Jakarta -

Lembaga pemeringkat dunia Moody's Ratings memberikan ranking angsuran Baa2 kepada PT Danantara Investment Management (Persero). Bersamaan dengan itu juga ditetapkan outlook negatif untuk seluruh ranking nan diberikan.

Wakil Presiden dan Analis Senior Moody's Ratings, Rachel Chua mengatakan ranking nan diberikan untuk Danantara Investment Management itu sejalan dengan ranking utang pemerintah Indonesia ialah Baa2 negatif.

"Peringkat Baa2 dengan outlook negatif untuk Danantara Investment Management sejalan dengan ranking sovereign Indonesia, didukung hubungan angsuran nan kuat, termasuk struktur kepemilikan dalam kerangka Danantara, serta angan kami bakal support luar biasa dari pemerintah nan diberikan secara tepat waktu," kata Chua dalam laporan nan dikutip Rabu (3/6/2026).

Moody's mengklasifikasikan Danantara Investment Management sebagai Entitas nan Terkait Pemerintah (GRI) dan menggunakan pendekatan top-down dalam proses pemeringkatan. Oleh lantaran itu, ranking ini terutama didorong oleh keterkaitan dengan pemerintah daripada kekuatan angsuran mandiri.

Moody's tidak memberikan Baseline Credit Assessment (BCA) lantaran perusahaan tetap berada pada tahap awal pengembangan, mempunyai rekam jejak nan terbatas, serta belum mempunyai operasi berdikari nan signifikan.

Sebagaimana diketahui, Danantara Investment Management dibentuk berasas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 sebagai bagian dari struktur kelembagaan Danantara nan berfokus sebagai entitas pengelola investasi nan menjalankan strategi penempatan modal dan eksekusi investasi.

Moody's menilai kerangka norma nan ada makin memperkuat hubungan tersebut lantaran Danantara Investment Management dimiliki sepenuhnya oleh BPI Danantara dan setiap perubahan kepemilikan kudu dilakukan melalui perubahan undang-undang.

Selain aspek kepemilikan, Moody's juga menyoroti tingginya tingkat pengawasan pemerintah terhadap operasional dan pengambilan keputusan investasi perusahaan. Integrasi tata kelola dinilai tercermin dari keterkaitan antara jejeran manajemen dan majelis di Danantara dengan Danantara Investment Management.

"Keterkaitan manajemen senior dan representasi majelis antara BPI Danantara dan DIM mendukung keselarasan strategi serta penyelenggaraan investasi," tulis Moody's.

(aid/hns)

Jakarta - Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus oleh empat prajurit TNI telah memasuki sidang tuntutan. Oditur militer menuntut empat terdakwa 2 tahun 6 bulan penjara.

Sidang tuntutan digelar di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (3/6/2026). Oditur Militer menyatakan keempatnya terbukti bersalah melakukan penyiraman air keras ke Andrie Yunus.

Empat terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa I Sersan Dua Edi Sudarko, terdakwa II Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi, terdakwa III Kapten Nandala Dwi Prasetyo, dan terdakwa IV Letnan Satu Sami Lakka.

Oditur meyakini para terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 467 Ayat (1) juncto Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Dakwaan

Oditur sebelumnya mendakwa empat prajurit TNI melakukan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Oditur militer mengatakan para terdakwa melakukan tindakan tersebut lantaran jengkel kepada Andrie.

Oditur mengatakan para terdakwa mengetahui Andrie pada 16 Maret 2025 saat Andrie masuk dan melakukan interupsi dalam rapat pembahasan revisi UU TNI nan digelar DPR di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan. Para terdakwa menilai perbuatan Andrie telah melecehkan lembaga TNI.

"Dengan kejadian tersebut, para terdakwa menilai Saudara Andrie Yunus telah melecehkan lembaga TNI, apalagi menginjak-injak lembaga TNI," ujar oditur saat membacakan surat dakwaan.

Singkatnya, para terdakwa mencari info mengenai aktivitas Andrie Yunus. Mereka membagi tugas saat melakukan penyiraman tersebut pada Maret 2026.

Oditur mendakwa keempat tentara tersebut melanggar Pasal 469 ayat 1 subsider Pasal 468 ayat 1 lebih subsider Pasal 467 ayat 1 juncto ayat 2 juncto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Respons TAUD

Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menyoroti tuntutan untuk empat prajurit TNI terdakwa kasus penyiraman air keras ke aktivis KontraS Andrie Yunus. Mereka menilai, tuntutan 2,5 tahun penjara jauh dari rasa keadilan.

"Tuntutan ini tetap jauh dari rasa keadilan bagi korban dan aroma impunitasnya terasa kuat dan sayangnya stigma ini nan terus melekat dalam yurisdiksi peradilan militer dalam mengadili anggotanya sendiri nan terlibat kejahatan serius terhadap penduduk sipil," ujar TAUD dalam keterangan tertulis, Rabu (3/5/2026).

TAUD juga menyoroti tidak adanya tuntutan tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada para terdakwa. TAUD mempertanyakan komitmen TNI menindak prajurit nan melakukan pelanggaran.

"Ketiadaan tuntutan pemecatan memperkuat dugaan bahwa perlindungan institusional TNI terhadap prajuritnya tetap bekerja terhadap perkara ini. Situasi tersebut semakin menguatkan dugaan bahwa tindakan penyerangan air keras terhadap Andrie Yunus bukanlah tindakan personal," kata TAUD.

TAUD menilai perlu ada reformasi peradilan militer. TAUD berambisi ada revisi terhadap undang-undang nan mengatur peradilan militer.

"Tuntutan ringan kepada para terdakwa ini semakin menunjukkan urgensi bagi reformasi peradilan militer dengan segera merevisi UU 31/1997 tentang Peradilan Militer," kata TAUD.

TAUD juga menyesalkan oditur nan meminta agar peralatan bukti kasus Andrie Yunus dimusnahkan. TAUD menilai tuntutan itu berakibat terhadap penegakan norma nan mereka nilai belum tuntas.

"Ketiadaan bukti materil nan sebelumnya oleh Polda Metro Jaya telah dikuasai namun diserahkan kepada Puspom TNI hingga diajukan oleh oditur militer dalam Pengadilan Militer Jakarta bakal menghalang investigasi nan diperintahkan pengadil prapid tersebut," kata TAUD. (dcom/dcom)

Jakarta - Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI Taufik Basari (Tobas) menegaskan pengkajian terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (UUD NRI) 1945 menjadi penting.

Sebab, UUD NRI 1945 berangkaian langsung dengan upaya mewujudkan sistem perekonomian nasional nan sesuai dengan petunjuk konstitusi.

"Kami mau memastikan bahwa perekonomian nasional dijalankan sesuai dengan koridor konstitusi, di mana seluruh rakyat Indonesia terlibat dalam proses ekonomi sehingga kesejahteraan dapat dirasakan secara lebih merata," ujar Tobas, dalam keterangannya, Kamis (4/6/2026).

Hal ini dia tegaskan seusai Rapat Pleno Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI di Ruang GBHN Bawah, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/6).

Kajian terhadap Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dilakukan K3 sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem perekonomian nasional nan berdasarkan Pancasila dan konstitusi, sekaligus menjawab beragam tantangan kebangsaan seperti ketimpangan pembangunan, penguatan ekonomi kerakyatan, transformasi digital, dan perubahan ekonomi dunia nan semakin dinamis.

Menurut Tobas, beragam pandangan nan disampaikan para narasumber bakal menjadi bahan kajian K3 nan selanjutnya disusun menjadi rekomendasi kepada Pimpinan MPR RI.

"Tadi nan disampaikan oleh para narasumber bakal menjadi bahan kajian lebih lanjut nan nantinya kami sampaikan dalam corak rekomendasi kepada Pimpinan MPR untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan perekonomian nasional demi mencapai kemakmuran bangsa sesuai petunjuk konstitusi," kata Tobas.

Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan meningkatnya peran negara dalam ekonomi nan dapat mengarah pada sistem ekonomi sosialis, Tobas menegaskan obrolan tersebut justru bermaksud mencari format terbaik nan sesuai dengan konstitusi Indonesia.

"Kita mau mencari format nan terbaik sesuai koridor konstitusi. Di situ juga kita bisa memandang sejauh mana negara berkedudukan dan sejauh mana rakyat dapat diaktifkan untuk turut menjalankan roda perekonomian," ujar Tobas.

"Hal-hal nan dikhawatirkan tersebut perlu kita diskusikan dan dicarikan solusinya," sambungnya.

Tobas menambahkan prinsip utama nan kudu menjadi injakan adalah kedaulatan rakyat, asas kekeluargaan, pemerataan, dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945.

"Yang paling krusial adalah gimana kita merujuk pada konstitusi dalam menjalankan perekonomian negara. Jangan sampai ada kesenjangan nan terlalu lebar antara nan paling kaya dan nan paling miskin," tegas Tobas.

"Pemerataan dan keadilan kudu menjadi koridor utama," sambungnya.

Sementara itu, master ekonomi Dr Revrisond Baswir menilai Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tetap sangat relevan dan tetap hidup dalam diskursus kebangsaan Indonesia.

Menurut Dr Revrisond, Pasal 33 mengandung konsep kerakyatan ekonomi nan menempatkan partisipasi rakyat sebagai inti pembangunan ekonomi nasional.

"Demokrasi ekonomi adalah proses sistematis untuk mendemokratisasikan kepemilikan alat-alat produksi kepada seluruh personil masyarakat. Karena itu, Pasal 33 mengandung semangat anti-konsentrasi kekayaan dan menolak kekuasaan ekonomi oleh segelintir pihak," kata Dr Revrisond.

Dr Revrisond juga menyoroti tetap minimnya perhatian akademik terhadap konsep kerakyatan ekonomi nan secara definitif tercantum dalam konstitusi.

"Pertanyaannya sederhana, apakah kerakyatan ekonomi dipelajari secara serius di fakultas ekonomi alias pengetahuan sosial politik? Padahal ini merupakan petunjuk konstitusi nan semestinya menjadi landasan pengembangan pengetahuan dan kebijakan publik," ujar Dr Revrisond.

Dalam pandangan Dr Revrisond, penguatan sumber daya manusia menjadi syarat utama untuk mewujudkan kerakyatan ekonomi.

Karena itu, akses terhadap pendidikan kudu menjadi prioritas dalam penyelenggaraan Pasal 33.

"Kalau ekonomi Indonesia mau berbasis pengetahuan, maka kualitas pendidikan menjadi kunci. Pendidikan adalah perangkat produksi nan paling krusial lantaran menentukan keahlian masyarakat untuk menjadi subjek dalam kerakyatan ekonomi," jelas Dr Revrisond.

Sementara itu, Rektor Universitas Paramadina Prof Didik Junaidi Rachbini, PhD menilai perdebatan mengenai sistem ekonomi Indonesia sebaiknya tidak berakhir pada dikotomi kapitalisme dan sosialisme, melainkan diarahkan pada upaya mencari model nan paling efektif untuk mencapai tujuan konstitusi, ialah kemakmuran rakyat.

"Tujuan utama Pasal 33 dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Persoalannya bukan pada tujuan, tetapi gimana langkah mencapainya," ujar Prof Didik.

"Di situlah perdebatan mengenai penerapan menjadi penting," sambungnya.

Dalam paparannya, Prof Didik membandingkan pengalaman Indonesia dengan Korea Selatan (Korsel) nan dalam beberapa dasawarsa sukses melakukan transformasi ekonomi secara signifikan.

"Pada tahun 1965 pendapatan per kapita Indonesia dan Korea Selatan sama-sama sekitar 200 dolar AS. Sekarang Indonesia berada di kisaran 4.800 dolar AS, sementara Korea Selatan mendekati 40.000 dolar AS," kata Prof Didik.

"Ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan ekonomi dan pembangunan lembaga sangat menentukan," sambungnya.

Menurut Prof Didik, keberhasilan pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh kualitas kelembagaan dan efektivitas penerapan kebijakan publik.

"Menurut saya, 70% perhatian kita semestinya berada pada lembaga dan program. Ide dan konstitusi itu penting, tetapi tanpa lembaga nan kuat, penerapan kebijakan tidak bakal melangkah optimal," kata Prof Didik.

Prof Didik mencontohkan keberhasilan penerapan Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 nan menjamin kewenangan atas kesehatan melalui penyelenggaraan program agunan kesehatan nasional.

"Pasal-pasal dalam konstitusi kudu diterjemahkan ke dalam lembaga nan bekerja. Karena itu, perdebatan nan lebih krusial adalah gimana petunjuk konstitusi diwujudkan dalam kebijakan nan nyata dan dirasakan masyarakat," tegas Prof Didik.

Di kesempatan nan sama, ahli ekonomi sekaligus Anggota K3 MPR RI Prof Hendrawan Supratikno, PhD menilai perdebatan mengenai Pasal 33 sesungguhnya telah berjalan sejak awal kemerdekaan dan mencerminkan upaya bangsa Indonesia mencari jalan pembangunan nan sesuai dengan karakter nasional.

Menurut Prof Hendrawan, semangat Pasal 33 lahir sebagai upaya membangun ekonomi nasional nan berbeda dari struktur ekonomi kolonial.

"Kerangka dasar perekonomian Indonesia dibangun untuk mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Karena itu Pasal 33 merupakan kulminasi pemikiran para pendiri bangsa," kata Prof Hendrawan.

Prof Hendrawan mengakui sepanjang sejarah Indonesia selalu menghadapi perdebatan antara pendekatan nan lebih berorientasi pasar dengan pendekatan nan menekankan peran negara dan keadilan sosial.

"Kalau kita berjumpa dengan kaum sosialis, mereka bakal mengatakan sosialisme juga bisa efisien. Sebaliknya, kaum kapitalis juga berbincang tentang keadilan," jelas Prof Hendrawan

"Yang membedakan adalah instrumen dan langkah mewujudkannya," sambungnya.

Karena itu, menurut Prof Hendrawan, perdebatan mengenai Pasal 33 tidak perlu dilihat sebagai pertentangan ideologis nan kaku, melainkan sebagai proses mencari kebijakan nan paling sesuai dengan kebutuhan bangsa.

"Ekonomi bukan seperangkat doktrin, melainkan perangkat berpikir. nan paling krusial adalah memahami masalah nan dihadapi, melakukan pengamatan nan cermat, kemudian memilih kebijakan nan paling berfaedah bagi masyarakat," ujar Prof Hendrawan.

Prof Hendrawan menambahkan cita-cita keadilan sosial nan terkandung dalam Pasal 33 tetap relevan sebagai kompas pembangunan nasional, meskipun implementasinya perlu terus menyesuaikan dengan dinamika zaman.

"Cita-cita keadilan sosial nan terkandung dalam Pasal 33 tetap menjadi arah nan kudu dijaga. Namun dalam pelaksanaannya diperlukan kebijakan nan adaptif, realistis, dan bisa menjawab tantangan ekonomi nan terus berubah," kata Prof Hendrawan.

Dalam obrolan juga mengemuka sejumlah catatan penting, antara lain perlunya penguatan kelembagaan ekonomi nasional, pemerataan pembangunan antarwilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan koperasi dan ekonomi kerakyatan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi sebagai bagian dari penerapan kerakyatan ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD NRI 1945.

Selain itu, peserta rapat juga menyoroti pentingnya mengantisipasi beragam tantangan baru, termasuk perkembangan kepintaran buatan (Artificial Intelligence), ekonomi digital, pengelolaan info sebagai aset strategis nasional, serta perubahan lanskap ekonomi dunia nan bakal memengaruhi arah pembangunan Indonesia di masa depan.

Diskusi ini menjadi bagian dari rangkaian pengkajian K3 MPR RI sepanjang tahun 2026 nan difokuskan pada penguatan sistem perekonomian nasional berasas nilai-nilai konstitusi.

Hasil-hasil pembahasan bakal dirumuskan menjadi bahan rekomendasi kepada Pimpinan MPR RI sebagai kontribusi pemikiran dalam memperkuat arah pembangunan nasional.

Melalui kajian tersebut, K3 MPR RI berambisi dapat memberikan kontribusi strategis dalam mewujudkan sistem perekonomian nasional nan berkeadilan, partisipatif, berkelanjutan, serta bisa menjawab tantangan Indonesia menuju Visi Indonesia Emas 2045.

Sebagai informasi, selain Tobas, rapat tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua K3 MPR RI ialah Drs Djarot Saiful Hidayat, Dr Rambe Kamarul Zaman, Martin Hutabarat, Dr Ajiep Padindang, serta para personil K3 MPR RI.

Rapat pleno menghadirkan sejumlah master ekonomi sebagai narasumber, ialah Dr Revrisond Baswir; Rektor Universitas Paramadina Prof Didik Junaidi Rachbini, PhD; serta ahli ekonomi sekaligus Anggota K3 MPR RI Prof Dr Hendrawan Supratikno, PhD. (hnu/ega)

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) menegaskan kebutuhan pola pendampingan nan tepat dan keteladanan saat ini.

Hal ini bermaksud untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi penerus bangsa di masa depan.

"Kondisi saat ini dihadapkan pada krisis pendampingan dan keteladanan bagi anak nan berpotensi menggerus pemahaman nilai-nilai kebangsaan mereka," kata Rerie, dalam keterangan tertulis, Kamis (4/6/2026).

Hal tersebut dia sampaikan dalam sambutan tertulisnya pada obrolan daring bertema 'Orang Tua sebagai Penjaga Nilai Pancasila: Tantangan Pendidikan Karakter di Era Digital dan AI' nan digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (3/6).

Krisis pendampingan dan keteladanan bagi anak tersebut, menurut Rerie, kudu segera diantisipasi dengan keterlibatan semua pihak, mulai dari lingkungan keluarga.

Rerie menyebut apalagi pada perkembangan peradaban saat ini, banyak ditemukan hal-hal baru hasil dari beragam penemuan di bagian teknologi.

"Sayangnya, penemuan tersebut, dengan arus info nan menyertainya, secara perlahan ikut mengikis fondasi moral kehidupan anak bangsa," kata Rerie.

Mengutip laporan Kementerian Komunikasi dan Digital RI (Komdigi), Rerie mengungkapkan sepanjang tahun lalu, tercatat sebanyak 1.923 konten hoaks nan sukses diidentifikasi di ruang digital Indonesia.

Pada saat nan sama, ujar Rerie, terdapat kejadian orang tua mengalami kelelahan pengasuhan dan secara tidak sadar mendelegasikan peran edukasi karakter anak kepada algoritma rekomendasi pada media sosial.

Akibatnya, jelas Rerie, karakter anak tidak lagi dibentuk oleh pendampingan orang tua untuk memperkenalkan nilai-nilai luhur bangsa nan terkandung dalam Pancasila seperti gotong royong dan kesantunan.

Rerie mendorong para pemangku kepentingan, masyarakat, serta orang tua, bersama-sama membangun ekosistem pengasuhan, pendampingan dan pendidikan nan tepat, sebagai bagian upaya menanamkan nilai-nilai luhur kebangsaan kepada generasi penerus.

Guru Besar Fakultas Psikologi UI Rose Mini Agoes Salim beranggapan dalam menghadapi kondisi tersebut peran family kudu ditingkatkan dalam menyikapi akibat perkembangan teknologi di bumi digital.

"Kehadiran PP Tunas, sejatinya untuk membantu orang tua agar sampai dengan usia 16 tahun, anak terhindar dari banjir info di bumi digital," ungkap Rose.

Pada usia nan tepat, jelas Rose, diharapkan anak sudah bijak dalam menyikapi beragam info di bumi digital.

Menurut Rose, dalam praktik di bumi digital, juga kudu diterapkan nilai-nilai Pancasila, seperti nilai ketuhanan dan moral sangat krusial dalam bermedia sosial.

Rose menambahkan demikian juga, menghargai pendapat orang lain dalam berkomunikasi di keseharian juga kudu dilandasi dengan pemahaman nilai-nilai persatuan dan kemanusiaan.

"Orang tua kudu bisa menjadi mentor dan teladan bagi-bagi anak-anaknya dalam berinteraksi di bumi digital," ujar Rose.

Ketua Yayasan Cahaya Guru Henny Supolo beranggapan keahlian berpikir kritis anak sangat krusial dalam upaya membangun karakter dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila nan bakal ditanamkan, menurut Henny, kudu bisa dikaitkan dengan aktivitas keseharian kita.

"Kita kudu bisa membujuk anak-anak kita untuk belajar menilai situasi nan ada berasas nilai-nilai nan dipahaminya," ujar Henny.

Menurut Henny, pembimbing dan orang tua, kudu bisa mengaitkan nilai-nilai luhur nan bakal ditanamkan kepada anak dengan kondisi keseharian saat ini.

Henny menerangkan orang tua kudu mempunyai keahlian mendengar dengan baik dalam proses menanamkan nilai-nilai luhur kebangsaan kepada anak-anak mereka.

Aktivis Pendidikan Indra Charismiadji beranggapan anak-anak saat ini hanya menjadi objek untuk diukur kemampuannya, tanpa pernah diobati atas kekurangan nan terjadi.

Kondisi tersebut, jelas Indra, malah diatasi dengan bertukar-tukar kurikulum nan hasilnya memperlihatkan keahlian bahasa, matematika, dan sains anak-anak Indonesia nan secara rata-rata belum meningkat signifikan.

Menurut Indra, perihal itu terjadi lantaran selama ini sistem pendidikan nasional hanya dimaknai sebagai sekolah semata.

Padahal, Bapak Pendidikan Nasional Ki Hadjar Dewantara beranggapan bahwa pendidikan itu kudu berpusat pada keluarga, pergerakan pemuda, dan perguruan.

"Sangat disayangkan, dalam sistem pendidikan nasional hanya berfokus pada peran sekolah dan mengenyampingkan peran family dan pergerakan pemuda," kata Indra.

Pakar Pendidikan Karakter Doni Koesoema beranggapan bahwa orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya.

Terkait ancaman di ruang digital terhadap anak, jelas Doni, tidak bisa diatasi dengan aktivitas nan individual, tetapi kudu diatasi dengan aktivitas kultural.

Hadirnya PP Tunas dan kebijakan antikekerasan di lingkungan pendidikan, jelas Doni, tidak cukup untuk melindungi anak, jika tidak diterapkan dengan benar.

"Harapannya aktivitas kultural bisa mendorong upaya mewujudkan ekosistem digital nan ramah anak untuk melindungi generasi penerus bangsa," kata Doni.

Wartawan senior Usman Kansong beranggapan ada pekerjaan besar untuk membenahi sektor pendidikan, ada perbaikan secara struktural dan perbaikan secara kultural.

Usman menilai perbaikan tersebut bisa diupayakan dengan aktivitas secara kultural, namun sejauh ini aktivitas itu belum muncul secara signifikan.

"Pada proses pendidikan umum saat ini, kita dihadapkan pada pilihan mengedepankan sisi akademis alias karakter peserta didik," kata Usman.

Usman mengusulkan agar sekolah umum konsentrasi pada sisi akademis. Sementara itu, pendidikan karakter ditangani organisasi dan orang tua, seperti pendapat Ki Hadjar Dewantara nan memusatkan pendidikan pada keluarga, pergerakan pemuda, dan perguruan.

Selain itu, Usman menegaskan peran PP Tunas itu sejatinya mengatur platform digital agar peduli dengan keamanan anak-anak di ruang digital.

Sebagai informasi, obrolan ini dimoderatori oleh Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI Eva Kusuma Sundari, menghadirkan Guru Besar Tetap Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (Fapsi UI) Rose Mini Agoes Salim; Ketua Yayasan Cahaya Guru Henny Supolo; dan Aktivis Pendidikan sekaligus Wakil Ketua Umum Vox Point Indonesia Indra Charismiadji sebagai narasumber.

Selain itu, datang pula Pakar Pendidikan Karakter dari Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Doni Koesoema sebagai penanggap.

(hnu/ega)

Harga Emas Antam Hari Ini 4 Juni Turun Rp15.000 Jadi Rp2.759.000 per Gram, Cek Daftarnya (Foto: Okezone)

ilustrasi(Antara)

Harga emas hari ini di Pegadaian, Kamis 4 Juni 2026, menunjukkan pergerakan nan bervariasi. Berdasarkan info terbaru pukul 07.09 WIB, dua jenama emas ialah UBS dan Galeri24 mengalami penurunan nilai dibandingkan hari sebelumnya, sementara harga emas Antam terpantau stabil.

Harga emas UBS turun menjadi Rp2.824.000 per gram dari sebelumnya Rp2.831.000 pada Rabu (3/6). Penurunan juga terjadi pada harga emas Galeri24 nan sekarang dibanderol Rp2.763.000 per gram, menyusut dari posisi sebelumnya di nomor Rp2.769.000.

Berbeda dengan kedua jenama tersebut, nilai emas Antam di Pegadaian tidak mengalami perubahan alias stagnan di level Rp2.885.000 per gram.

Analisis Singkat: Penurunan harga emas di Pegadaian memberikan kesempatan bagi penanammodal untuk melakukan akumulasi aset di nilai nan lebih rendah. Namun, perlu dicatat bahwa nilai emas di Pegadaian berkarakter bergerak dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perubahan pasar global.

Daftar Harga Emas Pegadaian Hari Ini (4 Juni 2026)

Pegadaian menyediakan beragam pilihan jumlah untuk memudahkan masyarakat berinvestasi. Galeri24 tersedia hingga ukuran 1.000 gram, UBS hingga 500 gram, sedangkan Antam di gerai Pegadaian tersedia hingga ukuran 100 gram.

Bagi penanammodal nan memantau nilai emas Antam langsung dari sumber produsen, nilai di laman resmi Logam Mulia biasanya diperbarui setiap hari kerja setelah pukul 08.30 WIB. (Ant/E-3)

Siti Khodijah (61) histeris. Tangisnya pecah saat menyadari paspornya lenyap saat berada di Bandara Jeddah, jelang kepulangan ke Indonesia usai melaksanakan ibadah haji, Rabu (3/6).

Padahal, penerbangan wanita nan kesehariannya bekerja sebagai pedagang kopi keliling di Pelabuhan Tanjung Priok itu, sudah tinggal beberapa jam lagi.

Nenek Ijah sempat syok lantaran mengira dirinya bakal tertahan dan tidak bisa kembali ke Tanah Air imbas paspor hilang.

​"Tadinya nangis Emak. Katanya Emak enggak boleh pulang. Akhirnya Emak nangis," kata Nenek Ijah.

​Melihat kepanikan janda nan ditinggal wafat suaminya sejak 2016 itu, petugas Daerah Kerja (Daker) Bandara langsung bergerak cepat. Langkah pertama ialah menenangkan Nenek Ijah.

Selanjutnya, petugas langsung mengurus manajemen darurat untuk menerbitkan arsip pengganti.

​Sekretaris Daker Bandara, Aruji Maswatu, menegaskan penanganan arsip paspor lenyap langsung diprioritaskan sore itu juga. Petugas langsung membikin dan melayangkan surat permohonan ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah agar arsip darurat bisa segera diproses.

​"Nah, ini penanganannya adalah kami di Daerah Kerja Bandara ini membikin permohonan ke KJRI. KJRI untuk diterbitkan nan kita sebut alias kita kenal dengan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor). Nah, kelak SPLP telah terbit, kemudian bakal diambil," jelas Aruji Maswatu.

Demi memastikan Nenek Ijah tidak telantar dan tetap nyaman, petugas langsung memboyongnya ke akomodasi penginapan unik milik petugas Daker Bandara di Hotel Ashil. Di sana, Nenek Ijah diberikan tempat rehat nan layak sembari menunggu kepastian dokumennya selesai.

Seorang petugas airport berjulukan Wahidin Hasan langsung berinisiatif menghubungi pihak family Nenek Ijah di Indonesia. Langkah ini membikin Nenek Ijah jauh lebih tenang lantaran anak dan menantunya di rumah sudah mengetahui situasi dan kondisinya.

​Aruji menambahkan, setelah arsip SPLP terbit, pihak otoritas haji bakal langsung menyisipkan nama Nenek Ijah ke agenda penerbangan paling cepat. Petugas memastikan jemaah tidak kudu menunggu kloter asal JKG berikutnya jika memang ada bangku kosong di penerbangan menuju Jakarta.

​Setelah mendapat kejelasan nasibnya, Nenek Ijah berulang kali mengucapkan rasa syukur atas support petugas, baik nan mendampinginya sejak di Madinah, Makkah hingga di bandara.

​"Ya Allah, terima kasih para petugas haji nan di Madinah, maupun nan Hotel. Petugas-petugasnya spesial semua, terima kasih. Emak hanya punya angan dan doa, mudah-mudahan mereka dipanjangkan sama Allah kesehatannya, umur nan panjang ya Allah. Diberikan ya Allah dia ketulusan hati nan tulus untuk menjalankan tugas-tugasnya," tutur Nenek Ijah.

​Bagi Nenek Ijah, kesempatan beragama di Tanah Suci merupakan bingkisan ulang tahun terindah dari Allah SWT nan tidak pernah dia bayangkan sebelumnya, terutama lantaran hari ulang tahunnya nan ke-61 jatuh tepat saat dia sedang berada di Tanah Suci.

Kasus Kehilangan Paspor nan Sama

Menurut info Pelayanan Kedatangan dan Keberangkatan PPIH Arab Saudi Daerah Kerja (Daker) Bandara, ada dua jemaah nan kehilangan paspor pada hari nan sama. Satu Nenek Ijah, dan lainnya adalah Abas Suganda nan tergabung dalam kloter KJT 04 rombongan 7.

Kepala Daker (Kadaker) Bandara, Abdul Basir, memastikan bahwa penanganan kedua jemaah melangkah lancar tanpa ada nan terlantar lama.

"Abas Suganda tetap dapat terbang dengan kloternya. Sementara Siti Khodijah dimutasi ke kloter KJT-5 dan terbang hari ini juga," ungkapnya.

Staf Teknis Imigrasi KJRI Jeddah, Okky, menegaskan bahwa pihaknya memberikan atensi penuh terhadap kasus-kasus darurat seperti ini.

"KJRI berkomitmen menyelesaikan proses SPLP secepat mungkin demi pelayanan terbaik kepada jemaah haji. KJRI juga mendukung penuh PPIH Arab Saudi," tegas Okky.

Atas sinergi dan mobilitas sigap nan ditunjukkan oleh tim imigrasi, Kadaker Bandara pun menyampaikan apresiasi nan setinggi-tingginya. "Kami sangat berterima kasih atas kerja sigap tim KJRI Jeddah," pungkas Abdul Basir.

S&P Dikabarkan Turunkan Rating Utang RI, Purbaya Sebut Banyak Rumor (Foto: Okezone)

Jakarta - Pria berinisial MI ditangkap atas dugaan pencurian kabel tower base transceiver station (BTS) di Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. MI dipergoki penduduk saat bakal memotong kabel BTS lagi.

Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Kusumo Wahyu Bintoro, mengatakan pelaku menyusup ke area tower BTS milik perusahaan telekomunikasi di area Pekayon Jaya. Setelah masuk ke lokasi, pelaku menggali dan memotong sejumlah kabel di area tower.

"Pelaku sukses memotong tiga kabel dengan panjang masing-masing sekitar 135 meter. Saat hendak memotong kabel keempat, aksinya diketahui penduduk lantaran aktivitasnya pada awal hari dianggap mencurigakan," ujar Kombes Kusumo, Kamis (4/6/2026).

Awalnya, penduduk berprasangka kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian. Tidak lama kemudian, pelaku diamankan di letak kejadian beserta peralatan bukti hasil pencurian.

Pencurian itu terungkap pada Jumat (20/3) sekitar pukul 01.30 WIB. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku tidak hanya sekali melakukan tindakan serupa. MI mengaku pernah melakukan pencurian kabel di wilayah Kabupaten Bekasi.

Akibat pencurian tersebut, jasa salah satu operator telekomunikasi sempat mengalami gangguan. Polisi menerima info adanya keluhan masyarakat mengenai hilangnya sinyal di sejumlah wilayah Bekasi Selatan setelah kabel BTS tersebut dipotong.

Kusumo menegaskan perbuatan pelaku tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi perusahaan, tetapi juga berakibat pada jasa komunikasi nan digunakan masyarakat.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman balasan maksimal tujuh tahun penjara.

Polres Metro Bekasi Kota mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian andaikan menemukan aktivitas mencurigakan di sekitar akomodasi umum maupun prasarana vital guna mencegah terjadinya tindak pidana serupa.

(jbr/whn)

Dadan Hindayana ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi mengenai tata kelola makan bergizi cuma-cuma (MBG). Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap praktik culas Dadan menguasai satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Turbulensi karir Dadan dimulai saat Istana mengumumkan perubahan struktur ketua di BGN pada Selasa, 2 Juni 2026. Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), beserta dua Wakil Kepala BGN lainnya, yaitu, Sonny Sanjaya dan Lodewyk Pusung.

Selang 24 jam setelah pengumuman itu, Kejagung kemudian tancap gas dengan menggeledah instansi BGN di Jakarta Pusat pada kemarin pagi. Musababnya, ada dugaan korupsi mengenai tata kelola MBG nan sedang diusut Korps Adhyaksa itu.

"Penyidik pidsus (Jaksa Muda Bidang Tindak Pidana Khusus) Kejaksaan Agung betul melakukan geledah di instansi BGN," kata Plh Kapuspenkum Kejagung, Mochamad Jeffry kepada wartawan, Rabu (3/6/2026).

Informasi beredar bahwa Dadan telah dijemput Kejagung pada awal hari sebelum penggeledahan dimulai. Dia kemudian menjalani pemeriksaan intensif di gedung Kejagung.

Di sore hari, Kejagung lampau menggelar bertemu pers mengenai pengusutan dugaan korupsi MBG nan merugikan finansial negara. Kejagung menetapkan Dadan Hindayana, Sonny Sanjaya, dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka.

"Setelah melalui pemeriksaan tersebut, Saudara DH, SS, dan LP, sebagai saksi dan berasas dua perangkat bukti nan cukup nan diperoleh tim penyidik, maka tim interogator menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi dan LP selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka dalam investigasi dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis," ucap Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi.

Modus Afiliasi SPPG

Kejagung kemudian mengungkap modus korupsi nan dilakukan Dadan cs dalam korupsi tata kelola program MBG. Ketiga tersangka diduga melakukan intervensi verifikasi hingga terafiliasi dengan sejumlah yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, dalam konvensi pers di instansi Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026), menjelaskan bahwa eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung melakukan intervensi terhadap verifikasi SPPG.

Tak hanya mengintervensi, ketiganya juga diduga terafiliasi dengan sejumlah SPPG. Dari hubungan ketiga tersangka tersebut, sejumlah yayasan SPPG mendapatkan duit miliaran rupiah setiap hari.

"Yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari," kata Syarief.

"Yayasan tersebut terafiliasi di antaranya dimiliki oleh Saudara DH, Saudara SS, dan Saudara LP," tambahnya.

Kejagung juga mengungkap Dadan cs melakukan intervensi kepada pejabat kreator komitmen alias PPK. Intervensi itu membikin adanya penggelembungan nilai peralatan dan jasa saat proses pengadaan.

"Adanya markup nilai pengadaan," imbuhnya.

Dadan cs Pakai Nominee Kuasai Yayasan SPPG

Kejagung mengatakan yayasan nan ditunjuk sebagai mitra SPPG sebenarnya dimiliki alias dikendalikan oleh para tersangka melalui orang lain alias nominee. Melalui yayasan-yayasan inilah, para tersangka turut meraup insentif miliaran rupiah setiap harinya.

"Bentuk terafiliasinya adalah berfaedah yayasan-yayasan itu adalah bisa dibilang milik, milik melalui orang lain. Milik menggunakan orang lain alias dikendalikan oleh para tersangka," jelas Syarief.

Syarief mengatakan saat ini Kejagung tengah mendalami keterlibatan sejumlah SPPG nan terafiliasi dengan para tersangka. Kejagung bakal berkoordinasi dengan pihak BGN untuk menentukan nasib operasional yayasan-yayasan tersebut.

"Kami bakal berkoordinasi dengan BGN ya, apakah memang terafiliasi itu memang tetap digunakan alias tidak," kata Syarief.

Syarief menjelaskan bahwa saat ini tim interogator sedang melakukan inventarisasi terhadap yayasan-yayasan nan diduga menjadi sarana kejahatan oleh para tersangka. Menurutnya, yayasan nan tidak memenuhi syarat tidak semestinya menjadi mitra SPPG.

"Sekarang kami sedang menginventarisir mana yayasan-yayasan nan terafiliasi nan tidak berkuasa untuk menerima alias sebagai mitra dari BGN," tuturnya.

Dadan Hindayana, Sonny Sanjaya dan Lodewyk Pusung saat ini telah ditahan di Rutan Kejagung. Mereka dijerat dengan pasal mengenai kerugian finansial negara.

"Perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian finansial negara. Para tersangka disangka melanggar Pasal 603 dan 604 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP," pungkas Syarief.

(ygs/whn)

Setting spray vs setting powder. (Foto: Freepik)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024–2025 Immanuel "Noel" Ebenezer Gerungan dijadwalkan menghadapi sidang pembacaan putusan majelis pengadil mengenai kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3, di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Kamis (4/6).

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus, menyebutkan, sidang putusan bakal dimulai pada pukul 10.00 WIB di ruang sidang Kusuma Atmadja, dipimpin oleh Hakim Ketua Nur Sari Baktiana.

Sebelumnya, Noel dituntut pidana penjara selama lima tahun, denda Rp 250 juta subsider 90 hari penjara, serta duit pengganti Rp 4,43 miliar subsider dua tahun penjara.

Dalam kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kemenaker dan gratifikasi pada periode 2024–2025, dia didakwa melakukan pemerasan terhadap para pemohon sertifikasi alias lisensi K3 senilai Rp 6,52 miliar dan menerima gratifikasi.

Pemerasan diduga dilakukan Noel berbareng 10 orang terdakwa lainnya, ialah ⁠Temurila, Miki Mahfud, Fahrurozi, Hery Sutanto, Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Irvian Bobby Mahendro Putro, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, dan Supriadi.

Temurila dan Miki Mahfud masing-masing dituntut 3 tahun penjara; Fahrurozi 4 tahun dan 6 bulan penjara; Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, dan Supriadi masing-masing 5 tahun dan 6 bulan penjara, Irvian Bobby Mahendro Putro 6 tahun penjara, serta Hery Sutanto 7 tahun penjara.

Selain pidana penjara, 10 terdakwa tersebut juga dituntut dengan pidana denda sebesar Rp 250 juta subsider pidana penjara selama 90 hari.

Tak hanya itu, beberapa terdakwa juga dituntut bayar duit pengganti lantaran telah menikmati aliran biaya korupsi, ialah Hery sebesar Rp 4,73 miliar; Subhan Rp 5,8 miliar; Gerry Rp 13,26 miliar; Bobby Rp 60,32 miliar; Sekarsari Rp 42,67 miliar; Anita Rp 14,49 miliar; Supriadi Rp 19,81 miliar; serta Fahrurozi Rp 233,01 juta, masing-masing dengan subsider 2 tahun penjara.

Disebutkan bahwa para pemohon sertifikasi K3 nan diperas para terdakwa, antara lain Fanny Fania Octapiani, Fransisca Xaveriana, Grhadini Lukitasari Tasya, Intan Fitria Permatasari, Muhammad Deny, Nicken Ayu Wulandari, Nur Aisyah Astuti, Octavia Voni Andari, Shalsabila Salu, dan Sri Enggarwati.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeklaim Iran telah menyetujui untuk tidak mempunyai senjata nuklir di tengah upaya negosiasi nan tetap berjalan antara Washington dan Teheran. Namun, Trump mengingatkan bahwa Iran tetap berpotensi mengubah sikapnya di masa mendatang.

"Saya kudu mengatakan bahwa kita kudu melakukan sesuatu tentang Iran, lantaran terlepas dari seberapa baik keahlian ekonomi kita, kita tidak bisa membiarkan mereka mempunyai senjata nuklir," kata Trump dalam wawancara dengan program podcast milik New York Post nan dipublikasikan Rabu (3/6/2026) waktu setempat.

"Mereka sudah setuju bahwa mereka tidak bakal mempunyai senjata nuklir," tambahnya.

Saat ditanya untuk memastikan apakah Iran betul-betul telah menerima syarat tersebut, Trump menjawab tegas. "Oh ya, mereka telah menyetujuinya. Maksud saya, sekarang mereka bisa berubah pikiran, tetapi itu adalah salah satu perihal nan kudu mereka setujui. Itu perihal nan besar," ujarnya.

Meski demikian, klaim Trump langsung dibantah oleh pihak Iran. Kementerian Luar Negeri Iran menolak memberikan komentar resmi mengenai pernyataan tersebut. Namun, seorang pejabat pemerintah Iran nan enggan disebutkan namanya menyebut pernyataan Trump sebagai sesuatu nan "menyesatkan".

Menurut pejabat tersebut, Iran selama ini merupakan personil lama Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan selalu menegaskan bahwa program nuklirnya bermaksud damai.

"Iran tidak pernah berupaya mempunyai senjata nuklir, sehingga tidak ada perihal baru mengenai pernyataan bahwa Iran 'setuju untuk tidak memiliki' senjata nuklir," katanya, seperti dikutip CNBC International, Kamis (4/6/2026).

Ia menambahkan bahwa narasi tersebut secara keliru memberikan kesan bahwa Iran sebelumnya berupaya mengembangkan senjata nuklir. "Implikasi itu tidak jeli dan tidak mencerminkan kebijakan resmi Iran maupun tanggungjawab internasional nan telah dijalankannya," ujarnya.

Pernyataan Trump muncul ketika bentrok antara AS dan Iran nan telah berjalan nyaris 100 hari tetap menemui jalan buntu. Upaya untuk mengubah gencatan senjata menjadi kesepakatan tenteram permanen belum menunjukkan kemajuan berarti.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan pembicaraan dengan Iran tetap terus berlangsung. Meski demikian, media pemerintah Iran sebelumnya melaporkan bahwa Teheran telah menghentikan komunikasi dengan Washington dalam beberapa hari terakhir.

Rubio juga mengungkapkan bahwa Iran sekarang mulai bersedia membahas beberapa aspek program nuklirnya, sesuatu nan menurutnya sebelumnya tidak pernah mau dibicarakan oleh Teheran.

"Ada kemungkinan, baik hari ini, besok, alias minggu depan, bahwa untuk pertama kalinya mereka bersedia menegosiasikan aspek-aspek program nuklir mereka nan sebelumnya apalagi tidak mau mereka sebutkan, apalagi dibahas," kata Rubio dalam sidang Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS.

Di pasar keuangan, ketidakpastian mengenai bentrok AS-Iran terus memengaruhi nilai daya global. Harga minyak tetap memperkuat pada level tinggi meski berada di bawah US$100 per barel.

Kenaikan nilai minyak terjadi lantaran kekhawatiran terhadap kondisi Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis nan menjadi salah satu urat nadi pengedaran minyak dunia. Awal pekan ini, instansi buletin nan berafiliasi dengan pemerintah Iran melaporkan bahwa Teheran berencana menutup penuh Selat Hormuz sebagai respons terhadap dugaan pelanggaran gencatan senjata.

Namun Trump menilai potensi blokade berkepanjangan relatif kecil. Saat ditanya apakah penutupan Selat Hormuz bisa berjalan hingga Hari Buruh di AS, dia menjawab, "Mungkin saja, tetapi saya pikir itu tidak mungkin. Saya pikir masalah ini bakal terselesaikan dengan cukup cepat."

(tfa/luc)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta -

Pekerja di sektor ekonomi dan imajinatif sekarang tidak lagi mendapatkan mendapatkan akomodasi pajak penghasilan (PPh) final UMKM dengan tarif 0,5%. Hal ini menyusul diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 tahun 2026 tentang tentang Perubahan Atas PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan bagi golongan maupun organisasi nan belum terakomodasi secara nomenklatur, dapat masuk dalam kategori UMKM, termasuk pekerja di sektor ekonomi dan kreatif.

"Nanti andaikan ada pihak-pihak, kelompok, komuniti nan mungkin belum tercover secara nomenklatur, ya kita bakal masukkan itu masukkan dalam kategori UMKM. Jadi jika memang kelak influencer itu kita masukkan dalam kategori, ini (fasilitas PPh final 0,5%) kan bertindak untuk UMKM. Jadi silahkan saja siapapun kelak berkuasa mendapatkan akomodasi ini," ujar Maman dalam konvensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026).

Maman menegaskan tidak ada kenaikan tarif pajak bagi UMKM, tapi ada perubahan masa bertindak dalam beleid baru. Jika sebelumnya akomodasi PPh final 0,5% UMKM dibatasi masa berlakunya dengan diperpanjang setiap tahun, sekarang aturannya diubah menjadi permanen.

"Setelah 7 tahun, diberikan tambahan 1 tahun. Terus diberikan tambahan 1 tahun. Nah, dari kami, Kementerian UMKM dan Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian dan petunjuk dari Pak Presiden, Pak Presiden juga memerintahkan agar ini diberlakukan secara permanen," imbuh ia.

Maman menerangkan tarif PPh final untuk upaya mikro mini dengan omzet Rp 500 juta per tahun, tetap dikenakan tarif 0%. Lalu, bagi omzet nan di bawah Rp 4,8 miliar per tahun, mendapatkan akomodasi tersebut, ialah dengan tarif 0,5%.

"Jadi nan pertama bagi omzet untuk upaya mikro mini nan omzetnya di bawah 500 juta 0%. Tapi bagi omzet nan di bawah Rp 4,8 miliar per tahun itu 0,5%, tetap sama," jelas ia.

PT & CV Non-perorangan Dapat Insentif

Persekutuan komanditer (CV) dan perseroan terbatas (PT) non-perorangan sekarang dikecualikan untuk menikmati akomodasi pajak penghasilan (PPh) final UMKM dengan tarif 0,5%. Maman mengatakan untuk CV dan PT non-perorangan bakal diberlakukan tarif pajak penghasilan normal.

"Bagi PT nan non-perorangan, CV non-perorangan, mereka dikeluarkan dari insentif ini. Bagi PT nan non-perorangan, CV non-perorangan, dia diberlakukan pajak normal dari nilai bersih, dari untung bersih, bukan dari gross. Jadi perlu diluruskan ini," tutur Maman.

Maman menjelaskan bagi PT alias CV non-perorangan dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar ini, pemerintah memberikan insentif. Insentifnya berupa potongan nilai pajak sebesar 50%. Namun, bagi CV dan PT perorangan dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar tetap mendapatkan akomodasi tarif PPh 0,5% ini.

"PT dan CV non-perorangan, nan omzet-nya tetap di bawah Rp 4,8 miliar, tetap diberikan insentif. Apa insentifnya? Kalau pajak normal, 22% dari untung bersih, bagi PT non-perorangan dan CV non-perorangan, nan omzet-nya di bawah Rp 4,8 miliar, diberikan tambahan insentif potongan nilai 50%, (pajaknya) jadi 11%," tambah Maman.

Maman pun mengungkapkan argumen perubahan izin ini. Menurut Maman, berasas pertimbangan selama tujuh tahun terakhir, pemerintah menemukan oknum-oknum nan sengaja memecah perusahaan menjadi banyak CV dan PT demi bisa menikmati akomodasi ini.

"Banyak mereka memecah-mecah PT, memecah-mecah CV, dipecah-pecah tuh mereka buat 10 PT, 15 PT, dibuat berapa puluh CV segala macem, diatur di situ, omzetnya sekian-sekian, di bawah Rp 4,8 miliar, agar mereka tetap mendapatkan akomodasi insentif pajak 0,5% dari omzet, ialah nan di bawah Rp 4,8 miliar," terang Maman.

(acd/acd)

Terkait Pengurusan Izin Tinggal WNA

Sita Mobil, Motor, hingga Emas dari OTT Kepala Imigrasi Jakbar

Kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan mantan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi periode 2024-2025, Saffar Muhammad Godam, serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat, Jaya Saputra.

Keduanya diamankan dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) nan dilakukan KPK mengenai kasus nan menjerat Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Barat pada 2-3 Juni 2026.

"Benar, dalam aktivitas ini turut diamankan Plt Dirjen Imigrasi periode 2024-2025 dengan inisial G," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 17 orang. Dari jumlah itu, delapan orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara (ASN), sementara sembilan lainnya berasal dari kalangan swasta.

Budi menjelaskan, dua pihak swasta diamankan di Bali. Sementara satu penyelenggara negara nan menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.

Adapun pihak lainnya diamankan di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Menurut Budi, kasus nan diungkap KPK berangkaian dengan proses pengurusan arsip keimigrasian bagi penduduk negara asing (WNA) untuk memperoleh Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Ia menjelaskan interogator tetap melakukan verifikasi terhadap peralatan bukti nan telah diamankan, termasuk duit nan ditemukan dalam beragam bentuk.

"Kasus ini tetap mengenai proses pengurusan arsip keimigrasian bagi WNA untuk memperoleh KITAS. Untuk peralatan bukti duit tetap kita bakal pastikan lagi lantaran beberapa dalam corak valas dan juga ada nan di rekening," ujarnya.

Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta dua mantan wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketiganya ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka.

"Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis alias MBG pada Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026," kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, dalam konvensi pers di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026).

Dia mengatakan investigasi dilakukan berasas surat perintah tanggal 29 Mei 2026. Penetapan tersangka diawali pemeriksaan tiga orang tersebut sebagai saksi.

"Setelah melalui pemeriksaan tersebut, Saudara DH, SS, dan LP, sebagai saksi dan berasas dua perangkat bukti nan cukup nan diperoleh tim penyidik, maka tim interogator menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi dan LP selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka dalam investigasi dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis," ucap Syarief.

Dadan cs Diduga Markup Pengadaan Motor Listrik hingga Sepatu

Kejagung juga mengungkap Dadan cs diduga melakukan markup terhadap pengadaan peralatan di program MBG. Pengadaan peralatan tersebut dikatakan tak mendukung operasional penyelenggaraan MBG.

"Bahwa selain menggunakan yayasan dan hubungan tersebut, Saudara DH bersama-sama dengan Saudara SS, LP, dalam melakukan proses pengadaan, baik peralatan dan jasa, di BGN secara melawan hukum," kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi.

Syarief mengatakan mereka melakukan penyusunan pengadaan peralatan dan jasa nan tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Mereka juga disebut meningkatkan nilai dalam penyusunan anggaran itu.

"Dalam penyusunan KAK (kerangka referensi kerja) pengadaan peralatan dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan riil di lapangan dan adanya markup nilai pengadaan sehingga terjadi kerugian nan tidak mendukung operasional penyelenggaraan MBG," ucapnya.

Kejagung pun mengungkap sejumlah pengadaan nan tidak sesuai di antaranya 21.801 unit motor listrik. Nilai dari pengadaan itu mencapai sekitar Rp 1 triliun.

"Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sekitar Rp 1 triliun. Pengadaan 32 ribu pasang sepatu tidak sesuai ketentuan dan adanya markup," ucapnya.

Dadan dan kedua tersangka lain juga melakukan markup pada tablet dan televisi. Perbuatan tersebut berakibat pada kerugian finansial negara.

"Pengadaan tablet sebanyak 31 ribu sekian nan tidak sesuai ketentuan dan adanya markup dan pengadaan televisi 75 inci sebanyak 5.400 unit nan tidak sesuai ketentuan dengan adanya markup harga," imbuhnya.

Yayasan SPPG Terafiliasi Dadan cs Terima Insentif Miliaran Per Hari

Selain itu, Kejagung mengungkap ketiga tersangka diduga melakukan intervensi verifikasi hingga terafiliasi dengan sejumlah yayasan SPPG.

Syarief menjelaskan bahwa ketiga tersangka melakukan intervensi terhadap verifikasi SPPG. Tak hanya mengintervensi, ketiganya juga diduga terafiliasi dengan sejumlah SPPG. Dari hubungan ketiga tersangka tersebut, sejumlah yayasan SPPG mendapatkan duit miliaran rupiah setiap hari.

"Yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari," kata Syarief.

"Yayasan tersebut terafiliasi di antaranya dimiliki oleh Saudara DH, Saudara SS, dan Saudara LP," tambahnya.

Prabowo Ungkap Alasan Copot Dadan cs

Sebagai informasi, sebelum menyandang status tersangka, Dadan, Sony, dan Lodewyk telah dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto dari kedudukan mereka di BGN pada Selasa (2/6/2026).

Saat memberikan pengarahan kepada ribuan peserta rapat konsolidasi program MBG di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat (3/6/2026). Dalam kesempatan itu, Prabowo sempat mengungkapkan argumen keputusannya mencopot tiga eks ketua BGN.

Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan keberhasilan program andalannya tersebut dengan memastikan tidak ada ruang bagi penyimpangan dan penyalahgunaan kepercayaan.

Prabowo juga menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah dirinya menerima beragam laporan mengenai adanya kekurangan, kejanggalan, hingga indikasi penyelewengan dalam penyelenggaraan program. Menurut Prabowo, kualitas kepemimpinan menjadi aspek penentu keberhasilan sebuah organisasi.

"Pemimpin baik, organisasi baik. Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik. Apalagi pemimpin tidak benar, tidak kompetensi, alias tidak jujur," tegas Prabowo.

Saksikan info selengkapnya hanya di program detikPagi jenis Kamis (4/6/2026). Nikmati terus menu sarapan info unik detikPagi secara langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.detik.com, YouTube dan TikTok detikcom. Tidak hanya menyimak, detikers juga bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.

"Detik Pagi, Jangan Tidur Lagi!" (vrs/vrs)

Tanggapi Investigasi AS soal Kerja Paksa, Pemerintah RI Pasang Badan (Foto: Freepik)

Ketika nan Pergi Justru nan Paling Berharga

Bukan tentang Salary, tapi Direction

The Misalignment Problem: Ketika Nilai Tidak Lagi Sejalan

High Performers Think Long-Term

Lingkungan nan Tidak Siap untuk Mereka

Recognition nan Tidak Tepat

Tentang Tempat nan Tepat, bukan Sekadar Bertahan

Mungkin Mereka Tidak Pergi, tapi Sedang Bertumbuh

HP baru saja memperkenalkan jejeran laptop terbarunya, OmniBook Ultra 16 dan OmniBook X 14, dalam pameran teknologi Computex 2026 di Taipei, Taiwan, (1/6). Kedua perangkat ini datang sebagai laptop pertama nan ditenagai Nvidia RTX Spark, sekaligus diklaim sebagai laptop dengan platform tersebut nan paling tipis di dunia.

HP berupaya mendefinisikan ulang kategori laptop tipis berperforma tinggi untuk era kepintaran buatan (AI) lokal. Perangkat ini dirancang unik bagi para kreator, developer (developer), dan pengguna ahli nan memerlukan komputasi AI tingkat lanjut tanpa kudu selalu berjuntai pada hubungan cloud.

Dapur pacu laptop ini mengintegrasikan arsitektur superchip Nvidia RTX Spark nan menggabungkan CPU Arm Grace hingga 20-core dan GPU berbasis arsitektur Blackwell. Kombinasi ini menyediakan performa setara pusat info (data center) dalam bentuk laptop portabel.

Dengan support memori terpadu (unified memory) hingga 128 GB, perangkat ini diklaim bisa menjalankan model bahasa besar (LLM) hingga 120 miliar parameter secara lokal. Kemampuan grafisnya nan didukung oleh 6.144 CUDA cores dan Tensor Cores generasi kelima juga memungkinkan pengguna melakukan penyuntingan video beresolusi ekstrem hingga 12K secara lancar.

Meski dibekali spesifikasi kelas workstation, portabilitas tetap menjadi konsentrasi utama. HP OmniBook X 14 datang dengan ketebalan hanya 13,53 mm, menjadikannya laptop RTX Spark tertipis di bumi saat ini. Sementara itu, jenis layar nan lebih besar, OmniBook Ultra 16, mempunyai ketebalan 15,73 mm.

Daya tahan baterai kedua laptop ini dijanjikan bisa memperkuat seharian penuh, berkah efisiensi daya dari arsitektur Arm nan dikembangkan berbareng MediaTek. Untuk mengoptimalkan keahlian sistem operasi, kerjasama erat dengan Microsoft memastikan kompatibilitas penuh dengan Windows 11 melalui fitur pengatur beban kerja (WPS) serta sistem keamanan handal berbasis prinsip Zero Trust dari Nvidia OpenShell.

Selain kedua laptop tersebut, HP juga memperkenalkan komputer mini AI pertama mereka, OmniDesk Mini Desktop PC nan ditenagai prosesor Intel Core Ultra, serta solusi desktop handal lainnya untuk kebutuhan AI perusahaan.

HP OmniBook Ultra 16 dan OmniBook X 14 dijadwalkan meluncur secara dunia pada akhir tahun ini. Perusahaan tetap belum mengungkap rincian nilai dan perincian konfigurasi spesifik untuk kedua laptop terbarunya itu.