JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mempertegas komitmennya terhadap pelestarian lingkungan dan pembangunan berkepanjangan melalui program regenerasi rimba mangrove di Teluk Pangpang, Banyuwangi. Sejalan dengan semangat peringatan Hari Bumi pada 22 April, program tersebut sukses merehabilitasi 50 hektare lahan kritis sekaligus memberikan faedah ekonomi bagi sekitar 5.000 masyarakat pesisir.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, area Teluk Pangpang merupakan wilayah pesisir dengan kegunaan ekologis krusial nan sebelumnya mengalami degradasi akibat tekanan lingkungan dan alih kegunaan lahan.

"Aksi nyata BNI di area tersebut merupakan bentuk komitmen perseroan dalam memulihkan kegunaan ekologis mangrove sekaligus menciptakan nilai ekonomi berkepanjangan nan memberi faedah langsung bagi masyarakat sekitar," ujarnya.

Program nan dijalankan melalui inisiatif BNI Berbagi ini dilakukan dengan pendekatan kolaboratif berbareng masyarakat lokal, golongan pengawas pesisir, serta pemerintah daerah. Kegiatan meliputi penanaman mangrove di area terdampak, pemeliharaan selama tiga tahun, hingga pengembangan area berbasis masyarakat.

Hasilnya, area mangrove nan direhabilitasi sekarang berfaedah kembali sebagai tembok alami pesisir nan bisa mengurangi akibat pengikisan dan banjir rob, khususnya bagi masyarakat di Dusun Tegalpare. Selain faedah ekologis, program ini juga membuka kesempatan ekonomi baru melalui pengembangan ekowisata, budidaya kepiting soka, pembibitan mangrove, serta produk turunan lainnya.

Jakarta -

Mantan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto, menyebut replik jaksa KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) alias gas alam sebuah ilusi hukum. Hari mengatakan replik jaksa KPK didasarkan pada rekayasa imajinasi.

"Dari replik JPU, saya menyimpulkan bahwa JPU telah membikin sebuah ilusi norma berasas rekayasa khayalan mereka. Di dalam pembelaan kita misalnya, kita menyampaikan bahwa di luar COVID, perjanjian itu tidak ada nan rugi, untung," kata Hari di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026).

Hari mengatakan tak ada kerugian di luar masa pandemi COVID-19. Dia menyatakan antara spekulasi dan realita dalam perjanjian tidak dijelaskan untung dan rugi oleh jaksa.

"Tapi mereka bukannya memeriksa bahwa perihal tersebut benar, tidak ada rugi dan itu memang kenyataannya tidak ada kerugian di luar COVID. Mereka hanya menyatakan ya memang perjanjian itu tidak ada back-to-back-nya, sehingga spekulasi. Antara spekulasi dan realita bahwa perjanjian itu untung dan rugi, itu tidak dijelaskan oleh JPU," ujarnya.

Hari beranggapan jaksa membikin sebuah sulapan dalam perkara ini. Dia mengaku siap membantah semua replik jaksa dalam sidang duplik pekan depan.

"Jadi saya kesimpulannya, perihal nan paling krusial soal kerugian negara saja, mereka membikin ilusi, sebuah sulapan ini. Ilusi nan didasarkan pada rekayasa khayalan JPU sendiri," ujar Hari.

"Nah, ini tentunya tidak betul dan oleh lantaran itu, kami bakal menyusun duplik untuk dibacakan pada hari Senin nanti," imbuhnya.

Lebih lanjut, Hari menyakini tidak ada kerugian negara dalam perkara ini. Dia menyinggung untung nan diperoleh di tahun 2019-2024.

"Katakanlah ada kerugian 113 juta dolar, tetapi 2019, 22, 23, dan tahun 2024 mereka untung 210 juta. Kalau saya disuruh bertanggung jawab nan 113, tolong dong nan 210 juta itu dikasih ke saya. Supaya saya bisa mengganti kerugian ini. Jadi, sewenang-wenang. Ini sewenang-wenang. Tidak menggunakan logika berpikir nan normal," ujarnya.

Sebelumnya, dua terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) alias gas alam cair dituntut 5,5 dan 6,5 tahun penjara. Jaksa menyakini kedua terdakwa bersalah dalam kasus tersebut.

Sidang tuntutan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026). Dua terdakwa adalah mantan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto dan mantan VP Strategic Planning Business Development Direktorat Gas Pertamina, Yenni Andayani.

"Menyatakan terdakwa I Hari Karyuliarto Yulianto dan terdakwa II Yenni Andayani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat 1 KUHP," ujar jaksa saat membacakan amar tuntutan.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Hari Karyuliarto dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan," tambah jaksa.

Jaksa menuntut Hari bayar denda Rp 200 juta. Apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 80 hari.

"Serta pidana denda sejumlah Rp 200.000.000 subsider pidana penjara pengganti selama 80 hari," ujar jaksa.

Sementara itu, Jaksa menuntut Yenni dengan pidana penjara selama 5,5 tahun penjara. Jaksa juga menuntut Yenni bayar denda Rp 200 juta subsider 80 hari pidana kurungan.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dua Yenni Andayani dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan serta pidana denda sejumlah Rp 200.000.000 subsider pidana penjara pengganti selama 80 hari," ujar jaksa.

Jaksa mengatakan pertimbangan memberatkan tuntutan adalah para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan nan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu, perbuatan terdakwa dinilai telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara alias lembaga pemerintah dalam penegakan hukum.

"Hal-hal nan meringankan para terdakwa belum pernah dihukum, para terdakwa sopan di persidangan," ujar jaksa.

(mib/fas)

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jakarta -

Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap majikan dari dua pekerja rumah tangga (PRT) nan nekat loncat dari lantai 4 gedung kos di Benhil, Jakarta Pusat hingga salah satu di antara mereka meninggal dunia. Pihak majikan langsung diperiksa hari ini.

"Iya betul (majikan sudah diperiksa)," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Saputra saat dikonfirmasi, Kamis (23/4/2026).

Roby belum menjelaskan secara rinci hasil pemeriksaan majikan kedua PRT tersebut. Sebab, pihak majikan diperiksa langsung oleh jejeran Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

"Diperiksa di Ditkrimum Polda Metro Jaya. Sekarang (penanganan perkara) tetap di Polsek, kelak kemungkinan ditarik Polda," ujar Roby.

Polisi mendalami keterangan PRT nan mengaku majikannya sadis hingga membikin mereka tak nyaman bekerja. Roby menjelaskan, pihaknya tetap mendalami pengakuan tersebut.

"Mereka itu nggak nyaman lantaran majikannya sadis gitu alias sadis katanya. Sadis itu nggak tahu ya gimana kata-katanya ya. Nggak ngomong suka disiksa, tapi galak," ujarnya.

Peristiwa itu terjadi pada Rabu (22/4) malam. PRT berinisial R (18) tewas dalam kejadian tersebut, sementara satu lainnya, D (30) terluka.

(kuf/wnv)

Berita Terkait

Telusuri buletin news lainnya

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jakarta -

Kejaksaan Agung terus mendalami kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) milik Samin Tan (ST). Penyidik turut memeriksa sejumlah pegawai dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku regulator dan pengawas.

Dirdik Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi menyebut bahwa pemeriksaan terhadap pihak ESDM dilakukan untuk menelusuri gimana tambang PT AKT tetap beroperasi, meski izinnya telah dicabut sejak tahun 2017.

"Kalau selaku saksi pasti. Kami sudah melakukan pemeriksaan saksi terhadap beberapa orang dari ESDM sebagai saksi ya, untuk menerangkan apa nan terjadi,"kata Syarief dalam bertemu pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (23/4/2025).

Meski begitu, Syarief enggan memerinci kapan dan siapa saja pihak Kementerian ESDM nan telah diperiksa. Dia juga belum membeberkan hasil pemeriksaan para saksi tersebut.

"Nanti kita sampaikan. Itu sudah masuk dalam materi investigasi kita. Kita sampaikan berikutnya," ujar Syarief.

Saat ditanya mengenai kesempatan adanya tersangka dari pihak kementerian tersebut, Syarief menyatakan pihaknya tetap konsentrasi pada perangkat bukti nan ada. Sejauh ini, penyelenggara negara nan baru ditetapkan sebagai tersangka berasal dari otoritas pelabuhan alias Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

"Untuk sementara ini ya, kami baru menetapkan nan dari KSOP. Tapi tidak menutup kemungkinan andaikan ada penyelenggara nan lainnya nan cukup bukti, tentu bakal kita proses," tutur Syarief.

Terratu, Kejagung telah menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus ini, mereka adalah Handry Sulfian (HS)selaku mantan Kepala KSOP Rangga Ilung; Bagus Jaya Wardhana (BJW) selaku Direktur PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT); dan Helmi Zaidan Mauludin (HZM) selaku General Manager PT OOWL Indonesia.

Samin Tan Jadi Tersangka

Sebelumnya, Kejagung menetapkan Samin Tan sebagai tersangka kasus korupsi penyimpangan dalam pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng).Samin Tan disebut sebagai pemilik faedah alias beneficial owner PT AKT.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi menyebut perusahaan itu sebelumnya beraksi berasas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Namun, izin perusahaan tersebut telah dicabut pada 2017.

Meski izin telah dicabut, PT AKT diduga tetap melakukan aktivitas penambangan dan penjualan batu bara secara terlarangan hingga tahun 2025.

"Setelah (izin) dicabut tersebut, PT AKT tetap tetap terus melakukan penambangan dan penjualan hasil tambang secara tidak sah dan melawan norma sampai dengan tahun 2025," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi dalam bertemu pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (27/3/2026) malam.

Lebih lanjut, aktivitas tersebut diduga dilakukan dengan langkah menabrakkan perizinan nan tidak sah serta bekerja sama dengan oknum penyelenggara negara nan mempunyai tugas pengawasan di sektor pertambangan.

"Sehingga merugikan finansial negara dan alias perekonomian negara," lanjut Syarief.

(ond/wnv)

ALASKA - Spesies Badak Baru Ditemukan di Arktik, Membeku Jutaan Tahun

Alaska- Para intelektual baru saja menemukan jenis badak purba nan sama sekali baru di Arktik. Penemuan ini tidak hanya mengejutkan dari segi habitatnya, tetapi juga membuka perspektif baru tentang sejarah perkembangan dan migrasi badak.

Spesies badak purba itu diberi nama Epiatheracerium itjilik, di mana "itjilik" berfaedah "embun beku" dalam bahasa Inuit, nan mencerminkan lingkungan keras tempat dia pernah hidup.

Menurut Science Daily , fosil badak nan nyaris komplit ini ditemukan oleh tim peneliti dari Museum Alam Kanada di sebuah waduk di dalam Kawah Haughton di Pulau Devon, wilayah Nunavut.

Ini adalah salah satu wilayah paling keras di planet ini saat ini, sehingga penemuan jenis badak nan pernah hidup di sini menjadi sangat menakjubkan.

Jakarta -

Jaksa KPK menyatakan tetap pada surat tuntutannya terhadap eks Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto dan VP Strategic Planning Business Development Direktorat Gas Pertamina, Yenni Andayani. Jaksa menyebut investigasi kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) alias gas alam cair murni penegakan hukum.

"Bahwa proses penyelidikan dan investigasi dan penuntutan nan dilakukan oleh KPK bersama-sama dengan BPK nan melakukan audit penghitungan kerugian finansial negara adalah murni penegakan hukum," kata jaksa saat membacakan replik di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026).

Jaksa mengatakan penyusunan surat dakwaan hingga penuntutan dilakukan berasas perangkat bukti nan sah. Jaksa menyebut tuntutan terhadap Hari dan Yenni sudah mempertimbangkan perihal nan memberatkan dan meringankan pada diri mereka.

"Dalam menyusun surat dakwaan dan melakukan penuntutan, Penuntut Umum telah mendasarkan kepada perangkat bukti nan sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan para terdakwa nan dikuatkan oleh peralatan bukti serta telah mempertimbangkan hal-hal nan memberatkan maupun meringankan pada diri para terdakwa," ujarnya.

Jaksa meminta majelis pengadil menolak seluruh dalil pembelaan Hari dan Yenni. Jaksa memohon majelis pengadil menjatuhkan vonis 6,5 tahun untuk Hari dan vonis 5,5 tahun untuk Yenni sebagaimana dalam surat tuntutan.

"Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami bersikap tetap pada surat tuntutan pidana nan telah dibacakan pada tanggal 13 April 2026 dan nota pembelaan para terdakwa dan advokatnya kudu dinyatakan ditolak," ucap jaksa.

"Selanjutnya kami penuntut umum memohon kepada nan Mulia Majelis Hakim nan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum," imbuhnya.

Sebelumnya, dua terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) alias gas alam cair dituntut 5,5 dan 6,5 tahun penjara. Jaksa menyakini kedua terdakwa bersalah dalam kasus tersebut.

Sidang tuntutan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (13/4). Dua terdakwa adalah mantan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto dan mantan VP Strategic Planning Business Development Direktorat Gas Pertamina, Yenni Andayani.

"Menyatakan terdakwa I Hari Karyuliarto Yulianto dan terdakwa II Yenni Andayani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat 1 KUHP," ujar jaksa saat membacakan amar tuntutan.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Hari Karyuliarto dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan," tambah jaksa.

Jaksa menuntut Hari bayar denda Rp 200 juta. Apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 80 hari.

"Serta pidana denda sejumlah Rp 200.000.000 subsider pidana penjara pengganti selama 80 hari," ujar jaksa.

Sementara itu, Jaksa menuntut Yenni dengan pidana penjara selama 5,5 tahun penjara. Jaksa juga menuntut Yenni bayar denda Rp 200 juta subsider 80 hari pidana kurungan.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dua Yenni Andayani dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan serta pidana denda sejumlah Rp 200.000.000 subsider pidana penjara pengganti selama 80 hari," ujar jaksa.

Jaksa mengatakan pertimbangan memberatkan tuntutan adalah para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan nan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu, perbuatan terdakwa dinilai telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara alias lembaga pemerintah dalam penegakan hukum.

"Hal-hal nan meringankan para terdakwa belum pernah dihukum, para terdakwa sopan di persidangan," ujar jaksa.

(mib/fas)

Jakarta -

Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya melakukan penindakan pelanggaran di sejumlah titik wilayah norma Polda Metro. Penindakan dilakukan dengan menggunakan handheld e-TLE guna merekam setiap pelanggaran nan ditemukan.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani menjelaskan, aktivitas penindakan pelanggaran dilakukan hari ini, Kamis (23/4). Beragam pelanggaran nan ditindak mulai dari pemotor nan tidak menggunakan helm hingga parkir liar.

"Pelanggaran tidak pakai Helm, tidak pakai plat nomor, plat nomor ditutup, boncengan lebih dari satu, dan parkir sembarangan," jelas Ojo kepada wartawan, Kamis (23/4/2026).

Ojo menyampaikan, dari hasil penindakan total ada 471 pelanggaran nan tertangkap handheld e-TLE. Kemudian untuk pelanggaran nan tervalidasi alias betul-betul terjadi pelanggaran berjumlah 296 pelanggaran.

Sementara, lanjut Ojo, untuk nan dilakukan konfirmasi dari hasil capture dan pengesahan mencapai berjumlah 201 pelanggaran.

"Ter-capture jumlah pelanggaran nan terekam, tervalidasi hasil capture nan dianggap sah, terkirim adalah nan tervalidasi kemudian masuk ke sistem ETLE nasional. Angka tersebut bergerak terus, nomor tersebut secara riil time sesuai bekerjanya sistem," ujarnya.

(kuf/wnv)

Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan adanya pembatasan masa kepemimpinan ketua umum parpol menjadi dua periode. Usul ini muncul untuk mendorong kaderisasi di partai politik.

Kajian ini dilakukan KPK pada 2025 melalui Direktorat Monitoring. KPK menemukan empat poin nan perlu dibenahi dalam sistem parpol di Indonesia dan memberikan 16 rekomendasi.

"Untuk memastikan berjalannya kaderisasi, perlu pengaturan pemisah kepemimpinan ketua umum partai menjadi maksimal 2 kali periode masa kepengurusan," demikian salah satu rekomendasi dalam hasil kajian KPK, dikutip detikcom, Kamis (23/4/2026).

Selain itu, KPK merekomendasikan penambahan pada revisi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, ialah ditambahkan persyaratan untuk calon presiden dan wakil presiden serta kepala wilayah kudu berasal dari kader partai.

"Persyaratan untuk bakal calon presiden/wakil presiden/kepala daerah/wakil kepala wilayah selain demokratis dan terbuka, menambahkan klausul nan berasal dari sistem kaderisasi partai," tulis KPK.

Demi Cegah Korupsi

Sementara itu, jubir KPK, Budi Prasetyo, menyebut kajian itu datang sebagai upaya pencegahan lantaran sektor politik rawan terjadi korupsi. Hasil kajian itu didapatkan setelah ada pemeriksaan mengenai area mana saja nan rawan timbulnya korupsi.

"Memang itu juga berasas temuan nan KPK lakukan dalam kajian tersebut, misalnya mengenai dengan kaderisasi di partai politik itu juga menjadi salah satu aspek nan kemudian menjadi salah satu substansi alias materi dalam kajian," kata Budi kepada wartawan, hari ini.

Kajian itu dilakukan lantaran KPK merasa ongkos politik di Indonesia tetap tinggi nan berpotensi menimbulkan korupsi. Kajian itu telah melibatkan partai politik.

"Ya tentunya lantaran kajian itu kami melibatkan banyak komponen termasuk kawan-kawan dari partai politik nan juga memberikan saran masukan dalam upaya perbaikan sistem politik di Indonesia," ucapnya.

Poin Rekomendasi KPK

Berikut ini 16 poin rekomendasi KPK dari hasil kajian tata kelola partai politik:

1. Pemrakarsa perubahan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Kemendagri dan Kemenkum) dan DPR (Komisi II dan Badan Legislatif) melengkapi Pasal 34 dengan menambahkan klausul mengenai tanggungjawab pelaporan aktivitas pendidikan politik nan mencakup kegiatan, peserta, tujuan, dan output nan dilakukan oleh partai politik nan didanai dari support finansial pemerintah.

2. Kemendagri melakukan revisi pada Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 dan 36 Tahun 2010 untuk mengatur materi kurikulum pendidikan politik untuk referensi parpol.

3. Kemendagri menyusun sistem pelaporan terintegrasi mengenai penyelenggaraan pendidikan politik nan dilakukan oleh pemerintah ataupun partai politik. Hal sesuai dengan tugas dan kegunaan Kemendagri sebagai pembinaan umum di bagian penyelenggaraan politik dalam negeri dan kerakyatan (Pasal 117 Permendagri Nomor 9 Tahun 2025).

4. Penyusunan materi kurikulum dan sistem pelaporan terintegrasi oleh Kemendagri menjadi bagian tugas Kemendagri sebagai pengawas sesuai revisi Pasal 46 UU Nomor 2 Tahun 2008.

5. Perlunya penambahan pada revisi Pasal 29 UU Nomor 2 Tahun 2011:
• Terkait keanggotaan partai politik pada Pasal 29 Ayat (1) huruf a ditambahkan bahwa personil partai politik terdiri dari personil muda, madya, utama.
• Persyaratan kader nan menjadi bakal calon DPR/DPRD disebutkan jelas dan berjenjang dalam undang-undang Pasal 29 ayat (1a). Misal: calon DPR berasal dari kader utama, calon DPRD Prov berasal dari kader madya.
• Persyaratan untuk bakal calon presiden/wakil presiden/kepala daerah/wakil kepala wilayah selain demokratis dan terbuka, menambahkan klausul nan berasal dari sistem kaderisasi partai.
• Menambahkan persyaratan pemisah waktu minimal berasosiasi dalam partai untuk dapat dicalonkan oleh partai.

6. Kemendagri menyusun standardisasi dan sistem pelaporan kaderisasi partai politik nan terintegrasi dengan banpol.

7. Mendorong partai politik untuk mengimplementasikan putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang minimal threshold pilkada melalui rekrutmen cakada berasas kaderisasi.

8. Untuk memastikan berjalannya kaderisasi perlu pengaturan pemisah kepemimpinan ketua umum partai menjadi maksimal 2 kali periode masa kepengurusan.

9. Pemrakarsa perubahan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Kemendagri dan Kemenkum) dan DPR (Komisi II dan Badan Legislatif) melengkapi Pasal 34 ayat (1) huruf a dengan langkah memberlakukan iuran personil dengan besaran berasas jenjang kaderisasi dan dicatatkan dalam pelaporan finansial partai politik.

10. Partai politik mengimplementasikan Pasal 34 ayat (1) huruf a dengan langkah memberlakukan iuran personil dengan besaran berasas jenjang kaderisasi dan dicatatkan dalam pelaporan finansial partai politik.

11. Laporan finansial partai politik mengungkapkan sumbangan perseorangan terdiri atas sumbangan personil parpol pejabat eksekutif/legislatif, personil biasa, dan non-anggota parpol.

12. Menghapuskan sumber sumbangan dari badan usaha/perusahaan. Sumbangan nan berasal dari badan usaha/perusahaan dicatatkan sebagai sumbangan nan berasal dari perseorangan (beneficial ownership badan usaha) (implikasi: penghapusan pasal 35 ayat (1) huruf c).

13. Kemendagri membikin sistem pelaporan finansial partai politik nan terintegrasi dengan sistem pelaporan banpol nan dapat diakses oleh publik.

14. Perlu penambahan pada pasal 39 pada revisi UU 2 Tahun 2011:
Pengelolaan finansial Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diintegrasikan kepada sistem pelaporan finansial partai politik nan dikelola oleh pemerintah (Kemendagri) secara periodik tiap tahun pelaporan.

15. Perlu penambahan ketentuan hukuman pada pasal 47 UU 2 Tahun 2011 mengenai ketidakpatuhan partai politik dalam penyelenggaraan pasal 39 UU 2 Tahun 2011.

16. Revisi pasal 46 UU Nomor 2 Tahun 2011 dilengkapi dengan:
• Nama lembaga nan diberikan kewenangan pengawasan terhadap partai politik.
• Ruang lingkup pengawasan mencakup finansial partai, kaderisasi, dan pendidikan politik.

Tanggapan Parpol dan Tokoh

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menanggapi usulan KPK ini. Menurutnya, kaderisasi penting, namun penerapannya tak mudah.

"Sebenarnya UU Parpol sudah mengatur penggunaan biaya support politik. 60% untuk pendidikan politik dan 40% untuk manajemen sekretariat. Bahkan patokan teknisnya dirinci dalam PP," kata Ganjar kepada wartawan, Kamis (23/4).

"Maka dalam konteks kandidat pejabat publik nan bakal ikut dalam kontestasi pemilu, apalagi nan berasal dari parpol nan punya kegunaan sebagai sumber rekrutmen kader, maka mengikuti kaderisasi menjadi penting. Hanya saja untuk capres bisa berasal dari luar partai," sambungnya.

Sebab itu, mantan Gubernur Jateng ini menilai tak mudah menerapkan kaderisasi capres. Meski begitu, menurutnya, publik dapat memandang dari rekam jejak.

"Maka mewajibkan kandidat untuk ikut kaderisasi terlebih dulu rasanya tidak mudah. Namun publik semestinya bisa memandang kapabilitas kandidat dari rekam jejak, pendidikan, pengalaman dan seterusnya," ungkapnya.

Tanggapan juga datang dari Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian. Dia menilai kerakyatan kudu tetap membuka ruang luas bagi semua kalangan.

"Terkait usulan capres dan cawapres berasal dari kader partai, kerakyatan kudu membuka ruang bagi anak-anak muda terbaik bangsa dari dalam maupun luar partai politik," kata Angga kepada wartawan, Kamis (23/4).

Dia mengatakan partai politik memang menjadi pintu masuk dalam sistem demokrasi. Namun, kata dia, perihal itu tak boleh menjadi penghalang bagi penduduk negara untuk maju sebagai pemimpin.

"Partai sebagai pintu masuk tapi tidak boleh membatasi kesempatan anak bangsa untuk menjadi pemimpin nasional," ujarnya.

Sementara itu, Sekjen NasDem Hermawi Taslim mengatakan kepemimpinan partai politik tak bisa disederhanakan hanya dengan pembatasan periode.

"Rekomendasi KPK tentang sebaiknya masa kepentingan seorang ketum partai adalah dua periode menurut saya merupakan masukan nan berbobot buat kita semua, termasuk buat partai-partai," kata Hermawi kepada wartawan, Kamis (23/4).

"Meskipun urusan kepemimpinan di partai tentu tidak sesederhana nan dikaji oleh KPK," sambungnya.

Menurut dia, ada banyak aspek nan membikin seorang tokoh dipilih menjadi ketua umum. Selain itu, banyak pertimbangan sehingga seorang tokoh tetap dipertahankan sebagai ketua umum oleh partai.

"Ada multi-aspek nan menentukan seorang dipilih menjadi ketua umum. Banyak sekali pertimbangan dan jenis seorang tokoh itu tetap dipertahankan oleh sebuah partai," ujarnya.

(rdp/wnv)

Jakarta -

KPK telah memeriksa sejumlah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) alias biro travel di kasus korupsi kuota haji hari ini, termasuk Ustaz Khalid Basalamah. Tim interogator mendalami mengenai adanya pengembalian biaya nan dilakukan para biro travel kepada KPK.

"Dalam pemeriksaan hari ini, para saksi dimintai keterangan soal pengembalian duit oleh PIHK kepada KPK sebelumnya," kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (23/4/2026).

Budi mengatakan para saksi, termasuk Khalid Basalamah, juga didalami mengenai Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU).

"Pemeriksaan mengenai Forum SATHU dan pembahasan mengenai kuota tambahan haji 2023- 2024," ujar Budi.

Forum SATHU ini diketahui melakukan inisiatif mengenai proses pengaturan pembagian kuota haji. Hal itu nan juga didalami KPK lewat pemeriksaan Khalid Basalamah.

Selain Khalid, hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan kepada Direktur Utama PT Kafilah Maghfirah Wisata, Firman M. Nur. KPK menjadwalkan pemeriksaan juga ke tiga orang lain di BPKP Provinsi Sumatera Utara, ialah PT Chairul Umam Addauli, Dahrizal Dahlan Direktur; Direktur PT Nadwa Mulia Utama, Zulhendri; dan Direktur Utama PT Sriwijaya Mega Wisata, Salwaty.

"Di mana dalam pemeriksaan ini, interogator juga mendalami berangkaian dengan Forum SATHU. Kalau kita kembali memandang dalam bangunan perkaranya, bahwa ada pihak-pihak dari Forum SATHU ataupun dari perkumpulan asosiasi ini diduga juga melakukan inisiatif-inisiatif mengenai dengan proses pengaturan pembagian kuota haji," sebutnya.

Dalam kasus ini sendiri, pengembalian duit sudah diterima KPK dari banyak PIHK. Namun tetap ada sejumlah PIHK belum mengembalikan uang.

"Dalam investigasi perkara dugaan tindak pidana korupsi mengenai kuota haji ini, KPK tidak hanya menerima pengembalian duit Saudara KB (Khalid Basalamah) saja, namun juga terdapat pengembalian dari PIHK-PIHK lainnya. Meskipun tetap ada sejumlah PIHK lain nan belum mengembalikan," ucap Budi.

Ustaz Khalid Ngaku Kembalikan Rp 8,4 Miliar ke KPK

Ustaz Khalid sendiri selesai diperiksa KPK pada pukul 18.35 WIB. Dia mengaku telah mengembalikan duit ke KPK senilai Rp 8,4 miliar.

Khalid menyebut duit itu dikembalikan dari PT Muhibbah, pihak nan menawarkan keberangkatan haji kepada biro travel Khalid. Meski begitu, Khalid mengaku tidak mengetahui asal usul duit nan dikembalikan itu, dan menegaskan sebagai korban dalam perkara ini.

"Baik kita kembalikan. Jadi, duit itu bukan kami simpan. Uang itu dikasih oleh Muhibbah, terus kami nggak tahu duit apa, KPK minta, kami kembalikan pada saat diminta. Sebatas itu. Jadi, sekali lagi ini adalah kasusnya kami korban," kata Khalid usai diperiksa, Kamis (23/4).

KPK sendiri telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus ini. Keempatnya adalah:

1. Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas (YCQ)
2. Eks Stafsus Yaqut, Ishfah Abidal Azis namalain Gus Alex (IAA)
3. Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham (ISM)
4. Ketum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba (ASR).

(ial/ygs)

Jakarta -

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Prof Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan bahwa Korlantas Polri merupakan wajah Polri nan paling sering bergesekan langsung dengan masyarakat. Karena itu, setiap tindakan abdi negara di lapangan kudu mencerminkan profesionalisme sekaligus empati.

"Polisi lampau lintas adalah representasi negara nan paling dekat dengan masyarakat. Cara bertindak di lapangan bakal sangat menentukan tingkat kepercayaan publik," kata Prof Eddy dalam agenda Anev Operasi Ketupat 2026 di Hotel Padma, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (23/4/2026).

Wamenkum menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam penegakan norma lampau lintas, seiring berlakunya paket undang-undang pidana terbaru.

Dalam arahannya kepada jejeran Korlantas Polri, dia menekankan bahwa penanganan pelanggaran lampau lintas kudu mengedepankan pendekatan nan tidak semata-mata dengan pidana.

"Undang-undang lampau lintas adalah undang-undang manajemen nan mempunyai hukuman pidana. Karena itu, penegakan hukumnya kudu mengedepankan hukuman administratif terlebih dahulu. Pidana adalah langkah terakhir," tuturnya.

Selain itu, Wamenkum juga menyoroti pentingnya penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penanganan perkara lampau lintas, khususnya kecelakaan.

Ia menegaskan bahwa pendekatan ini tetap dapat diterapkan meskipun ancaman pidana di atas lima tahun, selama peristiwa terjadi lantaran kealpaan.

"Tidak ada orang nan sengaja mengalami kecelakaan. Sepanjang itu terjadi lantaran kelalaian, maka ruang untuk penyelesaian secara restoratif kudu dibuka," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa abdi negara penegak norma kudu bisa membedakan secara jeli antara kecelakaan murni dan kecelakaan akibat kelalaian. Menurutnya, tidak semua peristiwa lampau lintas dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

"Bisa saja seseorang berada di posisi benar, namun tidak bisa menghindari tabrakan lantaran pelanggaran pihak lain. Dalam kondisi seperti itu, tidak tepat jika langsung dibebankan pertanggungjawaban pidana," pungkasnya.

Agenda Anev Operasi Ketupat 2026 dibuka oleh Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho. Hadir para pemangku kepentingan mulai dari Menhub Dudy Purwagandhi, Dirut PT Pelindo Achmad Muchtasyar, Dirut PT ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo, Dirut PT Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono, dan Dirut PT Jasa Raharja Muhammad Awaluddin.

Kemudian datang pula para master dan akademisi, mulai dari Pakar Transportasi Darmaningtyas, Pakar Transportasi Tri Tjahjono, hingga Guru Besar STIK Prof Albertus Wahyurudhanto. Agenda ini diikuti seluruh PJU Korlantas Polri dan para Dirlantas se-Indonesia.

(hri/fas)

Gaji Pegawai SPBU (Foto: Okezone)

JAKARTA - Berapa penghasilan operator SPBU Vivo dan BP-AKR? Segini kisarannya per bulan. Gaji tenaga kerja operator SPBU dibedakan berasas jabatannya. 

Berikut rangkuman Okezone mengenai penghasilan operator SPBU Vivi dan BP AKR, Kamis (23/4/2026). 

Gaji operator SPBU di Indonesia, termasuk Vivo dan BP-AKR, umumnya berkisar antara Rp1,9 juta hingga Rp5,1 juta per bulan, tergantung pada letak (terutama di Jakarta) dan kebijakan perusahaan. 

Operator sering menerima penghasilan pokok Rp1,5 juta–Rp2,5 juta, ditambah tunjangan lain. 

Rincian Gaji Operator SPBU

Umumnya (BP-AKR/Vivo/Swasta): Gaji pokok berkisar Rp1,5 juta–Rp2,5 juta, namun total take home pay dapat lebih tinggi. 

Berdasarkan laporan, beberapa posisi di BP dapat melampaui nomor tersebut tergantung kedudukan dan pengalaman.