Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono (Foto: Riyan Rizki/Okezone)

Jakarta -

Kekayaan campuran dari 50 orang terkaya Malaysia naik nyaris 30% menjadi US$ 116 miliar alias setara Rp 1.991 triliun (kurs Rp 17.166). Kenaikan itu berasal dari pertumbuhan ekonomi 5,2% pada 2025, penguatan ringgit, serta euforia penawaran saham perdana (IPO) dengan total 60 pencatatan baru pada tahun lalu.

Robert Kuok, pengusaha berumur 102 tahun itu tetap menempati posisi nomor satu orang terkaya di Negeri Jiran. Hartanya meningkat 19% menjadi US$ 13,6 miliar alias Rp 233,45 triliun berkah Kuok Group-nya nan mencakup beragam industri mulai dari agribisnis hingga perhotelan dan pusat data.

Sebagai pemilik Kuok Group, Robert Kuok mulai merintis upaya sejak 1968. Ia mendirikan Hotel Shangri-La di Singapura pada tahun 1971 hingga menjadi jaringan upaya nan sekarang terkenal dan tersebar di seluruh bumi termasuk Indonesia.

Posisi kedua diisi oleh Koon Poh Keong untuk pertama kalinya, menggeser posisi Quek Leng Chan nan turun ke posisi kelima. Kekayaan bersihnya melonjak 80% menjadi US$ 9,7 miliar alias Rp 166,51 triliun berkah kenaikan saham Press Metal Aluminium Holdings lantaran kenaikan pendapatan seiring dengan melonjaknya nilai logam tersebut.

Lalu posisi ketiga diisi Lee Yeow Chor & Lee Yeow Seng dengan kekayaan bersih mencapai US$ 8,5 miliar alias Rp 145,91 triliun. Meskipun dua berkerabat itu mengandalkan IOI sebagai produsen minyak sawit, keduanya telah membangun portofolio properti nan siap dengan rencana pencatatan REIT di Malaysia dan Singapura.

Dilansir dari Forbes, Senin (20/4/2026), berikut 10 orang terkaya Malaysia 2026:

1. Robert Kuok US$ 13,6 miliar alias Rp 233,45 triliun

2. Koon Poh Keong US$ 9,7 miliar alias Rp 166,51 triliun

3. Lee Yeow Chor & Lee Yeow Seng US$ 8,5 miliar alias Rp 145,91 triliun

4. Teh Siblings US$ 7,7 miliar alias Rp 132,17 triliun

5. Quek Leng Chan US$ 7,5 miliar alias Rp 128,74 triliun

6. Lee Thiam Wah US$ 6,7 miliar alias Rp 115,01 triliun

7. Krishnan Family US$ 6,5 miliar alias Rp 111,57 triliun

8. Jeffrey Cheah US$ 5,3 miliar alias Rp 90,97 triliun

9. Francis Yeoh & Siblings US$ 4,1 miliar alias Rp 70,38 triliun

10. Syed Mokhtar AlBukhary US$ 3,5 miliar alias Rp 60,08 triliun.

(aid/fdl)

Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan adanya penemuan persediaan gas raksasa di Sumur Geliga, Wilayah Kerja Ganal di Kutai, Kalimantan Timur. Temuan ini berasal dari perusahaan daya asal Italia, ENI.

"Nah saya mengumumkan teman-teman bahwa ENI baru mendapatkan satu wilayah kerja baru, Giant dan blok Geliga nan menghasilkan 5 triliun cubic feet untuk gas," ujar Bahlil dalam konvensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Selain gas, Bahlil mengatakan bakal ada potensi kondensat sekitar 300 juta barel setara minyak (barrel oil equivalent/BOE).

"Dengan demikian maka ENI pada 2028, 2028 itu bisa kita maksimalkan mencapai kurang lebih sekitar 2.000 MM untuk gas. Sekarang produksinya kurang lebih sekitar 600 sampai 700. Nanti 2028 kita bakal berkembang di sekitar kurang lebih 2.000 MM. Di 2030 itu bakal kita kembangkan menjadi 3.000 MM. Jadi ini sesuatu nan luar biasa sekali," jelas Bahlil.

Sementara untuk kondensat, Bahlil mengatakan pada 2028 produksi kondesat sebesar 90.000 barel per hari. Dan di 2029-2030 diproyeksikan nambah lagi menjadi 150.000 barel per hari.

"Ini adalah strategi untuk gimana gas kita tidak kita lakukan impor dari negara mana pun. Kita kudu memenuhi kebutuhan dalam negeri kita dan gas ini kita bakal sorong untuk industri hilirisasi," terang Bahlil.

(hrp/hns)

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menyampaikan, Pertamina New & Renewable Energy (NRE) dan Toyota bakal membangun pabrik bioetanol di Indonesia.

Upaya tersebut untuk mendukung salah satu program strategis pemerintah mengenai mandatori pencampuran bioetanol sebesar 10% (E10) pada Bahan Bakar Minyak (BBM) bensin paling lambat 2028.

Kerja sama antara Pertamina NRE dan Toyota ini difokuskan pada pengembangan bioetanol dengan teknologi 2G alias second generation berbasis multi-feedstock, nan memanfaatkan sumber daya domestik seperti biomassa kelapa sawit, jagung, dan sorgum.

"Kita ketahui bahwa etanol ini adalah salah satu daya bauran terbarukan nan kita rencanakan untuk develop. Pemerintah sudah menetapkan kita maksimal mandatori di tahun 2028," ungkapnya di gedung BKPM, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Menurutnya, kerjasama antara Pertamina dan Toyota menjadi sinergi antara BUMN dan penanammodal dunia dalam membangun ekosistem daya masa depan di Indonesia.

Dengan adanya kesepakatan ini, proses kerja sama telah bergerak mulai dari tahap penjajakan menuju tahap nan lebih konkret dan terukur, sehingga memberikan arah nan lebih jelas bagi realisasi proyek.

"Program ini sebenarnya sudah kita jalankan dari tahun kemarin. Tetapi kita silent memang development-nya. Sudah ada rencana kooperasinya antara Pertamina New Renewable Energy dengan Japanese Group. Dalam perihal ini kelak nan bakal ditunjuk adalah Toyota Tsusho nan bakal menjadi partner," ungkapnya.

Ia menyebut, rencana pembangunan bioetanol ini bakal dilakukan di wilayah Lampung. Karena Lampung merupakan salah satu provinsi nan sangat kuat untuk kesiapan feedstock terhadap etanol ini.

"Karena di Lampung seperti kita ketahui bersama, di sana ada penanaman besar tebu. Dan juga ada penanaman ubi dan feedstock-feedstock nan lain. Jadi kelak ini rencananya selain pembangunan plan juga kelak ada rencananya juga untuk pembangunan apa namanya penanaman daripada salah satu support team feedstock-nya ialah sorgum," jelasnya.

Dia menyebut, untuk tahap awal kapabilitas produksi pabrik bioetanol ini sebesar 60.000 kilo liter (kl) per tahun.

Pihaknya menargetkan bangunan pabrik bioetanol ini ditargetkan mulai dibangun pada Kuartal III alias paling lambat Kuartal IV 2026 ini.

"Untuk budgetnya sedang melangkah lantaran juga sudah ada ditunjuk konsultan feasibility-nya. Ini sudah almost done untuk itu, jadi konstruksinya bakal kita mulai tahun ini. Target di Q3, maksimal di Q4 tahun ini," imbuhnya.

Dalam kesempatan nan sama, Chief Executive Officer untuk wilayah Asia Masahiko Maeda mengatakan, kerja sama tersebut tak terlepas dari keterkaitan perusahaan pada upaya sektor otomotif. Ia mengungkapkan, etanol juga dapat digunakan pada kendaraan nan telah diproduksi.

"Bersama dengan pemerintah, kita bisa memberikan (etanol pada) jenis kendaraan nan sudah kita miliki," tutupnya.

Seperti diketahui, pemerintah memberikan support penuh terhadap pengembangan bioetanol, antara lain melalui kebijakan mandatori pencampuran biofuel, dengan roadmap E5 pada 2026-2027, lampau E10 pada 2028-2030, hingga sasaran jangka panjang menuju E20.

(wia)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, tingginya tingkat restitusi alias permintaan pengembalian lebih bayar pajak pada 2025 menjadi salah satu penyebab merosotnya setoran pajak sepanjang tahun lalu.

Dalam Laporan Kinerja DJP 2025, setidaknya ada tiga sektor upaya nan mengalami peningkatan pesat restitusi, ialah industri kelapa sawit alias CPO, perdagangan BBM, hingga pertambangan batu bara.

"Restitusi meningkat signifikan terutama pada industri kelapa sawit (60,7%), perdagangan BBM (82,9%), dan pertambangan batu bara (68,6%)," dikutip dari Lakin DJP 2025, Senin (20/4/2026).

Dalam Lakin DJP 2025, juga disebutkan peningkatan restitusi pada 2025 nan memengaruhi shortfall penerimaan pajak juga disebutkan mencapai 35,9%, terutama pada jenis PPN Dalam Negeri, dan PPh Badan. Sayangnya, besaran restitusinya tak diungkap DJP.

"Peningkatan restitusi sebesar 35,9% terutama pada PPN Dalam Negeri dan PPh Badan menyebabkan penerimaan PPh Nonmigas dan PPN & PPnBM tertekan," sebagaimana tertera dalam Lakin DJP 2025.

DJP hanya menekankan, penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2025 nan senilai Rp 1.917,93 triliun memang tidak mencapai sasaran nan telah ditetapkan dalam APBN sebesar Rp 2.189,31 triliun lantaran persoalan restitusi nan meningkat.

Khusus untuk peningkatan restitusi PPh, DJP anggap disebabkan oleh moderasi nilai komoditas pada 2023 nan menyebabkan profitabilitas pada tahun itu menurun sehingga SPT PPh badan nan disampaikan April 2024 statusnya lebih bayar.

Lalu, mengenai dengan peningkatan restitusi PPN Dalam Negeri lantaran peningkatan permohonan pengembalian pembukaan dari akumulasi kompensasi Lebih bayar 3 Tahun.

Untuk menyelesaikan masalah itu, pada tahun lampau DJP memastikan telah melakukan pengganti solusi dengan melaksanakan pengawasan atas restitusi pajak tahun 2025.

Mulai 1 Mei 2026, pemerintah juga telah berencana menerapkan kebijakan baru tentang pengembalian lebih bayar pajak namalain restitusi.

Kebijakan ini bakal diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nan merevisi PMK No. 39/PMK.03/2018 nan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PMK 119/2024.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya telah menjelaskan perubahan skema restitusi bagi para wajib pajak badan ini dilakukan lantaran selama ini diduga menjadi biang kerok bocornya penerimaan negara.

Menurut Purbaya, nilai restitusi tiap tahun nan digelontorkan negara tidak sedikit. Pada tahun lampau saja, jumlahnya mencapai kisaran Rp 361,5 triliun, naik 35,9% dibanding catatan pada 2024.

"Restitusi tahun lampau itu besar sekali, Pak. Rp 360 triliun, dan laporan ke saya enggak terlalu jelas. Dari bulan ke bulan seperti apa. Sekarang mulai dimonitor. Saya berprasangka di sana, ada sedikit kebocoran," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja berbareng Komisi XI DPR RI awal pekan ini.

Mekanisme pengetatan restitusi itu dilakukan dengan audit menyeluruh, khususnya nan berangkaian dengan restitusi sektor upaya sumber daya alam (SDA). Proses audit bakal mencakup periode 2020 hingga 2025.

Purbaya bakal menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pihak eksternal untuk pengauditan. "Saya internal, saya konsentrasi nan 2025 sampai external, itu masuk BPKP 2020 sampai dengan 2025," ujarnya.

Dirinya menjelaskan, audit tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi titik rawan dalam sistem restitusi, sekaligus memastikan penyalurannya tetap sasaran.

"Jadi sekarang kita perketat. Jadi bukan berfaedah kita memberhentikan restitusi, tapi kita perketat jangan sampai nan nggak berkuasa dapat restitusi," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, dalam rancangan peraturan, dimuat ketentuan mengenai jangka waktu penyelesaian permohonan, ialah paling lama 3 (tiga) bulan untuk Pajak Penghasilan dan 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai sejak permohonan diterima.

Rencana ini terungkap dalam Rancangan Peraturan Menteri Keuangan nan sudah diajukan di Kementerian Hukum RI.

‎"Sebagai bagian dari pembaruan regulasi, RPMK (Rancangan Peraturan Menteri Keuangan) ini bakal mencabut dan menggantikan beberapa peraturan sebelumnya mengenai pengembalian pembukaan kelebihan pembayaran pajak, serta direncanakan mulai bertindak pada 1 Mei 2026," mengutip laman Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) Kementerian Hukum.

DJPP melaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak pada Jumat hingga Sabtu (10-11 April 2026) secara virtual.

‎"Rapat ini merupakan tindak lanjut dari aktivitas pengharmonisasian sebelumnya nan telah dilaksanakan pada 6 April 2026, dalam rangka menyempurnakan substansi dan memastikan kesesuaian materi muatan RPMK dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

‎Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, serta jejeran Kementerian Hukum, khususnya Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

‎Salah satu poin utama adalah sistem penelitian atas permohonan Wajib Pajak nan menjadi dasar bagi Direktur Jenderal Pajak dalam menentukan apakah pengembalian pembukaan dapat diberikan alias tidak.

‎Selain itu, diatur pula bahwa dalam perihal hasil penelitian menunjukkan terpenuhinya persyaratan umum dan terdapat kelebihan pembayaran pajak, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. Sebaliknya, andaikan tidak memenuhi ketentuan alias terdapat kondisi tertentu seperti pemeriksaan pajak alias proses penegakan hukum, permohonan dapat ditolak.

(arj/mij)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin mengeluhkan tetap kudu dilakukannya fotokopi KTP elektronik (e-KTP) dalam beragam jasa administrasi.

Ia menilai, transformasi manajemen kependudukan (adminduk) sejauh ini baru sebatas perubahan bentuk kartu, belum menyentuh kegunaan dan penggunaan secara nyata.

“Secara tampilan secara bentuk memang ada transformasi. Tapi secara kegunaan dan penggunaan, ada rentang waktu 15 tahun, artinya dari 2011 sampai saat ini, 2026, berfaedah 15 tahun, realitas kita di lapangan ya tetap tidak mencerminkan bahwa KTP kita itu elektronik ya,” ujar Khozin dalam rapat Komisi II berbareng Kemendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/4).

Ia menyoroti belum adanya kejelasan timeline transformasi penuh dari sistem manual ke digital, padahal jumlah masyarakat Indonesia telah mencapai ratusan juta jiwa.

“Maksud kami tolong dibikin semacam timeline kapan 288 juta masyarakat Indonesia ini sudah betul-betul siap dan ready untuk kemudian beralih bentuk dari nan manual ke digital gitu lho,” katanya.

Menurut Khozin, penggunaan e-KTP di lapangan tetap identik dengan praktik lama, ialah kudu difotokopi untuk beragam keperluan, mulai dari jasa perbankan hingga manajemen pajak.

“Kalau saya lihat sekarang transformasi Adminduk kita hanya dalam corak casing-nya saja, tampilan saja, tapi di dalam penggunaan tetap tetap fotokopi. Kita punya KTP elektronik nan menguras anggaran dari APBN ratusan miliar, belum lagi di-backup dengan anggaran di tingkat wilayah gitu kan, tapi secara kegunaan ini sama dengan nan 1945 Pak, manual tetap gitu,” tegas Khozin.

“Apa bedanya kita bikin nan print, kemudian laminating saja, paling hanya 1000 perak gitu kan. Maksud kami dari 1945 sampai 2026 transformasi kita jalan di tempat secara fungsi,” sambung dia.

Malaysia Sudah Terintegrasi

Ia apalagi membandingkan kondisi tersebut dengan pengalaman pribadinya saat berada di luar negeri, di mana jasa manajemen sudah sepenuhnya terintegrasi secara digital.

“Hanya casing-nya saja mirip ATM, tebel, tapi tetap difotokopi kita ke perbankan difotokopi, ngurusin pajak difotokopi. Nah tadi nan disampaikan ketua, saya 2010, 16 tahun nan lampau ya, kuliah di Malaysia, ketika bareng sama temen mau ke showroom mau apa, dia hanya bawa satu kartu,” kata dia.

“Bahkan jikalau lupa kartunya, nomornya inget nggak bawa apa-apa. Sementara kita tetap sibuk motokopi KK, motokopi NPWP, e-KTP. Akhirnya saya berpikir, kata elektronik di KTP kita ini buat apa ya?” lanjutnya.

Khozin juga mengungkapkan pengalaman pribadinya nan kudu selalu membawa fotokopi KTP lantaran sering diminta dalam beragam layanan.

“Jadi saya di dompet ini Pak, selain menyimpan KTP elektronik, saya nyiapin tiga fotokopi KTP. Saking capeknya setiap ini diminta fotokopi, minta fotokopi, gitu kan,” ujar Khozin.

“Ya ini sebetulnya kondisi riil di lapangan nan kudu menjadi trigger bagi kita kreator kebijakan ini ada perihal sesuatu nan belum tersampaikan secara tuntas,” lanjutnya.

Selain itu, dia turut menyinggung hambatan dalam aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) nan dinilai belum optimal. Bahkan, dia mengaku mengalami kesulitan saat mencoba mendaftar.

“Begitu juga mengenai dengan IKD baru 20%. Tadi saya ngobrol dari tadi nggak bisa-bisa daftar ini. Ini kami aja nan di sini lho ya, saya dua kali sudah coba daftar itu selalu nggak bisa,” ungkap Khozin.

Menurutnya, hambatan itu juga dikeluhkan masyarakat di pedesaan. Sehingga revisi UU Adminduk kudu diselesaikan dengan cepat.

“Apalagi masyarakat nan ada di perdesaan, akses internetnya tidak stabil dan lain sebagainya. Sebelum masuk ke pembahasan urgensi revisi Undang-Undang Adminduk dan lain sebagainya, tolong kasih timeline nan kita sepakati secara umum kapan ini tuntas. Kalau dicicil misalkan 40 kabupaten setahun, 40 kabupaten, belum lagi kita efisiensi anggaran, sampai kapan Pak? Belum tentu umur kita nyampe itu tetap belum selesai juga, minta maaf ya Pak,” tandasnya.

Israel mengkonfirmasi bahwa foto seorang tentaranya nan memukul patung Yesus di Lebanon adalah asli, Senin (20/4). Foto tersebut tersebar luas di media sosial.

Dalam foto tersebut, tampak seorang tentara Israel memukul patung Yesus Kristus dengan palu godam. Patung itu terlihat sudah terjatuh saat dipukul.

Berdasarkan laporan sejumlah media berkata Arab, letak kejadian diduga berada di desa Kristen di Debl, Lebanon selatan, tak jauh dari perbatasan Lebanon-Israel.

Foto perusakan patung Yesus ini memicu kecaman luas di media sosial.

Otoritas di Debl mengakui keberadaan patung Yesus tersebut, tapi tidak mengkonfirmasi adanya kerusakan.

Adapun militer Israel memandang kejadian ini sebagai peristiwa serius.

“Setelah menyelesaikan pemeriksaan awal mengenai foto nan diterbitkan sebelumnya hari ini tentang seorang tentara IDF nan merusak simbol Kristen, dipastikan bahwa foto tersebut menggambarkan seorang tentara IDF nan beraksi di Lebanon selatan,” kata militer Israel melalui unggahan di X, seperti dikutip dari AFP.

“Perilaku tersebut sama sekali tidak sesuai dengan nilai-nilai nan diharapkan dari pasukan,” lanjut pernyataan itu.

Mereka menambahkan, kejadian tersebut sedang diinvestigasi oleh unit Komando Utara.

“Tindakan nan tepat bakal diambil terhadap pihak nan terlibat,” tambahnya, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Militer Israel juga menyatakan bahwa mereka bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk mengembalikan patung tersebut ke tempatnya.

Pelaku pemalak motor (foto: freepik)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)  Ivan Yustiavandana mengatakan, saat ini tindak pidana pencucian uang di seluruh bumi sudah mencapai USD 2 triliun alias setara dengan 5% GDP alias total nilai pasar dari seluruh peralatan dan jasa akhir nan diproduksi di seluruh dunia.

"Angkanya, secara total 2 triliun sekarang. Semua bicara angkanya itu sekitar 2 triliun US Dollar nan dicuci di seluruh dunia. Ini 2 sampai 5 persen GDP dunia, gitu ya dan PPATK sendiri menerima laporannya pun jika Februari 2026 saja itu 3,2 juta USD (transaksi dugaan pencucian uang)," kata dia  saat Kuliah Kebangsaan Optimalisasi NonConviction Based Asset Forfeiture Penanganan Kejahatan Cyber melalui penguatan kerjasama Komite TPPU di Kantor PPATK, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Ivan mencatat, jika dilihat Januari sampai Februari 2026 terdapat nomor 7,389,016 laporan dugaan pencucian duit nan diterima oleh PPATK.

"Artinya PPATK menerima nyaris 150.000 laporan per hari. Jadi 18.000 per jam ya kurang lebih 18.000 per jam laporan nan masuk kepada PPATK," ungkap dia.

Meski demikian, Ivan menjelaskan, bahwa banyaknya laporan nan diterima PPATK menjadi parameter bahwa lembaganya telah mencapai titik optiminal, di mana tekanan terhadap para pelaku tindak pidana sudah seimbang dengan tekanan kembali nan diberikan pihaknya.

"Kita sudah kencang gini (menelusuri aliran duit nan dicuci), lahir pelaku baru. Kita sudah kencang gini, pelaku lama menambah jejaring. Kita sudah kencang banget, kita kencang dengan gambling online, Pak Kapolri sikat terus gambling online. Tapi kelak jaringannya di bawah sana tanpa kita ketahui itu menyebar alias ada jaringan baru," ungkap dia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Kepegawaian Negara (BKN) melantik 158 pegawai di lingkungan BKN Pusat, instansi regional, dan unit penyelenggara seleksi calon dan penilaian kompetensi pegawai ASN ke dalam kedudukan fungsional.

Melansir keterangan resminya, pelantikan ini merupakan bagian dari proses pengisian kedudukan fungsional melalui sistem perpindahan kedudukan bagi pegawai nan telah lulus uji kompetensi, dan memperoleh sertifikat alias rekomendasi dari lembaga pembina.

Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mengingatkan agar para pejabat nan dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta menjaga keahlian agar tetap optimal.

"Setelah dilantik, keahlian meningkat. Pejabat fungsional bakal terus dievaluasi kinerjanya," ujar Zudan dikutip dalam keterangan resmi Senin (20/4/2026).

BKN terus mengembangkan karir pejabat secara zig zag sehingga semua bisa melangkah maksimal. Ini merupakan pola pengembangan pekerjaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) nan memungkinkan perpindahan kedudukan secara elastis dan bergerak antara beragam jenis jabatan, seperti kedudukan struktural ke kedudukan fungsional, alias sebaliknya

Zudan pun meminta para pejabat nan dilantik untuk menjaga martabat instansi, dan berkontribusi dalam mewujudkan pelayanan birokrasi nan lebih baik dan responsif, sejalan dengan program prioritas nasional.

"Segera melapor kepada kepala unit kerja masing-masing, melakukan konsolidasi internal, dan bergerak sigap dalam menyelesaikan beragam sasaran keahlian dan persoalan di unit kerja," ujarnya.

Secara rinci, pegawai nan dilantik meliputi beragam kedudukan fungsional, antara lain Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, Asesor SDM Aparatur, Auditor Manajemen ASN, Pranata SDM Aparatur, Pranata Komputer, Analis Hukum, dan Perencana serta Pranata Hubungan Masyarakat dengan beragam jenjang kedudukan di lingkungan Pusat, instansi regional dan unit mengenai lainnya.

(mij/mij)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara Nus Rumatora namalain Nus Kei, tewas ditikam di Bandara Karel Sadsuitubun Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Minggu (20/4).

Dalam waktu kurang dari dua jam, dua terduga pelaku ditangkap. Keduanya ialah Hendraikus Rahayaan (28 tahun) dan Finansius Ulukyanan (36).

Terkait para pelaku itu, beredar foto saat Hendraikus dan Finansius. Dalam foto, terlihat tangan mereka terborgol, dan diapit polisi.

Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, mengatakan kasus penikaman ini dilatarbelakangi oleh dendam.

"Untuk motif berasas hasil pemeriksaan adalah balas dendam," kata Rositah saat dikonfirmasi, Senin (20/4).

"Kedua pelaku dendam lantaran korban Nus Kei adalah otak di kembali pembunuhan kerabat kedua pelaku atas nama Fernansius Wadanubun namalain Dani Holat nan terjadi pada tahun 2020 di Jakarta samping apartemen Metro Galaxy Kalimalang Bekasi," ujarnya.

Presiden ke-7 Jokowi merespons soal penghentian investigasi (SP3) terhadap tersangka kasus tudingan piagam tiruan UGM, Rismon Sianipar, oleh Polda Metro Jaya.

Eks Wali Kota Solo itu menegaskan, pemberian SP3 merupakan kewenangan Polda Metro Jaya, khususnya penyidik.

“Itu kewenangan Polda Metro Jaya, kewenangan dari penyidik,” ujar Jokowi di kediamannya di Solo, Senin (20/4).

Jokowi mengatakan, jika SP3 telah diberikan, maka perkara tersebut dianggap selesai.

“Kalau sudah diberikan artinya semua sudah clear, selesai,” kata dia.

Namun saat ditanya kesempatan restorative justice terhadap dua tersangka lainnya ialah Roy Suryo dan master Tifa, Jokowi tidak menjawab.

Ia hanya tersenyum dan meninggalkan awak media.

Polda Metro Hentikan Beri SP3 Buat Eggi, Damai Hari dan Rismon

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menghentikan kasus tudingan piagam nan menjerat tersangka Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis dan Rismon Sianipar.

Penghentian investigasi terhadap ketiga tersangka dilakukan setelah menempuh sistem restorative justice dengan pelapor, ialah Jokowi. Mereka mendapatkan SP3 pada waktu nan berbeda.

"Saat ini telah terjadi kesepakatan perdamaian antara pelapor dengan tersangka ES, DHL, dan RHS. Sehingga proses investigasi terhadap ES dan DHL dihentikan dengan sistem restorative justice pada tanggal 15 Januari 2026," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin dalam bertemu pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (17/4).

"Dan terhadap kerabat RHS dihentikan melalui sistem keadilan restorative pada tanggal 14 April tahun 2026," sambungnya.

Iman menjelaskan, ketiga tersangka sempat menemui Jokowi di kediamannya. Eggi dan Damai berjumpa pada 8 Januari 2026, sementara Rismon pada 12 Maret 2026.

"Dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan perdamaian dengan pertimbangan understanding dan saling pengertian para pihak," ucap Iman.

Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (20/4).

Pantauan di lokasi, tampak Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) sekaligus Kepala Badan Industri Mineral (BIM) Brian Yuliarto tiba pukul 13.45 WIB dengan mengenakan kemeja putih.

Brian menyebut rapat kemungkinan bakal membahas tanggul laut alias giant sea wall.

"Hari ini gak tau ya, saya belum ini, hanya mungkin tentang giant sea wall ya, tapi kelak saya lihat dulu," kata Brian kepada wartawan.

Setelah Brian, datang Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono dengan mengenakan busana serupa. Ia tidak menjelaskan secara rinci agenda rapat tersebut.

"[Bahas kampung nelayan] Mungkin," kata Trenggono.