Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni'am Sholeh, menilai istilah Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender alias LGBT sebagai corak eufemisme alias penghalusan makna untuk mengaburkan perilaku penyimpangan moral di tengah masyarakat.

Sebagai gantinya, Ni'am membujuk semua pihak untuk mempopulerkan istilah LGSP, ialah Lesbi, Gay, Sodomi, dan Pencabulan, guna mengembalikan substansi norma bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan nan terlarang secara kepercayaan maupun hukum.

Hal tersebut disampaikan di sela-sela Konferensi Internasional Annual International Conference on Fatwa Studies (IACFS) ke-10 nan berjalan di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Senin malam (27/7/2026), sebagaimana dikutip dari laman mui.or.id.

Dia menyebut, di tengah masyarakat ada deviasi dan penyimpangan norma nilai nan dipermisifkan melalui eufemisme istilah. Karena itu, MUI dengan sadar mendobrak istilah LGBT dan mengembalikannya pada istilah LGSP ialah Lesbi, Gay, Sodomi, dan Pencabulan, agar masyarakat mengerti bahwa ini adalah tindakan pidana dan perbuatan terlarang.

Guru Besar Ilmu Fikih UIN Jakarta ini menjelaskan, bahwa jika pembiaran terhadap pengaburan istilah ini terus terjadi, penyimpangan moral perlahan bakal dianggap sebagai kebiasaan, hingga akhirnya dimaklumi sebagai sebuah kebenaran.

Oleh lantaran itu, jelasnya, fatwa MUI tidak berakhir pada penetapan norma normatif saja, melainkan bersambung pada upaya social engineering (perubahan sosial) dan pembangunan public awareness.

Sebagai langkah konkret, kata Ni'am, MUI sekarang tengah menyiapkan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti-LGSP untuk disodorkan kepada DPR dan pemerintah.

"MUI secara proaktif menghidupkan fatwa ini melalui penguatan regulasi. Kami menyusun naskah akademik dan rancangan undang-undang nan insyaallah dalam waktu dekat bakal disampaikan kepada pemerintah dan DPR," kata Ni'am di hadapan ratusan ustadz dan akademisi internasional.

Ni'am menjelaskan bahwa langkah tegas ini merupakan bagian dari pilar himayatul ummah, ialah kegunaan fatwa dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kerusakan moral (anil adab as-sayyiah).

"Sebagaimana fatwa pornografi dan pornoaksi di masa lampau nan sukses menjelma menjadi Undang-Undang Pornografi, kehadiran rintisan RUU Anti-LGSP ini diharapkan dapat menjadi tembok norma nan melindungi moralitas bangsa dan keselarasan masyarakat," tambahnya.

Gelaran IACFS ke-10 nan berjalan pada 26-28 Juli 2026 ini mengusung tema "Peran Fatwa dalam Mewujudkan Perdamaian Global dan Keharmonisan Umat".

Forum internasional ini menghimpun 63 pemakalah terpilih dari Indonesia serta pelbagai negara sahabat, seperti Palestina, Yaman, Malaysia, Pakistan, hingga Thailand.

Turut datang dalam pembukaan aktivitas tersebut jejeran ketua MUI, di antaranya Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, Ketua MUI Bidang Ukhuwah Zaitun Rasmin, Wasekjen MUI Bidang Fatwa Aminuddin Yaqub, serta Sekretaris Komisi Fatwa MUI Miftahul Huda.

Pemerintah Buka War Tiket Upacara HUT RI ke-81.(Dok. Antara)

PEMERINTAH bakal kembali membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk mengikuti Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 secara langsung di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2026. Sebanyak 8.100 kuota disediakan melalui sistem pendaftaran sigap alias war ticket.

Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat luas agar bisa merasakan suasana khidmat upacara di Istana. Mekanisme pendaftaran resmi bakal diumumkan oleh pemerintah dalam waktu dekat.

"Kami juga bakal melaksanakan war ticket bagi masyarakat nan mau serta mengikuti Upacara Detik-detik Proklamasi di Istana Merdeka sehingga ada kesempatan datang secara langsung," ujar Juri dilansir dari Antara, Jumat (31/7).

Selain kuota untuk masyarakat umum, pemerintah juga mengundang para pemenang undian logo HUT ke-81 RI nan telah diumumkan sebelumnya. Total sasaran peserta untuk Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dan Upacara Penurunan Bendera Pusaka mencapai sedikitnya 8.100 orang.

Pada peringatan tahun ini, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertindak sebagai pengawas upacara. HUT ke-81 RI mengusung tema besar "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur", nan mencerminkan arah pembangunan nasional menuju kemandirian dan kesejahteraan merata.

Juri menambahkan bahwa rangkaian Bulan Kemerdekaan 2026 dirancang secara kolaboratif dengan melibatkan beragam kementerian, lembaga, serta partisipasi aktif masyarakat. Puncak aktivitas bakal berjalan pada Senin, 17 Agustus 2026, nan menjadi agenda utama kenegaraan dengan melibatkan pejabat negara dan pasukan upacara.

Selain agenda di Istana, pemerintah juga mendorong masyarakat di seluruh penjuru tanah air untuk memeriahkan hari kemerdekaan dengan beragam aktivitas positif, mulai dari perlombaan rakyat hingga pemasangan bendera Merah Putih di lingkungan masing-masing. (Ant/Z-10)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto bicara mengenai nation building alias pembangunan bangsa saat berjumpa para pengusaha personil Kamar Dagang dan Industri Indonesia pusat dan wilayah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/7/2026).

(miq/miq) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia- Salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi China mulai menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Hasil Survei China Beige Book menunjukkan pengiriman peralatan ke Amerika Serikat turun pada Juli setelah sebelumnya mencatat keahlian kuat dalam beberapa bulan terakhir.

Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Jumat, 31/07/2026) berikut ini.

Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka bunyi soal rencana pengembangan motor listrik nasional nan dibesut Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya rencana ini merupakan buahpikiran nan sangat bagus dan dapat mendukung agenda hilirisasi pemerintah.

Bahlil mengatakan pihaknya bakal mendorong penggunaan baterai hasil produksi lokal untuk produk motor listrik nasional. Hal ini dilakukan demi meningkatkan nilai ekonomi dari mineral tambang nan banyak tersimpan di Indonesia, ialah nikel.

"Baterainya itu kan ke depan kita bakal lebih mendorong, lantaran kita sudah mempunyai pabrik baterai dari nikel, kita bakal lebih mendorong ke nikel," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (31/7/2026).

Bahlil mengatakan pihaknya juga bakal memandang tingkat keekonomian dari nikel Indonesia setelah ada kebijakan motor listrik nasional. Dia percaya nilai nikel di Indonesia bakal makin kompetitif.

"Tapi kita lihat tingkat keekonomiannya, tapi kami percaya bahwa tingkat keekonomian nikel Indonesia itu bakal jauh lebih kompetitif," sambung Bahlil.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan jika proyek motor listrik nasional butuh suntikan APBN pihaknya mengatakan anggarannya tersedia. "Ada lah," katanya di tempat nan sama.

Ketika ditanya kembali rinciannya, dia hanya mengatakan pemerintah bakal kembali melakukan rapat soal perihal tersebut. Dia enggan membocorkan berapa besarannya.

"Nah itu tergantung hasil rapat nanti. Saya nggak boleh bocorin, kelak salah lagi gue," ujar Purbaya.

Siang ini, Presiden Prabowo Subianto juga mengundang para pengusaha untuk melakukan pertemuan di Istana Merdeka. Jajaran pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia mengaku mendapatkan undangan tersebut.

Sebelum itu, pemerintah sendiri sudah beberapa kali menemui pengusaha soal perkembangan motor listrik nasional. Ketua Kadin Indonesia Anindya Bakrie dan Bos Indika Energy Arsjad Rasjid sudah berjumpa Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya soal pengembangan motor listrik.

(igo/hal)

MPMX Raup Laba (Foto; Okezone)

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Foto: Dok)

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menyambut baik pemerintah meningkatkan tunjangan keahlian (tukin) bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan dan prajurit TNI.

"Kebijakan ini merupakan corak apresiasi negara atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta melindungi kepentingan nasional," ujar Dave kepada wartawan, Jumat (31/7).

Dave menyebut, upaya nan dilakukan pemerintah itu sebagai corak meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI dan juga pegawai Kemhan.

"Peningkatan tunjangan keahlian juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan prajurit dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kesejahteraan nan semakin baik diharapkan dapat semakin meningkatkan semangat pengabdian dan profesionalisme prajurit TNI serta pegawai Kementerian Pertahanan dalam menjalankan tugasnya," jelas Dave.

Dave menilai, peningkatan kesejahteraan kudu melangkah seiring dengan penguatan kapabilitas institusi.

"Karena itu, kebijakan ini diharapkan dapat semakin memperkuat kesiapan pertahanan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendukung keahlian TNI dan Kementerian Pertahanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sesuai petunjuk konstitusi," tutur Dave.

Dave menyebut, peningkatan tukin nan dilakukan oleh pemerintah merupakan komitmen untuk memperkuat sumber daya manusia di sektor pertahanan.

"Kami meyakini kebijakan tersebut bakal semakin memperkokoh profesionalisme lembaga pertahanan, meningkatkan kesiapan nasional, serta memperkuat keahlian Indonesia dalam menghadapi beragam tantangan strategis di masa mendatang," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan argumen pemerintah meningkatkan tunjangan keahlian (tukin) bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan prajurit TNI.

Menurutnya, penyesuaian dilakukan lantaran tunjangan tersebut sudah beberapa tahun tidak mengalami kenaikan.

"Ada beberapa nan kemudian oleh lantaran pertimbangan tertentu itu diberikan kebijakan untuk dilakukan kenaikan setelah sekian tahun tidak pernah naik," ujar Prasetyo kepada wartawan di Kereta Nusantara Explorer, Kamis (30/7).

Prasetyo mengatakan kebijakan penyesuaian tunjangan tidak hanya bertindak bagi pegawai Kemhan dan prajurit TNI.

Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan nan bekerja di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Untuk pengajar di wilayah 3T, untuk tenaga-tenaga kesehatan di wilayah 3T itu kita perhatikan mengenai tunjangan alias kesejahteraan bagi mereka-mereka nan mengabdikan diri di tempat-tempat nan tergolong cukup sulit," ujarnya.

Kenaikan tunjangan keahlian bagi pegawai di lingkungan Kemhan dan prajurit TNI diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2026 dan Perpres Nomor 43 Tahun 2026.

Suasana haru mewarnai program rutin Kementerian Hukum pada Jumat (31/7) pagi. Seorang ibu rumah tangga berjulukan Julia Subintoro tak kuasa menahan tangis saat mengadukan dugaan pelanggaran kedudukan oleh seorang notaris langsung kepada Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas.

Momen tersebut terjadi dalam program PASTI Ada Solusi, sebuah inisiatif Kemenkum nan digelar setiap hari Jumat pukul 10.00 WIB. Program ini sengaja dihadirkan sebagai ruang publik terbuka bagi masyarakat luas untuk menyampaikan keluhan dan mencari jalan keluar atas persoalan norma nan tengah mereka hadapi.

Dalam aduannya, Julia menceritakan kebuntuannya mengenai proses pemeriksaan terhadap seorang notaris berinisial F. Sebelumnya, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Provinsi DKI Jakarta memutus bahwa notaris tersebut telah menjalankan jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Tak puas dengan putusan itu, Julia selaku pelapor mengusulkan upaya banding kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Mendengar keluhan tersebut dengan saksama, Supratman menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk memproses setiap pengaduan masyarakat secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur.

"Kementerian Hukum berkomitmen memberikan kepastian norma kepada seluruh pihak. Setiap laporan masyarakat bakal ditindaklanjuti sesuai sistem nan diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan, transparansi, dan akuntabilitas," tegas Supratman.

Terkait status banding nan diajukan Julia, proses pemeriksaannya saat ini tetap tertunda lantaran hambatan administratif. Merujuk pada Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020, proses pemeriksaan banding baru dapat dilakukan setelah seluruh berkas perkara dari MPW diterima secara komplit oleh MPP. Kelengkapan ini meliputi laporan pengaduan, buletin aktivitas pemeriksaan, rekomendasi, putusan, memori banding, kontra memori, serta bukti-bukti nan dapat dipertanggungjawabkan.

Hingga saat ini, MPP rupanya belum menerima kelengkapan berkas tersebut. Menindaklanjuti kejuaraan ini, Supratman langsung menginstruksikan jejeran mengenai untuk segera memastikan koordinasi kelengkapan berkas agar proses manajemen melangkah lancar.

"Kementerian Hukum terbuka terhadap setiap aspirasi masyarakat. Kami bakal memastikan seluruh proses melangkah sesuai koridor norma sehingga kewenangan setiap pihak tetap terlindungi," ujar Supratman.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membujuk pengusaha berperan-serta dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt (GW).

Hal tersebut dikatakan Bahlil sebelum mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan Kadin Indonesia pusat dan wilayah di Istana Negara, Jumat (31/7). Pertemuan itu juga bakal membahas proyek di sektor energi.

"Banyak perihal lah, pasti hilirisasi, itu pasti, lantaran ke depan kan program ini nan bakal kita lakukan terus. Kemudian pengembangan power plant, lebih unik kepada solar panel nan kita bakal bangun 100 gigawatt," ungkapnya kepada awak media.

Bahlil pun bakal membujuk para pengusaha ikut andil dalam pengembangan proyek PLTS, nan diharapkan dapat terlaksana dalam dua tahun mendatang.

"Ini kita bakal memberikan opsi kepada beberapa teman-teman pengusaha nasional nan memenuhi syarat untuk bisa ikut mengambil bagian dalam proses pengembangan PLTS ini," tuturnya.

Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan proyek PLTS 100 GW tahap pertama bakal dimulai dalam waktu dekat. Hal tersebut dibahas dalam rapat terbatas (ratas) nan digelar Selasa (28/7).

"Kami juga membahas tentang penerapan daripada PLTS 100 GW nan Insyaallah dalam waktu dekat bakal ditandai peluncuran groundbreaking pertama," ujarnya di area Istana Kepresidenan.

"Jadi ini langsung sudah jalan menyangkut dengan PLTS dan tahap pertama sudah disetujui untuk bisa dilaksanakan kelak Bapak Presiden [Prabowo] sendiri nan Insyaallah dalam rencananya bakal meresmikan," imbuh Bahlil.

Adapun Kementerian ESDM mulai memprioritaskan pembangunan PLTS sebesar 17 GW sebagai tahap awal dari sasaran besar 100 GW dalam dua tahun ke depan.

Pemerintah bakal memprioritaskan pembangunan PLTS di wilayah dengan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik nan tetap tinggi, khususnya di sistem kelistrikan milik PT PLN (Persero).

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie.(Dok. Antara)

PRESIDEN Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis dengan jejeran pengusaha nan tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Jumat (31/7). Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie beserta pengurus dari 38 provinsi di seluruh Indonesia.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Anindya Bakrie dan rombongan mulai tiba di kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 13.50 WIB. Anindya menjelaskan bahwa kehadiran para ketua wilayah dari Aceh hingga Papua ini bermaksud untuk mendengarkan pengarahan langsung Presiden mengenai upaya peningkatan ekonomi nan dimulai dari daerah.

"Hari ini kami Kadin datang berbareng pimpinan-pimpinan Kadin di 38 provinsi. Kami mau berbincang mengenai gimana bersama-sama bisa meningkatkan ekonomi dari daerah," ujar Anindya dilansir dari Antara, Jumat (31/7).

Selain pengurus daerah, pertemuan ini juga melibatkan perwakilan dari 30 asosiasi dan golongan pengusaha. Anindya menyebut bahwa agenda hari ini merupakan kelanjutan dari obrolan nan pernah dilakukan berbareng Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, pada tahun 2025 lalu.

Menurut Anindya, pertemuan di Hambalang sebelumnya telah memprediksi kondisi ekonomi dan geopolitik dunia nan terjadi saat ini. Oleh lantaran itu, Kadin merasa perlu melakukan sinkronisasi langkah dengan pemerintah untuk mencari jalan keluar di tengah ketidakpastian global, dengan tetap menjaga optimisme pertumbuhan di daerah.

Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah menteri dan kepala lembaga dari Kabinet Merah Putih dalam pertemuan tersebut. Di antaranya adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Turut datang pula Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria, serta Dirut Pindad sekaligus CTO Danantara Sigit Puji Santosa. Kehadiran para menteri ekonomi ini menegaskan konsentrasi pemerintah dalam memperkuat kerjasama antara sektor publik dan swasta. (Ant/Z-10)

Pemerintah Israel belum menyampaikan pernyataan resmi mengenai penghentian perang dengan Hamas. Padahal, golongan Hamas lebih dulu mengumumkan telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang pada Jumat (31/7).

Hamas menyatakan sepakat menyerahkan persenjataannya kepada komite pemerintahan Palestina. Pada saat nan sama, Hamas menyebut kesepakatan tersebut mencakup penarikan pasukan Israel secara berjenjang dari Jalur Gaza.

Meski Israel belum merilis pernyataan resmi, seorang sumber politik di negara itu mengakui pihaknya tidak puas dengan isi kesepakatan. Menurutnya, kesepakatan tersebut tidak memuat tuntutan Israel mengenai demiliterisasi penuh di Jalur Gaza.

Sumber itu juga mengungkapkan bahwa rumor Gaza tidak dibahas saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjumpa Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington pada pekan ini.

Adapun penyerahan senjata Hamas menjadi salah satu poin utama dalam gencatan senjata nan disepakati pada Oktober 2025. Dalam pernyataan resminya, Trump menyebut Hamas telah menyetujui pelucutan senjata secara menyeluruh.

"Ini merupakan langkah krusial menuju pemerintahan Palestina di Gaza," kata Trump, seperti dikutip AFP.

Seorang pejabat Hamas mengatakan kepada AFP bahwa Board of Peace, komite nan dibentuk untuk mengawasi transisi pemerintahan di Gaza, bakal mengawasi proses pendataan dan penyimpanan senjata tersebut.

Hamas juga meminta Board of Peace dan para mediator memastikan Israel mematuhi seluruh ketentuan dalam kesepakatan, termasuk penarikan pasukan secara berjenjang dari Jalur Gaza.

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Berbagai krisis kemanusiaan menunjukkan kerjasama jadi bagian krusial dalam setiap respons. Perubahan iklim, pengungsian, keterbatasan jasa dasar, hingga tantangan pendanaan terus memengaruhi kehidupan banyak masyarakat. Situasi ini mendorong beragam pihak memperkuat koordinasi agar respons kemanusiaan melangkah lebih efektif.

Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam forum Humanitarian Update berjudul Krisis Kemanusiaan Hari Ini: Apa nan Terjadi & Bagaimana Kita Merespons Bersama? nan digelar Human Initiative dalam rangka memperingati World Humanitarian Day 2026.

Forum ini mempertemukan organisasi kemanusiaan, lembaga filantropi, pemerintah, akademisi, dan beragam mitra untuk membahas perkembangan tantangan kemanusiaan serta mencari penguatan pola kerjasama dalam merespons krisis di Indonesia.

Vice President of Organizational Services & Development Human Initiative Andjar Radite mengatakan setiap krisis pada akhirnya selalu berakibat langsung terhadap kehidupan manusia.

Karena itu, respons kemanusiaan tidak cukup hanya berorientasi pada kecepatan pengedaran bantuan, tetapi juga kudu memastikan masyarakat terdampak tetap mendapatkan perlindungan dan diperlakukan bermartabat.
Menurut dia, kualitas respons kemanusiaan juga ditentukan ketepatan sasaran, keamanan, inklusivitas, dan akuntabilitas dalam setiap proses penanganan.

“Kita mungkin tidak bisa mencegah seluruh krisis, namun kita dapat memastikan masyarakat terdampak tidak menghadapinya sendiri. Kita mungkin tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan dalam satu forum, namun kita dapat memulai langkah lebih terkoordinasi, lebih berani, dan lebih manusiawi,” ujar Andjar.

Pada sesi keynote speech, Head of OCHA Liaison Office to ASEAN Ronaldo G Reario menyoroti meningkatnya kebutuhan kemanusiaan, akibat perubahan iklim, keterbatasan pendanaan, serta tantangan menjangkau masyarakat terdampak. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut kerja sama nan semakin erat.

"Tidak ada satu organisasi pun nan dapat menangani krisis kemanusiaan sendirian. Kolaborasi menjadi landasan utama bagi respons kemanusiaan nan efektif di tingkat nasional dan internasional," kata dia.

Diskusi panel menghadirkan Direktur Eksekutif Humanitarian Forum Indonesia (HFI) Widowati, Plt Direktur Eksekutif Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) Rully Amrullah, serta Direktur Eksekutif Aliansi Pembangunan Kemanusiaan Indonesia (AP KI) sekaligus Manager Humanitarian Diplomacy & Advocacy Human Initiative Muhammad Kaimuddin.

Widowati menggarisbawahi pentingnya membangun kerjasama sebelum krisis terjadi. Jejaring antarlembaga membantu memperjelas koordinasi dan memperkuat peran organisasi lokal dalam setiap tahapan respons.

Rully Amrullah memandang filantropi tidak hanya menghimpun sumber daya, tetapi juga memperkuat kemitraan antara organisasi masyarakat, bumi usaha, akademisi, dan komunitas. Kolaborasi tersebut dapat memperluas jangkauan program sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat.

Adapun Muhammad Kaimuddin mengangkat rumor polycrisis, ialah beragam krisis nan terjadi secara berbarengan dan saling memengaruhi. Ia mendorong penguatan organisasi lokal, pemanfaatan teknologi, penggunaan data, serta kerjasama lintas sektor agar setiap pihak dapat berkontribusi sesuai kapasitasnya.

Forum ini menegaskan respons kemanusiaan memerlukan kerjasama banyak pihak. Organisasi kemanusiaan, pemerintah, bumi usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat perlu saling melengkapi agar semakin banyak masyarakat nan dapat dijangkau.(H-2)

Jakarta -

Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) mengaku pelaku industri tengah mengalami tekanan nan semakin kompleks dalam beberapa waktu terakhir. Tantangan industri bangunan diperburuk dengan meletusnya perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran nan berkapak pada naiknya nilai minyak dunia.

Sejak 28 Februari hingga 1 Juli 2026, diketahui nilai minyak naik hingga 37,41% nan diiringi dengan kenaikan nilai solar industri sebesar 41,52%, nilai besi beton 27,78%, dan nilai aspal 23,85%. AKI menilai, kondisi ini mendorong seluruh komponen biaya penyelenggaraan proyek naik bersamaan, mulai dari biaya energi, operasional perangkat berat logistik, transportasi material, hingga nilai material konstruksi.

Ketua Umum AKI, Djoko Sarwono, mengaku pihaknya telah mengusulkan permohonan kepada pemerintah untuk melakukan penyesuaian nilai perjanjian bangunan akibat lonjakan BBM industri. Namun hingga kini, surat permohonan tersebut belum mendapat respons.

"Otomatis kami merasa susah lantaran anggaran juga tidak bisa langsung mengabsorpsi kenaikan itu, dan kami kudu survive, di mana saat ini kami sudah menulis surat untuk permohonan penyesuaian nilai untuk kenaikan nilai perjanjian nan yang diakibatkan oleh kenaikan BBM industri. Namun sampai saat ini respon belum positif, dan kami kudu menanggung ke depan itu semua," ungkap Djoko di Jakarta Selatan, Jumat (31/7/2026).

Djoko menjelaskan, terganggunya sektor bangunan bakal berakibat pada pertumbuhan ekonomi nasional mengingat kontribusinya terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) sebesar 9,48% hingga 10,43%. Ia juga menyebut sektor bangunan menyerap tenaga kerja hingga 35 juta orang.

"Ini tidak kecil, jika kami sampai berakhir itu, berapa tenaga kerja dan berapa orang, manusia, nan tidak bisa melanjutkan kehidupannya, ini sangat susah sekali," tegasnya.

Di sisi lain, perusahaan-perusahaan bangunan saat ini juga tengah menghadapi persoalan arus kas menyusul terlambatnya pembayaran restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%. Tertahannya nilai restitusi ini sangat membebani industri bangunan mengingat margin perusahaan hanya sekitar 2% hingga 3%.

Berdasarkan aturan, Djoko mengatakan restitusi PPN semestinya maksimal 12 bulan sejak arsip dinyatakan lengkap. Namun dalam praktiknya, proses itu bisa lebih lama lantaran ada permintaan info tambahan dari Kantor Pajak.

Jika ditotal berasas 117 personil AKI, diperkirakan puluhan triliun biaya restitusi perusahaan bangunan nan tertahan di pemerintah. Djoko mengatakan, 20 personil AKI juga terancam kolaps lantaran tekanan nan terjadi pada arus kas.

"20/117 jadi itu nan sudah sakit, kita kategorikan sakit. 19%, 19% dari personil kami sudah sakit," ungkapnya.

Djoko menambahkan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) perlu segera melakukan diskresi untuk melindungi industri konstruksi. Pasalnya, kondisi industri saat ini dapat mendorong pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan konstruksi.

"Harus segera. Jadi begini, jika beliau konser terhadap industri dan beliau mengerti bahwa ini dampaknya bisa terjadi PHK, itu harusnya cepat. Jangan menunggu kami kolaps dulu," pungkasnya.

(ahi/ara)

Petani tebu nan tergabung, Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) mendesak pemerintah agar segera menetapkan kenaikan Harga Pokok Penjualan (HPP) gula petani menjadi Rp 16.875 per kilogram (kg). Hal ini menyusul anjloknya nilai lelang gula, rendahnya rendemen tebu di pabrik gula, serta turunnya produksi.

Ketua Umum DPN APTRI, Soemitro Samadikoen, mengatakan pemerintah perlu segera mengeluarkan keputusan kenaikan HPP lantaran musim giling telah berjalan sekitar tiga bulan. Sementara biaya produksi terus meningkat dan HPP belum pernah disesuaikan sejak 2024. Kondisi tersebut semakin membikin petani tertekan pada musim giling 2026.

"Kami mengusulkan HPP gula petani tahun 2026 sebesar Rp 16.875 per kilogram. Sudah tiga tahun HPP tidak naik, padahal biaya pokok produksi terus meningkat, mulai dari pupuk non-subsidi, bayaran tenaga kerja, sewa lahan hingga transportasi. Di sisi lain, produksi tebu petani juga mengalami penurunan akibat kekeringan," ujar Soemitro dalam keterangan, Jumat (31/7/2026).

Menurut Soemitro, HPP tersebut merupakan agunan pendapatan minimal nan kudu diterima petani agar upaya budidaya tebu tetap layak dan bisa mendukung sasaran swasembada gula nasional.

Selain kenaikan HPP, pihaknya juga kembali mengusulkan agar pemerintah menghapus Harga Acuan Penjualan (HAP) alias Harga Eceran Tertinggi (HET) gula di tingkat konsumen. Kebijakan tersebut dinilai membikin nilai gula petani susah bergerak mengikuti sistem pasar sehingga margin untung petani semakin tertekan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPN APTRI, M. Nur Khabsyin, mengungkapkan keresahan petani semakin besar lantaran nilai lelang gula terus mengalami penurunan sejak awal musim giling.

Ia menjelaskan, pada awal musim giling Mei 2026 nilai lelang gula petani tetap berada di kisaran Rp 16.000 per kilogram. Namun memasuki akhir Juli, nilai tersebut merosot menjadi sekitar Rp 15.300 per kilogram, apalagi di sejumlah wilayah hanya mencapai Rp 15.200 per kilogram.

"Kalau kondisi ini dibiarkan dan musim giling terus berjalan, nilai lelang gula petani bakal semakin turun. Ini nan sangat dikhawatirkan petani," kata Khabsyin.

Selain nilai nan melemah, petani juga mengeluhkan rendemen tebu nan dinilai tidak sesuai dengan kondisi tanaman di lapangan. Menurutnya, saat ini tebu sudah memasuki usia panen dengan kondisi tandus nan semestinya bisa menghasilkan rendemen lebih tinggi. Namun kenyataannya, rendemen di sejumlah pabrik gula tetap berkisar 7 persen, apalagi ada nan berada di bawah nomor tersebut.

"Secara objektif kondisi tebu sudah tua, sudah masak dan cuaca juga mendukung lantaran musim kemarau. Mestinya rendemen minimal sudah 7,5-8 persen. Kalau sekarang tetap sekitar 7 persen apalagi ada nan di bawah itu, petani mempertanyakan lantaran dianggap tidak wajar," beber ia.

Faktor lain nan semakin membebani petani adalah penurunan produksi tebu akibat dampak El Nino dan kekeringan. APTRI memperkirakan produksi tebu petani turun sekitar 10 hingga 15% sehingga menyebabkan pendapatan petani semakin tergerus.

Di tengah kondisi tersebut, HPP gula nan tetap bertindak sebesar Rp 14.500 per kg dinilai sudah tidak lagi mencerminkan biaya produksi riil lantaran telah diberlakukan sejak musim giling 2024.

"Setiap tahun biaya pokok produksi naik. Upah tenaga kerja naik, sewa lahan naik, transportasi naik, pupuk non-subsidi juga semakin mahal. Sangat tidak logis jika HPP tidak ikut disesuaikan. Karena itu kami mendesak pemerintah segera menetapkan kenaikan HPP," tambahnya.

Khabsyin menjelaskan DPN APTRI telah tiga kali mengirimkan surat kepada Badan Pangan Nasional dan Menteri Koordinator Bidang Pangan mengenai usulan kenaikan HPP gula petani, ialah pada 13 April, 2 Juni, dan 18 Juli 2026. Menurutnya, usulan tersebut telah ditindaklanjuti melalui rapat di Badan Pangan Nasional pada Juni 2026 nan melibatkan Kementerian Pertanian serta tim akademisi dari beragam perguruan tinggi.

"Hasil rapat saat itu menyimpulkan bahwa HPP memang perlu dinaikkan lantaran biaya pokok produksi sudah meningkat. Bahkan hasil survei nan dilakukan tim Bapanas dan Kementerian Pertanian berbareng akademisi dari IPB, UGM, Universitas Brawijaya dan perguruan tinggi lainnya menunjukkan HPP minimal layak berada di nomor Rp 15.500 per kilogram," terangnya.

Oleh lantaran itu, pihaknya sekarang menagih komitmen pemerintah agar segera merealisasikan keputusan tersebut.

"Kami menagih janji pemerintah untuk segera menetapkan kenaikan HPP. Minimal Rp15.500 per kilogram sesuai hasil survei. Sedangkan usulan resmi APTRI tetap Rp16.875 per kilogram," katanya.

Di sisi lain, dia juga menolak rencana impor 150 ribu ton raw sugar nan bakal diolah menjadi gula konsumsi untuk persediaan pangan pemerintah. Menurut Khabsyin, meski produksi tebu petani mengalami penurunan akibat kekeringan, produksi gula nasional tahun ini justru diproyeksikan meningkat dibanding tahun lampau lantaran adanya penambahan luas areal tanam dan program bongkar ratoon.

"Tahun lampau produksi gula nasional sekitar 2,6 juta ton. Tahun ini diproyeksikan naik mendekati 2,9 juta ton. Karena itu tidak ada argumen melakukan impor gula konsumsi. Produksi dalam negeri sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional," tegasnya.

APTRI juga tetap meminta pemerintah menghapus HET alias HAP gula di tingkat konsumen agar nilai gula petani dapat bergerak lebih bergerak sesuai sistem pasar.

"Dengan dihapuskannya HET alias HAP, nilai gula petani bisa mengikuti sistem pasar. Itu bakal memberikan insentif bagi petani untuk terus menanam tebu dan meningkatkan produksi nasional," tukas Khabsyin.

Khabsyin juga menegaskan jika tuntutan tersebut tidak segera direalisasikan, APTRI menakut-nakuti bakal menggelar tindakan petani tebu di depan istana.

"Jika tuntutan kami tidak segera direalisasi, kami bakal mengerahkan para petani tebu untuk tindakan unjuk rasa di Istana," tambahnya.

(rea/ara)

Jakarta -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan tarif bus TransJabodetabek (TransJ) rute Blok M-Bandara Soekarno-Hatta Rp 15 ribu. Tarif tersebut bertindak mulai 1 September 2026.

"Pak Gubernur mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 685 Tahun 2026 tentang Tarif Layanan Angkutan Umum Transbandara Rute Blok M-Bandara Soekarno-Hatta, ya, dengan tarif Rp 15.000," ujar Kadishub DKI Budi Awaluddin kepada wartawan di Balaikota Jakarta, Jumat (13/7/2026).

Budi mengatakan tarif tersebut merupakan penetapan bukan kenaikan. Setelah melalui uji coba. Pemprov DKI melakukan penetapan tarif.

"Ini adalah bukan kenaikan, ini adalah penetapan. Karena sebelumnya belum ditetapkan, kan masa uji coba, ya. Jadi ini adalah tarif penetapan dan tarif dalam rangka perlindungan sosial, ya," ungkapnya.

Dia mengatakan tarif Rp 15 ribu bertindak melalui rute Blok M-Bandara Soetta. Tarif baru ini mulai ditetapkan 1 September 2026.

"Ditetapkan pada hari ini, 31 Juli 2026, ya, hanya tarif bandara. Tarif airport itu Blok M-Soekarno Hatta, hanya satu rute saja. Dan berlakunya 1 September 2026, sembari 1 bulan kita mensosialisasi kepada masyarakat dan kesiapan masyarakat untuk menerima tarif ini," ungkapnya.

(dvp/jbr)

Anggota Komisi II DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menanggapi laporan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR mengenai ucapan 'kayak sirkus' saat rapat dengan Kemendagri. Tak masalah, Deddy mempersilakan KWP melaporkan dirinya ke MKD DPR.

"Silakan saja, itu kewenangan mereka. Nanti juga bakal ketahuan siapa nan berbohong dan memfitnah," kata Deddy kepada wartawan, Jumat (31/7/2026).

Deddy mengatakan pihaknya juga tengah menyiapkan langkah norma mengenai laporan tersebut.

"Saya juga sedang menyiapkan langkah-langkah norma untuk masalah ini," ujar dia.

KWP sebelumnya resmi melaporkan Deddy Sitorus ke MKD DPR. Laporan mengenai pernyataan 'kayak sirkus' nan dilontarkan Deddy saat rapat dengan Kemendagri diliput oleh wartawan.

Wakil Ketua Bidang Administrasi KWP Erwin Syahputra mengatakan laporan nan dibuat berangkaian dengan kode etik personil Dewan. Pihaknya tak mau kejadian serupa terulang kembali.

"Pada pagi hari ini, kita sudah resmi membikin laporan ke MKD, nan mana di sini tertera nomor pengaduannya nomor 78. Di mana pada hari ini nan kami antarkan surat laporan, lantaran kami sudah meminta kepada beliau untuk melakukan permintaan maaf secara terbuka, namun beliau menyatakan tidak bakal mau melakukan permintaan maaf," kata Erwin setelah melakukan pelaporan ke MKD di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (31/7).

Erwin menyebut pihaknya juga menyertakan sejumlah peralatan bukti seperti video pernyataan di rapat Komisi II DPR. Wartawan parlemen berambisi laporan itu segera ditindaklanjuti oleh MKD.

"Dan tadi kami lampirkan juga, selain surat laporan, itu kami lampirkan juga video pernyataannya beliau nan menyatakan 'sirkus' di aktivitas rapat komisi II kemarin," ujar Erwin.

"Dan beberapa video pernyataan teman-teman TV nan ada kami lampirkan juga. Jadi tadi surat laporan dan keduanya ada flashdisk. Sudah," sambungnya.

(dwr/rfs)

Acara puncak Hoegeng Awards 2026 bakal digelar pada Jumat, 31 Juli. Dalam aktivitas itu bakal diumumkan satu sosok polisi teladan sebagai penerima Hoegeng Awards 2026 kategori Polisi Tapal Batas dan Pedalaman.

Malam penganugerahan Hoegeng Awards 2026 bakal dilangsungkan mulai pukul 19.00 WIB, Jumat (31/7/2026), di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, dan disiarkan live di detikcom. Penyanyi ternama Tanah Air, Pongki Barata, bakal memeriahkan aktivitas malam nanti.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Chairman of CT Corp Chairul Tanjung (CT) bakal menghadiri aktivitas tersebut. Para menteri dan ketua lembaga negara juga dijadwalkan bakal hadir.

Satu dari tiga besar kandidat penerima penghargaan Polisi Tapal Batas dan Pedalaman ini telah dipilih oleh Dewan Pakar Hoegeng Awards 2026. Ketiganya adalah Iptu Motalip Litiloly, Iptu Bastian Tuhuteru, dan Bripka Hamzah Ladema.

Adapun Dewan Pakar Hoegeng Awards 2026 ialah Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Qotrunnada Wahid, M.Psi, Wakil Ketua Komnas HAM Putu Elvina, S.Psi., MM, Mantan Plt Pimpinan KPK Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M., personil Kompolnas Gufron Mabruri, dan Ketua Komisi III DPR, Dr. Habiburokhman, S.H., M.H.

Berikut ini profil ketiga kandidat Polisi Tapal Batas dan Pedalaman Hoegeng Awards 2026:

1. Iptu Bastian Tuhuteru

Saat ini, Bastian menjabat Kapolsek Sirimau, Polresta Ambon, Polda Maluku. Kiprahnya dimulai tahun 2016 saat tetap menjadi Bhabinkamtibmas, dia mendedikasikan diri untuk mencerdaskan masyarakat budaya di Dusun Walafau, Kabupaten Buru Selatan, nan dulu belum tersentuh pendidikan.

Iptu Bastian menjadi pembimbing nan mengajarkan baca tulis menghitung (calistung) kepada anak-anak di pelosok Maluku tersebut. Perjuangan nan konsisten dan penuh ketulusan selama tiga tahun akhirnya membuahkan hasil hingga pemerintah wilayah setempat membangun SD negeri untuk membuka akses pendidikan.

Perjuangannya tidak mudah, Bastian kudu menempuh medan jalan nan susah dan kadang kudu menyeberangi sungai. Dia awalnya mengajar anak-anak di sebuah tenda sederhana. Setelah beberapa bulan, tempat belajar pindah lantaran tenda kadang bocor.

Atas dedikasinya, Bastian diberikan tiket sekolah perwira tahun 2019 nan kemudian mengantarkannya menjadi Kapolsek Waesama. Pengabdiannya tetap dilanjutkan saat menjadi Kapolsek Waesama dengan memerintahkan Bhabinkamtibmas untuk mengajar dan menjangkau daerah-daerah pedalaman.

Iptu Bastian juga pernah mendapatkan penghargaan 2 kali dari Kapolri, ialah penghargaan ranking 1 polisi teladan tingkat nasional tahun 2019 dan penghargaan polisi pengajar tahun 2019. Selain itu, penghargaan juga diterimanya dari Kapolda Maluku hingga Kapolres Buru Selatan.

Baca profil lengkapnya di sini.

2. Iptu Motalip Litiloly

Iptu Motalip merupakan Kasat Samapta Polres Nduga, Polda Papua. Dia dekat dengan masyarakat Nduga hingga bisa meredam bentrok di sana. Karena kedekatannya, penduduk dua kali berdemo ketika Motalip dimutasi ke wilayah lain hingga akhirnya dikembalikan bekerja di Polres Nduga.

Tugas Motalip di Nduga berasal pada tahun 2012 saat dirinya diminta Bupati Nduga dan Kapolres Wamena untuk mengamankan kisruh buntut meninggalnya personil DPRD Paulina Ubruange. Dengan pendekatan humanis, Motalip sukses meredam bentrok nan berpotensi berkepanjangan. Situasi pun kembali kondusif.

Masalah tak berakhir di situ, dia menemukan kebenaran jika kehadiran abdi negara di Nduga ditakuti oleh penduduk setempat. Warga tak berani menatap dan condong mengelak jika berhadapan dengan Iptu Motalip nan berseragam polisi dan menenteng senjata api.

Ternyata masyarakat Nduga punya trauma masa lampau dengan abdi negara nan berseragam dan bawa senjata. Akhirnya, Motalip memutuskan untuk menyimpan senjatanya dan sehari-hari menggunakan busana preman untuk berjumpa dengan masyarakat lokal. Dia pakai seragam polisi hanya ketika terjadi masalah kamtibmas.

Perlahan masyarakat mulai terbuka dan menerima kehadiran Iptu Motalip dan anggotanya di Nduga. Bahkan masyarakat Nduga nan kebanyakan berakidah Nasrani mempunyai sapaan berkawan untuk Iptu Motalip, ialah 'Pak Salib', nan dianggap sebagai pelindung.

Baca profil lengkapnya di sini.

3. Bripka Hamzah Ladema

Bripka Hamzah merupakan Bhabinkamtibmas Desa Sonit, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Dia telah mengabdikan diri selama 15 tahun di pulau terdepan Banggai Laut. Di tengah serba keterbatasan, Hamzah berupaya meningkatkan taraf hidup penduduk melalui pembinaan ibu-ibu untuk budidaya rumput laut dan membantu anak-anak SD.

Penugasan Bripka Hamzah di Desa Sonit dimulai sekitar tahun 2009. Saat itu, dia ditugaskan untuk meredam potensi bentrok masyarakat mengenai rumor perubahan wilayah. Dengan pendekatan persuasif, dia sukses menjaga keamanan dan ketertiban hingga situasi kembali kondusif.

Kepercayaan masyarakat terhadap Bripka Hamzah begitu besar hingga penduduk meminta agar dirinya tetap ditempatkan di desa tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, Bripka Hamzah tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga aktif membantu masyarakat secara langsung.

Hamzah juga berkedudukan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mendorong warga, khususnya ibu-ibu, untuk membudidayakan rumput laut sebagai sumber penghasilan. Ia membantu mencarikan solusi pemasaran hingga hasil panen bisa dijual ke wilayah lain, sehingga meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat.

Di bagian pendidikan, Bripka Hamzah turut aktif membantu sekolah-sekolah di desa binaannya. Ia kerap mengunjungi sekolah, membantu kebutuhan nan kurang, serta memberikan motivasi kepada anak-anak agar tetap semangat belajar di tengah keterbatasan fasilitas.

Baca profil lengkapnya di sini.

(fas/knv)

Jakarta -

Polda Metro Jaya dan Polres jejeran mengungkap 769 kasus dalam Operasi Berantas Jaya nan digelar pada periode 4 sampai dengan 18 Juli 2026. Selama penindakan, polisi meringkus 729 tersangka.

"Dari seluruh pengungkapan tersebut, petugas sukses mengamankan 729 tersangka, terdiri dari 705 tersangka dilakukan penahanan dan 24 tersangka tidak dilakukan penahanan sesuai ketentuan norma nan berlaku," kata Wakapolda Metro Jaya Brigjen Dekananto Eko Purwono dalam bertemu pers di Polda Metro Jaya, Jumat (31/7/2026).

Dekananto mengatakan, mereka ditangkap atas kasus pencurian bermotor (curanmor) hingga begal. Dari 729 tersangka nan diamankan terdapat 35 residivis, sementara 694 nonresidivis.

Dalam operasi ini, interogator sukses mengamankan 839 peralatan bukti, dengan rincian duit tunai sebesar Rp 10.763.000, 11 pucuk senjata api, 27 bilah senjata tajam dan 428 unit kendaraan bermotor roda dua.

Polisi juga menyita 21 unit mobil, 150 unit telepon genggam, 71 butir peluru, 119 buah kunci T nan digunakan untuk membobol motor korban hingga 12 unit air gun.

Dekananto mengatakan, Polda Metro Jaya berbareng Satreskrim Polres jejeran tidak hanya mengungkap tindak pidana, tetapi juga menyelamatkan dan mengembalikan peralatan bukti hasil kejahatan kepada pemiliknya. Pihak kepolisian, kata Dekananto, bakal terus menindak para pelaku kejahatan.

"Dari hasil pengungkapan tersebut, sebanyak 62 unit kendaraan roda dua dan lima unit kendaraan roda empat bakal dikembalikan kepada para korban setelah melalui proses identifikasi kepemilikan dan manajemen sesuai ketentuan norma nan berlaku," ujarnya.

Operasi Berantas Jaya digelar dalam rangka menciptakan situasi kondusif. Melalui operasi tersebut, Polda Metro Jaya dan jejeran berkomitmen dalam menjaga Jakarta demi memberikan perlindungan dan rasa kondusif bagi masyarakat.

(wnv/mea)

JAKARTA - Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) memperkirakan nilai beragam produk ritel berpotensi mengalami kenaikan pada kuartal IV 2026. Lonjakan tersebut dipicu oleh meningkatnya biaya energi, logistik, nilai bahan baku, serta pelemahan nilai tukar rupiah nan berakibat pada biaya produksi, terutama untuk peralatan impor.

Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja mengatakan potensi kenaikan nilai diperkirakan mulai terasa menjelang musim shopping akhir tahun. Menurutnya, kuartal IV menjadi periode ketika peritel mulai mempersiapkan stok dalam jumlah besar untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru nan kemudian disusul Imlek, Ramadan, dan Lebaran pada awal 2027.

"Kuartal IV merupakan awal dari peak season kedua setelah Ramadan dan Idulfitri. Para peritel kudu menyiapkan stok jauh-jauh hari untuk menghadapi Natal, Tahun Baru, Imlek, hingga Ramadan. Barang-barang tersebut diproduksi dengan biaya nan sudah meningkat lantaran nilai energi, logistik, dan bahan baku naik," ujar Alphonzus saat ditemui di Kemendag, Kamis (30/7/2026).

Ia menjelaskan, kenaikan nilai diperkirakan belum bakal terlihat pada kuartal III lantaran sebagian besar pelaku ritel tetap menjual stok lama nan diproduksi dengan biaya nan lebih rendah.

"Saya kira kuartal III teman-teman ritel tetap mempunyai stok lama, sehingga dampaknya belum terlalu terasa. Potensi kenaikan nilai lebih besar terjadi pada kuartal IV ketika stok baru mulai masuk ke pasar," katanya.

Menurut Alphonzus, kenaikan biaya produksi bakal berakibat pada nyaris seluruh kategori produk. Kenaikan biaya logistik dan daya memengaruhi baik produk impor maupun produk nan diproduksi di dalam negeri.

"Kalau peralatan impor tentu lebih terdampak oleh pelemahan nilai tukar rupiah. Tetapi produk dalam negeri juga bakal mengalami tekanan lantaran biaya energi, logistik, dan bahan bakunya meningkat. Jadi nyaris semua kategori produk berpotensi mengalami kenaikan harga," ujarnya.

Link live streaming Timnas Indonesia vs Timnas Timor Leste di Piala AFF 2026 sore ini ada di akhir tulisan (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

CHONBURI – Klik di sini! Link live streaming Timnas Indonesia vs Timnas Timor Leste di Piala AFF 2026 sore ini ada di akhir artikel.

Partai Timnas Indonesia vs Timnas Timor Leste itu merupakan matchday 3 Piala AFF 2026. Duel dijadwalkan berjalan di Stadion Chonburi, Chonburi, Thailand, Jumat (31/7/2026) pukul 17.00 WIB.

1. Hajar Kamboja

Mitchell Baker cetak gol di laga Timnas Indonesia vs Timnas Kamboja (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)

Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan telak 5-1 atas Timnas Kamboja pada laga pertamanya di fase grup. Duel itu digelar di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Senin 27 Juli 2026 malam WIB.

Gol-gol Timnas Indonesia dicetak oleh Mitchell Baker (6’, 15’, 56), Sandy Walsh (24’), dan Jens Raven (87’). Sementara, satu-satunya gol Kamboja dihasilkan dari bunuh diri Nadeo Argawinata (48’).

Sementara, Timor Leste kembali menelan kekalahan di partai keduanya di Piala AFF 2026. Setelah disikat Timnas Vietnam 0-7 di kandang sendiri, mereka tumbang 0-2 di markas Timnas Singapura.

Praktis kedua kesebelasan berada dalam kondisi berbeda. Modal Timnas Indonesia tengah membumbung tinggi, sementara Timnas Timor Leste hancur lebur.