Ketika Pemerintah menempatkan peningkatan kualitas gizi anak sebagai salah satu prioritas pembangunan sumber daya manusia, support dari beragam pihak menjadi semakin penting. Pemenuhan gizi nan baik sejak usia awal tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan anak, tetapi juga menjadi fondasi dalam menciptakan generasi nan sehat, cerdas, dan berkekuatan saing di masa depan.

Berbagai upaya terus dilakukan untuk memperkuat kualitas gizi anak Indonesia. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 nan diumumkan Kementerian Kesehatan pada 2025, prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8 persen. Meski menunjukkan tren nan positif, tantangan pemenuhan gizi anak tetap memerlukan support dan kerjasama dari beragam pihak agar semakin banyak anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Perhatian terhadap pemenuhan gizi anak-anak tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Dunia upaya juga dapat mengambil peran melalui beragam program nan memberikan faedah langsung bagi masyarakat. Salah satunya dilakukan oleh PT Anugerah Agung Prima Abadi (AAPA) melalui program Susu Sehat Bernutrisi (SEHATI) dari TAP Untuk Negeri nan secara rutin memberikan susu bernutrisi sebagai bentuk kepedulian nyata bagi anak-anak di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, program SEHATI menjangkau siswa-siswi SDN 001 Muara Lesan dan SDN 001 Lesan Dayak nan berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Melalui pembagian susu bernutrisi nan dilakukan secara berkala, program ini diharapkan dapat membantu menambah asupan gizi anak sekaligus mendukung tumbuh kembang mereka pada masa sekolah.

Bagi anak-anak, segelas susu mungkin hanya dinikmati dalam beberapa menit. Namun, kandungan nutrisi di dalamnya dapat menjadi bagian dari perjalanan panjang dalam mendukung tumbuh kembang, kesehatan, serta semangat mereka dalam meraih cita-cita. Karena itu, pemenuhan gizi nan dilakukan secara konsisten menjadi salah satu langkah sederhana nan dapat memberikan faedah jangka panjang bagi masa depan anak.

Pemenuhan nutrisi anak tetap menjadi perhatian krusial dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Berdasarkan info UNICEF Indonesia, tantangan nutrisi anak Indonesia tetap memerlukan perhatian berbareng lantaran beragam corak malnutrisi, termasuk kekurangan gizi dan defisiensi unsur gizi mikro, tetap menjadi tantangan dalam mewujudkan perkembangan anak secara optimal.

Kepala Sekolah SDN 001 Muara Lesan, Peterson, mengapresiasi penyelenggaraan program tersebut dan menilai support nan diberikan membawa faedah bagi para siswa.

“Bantuan susu bernutrisi ini bukan hanya memberikan faedah bagi kesehatan anak-anak, tetapi juga menjadi penyemangat bagi mereka untuk terus belajar dan meraih cita-cita. Kami berterima kasih kepada perusahaan nan telah ikut memperhatikan masa depan generasi penerus bangsa di Kampung Muara Lesan dan Lesan Dayak,” ujarnya.

Program SEHATI menjadi salah satu corak keterlibatan sektor swasta dalam mendukung upaya peningkatan kualitas gizi anak di sekitar wilayah operasional perusahaan. Melalui pengedaran susu bernutrisi nan dilakukan secara berkala, program ini tidak hanya membantu pemenuhan kebutuhan gizi anak, tetapi juga memperkuat kesadaran bakal pentingnya investasi pada kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Di tengah perhatian nasional terhadap pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045, beragam inisiatif nan mendukung pemenuhan gizi anak menunjukkan bahwa investasi terhadap masa depan bangsa dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana nan dilakukan secara konsisten salah satunya nan telah dijalankan secara konsisten oleh TAP Untuk Negeri melalui program SEHATI. Upaya tersebut bakal memberikan akibat nan lebih luas andaikan semakin banyak pihak, termasuk bumi usaha, turut berperan-serta dalam mendukung peningkatan gizi anak di beragam daerah. Dengan kerjasama nan semakin kuat, kesempatan bagi anak-anak Indonesia untuk tumbuh sehat, belajar optimal, dan meraih masa depan nan lebih baik bakal semakin terbuka.

Ketika tawaran masuk Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 20 Sleman di Kalasan datang melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Iksan Fajar Susandi tidak serta-merta menganggapnya sebagai support sosial nan kudu langsung dicomot begitu saja.

Remaja nan tumbuh di lipatan Perbukitan Menoreh, tepatnya di Dusun Clapar III, Kalurahan Hargowilis, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo itu justru memilih mengambil jarak dan mencari tahu lebih dulu.

Ia bertanya perincian kepada pendampingnya, menelusuri informasi, apalagi berupaya memastikan langsung bahwa program nan sedang ramai diperbincangkan itu betul-betul ada.

“Harus cross check, lantaran ini untuk masa depan,” ucapnya saat berbicara dengan Pandangan Jogja, Senin (8/6) lalu.

Bukan semata-mata lantaran seluruh kebutuhan siswa ditanggung negara, Iksan memandang kesempatan belajar dalam lingkungan nan bisa membentuk kebiasaan, kedisiplinan, dan kemandirian. Sistem pondok membuatnya percaya dapat konsentrasi menempuh pendidikan, sementara kedua orang tuanya bisa menjalani pekerjaan tanpa kudu terus memikirkan beragam urusan sekolah dari rumah.

"Kalau di sini bisa konsentrasi belajar. Orang itu juga enggak perlu bingung lagi," katanya.

Keputusan sadar itu kemudian membawanya meninggalkan rumah di lereng Menoreh dan menjadi bagian dari angkatan pertama Sekolah Rakyat SMA 20 Sleman.

Dari Remaja Pendiam ke Wakil Ketua OSIS

Namun, hari-hari awal di sekolah tidak langsung mengubah dirinya. Bagi orang nan baru mengenalnya, Iksan adalah anak nan condong menyimpan banyak perihal untuk dirinya sendiri. Ia tidak banyak bicara, tidak mudah membuka percakapan, dan lebih sering mengawasi daripada terlibat.

Siti Musyarofah tetap mengingat kesan pertama itu dengan jelas. "Iksan datang ke sini itu betul-betul diam. Diajak ngomong ya hanya sak perlune. Kelihatan sekali jika anaknya sangat moody dan introvert," kata wanita nan berkawan disapa Mbak Rofa tersebut.

Sebagai wali asuh nan mendampingi keseharian siswa di luar ruang kelas, Mbak Rofa memandang gimana anak-anak dari beragam latar belakang perlahan belajar menyesuaikan diri.

Pada diri Iksan, perubahan itu melangkah pelan tetapi pasti; dia mulai terlibat dalam diskusi, berani menyampaikan pendapat, dan membuka diri.

Yang berubah rupanya bukan hanya langkah Iksan berinteraksi, melainkan langkah pandangnya terhadap kehidupan. Sebelum masuk Sekolah Rakyat, Iksan mengaku pernah merasa dirinya berada di lapisan paling bawah. Ia tumbuh dalam family sederhana.

Ayahnya bekerja sebagai kuli bangunan, sementara ibunya berdagang tempe benguk secara daring. Sebelumnya, kedua orang tuanya pernah berdagang daun pisang dan rempah-rempah di pasar, di mana hari mereka sering kali dimulai sejak jam dua malam.

Pemandangan itu begitu berkawan baginya, hingga kebiasaan bangun awal hari di pondok bukanlah sesuatu nan sulit. Namun, justru setelah tinggal berbareng 74 siswa lain dari beragam wilayah di DIY, dia mulai menyadari bahwa setiap orang membawa cerita nan berbeda.

Ada kawan nan tumbuh tanpa pengasuhan utuh, ada nan datang dengan persoalan family nan rumit, dan ada nan kudu berjuang keras membangun kepercayaan diri.

"Dulu waktu SMP saya merasa nan paling bawah," katanya lampau terdiam sesaat.

"Tapi setelah di sini saya memandang rupanya ada nan lebih bawah dari saya," lanjutnya.

Kalimat itu tidak lahir dari rasa syukur lantaran merasa lebih beruntung. Pengalaman hidup berbareng di pondok membuatnya memahami bahwa hidup bukan hanya tentang dirinya sendiri.

"Jadi ada perihal nan lebih besar nan kudu diselesaikan daripada kepentingan diri sendiri," ujarnya.

Mimpi Menjadi Bupati Kulon Progo

Di lingkungan sekolah, perubahan itu tidak luput dari perhatian para guru. Dianita Astari, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Sekolah Rakyat SMA 20 Sleman, mengatakan banyak siswa datang dengan potensi besar, tetapi selama ini tidak mempunyai ruang nan cukup untuk bertumbuh. Sebagian datang dengan rasa percaya diri rendah dan tidak terbiasa bermimpi terlalu jauh.

"Beban moral kami bukan hanya membikin mereka cerdas, tetapi gimana mereka bisa menjadi pribadi nan baik dan tidak menjadi masalah di lingkungannya," kata Janita.

Pada diri Iksan, ruang untuk bertumbuh itu menemukan bentuknya. Ia dipercaya menjadi Wakil Ketua OSIS. Bukan lantaran paling vokal alias menonjol, melainkan lantaran teman-temannya memandang sosok nan bisa diajak mendengar dan berpikir bersama.

Menariknya, di tengah beragam aktivitas itu, ada satu perihal nan terus melekat pada dirinya: kemauan menjadi Bupati Kulon Progo. Cita-cita itu muncul nyaris tanpa rencana ketika dia secara spontan menyebutkannya ketika Menteri Sosial Saifullah Yusuf datang meninjau Sekolah Rakyat pada hari-hari awal operasional sekolah.

“Kalau memang ditakdirkan jadi bupati ya bupati,” katanya sembari tersenyum. “Tapi nan krusial gimana caranya kita bisa jadi berkah buat orang lain.”

Pesan Presiden Prabowo Subianto

Cara berpikir seperti itu tidak muncul dalam semalam. Selama nyaris satu tahun di Sekolah Rakyat, Iksan tidak hanya belajar pengetahuan pengetahuan, tetapi juga belajar memahami kehidupan dari perspektif pandang nan berbeda.

Ia berjumpa teman-teman nan membawanya keluar dari langkah pandang lama bahwa dirinya adalah anak nan paling kurang beruntung. Ia mulai memahami kenapa Sekolah Rakyat dibangun.

Dalam pidatonya saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi pada Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto menyebut program tersebut sebagai salah satu upaya negara memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat dengan sasaran utama anak-anak dari golongan desil 1 dan desil 2, golongan masyarakat nan selama ini berada pada lapisan ekonomi paling rentan.

Di hadapan ribuan siswa, Prabowo berpesan agar anak-anak Sekolah Rakyat tidak pernah malu dengan pekerjaan orang tua mereka—apakah ayahnya pekerja alias ibunya pedagang kecil. Sebab, mereka adalah orang-orang nan bekerja dengan keringat dan kehormatan.

Pesan itu terasa dekat dengan kehidupan Iksan nan tumbuh memandang ayahnya bekerja sebagai kuli gedung dan ibunya berdagang tempe benguk. Karena itulah, ketika berbincang tentang masa depan, nan muncul dalam pikirannya bukan soal apa nan bakal dia dapatkan, melainkan apa nan kudu dia kembalikan.

"Saya Punya Utang nan Harus Dibayar Kembali"

Bagi Iksan, pendidikan nan dia nikmati hari ini bukanlah bingkisan nan jatuh dari langit. Ada kerja keras orang tua, guru, wali asuh, dan negara nan membiayai sekolahnya. Di kembali negara, ada jutaan rakyat Indonesia nan bayar pajak.

Iksan memahami betul bahwa duit nan membuatnya bisa tinggal di asrama, makan setiap hari, hingga memperoleh akomodasi berasal dari petani, buruh, pedagang kecil, hingga pegawai nan menyisihkan penghasilannya untuk negara. Karena itulah dia memandang kesempatan ini sebagai amanah nan kudu dipertanggungjawabkan, bukan sekadar support nan selesai saat lulus.

“Uang negara berasal dari pajak rakyat,” katanya pelan. Ia lampau melanjutkan kalimat nan terdengar terlalu dewasa untuk seorang siswa SMA.

“Jadi saya punya utang nan kudu dibayar kembali kepada rakyat.”

Tentu bukan utang nan dibayar dengan duit alias lunas dalam hitungan tahun. Utang itu kudu dibayar dengan langkah menjadi manusia nan berfaedah bagi orang lain, entah suatu hari dia menjadi Bupati Kulon Progo alias menempuh pekerjaan nan berbeda.

Yang mau dia bawa pulang bukan sekadar ijazah, melainkan kesadaran bahwa kesempatan hari ini kudu menjadi faedah bagi lebih banyak orang. Mungkin di situlah makna paling sederhana dari cita-cita besar negara membangun Sekolah Rakyat.

Bukan hanya menghadirkan ruang belajar bagi anak-anak nan selama ini berada di pinggir kesempatan, tetapi menumbuhkan generasi nan suatu hari percaya bahwa keberhasilan tidak berakhir pada dirinya sendiri.

Bahwa ada rakyat nan kudu dibalas jasanya. Dan bagi Iksan, perjalanan untuk bayar utang itu baru saja dimulai.

Wapres Gibran Rakabuming (tengah) berbincang dengan penduduk Desa Niawula, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Kamis (18/6/2026).(Antara/Prisca Triferna)

WAKIL Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mempunyai urgensi tinggi, khususnya bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hal tersebut disampaikan Wapres saat meninjau Sekolah Dasar Negeri (SDN) Wolomoni di Desa Niawula, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (18/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran menekankan bahwa masa libur sekolah saat ini merupakan momentum krusial untuk mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola program MBG agar lebih tepat sasaran. Menurutnya, faedah program ini sangat dinantikan oleh para pembimbing dan orang tua siswa di wilayah pelosok.

Fokus pada Pemenuhan Gizi dan Pencegahan Stunting

Wapres menyoroti kondisi di SDN Wolomoni sebagai representasi wilayah nan sangat memerlukan intervensi gizi. Program MBG tidak hanya menyasar anak sekolah, tetapi juga dirancang untuk golongan rentan lainnya guna menekan nomor stunting secara nasional.

Melibatkan Mahasiswa Melihat Realitas Lapangan

Menariknya, dalam kunjungan kerja kali ini, Wapres Gibran membujuk lima perwakilan mahasiswa dari beragam perguruan tinggi untuk memandang langsung kondisi di lapangan. Langkah ini diambil sebagai respons atas aspirasi mahasiswa nan sebelumnya menyuarakan kritik terhadap program tersebut.

"Kalau kemarin saya dengan mahasiswa-mahasiswa nan demo itu bilang tidak setuju dan kudu disetop. Kalau saya pribadi, ini kudu dilanjutkan terutama di wilayah 3T," tegas Wapres Gibran.

Rapid Bena Main, mahasiswa dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto nan ikut dalam rombongan, mengakui adanya urgensi program ini setelah memandang realitas di NTT. Ia sepakat bahwa MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) kudu menjadi prioritas untuk menutup kesenjangan ekonomi dan kesehatan.

Visi Indonesia-Sentris

Wapres Gibran menggarisbawahi bahwa keberlanjutan program MBG di wilayah seperti Ende merupakan bentuk nyata dari visi pembangunan nan tidak lagi Jawa-sentris. Pemerintah berkomitmen memastikan setiap kebijakan strategis menyentuh seluruh pelosok tanah air demi pemerataan kesejahteraan.

Dengan adanya pengawasan langsung dan pelibatan komponen mahasiswa, pemerintah berambisi tata kelola Makan Bergizi Gratis dapat terus disempurnakan, meminimalisir celah penyimpangan, dan memberikan akibat nyata bagi kualitas sumber daya manusia di masa depan. (Ant/I-1)

Ilustrasi((Maunakea Weather Center))

JUMLAH orang nan terjebak di pegunungan Jepang meningkat 226 orang dari tahun sebelumnya menjadi rekor tertinggi 3.623 orang pada 2025, menurut info kepolisian nan dirilis pada Kamis (18/6).

Ilustrasi(Dok Istimewa)

DINAS Perdagangan Kota Padang mulai menggelar operasi pasar unik Minyakita pada Rabu (17/6). Pada hari pertama, aktivitas dilaksanakan di Pasar Raya dan Pasar Bandar Buat sebagai upaya menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, sekaligus memastikan pengedaran Minyakita tetap tersedia di tengah tingginya permintaan masyarakat.

Kepala Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting (Bapokting) Dinas Perdagangan Kota Padang, Edrian Edward, mengatakan operasi pasar tersebut merupakan hasil kerjasama dengan sejumlah produsen, seperti Indofood, Bulog, dan pihak lainnya. Program ini bakal dilaksanakan di sembilan pasar secara berjenjang hingga 30 Juni 2026.

"Pasar murah unik Minyakita ini kami laksanakan untuk menjaga stabilitas harga, pengendalian inflasi, sekaligus memastikan pengedaran Minyakita nan belakangan cukup langka. Alhamdulillah, unik di Kota Padang kami upayakan tetap kondusif melalui operasi pasar di sembilan pasar," ujar Edrian Edward, Kamis (18/6).

Dalam operasi pasar tersebut, Minyakita dijual seharga Rp15.000 per liter, lebih rendah dari Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700. Menurutnya, kebijakan itu diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, sekaligus menunjukkan kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pokok warga.

Edrian menjelaskan, penyelenggaraan operasi pasar dimulai pada 17 Juni di dua pasar. Kemudian bersambung di pasar-pasar lainnya hingga berhujung di Pasar Blimbing pada 30 Juni. Informasi jadwal, lokasi, dan nilai jual juga telah disosialisasikan melalui kepala UPT pasar, media sosial, dan flyer agar masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut.

"Kami membujuk masyarakat datang berbelanja di sembilan pasar nan telah dijadwalkan. Kesempatan ini terbatas dan diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh Minyakita dengan nilai terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas nilai di Kota Padang," tuturnya.

Melalui operasi pasar ini, Pemerintah Kota Padang berambisi masyarakat dapat lebih mudah memperoleh Minyakita dengan nilai terjangkau, sekaligus menjaga kesiapan pasokan dan stabilitas nilai kebutuhan pokok di seluruh wilayah Kota Padang. (H-2)

Ilustrasi.(Magnific)

RAKSASA teknologi Apple berencana meningkatkan nilai produk-produknya dalam waktu dekat. Langkah ini diambil menyusul lonjakan biaya komponen cip memori nan digunakan pada perangkat mereka.

CEO Apple nan bakal segera mengakhiri masa jabatannya, Tim Cook, mengungkapkan kepada The Wall Street Journal (WSJ) bahwa kenaikan nilai tersebut sekarang menjadi perihal nan tidak terhindarkan. Cook menyebut situasi biaya produksi saat ini sudah berada pada titik nan tidak berkelanjutan.

Meski demikian, Cook belum merinci kapan penyesuaian nilai tersebut bakal mulai diberlakukan alias model produk mana saja nan bakal terdampak secara langsung. Ketidakpastian ini juga menyelimuti peluncuran iPhone 18 nan dijadwalkan rilis pada September mendatang.

Dampak Booming AI dan Krisis Global

Cip memori merupakan komponen vital dalam perangkat pandai seperti ponsel. Namun, pesatnya perkembangan kepintaran buatan (AI) dalam beberapa bulan terakhir memicu lonjakan permintaan nan drastis, sehingga mengerek nilai komponen tersebut di pasar global.

"Kami berupaya semaksimal mungkin untuk memitigasi kenaikan biaya besar-besaran nan dibebankan kepada kami dan kami mencoba melindungi pengguna dari akibat tersebut. Namun, situasinya sekarang sudah tidak berkelanjutan," ujar Cook sebagaimana dikutip dari WSJ, Kamis (18/6/2026).

Cook menjelaskan bahwa saat ini terjadi ketimpangan antara pasokan dan permintaan. Di satu sisi, konsumen menginginkan perangkat baru. Namun di sisi lain, produsen memori meningkatkan nilai secara signifikan lantaran keterbatasan stok.

Catatan Redaksi: Harga RAM, nan biasanya merupakan salah satu komponen komputer termurah, dilaporkan melonjak lebih dari dua kali lipat sejak Oktober 2025.

Faktor Geopolitik dan Transisi Kepemimpinan

Selain permintaan AI, aspek geopolitik turut memperburuk keadaan. Konflik nan terjadi di Iran mengganggu pasokan helium global, gas nan sangat krusial dalam proses pembuatan semikonduktor. Hal ini menambah beban biaya produksi cip komputer secara keseluruhan.

Kabar rencana kenaikan nilai ini muncul di tengah masa transisi kepemimpinan di Apple. Tim Cook dijadwalkan bakal digantikan oleh John Ternus sebagai CEO Apple pada September mendatang, setelah 15 tahun memimpin perusahaan tersebut.

Sejauh ini, Apple menunjukkan performa penjualan nan kuat. Penjualan perangkat Apple tumbuh 17% pada kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan periode nan sama tahun lalu, didorong oleh permintaan tinggi di pasar Tiongkok. Sebelumnya, Apple juga telah meningkatkan nilai komputer kompak Mac Mini sekitar US$200 pada awal tahun ini.

"Kami sangat memerlukan nilai dan pasokan memori kembali ke tingkat nan wajar untuk produk konsumen. Itulah intinya," pungkas Cook. (BBC/I-2)

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut ketua DPR berencana menerima perwakilan mahasiswa nan bakal menggelar tindakan pada Jumat (19/6).

Menanggapi rencana tindakan tersebut, Dasco mengatakan DPR terbuka untuk menerima mahasiswa nan mau menyampaikan aspirasinya.

"Besok sepertinya ada. Gapapa, ini kan mau terima," kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6).

Dasco memastikan mahasiswa nan datang bakal diterima oleh ketua DPR.

"Besok memang ada rencana diterima oleh ketua DPR kok," ujarnya.

Saat ditanya mengenai agenda penerimaan, Dasco menyebut info lebih lanjut bakal disampaikan kemudian.

"Nanti dikabari," kata Dasco.

Adapun rencana tindakan tersebut diketahui melalui akun IG @kepresmausakti. Aksi nan digelar pada Jumat (19/6/2026) itu dimotori oleh Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti (BEM FH Usakti).

Aksi berjudul "Indonesia Gawat Darurat" dan "Rakyat Bersatu Menggugat" tersebut membawa sejumlah tuntutan, di antaranya menyoroti kondisi krisis ekonomi, menolak pemborosan anggaran, serta meminta pertimbangan terhadap beragam kebijakan pemerintah.

Massa tindakan dijadwalkan berkumpul di Tugu Luar Universitas Trisakti. Sementara titik tindakan berada di Gedung DPR RI dengan waktu penyelenggaraan mulai pukul 10.00 WIB untuk Kepresma Usakti dan pukul 13.30 WIB untuk BEM FH Usakti.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong percepatan penerapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online sebagai bagian dari upaya memperkuat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah nan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Bank Pembangunan Daerah (BPD), pemerintah wilayah (Pemda), serta pemangku kepentingan terkait.

Dalam rapat tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni menegaskan, percepatan penerapan SP2D Online merupakan salah satu instrumen krusial untuk mewujudkan tata kelola finansial wilayah nan lebih transparan, akuntabel, efektif, dan terintegrasi secara digital.

"Hari ini kita bisa bersama-sama berjumpa untuk berbincang sekaligus mencari beragam solusi terhadap penyelenggaraan khususnya mengenai dengan percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah," ujar Fatoni saat membuka Rakor di Kantor Kemendagri, di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Selain mendukung efisiensi proses pencairan anggaran daerah, SP2D Online juga menjadi bagian dari transformasi digital pengelolaan finansial wilayah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Dalam kesempatan ini, Fatoni mengapresiasi Pemda dan BPD nan telah menunjukkan komitmen dalam mendukung penerapan SP2D online.

Ia menegaskan pelibatan OJK dalam rakor kali ini bermaksud agar Pemda serta para pemangku kepentingan bisa memahami sisi izin sekaligus mendapatkan asistensi dari lembaga tersebut.

"Sengaja kami hadirkan di sini dari OJK sebagai regulator sekaligus sebagai mentor dari penyelenggaraan perbankan dan juga sekaligus kelak bakal memberikan pengarahan gimana kita dalam melaksanakan percepatan ini," tutur Fatoni.

Fatoni menambahkan, pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kudu berpatokan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Pemilihan bank pengelola RKUD mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain reputasi dan kesehatan bank, kualitas jasa nan diberikan, serta faedah nan dapat diberikan bagi pembangunan dan perekonomian daerah," jelas.

Sementara itu, perwakilan OJK Aprianus John Risnad menyampaikan dukungannya terhadap percepatan ETPD sebagai bagian dari agenda nasional digitalisasi tata kelola finansial publik. OJK menilai peran BPD sangat strategis dalam mendukung transformasi digital jasa finansial Pemda. Oleh lantaran itu, OJK terus memperkuat kapabilitas BPD melalui penguatan permodalan, tata kelola teknologi informasi, manajemen akibat digital, serta pengembangan sinergi melalui skema Kelompok Usaha Bank (KUB).

"Kita sudah membikin patokan mengenai maturitas digital dan segala macam nan Bapak-Ibu (BPD) sendiri kita minta untuk mengukur itu," kata John.

PM Israel Benjamin Netanyahu (kanan) dan Presiden AS Donald Trump (kiri)(AFP)

PEMERINTAH Amerika Serikat (AS) dan Iran resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) nan menjadi landasan bagi kedua negara untuk melanjutkan proses diplomasi dan pembahasan beragam rumor strategis nan selama ini menjadi sumber ketegangan.

Ketua Pusat Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia (UI), Suzie Sudarman menilai kesepakatan tersebut berpotensi meredakan bentrok nan selama ini membayangi area Timur Tengah. Menurutnya, perhatian utama saat ini tertuju pada kemungkinan dibukanya kembali Selat Hormuz nan menjadi jalur vital perdagangan daya dunia.

"Iya jelas semua menunggu dibukanya Selat Hormuz. Israel sudah ditinggal Presiden Trump dan tidak bisa melangkah sendiri tanpa Trump," kata Suzie dihubungi Media Indonesia, Kamis (18/6).

Ia menilai Iran memperoleh kepentingan nan selama ini diinginkannya melalui kesepakatan tersebut. Di sisi lain, kedua negara juga mempunyai ruang untuk mengeklaim keberhasilan diplomatik masing-masing. "Iran memperoleh apa nan dibutuhkannya dua negara bisa mendeklarasikan kemenangan," ujarnya.

Mengenai pihak nan paling diuntungkan dan dirugikan dari MoU tersebut, baik dari sisi geopolitik, keamanan regional, maupun kepentingan ekonomi global, Suzie menilai AS dan Iran sama-sama mendapatkan manfaat. "Sementara baik AS maupun Iran memperoleh apa nan diinginkan. Israel nan tercampakkan," ucapnya.

Menurut Suzie, posisi Israel menjadi nan paling terdampak dari kesepakatan tersebut lantaran berpotensi kehilangan support penuh nan sebelumnya diberikan Washington dalam menghadapi Iran.

Terkait keberlangsungan MoU di masa mendatang, termasuk jika terjadi pergantian kepemimpinan politik di AS maupun Iran, Suzie menilai kesempatan kesepakatan itu untuk tetap memperkuat cukup besar. Ia menegaskan bahwa nota kesepahaman merupakan instrumen diplomatik nan umum digunakan dalam hubungan internasional.

"MoU banyak dibuat sekalipun tidak jadi bentuk dalam kesepakatan tetapi kondusif lantaran AS Lebih cemas bakal tindakan Iran dibandingkan Iran takut bakal AS," ujarnya.

Menurutnya, aspek kepentingan strategis kedua negara bakal menjadi salah satu penentu utama dalam menjaga keberlangsungan komunikasi dan diplomasi nan telah dibangun melalui MoU tersebut. (Fer/P-3)

Menteri Pertanian Amran Sulaiman memberikan keterangan pers pada awak media usai menemui Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).(Antara)

MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Indonesia telah mencapai status swasembada beras. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan pemerintah nan tidak mengeluarkan izin impor beras medium sepanjang tahun 2025 lalu, menyusul kondisi persediaan pangan nasional nan mengalami surplus signifikan.

Penegasan tersebut disampaikan Mentan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6/2026). Amran mematahkan keraguan sejumlah pihak mengenai klaim swasembada nasional dengan memaparkan info stok riil pangan per Juni 2026 nan dinilai sangat melimpah.

Stok Melimpah, Bulog Sewa Gudang Tambahan

Berdasarkan laporan Kementerian Pertanian, stok beras nan saat ini dikuasai pemerintah mencapai 5,2 juta ton. Angka ini jauh melampaui kapabilitas penyimpanan internal Perum Bulog nan hanya bisa menampung 3 juta ton.

Kondisi surplus ini memaksa Bulog untuk melakukan langkah ekstra guna mengamankan pasokan nan ada. "Kapasitas Bulog hanya 3 juta ton, tapi stok kita 5,2 juta ton. Artinya Bulog hari ini menyewa penyimpanan 2,2 juta ton," ungkap Amran.

Ketahanan Pangan Aman 11 Bulan ke Depan

Selain stok bentuk di gudang, pemerintah juga mencatat potensi besar dari standing crop alias tanaman padi nan tetap di ladang, ialah berkisar antara 10 hingga 11 juta ton. Sementara itu, persediaan di sektor hilir nan tersebar di rumah tangga, hotel, dan restoran mencapai 12,5 juta ton.

Dengan akumulasi ketiga parameter tersebut, pemerintah memproyeksikan kebutuhan konsumsi beras nasional berada dalam posisi kondusif untuk jangka waktu 10 hingga 11 bulan ke depan. Keberhasilan ini juga berakibat positif pada stabilitas ekonomi makro.

"Surplus beras ini sekaligus memperpanjang tren positif sektor pertanian domestik, di mana komoditas beras sekarang bukan lagi menjadi penyumbang utama bagi nomor inflasi nasional selama dua tahun berturut-turut," pungkas Amran. (Ant/I-1)

Ilustrasi.(Magnific)

SAHAM raksasa teknologi Intel melonjak tajam dalam perdagangan pra-pasar (premarket) pada Kamis (18/6/2026), setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeklaim bahwa Apple setuju untuk bekerja sama dengan Intel dalam merancang dan memproduksi cip di dalam negeri.

Saham Intel tercatat naik lebih dari 7% menjadi US$129,84. Jika nomor ini memperkuat hingga penutupan perdagangan, perusahaan nan berbasis di Santa Clara tersebut bakal mencatatkan rekor nilai saham tertinggi sepanjang masa (all-time high).

Melalui unggahan di platform Truth Social, Presiden Trump menyatakan bahwa kemitraan Apple-Intel merupakan langkah terbaru dari support pemerintah AS terhadap Intel. Sebagai catatan, pemerintah federal mengambil 10% saham di perusahaan tersebut pada tahun lalu.

"Saya memutuskan untuk membantu Intel lantaran kita perlu merancang dan membangun cip kita di sini, di Amerika," tulis Trump dalam unggahannya.

Laporan mengenai kerjasama itu sebenarnya terendus sejak Mei lalu. The Wall Street Journal melaporkan bahwa Apple dan Intel mencapai kesepakatan awal bagi Intel untuk memproduksi beberapa cip perangkat Apple setelah melalui negosiasi intensif selama lebih dari satu tahun.

Lonjakan Signifikan Investasi AS

Kinerja saham Intel menunjukkan tren positif nan luar biasa sejak pemerintah AS mengumumkan investasinya pada Agustus tahun lalu. Nilai saham Intel dilaporkan melonjak empat kali lipat sejak periode tersebut.

Selain Apple, Presiden Trump menyebut bahwa kemitraan ini menyusul kesepakatan serupa nan dijalin Intel dengan Nvidia dan Terrafab, perusahaan nan dijalankan oleh Elon Musk.

Catatan Redaksi: Hingga buletin ini diturunkan, baik pihak Apple maupun Intel belum memberikan konfirmasi resmi mengenai kemitraan tersebut. Kedua perusahaan juga tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai pernyataan Presiden Trump.

Langkah strategis ini dipandang sebagai upaya besar AS untuk mengurangi ketergantungan pada manufaktur semikonduktor luar negeri dan memperkuat kedaulatan teknologi di tanah air. Namun, di sisi lain, Apple sebelumnya sempat memperingatkan ada potensi kenaikan nilai produk akibat biaya produksi cip nan lebih tinggi seiring dengan masifnya pengembangan teknologi AI. (I-2)

Selain mendukung efisiensi proses pencairan anggaran daerah, SP2D Online juga menjadi bagian dari transformasi digital pengelolaan finansial wilayah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Dalam kesempatan ini, Fatoni mengapresiasi Pemda dan BPD nan telah menunjukkan komitmen dalam mendukung penerapan SP2D online.

Ia menegaskan pelibatan OJK dalam rakor kali ini bermaksud agar Pemda serta para pemangku kepentingan bisa memahami sisi izin sekaligus mendapatkan asistensi dari lembaga tersebut.

"Sengaja kami hadirkan di sini dari OJK sebagai regulator sekaligus sebagai mentor dari penyelenggaraan perbankan dan juga sekaligus kelak bakal memberikan pengarahan gimana kita dalam melaksanakan percepatan ini," tutur Fatoni.

Fatoni menambahkan, pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kudu berpatokan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Pemilihan bank pengelola RKUD mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain reputasi dan kesehatan bank, kualitas jasa nan diberikan, serta faedah nan dapat diberikan bagi pembangunan dan perekonomian daerah," jelas.

Sementara itu, perwakilan OJK Aprianus John Risnad menyampaikan dukungannya terhadap percepatan ETPD sebagai bagian dari agenda nasional digitalisasi tata kelola finansial publik. OJK menilai peran BPD sangat strategis dalam mendukung transformasi digital jasa finansial Pemda. Oleh lantaran itu, OJK terus memperkuat kapabilitas BPD melalui penguatan permodalan, tata kelola teknologi informasi, manajemen akibat digital, serta pengembangan sinergi melalui skema Kelompok Usaha Bank (KUB).

"Kita sudah membikin patokan mengenai maturitas digital dan segala macam nan Bapak-Ibu (BPD) sendiri kita minta untuk mengukur itu," kata John.

Foto: Doc. Istimewa

Bank Indonesia (BI) memperpanjang kebijakan keringanan pembayaran tagihan kartu kredit, denda kartu kredit, dan tarif rendah untuk Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Kebijakan tersebut diperpanjang hingga Desember 2026.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, menjelaskan kebijakan tersebut meliputi keringanan untuk pemilik kartu angsuran berupa pemisah minimum pembayaran dan denda keterlambatan. Selain itu, kebijakan turut meliputi tarif murah SKNBI.

“Perpanjangan kebijakan Kartu Kredit (KK) dan kebijakan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) sampai dengan 31 Desember 2026, meliputi kebijakan pemisah minimum pembayaran oleh pemegang KK 5 persen dari total tagihan dan kebijakan nilai denda keterlambatan sebesar maksimal 1 persen dari total tagihan serta tidak melampaui Rp 100.000 dan tarif SKNBI sebesar Rp 1 dari Bank Indonesia ke bank dan tarif SKNBI maksimum Rp 2.900 dari bank ke nasabah,” kata Perry dalam Rapat Dewan Gubernur BI pada Kamis (18/6).

Ia menjelaskan perpanjangan kebijakan tersebut, merupakan salah satu langkah digitalisasi sistem pembayaran sesuai dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. selain itu, kebijakan itu juga ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperluas aktivitas ekonomi digital serta finansial inklusif..

Lebih lanjut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih menjelaskan BI melakukannya untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan terhadap daya beli nan terjadi. Dengan kebijakan tersebut, BI juga dapat tetap mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Kita tahu bahwa dengan adanya tekanan daya beli masyarakat nan ini tentunya berakibat pada pertumbuhan nan kita memandang bahwa kita perlu untuk mendukung pertumbuhan lantaran kita lihat kebijakan sistem pembayaran ini kan pro-growth ya jadi kita memandang bahwa ini perlu untuk kita lanjutkan,” ujarnya.

Filianingsih juga menjelaskan volume transaksi kartu angsuran terus meningkat alias tumbuh 8,6 persen secara YoY mencapai 45,4 juta transaksi. Sedangkan volume transaksinya tumbuh 13,4 persen secara YoY mencapai Rp 42,9 triliun.

Pembangunan 8 Sekolah Rakyat permanen tambahan bakal mulai melangkah dalam waktu dekat.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul saat menerima audiensi perwakilan 8 pemerintah wilayah di instansi Kemensos, Kamis (18/5/2026).

Hal ini seiring dengan selesainya proses penyediaan lahan Sekolah Rakyat oleh Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Toba, Kabupaten Kudus, Kabupaten Malaka, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Kolaka Utara, dan Kabupaten Mimika.

"Tanah disediakan oleh kabupaten/kota alias provinsi. Pembangunan dari APBN. Kepala sekolah diusulkan oleh kepala daerah. Ini kerja bersama, dari awal sampai pengawasan,” ujar Gus Ipul.

Sebelumya, para bupati dan wakil bupati melaporkan bahwa lahan untuk pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat telah disiapkan, apalagi sebagian telah melalui tahapan pengukuran dan verifikasi kesiapan.

Bupati Tanggamus, Saleh Asnawi, menyampaikan bahwa lahan di daerahnya telah disiapkan sebagai bagian dari persyaratan memasuki tahap pembangunan.

“Kami telah menyiapkan lahan permanen untuk Sekolah Rakyat, apalagi juga untuk Sekolah Garuda. Secara prinsip, lahan untuk Sekolah Rakyat sudah siap,” ujarnya.

Bupati Toba, Effendi S. P. Napitupulu, menyampaikan bahwa lahannya telah dipetakan, meskipun proses lanjutan tetap menyesuaikan kondisi lapangan.

“Kami sudah menyiapkan lahan untuk Sekolah Rakyat permanen dan telah mengukur kesiapan lahan tersebut. Namun lantaran adanya musibah alam di wilayah kami, Kementerian PU tetap menunda proses lanjutan,” katanya.

Bupati Mimika, Johannes Rettob, menegaskan bahwa lahan nan disiapkan telah memenuhi kriteria teknis dan siap ditindaklanjuti.

“Kami sudah menyiapkan kurang lebih 8 hektare lahan nan flat dan tidak ada persoalan. Saat ini kami menunggu pihak PU untuk melakukan peninjauan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kudus, Bellinda Putri Sabrina Birton, menyampaikan bahwa penyediaan lahan dilakukan melalui kerja sama lintas sektor.

“Untuk lahan pembangunan permanen Sekolah Rakyat, kami sudah bekerja sama dengan Perhutani dan Brigif dengan luas kurang lebih 10 hektare,” ujarnya.

Melanjutkan arahannya, Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program afirmasi bagi masyarakat miskin ekstrem nan dijalankan melalui penjangkauan aktif oleh pemerintah daerah. Dia juga menjelaskan saat ini 93 titik Sekolah Rakyat permanen nyaris rampung pembangunan fisiknya, sehingga dapat menampung lebih banyak siswa dari family prasejahtera.

“Program ini memang untuk mereka nan paling miskin. Presiden titip, jangan ada KKN, suap menyuap, jangan sampai ada titipan. Ini kudu betul-betul untuk mereka,” ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa penerimaan siswa dilakukan melalui sistem penjangkauan, bukan pendaftaran terbuka.

“Di Sekolah Rakyat tidak ada pendaftaran, nan ada adalah penjangkauan. Dijangkau dan ditetapkan oleh bupati alias wali kota, baru kita terima. Jadi sejak awal program ini sifatnya kolaboratif,” katanya.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melanjutkan agenda reformasi pasar modal nan telah melangkah dalam beberapa bulan terakhir. Pernyataan itu disampaikan Jeffrey usai berjumpa Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco di DPR, Kamis (18/6).

Jeffrey telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Direktur Utama BEI periode 2026-2030 berbareng jejeran dewan baru lainnya. Penetapan Jeffrey bakal mendapatkan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BEI pada 29 Juni 2026.

"Tadi kami dewan BEI periode 2026-2030 nan baru saja ditetapkan oleh OJK dan ditetapkan dalam RUPS nanti, melapor pada ketua DPR," kata Jeffrey.

Jeffrey menekankan BEI juga bakal memperkuat transparansi, integritas, dan tata kelola guna meningkatkan kepercayaan penanammodal terhadap pasar modal RI. Dia mengatakan penguatan fondasi pasar modal bakal menjadi salah satu konsentrasi utama kepengurusan baru BEI.

"Kami tentu bakal melanjutkan reformasi pasar modal nan sudah kita lakukan 4 bulan terakhir ini, kemudian juga komitmen kami terus meningkatkan transparansi, dan integritas serta tata kelola di Bursa Efek Indonesia," ujar Jeffrey.

Selain memperkuat tata kelola, Jeffrey juga menargetkan pendalaman pasar lewat peningkatan jumlah penanammodal dan perusahaan nan memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pendanaan.

Menurutnya, pengembangan pasar kudu dilakukan dari dua sisi, ialah memperkuat permintaan (demand) melalui peningkatan partisipasi penanammodal dan memperbesar pasokan (supply) dengan mendorong lebih banyak emiten dan instrumen investasi masuk ke bursa.

"Serta terus melakukan pendalaman pasar baik dari sisi demand maupun sisi suplai sehingga ke depan potensi BEI untuk menjadi bursa kelas bumi nan setara bursa bursa besar di bumi bakal dapat kita wujudkan segera," tutur Jeffrey.

Ilustrasi(Antara)

BADAN Gizi Nasional (BGN) memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) nan tidak beraksi selama masa libur sekolah tidak bakal memperoleh insentif. Kebijakan ini sejalan dengan penghentian sementara pengedaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) nan dilakukan selama periode liburan sekolah.

Wakil Kepala BGN sekaligus Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa seluruh SPPG nan menghentikan operasionalnya selama masa libur tidak bakal menerima insentif harian.

"Seluruh SPPG nan tidak beraksi tidak bakal mendapat insentif," ujar Agustina Arumsari dalam konvensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis.

Menurut Agustina, kebijakan tersebut merujuk pada Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional SPPG pada Periode Hari Libur dalam rangka penyelenggaraan Program MBG Tahun Anggaran 2026.

Ia menjelaskan bahwa selama ini setiap SPPG memperoleh insentif sebesar Rp6 juta per hari. Insentif tersebut tetap diberikan, termasuk kepada unit nan belum beraksi secara optimal lantaran jumlah penerima manfaatnya tetap berada di bawah kapabilitas maksimal, ialah 3.000 orang.

Penghentian sementara pemberian insentif dilakukan berbarengan dengan keputusan BGN untuk tidak menyalurkan program MBG selama libur sekolah. Langkah ini diambil guna mendukung proses penataan ulang serta standarisasi tata kelola program agar pelaksanaannya menjadi lebih efektif dan terukur.

Selain mendukung perbaikan sistem operasional, kebijakan tersebut juga dinilai bisa meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara. Berdasarkan info BGN, saat ini terdapat sekitar 27.820 SPPG nan telah beraksi di beragam wilayah.

Dengan penghentian insentif sebesar Rp6 juta per hari selama 18 hari masa libur sekolah, BGN memperkirakan penghematan anggaran nan dihasilkan mencapai sekitar Rp3 triliun.

"Kalau kita memandang nomor jumlah SPPG nan telah beraksi 27.820 dikalikan dengan insentif per hari selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG sebesar Rp3.004.560.000.000," ujar Agustina.

Lebih lanjut, Agustina mengatakan masa libur sekolah dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk melakukan pertimbangan dan pembenahan terhadap tata kelola maupun operasional program MBG. Dengan langkah tersebut, pemerintah berambisi penyelenggaraan program ke depan dapat melangkah lebih terstandarisasi, efisien, dan memberikan faedah nan lebih optimal bagi penerima.

Sebelumnya, BGN telah mengumumkan bahwa pengedaran program MBG bakal dihentikan sementara selama periode libur sekolah nan berjalan mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026.

"Untuk kali ini kebijakan nan kami ambil adalah kami betul-betul tidak mendistribusikan MBG dengan maksud tadi untuk standarisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya," ujarnya. (Ant/E-4)

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan pernyataan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).(ANTARA/Fathur Rochman)

MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Indonesia telah resmi mencapai status swasembada pangan secara agregat. Klaim ini didasarkan pada parameter pemisah maksimal impor nan ditetapkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO). Dalam keterangan pers di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6/2026), Mentan menyebut capaian ini merupakan tonggak krusial bagi ketahanan pangan nasional di tengah tantangan global.

Merujuk pada ketentuan baku FAO tahun 1999, sebuah negara dikategorikan swasembada jika ketergantungan terhadap impor pangan berada di bawah periode pemisah 10 persen. Berdasarkan info terbaru, Indonesia telah melampaui standar tersebut dengan rasio ketergantungan impor nan jauh lebih rendah.

Analisis Data Produksi dan Rasio Impor

Mentan menjabarkan bahwa total volume produksi pangan domestik saat ini telah menyentuh nomor 73 juta ton. Sementara itu, total kebutuhan nasional berada di nomor 68 juta ton. Dari sisi kekurangan, akumulasi impor untuk komoditas nan belum swasembada hanya mencapai sekitar 3,5 juta ton.

"Kebutuhan kita 68 juta ton, sedangkan produksi kita mencapai 73 juta ton. Jika kita hitung, rasio kekurangan 3,5 juta ton dibandingkan total produksi 73 juta ton itu hanya berkisar 4 hingga 5 persen," jelas Amran Sulaiman.

Dengan nomor tersebut, Indonesia secara agregat mempunyai ketahanan nan sangat kuat lantaran ketergantungan luar negeri berada jauh di bawah pemisah maksimal 10 persen nan ditetapkan internasional.

Status 12 Komoditas Pangan Strategis

Pemerintah terus memantau ketat 12 komoditas pangan utama nan menjadi pilar stabilitas nasional. Dari jumlah tersebut, kebanyakan telah menunjukkan performa nan menggembirakan:

• 8 Komoditas Swasembada: Indonesia tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga telah melakukan ekspor.
• 3 Komoditas Masih Impor: Bawang putih, daging sapi, dan kedelai tetap memerlukan pasokan luar negeri untuk menutupi celah kebutuhan.
• 1 Komoditas Transisi: Terus diupayakan untuk mencapai kemandirian penuh melalui peningkatan luas tanam dan produktivitas.

Meskipun tetap ada tiga komoditas nan memerlukan impor, Mentan menekankan bahwa secara akumulatif, volume impor tersebut tidak menggoyahkan status swasembada nasional lantaran tertutup oleh surplus pada komoditas strategis lainnya seperti beras dan jagung.

Tantangan dan Keberlanjutan

Keberhasilan mencapai standar FAO ini bukan berfaedah pemerintah mengendurkan pengawasan. Fokus ke depan adalah memperkuat sektor hulu pada tiga komoditas nan tetap defisit (bawang putih, daging sapi, dan kedelai). Langkah intensifikasi lahan dan penggunaan teknologi pertanian modern menjadi kunci agar nomor 4-5 persen ketergantungan impor tersebut dapat terus ditekan hingga mendekati nol. (Ant/I-1)

FAQ: Memahami Swasembada Pangan Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal membentuk tim pengadaan batu bara untuk PT PLN (Persero). Hal ini untuk menjamin transparansi dan kepastian pasokan daya primer bagi pembangkit listrik nasional.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pembentukan tim ini merupakan pengarahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk pengawasan nan lebih tepat terhadap pengadaan daya primer. Tim tersebut nantinya melibatkan beragam lembaga lintas sektoral untuk memastikan proses upaya dan penentuan nilai melangkah secara profesional.

"Jadi gini dalam rangka memastikan koordinasi kerja sama dan kepastian PLN untuk mendapatkan batu bara maka kami, ini dalam rangka transparansi, kami meminta izin sama Bapak Presiden dan pengarahan Bapak Presiden adalah membentuk tim," ujarnya di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Tim pengadaan tersebut nantinya bakal diisi oleh internal Kementerian ESDM ialah Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara serta Inspektorat Jenderal. Selain itu, unsur pengawasan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta pihak PT PLN (Persero) juga dilibatkan untuk menyinkronkan info teknis dan administratif di lapangan.

"Di mana tim pengadaannya kelak adalah dari ESDM khususnya Dirjen Minerba, kemudian dari Inspektur Jenderal ESDM, kemudian dari BPKP dan dari PLN. Supaya apa? kita mau mau tahu agar tidak ada masalah di teknis," tambahnya.

Pemerintah berupaya meminimalisasi biaya operasional alias operating expenditure (opex) perusahaan lantaran tingginya biaya tersebut dipastikan bakal menambah beban kompensasi nan kudu ditanggung oleh finansial negara.

"Nah dalam rangka meminimalisir opex-nya maka negara kudu datang dengan dilakukan pengawasan nan profesional. Karena apa, PLN itu kan disubsidi di hulu di batu bara sama gas, gasnya kan dapat HGBT. Itu di hulunya. Kemudian di hilirnya itu mendapat kompensasi dan subsidi," imbuhnya.

Kementerian ESDM mencatat, total kebutuhan batu bara PLN tercatat sebesar 154 juta ton untuk tahun 2026, namun komitmen perjanjian nan sudah dikantongi baru menyentuh nomor 134 juta ton. Tim ini diharapkan segera menyelesaikan sisa kekurangan sekitar 20 juta ton tersebut guna menghindari potensi gangguan pelayanan listrik kepada masyarakat.

"Batu baranya pun dari total kebutuhan 154 juta PLN pada tahun 2026, kita sudah PLN sudah melakukan perjanjian 134 juta. Jadi tinggal kurang lebih sekitar 18 sampai 20 juta nan belum. Jadi overall enggak ada masalah," tandasnya.

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta -

Hotel Sultan, Jakarta Pusat, telah dieksekusi dan diserahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada pemerintah hari ini. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bakal berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemen Setneg) mengenai nasib tenaga kerja Hotel Sultan.

"Saya berambisi dan bakal melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Sekretariat Negara," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Dia berambisi pengelolaan Hotel Sultan nan nantinya berada di bawah Kemensetneg tetap memberikan ruang bagi para pekerja nan selama ini menggantungkan hidupnya dari operasional hotel tersebut.

"Tadi jika ditanya gimana nasib tenaga kerja Hotel Sultan, tentunya kami berambisi pengelolaan nan nantinya dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara tetap memberikan tempat kepada tenaga kerja nan selama ini sudah bekerja di sana," tuturnya.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat resmi menyerahkan lahan dan 15 gedung Hotel Sultan kepada pemohon, ialah pemerintah. Penyerahan dilakukan setelah proses eksekusi selesai.

Penyerahan itu diwakili oleh panitera PN Jakarta Pusat, Ahyar Parmika, dengan membacakan Berita Acara Nomor 1 Perdata Eksekusi/2006/PN Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 208/Pdt.G/2025/PN Jakarta Pusat. Di dalamnya diterangkan PN Jakpus sukses menguasai dua bagian tanah eks Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 26/Gelora seluas 53.709 meter persegi dan eks HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi.

"Bangunan-bangunan nan berada di atas eks HGB Nomor 26/Gelora dan eks HGB Nomor 27/Gelora sejumlah 15 gedung meliputi: Main Tower, Garden Tower, Lagoon Tower, Apartemen Tower 1, Apartemen Tower 2, Golden Ballroom, Kudus Hall, Nippon Resto, Homestay, Lagoon Garden, Qi Lounge, Lapangan Tenis, Libra Garden, Fitness Center, dan Coffee Shop," kata Ahyar saat membacakan buletin aktivitas eksekusi di lokasi, Kamis (18/6).

(amw/aik)

Ilustrasi(Dok Istimewa)

PERHELATAN Piala Dunia 2026 dinilai membawa kesempatan ekonomi nan jauh lebih besar dibanding sekedar tontonan olahraga. Ajang sepak bola terbesar planet bumi ini diyakini bisa menggerakkan roda ekonomi, seperti di sektor pariwisata, perhotelan, kuliner. Transportasi hingga upaya mikro ekonomi mini menengah (UMKM). Termasuk di wilayah nan tidak menjadi tuan rumah pertandingan, seperti di Indonesia khususnya Jawa Barat (Jabar).

"Momentum ini perlu dimanfaatkan bagi pelaku ekonomi di Jabar, untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat," ungkap Wakil Ketua DPRD Jabar, M.Q. Iswara beberapa hari lampau saat peluncuran siaran Piala Dunia FIFA 1026 oleh TVRI di GOR Saparua Kota Bandung.

Menurut Iswara, akibat ekonomi dari industri olahraga rupanya sangat besar. Ia mencontohkan penyelenggaraan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, diperkirakan bisa menghasilkan perputaran ekonomi berbobot triliunan rupiah. Tentunya pendapatan nan diraih bukan hanya dari penjualan tiket, tetapi juga dari sektor pendukung seperti hotel, restoran, transportasi. Destinasi wisata hingga penjualan beragam produk suvenir. 

"Efek berantai inilah nan membikin olahraga menjadi salah satu sektor dengan daya tarik ekonomi nan tinggi," tandasnya.

Karena itu Iswara mengapresiasi konsep melibatkan UMKM dalam penyelenggaraan beragam aktivitas nan berangkaian dengan Piala Dunia 2026 di Jabar. Apalagi golongan upaya ini terbukti bisa memperkuat ditengah beragam tekanan ekonomi global. Pihaknya tentu juga menyambut positif langkah TVRI nan sukses memperoleh kewenangan siar Piala Dunia 2026, sehingga bisa dinikmati masyarakat Indonesia secara luas melalui televisi milik pemerintah ini.

"Kami atas nama DPRD dan masyarakat Jabar menyambut pembukaan Piala Dunia 2026 nan digagas TVRI. Sehingga masyarakat bisa menikmati semua pertandingan sepak bola ini," jelasnya.

Iswara menyebut, DPRD Jabar juga membuka kesempatan kerja sama dengan TVRI untuk menggelar aktivitas nonton bareng (nobar) diberbagai wilayah di wilayah Jabar. Diharapkan nobar bisa mengairahkan sektor perekonomian dan sekaligus menjadi sarana intermezo bagi masyarakat selama turnamen berlangsung.

"Apalagi seperti diketahui antusiasme penduduk Jabar terhadap sepak bola selama ini tergolong sangat tinggi. Hal ini tercermin dari beragam capaian nan diraih pada sejumlah arena olahraga nasional, termasuk sepak bola," paparnya.

Seperti diketahui kata Iswara di olahraga sepak bola, Persib menjadi klub kebanggaan tersendiri dimana, Persib menorehkan sejarah sebagai klub paling sukses di Indonesia. Capaian ini menjadi gambaran kuatnya support masyarakat terhadap perkembangan sepak bola. Bahkan saat ini beberapa pesepakbola asal Jabar menjadi bagian krusial dari Timnas Indonesia.

"Saya berambisi euforia Piala Dunia 2026, dapat dimanfaatkan sebagai sarana menanamkan nilai-nilai positif kepada masyarakat. Sportivitas, disiplin, kerja keras dan keyakinan, merupakan nilai nan kudu tumbuh di masyarakat. Semangat ini krusial untuk mendukung terwujudnya Jabar nan istimewa," jelasnya.(H-2)

Ilustrasi(Antara)

BADAN Gizi Nasional (BGN) tidak mendistribusikan Makan Bergizi Gratis (MBG) selama periode libur sekolah tahun 2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk melakukan penataan ulang, standarisasi tata kelola operasional, serta efisiensi sumber daya.

Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 nan diterbitkan pada 17 Juni 2026. Surat tersebut mengatur tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada periode hari libur dalam rangka penyelenggaraan program MBG Tahun Anggaran 2026.

“Untuk kali ini kebijakan nan kami ambil adalah kami betul-betul tidak mendistribusikan MBG dengan maksud untuk standarisasi tata kelola operasional dan efisiensi sumber daya,” ujar Agustina dalam konvensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/6).

Masa Berlaku dan Target Sasaran

Kebijakan penghentian pengedaran ini bertepatan dengan masa libur sekolah umum nan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ialah mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Selama periode tersebut, seluruh kategori penerima faedah tidak bakal menerima pasokan makanan gratis, nan meliputi:

• Siswa sekolah di semua jenjang.
• Kelompok 3B (Ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD).

Dampak dari kebijakan ini juga menyasar pada sisi operasional, di mana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak bakal menerima insentif selama masa jarak pengedaran tersebut.

Momentum Perbaikan Tata Kelola

Agustina menekankan bahwa berbeda dengan periode Ramadhan nan menggunakan sistem bundling, masa libur sekolah kali ini murni digunakan untuk pertimbangan total. BGN berkomitmen memanfaatkan momentum ini untuk memperbaiki pengelolaan program agar lebih optimal di masa mendatang.

Perbaikan tata kelola ini nantinya bakal diterapkan secara konsisten pada setiap periode libur, termasuk libur semester ganjil dan genap, hari libur nasional, hari libur keagamaan, hingga hari libur fakultatif nan ditetapkan pemerintah daerah.

“Kami mau melakukan penataan kembali, sehingga mengambil momentum liburan sekolah ini untuk perbaikan pengelolaan program MBG agar pelaksanaannya ke depan semakin optimal,” pungkasnya. (Ant/I-1)

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, berjumpa dengan ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan jejeran dewan baru Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam pertemuan tersebut, Dasco meminta agar tata kelola bursa diperbaiki dan pengawasan terhadap pasar modal semakin diperkuat.

Pertemuan itu berjalan setelah OJK menetapkan susunan calon personil Direksi BEI masa kedudukan 2026-2030. OJK menunjuk Jeffrey Hendrik sebagai Direktur Utama BEI periode tersebut setelah melalui proses penilaian keahlian dan kepatutan (fit and proper test) terhadap para kandidat nan diajukan.

Sebelumnya, OJK juga menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK nan sebelumnya dijabat Mahendra Siregar dan Mirza Adityaswara.

Usai pertemuan, Dasco mengatakan DPR telah berbincang dengan OJK dan dewan baru BEI mengenai langkah pembenahan tata kelola bursa ke depan.

"Kami barusan sudah melakukan koordinasi dan kemudian obrolan nan panjang gimana kemudian OJK nan baru dan kepala bursa nan baru untuk membenahi tata kelola bursa sehingga lebih baik ke depannya," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6).

Dasco menyebut, pihaknya juga telah menyampaikan kepada OJK agar pengawasan terhadap bursa dapat ditingkatkan.

"Untuk itu kami tadi sudah sampaikan kepada pihak OJK agar kemudian dalam pengawasan juga bisa lebih baik ke depannya dan beberapa kesepakatan-kesepakatan tadi itu sudah kami dapatkan titik jumpa tentunya untuk tata kelola bursa nan lebih baik ke depan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan pihaknya telah menetapkan tujuh kepala BEI dari sejumlah paket calon nan diajukan. Sebanyak 28 kandidat sebelumnya menjalani proses fit and proper test di OJK.

"Otoritas Jasa Keuangan telah memilih tujuh kepala Bursa Efek Indonesia dari empat paket nan mengusulkan kepada OJK. Ada 28 orang nan sudah dilakukan fit and proper test di OJK dan alhamdulillah sudah terpilih tujuh orang nan terbaik untuk masing-masing bidang," kata Friderica.

Friderica menyebut, jejeran dewan baru BEI diharapkan bisa memperkuat integritas, tata kelola, dan reformasi pasar modal Indonesia.

"Kami minta mereka untuk berkomitmen untuk memberikan nan terbaik untuk pengembangan bursa pengaruh ke depan, mengedepankan tata kelola dan melanjutkan reformasi integritas di pasar modal," ujarnya.

BEI Lanjutkan Reformasi Bursa

Adapun Jeffrey Hendrik mengatakan dewan baru BEI bakal melanjutkan reformasi pasar modal nan telah melangkah serta memperkuat transparansi dan tata kelola.

"Kami dewan Bursa Efek Indonesia periode 2026-2030 pertama tentu bakal melanjutkan reformasi pasar modal nan sudah kita lakukan empat bulan terakhir ini," kata Jeffrey.

Ia menambahkan, BEI juga bakal terus melakukan pendalaman pasar agar Bursa Indonesia dapat berkembang dan bersaing dengan bursa global.

"Komitmen kami untuk terus meningkatkan transparansi dan integritas serta tata kelola di Bursa Efek Indonesia serta terus melakukan pendalaman pasar baik dari sisi demand maupun dari sisi supply," ucapnya.