ilustrasi(Antara)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta periode Selasa, 4 Juni 2026. Masyarakat diimbau untuk mewaspadai potensi hujan ringan nan diprediksi bakal mengguyur sebagian besar wilayah ibu kota pada waktu sore hingga malam hari.

Berdasarkan info resmi dari laman BMKG, kondisi cuaca Jakarta hari ini bakal mengalami perubahan signifikan mulai dari pagi hingga malam hari. Berikut adalah rincian prakiraan cuaca per wilayah:

Pagi Hari: Dominasi Cerah Berawan

Mengawali hari, kebanyakan wilayah administratif Jakarta, mulai dari Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, hingga Jakarta Barat, diperkirakan bakal berada dalam kondisi cerah berawan. Namun, kondisi berbeda terjadi di wilayah Kepulauan Seribu nan diprediksi sudah mengalami hujan ringan sejak pagi hari.

Siang Hari: Berawan Tebal

Memasuki siang hari, intensitas tutupan awan bakal meningkat di seluruh wilayah Jakarta. BMKG memprakirakan cuaca bakal berubah menjadi berawan hingga berawan tebal secara merata di lima kota manajemen dan satu kabupaten administratif.

Sore hingga Malam Hari: Potensi Hujan

Perubahan cuaca Jakarta kembali terjadi saat memasuki sore hingga malam hari. Wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diperkirakan bakal diguyur hujan dengan intensitas ringan. Sementara itu, untuk wilayah Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu diprediksi tetap dalam kondisi berawan tebal.

Mengingat adanya potensi hujan ringan pada sore hari, penduduk Jakarta nan beraktivitas di luar ruangan disarankan untuk tetap membawa perlengkapan antisipasi hujan dan memantau perkembangan cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak(MI/Akmal Fauzi)

WAKIL Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan komitmen pemerintah untuk mengawal kasus dugaan penipuan nan dilakukan oleh biro perjalanan Travel Umrah Hanania. Dahnil menyatakan bakal mengupayakan agar duit ratusan jemaah nan menjadi korban dapat dikembalikan sepenuhnya (refund).

Kasus ini mencuat setelah pemilik Travel Umrah Hanania, Ahmad Syah Farhan (ASF), ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian atas dugaan penggelapan biaya jemaah. Berdasarkan penyelidikan awal, kerugian nan dialami para calon jemaah diperkirakan mencapai nomor nan sangat signifikan.

Modus Operandi dan Penggunaan Dana

Tersangka ASF awalnya berkilah bahwa kegagalan keberangkatan jemaah disebabkan oleh perubahan nilai tiket pesawat. Namun, kebenaran di lapangan menunjukkan perihal berbeda. Dana nan semestinya digunakan untuk akomodasi dan transportasi jemaah ke Tanah Suci justru dialihkan untuk membiayai jasa influencer sebagai sarana promosi paket umrah mereka.

Langkah Tegas Kemenhaj RI

Dahnil menjelaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) telah membentuk tim unik untuk memberikan pendampingan intensif. Tim ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid.

"Tim Pengendalian nan dipimpin oleh cak Harun itu sudah terlibat dalam proses penanganannya sampai dengan kemarin tersangka kudu ditahan oleh kepolisian," ujar Dahnil saat memberikan keterangan di Jeddah, Rabu (4/6/2026).

Sekembalinya ke Tanah Air, Dahnil berencana mendatangi Polda Metro Jaya untuk memastikan proses norma melangkah transparan, terutama mengenai pencarian aset tersangka. Jika biaya jemaah sudah tidak tersisa secara tunai, dia mendorong penerapan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Kita kudu minta kepolisian kejar aset-asetnya untuk kepentingan jemaah korban Hanania itu. Keinginan jemaah rata-rata adalah pengembalian biaya secara utuh alias tetap diberangkatkan," tegasnya.

Transformasi Digital: Sistem E-Wallet

Sebagai solusi jangka panjang agar kejadian serupa tidak terulang, Kemenhaj RI tengah merancang sistem perlindungan finansial baru. Sistem ini bakal mengangkat konsep e-wallet (dompet digital) nan terintegrasi, serupa dengan sistem nan telah diterapkan oleh Pemerintah Arab Saudi.

Nantinya, seluruh biro perjalanan umrah dan haji di Indonesia wajib masuk ke dalam ekosistem digital nan dikelola langsung oleh kementerian. Dengan sistem ini, aliran biaya dari jemaah ke biro perjalanan dapat dipantau secara real-time oleh pemerintah.

“Melalui sistem ini, jika ada biro perjalanan nan terindikasi melakukan wanprestasi, kita bisa melakukan pencegahan lebih awal sebelum kerugian meluas,” pungkas Dahnil. (Z-1)

Hujan diprediksi tetap bakal mengguyur sejumlah wilayah di Jabodetabek pada Kamis (4/6). Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG hujan bakal turun di Jakarta Barat, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan.

Hujan di tiga wilayah tersebut berintensitas ringan. Tidak ada peringatan awal cuaca jelek nan dikeluarkan.

Sementara cuaca di wilayah lainnya diperkirakan bakal berawan.

Suhu di Jakarta berkisar 26 derajat celsius hingga 32 derajat celsius. Sedangkan untuk wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Tangsel suhunya berkisar 26-33 derajat celsius.

Sementara untuk wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Depok suhunya berkisar 24-32 derajat celsius.

© 2026 Trans Media, CNN name, logo and all associated elements (R) and © 2026 Cable News Network, Inc. A Time Warner Company. All rights reserved. CNN and the CNN logo are registered marks of Cable News Network, Inc., displayed with permission.
Tentang Kami | Redaksi | Pedoman Media Siber | Karir | Disclaimer
CNN U.S. | CNN International | CNN en ESPAÑOL | CNN Chile CNN México | العربية | 日本語 | Türkçe

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG. Ketiganya langsung ditahan setelah penetapan tersangka tersebut.

Sebagaimana diketahui, Kejagung di hari nan sama telah melakukan penggeledahan di instansi BGN area Jakarta Pusat. Dikatakan jika rumah ketiga tersangka juga menjadi sasaran penggeledahan itu.

Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi mengungkapkan penggeledahan dilakukan sejak Selasa (2/6) malam hingga Rabu (3/6/2026). Hasilnya, interogator menyita sejumlah arsip krusial serta peralatan bukti elektronik milik para tersangka.

"Hasil penggeledahan adalah arsip dan peralatan bukti elektronik. Ada HP (handphone) dan laptop dan lain-lain," kata Syarief dalam bertemu pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026).

Syarief mengatakan ketiga tersangka terjerat perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi cuma-cuma (MBG).

"Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis alias MBG pada Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026," ujar Syarief.

Dia mengatakan investigasi dilakukan berasas surat perintah tanggal 29 Mei 2026. Penetapan tersangka diawali pemeriksaan tiga orang tersebut sebagai saksi.

"Setelah melalui pemeriksaan tersebut, Saudara DH, SS, dan LP, sebagai saksi dan berasas dua perangkat bukti nan cukup nan diperoleh tim penyidik, maka tim interogator menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi dan LP selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka dalam investigasi dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis," ucap Syarief.

Kejagung pun mengungkap sejumlah temuan nan membikin Dadan beserta Sony dan Lodewyk menjadi tersangka. Berikut ini ulasannya dirangkum detikcom.

Yayasan SPPG Terafiliasi

Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman, mengatakan MBG harusnya dikelola oleh yayasan pada setiap sekolah. Akan tetapi, kata dia, yayasan itu malah terafiliasi dengan Dadan dkk.

"Bahwa program MBG tersebut semestinya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah, namun pada faktanya yayasan-yayasan nan ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan dan dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat alias pegawai BGN nan tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG," kata Syarief dalam bertemu pers.

Syarief menyebut Dadan, Sony, dan Lodewyk diduga mengatur proses verifikasi pembentukan SPPG. Sehingga, kata dia, SPPG itu milik yayasan nan terafiliasi dengan Dadan dkk.

"Namun tetap ditunjuk dengan langkah dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari Tersangka," jelas dia.

Yayasan Terima Insentif Miliaran Per Hari

Syarief mengatakan ketiga tersangka diduga melakukan intervensi verifikasi hingga terafiliasi dengan sejumlah yayasan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Dari hubungan ketiga tersangka tersebut, sejumlah yayasan SPPG mendapatkan duit miliaran rupiah setiap hari.

"Yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari," kata Syarief.

"Yayasan tersebut terafiliasi di antaranya dimiliki oleh Saudara DH, Saudara SS, dan Saudara LP," tambahnya.

Dadan dkk Markup Pengadaan Barang

Selain mengintervensi verifikasi dan hubungan SPPG, ketiga tersangka juga diduga melakukan intervensi kepada pejabat kreator komitmen alias PPK. Sehingga, ditemukan dugaan adanya penggelembungan nilai peralatan dan jasa saat proses pengadaan.

"Adanya markup nilai pengadaan," ujar Syarief.

Kejagung mengatakan pengadaan peralatan tersebut dikatakan tak mendukung operasional penyelenggaraan MBG. Ia menekankan tindakan nan dilakukan Dadan dkk melawan hukum.

"Bahwa selain menggunakan yayasan dan hubungan tersebut, Saudara DH (Dadan Hindayana) bersama-sama dengan Saudara SS (Sony Sanjaya), LP (Lodewyk Pusung), dalam melakukan proses pengadaan, baik peralatan dan jasa, di BGN secara melawan hukum," kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman.

Syarief mengatakan mereka melakukan penyusunan pengadaan peralatan dan jasa tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Mereka juga disebut meningkatkan nilai dalam penyusunan anggaran itu.

"Dalam penyusunan KAK (kerangka referensi kerja) pengadaan peralatan dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan riil di lapangan dan adanya markup nilai pengadaan sehingga terjadi kerugian nan tidak mendukung operasional penyelenggaraan MBG," ucapnya.

Mark Up Terkait Motor Listrik-Televisi

Kejagung pun mengungkap sejumlah pengadaan nan dimarkup oleh para tersangka, di antaranya 21.801 unit motor listrik. Nilai dari pengadaan itu mencapai sekitar Rp 1 triliun.

"Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sekitar Rp 1 triliun. Pengadaan 32 ribu pasang sepatu tidak sesuai ketentuan dan adanya markup," ucapnya.

Dadan dan kedua tersangka lain juga melakukan penggelembungan nilai pada tablet dan televisi. Perbuatan tersebut berakibat pada kerugian finansial negara.

"Pengadaan tablet sebanyak 31 ribu sekian nan tidak sesuai ketentuan dan adanya markup dan pengadaan televisi 75 inci sebanyak 5.400 unit nan tidak sesuai ketentuan dengan adanya markup harga," imbuhnya.

(dwr/ygs)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadapi pukulan politik baru mengenai perang melawan Iran setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS menyetujui resolusi nan bermaksud membatasi kewenangan perang presiden. Langkah tersebut menjadi salah satu teguran paling nyata dari Kongres terhadap penanganan bentrok Iran oleh Gedung Putih.

Resolusi nan disahkan pada Rabu (3/6/2026) waktu setempat itu muncul setelah Partai Demokrat selama berbulan-bulan mendorong pemungutan bunyi baik di DPR maupun Senat untuk membatasi kewenangan perang Trump. Upaya tersebut secara berjenjang mulai mendapatkan support dari sejumlah personil Partai Republik dalam beberapa pekan terakhir.

Dilansir CNN International, dalam pemungutan suara, resolusi tersebut lolos dengan hasil 215 berbanding 208. Empat personil DPR dari Partai Republik, ialah Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett, dan Warren Davidson, membelot dari garis partai dan mendukung resolusi tersebut.

Pengesahan resolusi itu menjadi contoh terbaru gimana Kongres nan dikuasai Partai Republik mulai menunjukkan sikap kritis terhadap sejumlah agenda Trump.

Dalam beberapa hari terakhir, senator-senator Republik juga melakukan perlawanan terhadap biaya kontroversial senilai US$1,8 miliar nan dikenal sebagai biaya antipenyalahgunaan kekuasaan nan didukung Trump. Para senator cemas biaya tersebut dapat digunakan untuk memberikan kompensasi kepada pendukung Trump nan menyerang abdi negara kepolisian saat kerusuhan di Gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021.

Selain itu, Partai Republik di Senat juga secara resmi menghapus pendanaan untuk proyek pengamanan ballroom nan diinginkan Trump di kompleks Gedung Putih setelah pejabat pengawas patokan anggaran Senat menyatakan anggaran tersebut melanggar ketentuan fiskal.

Resolusi nan disahkan DPR tersebut berbentuk resolusi bersama. Artinya, meskipun kudu mendapatkan persetujuan dari kedua bilik Kongres, arsip tersebut tidak perlu dikirim kepada presiden untuk ditandatangani.

Menurut keterangan di situs resmi Senat AS, jenis resolusi tersebut tidak mempunyai kekuatan norma nan mengikat sebagaimana undang-undang.

Resolusi itu diajukan oleh personil DPR dari Partai Demokrat asal New York, Gregory Meeks, nan juga merupakan personil senior Komite Urusan Luar Negeri DPR.

"Saya sangat senang lantaran kami mempunyai kesempatan memandang beberapa personil dari pihak Republik berdiri berbareng kami. Saya juga sangat bangga kepada rekan-rekan Demokrat saya, lantaran setiap Demokrat, setiap orang, memilih mendukung ini," kata Meeks kepada wartawan setelah pemungutan suara.

Ia menegaskan Kongres bakal terus menjalankan kegunaan konstitusionalnya sebagai pengawas pemerintah.

"Kami bakal terus menjalankan tanggung jawab konstitusional kami, itulah nan sedang kami lakukan. Kami bakal terus menjadi sistem checks and balances ketika pemerintahan tidak mengikuti Konstitusi," ujarnya.

Pemungutan bunyi tersebut sebenarnya dijadwalkan berjalan pada 21 Mei. Namun ketua Partai Republik secara mendadak membatalkannya ketika mereka berada di periode kekalahan akibat banyak personil nan tidak hadir.

Saat itu Meeks menuduh Ketua DPR AS Mike Johnson sengaja menunda pemungutan suara.

Sementara itu, menjelang pemungutan suara, Johnson memihak personil Partai Republik nan menolak pembatasan kewenangan perang Trump terhadap Iran. Ia memperingatkan bahwa langkah tersebut berpotensi berakibat jelek terhadap proses negosiasi nan sedang berlangsung.

"Saya pikir sangat rawan untuk mengambil dari pemerintahan dan panglima tertinggi saat ini keahlian untuk bernegosiasi. Itulah nan dilakukan resolusi ini. Ini melemahkan posisi kami dan daya tawar kami dalam negosiasi perdamaian dalam situasi tersebut. Operasi Epic Fury telah selesai," kata Johnson kepada CNN.

Johnson juga mengeklaim seluruh tujuan operasi AS terhadap Iran telah tercapai, meskipun sejumlah personil Kongres, termasuk dari Partai Republik sendiri, tetap meminta penjelasan lebih lanjut dari pemerintah.

Ia menambahkan bahwa Trump sekarang sedang berupaya menyelesaikan perjanjian tenteram sehingga Kongres semestinya memberi ruang bagi presiden.

"Presiden sekarang sedang dalam proses menyelesaikan perjanjian damai, dan kita kudu memberinya keleluasaan untuk melakukan perihal itu. Saya pikir resolusi kewenangan perang saat ini sangat tidak tepat waktu, sangat negatif, dan merupakan perihal nan rawan bagi negara," kata Johnson.

(luc/luc)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Menteri Haji dan Umrah RI, Mochammad Irfan Yusuf mengumpulkan 23 ketua perusahaan katering penyedia konsumsi di Madinah, Arab Saudi.(MI/MCH 2026)

MENTERI Haji dan Umrah RI, Mochammad Irfan Yusuf, bergerak sigap memastikan kesiapan jasa bagi jemaah haji Indonesia. Pada Rabu (3/6), laki-laki nan berkawan disapa Gus Irfan tersebut mengumpulkan 23 ketua perusahaan katering penyedia konsumsi di Madinah, Arab Saudi.

Pertemuan strategis ini dilakukan sebagai langkah antisipasi menyambut kehadiran jemaah haji gelombang kedua nan dijadwalkan tiba pada Minggu (7/6) mendatang. Gus Irfan menegaskan bahwa kualitas pelayanan pada fase berikutnya tidak boleh menurun, melainkan kudu ditingkatkan dari capaian gelombang pertama.

Tiga Aspek Krusial Layanan Katering

Dalam arahannya, Gus Irfan menekankan tiga poin utama nan menjadi standar absolut bagi seluruh vendor katering. Ketiga aspek ini merupakan hasil pertimbangan dari penyelenggaraan jasa pada gelombang sebelumnya guna menjamin pemenuhan nutrisi jemaah tetap terjaga.

"Pelayanan pada gelombang pertama secara umum sudah melangkah baik. Namun, untuk gelombang kedua, standar tersebut tidak hanya kudu dipertahankan, tetapi kudu ditingkatkan," tegas Gus Irfan di hadapan para pemilik perusahaan katering.

Merespons petunjuk tersebut, ke-23 perwakilan perusahaan menyatakan komitmen penuh untuk melakukan perbaikan disiplin. Mereka berjanji bakal memperketat pengawasan internal demi memastikan jemaah mendapatkan asupan gizi nan layak selama berada di Madinah.

Imbauan untuk Jemaah: Perhatikan Batas Waktu Konsumsi

Selain mengevaluasi sisi penyedia jasa, Menteri Haji juga memberikan catatan krusial bagi para jemaah. Mengingat letak hotel di Madinah kebanyakan berada sangat dekat dengan Masjid Nabawi, banyak jemaah nan condong memperkuat lebih lama di masjid untuk beribadah.

Kondisi ini sering kali membikin jemaah terlambat kembali ke hotel, sehingga makanan nan telah disediakan terbiarkan lama dan melewati pemisah waktu konsumsi kondusif (expired). Gus Irfan meminta jemaah untuk lebih disiplin dalam mengatur waktu antara ibadah dan pemenuhan nutrisi.

"Saya mengimbau kepada jemaah, minta perhatikan waktu makan. Segeralah kembali ke hotel jika sudah masuk jam makan. Perlu diingat, di setiap wadah makanan sudah tertera pemisah maksimal makanan tersebut kondusif untuk dikonsumsi," pungkasnya.

Informasi Penting: Jemaah diharapkan selalu memeriksa label waktu pada bungkusan makanan untuk menghindari akibat gangguan kesehatan akibat mengonsumsi makanan nan telah melewati pemisah waktu simpan.

Dengan koordinasi ketat antara pemerintah, vendor katering, dan kedisiplinan jemaah, diharapkan operasional haji gelombang kedua di Madinah dapat melangkah lebih lancar dan kualitas kesehatan jemaah tetap terjaga prima. (Z-1)

Sosok nan selalu jadi muka Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana resmi dicopot jabatannya sebagai ketua. Selain dirinya, Presiden Prabowo juga menanggalkan tugas Wakil Kepala BGN ialah Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya.

Selepas menjabat Ketua BGN, Dadan tercatat mempunyai total kekayaan mencapai Rp 9 miliar alias detailnya Rp 9.022.400.000. Terdiri dari Tanah dan Bangunan senilai Rp 5,9 miliar, Harta Bergerak Lainnya Rp 322,4 juta, serta Kas dan Setara Kas Rp 1,4 miliar.

Paling menarik jika menilik Alat Transportasi dan Mesin nan nilainya Rp 1,4 miliar, Dadan terlihat mempunyai tiga kendaraan nan semuanya adalah mobil SUV. Berikut detailnya.

• Mazda CX-5, Tahun 2023, hasil sendiri, dengan nilai taksiran seperti tercantum di arsip e-LHKPN Rp 675.000.000

• Honda HR-V, Tahun 2024, hasil sendiri, dengan nilai taksiran seperti tercantum di arsip e-LHKPN Rp 330.000.000

• Mazda CX-3, Tahun 2023, hasil sendiri, dengan nilai taksiran seperti tercantum di arsip e-LHKPN Rp 395.000.000.

Selama perjalanannya menjabat Kepala BGN, Dadan tak terlepas dari kontroversi. Utamanya soal pengadaan aset, salah satunya adalah motor listrik pada 2025 sebesar Rp 1,22 triliun (Oktober 2025) untuk jumlah 24.400 unit di wilayah I.

Lalu wilayah II nilainya Rp 406,5 miliar pada Mei 2025 dengan jumlah 8.133 unit. Selanjutnya nilai Rp 1,2 triliun pada Juli 2025 dengan status pengadaan kendaraan roda 2 untuk wilayah I, II, dan III. Totalnya 24.400 unit.

Pencopotan Dadan Handayani berasas pertimbangan kinerja

Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan mengatakan BGN mempunyai peran nan sangat krusial dalam menjalankan program prioritas Presiden Prabowo. Dia mengatakan Prabowo selalu melakukan pertimbangan termasuk BGN.

"Berkenaan dengan perihal tersebut selama kurang lebih satu separuh tahun melakukan monitoring pertimbangan maka pada hari ini Selasa 2 Juni 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan melakukan pergantian ketua BGN," kata Prasetyo.

Dadan merupakan akademisi, peneliti entomologi (ahli serangga) dari IPB University. Ia dilantik pertama kali oleh Presiden Jokowi pada 19 Agustus 2024 sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan melanjutkan kepemimpinan lembaga tersebut di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kekecewaan serupa disampaikan kakak korban, Taufan. Ia menilai fakta-fakta nan terungkap selama persidangan menunjukkan adanya rangkaian tindakan nan terstruktur dan sistematis.

“Dengan logika sehat, masyarakat bisa menilai sendiri. Pertanyaan kami, di mana tidak ada unsur perencanaannya?” ujar Taufan.

Menurut dia, kebenaran bahwa korban dibuang ke letak sunyi juga kudu dilihat secara utuh berasas waktu, tempat, dan rangkaian kejadian nan terungkap di persidangan.

Taufan memastikan family bakal menempuh seluruh upaya norma nan tersedia demi mencari keadilan bagi almarhum adiknya.

“Kami kehilangan adik untuk selamanya. Anak-anak kehilangan ayah, dan istri kehilangan suami untuk selamanya,” katanya.

Terkait restitusi, Taufan mengatakan family tetap memperjuangkan kewenangan tersebut melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Menurutnya, nilai restitusi dihitung menggunakan metode nan objektif dan proporsional. Meski begitu, dia menegaskan kehilangan nyawa korban tidak bisa dinilai dengan duit berapa pun.

“Tidak ada nomor nan bisa menggantikan satu nyawa,” ujarnya.

Dalam amar putusan, majelis pengadil menjatuhkan balasan 13 tahun penjara kepada terdakwa utama, Serka Mochamad Nasir. Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan diwajibkan bayar restitusi sebesar Rp 750 juta.

Sementara itu, Kopda Feri Herianto divonis tujuh tahun penjara, dipecat dari dinas militer, serta diwajibkan bayar restitusi Rp500 juta. Adapun terdakwa ketiga, Serka Frengky Yaru, dijatuhi balasan satu tahun penjara.

Kebakaran nan melanda rumah tinggal di Jalan Tanah Tinggi IV, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (4/6) sukses dipadamkan. Pemadaman menyantap waktu sekitar 4 jam.

Dikutip dari info Command Center Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, info kebakaran pertama kali dilaporkan pada pukul 00.15 WIB. Awalnya 10 unit damkar dikerahkan, namun kemudian jumlahnya ditambah untuk mempercepat pemadaman.

"Pengerahan unit dan personel, 23 unit, 140 personel (damkar)," demikian keterangan tersebut.

Pemadaman dilakukan sejak pukul 00.20 WIB. Kemudian pada pukul 01.35 WIB api sukses dilokalisir. 15 menit kemudian damkar melakukan pendinginan di area nan terbakar.

"Waktu selesai operasi (pemadaman) pukul 04.24 WIB," tambahnya.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Terkait penyebabnya, Dinas Gulkarmat DKI Jakarta belum mengungkapnya.

"Dugaan penyebab, proses penyelidikan," pungkasnya.

Jakarta - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan namalain Noel bakal menghadapi sidang vonis kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kemnaker hari ini. Hakim bakal menjatuhkan vonis untuk Noel dan 10 terdakwa lainnya dalam perkara ini.

Dirangkum detikcom, Kamis (4/6/2026), jaksa penuntut umum (JPU) dan tim advokat Noel telah menyampaikan replik dan duplik secara lisan. Hakim lampau menjadwalkan sidang vonis Noel pada hari ini.

"Sidang untuk pembacaan putusan bakal kita buka kembali pada Kamis, tanggal 4 Juni 2026. Kepada Terdakwa tetap dalam tahanan, tetap sehat," kata ketua majelis pengadil Nur Sari Baktiana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (25/5).

Berikut tuntutan komplit 11 terdakwa dalam perkara ini:

1. Eks Wamenaker Noel dituntut 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 90 hari kurungan, duit pengganti Rp 4.435.000.000 dikurangi pengembalian nan dilakukan Noel sebesar Rp 3 miliar, sehingga tersisa Rp 1.435.000.000 subsider 2 tahun kurungan.

2. Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022-2025, dituntut 6 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 90 hari kurungan, duit pengganti Rp 60.329.415.416 subsider 2 tahun kurungan.

3. Miki Mahfud selaku pihak PT KEM Indonesia, dituntut 3 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 90 hari kurungan.

4. Temurila selaku pihak PT KEM Indonesia, dituntut 3 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 90 hari kurungan.

5. Fahrurozi, Dirjen Binwasnaker dan K3 pada Maret 2025, dituntut 4,5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 90 hari pidana kurungan, dan duit pengganti Rp 233.018.441 (233 juta) subsider 2 tahun pidana kurungan.

6. Hery Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021 sampai Februari 2025, dituntut 7 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 90 hari pidana kurungan, dan duit pengganti Rp 4.735.170.000 (4,7 miliar) subsider 2 tahun pidana kurungan.

7. Subhan, Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 tahun 2020-2025, dituntut 5,5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 90 hari pidana kurungan, dan duit pengganti Rp 5.802.058.952 (5,8 miliar) subsider 2 tahun pidana kurungan.

8. Gerry Aditya Herwanto Putra, Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022, dituntut 5,5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 90 hari pidana kurungan, dan duit pengganti Rp 13.262.341.634 (13,2 miliar) subsider 2 tahun

9. Sekarsari Kartika Putri, Subkoordinator Bidang Pengembangan Kelembagaan K3 pada Ditjen Binwasnaker dan K3, dituntut 5,5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 90 hari pidana kurungan, dan duit pengganti Rp 42.678.740.086 (42,6 miliar) subsider 2 tahun pidana kurungan.

10. Anitasari Kusumawati, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020, dituntut 5,5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 90 hari pidana kurungan, dan duit pengganti Rp 14.496.315.411 (14,4 miliar) subsider 2 tahun pidana kurungan.

11. Supriadi, Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda selaku Subkoordinator Bidang Pemberdayaan Personel K3 pada Ditjen Binwasnaker dan K3, dituntut 5,5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 90 hari pidana kurungan, dan duit pengganti Rp 19.812.796.902 (19,8 miliar) subsider 2 tahun pidana kurungan. (mib/ygs)

Seorang pendaki berinisial C (18 tahun) dilaporkan terjatuh ke lembah Gunung Semeru di wilayah Kabupaten Malang. Pendaki itu naik ke Gunung Semeru melalui jalur terlarangan di area Candi Jawar, Desa Argoyuwono, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, berbareng dua temannya.

Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB-TNBTS) Rudijanta Tjahja Nugraha mengungkapkan peristiwa ini diketahui setelah korban menghubungi orang tuanya untuk meminta bantuan.

"Salah satu pendaki dilaporkan menghubungi orang tuanya dan menyampaikan bahwa dirinya terjatuh di lereng Gunung Semeru, serta memerlukan pertolongan. Korban juga sempat mengirimkan titik koordinat letak terakhir sebelum komunikasi terputus," kata Rudijanta Tjahja Nugraha, saat dikonfirmasi pada Rabu (3/6).

Korban diketahui dalam kondisi selamat. Ia mengalami dislokasi dan memerlukan support evakuasi.

Tim SAR telah dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Tenaga medis juga disiapkan untuk memberikan pertolongan pertama setelah korban sukses dievakuasi.

Berikut kronologi kejadian tersebut:

Senin, 1 Juni 2026

Korban menghubungi orang tuanya. Menyampaikan kondisinya terjatuh di lereng Gunung Semeru. Ia meminta support pertolongan.

Dalam komunikasi tersebut korban juga mengirimkan titik koordinat terakhir sebelum komunikasi terputus.

Keluarga pendaki itu sempat berkoordinasi dengan Koramil Tirtoyudo dan Ampelgading

Pukul 22.00 WIB

Ayah korban berbareng enam penduduk Kaliputih, Kecamatan Ampelgading, mencoba menuju letak titik nan dikirimkan oleh korban.

"Untuk mencapai letak tersebut diperlukan waktu tempuh sekitar 8 jam melangkah kaki melalui medan nan terjal, curam, dan minim akses," kata Rudijanta.

Selasa, 2 Juni 2026

Rudijanta mengatakan sekitar pukul 10.00 WIB korban dilaporkan telah ditemukan. Tapi proses pemindahan tak bisa berjalan saat itu lantaran kondisi korban nan terluka dan medan cukup berat.

"Proses pemindahan mengalami hambatan lantaran kondisi medan nan cukup berat, sehingga memerlukan support personel tambahan. Pada Selasa sore, tim tambahan dari masyarakat Tamansatriyan, Tamansari, dan Tlogosari, diberangkatkan menuju letak untuk membantu proses evakuasi," terangnya.

Rabu, 3 Juni 2026

Tim campuran dari BB-TNBTS, Basarnas, TNI Polri, relawan, dan masyarakat sekitar, kembali bergerak naik ke letak koordinat nan dikirimkan korban untuk melanjutkan proses evakuasi.

"Korbannya belum datang, diperkirakan tiba di posko pemindahan sore ini, andaikan kondisi cuaca dan medan memungkinkan. Posko pemindahan sementara berada di rumah penduduk setempat. Ambulans dan tenaga kesehatan telah disiagakan, untuk memberikan penanganan medis awal kepada korban sebelum dirujuk ke rumah sakit terdekat andaikan diperlukan," bebernya.

Mendaki Secara Ilegal

Rudijanta memastikan jalur nan digunakan ketiga pendaki itu bukan jalur resmi. Mereka mendaki secara terlarangan melalui jalur Candi Jawar nan bukan merupakan akses pintu masuk ke area Gunung Semeru.

"Jalur nan digunakan bukan merupakan jalur resmi pendakian wisata nan dikelola BB-TNBTS. Lokasi tersebut merupakan akses tidak resmi dan masyarakat setempat juga mengetahui bahwa jalur tersebut bukan merupakan pintu masuk maupun jalur nan digunakan untuk aktivitas pendakian Gunung Semeru," tegasnya.

Saat ini kata Rudi, aktivitas pendakian ke Gunung Semeru sejak 24 April 2026 hanya diperbolehkan sampai ke Ranu Kumbolo. Pendakian juga diwajibkan menggunakan pendamping nan telah ditetapkan oleh BB-TNBTS selaku pengelola area taman nasional.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas pendakian melalui jalur tidak resmi, maupun memasuki area Gunung Semeru selama penutupan pendakian tetap diberlakukan akibat aktivitas vulkanologi Gunung Semeru," pungkasnya.

(Dok.UNS)

KEMATIAN Irene Sokoy, ibu mengandung di Jayapura, Papua, berbareng bayi dalam kandungannya pada November 2025, kembali membuka luka lama sistem kesehatan kita. Ia mengalami rujukan berlapis antarrumah sakit, di tengah keterbatasan master spesialis, master anestesi, ruang intensif, ruang operasi, dan pembiayaan.

November itu sekaligus menjadi pengingat keras. Tidak lama sesudahnya, percepatan pendidikan master ahli bergerak lebih cepat. Pada Februari 2026, Kemendiktisaintek melaporkan persetujuan pembukaan 160 program studi master ahli dan subspesialis baru, melampaui sasaran 148 prodi. Namun, penambahan prodi kudu terhubung dengan kesiapan rumah sakit, pembiayaan, rujukan, pengedaran tenaga, dan koordinasi antarlembaga.

Inilah wajah lain dari disharmoni kronis dalam sistem kesehatan. Ketika terjadi masalah layanan, satu pihak menunjuk kekurangan dokter. Pihak lain menunjuk kesiapan rumah sakit, pembiayaan, regulasi, alias kewenangan pemerintah daerah. Padahal, dalam sistem kesehatan, nyaris tidak ada masalah nan berdiri sendiri.

Karena itu, perdebatan pendidikan master ahli sebaiknya tidak berakhir pada pertanyaan siapa nan paling berwenang: Kementerian Kesehatan alias Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Pertanyaan nan lebih krusial adalah gimana keduanya berbagi tugas dan bekerja berbareng agar jumlah master ahli bertambah, distribusinya membaik, dan mutu pendidikannya tetap terjaga.

Kebutuhan itu nyata. Kalimantan Barat memberi contoh konkret. Per Maret 2026, provinsi ini baru mempunyai 42 master ahli anestesi dari kebutuhan ideal 115 orang untuk melayani 58 rumah sakit. Karena itu, pembukaan Prodi Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura pada Mei 2026 menjadi penting: percepatan pendidikan ahli dilakukan di wilayah nan memang membutuhkan.

DUA JALUR

Respons pemerintah terlihat dari dua jalur. Kemendiktisaintek mempercepat pembukaan program pendidikan master ahli dan subspesialis. Hingga Februari 2026, telah disetujui 160 prodi baru, terdiri atas 128 program ahli dan 32 program subspesialis. Dengan tambahan itu, total program studi PPDS dilaporkan meningkat dari 366 menjadi 526, dengan support ratusan rumah sakit sebagai jejaring pendidikan.

Di sisi lain, Kemenkes mendorong pendidikan ahli berbasis rumah sakit dan kebijakan afirmatif bagi putra-putri daerah. Tujuannya jelas: memperluas akses pendidikan, mengurangi beban biaya, dan mendorong lulusan kembali memperkuat jasa di wilayah asal. Pada tingkat gagasan, afirmasi semacam ini patut diapresiasi. Detail kelembagaan rumah sakit penyelenggara pendidikan tentu penting, tetapi memerlukan pembahasan tersendiri.

Yang tidak boleh terjadi, dua jalur itu melahirkan dua kelas peserta didik. Pasal 583 PP 28/2024 memberi arah bahwa seleksi peserta pendidikan ahli dan subspesialis nan menerima pendanaan pemerintah pusat dilakukan melalui sistem dan sistem nan seragam secara nasional untuk semua penyelenggara. Penerimaan peserta mempertimbangkan hasil seleksi, kebutuhan pelayanan kesehatan, preferensi peserta, serta afirmasi pemerataan distribusi.

Dengan kata lain, jalur pendidikan boleh berbeda, tetapi standar seleksi, perlakuan, hak, kewajiban, perlindungan, dan orientasi pemerataannya tidak boleh timpang. Perbedaan penyelenggara tidak boleh melahirkan perbedaan martabat maupun standar mutu pendidikan.

Dua jalur ini semestinya tidak dipertentangkan. Keduanya dapat saling menguatkan dalam tata kelola kolaboratif. Kemenkes mempunyai mandat memperkuat layanan, rumah sakit, perangkat kesehatan, pembiayaan, dan pendayagunaan tenaga medis. Kemendiktisaintek mempunyai mandat menjaga mutu pendidikan tinggi, membuka dan membina program studi, serta memastikan standar akademik berjalan.

Pendidikan master ahli memang penting, tetapi dia hanya satu simpul dari sistem kesehatan nan jauh lebih luas. Dalam tata kelola SDM kesehatan, pendidikan berada pada ranah pengadaan, sedangkan pendayagunaan, pemerataan, kesejahteraan, dan penguatan jasa memerlukan peran banyak pihak. Karena itu, pembagian tugas perlu dijaga agar daya negara tidak tergerus pada kejuaraan kewenangan.

Sejarah pendidikan ahli juga menunjukkan peran krusial profesi, kolegium, fakultas kedokteran, dan rumah sakit. Peran itu perlu diperbaiki jika ada kekurangan, bukan dipinggirkan begitu saja. Transformasi diperlukan, tetapi transformasi nan baik memperbaiki kelemahan tanpa meruntuhkan kapabilitas nan telah terbukti menghasilkan ribuan master spesialis.

TIDAK BOLEH MENGORBANKAN MUTU

Akselerasi memang penting, tetapi mutu tidak boleh dikorbankan. Pendidikan ahli berangkaian langsung dengan keselamatan pasien. Membuka program studi baru kudu disertai pembimbing nan cukup, kasus klinis memadai, rumah sakit nan siap, sistem akademik tertib, serta penjaminan mutu nan kuat.

Sebaliknya, jalur pendidikan nan sudah melangkah juga tidak boleh antikoreksi. Bila kapabilitas pendidikan terbatas, beban biaya peserta didik tinggi, alias budaya pendidikan klinik belum sehat, semuanya kudu diakui dan dibenahi.

Dalam konteks ini, rumor perundungan perlu ditempatkan secara jernih. Dugaan perundungan kudu diperiksa dan ditindak tegas. Namun, tidak tepat pula menggeneralisasi seolah seluruh pendidikan master ahli identik dengan perundungan. Pendidikan klinik memang berat, ketat, dan menuntut daya tahan. Akan tetapi, pendidikan nan ketat berbeda dengan kekerasan, penghinaan, eksploitasi, alias relasi kuasa nan merusak.

Karena itu, solusinya bukan sekadar mengganti label penyelenggara, dari university-based menjadi hospital-based, alias sebaliknya. Perundungan dapat muncul dalam sistem apa pun jika relasi hierarkis tidak diawasi, beban kerja tidak dikelola, dan pelaporan tidak dilindungi. nan diperlukan adalah budaya pendidikan klinik nan sehat, adil, terbuka, dan berani memperbaiki sistem. Prinsip just culture dalam keselamatan pasien layak diterapkan pula dalam pendidikan master spesialis.

MEMBUTUHKAN SISTEM YANG HARMONIS

Distribusi master spesialis juga tidak otomatis selesai hanya dengan menambah lulusan. Daerah kudu siap menerima: rumah sakitnya layak, alatnya tersedia, insentifnya jelas, jenjang kariernya menarik, perlindungan hukumnya memadai, dan pemerintah daerahnya berkomitmen.

Kita memerlukan lebih banyak master spesialis. Namun, lebih dari itu, kita memerlukan sistem nan harmonis: negara nan hadir, kampus nan kuat, rumah sakit nan siap, pekerjaan nan akuntabel, dan wilayah nan terlibat.

Jalan keluarnya bukan saling mengambil alih, melainkan saling mengisi: berbagi tugas, saling menghargai, dan menjaga visi nan sama untuk negeri. Bukan kejuaraan kewenangan, melainkan kerjasama untuk pelayanan kesehatan nan lebih merata.

Jember - Seorang lansia berjulukan Slamet Sucipto (63) tewas di dalam kamarnya di Desa Jombang, Jember, Jawa Timur. Korban terjebak di dalam kamarnya nan terbakar akibat sisa puntung rokok.

Peristiwa itu terjadi pada Rabu (3/6) sekitar pukul 19.30 WIB. Korban pertama kali ditemukan oleh kerabat dan tetangganya nan berprasangka memandang asap tebal mengepul dari dalam rumah.

"Kami duga kakek saya tadi merokok dalam kamar, dan puntung rokok apinya menyebar membikin bilik terbakar. Korban tidak bisa keluar lantaran sudah tua dan sesak (napas)," kata salah satu personil family korban, Yansa, dilansir detikJatim, Kamis (4/6/2026).

Yansa menceritakan, saat kejadian korban sedang berada di rumah seorang diri. Selama ini, korban tinggal berbareng kerabatnya nan berjulukan Rina. Namun saat peristiwa terjadi, Rina sedang pergi ke luar rumah.

"Kakek saya hidup berbareng Mbak Rina. Pada saat itu Mbak Rina sedang jemput suaminya di Kecamatan Umbulsari. Tahu-tahu pulang sudah ramai dan kakek saya meninggal bumi kondisinya gosong," ujarnya.

Menurut Yansa, penduduk nan memandang asap tebal sempat mendobrak pintu rumah korban untuk memberikan pertolongan. Namun nahas, api sudah terlanjur membakar bilik beserta isinya.

"Tapi, dia sudah ditemukan dalam kondisi meninggal bumi dengan luka bakar di sekujur tubuh di atas kasur kapuknya," paparnya.

Baca selengkapnya di sini (ygs/ygs)

MI/Seno(Dok. Pribadi)

PELAKSANAAN Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) menandai babak baru dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Di tengah beragam perdebatan mengenai asesmen nasional dan pengukuran capaian belajar, krusial untuk menegaskan bahwa prinsip TKA bukanlah menghasilkan nomor semata. Nilai terpenting TKA justru terletak pada kemampuannya menjadi cermin mutu pendidikan sekaligus kompas nan menuntun arah perbaikan.

Dalam bumi pendidikan modern, asesmen tidak lagi dipahami sebagai instrumen untuk menghakimi peserta didik alias membandingkan sekolah satu dengan nan lain. Asesmen merupakan perangkat pemeriksaan nan memberikan info objektif tentang kondisi pembelajaran.

Dari perspektif inilah hasil TKA perlu dibaca dan dimanfaatkan. TKA memberikan gambaran tentang keahlian peserta didik dalam memahami, menerapkan, dan menalar beragam konsep nan telah dipelajari. Informasi tersebut sangat krusial untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran telah berjalan secara efektif. Ketika hasil menunjukkan adanya kelemahan pada aspek tertentu, maka info tersebut menjadi titik awal untuk melakukan perbaikan, bukan argumen untuk mencari siapa nan kudu disalahkan.

Karena itu, keberhasilan TKA tidak boleh diukur hanya dari jumlah peserta nan mengikuti tes alias seberapa sigap hasilnya diumumkan. Ukuran nan jauh lebih krusial adalah sejauh mana info nan dihasilkan dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah.

DATA UNTUK BUDAYA MUTU

Di sinilah TKA mempunyai hubungan nan sangat erat dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Sebagaimana diketahui, SPMI merupakan sistem nan dirancang untuk memastikan bahwa setiap satuan pendidikan secara terus-menerus melakukan perbaikan mutu berasas kondisi nyata nan dihadapi. Esensi SPMI adalah membangun budaya mutu, bukan sekadar memenuhi manajemen alias tanggungjawab pelaporan.

Budaya mutu hanya dapat tumbuh andaikan keputusan-keputusan pendidikan didasarkan pada info nan sah dan dapat dipercaya. Dalam konteks tersebut, hasil TKA dapat menjadi salah satu sumber info strategis bagi sekolah untuk melakukan pertimbangan diri secara lebih objektif.

Sebagai contoh, andaikan hasil TKA menunjukkan bahwa keahlian numerasi peserta didik tetap rendah pada aspek pemecahan masalah, maka sekolah mempunyai dasar nan kuat untuk meninjau kembali strategi pembelajaran matematika nan diterapkan selama ini. Jika peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami referensi nan berkarakter informatif dan argumentatif, maka penguatan literasi membaca dapat menjadi prioritas perbaikan. Dengan kata lain, TKA membantu sekolah memandang kondisi nan sesungguhnya. Ia berfaedah sebagai cermin nan memantulkan realitas pembelajaran secara lebih jelas daripada sekadar persepsi alias asumsi.

MENGGERAKKAN SIKLUS PPEPP

Lebih jauh lagi, info TKA dapat menjadi fondasi krusial dalam penerapan siklus PPEPP nan merupakan jantung dari SPMI. Siklus PPEPP terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan. Melalui siklus ini, sekolah didorong untuk melakukan perbaikan secara sistematis dan berkelanjutan.

Pada tahap Penetapan, sekolah dapat menggunakan hasil TKA sebagai dasar dalam menetapkan sasaran mutu nan realistis dan terukur. Target tersebut tidak perlu disusun menurut kemauan semata, tetapi berasas kebutuhan nyata nan teridentifikasi dari data.

Pada tahap Pelaksanaan, sekolah mengimplementasikan beragam program dan strategi untuk mencapai sasaran nan telah ditetapkan. Penguatan literasi, numerasi, pembelajaran mendalam (deep learning), pembelajaran berdiferensiasi, maupun pendekatan Teaching at the Right Level (TaRL) dapat menjadi bagian dari upaya tersebut.

Selanjutnya, pada tahap Evaluasi, sekolah kembali memanfaatkan info hasil belajar peserta didik untuk memandang efektivitas program nan telah dijalankan. Apakah strategi nan diterapkan sukses meningkatkan capaian peserta didik? Apakah terdapat aspek nan tetap perlu diperbaiki? Semua pertanyaan tersebut dapat dijawab melalui info nan tersedia.

Tahap berikutnya adalah Pengendalian, ialah melakukan tindakan korektif andaikan ditemukan sasaran nan belum tercapai. Misalnya melalui pendampingan guru, perbaikan perangkat ajar, penguatan supervisi akademik, alias penyesuaian strategi pembelajaran.

Akhirnya, pada tahap Peningkatan, sekolah menggunakan seluruh pengalaman dan pembelajaran nan diperoleh untuk menetapkan standar mutu nan lebih tinggi pada periode berikutnya. Dengan demikian, perbaikan tidak berjalan secara insidental, tetapi menjadi proses nan berkesinambungan.

DARI SEKOLAH HINGGA KEBIJAKAN

Dalam kerangka tersebut, TKA sesungguhnya bukan sebuah aktivitas nan berdiri sendiri. TKA merupakan bagian dari ekosistem peningkatan mutu pendidikan nan lebih luas. Data nan dihasilkan tidak berakhir pada laporan statistik, tetapi menjadi bahan bakar bagi lahirnya beragam kebijakan dan intervensi nan lebih tepat sasaran.

Manfaat ini tidak hanya dirasakan oleh sekolah. Pemerintah wilayah dapat menggunakan hasil TKA untuk memetakan kebutuhan pendampingan antarwilayah. Pengawas sekolah dapat menggunakannya untuk menyusun program pembinaan nan lebih terarah. Pemerintah pusat pun dapat memperoleh gambaran nan lebih komprehensif mengenai kondisi capaian akademik peserta didik di beragam wilayah sebagai dasar penyusunan kebijakan nasional.

Pendekatan semacam ini sejalan dengan prinsip evidence-based policy, ialah kebijakan nan dibangun berasas bukti dan data, bukan sekadar asumsi. Di era nan semakin kompleks, kualitas pengambilan keputusan sangat ditentukan oleh kualitas info nan dimiliki.

PENDIDIKAN TIDAK TERKECUALI

Tantangan terbesar kita ke depan bukanlah gimana mengumpulkan data, melainkan gimana mengubah info menjadi tindakan nyata. Banyak sistem pendidikan mempunyai info nan melimpah, tetapi tidak semua bisa menggunakannya untuk menghasilkan perbaikan nan berarti. Oleh lantaran itu, pemanfaatan hasil TKA kudu menjadi perhatian utama seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

Kita perlu membangun kesadaran bahwa setiap nomor dalam laporan TKA sesungguhnya mewakili pengalaman belajar peserta didik nan nyata. Di kembali setiap capaian nan tetap rendah terdapat ruang untuk perbaikan. Di kembali setiap capaian nan tinggi terdapat praktik baik nan layak dipelajari dan disebarluaskan.

PENUTUP

Pada akhirnya, tujuan TKA bukanlah menghasilkan peringkat, melainkan menghadirkan pembelajaran nan lebih baik. TKA bukan perangkat untuk memberi label pada sekolah alias peserta didik, melainkan instrumen untuk membantu mereka berkembang.

Jika hasil TKA bisa dimanfaatkan sebagai dasar penguatan SPMI dan dijalankan secara konsisten melalui siklus PPEPP, maka TKA bakal menjadi lebih dari sekadar tes. Ia bakal menjadi cermin nan membantu kita memandang kondisi pendidikan secara jernih, sekaligus kompas nan menuntun arah perbaikan menuju pendidikan Indonesia nan semakin bermutu, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Karena, pendidikan nan berbobot tidak lahir dari banyaknya info nan dikumpulkan, tetapi dari keberanian menggunakan info tersebut untuk melakukan perbaikan. Dari sanalah transformasi pendidikan dimulai, dari cermin nan jujur menuju perubahan nan nyata.

Dalam pertemuan tersebut, Hasto juga menegaskan pentingnya kerja sama antarpartai, khususnya mengenai dengan pelembagaan partai, dan gimana menjaga demokrasi.

Hasto mengatakan, Presiden Ramos Horta memahami PDIP sering dikaitkan dengan istilah Marhaen. Maka dia pun menyinggung perihal nan nyaris serupa. Di Timor Leste disebut Maubere.

Sebagaimana diketahui, Marhaen adalah nama seorang petani mini di Bandung nan ditemui Soekarno pada tahun 1920-an. Pertemuan ini menginspirasi Soekarno menciptakan istilah Marhaenisme sebagai simbol perjuangan kaum miskin, kaum tertindas, dan rakyat kecil.

"Presiden Ramos Horta menyampaikan bahwa ada kesamaan antara Marhaen dan Maubere. Maubere adalah istilah dalam bahasa Tetum nan merujuk pada rakyat jelata, kaum petani, alias masyarakat original Timor Leste," sebut Hasto.

Presiden Ramos Horta juga menekankan pentingnya pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Presiden menyoal bahwa pendidikan saja tidak memadai tanpa pengalaman dan keahlian. Untuk itu diperlukan reformasi pendidikan nasional.

Presiden menyampaikan bahwa Timor Leste mempunyai Human Capital Development Fund, suatu sistem pemerintah untuk training dan danasiwa guna membangun keahlian dan kapabilitas ahli bangsa, nan didirikan pada tahun 2011.

Usai pertemuan, Hasto menyerahkan cinderamata berupa kain batik ke Presiden Ramos Horta.

Hasto didampingi oleh Ketua DPP PDIP Bidang Organisasi Andreas H. Pareira, Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan PDIP, Andi Widjajanto serta Direktur Luar Negeri PDIP, Hanjaya Setiawan.