Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengamankan dua orang mengenai dugaan peredaran narkotika jenis etomidate. Keduanya diamankan setelah polisi menemukan 381 buah diduga cartridge etomidate nan dibawa menuju Kampung Ambon, Jakarta Barat.

Pengungkapan tersebut dilakukan melalui laporan Kegiatan Rutin nan Ditingkatkan (KRYD) Seaport Interdiction Bakauheni 2026 pada Selasa (18/8).

Pengungkapan bermulai saat personil Subdit 1 nan melaksanakan KRYD Seaport Interdiction di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, melakukan pemeriksaan terhadap bus dengan nomor polisi BA 7024 NU sekitar pukul 15.00 WIB.

Dalam pemeriksaan itu, polisi mendapati seorang penumpang berjulukan Nur Muhammad Iskandarsyah membawa sebuah tas. Saat dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan 381 buah diduga narkotika jenis etomidate di dalam tas tersebut.

"Seorang penumpang atas nama Nur Muhammad Iskandarsyah nan kedapatan membawa 1 tas berisikan 381 pcs diduga narkotika etomidate dengan tujuan Kampung Ambon Jakarta Barat," kata Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso, dalam keterangannya, Rabu (19/8).

Polisi kemudian melakukan pengembangan untuk mengetahui penerima peralatan tersebut. Dari hasil pengembangan, polisi mengamankan sang penerima peralatan berjulukan Jhony Pentury sekitar pukul 23.00 WIB di Terminal Kalideres, Jakarta Barat.

Eko mengatakan, dari hasil interogasi, polisi memperoleh info bahwa etomidate tersebut diperoleh dari seorang narapidana di Lapas Batam berjulukan Sekal Syahzuardi, nan merupakan mantan personil Polri nan telah diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) pada 2025 lantaran kasus narkoba.

Selain itu, lanjut Eko, etomidate tersebut diduga merupakan pesanan dari seorang narapidana berjulukan Selo nan sedang menjalani balasan di lapas wanita.

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri selanjutnya melakukan proses investigasi terhadap kasus tersebut. Polisi juga bakal memeriksa peralatan bukti ke Laboratorium Forensik secara pro justitia untuk memastikan kandungan peralatan nan diamankan.

Selain itu, interogator tetap melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan narkotika dalam kasus tersebut.

BPBD Kota Tasikmalaya pasok air bersih secara cuma-cuma diperuntukkan bagi 8.208 Kepala Keluarga (KK) alias 27.181 jiwa tersebar di 24 Kelurahan.(MI/Kristiadi)

BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tasikmalaya, memasok air bersih diperuntukkan bagi 8.208 Kepala Keluarga (KK) alias 27.181 jiwa terdampak krisis air bersih 24 Kelurahan tersebar di 8 Kecamatan. Krisis air makin meluas, dipicu adanya perubahan suasana dan letak berada didataran tinggi.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Tasikmalaya, Budi Martanova mengatakan, krisis air di wilayahnya makin meluas di 24 Kelurahan tersebar 8 Kecamatan. Namun, pasokan air dilakukan aecara cuma-cuma kepada 8.208 KK alias 45.654 jiwa lantaran musibah El Nino tahun ini makin kering.

"Petugas BPBD berupa pasok air bersih ke beragam pelosok dilakukan secara cuma-cuma setelah menetapkan siaga darurat musibah  hingga September 2026. Akan tetapi, hujan turun nan terjadi di wilayahnya selama ini tidak berakibat dan beragam upaya terus dilakukan agar penduduk tidak menjadi beban dan mereka tak mengambil air tidak layak konsumsi," ujar, Budi, Rabu (19/8).

Menurut Budi, siaga darurat musibah nan ditetapkan hingga September 2026, BPBD, TNI, Polri, Perumda Tirta Sukapura, Dinsos, PMI, Dolar Plastik, FKPPI, Tagana, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Paguyuban Tionghoa, Asia Plaza, Samudra, memasok air bersih cuma-cuma mencapai 454.000 liter.

Namun, pengiriman air bersih terus dilakukan agar meringankan beban bagi penduduk terdampak  krisis air.

"Bencana el nino nan terjadi membikin banyak penduduk di pelosok perkampungan sudah semakin parah terjadi di Kecamatan Mangkubumi, Purbaratu, Kawalu, Cipedes, Tamansari, Cibeureum, Indihiang dan Bungursari. Akan tetapi, pengambilan air berasal dari Perumda Tirta Sukapura Tasikmalaya meski kondisi sumber air di musim tandus sudah menyusut," katanya.

Sementara itu, Mumu, penduduk Kelurahan Margabakti, Cibeureum mengatakan, krisis air bersih nan terjadi selama ini semakin meluas di beragam wilayah dan kondisinya semakin parah tidak. Namun, kekeringan nan terjadi di tahun ini membikin dirinya terpaksa kudu membawa busana kotor ke instansi dan untuk kebutuhan memasak, minum, cuci pakaian, wudlu mengandalkan support dari BPBD.

"Krisis air bersih nan terjadi tetap banyak penduduk mengandalkan support dari BPBD meski sebagian terpaksa mengungsi ke saudaranya tidak hanya sekedar mandi, tapi mencuci pakaian. Pemerintah wilayah kudu memikirkan jangka panjang agar musim tandus bisa teratasi dan jangan sampai penduduk terus membeli air isi ulang meski kondisi ekonomi kurang stabil," pungkasnya. (AD)

Cuaca cerah berawan menyelimuti area Kota Batam, Kepulauan Riau. Suhu udara diprakirakan mencapai 33 derajat Celsius pada siang hari.(MI/Hendri Kremer)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Hang Nadim Batam mengeluarkan prakiraan cuaca Batam, Kepulauan Riau, hari ini (19/8) nan didominasi berawan. Suhu udara diperkirakan mencapai 33 derajat Celsius.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, potensi hujan ringan tetap terdapat pada pagi hari. Setelah itu, kondisi cuaca di Batam condong berawan pada siang hingga malam hari dan bersambung hingga awal hari.

Kondisi tersebut membikin masyarakat tetap perlu mewaspadai perubahan cuaca, terutama bagi penduduk nan melakukan aktivitas di luar ruangan.

Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Hang Nadim Batam mengatakan, secara umum kondisi cuaca di wilayah Kepulauan Riau diprakirakan cerah berawan hingga berawan. Namun, hujan lokal tetap berpotensi terjadi akibat aktivitas konvektif di sejumlah wilayah.

“Potensi hujan tetap ada, terutama nan berkarakter lokal. Masyarakat tetap diimbau memantau perkembangan info cuaca lantaran kondisi atmosfer dapat berubah,” kata prakirawan BMKG Hang Nadim Batam, Rabu (19/8).

Suhu Mencapai 33 Derajat

BMKG memprakirakan suhu udara di Batam berada pada kisaran 25 hingga 33 derajat Celsius. Suhu tertinggi berpotensi terjadi pada siang hingga sore hari ketika intensitas radiasi mentari meningkat.

Kondisi berawan tidak selalu berfaedah hujan bakal turun. Awan nan terbentuk di atas suatu wilayah dapat berkembang berbeda-beda tergantung kondisi atmosfer dan kesiapan uap air.

Berdasarkan prakiraan per waktu, sekitar pukul 07.00 WIB Batam tetap berpotensi mengalami hujan ringan. Memasuki pukul 10.00 WIB, cuaca diprakirakan berawan dan kondisi tersebut bersambung sekitar pukul 13.00 WIB hingga sore.

Pada malam hari, cuaca Batam juga diprakirakan tetap berawan. Kondisi serupa berpotensi berjalan pada pukul 22.00 WIB hingga awal hari.

Warga Diminta Pantau Cuaca

BMKG mengimbau masyarakat nan beraktivitas di luar ruangan untuk tetap memperhatikan kondisi cuaca. Terutama pada siang hari ketika suhu udara cukup tinggi.

Masyarakat juga diminta tidak mengabaikan potensi hujan lokal nan dapat terjadi secara tiba-tiba. Bagi pengendara sepeda motor, membawa perlengkapan hujan tetap disarankan sebagai langkah antisipasi.

Sementara bagi masyarakat nan beraktivitas di area pesisir dan menggunakan transportasi laut, info mengenai perubahan angin dan kondisi perairan juga perlu diperhatikan.

BMKG menegaskan prakiraan cuaca berkarakter bergerak sehingga dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi atmosfer. Masyarakat disarankan memantau pembaruan info melalui kanal resmi BMKG.

Dengan suhu nan dapat mencapai 33 derajat Celsius, penduduk juga diimbau menjaga kondisi tubuh, terutama dengan mencukupi kebutuhan air dan menghindari aktivitas bentuk berlebihan ketika cuaca terasa terik.

BMKG berambisi masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca sekaligus tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lokal maupun perubahan cuaca nan berjalan cepat. (H-4)

Cara mudah membedakan meterai original dan tiruan menurut Polda Metro Jaya.(Dok. Antara)

POLDA Metro Jaya membeberkan sejumlah langkah praktis bagi masyarakat untuk membedakan meterai original dengan meterai palsu hasil produksi sindikat profesional. Langkah ini krusial dilakukan mengingat peredaran meterai terlarangan tersebut berpotensi merugikan finansial negara hingga Rp1 triliun.

Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Anton Hermawan, menjelaskan bahwa meski tingkat kemiripan produk tiruan mencapai 98 persen, masyarakat tetap bisa melakukan pengecekan mandiri. Berikut adalah poin-poin utama langkah membedakannya:

1. Uji Tempel dengan Air: Cara paling praktis bagi orang awam adalah membasahi bagian belakang kertas meterai dengan air alias air liur. Jika meterai tidak menempel setelah dibasahi, dapat dipastikan produk tersebut tiruan lantaran perbedaan bahan kertas dan perekat.
2. Pemeriksaan Sinar Ultraviolet (UV): Meterai original mempunyai fitur keamanan hologram nan bakal berpendar saat disinari lampu UV. Sebaliknya, meterai tiruan tidak bakal menunjukkan reaksi pendaran meski mempunyai tampilan hologram nan mirip secara kasat mata.
3. Detail Perforasi (Lubang): Sindikat diketahui menggunakan mesin jahit manual untuk membikin lubang perforasi secara presisi. Masyarakat diminta lebih teliti memandang kerapian dan corak lubang di pinggir meterai.
4. Efek Timbul dan Gradasi: Pelaku menggunakan perangkat penekan (pressing) unik untuk menciptakan pengaruh timbul dan teknik pewarnaan menyerupai sablon. Namun, tekstur pada meterai original biasanya lebih tajam dan konsisten dibandingkan hasil cetakan ilegal.

AKBP Anton Hermawan menegaskan bahwa pelaku utama kasus ini merupakan residivis nan mempunyai skill teknis tinggi. Oleh lantaran itu, masyarakat diimbau untuk selalu membeli meterai di tempat resmi guna menghindari akibat norma dan kerugian materiil.

Seluruh bahan baku dan lembaran kertas nan disita petugas dalam penindakan terbaru menunjukkan skala produksi besar nan menyasar pasar luas dengan nilai di bawah nilai nominal resmi. (Ant/Z-10)

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim.(Dok. Medcom)

PEMERINTAH berencana untuk mengubah guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Menanggapi perihal tersebut, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, mengapresiasi tindakan nyata dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pembimbing melalui sistem rekrutmen pembimbing PPPK penuh waktu. 

“Karena memang negara kita sudah cukup lama ya, nyaris 8 tahun tidak merekrut guru-guru ASN berbanding terbalik dengan pekerjaan alias tenaga fungsional alias tenaga administratif nan lainnya nan setiap tahun pemerintah selalu membuka rekrutmen ASN,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Rabu (19/8). 

Lebih lanjut, menurut Satriwan sejak 2021 pemerintahan Presiden Jokowi menargetkan 1 juta pembimbing PPPK. Namun sampai akhir periode pemerintah di periode kedua, targetnya baru bisa mencapai 800 ribu pembimbing honorer menjadi pembimbing PPPK. 

“Kemudian di 2025 lahirlah Kemenpan RB Nomor 16 Tahun 2005 tentang PPPK paruh waktu. Munculnya PPPK paruh waktu sebagai kebijakan pemerintah pusat, ini makin memperburuk dan memperumit tata kelola guru-guru di Indonesia. Karena selain ada pembimbing PPPM penuh waktu, kemudian ada entitas nan namanya PPPK paruh waktu. Nah, jumlah pembimbing PPPK paruh waktu ini nyaris sekitar 200 ribu orang nan tersebar di seluruh sekolah di Indonesia, nan mana kondisi kesejahteraannya ini sangat memilukan, lantaran ada nan berasas laporan kepada P2G sejak 2025 kemarin, ada nan honornya hanya Rp200 ribu, ada nan Rp300 ribu, apalagi ada nan Rp139 ribu dan hanya Rp50 ribu sebulan,” tegasnya. 

Satriwan menegaskan bahwa perihal ini terjadi lantaran pemerintah wilayah tidak sanggup membayarkan penghasilan nan layak kepada guru-guru PPPK paruh waktu lantaran tidak punya anggaran nan cukup.

“Sempitnya ruang fiskal Pemda itu akibat dari pemotongan anggaran alias lebih dikenal dengan efisiensi dari pemerintah pusat. Nah, kondisi demikian memang kudu segera diakhiri oleh pemerintah pusat lantaran pemerintah pusat juga nan melahirkan kasta pembimbing nan namanya PPPK paruh waktu dan kondisi seperti ini tidak hanya terjadi untuk pekerjaan pembimbing tapi juga pekerjaan untuk kesehatan, misalnya itu tenaga kesehatan, perawat, bidan, dan seterusnya,” ujar Satriwan. 

Selanjutnya, P2G meminta kepada pemerintah pusat mengenai terkait sistem pengangkatan pembimbing PPPK menjadi PNS. Pasalnya bagi P2G, kompetensi, kualifikasi, dan kesejahteraan merupakan dua sisi mata duit nan tidak boleh dipandang secara dikotomis.

“Guru-guru nan kompeten, nan qualified, dan kesejahteraan ini merupakan dua sisi nan absolut kudu dipenuhi oleh pemerintah. Oleh lantaran itu, kami kemudian meminta pemerintah membentuk sistem alias sistem gimana rekrutmen pembimbing PPPK menjadi pembimbing PNS. Apakah mekanismenya adalah pengangkatan secara otomatis alias menilai dari beberapa aspek, misalnya aspek lamanya mengabdi, kemudian aspek kepemilikan sertifikat pendidik misalnya, alias ada afirmasi lainnya,” urai Satriwan. 

P2G sendiri sangat berambisi kepada pemerintah pusat agar mengangkat pembimbing PPPK paruh waktu untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu dan kontraknya sampai usia pensiun. 

“Nah jangan sampai kelak ketika pembimbing PPPK paruh waktu diangkat menjadi PPPK penuh waktu, tetapi kontraknya kemudian hanya diberikan setahun, dua tahun, alias lima tahun. Kami meminta agar mereka diperlakukan secara adil, lantaran mereka sudah cukup lama mendapatkan perlakuan diskriminatif dari pemerintah, termasuk pemerintah daerah, sehingga mereka hendaknya diangkat secara otomatis, dan kontraknya sampai usia pensiun, ialah 60 tahun untuk guru,” tandasnya. (H-3)

Imigrasi Bali mendeportasi dua WNA lantaran overstay.(MI/Arnoldus Dhae)

RUMAH Detensi Imigrasi (Rudemin) Denpasar mendeportasi dia orang penduduk negara asing (WNA) sekaligus. Kedua WNA tersebut berinisial KAH, 33, asal Jerman dan NF, 25, asal Norwegia. Kepala Rumah Detensi Imigrasi Denpasar Teguh Mentalyadi membenarkan bahwa Rudenim Denpasar telah melakukan deportasi terhadap kedua WNA tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Imigrasi di Indonesia. 

"Kedua WNA tersebut melakukan pelanggaran keimigrasian mulai dari over stay hingga kasus viral bermasalah dengan sebuah salon kecantikan di wilayah Imigrasi Denpasar," ujarnya Rabu (19/8).

Awalnya, Rudenim Denpasar menerima penyerahan 2 WNA wanita nan melakukan pelanggaran keimigrasian berupa tinggal melampaui pemisah waktu izin nan diberikan (overstay). 

"Deteni asal Norwegia, NF, sebelumnya sempat viral di media sosial setelah kedapatan enggan alias menolak bayar jasa perawatan di sebuah salon kecantikan di area Canggu, Kuta Utara. Kesalahpahaman tersebut bermulai dari ketidakpuasan NF terhadap hasil perawatan alisnya, nan memicu adu argumen hingga videonya viral. Pada Senin, 10 Agustus 2026, NF kembali mendatangi salon tersebut hingga akhirnya kedua belah pihak sepakat ke Polsek Kuta Utara untuk mediasi. Setelah tercapai kesepakatan damai, penanganan mengenai pelanggaran izin 
tinggal NF diserahkan kepada pihak imigrasi," ujarnya.

Berdasarkan pemeriksaan arsip keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, diketahui bahwa izin tinggal Visa on Arrival (VoA) milik NF telah lenyap masa berlakunya sejak 7 Juli 2026, sehingga dia dinyatakan telah overstay selama 34 hari dan melanggar Pasal 78 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. NF mengaku sebelumnya sempat menjalani perawatan di rumah sakit sehingga proses perpanjangan izin tinggalnya tertunda. 

Selain itu, nan berkepentingan menyampaikan bahwa duit nan dimilikinya telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga tidak mempunyai keahlian untuk bayar biaya beban keimigrasian. Setelah menjalani pendetensian sementara selama tiga hari di Kantor Imigrasi Ngurah Rai sejak diamankan pada Senin, 10 Agustus 2026, NF resmi dipindahkan ke Rudenim Denpasar pada Rabu siang, 12 Agustus 2026.

Pada hari nan sama, Rudenim Denpasar juga menerima penyerahan seorang penduduk negara Jerman berinisial KAH. Perempuan kelahiran Ansbach tersebut diamankan oleh Bidang Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai setelah kedapatan melanggar Pasal 78 Ayat 3 UU No. 6 Tahun 2011 lantaran tinggal di Indonesia melampaui pemisah waktu izin tinggalnya (ITK) selama 84 hari. 

KAH mengaku terpaksa overstay akibat kehabisan akomodasi dan biaya untuk memperpanjang izin tinggal maupun membeli tiket kepulangan ke negara asalnya. Sebelum dipindahkan ke Rudenim Denpasar, KAH sempat menjalani pendetensian selama dua hari di Kantor Imigrasi Ngurah Rai. 

"Kami menerima dua WNA tersebut lantaran menunggu proses deportasi. Langkah pendetensian ini absolut diambil sebagai bagian dari tindakan administratif keimigrasian guna menyiapkan seluruh proses manajemen pemulangan mereka ke negara masing-masing," ujar Teguh Mentalyadi.

Teguh menambahkan bahwa terhadap salah satu deteni, terdapat pertimbangan medis unik nan memerlukan penanganan lebih cepat.

"Khusus untuk penduduk negara Norwegia, saudari NF terdapat perhatian unik mengenai kondisi kesehatannya. Oleh lantaran itu, kami bakal segera menjadwalkan percepatan pendeportasian nan bersangkutan. Proses pemulangan ini juga mendapatkan support penuh dari pihak keluarga, nan telah menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi seluruh biaya tiket penerbangan kepulangan nan berkepentingan ke Norwegia," pungkasnya.

Rudenim Denpasar berkomitmen penuh berbareng segenap jejeran Keimigrasian di Bali untuk menegakkan norma keimigrasian secara tegas dan humanis. Pihak Rudenim juga memastikan  akan terus berkoordinasi secara intensif dengan Perwakilan Negara Jerman dan Norwegia guna memproses arsip perjalanan serta kelancaran proses deportasi kedua penduduk asing tersebut. (OL/E-4)

Saresehan Forkoda PP DOB Jabar bertema “Sokong Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat” digelar di Rooftop DPRD Jawa Barat, Rabu (19/8).(istimewa)

FORUM Koordinasi Daerah Percepatan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (Forkoda PP DOB) Jawa Barat mendorong langkah strategis dalam memperjuangkan pemekaran wilayah di Jawa Barat. Perjuangan pemekaran dinilai tidak cukup hanya mengandalkan kajian kepantasan administratif, tetapi kudu dibarengi kesiapan wilayah menuju kemandirian.

Hal itu mengemuka dalam Saresehan Forkoda PP DOB Jabar bertema “Sokong Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat” nan digelar di Rooftop DPRD Jawa Barat, Rabu (19/8).

Ketua Forkoda PP DOB Jabar, Dr. H. Rahmat Hidayat Djati, M.I.P., mengatakan, dengan luas wilayah dan jumlah masyarakat nan besar, Jawa Barat memerlukan penataan wilayah nan bisa memperkuat pemerataan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, perjuangan pembentukan wilayah otonomi baru kudu diarahkan pada tujuan nan lebih substantif, ialah menciptakan pemerintahan nan bisa memberikan pelayanan lebih dekat, efektif, dan berkeadilan.

“Tidak mungkin pembangunan dan peningkatan kesejahteraan berbasis keadilan dapat diwujudkan secara optimal jika persoalan ketimpangan wilayah tidak ditangani,” demikian pokok pandangan nan disampaikan Rahmat dalam saresehan tersebut.

Rahmat menegaskan, perjuangan pemekaran memerlukan ukuran dan sasaran nan jelas. Calon wilayah persiapan (CDOB) tidak boleh hanya mengejar status layak berasas kajian, tetapi kudu sejak awal menyiapkan fondasi kemandirian.

Ia menilai perlu ada parameter nan jelas untuk mengukur berapa lama sebuah CDOB memerlukan masa transisi sebelum betul-betul bisa berdiri sebagai wilayah otonom. Parameter tersebut, antara lain, menyangkut keahlian finansial daerah, perencanaan pembangunan, investasi, kerja sama, serta kesiapan pelayanan publik.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Forkonas PP DOB, Abdurahman Sang, S.Sos., M.Si., menilai perjuangan pemekaran kudu mulai bergeser dari sekadar mengejar status kepantasan menuju upaya mempersiapkan wilayah agar betul-betul bisa berdiri mandiri.

Menurutnya, setiap CDOB perlu mempunyai ukuran nan jelas mengenai kesempatan menjadi wilayah otonom serta berapa lama waktu nan dibutuhkan untuk mencapai kemandirian. Karena itu, diperlukan tambahan parameter nan dapat menjadi patokan dalam mengukur keahlian setiap calon daerah.

Parameter kemandirian tersebut, lanjut dia, krusial dimasukkan dalam Desain Besar Penataan Daerah maupun izin turunannya. Dengan adanya ukuran nan jelas, setiap CDOB dapat mengetahui posisi dan sasaran nan kudu dicapai sejak masa persiapan hingga memasuki tahap wilayah otonomi baru.

Pada kesempatan nan sama, Sekretaris Forkoda PP DOB Jabar, Dr. Muhammad Sufyan Abdurahman, menekankan pentingnya membangun legitimasi publik dan kesiapan digital bagi 10 CDOB Jawa Barat. Kesiapan administratif belum otomatis membikin sebuah wilayah siap secara reputasional dan digital. Karena itu, perjuangan pemekaran perlu mengubah narasi dari sekadar persoalan pembagian wilayah menjadi upaya menciptakan nilai publik, seperti memperpendek jarak pelayanan pemerintah dan mengurangi beban masyarakat.

Ia juga mendorong penguatan transparansi informasi, pelayanan digital, keterlibatan publik, serta pengelolaan reputasi. Forkoda mengusulkan CDOB Digital Readiness Index nan mencakup kehadiran digital, keterlibatan publik, transparansi informasi, kesiapan jasa digital, dan reputasi digital.

Dalam saresehan tersebut, akademisi Universitas Padjadjaran, Dr. Yogi Suprayogi  Sugandi, S.Sos., M.A., Ph.D., menjelaskan bahwa izin penataan wilayah sekarang semakin menekankan kapabilitas dan keberlanjutan daerah. Pembentukan wilayah baru juga tidak boleh mengorbankan wilayah induk, sehingga aspek fiskal, kelembagaan, pelayanan publik, dan ketahanan ekonomi kudu diperhitungkan secara menyeluruh.

Saat ini terdapat 10 CDOB Jawa Barat nan diusulkan Pemprov Jabar berasas hasil kajian Universitas Padjadjaran, ialah Indramayu Barat, Bogor Timur, Bogor Barat, Sukabumi Utara, Garut Selatan, Cianjur Selatan, Tasikmalaya Selatan, Garut Utara, Subang Utara, dan Cirebon Timur.

Forkoda berambisi perjuangan pemekaran ke depan semakin terukur, berbasis data, serta bisa menunjukkan faedah nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, pemekaran tidak sekadar melahirkan wilayah baru, melainkan menjadi instrumen untuk mendekatkan negara kepada rakyat dan memperkuat pemerataan pembangunan Jawa Barat.

Grafik Gempa Susulan(Dok BMKG)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat 3.002 gempa susulan terjadi di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), sejak gempa utama magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026. Aktivitas gempa susulan tetap berlangsung, tetapi berasas pemantauan BMKG menunjukkan kecenderungan meluruh.

Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riama mengatakan, hingga Rabu (19/8) pukul 14.00 WIB, gempa susulan nan tercatat mempunyai magnitudo 1,1 hingga 6,2. Sebanyak 86 gempa susulan dilaporkan dirasakan masyarakat, sedangkan 25 kejadian mempunyai magnitudo 5 alias lebih.

"Pada hari ini, tanggal 19 Agustus 2026, berasas catatan kami pukul 14.00 WIB, BMKG telah mencatat sebanyak 3.002 gempa susulan dengan magnitude antara 1,1 hingga 6,2, dan sebanyak 86 gempa bumi susulan ini dilaporkan dirasakan oleh masyarakat. Dan terdapat 25 kejadian dengan magnitude 5 alias lebih," kata Nelly dalam konvensi pers nan disiarkan secara daring, Rabu (19/8) sore.

Menurut Nelly, banyaknya gempa susulan merupakan bagian dari proses penyesuaian kerak bumi setelah gempa utama. Pelepasan daya tersebut berjalan hingga kerak bumi mencapai keseimbangan baru.

"Dan perlu diketahui oleh masyarakat bahwa jumlah gempa susulan ini cukup banyak. Kenapa? Sebenarnya itu adalah bagian dari proses penyesuaian kerak bumi alias pelepasan energi, sehingga mendapatkan keseimbangan nan baru setelah ada terjadinya gempa utama nan besar," ujarnya.

Aktivitas Masih Berlangsung

Menurut Nelly, kendati aktivitas gempa susulan tetap berlangsung, diagram pemantauan menunjukkan kecenderungan aktivitas nan semakin menurun. "Dan dari hasil monitoring nan dilakukan oleh BMKG, aktivitas gempa susulan ini tetap berlangsung," jelasnya.

Menurut dia, penurunan aktivitas tidak berfaedah gempa susulan bakal berakhir sepenuhnya dalam waktu dekat. Dalam beberapa periode, peningkatan aktivitas tetap dapat terjadi.
"Dan dari hasil kalkulasi kami sementara, dengan info nan ada sampai saat ini, kira-kira dalam waktu 21 sampai 30 hari ke depan bakal segera meluruh," kata Nelly.

Model BMKG juga memperkirakan tingkat aktivitas gempa susulan dapat mencapai kondisi relatif rendah dalam satu hingga tiga bulan ke depan alias sekitar akhir September 2026.

Namun, Nelly menegaskan perkiraan tersebut tidak berfaedah wilayah Flores terbebas dari kemungkinan gempa setelah periode tersebut.

"Namun, perlu kami tegaskan juga bahwa ini bukan berfaedah bahwa setelah tanggal tersebut gempa tidak dapat terjadi. Estimasi ini sifatnya sangat bergerak dan bakal terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan info gempa susulan nan kami rekam," ujarnya. (PO/E-4)
 

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah saat ini sedang menyusun patokan mengenai Bursa Mineral dan Komoditas Strategis nan bakal beraksi pada 1 Januari 2027.

Hal itu merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto nan mau membangun Harga Referensi Indonesia alias Indonesia Reference Price, sehingga nilai referensi komoditas ekspor Indonesia dibentuk di dalam negeri, bukan lagi merujuk pada bursa luar negeri.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, nantinya Indonesia dapat menentukan nilai komoditas sendiri setelah selama puluhan tahun berjuntai pada bursa di negara lain. Padahal, Indonesia merupakan produsen utama beragam komoditas strategis dunia.

"Jadi gini, selama ini kan komoditas kita ini kan diatur harganya oleh orang lain, oleh negara lain. Dengan bursa komoditas nan diperintahkan oleh Bapak Presiden itu, diharapkan seluruh komoditas sumber daya alam kita nan kita hasilkan dari negara kita, ya kita sendiri nan mengatur harganya," ucapnya saat ditemui di JCC Senayan Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Bahlil mengungkapkan, setelah lembaga ini berjalan, sejumlah komoditas hasil kekayaan alam nan berasal dari Tanah Air Bumi Pertiwi memperoleh nilai keekonomian nan baik.

"Masa barang-barang punya kita diatur oleh orang lain? Enak aja. Ini nan selama ini terjadi. Bapak Presiden Prabowo itu pengen agar seluruh kekayaan nan ada di dalam negara kita itu diatur seutuhnya oleh negara kita dengan nilai keekonomian nan baik," ungkapnya.

Bahlil menambahkan, pemerintah bakal memperketat agar komoditas tertentu hasil alam Indonesia tidak dijual pada nilai nan murah. Pemerintah bakal menjaga kesiapan dan permintaan sehingga memperoleh nilai nan layak.

"Batu bara contohnya. Selama ini kan negara harganya diatur oleh orang lain, negara lain. Kita bikin pengetatan, begitu diatur oleh negara lain harganya kan di bawah. Begitu kita bikin pengetatan menjaga supply and demand, harganya sekarang sudah mulai bagus. Artinya selama ini memang ada potensi permainan kan?" sebutnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, nantinya Bursa Mineral dan Komoditas Strategis bakal diberi nama Indonesia Commodity Exchange (Icomex).

"Semua sedang disiapkan," ujarnya saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026).

Prasetyo Hadi menekankan, pastinya komoditas-komoditas tersebut merupakan komoditas utama kekayaan alam Indonesia, a.l. CPO, nikel, batu bara.

"Belum, belum diputuskan. nan pasti adalah komoditas-komoditas nan memang itu produksi kita nan paling utama. misalnya CPO, nikel, batu bara," ucapnya.

"Ya kurang lebih, Indonesia Commodity Exchange alias Icomex," ujarnya.

Adapun, pemerintah tidak menutup kemungkinan adanya opsi penggabungan dengan ICDX ke bursa komoditas milik negara, Icomex. Namun, Prasetyo Hadi enggan menjelaskan mengenai sistem nan digunakan kelak di bursa tersebut.

"Ada kelak kita lihat ini, bisa jadi kan mungkin bisa gabung, mungkin bisa sendiri," ucapnya.

Bursa Mineral dan Komoditas Strategis sendiri merupakan petunjuk UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Bursa tersebut bakal dikelola di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ditargetkan mulai beraksi pada 1 Januari 2027. Kebijakan ini menjadi kelanjutan dari pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) serta penerapan kebijakan ekspor satu pintu nan sebelumnya telah diumumkan pemerintah.

(wia) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - RI merupakan salah satu produsen timah terbesar dunia. Namun, besarnya produksi tersebut belum membikin Indonesia bisa menentukan nilai timah di pasar global.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, kondisi tersebut menjadi persoalan strategis nan kudu segera dibenahi pemerintah.

Hal itu disampaikan Yusril dalam konvensi pers mengenai penyelesaian terpadu persoalan norma dan wilayah operasi PT Timah di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Selasa (18/8/2026).

"Sayangnya timah nan sangat kaya raya itu, di samping juga ada unsur mineral nan lain, belum dapat kita kelola dengan baik, sehingga kita tidak dapat menentukan sebenarnya nilai timah dunia, didikte oleh orang lain," ungkap Yusril, dikutip Rabu (19/8/2026).

Yusril menilai ke depan negara semestinya mempunyai posisi nan lebih kuat dalam perdagangan timah global. Terlebih, menurutnya, sejumlah negara nan sebelumnya menjadi produsen timah seperti Bolivia, Malaysia, dan Thailand telah menghentikan produksinya.

"Bayangkan di bumi ini, satu-satunya negara nan memproduksi timah itu tinggal Indonesia. Bolivia sudah stop, Malaysia sudah stop, Thailand juga sudah stop," katanya.

Menurut Yusril, produksi timah Indonesia juga terkonsentrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Potensi tersebut semestinya dapat dikelola secara lebih strategis sehingga memberikan nilai tambah dan faedah nan lebih besar bagi masyarakat.

Karena itu, pemerintah mau melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola industri timah. Salah satu persoalan nan menjadi perhatian adalah praktik penyelundupan nan dinilai turut merugikan Indonesia.

Yusril pun menyoroti adanya negara tetangga nan sekarang menjadi produsen sekaligus eksportir timah dunia, meskipun disebut tidak mempunyai persediaan alias tambang timah nan memadai.

"Jangan lagi terjadi penyelundupan. Sekarang ini ada negara tetangga kita nan menjadi produsen timah dan menjadi eksportir timah dunia, padahal nggak ada tambang timahnya. Dari mana dia dapat timah? Ya dari hasil selundupan nan ada di negara kita ini," tegasnya.

Pemerintah pun bakal melibatkan abdi negara penegak hukum, pemerintah, PT Timah (Persero) Tbk, serta masyarakat dalam melakukan penataan terhadap sektor pertimahan nasional.

Yusril berambisi pembenahan tersebut dapat membikin Indonesia tidak lagi sekadar menjadi pemasok komoditas, tetapi mempunyai posisi tawar nan lebih kuat dalam menentukan nilai timah dunia.

"Kita sebagai produsen kudu menentukan nilai timah dunia. Jangan dipermainkan oleh orang lain," ujarnya.

Lebih lanjut, Mantan Menteri Sekretaris Negara menambahkan, penguatan tata kelola timah pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara luas.

(wia) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Korea Utara mengecam latihan militer campuran Amerika Serikat dan Korea Selatan. kecaman ini disampaikan di tengah berlangsungnya latihan Ulci Freedom Shield alias UFS.

Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia (Rabu, 19/08/2026) berikut ini.

Jakarta, CNBC Indonesia- Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero), Firmansyah memastikan komitmen Nindya Karya sebagai BUMN bangunan dalam pengerjaan proyek prasarana mempunyai standar mutu nan sama dan terinternalisasi hingga pekerja subkontraktor di tapak proyek paling ujung.

Nindya Karya mempunyai standar mutu pekerjaan nan kudu diimplementasikan nan diperkuat dengan integrasi teknologi digital serta memperkuat monitoring dan pertimbangan berbasis digital. Selain itu Nindya Karya juga terus melakukan terus melakukan perbaikan nan berkepanjangan termasuk dalam meningkatkan kapabilitas dan kapabilitas SDM.

Di tengah ketidakpastian ekonomi dan politik global, Sektor bangunan juga dihadapkan pada tantangan kenaikan nilai material oleh lantaran itu Nindya Karya menerapkan penerapan sistem supply chain management (SCM) sehingga seluruh proses pengadaan secara terpusat sehingga dapat dikendalikan dan dikontrol

Selain itu Nindya Karya memperkuat perencanaan pengadaan dengan kerjasama dengan mitra kerja dan melakukan perjanjian payung untuk material besar sehingga diharapkan dapat mengatasi persoalan volatilitas nilai material.

Seperti apa strategi transformasi digital Nindya Karya? Selengkapnya simak perbincangan Bunga Cinka dengan Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero), Firmansyah dalam Focus on Infra, CNBC Indonesia (Rabu, 19/08/2026)

Jakarta -

Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) Ahmad Safrudin mendorong penguatan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Ia mengatakan, perkembangan Jakarta selama lebih dari dua dasawarsa membikin sejumlah ketentuan dalam perda tersebut perlu disesuaikan.

Hal itu disampaikan saat KPBB melakukan audiensi dengan Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota, Rabu (19/8/2026). Ahmad menilai perubahan aktivitas transportasi, industri, konstruksi, dan aktivitas masyarakat turut memengaruhi kualitas udara.

"Perda ini perlu disesuaikan dengan kondisi sekarang, lantaran banyak perkembangan dan sumber emisi baru nan belum terakomodasi dalam patokan nan ada," kata Ahmad.

Ia menilai pengendalian pencemaran udara pada periode 2005 hingga 2009 menunjukkan hasil nan cukup baik. Saat itu, sejumlah kebijakan seperti penggunaan bahan bakar gas, pengawasan industri, uji emisi, larangan pembakaran sampah terbuka, serta penghapusan bensin bertimbal diterapkan.

Ahmad menyebut konsentrasi PM2.5 pada 2006 hingga 2009 berada di kisaran 18 sampai 19 mikrogram per meter kubik. Sementara dalam beberapa tahun terakhir, konsentrasi PM2.5 disebut berada di atas 45 mikrogram per meter kubik.

"KPBB mengusulkan agar revisi perda nantinya dapat memperkuat standar emisi dan kualitas udara. Selain itu, diperlukan inventarisasi emisi untuk membantu pemerintah mengetahui sumber pencemar secara lebih terukur," ujarnya.

Menurutnya, info dari beragam sektor dapat dipadukan dengan info arah dan kecepatan angin. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menentukan sumber polutan secara lebih jeli dan menjadi dasar penyusunan kebijakan.

KPBB juga mendorong penanganan pencemaran dilakukan secara menyeluruh dengan mengendalikan sumber emisi. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi pengendali emisi, daya nan lebih bersih, peningkatan kualitas BBM, serta penguatan transportasi umum.

"Kami berambisi masukan dari masyarakat sipil dapat menjadi bahan pertimbangan Pemprov DKI Jakarta dan DPRD dalam pembahasan izin pengendalian pencemaran udara," jelasnya.

Ia menilai pembaruan patokan krusial untuk mendukung upaya menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat Jakarta. Dia juga berambisi agar DPRD memprioritaskan revisi Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada agenda Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah) 2027.

Respons Pemprov DKI Jakarta

Merespons perihal itu, Pemprov DKI Jakarta bakal membahas usulan penyesuaian Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Penyesuaian izin dinilai perlu dilakukan agar patokan dapat menjawab persoalan lingkungan di Jakarta.

Sekda DKI Jakarta Uus Kuswanto mengatakan pembahasan tersebut berangkaian dengan pengawasan dan upaya menjaga kualitas lingkungan di Jakarta. Menurutnya, izin nan ada kudu bisa menjawab perkembangan persoalan lingkungan.

"Ya, tadi dibahas mengenai pengawasan untuk gimana menjaga agar lingkungan di Jakarta tetap terjaga, tetap baik. Sehingga ada izin nan memang kudu bisa menjawab alias bisa menyelesaikan permasalahan," kata Uus.

Uus menegaskan setiap kebijakan nan dijalankan Pemprov DKI kudu mempunyai dasar norma nan jelas. Karena itu, izin juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi nan berkembang.

"Tadi disampaikan, setiap kebijakan kudu ada patokan ketentuan nan ada. Maka dari itu, izin pun disesuaikan," ujarnya.

Dia mengatakan penyesuaian izin diperlukan agar beragam langkah nan dilakukan pemerintah, khususnya mengenai lingkungan, tetap berada dalam koridor aturan.

"Sehingga apa nan dilakukan, terutama masalah lingkungan, bisa sesuai dengan patokan dan ketentuan nan ada," imbuhnya.

(bel/ygs)

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian meninjau posko pengungsian di Gedung Olahraga (GOR) Samador. Dalam kunjungan tersebut, Tito mengecek kondisi pengungsi sekaligus berbincang dengan petugas mengenai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak gempa di Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Makan mereka oke, ya? Nggak ada masalah?" tanya Tito kepada petugas dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (19/8/2026).

Petugas tersebut kemudian menjelaskan kebutuhan dasar para pengungsi telah terpenuhi dengan baik. Bantuan dari beragam pihak juga terus berdatangan untuk mendukung penanganan penduduk terdampak.

Mendengar penjelasan tersebut, Tito mengapresiasi langkah penanganan nan telah dilakukan. Ia juga memastikan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak, termasuk wilayah nan berada di luar pusat kota, tetap menjadi perhatian pemerintah.

Dalam kesempatan itu, Tito menitipkan support senilai Rp 200 juta untuk masyarakat terdampak gempa, khususnya di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka. Bantuan tersebut diserahkan kepada Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago untuk diteruskan kepada masyarakat di wilayah tersebut.

"Saya mungkin mau nitip support untuk Kecamatan Palue. Bapak kelak bantu sampaikan ini kepada penduduk terdampak. Kami ada Rp 200 juta, saya serahkan kepada Pak Bupati untuk Palue," ujarnya.

Pulau Palue merupakan salah satu wilayah nan terdampak cukup parah akibat gempa. Berdasarkan catatan Pos Komando Tanggap Darurat Gempa Bumi Tektonik Kabupaten Sikka per 19 Agustus 2026 siang, tercatat 522 rumah mengalami rusak berat, 187 rumah rusak ringan, dan 40 rumah rusak sedang.

Kondisi tersebut menunjukkan tetap diperlukan support dari beragam pihak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung proses penanganan pascabencana di Pulau Palue.

Melalui penyaluran support tersebut, Mendagri menegaskan komitmen pemerintah untuk terus datang di tengah masyarakat terdampak bencana. Upaya penanganan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mendukung proses pemulihan masyarakat di wilayah terdampak gempa di NTT.

(prf/ega)

Jakarta -

Pemerintah bergerak sigap mengatasi persoalan darurat sampah di beragam daerah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan pembangunan akomodasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di 40 kota darurat sampah dapat diselesaikan pada rentang tahun 2027 hingga 2028.

Zulhas menjelaskan, penanganan sampah skala besar bakal diprioritaskan untuk kota-kota nan menghasilkan lebih dari 1.000 ton sampah per hari. Langkah ini diambil guna mengurai gunungan sampah di TPA nan selama ini kerap memicu masalah lingkungan.

"Yang darurat dan besar-besar, di atas 1.000 ton, kita bakal buat PSEL alias Waste-to-Energy. Dulu 11 tahun hanya dua izin nan keluar, sekarang kita rapikan melalui Perpres. Alhamdulillah, kita targetkan selesai di 2027-2028 untuk 40 kota darurat sampah," ujar Zulhas dalam dalam Program #ZulhasBikinJelas berbareng detikcom.

Selain percepatan akomodasi Waste-to-Energy, pemerintah juga menyiapkan skema pengolahan berdikari untuk sektor perkantoran, pasar, dan pusat perbelanjaan. Zulhas menekankan pentingnya pengolahan di titik sumber agar beban TPA berkurang signifikan.

Targetkan 70 Persen Masalah Sampah Selesai di 2029

Selain pengolahan PSEL di 40 Kota, Zulhas optimistis persoalan sampah di Indonesia bisa terurai secara bertahap. Pemerintah menargetkan sekitar 70 hingga 80 persen persoalan sampah nasional selesai pada 2029 mendatang.

Zulhas mengungkapkan bahwa kunci utama penanganan sampah terletak pada pemilahan sejak dari sumbernya. Jika pemilahan di tingkat perkantoran, sekolah, hingga pasar melangkah optimal, beban pengelolaan sampah secara nasional bakal berkurang drastis.

"Kita bakal selesaikan sampai tahun 2029, mudah-mudahan 70-80 persen soal sampah selesai. Tinggal 20 persen sisanya itu di tingkat rumah tangga nan memang memerlukan waktu dan edukasi lebih banyak," kata Zulhas.

Untuk mengejar sasaran tersebut, pemerintah mengombinasikan dua strategi utama, ialah teknologi PSEL (Waste-to-Energy) untuk kota-kota dengan produksi sampah di atas 1.000 ton per hari, serta tanggungjawab pemilahan sampah organik dan anorganik di area komersial dan akomodasi publik.

Zulhas menambahkan, penyelesaian masalah sampah menjadi salah satu konsentrasi utama pemerintah saat ini. Ia menekankan bahwa keberhasilan sasaran 2029 sangat berjuntai pada kedisiplinan pemilahan sampah dari tingkat terkecil sebelum diangkut ke TPA.

Soal Sampah Rumah Tangga, Zulhas Akui Butuh Edukasi Ekstra

Penanganan sampah di tingkat domestik tetap menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengakui bahwa pengelolaan sampah rumah tangga memerlukan waktu dan pendekatan edukasi nan jauh lebih ekstra daripada sektor komersial.

Zulhas menjelaskan, pemerintah menargetkan 70 hingga 80 persen persoalan sampah nasional terurai pada 2029 melalui penataan di akomodasi publik, pasar, perkantoran, serta percepatan proyek Waste-to-Energy (PSEL). Kendati demikian, porsi sisa sekitar 20 persen nan berasal dari rumah tangga dinilai menjadi Pekerjaan Rumah (PR) paling krusial.

"Tinggal 20 persen itu rumah tangga, itu perlu waktu lebih banyak. Kuncinya sebetulnya ada di pemilahan. Sekarang kan sampah semua dicampur dan dibawa, makanya muncul gunungan sampah dan bikin masalah baru," ujar Zulhas.

Guna mengatasi persoalan di tingkat tapak, pemerintah terus mendorong ekspansi patokan pemilahan sampah dari sumbernya melalui Peraturan Gubernur (Pergub) di beragam daerah, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Zulhas menegaskan, pembentukan budaya memilah sampah organik dan anorganik sejak dari dapur rumah penduduk sangat menentukan keberhasilan pengolahan sampah secara berkelanjutan. Tanpa adanya pemilahan dari rumah tangga, TPA bakal terus terbebani oleh limbah campuran nan susah diurai.

Tonton wawancara selengkapnya di sini.

(akn/ega)

Marissa Anita dan Pancatera Tuai Kritik hingga Kena Cancel Culture, Ini Kronologinya (Foto: Instagram)

Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah menahan seorang oknum pembimbing ngaji berinisial MYA (25) lantaran diduga telah mencabuli empat santri di bawah umur.

MYA langsung ditahan setelah interogator Polresta Lombok Tengah menyerahkan tersangka bermserta peralatan bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Selasa, 18 Agustus 2026.

"Kami kemudian menahan tersangka di Rutan Kelas IIB Praya selama 20 hari," kata Kasi Intelijen Kejari Lombok Tengah, Alfa Dera.

Berdasarkan arsip surat dakwaan, dugaan kekerasan seksual tersebut terjadi dalam rentang Agustus 2025 hingga Mei 2026. Aksi bejat MYA terjadi di salah satu pondok pesantren wilayah Kecamatan Pujut, Lombok Tengah.

Modus tersangka dalam melancarkan aksinya ialah dengan menyalahgunakan posisi dan kepercayaan sebagai guru. Korban nan rata rata tetap berumur anak anak pun menuruti perintah MYA.

Dalam perkara tersebut, JPU menyiapkan dakwaan berasas UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berdasarkan arsip perkara, dugaan perbuatan tersebut menimbulkan akibat bentuk dan psikologis terhadap para korban.

Salah satu korban mengalami luka bentuk dan memerlukan penanganan medis. Sementara itu, hasil pemeriksaan psikologis terhadap keempat korban menunjukkan adanya Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) dan gangguan kecemasan.

Hasil pemeriksaan psikologis juga menunjukkan kesempatan pemulihan korban tergolong baik dengan support keluarga, lingkungan, serta penanganan psikososial nan tepat.

Alfa menegaskan, Kejaksaan tidak bakal mendahului proses persidangan. Pembuktian terhadap dakwaan bakal dilakukan berasas perangkat bukti dan kebenaran nan terungkap di hadapan majelis hakim.

"Kami memberikan atensi terhadap perkara ini lantaran menyangkut anak. Namun, proses pembuktian tetap dilakukan di persidangan dan kami menghormati asas prasangka tak bersalah," tegasnya.

Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan sejumlah negara nan sebelumnya gencar mendorong peralihan dari daya fosil ke daya bersih, justru sekarang membeli batu bara dalam jumlah besar dari Indonesia.

Bahlil mengatakan kondisi tersebut menunjukkan adanya standar dobel dalam penyelenggaraan komitmen dunia mengenai perubahan iklim.

"Contoh, beberapa negara nan melakukan inisiasi untuk segera beranjak dari fosil ke daya baru terbarukan, sekarang ini mereka memesan batu bara nan cukup besar di Indonesia. Jadi kita kadang-kadang, inkonsistensi kesepakatan dunia nan orang Papua bilang, tulis lain, baca lain, bikin lain," ujar Bahlil dalam aktivitas Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Ia pun menyinggung Amerika Serikat (AS) nan sebelumnya menjadi salah satu inisiator Paris Agreement alias Perjanjian Iklim Paris. Namun, AS sekarang sudah keluar dari perjanjian tersebut.

Meski begitu, Bahlil menegaskan, Indonesia tetap berkomitmen menjalankan Paris Agreement dengan mendorong penggunaan daya baru terbarukan (EBT) dan mencapai sasaran net zero emission (NZE).

"Indonesia bakal tetap konsisten untuk menjalankan apa nan menjadi kesepakatan mengenai dengan Paris Agreement. Kita bakal mendorong net zero emission kita pada 2050 sampai dengan 2060," terang Bahlil.

Selain itu, Bahlil menyampaikan, langkah mendorong penggunaan daya bersih nan dilakukan pemerintah ini sebagai juga menjadi upaya untuk mewariskan lingkungan dan bumi nan lebih baik kepada generasi mendatang.

"Di bawah kepimpinan Presiden Prabowo, itu sudah memutuskan bahwa perubahan alias mengonversi dari daya fosil kepada daya bersih, bukan hanya pada menuju net zero emission, tetapi gimana kita meninggalkan warisan bumi kepada anak cucu kita nan lebih baik," katanya.

(hrp/fdl)