Jakarta, CNBC Indonesia - Maskapai penerbangan Amerika Serikat (AS) mulai mengurangi sejumlah penerbangan berbiaya rendah dan kurang menguntungkan setelah nilai bahan bakar jet kembali melonjak. Kondisi ini berpotensi mempersempit pilihan bagi penumpang nan selama ini mengandalkan tiket pesawat murah.

Para pelaksana United Airlines, American Airlines, dan Southwest Airlines mengatakan mereka berencana memangkas kapabilitas penerbangan pada bulan-bulan terakhir tahun ini. CFO Southwest Airlines Tom Doxey mengatakan langkah tersebut menjadi respons nan masuk logika jika nilai bahan bakar memperkuat tinggi.

"Jika nilai bahan bakar tetap tinggi dalam waktu lama, menurut saya itu adalah respons nan wajar... untuk memangkas sebagian kapabilitas tersebut," ujarnya dalam konvensi investor, dikutip CNN International, Jumat (19/9/2026).

Penerbangan nan paling berpotensi dipangkas adalah rute dengan permintaan rendah dan margin untung tipis. CFO United Airlines Michael Leskinen mengatakan terdapat sejumlah rute nan berada di tingkat profitabilitas rendah dan dapat berubah menjadi tidak menguntungkan ketika nilai bahan bakar melonjak.

Menurut penulis buletin penerbangan From the Tray Table, Zach Griff, penerbangan nan berisiko dihapus umumnya menjadi pilihan pelancong nan memburu nilai murah, bukan penumpang bisnis. Rute tersebut antara lain penerbangan pada hari-hari dengan permintaan rendah seperti Selasa alias Sabtu, serta penerbangan larut malam dan awal hari.

Tekanan terhadap tarif juga meningkat setelah maskapai berbiaya rendah Spirit Airlines menghentikan operasinya pada Mei akibat lonjakan nilai bahan bakar. Di sisi lain, maskapai murah seperti Frontier Airlines mulai mengembangkan jasa nan lebih premium, sehingga pilihan penerbangan berbiaya rendah bagi konsumen semakin terbatas.

"Ini adalah situasi nan sangat menantang bagi pengguna nan mencari tarif penerbangan murah," kata Griff. "Tarif murah mulai menghilang, dan nilai tiket pun terus meningkat."

Data Indeks Harga Konsumen menunjukkan tarif penerbangan pada Juni, Juli, dan Agustus sekitar 25% lebih tinggi dibandingkan periode nan sama tahun lalu. Sementara itu, menurut Argus Research, nilai rata-rata bahan bakar jet mencapai US$4,56 alias sekitar Rp80.256 per galon, level tertinggi sejak awal Mei.

Empat maskapai terbesar AS, ialah United, Delta, American, dan Southwest, secara kolektif mengeluarkan biaya bahan bakar nyaris 80% lebih tinggi pada April-Juni dibandingkan setahun sebelumnya.

Meski demikian, CEO Delta Ed Bastian menegaskan nilai tiket tidak hanya ditentukan biaya bahan bakar lantaran tetap berjuntai pada penawaran dan permintaan. "Permintaan nan ada sangat kuat," ujarnya.

(sef/sef) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNN Indonesia --

Polda Metro Jaya memastikan laki-laki berinisial RS (44) nan menendang wanita di Mal Senayan City hingga terjatuh tidak sedang dalam pengaruh alkohol.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan perihal itu dipastikan telah dipastikan interogator dari hasil pemeriksaan pada saat penangkapan pelaku.

"Terkait tentang alkohol, dinyatakan tidak terpengaruh dalam kondisi alkohol, nan berkepentingan dalam kondisi tidak mengonsumsi minuman keras," ujarnya kepada wartawan, Jumat (18/9).

Lebih lanjut, Budi mengatakan interogator telah memeriksa korban mengenai tindakan penendangan tersebut. Ia menyebut dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa korban mengalami syok alias trauma.

"Ini memang kudu kita pahami bahwa kita menyampaikan empati juga mengenai tentang kejadian ini mengakibatkan syok, mengakibatkan trauma bagi korban saat ini," jelasnya.

Budi mengatakan saat ini korban juga telah diberikan pendampingan trauma healing dari Polda Metro Jaya untuk mengatasi trauma nan timbul.

"Kita juga bakal memandang kondisi korban, apakah dari tersungkur pada saat ditendang ada luka-luka, ada personil tubuh nan cedera, ataupun traumatik nan dialami oleh korban," tuturnya.

Lebih lanjut, Budi mengatakan interogator Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya tetap memeriksa pelaku secara intensif untuk mengetahui motif penendangan tersebut.

"Apa peristiwanya, apa penyebab nan berkepentingan melakukan penendangan terhadap seorang korban wanita di tempat area makan salah satu mal di wilayah Jakarta Pusat. Ini tetap proses didalami, termasuk penyelidik dan interogator juga sudah meminta keterangan dari korban," jelasnya.

Sebelumnya Polda Metro Jaya menangkap laki-laki berinisial R (44) nan menendang wanita dari belakang saat sedang mengantri makanan di Mal Senayan City.

Kasubdit IV Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim mengatakan pelaku ditangkap petugas di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara, pada Jumat (18/9), sekitar pukul 03.55 WIB.

(tfq/dal)

Sawahlunto -

Ketua DPD Partai Gerindra Sumatra Barat (Sumbar) Andre Rosiade memimpin upacara pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Laskar Kader Partai Gerindra Sumbar di Camping Ground Kandih, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat (Sumbar). Andre mengatakan partai mau membentuk kader nan disiplin, loyal, berintegritas serta memahami nilai-nilai perjuangan partai.

Kegiatan nan berjalan selama tiga hari, dari Jumat hingga Minggu. Kegiatan diikuti sekitar 500 peserta dari beragam wilayah di Sumatra Barat nan berasal dari DPC Partai Gerindra serta kalangan anak muda nan menjadi bagian dari proses pengaderan partai.

Dalam aktivitas tersebut, Andre Rosiade bertindak sebagai pemimpin upacara pembukaan. Apel turut disaksikan Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy serta sejumlah personil DPR RI dan DPRD Sumbar dan DPRD Kabupaten/Kota.

"Diklat Laskar ini merupakan bagian krusial dari proses pengaderan Partai Gerindra di Sumatera Barat. Kita mau kader-kader nan mengikuti aktivitas ini mempunyai disiplin, loyalitas, integritas, serta memahami nilai-nilai perjuangan partai," kata Andre dalam keterangannya, Jumat (18/9/2026).

Andre mengatakan, kader nan mengikuti diklat diharapkan bisa menjadi bagian dari kekuatan organisasi nan datang dan bekerja berbareng masyarakat. Andre menyebut kader juga perlu memahami beragam program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar menjadi bekal untuk menyampaikannya kepada masyarakat.

"Kita juga mau kader memahami program-program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sehingga ketika berada di tengah masyarakat, mereka bisa menjelaskan program tersebut dengan baik. Ini bagian dari upaya kita memperkuat kapabilitas dan kualitas kader Gerindra di Sumatera Barat," jelasnya.

PIC Badilklat DPP Partai Gerindra di Sumbar, Masrul, menambahkan pendidikan dan training tersebut merupakan bagian dari proses pembentukan kader nan militan. Dia menyebut, militansi kader tidak hanya berangkaian dengan semangat, tetapi juga kudu dibarengi pemahaman terhadap organisasi, kedisiplinan dalam menjalankan tugas serta komitmen terhadap perjuangan partai.

"Diklat ini merupakan bagian dari proses pendidikan dan pengaderan untuk menciptakan kader-kader nan militan. Militan dalam makna mempunyai pemahaman terhadap organisasi, disiplin dalam menjalankan tugas, serta mempunyai komitmen terhadap perjuangan partai," kata Masrul.

Dia berambisi para peserta tidak hanya memahami materi nan diberikan, tetapi bisa menerapkannya dalam aktivitas organisasi maupun kehidupan bermasyarakat.

"Kita berambisi setelah mengikuti diklat ini, para peserta tidak hanya memahami materi nan diberikan, tetapi juga bisa menerapkannya dalam aktivitas organisasi dan kehidupan bermasyarakat. Mereka kudu mempunyai karakter, semangat kebersamaan, keahlian bekerja sama dan tanggung jawab sebagai kader," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Diklatlatsar Partai Gerindra Sumbar, Hidayat, mengatakan peserta juga diberikan pemahaman mengenai AD/ART Partai Gerindra, manifesto perjuangan, yel-yel serta Mars Perjuangan Partai. Peserta berkesempatan berinteraksi dengan para ketua partai, baik nan berada di lingkungan pelaksana maupun legislatif.

"Tujuannya adalah kita mau membentuk karakter kader nan solid, nan berdisiplin, berintegritas, berwawasan, dan mengerti mengenai platform perjuangan partai serta cita-cita partai," kata Hidayat.

"Kita sangat egaliter, membaur, dan juga melakukan komunikasi dan koordinasi. Ketika kader-kader itu bisa memahami gimana manifesto perjuangan partai, itu intinya," imbuhnya.

Menurut Hidayat, diklat juga diarahkan untuk membentuk kader nan disiplin, bertanggung jawab, bisa bekerja sama dan mempunyai semangat gotong royong. Dia berambisi para kader nantinya bisa menjadi ujung tombak partai di tengah masyarakat, termasuk dalam menyampaikan info mengenai program strategis nasional.

"Kita berambisi juga ujung tombak di bawah memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai program strategis nasional seperti MBG, KDMP, termasuk juga penegakan hukum, termasuk juga dalam rangka untuk kedaulatan bangsa nan lebih dahsyat ke depan," kata dia.

(wnv/idn)

Ketua DPD Partai Gerindra Sumatra Barat (Sumbar) Andre Rosiade memimpin upacara pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Laskar Kader Partai Gerindra Sumbar di Camping Ground Kandih, Kota Sawahlunto, Jumat (18/9).

Kegiatan nan berjalan selama tiga hari, Jumat hingga Minggu tersebut, diikuti sekitar 500 peserta dari beragam wilayah di Sumatra Barat. Para peserta berasal dari DPC Partai Gerindra serta kalangan anak muda nan menjadi bagian dari proses pengaderan partai.

Dalam aktivitas tersebut, Andre Rosiade bertindak sebagai pemimpin upacara pembukaan. Apel turut disaksikan Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy serta sejumlah personil DPR RI dan DPRD Sumbar dan DPRD Kabupaten/Kota.

Andre mengatakan, Diklat Laskar merupakan bagian krusial dari proses pengaderan Partai Gerindra di Sumatera Barat. Melalui aktivitas tersebut, partai mau membentuk kader nan mempunyai disiplin, loyalitas, integritas serta memahami nilai-nilai perjuangan partai.

“Diklat Laskar ini merupakan bagian krusial dari proses pengaderan Partai Gerindra di Sumatera Barat. Kita mau kader-kader nan mengikuti aktivitas ini mempunyai disiplin, loyalitas, integritas, serta memahami nilai-nilai perjuangan partai,” kata Andre.

Menurutnya, kader nan mengikuti diklat diharapkan bisa menjadi bagian dari kekuatan organisasi nan datang dan bekerja berbareng masyarakat.

Selain penguatan internal organisasi, Andre menyebut kader juga perlu memahami beragam program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, kader mempunyai bekal untuk menyampaikan info mengenai program pemerintah kepada masyarakat.

“Kita juga mau kader memahami program-program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sehingga ketika berada di tengah masyarakat, mereka bisa menjelaskan program tersebut dengan baik. Ini bagian dari upaya kita memperkuat kapabilitas dan kualitas kader Gerindra di Sumatera Barat,” ujarnya.

PIC Badilklat DPP Partai Gerindra di Sumbar, Masrul, mengatakan pendidikan dan training tersebut merupakan bagian dari proses pembentukan kader nan militan.

Menurutnya, militansi kader tidak hanya berangkaian dengan semangat, tetapi juga kudu dibarengi pemahaman terhadap organisasi, kedisiplinan dalam menjalankan tugas serta komitmen terhadap perjuangan partai.

“Diklat ini merupakan bagian dari proses pendidikan dan pengaderan untuk menciptakan kader-kader nan militan. Militan dalam makna mempunyai pemahaman terhadap organisasi, disiplin dalam menjalankan tugas, serta mempunyai komitmen terhadap perjuangan partai,” kata Masrul.

Ia berambisi para peserta tidak hanya memahami materi nan diberikan selama diklat, tetapi juga bisa menerapkannya dalam aktivitas organisasi maupun kehidupan bermasyarakat.

“Kita berambisi setelah mengikuti diklat ini, para peserta tidak hanya memahami materi nan diberikan, tetapi juga bisa menerapkannya dalam aktivitas organisasi dan kehidupan bermasyarakat. Mereka kudu mempunyai karakter, semangat kebersamaan, keahlian bekerja sama dan tanggung jawab sebagai kader,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Diklatlatsar Partai Gerindra Sumbar, Hidayat, mengatakan aktivitas tersebut diikuti sekitar 500 peserta dari seluruh Sumatera Barat, termasuk kader-kader DPC dan kalangan anak muda.

“Tujuannya adalah kita mau membentuk karakter kader nan solid, nan berdisiplin, berintegritas, berwawasan, dan mengerti mengenai platform perjuangan partai serta cita-cita partai,” kata Hidayat.

Hidayat menjelaskan, peserta juga diberikan pemahaman mengenai AD/ART Partai Gerindra, manifesto perjuangan, yel-yel serta Mars Perjuangan Partai.

Selain itu, peserta berkesempatan berinteraksi dengan para ketua partai, baik nan berada di lingkungan pelaksana maupun legislatif. “Kita sangat egaliter, membaur, dan juga melakukan komunikasi dan koordinasi. Ketika kader-kader itu bisa memahami gimana manifesto perjuangan partai, itu intinya,” ujarnya.

Menurut Hidayat, diklat juga diarahkan untuk membentuk kader nan disiplin, bertanggung jawab, bisa bekerja sama dan mempunyai semangat gotong royong.

Ia berambisi para kader nantinya bisa menjadi ujung tombak partai di tengah masyarakat, termasuk dalam menyampaikan info mengenai sejumlah program strategis nasional.

“Kita berambisi juga ujung tombak di bawah memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai program strategis nasional seperti MBG, KDMP, termasuk juga penegakan hukum, termasuk juga dalam rangka untuk kedaulatan bangsa nan lebih dahsyat ke depan,” katanya.

Diklat Laskar Kader Partai Gerindra Sumbar tersebut dijadwalkan berjalan hingga Minggu. Kegiatan ini menjadi salah satu tahapan pengaderan untuk memperkuat kapasitas, karakter dan pemahaman kader Partai Gerindra di Sumatera Barat.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ngurah Rai mengungkap identitas dan asal negara dari penduduk negara asing (WNA) nan berkegiatan sebagai pekerja seks komersial (PSK) di Umalas, Seminyak, dan Canggu. Mereka terdiri atas 12 orang wanita dan 1 orang laki-laki dari beragam kewarganegaraan.

Kabid Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ngurah Rai, Raja Ulul Azmi Syahwali, merinci terdapat 8 WNA wanita nan ditangkap di Vila Nooki 4 Umalas. Mereka terdiri atas 3 WN Rusia berinisial DK, AG, dan KS, serta 1 WN Kazakhstan berinisial AS, nan masing-masing memegang izin tinggal kunjungan.

Selain itu, terdapat 4 WNA Nigeria berinisial HBO, MOL, GO, dan TE nan diduga menyalahgunakan izin tinggal dengan modus serupa. Bersama dengan penangkapan 8 orang tersebut, imigrasi menemukan perangkat kontrasepsi beragam merek, body oil, peralatan kosmetik, ponsel beragam merek, serta tas.

Di Vila Kayu Seminyak, terdapat 3 WNA Nigeria nan ditangkap. Mereka berinisial JFP, ECM, dan HOU dengan memegang visa izin tinggal kunjungan Program Magang nan telah lenyap masa berlakunya. Bersama dengan ketiga WNA tersebut, petugas menemukan adanya perangkat kontrasepsi, pelumas, tas, serta ponsel beragam merek.

“Dari WNA tersebut, terdapat nan alamatnya bukan di Bali. Alamatnya itu sesuai izin tinggalnya, ada juga nan alamatnya di Jakarta. Jadi mereka berpindah-pindah,” ungkap Raja dalam konvensi pers di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ngurah Rai, Jumat (18/9).

Raja juga mengungkap, WNA Nigeria nan ditangkap tersebut beraksi secara perorangan melalui panggilan dari situs dan aplikasi, serta menerapkan sistem bayar langsung di tempat.

“Memang untuk WN Nigeria ini, kita kudu memanggilnya secara perorangan. Jadi kita panggil, dia datang, dan di situ kita kudu bayar,” ungkap Raja.

Sementara itu, terdapat 2 orang WNA nan ditangkap di Canggu, ialah seorang wanita asal Rusia berinisial IP dan WNA laki-laki asal Ukraina berinisial OG. Dalam penangkapan tersebut, petugas lebih dulu menangkap IP nan diduga menyalahgunakan izin tinggal untuk berkegiatan sebagai PSK dengan pemesanan melalui WhatsApp.

IP tinggal di Nook Canggu dengan menggunakan KITAS Remote Worker nan tetap bertindak hingga 8 November 2026. Bersama dengannya, ditemukan pelumas, perangkat kontrasepsi, parfum, serta ponsel.

“Pendalaman lapangan kemudian mengarahkan tim ke sebuah apartemen, tempat seorang WNA laki-laki asal Ukraina berinisial OG ditangkap lantaran diduga memfasilitasi aktivitas tersebut. ITAS Investor milik OG tercatat telah berhujung pada 14 Oktober 2025,” jelas Raja.

Kanit 3 Subdit IV Ditreskrimum Polda Bali, Kompol I Made Dimas Widyantara, mengungkap aktivitas nan dilakukan oleh IP dan OG mempunyai indikasi sebagai jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Hal tersebut dikarenakan adanya pengendali nan mengatur jasa tersebut.

“Dari beberapa WNA nan sudah diamankan, imigrasi sekarang sudah membikin laporan polisi di Polda Bali. Kemungkinan besar nan sudah layak memenuhi unsur untuk dinaikkan menjadi laporan polisi adalah di TKP Canggu dengan inisial IP dan terlapor OG,” kata Dimas.

Atas perbuatan IP dan OG, Polda Bali bakal mengenakan Pasal 420 dan/atau Pasal 421 dan/atau Pasal 423 dan/atau Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden RI Prabowo Subianto mengaku konsisten memperjuangkan kerakyatan di Indonesia sejak dulu.

"Kita mau demokrasi. jangan salah saya di tentara saya dukung demokrasi, saya dukung reformasi," kata Prabowo di HUT ke-28 PAN, Jakarta, Jumat (18/9) malam.

Meski begitu, Prabowo meminta seluruh pihak berhati-hati lantaran kerakyatan juga bisa dibajak oleh pihak bermodal besar. Ia mengatakan ada upaya dari mereka untuk membajak demokrasi.

"Saudara-saudara tapi kita kudu hati-hati bahwa kerakyatan bisa dibajak, bisa dibeli," ucap dia.

Prabowo mengatakan mereka berupaya membajak kerakyatan dengan berupaya menyogok tokoh-tokoh politik di Indonesia.

"Mereka memelihara algoritma, pakai buzzer-buzzer, robot-robot. Anak-anak kita, rakyat kita dirusak coba mereka pengaruhi dengan fitnah, alhamdulillah rakyat kita tidak bodoh," ujarnya.

(mnf/dal)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menilai Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai kawan seperjuangan. Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri seremoni HUT ke-28 PAN, di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jumat (18/9/2026).

Prabowo mengaku susah menyampaikan sambutan lantaran dirinya merasa berada di tengah para kawan nan telah menjadi bagian dari perjalanan perjuangan.

"Saudara-saudara, susah untuk berbicara. Sesungguhnya saya datang di tengah kawan seperjuangan nan setia," kata Prabowo dalam aktivitas HUT ke-28 PAN, Jumat (18/9/2026).

Prabowo kemudian mengungkapkan bahwa dalam perjalanan kehidupan terdapat beragam jenis kawan. Ada kawan nan datang ketika seseorang berada dalam kondisi senang maupun ketika mempunyai kekuasaan. Menurutnya, PAN Merupakan kawan di kala susah.

"Kawan itu ada beragam golongan, kawan adalah beragam klasifikasi. Ada kawan di waktu gembira, ada kawan di waktu kita berkuasa, ada kawan di waktu indah, ada jenis kawan lain, kawan di waktu kita susah," ujarnya.

"Terima kasih kawan-kawan dari PAN," lanjut Prabowo.

Dia kemudian mengaitkannya dengan perjuangan para pendiri bangsa ketika memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Menurut Prabowo, ketika kemerdekaan diproklamasikan, situasi nan dihadapi para pendiri bangsa belum sepenuhnya pasti. Saat itu terdapat pihak nan ikut berjuang, ada nan memilih menunggu dan memandang perkembangan situasi, serta ada pula nan berpihak kepada penjajah.

Prabowo mengatakan nilai-nilai tersebut juga tecermin ketika menjadi bagian dari pendidikan nan diterimanya di lingkungan militer.

Lebih lanjut, kepala negara menjelaskan bahwa dalam pengetahuan keprajuritan, keahlian bukan satu-satunya aspek nan dipertimbangkan ketika memilih pasukan maupun anak buah. Menurutnya, pada akhirnya kesetiaan alias loyalitas menjadi perihal nan sangat penting.

(dem/dem) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memulai pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS). Pengawasan ini ditandai dengan terbitnya Peraturan OJK (POJK) tentang Penahapan Peralihan Tugas dan Wewenang Pengaturan dan Pengawasan Transaksi Pada Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK.

POJK ini mengatur sistem transisi kewenangan pengaturan dan pengawasan BMKS agar melangkah lancar dan terukur demi menjaga stabilitas pasar, mencegah terjadinya kekosongan hukum, dan meminimalkan hambatan operasional bagi para pelaku upaya nan sudah berjalan.

"Peralihan kewenangan dari Bappebti ke OJK ini bakal mulai bertindak sejak 1 Januari 2027 saat BMKS beroperasi," tulis siaran pers OJK, Jumat (18/9/2026).

Selain itu, OJK juga resmi menerbitkan POJK Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan BMKS. Aturan ini diterbitkan untuk memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan BMKS nan mengatur pelaku aktivitas perdagangan di BMKS, perdagangan dan tata langkah penahapan perdagangan, penyelenggaraan transaksi, tata kelola, manajemen risiko, pelindungan pengguna jasa, dan penegakan integritas.

OJK menjelaskan, BMKS dirancang sebagai satu ekosistem nan mencakup perdagangan, kliring, penjaminan, penyelesaian transaksi, hingga pengelolaan Bukti Kepemilikan Elektronik. Penyelenggaraannya wajib mengedepankan prinsip transparansi, efisiensi, kepastian transaksi, integritas pasar, dan manajemen risiko.

"POJK ini juga mencantumkan aspek pelindungan pengguna jasa nan bermaksud untuk meningkatkan kepercayaan terhadap penyelenggaraan BMKS dan melindungi kepentingan pengguna jasa," jelas OJK.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 mulai bertindak sejak tanggal 17 September 2026 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2026 mulai bertindak sejak tanggal 1 Januari 2027.

(ahi/hns)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengatakan PAN lebih senior dari partai Gerindra nan dipimpinnya. Prabowo menyebut PAN lebih tua 11 tahun dari Gerindra.

"PAN lebih senior dari gerindra, PAN didirikan 28 tahun nan lalu, kami 17 tahun, jadi PAN itu senior dari usia," kata Prabowo di aktivitas HUT ke-28 PAN, di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Prabowo lantas bicara kedekatannya dengan PAN. Dia menyebut banyak sahabatnya berada di PAN sejak dulu.

"Saya dulu sebelum di Gerindra saya di Golkar tapi sahabat saya dari dulu di PAN semua," ujarnya.

Meski begitu, Prabowo mengatakan semua partai mempunyai nilai perjuangan nan sama. Ia mengaku banyak kenal tokoh-tokoh partai lain nan mempunyai visi mewujudkan Indonesia setara dan makmur.

"Jadi kerabat saudara, dalam nilai perjuangan saya juga percaya nyaris di semua partai banyak nan nilai perjuangannya sama sama kita, saya tau saya kenal orang-orang di partai lain juga, tentunya kita semua mau Indonesia setara dan makmur, semua," ujarnya.

(eva/idn)

Pemerintah terus melakukan upaya untuk menghadirkan akses pendidikan bagi anak-anak dari family prasejahtera. Saat ini, lebih dari 44 ribu anak dari beragam jenjang pendidikan mendapatkan kembali akses pendidikan cuma-cuma dan berbobot melalui program Sekolah Rakyat.

“Pemerintah memastikan lebih dari 44 ribu anak dari family miskin jenjang SD, SMP, hingga SMA kembali mendapat akses pendidikan berbobot secara gratis, sehingga kemiskinan orang tua tidak lagi menjadi penghalang masa depan anak,” kata Kepala Biro Humas Kemensos Devi Deliani di Jakarta, Jum’at (18/9/2026).

Program nan digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, bermaksud untuk memutus transmisi kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan dan pemberdayaan, sehingga kemiskinan orang tua tidak lagi menjadi penghalang masa depan anak.

Sekolah Rakyat sekarang telah menjangkau 182 wilayah, melonjak dari 166 titik dan lebih dari 14.700 peserta didik di tahun pertama. Komitmen negara untuk terus memperluas jangkauan agar anak nan selama ini tidak tertampung bisa kembali duduk di bangku sekolah.

Setiap siswa terdaftar berasas nama dan alamat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). "Sehingga support negara sampai tepat pada anak nan betul-betul membutuhkan, bukan sekadar nomor di atas kertas" ujarnya.

Tahun ini, 93 gedung Sekolah Rakyat permanen telah rampung dibangun, mulai beraksi pertengahan Juli hingga awal September ini, agar semakin banyak anak belajar dengan akomodasi setara sekolah unggulan tanpa kudu menunggu lebih lama.

Sesuai pengarahan Presiden Prabowo, negara menargetkan lebih dari 150 ribu siswa terlayani pada 2027, hingga kelak setiap kabupaten dan kota mempunyai minimal satu gedung permanen berkapasitas lebih dari 2 ribu siswa

Salah satu Huntara siap huni telah dibangun di Kampung Bugis, Kelurahan Kota Ndora, Jumat (17/9/2026).(MI/Marianus Marselus)

BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berbareng Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mulai membangun hunian sementara (huntara) bagi penduduk terdampak gempa nan rumahnya mengalami kerusakan berat.

Sebanyak 2.029 unit huntara direncanakan dibangun di Kabupaten Manggarai Timur. Pembangunan tahap awal dimulai di Kecamatan Borong, ditandai dengan penyerahan satu unit huntara kepada family korban gempa di Kampung Bugis, Kelurahan Kota Ndora, Jumat (17/9).

Direktur Penanganan Darurat Wilayah II BNPB, dr. Riswandi, mengatakan pembangunan huntara merupakan corak kerja sama antara BNPB dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur untuk membantu penduduk terdampak gempa.

“Hunian sementara ini dibuat agar masyarakat terhindar dari debu, panas, dan dingin, serta meringankan beban akibat gempa,” ujar Riswandi.

Menurut Riswandi, pemerintah bakal membangun huntara bagi penduduk nan rumahnya mengalami kerusakan berat akibat gempa.

“Untuk sementara, di Manggarai Timur ada 2.029 kediaman nan bakal dibangun,” katanya.

Ia menjelaskan, pembangunan huntara tahap awal diprioritaskan di wilayah Kecamatan Borong.

Sementara itu, penduduk nan rumahnya mengalami kerusakan ringan bakal mendapatkan support sebesar Rp15 juta, sedangkan rumah dengan kerusakan sedang mendapatkan support Rp30 juta.

Setelah pembangunan huntara, pemerintah bakal melanjutkan pembangunan kediaman tetap bagi penduduk nan rumahnya mengalami kerusakan berat.

Wakil Bupati Manggarai Timur, Tarsisius Sjukur, mengatakan pembangunan huntara tersebut merupakan support pemerintah pusat melalui BNPB bagi masyarakat terdampak gempa.

“Semoga family bisa menempati rumah dengan kondusif dan nyaman,” ujar Tarsisius.

Pada kesempatan tersebut, BNPB berbareng Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur turut menyerahkan perabotan rumah tangga kepada family penerima huntara.

Hunian sementara berukuran 4 × 6 meter itu dibangun menggunakan rangka baja ringan dan tembok kalsiboard. Huntara tersebut dilengkapi bilik mandi, toilet, serta instalasi listrik.

Pembangunan huntara ini menjadi bagian dari penanganan pascabencana gempa di Manggarai Timur, sembari menunggu pembangunan kediaman tetap bagi penduduk nan rumahnya mengalami kerusakan berat. (MM/E-4)

Warga Palestina menyaksikan dari gedung saat pasukan tentara Israel dikerahkan selama operasi militer di kamp pengungsi Palestina Ain, sebelah barat Nablus di Tepi Barat nan diduduki Israel, pada 17 September 2026.(AFP/Zain JAAFAR)

SETAHUN nan lalu, ketika Prancis, Inggris, dan kekuatan Barat lain secara resmi mengakui negara Palestina, Adam Bader sempat merasakan secercah harapan. Namun, bagi pengusaha berumur 27 tahun nan tinggal di Tulkarem, Tepi Barat, ini, angan tersebut sekarang sirna.

"Saya senang saat mendengarnya. Namun setahun berlalu, kami tidak memandang ada perbaikan. Sebaliknya, situasi semakin jelek setiap hari dan tidak ada nan bisa melakukan apa-apa," ujar Bader, merujuk pada serangan berulang militer Israel di kotanya.

Setahun setelah gelombang pengakuan diplomatik tersebut, pembentukan negara Palestina secara nyata justru terasa lebih jauh dari sebelumnya. Kekerasan pemukim Israel melonjak, penduduk Palestina kian terdesak ke wilayah nan semakin sempit, dan posisi Otoritas Palestina (PA) terus melemah.

Diplomasi vs Realitas Lapangan

Pada 22 September 2025, Presiden Prancis Emmanuel Macron memimpin pertemuan unik PBB untuk mengakui negara Palestina sebagai jalan keluar dari kemarahan dunia atas serangan Israel di Jalur Gaza. Sepuluh negara, termasuk Inggris, Kanada, dan Australia, berasosiasi dalam langkah ini, sehingga total personil PBB nan mengakui Palestina mencapai sekitar 157 negara namalain lebih dari empat perlima keanggotaan PBB.

Namun, Israel nan didukung Amerika Serikat menolak keras pengakuan tersebut. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu apalagi meningkatkan upaya untuk mengisolasi Otoritas Palestina di bawah kepemimpinan Presiden Mahmoud Abbas.

"Pengakuan memang menjadikan solusi dua negara sebagai realitas politik dan diplomatik. Namun sayangnya, di lapangan, perihal itu tetap berjuntai pada perilaku terlarangan Israel nan tidak menerapkan resolusi internasional," kata Omar Awadallah, Wakil Menteri Luar Negeri Otoritas Palestina kepada AFP.

Analis politik Palestina, Ines Abdel Razek, menambahkan bahwa pengakuan tanpa tindakan nyata untuk melawan kebijakan Israel hanyalah retorika. "Solusi dua negara telah menjadi mantra diplomatik untuk menghindari realita nan ada di depan mata," tegasnya.

Penolakan Keras Netanyahu

Di sepanjang perbukitan Tepi Barat, ribuan bendera Israel sekarang menghiasi jalan-jalan nan digunakan pemukim. Di beberapa dinding, muncul grafiti bertuliskan, "No future in Palestine" sebagai seruan agar penduduk Palestina pergi.

Netanyahu berdasar bahwa negara Palestina bakal menjadi, "Hadiah bagi terorisme," pascaserangan Hamas pada 7 Oktober 2023. "Selama saya menjadi perdana menteri, negara Palestina nan dikendalikan Iran tidak bakal berdiri, baik di Gaza maupun di Yudea dan Samaria (Tepi Barat). Titik," tegas Netanyahu bulan lalu.

Ketegangan diplomatik juga meningkat. Menjelang peringatan setahun pengakuan tersebut, Israel memerintahkan penutupan konsulat Inggris di Yerusalem nan melayani penduduk Palestina. Langkah ini diambil setelah Inggris, Prancis, dan Kanada menjatuhkan hukuman atas meningkatnya serangan pemukim Israel.

Tekanan Ekonomi dan Ekspansi Permukiman

Kondisi Otoritas Palestina saat ini berada di titik nadir. Israel menahan pendapatan bea cukai nan dikumpulkan atas nama PA, menyebabkan krisis penghasilan bagi pegawai sipil. Selain itu, pada awal 2025, Israel membangun nyaris 1.000 gerbang di pintu masuk desa-desa Tepi Barat untuk mengontrol pergerakan warga.

Data PBB menunjukkan bahwa pemukim ekstremis bertanggung jawab atas rata-rata enam serangan per hari terhadap penduduk dan properti Palestina sepanjang tahun 2026. Warga mengeluhkan bahwa pelaku kekerasan jarang diadili dan justru dilindungi oleh militer.

Langkah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, nan meminta polisi mengambil alih urusan sipil dari militer di Tepi Barat, dilihat oleh pengamat sebagai langkah menuju aneksasi formal.

Bagi Sameh, seorang insinyur perangkat lunak di Nablus, pengakuan internasional tetaplah sinyal positif, meski dia mengakui realitas nan pahit. "Masih ada jarak nan sangat besar antara pengakuan internasional dan memandang pengakuan itu diterjemahkan menjadi realita di lapangan," pungkasnya. (I-2)

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) mendorong pemerintah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mengembangkan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sebagai salah satu pengganti pembiayaan pembangunan prasarana daerah.

Dorongan tersebut disampaikan dalam aktivitas Asistensi Pelaksanaan KPDBU Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat nan diselenggarakan di Hotel The Jayakarta, Lombok, Kamis (17/9/2026). Kegiatan ini bermaksud meningkatkan pemahaman dan kesiapan pemerintah wilayah dalam mengidentifikasi serta menyiapkan proyek prasarana nan potensial dikembangkan melalui KPDBU.

Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Teguh Narutomo, menyampaikan bahwa NTB mempunyai kesempatan investasi nan besar, antara lain melalui keberadaan enam waduk strategis nasional, KEK SAMOTA, serta pengembangan hilirisasi pertambangan. Peluang tersebut perlu didukung dengan kesiapan infrastruktur, khususnya pada sektor jasa dasar.

“Optimalisasi faedah investasi memerlukan support prasarana nan memadai. Karena itu, pemerintah wilayah perlu mengembangkan skema pembiayaan nan tepat dengan tetap memperhatikan keahlian fiskal daerah,” ujar Teguh.

Ia menjelaskan, dalam KPDBU, badan upaya dapat terlibat dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur, sementara pemerintah wilayah melakukan pembayaran berasas kesiapan dan kualitas jasa sesuai standar nan ditetapkan.

“Pelaksanaan KPDBU tetap kudu dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan prinsip disiplin fiskal. Meskipun sistem pembayarannya mempunyai karakter nan berbeda dengan pembiayaan melalui pinjaman daerah, komitmen availability payment tetap perlu diperhitungkan sebagai tanggungjawab pembayaran jangka panjang nan dapat memengaruhi ruang fiskal daerah,” tegasnya.

Teguh juga mendorong Pemerintah Provinsi NTB untuk mengoordinasikan kerjasama pemerintah kabupaten dan kota dalam membangun pipeline KPDBU, termasuk mengkaji penyediaan dan peningkatan prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU) melalui semangat “Nusa Tenggara Barat Terang”.

“Salah satu nan dapat dikaji adalah pengembangan PJU melalui program berbareng antardaerah. Pemerintah Provinsi dapat mengoordinasikan kebutuhan, kesiapan proyek, dan skema kerja sama nan dapat dikembangkan,” ungkap Teguh.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI dari Daerah Pemilihan NTB II, Fauzan Khalid, menyampaikan bahwa KPDBU dapat menjadi salah satu opsi untuk mendukung penyediaan prasarana sekaligus mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pembangunan prasarana melalui KPDBU perlu dilihat tidak hanya dari sisi penyediaan jasa publik, tetapi juga dari faedah ekonomi dan potensinya dalam mendukung penguatan PAD,” ujar Fauzan.

Ia mencontohkan pengembangan PJU nan selain meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung aktivitas masyarakat, juga dapat dikaji keterkaitannya dengan optimasi penerimaan wilayah dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT-TL), nan sebelumnya dikenal sebagai Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

Teguh berambisi aktivitas asistensi ini menjadi injakan awal bagi pemerintah wilayah untuk mengidentifikasi proyek prasarana prioritas dan mempercepat pembentukan pipeline KPDBU di seluruh NTB.
“Semoga aktivitas hari ini dapat memberikan pemahaman nan lebih utuh dan menjadi injakan awal bagi percepatan pipeline KPDBU di seluruh Nusa Tenggara Barat,” pungkas Teguh.(H-2)

Anak sekolah. (Foto: Freepik)

Tim campuran imigrasi dan polisi mengungkap besaran tarif nan didapatkan oleh penduduk negara asing (WNA) nan diduga menjadi pekerja seks komersial (PSK) di wilayah Umalas, Seminyak, dan Canggu. Mata duit nan digunakan dalam transaksi adalah Dolar Australia.

Sebanyak 13 WNA tertangkap dalam patroli campuran di area Umalas, Seminyak, dan Canggu. WNA tersebut terdiri atas 12 orang wanita dan 1 orang laki-laki dari beragam kewarganegaraan.

Rincinya, terdapat 8 WNA wanita ditangkap dari operasi di Umalas, nan terdiri atas 4 WN Nigeria, 3 WN Rusia, dan 1 WN Kazakhstan. Di Seminyak, terdapat 3 WNA Nigeria nan ditangkap. Sementara itu, sebanyak 1 WNA wanita asal Rusia dan 1 WNA laki-laki asal Ukraina ditangkap di Canggu.

Kabid Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ngurah Rai, Raja Ulul Azmi Syahwali, mengungkap tarif nan dikenakan kepada pengguna jasa seks komersial berkisar pada 800 AUD untuk penduduk Nigeria, sementara jasa penduduk Rusia dipatok lebih mahal, hingga 1.100 AUD.

“Dari pengakuan nan kami dapatkan, dari pemeriksaan awal, untuk nan WN Rusia dia per satu jam. Per satu jam dia dibayarkan 1.100 AUD (Jika memakai kurs transaksi BI 18 September 2026, kisarannya sekitar Rp13,83–13,97 juta). Selebihnya bervariasi, ada nan short time, ada nan long time,” kata Raja dalam konvensi pers di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ngurah Rai, Jumat (18/9).

Raja menerangkan, pengguna dari jasa seks komersial tersebut dominan penduduk negara asing. Cara mereka mendapatkan pengguna adalah melalui situs (website) alias aplikasi seperti Telegram dan WhatsApp.

“Jadi tidak dikumpulkan di satu tempat, tetapi kita kudu menghubungi lagi melalui Telegram alias website nan tersedia,” jelasnya.

Diketahui pula, Polda Bali menduga terdapat dugaan tindak pidana perbuatan cabul alias tindak pidana perdagangan orang (TPPO) nan dilakukan oleh WNA Rusia berinisial IP dan WNA Ukraina berinisial OG.

Hal tersebut dikarenakan terdapat pengendali jaringan nan beraksi mengatur transaksi jasa.

Namun, perihal nan berbeda dilakukan oleh WN Nigeria nan ditangkap tersebut. Mereka condong beraksi secara perorangan melalui panggilan dari situs dan aplikasi, serta menerapkan sistem bayar langsung di tempat.

“Memang untuk WN Nigeria ini, kita kudu memanggilnya secara perorangan. Jadi kita panggil, dia datang, dan di situ kita kudu bayar,” ungkap Raja.

Sementara itu, Kanit 3 Subdit IV Ditreskrimum Polda Bali, Kompol I Made Dimas Widyantara, mengungkap WNA Rusia dan Ukraina nan diduga melakukan tindak pidana perbuatan cabul alias TPPO telah saling mengenal secara intens sejak bulan Juni dengan tujuan mencari keuntungan.

“Alat bukti nan sudah ditemukan adalah duit dan bukti digital berupa percakapan antara mereka berdua. Jadi di situ memang ada sistem bagi hasil. Kami perlu dalami apakah ada keterlibatan dengan jaringan lain,” terang Dimas.

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Prabowo Subianto mengkritik narasi-narasi master nan kerap memprotes kebijakan strategis nan diambil pemerintah.

Dalam pidatonya di HUT ke-28 PAN, Prabowo mengutip ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 191, nan menyebut tuduhan lebih sadis dari pembunuhan. Dia mengaku tak ambil pusing dengan kritik-kritik master tersebut.

"Terserah pakar-pakar nan menganggap dirinya pakar. Saking pintarnya jadi goblok," ujar Prabowo.

"Surat Al-Baqarah ayat 191. Fitnah itu lebih sadis dari pembunuhan. Ada beberapa master saking pakarnya, dia melontarkan tuduhan saudara-saudara," imbuhnya.

Prabowo menegaskan bahwa dirinya telah disumpah untuk menyejahterakan rakyat. Dia tak mau ada anak Indonesia kelaparan, kekurangan gizi sehingga tak bisa bersaing dengan anak negara lain.

"Sehingga tulangnya lemah, ototnya lemah, sel otak nya lemah. Tidak bisa bersaing dengan anak-anak bangsa lain. Saya tidak mau lihat itu. Itu bukan sumpah saya. Saya berjanji untuk memandang Indonesia sejahtera. Itu sumpah saya," katanya.

Prabowo mengingatkan master untuk jujur. Sebab, kejujuran bagian dari tanggung jawab bagi seorang intelektual.

"Kalau dia sadar saya maafkan. Tapi saya ingatkan, jika Anda punya kepintaran, jangan lupa, seorang cerdas pandai itu kudu jujur. Itu namanya kejujuran intelektual," katanya.

(thr/dal)

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menjelaskan kriteria penilaian berangkaian dengan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi. Tito menyebut pihaknya menyertakan sejumlah stakeholder dan pihak nan kompeten sebelum memberikan apresiasi.

Hal itu disampaikan Tito dalam malam puncak Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi. Tito menjelaskan untuk penghargaan 'Akses Penduduk Terhadap Layanan Pendidikan' pihaknya sampai melibatkan tim dari Kemendikdasmen.

"Untuk masalah tadi pendidikan, kita Bapak Menko tadi tanya, sampaikan jurinya itu kita berbareng dengan Mendagri, timnya Kemendikdasmen. Kemudian, intinyalah kebijakan-kebijakan terhadap pro-pendidikan, pro-bidang kesehatan, termasuk nan perumahan," kata Tito dalam sambutannya di Claro Hotel, Makassar, Jumat (18/9/2026).

Ia pun menjelaskan penilaian mengenai 'Implementasi Program 3 Juta Rumah'. Tito menyebut Kemendagri selalu memantau keahlian dari Pemda untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

"Perumahan menyampaikan, 'Gimana langkah ngukurnya perumahan?' Perumahan itu ada beberapa program, di antaranya adalah pembebasan BPHTB (Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan) dan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) untuk masyarakat nan berpenghasilan rendah (MBR). Nah, kami tiap minggu mengevaluasi wilayah mana saja nan mengeluarkan, menerbitkan BPHTB dan PBG nan cuma-cuma untuk masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Tito.

"Nah, itu kemudian kita mendata tiap minggu, kita lihat siapa nan naik, siapa nan turun, siapa nan memproduksi, menerbitkan, mana nan tidak. Data inilah nan menjadi kita mengeluarkan apa, menentukan siapa pemenang di bagian perumahan," tambahnya.

Ia pun menekankan insentif fiskal nan didapat dari penghargaan tersebut digunakan untuk tambahan APBD. Ia juga menyebut anggaran nan diberikan bisa dipakai untuk penanganan bencana.

"Nah, hanya jika bagian nan lain-lain insentif fiskalnya dalam corak duit masuk ke rekening, itu sebagai tambahan APBD, bukan untuk pribadi. Kemudian, kelak bisa digunakan, termasuk untuk wilayah musibah bisa dipakai untuk menangani bencana. Dan kemudian anggaran-anggaran ini kita harapkan dapat membantu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu kepala wilayah untuk meringankan, membikin program-program nan penting," ungkapnya.

Ia menyebut bakal ada putaran III dari aktivitas penghargaan nan dilaksanakan Kemendagri. Tito pun menyinggung soal pertumbuhan ekonomi setiap daerah.

"Kami sudah sampaikan, Pak, untuk nan di Sumatra sudah kita laksanakan di Batam, Pak. Kemudian nan untuk se-Kalimantan sudah kita laksanakan di Balikpapan minggu lalu. Nah, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, mereka kompak mintanya jika bisa di Jakarta saja sehingga kami laksanakan kemarin malam di Jakarta, di Bidakara. Sudah selesai," kata Tito.

"Se-Jawa-Bali sudah kita laksanakan di Denpasar, di Nusa Dua, di Bali. Tinggal kelak satu lagi di Papua. Kami bakal lapor kepada Bapak Menko kapan waktunya. Baru kita kelak bakal masuk putaran ketiga. Salah satunya kami kasih bocoran, putaran ketiga ini salah satu nan kita bakal perlombakan adalah masalah pertumbuhan ekonomi. Jadi, silakan mulai siap-siap belajar pertumbuhan ekonomi. Kita punya nomor dari BPS dan lain, tapi jangan melobi BPS untuk dapat menang," imbuhnya.

(dwr/idn)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan dua Peraturan OJK (POJK) mengenai penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS). Melalui patokan tersebut, kewenangan pengaturan dan pengawasan transaksi BMKS bakal beranjak dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada OJK mulai 1 Januari 2027.

Dua patokan nan diterbitkan OJK tersebut ialah POJK Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penahapan Peralihan Tugas dan Wewenang Pengaturan dan Pengawasan Transaksi pada BMKS dari Bappebti ke OJK serta POJK Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan BMKS.

“Penerbitan kedua POJK ini merupakan langkah awal OJK dalam mewujudkan petunjuk Pasal 132A Undang-undang Nomor 4 tahun 2026 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Perubahan UU P2SK) nan memberikan mandat kepada OJK untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan transaksi pada BMKS,” tulis OJK dalam keterangannya, Jumat (18/9).

POJK Nomor 15 Tahun 2026 mulai bertindak sejak 17 September 2026, sedangkan POJK Nomor 16 Tahun 2026 mulai bertindak pada 1 Januari 2027.

Pengalihan Kewenangan dari Bappebti

POJK Nomor 15 Tahun 2026 mengatur sistem peralihan tugas dan kewenangan pengaturan serta pengawasan transaksi BMKS dari Bappebti kepada OJK. Tujuannya agar berjalan secara lancar dan terukur, termasuk menjaga stabilitas pasar, mencegah kekosongan hukum, dan meminimalkan hambatan operasional bagi pelaku upaya nan telah berjalan.

Pengalihan kewenangan dari Bappebti ke OJK mulai bertindak pada 1 Januari 2027, seiring dengan operasional BMKS.

Aturan Penyelenggaraan Bursa Mineral

POJK Nomor 16 Tahun 2026 mengatur penyelenggaraan BMKS, mulai dari pelaku aktivitas perdagangan, tata langkah dan penahapan perdagangan, penyelenggaraan transaksi, tata kelola, manajemen risiko, hingga pelindungan pengguna jasa dan penegakan integritas pasar.

OJK merancang BMKS sebagai ekosistem nan mengintegrasikan kegunaan perdagangan, kliring, penjaminan, penyelesaian transaksi, hingga pengelolaan Bukti Kepemilikan Elektronik.

Penyelenggaraan BMKS wajib memenuhi prinsip keteraturan, kewajaran, transparansi, efisiensi, kepastian penyelesaian transaksi, integritas pasar, dan manajemen risiko.

Aturan tersebut juga mencakup aspek pelindungan pengguna jasa untuk meningkatkan kepercayaan terhadap penyelenggaraan BMKS dan melindungi kepentingan pengguna jasa.

Melalui publikasi kedua POJK, OJK berambisi ekosistem BMKS dapat berkembang secara sehat, profesional, dan berkekuatan saing. Bursa ini juga diharapkan bisa menciptakan pasar nan likuid dan tepercaya untuk mendukung peningkatan kepercayaan penanammodal terhadap industri jasa finansial Indonesia.

Jay Idzes (kiri).(Dok AFP)

JAY Idzes resmi tidakhadir memihak Timnas Indonesia pada FIFA ASEAN Cup 2026. Bek Sassuolo itu menyampaikan berita tersebut melalui akun Instagram pribadinya, @jayidzes, Jumat (18/9).

Idzes mengatakan cedera membuatnya kembali kudu menepi pada jarak internasional kali ini. Ia mengaku kecewa lantaran belum dapat kembali memperkuat Skuad Garuda setelah sebelumnya juga tidakhadir pada jarak internasional terakhir akibat cedera.

“Sayangnya, saya tidak bisa berasosiasi dengan tim pada jarak internasional kali ini lantaran cedera,” tulis Idzes.

Menurut Idzes, memihak Indonesia mempunyai makna besar baginya. Karena itu, dia memilih konsentrasi menjalani pemulihan agar dapat kembali memperkuat Timnas Indonesia.

“Membela Indonesia mempunyai makna nan sangat besar bagi saya, dan tidak bisa berada di sana berbareng tim serta kalian semua bukanlah perihal nan mudah,” ujarnya.

Idzes juga berambisi proses pemulihannya melangkah dengan baik sehingga bisa kembali ke lapangan dalam kondisi lebih kuat dan siap.

“Saat ini, konsentrasi saya kudu tertuju pada pemulihan sepenuhnya dan melakukan segala perihal nan saya bisa agar dapat kembali dengan lebih kuat dan siap,” tutur Idzes.

Meski tidak dapat berasosiasi dengan Timnas Indonesia, pemain berumur 25 tahun itu memastikan tetap memberikan support kepada rekan-rekannya nan bakal berkompetensi di FIFA ASEAN Cup 2026.

“Meski saya tidak bisa berada di sana, saya bakal tetap mendukung tim di setiap langkahnya. Semoga sukses, teman-teman. Sampai bertemu lagi,” pungkas Idzes.

Idzes mengalami cedera paha ketika Sassuolo menghadapi Juventus pada lanjutan Liga Italia 2026/2027, Senin (14/9). Ia tampil sebagai starter sebelum ditarik keluar pada menit ke-81.

FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berjalan pada 24 September hingga 5 Oktober. Timnas Indonesia tergabung di Grup A berbareng Singapura, Malaysia, dan Bangladesh.

Skuad Garuda bakal menghadapi Singapura pada 25 September, Malaysia pada 28 September, dan Bangladesh pada 1 Oktober. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta. (E-4)

ilustrasi(Antara)

Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mempercepat investigasi kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga saat ini, tim interogator Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah memeriksa lebih dari 200 orang saksi untuk memperkuat pembuktian perkara.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan secara intensif guna merampungkan pemberkasan para tersangka, mulai dari jejeran ketua Badan Gizi Nasional (BGN) hingga pihak swasta.

"Penyidikan tetap berlanjut, dan interogator Gedung Bundar sedang konsentrasi menuntaskan perkara nan kurang lebih sudah tersangka beberapa nan MBG dan jajarannya, rekanan. Dan sudah pemeriksaan lebih dari 200 orang saksi," ujar Anang di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Dugaan Jual Beli Izin SPPG

Anang mengungkapkan bahwa saksi-saksi nan diperiksa mencakup jejeran Kepala Satuan Pelayanan Gizi (SPPG). Penyidik tengah mendalami materi pokok perkara mengenai adanya dugaan praktik jual beli letak alias titik izin SPPG.

Selain pemeriksaan saksi, Kejagung juga gencar melakukan pencarian dan penyitaan aset milik para tersangka. Langkah ini diambil sebagai upaya pemulihan kerugian finansial negara nan ditimbulkan dari penyimpangan program strategis tersebut.

"Kita juga sudah melakukan penelusuran terhadap aset-aset, penyitaan, dalam rangka memulihkan kerugian negara. Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera keluar penghitungan kerugian negara dari BPKP," tambahnya.

Menunggu Hasil Audit BPKP

Saat ini, pihak Kejaksaan tetap menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) penghitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Anang berambisi berkas perkara dapat segera dinyatakan komplit (P21) agar kasus ini bisa segera disidangkan secara transparan.

"Mudah-mudahan sigap diberkas, sigap di-P21, sigap dilimpahkan, biar sigap sidang, ya. Nanti gimana nan lain, kelak kita lihat di persidangan seperti apa," pungkasnya.

Sutradara Yuval Abraham dan Sutradara Rachel Szor, pemenang Penghargaan Juri Khusus untuk movie Naza, menghadiri sesi foto di karpet merah setelah upacara penutupan Festival Film Venesia ke-83 di Venice Lido pada 12 September 2026.(AFP/Stefano RELLANDINI)

MURAL di jalanan Israel selatan menjadi simbol kemarahan publik terhadap dua sineas lokal, Yuval Abraham dan Rachel Szor. Alih-alih penghormatan, wajah sutradara dokumenter pemenang penghargaan NAZA tersebut digambar dengan sasaran merah dan label PENGKHIANAT.

Film dokumenter tersebut memicu angin besar politik di Israel hanya sebulan menjelang pemilihan umum nan berjalan ketat. Menggunakan sumber militer anonim, NAZA mengungkap pembunuhan massal penduduk sipil di Jalur Gaza, Palestina, oleh militer Israel (IDF), nan kemudian memicu gelombang ancaman serta intimidasi terhadap para penciptanya dan family mereka.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu apalagi menyatakan niatnya untuk memperkenalkan undang-undang nan bermaksud mencabut kebangsaan orang-orang nan dianggap memfitnah tentara IDF. "Tempat mereka bukan di antara kita," tegas Netanyahu dalam video nan diunggah di platform X.

Intimidasi dan Sentimen Nasionalis

Bersamaan dengan pernyataan Netanyahu, puluhan demonstran berkumpul di depan rumah orangtua Rachel Szor di Israel tengah, meneriakkan pengusiran. Aksi tersebut diorganisasi oleh pemengaruh sayap kanan, Mordechai David, nan merupakan sekutu Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir.

Kemarahan besar ini mencerminkan lonjakan sentimen nasionalis pascaserangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Penanganan Netanyahu terhadap akibat serangan tersebut menjadi rumor sentral dalam pemilu nan dijadwalkan pada 27 Oktober mendatang.

Di sisi lain, NAZA justru mendapatkan apresiasi internasional nan luar biasa. Setelah tayang perdana di Festival Film Venesia pekan lalu, movie ini menerima standing ovation selama 25 menit dan memenangkan penghargaan juri khusus.

Kesaksian Whistleblower Militer

Dokumenter itu menyoroti pembunuhan penduduk sipil di Gaza nan dibantu oleh teknologi kepintaran buatan (AI). Isinya didasarkan pada kesaksian 24 whistleblower dari militer dan intelijen Israel nan berbincang dengan syarat anonimitas.

Nama NAZA sendiri diambil dari eufemisme nan digunakan intelijen Israel untuk menunjukkan jumlah penduduk sipil nan diperkirakan bakal tewas dalam serangan udara. Namun, militer Israel membantah keras kesaksian tersebut dan menegaskan telah berupaya menghindari korban sipil.

Kecaman Lintas Spektrum Politik

Hampir seluruh tokoh politik Israel mengecam dokumenter ini. Gadi Eisenkot, penantang utama Netanyahu, menyebut movie tersebut sebagai corak kebutaan moral dan detasemen dari kenyataan. Yair Golan, pemimpin partai Demokrat kiri-tengah, juga mengeluarkan kecaman serupa, meski dia menuduh Netanyahu menggunakan rumor ini untuk mengalihkan perhatian dari kegagalannya pada 7 Oktober.

Di Israel, mengkritik militer adalah perihal nan tabu. "Jelas ada niat untuk tidak mengadakan obrolan seputar kejahatan nan dilakukan dan mencegah orang-orang membicarakannya," ujar Yuval Abraham kepada AFP di Venesia.

Meski mendapat tekanan hebat, support mini muncul dari aktivitas Israel-Palestina Standing Together nan memuji movie tersebut lantaran mengungkap babak lain dalam perang pemusnahan di Gaza. Persatuan Jurnalis di Israel juga mengecam ancaman terhadap para sineas, dengan menyatakan bahwa kerakyatan tidak bakal ada tanpa kebebasan berekspresi.

Hingga saat ini, kampanye militer Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 73.700 orang menurut kementerian kesehatan setempat, nomor nan dianggap andal oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). (AFP/I-2)