Presiden AS Donald Trump(White House)

PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump, Rabu, memerintahkan Departemen Kehakiman (DoJ) untuk menyelidiki perusahaan-perusahaan minyak mengenai tingginya nilai bensin.

“Perusahaan-perusahaan minyak besar tidak menurunkan nilai di pompa bensin sebanding dengan penurunan tajam nilai minyak nan mereka bayar. Harga-harga itu turun sangat cepat! Dengan kata lain, konsumen sedang ‘diperas’,” tulis Trump di platform Truth Social miliknya.

“Saya telah menginstruksikan DoJ untuk segera mulai menyelidiki perihal ini. Harga bensin semestinya turun jauh lebih sigap daripada nan saya lihat saat ini!” tambahnya.

Sebelumnya pada Selasa (23/6), Trump mengatakan bahwa nilai rata-rata bensin secara nasional telah turun sebesar 0,60 dolar AS (sekitar Rp10.771,8) per galon dibandingkan beberapa waktu lalu. Pekan lalu, nilai rata-rata bensin di Amerika Serikat turun hingga di bawah 4 dolar AS (sekitar Rp71.876) per galon untuk pertama kalinya sejak Maret.

Penurunan itu terjadi setelah Amerika Serikat dan Iran mengumumkan nota kesepahaman untuk mengakhiri bentrok di antara kedua negara serta memulihkan lampau lintas pelayaran melalui Selat Hormuz. (Ant/P-3)

Lahan pertanian di Kota Tasikmalaya dibiarkan telantar lantaran tidak mendapatkan suplai air.(MI/KRISTIADI)

MUSIM tandus telah menyebabkan lahan pertanian di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, mengalami kekeringan lantaran saluran irigasi tidak berfaedah dengan baik. Kekeringan menyebabkan lahan pertanian gagal tanam.

Abdullah, 66, penduduk Sambongpari mengatakan, musim tandus sudah terjadi selama 2 bulan nan menyebabkan lahan pertanian kandas tanam. Tidak ada suplai air nan menggalir dari saluran irigasi.

"Suplai air dari Sungai Cikunteun tetap mengalami hambatan dan belum maksimal. Biasanya air dari saluran bisa mengairi areal persawahan seluas 200 hektare. Tapi, sekarang kondisinya surut dan mengalami kerusakan," jelasnya, Rabu (24/6).

Di sisi lain, musim tandus juga membikin lahan pertanian di Kampung Nagrasari, Gobras, Sukamaju, Cibuntu, Sindanggalih, Ciwaas, dan Tamansari tidak bisa diolah.

Menurut Abdullah, tandus tahun ini kemungkinan membikin banyak lahan mengalami kandas tanam lantaran suplai air kurang. Sejumlah sungai memerlukan pengerukan lantaran mengalami pendangkalan.

"Sebagian petani di Kota Tasikmalaya tetap ada nan panen. Sementara nan lainnya kesulitan mengolah lahan, lantaran suplai air berkurang," katanya.

Sementara itu, petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL) Kecamatan Kawalu, Asep Safrulah mengatakan, musim tandus menyebabkan banyak lahan pertanian tidak mendapat suplai air dari aliran Sungai Cikunteun nan tengah diperbaiki. Kekeringan berakibat kepada kegagalan tanam bagi petani lantaran susah mencari air.

"Kurangnya suplai air untuk lahan pertanian terjadi di Kecamatan Kawalu, Indihiang, Tamansari, Bungursari, Mangkubumi, Cipedes dan Cibeureum," tandasnya.

Penyaluran air bersih untuk masyarakat di Kota Cirebon (MI/Nurul Hidayah)

PERUSAHAAN Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Majalengka menyatakan kesiapan untuk memasok air bersih di musim kemarau ini. 

“Kami siap menyuplai air bersih ke masyarakat,” tutur Direktur Teknis PDAM Kabupaten Majalengka, Rolan Rosisendra, Rabu (24/6).

PDAM, lanjut Rolan sudah melakukan koordinasi dengan BPBD Majalengka mengenai kesiapan mereka mendistribusikan air bersih untuk desa-desa nan mengalami krisis di musim tandus tahun ini. 

“Namun untuk suplai air bersih ke masyarakat tetap atas permintaan BPBD sebagai koordinator penanggung jawab,” tutur Rolan.

Untuk itu masyarakat nan memang daerahnya dilanda krisis air bersih bisa mengusulkan surat ke BPBD untuk diteruskan ke PDAM. 

Saat ditanyakan kesiapan kesiapan air bersih nan bakal disuplai untuk masyarakat, Rolan mengungkapkan sangat mencukupi. Bahkan kondisi air di musim tandus lebih stabil lantaran minim gangguan  dari material nan biasanya terbawa saat musim hujan.

“Stok air bersih di PDAM sendiri saat musim tandus mencukupi dan airnya bersih karena, di musim tandus justru air lebih lancar lantaran tidak ada lumpur ataupun sampah nan menyumbat saluran air alias instalasi pengolah air,” tutur Rolan. 

Seperti diberitakan sebelumnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di seluruh wilayah Kabupaten Majalengka untuk tahun 2026 terhitung mulai 2 Juni 2026 hingga 31 Oktober 2026.

Penetapan status tersebut dituangkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Majalengka Nomor : 100.3.3.2 /KEP.567-BPBD/2026 nan ditandatangani oleh Bupati Majalengka, Eman Suherman. 

Wilayah Kabupaten Majalengka rawan terhadap musibah kekeringan di musim kemarau, baik areal pertanian maupun krisis air bersih serta kebakaran rimba dan lahan (karhutla).

Wilayah nan rawan kekeringan areal pertanian dan krisis air bersih tersebar di Majalengka bagian utara nan meliputi Kecamatan Jatitujuh, Kertajati, Ligung, dan Sumberjaya. Wilayah ini didominasi oleh dataran rendah dan lahan pertanian nan sangat berjuntai pada pasokan irigasi teknis.

Ancaman kekeringan dan krisis air bersih juga ada di Majalengka bagian tengah dan selatan diantaranya beberapa desa di Kecamatan Panyingkiran, Kasokandel, Kadipaten, dan Cigasong nan kerap mengalami penurunan debit sumber air tanah saat tandus panjang.

Sedangkan untuk karhutla, sebagian besar berada di area rimba negara (Perhutani), sekitar area Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), serta lahan kering milik warga.

Berdasarkan kajian akibat bencana, wilayah  yang rawan kekeringan di Kabupaten Majalengka tersebar di 19 kecamatan baik dengan kategori sedang hingga tinggi. (UL)

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut indikasi perusahaan nan melakukan manipulasi nilai (under invoicing) mengenai ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Kejagung saat ini tengah melakukan kalkulasi kerugian negara berbareng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Yang pertama, saya jelaskan mengenai indikasi ada beberapa perusahaan ya, nan melakukan under-invoicing alias ekspor, dan ini adalah perusahaan-perusahaan nan bergerak di sawit," ujar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah, saat konvensi pers di Bakom RI, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Dia mengatakan saat ini Kejagung tengah melakukan investigasi dan kalkulasi kerugian negara berbareng auditor di BPKP. Dia menyebut Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah memberi info ke Kejagung soal perusahaan nan melakukan under-invoicing sawit.

"Apa nan disampaikan Menkeu memang telah disampaikan ke kami. Sekarang memang kita sedang melakukan penyidikan, melakukan kalkulasi kerugian finansial negara bersama-sama dengan auditor di BPKP," jelasnya.

Dia mengatakan Kejagung telah menerima nama perusahaan-perusahaan dari Purbaya. Namun, info tersebut tetap dalam kajian interogator Kejagung.

"Karena mereka sudah lama masuk ke tindak pidana korupsi seperti Duta Palma dan nan lain-lain. Sehingga ada penambahan ataupun ada penguatan dari info awal nan disampaikan oleh Pak Menkeu. Ini sedang berproses, berproses," ujarnya.

"Akan kami pembaruan kelak ke rekan-rekan wartawan setelah pasti kelak apa nan terjadi modus spesifiknya di beberapa perusahaan nan sedang kami tangani mengenai manipulasi manipulasi info ekspor. nan sering disebut di publik melakukan under-invoicing," tambahnya.

Febrie mengatakan bakal menjelaskan kepada awak media mengenai modus perusahaan nan disebut dan sebagainya, setelah mendapat nomor pasti dari auditor BPKP. Saat ini Kejagung tetap menunggu hasil dari BPKP.

"Dan kami bakal sampaikan setelah ada nomor pasti berapa kerugian negara nan dikeluarkan oleh mahir dari auditor BPKP atas modus nan masing-masing perusahaan lakukan. Tentunya kami juga terbatas untuk memberikan info modus tersebut lantaran masing-masing perusahaan kita ketahui dari laporan interogator itu berbeda-beda. Ya, tapi itu sedang dalam proses penanganan perkara, dan kita tunggu kelak hasil dari BPKP," jelasnya.

Purbaya Kantongi 10 Perusahaan Underinvoicing

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah mengantongi info 10 perusahaan sektor kelapa sawit nan diduga melakukan manipulasi nilai ekspor alias under invoicing dalam perdagangan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Temuan tersebut berasal dari pengambilan sampel random terhadap perusahaan-perusahaan eksportir terbesar di sektor sawit.

"Saya ambil 10 terbesar, semuanya melakukan perihal itu. Jadi boleh dipastikan semuanya melakukan perihal itu," kata Purbaya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/5).

Angka kerugian negara nan beredar diperkirakan mencapai US$ 84 juta alias Rp 1,48 triliun (kurs Rp 17.700) akibat praktik tersebut. Purbaya menduga potensi kerugian bisa jauh lebih besar jika praktik serupa ditemukan pada keseluruhan transaksi perusahaan-perusahaan terkait.

"(US$ 84 juta) dari nan itu saja, dari sampel nan diambil. Kalau dari semuanya ya pasti lebih besar lantaran kan itu hanya sedikit saja tiga kapal," tutur Purbaya.

"Kalau semua, iya (lebih dari US$ 84 juta). Itu kan hanya nan disampel, nan disampel segitu. Kalau dirandom, hasilnya seperti itu 10," tambah Purbaya.

(dvp/jbr)

Jakarta -

KPK bakal melelang barang-barang rampasan dari perkara korupsi pemerasan sertifikat K3 nan menjerat mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel dan 10 terdakwa lain. Barang nan dilelang itu mulai dari velg mewah merk Marchesini Forged untuk motor Ducati dan mobil Porsche.

Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK Mungki Hadipratikto mengatakan, barang-barang nan bakal dilelang itu merupakan hasil rampasan kasus Noel dkk dari 11 terdakwa kasus pemerasan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Lelang bakal dilakukan sebagai upaya mengembalikan kerugian finansial negara.

"Nah ini penyelenggaraan eksekusi pada hari ini sudah kita laksanakan di Lapas Sukamiskin oleh tim jaksa penyelenggara di jam 11 tadi siang. Nah ini untuk penyelenggaraan eksekusi terhadap terdakwa lainnya sebanyak 11 orang," kata Mungki kepada wartawan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan) KPK, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (24/6/2026).

Mungki menerangkan, total ada ratusan peralatan nan bakal dilelang oleh KPK dalam perkara ini. Mulai dari peralatan mewah, kendaraan, tanah dan bangunan, serta spart part juga aksesoris kendaraan.

Proses lelang bakal dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia) bulan Desember mendatang. Sebelum lelang dilakukan, dia memastikan bakal lebih dulu meminta penilaian dari KPKNL DJKN Kementerian Keuangan untuk menentukan kesesuaian harga.

"Semuanya bakal kita lelang di satu kesempatan dalam rangkaian aktivitas Hakordia di tanggal 9 Desember 2026. Tentunya setelah mendapatkan penilaian dari KPKNL DJKN Kementerian Keuangan," jelas Mungki.

Pantauan detikcom, mobil nan dilelang mulai dari Toyota Corolla Cross Hybrid A/T, Wuling Cloud Ev, Honda CRV, BMW 330i, hingga Nissan GTR. Selain itu, di antara motor nan bakal dilelang mulai dari Ducati Scrambler hingga Vespa GTS.

Berikut barang-barang nan bakal dilelang nantinya dalam perkara ini:

Perhiasan
Cincin 10 Item
Gelang 6 Item
Gelang, Kalung, dan Anting 1 set(3 Item)
Emas batangan 13 Keping (total=758 Gr)
Kalung emas 1

Kendaraan
Motor 6 unit
Mobil 19 unit

Properti
Tanah dan Bangunan 3 item

Sparepart dan Aksesoris Kendaraan
Ban & Velg Mobil 3 set (12 Iem)
Velg Motor 2 buah
Velg Mobil 1 set (4 Item)
Box Motor 2 buah
Helm 1 buah
Jam Tangan 2 buah
Kacamata Prada 1 buah
Knalpot Acrapovic Ducati 1 buah

Barang Lainnya
Dompet 2 buah
Tas 18 buat
Ikat Pinggang Gucci 1 buah
Kacamata 1 buah

(kuf/ygs)

Dua peserta sarjana penggerak pembangunan Indonesia (SPPI) dalam aktivitas latihan dasar militer (latsarmil) program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik soal training militer dalam program Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan.

"Kematian keduanya semakin menunjukkan tidak tepatnya sistem pendidikan militer diterapkan secara serampangan untuk penduduk sipil. Apalagi, tidak ada hubungan sama sekali antara profesionalisme kerja menjalankan tugas koperasi dengan training militer," demikian pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil, Rabu (24/6/2026).

Mereka mengkritik program SPPI Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2026 nan diselenggarakan oleh kementerian Pertahanan (Kemhan) bekerja sama dengan TNI. Mereka menilai keterlibatan TNI dalam Kopdes dan Kampung Nelayan tak sesuai petunjuk UU TNI.

"Secara umum, kami mengkritik keras pelibatan TNI nan terlalu jauh dalam penyelenggaraan program Koperasi Desa Merah Putih, nan tidak hanya bertentangan dengan UU TNI mengenai operasi selain perang, lebih dari itu proyeksi koperasi memang semestinya dilaksanakan melalui manajemen ahli dan modern," ujarnya.

Mereka menilai kebijakan ini tidak tepat lantaran hingga menimbulkan korban jiwa. Mereka menilai pelibatan TNI merusak prinsip dari sistem perkoperasian itu sendiri nan semestinya dijalankan berasas kebutuhan anggota.

"Koalisi menilai, program Koperasi Desa Merah Putih sudah abnormal sedari awal. Terlebih program ini dijalankan dengan menggunakan pendekatan nan serba militer," katanya.

"Lebih dari itu, program KDMP ini membuka celah lebar terjadinya penyimpangan nan tak tersentuh oleh hukum. Apalagi, hingga saat ini, sistem peradilan militer belum direformasi dan personil TNI tetap tidak tunduk pada peradilan sipil," tambahnya.

Atas kematian dua orang peserta pelatihan, Koalisi Sipil mendesak agar dilakukan investigasi dan penegakan hukum, dan pelaku alias struktur komando atas penyelenggaraan program ini kudu bertanggung jawab secara norma lantaran hilangnya nyawa di bawah kendali panitia seleksi dan penyelenggara pelatihan.

"Sudah semestinya program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) ditinjau ulang untuk dihentikan mengingat banyak masalah nan timbul akibat dua program itu. Selain itu, training dasar kemiliteran di program Koperasi Desa Merah Putih sudah semestinya dihentikan termasuk agenda-agenda militerisasi sipil lainnya," katanya.

Untuk diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil ini terdiri dari sejumlah lembaga, di antaranya DE JURE, IMPARSIAL, CENTRA Initiative, Raksha Initiative, HRWG, Indonesia Risk Center, dan SETARA Institute.

Istana Buka Suara

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro buka bunyi mengenai peristiwa meninggalnya dua peserta SPPI dalam aktivitas latihan dasar militer (latsarmil) program Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan. Juri mengatakan pemerintah menyiapkan langkah mitigasi dan pertimbangan terhadap kejadian tersebut.

"Ya apa mitigasinya, tentu berbeda antara program Koperasi Merah Putih-nya, kemudian penyediaan sumber daya untuk mengelola itu," kata Juri kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/6).

Ia menegaskan peristiwa nan terjadi bakal ditangani dengan sebaik-baiknya sesuai prosedur nan berlaku. Namun perihal tersebut tidak bakal menghentikan jalannya program nan sedang berjalan.

"Dan tentu perihal mengenai dengan peristiwa alias kejadian-kejadian seperti itu, ya, bakal ditangani sebaik-baiknya dan tentu dipisahkan dari aktivitas alias kelanjutan dari program ini," ujarnya.

Juri memastikan program Koperasi Merah Putih tetap bakal dilanjutkan sebagaimana direncanakan oleh pemerintah. "Jadi program Koperasi Merah Putih tentu tetap berlanjut. Sukses semuanya," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengungkap kedua peserta nan meninggal berjulukan Anisa Muyassaroh dan Yonanda Muhammad Taufiq.

Rico mengatakan peserta Anisa mengikuti pendidikan di Satdik Dodikjur Rindam VI/Mulawarman Balikpapan sempat mengalami gangguan kesehatan pada 18 Juni 2026 dan telah mendapatkan penanganan medis di akomodasi kesehatan satuan sebelum dirujuk ke rumah sakit.

Sementara itu, peserta Yonanda diketahui mengikuti training di Satdik Puslatpur Kodiklatad Baturaja. Dia dilaporkan mengalami penurunan kondisi kesehatan pada 17 Juni 2026 dan langsung dirujuk ke rumah sakit.

(jbr/imk)

Gedung DPR/MPR/DPD RI(Antara)

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima berambisi pembahasan rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum (Pemilu) tetap diakomodasi oleh Panitia Khusus (Pansus) Komisi II, bukan dialihkan ke Pansus Besar lintas komisi.

Aria menegaskan bahwa berasas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas, revisi UU Pemilu absolut merupakan usul inisiatif dari DPR. Kendati keputusan akhir format pansus berada di tangan ketua DPR, dia merekomendasikan agar pembahasan tidak keluar dari Komisi II DPR RI.

"Sampai hari ini tidak ada perubahan dari Prolegnas bahwa Prolegnas prioritas itu RUU Pemilu itu wilayahnya inisiatif DPR. Nah, jika Pansus dan Panja-nya, Pansus Komisi alias Pansus besar, itu kita serahkan penuh kepada pimpinan. Tapi sampai hari ini tetap Pansus Komisi II," ujar Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (24/6).

Aria memaparkan, kemauan Komisi II untuk mengawal langsung draf izin ini didasari atas kepemilikan info nan komprehensif. Komisi II merupakan mitra kerja langsung dari seluruh penyelenggara pemilu dan kementerian terkait, sehingga mengantongi seluruh catatan hitam penegakan norma pemilu lalu.

Seluruh dinamika mulai dari sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK), pelanggaran etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pengawasan Bawaslu, eksekusi KPU, hingga catatan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berada dalam kompilasi info Komisi II.

"Kami komplit info informasi masalahnya nan untuk menyelesaikan isu-isu prioritasnya. Seperti putusan MK pusat dan daerah, seperti parliamentary threshold (ambang pemisah parlemen), presidential threshold (ambang pemisah pencalonan presiden), juga tentang ketidakterlibatan aparatur negara," ujar politisi PDI-Perjuangan tersebut

Selain masalah netralitas aparatur negara, Aria juga menyoroti pentingnya penguatan kegunaan pengawasan. Ia mengkritik lambatnya kapabilitas eksekusi penanganan pelanggaran oleh Bawaslu nan perlu diperbaiki dalam draf undang-undang baru. Menurutnya, UU Pemilu memang didesain untuk selalu direvisi setiap lima tahun sebagai langkah perbaikan (corrective action).

"Di situlah Komisi II mempunyai referensi nan cukup kuat dan cukup matang, walaupun saya percaya jika toh Pansus besar kebanyakan juga personil Komisi II," jelasnya.

Aria tidak menampik adanya argumen bahwa Pansus Besar kerap dipilih lantaran bisa melibatkan Komisi XI untuk membedah sisi anggaran dan finansial pemilu. Namun, dia menilai keterbatasan itu bisa disiasati melalui sistem internal partai politik di parlemen.

"Ini nan tidak dimiliki dari Komisi II, tetapi kami pun biasanya partai-partai juga meng-ad-hoc-kan anggota-anggota dari komisi lain ke Komisi II saja," pungkas Aria. (Faj/P-3)

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi(MI/Reza Sunarya)

BERKACA dari peristiwa nan menimpa YTR, korban penyekapan dan kekerasan nan dilakukan Taufik Hidayat, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan imbauan. 

Dia meminta ke seluruh penduduk di Jawa Barat dan para pemilik indekos untuk teliti menerima pasangan laki-laki dan wanita nan hendak menyewa kamar. 

"Harus betul-betul dilihat identitasnya. Dilihat KTP alias surat nikah. Jika mereka mempunyai surat nikah, itu tanda nan pasti bahwa mereka pasangan family alias suami istri nan sah," paparnya, Rabu (24/6). 

Menurut Dedi, ini penting. Pasalnya, biasanya tempat indekos menerima pasangan laki-laki dan wanita tanpa identitas alias surat nikah nan jelas.

Selain itu, lanjutnya, identitas penunggu indekos juga secara rutin kudu didaftarkan ke ketua RT alias RW. Hal itu perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya tindakan nan melawan norma dari penunggu kos. 

"Lurah, Ketua RT dan Ketua RW juga kudu aktif melakukan monitoring di tempat-tempat nan dijadikan tempat menginap dalam jangka pendek maupun waktu nan lama," tegasnya. 

Gubernur mengingatkan, peristiwa nan menimpa YTR, penduduk Rancaekek, Kabupaten Bandung, menjadi pelajaran krusial untuk waspada dan selalu melindungi family masing-masing. 

YTR menjadi korban penyekapan dan penyiksaan selama tiga tahun. Kini, gadis itu tetap dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, lantaran mengalami kebutaan, bibir digunting, luka di sekujur tubuh, dan sempat koma. 

Pelaku berjulukan Taufik Hidayat sudah ditangkap Polda Jawa Barat. Dia sempat buron dan melakukan pelarian ke Cimahi, Tangerang, sebelum akhirnya ditangkap di Majalaya. (SG)

Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis alias MBG nan menjadi salah satu program prioritas pemerintah, Kejaksaan Agung terus mendalami dugaan korupsi nan menyeret sejumlah pihak. Penyidik menegaskan penanganan kasus ini dilakukan untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Program Strategis Nasional.

Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia (Rabu, 24/06/2026) berikut ini.

Add as a preferred
source on Google

Jakarta -

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan tidak semua pedagang (seller) nan berdagang di e-commerce dikenakan pajak. Platform e-commerce ditunjuk sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) Pasal 22.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menegaskan seller nan beromzet di bawah Rp 500 juta per tahun tidak boleh dipotong pajak oleh platform.

"Kalau memang omzetnya belum sampai Rp 500 juta ya, sama, platform tidak boleh menarik pajak penghasilannya, nggak boleh," ujar Inge dalam aktivitas UMKM Talkshow di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Rabu (24/6/2026).

Seperti diketahui, penyelenggaraan pemungutan pajak e-commerce ini telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. PMK itu mengatur tanggungjawab platform marketplace untuk memungut pajak penghasilan (PPh) pasal 22 sebesar 0,5% dari peredaran bruto seller nan bertransaksi di platform mereka.

Bagi seller dengan omzet di bawah Rp 500 juta, Inge meminta para proaktif memberikan surat keterangan kepada platform tempat mereka berjualan. Keterangan ini nantinya bisa diserahkan dalam corak surat pernyataan bermeterai melalui sistem nan disediakan oleh masing-masing platform.

"Jadi, setiap seller ini diharapkan sebetulnya jujur. Kalau memang dia omsetnya tetap di bawah Rp 500 juta, dia kudu memberikan keterangan kepada platformnya. Saya tetap di bawah Rp 500 juta omset saya, sehingga kalian tidak perlu memotong pajak dari penghasilan nan saya terima," beber Inge.

Kendati begitu, Inge menyebut platform e-commerce tetap bakal memantau traffic dan akumulasi penjualan dari setiap seller. Begitu platform e-commerce mendeteksi omset si seller telah melewati Rp 500 juta, maka langsung dipungut pajak penghasilan.

"Tapi, jika pun tidak berfaedah orang pribadi tadi diharapkan lantaran sistem self-assessment tetap bertindak kan, di Indonesia dia bakal melaporkannya sendiri, bahwa sebetulnya dia sudah melampaui Rp 500 juta. Atau jika rupanya kebanyakan motong nih, semua platform biar aman, pangkas aja dulu separuh persen kan itu menjadi angsuran pajak buat seller, sehingga pada saat lapor tahunan, angsuran pajak nan terlalu kebanyakan, dia bisa meminta kelebihannya," jelas Inge.

(rea/ara)

Jakarta -

Platform PaDi UMKM nan dikelola oleh Telkom Indonesia bakal dikembangkan menjadi marketplace nasional. Hal ini sesuai dengan pengarahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar negara mempunyai marketplace nasional sendiri.

Direktur IT Digital Telkom Faizal Rochmad Djoemadi menyampaikan saat ini pihaknya memang tengah berbincang dengan BPI Danantara mengenai pengembangan platform PaDi UMKM menjadi platform e-commerce dengan cakupan nan lebih luas.

Dia mengatakan berasas hasil penilaian nan dilakukan Danantara, Padi UMKM dinilai menjadi kandidat utama sebagai marketplace nasional.

"Jadi sudah kita lakukan obrolan beberapa kali Pak dengan Danantara, baik dengan CTO Danantara Pak Sigit. Jadi rencana ini sudah makin mengerucut, lantaran ini juga aspirasi Presiden. Jadi Presiden sendiri nan menginginkan punya marketplace nasional," ujar Faizal dalam RDP dengan Komisi VI DPR, Rabu (24/6/2026).

Platform PaDi UMKM sendiri selama ini menjadi marketplace yang mempromosikan produk UMKM untuk pengadaan peralatan dan jasa bagi BUMN, perusahaan swasta, dan pemerintah.

Kembali ke Faizal, dia mengatakan untuk mendukung rencana Prabowo, Telkom telah membentuk tim unik melalui proyek nan diberi nama proyek Borobudur. Dia mengatakan proyek ini disiapkan untuk menjalankan tindakan korporasi nan diperlukan dalam pengembangan marketplace nasional.

"Insyaallah jika tidak ada arang melintang insyaallah sebelum tahun ini bisa terlaksanakan," ujar Faizal.

(hrp/hal)

Kejaksaan Agung tetap memburu aset buronan legendaris Eddy Tansil. Beberapa aset Eddy disebut sudah dipetakan dan sedang didalami untuk disita.

"Tentunya kami bakal terus mengejar aset-aset terpidana ini sampai dengan kewajibannya lunas. Dan kami sudah juga tahu bahwa Eddy Tansil tetap mempunyai beberapa aset nan saat ini sedang kami dalami dan andaikan sudah pasti bakal kami segera lakukan pengambilalihan dan penguasaan," kata Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, Kuntadi, di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (24/6).

Kuntadi menjelaskan, Eddy Tansil dalam putusannya dihukum bayar duit pengganti sebesar Rp 500 miliar. Sejauh ini, sudah ada sejumlah aset milik Eddy nan disita.

"Nah, aset nan sukses kami telusuri beberapa saat nan lampau dan sukses kami kuasai baru senilai Rp 50 miliar ditambah dengan tiga aset properti berupa tanah dan gedung dan 16 kavling tanah kosong," ungkapnya.

Kasus Eddy Tansil

Adapun Eddy Tansil dikenal sebagai pengusaha pemilik golongan upaya Golden Key Group nan terseret dalam kasus angsuran macet Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) pada awal 1990-an.

Kasus tersebut mencuat setelah terungkap adanya dugaan penyimpangan dalam pemberian angsuran Bapindo kepada perusahaan-perusahaan milik Eddy Tansil.

Dalam rapat dengar pendapat DPR dengan Bank Indonesia pada 1993, terungkap dugaan penyelewengan angsuran nan menyebabkan kerugian negara mencapai sekitar Rp 1,3 triliun. Saat itu, kasus tersebut menjadi salah satu skandal finansial terbesar pada era pemerintahan Presiden Soeharto.

Perkara itu kemudian dibawa ke pengadilan. Eddy Tansil divonis 20 tahun penjara, diwajibkan bayar duit pengganti sebesar Rp 500 miliar dan denda Rp 30 juta. Pengadilan juga memerintahkan penyitaan terhadap sejumlah aset miliknya.

Meski telah dijatuhi hukuman, Eddy Tansil tidak pernah menyelesaikan masa pidananya.

Pada 4 Mei 1996, dia melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. Kaburnya Eddy menjadi sorotan nasional dan memicu penyelidikan terhadap sejumlah pihak nan diduga membantu pelariannya.

Sejak saat itu, Eddy Tansil masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan menjadi salah satu buronan paling lama dalam sejarah penegakan norma Indonesia.

Berbagai upaya pencarian pernah dilakukan, termasuk melalui kerja sama internasional. Namun hingga sekarang keberadaan Eddy belum sukses dipastikan secara resmi.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (tengah)(MI/M Farhan Zuhri)

GUBERNUR DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan duka cita atas meninggalnya seorang peserta dalam arena lari internasional Jakarta International Marathon (Jakim) 2026. Pramono mengaku berjanji bakal melakukan pertimbangan total dan membenahi kesiapan akomodasi serta perawatan medis pada penyelenggaraan event berikutnya.

"Mengenai Jakim, memang betul ada nan meninggal satu orang lantaran diduga ada serangan jantung kepada nan bersangkutan, kemudian mengalami dehidrasi. Jadi tentunya kita bakal memperbaiki perihal itu terutama dalam perihal perawatan dan juga kesiapan kesehatan," ujar Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/6).

Pramono menjelaskan, dari sisi manajemen kepanitiaan, Pemprov DKI Jakarta sebenarnya telah mengerahkan sistem penanganan darurat secara maksimal (all out). Jumlah unit ambulans, master spesialis, hingga perawat nan disiagakan sepanjang rute diklaim telah melampaui standar operasional prosedur (SOP) aktivitas lari maraton nan pernah digelar sebelumnya.

Meski demikian, Pramono menyayangkan adanya aspek kedaruratan medis nan tidak terduga di lapangan hingga merenggut nyawa peserta. "Tetapi sebenarnya dibandingkan dengan acara-acara lari nan pernah ditangani oleh Pemerintah DKI Jakarta, kemarin itu secara all out untuk ambulans, kemudian dokter, perawat, dan sebagainya sudah sangat-sangat cukup. Ya tapi ini namanya juga kejadian ya," jelasnya.

Di sisi lain, Pramono memaparkan bahwa gelaran marathon internasional tersebut sukses mencatatkan kesuksesan besar dari sektor perputaran roda ekonomi daerah. Event sport tourism berskala dunia ini diklaim bisa mendatangkan untung berlipat bagi sektor perhotelan, UMKM, hingga transportasi di wilayah ibu kota.

"Tetapi nan tidak kalah pentingnya, kami mau menyampaikan Jakim kemarin multiplier effect ekonominya lebih dari Rp255 miliar, lebih dari itu. Dan itu secara signifikan memberikan akibat ekonomi," urai Pramono. (Faj/P-3)

ilustrasi(MI)

MENTERI Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat memimpin delegasi Indonesia dalam forum tingkat tinggi Making Nature Credits Market Work in Asia and the Pacific pada London Climate Action Week, Senin (23/6).

Dalam forum itu, Indonesia menegaskan posisi resminya soal tata kelola pasar keanekaragaman hayati internasional sekaligus menginisiasi pembentukan Asia-Pacific Roundtable on Biodiversity Credits sebagai wadah regional bagi negara-negara Asia Pasifik.

Jumhur menekankan bahwa kredit keanekaragaman hayati tidak boleh hanya menjadi instrumen finansial nan menguntungkan pihak tertentu, melainkan kudu memberikan faedah nyata bagi mereka nan bekerja langsung di lapangan.

"Izinkan saya menegaskan bahwa fondasi utama dari angsuran keanekaragaman hayati nan sukses adalah pemberian faedah nan setara dan merata bagi organisasi lokal dan masyarakat budaya nan melakukan kerja keras nyata dalam konservasi di lapangan," ujar Jumhur.

Indonesia datang dalam forum ini atas undangan unik dari Co-Chairs International Advisory Panel on Biodiversity Credits, Dame Amelia Fawcett dan Sylvie Goulard. Amelia menilai langkah Indonesia dalam merancang pasar angsuran keanekaragaman hayati nan berintegritas tinggi layak menjadi model bagi negara-negara lain.

"Apa nan tengah dilakukan oleh Indonesia mempunyai akibat nan sangat krusial dan melampaui batas-batas negaranya. Langkah maju nan diambil oleh Pemerintah Indonesia berbareng Satuan Tugas Kredit Keanekaragaman Hayati dalam merancang pasar berintegritas tinggi dan inklusif kudu menjadi model nan patut dicontoh oleh negara lain, baik di tingkat regional maupun global," ujar Amelia.

Ia juga menegaskan signifikansi ekologis Indonesia bagi stabilitas suasana bumi dan menyebut IAPB bakal terus mendukung Indonesia sebagai mitra pengetahuan menuju COP17 CBD.

Saat ini KLH tengah merancang skema multi-kredit progresif nan tidak hanya menghitung luasan tutupan pohon, melainkan juga memberikan nilai ekonomi pada eksistensi tanaman dan hewan endemik. Keberhasilan perlindungan kediaman satwa langka seperti harimau dan orangutan bakal terintegrasi langsung ke dalam valuasi ekonomi pasar ekosistem.

Dalam menjalankan mandat ini, KLH mengkonsolidasikan koalisi lintas sektor nan melibatkan Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, BRIN, Bappenas, sektor swasta, aktivis masyarakat sipil, dan perwakilan masyarakat adat.

"Kini saatnya bagi ekonomi kita untuk akhirnya berinvestasi kembali pada alam. Mari kita bekerja sama untuk memastikan bahwa angsuran keanekaragaman hayati melampaui sekadar instrumen finansial dan menjadi kekuatan nyata bagi kebangkitan ekologi dan kesejahteraan manusia," pungkas Jumhur. (Ata/P-3)

Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja berbareng para pendidik di SMAN 2 Tambun Selatan nan ditetapkan sebagai Sekolah Maung.(MI/ANTON KUSTEDJA)

PELAKSANA Tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja melakukan kunjungan ke SMAN 2 Tambun Selatan nan mendapat kepercayaan sebagai Sekolah Manusia Unggul (Maung) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dalam kunjungan itu, Plt Bupati didampingi Kepala Cabang Dinas (KCD) Wilayah III Rina Parlina, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bekasi Imam Faturochman, dan Plt Kepala Sekolah SMAN 2 Tambun Selatan Burhanudin.

Kunjungan dilakukan untuk memandang langsung kondisi sarana dan prasarana sekolah sekaligus mengidentifikasi kebutuhan nan diperlukan guna menunjang program Sekolah Maung.

"Alhamdulillah hari ini saya melakukan kunjungan kedua ke wilayah Tambun, khususnya ke SMAN 2 Tambun Selatan. Saya didampingi oleh Kepala Sekolah, Ibu KCD, dan Ketua Komite untuk memandang secara langsung kondisi sekolah nan mendapat kepercayaan sebagai Sekolah Maung dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat," ujar Plt Bupati, Rabu (24/6).

Menurut dia, penunjukan SMAN 2 Tambun Selatan sebagai Sekolah Maung merupakan sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar nan kudu didukung oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Kabupaten Bekasi.

"Sebagai pemerintah daerah, tentu kami tidak bisa tinggal diam. Ini adalah satu-satunya sekolah di Kabupaten Bekasi nan mendapat kepercayaan tersebut. Karena itu, kami mau memastikan seluruh kebutuhan nan diperlukan dapat terpenuhi dengan baik," tambahnya.

Dalam peninjauan itu, Plt Bupati mengaku menemukan sejumlah kebutuhan nan tetap kudu dipenuhi, terutama mengenai prasarana dan akomodasi pendukung pembelajaran.

Dukungan CSR

Ia menyebutkan, keterbatasan anggaran pemerintah menjadi tantangan tersendiri sehingga diperlukan kerjasama dengan beragam pihak.

"Tadi saya sudah berkeliling berbareng Kepala Sekolah dan mendengar beragam keluhan mengenai kebutuhan infrastruktur. Jika mengandalkan APBD Kabupaten Bekasi maupun APBD Provinsi Jawa Barat, tentu ada keterbatasan. Karena itu kami mulai mencari solusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perbankan maupun perusahaan nan beraksi di Kabupaten Bekasi," jelasnya.

Asep berencana mengundang perusahaan nan berada di wilayah Kabupaten Bekasi agar dapat berkontribusi melalui program CSR nan lebih tepat sasaran, khususnya untuk mendukung sektor pendidikan.

"Saya mempunyai kemauan untuk mengumpulkan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bekasi agar CSR nan mereka miliki betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Bekasi. Salah satunya untuk mendukung akomodasi dan kebutuhan Sekolah Maung ini," ungkapnya.

Tidak hanya konsentrasi pada pembangunan fisik, Plt Bupati Bekasi juga menekankan pentingnya pemenuhan sarana penunjang pendidikan berbasis teknologi. Dalam perbincangan dengan pihak sekolah, dia turut menanyakan kebutuhan perangkat digital seperti server, laptop, serta akomodasi penunjang lainnya.

"Kita tidak hanya berbincang soal gedung dan bangunan. Saya juga menanyakan kebutuhan server, laptop, dan beragam sarana penunjang lainnya. Faktor-faktor tersebut sangat krusial untuk mendukung proses pembelajaran nan berkualitas," katanya.

Ia berambisi melalui kerjasama antara pemerintah, bumi usaha, dan pihak sekolah, SMAN 2 Tambun Selatan dapat berkembang menjadi sekolah unggulan nan bisa melahirkan generasi muda berbobot dan calon pemimpin masa depan.

Memenuhi kriteria

Sementara itu, Plt Kepala Sekolah SMAN 2 Tambun Selatan, Burhanudin, mengatakan, sekolahnya dipilih setelah memenuhi sejumlah kriteria nan telah ditetapkan, di antaranya mempunyai legalisasi A, tidak mempunyai sekolah terbuka, serta mempunyai rekam jejak prestasi akademik dan non-akademik nan baik.

“Terpilihnya SMAN 2 Tambun Selatan sebagai Sekolah Maung merupakan amanah sekaligus motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan. Program ini diharapkan dapat mendorong lahirnya siswa-siswa berprestasi dan memperkuat budaya belajar nan kompetitif serta positif,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan program Sekolah Maung juga kudu didukung oleh peningkatan kualitas tenaga pendidik, sarana prasarana, laboratorium, perpustakaan, hingga akomodasi penunjang aktivitas siswa.

Burhanudin berharap, support dari pemprov Jabar, pemkab, serta beragam pihak dapat terus mengalir agar SMAN 2 Tambun Selatan bisa menjadi sekolah unggulan nan membanggakan Kabupaten Bekasi dan Jawa Barat.

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina (Persero) membukukan keahlian positif sepanjang 2025. Perseroan mencatat untung bersih sepanjang 2025 sebesar US$ 3,35 miliar alias setara Rp 55,20 triliun.

Hal ini disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 Pertamina di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan, di tengah dinamika industri daya dunia dan tantangan ekonomi, perseroan terus menjaga ketahanan daya nasional, memperkuat transisi energi, serta mempertahankan keahlian finansial nan sehat guna mendukung pembangunan dan memberikan faedah bagi masyarakat.

Berdasarkan Laporan Tahunan Tahun Buku 2025 nan disampaikan dalam RUPS, Pertamina membukukan pendapatan sebesar US$ 70,89 miliar alias setara Rp 1.167,99 triliun, dengan EBITDA sebesar US$ 11,43 miliar alias setara Rp 188,33 triliun, serta untung bersih sebesar US$ 3,35 miliar alias setara Rp 55,20 triliun.

Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan esensial upaya nan tetap kuat sekaligus efektivitas strategi perusahaan dalam menjaga keahlian di seluruh lini upaya energi.

Pertamina juga memberikan kontribusi kepada negara sebesar Rp 360,76 triliun melalui pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan dividen. Selain itu, Perseroan merealisasikan investasi di dalam negeri sekitar US$ 5,9 miliar alias setara Rp 97,20 triliun, serta mencatat Penyerapan Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar Rp 531,5 triliun nan turut memberikan akibat berganda bagi perekonomian nasional.

Di sektor hulu, sepanjang 2025, produksi migas tetap terjaga di atas 1 juta barel setara minyak per hari (BOEPD), sementara sektor pengolahan mencatat Yield Valuable Product sebesar 83,7%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini mencerminkan keahlian kilang dalam mengoptimalkan produksi produk berbobot tinggi. Sepanjang 2025, kilang Pertamina juga mengolah volume intake mencapai 333 juta barel.

Di sektor hilir, kilang Pertamina memasok sekitar 70% kebutuhan BBM nasional untuk mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian Indonesia. Sementara itu, upaya gas menunjukkan keahlian positif dengan volume transmisi gas mencapai 587 BSCF alias tumbuh 4% dibandingkan tahun sebelumnya, serta volume niaga gas terjaga di 305 juta MMBTU.

Di bagian logistik maritim, volume kargo domestik dan internasional nan diangkut mencapai 172 juta KL. Pertamina juga terus memperkuat transisi daya melalui pengembangan daya baru dan terbarukan. Sepanjang 2025, produksi listrik mencapai 8.711 GWh alias meningkat 3% dari tahun sebelumnya.

Selain itu, Pertamina juga menjalankan beragam program dekarbonisasi di seluruh lini upaya nan sukses menurunkan emisi karbon sebesar 2,27 juta ton CO₂e sepanjang 2025. Upaya tersebut menjadi bagian dari support Pertamina terhadap sasaran Net Zero Emission (NZE).

"Secara keseluruhan, capaian tahun kitab 2025 menunjukkan bahwa Pertamina tidak hanya memperkuat ketahanan daya nasional, tetapi juga mendorong transisi menuju daya nan lebih rendah karbon, meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional, serta menjaga esensial finansial nan sehat dan berkelanjutan," tutur Simon, dikutip dari keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Simon menambahkan, upaya tersebut diwujudkan melalui pendekatan nan berfokus pada kesiapan (availability), aksesibilitas (accessibility), keterjangkauan nilai (affordability), dan keberterimaan (acceptability) daya bagi masyarakat.

"Bagi Pertamina, capaian tersebut bukan sekadar mencerminkan keahlian korporasi. Di baliknya terdapat tanggung jawab nan semakin besar untuk memastikan daya tetap tersedia dan andal bagi masyarakat, industri, serta beragam sektor strategis nan menjadi penggerak perekonomian nasional," kata Simon.

Sementara itu, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan menyampaikan apresiasi kepada para pemegang saham atas support nan diberikan sepanjang tahun 2025. Ia juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi, kerja keras, dan kontribusi jejeran Dewan Komisaris, Dewan Direksi, serta seluruh Perwira Pertamina dalam menjaga keahlian dan keberlanjutan perusahaan.

"Keputusan nan telah diambil dalam RUPS ini menjadi langkah krusial bagi perjalanan Perseroan ke depan. Semoga hasil keputusan tersebut dapat membawa Pertamina meraih keahlian dan prestasi nan semakin baik di masa mendatang," ujar Iriawan.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bagian transisi energi, berkomitmen dalam mendukung sasaran Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program nan berakibat langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina nan berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan upaya dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini upaya dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan Danantara.

(wia)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) telah menyetujui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan tenor hingga 40 tahun. Sebelumnya, tenor KPR maksimal hingga 30 tahun.

Pria nan berkawan disapa Ara tersebut juga membeberkan keputusan ini sesuai dengan pengarahan Presiden Prabowo Subianto. “Komite menyetujui untuk 40 tahun (KPR) bisa dijalankan ya sesuai pengarahan Presiden,” kata Ara usai Rapat Tapera di Kantor Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (24/6).

Lebih lanjut Ara menjelaskan, kembang untuk rumah subsidi tapak tetap pada level 5 persen dan kembang KPR subsidi rumah susun (rusun) sebesar 6 persen.

“Bunganya tetap 5 persen ya nan tapak, kedua adalah tenornya 40 tahun nan ketiga, rusun 6 persen ya, buat rusun 6 persen ya, rusun subsidi,” jelas Ara.

Realisasi Penyaluran FLPP per Juni 2026 Capai 81.600 Unit

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, juga membeberkan realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga Juni 2026 telah mencapai 81.600 unit rumah alias sekitar 23,22 persen dari kuota nan disediakan tahun ini.

“Realisasi hingga hari ini sudah di 81.600 ya, sekitar 23,22 persen. Kemudian sudah akad, itu diangkat 21.000 lebih. Sehingga jika digabungkan antara nan sudah cair FLPP-nya dengan janji dan tinggal ngajukan pencairan ke kami, 21.000 itu dari 103.000,” katanya.

Meski nomor tersebut tetap lebih rendah dibandingkan periode nan sama tahun lampau nan mencapai sekitar 112.000 unit, Heru menilai selisih sekitar 9.000 unit itu tidak terlalu signifikan dan tetap dalam jalur nan positif.

Heru menjelaskan, perbedaan capaian antara tahun ini dan tahun lampau tidak sepenuhnya mencerminkan perlambatan penyaluran. Menurut dia, realisasi FLPP pada 2025 terdorong oleh adanya carry over dari tahun sebelumnya.

Dia menuturkan, pada 2024 kuota FLPP hanya sebanyak 200.000 unit. Sementara jumlah masyarakat nan telah melakukan proses awal angsuran melampaui kuota tersebut, sehingga terdapat sekitar 14.000 unit nan pencairannya baru dibebankan pada 2025.

“Kalau 2026 sudah natural, kuotanya 350.000 nggak ada pembatasan kuota. Dan jika tahun-tahun sebelumnya sampai tanggal 9 Desember, tahun ini saya buka sampai tanggal 31 Desember. Sehingga betul-betul habis, 2026, ya mulai dari nol lagi. Kalau apple-to-apple seperti itu, sebenarnya tahun ini tetap lebih optimis,” jelasnya.

Heru juga membeberkan pada tahun ini BP Tapera menargetkan penyaluran pembiayaan untuk 40.000 unit rusun subsidi sepanjang 2026. Skema nan diambil adalah skema inden alias pemesanan sebelum dilakukan pembangunan.

“Bagian dari targetnya BP Tapera sekitar 40.000 tahun ini, melalui skema rusun inden. Ini tetap proses inden, kemudian MBR bisa mulai booking dan melakukan perjanjian jual-beli. Kita harapkan itu bisa segera realisasi,” jelasnya.

Nantinya, ketika progres pembangunan telah mencapai 20 persen, developer alias entitas nan ditunjuk pemerintah sudah dapat mulai memasarkan unit kepada masyarakat.

BP Tapera juga mengusulkan skema nan dapat meringankan beban masyarakat selama masa pembangunan berlangsung. Heru menilai calon pembeli rusun inden berpotensi menghadapi beban dobel lantaran tetap kudu bayar biaya sewa tempat tinggal sembari mencicil unit nan belum selesai dibangun.

“Nanti dari skema alias peminatan tadi kita usulkan. Supaya Ketika masyarakat sudah mulai mengangsur perjanjian jual-beli, dia tidak double tanggungan. (Misal) nia tetap kudu ngontrak, ya sementara dia kudu ngangsur, lantaran rusunnya belum jadi. Nah, itu nan kita usulkan dari kepeminatan,” terangnya.

Kejaksaan Agung sudah memulihkan hingga Rp 131 triliun kerugian negara. Jumlah ini merupakan akumulasi dari sejumlah kasus tindak pidana unik nan telah dibongkar sejak 2020 lampau hingga saat ini.

"Jumlah pengamanan kerugian finansial negara melalui jalur pidana unik dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2026, dari jumlah nan ditetapkan berasas putusan pengadilan nan telah berkekuatan norma tetap (inkracht), ialah sebesar Rp 131.527.786.065.164,89," kata Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah dalam bertemu pers di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (24/6).

Febrie merinci, nilai-nilai pemulihan kerugian negara ini naik turun setiap tahunnya. Dalam 6 tahun terakhir, pemulihan paling besar terjadi di 2026, nan saat ini telah mencapai Rp 40,5 triliun.

Dia menambahkan, dalam beberapa tahun terakhir, Kejagung memang menangani beberapa kasus korupsi besar. Mulai dari korupsi tata niaga timah, tata kelola minyak mentah, pengelolaan biaya Asabri, Jiwasraya, ekspor CPO, hingga pengadaan BTS 4G.

Fokus Penanganan Korupsi

Febrie menjelaskan, pemberantasan korupsi nan saat ini dilakukan pihaknya bakal lebih berfokus pada rencana hidup orang banyak, ialah di sektor pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

"Korupsi pada sektor tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan ancaman langsung terhadap kewenangan dasar masyarakat, ketahanan ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan nasional," ungkap dia.

"Paradigma penegakan norma juga telah bergeser dari nan semula dominan konsentrasi pada pemulihan kerugian finansial negara, sekarang telah berubah juga dengan memperhitungkan gimana pemulihan kerugian perekonomian negara secara menyeluruh," lanjutnya.

Tantangan Pemulihan Kerugian Negara

Febrie menyebut, dalam proses pemulihan kerugian negara ini tidaklah mudah. Sebab, seringkali aset hasil korupsi sudah berubah bentuk.

"Dalam banyak perkara, aset hasil tindak pidana tidak lagi berada dalam corak awal, melainkan telah disamarkan, dialihkan, ditempatkan atas nama pihak lain, apalagi dibawa ke luar negeri. Sehingga memerlukan pendekatan-pendekatan norma nan lebih komprehensif melalui instrumen tindak pidana pencucian uang, asset tracing, asset recovery, serta kerja sama lintas yurisdiksi," paparnya.

Selain itu, patokan nan ada saat ini pada Pasal 18 ayat 1 huruf b UU Tipikor membatasi pembayaran duit pengganti hanya berpatok pada kekayaan barang nan diperoleh dari tindak pidana.

"Dengan bangunan demikian, pemulihan aset belum sepenuhnya menjangkau seluruh akibat kerugian nan ditimbulkan, terutama ketika kerugian negara alias perekonomian negara jauh melampaui untung nan secara langsung diperoleh pelaku," ucapnya.

Ilustrasi(Dok Vietjet)

WISATAWAN Indonesia nan berencana menghabiskan liburan musim panas di Vietnam sekarang mempunyai lebih banyak pilihan untuk menjelajahi beragam destinasi di negara tersebut. Seiring meningkatnya permintaan perjalanan di area Asia, maskapai penerbangan mulai menambah kapabilitas dan memperluas konektivitas antarkota guna mengakomodasi tingginya mobilitas visitor nan mau menikmati destinasi wisata, pagelaran budaya, konser musik, hingga beragam arena olahraga sepanjang musim liburan.

Salah satu langkah tersebut dilakukan Vietjet dengan meningkatkan kapabilitas penerbangan domestiknya di Vietnam sebesar 30 persen pada rute-rute utama nan menghubungkan Ho Chi Minh City dan Hanoi dengan sejumlah lokasi wisata populer, seperti Nha Trang, Da Nang, Phu Quoc, Hue, Quy Nhon, Quang Binh, serta beragam pusat regional utama lainnya di seluruh negeri.

Peningkatan kapabilitas tersebut memberikan lebih banyak pilihan konektivitas bagi visitor Indonesia nan terbang ke Vietnam. Saat ini, Vietjet mengoperasikan penerbangan langsung dari Jakarta dan Bali menuju Ho Chi Minh City maupun Hanoi, sehingga visitor dapat dengan mudah melanjutkan perjalanan ke beragam kota tujuan di dalam negeri melalui jaringan penerbangan domestik maskapai tersebut.

Secara keseluruhan, Vietjet sekarang mengoperasikan lebih dari 500 penerbangan setiap hari di seluruh jaringannya dengan menyediakan lebih dari 8,8 juta bangku selama periode puncak perjalanan musim panas. Penambahan kapabilitas ini dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya minat masyarakat terhadap perjalanan regional, baik untuk berekreasi maupun menghadiri beragam pagelaran budaya, pagelaran musik, serta arena olahraga nan berjalan di Asia dan sekitarnya sepanjang musim panas.

Untuk mendukung perjalanan selama periode tersebut, Vietjet juga menghadirkan beragam penawaran unik bagi pelanggan. Maskapai ini menawarkan tarif dasar Eco promosi mulai dari Rp0 (belum termasuk pajak dan biaya), serta potongan nilai hingga 20 persen untuk tiket kelas Deluxe, SkyBoss, dan Business di seluruh jaringan penerbangannya. Promo bertindak hingga 31 Agustus 2026, dengan periode perjalanan nan dapat berbeda-beda sesuai rute dan kesiapan kursi. Pemesanan dapat dilakukan melalui situs resmi maupun aplikasi seluler Vietjet Air.

Suasana musim sepak bola juga turut dihadirkan dalam pengalaman terbang berbareng Vietjet. Penumpang berkesempatan memperoleh bingkisan eksklusif bertema sepak bola, sementara pengguna nan memesan makanan lebih awal melalui paket kombo Hattrick dan Penalty dapat menikmati penghematan hingga 30 persen untuk jasa makanan di dalam pesawat.

Selain meningkatkan kapabilitas penerbangan domestik, Vietjet juga terus memperluas jaringan internasionalnya melalui pembukaan sejumlah rute baru nan dijadwalkan mulai beraksi pada paruh kedua 2026. Rute tersebut meliputi Ho Chi Minh City–Colombo, Sri Lanka mulai 18 Agustus 2026; Hanoi–Almaty, Kazakhstan mulai 10 Oktober 2026; Hanoi–Praha, Republik Ceko mulai 10 Oktober 2026; serta Nha Trang–Singapura mulai 11 Desember 2026.

Melalui peningkatan kapabilitas penerbangan, ekspansi jaringan rute, serta beragam pilihan jasa nan lebih fleksibel, Vietjet berupaya menghadirkan perjalanan udara nan semakin mudah dijangkau sekaligus mendukung pertumbuhan pariwisata dan konektivitas regional di area Asia-Pasifik dan sekitarnya. Bagi visitor Indonesia, langkah ini membuka lebih banyak pilihan untuk menjelajahi beragam destinasi di Vietnam maupun melanjutkan perjalanan ke negara-negara lain dalam jaringan internasional maskapai tersebut. (E-4)

Ilustrasi(Dok Jack Technology)

KEBUTUHAN transformasi digital di industri tekstil dan garmen Indonesia terus meningkat, sejalan dengan upaya pemerintah mendorong modernisasi sektor manufaktur dan mendorong daya saing ekspor. Menjawab kebutuhan tersebut, Jack Technology, produsen mesin jahit asal Tiongkok, meluncurkan SmartLink Master, solusi manufaktur pandai nan memadukan AI, otomatisasi, dan konektivitas skala pabrik untuk membantu pelaku industri tekstil dan garmen meningkatkan produktivitas, serta merespons perubahan pasar dengan lebih cepat. 

Jack Technology menggelar peluncuran dunia SmartLink Master di Ho Chi Minh City, Vietnam, pada 16 Juni 2026 dengan tema SmartLink Master Full-Plant Quick Response. CEO Jack Technology, Moli, mengatakan, transformasi menuju manufaktur pandai semakin relevan bagi industri tekstil dan garmen di area Asia Tenggara, termasuk di sejumlah negara seperti Indonesia dan Vietnam. 

"Di Indonesia, misalnya, pemerintah setempat berkeinginan merevitalisasi industri tekstil dan garmen," ujarnya 

Menurut info Kementerian Perindustrian RI nan dipaparkan dalam arena Indo Intertex–Inatex 2026 pada Mei lalu, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional sukses menarik investasi sebesar Rp20,23 triliun serta menyerap 3,96 juta tenaga kerja. Angka tersebut menunjukkan bahwa industri TPT tetap mempunyai daya tarik investasi nan kuat dan memainkan peran krusial dalam menopang aktivitas manufaktur nasional di tengah dinamika ekonomi global.

Peluncuran SmartLink Master menandai transformasi strategis Jack Technology dari produsen peralatan jahit menjadi penyedia solusi manufaktur pandai terpadu untuk sistem produksi nan elastis dan responsif terhadap perubahan pasar. 

SmartLink Master dirancang dengan Polaris AI Intelligent System dan platform Mendix milik Siemens, serta mengintegrasikan sejumlah teknologi mutakhir seperti SkyFox AI Vision, Spirit-Ape AI Kitting, dan Lightning AI Distribution. 

Dengan menyatukan perangkat lunak, peralatan, dan proses produksi, SmartLink Master datang sebagai solusi pabrik nan dapat disesuaikan dengan beragam kebutuhan manufaktur garmen. Menurut Senior Vice President, Siemens Digital Industries Software Asia Pacific, Jornt Moerland, Siemens dan Jack Technology bakal bekerja sama mengembangkan lini produksi berbasis teknologi digital twin, serta menggarap proyek percontohan pabrik pandai untuk industri garmen. 

"Industri garmen dunia sekarang bergerak menuju model produksi nan semakin elastis sehingga Jack Technology tidak lagi hanya menjual mesin," ujar CEO, Jack Technology, Moli. 

Prospek industri tekstil Indonesia juga menunjukkan tren pertumbuhan nan positif dalam jangka panjang. Menurut laporan terbaru dari IMARC Group, perusahaan riset pasar dan konsultan dunia asal India, nilai pasar manufaktur tekstil Indonesia mencapai sekitar US$42 miliar pada 2025 dan diproyeksikan meningkat menjadi US$64,2 miliar pada 2034. IMARC Group memperkirakan industri ini bakal melaju dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 4,84% pada periode 2026–2034.

Menurut CEO, Jack Technology, Moli, proyeksi tersebut mencerminkan peran Indonesia nan semakin krusial dalam rantai pasok tekstil dan garmen regional. Pertumbuhan pasar nan berkelanjutan, didukung oleh permintaan domestik maupun ekspor, mendorong pihak produsen untuk terus meningkatkan daya saing melalui modernisasi proses produksi dan pemanfaatan teknologi nan lebih terintegrasi.

Sejalan dengan perkembangan industri, perusahaan tekstil dan garmen dianggap tidak hanya dituntut untuk meningkatkan kapabilitas produksi, namun juga bisa beradaptasi lebih sigap terhadap perubahan kebutuhan pengguna dan dinamika pasar. 

"Karena itu, penerapan teknologi digital dan otomatisasi kelak menentukan proses pengambilan keputusan nan lebih sigap dan operasional nan lebih optimal," ujar Moli.

Melalui solusi manufaktur pandai nan mengintegrasikan perangkat lunak, peralatan, dan proses produksi dalam satu ekosistem, Jack Technology membantu produsen garmen membangun sistem manufaktur nan lebih terhubung, adaptif, dan siap menghadapi kebutuhan industri masa depan. (E-4)

Berikut Rekomendasi Laptop Gaming RAM 16 GB(magnific)

LAPTOP gaming adalah laptop nan dirancang unik untuk menjalankan permainan video dengan performa tinggi.

Laptop jenis ini menggunakan komponen nan lebih berkekuatan dibandingkan laptop biasa, seperti prosesor cepat, kartu skematis khusus, RAM besar, dan sistem pendingin nan lebih baik.

1. ASUS TUF Gaming A16

Laptop ini menawarkan performa tinggi dengan prosesor AMD Ryzen dan GPU NVIDIA GeForce RTX. Layar 16 inci 144 Hz membikin pengalaman bermain game lebih mulus. Beberapa jenis datang dengan RAM 16 GB DDR5.

2. Lenovo LOQ 15

Seri Lenovo LOQ dikenal mempunyai performa gaming nan solid dengan nilai nan relatif terjangkau. Varian RAM 16 GB dan GPU RTX 4050 cukup terkenal untuk gaming 1080p.

3. HP Victus 16

HP Victus 16 datang dengan RAM 16 GB DDR5, prosesor AMD Ryzen, dan GPU NVIDIA GeForce RTX. Laptop ini juga mempunyai layar 144 Hz nan nyaman untuk bermain game.

4. Acer Nitro V 16

Laptop gaming dari Acer ini menawarkan kombinasi prosesor AMD Ryzen, RAM 16 GB DDR5, dan GPU RTX generasi terbaru nan cocok untuk game modern.

5. MSI Thin 15

MSI Thin 15 menawarkan kreasi nan lebih tipis dibanding banyak laptop gaming lain, tetapi tetap mempunyai RAM 16 GB dan GPU NVIDIA GeForce RTX 3050.

6. HP Omen 16

Seri Omen merupakan lini gaming premium dari HP. Varian dengan RAM 16 GB dan GPU RTX menawarkan performa tinggi untuk game AAA maupun kebutuhan kreatif.

Untuk keseimbangan nilai dan performa, Lenovo LOQ 15, HP Victus 16, dan Acer Nitro V 16 merupakan pilihan nan sangat menarik. Jika menginginkan performa lebih tinggi dan fitur premium, HP Omen 16 dan ASUS TUF Gaming A16 layak dipertimbangkan. (Z-4)

Sumber: erablue, asani

ilustrasi(MI)

LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memverifikasi permohonan justice collaborator (JC) nan diajukan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya dalam perkara dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis.

Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin saat dihubungi di Jakarta, Rabu (24/6), mengatakan permohonan tersebut tetap berada pada tahap verifikasi arsip oleh tim penerimaan permohonan LPSK.

"Saat ini proses pengajuan permohonan tetap dalam tahap verifikasi arsip oleh tim penerimaan permohonan," kata Wawan.

Ia menjelaskan permohonan JC diajukan tim pembelaan Sony Sonjaya pada 9 Juni 2026. Kuasa norma Sony juga mengusulkan permohonan perlindungan bagi family kliennya melalui surat tertulis kepada Ketua LPSK.

LPSK sekarang mengumpulkan data, fakta, dan info serta berkoordinasi dengan abdi negara penegak norma dan pihak mengenai untuk menguji keterangan serta bukti nan disampaikan melalui kuasa norma tersangka.

"Penelaahan permohonan dilakukan LPSK selama 30 hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap," ujarnya.

Permohonan JC tersebut berangkaian dengan perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2025-2026 nan ditangani Kejaksaan Agung. Kuasa norma Sony Sonjaya Krisna Murti mengatakan seluruh persyaratan pengajuan JC telah dilengkapi dan sekarang sedang dikaji LPSK.

"Kami tetap mengusulkan JC ke LPSK. Seluruh persyaratan sudah kami lengkapi," kata Krisna kepada awak media di Jakarta, Rabu.

Menurut Krisna, permohonan itu diajukan lantaran Sony dan keluarganya dinilai belum memperoleh agunan keamanan setelah mengungkap puluhan nama nan diduga mengenai perkara tersebut. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menolak permohonan JC nan diajukan Sony Sonjaya.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan Sony tidak memenuhi persyaratan sebagai JC dalam perkara dugaan jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Syarief menjelaskan pengajuan JC diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011.

Seseorang dapat memperoleh status JC andaikan bukan pelaku utama dan mengakui perbuatannya. Menurut Syarief, hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap keterangan Sony menunjukkan nan berkepentingan diduga sebagai pelaku utama dalam perkara tersebut.

Selain itu, Sony dinilai belum mengakui perbuatannya sebagaimana salah satu persyaratan pengajuan JC. (Ant/P-3)

Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, memantau aktivitas aktivitas pangan murah di laman instansi Kecamatan Cibeureum.(MI/BENNY BASTIANDY)

KOTA Sukabumi, Jawa Barat, mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat berupa insentif fiskal mencapai Rp2 miliar. Dana insentif itu diberikan lantaran pemerintah wilayah sukses mengimplementasikan keahlian pengendalian inflasi.

Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, mengaku di tengah keterbatasan anggaran akibat efisiensi, Pemkot Sukabumi berterima kasih lantaran tetap mendapatkan insentif dari pemerintah pusat.  Dana tersebut bakal dimanfaatkan untuk mendukung beragam program prioritas pemerintah daerah.

"Alhamdulillah Kota Sukabumi mendapatkan insentif sekitar Rp2 miliar. Sebagian digunakan untuk pengelolaan sampah dan sisanya untuk mendukung pengendalian inflasi daerah," ujarnya, di sela pemantauan aktivitas aktivitas pangan murah (GPM) di Kecamatan Cibeureum, Rabu (24/6).

Dia mengingatkan, inflasi tidak hanya dipengaruhi nilai bahan pangan. Sejumlah komponen lain, termasuk produk konsumsi seperti rokok dan kebutuhan nonpangan tertentu, turut memberikan kontribusi terhadap tingkat inflasi daerah.

Karena itu, pengendalian inflasi memerlukan pendekatan nan lebih menyeluruh. Tidak hanya berfokus pada kesiapan pangan tetapi juga pemantauan terhadap beragam komoditas nan memengaruhi indeks nilai konsumen.

Gerakan pangan murah

Bobby menuturkan, GPM merupakan upaya penyediaan beragam kebutuhan pokok dengan nilai terjangkau. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah wilayah menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan laju inflasi.

"GPM bagian strategi Pemerintah Kota Sukabumi menjaga stabilitas nilai kebutuhan masyarakat," jelasnya.

Dia memastikan, kondisi ketahanan pangan di Kota Sukabumi hingga pertengahan tahun 2026 tetap berada dalam kategori aman. Meskipun Kota Sukabumi tidak mempunyai sumber produksi pangan nan besar seperti wilayah agraris lainnya, kebutuhan masyarakat sejauh ini tetap dapat terpenuhi dengan baik melalui pasokan dari beragam wilayah penyangga.

"Kami terus memperkuat koordinasi dengan beragam pihak guna memastikan rantai pengedaran melangkah lancar dan tidak menimbulkan gejolak harga," pungkasnya.