JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengungkapkan rencana menambah anggaran unik sebesar Rp1 triliun untuk mendukung aktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan ekonomi kreatif. 

Cak Imin mengungkapkan perihal itu usai melaporkan progres program di bawah Kementeriannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (12/5/2026). 

“Tahun ini bakal ditambahi anggaran unik untuk seluruh aktivitas UMKM dan ekonomi kreatif. Saya mengusulkan tidak kurang dari Rp1 triliun dan insyaAllah bakal terus ditambah untuk kegiatan-kegiatan nan mendorong tumbuh kembangnya UMKM kita. Selain terus menggerakkan angsuran nan dipermudah dan terutama angsuran upaya mini dan menengah, Kredit Usaha Rakyat (KUR),” kata Cak Imin kepada awak media.

Dalam bagian perlindungan sosial, Cak Imin menyampaikan bahwa alokasi APBN untuk program perlindungan sosial saat ini telah mencapai Rp508,2 triliun. 

“Hari ini APBN kita sudah sampai nomor 508,2 triliun nan baik itu berkarakter support sosial tunai maupun berupa PKH maupun nan berkarakter support iuran untuk agunan kesehatan nasional kita. Dalam konteks ini, subsidi daya diarahkan agar lebih tepat sasaran,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Cak Imin menjelaskan bahwa pemerintah juga terus mengintegrasikan info penerima faedah agar lebih tepat sasaran serta memastikan penyaluran support sosial dilakukan secara jeli melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). 

JAKARTA – Penggunaan gula aren dan gula kelapa berbasis nira semakin berkembang di industri makanan dan minuman (F&B) dalam beberapa tahun terakhir. Pemanis alami nan sebelumnya identik dengan konsumsi tradisional sekarang mulai banyak digunakan dalam menu coffee shop, minuman siap saji, dessert, hingga produk makanan kemasan.

Tren tersebut muncul seiring meningkatnya minat pelaku upaya terhadap bahan baku lokal dengan karakter rasa nan lebih khas. Gula berbasis nira dinilai bisa memberikan profil rasa berbeda dibanding gula pasir biasa, terutama untuk produk minuman modern seperti kopi susu dan minuman berbasis espresso.

Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa gula aren dan gula kelapa mempunyai kandungan mineral alami seperti kalium, magnesium, dan unsur besi dalam jumlah tertentu, meski tetap termasuk pemanis nan kudu dikonsumsi secara bijak. 

Beberapa studi internasional menyebut gula kelapa mempunyai indeks glikemik relatif lebih rendah dibanding gula pasir, namun para mahir gizi tetap mengingatkan bahwa konsumsi gula berlebih tetap berisiko bagi kesehatan.

Dalam industri F&B, penggunaan gula berbasis nira sekarang tidak hanya soal rasa manis, tetapi juga menjadi bagian dari identitas produk. Banyak pelaku upaya memanfaatkan cita rasa karamel alami dari gula aren untuk menciptakan diferensiasi di tengah persaingan upaya minuman nan semakin padat.

“Gula berbasis nira semakin banyak digunakan lantaran pelaku upaya mencari pemanis nan tidak hanya memberi rasa manis, tetapi juga membangun karakter rasa pada produk mereka,” kata Direktur CV Jagoan Food, Arie Adrian.

Menurutnya, perubahan pola konsumsi masyarakat ikut memengaruhi perkembangan tren tersebut. Konsumen dinilai mulai tertarik pada bahan baku nan dianggap lebih alami serta dekat dengan produk lokal.

JAKARTA - Beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM), Muhammad Kerry Adrianto Riza, menyampaikan surat terbuka dari Rutan Salemba mengenai proses banding perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah nan menjerat dirinya. 

Dalam surat itu, Kerry meminta perhatian Presiden RI Prabowo Subianto agar dirinya mendapatkan keadilan. Surat tertanggal 8 Mei 2026 tersebut dibacakan kuasa norma Kerry, Patra M Zen, dalam konvensi pers di area Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (12/5/2026).

“Melalui surat ini, saya sangat berambisi teman-teman, termasuk Bapak Presiden Prabowo Subianto, dapat membantu saya mendapatkan kembali kewenangan keadilan saya,” tulis Kerry dalam surat tersebut.

Dalam suratnya, Kerry juga menyinggung kebenaran bahwa terminal BBM OTM miliknya hingga sekarang tetap digunakan negara untuk kebutuhan pengedaran daya nasional. Ia menyebut sejumlah saksi dalam persidangan telah menerangkan tidak ada unsur paksaan dalam penyewaan terminal tersebut oleh Pertamina.

“Semua saksi secara tegas menyatakan tidak ada unsur paksaan dan semua saksi juga mengakui bahwa negara ini sangat memerlukan terminal OTM saya,” tulisnya.

Kerry menilai, andaikan tidak ada unsur paksaan dalam penyewaan terminal OTM, maka bangunan kerugian negara dalam perkara tersebut semestinya gugur. Ia juga menyebut terminal OTM mempunyai peran krusial dalam menjaga persediaan BBM nasional.

“Apabila terminal OTM ini tidak ada, maka persediaan BBM nasional bakal mengalami penurunan selama tiga hari nan tentu sangat berisiko,” tulis Kerry.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menerima audiensi personil DPRD dan sejumlah kepala wilayah di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026). Pertemuan itu membahas beragam persoalan sosial, mulai dari kemiskinan, pekerja migran Indonesia (PMI), penyaluran bansos, hingga pengembangan Sekolah Rakyat.

Audiensi dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT Kristien Samiyato Pati, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram Istiningsih, Bupati Batang Muhammad Faiz Kurniawan, Bupati Jombang Warsubi, Bupati Solok Jon Firman Pandu, Bupati Simeulue Mohammad Nasrun Mikaris, Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidel, Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, Wakil Bupati Kebumen Zaeni Miftah, Kepala Dinas Sosial Trisno, dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut Marlinda.

Sementara itu, Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Kepala Biro Umum Salahuddin Yahya, Kepala Pusat Data dan Informasi Joko Widiarto, serta jejeran staf unik dan tenaga mahir menteri.

Dalam audiensi tersebut, Gus Ipul menyinggung kejadian the invisible people, ialah golongan masyarakat miskin dan rentan nan belum tersentuh negara lantaran tidak terdata dengan baik. Ia mencontohkan kisah Al-Jabbar, anak usia 12 tahun di Jakarta nan belum pernah sekolah meski tinggal tak jauh dari pusat pemerintahan.

"Bisa jadi dia tetangga kita, bisa jadi tidak jauh dari kita. Tapi penderitaannya tidak tampak lantaran mereka tidak pernah menyampaikan apa nan jadi kebutuhan mereka," kata Gus Ipul, dalam keterangannya, Selasa (12/5/2026).

Menurutnya, persoalan serupa juga ditemukan di beragam daerah, termasuk wilayah kepulauan dan area dengan keterbatasan akses jasa sosial. Karena itu, dia meminta pemerintah wilayah memperkuat pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penduduk rentan tidak lagi terlewat dari intervensi pemerintah.

Menanggapi perihal tersebut, Gus Ipul menegaskan penonaktifan kepesertaan PBI-JK bukan berfaedah pengurangan kuota, melainkan pengalihan kepada penduduk lain nan lebih memerlukan di wilayah nan sama.

"Kalau ada nan dinonaktifkan 10 ribu di tempat Ibu, itu artinya ada 10 ribu penduduk baru di tempat Ibu nan dapat. Jadi bukan dikurangi, dialihkan kepada nan paling membutuhkan," jelasnya.

Dalam pertemuan itu, Gus Ipul dan para kepala wilayah juga membahas progres pengembangan Sekolah Rakyat di sejumlah wilayah. Kabupaten Jombang disebut menjadi salah satu wilayah dengan progres pembangunan paling maju, sementara Batang telah menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah permanen.

Adapun Solok, Simeulue, Kepulauan Aru, Kebumen, Tulungagung, Pangandaran, dan Garut turut menyampaikan kesiapan lahan, arsip teknis, hingga penjangkauan calon siswa.

Gus Ipul mengatakan sasaran jumlah siswa Sekolah Rakyat terus bertambah setiap tahun. Saat ini terdapat sekitar 15 ribu siswa existing. Jumlah itu ditargetkan meningkat menjadi sekitar 46 ribu siswa pada 2026, lebih dari 150 ribu siswa pada 2027, hingga mencapai lebih dari 400 ribu siswa pada 2029.

"Target Presiden, satu kabupaten kota mempunyai satu gedung permanen Sekolah Rakyat dan setiap provinsi sekurang-kurangnya dua gedung permanen," ujar Gus Ipul.

Ia meminta support pemerintah wilayah agar proses penjangkauan siswa dan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah melangkah optimal.

"Mari kita sambut program Presiden ini dan kita pastikan nan dijangkau betul-betul anak-anak nan paling membutuhkan," kata Gus Ipul.

Gus Ipul menegaskan Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran, melainkan dilakukan melalui penjangkauan terhadap anak-anak nan betul-betul membutuhkan.

"Tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada susupan. nan bisa sekolah di sini adalah mereka nan ada di DTSEN dan betul-betul hasil penjangkauan," tegasnya.

Ia juga meminta kepala wilayah memperkuat operator info desa lantaran keberhasilan bansos tepat sasaran maupun Sekolah Rakyat sangat berjuntai pada kecermatan info dari daerah.

"Nasib kita tergantung pada operator info desa. Karena nan meng-input itu operator info desa," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT Kristien Samiyato Pati mengatakan masyarakat di wilayahnya menghadapi tekanan sosial berlapis, mulai dari kekeringan ekstrem, akibat perubahan iklim, kemiskinan, hingga persoalan PMI.

"Kami datang bukan meminta belas kasihan, tapi kami datang mau memastikan negara datang lebih kuat dan lebih setara bagi masyarakat di wilayah kepulauan Nusa Tenggara Timur," ujar Kristien.

Ia juga menyoroti kondisi PMI asal NTT nan kerap dipulangkan dalam kondisi meninggal dunia. Menurutnya, banyak family kesulitan membawa jenazah kembali ke desa asal lantaran keterbatasan biaya.

"Negara tidak boleh berakhir datang di airport debarkasi. Negara kudu datang sampai tahap terakhir, memastikan mereka pulang secara terhormat ke kampung halamannya," katanya.

Selain itu, Kristien meminta penguatan jasa rehabilitasi sosial bagi ODGJ, support afirmasi untuk wilayah kepulauan dalam pemutakhiran info sosial, serta penguatan lumbung sosial bagi wilayah rawan kekeringan.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram Istiningsih menyoroti penonaktifan nyaris 10 ribu kepesertaan PBI-JK di Kota Mataram. Ia meminta kejelasan sistem reaktivasi dan pengawasan terhadap validitas info penerima support sosial.

"Bagaimana pengawasan terhadap proses pencoretan nan nyaris 10 ribu masyarakat Kota Mataram ini dari kepesertaan BPJS PBI agar tidak terjadi kesalahan info lagi," ujar Istiningsih.

Ia juga meminta pengawasan terhadap penyalahgunaan bansos untuk gambling online dan pinjaman online, serta perlunya rumah singgah bagi Pemerlu Atensi Sosial di Kota Mataram.

(akd/ega)

Jakarta - Wakil Ketua DPD PAN Rejang Lebong, Daditama, selesai diperiksa KPK hari ini mengenai kasus dugaan suap nan menjerat Bupati Rejang Lebong nonaktif Muhammad Fikri Thobari. Daditama dicecar interogator soal pengaturan proyek nan dilakukan Bupati Fikri.

Jubir KPK Budi Prasetyo menjelaskan, Daditama merupakan salah satu pihak nan menjadi bagian dari lingkaran dekat Bupati Fikri. Daditama pun, kata Budi, adalah orang kepercayaan Bupati Fikri.

"Hari ini diperiksa pihak dari swasta nan merupakan circle alias orang kepercayaan dari Bupati. Di mana dalam pemeriksaan hari ini interogator meminta keterangan dan konfirmasi kepada saksi berangkaian dengan pengaturan proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Rejang Lebong," kata Budi kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (12/5/2026).

Selain itu, Daditama juga didalami oleh interogator soal pengetahuannya atas penerimaan-penerimaan nan diperoleh Bupati Fikri.

"Termasuk (didalami terkait) pengetahuan saksi soal dugaan penerimaan nan dilakukan oleh Bupati Rejang Lebong," terang Budi.

Diketahui, Daditama dipanggil hari ini oleh KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap Bupati Rejang Lebong nonaktif Muhammad Fikri Thobari. Pemeriksaan dilakukan di gedung Merah Putih KPK.

Adapun dalam perkara ini KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Berikut rinciannya:
1. Muhammad Fikri Thobari selaku Bupati Rejang Lebong 2025-2030
2. Hary Eko Purnomo selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Rejang Lebong
3. Irsyad Satria Budiman selaku pihak swasta dari PT Statika Mitra Sarana
4. Edi Manggala selaku pihak swasta dari CV Manggala Utama
5. Youki Yusdiantoro selaku pihak swasta dari CV Alpagker Abadi.

Bupati Fikri diduga menerima total suap Rp 1,7 miliar dari beberapa proyek. Kasus ini berasal saat Pemkab Rejang Lebong hendak mengerjakan sejumlah proyek pada awal 2026.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu sebelumnya menjelaskan, proyek itu terdapat di Dinas PUPRPKP Kabupaten Rejang Lebong. Asep mengatakan total anggaran proyek di Dinas PUPRPKP Kabupaten Rejang Lebong mencapai Rp 91,13 miliar.

Asep mengatakan suap ijon proyek senilai Rp 980 juta itu diberikan secara berjenjang melalui perantara. Selain itu, kata Asep, nilai ijon proyek dari ketiga pihak tersebut berbeda-beda.

Asep mengatakan ada dugaan penerimaan lain ke Fikri senilai Rp 775 juta. Dia menduga perbuatan tersebut dilakukan berulang.

(kuf/lir)

Jakarta - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri terus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi modern dalam mendukung pengawasan serta penegakan norma lampau lintas melalui ETLE Drone Patrol Presisi. Inovasi berbasis pemantauan udara tersebut menjadi langkah strategis Korlantas Polri dalam menghadirkan sistem pengawasan lampau lintas nan lebih efektif, cepat, dan jeli di area perkotaan.

Kegiatan pemantauan lapangan kali ini turut dikendalikan Pilot drone Ipda Muhammad Rafli Triananda Nasri selaku Perwira Pengendali ETLE Drone Patrol Presisi.

Berdasarkan hasil pemantauan hari ini Selasa (12/5/2026) pukul 08.50 WIB, kondisi arus lampau lintas di Jalan MT Haryono menuju Gatot Subroto, Jakarta Selatan, terpantau ramai lancar pada kedua jalur. Aktivitas kendaraan berjalan normal dan tidak ditemukan kepadatan nan berpotensi menghalang mobilitas masyarakat pada jam sibuk pagi hari.

Selain memantau situasi lampau lintas, ETLE Drone Patrol Presisi juga sukses mendeteksi sejumlah pelanggaran patokan ganjil genap. Dari hasil pengawasan udara, tercatat sebanyak 11 kendaraan roda empat berpelat nomor ganjil melintas di area pembatasan kendaraan tersebut.

Dalam penyampaiannya Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menegaskan bahwa pemanfaatan ETLE Drone Patrol Presisi merupakan bagian dari transformasi digital Polri untuk menghadirkan sistem pengawasan lampau lintas nan modern, presisi, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Sementara itu, Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Faizal menyampaikan bahwa penggunaan ETLE Drone Patrol Presisi tidak hanya difokuskan pada pemantauan arus kendaraan, tetapi juga untuk memperkuat penegakan norma elektronik terhadap beragam corak pelanggaran lampau lintas, termasuk pelanggaran ganjil genap di wilayah Jakarta.

Korlantas Polri mengimbau seluruh pengguna jalan untuk senantiasa mematuhi peraturan lampau lintas, termasuk ketentuan ganjil genap, guna mendukung terciptanya mobilitas nan aman, tertib, dan lancar di wilayah Jakarta. (hri/hri)

Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya seorang pemimpin mempunyai injakan ideologis dan nilai nan kuat agar tidak mudah terpengaruh tekanan golongan tertentu. Menurutnya, keberpihakan kepada masyarakat dan nilai inklusivitas kudu menjadi dasar dalam mengambil keputusan, termasuk keputusan nan berisiko tinggi.

Hal itu disampaikan pada aktivitas Bedah Buku 'Babad Alas' di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jawa Tengah pada Selasa (12/5).

"Jadi pemimpin itu seringkali dihadapkan pada pilihan nan sulit, kita bisa memilih nyaman alias berisiko, tapi saya ambil akibat itu ketika saya meyakini nilai-nilai keberpihakan tersebut," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (12/5/2026).

Berdasarkan pengalamannya memimpin Kota Bogor selama satu dekade, Bima menilai keteguhan memegang ideologi menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan kompleks di birokrasi maupun masyarakat.

Ia mencontohkan keberaniannya membatasi izin penjualan alkohol di tempat intermezo malam demi melindungi generasi muda meski menghadapi tekanan dari sejumlah pihak. Selain itu, prinsip inklusivitas juga disebut menjadi landasan dalam menyelesaikan bentrok pendirian rumah ibadah nan telah berjalan bertahun-tahun.

Lebih lanjut, Bima mengatakan bahwa ideologi saja tidak cukup tanpa strategi membangun angan masyarakat dan membentuk tim birokrasi nan solid. Dalam pengelolaan sumber daya manusia, dia mengutamakan karakter, loyalitas, dan militansi sebelum kompetensi teknis dalam memilih pejabat.

"Jadi ketika memilih kepala dinas bagi saya karakter kompetensi karakter itu nomor satu. Adab itu nomor satu. Nomor selanjutnya baru kompetensi dan lain-lain," jelasnya.

Untuk menjaga konsistensi nilai tersebut, Bima menerapkan penguatan moral melalui keterlibatan langsung dengan masyarakat, perbincangan berbareng aktivis, serta menjadikan family sebagai tembok terakhir menjaga integritas. Ia menilai nilai-nilai kritis di lingkungan family krusial untuk mencegah penyimpangan, termasuk gratifikasi.

Dalam kesempatan itu, Bima juga berpesan kepada mahasiswa agar mempersiapkan diri sejak awal menjadi pemimpin masa depan. Ia mengingatkan masa kepemimpinan melangkah sangat sigap sehingga kudu dimanfaatkan dengan penuh dedikasi dan semangat pengabdian.

"Dan bagi kalian nan kelak bakal menjadi pemimpin alias bercita-cita jadi pemimpin, jangan lewatkan momen itu. Karena 10 tahun itu sigap sekali. Siapkanlah momen ketika kalian menjadi pemimpin. Ketika sedang menjadi pemimpin, do it with passion," tandasnya.

Sebagai informasi, aktivitas bedah kitab tersebut turut dihadiri oleh Dekan FISIP Undip Teguh Yuwono, Asisten II Pemerintah Kota Semarang Hernowo Budi Luhur, serta para pengajar dan mahasiswa FISIP Undip.

(anl/ega)

Jakarta -

Keputusan juri dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat menuai polemik. MPR sampai minta maaf gara-gara perihal itu.

Dirangkum detikcom, Selasa (12/5/2026), polemik ini berasal saat juri memberi nilai berbeda terhadap jawaban nan sama dari peserta LCC MPR di Kalbar. Dalam lomba itu, Grup C dari SMAN 1 Pontianak mendapat nilai minus lima untuk jawaban mengenai proses pemilihan personil BPK.

Namun, jawaban serupa nan disampaikan Grup B dari SMAN 1 Sambas justru diberi nilai 10 oleh juri nan sama, ialah Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI Dyastasita. Peserta Grup C sempat memprotes lantaran merasa jawaban mereka sama. Namun juri menyatakan jawaban Grup C tidak menyebut Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara jelas.

Sekjen MPR Siti Fauziah menyatakan panitia pelaksana melakukan penelusuran internal mengenai penilaian jawaban peserta. Pihaknya menjamin bakal melakukan pertimbangan menyeluruh terhadap aspek teknis penyelenggaraan lomba.

Gerindra Desak Juri Minta Maaf

Ketua Fraksi Gerindra MPR RI Habiburokhman kemudian memuji keberanian siswi SMA Negeri 1 Pontianak, Josepha Alexandra alias Ocha, nan langsung memprotes saat jawabannya dianggap salah dalam LCC MPR. Dia menyebut Ocha gigih memperjuangkan kebenaran.

"Kami mengapresiasi siswi SMA Negeri 1 Pontianak Josepha Alexandra namalain Ocha peserta pandai jeli nan gigih memperjuangkan kebenaran dalam aktivitas tersebut. Sifat teguh hati dan berani dalam mempertahankan kebenaran patut kita teladani bersama," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Selasa (12/5/2026).

Habiburokhman mengkritik majelis juri hingga pembawa aktivitas lomba tersebut. Dia menganggap juri hingga pembawa aktivitas antikritik dan menilai mereka harusnya minta maaf ke Ocha.

"Di sisi lain kami menyayangkan sikap juri, panitia termasuk pembawa aktivitas nan tidak mengakui kesalahan dan menunjukkan sikap antikritik. Selayaknya mereka meminta maaf kepada Ocha," ucap dia.

Habiburokhman menyebut kesalahan juri dalam lomba pandai jeli tersebut tidak bisa dianggap sepele. Dia meminta rangkaian lomba dihentikan sementara dan juri diganti.

"Jangan sampai maksud kita melakukan edukasi justru nan terjadi justru kontraproduktif. Kami mengusulkan agar juri aktivitas tersebut diganti dan aktivitas dihentikan sementara sampai ada agunan perbaikan serius," ujar dia.

MPR Minta Maaf dan Nonaktifkan Juri

MPR RI kemudian meminta maaf mengenai polemik LCC tingkat Provinsi Kalbar. MPR menonaktifkan juri hingga pembawa aktivitas alias MC dalam aktivitas lomba pandai jeli tersebut.

"MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian majelis juri nan menyebabkan polemik mengenai penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat," demikian keterangan MPR dalam akun IG resminya.

MPR menyatakan lomba pandai jeli kudu menjunjung sportivitas. MPR menyatakan majelis juri kudu objektif.

"MPR RI memahami bahwa aktivitas pendidikan dan pembinaan generasi muda, termasuk LCC Empat Pilar, kudu menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, keadilan, serta semangat pembelajaran nan konstruktif," ujar MPR.

MPR kemudian menonaktifkan majelis juri dan MC pada aktivitas pandai jeli itu. MPR bakal mengevaluasi aktivitas tersebut secara menyeluruh.

"Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan majelis juri dan MC pada aktivitas LCC ini," kata dia.

(haf/lir)

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi mengenai surat dari Kamar Dagang China kepada Presiden Prabowo Subianto nan berisi keluhan atas halangan investasi di Indonesia. 

Salah satu poin utama nan disoroti penanammodal adalah tanggungjawab penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di bank BUMN, nan dianggap membebani likuiditas perusahaan.

Purbaya menilai keluhan tersebut perlu diletakkan secara proporsional. Ia menegaskan bahwa kebijakan nasional tetap memprioritaskan kepentingan dalam negeri tanpa mengabaikan kondusivitas suasana investasi bagi mitra asing.

"Tapi kelak tentunya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita kan jika DHE SDA itu kemungkinan kita nggak apa-apa jika nggak salah," ujar Purbaya saat ditemui di Lobby Kemenkeu, Selasa (11/5/2026).

Purbaya menjelaskan bahwa patokan DHE SDA sejatinya telah dirancang dengan elastisitas tinggi. Ia mengungkapkan adanya skema pengecualian bagi perusahaan nan tidak mempunyai ketergantungan pendanaan pada perbankan domestik, sehingga rumor likuiditas nan dikeluhkan semestinya bisa teratasi.

"Kalau perusahaan kelak nan nggak pinjem duit di Indonesia terbebas tuh dari DHE SDA ada pengecualin seperti itu. Jadi harusnya Cina nggak ada masalah," jelas Purbaya.

Terkait keberatan penanammodal China mengenai rencana kenaikan pajak dan royalti mineral, Bendahara Negara ini bersikap tegas. Purbaya menekankan bahwa mineral adalah aset strategis milik bangsa, sehingga penyesuaian tarif merupakan kewenangan negara untuk melindungi kepentingannya, meski saat ini perihal tersebut tetap dalam tahap perencanaan.

Rizky Nazar

JAKARTA - Rizky Nazar mengaku terharu memandang kelahiran buah hati dari pasangan Al Ghazali dan Alyssa Daguise. Sebagai sahabat, tokoh ternama itu pun menjenguk Alyssa nan tetap menjalani pemulihan di Rumah Sakit.

Melihat Al nan tampak begitu menikmati peran barunya, Rizky secara spontan berambisi bisa segera mendapatkan giliran untuk membangun family sendiri.

"Ya senang sih, terharu juga. Dan ya semoga inilah, sigap nyusul," kata Rizky Nazar di area Panglima Polim, Jakarta Selatan pada Selasa (12/5/2026).

Namun, saat didesak lebih jauh mengenai kapan rencana pastinya untuk menikah, Rizky tampak tetap canggung dan belum bisa memberi kepastian.

"Nggak tahu (kapan nyusul)," jawabnya singkat.

Jakarta, CNN Indonesia --

TNI AD buka suara usai dikecam mengenai tindakan pembubaran nonton bareng (nobar) film dokumenter 'Pesta Babi' di Ternate, Maluku Utara.

Komandan Kodim (Dandim) 1501/Ternate, Kolonel Inf Jani Setiadi menyinggung masalah perizinan dan rumor SARA di kembali pembubaran tersebut. Jani juga mengklaim telah mengecek aktivitas nan melibatkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate berbareng sejumlah organisasi mahasiswa. Acara nobar itu diklaim tak mempunyai perizinan.

"Selain aspek perizinan, abdi negara juga mencermati materi dan tema aktivitas nan dinilai sensitif bagi masyarakat. Penggunaan titel movie dan spanduk bertuliskan 'Pesta Babi' dinilai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan memancing reaksi negatif di tengah masyarakat nan majemuk, terlebih andaikan dikaitkan dengan rumor SARA maupun bentrok sosial nan pernah terjadi sebelumnya," katanya mengutip detikcom, Selasa (12/5).

Lebih lanjut, dia menyatakan TNI tetap menghargai kebebasan beranggapan dan ruang obrolan bagi masyarakat, jurnalis, maupun mahasiswa. Kendati demikian, lanjutnya, keselamatan dan ketenangan masyarakat kudu menjadi prioritas utama.

"Kami mau memastikan Ternate tetap kondusif dan nyaman bagi siapa saja. Oleh lantaran itu, kami melakukan pendekatan secara humanis kepada pihak penyelenggara. Kami mengimbau agar aktivitas ini tidak dilanjutkan demi mencegah rumor SARA nan dapat merusak persaudaraan kita di Kota Rempah ini," ujar Jani.

Ia menyebut TNI tak melarang aktivitas obrolan selama dilaksanakan sesuai prosedur dan mempunyai izin. Ia juga menyinggung materi nan disampaikan tak boleh menimbulkan potensi bentrok di tengah masyarakat.

"Hingga saat ini, abdi negara keamanan berbareng unsur mengenai tetap terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak penyelenggara guna memastikan situasi tetap kondusif dan terkendali," bunyi keterangan nan dibagikan.

"Pendekatan nan dilakukan mengedepankan musyawarah, edukasi, dan langkah preventif demi menjaga stabilitas keamanan serta keselarasan masyarakat di Kota Ternate," tambahnya.

Kegiatan nobar nan disertai obrolan itu digelar oleh Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ) Maluku Utara berbareng Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ternate di Pendopo Benteng Oranje, Kelurahan Gamalama, Ternate Tengah, Jumat (8/5) pukul 20.00 WIT. 

Ketua AJI Ternate Yunita Kaunar menyebut kehadiran abdi negara sejak awal kegiatan, termasuk tindakan mendokumentasikan panitia dan peserta, telah menciptakan rasa takut dan tekanan psikologis. Cara seperti ini, kata dia, mengingatkan publik pada praktik pembungkaman di masa lalu.

Yunita juga menilai argumen potensi bentrok nan disampaikan abdi negara tidak dapat dijadikan dasar pembubaran kegiatan. Sebab, menurutnya, aktivitas ini berjalan tenteram dan tidak mengandung unsur provokasi.

Baca berita lengkapnya di sini.

(tim/dal)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]