Ilustrasi tanaman alpukat di dalam rumah sebagai tanaman hias. (Foto: dok Magnific)

Siswa-siswi SMP Negeri di Cisarua yang keracunan setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Dugaan awal, sumber keracunan itu diduga berasal dari susu.

Sebagaimana diketahui, siswa-siswi tersebut menyantap makanan pada pagi hari tadi sebelum terindikasi keracunan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dr Fusia Meidiawaty mengatakan pihaknya tetap menangani kejadian tersebut.

"Dinkes, Puskesmas, dan RSPG sedang melakukan penanganan," ujar Faisa, Selasa (21/10/2026). Faisa menjawab pertanyaan mengenai berita 92 orang dievakuasi ke RS lantaran keracunan setelah menyantap MBG.

103 Korban Keracunan

Bupati Bogor Rudy Susmanto meninjau siswa SMP Negeri di Cisarua nan keracunan setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia mengatakan ada 103 siswa nan terindikasi keracunan.

"Hari ini kami mendatangi lokasinya di Rumah Sakit Paru. Ada 103 siswa-siswi nan ditangani oleh rumah sakit tersebut. Maka siswa-siswi tersebut adalah penduduk Kabupaten Bogor," kata Rudy kepada wartawan, Rabu (21/10/2026).

Rudy mengatakan saat ini, kondisi ratusan siswa nan keracunan itu sudah membaik. Ada satu siswi nan sempat merasakan panik sehingga tetap butuh perawatan secara psikologis.

"Dari 103 siswa-siswi nan ada, semua dalam kondisi stabil, semua dalam kondisi baik. Hanya ada satu siswi nan secara bentuk kondisinya baik, tetapi kelak mungkin tim medis nan bakal menyampaikan ada kepanikan secara psikologis," imbuhnya.

Saat ini siswa-siswi tersebut sudah bisa dipulangkan. Namun pihaknya tetap menunggu beberapa jam ke depan agar mereka bisa diobservasi terlebih dahulu.

"Kita sedang observasi. Siswa-siswi ini sudah dapat dipulangkan, tapi kami tadi menyampaikan tunggu satu sampai dua jam ke depan agar betul-betul kondisi siswa-siswi ini dalam kondisi stabil, kondisi baik. Jangan sampai pulang ke rumah baru muncul indikasi gejala-gejala nan lain," bebernya.

"Nanti dari tim Dinas Kesehatan berbareng tim Puskesmas, rumah sakit, bakal melakukan observasi secara langsung ke rumah-rumah siswa-siswi nan terindikasi keracunan makanan," tambah dia.

Uji Sampel Makanan Minuman

Pemkab Bogor bakal menguji sampel makanan buntut 103 siswa SMP negeri di Cisarua keracunan setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Sampel bakal diuji di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).

"Terkait tadi kami menyampaikan ada indikasi keracunan makanan, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor sudah mengambil sampel makanan dan sampel minuman langsung dikirim ke Laboratorium Kesehatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor," kata Rudy.

Hasil uji laboratorium tersebut bakal menjadi rujukan penyebab ratusan siswa-siswi tersebut keracunan. Menurutnya, langkah pertama nan dilakukan adalah memastikan siswa-siswi mendapatkan perawatan medis.

"Nanti hasil uji laboratoriumnya keluar, kami baru bisa menyimpulkan apakah ini betul keracunan makanan alias keracunan minuman. Langkah pertama nan kami pastikan adalah anak-anak mendapatkan penanganan kesehatan terlebih dahulu," jelasnya.

Sementara itu, Kantor Pelayanan Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor bertindak usai 103 siswa SMP Negeri di Cisarua keracunan usai menyantap menu MBG (makan bergizi gratis). Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) nan menyalurkan makanan tersebut dihentikan operasinya sementara selama 20 hari.

"Untuk 20 hari ke depan sembari dievaluasi dan menunggu hasil dari Labkesda, kelak mulai perhari ini sampai 20 hari ke depan dapurnya tidak bakal beroperasional, suspend kategori sedang dalam 20 hari," kata Kepala KPPG Bogor Haidir kepada wartawan, Rabu (21/10/2026).

Pihaknya juga bakal menggelar pertimbangan internal mengenai kejadian tersebut. Total penerima MBG di sekolah tersebut ialah sebanyak 881 siswa.

"Dari seluruh penerima faedah siswanya 881, tapi nan mengalami indikasi lantaran MBG hanya 103, dan bakal ada 48 sejenak lagi dikembalikan ke rumah masing-masing dan sisanya tetap dalam observasi," imbuhnya.

Diduga Keracunan Karena Susu

Haidir menduga bahwa penyebab keracunan ialah dari susu nan dikonsumsi. Sebab, indikasi muncul dari ratusan siswa-siswi tersebut usai meminum susu.

"Dugaan awal sementara lantaran susu. mereka mengalami indikasi setelah minum susu itu," terangnya.

(rdp/rdp)

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris geram dengan maraknya dugaan kasus keracunan mengenai Makan Bergizi Gratis (MBG), terbaru 270 orang di Cirebon. Ia mempertanyakan sampai kapan kasus tersebut terjadi.

"Saya sangat prihatin sekaligus marah memandang kasus dugaan keracunan MBG terus berulang. Kali ini di Cirebon, jumlah korban dilaporkan mencapai 270 orang. Sampai kapan anak-anak kita kudu menjadi korban sebelum pemerintah betul-betul melakukan pertimbangan menyeluruh terhadap program ini?" kata Charles saat dihubungi, Kamis (22/10/2026).

Charles mengaku sudah memperingatkan agar program MBG betul-betul memperhatikan keselamatan dan kesehatan. "Jangan sampai ambisi mengejar sasaran penyaluran MBG justru mengabaikan standar keamanan pangan," imbuhnya.

Ia juga mendorong agar ada tindakan lebih tegas kepada dapur MBG nan menyebabkan keracunan massal. Dia mendorong dapur tersebut ditutup permanen.

"Dapur MBG nan terbukti menyebabkan keracunan kudu ditutup secara permanen, bukan sekadar dihentikan sementara lampau diizinkan beraksi kembali. Harus ada akibat nyata ketika kelalaian dalam penyediaan makanan membahayakan kesehatan anak-anak," ucap dia.

Charles juga berambisi pemerintah betul-betul mempertimbangkan untuk melakukan pertimbangan terhadap program MBG. Dia kembali mendorong agar MBG berbasis sekolah.

"Jangan sampai pemerintah hanya sibuk mengejar jumlah penerima manfaat, sementara persoalan mendasar mengenai keamanan pangan terus terabaikan. Tujuan MBG adalah memperbaiki gizi anak-anak kita, bukan justru membikin mereka masuk rumah sakit," tegas dia.

Seperti diketahui, Jumlah korban dugaan keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cirebon mencapai 270 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 231 orang merupakan anak-anak, sedangkan 39 lainnya orang dewasa.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Siti Maria, mengatakan info tersebut dihimpun hingga Rabu (21/10) siang. Para korban mendapatkan penanganan medis di sejumlah rumah sakit di Kota Cirebon.

"Data tadi siang, itu tetap di 270. nan terdampak 270, terdiri dari 231 anak dan ada 39 itu dewasa," kata Siti Maria di Kota Cirebon.

Siti menjelaskan, penanganan korban melibatkan delapan rumah sakit di Kota Cirebon. Rumah sakit tersebut di antaranya RS Siloam Putera Bahagia, RS Ciremai, dan Rumah Sakit Daerah (RSD) Gunung Jati.

(maa/eva)

Hari Santri Nasional (foto: Okezone)

Dirlantas Polda Papua Barat Daya Kombes Pol Sigit Hari Wibowo menjelaskan bahwa personel Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan (Subdit Kamsel) memberikan pemahaman mendasar kepada para pelajar. Materi nan disampaikan meliputi pengenalan jenis rambu lampau lintas serta fungsinya berasas warna dan bentuk.

"Dalam aktivitas itu, personel Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan (Subdit Kamsel) memberikan pemahaman tentang jenis rambu lampau lintas, kegunaan rambu berasas warna dan bentuk, serta pentingnya mematuhi patokan lampau lintas dalam kehidupan sehari-hari," katanya.

Selain materi di dalam kelas, para siswa juga diajarkan praktik langsung mengenai tata langkah menyeberang jalan nan aman. Mereka diinstruksikan untuk selalu memperhatikan kondisi lampau lintas dari kedua arah dan memastikan jalan betul-betul kondusif sebelum melintas.

Suasana edukasi semakin meriah ketika personel Ditlantas memperkenalkan kendaraan dinas kepolisian. Anak-anak TK Advent apalagi mendapatkan kesempatan spesial untuk menaiki kendaraan dinas tersebut, menciptakan pengalaman nan menyenangkan dan mendekatkan polisi dengan bumi anak.

Kombes Pol Sigit Hari Wibowo juga menyampaikan imbauan kepada para orang tua agar menjadi teladan dalam berlalu lintas. Ia menekankan pentingnya penggunaan helm saat mengendarai sepeda motor, kepatuhan terhadap rambu lampau lintas, serta mengajarkan langkah menyeberang jalan nan kondusif kepada anak-anak di lingkungan keluarga.

Menurutnya, edukasi keselamatan berlalu lintas kudu ditanamkan sejak dini, baik di lingkungan family maupun sekolah. "Kami berambisi anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi nan disiplin, peduli terhadap keselamatan, serta bisa menjadi pelopor tertib berlalu lintas,” harapnya.

Melalui program ini, diharapkan terjalin kedekatan antara Polri dan bumi pendidikan. Lebih dari itu, program ini bermaksud menumbuhkan kesadaran anak-anak untuk mengutamakan keselamatan di jalan raya.

Dirlantas membujuk seluruh komponen masyarakat, termasuk pihak sekolah dan orang tua, untuk bersama-sama membangun budaya tertib berlalu lintas. Langkah kolektif ini dinilai krusial guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lampau lintas di wilayah Papua Barat Daya.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara

Wakil Gubernur Sulteng Reny A Lamadjido menegaskan pesantren kudu menjadi pusat pendidikan nan adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk pemanfaatan kepintaran buatan alias artificial intelligence (AI).

“Pesantren kudu bisa melahirkan generasi nan mempunyai karakter baik, memahami nilai-nilai Islam, tetapi juga menguasai sains dan teknologi. Kita tidak boleh tertinggal dalam perkembangan zaman, namun pemanfaatannya kudu tetap terarah dan sesuai dengan nilai-nilai nan kita pegang,” ujar Reny saat membuka obrolan publik berjudul "Memperkuat penerapan Perda Nomor 8 Tahun 2022, membangun tata kelola fasilitasi penyelenggaraan pesantren nan terukur, transparan, dan berkelanjutan".

Landasan Hukum Fasilitasi Pesantren

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ditetapkan di Palu pada 5 Desember 2022. Regulasi ini terdiri atas 11 bab dan 35 pasal nan menjadi landasan pemerintah wilayah dalam memfasilitasi penyelenggaraan pesantren.

Menurut Wagub, pesantren mempunyai peran strategis dalam membentuk generasi nan tidak hanya memahami nilai-nilai kepercayaan dan adab mulia, tetapi juga bisa mengikuti perkembangan iptek. Namun, dia mengakui penerapan perda tersebut tetap perlu diperkuat melalui pendalaman substansi dan penyusunan langkah-langkah nan lebih konkret.

“Implementasinya tetap perlu diperkuat melalui pendalaman substansi dan penyusunan langkah-langkah nan lebih konkret, agar kebijakan nan dijalankan memberikan faedah bagi pesantren,” jelasnya.

Dorong Penyusunan Pergub nan Terukur

Reny berambisi obrolan publik ini dapat menghasilkan masukan konstruktif dari beragam pihak sebagai bahan pertimbangan dan penyempurnaan kebijakan. Hal ini termasuk kemungkinan penyusunan peraturan gubernur (pergub) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ia menekankan kebijakan nan disusun kudu mempunyai arah nan jelas, parameter nan terukur, serta keberlanjutan agar tidak berakhir pada penyelenggaraan program jangka pendek. “Kalau kita menyusun peraturan gubernur, substansinya kudu betul-betul tajam, terukur, dan tepat sasaran. Kita tidak hanya mau program melangkah saat ini, tetapi juga memastikan kebijakan tersebut tetap relevan dan dapat dimanfaatkan hingga 20 tahun mendatang,” tegasnya.

Adaptasi Teknologi dan Kolaborasi Multipihak

Selain penguatan tata kelola, Wagub menyoroti pentingnya mendorong pesantren agar bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk AI. Menurutnya, kemajuan teknologi perlu dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan dan pengembangan kapabilitas santri, dengan tetap berpatokan pada nilai-nilai Islam.

Penguatan kebijakan pesantren juga memerlukan keterlibatan beragam pihak, mulai dari pemerintah daerah, pengelola pesantren, organisasi keagamaan, akademisi, hingga pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut dinilai krusial agar kebijakan nan dirumuskan tidak hanya baik secara konsep, tetapi juga sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan langsung oleh Vice President KAI Daop 7 Madiun Ali Afandi dan Kepala Kejari Kediri Ismaya Hera Wardanie. Ali Afandi menegaskan bahwa kesepakatan ini merupakan langkah krusial untuk mengoptimalkan penanganan masalah hukum, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi di wilayah kerjanya.

"Kesepakatan ini menjadi langkah krusial dalam mengoptimalkan penanganan masalah norma di bagian perdata dan tata upaya negara, baik secara litigasi maupun non-litigasi di wilayah kerja Daop 7 Madiun," ujar Ali Afandi dalam keterangannya di Madiun, Rabu.

Dukung Tata Kelola Perusahaan nan Baik

Ali Afandi berambisi kerjasama ini dapat menjadi langkah nyata dalam menyelesaikan beragam tantangan norma secara profesional. Senada dengan perihal itu, Manager Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari menambahkan bahwa kerja sama ini merupakan corak keberlanjutan penerapan tata kelola perusahaan nan baik (Good Corporate Governance).

"Hal ini sangat vital untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan, pengamanan aset-aset negara, serta memberikan faedah optimal bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat," kata Tohari.

Ruang Lingkup Kerja Sama

Adapun ruang lingkup kerja sama di bagian datun ini cukup luas. Beberapa di antaranya meliputi pemberian support hukum, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, serta pemberian pertimbangan norma seperti pendapat norma (legal opinion), pendampingan hukum, hingga audit hukum.

Selain itu, kerja sama ini juga mencakup tindakan norma lain berupa peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai konsiliator, mediator, alias penyedia andaikan terjadi sengketa alias perselisihan di kemudian hari.

Melalui kemitraan ini, PT KAI (Persero) Daop 7 Madiun berbareng Kejari Kediri berkomitmen untuk menghadirkan jasa publik nan profesional, humanis, dan berintegritas. Tujuan utamanya adalah demi menjamin kepastian serta penegakan norma nan berkeadilan.

Kegiatan strategis tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kediri Ismaya Hera Wardanie beserta jajaran, serta Vice President Daop 7 Madiun Ali Afandi beserta jejeran manajemen.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara

Bupati Bulungan, Syarwani, di Tanjung Selor, Kalimantan Utara (Kaltara), Rabu, menyatakan telah menginstruksikan dinas mengenai untuk segera mengumpulkan info proyeksi tersebut. "Saya telah menginstruksikan kepada dinas mengenai untuk meminta perusahaan-perusahaan membikin proyeksi kebutuhan tenaga kerja hingga lima tahun ke depan," ujarnya.

Jawaban atas Pemetaan Lapangan Kerja

Pernyataan ini menjawab pertanyaan mengenai langkah imajinatif Pemkab Bulungan dalam memetakan potensi lapangan pekerjaan di wilayah selama dua tahun pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Dengan adanya info sah mengenai spesifikasi dan disiplin pengetahuan nan dibutuhkan, diharapkan nomor Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bulungan dapat ditekan.

Saat ini, belasan ribu tenaga kerja telah terserap di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning-Mangkupadi, nan merupakan area Proyek Strategis Nasional (PSN). Syarwani meyakini, seiring dengan semakin banyaknya perusahaan di area PSN nan beraksi dan bertambahnya investasi, kebutuhan tenaga kerja juga bakal meningkat.

"Kita meminta teman-teman sektor swasta alias perusahaan-perusahaan nan beraksi di Bulungan, membikin proyeksi kebutuhan tenaga kerja minimal untuk tiga tahun alias lima tahun ke depan. Sehingga kita tahu jenis pekerjaan apa nan dibutuhkan dan kelak bakal kita coba bedah serta siapkan kompetensi anak-anak kita di Kabupaten Bulungan," katanya.

Penguatan Ketahanan Pangan dan Bursa Kerja

Selain pemetaan melalui proyeksi perusahaan, Pemkab Bulungan juga berkomitmen menyerap tenaga kerja melalui penguatan ketahanan pangan sesuai program prioritas nasional. Program ini telah dieksekusi sejak 2024 hingga 2026. Syarwani menilai penguatan sektor ini secara otomatis berakibat pada kesempatan kesempatan kerja, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal dan mendukung pemenuhan pangan di area industri.

Dalam dua tahun terakhir, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Bulungan aktif menggelar bursa kerja (job fair). Pada Juni lalu, aktivitas tersebut menyediakan hingga 672 lowongan kerja dari beragam perusahaan. "Untuk tahun ini saja ada kurang lebih 600 lebih kesempatan kerja nan dibuka dalam aktivitas job fair nan dilaksanakan teman-teman Distransnaker Bulungan kerja sama dengan pelaku upaya nan kita laksanakan di Gedung Wanita Juni lalu," ujarnya.

Tingkatkan Kompetensi SDM Lokal

Untuk menyiapkan SDM lokal, Pemkab Bulungan meningkatkan kompetensi melalui beragam pelatihan, termasuk training Bahasa Mandarin. Pada 2024, sebanyak 80 peserta diprogramkan dalam pendidikan vokasi non-formal dan sekarang telah mempunyai keahlian dasar Bahasa Mandarin. Syarwani berterima kasih atas kehadiran area industri PSN di Bulungan, meski penyerapan tenaga lokal diakuinya belum optimal.

Oleh lantaran itu, dia berambisi adanya support dari pemerintah pusat untuk memperkuat kompetensi tenaga lokal Bulungan dan Kaltara. "Harapan kita ke depan, mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo hari ini, itu bisa membuka peluang-peluang hadirnya investasi ke daerah. Dengan demikian semakin berakibat terhadap kesempatan bekerja bagi penduduk masyarakat kita di Kabupaten Bulungan dan Kaltara," katanya.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara

“Saya sudah minta camat membikin sayembara kepada masyarakat. Kalau ada nan bisa membuktikan seseorang membakar lahan, kita kasih hadiah. Orang nan membakar itu kudu ditangkap,” tegas Bodewin di Ambon.

Ia menegaskan, kebakaran lahan di sejumlah area di Ambon dinilai perlu ditangani secara tegas. Pasalnya, kebakaran berpotensi meluas dan memperburuk kondisi lingkungan.

Menurut Bodewin, kebakaran rimba dan lahan di Ambon diduga kuat berangkaian dengan aktivitas manusia. Dugaan ini mengarah pada praktik pembukaan lahan dengan langkah membakar alias tindakan pembakaran nan disengaja.

Oleh lantaran itu, dia meminta partisipasi aktif masyarakat untuk membantu mengidentifikasi dan melaporkan pihak nan bertanggung jawab kepada abdi negara kepolisian.

Pemantauan Kualitas Udara

Di sisi lain, Bodewin menyatakan pemerintah kota terus memantau kualitas udara di Ambon. Pemantauan ini dilakukan berbareng Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dinas Kesehatan, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP).

Berdasarkan info nan diterimanya, kualitas udara secara umum tetap berada dalam pemisah normal dan belum mengkhawatirkan. Namun, parameter ozon (O3) menjadi perhatian sehingga pemantauan tetap dilakukan untuk menentukan langkah antisipasi berikutnya.

Ia menjelaskan, andaikan kualitas udara mencapai periode nan membahayakan kesehatan, pemerintah kota bakal kembali mempertimbangkan kebijakan antisipatif. Kebijakan tersebut meliputi pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan bekerja dari rumah alias work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara.

Imbauan Kesehatan Masyarakat

Terkait peningkatan kasus jangkitan saluran pernapasan akut (ISPA), Bodewin mengingatkan masyarakat agar tidak langsung mengaitkan seluruh kasus dengan kabut asap. Ia meminta perhatian unik terhadap golongan rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, dan penderita asma.

“Kalau tidak berkepentingan, tetap di rumah saja, tidak usah keluar,” ujarnya.

Ia berharap, partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pembakaran lahan dapat membantu menekan kejadian kebakaran berulang. Upaya ini sekaligus menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan penduduk Kota Ambon.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara

"Harganya turun 20 persen. Nah, ini luar biasa perhatian pemerintah ya. Baru terjadi ini, kelihatannya (sejak) Indonesia merdeka, baru ini ya pupuk turun harganya. Ini sangat luar biasa," kata Hanan dalam Forum Diskusi Pertanian berjudul 'Dua Tahun Transformasi Pertanian Era Presiden Prabowo' di Jakarta, Rabu.

Hanan menuturkan, nilai pupuk sebelumnya cukup tinggi sehingga berpotensi menyulitkan petani dalam memperoleh sarana produksi andaikan tidak ada support pemerintah melalui kebijakan subsidi. Kenaikan nilai bahan baku pupuk seperti gas, fosfat, dan kalium akibat dinamika dunia menjadi tantangan tersendiri bagi industri pupuk nasional dalam menjaga keterjangkauan harga.

Namun, menurutnya, pemerintah bisa memberikan perhatian luar biasa dengan menurunkan nilai pupuk subsidi sebesar 20 persen meskipun biaya produksi mengalami peningkatan. Ia menilai kebijakan tersebut menjadi langkah krusial lantaran pupuk dapat tersedia tepat waktu, tepat jumlah, dan dengan nilai nan lebih terjangkau bagi petani di seluruh Indonesia.

Penyederhanaan Aturan Distribusi Pupuk

Selain penurunan nilai pupuk, Hanan juga mengapresiasi penyederhanaan patokan pengedaran pupuk nan sebelumnya mencapai 145 ketentuan menjadi lebih sederhana sehingga memudahkan petani mendapatkan kebutuhan produksi. Menurut dia, kesiapan pupuk dan bibit nan semakin baik menjadi aspek pendukung peningkatan produktivitas pertanian serta memperkuat upaya pemerintah mencapai sasaran swasembada pangan nasional.

"Pupuknya juga mudah diperoleh dengan penyederhanaan aturan, dari 145 patokan disederhanakan, jika tidak salah 4 apa 5 sekarang ini ya, disatukan gitu, sehingga mudah sekali, bisa diperoleh tepat waktu, tepat jumlah, harganya terjangkau oleh petani. Ini luar biasa," ucapnya.

Dorong Mekanisasi dan Kebijakan Harga

Hanan juga menyoroti pentingnya mekanisasi pertanian lantaran usia rata-rata petani semakin meningkat sehingga tenaga kerja di sektor pertanian memerlukan support teknologi dan mesin pertanian. Ia menyebut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mempunyai perhatian besar terhadap modernisasi pertanian sejak 2014 melalui penguatan mekanisasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas petani.

Menurut Hanan, kebijakan pemerintah dalam sektor pertanian melangkah secara paralel, tidak hanya melalui teknologi, tetapi juga kebijakan sosial ekonomi seperti penetapan nilai pembelian pemerintah. Ia menjelaskan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram memberikan kepastian bagi petani sekaligus memperkuat persediaan beras pemerintah.

Hanan menyebut beragam intervensi pemerintah, mulai dari irigasi, pupuk, mekanisasi, hingga kebijakan harga, telah mendorong peningkatan produksi gabah kering panen (GKP). Ia menilai capaian tersebut menunjukkan arah positif menuju swasembada pangan, dengan support anggaran pertanian nan meningkat dan kebijakan pemerintah nan semakin berpihak kepada petani.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara

Kepala Diskominsa Kabupaten Aceh Barat, Dedi Mulianda, menyatakan bahwa uji penerapan ini merupakan tahapan krusial untuk memvalidasi kesiapan dan kesesuaian modul TTE dalam pengelolaan arsip rekam medis elektronik. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah wilayah dalam mempercepat transformasi digital dan meningkatkan kualitas tata kelola jasa kesehatan.

Keamanan dan Akuntabilitas Dokumen Elektronik

Dedi Mulianda menjelaskan, penerapan tanda tangan elektronik pada arsip rekam medis tidak sekadar digitalisasi dokumen. Lebih dari itu, inisiatif ini merupakan upaya membangun sistem pelayanan nan lebih efektif, efisien, aman, dan akuntabel. Pemanfaatan TTE tersertifikasi dinilai strategis untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan digital.

"Ke depan, pemanfaatan teknologi digital kudu bisa memberikan nilai tambah bagi pelayanan masyarakat," ujar Dedi di Meulaboh, Rabu. Ia menekankan bahwa setiap sistem nan diterapkan wajib memenuhi aspek keamanan dan kepatuhan terhadap ketentuan nan berlaku, sehingga transformasi digital betul-betul memberikan faedah nyata bagi publik.

Alur Uji Penerapan dan Komitmen Penyempurnaan

Dalam sesi uji penerapan, Tim RSU CND Meulaboh memaparkan proses upaya dan alur penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Generik Open Source (SIMGOS). Paparan mencakup proses penginputan data, pengelolaan arsip rekam medis elektronik, hingga tahapan pembubuhan tanda tangan elektronik. Hal ini bermaksud memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistem penerapan TTE.

Sementara itu, Tim BSrE BSSN memberikan penjelasan mengenai prosedur, persyaratan, serta aspek teknis nan kudu dipenuhi. Mereka juga memberikan masukan terhadap alur sistem guna memastikan penerapan TTE pada SIMGOS memenuhi standar nan dipersyaratkan. Melalui uji ini, Diskominsa Aceh Barat dan RSUD Cut Nyak Dhien berkomitmen untuk terus menyempurnakan sistem agar penerapan melangkah kondusif dan andal.

Penerapan tanda tangan elektronik ini diharapkan tidak hanya mendukung efisiensi manajemen rumah sakit, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan ekosistem digital Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan pelayanan publik nan modern, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara

Capaian ini melanjutkan momentum positif di mana pertumbuhan ekonomi kumulatif semester pertama tahun 2026 tercatat sebesar 5,48 persen. Dari sisi nilai, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Utara atas dasar nilai bertindak (ADHB) pada triwulan II 2026 sukses menembus nomor Rp55,20 triliun.

Kualitas Pembangunan Manusia di Atas Rata-Rata Nasional

Tak hanya pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia di Bumi Nyiur Melambai juga terus membaik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Utara pada tahun 2025 tercatat sebesar 76,32. Angka ini secara konsisten melampaui rata-rata IPM nasional nan berada di level 75,90.

Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa pencapaian IPM tersebut merupakan bukti nyata meluasnya akses pendidikan berbobot dan membaiknya derajat kesehatan masyarakat. "Usia angan hidup bertambah panjang, dan kualitas taraf hidup family di Sulut terus mengalami peningkatan," ujar Gubernur di Manado, Rabu.

Indikator makro ini menjadi referensi krusial dalam mengoordinasikan pembangunan serta pembinaan pelayanan dasar. Tujuannya agar faedah pembangunan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di 15 kabupaten dan kota.

Tekan Angka Kemiskinan di Bawah Nasional

Dalam upaya menjaga kesejahteraan warganya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sukses menekan nomor kemiskinan secara konsisten. Capaian ini menempatkan tingkat kemiskinan Sulut jauh di bawah rata-rata nasional.

Pada triwulan II tahun 2026, saat tingkat kemiskinan nasional berada di level 8,07 persen, Sulawesi Utara bisa menekan nomor kemiskinan hingga ke level 6,32 persen. Realisasi ini menunjukkan penurunan sebesar 0,30 persen jika dibandingkan dengan posisi September 2025 nan berada di nomor 6,62 persen.

Melihat beragam capaian positif tersebut, Gubernur berambisi seluruh pemangku kepentingan di provinsi paling utara Pulau Sulawesi ini dapat terus bahu-membahu. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mewujudkan Sulawesi Utara nan maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara

Menurut Hanan, pemerintah telah menetapkan target-target strategis untuk mewujudkan swasembada pangan, termasuk mempertahankan capaian tersebut dengan memperkuat beragam sektor pendukung pertanian. "Waktu di 2025 itu ada target-target, apalagi tekadnya adalah tidak ada impor lagi, tekadnya adalah swasembada, mempertahankan swasembada. Nah, itu nan ngitung pemerintah, kemudian hasil kalkulasi itu diterjemahkan dalam corak target-target," katanya.

Ia menjelaskan bahwa sasaran pembangunan pertanian tersebut disusun melalui kalkulasi pemerintah dan diterjemahkan dalam beragam program nan diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan nasional secara berkelanjutan. Berbagai upaya nan dilakukan pemerintah dalam memperkuat fondasi swasembada pangan, mulai dari perbaikan irigasi, penyediaan benih, hingga pemenuhan sarana produksi pertanian nasional, patut diapresiasi.

Peningkatan Luas Tanam

Pemerintah menetapkan sasaran pembangunan pertanian berasas kebutuhan nasional, termasuk meningkatkan luas tanam sebagai langkah memperbesar produksi pangan dalam negeri. Hanan mengungkapkan bahwa sasaran luas tanam ditingkatkan dari sekitar 10 juta hektare pada 2024 menjadi lebih dari 11 juta hektare pada 2026 melalui beragam program strategis pemerintah.

Peningkatan luas tanam ini didukung oleh perbaikan jaringan irigasi nan dilakukan pemerintah sehingga lahan pertanian dapat memperoleh pasokan air secara lebih optimal. "Kenapa kok bisa meningkat? Nah, ini lantaran ada program, ada kebijakan. Perbaikan irigasi misalnya ya, tadinya irigasinya tidak normal dinormalkan sampai level tersier. Nah, sehingga nan tadinya bisa tanam misalnya hanya 10 juta hektare, akibat ada perbaikan air irigasi bisa lebih meningkat lagi," ucapnya.

Normalisasi irigasi hingga tingkat tersier memungkinkan lahan nan sebelumnya kurang produktif kembali dimanfaatkan untuk meningkatkan intensitas tanam dan hasil produksi. Hanan menilai pemerintah telah datang membiayai pembangunan prasarana pertanian nan tidak mungkin dilakukan petani secara mandiri, terutama pembangunan waduk serta jaringan irigasi termasuk pemberian support perangkat dan mesin pertanian (alsintan).

"Contoh mengenai irigasi, Kementerian PU membangun mulai dari bendungan, primer, sekunder, tersier. Kementerian Pertanian juga ada urus tersier lantaran nan paling dekat dengan petani. Pemerintah datang di situ, itu tidak mungkin dibiayai oleh petani," tegasnya.

Dukungan Sarana Produksi

Selain irigasi, pemerintah juga memastikan kesiapan bibit melalui support Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan perbenihan agar kebutuhan petani dapat dipenuhi dengan nilai nan terjangkau. Menurut Hanan, pemerintah tidak mengambil alih tanggungjawab petani menyediakan benih, tetapi memastikan bibit berbobot mudah diperoleh sehingga aktivitas budidaya melangkah lebih optimal.

Pemerintah juga dinilai memperkuat penyediaan beragam sarana produksi pertanian agar petani memperoleh support nan dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas lahan. Hanan menjelaskan bahwa keberhasilan produksi padi tidak hanya ditentukan oleh bibit dan pupuk, tetapi juga support infrastruktur, pengelolaan lahan, serta proses alam nan menunjang pertumbuhan tanaman.

Hanan berharap, pembangunan irigasi, penyediaan benih, penguatan sarana produksi, dan beragam kebijakan pemerintah terus dilanjutkan guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional nan berkelanjutan.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara

"Kami memandang program MBG mempunyai dua dimensi penting, ialah investasi jangka panjang dalam kualitas sumber daya manusia sebagai kesempatan menggerakkan perekonomian lokal," kata Joy, di Manado, Rabu.

Dari perspektif ekonomi, Joy menjelaskan bahwa MBG dapat menciptakan permintaan terhadap beragam komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi beras, telur, ikan, sayuran, buah-buahan, dan produk peternakan.

Bagi Sulawesi Utara, kondisi ini dinilai sebagai kesempatan emas bagi para petani, nelayan, peternak, pedagang pasar, dan pelaku UMKM penyedia bahan pangan. Namun, dia menekankan bahwa faedah ekonomi tersebut sangat berjuntai pada gimana rantai pasok program MBG dibangun.

Rantai Pasok Lokal Jadi Kunci

Joy menjelaskan bahwa jika sebagian besar kebutuhan bahan pangan dipasok oleh produsen lokal, maka perputaran duit bakal lebih banyak terjadi di Sulawesi Utara. Sebaliknya, andaikan bahan baku lebih banyak didatangkan dari luar daerah, sebagian faedah ekonominya juga bakal mengalir keluar.

"Ada satu perihal nan perlu diantisipasi, ialah tekanan terhadap nilai pangan. Permintaan bahan pangan nan meningkat akibat MBG kudu diimbangi dengan peningkatan produksi dan distribusi," ujarnya.

Ia menambahkan, antisipasi ini sangat krusial bagi Sulawesi Utara mengingat wilayah tersebut tetap menghadapi persoalan inflasi pangan, terutama pada sejumlah komoditas hortikultura.

Oleh lantaran itu, Joy menyarankan agar program MBG kudu diintegrasikan dengan kebijakan peningkatan produksi pertanian, peternakan, perikanan, serta pengendalian inflasi daerah. Hal ini sejalan dengan pertimbangan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, untuk memandang sejauh mana kebijakan pemerintah memberikan faedah bagi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara

PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo (UID Suluttenggo) terus berupaya meningkatkan ekonomi lokal dan sektor pariwisata di Kota Manado, Sulawesi Utara. Sebanyak 18 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bimbingan PLN sukses berperan-serta dalam arena Manado High Street Market (MHSM) 2026 untuk mempromosikan produk unggulan mereka.

Manager PLN UP3 Manado, Reki Wowiling, menyatakan bahwa keikutsertaan ini merupakan momentum strategis bagi para pelaku upaya lokal untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing. “Kami tidak hanya datang memberikan ruang promosi, tetapi juga mendorong UMKM agar semakin mandiri, berkekuatan saing, dan naik kelas,” ujarnya di Manado, Rabu.

Ke-18 UMKM bimbingan PLN yang datang mencerminkan keberagaman dan potensi ekonomi imajinatif Sulawesi Utara. Partisipasi aktif ini merupakan bentuk nyata komitmen perusahaan untuk menghadirkan faedah nan lebih luas bagi masyarakat, melampaui sekadar penyediaan pasokan listrik nan andal.

Sinergi dengan Pemerintah Daerah

Dukungan serta sinergi dari pemerintah wilayah dinilai menjadi daya tambahan agar UMKM bimbingan dapat terus tumbuh dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian Sulawesi Utara. Reki menjelaskan bahwa ruang promosi seperti MHSM mempunyai nilai strategis lantaran mempertemukan produktivitas pelaku upaya secara langsung dengan kebutuhan pasar. Melalui hubungan ini, para pelaku UMKM dapat mengenali preferensi konsumen, memperoleh masukan untuk penemuan produk, serta membangun fondasi upaya nan lebih kokoh.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, Kartika Devi Tanos, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah PLN. Ia menegaskan bahwa pengembangan UMKM mempunyai keterkaitan erat dengan penguatan sektor pariwisata dan ekonomi imajinatif daerah. “Kami sangat mengapresiasi kerjasama dan langkah PLN nan telah membina serta menghadirkan belasan UMKM lokal di Manado High Street Market 2026. Sinergi lintas sektor seperti inilah nan dibutuhkan untuk membangun ekosistem upaya nan kuat dan memperluas rantai nilai pariwisata daerah,” ungkap Kartika.

Produk kerajinan dan kuliner lokal tidak hanya mempunyai nilai ekonomi, tetapi juga mencerminkan identitas, budaya, dan daya tarik pariwisata Sulawesi Utara bagi para wisatawan.

Daftar UMKM dan Prinsip Keberlanjutan

Produk dan jasa nan ditampilkan dalam arena ini sangat beragam, meliputi sektor pertanian organik dari A' Makalendong Farm, jenis kuliner, dessert, dan katering dari MYK, Magogar, Ken'ed, Tiffany Curut Leilem, Sangkakala, Gleshies House, Ramantha Kitchen, Beefood, Pawon Mba' Dina, Michelle Brownies, Biji Itang Street Coffee, Bakso Dandang Mner, kerajinan tangan dan souvenir unik dari Yannie Handicraft, Souvenir UKA Craft, Ivone Kowijaya, hingga jasa inklusif nan melibatkan penyandang disabilitas netra dari Klinik Pijat Tunanetra Harapan Indah.

Partisipasi penuh dalam MHSM 2026 ini sejalan dengan prinsip Customer Focus, Pemberdayaan Masyarakat, dan Sustainable Development Goals (SDGs). Melalui keberhasilan aktivitas ini, PLN UP3 Manado berambisi kerjasama berbareng Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan para pemangku kepentingan dapat terus diperkuat, tidak hanya sebatas arena pameran, tetapi juga melalui pendampingan kapabilitas usaha, penemuan produk, dan ekspansi jangkauan pemasaran di masa mendatang.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara