Mengelola keuangan keluarga tidak lepas dari pentingnya mempunyai dana darurat. Financial planner Bareyn Mochaddin menjelaskan, besaran biaya darurat sebenarnya mempunyai rumus sederhana nan bisa disesuaikan dengan kondisi setiap orang.

Menurut Bareyn, ada patokan umum nan dikenal dengan rumus 3, 6, dan 12 kali pengeluaran bulanan. Untuk perseorangan nan tetap lajang, biaya darurat idealnya sebesar tiga kali pengeluaran bulanan. Sementara itu, bagi nan sudah menikah dan mempunyai satu anak, jumlahnya meningkat menjadi enam kali pengeluaran bulanan.

“Enam adalah enam dikali pengeluaran, itu adalah biaya darurat bagi mereka nan sudah menikah dan punya satu orang anak,” ucapnya dalam ada live TikTok berbareng kumparanMOM beberapa waktu lalu.

Dana Darurat Keluarga: Makin Banyak Tanggungan, Makin Besar Jumlahnya

Kebutuhan biaya darurat bakal semakin besar jika tanggungan bertambah. Misalnya, mempunyai lebih dari satu anak alias turut menanggung orang tua dan personil family lainnya. Dalam kondisi ini, biaya darurat nan disarankan mencapai 12 kali pengeluaran bulanan.

Sebagai gambaran, jika pengeluaran family mencapai Rp 20 juta per bulan, maka biaya darurat nan perlu disiapkan bisa mencapai Rp 240 juta. Angka ini memang terlihat besar, namun Bareyn menekankan bahwa biaya tersebut bisa dicicil secara bertahap, idealnya mulai sejak tetap lajang.

Mulai dari nan Ada di Rumah

Lalu, gimana jika sudah berfamili tetapi belum mempunyai biaya darurat sama sekali?

Bareyn menyarankan untuk memulai dari langkah sederhana, ialah mengevaluasi barang-barang di rumah. Coba perhatikan peralatan nan sudah tidak digunakan selama enam bulan terakhir.

“Yang bisa dilakukan adalah di rumah bawa HP-nya, berdiri, keliling di rumah, terus lihat barang-barang nan nggak dipakai selama enam bulan terakhir,” sarannya.

Barang-barang seperti sepatu, gadget lama, televisi, sepeda, hingga peralatan rumah tangga nan jarang digunakan bisa menjadi sumber biaya awal. Daripada hanya tersimpan dan tidak terpakai, hasil penjualannya bisa dialokasikan untuk membangun biaya darurat.

Namun, dia mengingatkan agar tidak menjual peralatan nan tetap mempunyai kegunaan krusial alias berbobot jangka panjang, seperti perhiasan nan tetap digunakan.

Arab Saudi kembali menghadirkan penemuan digital untuk meningkatkan kenyamanan ibadah haji di Masjidil Haram, Makkah. Otoritas setempat meluncurkan jasa terbaru nan memungkinkan jemaah memantau tingkat kepadatan secara langsung di area tawaf dan sa’i.

Dilansir Saudi Gazette, melalui sistem ini, visitor dapat memandang kondisi keramaian dengan parameter warna nan sederhana dan mudah dipahami.

Informasi tersebut membantu jemaah menentukan waktu dan jalur terbaik saat melaksanakan rangkaian ibadah, sehingga dapat menghindari area nan terlalu padat.

Pihak pengelola Masjidil Haram menjelaskan bahwa jasa ini bermaksud untuk mendukung pengedaran jamaah agar lebih merata. Dengan begitu, kepadatan dapat dikurangi dan pengelolaan arus manusia di dalam masjid menjadi lebih efisien.

Selain itu, teknologi ini merupakan bagian dari pengembangan ekosistem jasa pandai nan memanfaatkan info waktu nyata.

Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman ibadah, memperkuat aspek keselamatan, serta memastikan pergerakan jamaah tetap lancar, khususnya bagi para pelaksana umrah.

Inisiatif tersebut juga mencerminkan komitmen berkepanjangan Arab Saudi dalam melakukan transformasi digital di sektor jasa keagamaan.

Tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, sistem ini juga diproyeksikan bisa mendukung operasional selama musim umrah dan periode puncak kunjungan.

Layanan pemantauan kepadatan ini dapat diakses melalui platform digital resmi nan disediakan oleh otoritas terkait, sehingga jamaah bisa merencanakan ibadah dengan lebih nyaman dan terorganisir.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menghadiri Apel Peringatan HUT Taruna Siaga Bencana (Tagana) ke-22 di laman instansi Kementerian Sosial, Kamis (23/4/2026). Apel tersebut diikuti seribu personil Tagana dari seluruh provinsi di Indonesia.

Dalam arahannya, Gus Ipul menegaskan Tagana kudu selalu ada di setiap bencana, sejalan dengan pengarahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kehadiran Tagana bukan sekadar slogan, melainkan bukti nyata bahwa negara tidak pernah tidakhadir untuk rakyat.

“Tagana bukan sekadar relawan. Tagana adalah garda terdepan negara dalam perlindungan sosial saat bencana. Saudara datang paling cepat, bekerja paling keras, dan pulang paling akhir,” kata Gus Ipul.

Ia menjelaskan, peran strategis Tagana mencakup seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana. Tagana, kata dia, bukan hanya membawa bantuan, tetapi juga membawa angan bagi masyarakat terdampak bencana.

Kepada ribuan personil Tagana, Gus Ipul menyampaikan enam pengarahan utama.

“Pertama, siaga tanpa kompromi. Saat musibah terjadi, Tagana kudu menjadi nan pertama hadir, tidak boleh ada keterlambatan dan keraguan,” kata Gus Ipul.

Kedua, Gus Ipul membujuk seluruh personel Tagana untuk selalu bersikap ahli dan terlatih, dengan terus meningkatkan kapabilitas evakuasi, logistik, dapur umum, serta support psikososial.

“Latihan adalah kesiapan nyata di lapangan, lantaran di medan musibah nan kita hadapi bukan simulasi tetapi nyawa manusia,” jelas Gus Ipul.

Ketiga, Tagana diminta untuk solid dan terintegrasi melalui penguatan kerjasama dengan TNI, Polri, BNPB, dinas sosial, dan seluruh pemangku kepentingan. “Ingat musibah kudu ditanggulangi dengan gotong royong,” kata Gus Ipul.

Arahan Keempat, Gus Ipul berpesan bahwa penanggulangan musibah kudu berbasis info dan sistem, agar respons musibah tidak hanya sigap tetapi juga tepat sasaran.

“Gunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan support tepat sasaran lantaran setiap support nan salah sasaran ada perihal orang lain nan tertunda,” kata dia.

Selanjutnya, Gus Ipul berpesan untuk selalu menjaga integritas tanpa kompromi.

“Tidak boleh ada penyalahgunaan support lantaran support musibah adalah amanah kemanusiaan tidak ada ruang kompromi dalam amanah kemanusiaan,” kata Gus Ipul.

Arahan keenam, Gus Ipul berpesan kepada Tagana untuk selalu bersikap humanis dan berempati. Menurutnya, korban musibah tidak hanya kehilangan rumah, tetapi juga rasa kondusif dan harapan, sehingga kehadiran Tagana kudu memberi kehangatan sekaligus menguatkan moral.

Pada kesempatan itu, Gus Ipul juga menitipkan tugas unik kepada Tagana untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat pendapat Presiden Prabowo.

“Tagana kudu turut serta menjaga Sekolah Rakyat. Kami berterima kasih kepada seluruh Tagana nan selama ini telah berkedudukan sebagai sahabat Sekolah Rakyat. Saudara-saudara adalah relawan tetapi bekerja dengan dedikasi nan luar biasa,” kata Gus Ipul.

Ia juga menitip pesan kepada seluruh pemerintah wilayah untuk terus mendukung Tagana.

“Saya menitipkan tiga hal, perhatikan Tagana di daerah, perkuat kapasitasnya dan dukung operasionalnya. Jangan biarkan mereka datang tanpa dukungan, bekerja tanpa perlindungan. Kalau Tagana kita kuat maka masyarakat kita lebih tangguh,” pungkas Gus Ipul.

Hadir dalam apel tersebut, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Agus Zainal Arifin serta jejeran pejabat tinggi Kemensos.

Apel Peringatan HUT Tagana ke-22 ditutup dengan penampilan simulasi vertical rescue nan memukau. Dalam atraksi tersebut, personel Tagana memperagakan pemindahan korban dari ketinggian di gedung utama Kemensos melalui teknik ladder rescue dan teknik zip line.

Simulasi ini menjadi gambaran nyata kesiapsiagaan, keterampilan, dan dedikasi Tagana dalam menghadapi situasi bencana. Tagana: 22 Tahun Mengabdi Satu Sinergi untuk Ketangguhan Negeri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan Presiden Prabowo telah menyetujui pengiriman pupuk ke Australia sebanyak 250 ribu ton.

Selain Australia, ada India, Filipina, dan Brasil nan tertarik mendatangkan pupuk dari Indonesia. Namun, Airlangga belum bisa mengungkapkan apakah permintaan ketiga negara itu sudah disetujui alias belum.

“Beberapa negara meminta kepada Indonesia, India, Filipina maupun Australia. Bapak Presiden (Prabowo) sudah memberikan kepada Australia 250 ribu ton,” ungkap Airlangga dalam konvensi pers di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta Selatan, Kamis (23/4).

Airlangga memastikan pasokan pupuk di dalam negeri sudah aman. Berdasarkan info Pupuk Indonesia per 20 April 2026, pasokan pupuk saat ini mencapai sekitar 1,18 juta ton.

“Kita menetapkan nilai untuk industri tertentu termasuk pupuk nan dijaga USD 6,5 dolar sehingga dengan demikian pupuk kita surplus,” ujar Airlangga

Airlangga menekankan kondisi tersebut menunjukkan Indonesia mempunyai ketahanan nan cukup baik di sektor pangan, energi, dan kelistrikan, sehingga akibat perubahan dunia dapat relatif dimitigasi.

Kapasitas produksi PT Pupuk Indonesia (Persero) saat ini mencapai 14,65 juta ton per tahun. Angka tersebut terdiri dari urea sebesar 9,36 juta ton, NPK sebanyak 4,52 juta ton, ZA sebesar 750 ribu ton, serta ZK sebesar 20 ribu ton per tahun.

Dari total kapabilitas tersebut, terdapat potensi kelebihan pasokan nan dapat dimanfaatkan untuk ekspor secara terukur. Meski demikian, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono tetap menegaskan kebutuhan dalam negeri bakal menjadi prioritas utama sebelum realisasi ekspor dilakukan.

“Kita Indonesia bakal mengutamakan kebutuhan pupuk dalam negeri. Setelah kita hitung, ada ekses alias kelebihan sekitar 1,5 juta ton nan bisa kita ekspor ke luar negeri,” jelas Sudaryono, dikutip Kamis (23/4).

Universitas Harkat Negeri (UHN) resmi meluncurkan Pusat Kajian Perkotaan Pesisir (Center for Coastal Urban Studies/CCUS) dengan menggandeng Rujak Center for Urban Studies, lembaga kajian nan aktif mendampingi organisasi dan area pesisir di beragam daerah, termasuk Jakarta.

Peresmian dilakukan di Kampus Universitas Harkat Negeri, Tegal, oleh Rektor Sudirman Said, Direktur Rujak Center Elisa Sutanudjaja, serta Direktur PKPP Marco Kusumawijaya, pada Kamis (23/4).

PKPP menjadi bagian dari upaya strategis dalam menghadapi perubahan iklim dan persoalan lingkungan di wilayah pesisir. Keberadaan pusat kajian ini dilandasi urgensi kondisi wilayah pesisir nan kian terdampak perubahan iklim, seperti rob, banjir, kenaikan muka air laut, longsor, dan nan terbaru cuaca panas ekstrem.

Data menunjukkan, lebih dari 8.000 desa di Indonesia berbatasan langsung dengan laut, dengan jumlah masyarakat mencapai lebih dari 16 juta jiwa. Bahkan, sekitar 60 persen populasi Indonesia tinggal dalam radius 50 kilometer dari garis pantai. Mereka adalah golongan masyarakat nan paling rentan terhadap perubahan iklim.

Selama dua dasawarsa terakhir, kenaikan permukaan laut telah memicu beragam dampak, mulai dari banjir rob, kerusakan ekosistem, hingga terganggunya pola produksi masyarakat pesisir. Tekanan ini diperparah oleh perubahan iklim, aktivitas industri, hingga proyek reklamasi nan mengurangi ruang alami laut.

Demi mendorong penelitian dan penerapan temuan riset menjadi kebijakan dan solusi nan kontekstual, terukur, dan dapat direplikasi, melalui penguatan tata kelola pengetahuan dan kapabilitas daerah, PKPP berupaya membangun kontribusi nan relevan dan berakibat menghadapi tantangan perkotaan pesisir mengenai dengan beragam masalah nan ada mulai dari perubahan cuaca sampai perencanaan tata kota.

Pusat kajian ini mengusung dua konsentrasi utama, ialah penanganan masalah lingkungan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.

Menurut Sudirman Said, Tegal dipilih sebagai letak strategis lantaran karakteristiknya sebagai kota sekunder sekaligus kota pesisir. Ia berambisi pusat kajian ini bisa menjadi model pembelajaran, tidak hanya bagi kota-kota lain di Indonesia, tetapi juga area pesisir di tingkat global. Peresmian PKPP juga menjadi bentuk kampus dalam membangun kerjasama lintas sektor, mulai dari pemerintah, masyarakat, dan swasta.

“Ini bagian dari upaya kami menjadikan kampus berakibat nyata, tidak hanya dalam ruang akademik, tetapi juga melalui tindakan langsung di masyarakat,” ujar Sudirman Said dalam aktivitas peluncuran PKPP di kampus Universitas Harkat Negeri, Tegal, Kamis (23/4).

Nantinya pendekatan utama nan bakal dilakukan oleh PKPP adalah dengan melibatkan partisipan, melibatkan pengetahuan dan pengalaman penduduk lokal sebagai sumber utama kebijakan. Tujuannya adalah memperkuat kapabilitas pemerintah wilayah dan masyarakat sipil dalam merespons krisis suasana secara inklusif dan berkeadilan sosial.

“Pesisir adalah untaian horisontal pusat kehidupan dan vertikal dari hulu ke hilir pada pengetahuan permukaan bumi kepulauan seperti Indonesia. Ini nan menjadikan pesisir wilayah krusial nan kudu diperhatikan oleh semua pihak lantaran mempengaruhi kehidupan tidak hanya bagi masyarakat pesisir tentu saja nan bakal pertama kali terdampak, bakal tetapi juga kehidupan bagi semua,” ujar Marco Kusumawijaya, Direktur Pusat Kajian Perkotaan Pesisir (PKPP).

“Pusat Kajian Perkotaan Pesisir (PKPP) diposisikan sebagai pusat kajian tindakan nan menghasilkan pengetahuan pengetahuan agar dapat menjadi dasar bagi pencarian solusi nan mengedepankan pendekatan ko-produksi multipihak untuk mewujudkan wilayah pesisir nan berketahanan, berkeadilan dan lestari.”

Melalui pendekatan ko-produksi multipihak, PKPP diharapkan bisa melahirkan solusi nan berkeadilan, berkelanjutan, dan relevan dengan kondisi lokal. Ke depan, pusat kajian ini juga diharapkan menjadi ruang pertukaran praktik baik antar kota pesisir, sekaligus mendorong kerja sama berkepanjangan dalam merumuskan strategi penyesuaian nan berakibat nyata.

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga melakukan kerjasama strategis berbareng Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.

Kolaborasi itu dikukuhkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pada Rabu (22/04). Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari sinergi dalam pemanfaatan info kendaraan bermotor sebagai pedoman pengaturan dan pengendalian pengedaran BBM subsidi, khususnya Jenis BBM Tertentu (JBT) seperti Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) seperti Pertalite.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan, kerja sama lintas sektor ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola subsidi energi.

"Kolaborasi BPH Migas, Korlantas Polri, dan PT Pertamina Patra Niaga dalam pemanfaatan info kendaraan ini merupakan upaya nyata untuk mewujudkan penyaluran BBM subsidi nan tepat sasaran," ujarnya Wahyudi dalam siaran persnya, Kamis (23/4/2026).

Wahyudi menegaskan bahwa integrasi info ini memperkuat peran BPH Migas dalam pengaturan dan pengawasan pengedaran BBM, sekaligus mendukung pengendalian konsumsi melalui sistem digital terintegrasi berbasis info kendaraan.

"Integrasi info satu pintu nan dikelola Korlantas Polri dan dimanfaatkan berbareng ini menjadi fondasi krusial dalam mendukung subsidi tepat sasaran, sekaligus meningkatkan transparansi, efisiensi jasa publik, dan pengawasan penyaluran BBM subsidi secara menyeluruh," tambahnya.

Sinergi antara BPH Migas, Korlantas Polri, PT Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam memastikan penyaluran BBM subsidi melangkah tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat volume, serta dapat dikontrol berbareng melalui sistem nan terintegrasi.

Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryo Nugroho menyatakan support penuh terhadap integrasi info ini, sekaligus menjadi perpanjangan dan penyempurnaan kerja sama nan telah berjalan. Ia berambisi penyaluran BBM subsidi semakin tepat sasaran dan memberikan faedah optimal bagi masyarakat.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni menjelaskan bahwa integrasi info kendaraan oleh Korlantas Polri ini dapat dimanfaatkan lintas sektor, menciptakan efisiensi pelayanan publik, sekaligus memberikan jasa nan lebih baik kepada masyarakat.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menyampaikan apresiasi atas sinergi nan telah terjalin dan menegaskan pentingnya kerjasama lintas lembaga dalam menjaga amanah subsidi daya bagi masyarakat.

"Subsidi bahan bakar minyak merupakan amanah negara nan kudu dikelola secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Dalam perihal ini, Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus memastikan bahwa penyaluran subsidi betul-betul diterima oleh masyarakat nan berhak," ujar Mars Ega.

Mars Ega menambahkan, diharapkan kerjasama ini dapat terus ditingkatkan melalui pengembangan sistem nan lebih adaptif, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kecermatan sekaligus meminimalkan ketergantungan pada proses manual.

"Kami meyakini bahwa sinergi nan kuat antara Pertamina Patra Niaga, BPH Migas dan Korlantas Polri merupakan kunci dalam mewujudkan subsidi daya nan tepat sasaran, berkeadilan, dan berkelanjutan," sebut Mars Ega.

Melalui penguatan kerjasama ini, Pertamina Patra Niaga berbareng Korlantas Polri dan BPH Migas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas info dan sistem pengawasan, sehingga penyaluran BBM subsidi dapat melangkah lebih tepat sasaran, transparan, dan memberikan faedah optimal bagi masyarakat nan berhak.

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Polisi mengamankan 11 orang saat demo di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur nan berhujung ricuh pada Selasa (21/4). Mereka tengah menjalani pemeriksaan di Mapolda Kalimantan Timur.

Kapolda Kalimantan Timur, Endar Priantoro, membenarkan adanya massa nan diamankan usai tindakan berlangsung.

“Ada beberapa nan diamankan, saat ini tetap dalam tahap pemeriksaan. Nanti bakal kita lihat tingkat kesalahannya,” kata Endar lewat keterangannya, Kamis (24/4).

Berdasarkan info sementara, sebanyak 11 orang diamankan lantaran diduga melakukan tindakan provokatif selama tindakan berlangsung, termasuk penggunaan flare nan berpotensi memicu gangguan keamanan.

Meski demikian, Endar menegaskan bahwa pendekatan norma nan dilakukan tetap mengedepankan prinsip proporsional. Ia menyebut, tidak semua nan diamankan bakal langsung diproses secara pidana.

“Pendekatan represif bakal kita kendorkan. Kalau kesalahannya tidak terlalu berat, bisa saja hanya dilakukan pembinaan,” jelasnya.

8 Orang Terluka

Humas RS Dirgahayu Samarinda, Agustinus, menyampaikan bahwa pihaknya menerima delapan peserta tindakan nan memerlukan perawatan. Dari jumlah tersebut, tujuh orang mengalami luka ringan dan telah diperbolehkan pulang setelah mendapat penanganan medis.

“Kami menerima total delapan peserta aksi. Tujuh orang mengalami luka ringan, sudah kami tangani dan diperbolehkan pulang lantaran kondisinya membaik,” jelasnya.

Sementara satu orang lainnya kudu dirujuk ke rumah sakit lain untuk mendapatkan penanganan lanjutan. Keputusan rujukan dilakukan setelah tim medis menemukan adanya kondisi kesehatan nan memerlukan perawatan lebih intensif.

“Ada satu pasien nan kami rujuk lantaran memerlukan penanganan lanjutan. Kami sudah berkoordinasi dengan dinas mengenai untuk proses tersebut,” tambahnya.

Agustinus juga memastikan tidak ada korban meninggal bumi nan dirawat di RS Dirgahayu akibat kejadian tersebut.

19.000 Sapi untuk MBG, Kepala BGN: Hanya Pengandaian (Foto: BGN)

Jakarta -

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) melalui Bakti BCA mendukung pencegahan stunting melalui aktivitas sosialisasi dan penemuan awal preeklamsia di Gedung Prof. Sujudi, Kementerian Kesehatan, Selasa (21/4).

Preeklamsia merupakan gangguan kehamilan nan dapat meningkatkan akibat kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah. Kedua kondisi tersebut menjadi aspek akibat nan dapat memicu terjadinya stunting pada anak.

Pada aktivitas ini, Bakti BCA juga menyalurkan support satu paket perangkat penemuan awal preeklamsia ke Puskesmas Cisompet, Garut, Jawa Barat. Bantuan terdiri dari USG, patient monitor, tablet Android, serta aplikasi Cexup untuk mendeteksi akibat secara lebih sigap dan akurat.

Bakti BCA juga membujuk 31 ibu mengandung di wilayah Klinik Binaan Bakti BCA ialah Klinik Bakti Medika Mangga Dua untuk mendapatkan sosialisasi dan penemuan awal preeklamsia. Bersama Klinik Bakti Medika, Bakti BCA menghadirkan jasa Mini Medical Check-Up (MCU) cuma-cuma bagi peserta guna mendorong penemuan awal penyakit secara lebih luas.

Direktur BCA Antonius Widodo Mulyono berambisi aktivitas ini bisa mendeteksi lebih awal akibat nan dimiliki para ibu hamil, termasuk preeklamsia. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah nan mendorong penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) nan tetap tinggi dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara.

"Hari ini kami memberikan support seperangkat perangkat penemuan awal preeklamsia, sebelumnya kami juga aktif dalam mendukung pencegahan stunting dalam beberapa tahun terakhir. Mudah-mudahan dengan apa nan kita lakukan bisa menurunkan Angka Kematian Ibu di Indonesia," ujar Widodo dalam keterangannya, Kamis (23/4/2026).

Sementara itu, EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengungkapkan aktivitas ini merupakan upaya Bakti BCA dalam mendukung pencegahan stunting. Sebelumnya, BCA sudah menjalankan program PASTI (Partner Akselerasi Penurunan Stunting di Indonesia) dan program 'Ayo Cegah Stunting'.

Hera menjelaskan BCA berbareng organisasi filantropi dan perusahaan swasta lain juga turut mendukung Kementerian Kependudukan & Pembangunan Keluarga melalui program PASTI untuk mempercepat penurunan nomor stunting di Indonesia.

Program berbareng ini berjalan selama empat tahun, mulai 2023 hingga 2026 dengan total bantuan senilai US$1 juta. Melalui beberapa program tersebut, 6.070 anak berumur di bawah dua tahun (baduta) telah menerima intervensi gizi selama periode 2023-2025.

"Pencegahan stunting perlu dimulai dari hulu, mulai dari remaja dan kesiapan keluarga, kesehatan ibu selama kehamilan, hingga tumbuh kembang anak. Kami berambisi inisiatif dari BCA dapat memperkuat upaya pencegahan sejak awal kehamilan sekaligus meningkatkan kesiapan akomodasi kesehatan dalam memberikan respons nan lebih sigap dan tepat," pungkas Hera.

(akd/ega)

Wacana akuisisi Partai NasDem oleh Partai Gerindra—yang dalam istilah politik disebut fusi alias peleburan beberapa parpol menjadi satu—merupakan rumor politik teranyar nan disorot publik. Sebagai pegiat, aktivis, sekaligus seorang peneliti, rasa-rasanya tidak elok, jika saya tidak mempersoalkan perihal ini.

Mengamini wacana fusi partai politik nan kembali muncul ini seolah menjadi jawaban atas kebuntuan politik hari ini. Hal ini merupakan sikap ahistoris nan berbahaya, di mana kerakyatan dapat kehilangan kompetisi, tumbukan ideologi, dan kembali ke kekuasaan absolut nan terpusat.

Fusi partai politik bukan peralatan baru di republik ini. Sejarah Indonesia pernah bayar mahal penelitian fusi ini. Tahun 1973, di era Soeharto, atas nama stabilitas, rezim Orde Baru melakukan penggabungan partai dengan "kawin paksa". Sepuluh parpol dilebur menjadi tiga kekuatan utama:

• Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nan merupakan campuran partai-partai berbasis Islam seperti NU, Parmusi, PSII, dan Perti.

• Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan campuran PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, dan Murba.

• Golongan Karya (Golkar) nan sebenarnya lebih pas disebut golongan fungsional pendukung pemerintah.

Upaya fusi ini hasilnya rupanya bukan efisiensi demokrasi, melainkan sentralisasi kekuasaan, hilangnya oposisi, matinya diferensiasi ideologi, dan awal era Otoritarianisme bagi Indonesia.

Apa nan terjadi hari ini bentuknya memang berbeda. Tak ada paksaan negara secara langsung, namun melalui periode pemisah parlemen dan syarat pencalonan presiden, sistem politik kita perlahan mengarah kepada penyempitan nan sama.

Dengan terobosan open legal policy ke DPR untuk mengevaluasi periode pemisah parlemen dan Mahkamah Konstitusi nan menghapus periode pemisah pencalonan presiden, maka rumor fusi partai semakin tidak beralasan. Apalagi NasDem, sebagai partai menengah, setidaknya punya jangkar pemilih. Sehingga ketika wacana fusi nan akar rasionalisasinya tidak kuat seperti ini muncul.

Jangan salahkan publik jika muncul tafsir lain bahwa wacana ini bak marginalisasi politik dengan menyasar titik lemah musuh politik untuk dijadikan mitra taktis, nan berujung pada subordinasi politik. Jika diarusutamakan, rumor ini bisa jadi pengaruh bumerang bagi penggagas wacana fusi parpol.

Jika kita tiba pada konklusi bahwa fusi partai bukan solusi melainkan upaya mempercepat kemunduran demokrasi. Maka dalam upaya memperbaikinya diperlukan kejujuran untuk mengakui bahwa problem utama politik kita adalah bukan soal partai politik ekstrim semata, melainkan rapuhnya fondasi hubungan antarpartai. Politik semakin transaksional, koalisi dibangun tanpa landasan kuat ideologis, dan partai kehilangan arah selain sekadar memperkuat dalam kekuasaan.

Gejala ini ditemui setiap pemilu dengan pola nan sama, ialah koalisi dibentuk bukan lantaran kesamaan gagasan; oposisi melemah lantaran tarik-menarik kepentingan, dan publik hanya menjadi penonton dari negosiasi elite. Dalam kondisi seperti ini, menggabungkan partai justru memperbesar masalah. Ia tidak menghilangkan transaksi, tapi hanya memusatkannya pada lingkaran nan lebih sempit.

Political Block, Agar Partai Politik Relevan dengan Rakyat

Di tengah kebuntuan ini, saya pikir kita perlu menggagas politik nan relevan dengan pelibatan rakyat, ialah political block. Blok politik bukanlah format koalisi, dan bukan pula format partai baru. Ia adalah corak rekayasa politik (political engineering) untuk mengorganisir kekuatan sosial agar tidak terus-menerus terjebak dalam politik transaksional.

Dan alih-alih setiap perubahan rezim golongan nan kalah, golongan nan tersingkir, untuk mengaktifkan kartu politik, selalu memikirkan membentuk kendaraan politik, apakah merebut parpol nan ada alias membentuk parpol baru. Seperti contohnya, Anies Baswedan, nan menjadikan partai Gerakan Rakyat sebagai kendaraan politik menuju pilpres.

Maka dalam pendapat politik blok, tawarannya adalah lebih baik bersabar, mengaktifkan blok politik di luar partai politik sebagai aktivitas kesadaran dan aktivitas pembelaan masa, nan sudah pasti jika terbentuk lebih punya daya dobrak dan tentu dapat memperkuat lama, daripada merekayasa parpol sebagai kendaraan semata, nan ketika momentumnya hilang, alias simbol individual hancur citranya, maka hancur juga parpol tersebut.

Blok Politik, menggunakan logika nan cukup sederhana, namun radikal, nan dikonsolidasikan bukan partai, melainkan kepentingan. Alih-alih mendorong fusi alias mendirikan partai baru, political block membujuk publik untuk membangun konsolidasi di luar partai, blok buruh, blok petani, blok kelas menengah urban, hingga blok berbasis pendapat seperti sosial-demokratik alias ekonomi kerakyatan.

Blok-blok ini tidak kudu menjadi sebuah partai politik. Justru di situlah kekuatannya. Mereka menjadi pedoman tekanan, pedoman kaderisasi, sekaligus sumber legitimasi politik. Partai, dalam kerangka ini, hanyalah tujuan akhir, kanal nan dipilih berasas kesesuaian agenda, bukan sebaliknya.

Untuk lebih memahami kita dapat belajar dari perkembangan blok politik di dunia, Partido dos Trabalhadores di Brasil contohnya memanfaatkan konsolidasi aktivitas buruh, serikat pekerja, dan golongan progresif. Ia menjadi contoh gimana blok sosial nan terorganisir dapat membentuk kekuatan politik nan solid. Di Indonesia kita juga punya akar di masa lalu, jejak historis Partai Persatuan Pembangunan sebagai kanal blok politik Islam, Golkar sebagai representasi golongan fungsional, dan Partai Nasional Indonesia dalam konfigurasi Nasakom.

Di Eropa, partai seperti Labour Party tumbuh dari aktivitas pekerja nan kuat. Sementara di Amerika Serikat, Partai Demokrat pada dasarnya adalah federasi beragam blok sosial seperti buruh, minoritas, hingga aktivitas progresif. Artinya, kerakyatan nan kuat selalu mempunyai satu perihal nan sama, ialah kuatnya blok sosial nan terorganisir, bukan sekadar partai nan besar.

Menentang pendapat Fusi partai, artinya melawan personalisasi dan memperkuat Institusi partai politik, Fusi partai percaya alias tidak, suka alias tidak suka, hanya bakal mendorong politik semakin personalistik. Di mana identitas partai melebur, nan tersisa hanyalah figur dan elite. Sebaliknya, berbanding 180 derajat, political block bakal memaksa, partai kembali pada agenda nan relevan dengan tema kerakyatan, kaderisasi bakal berbasis aktivitas sosial, dan politik nan lebih disiplin lantaran ditopang pedoman materil nan rill atas kebutuhan publik dan pemilih.

Mengarusutamakan Blok Politik, berfaedah mengembalikan politik pada khittah-nya, dari politik nan dikendalikan elite, menuju politik nan dikontrol oleh konsolidasi kepentingan publik. Karena jika Parpol di pimpin oleh pembelahan aspirasi dan ideologi, Maka Demokrasi betul-betul jadi ruang kompetisi, lantaran penguatan Demokrasi tidak pernah lahir dari penyeragaman. Ia tumbuh dari perbedaan, dari pertarungan gagasan, dan dari keberanian untuk berbeda.

Fusi partai mungkin menjanjikan stabilitas, tapi itu semu. Tanpa oposisi nan kuat dan diferensiasi nan jelas, stabilitas itu hanyalah jalan sunyi menuju stagnasi dan regresi demokrasi. Political block menawarkan jalan tengah, tanpa kudu melebur nan berfaedah mematikan keragaman, dengan blok politik kita bisa membangun kekuatan kolektif. Sehingga jika kerakyatan kita tersandera oleh transaksi, maka political block adalah langkah untuk mengembalikannya ke tangan publik.

PLBN Motaain nan berlokasi di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi NTT, merupakan salah satu simpul utama aktivitas lintas pemisah negara nan menjalankan kegunaan keimigrasian, kepabeanan, karantina, serta keamanan dan manajemen pengelolaan secara terpadu, sehingga berkedudukan krusial dalam mendukung mobilitas dan perdagangan lintas negara.

Peresmian tersebut turut dihadiri oleh Asisten Deputi Potensi Perbatasan Darat Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Brigjen TNI Topri Daeng Balaw S.I.P, perwakilan BRI, serta perwakilan unsur TNI dan Polri di PLBN Motaain, pegawai PLBN, pengusaha UMKM, serta masyarakat di wilayah perbatasan.

Farida menambahkan bahwa kehadiran jasa ini terintegrasi dengan ekosistem BRI nan mencakup akses pembiayaan, jasa transaksi, hingga pemberdayaan UMKM. Sinergi tersebut diharapkan bisa mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan agar semakin produktif dan berkekuatan saing.

“BRI berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan jasa finansial hingga ke wilayah perbatasan negara guna memperkuat inklusi finansial dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui langkah ini, BRI turut berkedudukan dalam mendukung pembangunan area PLBN sebagai garda terdepan ekonomi Indonesia,” pungkasnya.