Banten memusnahkan peralatan hasil penindakan kepabeanan dan cukai di wilayah Banten. Pemusnahan peralatan berjalan di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Selasa (21/4/2026).

Barang terlarangan meliputi 26 juta batang rokok, 40 liter miras, dan 378 buah rokok elektrik.

Total nilai peralatan nan dimusnahkan senilai Rp 34,81 miliar dengan potensi kerugian Rp 24,72 miliar.

Kepala Kanwil DJBC Banten, Ambang Priyonggo, menegaskan pemusnahan ini bagian dari kegunaan Bea Cukai sebagai community protector.

Sepanjang 2025, DJBC Banten mencatat 920 kali penindakan. Hasilnya, 82,4 juta batang rokok terlarangan sukses diamankan, disusul ribuan liter minuman beralkohol.

Dari sisi penerimaan, Bea Cukai Banten membukukan Rp6,52 triliun alias 104,26 persen dari target.

Cukai menjadi penyumbang terbesar, mencapai Rp3,47 triliun.

Memasuki 2026, sasaran meningkat menjadi Rp6,53 triliun. Hingga akhir Maret, realisasi baru mencapai Rp1,4 triliun alias 21,49 persen.

Ancaman Keras Jenderal Polri ke Mafia Migas: Kalian Tetap Nekat, Saya Sikat

admin@newss.id (Newss.id) — Tue, 21 Apr 2026 15:36:09 +0700

Dalam periode 7 hingga 20 April, Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Pol Mohammad Irhamni, menyebut pihaknya telah mengamankan 330 orang tersangka penyalahgunaan BBM dan elpiji.

"Selama kurun waktu 13 hari sejak release kami di tanggal 7 April 2026. Dirtipidter Bareskrim Polri dan Polda jejeran telah mencapai hasil nan sangat signifikan ialah mengamankan 330 orang tersangka di 223 TKP," jelas Irhamni dalam bertemu pers, Selasa (21/4/2026).

Adapun wilayah paling banyak terjadi penyalahgunaan BBM dan gas LPG terlarangan ialah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dia mengatakan, terdapat 1.000 SPBU nan terlibat dalam kasus ini.

Penyalahgunaan BBM dan gas LPG terlarangan mengakibatkan potensi kerugian negara sebesar Rp 243,69 miliar. Dia menambahkan, para pelaku juga bakal dikenakan pasal tindak pidana pencucian duit (TPPU).

Selain itu, Bareskrim juga menyita sejumlah peralatan bukti mulai dari bahan bakar solar, pertalite, tabung gas, hingga truk nan digunakaan saat operasi.

Rincian peralatan bukti nan disita berupa:

- 403.158 Liter Solar

- 58.656 Liter Pertalite

- 8.473 Tabung Gas 3 Kg

- 322 Tabung Gas 5,5 Kg

- 4.441 Tabung Gas 12 Kg

- 110 Tabung Gas 50 Kg

- 161 Unit Truck R4/R6

JK Kumpulkan Tokoh Perdamaian Poso-Ambon di Tengah Tuduhan Nista Agama

admin@newss.id (Newss.id) — Tue, 21 Apr 2026 15:36:06 +0700

Jakarta, CNN Indonesia --

Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menggelar pertemuan dengan tokoh tokoh perundingan tenteram bentrok Poso dan Ambon pada awal 2000an silam.

Pertemuan itu digelar di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/4). JK mengatakan pertemuan ini dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada khalayak mengenai konteks pidato JK di masjid UGM nan viral.

Tokoh-tokoh nan datang mulai Pendeta John Ruhulessin dari Gereja Protestan Maluku, Pendeta Rinaldi Damanik selaku delegasi dalam Perundingan Malino I, serta Ustaz Sugiyanto Kaimuddin selaku delegasi muslim dalam Perundingan Malino I.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi apa nan disampaikan ya keadaan pada waktu itu. Jadi semua tadi (tokoh-tokoh nan hadir) malah menangis bahwa jika saya tidak selesaikan [mediasi perdamaian bentrok Poso dan bentrok Ambon], bayangkan mereka. Nah itu, itu pembicaraan tadi," jelas JK kepada wartawan seusia pertemuan di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/4).

"Dan semua sepakat bahwa ini [terduga pemfitnah dirinya] kudu dilawan, semua nan mau macam-macam itu," sambungnya.

JK mengatakan dalam pertemuan hari ini, semua tokoh nan ikut dalam perundingan tenteram Poso dan Ambon--Malino I dan Malino II--sepakat bahwa isi ceramahnya di Masjid UGM pada Ramadan lampau tak ada kaitannya dengan penistaan agama.

Pria nan juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu menegaskan semua tudingan terhadap dirinya nan diduga menistakan kepercayaan tidaklah benar.

"Pokoknya dia [pihak-pihak nan menuding] kudu paham, bahwa apa nan dilaporkan itu semua tidak benar. Orang pelakunya [tokoh perundingan] sendiri, Ketua Sinode, pemimpin masjid nan ada waktu itu, nan menyatakan bahwa begini keadaan sebenarnya," jelas JK.

"Ade Armando ngomong seenaknya saja. Dia bilang lagi bahwa diperintahkan. Siapa nan bilang diperintahkan? Diperintahkan mati, nah, makin gila dia ngomong," imbuh dia.

Dia pun berambisi kesaksian nan disampaikan para tokoh nan terlibat dalam perundingan tenteram dapat mencerahkan masyarakat mengenai tudingan penistaan kepercayaan dalam konteks isi pidato JK di masjid UGM.

"Mereka tadi, teman-teman para tokoh kepercayaan itu, diharapkan untuk mensosialisasikan, tentu lewat Anda semua media, untuk apa itu, agar masyarakat memahami, jangan mau dipecah belah oleh orang-orang nan memfitnah itu," katanya.

Dalam kesempatan nan sama, Pendeta John menerangkan apa nan dikemukakan JK dalam pidato di masjid UGM menyangkut bentrok di Maluku dan Poso. Pendeta John menyebut pidato JK itu tidak menyangkut perihal lain, termasuk dugaan penistaan agama.

John menilai saat itu andaikan doktrin kepercayaan betul-betul diberlakukan sebagaimana mestinya, dirinya meyakini tidak bakal terjadi bentrok di Maluku. Dia menjelaskan, saat bentrok pada saat itu terjadi, doktrin nan diterima memang tak sesuai tuntunan sebenarnya.

"Saya mau menegaskan, apa nan dikemukakan oleh Pak JK tidak sama sekali bermaksud menista kepercayaan Kristen dalam perihal ini. Saya kira itu kesaksian saya, kesaksian saya, dan Pak JK sama sekali tidak bermaksud untuk membicarakan dogma kepercayaan alias doktrin agama," tutur Pendeta John.

"Beliau hanya merekam dan memandang kebenaran nan terjadi di tengah-tengah masyarakat bahwa orang saling membunuh lantaran legitimasi-legitimasi kepercayaan nan dia pakai. Saya kira itu nan mau saya kemukakan," sambungnya.

Senada dengan Pendeta John, Pendeta Rinaldi juga menilai nan disampaikan JK di Masjid UGM bukanlah sebuah pernyataan teologis nan mengajarkan doktrin. Menurutnya, jika pidato tersebut didengar secara utuh, maka dapat dipahami bahwa nan disampaikan JK merupakan kajian sosiologis tentang realitas pahit bentrok secara unik di Poso dan di Ambon.

"Dan apa nan disampaikan oleh Pak JK kurang lebih kalimatnya tentang berkonflik dengan argumen syahid masuk surga itu, itu memang terjadi dalam bentrok itu. Seperti tadi Bapak Pendeta katakan, itu memang betul-betul terjadi dalam realitas itu," ujar Pendeta Rinaldi.

"Enggak usah jauh-jauhlah. Saya pun sendiri berani ke mana-mana, lantaran saya percaya waktu itu saya pasti masuk surga. Itu dia. Dan banyak orang waktu itu minta didoakan. Dan kami pakai jubah dan mendoakan mereka lantaran mereka percaya bahwa membunuh orang dan terbunuh pun bakal masuk surga. Itu nan terjadi pada waktu itu," ungkapnya.

Ustaz Sugiyanto menyampaikan bahwa bentrok nan terjadi khususnya di Poso saat ini sudah selesai. Dia mengatakan, nan disampaikan JK dalam ceramahnya adalah murni kondisi di lapangan pada saat itu.

"Sesungguhnya urusan kerusuhan Poso clear, tidak ada nan perlu dibicarakan. Karena apa nan disampaikan oleh Pak JK itu adalah kebenaran lapangan. Di sana teriak 'Darah Yesus', di sebelah berteriak 'Allahu Akbar'," tutur Ustaz Sugiyanto.

"Semuanya lantaran ambisi, semuanya lantaran dendam, kemarahan nan kemudian dipoles dengan agama. Maka apa nan disampaikan itu fakta, tidak ada nan salah, tapi ketika itu," imbuhnya.

Sebelumnya, DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) berbareng sejumlah organisasi melaporkan JK ke kepolisian. Ketua Umum GAMKI Sahat Sinurat menyebut pernyataan JK dinilai menyinggung aliran Kristen dan menimbulkan kegaduhan dalam pidato di Masjid UGM nan membicarakan bentrok Poso dan Ambon. Ia menegaskan aliran Kristen tidak pernah membenarkan membunuh sebagai jalan menuju surga.

Selain itu, pada 14 April lampau laporan serupa muncul dari Sumut. Sejumlah organisasi nan tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Sumatra Utara ikut melaporkan JK ke Polda Sumut dengan tuduhan menistakan aliran agama.

Konflik Poso, Sulawesi Tengah, terjadi kurun waktu sekitar 1998-2001. Kerusuhan komunal itu kerap dinilai sebagai bentrok bernuansa agama. Namun akar masalahnya disebutkan mengenai ketimpangan ekonomi, persaingan politik lokal, serta akibat program transmigrasi nan mengubah demografi wilayah tersebut.

Pada 2001, JK nan tetap menjabat Menko Kesra dalam kabinet kepresidenan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri memimpin proses mediasi di Malino, Sulawesi Selatan. JK nan juga tokoh Sulawesi itu kemudian sukses mendorong Deklarasi Malino I setelah mengumpulkan tokoh Islam dan Kristen nan berkonflik untuk bermufakat berdamai.

Sementara itu bentrok Ambon merupakan kerusuhan komunal nan bermulai dari perselisihan perseorangan kemudian sigap meluas dengan menjadi prahara bernuansa kepercayaan di provinsi Maluku kurun waktu sekitar 1999 hingga 2002.

JK nan kala itu menjabat Menko Kesra kemudian mengumpulkan tokoh Islam dan Kristen dari Ambon untuk mediasi di Malino. Hasilnya adalah kesepakatan perdamaian alias Deklarasi Malino II pada 12 Februari 2002.

Merespons ramai pidato JK, admin kanal YouTube Masjid Kampus UGM menyampaikan pesannya melalui kolom komentar nan disematkan mulai Senin (12/4).

"Jemaah sekalian, kami minta dengan sangat untuk menyimak video secara utuh, bukan hanya potongan-potongan nan beredar. Seringkali cuplikan nan tidak komplit dapat menimbulkan kesalahpahaman lantaran konteks pembicaraan tidak tersampaikan dengan baik," tulis admin dalam kolom komentar.

CNNIndonesia.com telah meminta izin kepada Ketua Takmir Masjid UGM, Muhammad Yusuf untuk mengutip isi dari komentar tersebut.

Baca buletin lengkapnya di sini.

(kid/ugo)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]

DPR Ingin Perubahan Ambang Batas Parlemen Tak Beratkan Partai

admin@newss.id (Newss.id) — Tue, 21 Apr 2026 15:36:05 +0700

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad berharap agar wacana perubahan ambang pemisah parlemen dalam RUU Pemilu tak memberatkan partai-partai lain.

Dasco menyebut perubahan periode pemisah parlemen alias parliamentary threshold saat ini tetap dikaji masing-masing fraksi partai di DPR. Menurutnya, belum ada nomor final usulan perubahan tersebut dalam RUU.

"Kita lagi lihat untuk periode pemisah nan kira-kira kemudian tidak memberatkan partai-partai nan lain," ujar Dasco di kompleks parlemen, Selasa (22/4).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Belum ada pembahasan seperti itu. Kita juga belum kemudian berkoordinasi dengan partai-partai," imbuhnya.

Saat ini, Dasco mengatakan pembahasan RUU Pemilu tetap dalam tahap simulasi dan kajian internal fraksi di DPR. Pihaknya mengaku tak mau buru-buru sehingga hasil keputusannya kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita ya bukan apa-apa, jangan sampai kelak kita buru-buru alias cepat-cepat UU Pemilu, kelak ada lagi nan gugat," katanya.

Lagi pula, lanjut Dasco, proses tahapan pemilu tetap bisa melangkah meski RUU Pemilu nan masuk agenda legislasi prioritas 2026 belum diselesaikan. Menurut dia, tahapan pemilu nan dimulai akhir 2026 tetap bisa melangkah sesuai jadwal.

"Dengan UU Pemilu nan lama, tahapan itu tetap bisa jalan," katanya.

Meski begitu, dia memastikan RUU Pemilu tak bakal dibahas di menit-menit akhir. Sebab, pembahasan di menit-menit akhir justru bisa berpotensi tak menghasilkan keputusan nan sempurna.

"Saya rasa jika pembahasannya di akhir-akhir, justru kan kelak undang-undangnya kurang baik kali ya. Sementara jika dari sekarang ke pemilu juga tetap juga agak lama. Jadi kita tetap memang perlu dilakukan pengkajian simulasi," ujar Dasco.

10 rumor perubahan RUU Pemilu

Sebelumnya personil Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia mengungkap ada 10 rumor perubahan dalam RUU pemilu, nan sebagian di antaranya merupakan petunjuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia menjabarkan, 10 poin perubahan tersebut yakni, pertama sistem pemilu legislatif. RUU Pemilu bakal kembali membuka wacana perubahan sistem pemilu, apakah tetap proporsional terbuka, tertutup, alias apalagi campuran.

Kedua, wacana perubahan periode pemisah parlemen. Ketiga, wacana perubahan periode pemisah presiden, nan keduanya didasarkan pada putusan MK. Hingga saat ini, kata Doli, sejumlah fraksi belum satu bunyi soal perubahan periode pemisah parlemen, meski untuk periode pemisah presiden MK meminta dihapuskan.

Keempat, wacana perubahan jumlah bangku per wilayah pemilihan (dapil). Kelima, sistem konversi bunyi menjadi bangku di DPR. Keenam, rumor pemisahan antara pemilu lokal dan nasional merujuk Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024. Ketujuh, wacana perbaikan sistem untuk menekan praktik money politic hingga vote buying.

Kedelapan, digitalisasi dalam setiap tahapan pemilu. Kesembilan, wacana perubahan lembaga penyelenggara pemilu nan selama ini, kata Doli, kerap dikritik soal profesionalitas dan integritasnya.

Dan terakhir menyangkut penyelesaian sengketa pemilu. Sejak lama, dia mengaku terus mendorong pembentukan lembaga peradilan unik untuk penyelesaian pemilu.

"Nah itu beberapa alias 10 isu, 5 kontemporer 5 klasik nan pasti bakal kita telaah dalam pembahasan undang-undang pemilu," ujar Doli.

(thr/isn)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]

Purbaya: Bank Dunia Sudah Minta Maaf!

admin@newss.id (Newss.id) — Tue, 21 Apr 2026 15:36:02 +0700

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku, Bank Dunia namalain World Bank telah meminta maaf kepada dirinya lantaran memberikan proyeksi ekonomi nan jelek kepada Indonesia.

Sebagaimana diketahui, dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update jenis April 2026 nan dirilis World Bank pada Rabu (9/4/2026), mereka memperkirakan ekonomi Indonesia hanya bakal tumbuh 4,7% pada 2026, jauh lebih rendah dari sasaran pemerintah 5,4%

"Ada nan bilang pertumbuhan kita hanya 4,7% itu World Bank kan yah. Begitu kita ke sana dia minta maaf loh," kata Purbaya di Gedung Juanda I Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

"Dia minta maaf lantaran bikin forecastnya dipublish sebelum obrolan dengan bos-nya di sana, jadi China marah, kita enggak marah, hanya saya bilang ya lu forecastnya terlalu rendah," kata Purbaya.

Sebagaimana diketahui, pada pekan lampau Purbaya memang menghadiri pertemuan IMF-World Bank di Amerika Serikat (AS). Ia menegaskan, dalam pertemuan unik dengan World Bank pun dia tak meminta agar proyeksi jelek itu direvisi.

"Mereka bilang jadi gimana kita revisi enggak, enggak usah saya bakal membuktikan bahwa Anda salah. Dia ketawa ya saya doakan juga katanya," ujar Purbaya.

(arj/mij)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

World Bank Akhirnya Minta Maaf ke Purbaya, Proyeksi Ekonominya Salah!

admin@newss.id (Newss.id) — Tue, 21 Apr 2026 15:36:01 +0700

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku pihak World Bank alias Bank Dunia meminta maaf kepada dirinya lantaran mengeluarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 nan rendah bagi Indonesia.

Dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update jenis April 2026, World Bank memperkirakan ekonomi Indonesia hanya bakal tumbuh 4,7% PDB, jauh di bawah sasaran pemerintah 5,4% dalam APBN 2026.

Setelah permintaan maaf tersebut, Purbaya mengungkapkan World Bank menawarkan apakah perlu revisi forecast dilakukan mereka. Purbaya mengaku menjawab bahwa revisi tidak diperlukan lantaran dia bakal membuktikan bahwa proyeksi mereka salah terhadap Indonesia.

"Jadi saya bilang juga ke mereka kenapa Indonesia lebih bagus dibanding negara-negara lain relatif lantaran kita sudah melakukan reformasi sebelum pergolakan di dunia itu terjadi," kata Purbaya di Gedung Juandal I Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Purbaya mengatakan, Indonesia sudah lama berbenah memperbaiki kondisi perekonomian di dalam negeri sebelum perang di Timur Tengah meledak antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Termasuk reformasi di sektor fiskal.

Ia mengatakan, dari sisi penguatan penerimaan negara, pemerintah lebih dulu melakukan perbaikan jejeran pejabat di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mencegah kebocoran pendapatan perpajakan kembali terulang.

"Sebelum perang kita sudah perbaiki ekonomi di sini, reformasi, di pajak, bea cukai, dan lain-lain, sehingga kondisi APBN kita kuat, jadi itu nan kita jaga terus ke depan. Jadi kita diuji bukan saat kondisi normal tapi saat tekanan datang," kata Purbaya.

(arj)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Terkuak, Begini Modus 330 Tersangka Penyeleweng BBM-LPG Subsidi

admin@newss.id (Newss.id) — Tue, 21 Apr 2026 15:36:00 +0700

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menetapkan sebanyak 330 tersangka kasus penyalahgunaan BBM - LPG Subsidi. Dari kasus ini, kerugikan negara tercatat mencapai Rp 243,6 dalam masa operasi 7 - 20 April 2026 di seluruh Indonesia.

Hal ini diungkap dalam Konferensi Pers Bareskrim Polri atas Pengungkapan Tindak Pidana Kasus Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, di instansi Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipiter) Bareskrim Polri Mohammad Irhamni mengungkapkan modus operandi nan dilakukan beberapa para pelaku, dalam penyelewengan BBM dan LPG Subsidi.

"Masih sama seperti sebelumnya bahwa pembelian BBM solar subsidi dilakukan berulang di beberapa SPBU," kata Irhamni.

Pertama, BBM solar subsidi ditampung dan ditimbun dalam di pangkalan dan distribusikan ke industri seputar wilayah tersebut.

"Yang lazimnya jika di Jakarta istilahnya helikopter, jika mungkin di wilayah Sumatra alias di Bangka Belitung istilahnya ngoret," jelasnya.

Kedua, oknum memberli BBM subsidi menggunakan truk nan telah dimodifikasi dengan tanki penampungan besar, kemudian ditimbun, dan dijual dengan nilai non subsidi.

Irhamni menjelaskan mereka membeli BBM subsidi dengan plat nomor tiruan untuk menghindari pengawasan nan dilakukan oleh Pertamina. Kemudian menggunakan barcode pembelian BBM subsidi nan berbeda.

Ketiga, ialah kerja sama dengan oknum petugas SPBU untuk mendapatkan kuota lebih. Menurut Irhamni saat ini sedang didalami adanya keterlibatan pejabat ataupun pegawai negeri dalam kasus ini.

"Seperti nan disampaikan Wakabareskrim tadi, andaikan kita temukan pejabat ataupun pihak-pihak mengenai ataupun pegawai negeri nan terlibat di situ, perintah ketua kepada kami para interogator untuk melakukan penegakan norma dengan tindak pidana Tipikor, harapannya adalah membikin pengaruh jera dan dapat ditelusuri para pelaku nikmati," katanya.

Adapun mengenai dengan modus operandi penyalahgunaan LPG Subsidi, dengan langkah memindahkan isi tabung gas LPG subsidi ke tabung gas non-subsidi. Jadi, memindahkan isi tabung gas 3 kilogram ke dalam tabung 12 - 50 kg.

"Ini marak terjadi di wilayah penyanggah Jakarta, sehingga distribusinya mereka sangat mudah di wilayah-wilayah industri ataupun wilayah restoran, alias hotel-hotel di seputaran Jakarta," jelasnya.

Irhamni juga menegaskan bahwa pengungkapan nan dilakukan Bareskrim dan jejeran Polda bakal terus dilakukan. Sasaran nan dituju bukan hanya menyasar pelaku lapangan tapi juga menelusuri jaringan pengedaran terlarangan nan terorganisir.

"Kita mau memastikan subsidi nan diberikan negara betul benar dinikmati masyarakat nan berhak. Para pelaku bakal dijerat pasal Undang-Undang Migas sekaligus Undang-Undang Tindak pidana pencucian uang," tuturnya.

Lebih lanjut, menurutnya tindakan kejahatan ini juga bermulai dari kondisi disparitas nilai jual BBM dan LPG Subsidi di lapangan. Dia mencontohkan nilai BBM Non Subsidi di lapangan kurang lebih mencapai Rp 31.000 per liter, sedangkan nilai subsidi Rp 6.800.

"Disparitas ini nan memunculkan pelaku-pelaku melakukan tindak pidana nan menggiurkan tadi," tuturnya.

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Purbaya Jaga Defisit APBN di Bawah 3%: Ini Sinyal ke Dunia Kita Serius

admin@newss.id (Newss.id) — Tue, 21 Apr 2026 15:35:59 +0700

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinannya bakal tetap konsisten menjaga defisit APBN di bawah pemisah kondusif UU Keuangan Negara, ialah 3% PDB.

Ia mengatakan, level defisit itu bukan hanya sekedar sasaran belaka, melainkan sudah menjadi sinyal referensi bagi para penanammodal dunia apakah pemerintah bisa mengelola APBN dengan ahli alias malah sebaliknya, tidak becus.

Purbaya mengatakan, pernyataan ini pun telah dia sampaikan kepada para penanammodal dunia saat di sela-sela Spring Meeting IMF-World Bank 2026 di Washington, Amerika Serikat.

"Angka defisit itu bukan sekedar sasaran tapi sinyal ke bumi kita serius alias tidak. Jadi dalam aktivitas itu saya selalu utarakan bahwa itu adalah tekad dari Bapak Presiden kita, petunjuknya seperti itu kita tidak bakal pernah menembus 3%," ujar Purbaya di Gedung Juandal I, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Selain defisit, Ia mengatakan, pemerintah saat ini juga semakin gencar untuk memastikan aliran biaya tunai pemerintah terjaga dengan baik dengan pengelolaan cash management nan rapi.

"Karena negara ini hidup dari aliran cash, jika Anda kelola dengan betul kita bisa ngebut, jika enggak kita tersendat seperti bulan-bulan sebelumnya, seperti tahun berapa tuh," ucap Purbaya.

"Jadi cash management ya Pak Prima (Dirjen Perbendaharaan), jika lu tidur kita semua susah kelak jadi jangan tidur jika kerja ya, tapi selama ini sudah bagus," ungkapnya.

Purbaya memastikan, segala corak perbaikan alias reformasi di internal Kementerian Keuangan sejak dia menjabat sebagai menteri finansial pada 8 September 2025 merupakan perubahan struktural untuk memastikan ketahanan ekonomi RI bisa terjaga dengan pertumbuhan nan makin cepat.

"Langkah kita itu memperbaiki fondasi kita secara struktural ya. jika ribut di luar jangan ikut ribut. Senjata kita info eksekusi itu bukti," paparnya.

(arj/mij)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Video: Incar Pasar Singapura, PNRE Genjot Produksi Biometanol

admin@newss.id (Newss.id) — Tue, 21 Apr 2026 15:35:59 +0700

Jakarta, CNBC Indonesia- Direktur Utama Pertamina NRE, John Anis optimistis terhadap strategi pengembangan biometanol PNRE melalui pemanfaatan limbah sawit ialah Palm Oil Mill Effluent (POME) di KEK Sei Mangkei, Sumatra Utara nan bekerjasama dengan Perusahaan cleantech asal Singapura ialah cRecTech Pte.Ltd.

Proyek pengembangan Biometanol nan ditargetkan dapat beraksi di akhir tahun 2026 alias awal tahun 2027 ini bakal diperkuat dari sektor hulu ke hilir mulai dari kesiapan dan logistik bahan baku, proses pengolahan nan efisien hingga offtaker alias pembeli tetap.

PNRE bakal berfokus mengembangkan Biometanol untuk pasar pembangkit dan transportasi maritim hingga ke Singapura dengan sasaran produksi awal sebesar 50ton nan secara berjenjang naik menjadi 10 ribu hingga 30 ribu hingga 35 juta ton per annum (TPA) di tahun 2035.

John Anis juga terus memperkuat kerjasama dalam pengembangan teknologi dan investasi di industri daya hijau di PNRE baik itu dari technology provider maupun research center nan efisien. Diharapkan upaya untuk mendukung sasaran swasembada dan ketahanan daya RI ini mendapatkan support pemerintah untuk menjadikan sektor ini semakin berbobot ekonomis dan berkekuatan saing.

Seperti apa inisiatif daya hijau PNRE? Selengkapnya simak perbincangan Syarifah Rahma dengan Direktur Utama Pertamina NRE, John Anis dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Selasa, 21/04/2026)

Add as a preferred
source on Google

Dasco Sebut Ambang Batas Parlemen Masih Dikaji, Cari yang Tak Beratkan Parpol

admin@newss.id (Newss.id) — Tue, 21 Apr 2026 15:35:24 +0700

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan keterangan saat berjumpa dengan sejumlah komponen mahasiswa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO

Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pembahasan mengenai periode pemisah dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu tetap dalam tahap awal.

Dasco pun membantah bahwa pembahasan RUU Pemilu tersendat akibat perbedaan pandangan soal presidential threshold apakah dinaikkan hingga 8 persen alias justru diturunkan. Ia menyebut, formulasi periode pemisah tengah dikaji agar tidak memberatkan partai politik.

“Belum ada pembahasan seperti itu. Kita juga belum kemudian berkoordinasi dengan partai-partai. Coba cek saja jika ada, belum ada. Karena kita tetap konsentrasi itu di partai masing-masing untuk kemudian membikin formula,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4).

Ia menjelaskan, saat ini masing-masing partai tetap menyusun formulasi internal, termasuk mengenai skema periode pemisah nan dinilai ideal untuk sistem pemilu ke depan.

Terkait munculnya nomor periode pemisah seperti 6 persen hingga 8 persen, Dasco menyebut perihal itu tetap dalam tahap kajian dan belum menjadi keputusan final.

“Ya kita lagi lihat untuk periode pemisah nan kira-kira kemudian tidak memberatkan partai-partai nan lain,” katanya.

Dasco menegaskan pembahasan RUU Pemilu tidak bakal dilakukan secara terburu-buru. Ia juga tak setuju jika pembahasannya terlalu mepet.

“Saya rasa jika pembahasannya di akhir-akhir, justru kan kelak undang-undangnya kurang baik kali ya. Sementara jika dari sekarang ke Pemilu juga tetap juga agak lama. Jadi kita tetap memang perlu dilakukan pengkajian simulasi,” jelasnya.

Ia menambahkan, hingga sekarang belum ada sasaran waktu pasti untuk merampungkan RUU Pemilu. Menurutnya, perihal tersebut kudu didasarkan pada kesepakatan berbareng antarfraksi di DPR.

“Ya jika sasaran kan enggak bisa kita menargetkan sendiri. Harus kesepakatan fraksi-fraksi setelah kemudian mereka selesaikan. Karena fraksi-fraksi, partai-partai juga ada nan belum. Kami saja dari Gerindra, lantaran itu kan Pileg, Pilpres, nan kudu dibahas,” pungkasnya.

Putusan 'Website Desa' Toni Aji Inkrah, PN Medan: Upaya Hukum lewat PK

admin@newss.id (Newss.id) — Tue, 21 Apr 2026 15:35:24 +0700

Foto Toni Aji Anggoro Terpidana Kasus Korupsi Website Desa di Karo. Foto: Dok. Keluarga

Humas Pengadilan Negeri Medan, Soniady Drajat Sadarisman, mengatakan vonis terhadap Toni Aji Anggoro (28) sudah inkrah alias berkekuatan norma tetap.

Toni adalah seorang pekerja imajinatif kreator website desa di Karo, Sumut, nan divonis melakukan tindak pidana korupsi. Dia divonis penjara 1 tahun serta denda Rp 50 juta, dengan subsidair (pengganti) 2 bulan penjara, pada Rabu, 28 Januari 2026.

Toni didakwa turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan saksi Jesaya Perangin-angin (dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Tipikor.

Toni membikin website dengan bayaran Rp 5,7 juta/website dari Jesaya. Adapun anggaran proyek pembuatan website di satu desa itu Rp 10 juta. Total ada 14 desa di 4 kecamatan nan dibuatkan website.

Keluarga memperkarakan kasus Toni tak lama setelah pengadil PN Karo memvonis bebas pekerja imajinatif Amsal Sitepu setelah videonya viral.

kumparan post embed

"Perkaranya putus 28 Januari 2026 dan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) 5 Februari 2026. Upaya norma terhadap putusan inkracht (berkekuatan norma tetap) adalah upaya norma luar biasa, utamanya Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung," kata Soni saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (21/4).

Soni mengatakan, PK dilakukan ketika terdapat temuan bukti baru alias novum, kekhilafan pengadil alias putusan bertentangan.

Foto Toni Aji Anggoro saat digiring Jaksa. Foto: Amar Marpaung/kumparan

Kasus Toni ini membikin massa menggelar tindakan di depan PN Karo pada Senin (20/4). Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, menuntut pembebasan Toni, sebagaimana Amsal Sitepu serta mengembalikan nama baiknya sebagai penduduk negara.

Soal demo ini, Soni juga menyayangkan sikap tindakan massa nan melakukan pengrusakan terhadap akomodasi negara.

"Diketahui pascademo kemarin pagi, ada kerusakan akomodasi PN Medan nan merupakan akomodasi negara. Kami sangat menyayangkan adanya tindakan seperti itu," ujar Soni.

"Sekitar pukul 10.00 WIB lebih, perwakilan dari pendemo dengan didampingi abdi negara kepolisian, sudah diterima oleh ahli bicara di ruang tamu terbuka PN Medan," sambung Soni.

Suasana tindakan unjuk rasa pembebasan Toni Aji Anggoro di depan Pengadilan Negeri Medan, Medan, Senin (20/4/2026). Foto: Amar Marpaung/kumparan

Keluarga Ajukan Pembebasan Bersyarat

Keluarga mengusulkan pembebasan bersyarat untuk Toni. Keluarga menilai Toni sudah mengikuti proses norma nan melangkah dan berambisi agar pengajuan bebas bersyarat dapat diterima oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan (Bapas).

Toni sudah menjalani balasan 3/4 dari masa tahanan. Toni pertama kali ditahan saat penyelidikan pada 20 Agustus 2025.

"Untuk status pembebasan bersyaratnya sudah kami ajukan. Estimasi dari Bapas itu, beliau bisa keluar di pertengahan bulan 5. Sekarang kita juga mengupayakanlah, lantaran memang sudah 3/4 dari masa tahanan sudah dijalankan dan sudah waktunya buat mengusulkan pembebasan bersyarat," kata Nauval Akbar, adik Toni, saat dihubungi wartawan, Selasa (21/4).

Suasana tindakan unjuk rasa pembebasan Toni Aji Anggoro di depan Pengadilan Negeri Medan, Medan, Senin (20/4/2026). Foto: Amar Marpaung/kumparan

Nauval mengatakan, pihak family sedang mengupayakan pemulihan nama baik untuk Toni Aji Anggoro. Ia menilai, Toni hanya sebagai pekerja dan tidak punya kewenangan dalam penganggaran.

"Hal-hal nan hari ini jadi concern kami adalah rehabilitasi nama baik. Sekarang lagi diusahakan sama family dengan menggunakan media sosial nan kita punya dengan upload dan lain sebagainya. Jadi selain dengan harapannya beliau bisa sigap bebas, kita juga mengupayakan untuk rehabilitasi nama itu bisa didapatkan," ucap Nauval.

Bus Primajasa Tabrak Mobil Petugas Tol Cipularang yang Tengah Bantu Truk Rusak

admin@newss.id (Newss.id) — Tue, 21 Apr 2026 15:35:23 +0700

Mobil petugas Tol Cipularang ringsek ditabrak bus. Foto: Dok. Istimewa

Bus Primajasa menabrak mobil petugas tol alias Mobile Customer Service (MCS) di Tol Cipularang KM 92+200 arah Garut, Selasa (21/4) sekitar pukul 10.35 WIB.

Senior Manager RO3 Regional JMT PT Jasa Marga, Danang Eko Saputro, mengatakan kecelakaan ini berasal saat petugas tol sedang membantu truk nan mengalami gangguan di bahu jalan.

Kemudian, datang dari arah belakang bus Primajasa. Menurut pengakuan sopirnya, bus itu awalnya melaju di lajur 2, kemudian beranjak ke lajur 1. Bus tersebut lampau kembali pindah ke bahu jalan untuk mendahului kendaraan di depannya.

"Tiba-tiba dari arah belakang datang Bus Primajasa Z 7903 DA. Menurut pengakuan pengemudi, kendaraan melangkah di lajur 2 lampau bergerak ke lajur 1, di depannya ada kendaraan, selanjutnya ke bahu jalan," kata Danang lewat keterangannya, Selasa (21/4).

Danang menyebut, bus tersebut sempat melakukan pengereman. Namun, jaraknya terlalu dekat sehingga kecelakaan tak terelakkan. Akibatnya, mobil petugas tol ringsek parah.

"Melakukan pengereman, namun lantaran jarak terlalu dekat sehingga menabrak dan terseret ke depan," jelasnya.

Tidak ada korban dalam kejadian ini. Sopir bus telah diamankan petugas kepolisian.

Spirit Kartini dan Dinamika Perempuan di Ruang Publik

admin@newss.id (Newss.id) — Tue, 21 Apr 2026 15:35:22 +0700

Bersama Menteri Pariwisata dan Anggota DPD RI

Di tengah spirit Hari Kartini nan diperingati setiap 21 April, wanita Indonesia sekarang semakin menegaskan eksistensinya di ruang publik, terutama di sektor formal. Lebih dari satu abad setelah R.A. Kartini memperjuangkan pendidikan dan emansipasi, generasi wanita hari ini bukan lagi sekadar penonton, melainkan pelaku utama di panggung pembangunan bangsa.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2025 menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) wanita mencapai 56,63 persen, naik tipis dari tahun sebelumnya. Kemajuan ini mencerminkan pergeseran paradigma bahwa sekarang wanita tidak sekadar bekerja, tetapi sukses melakukan mobilitas vertikal dengan mengemban amanah strategis di sektor umum nan menuntut kualifikasi tanpa bias gender.

Partisipasi wanita di sektor publik juga menunjukkan tren positif, saat ini sudah menyentuh nomor 36,66 persen. Statistik itu naik secara konsisten dalam tiga tahun terakhir meski kebanyakan wanita tetap berada di sektor informal.

Menariknya, peningkatan kiprah wanita didorong oleh akses pendidikan nan lebih baik dan program pemberdayaan pemerintah, sehingga wanita sekarang mengisi nyaris separuh posisi tenaga profesional. Namun memang, tantangan peran dobel antara pekerjaan dan tanggung jawab domestik, tetap menjadi dilema. Bahkan kerap mencuat sebagai penghambat utama.

Di ranah politik, kiprah wanita Indonesia mencatat rekor bersejarah. DPR RI 2024-2029 mencatat 127 personil wanita dari total 580 kursi, alias 21,9 persen. Angka tertinggi sepanjang sejarah Republik. Keterwakilan wanita di DPD RI apalagi lebih menggembirakan, ialah sekitar 36 persen dari 152 anggota, naik dari 29 persen periode sebelumnya.

Ruang nan lebih besar bagi wanita di DPD RI menunjukkan bahwa sistem pemilihan perseorangan nan tidak melalui partai politik, memberikan ruang lebih luas bagi wanita terpilih. Hal ini mengonfirmasi jika kapabilitas politik dan rekam jejak wanita bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat..

Perempuan juga semakin berkedudukan sebagai pemimpin di sektor upaya formal. Laporan Global Gender Gap Report 2025 World Economic Forum mencatat peningkatan sebagai pejabat senior, dan manajer hingga 49,4 persen sejak 2006. Meski demikian, di level pelaksana tertinggi perusahaan publik, keterwakilan wanita tetap rendah di posisi CEO dan majelis komisaris. Di sisi lain, wanita mendominasi UMKM nan menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Berbagai catatan kemajuan tersebut membuktikan bahwa semangat Kartini bukan sekadar cita-cita, melainkan fondasi bagi wanita untuk menciptakan nilai ekonomi nan lebih besar. Dalam peta pemberdayaan wanita secara global, Indonesia berada di ranking 97 dari 148 negara dalam Global Gender Gap Report 2025. Indonesia tertinggal di sub indeks partisipasi ekonomi dan politik. Pendidikan wanita nyaris setara, apalagi unggul di pendidikan tinggi.

Objektifikasi

Meski partisipasi wanita di sektor umum bertabur catatan kemajuan, bayang-bayang kekerasan kelamin tetap menyelimuti ruang publik nan paling mendasar, kampus. Ironisnya, hanya beberapa hari sebelum peringatan Hari Kartini 2026, kasus dugaan pelecehan seksual berbasis digital di Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyentak kesadaran kolektif kita. Sebanyak 16 mahasiswa terduga melakukan objektifikasi dan pelecehan verbal terhadap 27 korban mahasiswi dan pengajar nan sudah berjalan sejak 2025.

Banyak nan percaya, kejadian di kampus UI hanyalah puncak gunung es dari gumpalan kekerasan terhadap wanita nan tidak terungkap ke permukaan lantaran beragam alasan. Seperti aspek sosial, rasa kondusif dan beban psikologis lantaran malu bercerita sebagai korban. Data Komnas Perempuan mencatat kasus kekerasan berbasis kelamin sepanjang 2025 naik 14,07 persen, dengan jumlah kasus 376.529. Kasus ini bukan kebetulan semata. Pola serupa terus berulang. Termasuk di perguruan tinggi.

Hal itu mengingatkan kita bahwa pendidikan nan dulu diperjuangkan Kartini sebagai perangkat pembebasan, tetap kerap menjadi arena di mana wanita diobjektifikasi dan direndahkan. Tanpa ruang kampus nan aman, mimpi wanita memasuki sektor umum tercederai. Bahkan bisa menghalang lantaran trauma dan ketakutan.

Satu perihal nan perlu kita ingat dalam semangat Hari Kartini, pendapat emansipasi ini lahir dari inspirasi nilai-nilai keislaman. Perspektif Islam memberikan ruang luas bagi wanita untuk mengambil peran-peran publik nan strategis. R.A. Kartini sendiri menemukan ketenangan dan kekuatan dalam aliran Islam nan menekankan pencarian pengetahuan dan kesetaraan di wilayah peran publik sebagai kerabat kembar.

Al-Qur’an dan Hadis menegaskan bahwa laki-laki dan wanita saling melengkapi, bukan saling menafikan. Contoh nyata adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu ‘anha, nan aktif sebagai pendidik, perawi sabda terbanyak, apalagi terlibat dalam ranah politik dan publik pada masa Rasulullah SAW.

Kajian fikih kontemporer pun menyimpulkan bahwa Islam secara normatif memberikan ruang bagi wanita menduduki kedudukan publik selama memenuhi syarat kompetensi dan menjaga keseimbangan antara peran domestik serta publik. nan lebih penting, Islam mengakui bahwa tidak semua domain publik bisa sepenuhnya dipahami oleh laki-laki.

Isu kekerasan terhadap wanita seperti kasus objektifikasi di FH UI dan kampus-kampus lain, merupakan contoh nyata di mana perspektif wanita menjadi krusial. Laki-laki mungkin memahami teori hukum, tetapi hanya wanita nan betul-betul merasakan trauma pelecehan seksual berbasis elektronik dan bisa berempati untuk mengobati trauma korban.

Islam memandang kekerasan semacam ini sebagai pelanggaran terhadap martabat manusia (QS. Al-Isra: 70) dan tanggungjawab negara serta masyarakat untuk melindungi perempuan.

Kehadiran wanita di DPR, ruang rapat direksi, dan kampus bukan sekadar nomor partisipasi, melainkan agunan bahwa kebijakan publik lahir dari pemahaman nan utuh dan adil. Tanpa bunyi perempuan, kebijakan tentang libur melahirkan, perlindungan di tempat kerja, alias pencegahan kekerasan di kampus bakal tetap timpang.

Hari Kartini 2026 mengingatkan kita, bahwa emansipasi wanita bukanlah impor dari pemikiran Barat, melainkan kelanjutan dari semangat Islam nan membebaskan wanita sejak 14 abad lalu.

Di tengah kemajuan partisipasi wanita di sektor umum dan keterwakilan di DPR dan DPD nan tertinggi sepanjang sejarah, Islam menegaskan bahwa wanita bukan pelengkap, melainkan mitra setara nan membawa perspektif berbeda.

Dasco: Aturan Teknis Jaminan Sosial PRT akan Dituangkan di PP

admin@newss.id (Newss.id) — Tue, 21 Apr 2026 15:35:18 +0700

Mekanisme lebih rinci dalam UU PPRT tidak bakal diatur langsung dalam undang-undang, melainkan menunggu patokan turunan.

JK Ajak Tokoh Ambon & Poso Tepis Polemik Videonya yang Viral

admin@newss.id (Newss.id) — Tue, 21 Apr 2026 15:35:18 +0700

Sejumlah tokoh lintas kepercayaan dari Ambon dan Poso turut memberikan testimoni pembelaan terhadap JK.

Polri Buka Hotline, Masyarakat Bisa Adukan Penyelewengan BBM-Elpiji Subsidi

admin@newss.id (Newss.id) — Tue, 21 Apr 2026 15:35:15 +0700

Jakarta -

Bareskrim Polri membuka kanal pengaduan masyarakat alias hotline unik untuk melaporkan praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji bersubsidi. Langkah ini diambil guna memastikan pengedaran daya bersubsidi tepat sasaran.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan masyarakat nan menemukan alias mencurigai adanya praktik terlarangan mengenai BBM dan LPG bisa langsung melapor ke nomor telepon nan telah disediakan.

"Polri membuka ruang kejuaraan sebagai hotline untuk laporan penyalahgunaan LPG dan BBM bersubsidi. Masyarakat dapat melapor ke nomor telepon 0821-1999-5151," kata Trunoyudo dalam bertemu pers di gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (21/4/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menjelaskan, hotline tersebut terhubung langsung dengan Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri. Melalui hotline itu Polri berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap laporan nan masuk dari masyarakat.

Dalam kesempatan nan sama, Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Mohammad Irhamni, menegaskan laporan dari masyarakat bakal menjadi pedoman penindakan tegas di lapangan. Polri, menurut dia, tidak hanya menyasar pelaku di tingkat lapangan, tetapi juga jaringan pengedaran terlarangan nan terorganisasi.

"Kami membuka ruang partisipasi publik dengan dibuka hotline nan sudah rekan-rekan ketahui bahwa laporan-laporan itu juga masuk kepada kami dan bakal melakukan penindakan tegas kepada masyarakat-masyarakat ataupun pelaku-pelaku tersebut," jelas Irhamni.

Irhamni memastikan seluruh jejeran telah diperintahkan untuk melakukan penegakan norma secara masif. Pengawasan juga dilakukan secara lintas lembaga dengan melibatkan Puspom TNI.

"Tidak ada ruang nan tidak diawasi oleh para penegak hukum, baik kami Polri ataupun dari TNI Puspom untuk mengawasi siapa pun nan melakukan tindak pidana tersebut," tegasnya.

Selain mengejar pelaku eksternal, Irhamni menegaskan Polri melakukan pengawasan internal. Dia memastikan tidak ada ruang bagi personil Polri nan mencoba menjadi pelindung bagi para mafia BBM dan elpiji.

"Komitmen ketua adalah melakukan penindakan tegas terhadap para oknum-oknum nan melakukan penyalahgunaan ataupun melakukan beking terhadap pelaku kejahatan tersebut," tegas Irhamni.

Para pelaku penyelewengan ini nantinya tidak hanya dijerat dengan Undang-Undang Migas, tapi juga bakal diproses dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk memiskinkan para pelaku.

"Polri bakal terus datang dan berkomitmen untuk menegakkan norma secara tegas, profesional, dan transparan demi menjaga kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat," imbuh Irhamni.

"Di dalam menjaga kedaulatan daya nasional, kita memastikan bahwa subsidi nan diberikan oleh negara betul-betul dinikmati oleh masyarakat nan berhak," ucapnya.

Sebagai informasi, dalam kurun dua pekan, ialah pada 7-21 April 2026, Polri telah menindak 223 laporan polisi mengenai penyalahgunaan BBM dan elpiji subsidi dengan total 330 tersangka. Adapun kerugian negara dalam periode tersebut mencapai Rp 243 miliar.

Saksikan Live DetikSore:

(ond/idn)

KPK Panggil Lagi Staf PBNU Syaiful Bahri di Kasus Korupsi Kuota Haji

admin@newss.id (Newss.id) — Tue, 21 Apr 2026 15:35:14 +0700

Jakarta -

KPK kembali memanggil salah seorang staf PBNU berjulukan Syaiful Bahri di kasus korupsi kuota haji 2023-2024 nan menjerat mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas (YCQ). Syaiful dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih atas nama SB, Staf PBNU," ujar Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (21/4/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Syaiful Bahri sudah sempat diperiksa oleh KPK dalam kasus kuota haji ini. Dirinya diperiksa KPK pada Selasa (9/9/2025) lalu.

KPK secara maraton terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi mengenai perkara ini. Bahkan KPK melakukan 'jemput bola' dengan mendatangi langsung pihak saksi untuk diperiksa di beragam lokasi.

Sebelumnya ada delapan orang saksi nan diperiksa. Dari delapan saksi tersebut, dua saksi diperiksa di Yogyakarta, masing-masing di Kantor Polresta Yogyakarta serta Kantor BPKP Perwakilan Yogyakarta. Sementara enam saksi lainnya diperiksa di gedung KPK Jakarta.

KPK turut menyampaikan argumen terus menerus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dari ruang lingkup penyelenggara ibadah haji unik (PIHK) alias biro travel dalam kasus ini. KPK mengatakan perihal itu dilakukan untuk memulihkan kerugian negara alias asset recovery.

"Karena memang praktik di lapangan, jual beli, mekanisme, dan nilai penjualan kuota itu beragam. Sehingga kami butuh untuk melakukan pendalaman kepada setiap PIHK nan melakukan penjualan alias pengolahan kota haji unik nan berasal dari kuota haji tambahan tersebut," kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (16/4).

Dia mengatakan KPK berupaya melakukan pemulihan aset dari untung tidak sah nan diperoleh biro travel. Dia menyebut untung tidak sah itu diduga terjadi lantaran ada kongkalikong antara travel dan pihak Kemenag saat itu.

"Selain itu juga, kami tetap konsentrasi mengenai dengan upaya optimasi asset recovery dari dugaan illegal gain alias untung nan tidak sah nan diperoleh alias diterima oleh para PIHK alias biro travel dalam pengisian kuota haji unik tersebut," tuturnya.

KPK sebelumnya telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus ini. Mereka ialah:

1. Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas (YCQ)
2. Eks Stafsus Yaqut, Ishfah Abidal Azis namalain Gus Alex (IAA)
3. Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham (ISM)
4. Ketum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba (ASR).

Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan Ismail diduga memberikan duit USD 30 ribu kepada Gus Alex. Asep mengatakan Ismail juga diduga menyerahkan duit kepada Dirjen PHU Kemenag tahun 2024, Hilman Latief (HL), sebesar USD 5.000. Hilman tetap berstatus saksi dalam perkara ini.

"Tersangka ISM diduga memberikan sejumlah duit kepada IAA sebesar USD 30 ribu serta kepada Saudara HL selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Dirjen PHU Kementerian Agama sebesar USD 5.000 dan SAR 16 ribu," kata Asep dalam konvensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (30/3).

Asep mengatakan Maktour diduga memperoleh untung tidak sah alias illegal gain setelah memberi duit tersebut. Pada 2024, menurut Asep, untung terlarangan nan diperoleh Maktour mencapai Rp 27,8 miliar.

Sementara itu, tersangka Asrul Azis Taba (ASR) diduga memberi duit USD 406 ribu ke Gus Alex mengenai kuota tambahan haji. Asep mengatakan pembagian kuota tambahan untuk haji unik itu telah menguntungkan delapan PIHK.

Dia mengatakan Gus Alex dan Hilman merupakan representasi Yaqut ketika menerima duit dari Ismail dan Asrul. Dia mengatakan Yaqut telah menunjuk keduanya untuk mengurus keperluan para PIHK.

KPK menyebut kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 622 miliar. Besaran nomor kerugian negara itu adalah hasil hitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

(kuf/whn)

Puan Pimpin Pengesahan UU PPRT Serta UU Pelindungan Saksi dan Korban

admin@newss.id (Newss.id) — Tue, 21 Apr 2026 15:35:14 +0700

Jakarta -

Ketua DPR RI, Puan Maharani hari ini memimpin Rapat Paripurna DPR RI. Ada sejumlah agenda dalam Rapat Paripurna, termasuk pengesahan Undang-undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) serta UU Pelindungan Saksi dan Korban.

Rapat Paripurna ke-17 masa persidangan IV tahun sidang 2025 - 2026 DPR RI digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Puan didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Sufmi Dasco Ahmad, dan Saan Mustopa.

"Sepanjang bulan Maret dan April kita merayakan tiga hari keagamaan, ialah Hari suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948, Hari Raya Lebaran 1447 Hijriah, dan Paskah. Tiga hari besar keagamaan ini kita lalui dengan refleksi, pembersihan jiwa, dan pemurnian diri," kata Puan, dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Semoga dengan ini kita terlahir kembali menjadi insan nan penuh angan dan mencintai sesama, mengedepankan kasih, serta menyemai kebaikan dan meraih keberkahan dalam sinar ketuhanan," sambungnya.

Kemudian, Puan membacakan surat-surat nan masuk ke DPR, termasuk Surat dari Presiden (Surpres). Adapun Surpres tersebut adalah Surpres Nomor R-11/Pres/03/2026, Tanggal 11 Maret 2026 tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, dan Surpres Nomor R-12/Pres/04/2026, Tanggal 15 April 2026, tentang Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Membahas RUU PPRT.

Agenda pertama Rapat Paripurna adalah Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 oleh BPK RI. IHPS ini dibacakan oleh Ketua BPK RI, Isma Yatun.

Dalam laporan IHPS Semester II-2025 itu, termuat ringkasan 685 laporan hasil pemeriksaan alias LHP nan terdiri atas 7 LHP keuangan, 237 LHP kinerja, dan 441 LHP dengan tujuan tertentu alias DTT.

Setelahnya, agenda kedua Rapat Paripurna adalah pengesahan RUU Pelindungan Saksi dan Korban (PSDK). Agenda kedua ini diawali dengan laporan dari ketua Komisi XIII DPR untuk menyampaikan laporan pembahasan tingkat pertama revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban. Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Andreas Hugo Pareira lantas membacakan laporan itu.

Puan lampau bertanya kepada personil Dewan nan datang apakah RUU Perlindungan Saksi dan Korban dapat disetujui menjadi UU. Seluruh fraksi di DPR menyetujui RUU PSDK menjadi undang-undang.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Saksi dan Korban dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?" kata Puan.

"Setuju," jawab personil serentak dilanjutkan ketukan palu sidang dari Puan tanda UU PSDK telah disahkan.

Usai pengesahan UU PSDK, Rapat Paripurna langsung dilanjutkan dengan pengesahan RUU PPRT sebagai undang-undang. Sebelum pengesahan, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan membacakan laporan pembahasan tingkat pertama RUU PPRT nan dilanjutkan dengan permintaan persetujuan pengesahan oleh Puan.

"Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?" tanya Puan.

Seluruh personil majelis nan datang lampau menjawab setuju. UU PPRT resmi disahkan dan sekarang menjadi payung norma untuk melindungi pekerja rumah tangga.

Puan pun lampau mengucapkan terima kasih atas kerja sama Pemerintah nan berbareng DPR telah menyusun UU PPRT setelah 22 tahun lamanya beleid ini diperjuangkan.

"Melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan nan setinggi- tingginya kepada nan terhormat Menteri Ketenagakerjaan RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Sekretaris Negara RI, serta Menteri Hukum RI atas segala peran serta dan kerjasama nan telah diberikan selama pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut," ucapnya.

Lalu, Puan melanjutkan agenda Rapat Paripurna terakhir, ialah Pidato Ketua DPR RI pada Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025 - 2026. Setelah masa sidang ini ditutup, personil DPR bakal memasuki masa reses dari tanggal 22 April - 11 Mei 2026.

(prf/ega)

Menperin Tegaskan Industri Tak Pakai BBM Subsidi, Penyelewengan Bakal Ditindak

admin@newss.id (Newss.id) — Tue, 21 Apr 2026 15:21:05 +0700

Jakarta -

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita merespons kenaikan nilai Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi, termasuk kekhawatiran potensi penyelewengan BBM subsidi oleh sektor industri.

Agus menegaskan, industri pada dasarnya tidak menggunakan BBM bersubsidi sehingga tidak ada ruang untuk menyalahgunakan subsidi tersebut. Terkait pengawasan, Agus menyebut perihal itu sepenuhnya menjadi kewenangan abdi negara penegak hukum.

"Sebetulnya kan jika untuk industri, memang sudah tidak dilakukan subsidi. Jadi, nggak pernah ada dilakukan subsidi. Dan tentu jika kita isunya kemudian gimana memantau agar tidak ada penyelewangan, itu kita serahkan saja sepenuhnya kepada penegak hukum," jelas Agus di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Agus menjelaskan, kebutuhan utama sektor industri adalah BBM jenis diesel alias solar, nan penggunaannya tercatat dengan baik. Di sisi lain, dia mengakui kenaikan nilai BBM nonsubsidi tidak lepas dari pecahnya bentrok di Timur Tengah.

Ketegangan di Selat Hormuz dan perang Iran, turut mendorong perubahan nilai minyak bumi nan berkapak pada nilai BBM di dalam negeri. Meski begitu, Agus berambisi kenaikan ini berkarakter sementara, dan ketika situasi dunia mulai mereda, nilai BBM non-subsidi juga bakal mengalami penyesuaian.

"Tapi kita harapkan ini hanya sifatnya sementara. Sifatnya sementara, kelak ketika kelak perang sudah mudah-mudahan selesai dalam waktu dekat, kelak bakal ada penyesuaian lagi kan untuk nilai BBM nonsubsidi nan memang basisnya adalah market price," tuturnya.

Lebih lanjut, Agus menilai kondisi ini bukan hanya dihadapi Indonesia, melainkan juga negara lain. Karena itu, dia meyakini pelaku industri, termasuk sektor otomotif, sudah mempunyai strategi untuk memitigasi akibat kenaikan nilai energi.

Ia juga menyinggung kemungkinan pergeseran pasar sebagai respons atas kenaikan nilai BBM, misalnya meningkatnya minat terhadap kendaraan listrik. Menurutnya, pergeseran tersebut merupakan perihal nan wajar dalam sistem pasar, terutama di tengah rumor ketahanan daya dan volatilitas nilai bahan bakar.

"Dan juga jika ada shift dari market, itu juga suatu perihal nan mungkin wajar saja. Misalnya sekarang market lebih mengarah ke mobil listrik, akibat dari rumor ketahanan energi, rumor nilai BBM naik. Itu suatu perihal nan wajar saja dalam market sistem ini," tutup Agus.

(ily/ara)

Dudung Abdurrachman Diminta Menghadap Prabowo: Mungkin Beliau Mau Minta Saran

admin@newss.id (Newss.id) — Tue, 21 Apr 2026 15:20:53 +0700

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu telah menyiapkan sejumlah perihal untuk dilaporkan kepada Prabowo mengenai pertahanan nasional serta rumor internasional lainnya. Termasuk, soal kondisi geopolitik di Timur Tengah.

"Ya itu kelak saya sampaikan ke beliau. Nanti setelah kembali kelak baru saya sampaikan. Ya, ya, kira-kira itulah (soal geopolitik)," tutur Dudung.

Dudung menuturkan dirinya juga bakal membahas soal perjanjian Major Defence Cooperation Partnership antara Indonesia-Amerika Serikat (AS). Namun, dia meyakini Prabowo memahami soal perjanjian tersebut.

"Ya beliau (Prabowo) saya rasa lebih mengerti tentang itu, kelak saya bakal berbincang sama beliau tentang itu," ujar Dudung.

Mantan KSAD Dudung Mendadak ke Istana Presiden Sore Ini

admin@newss.id (Newss.id) — Tue, 21 Apr 2026 15:20:51 +0700

Jakarta, CNN Indonesia --

Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Dudung Abdurachman mendadak mendatangi Istana Kepresidenan setelah mengaku diminta menghadap Presiden Prabowo Subianto pada sore hari ini, Selasa (21/4).

Dudung mengaku belum mengetahui secara pasti agenda nan bakal dibahas dalam pertemuan tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pantauan CNNIndonesia.com, Dudung tiba di kompleks Istana sekitar pukul 14.30 WIB. Ia menyebut pemanggilan tersebut disampaikan melalui ajudan presiden pada malam sebelumnya.

"Semalam ditelepon oleh ajudan bahwa Bapak (Presiden) menghadap Bapak Presiden jam 3 sore ini," ujar Dudung.

Ia mengatakan sebagai penasihat presiden, dirinya kerap dimintai pandangan mengenai beragam isu, meski belum mengetahui topik spesifik nan bakal dibahas kali ini.

"Saya belum tahu, tadi kan saya kan Penasihat Presiden tentunya mungkin ada hal-hal nan beliau minta saran masukan. Biasanya, beliau kan suka minta saran masukan dari kita sebagai penasihat," katanya.

Dudung mengisyaratkan pembahasan dalam pertemuan tersebut kemungkinan mencakup rumor strategis, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Ia juga tidak menampik kemungkinan pembahasan mengenai dinamika geopolitik global.

Meski demikian, dia enggan membeberkan lebih jauh materi nan bakal disampaikan kepada Sang Kepala Negara dan menyebut bakal menjelaskannya setelah pertemuan selesai.

"Itu kelak saya sampaikan ke beliau. Nanti setelah kembali kelak baru saya sampaikan," kata Dudung.

Dalam kesempatan itu, Dudung juga menanggapi sejumlah rumor nan belakangan menjadi perhatian, termasuk wacana blanket overflight dan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat (AS).

Ia menilai Prabowo mempunyai pemahaman lebih luas mengenai rumor tersebut dan bakal membahasnya langsung dalam pertemuan. Selain itu, dia menegaskan bahwa pelanggaran wilayah udara tanpa izin tidak diperbolehkan menurut norma internasional.

(del/wis)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]

UU PPRT Disahkan Usai 22 Tahun Mandek, Menkum: Bukti Pemerintah Berpihak ke PRT

admin@newss.id (Newss.id) — Tue, 21 Apr 2026 15:20:18 +0700

Suasana penyampaian Pendapat Akhir Presiden atas RUU tentang PPRT. Foto: Dok. Kementerian Hukum

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) resmi disahkan dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Selasa (21/4). Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan pengesahan ini menjadi bukti komitmen negara dalam memperkuat pelindungan sekaligus pengawasan terhadap kerja pekerja rumah tangga.

“Pemerintah mempunyai tanggungjawab di bagian ketenagakerjaan untuk melakukan pelindungan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pekerja rumah tangga,” kata Supratman saat menyampaikan Pendapat Akhir Presiden atas RUU tentang PPRT.

UU ini mengatur beragam aspek, mulai dari proses perekrutan dan lingkup pekerjaan kerumahtanggaan hingga hubungan kerja nan berbasis perjanjian antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja. Selain itu, diatur pula kewenangan dan tanggungjawab pekerja, pemberi kerja, serta perusahaan penempatan pekerja rumah tangga.

Tak hanya itu, izin ini juga mencakup training vokasi bagi calon dan pekerja rumah tangga, ketentuan perizinan usaha, hingga pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PPRT.

Suasana penyampaian Pendapat Akhir Presiden atas RUU tentang PPRT. Foto: Dok. Kementerian Hukum

UU PPRT turut mengatur sistem penyelesaian perselisihan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pelindungan pekerja rumah tangga.

UU PPRT Cegah Eksploitasi dan Kekerasan

Supratman menjelaskan, kehadiran UU ini bermaksud memberikan kepastian norma bagi pekerja rumah tangga maupun pemberi kerja, sekaligus mencegah praktik diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan. Regulasi ini juga diharapkan mendorong terciptanya hubungan kerja nan selaras dengan menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan.

“Undang-Undang ini memberikan kepastian hukum, melindungi pekerja dari beragam corak perlakuan tidak adil, serta mendorong peningkatan keahlian dan kesejahteraan pekerja rumah tangga,” ujar Supratman.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas saat menyampaikan Pendapat Akhir Presiden atas RUU tentang PPRT. Foto: Dok. Kementerian Hukum

Sebelumnya, dalam rapat kerja pembahasan tingkat I, Supratman menegaskan bahwa negara mempunyai tanggungjawab untuk melindungi setiap penduduk negara dari perlakuan tidak manusiawi nan berpotensi melanggar kewenangan asasi manusia. Karena itu, pekerja rumah tangga sebagai bagian dari penduduk negara mempunyai kewenangan dasar nan kudu dipenuhi.

“Tujuan dari RUU ini adalah untuk menyelesaikan beragam persoalan antara lain, mulai dari bayaran nan tidak wajar, dibayar tidak sebagaimana mestinya, jam kerja di luar kewajaran, hingga pelecehan ataupun kekerasan, baik secara fisik, psikis, dan seksual alias penelantaran rumah tangga,” ucapnya Senin (20/4) kemarin.

Foto: Anak-anak Warnai Perayaan Hari Kartini dengan Nilai Kesetaraan

admin@newss.id (Newss.id) — Tue, 21 Apr 2026 15:20:17 +0700

gallery figure

Tepat pada 21 April, masyarakat di beragam wilayah Indonesia memperingati Hari Kartini sebagai corak penghormatan terhadap jasa Raden Ajeng Kartini.

Kartini dikenal sebagai Pahlawan Nasional nan memperjuangkan emansipasi perempuan, khususnya dalam kewenangan pendidikan dan kesetaraan kelamin bagi wanita pribumi pada masanya.

Beragam aktivitas digelar untuk memeriahkan peringatan ini, terutama melibatkan anak-anak dari beragam daerah. Mereka menampilkan produktivitas melalui beragam aktivitas seperti peragaan busana, pagelaran seni, hingga aktivitas edukatif nan mencerminkan semangat perjuangan Kartini.

Perayaan ini tidak hanya menjadi arena hiburan, tetapi juga sarana edukasi untuk menanamkan nilai-nilai kesetaraan dan keberanian dalam mengekspresikan diri sejak usia dini.

Seorang siswa Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) Al-Fatah mengenakan busana budaya Nusantara saat mengikuti pawai di Depok, Jawa Barat, Selasa (21/4/2026). Foto: Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO