Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis Jisman P. Hutajulu(Dok Metro TV)

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut 14 proyek awal Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dari program pengembangan PLTS berkapasitas 100 Gigawatt peak (GWp) memerlukan investasi sekitar US$7,7 miliar alias setara Rp135 triliun.

Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis Jisman P. Hutajulu mengatakan 14 proyek tersebut direncanakan mulai dikembangkan pada 2027.

"Jadi ada 14 proyek pertama dari 100 GW. Untuk 14 proyek ini kebutuhannya sekitar US$7,7 miliar alias sekitar Rp135 triliun," ujar Jisman dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026 di Jakarta, Kamis (3/9).

Selain kebutuhan investasi, pengembangan 14 proyek awal tersebut diproyeksikan menyerap sekitar 234 ribu tenaga kerja.

Sementara itu, secara keseluruhan program PLTS 100 GW diperkirakan dapat menghasilkan penghematan sekitar Rp74 triliun per tahun dan menciptakan nyaris 5,5 juta lapangan kerja. Program tersebut juga diproyeksikan menurunkan emisi sekitar 140 juta ton CO2.

Pengembangan PLTS 100 GW bakal dilakukan melalui sejumlah skema, mulai dari PLTS darat, PLTS genting (rooftop), hingga PLTS terapung.

Pemanfaatan daya surya juga diarahkan untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) nan sudah tua dan kurang efisien, terutama di wilayah dengan biaya penyediaan listrik tinggi serta wilayah nan menghadapi hambatan pengedaran bahan bakar diesel.

Transisi Energi Kurangi Ketergantungan Fosil

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai percepatan transisi daya diperlukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap daya fosil. Menurutnya, ketergantungan tersebut tidak hanya berakibat terhadap lingkungan, tetapi juga membebani perekonomian nasional.

Sugeng mengatakan produksi minyak dalam negeri saat ini berada di kisaran 530 ribu barel per hari. Sementara itu, konsumsi daya terus meningkat sehingga kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri kudu dipenuhi melalui impor.

Menurut dia, ketergantungan terhadap daya fosil juga berpengaruh terhadap beban subsidi dan kompensasi daya nan mencapai sekitar Rp400 triliun. Kebutuhan impor daya turut meningkatkan kebutuhan kurs asing sehingga berpotensi memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

"Indonesia mau tidak mau kudu mempercepat transisi daya menuju daya baru, daya terbarukan," kata Sugeng.

Ke depan, Sugeng mengatakan kelistrikan bakal diarahkan menjadi tulang punggung daya nasional. Karena itu, elektrifikasi perlu diperluas ke beragam sektor, mulai dari industri, transportasi, hingga rumah tangga.

"Backbone daya kita ke depan adalah kita arahkan ke listrik. Jadi kelak kudu elektrifikasi di industri, elektrifikasi di transportasi, dan elektrifikasi di rumah tangga," ujar dia. (E-4)

ilustrasi(Antara)

Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) Provinsi Jambi sukses mengamankan seorang laki-laki berinisial SG nan diduga melakukan pembakaran lahan di area Simpang Bejo, RT 25, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Penangkapan ini dilakukan dalam rangkaian patroli malam nan intensif guna menekan nomor kebakaran rimba dan lahan di wilayah tersebut.

Wakil Direktur Kriminal Khusus (Wadirkrimsus) Polda Jambi, AKBP Agung Basuki, mengonfirmasi bahwa penangkapan dilakukan pada Kamis setelah petugas mendeteksi adanya titik api melalui radar satelit. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pengecekan langsung ke lapangan oleh tim patroli.

"Hasil patroli di lapangan dan juga monitoring dari radar satelit menemukan salah satu titik api di Simpang Bejo. Tim sigap digerakkan sehingga api belum sempat meluas dan tersangka langsung diamankan," ujar AKBP Agung Basuki di Jambi.

Modus Pembakaran Malam Hari

AKBP Agung menjelaskan bahwa Satgas Karhutla sengaja meningkatkan intensitas patroli pada malam hari. Hal ini dilakukan lantaran adanya perubahan modus operandi dari para pelaku nan sengaja membakar lahan saat hari sudah gelap untuk menghindari pengawasan petugas maupun pantauan visual di siang hari.

"Kenapa kita gencarkan aktivitas patroli malam, lantaran modus nan digunakan akhir-akhir ini, pelaku pembakaran lahan dan rimba melaksanakan aktivitas membakar pada malam hari untuk menghindari monitoring petugas di lapangan," jelasnya.

Motif Pembukaan Lahan Pribadi

Berdasarkan hasil interogasi awal, tersangka SG mengaku bahwa lahan nan dibakar adalah milik pribadi. Ia berkilah pembakaran tersebut dilakukan untuk membersihkan lahan (land clearing) guna persiapan penanaman bibit baru.

Beruntung, tindakan sigap petugas membikin kebakaran tidak meluas. Luas lahan nan terdampak tercatat sekitar 600 meter persegi alias kurang lebih separuh hektare. Saat ini, tersangka tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian.

Total 11 Tersangka Karhutla

Hingga saat ini, jejeran Polda Jambi tercatat telah menangani 11 laporan polisi mengenai kasus karhutla dengan total 11 orang tersangka nan telah diamankan. Kepolisian menegaskan tidak bakal menoleransi tindakan pembakaran lahan secara terlarangan nan dapat merusak ekosistem dan menimbulkan kabut asap.

Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk proaktif melaporkan aktivitas mencurigakan mengenai pembakaran hutan. "Kami mengimbau masyarakat, andaikan memandang alias menangkap tangan pelaku pembakaran, segera lapor ke Satgas Karhutla terdekat, instansi polisi, Koramil, ataupun Bhabinkamtibmas agar bisa dicegah lebih dini," pungkas AKBP Agung.

Jakarta, CNN Indonesia --

Mantan Menteri Agama RI periode 2019-2024, Yaqut Cholil Qoumas, disebut marah pada suatu rapat merespons pembentukan Pansus Haji DPR Tahun 2024.

Dalam rapat itu, Yaqut bertanya-tanya siapa pihak nan telah melakukan perbuatan menyimpang dalam penyelenggaraan ibadah haji melalui kuota tambahan.

Demikian disampaikan mantan Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Agama periode 2021-2024, Ahmad Bahiej, saat dihadirkan sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (3/9).

"Kemudian di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) ini saksi sampaikan ada tiga rapat di mana salah satu rapat itu dihadiri beliau ketika persiapan Pansus?" tanya Pengacara Yaqut, Mellisa Anggraini, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (3/9) malam.

"Betul," jawab Bahiej.

Ia menerangkan rapat tersebut digelar di Hotel Yuan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Kata Bahiej, Yaqut memberikan sebuah pernyataan dengan nada marah.

"Seingat saksi saat itu, selain teknis nan disampaikan Pak Alex (Ishfah Abidal Azis namalain Gus Alex, Staf Khusus Yaqut) gitu ya, apa nan disampaikan oleh Menteri Agama saat itu?" tanya Mellisa.

"Jadi, seingat saya di Hotel Yuan Pasar Baru, jika tidak salah malam Kamis itu rapatnya, hanya dihadiri oleh Pak Menteri, para Stafsus, Staf Ahli, Tenaga Ahli, para Tenaga Ahli. Kemudian nan Eselon 1 itu Dirjen Haji, kemudian Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal. Kemudian nan Eselon 2 para Direktur di PHU," tutur Bahiej.

"Kemudian nan di bawah Sekretaris Jenderal tiga orang; saya selaku Kepala Biro Hukum, kemudian Pak Fauzin selaku Kepala Biro HDI (Humas, Data, dan Informasi) dan Pak Nuruddin sebagai Kepala Biro Ortala (Organisasi Tata Laksana). Pada saat itu, ada pernyataan-pernyataan begitu dari nan hadir, saya mendengarkan. Pak Menteri sebagai kalimat akhir, lantaran pada saat itu Pak Menteri marah," lanjutnya.

Kata Bahiej, Yaqut menyatakan Pansus Haji sudah menjadi bola salju nan besar. Yaqut disebut melarang seluruh peserta rapat mencatat dalam corak apa pun di rapat tersebut.

"Karena apa marahnya?" tanya Mellisa.

"Marah, jadi 'Ngaku saja di sini, siapa nan menyeleweng?'" terang Bahiej menirukan ucapan Yaqut.

"Lalu?" timpal Mellisa.

"Saya kaget, 'Oh, kok ada penyelewengan?' begitu. Apakah ada penyelewengan, baru tahu. Kemudian peserta rapat tak bersuara semua. 'Ini Pansus sebuah keniscayaan dan sudah menjadi bola salju nan semakin besar'. Jadi, itu. Kemudian nan kedua, Pak Menteri melarang peserta nan datang di situ untuk mencatat, padahal saya sudah mencatat di nota, di nota di hotel itu saya catat," ungkap Bahiej.

"Kemudian lantaran Pak Menteri perintah tidak boleh ada catatan nan keluar dari ruangan ini, akhirnya saya bakar catatan itu. Tetapi nan saya tetap ingat adalah Pak Menteri marah dan menyatakan 'siapa nan menyeleweng, ngaku saja di sini', begitu. Tapi tidak ada nan menyatakan kata-kata. Kemudian 'kalau misalnya tidak ada nan mengaku, kita hadapi bersama-sama Pansus, tetapi kelak tanggung jawab sendiri sendiri' begitu," lanjut Bahiej.

Rapat tersebut dihadiri oleh sekitar 15-20 orang untuk menindaklanjuti pembentukan Pansus Haji oleh DPR.

"Terkait teknis pengumpulan dan lain segala macam nan teknis-teknis tadi, apakah penyampaian dari beliau alias nan lain?" tanya Mellisa lagi.

"Tidak, tidak. Kalau teknis-teknis tidak. Itu lantaran ada rumor Pansus dan kemudian Pak Menteri Agama mengumpulkan JPT-JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) nan terkait," jawab Bahiej.

"Ada berapa orang totalnya nan datang itu?" tanya Mellisa.

"Kurang lebih 20-an alias 15 orang lah gitu," jawab Bahiej nan sekarang menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pada hari ini, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menghadirkan empat orang saksi untuk dilakukan pemeriksaan di hadapan majelis hakim

Tiga saksi berasal dari Kementerian Agama dan satu lainnya merupakan pihak biro perjalanan haji dan umrah.

Sementara itu, ada empat orang terdakwa nan diproses norma atas kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan kerugian negara sebesar Rp622.090.207.166,41 (Rp622 miliar).

Mereka adalah Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Azis, Direktur Operasional Maktour, Ismail Adham, dan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri nan juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.

Angka kerugian negara dalam perkara ini sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Kasus dugaan korupsi ini diduga juga memperkaya sejumlah pihak lain termasuk 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

(ryn/isn)

Gubernur Banten Andra Soni turun tangan untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan TK Islam Pembangunan (TKIP) dan SD Islam Pembangunan (SDIP) Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Dia bakal memediasi pihak nan bersengketa, ialah Yayasan Syarif Hidayatullah (YSH) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta.

Dalam rilisnya, Andra Soni melakukan audiensi dengan sejumlah perwakilan wali siswa berbareng pihak Yayasan Syarif Hidayatullah (YSH), di Kantor Gubernur Banten eks BBLKI Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (3/9/2026). Dia didampingi jejeran Dinas Pendidikan Provinsi Banten dan Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.

Konflik nan terjadi di lingkungan TKIP dan SDIP Pamulang berangkaian dengan persoalan pengelolaan sekolah, kepengurusan yayasan serta aset nan menjadi bagian dari area pendidikan tersebut. Persoalan itu telah berkembang melalui proses norma dan komunikasi antarpihak.

Di tengah proses itu, orang tua meminta adanya agunan keamanan agar aktivitas belajar mengajar tidak terganggu dan siswa maupun pembimbing dapat menjalankan aktivitas pendidikan dengan tenang.

Merespons aspirasi tersebut, Andra Soni mengatakan Pemprov Banten bakal segera mempertemukan pihak-pihak terkait, ialah Pemerintah Kota Tangerang Selatan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pihak YSH nan saat ini mengelola sekolah, serta perwakilan orang tua.

"Saya bakal duduk berbareng secepatnya dengan Wali Kota Tangerang Selatan, pihak UIN, pihak yayasan nan saat ini existing mengelola, terus kemudian perwakilan orang tua," kata Andra dalam keterangannya.

Menurut Andra, sekolah kudu menjadi tempat nan kondusif bagi anak dan tanggungjawab itu merupakan tanggung jawab seluruh pihak. Karena itu, dia mau persoalan nan terjadi di luar aktivitas pendidikan tidak boleh sampai mengganggu kewenangan anak untuk memperoleh pendidikan.

"Sebenarnya tidak perlu membikin komitmen berbareng pun, memastikan sekolah itu tempat kondusif bagi anak adalah tanggungjawab semua pihak," ujarnya.

Namun andaikan pertemuan berbareng diperlukan untuk memberikan kejelasan, jaminan, dan kepastian kepada orang tua, Andra memastikan Pemprov Banten siap memfasilitasinya. Dia menegaskan Pemprov Banten tidak berada pada posisi untuk menentukan pihak nan betul dalam sengketa norma tersebut.

"Kalau saya ditanya dasar pihak nan merasa sebagai pemilik, ceritanya panjang. Saya bukan pengadilan untuk menguji ini. Itu biar pengadilan," ucapnya.

Andra mengatakan proses norma terhadap persoalan nan terjadi kudu tetap melangkah sesuai ketentuan. Apabila terdapat dugaan tindak pidana, perihal tersebut juga kudu ditindaklanjuti melalui sistem hukum.

Di sisi lain, Andra menilai kekhawatiran orang tua terhadap keselamatan anak di sekolah menjadi perihal nan perlu segera direspons.

"Pengaduan dari orang tua tentang rasa resah terhadap keselamatan anaknya di sekolah patut juga kita respons," katanya.

Andra meminta Dinas Pendidikan Provinsi Banten segera melakukan koordinasi dengan seluruh pihak agar langkah nan diperlukan dapat dilakukan secepatnya.

Sementara itu, perwakilan wali murid, Brian Wiriosantono, mengatakan audiensi tersebut dilakukan untuk meminta perhatian Gubernur Banten terhadap situasi nan berkembang di lingkungan sekolah.

"Kami memohon bentrok ini dapat dipantau oleh semua pihak, termasuk oleh Pak Gubernur. Kami meminta atensi beliau dan pendekatan kepada pihak-pihak mengenai untuk tetap menahan diri agar tidak melakukan tindakan nan di luar hukum," ucap Brian.

Menurutnya, orang tua berambisi tidak ada lagi kejadian nan dapat mengganggu keamanan lingkungan sekolah. Mereka juga meminta perlindungan nyata agar siswa dan pembimbing dapat menjalankan aktivitas belajar mengajar secara aman.

"Kita meminta agunan keamanan buat anak-anak, apalagi orang tua murid. Perlindungan nyata untuk aktivitas belajar mengajar," ujarnya.

Perwakilan wali siswa lainnya, Rahma, mengatakan perlindungan juga perlu diberikan kepada pembimbing lantaran kondisi tenaga pendidik berpengaruh terhadap proses pembelajaran.

"Kalau guru-guru kami keadaannya juga tidak stabil, pasti otomatis aktivitas belajar mengajar juga tidak bakal melangkah secara aman, kondusif, dan efisien," kata Rahma.

Ia berambisi seluruh pihak dapat menahan diri dan menghindari tindakan nan dapat mengganggu lingkungan pendidikan. Menurutnya, pertemuan nan bakal difasilitasi Gubernur Banten diharapkan menjadi ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan pandangan masing-masing, tanpa mengesampingkan proses norma nan sedang berjalan.

"Prinsipnya Pak Gubernur bilang beliau menjadi penyambung untuk semua pihak dan memberikan perhatian unik terhadap kasus ini, terutama soal agunan keamanan aktivitas belajar mengajar," ujarnya.

Sementara itu, Tia, perwakilan wali murid, menyampaikan bahwa aktivitas belajar mengajar TKIP dan SDIP Pamulang saat ini telah kembali berjalan secara tatap muka.

"Untuk saat ini sudah tatap muka kembali. PJJ hanya dilaksanakan satu hari. Alhamdulillah sudah kembali normal," ucap Tia.

Meski KBM telah kembali berjalan, Tia mengatakan sebagian orang tua tetap merasakan kekhawatiran lantaran peristiwa di lingkungan sekolah terjadi berulang.

"Rasa khawatir, cemas, dan trauma kami belum selesai. Sampai hari ini orang tua mengantar anak ke sekolah tetap ada rasa resah di hati, takut jika bakal ada kejadian serupa lagi," ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa berasas keterangan sejumlah orang tua, terdapat anak nan sempat tidak masuk sekolah setelah menyaksikan kerumunan di lingkungan sekolah. Ada pula anak nan disebut menangis dan panik ketika memandang kerumunan.

Menurut Tia, kondisi tersebut tidak boleh dianggap sepele lantaran pengalaman nan dialami anak di lingkungan sekolah dapat memengaruhi rasa kondusif mereka.

"Anak-anak ini tetap membangun memori. nan kudu kita jaga adalah gimana mereka tetap merasa senang, happy, gembira. Jangan sampai keadaan seperti ini menjadi bagian dari memori nan membekas bagi mereka," katanya.

Para orang tua sebelumnya juga telah menyampaikan aspirasi mengenai perlindungan anak kepada sejumlah lembaga, termasuk KPHI dan Komnas Perlindungan Anak.

Pemprov Banten selanjutnya bakal melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pihak yayasan, perwakilan orang tua, serta pihak mengenai lainnya.

Langkah itu diarahkan untuk memastikan proses penyelesaian persoalan melangkah sesuai sistem nan berlaku. Sementara aktivitas belajar mengajar tetap berjalan aman, tertib, dan kondusif.

(fas/lir)

Jakarta -

PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Jasa Raharja (Persero) resmi memperkuat kerja sama dalam mengembangkan jasa keselamatan jalan tol berbasis digital. Kolaborasi strategis ini diwujudkan lewat pemanfaatan aplikasi Travoy untuk membantu pengguna jalan mendapatkan support darurat secara cepat.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tersebut dilangsungkan di Jakarta, Rabu (2/9). Agenda ini dihadiri langsung oleh Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono dan Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin. Keduanya sepakat memadukan sumber daya serta info guna memaksimalkan kualitas pelayanan publik.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono menegaskan aspek keamanan berkendara sudah menjadi bagian integral dari mutu pelayanan jalan tol. Penanganan kejadian sekarang tidak lagi sekadar respons pasif, melainkan berfokus pada mitigasi akibat sejak dini.

"Bagi kami, keselamatan pengguna menjadi bagian dari keseluruhan pengalaman perjalanan di jalan tol. Karena itu, kami terus mendorong penguatan jasa nan tidak hanya berfokus pada penanganan ketika terjadi insiden, tetapi juga pada gimana akibat dapat diantisipasi sejak awal," ujar Rivan pada keterangan tertulisnya, Kamis (3/9/2026).

"Melalui kerjasama dengan Jasa Raharja, kami mau menghubungkan data, teknologi, dan kompetensi nan dimiliki kedua pihak untuk menghadirkan jasa keselamatan nan lebih cepat, tepat, dan relevan dengan kebutuhan pengguna," imbuhnya.

Senada dengan perihal tersebut, Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin menyatakan kecepatan info memegang peranan vital dalam menyelamatkan korban kecelakaan. Korban beserta family tidak boleh lagi kebingungan mencari akses pertolongan di saat mendesak.

"Ketika kecelakaan terjadi, korban dan family tidak boleh dibebani dengan kebingungan mencari support alias info mengenai jasa nan tersedia. Melalui kerjasama ini, kami mau mendekatkan akses pertolongan dan perlindungan kepada masyarakat dalam satu platform nan mudah digunakan," ungkap Awaluddin.

Melalui integrasi sistem ini, Aplikasi Travoy bakal ketambahan sejumlah fitur krusial bagi pengemudi. Pengguna bisa memanfaatkan pencarian rumah sakit terdekat hingga pelaporan darurat secara real-time. Selain itu, sistem juga dilengkapi pemetaan titik rawan kecelakaan berbasis info historis guna memberikan peringatan dini.

Sebagai informasi, rangkaian aktivitas kerjasama ini turut diisi dengan Pelatihan Penanganan Gawat Darurat (PPGD) bagi para personel di lapangan. Kegiatan tersebut dipadukan pula dengan pemeriksaan kesehatan cuma-cuma guna memastikan kesiapsiagaan bentuk petugas. Sinergi matang ini diharapkan bisa menciptakan ekosistem berkendara nan jauh lebih kondusif dan nyaman.

(akd/ega)

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menargetkan 80-90% shopping kesehatan masyarakat Indonesia dapat ditanggung melalui asuransi.

Budi mengatakan, shopping kesehatan Indonesia saat ini mencapai sekitar Rp 640 triliun per tahun. Namun, pembiayaan nan ditanggung asuransi tetap belum mencapai separuh dari total shopping tersebut.

“Pembiayaan kesehatan itu sekitar 640 triliun per tahun shopping kesehatan. nan di-cover oleh asuransi belum sampai setengahnya,” kata Budi dalam agenda Task Force Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan melalui Koordinasi antar Penyelenggara Jaminan di Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Kamis (3/9).

Menurut Budi, pemerintah mau porsi pembiayaan melalui asuransi ditingkatkan agar masyarakat dapat mengakses jasa kesehatan dengan biaya nan lebih terjangkau.

“Nah, itu nan cita-citanya seperti nan tadi Pak Ogi (Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan) sampaikan, kita pengin 80% sampai 90% dari shopping kesehatan seluruh perseorangan nan ada di Indonesia jika bisa melalui asuransi,” ujarnya.

Dari sasaran tersebut, kata Budi, pemerintah mengharapkan sekitar 60% ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sedangkan sisanya ditanggung asuransi swasta.

“Nah, dari 80-90% dari total 640 triliun itu, kami mengharapkan 60% lah di-cover oleh BPJS, sisanya di-cover oleh asuransi swasta,” terang Budi.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan perusahaan asuransi kesehatan wajib menawarkan dua skema dalam produk asuransi kesehatan, ialah dengan risk sharing (pembagian akibat biaya) dan tanpa risk sharing.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan.

“Di POJK 36 2025 itu sudah diatur bahwa setiap perusahaan asuransi nan menawarkan produk asuransi kesehatan itu kudu menawarkan dua skema. Skema dengan risk sharing dan skema tanpa risk sharing,” ujar Ogi.

Ogi mengatakan, kedua skema tersebut kudu ditawarkan kepada masyarakat beserta besaran premi nan ditetapkan.

“Dan itu kudu ditawarkan kepada masyarakat dan ditetapkan berapa premi nan diberikan,” jelasnya.

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan temuan ratusan anak terpapar mengerti kekerasan dan radikalisme kudu direspons dengan kebijakan nan komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini sebagai bagian upaya membangun sistem perlindungan menyeluruh bagi setiap penduduk negara.

"Perlindungan anak di era digital adalah keharusan. Kita tidak bisa hanya bersikap reaktif. Dibutuhkan sistem terukur nan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari keluarga, sekolah, hingga platform digital," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangannya, Kamis (3/9).

Menurut Lestari, temuan tersebut merupakan sirine keras nan menuntut respons sistemik, terukur, dan berkelanjutan, bukan sekadar penanganan kasuistis.

Dalam menjawab tantangan tersebut, ujar Rerie, sapaan berkawan Lestari, bukan hanya tentang mencegah paparan, tetapi juga kudu ditujukan untuk membangun ketahanan anak agar mereka bisa menyaring dan menolak narasi kekerasan.

"Pendidikan inklusif dan penguatan literasi digital adalah kunci," tegas Rerie nan juga Anggota Komisi X DPR RI itu.

Dia menilai langkah BNPT nan bekerja-sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui deklarasi lingkungan pendidikan nan aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan, tambah Rerie, adalah awal nan baik.

Namun, kata dia, langkah tersebut kudu diikuti dengan penerapan nan konsisten di seluruh satuan pendidikan di tanah air, sejalan dengan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah nan Aman dan Nyaman.

Dia beranggapan kekerasan terhadap anak adalah masalah multidimensi nan memerlukan penanganan terpadu, termasuk di dalamnya pencegahan paparan mengerti kekerasan di ruang digital.

Dia menilai tantangan ke depan adalah memastikan bahwa respons atas temuan ini tidak berakhir pada intervensi dan rehabilitasi terhadap 620 anak nan telah teridentifikasi.

"Mekanisme pemantauan dan pertimbangan nan kuat kudu dibangun, dengan melibatkan peran aktif orang tua, guru, komite sekolah, dan masyarakat," ujarnya.

Selain itu, penguatan literasi digital di sekolah dan family kudu menjadi aktivitas nasional nan berkelanjutan, guna menciptakan ekosistem digital nan kondusif dan sehat bagi anak-anak Indonesia.

"Dengan kerjasama dan komitmen nyata dari semua pihak, temuan ini dapat menjadi momentum untuk membangun tembok pertahanan nan kuat bagi generasi penerus bangsa di masa depan," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono mengungkapkan bahwa Densus 88 Antiteror Polri mencatat ada 620 anak berumur 11-18 tahun terpapar mengerti kekerasan maupun radikalisasi sepanjang Januari hingga Agustus 2026.

Mereka terhubung dengan True Crime Community, sebuah organisasi nan membahas mengenai kekerasan ekstrem di ruang digital melalui media sosial.

(akd/ega)

Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Kamis (3/9/2026).(Dok Metro TV)

METRO TV berbareng Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menggelar aktivitas Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026 nan digelar di Grand Ballroom Kempinski Hotel Jakarta, Kamis (3/9).

Mengusung tema “Berlayar di Tengah Gelombang Global, Menjaga Daya Tahan Ekonomi Nasional”, forum nan mempertemukan para ahli ekonomi dan pemangku kebijakan ini menjadi ruang untuk membahas beragam tantangan ekonomi nan dihadapi Indonesia sekaligus merumuskan pendapat dan strategi untuk memperkuat daya tahan perekonomian nasional. 

Sejumlah tokoh ekonomi dan pemangku kebijakan datang dalam forum tersebut. Di antaranya Wakil Menteri Investasi & Hilirisasi/Kepala BKPM RI Todotua Pasaribu, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu, Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto, Ekonom Senior INDEF Aviliani, dan Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis Jisman P. Hutajulu. 

Empat Agenda Perkuat Ekonomi Nasional 

CEO Media Group Mohammad Mirdal Akib menyoroti empat agenda utama nan perlu diperkuat untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Keempat agenda tersebut mencakup stabilitas sektor keuangan, kebijakan fiskal, investasi dan hilirisasi, serta transisi daya dan proyek strategis. 

"Tema nan kita angkat hari ini adalah di tengah gelombang global, menjaga daya tahan ekonomi nasional. Tema ini kita anggap sangat relevan dengan kondisi perekonomian kita saat ini," kata Mirdal dalam sambutan pembukaan Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Grand Ballroom Hotel Kempinski.

Menurut Mirdal, ketidakpastian dunia tetap membayangi stabilitas ekonomi. Kondisi tersebut terlihat dari dinamika geopolitik, volatilitas nilai daya dan komoditas, perubahan kebijakan moneter global, hingga fragmentasi perdagangan. 

"Untuk terus berlayar dengan kondusif di tengah kecamuk gelombang dunia ini, ada empat agenda utama nan perlu ditempatkan dalam satu kerangka kebijakan nan terintegrasi dan saling terhubung," ujar dia. 

Mirdal mengatakan agenda pertama berangkaian dengan likuiditas dan stabilitas sektor keuangan, nan perlu dijaga agar penyaluran angsuran tetap optimal ke sektor produktif. 

Agenda kedua adalah menjaga kredibilitas kebijakan fiskal melalui pengelolaan ruang fiskal nan disiplin dan produktif, terutama untuk mendukung daya beli masyarakat dan produktivitas.  

Kemudian agenda ketiga ialah memperkuat investasi dan hilirisasi untuk membangun rantai nilai domestik, menciptakan lapangan kerja formal, serta meningkatkan penguasaan teknologi. Realisasi investasi pada semester I-2026 telah mencapai lebih dari Rp1.010 triliun, dengan sekitar Rp300 triliun di antaranya berasal dari sektor hilirisasi.  

Sementara agenda keempat mencakup transisi daya dan proyek strategis melalui penguatan investasi pada teknologi daya hijau untuk meningkatkan ketahanan daya dan efisiensi jangka panjang. 

Dorong Mesin Pertumbuhan Baru

Sarasehan 100 Ekonom Indonesia merupakan forum tahunan nan digagas INDEF sebagai wadah bagi para ahli ekonomi untuk menyampaikan analisis, gagasan, serta rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan. 

Pada penyelenggaraan 2026, forum tersebut kembali mengambil relevansi di tengah dinamika ekonomi dunia nan terus berubah. Tekanan geopolitik, perubahan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar, dinamika perdagangan dan investasi, hingga tantangan menjaga pertumbuhan ekonomi menjadi sejumlah rumor nan perlu diantisipasi Indonesia. 

Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026 diharapkan tidak berakhir pada pembahasan mengenai tantangan, tetapi juga menghasilkan pendapat konkret mengenai mesin pertumbuhan ekonomi baru nan bisa memperkuat ketahanan ekonomi domestik. (E-4)

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |21:05 WIB

Berita Terkait

Ilustrasi(Dok UMJ)

Korban jiwa akibat musibah banjir bandang di perbatasan Nepal dan Tibet, China, terus melonjak hingga melampaui 1.000 jiwa. Laporan The Japan Times mencatat jumlah korban meninggal bumi telah mencapai 1.050 orang, sementara info kepolisian Nepal dan National Disaster Risk Reduction and Management Authority mencatat sedikitnya 794 korban tewas di Nepal serta 16 korban tewas di Tibet.

Lebih dari 4.000 orang dilaporkan tetap hilang, termasuk 583 penduduk negara asing dan 546 penduduk di wilayah Tibet. Tim penyelamat sekarang berpacu dengan waktu untuk membebaskan ratusan pekerja nan terjebak di dalam terowongan proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA), di tengah tumpukan 2,2 juta ton puing material nan menghancurkan pemukiman serta akses jalan.

Kronologi Terjadinya Banjir Bandang

Bencana ini berkembang dalam waktu nan sangat singkat melalui beberapa tahapan utama:

• Runtuhnya es di ketinggian: Peristiwa bermulai pada 26 Agustus saat bagian dari gletser di dekat puncak Langtang Lirung, Tibet (sekitar 20 kilometer timur laut perbatasan Nepal) runtuh secara mendadak. Pakar geosains Simon Cook dari University of Dundee menyebut bagian bawah gletser runtuh ke arah barat daya lampau meluncur ke arah barat.
• Getaran luar biasa dan pembentukan bendungan: Benturan massa es dan batuan raksasa ke dasar lembah memicu getaran seismik setara gempa bermagnitudo 4,4 hingga 5,2 berasas info US Geological Survey (USGS). Material longsoran ini menutup aliran Anak Sungai Lhende dan membentuk waduk penampungan sementara.
• Jebolnya waduk alami: Tekanan air nan terkumpul membikin waduk alami tersebut jebol. Gelombang air bercampur lumpur meluncur deras ke hilir Sungai Bhotekoshi dan Trishuli sejauh 100 kilometer hanya dalam waktu sekitar 10 menit.
• Dampak kerusakan di hilir: Banjir lumpur menerjang area pemukiman, Pos Pemeriksaan Perbatasan Rasuwagadhi di Nepal, serta Pelabuhan Gyirong di Tibet. Stasiun pemantau otomatis di hulu hanyut sebelum sempat mengirimkan sinyal peringatan dini.

Pemicu Utama: Glacial Collapse

Meskipun sempat diduga dipicu gempa tektonik, USGS mengonfirmasi bahwa pemicu utamanya adalah glacial collapse alias keruntuhan gletser. Benturan material es dan batu nan sangat masif ke dasar lembah menciptakan gelombang seismik nan tercatat oleh instrumen geologi.

Profesor pengetahuan bumi dari Oxford University, Mike Searle, menjelaskan adanya kemungkinan material longsor membendung sungai terlebih dulu sebelum akhirnya pecah menjadi banjir bandang tunggal nan sangat besar. Faktor pemanasan dunia menjadi perhatian utama, di mana perubahan suasana mempercepat pelelehan gletser dan mencairkan lapisan permafrost nan merekatkan lereng gunung.

Pernyataan Pemerintah: Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menegaskan bahwa musibah ini adalah sinyal nyata meningkatnya akibat krisis iklim. Ia mendesak masyarakat internasional untuk memperhatikan akibat perubahan suasana nan dialami Nepal.

Penanganan Darurat dan Tantangan Pencarian

Upaya pengamanan menghadapi hambatan berat akibat medan nan rusak parah. Sejauh ini, lebih dari 11.000 orang telah dievakuasi, dengan 8.730 orang di antaranya diselamatkan oleh badan penanggulangan musibah Nepal. Pemerintah mengerahkan perangkat berat, helikopter, dan ekskavator untuk menembus letak terisolasi.

Pencarian saat ini difokuskan pada terowongan PLTA Trishuli di Distrik Rasuwa, tempat sekitar 300 hingga 500 pekerja diperkirakan terjebak. "Pengamatan awal kami menunjukkan tidak mungkin bagi manusia untuk masuk ke dalam terowongan tanpa support perangkat berat seperti buldoser," ujar Asish Gurung, pemandu gunung nan terlibat dalam tindakan penyelamatan.

Dukungan internasional mulai mengalir, termasuk tim unik dari Tiongkok, India, dan Korea Selatan. Total support luar negeri nan tercatat telah melampaui AS$42 juta (sekitar Rp660 miliar). Namun, International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) memperingatkan potensi banjir susulan akibat akumulasi 2,5 juta meter kubik air di perbatasan, sehingga pemindahan tetap dilakukan dengan kewaspadaan tinggi. (H-2)

ilustrasi e-voting.(MI)

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menilai penerapan sistem pemungutan bunyi secara digital atau e-voting dalam pemilihan umum (Pemilu) 2029 perlu dikaji lebih mendalam.

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat ditemui seusai aktivitas “Refleksi Kepemimpinan Bawaslu Jelang 5 Tahun” di Pangandaran, Jawa Barat, Kamis (3/9), memandang perlu adanya kajian mendalam secara utuh dan tuntas terhadap e-voting sebelum sistem tersebut diimplementasikan secara luas.

“E-voting ini kan sesuatu nan dia kudu disiapkan secara tuntas sehingga dalam konteks ini kudu ada kajiannya nan utuh. Misalnya apakah jika pun diberlakukan nanti, dalam diskusinya itu dilakukannya gradual dulu, tidak semua, lantaran memandang geografis Indonesia,” katanya.

Selain itu, menurutnya, kajian juga kudu dilaksanakan dengan menggunakan naskah akademik nan kuat agar dapat menentukan optimal alias tidaknya sistem tersebut.

“Karena maunya kita itu kan jika pemilu kita itu ada keterlibatan teknologi, maka dia kudu memudahkan, bukan malah menyusahkan. Jangan sampai itu terjadi. Maka kajiannya kudu tuntas dulu. Bawaslu dalam konteks ini pun sedang menyiapkan kajian kita terhadap isu-isu ini,” katanya.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Betty Epsilon Idroos mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan prototipe mesin e-voting yang dikembangkan sendiri oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) KPU RI. Selain itu, KPU juga telah mempelajari penerapan e-voting pada beragam negara, seperti Estonia, Brasil, dan Filipina.

Meski demikian, dia menyebut bahwa tetap ada tantangan dalam implementasi e-voting, mulai dari rumor transparansi nan dapat memengaruhi kepercayaan publik, akibat serangan siber, hingga akses internet di Indonesia nan belum merata. (Ant/P-3)

Pengendara sepeda motor antre untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax di SPBU area Senayan, Jakarta, Sabtu (1/8/2026).(ANTARA/Reno Esnir)

Ekonom hingga master daya memperkirakan nilai keekonomian Pertamax saat ini berada di kisaran Rp16.700 hingga Rp16.800 per liter. Namun, nilai jual Pertamax di Jakarta tetap dipertahankan sebesar Rp15.950 per liter.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, kalkulasi nilai keekonomian tersebut memperhitungkan nilai minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, biaya pengedaran dan penyimpanan, margin keuntungan, serta pajak nan berlaku. Dengan demikian, terdapat selisih cukup besar antara nilai keekonomian dan nilai jual nan diterima masyarakat.

“Artinya, dengan harga Pertamax nan tetap Rp15.950 per liter, ada selisih sekitar Rp750—Rp900 per liter nan secara ekonomi belum tecermin dalam nilai jual,” kata Yusuf saat dihubungi, Rabu (03/09/2026).

Menurut Yusuf, keputusan pemerintah dan Pertamina menahan nilai Pertamax pada awal September merupakan langkah nan dapat dipahami sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan tersebut membikin konsumen belum sepenuhnya menanggung kenaikan biaya keekonomian BBM nonsubsidi tersebut.

“Menurut saya, keputusan pemerintah dan Pertamina menahan nilai Pertamax di awal September ini merupakan pilihan nan cukup sadar untuk menjaga daya beli dan kondisi sosial masyarakat,” ujar Yusuf.

Meski Pertamax bukan BBM bersubsidi, Yusuf menjelaskan selisih antara nilai keekonomian dan nilai jual tetap kudu ditanggung dalam struktur finansial Pertamina. Dalam jangka pendek, kondisi tersebut tetap dapat dikelola, terutama lantaran nilai sejumlah produk BBM nonsubsidi lainnya sudah mengalami penyesuaian.

Namun, jika nilai Pertamax terus dipertahankan di bawah nilai keekonomiannya dalam waktu panjang, tekanan terhadap Pertamina dapat meningkat. Yusuf menyebut kondisi tersebut berpotensi menekan margin, arus kas, laba, hingga ruang investasi perusahaan, terutama di sektor hulu dan kilang.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Institut Teknologi Bandung (ITB) Bonar Tua Halomoan Marbun, menilai besarnya beban menjaga nilai BBM tidak dapat dilepaskan dari kondisi industri minyak nasional. Produksi minyak domestik saat ini tetap jauh di bawah kebutuhan nasional.

“Produksi kita hanya sekitar 580 ribu barel per hari, sedangkan kebutuhan kita dari Sabang sampai Merauke adalah 1,6 juta barel. Jadi bisa dibayangkan defisitnya sekitar 1 juta barel per hari,” kata Bonar.

Menurut Bonar, kesenjangan antara produksi dan kebutuhan membikin Indonesia kudu memenuhi sebagian besar kebutuhan minyak melalui impor. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah dan Pertamina menghadapi tekanan ganda, ialah tingginya biaya pengadaan sekaligus kebutuhan menjaga nilai BBM tetap terjangkau bagi masyarakat.

Tekanan itu semakin besar ketika nilai minyak bumi meningkat dan kondisi geopolitik dunia mengganggu kepastian pasokan. Bonar menilai pengadaan minyak tidak hanya berjuntai pada keahlian membeli, tetapi juga pada kesiapan pasokan, waktu pengiriman, kondisi geopolitik, dan beragam aspek lainnya.

“Dari sisi kondisi saat ini, secara akademis maupun berasas best practice, kebijakan pemerintah tersebut bisa dipahami. Memang merupakan langkah nan relatif pahit, tetapi bisa diterima sebagai kebijakan untuk mengamankan pasokan nan kebutuhannya semakin besar, sementara harganya tinggi dan kepastian pasokannya semakin rendah,” ujar Bonar.

Bonar menambahkan, mempertahankan nilai Pertamax juga dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengurangi potensi perpindahan konsumen ke Pertalite nan merupakan BBM bersubsidi. Dengan kondisi produksi minyak domestik nan tetap terbatas, kebijakan menahan nilai tersebut menunjukkan pemerintah tetap berupaya meredam tekanan nilai di tingkat konsumen di tengah tingginya biaya pengadaan energi.(H-2)

Ilustrasi gempa bumi.(Antara)

GEMPA bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska, Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) melaporkan pada Kamis (3/9). Gempa tercatat pada pukul 11.17 UTC alias pukul 18.17 WIB, di 84 kilometer arah selatan-barat daya dari permukiman Nikolski, dengan kedalaman 35 km.

Belum ada info mengenai korban jiwa alias kerusakan akibat gempa. Pada hari nan sama, mahir seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di letak 92 kilometer arah selatan-barat daya Nikolski, dengan kedalaman 22,4 km.

Gempa bumi merupakan getaran alias guncangan nan terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan daya secara tiba-tiba dari dalam bumi. Fenomena ini dapat terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik, aktivitas gunung api, maupun aktivitas manusia tertentu.

Gempa tektonik menjadi salah satu jenis gempa nan paling umum terjadi. Gempa ini muncul ketika tekanan nan terakumulasi di sepanjang patahan alias pemisah lempeng dilepaskan secara tiba-tiba. Energi tersebut kemudian merambat dalam corak gelombang seismik dan menyebabkan permukaan bumi berguncang.

Dalam peristiwa gempa bumi, terdapat sejumlah istilah penting. Hiposentrum merupakan titik di dalam bumi tempat gempa bermula, sedangkan episentrum adalah titik di permukaan bumi nan berada tepat di atas hiposentrum.

Kekuatan gempa umumnya dinyatakan melalui magnitudo, nan menggambarkan besarnya daya nan dilepaskan oleh gempa. Sementara itu, intensitas menggambarkan tingkat kuatnya guncangan dan akibat nan dirasakan di suatu wilayah.

Dampak gempa bumi dapat berbeda-beda, berjuntai pada kekuatan gempa, kedalaman sumber gempa, jarak dari episentrum, kondisi tanah, serta kualitas bangunan. Gempa kuat dapat menyebabkan kerusakan bangunan, tanah longsor, hingga korban jiwa.

Gempa nan terjadi di dasar laut juga perlu diwaspadai lantaran dapat memicu tsunami, terutama andaikan gempa menyebabkan perubahan alias perpindahan dasar laut secara signifikan.

Karena itu, masyarakat di wilayah rawan gempa perlu memahami langkah mitigasi dan kesiapsiagaan. Saat gempa terjadi, masyarakat dianjurkan tetap tenang, melindungi kepala dan tubuh, serta mencari tempat nan kondusif dari barang nan berpotensi jatuh. Setelah guncangan berhenti, masyarakat perlu mengikuti info dan pengarahan dari pihak berwenang.  (Ant/P-3)

Jakarta -

Mantan Jampidsus Kejagung RI, Febrie Adriansyah (FA), selesai diperiksa tim 9 Kejagung RI sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian duit (TPPU). Usai 10 jam diperiksa, Febrie pun dibawa kembali ke Rutan KPK sebagai tahanan titipan.

Pantauan detikcom di Gedung Utama Kejagung RI, Jakarta Selatan, Kamis (3/9/2026), Febrie tampak keluar dari lift pukul 20.59 WIB. Febrie keluar gedung dengan pengawalan ketat petugas.

Saat keluar gedung dengan giringan petugas, Febrie hanya tertunduk. Dia mengabaikan setiap pertanyaan wartawan dan memilih langsung masuk ke dalam mobil tahanan.

Diketahui, Febrie diperiksa sebagai tersangka di kasus TPPU hari ini oleh tim 9 Kejagung RI. Febrie diperiksa sejak pukul 11.01 WIB di Gedung Utama Kejagung RI.

Dalam pemeriksaan hari ini, Febrie diperiksa berbareng 6 orang saksi lainnya. Salah satunya tersangka lain dalam perkara ini ialah Nurman Herin (NH).

"Kurang lebih tujuh orang. Dua itu Saudara FA dan Saudara NH, Nurman Herin. Kalau FA (diperiksa) sebagai tersangka. Kalau Nurman Herin diperiksa sebagai saksi untuk perkaranya FA," terang Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna di Gedung Utama Kejagung RI, Jakarta Selatan, Kamis (3/9).

Sementara untuk lima saksi lainnya merupakan pihak swasta. Diantaranya merupakan pihak perbankan.

Untuk saksi dari pihak perbankan, Anang menyampaikan jika interogator mengecek alur transaksi dari Febrie.

"Tentunya (pemeriksaan) bagian dari TPPU-nya juga. Apakah ini ada transaksi-transaksi, seperti itu, terhadap pihak-pihak lain nan diduga ada kaitannya dengan perkara ini," kata Anang.

Sebagai informasi, Febrie telah ditetapkan sebagai tersangka dalam sejumlah perkara. Kasus nan menjerat Febrie ini awalnya ditangani Polri. Dalam perkembangannya, Polri menyerahkan penanganan perkara Febrie ke Kejagung.

Awalnya, Febrie dijerat sebagai tersangka dugaan korupsi dan TPPU mengenai perkara ASABRI. Dia dijerat sebagai tersangka berbareng pengusaha berjulukan Don Ritto.
Febrie kemudian ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan TPPU mengenai temuan peralatan bukti berupa 74 kg emas dan duit tunai ratusan miliar rupiah.

Kejagung juga menetapkan tersangka lain, ialah Nurman Herin, dalam kasus ini.

Selain itu, ada investigasi lain nan tetap diproses mengenai Febrie. Penyidikan itu mengenai dugaan korupsi di PT Krakatau Steel serta pengadaan batu bara PLTU nan mengakibatkan blackout.

(lir/lir)

Polres Bogor membongkar sindikat peredaran merkuri terlarangan berskala besar nan mempunyai nilai ekonomis mencapai lebih dari Rp 2,8 miliar. Ada dua kasus nan diusut Polres Bogor mengenai perihal tersebut.

Dalam konvensi pers, Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto, memaparkan dua kasus itu mengenai pertambangan ilegal. Di salah satu kasusnya, interogator menyita nyaris satu ton bahan kimia rawan jenis merkuri.

Adapun penindakan ini dilakukan oleh Unit II Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satuan Reserse Kriminal.

​Sorotan utama dalam pengungkapan ini adalah besarnya perputaran duit dari upaya kejahatan lingkungan tersebut nan nyaris menyentuh nomor tiga miliar rupiah.

Operasi 17 Agustus

Berdasarkan hasil operasi di wilayah Kecamatan Babakan Madang dan Bogor Timur pada Senin, 17 Agustus 2026, petugas menyita merkuri seberat 998,825 kilogram nan dikemas dalam 123 botol plastik berukuran 600 ml.

Dengan patokan nilai jual pasar gelap sebesar Rp 2,9 juta per kilogram, total nilai peralatan bukti merkuri nan sukses disita mencapai nomor fantastis, ialah Rp 2.896.592.500.

Empat tersangka nan tergabung dalam sindikat lintas pulau berinisial RAR (40), RA (48), JS (27), dan FS (30) sukses diamankan beserta peralatan bukti penunjang berupa timbangan digital, kitab catatan penjualan, dan telepon seluler.

Komplotan nan telah beraksi sejak tahun 2023 ini mendatangkan merkuri hasil tambang terlarangan dari Gunung Sinabar, Maluku, untuk menyuplai aktivitas pengolahan emas di wilayah Bogor, Depok, dan Sukabumi.

Selain memutus pasokan bahan baku merkuri senilai miliaran rupiah tersebut, Polres Bogor juga menggulung praktik di bagian hilirnya melalui operasi tangkap tangan terhadap tempat pengolahan dan pemurnian emas terlarangan di Kecamatan Leuwiliang pada 1 September 2026.

Di letak nan telah beraksi selama kurang lebih dua tahun tersebut, seorang tersangka berinisial SA (46) ditangkap lantaran terbukti memurnikan batuan menjadi emas mentah (jendil) menggunakan perangkat gelundung dan merkuri.

Petugas turut menyita satu karung batuan dan lumpur mengeras nan diduga mengandung emas, puluhan unit perangkat gelundung, tabung oksigen, perangkat las, mangkuk tanah liat, hingga botol-botol sisa merkuri nan digunakan pelaku demi meraup untung ekonomi pribadi.

"​Atas perbuatan nan murni didorong oleh motif memperkaya diri secara terlarangan tersebut, para pelaku sekarang kudu berhadapan dengan ancaman balasan pidana," kata Wikha.

Mereka dijerat secara berlapis menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka terancam balasan maksimal 4 tahun penjara dan denda Rp 10 juta.

Wikha memperingatkan soal ancaman laten merkuri nan dapat menghancurkan ekosistem dan berakibat fatal bagi kesehatan manusia secara jangka panjang. Dia mengimbau masyarakat untuk proaktif melaporkan ke Polsek terdekat alias call center Polres Bogor jika mendapati aktivitas pertambangan maupun pengolahan mineral nan mencurigakan di lingkungan mereka.

PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) bakal memperluas perkebunan sawit hingga 400 ribu hektare untuk menambah pasokan biodiesel. Hal ini seiring dengan mandatori biodiesel 50 persen (B50), nan bakal ditingkatkan menjadi B60 pada tahun depan.

Direktur Utama Agrinas Palma, Mohammad Abdul Ghani, mengatakan saat ini perusahaan mengelola 730 ribu hektare kebun kelapa sawit. Namun untuk meningkatkan pasokan biodiesel menjadi 1,5 juta ton, terutama untuk PT Pertamina (Persero), perusahaan perlu menambah luasan kebun.

"Kami ditugaskan untuk menambah 400 ribu. Kami ajak Pertamina end to end untuk bekerja sama, paling tidak itu ada 1,5 juta ton biodiesel kelak dari kita," ungkapnya saat EBTKE ConEx 2026, Kamis (3/9).

Abdul Ghani menyebut dalam satu tahun ke depan, Agrinas Palma ditargetkan dapat menghasilkan 600 ribu ton biodiesel untuk diserahkan kepada Pertamina.

Selain itu, perusahaan juga ditugaskan untuk menambah luasan perkebunan singkong alias sorgum 300 ribu hektare sebagai bahan baku bioetanol.

Dia memaparkan bahwa dalam setiap hektare tebu dapat memproduksi etanol sekitar 5 kiloliter, singkong bisa memproduksi 3-4,5 kiloliter, kemudian kelapa sawit setiap hektarenya memproduksi 4 kiloliter bahan baku biodiesel.

"Jadi kami bakal buka 300 ribu (hektare) berfaedah 1,2 juta kiloliter etanol," jelasnya.

Abdul Ghani mengatakan, saat ini produktivitas kebun sawit di Indonesia saat ini sangat rendah. Dari total luasan 17 juta hektare, hanya menghasilkan kelapa sawit 50 juta ton, sehingga rata-rata hanya 3 ton setiap hektare.

"Persoalannya adalah untuk melakukan peremajaan 3 juta hektare, itu maksimum alias paling lama kudu sekitar 6 tahun. Artinya apa? Setiap tahun kudu direplanting 500.000 sampai 600.000. Faktanya hari ini nan bisa dilakukan hanya 30.000 sampai 40.000," ungkapnya.

Ditemui usai acara, Abdul Ghani mengatakan perusahaan berencana merevitalisasi lahan sawit untuk memproduksi biodiesel hingga mencapai 600 ribu ton pada tahun depan. Saat ini total produksi perusahan sebesar 900.000 ton, sehingga totalnya bisa mencapai 1,5 juta ton.

"Tahun ini baru paling 900.000 ton tetap sedikit. Makanya terbengkalai. Tapi jika tahun depan naik dua kali lipat. Tahun depan 1,5 juta ton," tandasnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis mandatori campuran Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dari minyak sawit dengan Solar alias biodiesel dengan kadar 60 persen (B60) bakal diterapkan tahun 2027.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan bahwa Indonesia menjadi pionir dalam penerapan B50 di seluruh dunia.

Eniya menuturkan bahwa berasas pengawasan dalam dua bulan ke belakang, capaian realisasi B50 rata-rata oleh seluruh badan upaya mencapai 80 persen, dan diharapkan dapat tersalurkan sepenuhnya pada bulan ini.

Sementara untuk menuju mandatori B60, Eniya menegaskan bahwa para peneliti di dalam negeri tengah mengkaji penyelenggaraan B50, dan spesifikasi terbaik untuk B60 apakah seluruh campurannya dari FAME alias bisa ditambah Hydrotreated Vegetable Oil (HVO).

Kapasitas terpasang produksi biodiesel di Indonesia mencapai 22 juta kiloliter, sangat cukup untuk menopang kebijakan B50. Hanya saja, ke depannya, dia berambisi dapat meningkat apalagi di tengah kejadian El Nino nan menakut-nakuti produktivitas kelapa sawit.

"Sekarang pun saya sedang minta BPDP untuk kajian, ini selesai di Desember. Nah, kelak kita hitung. Tapi untuk keberlanjutannya seperti apa, untuk masuk ke argumen B60 berapa tambah berapa, ini saya kudu konsultasi ke periset nih nan melakukan," jelas Eniya.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong mobilisasi mahasiswa dari konsorsium perguruan tinggi sebagai garda terdepan dalam memperkuat penanganan tuberkulosis (TBC) hingga tingkat desa. Menurutnya, pelibatan mahasiswa dapat membantu mengatasi keterbatasan tenaga kesehatan, khususnya dalam pencarian kasus dan edukasi langsung kepada masyarakat.

“Kehadiran jejeran Dikti ini menambah bukan hanya angin segar, tapi darah segar bagi kami, lantaran saya dengan Pak Wamenkes berjamu bukan hanya di level provinsi, kabupaten tapi sampai ke tingkat kecamatan dan desa,” ujar Wiyagus dalam Rapat Koordinasi Konsorsium Perguruan Tinggi dalam Mendukung Penanganan Tuberkulosis di Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Wiyagus juga memaparkan tahapan strategis penanganan TBC nan menargetkan minimal 90 persen terduga TBC mendapatkan pemeriksaan diagnostik. Target serupa juga ditetapkan untuk pencarian kontak erat dan keberhasilan pengobatan pasien. Pencapaian parameter tersebut dinilai krusial untuk memastikan penanganan TBC berjalan secara menyeluruh dan tuntas.

Karena itu, dia meminta pemerintah wilayah (Pemda) memastikan program penanganan TBC masuk dalam arsip perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dukungan anggaran diperlukan agar kerjasama antara Pemda, perguruan tinggi, dan mahasiswa dapat melangkah secara berkelanjutan.

“Masalah kesehatan ini kan urusan pemerintahan nan sifatnya wajib dan mengenai lagi dengan pelayanan dasar, sehingga wajib hukumnya kepada pemerintah wilayah masalah penanganan kesehatan tuberkulosis ini masuk dalam arsip perencanaan baik RPJMD, RKPD, sampai ke APBD,” jelasnya.

Wiyagus mengapresiasi kerjasama lintas sektor tersebut. Ia berambisi aktivitas berbareng ini dapat mempercepat pencapaian sasaran eliminasi TBC secara nasional dalam tiga tahun mendatang.

"Kami Kemendagri sebagai pelaksana kegunaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan wilayah tidak bosan-bosan lantaran ini bagian dari program prioritas Bapak Presiden, nan memang tiga tahun kita ditarget kudu ada eliminasi tuberkulosis,” pungkasnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus; Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan; Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Badri Munir Sukoco; serta Deputi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sukadiono.

Kejuaraan Indonesia Open Woodball 2026.(Foto: Dok IWBA)

PENYELENGGARAAN 8th Aice Indonesia Open Woodball Championship 2026 di Lapangan Cricket Universitas Udayana, Bali, pada 18-22 Agustus 2026, menjadi momentum krusial bagi perkembangan woodball Indonesia. Kejuaraan diikuti 155 atlet dari delapan negara ialah Indonesia, Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, dan India. 

Ketua Umum Indonesian Woodball Association (PB IWBA), Aang Sunadji, mengatakan turnamen Indonesia Open 2026 turut menjadi bagian dari proses pembinaan dan regenerasi atlet. Kejuaraan tersebut memberikan kesempatan bagi atlet Indonesia, khususnya talenta muda dari beragam daerah, untuk mendapatkan pengalaman bertanding dan mengukur keahlian menghadapi atlet internasional.

“Kami sangat senang memandang perkembangan woodball Indonesia nan dari hari ke hari terus mengalami peningkatan. Bukan hanya dari sisi prestasi, tetapi juga regenerasi atlet. Semakin banyak atlet muda dari wilayah nan muncul dan bisa bersaing di level nasional maupun internasional,” ucap Aang.

Tren positif tersebut turut terlihat dari prestasi Zukhfura Jasminne Verinda nan meraih lencana emas kategori youth pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia. Prestasi Jasmine menjadi salah satu bukti mulai berbuahnya proses regenerasi atlet muda woodball Indonesia di level dunia.

“Prestasi Jasmine di Kejuaraan Dunia Woodball di Malaysia menjadi salah satu contoh bahwa regenerasi nan kita bangun mulai memberikan hasil. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan ruang kejuaraan dan pembinaan bagi atlet-atlet muda dari daerah,” lanjut Aang.

Menurut Aang, konsistensi kejuaraan internasional juga krusial untuk menjaga kesinambungan pembinaan sekaligus memberikan sasaran prestasi bagi atlet Indonesia. IWBA berambisi woodball dapat semakin konsisten dipertandingkan dalam beragam multievent internasional, sehingga jalur pembinaan atlet menuju level tertinggi semakin jelas.

“Harapan kami, woodball terus berkembang dan semakin konsisten datang di multievent internasional. Dengan begitu, pembinaan dan regenerasi dapat melangkah berkelanjutan, serta Indonesia mempunyai lebih banyak kesempatan mencetak prestasi di tingkat dunia,” kata Aang.

Penyelenggaraan 8th Aice Indonesia Open Woodball Championship 2026 di Bali sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkenalkan woodball sebagai olahraga nan mempunyai potensi besar untuk berkembang di Indonesia.

Dengan semakin banyaknya kompetisi, munculnya atlet-atlet muda dari beragam daerah, serta support beragam pihak, IWbA optimistis woodball Indonesia dapat terus meningkatkan kualitas dan prestasinya di tingkat nasional, Asia, hingga dunia.

Ke depan, IWbA berambisi woodball dapat semakin berkembang dan mendapatkan ruang nan lebih luas dalam almanak kejuaraan internasional. IWbA juga berambisi woodball dapat secara konsisten dipertandingkan dalam beragam multievent internasional, sehingga atlet Indonesia mempunyai sasaran dan jalur pembinaan nan semakin jelas untuk mencapai prestasi tertinggi.

Dukungan terhadap penyelenggaraan Indonesia Open Woodball Championship 2026 juga menjadi bagian dari komitmen dalam mendukung perkembangan olahraga dan prestasi atlet Indonesia. Ajang tersebut menjadi event kejuaraan internasional woodball kedua nan mendapat support penuh Aice setelah 13th Asian Cup Woodball Championship 2025 dan 7th Aice Indonesia Open Woodball Championship 2025 nan diselenggarakan di Bogor.

Dukungan terhadap perkembangan woodball Indonesia turut memperkuat ekosistem olahraga tersebut, khususnya dalam menghadirkan kejuaraan berbobot dan ruang bagi atlet untuk berkembang.

“Aice bangga dapat menjadi bagian dari perjalanan perkembangan woodball di Indonesia. Aice percaya prestasi lahir dari pembinaan nan konsisten dan ekosistem olahraga nan terus tumbuh. Karena itu, Aice mau terus mendukung kesempatan bagi atlet untuk bertanding, berkembang, dan menunjukkan keahlian terbaiknya,” kata Senior Brand Manager Aice Group, Sylvana. (Dhk/P-3)

ilustrasi(Antara)

Kepolisian Sektor (Polsek) Pasar Minggu tengah mendalami dugaan praktik lowongan kerja bodong alias tiruan nan beraksi di area Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dugaan ini mencuat setelah sejumlah calon pekerja mengaku menjadi korban penipuan dengan total kerugian mencapai jutaan rupiah.

Kapolsek Pasar Minggu, Kompol Theodorus Echeal, menyatakan bahwa pihaknya sedang mengumpulkan bukti-bukti mengenai legalitas perusahaan tersebut. Penyelidikan ini bermaksud untuk memastikan apakah perusahaan nan berkepentingan mempunyai izin resmi alias merupakan entitas ilegal.

"Kami tetap mengumpulkan bukti-bukti terbaru, apakah itu perusahaan berizin ataupun tidak, kami tetap mengumpulkan bukti-bukti lainnya," ujar Theodorus kepada wartawan di Jakarta.

Kronologi dan Kerugian Korban

Kasus ini mulai menarik perhatian publik setelah sebuah video viral di media sosial memperlihatkan sejumlah penduduk nan mengaku tertipu oleh tawaran pekerjaan di letak tersebut. Merespons info tersebut, polisi telah mendatangi letak perusahaan dan membawa empat orang calon korban untuk dimintai keterangan awal.

Berdasarkan keterangan sementara, kerugian nan dialami para calon korban cukup bervariasi. Modus nan digunakan diduga melibatkan permintaan sejumlah duit sebagai agunan alias tanda jadi untuk mendapatkan pekerjaan.

"Di sini ada kerugian-kerugian nan variatif, ada nan Rp1,9 juta, ada nan Rp1,8 juta, dan apalagi juga ada nan sebagai duit agunan alias tanda jadi sebesar Rp50.000," jelas Theodorus.

Langkah Penyelidikan Polisi

Hingga saat ini, Polsek Pasar Minggu belum menerima laporan polisi (LP) secara resmi dari para korban. Namun, pihak kepolisian telah proaktif dengan menerbitkan laporan info awal guna menampung keterangan para saksi dan korban.

Polisi juga tetap mendalami modus operandi secara mendalam untuk memastikan apakah ada unsur penyaluran tenaga kerja nan nyata alias murni penipuan. "Terkait modus nan digunakan, kami tetap melakukan penyelidikan dan belum dapat memastikan apakah para calon korban betul-betul bakal disalurkan untuk bekerja," tambahnya.

Pihak kepolisian menegaskan agar masyarakat lebih selektif dalam memilih lowongan pekerjaan dan selalu melakukan pengecekan ulang terhadap kredibilitas perusahaan sebelum melakukan transaksi finansial apa pun. (Ant/E-3)

Jakarta -

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan pemerintah pusat terus mengevaluasi dan mematangkan beragam kebijakan nan berakibat pada daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan melangkah efektif dan efisien sekaligus memperkuat perekonomian daerah.

"Pemerintah itu pada intinya, jika kita amati ya, ini berupaya melakukan dua hal. nan pertama adalah mengevaluasi tata kelola pemerintahan, termasuk finansial negara dan finansial daerah, agar lebih efektif dan efisien," ujar Bima dalam keterangannya, Kamis (3/9/2026).

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur-Kalimantan Utara (Kaltimtara) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Platinum, Kota Balikpapan, Kamis (3/9).

Bima mengatakan proses pertimbangan tersebut diikuti dengan pematangan formulasi kebijakan. Dalam prosesnya, Kemendagri terus memberikan masukan kepada kementerian mengenai berasas pemetaan kondisi di wilayah agar kebijakan dapat diterapkan secara tepat dengan mempertimbangkan beragam dampaknya di daerah.

"Tugas dari Kemendagri adalah memberikan masukan kepada kementerian mengenai dan Kementerian Keuangan atas dampak-dampak tadi," jelasnya.

Bima pun mencontohkan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) nan dalam implementasinya mempunyai sejumlah akibat bagi daerah. Karena itu, Kemendagri melakukan pemetaan untuk memandang keahlian wilayah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dasar maupun tanggungjawab belanja.

Ia menambahkan, pola pertimbangan dan pemberian masukan juga dilakukan terhadap beragam kebijakan lainnya. Menurutnya, dinamika di lapangan perlu menjadi bahan bagi pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan.

Pada kesempatan nan sama, Bima mendorong setiap potensi akibat kebijakan dihitung melalui simulasi berbasis data. Menurutnya, langkah tersebut krusial agar pemerintah mempunyai gambaran konkret dalam menentukan kebijakan sekaligus mengantisipasi dampaknya terhadap perekonomian daerah.

Sebagai informasi, turut datang dalam forum tersebut Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Direktur Utama PT BPD Kaltimtara Romy Wijayanto, Direktur Kredit PT BPD Kaltimtara Viky Pujo Rahmanto, serta pihak mengenai lainnya.

(akd/ega)

Artis Korea nan Berjuang Lawan Sakit Kanker. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Kondisi kesehatan memang tidak pernah bisa ditebak. Meski telah menjaga kebugaran tubuh, sakit tetap bisa datang kapan saja dan ke siapa saja, termasuk artis Korea Selatan. 

Beberapa nama artis Korea Selatan sempat didiagnosa terkena sakit kanker dan berjuang demi kesembuhannya. Bahkan, mereka memutuskan hiatus dari bumi intermezo untuk konsentrasi penyembuhan. 

Berikut sederet nama artis Korea Selatan nan pernah berjuang melawan sakit kanker. 

1. Kim Woo Bin 

Artis Korea nan Berjuang Lawan Sakit Kanker

Salah satu berita mengenai artis Korea nan didiagnosa penyakit kanker paling mengejutkan adalah Kim Woo Bin. Pada 2017, pemain Uncontrollably Fond itu mengumumkan bakal berakhir berakting dikarenakan kanker nasofaring nan diidapnya. 

Tumor galak nan tumbuh di nasofaring itu sukses dia musuh usai menjalani tiga putaran kemoterapi dan 35 perawatan radiasi. Hingga akhirnya, dia kembali beraktivitas setelah hiatus sekitar 2 tahun 6 bulan, ialah pada 2019. 

Pada awal didiagnosis, Kim Woo Bun bercerita, master sempat menunjukkan mengenai kondisi kankernya hingga dia berambisi semua itu mimpi. “Jika kita kurang beruntung, enam bulan lagi." 

2. Choi Yena

Artis Korea nan Berjuang Lawan Sakit Kanker.

Saat kecil, rupanya Choi Yena alias Yena sempat menderita kanker limfoma alias kelenjar getah bening. Eks member IZ*ONE itu bercerita, rumah sakit tempatnya berobat sempat mengatakan tidak ada angan lagi untuknya. Cerita itu dibagikannya saat mengisi reality show pada 2018.