Sebanyak 96,64 persen alias 5.901 pembaca kumparan setuju bahwa vape kudu dilarang lantaran rentan diisi narkoba. Angka ini merupakan hasil polling kumparan nan dilakukan pada 27 Juli sampai 3 Agustus 2026.

Total ada sebanyak 6.106 responden nan menjawab polling ini. Sementara, terdapat 3,36 persen alias 205 responden menyatakan tidak setuju jika vape dilarang.

Sebelumnya, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Suyudi Ario Seto meminta pelarangan vape alias rokok elektrik masuk dalam pembahasan RUU Narkotika dan Psikotropika. Ia memaparkan, hasil pengetesan menemukan sejumlah kandungan rawan dalam liquid vape tersebut.

“Saat ini kita dihadapkan pada kejadian peredaran unsur narkotika dalam corak vape alias rokok elektrik secara masif. Berdasarkan hasil uji laboratorium pusat BNN terhadap 341 sampel cairan vape, kita menemukan kebenaran nan sangat mengejutkan,” ujar Suyudi dalam rapat berbareng Komisi III DPR RI di DPR, Selasa (7/4).

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan bahwa wacana pelarangan vape hanya bertindak untuk nan terbukti mengandung narkotika. Namun, dia tak menutup kesempatan pelarangan penuh andaikan vape terbukti membuka jalan masuknya narkotika jenis baru ke Indonesia.

"Jika hasil kajian berbareng menunjukkan komoditas ini lebih banyak risikonya dan terus dijadikan pintu masuk narkotika jenis baru, saya perintahkan untuk tidak ragu menerapkan pelarangan total vape di Indonesia," ujar Djamari pada Kamis (23/7).

Presiden Prabowo Subianto menyebut kunjungan resmi Perdana Menteri (PM) Thailand Anutin Charnvirakul ke Indonesia sebagai momen bersejarah. Pasalnya, kunjungan tersebut merupakan lawatan resmi pertama seorang PM Thailand ke Indonesia dalam kurun waktu 15 tahun terakhir.

Hal itu disampaikan Prabowo saat pertemuan bilateral dengan PM Anutin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/8).

"Perdana Menteri, kunjungan Anda hari ini memang berhistoris dan sangat penting. Ini adalah kunjungan resmi pertama Perdana Menteri Thailand ke Indonesia dalam 15 tahun. Mungkin lantaran kita begitu dekat dan tidak mempunyai masalah nyata, kita menganggap semuanya sebagai perihal nan biasa," kata Prabowo.

Ia menilai Indonesia dan Thailand perlu lebih sering berjumpa dan berkoordinasi untuk memperkuat kerja sama di beragam bidang.

"Saya pikir mungkin kita kudu lebih sering berjumpa dan berkoordinasi," ujarnya.

Meski demikian, Prabowo mengakui forum ASEAN selama ini telah menjadi wadah nan efektif untuk menyamakan pandangan kedua negara.

"Terkadang pertemuan ASEAN juga sangat bermanfaat. Misalnya, dalam pertemuan terakhir kita di Cebu, saat itu kita menemukan kesamaan pandangan dalam banyak isu," ucapnya.

Menurut Prabowo, Indonesia dan Thailand mempunyai perspektif nan sejalan dalam beragam persoalan kebijakan luar negeri dan hubungan internasional.

"Ketika kita membahas banyak aspek kebijakan luar negeri dan hubungan internasional, kita mempunyai perspektif pandang nan cukup sama," tandas dia.

OMC.(Antara)

KEMENTERIAN Kehutanan (Kemenhut) memperkuat langkah pencegahan dan penanganan kebakaran rimba dan lahan (karhutla) seiring potensi El Niño nan diperkirakan semakin menguat dan memasuki puncak musim kemarau.

Upaya tersebut dilakukan agar setiap potensi kebakaran dapat dideteksi dan ditangani sejak awal sebelum meluas. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kemenhut Thomas Nifinluri mengatakan, pihaknya terus meningkatkan kesiapsiagaan di beragam wilayah rawan karhutla. Menurutnya, kondisi cuaca dalam beberapa waktu ke depan perlu diwaspadai lantaran berpotensi meningkatkan akibat kebakaran.

"Beberapa langkah prioritas nan kami upayakan antara lain memperkuat penemuan awal dan patroli pencegahan karhutla, mempercepat respons pemadaman oleh Manggala Agni berbareng Satgas Terpadu di daerah, serta meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah rawan," ujar Thomas saat dihubungi, Senin (3/8).

Thomas mengatakan, saat ini terdapat tujuh provinsi nan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, ialah Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat. "Penetapan status ini memungkinkan pengerahan sumber daya dan koordinasi lintas sektor dapat dilakukan lebih cepat," kata dia.

Selain itu, Kemenhut mendorong aktivasi Desk Penanganan Karhutla nan dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), serta mengoptimalkan supervisi pejabat eselon I Kemenhut kepada pemerintah wilayah dan para pihak di wilayah rawan kebakaran.

Upaya lain nan dilakukan adalah mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) berbareng Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi sesuai kebutuhan dan kondisi cuaca.

Kemenhut juga terus membina dan mengawasi perusahaan pemegang izin agar memenuhi tanggungjawab pencegahan karhutla, mulai dari kesiapan personel, sarana-prasarana pemadaman, patroli, hingga pelaporan.

Di sisi lain, Thomas mengungkapkan penanganan karhutla tetap berjalan di sejumlah provinsi, terutama di Sumatra dan Kalimantan. Berdasarkan laporan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan Kemenhut per 3 Agustus 2026, sebagian titik telah sukses dipadamkan. "Sementara beberapa letak tetap memerlukan pemadaman lanjutan lantaran tetap ditemukan bara api di bawah permukaan, khususnya pada lahan gambut," imbuh dia.

Data pemantauan melalui Sistem Sipongi berasas Satelit Terra/Aqua NASA menunjukkan jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi mencapai 1.972 titik pada periode 1 Januari hingga 3 Agustus 2026. Angka tersebut meningkat 702 titik alias 55,28% dibandingkan periode nan sama tahun lampau nan tercatat sebanyak 1.270 titik.

Sementara itu, luas karhutla nasional nan telah terverifikasi hingga akhir Juni 2026 mencapai 107.465,47 hektare. Adapun, akumulasi luas kebakaran hingga akhir Juli tetap dalam proses penghitungan.

Tiga provinsi dengan luas karhutla terbesar adalah Kalimantan Barat seluas 28.680,47 hektare, Riau 15.477,95 hektare, dan Nusa Tenggara Timur 10.538,30 hektare. Thomas mengakui terdapat sejumlah letak nan sempat padam namun kembali terbakar, terutama di lahan gambut. "Memang terdapat beberapa kejadian penyalaan kembali, terutama pada kebakaran lahan gambut. Hal ini terjadi lantaran bara api tetap tersimpan di bawah permukaan tanah sehingga dapat muncul kembali ketika kondisi cuaca panas, angin menguat, alias proses pendinginan belum tuntas," tuturnya.

Ia menambahkan, lantaran itu proses mopping up alias pendinginan menyeluruh tetap menjadi bagian krusial dalam setiap operasi pemadaman untuk memastikan api betul-betul padam dan tidak kembali menyala. (Ata/P-3)

Sidang Saksi Meringankan pada Kasus Korupsi LPEI(MI/Ghifari)

TERDAKWA Handoko Limaho dan Liu Raymond menyerahkan puluhan perangkat bukti surat dalam perkara dugaan korupsi pemberian akomodasi pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Kuasa norma terdakwa nan dipimpin Febri Diansyah menyerahkan 87 perangkat bukti surat untuk Handoko Limaho dan 85 perangkat bukti surat untuk Liu Raymond. Dokumen tersebut disampaikan dalam corak bentuk maupun digital sebagai bagian dari pembelaan dalam tahap pembuktian.

Dalam pemaparannya, Febri mengatakan seluruh arsip itu ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai penggunaan akomodasi pembiayaan LPEI sekaligus membantah dugaan bahwa kedua terdakwa menikmati biaya pembiayaan untuk kepentingan pribadi.

"Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa terdakwa sama sekali tidak menggunakan biaya nan berasal dari LPEI untuk kepentingan pribadi, melainkan dipergunakan untuk kepentingan perusahaan," ujar Febri di hadapan majelis hakim.

Menurut Febri, bukti nan diserahkan mencakup arsip proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit (PAS), arsip permohonan pembiayaan investasi ekspor, arsip penggunaan biaya pembiayaan, hingga rekapitulasi rekening surat kabar perusahaan.

Tim penasihat norma juga menyerahkan arsip homologasi nan menunjukkan pengakuan utang PT Tebo Indah dan PT PAS kepada LPEI dalam proses penyelesaian melalui Pengadilan Niaga.

Selain itu, pembela menghadirkan arsip penilaian aset yang, menurut mereka, menunjukkan luas areal tanam PT Tebo Indah mencapai sekitar 6.500 hektare pada 2020. Sejumlah akta agunan fidusia juga diajukan sebagai bukti bahwa aset perusahaan telah dijadikan agunan atas akomodasi pembiayaan nan diberikan LPEI.

Dalam persidangan, tim kuasa norma turut menyoroti mutasi rekening perusahaan nan menurut kajian mereka menunjukkan adanya aliran biaya kepada pihak tertentu setelah Handoko Limaho dan Liu Raymond tidak lagi menjabat sebagai pengurus PT Tebo Indah.

Febri menyebut transaksi tersebut diduga berjalan pada periode 2022 hingga 2024 dan melibatkan aliran biaya dari PT Tebo Indah melalui PT Agro Inti Semesta (AIS) kepada Petrus Candra beserta personil keluarganya.

"Dengan bukti-bukti ini kami mau membedakan siapa nan sebenarnya melakukan penyalahgunaan biaya dan siapa nan menikmati biaya tersebut," katanya.

Sebagai bagian dari pembelaan, tim advokat juga menyerahkan arsip pembangunan pabrik kelapa sawit PT Tebo Indah. Menurut mereka, arsip tersebut menunjukkan bahwa biaya pembiayaan digunakan untuk pembangunan akomodasi perusahaan, termasuk peningkatan kapabilitas pabrik dari 30 ton tandan buah segar (TBS) per jam menjadi 45 ton TBS per jam.

Menanggapi penyerahan perangkat bukti tersebut, Ketua Majelis Hakim menyatakan seluruh arsip bakal diterima dan dipelajari berbareng perangkat bukti lainnya dalam perkara ini. Hakim juga mengingatkan bahwa pemaparan kuasa norma merupakan penjelasan singkat mengenai perangkat bukti nan diajukan, bukan penyampaian konklusi akhir perkara.

Pada sidang nan sama, majelis pengadil menetapkan agenda berikutnya menghadirkan empat saksi tambahan, ialah Petrus Candra, Stefani Candra, Saiful Hendra, dan Kosen Limaho, nan dijadwalkan diperiksa pada 12 Agustus 2026. Sementara pemeriksaan terhadap kedua terdakwa dijadwalkan berjalan pada 13 Agustus 2026.

Perkara ini merupakan bagian dari penanganan dugaan korupsi pemberian akomodasi pembiayaan oleh LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit nan saat ini tetap memasuki tahap pembuktian di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. (Z-4)

ilustrasi laporan pelanggaran etik hakim.(MI)

ANGGOTA Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, meminta Mahkamah Agung (MA) untuk tidak menyikapi secara reaktif hasil pengawasan Komisi Yudisial (KY) mengenai pelanggaran kode etik hakim. Hal tersebut disampaikan Rudianto merespons dinamika nan timbul usai Ketua KY Abdul Chair Ramadhan menyampaikan permohonan maaf kepada Ketua MA Sunarto mengenai publikasi info pengawasan semester I 2026 nan sempat memicu kesalahpahaman di ruang publik.

Rudianto menilai, keberadaan KY merupakan petunjuk lembaga nan bekerja menjaga etika dan perilaku hakim, sehingga hasil temuan maupun pengawasannya patut dihormati demi perbaikan internal lembaga peradilan.

"KY merupakan lembaga nan dibentuk untuk mengawasi perilaku hakim. Kita kudu menghormati apa pun nan menjadi kajian, temuan, penelitian, dan pengawasan KY terhadap kekuasaan kehakiman," ujar Rudianto ketika dihubungi, Senin (3/8).

Rudianto mendorong MA agar menerima setiap laporan pengawasan sebagai amunisi pertimbangan dan pembenahan internal. Langkah tersebut krusial dilakukan guna menutupi celah potensi pelanggaran kode etik serta memperkuat asas kepatuhan para hakim.

Menurutnya, MA semestinya berterima kasih lantaran KY menjalankan kegunaan kontrol sesuai dengan mandat undang-undang demi memastikan pengadil bekerja secara setara dan terhindar dari perbuatan tercela.

"MA tidak boleh reaktif, melainkan menerima sebagai bahan masukan dan perbaikan internal, di mana celah sehingga pengadil melanggar kode etik profesi. Justru menurut saya MA kudu berterima kasih lantaran KY sedang menjalankan pengawasannya," tegasnya.

Lebih lanjut, legislator Fraksi Partai NasDem itu menekankan pentingnya sinergi dan kerjasama antarlembaga melalui kegunaan kemitraan saling mengawasi secara sehat. Namun, dia mengimbau KY untuk tetap menjaga objektivitas dalam mempublikasikan hasil kajian dan tidak tendensius agar tidak memunculkan polemik di ruang publik.

Ia menegaskan, pelanggaran norma maupun etik nan dilakukan oknum pengadil merupakan tanggung jawab individu, sehingga pengawasan hendaknya dilakukan dengan jeli tanpa menggeneralisasi institusi.

"Hubungan kelembagaan kita minta ada sinergitas dan kolaborasi, tetapi jika dalam rangka kemitraan saling mengawasi itu sehat dan baik. Dalam rangka memastikan pengadil bekerja setara dan benar, dan tidak melanggar kode etik profesi, prilaku nan menyimpang, serta perbuataan tercela, justru kontrol itu bagus sepanjang KY objektif dan tidak tendesius. Jangan menccari kesalahan, jangan memframing jelek pengadil itu korup. Apa nan dilakukan person di MA itu prilaku pribadi oknum, bukan kelembagaan," katanya.

Sebelumnya, Ketua KY Abdul Chair Ramadhan nan menyampaikan permohonan maaf kepada Ketua MA Sunarto dan seluruh pengadil di Indonesia mengenai hasil pengawasan pengadil pada semester I 2026 nan memunculkan kesalahpahaman di ruang publik. KY menegaskan, info pelanggaran etik nan dipublikasikan bukan menunjukkan peningkatan pelanggaran setelah kenaikan penghasilan hakim, melainkan merupakan hasil penanganan perkara nan terjadi sebelum kebijakan tersebut berlaku. (Ant/P-3)

Jakarta -

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) nan telah disalurkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp 101,1 triliun.

Menurut Purbaya, APBN memang dioptimalkan untuk menjalankan tiga kegunaan utama, ialah sebagai shock absorber ,agent of development, dan pelindung masyarakat miskin. Selain itu, APBN berkedudukan menjaga daya beli masyarakat melalui beragam program subsidi.

"Sebagai agent of development, APBN diarahkan untuk mengakselerasi penyelenggaraan program prioritas termasuk program MBG nan telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 101,1 triliun untuk 63,13 juta penerima manfaat,"kata Purbaya dalam konvensi pers hasil rapat berkala KSSK, di instansi LPS, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Selain MBG, pemerintah juga mengalokasikan anggaran Rp 13,1 triliun untuk pembangunan Sekolah Rakyat nan mencakup 104 sekolah permanen. Di sisi perlindungan sosial, Purbaya mengatakan pemerintah tetap melanjutkan beragam program support bagi masyarakat miskin dan rentan.

"Fungsi perlindungan sosial masyarakat miskin dan rentan juga terus dijalankan melalui beragam program seperti PKH, Kartu Sembako, dan PIP dengan realisasi masing-masing mencapai Rp 14,5 triliun, Rp 19,7 triliun, dan Rp 8,8 triliun," sebut Purbaya.

Purbaya juga memaparkan realisasi APBN hingga akhir triwulan II 2026. Pendapatan negara tercatat mencapai Rp 1.459,4 triliun alias tumbuh 21,4% secara tahunan (year on year/yoy).

Dari sisi perpajakan, penerimaan mencapai Rp 1.035,7 triliun alias meningkat 24,6% dibandingkan periode nan sama tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut didorong oleh membaiknya kondisi ekonomi, akibat positif penerapan sistem Coretax, serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 152 triliun alias tumbuh 3,4% secara tahunan. Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp 271 triliun alias meningkat 21,6%.

Di sisi belanja, realisasi shopping negara mencapai Rp 1.656 triliun alias tumbuh 17,8% hingga akhir triwulan II 2026. Belanja pemerintah pusat sendiri tercatat sebesar Rp 1.298,6 triliun alias meningkat 29,4% dibandingkan tahun sebelumnya.

"Realisasi shopping pemerintah pusat mencapai Rp 1.298,6 triliun alias tumbuh sebesar 29,4% year on year. Realisasi shopping dipengaruhi antara lain oleh penyelenggaraan program MBG, penyaluran bansos, pembangunan infrastruktur, pembayaran THR dan penghasilan ke-13, pembayaran faedah pensiun serta pembayaran subsidi dan kompensasi BBM dan listrik," tutup Purbaya.

(ily/hal)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM) Kerajaan Thailand Y.M. Anutin Charnvirakul di Istana Kepresidenan, Jakarta. Prabowo turut menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Putri Thailand Bajrakitiyabha, nan merupakan anak sulung Raja Maha Vajiralongkorn, setelah koma beberapa tahun.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (8/3/2026). Hadir PM Charnvirakul dan para delegasi pemerintahan Thailand dalam pertemuan tersebut.

"Namun sekali lagi, sebelum kita melanjutkan, saya mau menyampaikan belasungkawa terdalam kami atas nama Indonesia dan atas nama pribadi saya kepada Keluarga Kerajaan dan rakyat Thailand atas wafatnya nan Mulia Putri Bajrakitiyabha. Doa dan pikiran kami menyertai Anda di masa susah ini," kata Prabowo.

Di samping itu, Prabowo mengucapkan selamat atas HUT Raja Thailand Maha Vajiralongkorn. Dia menyampaikan segala angan baik kepada sang raja.

"Saya juga mau menyampaikan ucapan selamat ulang tahun terhangat saya kepada nan Mulia Raja Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua. Semoga nan Mulia terus diberkati dengan kesehatan, kebahagiaan, dan kekuatan dalam memimpin Kerajaan Thailand," ujarnya.

Prabowo mengatakan mempunyai hubungan pribadi nan baik dengan Raja Thailand. Prabowo mengungkit dirinya menjalin relasi dengan Raja Vajiralongkorn sejak tetap sebagai sesama tentara semasa muda.

"Seperti nan Anda ketahui, saya mempunyai hubungan pribadi nan sangat panjang dengan nan Mulia. Kami berdua adalah tentara ketika tetap muda. Jadi kami mempunyai kenangan bagus dan sebenarnya ketika kami bertemu, rasanya seperti tentara tua nan membicarakan masa lalu," katanya.

Diketahui Prabowo menerima kunjungan PM Charnvirakul di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin sore. Kedatangan PM Thailand disambut upacara penyambutan kenegaraan di Istana.

(fca/lir)

Bekasi -

Aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil terjadi di Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku bertindak ketika korban meninggalkan mobilnya untuk berbelanja di minimarket.

Kasi Humas Polres Metro Bekasi AKP Aliyani mengatakan peristiwa terjadi pada hari Jumat (31/7) malam. Akibat kejadian itu, sejumlah peralatan milik korban raib.

"Kerugian korban satu buah laptop dan satu buah tab," kata Aliyani, Senin (3/8/2026).

Aliyani menjelaskan kejadian berasal ketika korban memarkirkan kendaraannya di sebelah minimarket. Kemudian korban meninggalkan mobilnya dalam keadaan meninggal dan terkunci.

"Kemudian pada jam 21.30 WIB ketika korban kembali ke mobilnya, korban mendapati kaca mobil sebelah kanan belakang dalam keadaan pecah," sebutnya.

Korban kemudian mengecek kondisi mobilnya ke dalam. Saat itu, didapati barang-barang milik korban telah raib digasak pelaku.

"Maka atas kejadian tersebut, pelapor alias korban melaporkannya ke Polsek Tambun Selatan," imbuhnya.

Pihak kepolisian kemudian melakukan pengecekan ke lokasi. Saat ini, interogator tetap melakukan penyelidikan terhadap kejadian itu.

"Pelaku dalam lidik (penyelidikan), saat ini perkara sedang dalam penyelidikan," pungkasnya.

(rdh/wnv)

Jakarta -

Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan kesiapan Sumut menjadi salah satu pusat fashion Indonesia melalui pengembangan wastra tradisional. Ia menilai kekayaan budaya Sumut dapat menjadi modal untuk menggerakkan ekonomi wilayah sekaligus memperkuat industri fashion nasional hingga ke tingkat internasional.

"Kami siap untuk menjadi wilayah fashion Indonesia, lantaran kami percaya warisan budaya nan ditinggalkan kepada kita semua hari ini khususnya dari Sumatera Utara, bisa membangkitkan ekonomi khususnya masyarakat Sumatera Utara dan membangkitkan ekonomi nasional khususnya di bagian fashion," kata Bobby dalam keterangannya, Senin (3/8/2026).

Hal tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri penutupan Indonesia Fashion Week (IFW) 2026 bertema 'Ulos Simetria' di Jakarta, Minggu (2/8). Ajang tersebut dinilai sukses memperkenalkan warisan budaya Sumut kepada masyarakat nasional maupun dunia.

Bobby meyakini perpaduan motif tradisional ulos dengan sentuhan para perancang busana modern bakal menjadi daya tarik kuat di panggung mode dunia. Menurutnya, IFW 2026 menjadi momentum awal untuk memperluas kerjasama antara Sumut dengan industri fashion internasional.

Ia juga mengapresiasi Indonesia Fashion Week beserta seluruh pihak nan telah bekerja-sama memperkenalkan dan mempromosikan kriya serta wastra Nusantara, khususnya dari Sumut. Bobby menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut siap mendukung promosi budaya melalui sektor wastra.

"Oleh lantaran itu, malam hari ini mudah-mudahan pintu awal pembuka untuk kami dari Sumatera Utara bisa bekerja-sama lebih jauh lagi dengan bumi nan lebih luas lagi, dengan bumi internasional. Kami juga siap untuk bekerja-sama memperkenalkan budaya kami khususnya di sektor wastra nan ada di Sumatera Utara," ungkapnya.

Selain wastra, Bobby juga menyoroti kekayaan kuliner Sumut nan telah dikenal luas masyarakat Indonesia.

"Kalau dari sisi kuliner di Sumatera Utara khususnya Medan itu katanya hanya ada dua rasa. Makanan nan ada di Sumatera Utara rasanya hanya dua, lezat sama lezat sekali," ucap Bobby.

Sementara itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengaku kagum dengan tradisi pembuatan ulos saat berjamu ke area Danau Toba. Menurutnya, ulos bukan sekadar kain tradisional, tetapi bagian dari kehidupan masyarakat Batak nan terus dijaga lintas generasi.

"Yang paling membekas di hati saya adalah memandang gimana Ulos tetap hidup sebagai bagian dari keseharian masyarakatnya. Di kembali setiap lembar ulos, ada tangan-tangan terampil para wanita Batak dengan penuh ketekunan menjaga tradisi itu tetap hidup," tuturnya.

Ia menilai keberlanjutan tradisi lokal menjadi kekuatan utama dalam membangun karakter destinasi wisata.

"Tradisi itu terus diwariskan, dipraktikkan, dan menjadi kebanggaan lintas generasi. Bagi saya, inilah nan membikin sebuah destinasi mempunyai karakter nan tidak mudah ditiru. Dalam pariwisata, karakter tersebut merupakan fondasi destination branding," tambahnya.

Widiyanti berambisi Indonesia Fashion Week terus menjadi arena nan menginspirasi bumi sekaligus menarik minat visitor berjamu ke Indonesia.

"Tidak banyak negara nan mempunyai kekayaan wastra seberagam Indonesia. Lebih spesial lagi, kita mempunyai para designers nan bisa menerjemahkan warisan budaya tersebut menjadi karya-karya nan terus berkembang dan mendapat apresiasi di panggung internasional," imbuhnya.

Pada kesempatan nan sama, Ketua Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) nan juga Presiden Indonesia Fashion Week, Poppy Dharsono, mengatakan tema 'Ulos Simetria' mengandung makna kemajuan kudu melangkah seiring dengan pelestarian nilai-nilai budaya.

Menurutnya, tradisi dan inovasi, menurutnya, merupakan dua kekuatan nan saling melengkapi dalam membangun masa depan industri mode Indonesia.

"Selama 5 hari kita telah menyaksikan produktivitas terbaik anak bangsa, pertemuan buahpikiran dan inovasi, serta kerjasama nan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan mode di area dan dunia," pungkas Poppy.

(akd/akd)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menyambut kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM) Kerajaan Thailand YM Anutin Charnvirakul di Istana Kepresidenan, Jakarta. Prabowo mengucapkan selamat atas terpilihnya Charnvirakul sebagai PM Thailand.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (8/3/2026). Hadir PM Charnvirakul dan para delegasi pemerintahan Thailand dalam pertemuan tersebut.

"Yang Mulia, izinkan saya juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Anda dan pengangkatan Anda sebagai Perdana Menteri Kerajaan Thailand," kata Prabowo membuka pertemuan kedua negara.

Prabowo mengatakan hubungan antara Indonesia dan Thailand telah lama terjalin. Dia menyebut Indonesia dan Thailand tetap mempunyai persoalan komersial nan kudu diatasi.

"Seperti nan Anda ketahui, hubungan antara Indonesia dan Thailand telah terjalin sejak lama. Kita mempunyai hubungan nan sangat baik. Kita mungkin mempunyai beberapa masalah komersial nan mau kita selesaikan secepat mungkin dan sebaik mungkin," ujarnya.

Prabowo berambisi kerja sama kedua negara terjalin erat memperkuat kemitraan strategis. Salah satu nan disorot Prabowo adalah kerja sama di bagian ekonomi.

"Saya pikir kita berdua mempunyai ekonomi nan kuat sebagai bagian dari ASEAN. Kita mempunyai populasi nan signifikan dan kita mempunyai komoditas umum nan kita miliki bersama, saya pikir. Karet, timah, dan banyak lainnya. Jadi saya sangat optimis bahwa kita dapat meningkatkan hubungan kita di semua bidang," katanya.

(fca/lir)

Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)

Presiden Prabowo Subianto menyambut kehadiran Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul dalam upacara penyambutan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Kunjungan kenegaraan tersebut menjadi momentum bagi Indonesia dan Thailand untuk memperkuat hubungan bilateral di beragam bidang. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara meluncurkan Peta Jalan Kemitraan Strategis Indonesia-Thailand 2026-2030 nan menjadi referensi kerja sama selama lima tahun ke depan.

Peta jalan tersebut berfokus pada tiga bagian utama, ialah keamanan, pembangunan ekonomi, dan sosial-budaya. Rangkaian kunjungan juga diisi dengan penandatanganan kitab tamu kenegaraan oleh Perdana Menteri Thailand sebelum kedua pemimpin menggelar pertemuan bilateral guna membahas beragam rumor strategis dan kesempatan kerja sama nan saling menguntungkan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pengembangan tabung Compressed Natural Gas (CNG) 3 kilogram sebagai pengganti pengganti LPG subsidi memasuki tahap akhir. Saat ini proses pengetesan tinggal menyisakan uji tembak sebelum tabung tersebut dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya.

Bahlil mengatakan dirinya baru menerima paparan mengenai perkembangan tabung CNG 3 kilogram beserta katup (valve)-nya beberapa hari lalu. Berdasarkan laporan nan diterimanya, rangkaian pengetesan nan dilakukan oleh Lemigas nyaris selesai.

"Saya baru tiga hari lampau dipresentasikan hasil tabung 3 kilogram dan valve-nya. Sekarang Lemigas lagi uji nan terakhir. Tetapi menurut info nan saya terima dari hasil mereka tinggal uji tembak saja nan belum," kata Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Senin (3/8).

Menurut Bahlil, uji tembak dilakukan untuk memastikan ketahanan tabung dalam kondisi ekstrem, termasuk terhadap paparan panas hingga sekitar 850 derajat Celsius. Tahapan ini menjadi salah satu syarat akhir sebelum proses pengembangan dinyatakan rampung. Ia menambahkan, pengetesan tersebut dilakukan baik di Indonesia maupun di China.

"Dua-duanya dilakukan. Jadi kita juga tembak juga. Kau doakan saja, doakan nan terbaik untuk Ibu Pertiwi tercinta," ujarnya.

Pengembangan tabung CNG 3 kilogram merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan diversifikasi bauran daya sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap LPG 3 kilogram nan selama ini tetap disubsidi. Selama ini, penggunaan CNG dalam corak tabung baru banyak dimanfaatkan di sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka).

Sebelumnya, Bahlil menyebut uji coba tabung CNG 3 kilogram tetap dilakukan di China. Setelah seluruh tahapan pengetesan selesai, pemerintah bakal menggandeng PT Pindad (Persero) untuk melanjutkan pengembangan produk tersebut di dalam negeri.

"Uji coba belum selesai ya, tetap dilakukan uji coba di China, lenyap itu kita melakukan kerja sama dengan perusahaan BUMN nan ada di sini, kita bakal melakukan dengan Pindad," ujar Bahlil dalam aktivitas Global Hydrogen Ecosystem 2026 di Jakarta, Selasa (21/7).

Sementara itu Dirjen Migas Laode Sulaeman mengatakan, uji coba tabung CNG Merah Putih bakal selesai akhir Juli 2026, kemudian sampelnya dikirim ke Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas.

Laode menyebut uji coba pertama kali rencananya dilakukan di kota-kota besar. Meski demikian dia belum bisa menjelaskan dengan rinci skema pemasaran dan produksi tabung CNG nan bakal mensubstitusi LPG subsidi.

PT Pindad (Persero) telah menandatangani perjanjian riset dan pengembangan berbareng strategis dengan PT Pertamina (Persero) pada 6 Januari 2026.

Penandatanganan kerja sama strategis ini bermaksud untuk kerja sama pengembangan natural gas untuk kemandirian daya nasional. Kerja sama itu diteken Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri.

Ruang lingkup perjanjian kerja samanya mencakup kajian teknis dan desain; kajian standardisasi dan regulasi;

serta kajian ekonomi dan pasar mengenai natural gas.

Sidang praperadilan Roy Suryo agenda pembuktian oleh Polda Metro Jaya selaku termohon, Senin (3/8).(MI/Abi)

SIDANG praperadilan nan diajukan tersangka kasus dugaan tuduhan dan pencemaran nama baik Jokowi, Roy Suryo memasuki agenda pembuktian dari pihak termohon, ialah Polda Metro Jaya, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (3/8).

Dalam persidangan tersebut, Polda Metro menghadirkan mahir pidana Hendri Jayadi Pandiangan untuk memberikan keterangan mengenai tuntutan tukar rugi nan diajukan Roy.

Dalam keterangannya, Hendri menegaskan bahwa putusan praperadilan nan menyatakan penangkapan alias penahanan tidak sah tidak otomatis membikin negara wajib bayar tukar rugi kepada pemohon.

"Tidak serta-merta tuntutan itu dibayarkan oleh negara akibat perbuatan itu, tapi kudu melalui sistem nan namanya praperadilan," ujar Hendri di hadapan hakim.

Menurut Hendri, KUHAP memang memberikan ruang bagi tersangka, terdakwa, maupun terpidana untuk mengusulkan tuntutan tukar rugi. Namun, kewenangan tersebut hanya dapat diberikan andaikan terdapat dasar norma nan jelas.

"Jadi Pasal 73 itu memungkinkan adanya tuntutan tukar kerugian, tetapi ada tiga alasan," kata Hendri.

Ia kemudian menjelaskan tiga argumen tersebut, ialah andaikan tindakan interogator dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, terjadi kekeliruan mengenai orang nan ditangkap alias ditahan, alias terdapat penerapan norma nan bertentangan dengan hukum.

Hendri juga menerangkan bahwa pengadil bakal menilai argumen norma nan melatarbelakangi putusan praperadilan sebelum menentukan apakah tuntutan tukar rugi dapat dikabulkan.

"Tergantung dari pertimbangan pengadil ketika memutus salah tangkap dan salah tahan ini," ujarnya.

Selain menjelaskan dasar tuntutan tukar rugi, Hendri juga menyinggung mengenai besaran nilai tukar rugi. Menurutnya, tuntutan tersebut tidak dapat didasarkan pada klaim sepihak dari pemohon, melainkan kudu merujuk pada ketentuan nan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Tidak bisa subjektif tukar kerugian diminta oleh pihak nan 'saya rugi ini ini ini', tidak. Tapi merujuk kepada itu (undang-undang)," kata Hendri.

Dalam kesempatan nan sama, Hendri turut menjelaskan bahwa biaya jasa advokat tidak dapat dimasukkan sebagai komponen tukar rugi dalam praperadilan. Ia mengatakan, berasas putusan Mahkamah Konstitusi nan dirujuknya, hubungan antara advokat dan pengguna merupakan hubungan norma nan berkarakter privat sehingga tidak dapat dibebankan kepada negara.

"Ganti kerugian untuk mengganti biaya advokat itu tidak bisa dilakukan lantaran sifatnya private, perdata, hubungan antara lawyer-nya dengan kliennya. Tidak bisa dibebankan kepada pihak lainnya," jelas Hendri.

Sidang nan tengah melangkah merupakan praperadilan  ke-3 nan diajukan Roy Suryo. Dalam permohonannya, Roy menuntut tukar rugi materiil dan immateriil sebesar Rp206 juta kepada Polda Metro Jaya atas tindakan penangkapan dan penahanan terhadap dirinya nan sebelumnya telah dinyatakan tidak sah oleh pengadil dalam putusan praperadilan pertamanya.

Usai agenda pembuktian selesai, pengadil tunggal I Ketut Darpawan menetapkan sidang bakal dilanjutkan dengan agenda penyampaian konklusi pada Selasa (4/8).

"Besok kesimpulan, seperti biasa ya, jam 14.00 WIB, tanpa pembacaan," ujar pengadil tunggal tersebut. (Z-4)

Ketua LSM Frontal Uha Juhana(MI/BAYU ANGGORO)

LEMBAGA Swadaya Masyarakat (LS) Frontal terus mengawal upaya menjaga pemerintah nan bersih di Kabupaten Kuningan. Salah satunya pengusutan dalam kasus dugaan korupsi.

Yang terbaru, mereka melaporkan dugaan korupsi nan menyangkut nama Sekretaris Daerah U Kusmana ke KPK. Laporan ini mengenai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas dugaan penyimpangan biaya Ganti Uang (GU) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kuningan senilai Rp3,17 miliar.

Ketua LSM Frontal, Uha Juhana, menjelaskan, laporan tersebut merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 31.B/T/LHP/DJPKN-V.BDG/PPD.01/05/2026 tertanggal 28 Mei 2026. Dugaan korupsi itu disinyalir terjadi saat U Kusmana tetap menduduki posisi sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus Pengguna Anggaran (PA) pada tahun anggaran 2025.

Sepanjang 2025 Disdikbud Kuningan mencairkan biaya Uang Persediaan/Ganti Uang (UP/GU) sebesar Rp3,84 miliar untuk 45 aktivitas di enam unit kerja. Ironisnya, dari total biaya tersebut, hanya Rp668,1 juta nan betul-betul terealisasi sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

"Sisanya sebesar Rp3,17 miliar disebut tidak digunakan untuk aktivitas Disdikbud dan tidak didukung arsip pertanggungjawaban nan memadai," ujar Uha, Senin (3/8).

Berdasarkan LHP BPK, pencairan biaya diluar operasional dinas disebut dilakukan atas perintah dan sepengetahuan Pengguna Anggaran saat itu.
Bahkan, operator SIPKD dan SIPD tetap menginput realisasi shopping meskipun tanpa disertai Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Uha menegaskan, temuan BPK tidak boleh direduksi sekadar menjadi temuan administratif.

Menurutnya, indikasi aliran biaya tanpa aktivitas dan tanpa arsip pertanggungjawaban ini kudu menjadi pintu masuk bagi KPK untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi. Pihaknya menilai sistem Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tidak cukup untuk menghentikan proses norma nan ada.

?Oleh lantaran itu, kata dia, LSM Frontal mendesak KPK untuk segera memanggil dan memeriksa seluruh pihak terkait.

"Semuanya, mulai dari bendaharawan hingga U. Kusmana selaku pengguna anggaran kala itu. Laporan ini dilayangkan dengan merujuk pada UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU," tandasnya.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta jejeran partainya mulai mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029. nan bakal dilakukan adalah mulai menginventarisasi daftar bakal calon legislatif (bacaleg) pada akhir 2026 agar kerja-kerja politik dapat dimulai sejak 2027.

Hal itu disampaikan Bahlil saat membuka aktivitas Training of Trainers (ToT) Akademi Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (3/8).

“Hari ini kita sudah ToT, berfaedah kabupaten kota nan belum Musda (Musyawarah Daerah) tinggal 30%. Ya. Tahun ini kita selesai semua di tingkat kecamatan. Akhir tahun ini sudah mulai kita menghitung menginventarisir daftar caleg agar 2027 kita udah kerja-kerja politik. Konsolidasi selesaikan semua di tahun 2026,” kata Bahlil.

Menurut dia, penyelesaian konsolidasi organisasi menjadi fondasi krusial sebelum Partai Golkar mulai menjalankan strategi politik menuju Pemilu 2029.

Bahlil juga meletakkan angan besar agar Akademi Partai Golkar terus melangkah sebagai wadah kaderisasi partai. Ia meminta pembiayaan akademi dilakukan secara transparan dan berasal dari sumber nan dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya punya angan besar untuk akademi partai ini tetap berjalan. Dan untuk biaya akademi partai, itu langsung, abang nggak boleh minta di tempat lain, langsung minta kepada ketua fraksi. Karena Ketua Fraksi sudah saya arahkan untuk ambil pos-pos nan legal toyiban. Enggak boleh uang, enggak boleh biaya pengkaderan diambil dari pos-pos nan abu-abu. Harus semuanya bagus, agar hasilnya bagus, agar pengkaderannya bagus,” ujarnya.

Bahlil mengibaratkan sumber pendanaan kaderisasi sama pentingnya dengan memberikan nafkah kepada anak di dalam keluarga. Menurutnya, biaya nan digunakan kudu berasal dari sumber nan baik agar menghasilkan kader nan berkualitas.

“Ini sama dengan afinitas anak. Kita di rumah itu untuk makan-minum anak itu kudu betul-betul uangnya itu kudu nan bisa dipertanggungjawabkan, agar mereka besar menjadi orang nan hebat. Sama dengan biaya training. Jangan main ambil biaya dari tempat lain, biayanya kudu legal toyiban agar itu menjadi kebaikan jariyah untuk kita semua, gitu,” katanya.

Selain menyoroti kaderisasi, Bahlil juga mengevaluasi penyelenggaraan pengarahan teknis (Bimtek) nan selama ini dilakukan Partai Golkar. Menurutnya, penyelenggaraan Bimtek tetap terlalu banyak mengedepankan seremoni.

“Kalau saran saya, bimtek-bimtek nan kalian lakukan ini, taruh seremonial terlalu banyak. Bimtek materinya itu, ngapain Bimtek 1.000 orang? Ilmu apa nan mau masuk di situ? Aku dengar saja saya nan pidato saja pusing, gitu,” ujarnya.

Ia mengusulkan agar ke depan Bimtek dilaksanakan berasas pembagian wilayah sehingga materi nan diberikan lebih relevan dengan persoalan di masing-masing daerah.

“Mendingan ke depan Bimtek itu bikin per wilayah. Contoh, wilayah Sumatera, wilayah Kalimantan, wilayah Jawa, wilayah Maluku, Papua bikin zonasi saja. Karena isunya pasti berbeda-beda dan lebih fokus. Jadi, ini kerja-kerja senyap. Nggak boleh lagi gitu, terlalu banyak seremonial. Seremonial pentinglah, oke. Tapi ini orang lain, partai lain itu kerjanya sudah jejaring. Sudah kudu kita masuk,” kata Bahlil.

Menurut Bahlil, materi Bimtek juga kudu lebih aplikatif. Selain memberikan konsep besar, training perlu membekali kader dengan keahlian implementasi.

“Dan jika boleh, Bang, pematerinya sudah kayak gitu. Jadi konsep besarnya ada, tapi implementasinya ada. Dan teknik menggiring opini ketika ada terjadi perdebatan-perdebatan di rapat komisi. Nah, ini Bang Andi Mattalatta ini, Bang ZA, abang-abang inilah semua ahlinya,” katanya.

Ia menilai kualitas personil Fraksi Partai Golkar di DPR RI perlu terus ditingkatkan agar lebih menonjol dalam menjalankan kegunaan legislasi.

“Tapi ini nan kudu menurut saya nan kudu ditambah agar 102 bangku itu menyala gitu loh. Jangan 102 bangku itu lombo-lombo loyo gitu,” tutur Bahlil.

Berikut bagian nan bisa ditambahkan setelah paragraf tentang pernyataan Bahlil mengenai inventarisasi caleg, sehingga alurnya tetap mengalir dan sesuai style kumparan:

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menjelaskan proses penjaringan bakal calon legislatif (caleg) untuk Pemilu 2029 bakal dilakukan melalui beragam sumber kader nan dimiliki partai.

“Ya kita punya banyak organ di partai ini ya. Sumber caleg itu banyak sekali di partai ini. Pertama, tentu kita mengandalkan orang-orang nan selama ini terlibat di prasarana partai: pengurus DPP, pengurus DPD provinsi, pengurus DPD kabupaten. Kita juga bisa bersumberkan dari ormas-ormas nan berafiliasi ke Partai Golkar. Juga bisa bersumberkan dari jaringan Partai Golkar nan lain,” kata Sarmuji.

Kendati demikian, Sarmuji menegaskan seluruh bakal calon personil legislatif, baik untuk DPR RI maupun DPRD, nantinya wajib mengikuti proses kaderisasi nan diselenggarakan Partai Golkar.

Ia menyebut penyelenggaraan Training of Trainers (ToT) Akademi Partai Golkar menjadi langkah awal dalam membangun sistem kaderisasi tersebut.

“Tetapi nan kita pastikan pada hari ini, semua calon-calon personil legislatif baik DPR RI maupun wilayah kudu mengikuti training kaderisasi nan diselenggarakan oleh Partai Golkar. Dan inilah awal permulaannya. TOT ini adalah awal permulaannya,” ujar Sarmuji.

“Kita mau personil Partai Golkar nan jadi pejabat publik adalah mereka nan punya kompetensi, bukan hanya punya kompetensi elektoral bisa cari suara, tapi punya kompetensi dalam menjalankan tugas pada saat dia menjadi pejabat publik baik di pelaksana maupun di legislatif,” sambungnya.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menilai kader partainya perlu melakukan koreksi internal agar bisa menghadapi perubahan politik ke depan.

Menurutnya, salah satu langkah paling krusial nan kudu dilakukan adalah memperkuat proses pengkaderan, lantaran di situlah letak roh sebuah partai politik.

Bahlil mengatakan perubahan era menuntut partai politik untuk meninggalkan pola-pola lama nan sudah tidak lagi relevan.

“Dan di era transformasi seperti sekarang, pola-pola lama nggak bisa lagi kita pakai. Boleh kita pakai, tapi kita kudu combine,” kata Bahlil saat membuka aktivitas Training of Trainers (ToT) Akademi Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (3/8).

Ia juga mengingatkan komposisi pemilih pada Pemilu 2029 bakal didominasi golongan usia produktif. Karena itu, partai politik kudu bisa menyesuaikan strategi agar tidak tertinggal.

“Pemilu 2029, itu jumlah pemilih 17 sampai dengan 50 tahun, 73%,” ujarnya.

Menurut Bahlil, tantangan politik saat ini bukan lagi soal siapa nan lebih kuat alias lebih pintar, melainkan siapa nan bisa bergerak lebih sigap mengikuti perubahan.

“Kalau Golkar tidak bisa melakukan adaptasi, ini kita bakal ketinggalan. Ini bukan persoalan pandai mengalahkan nan tolol alias kuat mengalahkan nan lemah. Ini persoalannya adalah nan sigap mengalahkan nan lambat,” katanya.

Karena itu, Bahlil menegaskan Partai Golkar kudu melakukan pertimbangan dari dalam. Ia menyebut pengkaderan menjadi aspek paling krusial dalam proses pembenahan tersebut.

“Nah, kita partai kudu melakukan koreksi internal. Dan salah satu nan kudu kita lakukan menurut saya adalah proses pengkaderan. Rohnya di sini, rohnya di sini. Jangan kita berpikir jika idenya Pak Kahar itu kan tunggu 6 bulan pemilu baru kita main. Itu bagi nan bisa, gitu loh. Bagi kader nan sempurna itu juga boleh,” jelas Bahlil.

Bahlil juga menyinggung metode kampanye dan strategi politik nan menurutnya sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Ia mencontohkan pengalaman saat mengikuti aktivitas outbond kader Partai Golkar pada masa kepemimpinan Aburizal Bakrie.

“Dulu outbond zamannya Bang Ical, waktu outbond terakhir lantaran ada mainan-mainan nan kita nggak bisa beli, terakhir air kan gitu, Bang. Saya tetap ingat itu, Pak Luhut nan dulu jika tidak salah itu timnya. Itu disuruh lantaran nggak bisa kita main, suruh ambil air, padahal beli. Ya saya ngerti ini beli bunyi kan maksudnya waktu outbond itu. Tapi pola itu nggak lagi relevan, gitu loh,” katanya.

Menurut Bahlil, perubahan strategi kudu diiringi dengan penguatan kualitas kader. Karena itu, dia menilai penyelenggaraan Training of Trainers (ToT) Akademi Partai Golkar menjadi bagian krusial dalam membangun sumber daya manusia partai.

“Itu oke, tapi menurut saya krusial ada penyesuaian gitu. Nah, ToT ini menurut saya, Bang, ini sangat penting. Saya meminta kepada teman-teman nan melakukan ToT ini serius,” ujarnya.

Bahlil apalagi meminta seluruh personil DPR RI dari Partai Golkar diwajibkan mengikuti ToT tersebut. Menurutnya, kader nan duduk di parlemen juga kudu memahami pemisah antara kepentingan partai dan kepentingan pribadi.

“Dan kepada semua personil DPR RI, jadikan mereka peserta. Jadikan wajib. Supaya tahu mana kepentingan partai, mana kepentingan pribadi. Kalau nggak ada filter nan mengontrol kita, susah,” kata Bahlil.

Ia menegaskan Partai Golkar bukan sekadar organisasi politik, tetapi juga merupakan aset bangsa nan memikul angan masyarakat. Oleh karena itu, kader kudu dibekali nilai-nilai kebangsaan.

“Partai Golkar ini adalah partai aset negara, angan masyarakat. Nah, jika kita tidak diajarkan dan menanamkan sebuah pondasi nilai-nilai nan kuat terhadap tujuan berbangsa dan bernegara, ya gimana bisa kita lakukan itu?” ujarnya.

Bahlil juga mengaku memahami pentingnya fondasi nilai dalam berpolitik berasas pengalamannya sebagai personil kabinet. Ia mengatakan dinamika nan dihadapi selama menjabat sebagai Menteri Investasi hingga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sangat besar sehingga memerlukan pegangan nan kuat.

“Saya jujur saja pengalaman saya di personil kabinet, sekalipun dinamikanya kayak puting beliung, dinamikanya luar biasa loh. Antara saya jadi Menteri Investasi dengan Menteri ESDM itu dinamikanya luar biasa sekali,” tutur Bahlil.

WNA Malaysia nekat selundupkan narkotika disembunyikan korset(MI/Hery Susetyo)

MENGAKU terdesak masalah finansial dan terlilit utang, seorang Warga Negara (WN) Malaysia berinisial DI (22), nekad menjadi kurir narkotika jaringan internasional. Aksi nekatnya tersebut sukses digagalkan oleh Satuan Tugas Pengamanan (Satgaspam) Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo.

​DI ditangkap di Terminal 2 Bandara Juanda usai menumpang pesawat Batik Air OD 352 rute Kuala Lumpur-Surabaya. Untuk mengelabuhi petugas, pelaku menyelipkan ratusan gram sabu dan ribuan butir ekstasi di kembali korset nan dililitkan ke tubuhnya.

​Komandan Satgaspam Bandara Juanda, Letkol Laut (P) Novi Manunggal, mengungkapkan bahwa penangkapan bermulai dari info intelijen Tim Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai Juanda. 

​"Kami menerima info sekitar pukul 09.50 WIB mengenai penumpang nan dicurigai. Petugas langsung menyebar dan melakukan penyekatan mulai dari apron, area Imigrasi, hingga X-Ray Bea Cukai," jelas Novi.

​Saat pesawat mendarat pukul 11.16 WIB, petugas mengamankan DI dan melakukan pemeriksaan bentuk mendalam (body search). Petugas menemukan paket narkotika nan ditempelkan langsung ke badan pelaku menggunakan body wrap alias korset.

​Dari tubuh WN Malaysia tersebut, petugas menyita sabu empat balut dengan berat total 990 gram. Selain itu empat balut alias total 1.089 butir pil ekstasi. Nilai perkiraan peralatan bukti nan dibawa DI mencapai Rp2,79 miliar, nan diperkirakan bisa menyelamatkan sekitar 6.584 jiwa.

​Komandan Lanudal Juanda, Kolonel Laut (P) Henoch Nasairus Virzawan, menegaskan bahwa Bandara Juanda merupakan pintu gerbang vital nasional nan rawan dimanfaatkan jaringan internasional dengan memanfaatkan modus orang terdesak ekonomi.

​"Kami berkomitmen memperkuat sinergi lintas lembaga untuk menjaga keamanan airport dan melindungi masyarakat dari ancaman peredaran narkotika," ujar Henoch.

​Selain menangkap WN Malaysia tersebut, tim campuran juga menggagalkan pengiriman 188 gram sabu pada Minggu (2/8). Sabu senilai Rp300 juta itu hendak dikirim via kargo udara tujuan Ternate, Maluku Utara. Barang tersebut awalnya dicurigai lantaran ketidaksesuaian dokumen.

​Seluruh peralatan bukti serta tersangka DI telah diserahkan ke interogator Polresta Sidoarjo untuk proses norma dan pengembangan jaringan lebih lanjut. ​Atas tindakannya membawa masuk narkotika ke wilayah Indonesia, WN Malaysia ini dijerat Pasal 113 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pelaku terancam balasan maksimal berupa pidana mati, penjara seumur hidup, alias pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. (HS)

Presiden Prabowo Subianto (kiri) dan Presiden Ameriksa Serikat Donald Trump (kanan).(Dok Istimewa )

DRAF Personnel Protection Agreement (PPA) nan sedang dinegosiasikan Indonesia dan Amerika Serikat menjadi perhatian sejumlah pengamat. Pembahasan kerja sama tersebut dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan tidak berakibat pada kedaulatan hukum, kebijakan pertahanan, maupun prinsip politik luar negeri Indonesia nan menganut asas bebas aktif.

Salah satu ketentuan nan menjadi sorotan berangkaian dengan pengaturan perlindungan norma bagi personel militer Amerika Serikat nan bekerja di Indonesia. Dalam rancangan tersebut terdapat pengaturan mengenai yurisdiksi dan perlindungan norma terhadap personel militer AS.

Sejumlah pengamat berpandangan, ketentuan itu perlu dikaji secara jeli agar tidak mengurangi kewenangan norma nasional dalam menangani dugaan pelanggaran nan melibatkan personel asing.

Pakar Keamanan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Sugeng Riyanto menilai pemberian kekebalan norma maupun yurisdiksi eksklusif kepada militer asing berpotensi memengaruhi otoritas penegakan norma Indonesia.

"Kalau kita sampai membikin perjanjian ini, maka kita bisa dianggap berpihak. Ini tentu bertentangan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia, ialah bebas aktif," ujarnya dikutip pada Senin (3/8). 

Selain menyangkut aspek hukum, draf PPA juga disebut memuat sejumlah ketentuan mengenai akomodasi operasional bagi militer AS, seperti pembebasan tanggungjawab perpajakan, inspeksi kepabeanan, serta biaya penerbangan (overflight) dan pendaratan untuk aktivitas tertentu. 

Pengaturan tersebut dinilai perlu ditelaah lebih lanjut agar tetap sejalan dengan kewenangan negara dalam mengawasi aktivitas militer asing di wilayah Indonesia.

Pembahasan PPA juga berjalan di tengah sejumlah rencana kerja sama pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat nan sebelumnya telah menjadi perhatian publik. Di antaranya wacana blanket overflight agreement nan disebut dapat mengatur penerbangan pesawat militer AS melintasi wilayah udara Indonesia dalam kondisi tertentu, serta rencana pengembangan Bandara Internasional Kertajati di Jawa Barat sebagai akomodasi maintenance, repair, and overhaul (MRO) untuk pesawat Hercules/C-130.

Apabila beragam corak kerja sama tersebut terealisasi secara bersamaan, muncul kekhawatiran intensitas kehadiran operasional militer Amerika Serikat di Indonesia berpotensi meningkat. Karena itu, diperlukan sistem pengawasan nan kuat agar implementasinya tetap sesuai dengan kepentingan nasional dan kebijakan pertahanan Indonesia.

Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center Dewi Fortuna Anwar sebelumnya juga mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi politik luar negeri Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.

"Pentingnya Indonesia menjaga prinsip bebas aktif dan tidak memihak dalam percaturan geopolitik global," katanya.

Pandangan serupa disampaikan master norma internasional Hikmahanto Juwana. Menurutnya, setiap kerja sama pertahanan dengan negara lain kudu tetap menjamin tegaknya kedaulatan norma nasional.

"Perjanjian semacam ini berpotensi menciptakan preseden jelek di mana kekuasaan norma dan yurisdiksi nasional tergeser oleh kekuatan asing dengan perlindungan norma lebih unggul," ujarnya.

Secara umum, pembahasan draf PPA perlu dilakukan secara transparan dengan melibatkan kajian dari beragam perspektif, mulai dari hukum, pertahanan, hingga politik luar negeri. Mereka berpandangan setiap corak kerja sama pertahanan internasional kudu tetap mengutamakan kepentingan nasional, menjaga kedaulatan negara, serta berdasarkan prinsip politik luar negeri bebas aktif. (E-4)

Seorang penduduk membeli peralatan kebutuhan pokok di Pasar Murah nan digelar Pertamina EP di Kabupaten Indramayu(MI/NURUL HIDAYAH)

PT Pertamina EP Jatibarang Field menghadirkan Program Pasar Murah bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan.

Kali ini, Pasar Murah menyalurkan 1.000 paket sembako bersubsidi kepada masyarakat di Desa Rawadalem, Kabupaten Indramayu. Program ini  terlaksana atas kerjasama Pertamina EP Jatibarang Field berbareng Pemerintah Kabupaten Indramayu, Pemerintah Kecamatan Balongan, Pemerintah Desa Rawadalem, serta beragam pemangku kepentingan lainnya.

“Pasar murah ini juga bagian dari komitmen tanggung jawab sosial perusahaan dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan nilai nan lebih terjangkau sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat,” tutur Head of Communication, Relations & CID Pertamina EP Area Jawa Bagian Barat, Wazirul Luthfi, Senin (3/8).
 
Dia mengungkapkan bahwa keberadaan perusahaan kudu bisa memberikan faedah nan dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Pertamina EP tidak hanya berkomitmen menjaga keberlanjutan operasi hulu migas, tetapi juga mau tumbuh berbareng masyarakat di sekitar wilayah operasi.

“Kami berambisi program Pasar Murah ini dapat membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan antara perusahaan dan masyarakat," tambahnya.

Sementara itu Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Ahmad Syadali menyampaikan apresiasi atas kerjasama nan terjalin antara Pertamina EP Jatibarang Field dan Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

"Kami mengapresiasi kepedulian Pertamina EP Jatibarang Field nan terus menghadirkan program-program nan memberikan faedah langsung bagi masyarakat. Sinergi antara pemerintah wilayah dan bumi upaya seperti ini menjadi kekuatan krusial dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Indramayu," ujarnya.
 
Kuwu Desa Rawadalem Mukmin menyatakan warganya merasakan faedah langsung dari progam Pasar Murah. "Program Pasar Murah ini betul-betul dirasakan manfaatnya, lantaran membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan nilai nan lebih terjangkau. Seluruh masyarakat Rawadalem mengucapkan terima kasih kepada Pertamina EP Jatibarang Field atas kepeduliannya kepada kami," ungkapnya.

Kapal Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan Sumenep, Jawa Timur.(ANTARAFOTO/Umarul Faruq)

DUTA Besar Kerajaan Maroko untuk Indonesia Redouane Houssaini menyampaikan belasungkawa atas tragedi kebakaran Kapal Motor Penumpang (KMP) Mutiara Sentosa II di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Minggu (2/8).

"Saya juga mau menyampaikan rasa duka cita saya mendalam atas kecelakaan tragis nan terjadi di Madura," kata Redouane Houssaini saat berjumpa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Senin.

Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa atas kepemimpinan dalam penanganan musibah tersebut.

"Saya juga mau menyampaikan apresiasi saya nan mendalam kepada kepemimpinan Ibu Gubernur, dan beliau juga adalah mantan Menteri Sosial," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi atas kunjungan Dubes Maroko sekaligus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan ungkapan belasungkawa Pemerintah Maroko terhadap musibah tenggelamnya KMP Mutiara Sentosa II.

Ia menyampaikan proses pemindahan tetap terus dilakukan. Hingga sekarang lima korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, salah satunya merupakan penduduk Tulungagung.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, saya menyampaikan rasa prihatin dan duka nan mendalam atas musibah ini. Doa kami menyertai seluruh penumpang, awak kapal, serta family nan tengah menanti berita orang-orang tercinta. Semoga seluruh proses pemindahan diberikan kelancaran dan keselamatan," ujar Khofifah.

KMP Mutiara Sentosa II merupakan kapal jenis Roll-on/Roll-off (Ro-Ro) milik PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP) nan melayani rute reguler Surabaya-Makassar.

Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 07.00 WIB saat kapal berlayar di perairan utara Sumenep.

Khofifah menginstruksikan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur berkoordinasi intensif dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud), serta operator kapal guna memastikan proses pemindahan dan penanganan korban melangkah optimal.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menyiapkan support jasa kesehatan, support kemanusiaan, dan pendampingan bagi korban serta keluarga.

"Keselamatan jiwa adalah prioritas utama," ujar Khofifah. (Ant/Z-4)

Manajemen Bank Mandiri berbareng masyarakat melaksanakan donor darah, dalam rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan.(ISTIMEWA)

MANDIRI Donor Darah kembali digelar, Senin (3/8). Kali ini dengan latar belakang semangat menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia.

Bank Mandiri telah memasuki 28 tahun perjalanan melayani dan tumbuh berbareng Indonesia. Untuk itu, bank terbesar di Tanah Air ini Mandirian, nasabah, dan masyarakat mengisi momen kemerdekaan melalui tindakan donor darah. Tujuannya untuk mengalirkan angan bagi sesama.

Ketersediaan darah menjadi salah satu bagian krusial dalam mendukung keberlanjutan jasa kesehatan masyarakat. Oleh lantaran itu, diperlukan kerjasama beragam pihak melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas donor darah sukarela guna mendukung kesiapan darah nan kondusif dan berkualitas.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Bank Mandiri turut mendukung penyelenggaraan Mandiri Donor Darah melalui kerjasama berbareng Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bandung.

Sejak pertama kali dilaksanakan pada April 2026, program ini telah sukses menghimpun lebih dari 11.500 kantong darah secara nasional sebagai corak partisipasi beragam pihak dalam tindakan kemanusiaan nan memberikan faedah bagi sesama.

Di wilayah Bandung, aktivitas Mandiri Donor Darah melibatkan lebih dari 280 pendonor nan terdiri dari jejeran manajemen dan pegawai Bank Mandiri, nasabah, hingga masyarakat umum. Pelaksanaan aktivitas ini menjadi wadah bagi beragam komponen masyarakat untuk berkontribusi secara langsung dalam memperkuat semangat kepedulian sosial dan gotong royong.

Dalam aktivitas ini datang Direktur Risk Management Bank Mandiri Danis Subyantoro, SEVP Corporate Relations Bank Mandiri Wisnu Trihanggodo, dan Regional CEO Bank Mandiri Region VI/Jawa Barat Adityo Wicaksono. Mereka juga berperan-serta dalam rangkaian aktivitas donor darah.

MANFAAT SOSIAL

Adityo mengatakan, penyelenggaraan Mandiri Donor Darah secara rutin merupakan bagian dari komitmen Bank Mandiri dalam memperluas faedah sosial melalui kerjasama dengan beragam pihak. Melalui aktivitas ini, Bank Mandiri mau membujuk Mandirian, nasabah, dan masyarakat untuk bersama-sama berkontribusi dalam tindakan kemanusiaan nan memberikan akibat positif bagi sesama.

“Semangat kemerdekaan selalu identik dengan kebersamaan dan gotong royong. Melalui Mandiri Donor Darah, kami mau membujuk masyarakat di wilayah Bandung dan sekitarnya untuk mengambil bagian dalam tindakan nyata nan sederhana namun mempunyai makna besar bagi mereka nan membutuhkan,” ungkapnya.

Pertumbuhan upaya Bank Mandiri, papar dia, senantiasa melangkah beriringan dengan komitmen perusahaan dalam memberikan kontribusi sosial nan berkelanjutan. Kolaborasi melalui beragam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menjadi bagian dari upaya Bank Mandiri untuk menghadirkan faedah nan relevan dan berakibat positif bagi masyarakat di beragam wilayah operasional.

“Sejalan dengan semangat Melayani Sepenuh Hati, Bank Mandiri bakal terus memperkuat kerjasama berbareng beragam pihak dalam menghadirkan program sosial nan melibatkan partisipasi publik serta memberikan faedah berkepanjangan bagi masyarakat,” tandas Adityo.

SEDIAKAN FASILITAS

Dalam penyelenggaraan aktivitas ini, setiap calon pendonor terlebih dulu mengikuti proses registrasi, verifikasi identitas, serta pemeriksaan kesehatan oleh tenaga medis guna memastikan kondisi nan memenuhi persyaratan sebelum donor dilakukan.

Bank Mandiri juga menyediakan beragam akomodasi pendukung untuk memastikan rangkaian aktivitas berjalan kondusif dan nyaman bagi seluruh peserta.

Selain menjadi tindakan kemanusiaan, Mandiri Donor Darah turut memperkuat budaya kepedulian sosial di lingkungan perusahaan serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam aktivitas nan memberikan faedah bagi sesama.

Bank Mandiri optimistis kerjasama nan terbangun melalui program ini dapat terus memberikan akibat positif secara berkelanjutan.

Langkah ini sejalan dengan komitmen Bank Mandiri untuk terus menghadirkan program sosial nan relevan, inklusif, dan berakibat positif di beragam wilayah operasional sebagai bagian dari semangat Melayani Sepenuh Hati.