Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Moskow, Rusia pada Senin, 27 April 2026. (Foto: Reuters)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperingatkan para kepada kepala wilayah nan tidak melakukan upaya konkret dalam mengendalikan nilai pangan agar inflasi di wilayah tidak meninggi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Komjen Pol Tomsi Tohir mengungkapkan, baru 12 pemerintah wilayah (pemda) nan sudah melakukan upaya konkret untuk mengendalikan nilai pangan baik menggelar operasi pasar, sidak pasar, dan lain-lainnya.

"Kami sudah memandang langsung ya kabupaten/kota nan mengalami kenaikan nilai pangan. Kemudian, saya mau menayangkan kabupaten/kota nan tidak hanya datang pada saat rapat inflasi, mendengar, tetapi tidak action. Baru 12 pemerintah wilayah nan sudah melakukan upaya-upaya konkret, walaupun hasilnya belum maksimal, namun upayanya sudah dilakukan," kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, ditayangkan kanal Youtube Kemendagri, Senin (27/4/2026).

Dari 12 pemda tersebut, ada Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Tangerang, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Landak, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Boalemo.

Tomsi melanjutkan, ada 40 pemda nan sudah melakukan upaya konkret sebagian ialah terdiri atas empat sampai lima upaya konkret dalam mengendalikan nilai pangan.

"Kemudian, 40 Pemda nan melakukan 4 sampai dengan 5 item upaya konkret. Ini mulai dari Kota Banda Aceh, sampai dengan Kota Gorontalo. Ya, walaupun Kota Gorontalo tercatat beberapa bahan pokok tetap harganya tinggi, tapi saya tetap ucapkan terima kasih," lanjut Tomsi.

Namun, tetap ada 321 pemda nan belum sama sekali melakukan upaya pengendalian nilai pangan, di mana dari 321 pemda tersebut, juga ada di Pulau Jawa.

"Ada daerah-daerah nan tidak melaksanakan sama sekali. Ada 321 pemda nan belum sama sekali melakukan upaya apapun, baik melaksanakan operasi pasar murah, sidak ke pasar, upaya informasikan ke pemasok agar tidak menahan barang. kerjasama dengan wilayah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan, melaksanakan aktivitas menanam, merealisasikan support melalui BTT, dan support transportasi dari APBD," jelasnya.

Ia pun menegaskan agar 321 pemda segera melakukan upaya dalam mengendalikan nilai pangan dan terus melaporkan kepada Kemendagri atas kondisi nilai pangan di daerahnya.

"Saya minta agar memandang dan merasa, jangan hanya hadir-hadir-hadir di rapat inflasi, tetapi setelah itu tidak turun ke pasar, tidak melakukan sama sekali. Keberadaan kita tentunya berupaya sekeras-kerasnya untuk kemakmuran daripada masyarakat kita, khususnya nan menjadi tanggung jawab kita di wilayah masing-masing. Sekali lagi, jika tidak berbuat, saya katakan tidak berbuat, terus jika merasa melakukan tapi tidak melaporkan, ya salahnya sendiri, kenapa tidak laporan, gitu lho. Kalau memang berbuat, ya lapor, ada kegiatannya," tegasnya.

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mulai memperketat standar keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mewajibkan seluruh dapur alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mempunyai Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kebijakan ini diambil sebagai respons atas meningkatnya akibat keracunan makanan nan sempat terjadi dalam penyelenggaraan program.

Penguatan standar dapur dinilai krusial untuk memastikan makanan nan disalurkan kondusif dan layak konsumsi dan merupakan hasil pertimbangan dari beragam kejadian di lapangan nan memerlukan tindakan sigap dan terukur.

"Kami menetapkan bahwa SPPG alias dapur itu kudu alias wajib mempunyai SLHS, nan sebelumnya tidak wajib," ujar Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti dalam CNBC Indonesia Food Summit 2026 di Menara Bank Mega, Senin (27/4/2026)

Kebijakan tersebut tidak berdiri sendiri. Pemerintah juga memperkuat tata kelola program MBG secara menyeluruh melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sehingga pengawasan bisa dilakukan secara lebih sistematis.

Penguatan ini mencakup beragam aspek, mulai dari penyediaan bahan baku, proses pengolahan, hingga pengedaran makanan kepada penerima manfaat. Seluruh tahapan sekarang diawasi dengan standar nan lebih ketat.

"Ini menjadi bagian dari upaya kita untuk menjamin keamanan pangan, dari hulu sampai hilir, termasuk gimana SOP jika terjadi kejadian luar biasa sudah disiapkan," jelasnya.

Implementasi tanggungjawab SLHS mulai menunjukkan akibat positif dalam waktu relatif singkat. Pemerintah mencatat adanya peningkatan signifikan jumlah dapur nan telah memenuhi standar higiene dan sanitasi.

Peningkatan ini menjadi parameter bahwa pelaku di lapangan mulai beradaptasi dengan kebijakan baru. Selain itu, penegakan patokan juga dilakukan secara berjenjang untuk memastikan kepatuhan.

"Jumlah SPPG nan mempunyai SLHS meningkat dari sekitar 2% menjadi 41% dalam waktu enam bulan," ungkapnya.

Meski demikian, pemerintah tidak berakhir pada izin tersebut. Penegakan patokan bakal terus dilakukan, termasuk pemberhentian sementara bagi dapur nan belum memenuhi standar.

Langkah ini dinilai krusial agar seluruh penyelenggara program mempunyai pemahaman dan kesiapan dalam menjaga keamanan pangan, terutama untuk golongan rentan seperti anak-anak dan ibu hamil.

"Kami meyakini nomor ini bakal terus meningkat lantaran sekarang lebih ditegakkan lagi, termasuk bagi nan belum mempunyai SLHS bisa dilakukan pemberhentian sementara," tegas Nani.

(fys/wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memberikan teguran keras sekaligus memantau unik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) buntut polemik pengadaan bangku pijat senilai Rp 125 juta untuk rumah dinas Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud.

​"Kaltim ini sedang kita dampingi secara unik lantaran banyak kejuaraan dan juga kami mencermati opini nan ada di publik begitu ya. Dan kita terus mengingatkan agar betul-betul berhati-hati dengan APBD agar dialokasikan sesuai dengan semangat efisiensi," ungkap Bima Arya usai memimpin Upacara Puncak Hari Otonomi Daerah (Otda) XXX di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (27/4).

Menanggapi argumen pengadaan akomodasi mewah tersebut, dia pun menyinggung keras soal etika seorang kepala daerah. Menurut Bima, seorang pemimpin sejati semestinya lebih mengutamakan hasil kerja nyata untuk rakyat dibandingkan sekadar mencari kenyamanan pribadi.

​"Dan pemimpin itu kan kudu nan paling terakhir senang, nan paling terakhir lezat itu pemimpin. Pemimpin itu bukan berorientasi pada fasilitas, pemimpin itu pada karya dan kinerja," tegasnya.

Oleh lantaran itu, pihak Kemendagri mendesak Gubernur Kaltim untuk segera mengkaji ulang anggaran berbobot dahsyat tersebut. Jika akomodasi itu terbukti tidak termasuk dalam skala prioritas dan tidak membawa faedah langsung bagi warga, Bima meminta agar pengadaannya dibatalkan.

​"Kami meminta Pak Gubernur untuk betul-betul mempertimbangkan kembali, mengkaji kembali ya. Semua kan bisa disesuaikan. Ya jika tidak prioritas ya batalkan saja, ya. Kalau tidak dirasakan oleh penduduk ya tidak usah dilanjutkan lagi," urainya.

Sebelumnya, pengadaan bangku pijat senilai Rp 125 juta di rumah dinas Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, nan dianggarkan dalam APBD memicu kritik keras dari publik dan mahasiswa pada April 2026.

Merespons polemik tersebut, Rudy sempat memberikan penjelasan bahwa akomodasi itu merupakan perihal nan wajar dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kondisi fisiknya agar tetap prima, terutama sebagai sarana relaksasi setelah kelelahan menyetir mobil sendiri.

Pelaku narkoba di Jakut (Foto: Dok Polisi)

Jakarta -

Studi nan dilakukan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menunjukkan ketimpangan di Indonesia semakin memburuk. Hal itu tercermin dari kekayaan 50 orang terkaya nan setara dengan kekayaan 55 juta orang biasa, lebih banyak dibandingkan kondisi pada 2024 nan setara dengan kekayaan 50 juta orang.

Hal itu tertuang dalam laporan berjudul 'Republik Oligarki: Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026'. Data nan dianalisis meliputi pengedaran pendapatan, pengedaran kekayaan, tingkat kemiskinan dan parameter ekonomi lainnya.

"Kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 55 juta orang Indonesia" tulis laporan tersebut, dikutip Senin (27/4/2026).

Studi ini memperlihatkan konsentrasi kekayaan nan sangat tinggi di tangan segelintir elite ekonomi. Dalam periode 2019-2025, diketahui kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia meningkat nyaris dua kali lipat dari sekitar Rp 2.508 triliun menjadi Rp 4.651 triliun.

"Hingga pada 2026, proporsi kekayaan 50 orang super kaya nan berasal dari sektor ekstraktif melonjak mencapai 57,8%. Artinya para oligarki terus menumpuk kekayaan dari untung besar, di mana lebih dari separuh kekayaan golongan super kaya Indonesia berasal dari aktivitas pemanfaatan sumber daya alam seperti batu bara, sawit dan nikel," kata CELIOS.

CELIOS dalam studinya menyebut 50 orang terkaya Indonesia secara statistik hanya mencapai 0,000000174% dari populasi, namun menguasai 18,6% kekayaan milik rakyat Indonesia. Tanpa adanya perubahan struktur ekonomi dan politik, ketimpangan diperkirakan bakal semakin tajam di mana 50 orang terkaya di Indonesia bakal mempunyai kekayaan setara dengan 111 juta masyarakat Indonesia pada 2050.

"Di negeri nan sebagian masyarakat tetap bergulat dengan 'hari ini makan apa', segelintir orang bisa lebih kaya dari 'sultan' Timur Tengah," ucapnya.

CELIOS menemukan bahwa tabungan golongan kaya tumbuh lebih sigap dibandingkan masyarakat kecil. Simpanan jumbo di atas Rp 5 miliar disebut semakin mendominasi 56,45% dari total duit di bank, padahal nyaris seluruh pengguna di Indonesia (sekitar 98,91%) merupakan mereka nan saldonya di bawah Rp 100 juta.

"Struktur simpanan perbankan semakin didominasi oleh golongan pengguna dengan biaya besar sepanjang 2014-2025. Nilai simpanan di atas Rp 5 miliar meningkat tajam dari Rp 1.564 triliun menjadi Rp 5.463 triliun. Di samping peningkatan nominal tabungan, proporsi dibandingkan total simpanan juga meningkat dari 43% menjadi 56%, namun tren ini berbeda pada simpanan di bawah Rp 100 juta," imbuhnya.

(aid/fdl)

Jakarta, CNBC Indonesia - Director of Public Policy, Government Affairs & Corporate Communications PepsiCo, Gabrielle Angriani Johny buka-bukaan soal standar keamanan pangan di beragam negara termasuk di Indonesia.

PepsiCo sebagai produsen makanan dan minuman dunia diakuinya telah berkomitmen menjalankan ketentuan dan memastikan rantai pasok makanan.

"Ketahanan Dan food safety, sangat dekat dengan kami, perusahaan dunia utk memastikan rantai pasok aman, standar dunia bahwa semua baik dari sisi patokan negara operasi dilakukan secara standr produksi Dan ketahanan pangan Dan bahan baku," ujar Gabrielle dalam aktivitas Food Summit 2026 di Auditorium Gedung Bank Mega Jakarta, Senin (27/4/2026).

Gabrielle menuturkan di Indonesia, pihaknya selalu aktif mengembangkan pertanian kentang dan jagung berbareng petani lokal. Upaya ini menjadi salah satu bagian dari komitmen perusahaan dalam mendorong produktivitas dan kualitas petani.

"Kami bina petani langkah kembangkan pertanian secara efisien dan hasil nan tinggi. Selain itu penggunaan pupuk dan perstisida nan bakal membikin bahan baku kondusif dan berkualitas. Sehingga produksi Pabrik sudah standar global, good practice," terangnya.

Di Indonesia sendiri ujarnya, waktu buka pabrik pihaknya telah bekerja sama dengan BPOM, dan memenuhi banyak patokan sesuai standar, mulai dari dapat nomor MD, hingga sertifikasi halal,

"Pabrik juga kami berbangga, salah satu nan paling sustainable, kami terapkan standar tinggi sesuai dengan negara lain, PepsiCo di 200 negara dan sudah diterapkan sama di negara lain, standar tinggi, apalagi lebih tinggi dari nan diharuskan," pungkasnya.

(dpu/dpu)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Sosok lain nan dikabarkan bakal dilantik adalah Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menjadi Kepala Kantor Staf Presiden. Dudung bakal mengisi tempat nan ditinggalkan oleh Qodari.

Isu perombakan kabinet memang mengemuka beberapa waktu belakangan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya meminta awak media untuk bersabar ketika dimintai tanggapan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/4/2026).

"Tunggu aja," ujarnya.

Lebih lanjut, Teddy menegaskan bahwa urusan perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

"Nanti bapak presiden nan bakal menceritakan," kata Teddy.

(miq/miq)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memberikan teguran keras sekaligus memantau unik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) buntut polemik pengadaan bangku pijat senilai Rp 125 juta untuk rumah dinas Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud.

​"Kaltim ini sedang kita dampingi secara unik lantaran banyak kejuaraan dan juga kami mencermati opini nan ada di publik begitu ya. Dan kita terus mengingatkan agar betul-betul berhati-hati dengan APBD agar dialokasikan sesuai dengan semangat efisiensi," ungkap Bima Arya usai memimpin Upacara Puncak Hari Otonomi Daerah (Otda) XXX di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (27/4).

Menanggapi argumen pengadaan akomodasi mewah tersebut, dia pun menyinggung keras soal etika seorang kepala daerah. Menurut Bima, seorang pemimpin sejati semestinya lebih mengutamakan hasil kerja nyata untuk rakyat dibandingkan sekadar mencari kenyamanan pribadi.

​"Dan pemimpin itu kan kudu nan paling terakhir senang, nan paling terakhir lezat itu pemimpin. Pemimpin itu bukan berorientasi pada fasilitas, pemimpin itu pada karya dan kinerja," tegasnya.

Oleh lantaran itu, pihak Kemendagri mendesak Gubernur Kaltim untuk segera mengkaji ulang anggaran berbobot dahsyat tersebut. Jika akomodasi itu terbukti tidak termasuk dalam skala prioritas dan tidak membawa faedah langsung bagi warga, Bima meminta agar pengadaannya dibatalkan.

​"Kami meminta Pak Gubernur untuk betul-betul mempertimbangkan kembali, mengkaji kembali ya. Semua kan bisa disesuaikan. Ya jika tidak prioritas ya batalkan saja, ya. Kalau tidak dirasakan oleh penduduk ya tidak usah dilanjutkan lagi," urainya.

Sebelumnya, pengadaan bangku pijat senilai Rp 125 juta di rumah dinas Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, nan dianggarkan dalam APBD memicu kritik keras dari publik dan mahasiswa pada April 2026.

Merespons polemik tersebut, Rudy sempat memberikan penjelasan bahwa akomodasi itu merupakan perihal nan wajar dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kondisi fisiknya agar tetap prima, terutama sebagai sarana relaksasi setelah kelelahan menyetir mobil sendiri.

Jakarta -

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat mengalami koreksi tipis usai menguat pada pembukaan perdagangan pagi ini. Sejumlah saham raksasa ikut mencatat koreksi, salah satunya pada sektor perbankan.

Berdasarkan info perdagangan RTI Business, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) menjadi saham nan paling dalam terkoreksi. Saat ini BBCA 1,65%, turun ke nilai Rp 5.950 per saham dari sebelumnya di level Rp 6.050 per saham.

Saham perbankan besar lainnya, macam PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) juga terkoreksi 1,33% ke nilai Rp 4.440 per saham. Adapun sebelumnya, nilai BMRI tetap berada di level Rp 4.510 per saham.

Selanjutnya, koreksi juga dialami oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) sebesar 0,80% ke nilai Rp 3.740 per saham. Pada pembukaan perdagangan, BBNI sempat menguat pada nilai Rp 3.800 per saham.

Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) nan terkoreksi sebesar 0,33% ke nilai Rp 3.060 per lembar saham. BBRI sempat menguat pada awal pembukaan di level Rp 3.100 per saham.

Selain big banks, saham golongan bank milik negara (Himbara) lainnya juga tercatat mengalami koreksi. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) misalnya, melemah 1,79% ke nilai Rp 1.375 per saham.

Selain itu, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS) juga ikut terkoreksi sebesar 1,06% ke nilai Rp 1.860 per saham. BRIS sempat menguat di awal perdagangan pada level Rp 1.910 per saham.

Adapun IHSG sempat terkoreksi sebesar 0,18% ke level 7.115,49. Padahal pada awal perdagangan indeks saham menguat pada level tertingginya di posisi 7.230,03.

(ahi/hal)

Namun, dikarenakan proyek pembaharuan itu sudah melangkah dan tidak mungkin dibongkar kembali, dia berjanji bakal menanggung semua biaya perbaikan tersebut secara pribadi. Tak hanya itu, dia juga bakal mengevaluasi dan mengaudit ulang seluruh item dalam paket pembaharuan secara terbuka masyarakat dapat memandang dengan jelas dan ikut mengawasi.

"Saya bakal menanggung secara pribadi item pembaharuan rumah dinas nan di luar kegunaan kedinasan. Termasuk bangku pijat dan akwarium air laut. Ke depan, kami juga bakal melakukan penyesuaian agar penggunaan anggaran akomodasi ketua lebih sederhana dan lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat," katanya.

Rudy sekali lagi meminta maaf jika pada akhirnya semua nan dilakukan di masa pemerintahannya nan baru melangkah satu tahun lebih malah membikin gaduh dan mengecewakan masyarakat Kalimantan Timur.

"Beberapa hari ini saya banyak merenung, saya menyadari ada hal-hal nan perlu saya perbaikin, baik dalam bersikap maupun dalam berkomunikasi. Untuk itu, dari lubuk hati nan paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf nan sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan nan terjadi," katanya.

Sebagai gubernur, Rudy menyatakan sangat memahami ketika menyangkut kebijakan dan penggunaan akomodasi publik, wajar jika muncul pertanyaan bahwa kritik nan keras itu adalah corak kepedulian masyarakat terhadap wilayah nan kita cintai bersama.

"Saya juga memahami di tengah masyarakat tetap banyak kebutuhan dasar nan kudu kita benahi," katanya.

Agus juga menyoroti kejadian truk kelebihan kapabilitas alias Over Dimension Over Loading (ODOL) nan kerap memicu kerusakan prasarana jalan maupun kecelakaan lampau lintas di wilayahnya.

Menurut dia, keberadaan truk ODOL milik perusahaan nan kerap melintasi ruas utama wilayah itu selama 24 jam penuh tanpa pengaturan unik turut mengakibatkan penurunan kualitas hingga kerusakan jalan.

"Pelanggaran seperti kelebihan muatan dan dimensi kudu dihindari lantaran dapat merusak jalan serta meningkatkan akibat kecelakaan bagi pengguna jalan lain," ucap Agus.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi Saeful Islam turut meminta Pemkab Bekasi tidak mengulur waktu dalam menerbitkan patokan pembatasan ini mengingat urgensi persoalan menyangkut kerusakan jalan maupun kejadian kecelakaan lampau lintas.

"Kami sudah sampaikan dalam beberapa pertemuan. Selain untuk mengurangi akibat kecelakaan, ini juga krusial untuk memperpanjang umur jalan," katanya.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Komisaris Pol Sugihartono mengaku petugas selama ini baru dapat melakukan imbauan mengingat belum adanya payung norma berupa peraturan wilayah maupun peraturan bupati nan mengatur pembatasan operasional truk.

"Tanpa ada patokan nan mengikat, petugas di lapangan tidak mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan penindakan tegas berupa tilang alias lainnya. Seharusnya ada pembatasan, idealnya truk beraksi pada malam hari. Kami sudah sampaikan ke Dishub agar segera dibuat regulasi," jelas Sugihartono.

Presiden Prabowo Subianto dikabarkan melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih. Para pejabat baru nan ditunjuk untuk masuk ke kabinet rencananya bakal dilantik di Istana Negara Jakarta Pusat, pada Senin (27/4).

Dari info nan dihimpun, nama Jumhur Hidayat bakal masuk sebagai menteri Prabowo. Selain Jumhur, sejumlah nama disebut bakal bergeser pos kementerian.

Menurut info nan dihimpun, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari bakal bergeser menjadi Kepala Badan Komunikasi Presiden (Bakom).

Ketika dikonfirmasi, Qodari mengatakan reshuffle merupakan kewenangan prerogatif Presiden.

"Itu semua prerogatif Presiden. Kita tunggu saja perkembangan dari Bapak Presiden," tutur Qodari ketika dikonfirmasi.

Selain Qodari terdapat sejumlah nama nan disebut bakal masuk dan berganti pos kementerian. Berikut nama-nama nan dikabarkan bakal direshuffle:

1. Dudung Abdurrahman - Kepala KSP

2. M Qodari - Kepala Bakom

3. Hasan Nasbi - Utusan Khusus Presiden bagian Komunikasi

4. Abdul Kadir Karding - Kepala Badan Karantina (Barantin)

5. Jumhur Hidayat - Menteri LH

BFI Finance alias pihak leasing buka bunyi mengenai kasus mobil Lexus milik Andy Pratomo, penduduk Surabaya, nan tiba-tiba ditarik debt collector (DC). Padahal, mobil itu dibeli Andy secara tunai seharga Rp 1,3 miliar.

Area Manager BFI Finance Surabaya, Putu Danda, mengatakan bahwa pihaknya sejauh ini mencoba berkomunikasi dengan beragam pihak.

"Terkait dengan ini, dapat kami sampaikan bahwa sejak rumor ini timbul, kami telah dan terus berkomunikasi dengan pihak-pihak mengenai beserta regulator, guna menindaklanjuti persoalan ini," kata Putu kepada kumparan, Senin (27/4).

Putu menyampaikan, perjanjian jual-beli mobil Lexus tersebut berada di wilayah Tangerang. Namun, dia belum memberikan keterangan lebih rinci mengenai persoalan ini.

"Kami sebagai perusahaan berkomitmen untuk alim hukum. Dikarenakan perjanjian pembiayaan konsumen tercatat di Tangerang, kami mengikuti proses norma sesuai ketentuan nan berlaku, termasuk domisili norma nan tercantum dalam kontrak," ucapnya.

Andy, pemilik mobil Lexus, telah melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Surabaya. Adapun laporan Andy teregister dengan nomor LP/B/1416/XII/2025/SPKT POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR pada 8 Desember 2025.

Laporan itu mengenai percobaan perampasan dan perbuatan tidak menyenangkan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 368 jo Pasal 53 KUHP dan/atau Pasal 335 KUHP dan/atau Pasal 310 KUHP.

Andy bercerita, dia membeli mobil Lexus RX350 pada bulan September 2025 di Jakarta dan mempunyai dokumen-dokumen pembelian nan sah seperti kuitansi, BPKB, hingga faktur.

Namun, pada 4 November 2025, sejumlah DC tiba-tiba mendatangi kediaman Andy. Mereka mengatakan Andy menunggak angsuran dan bakal mengambil paksa mobil tersebut.

"DC datang dan memaksa masuk ke rumah saya untuk mengambil paksa mobil Lexus RX350 nopol B 1911 DCP dengan membawa surat kuasa leasing. Mereka ngotot saya menunggak angsuran lebih dari 6 bulan, padahal saya membeli mobil tersebut secara cash Rp 1,3 miliar," kata Andy kepada wartawan.

Akhirnya, kedua pihak ke Polsek Mulyorejo untuk menyelesaikan masalah ini. Di sana, pihak leasing datang membawa surat-surat dan tetap bersikeras untuk mengambil mobil Lexus.

"Membawa fotokopi dan legalitas surat-surat mereka berikut akta fidusia setelah pihak kepolisian cross check foto dari BPKB dan faktur," ucap Andy.

Saat proses pengecekan ulang itu, kata Andy, polisi menemukan ada kejanggalan pada BPKB, tertulis RX250, padahal tidak ada Lexus jenis RX250.

Kedua pihak lampau sepakat untuk mengecek ke Samsat Manyar Kertoarjo keesokan harinya, 5 November 2025, dengan membawa bukti bentuk nan asli.

"Pihak Samsat mengatakan surat dan bentuk saya sah dan asli, tetapi pihak leasing tidak hadir. Lucunya lagi, pihak leasing menunjukkan saya perjanjian fidusia atas nama Adi Hosea nan angsuran di leasing. Padahal saya beli mobil ini cash," jelasnya.