Terdakwa kasus pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) nan dikenal sebagai 'Sultan' Kemnaker, Irvian Bobby Mahendro Putro, batal menjadi saksi mahkota. Jaksa mengatakan syarat formil pengajuan saksi mahkota belum terpenuhi.

Persidangan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (20/4/2026). Terdakwa dalam sidang ini adalah mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer (Noel), Irvian Bobby, dan sembilan orang lainnya.

"Penundaan Minggu lampau berangkaian dengan permohonan Penuntut Umum alias KPK kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kami selaku majelis, dalam kesempatan ini menanyakan kepada penuntut umum, apakah sudah ada jawaban dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Karena majelis tidak mendapat tembusan alias pemberitahuan lebih lanjut. Mungkin bisa dijelaskan gimana selanjutnya," ujar ketua majelis hakim, Nur Sari Baktiana.

Jaksa mengatakan pihaknya telah menerima surat dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Jakpus) nan ditujukan ke Pimpinan KPK. Jaksa mengatakan Ketua PN Jakpus belum mengabulkan permohonan Bobby menjadi saksi mahkota lantaran ada sejumlah syarat formil nan belum dipenuhi.

"Dalam surat nan ditujukan kepada kami, ada beberapa memang syarat formil nan belum dapat kita penuhi. Sehingga intinya dalam surat jawaban nan ditujukan kepada kami itu adalah mengenai dengan permohonan tersebut belum dapat dikabulkan. Intinya itu nan Mulia," ujarnya.

Hakim lampau menanyakan apakah ada terdakwa lain nan bakal menjadi saksi mahkota. Sidang kemudian diskors agar para terdakwa berbincang dengan tim pengacaranya.

"Jadi sudah ada jawaban dari ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nan intinya bahwa permohonan tersebut lantaran belum memenuhi syarat formil sehingga belum dapat dikabulkan. Intinya begitu ya. Nah, selanjutnya atas jawaban dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai dengan pemeriksaan saksi di antara para terdakwa ini, sebagai saksi di antara para terdakwa, gimana teknis selanjutnya Penuntut Umum?" ujar hakim.

"Terima kasih Majelis. Terkait dengan saksi, kami mempedomani pasal 219 mengenai dengan para terdakwa nan bakal menjadi saksi. Mungkin kita tanyakan kepada masing-masing terdakwa apakah ada nan mau menjadi saksi selain saksi mahkota, nan Mulia," jawab jaksa.

Sebagai informasi, Bobby mengusulkan diri sebagai saksi mahkota dalam sidang ini pada Kamis (16/4). KUHAP terbaru sendiri mengatur saksi mahkota merupakan tersangka alias terdakwa dengan peran ringan nan dijadikan saksi untuk membantu mengungkap keterlibatan pelaku lain dalam perkara nan sama.

KUHAP menyebut jika tidak ada tersangka berkedudukan ringan, terdakwa nan mengaku bersalah dan membantu substantif dapat mendapat pengurangan pidana. Penunjukan Saksi mahkota ditentukan oleh penuntut umum untuk memperkuat pembuktian terhadap pelaku
utama. KUHAP menyebut sistem tersebut kudu tetap menjamin keadilan dan menghindari kesaksian nan dipaksakan.

Total, ada 11 orang terdakwa dalam kasus ini. Berikut identitasnya:

1. Eks Wamemaker Immanuel Ebenezer alias Noel

2. Fahrurozi, Dirjen Binwasnaker dan K3 pada Maret 2025

3. Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021 sampai Februari 2025

4. Subhan selaku Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 tahun 2020-2025

5. Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022

6. Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022-2025

7. Sekarsari Kartika Putri selaku Subkoordinator Bidang Pengembangan Kelembagaan K3 pada Ditjen Binwasnaker dan K3

8. Anitasari Kusumawati selaku Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020

9. Supriadi selaku Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda selaku Subkoordinator Bidang Pemberdayaan Personel K3 pada Ditjen Binwasnaker dan K3

10. Miki Mahfud selaku pihak PT KEM Indonesia

11. Temurila selaku pihak PT KEM Indonesia.

(mib/haf)

Jakarta -

Hujan deras mengakibatkan longsor dan pohon tumbang di 17 titik di Bogor, Jawa Barat. Hujan juga menyebabkan banjir di beberapa wilayah.

"Total kejadian musibah sebanyak 17 kejadian. Rincian jenis kejadian musibah nan telah diassesment alias ditangani di antaranya, tanah longsor 10 Kejadian, pohon tumbang 2 kejadian, genting rumah ambruk 2 kejadian dan banjir lintasan 3 kejadian," kata Kalak BPBD Kota Bogor Dimas Tiko Prahadi Sasongko, Senin (20/4/2026).

Dimas mengatakan rumah penduduk rusak akibat tebing setinggi 4 meter longsor di Bogor Tengah. Penghuni rumah mengungsi.

"Kejadian ini diketahui lantaran hujan dengan intensitas tinggi. Kejadian ini mengakibatkan longsoran dengan tinggi kuranglebih 4 meter dan lebar kuranglebih 6 meter, menimpa tembok rumah warga," ujar Dimas.

Dimas menyebutkan, longsor dilaporkan terjadi akibat hujan deras pada Minggu (19/4) sekitar pukul 19.30 WIB. Longsor mengakibatkan kerusakan pada ruang dapur dan bilik tidur rumah milik Jumarliah.

"Longsor menimpa pada bagian ruang tamu dan bilik tidur milik Ibu Jumarliah. Kondisi rumah mengalami kerusakan dan membahayakan jika dihuni sebelum diperbaiki. Saat ini pihak terdampak diungsikan ke rumah anaknya," kata Dimas.

Dimas mengungkapkan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Banjir nan terjadi di beberapa wilayah juga sudah berangsur surut.

"Tidak ada korban jiwa maupun luka. Untuk kejadian banjir hanya lintasan dan kondisinya sudah berangsur surut sejak tadi malam," imbuhnya.

(sol/whn)

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Harga LPG Nonsubsidi 12 Kg Naik Jadi Rp228.000 per Tabung, 5,5 Kg Jadi Rp107.000, Cek Daftar Terbaru di Seluruh RI (Foto: Pertamina)

JAKARTA - Harga LPG nonsubsidi ukuran 12 kg naik menjadi Rp228.000 per tabung nan bertindak sejak 18 April 2026. Harga LPG 12 kg ini naik dari nilai sebelumnya Rp192.000 alias sekira 18,75 persen.

Sementara, nilai LPG nonsubsidi 5,5 kg juga naik sebesar 18,89 persen, dari Rp90.000 per tabung menjadi Rp107.000.

Harga jual ex-Agen (Rp/Tabung) untuk refill bertindak untuk wilayah dengan radius 60 km dari SPBE. Di mana untuk nilai jual di letak di luar radius 60 km ditambah dengan biaya pengedaran dengan tarif nan wajar. 

Harga jual ex-Agen sudah termasuk margin agen, PPN dan PPh sesuai ketentuan nan berlaku. Demikian keterangan dilansir laman resmi Pertamina Patra Niaga, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Berikut ini nilai LPG terbaru di seluruh Indonesia

Harga LPG 12 Kg 

Harga LPG 12 kg di Free Trade Zone (FTE) Batam Rp208.000.

Harga Rp228.000 untuk LPG 12 kg bertindak di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Sementara untuk nilai LPG 12 kg Rp230.000 bertindak di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

Adapun nilai Rp238.000 bertindak di wilayah Bangka-Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur,  Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tenggara. Sementara, nilai LPG 12 kg di Kalimantan Utara Rp265.000

Harga tertinggi LPG 12 kg Rp285.000 bertindak di wilayah Maluku dan Papua.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk pembaruan buletin terbaru setiap hari

Follow

JAKARTA - Generasi Z sekarang punya langkah unik untuk mengatasi kekhawatiran alias nan sering dikenal dengan istilah anxiety. Cara tersebut ialah dengan membawa “anxiety bag” alias tas unik berisi alat-alat penenang.

Tren ini viral di media sosial dan apalagi dijuluki buahpikiran jenius oleh para ahli. Pasalnya, trik ini dinilai efektif untuk membantu meredakan serangan panik secara cepat.

Anxiety bag adalah tas mini berisi beragam barang nan bisa membantu menenangkan diri saat resah alias panik. Tren ini banyak dilakukan Gen Z, terutama lantaran tingginya tingkat stres dan kekhawatiran di kalangan anak muda saat ini.

Isi anxiety bag biasanya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing orang. Beberapa barang nan biasanya dibawa antara lain:

• Mainan fidget alias barang bertekstur
• Minyak aromaterapi
• Permen masam untuk mengalihkan fokus
• Kompres dingin alias kipas kecil
• Obat anti-cemas (jika diresepkan dokter)

Semua perangkat ini berfaedah untuk merangsang pancaindra agar pikiran kembali konsentrasi ke kondisi saat ini. Menurut ahli, membawa perangkat bantu izin emosi dalam satu tempat adalah buahpikiran nan sangat efektif.

SIDOARJO – Pelatih Timnas Indonesia U-17, Kurniawan Dwi Yulianto, secara terbuka menyampaikan permohonan maaf setelah anak asuhnya dipastikan kandas melangkah lebih jauh di arena Piala AFF U-17 2026. Langkah Skuad Garuda Asia kudu terhenti lebih awal setelah hanya bisa menempati ranking ketiga di klasemen akhir Grup A.

Timnas Indonesia U-17 kudu puas berada di posisi ketiga Grup A Piala AFF U-17 2026 dengan mengumpulkan empat poin. Dengan hasil tersebut, Grup A bakal diwakili oleh Vietnam (7 poin) dan Malaysia (6 poin) nan berkuasa melaju ke fase berikutnya.

Kurniawan Dwi Yulianto mengatakan tentunya hasil Timnas Indonesia U-17 dalam Piala AFF U-17 2026 tidak sesuai angan lantaran sasaran awal adalah mencapai babak semifinal. Jadi, Timnas Indonesia U-17 kudu berbesar hati menerima hasil mengecewakan tersebut.

1. Gagal Menang di Laga Pamungkas

Sejatinya kesempatan Putu Ekayana dan kawan-kawan ke babak semifinal terbuka lebar sebelum laga melawan Vietnam di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, kemarin Minggu 19 April 2026 malam WIB. Sayangnya pada laga pamungkas Grup A itu, Timnas Indonesia U-17 kudu puas bermain seri 0-0 dengan Vietnam.

Timnas Indonesia U-17 vs Vietnam U-17. (Foto: PSSI)

"Saya mengapresiasi dan memohon maaf atas permainan nan mungkin dilihat sedikit mengecewakan. Tapi memang sasaran kita bisa lolos ke semifinal," kata Kurniawan Dwi Yulianto usai laga, dikutip Senin (20/4/2026).

Mantan pemain legendaris Timnas Indonesia itu tetap memberikan apresiasi untuk kerja keras para pemainnya di lapangan. Dia menegaskan Timnas Indonesia U-17 bakal segera berbenah diri agar tampil lebih baik lagi di masa depan.

Berita Terkait

Diterbitkan 20 April 2026, 11:36 WIB

Share

Jakarta, CNN Indonesia --

Seorang pemuda berinisial NS (25) diduga membunuh ibu tirinya berinisial W (46) di Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten.

Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Wira Graha Setiawan mengatakan tersangka diduga dalam pengaruh narkoba ketika melakukan aksinya.

"Dari hasil pemeriksaan, tersangka positif mengandung unsur metamfetamin, amfetamin, dan benzodiazepam," kata Wira dalam keterangan nan diterima, Senin (20/4), dikutip dari Antara.

Wira menjelaskan kasus tersebut berasal dari laporan masyarakat melalui jasa darurat 110 pada Jumat (17/4) sekitar pukul 19.00 WIB, mengenai penemuan jenazah wanita di sebuah rumah kontrakan di wilayah Binong.

Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas dari Polres Tangerang Selatan berbareng Polsek Curug segera mendatangi letak untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), pemeriksaan saksi, serta pemindahan korban ke RSU Tangerang.

"Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan, dengan luka pada tubuh dan bergelimang darah. Tim langsung melakukan langkah-langkah kepolisian secara sigap dan terukur," ujar Wira.

Dari hasil penyelidikan, dia mengatakan pelaku mengarah pada anak tiri korban nan diketahui sempat melarikan diri setelah kejadian.

Namun, pelaku dapat segera diamankan di wilayah Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, saat diduga hendak melarikan diri dengan membawa kendaraan dan peralatan milik korban.

"Motif pelaku sementara adalah dendam pribadi dengan korban, sedangkan korban dibunuh dengan langkah dipukul kepalanya dengan palu dan pisau," ujar Wira.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan pengungkapan itu merupakan corak respons sigap kepolisian dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.

"Setiap laporan masyarakat kami tindak lanjuti secara cepat, profesional, dan proporsional. Perkara ini tetap terus didalami untuk memastikan proses penegakan norma melangkah tuntas," kata Budi.

Saat ini, tersangka telah diamankan di Polres Tangerang Selatan dan tetap menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Polisi juga mengimbau masyarakat agar segera melapor melalui jasa 110 andaikan mengetahui adanya tindak pidana alias gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

(fra/antara/fra)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menggugat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menyinggung soal keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) nan digagas Presiden AS Donald Trump.

Dilihat dari situs resmi MK, Senin (20/4/2026), gugatan itu teregistrasi dengan nomor perkara 143/PUU-XXIV/2026. Penggugatnya adalah MAKI nan diwakili Boyamin Saiman dan Supriyadi, LP3HI nan diwakili Arif Sahudi, serta Rus Utaryono dan Tresno Subagyo.

Mereka menggugat pasal 10 UU 24/2000. Berikut isi pasal nan digugat:

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang andaikan berkenaan dengan :
a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
b. perubahan wilayah alias penetapan pemisah wilayah negara Republik Indonesia;
c. kedaulatan alias kewenangan berdaulat negara;
d. kewenangan asasi manusia dan lingkungan hidup;
e. pembentukan norma kaidah baru;
f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Pemohon meminta MK menyatakan pasal 10 UU 24/2000 tentang Perjanjian Internasional dalam frasa 'Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang andaikan berkenaan dengan ...' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan norma mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: 'selambat-lambatnya tiga bulan sejak ditandatangani perjanjian a quo'.

Mereka menyinggung keikutsertaan RI dalam BoP. Menurut pemohon, tidak adanya pemisah waktu pengesahan perjanjian internasional lewat UU telah menyebabkan kerugian.

"Tanpa pemisah waktu 3 bulan, pelaksana dapat melakukan penyerapan anggaran secara sepihak untuk menjalankan perjanjian Board of Peace alias alutsista tanpa pengawasan, nan berpotensi menimbulkan kerugian negara dan praktik korupsi. Kerugian ini bukanlah kerugian nan berkarakter hipotetis, melainkan kerugian nan nyata dan pasti terjadi lantaran sistem checks and balances menjadi lumpuh selama masa penundaan tersebut," ujarnya.

Pemohon menganggap BoP menyangkut urusan perdamaian, pertahanan, dan keamanan. Jadi, menurut pemohon, BoP kudu disahkan lewat UU dalam waktu 3 bulan setelah perjanjian ditandatangani.

"Pembiaran penundaan persetujuan DPR (undue delay) dalam perjanjian BoP alias pertahanan berfaedah membiarkan penduduk negara berada dalam 'zona buta' info dan perlindungan. Jika terjadi eskalasi bentrok nan berakibat pada penduduk negara Indonesia, pemerintah tidak dapat memberikan perlindungan maksimal lantaran legalitas kedudukan Indonesia dalam perjanjian tersebut belum diuji oleh DPR. Oleh lantaran itu, batas paling lambat 3 bulan adalah corak konkret dari penyelenggaraan mandat Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 untuk memastikan perlindungan penduduk negara tidak ditunda-tunda oleh kepentingan pelaksana semata," ujarnya.

(haf/dhn)

Bogor -

Warga menangkap laki-laki berinisial Y (46) usai kepergok hendak mencuri sepeda motor di wilayah Desa Parung, Kecamatan Parung, Bogor, Jawa Barat. Video tindakan kejar-kejaran pelaku nan berada di dalam mobil dengan penduduk beredar di media sosial.

Dalam video nan dilihat, Senin (20/4/2026), mulanya pelaku melarikan diri di jalan raya. Sejumlah penduduk nan mengendarai sepeda motor terlihat mencoba mengejarnya.

Pelaku kemudian masuk ke dalam area perumahan permukiman warga. Warga nan mengejar telah membunyikan klakson dan meminta pelaku berhenti.

Aksi kejar-kejaran bersambung hingga ke area permukiman warga. Saat hendak berbelok ke sebuah jalan nan lebih kecil, mobil tersebut menabrak pagar tembok.

Terlihat penduduk langsung menghampiri mobil tersebut dan mencoba menangkap pelaku. Tak menyerah, pelaku tetap melarikan diri hingga akhirnya sukses ditangkap satu orang.

Pelaku Dihakimi Warga

Sebelumnya, Kapolsek Parung Kompol Maman Firmansyah mengatakan peristiwa itu terjadi pada Minggu (19/4) kemarin. Polisi kemudian mengamankan pelaku.

Maman mengatakan penangkapan berasal dari laporan masyarakat mengenai adanya seorang laki-laki nan ditangkap warga. Kemudian pihak kepolisian menuju letak nan dilaporkan.

"Setibanya di lokasi, petugas mengamankan seorang laki-laki nan diduga pelaku, nan sebelumnya telah diamankan oleh warga," ujarnya.

Sementara itu, dua orang lainnya berinisial A dan AN saat ini tetap dalam pengejaran polisi. Pelaku diduga hendak mencuri motor dengan menggunakan kunci T.

"Namun aksinya kandas setelah diketahui oleh petugas parkir dan saksi di lokasi, sehingga pelaku melarikan diri dan akhirnya diamankan oleh warga," tuturnya.

Sejumlah peralatan bukti diamankan dalam penangkapan itu. Di antaranya satu unit sepeda motor dan STNK-nya, satu unit mobil Toyota Avanza dan STNK-nya, kunci T dan mata kuncinya, dan kunci kontak kendaraan.

"Saat ditemukan, pelaku dalam kondisi mengalami luka akibat diduga sempat diamuk massa. Selanjutnya, pelaku beserta peralatan bukti diamankan ke Polsek Parung untuk dilakukan proses investigasi lebih lanjut," pungkasnya.

(mea/mea)

Jakarta -

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengungkap tren penyalahgunaan ketamin di Indonesia mengalami peningkatan untuk periode 2022-2024. BPOM berkomitmen bakal memperketat pengawasan mengenai ketamin.

Hal itu disampaikan Taruna dalam Rapat Kerja di Komisi IX DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026). Taruna menyebut ada tren peningkatan nan signifikan terhadap penyaluran ketamin ini.

"Kami mau jelaskan strategi penguatan pengawasan sediaan farmasi obat tertentu nan sering disalahgunakan seperti pada laporan kami tadi, bahwa unik ketamin, kita lihat tahun 2022, tahun 2023 dan 2024 mengalami peningkatan nan sangat signifikan," ujar Taruna dalam rapat.

"Dari 134 ribu tahun 2022, nan penyalurannya ke farmasi fasyankes (Fasilitas Pelayanan Kesehatan), kita lihat menjadi 235 di tahun berikutnya dan tahun 2024 menjadi 440 ribu," tambahnya.

Ia menyebut Badan Narkotika Nasional (BNN) tak bisa menindak soal penyalahgunaan ketamin ini. Taruna menyebut pengawasan dan penindakan ini ada di kewenangan BPOM.

"Kenapa? Karena Badan Narkotika Nasional tidak bisa menindaki. Tapi Badan POM bisa menindaki lantaran ketamin ini bukan bagian dari narkotik," ucapnya.

Pihaknya pun menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 12 tentang obat-obat tertentu. Adapun ketamin termasuk dalam obat nan diatur pendistribusiannya.

"Nah, oleh lantaran itu setelah kami lakukan, termasuk penyaluran ketamin ke apotek, pengeluaran dari publikasi Peraturan Badan POM Nomor 12 tentang Obat-obat tertentu tadi, akhirnya rupanya mengalami tren penurunan di tahun 2025," ujarnya.

BPOM pun menyiapkan sejumlah langkah untuk mencegah penyalahgunaan ketamin itu. Pihaknya bakal menggelar tindakan nasional tentang penyalahgunaan obat-obat tertentu.

"Dan tentu ini perlu strategi spesifik lantaran tentu demi menjamin kesehatan khususnya nan berasosiasi dengan generasi kita mendatang. Nah, penggalangan pemangku kepentingan dan edukasi masyarakat melawan penyalahgunaan obat-obat tertentu," kata Taruna.

"Kemudian kami bakal lakukan juga partisipasi aktivitas muda melawan penyalahgunaan obat-obat tertentu dan peluncuran sistem info aktivitas anti penyalahgunaan obat dan makanan. Insyaallah kami bakal lakukan tindakan nasional tentang pencegahan penyalahgunaan dan minta support dalam konteks ini," imbuhnya.

(dwr/idn)

Jakarta -

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, berbareng jejeran ketua MPR mengunjungi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kunjungan ini membikin Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono merasa senang.

"Kami sungguh mengucapkan terima kasih, ini kunjungan dari MPR nan kedua dan baru pertama kali ini kunjungan lembaga nan mendarat di IKN. Mudah-mudahan bakal diikuti dengan nan lain-lainnya," kata Basuki di Kantor Otorita IKN, Kalimatan Timur, Senin (20/4/2026).

Dalam kesempatan ini, Basuki menyampaikan dirinya sempat merasa sendiri untuk menjelaskan ke masyarakat nan pro dan kontra terhadap pembangunan IKN ini. Namun setelah Presiden Prabowo Subianto serta Ketua MPR dan jejeran berkunjung, Basuki mengaku senang dan tak lagi merasa sendiri.

"Saya sangat, menurut saya, saya pribadi sebagai Pimpinan alias Kepala Otorita, jika saya flashback ke setahun nan lalu, tahun lampau saya seperti sendirian menjelaskan pada masyarakat nan pro-kontra, saya sendirian. Kemudian ada Perpres 79 (tahun) 2025, nah itu sudah ada di depan saya," ungkap Basuki.

"Kemudian ada kunjungan MPR nan pertama, itu saya sudah merasa, wah berfaedah sudah ada back-up back-up saya. Kemudian ada lagi kunjungan Bapak Presiden, lebih mantap lagi," lanjutnya.

Lebih lanjut, Basuki mengatakan, pada pekan lampau Prabowo telah menandatangani persetujuan kreasi untuk area legislatif dan area yudikatif. Hal ini pun membuatnya merasa keterlibatan Prabowo sudah lebih dalam pada IKN.

"Jadi itu merupakan support betul pada kami. Hari ini, Bapak ketua dan seluruh personil MPR datang ke sini, sungguh bahagianya kami semua ini, Pak, bahwa kami rupanya tidak sendirian lagi," tuturnya.

"Jadi secara garis besar, kita sudah selesaikan tahap pertama 2020 sampai 2024 dengan hasil nan sekarang ini, pelaksana area ini. Fase kedua 2025-2030 itu adalah kelak fokusnya di yudikatif dan legislatif, termasuk nan lain-lainnya," imbuhnya.

(kuf/whn)