Foto Bisnis

Rafida Fauzia - detikFinance

Kamis, 30 Apr 2026 15:00 WIB

Jakarta - Wajib pajak memadati instansi DJP di hari terakhir pelaporan SPT Tahunan. Hingga 29 April, 12,6 juta wajib pajak telah menuntaskan kewajibannya.

Kasus dugaan kekerasan balita terjadi di dua daycare di dua letak ialah Yogyakarta dan Banda Aceh dalam sepekan terakhir. Di Yogyakarta, Daycare Little Aresha menjadi sorotan lantaran pengasuh diduga melakukan kekerasan dan penelantaran anak asuhnya.

Kasus ini menjadi sorotan setelah viral foto-foto balita diikat kaki dan tangannya di Daycare Little Aresha. Orang tua nan marah lapor polisi berujung penyergapan ke penitipan anak tersebut.

Polisi menetapkan 13 tersangka dalam kasus kekerasan dan penelantaran anak. 2 dari 13 orang tersangka kasus kekerasan dan penelantaran di tempat penitipan anak tersebut adalah DK (51) sebagai ketua yayasan, dan AP (42) sebagai kepala sekolah.

Sedangkan sebelas orang lainnya nan merupakan pengasuh daycare. Masing-masing adalah berinisial FN (30), NF (26), Lis (34), EN (26), SRM (54), DR (32), HP (47), ZA (30), SRJ (50), DO (31), DM (28).

Selanjutnya, kasus dugaan penganiayaan balita berumur 18 bulan terjadi di Daycare Baby Preneur Kota Banda Aceh. Tiga pengasuh ditetapkan menjadi tersangka.

Polresta Banda Aceh menjerat DS, NS dan RY dengan Pasal 77B Jo Pasal 76B Jo Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau, dengan Pasal 466 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana lima tahun kurungan penjara dan denda sebesar Rp72 juta.

Bank Indonesia resmi meluncurkan QRIS antarnegara Indonesia–China, memperluas jangkauan pembayaran digital lintas pemisah bagi masyarakat. Namun, dalam tahap awal ini, jasa WeChat Pay belum bisa digunakan.

Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) Santoso mengatakan, pihak China saat ini tetap dalam proses integrasi sistem QR. Di sana, masing-masing perusahaan teknologi pembayaran tengah mengembangkan sistem single QR agar bisa saling terhubung.

“Jadi mereka sudah membangun satu single QR. Diharapkan kelak semua QR di China bakal bisa digunakan,” kata Santoso kepada wartawan di Kantor Pusat BI, Kamis (30/4).

Saat ini, QRIS antarnegara RI-China baru terhubung dengan Alipay dan UnionPay. Sementara WeChat Pay dan MPC tetap dalam tahap pengembangan integrasi.

“Kalau WeChat Pay nya sedang dieksplor. Karena ini ada aspek teknologi nan kudu diinterkoneksikan di antara mereka sendiri. Di Indonesia sebenarnya sudah tidak ada masalah,“ ungkapnya.

Peluncuran ini menandai langkah lanjutan ekspansi QRIS ke beragam negara. Dengan masuknya China, pilihan transaksi nontunai bagi masyarakat Indonesia semakin luas.

Penggerebekan Polresta Yogyakarta pada 24 April 2026 di Daycare Little Aresha, Sorosutan, Umbulharjo, membuka lembaran kelam dalam sejarah perlindungan anak nasional. Petugas menemukan balita dalam kondisi terikat tangan dan kaki—hasil dari laporan seorang mantan tenaga kerja nan memilih tutup mulut sekian lama lantaran ijazahnya ditahan pengelola.

Dari 103 anak nan tercatat pernah dititipkan, 53 anak terverifikasi mengalami kekerasan bentuk dan verbal. Polresta menetapkan 13 tersangka: satu kepala yayasan, satu kepala sekolah, dan 11 pengasuh.

Yang perlu dipersoalkan bukan hanya kejahatan para pelaku, melainkan juga gimana sebuah lembaga nan mengasuh puluhan anak bisa beraksi bertahun-tahun tanpa izin, tanpa pengawasan, dan tanpa satu pun pintu negara terbuka untuk menghentikannya lebih awal.

Kekerasan sebagai Sistem, bukan Anomali

KPAI menyebut bahwa kasus ini berbeda dari kasus daycare bermasalah sebelumnya nan berkarakter tersistematis. Tindakan pengikatan anak diduga berjalan pada jam-jam tertentu, seolah mengikuti prosedur tidak tertulis—seolah ada petunjuk langsung dari atas kepada para pengasuh.

Ini adalah karakter unik organizational deviance: penyimpangan nan difasilitasi oleh struktur dan budaya organisasi, bukan patologi perseorangan. Ketika kekerasan menjadi prosedur, ketika pembungkaman dijaga dengan penahanan ijazah, dan ketika orang tua dijanjikan akomodasi nan tidak pernah ada kita sedang berhadapan dengan kejahatan nan diorganisir, bukan sekadar kelalaian spontan.

Dalam perspektif viktimologi, anak-anak korban adalah golongan nan tidak bisa mengidentifikasi, menartikulasikan, alias melaporkan kekerasan nan mereka alami. Ketergantungan total mereka kepada pelaku pengasuhan menciptakan ruang impunitas nan nyaris sempurna. Sementara orang tua berada dalam asimetri info nan parah: dijanjikan ruang ber-AC, tempat tidur layak, dan sarana edukatif nan seluruhnya tidak terpenuhi di lapangan, mengindikasikan adanya unsur penipuan terhadap mereka selaku konsumen layanan.

Dimensi Hukum

Para tersangka dijerat pasal berlapis dalam UU No. 35 Tahun 2014: Pasal 76A jo. Pasal 77 (perlakuan diskriminatif), Pasal 76B dan 77B (penelantaran), serta Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1) (kekerasan fisik). Dakwaan ini secara normatif tepat, tetapi perlu diperkuat dari tiga sisi.

Pertama, ancaman maksimal 3 tahun 6 bulan dalam Pasal 80 ayat (1) tidak sebanding dengan trauma sistematis nan dialami puluhan anak. Penyidik perlu menelisik apakah kondisi korban memenuhi unsur luka berat untuk memungkinkan pemberatan balasan di bawah Pasal 80 ayat (3).

Kedua, posisi kepala yayasan kudu dianalisis melalui doktrin command responsibility. Pemimpin nan mengetahui alias semestinya mengetahui terjadinya kekerasan di bawah struktur nan dia kendalikan dan tidak mencegahnya, menanggung pertanggungjawaban nan lebih berat dari pelaku lapangan, bukan sebaliknya.

Ketiga, janji akomodasi nan tidak terpenuhi membuka pintu dakwaan penipuan berasas Pasal 378 KUHP, sekaligus pelanggaran UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimensi nan sering luput dari perhatian dalam hiruk-pikuk proses pidana.

Pada tataran konstitusional, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjamin setiap anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan ini bukan aspirasi moral, melainkan kewenangan nan menuntut sistem penegakan konkret dari aparatur negara. Prinsip the best interest of the child dalam Konvensi Hak Anak 1989 Pasal 3 memperkuat posisi ini: negara adalah duty bearer, bukan sekadar penonton.

Perizinan, Pengawasan, Pembiaran?

Fakta bahwa daycare ini beraksi tanpa izin mempertegas adanya celah serius dalam pengawasan pemerintah wilayah maupun lembaga terkait. Permendikbud No. 84 Tahun 2014 telah mengatur tanggungjawab perizinan lembaga PAUD, termasuk Taman Penitipan Anak. Namun, Pemerintah Kota Yogyakarta nan membanggakan predikat kota layak anak membiarkan lembaga ini tumbuh tanpa pernah tersentuh radar pengawasan nan ada.

Dalam norma manajemen negara, ini bukan sekadar kelalaian teknis. Ini adalah abainya negara menjalankan kegunaan pengawasan nan merupakan kewenangan atributif nan diberikan peraturan perundang-undangan. Dampaknya nyata dan terukur: 53 anak mengalami kekerasan nan semestinya bisa dicegah jauh lebih awal.

Di sisi lain, kasus ini juga merefleksikan ketiadaan prasarana pengasuhan anak nan terjangkau dan berbobot dari negara. Meningkatnya partisipasi wanita dalam bumi kerja menciptakan permintaan nyata atas jasa daycare—permintaan nan tidak direspons dengan penyediaan jasa publik nan memadai. Kekosongan ini diisi pasar swasta tanpa kendali. Little Aresha adalah bentuk paling ekstrem dari kegagalan model tersebut.

Respons norma terhadap para pelaku adalah keharusan, tetapi tidak cukup. Empat agenda reformasi mendesak perlu didorong bersamaan.

Pertama, Indonesia memerlukan izin unik Tempat Penitipan Anak nan berdiri sendiri dengan standar akreditasi, kualifikasi pengasuh, rasio pengasuh terhadap anak, dan sistem audit berkala nan terukur dan mengikat.

Kedua, sistem perizinan daycare harus diubah dari model izin sekali terbit menjadi izin bersyarat dengan pertimbangan rutin, dan hasilnya dapat diakses publik secara transparan agar orang tua bisa melakukan verifikasi mandiri.

Ketiga, sistem pelaporan anonim nan kondusif bagi tenaga kerja lembaga pengasuhan perlu dibangun serius. Dalam kasus ini, tenaga kerja nan menyaksikan kekerasan baru melapor setelah resign dan apalagi melaporkan perihal lain, bukan kekerasan anak itu sendiri. Hambatan ini hanya bisa dihapus dengan perlindungan whistleblower nan nyata dan tepercaya.

Keempat, sertifikasi wajib bagi pengasuh anak kudu segera diimplementasikan mencakup pemahaman kewenangan anak, pengelolaan perilaku tanpa kekerasan, dan tanggungjawab pelaporan atas dugaan kekerasan (mandatory reporting).

Penutup

Daycare Little Aresha adalah cermin dari dua kegagalan nan saling mengunci: kejahatan nan diorganisir oleh pelaku, dan pembiaran nan difasilitasi oleh negara. Keduanya kudu dipertanggungjawabkan—tidak boleh nan satu menenggelamkan nan lain.

Anak adalah subjek norma dengan hak-hak nan melekat, bukan objek belas iba dan bukan pula komoditas jasa jasa. Bagaimana suatu masyarakat memperlakukan anak-anaknya adalah cermin paling jujur dari watak peradabannya. Jika kasus ini tidak menghasilkan perubahan struktural nan nyata, dia hanya bakal menjadi satu lagi tragedi nan datang dan pergi berbareng siklus berita, sampai tragedi berikutnya tiba.

Moms, berita dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut bahwa Indonesia sedang memasuki kejadian El Nino Godzilla, ialah kondisi meningkatnya suhu secara drastis sehingga pembentukan awan ikut berubah. Kemudian curah hujan berubah dan menyebabkan tandus panjang dari biasanya.

Kulit si mini bisa lebih mudah kehilangan kelembapan, apalagi berisiko mengalami iritasi hingga peradangan lantaran tetap sangat sensitif. Oleh lantaran itu, perawatan ekstra dibutuhkan agar bayi tetap nyaman selama musim kemarau.

Lalu, gimana langkah menjaga kelembapan kulit bayi? Dokter ahli dermatologi dan venereologi, dr. July Iriani Rahardja, membagikan beberapa tips nan bisa dilakukan orang tua.

Cara Merawat Kulit Bayi di Musim Kemarau

Menurut dr. July, salah satu langkah krusial adalah rutin menggunakan pelembap. Pasalnya, kulit bayi condong lebih mudah kehilangan cairan dibandingkan kulit orang dewasa.

“Meski kulit terlihat baik-baik saja, tetap kudu menggunakan pelembap. Selain itu, nan paling krusial adalah proses cleansing. Gunakan pembersih nan lembut agar tidak merusak lapisan kulit,” jelasnya pada saat aktivitas launching popok Makuku Luxury Slim Silky benerapa waktu lalu.

Selain menjaga kelembapan, perlindungan dari paparan sinar mentari juga tidak kalah penting. Ada tiga perihal nan bisa dilakukan, ialah memakaikan topi, kacamata, serta sunscreen saat bayi beraktivitas di luar ruangan.

Tak hanya dari luar, perawatan dari dalam juga berkedudukan besar. Asupan gizi nan cukup bakal membantu menjaga kesehatan kulit anak.

“Jika anak sudah memasuki masa MPASI, pastikan kebutuhan vitamin dan mineralnya terpenuhi agar kesehatan kulit tetap terjaga,” tambah dr. July.

Dengan perawatan nan tepat, kulit bayi bisa tetap lembap dan sehat meski di tengah cuaca tandus nan kering, Moms.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, sebanyak 140 laporan telah masuk ke helpdesk Pemkot Yogyakarta mengenai kasus kekerasan di Daycare Little Aresha.

Sebagian besar laporan berasal dari orang tua nan anaknya pernah dititipkan di Little Aresha beberapa tahun lalu.

"Kemarin nan mengakses helpdesk kita ini, sudah 140 lebih. Artinya, lantaran nan sisanya itu nan sudah lulus-lulus itu (dari Little Aresha), nan sudah lulus ikut melapor, menyampaikan gitu," kata Hasto ditemui di Kepatihan Pemda DIY, Kamis (30/4).

Korban Lama Mulai Terungkap

Dari laporan tersebut, terdapat anak korban nan saat ini sudah duduk di bangku sekolah dasar (SD).

"Mereka (orang tua) terus khawatir, jangan-jangan, lantaran ada juga anaknya nan alumni, tapi sekarang sudah SD, tapi ada delay. Delay-delay tertentu," katanya.

Sejumlah orang tua melaporkan anaknya mengalami keterlambatan bicara (speech delay) hingga perilaku hiperaktif.

"Nah, itu nan kemudian begitu ada buletin begini, mereka terus mau penjelasan juga," katanya.

Pemkot Siapkan Bantuan

Hasto mengatakan Pemkot Yogyakarta berkomitmen membantu anak-anak nan mengalami masalah kesehatan tersebut.

"Tetap saya respons, saya berikan uluran bantuan, ya. Hanya bantuannya misalnya, misalkan dia penduduk kota kemudian kudu kita rujuk ke master ahli alias subspesialis, saya kira kita bisa bantu. Hal-hal seperti itu bisa bantu," katanya.

Selain itu, Pemkot juga menyiapkan support norma bagi orang tua nan mau melaporkan kasus ini ke kepolisian.

"Pasti helpdesk kami tadi ada tim support hukum, ada tim mahir tumbuh kembang, ada psikolog anak, ada psikolog dewasa pasti tim itu nan bakal mendampingi," pungkasnya.

Dalam kasus ini, terdapat 53 anak nan menjadi korban kekerasan. Seluruh korban berumur di bawah 2 tahun.

Polisi telah menetapkan 13 tersangka, termasuk ketua yayasan dan kepala sekolah. Mereka terancam balasan 5 hingga 10 tahun penjara.

PT Astra Agro Lestari Tbk mencatat laba bersih sebesar Rp 373 miliar pada kuartal pertama 2026, dengan pendapatan sebesar Rp 7,5 triliun.

Pada sisi top line, Astra Agro mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,8 persen year on year (yoy). Sedangkan bottom line naik 34,8 persen yoy.

Kinerja ditopang peningkatan efisiensi operasional dan pengendalian biaya di seluruh lini. Net keuntungan margin (NPM) tercatat meningkat menjadi 5 persen pada kuartal I 2026 dari 3,9 persen pada periode nan sama tahun sebelumnya.

Direktur Astra Agro Lestari, Tingning Sukowignjo, mengatakan pencapaian saat ini berkah support berkepanjangan dari para stakeholders.

“Terima kasih atas kepercayaan dan dedikasi seluruh pihak nan senantiasa mendampingi perjalanan Astra Agro. Mari terus memperkuat kerjasama ini demi mewujudkan pertumbuhan nan saling membawa faedah ke depan," ungkap Tingning dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (27/4).

Selain itu, volume penjualan CPO & derivatif meningkat 6,3 persen yoy, sementara Kernel dan derivatif naik 9,8 persen yoy. Lebih lanjut, Tingning optimistis nilai CPO bakal cukup suportif sepanjang tahun dengan kondisi permintaan dan kebutuhan di level nan relatif sama.

Kendati demikian, aspek kondisi cuaca dan usia tanaman tetap menjadi komponen utama nan bakal mempengaruhi pertumbuhan produksi.

“Astra Agro berupaya untuk menjaga keahlian sampai dengan akhir tahun melalui perencanaan nan matang serta alokasi biaya nan tepat sasaran tanpa mengurangi kualitas operasional,” imbuhnya.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai Indonesia bisa mengimplementasikan B50 jika produksi Crude Palm Oil (CPO) dalam negeri telah menyentuh nomor 60 juta ton per tahun.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengungkapkan total produksi CPO Indonesia saat ini tetap berada pada nomor sekitar 52 juta ton per tahun.

“Kalau 60 juta ton itu kondusif (untuk implementasikan B50),” kata Eddy Martono di sela-sela gelaran Investortrust Power Talk Energy, di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (30/4).

Eddy menjelaskan untuk mengimplementasikan B50 secara penuh, Indonesia memerlukan CPO sebanyak 16,07 juta ton alias 18,69 juta ton biodiesel. Angka ini meningkat 3 juta ton dari CPO nan dibutuhkan B40 sebanyak 12,7 juta ton setara 14,2 juta ton biodiesel.

Kemudian nomor 16,07 juta ton tersebut ditambah dengan konsumsi domestik nan sebesar 10 juta ton dan ekspor 32 juta ton secara tahunan.

Dengan demikian, produksi CPO saat ini nan sekitar 52 juta ton, tidak cukup untuk Indonesia mengimplementasikan B50 tanpa mengurangi porsi ekspor.

Eddy memandang peningkatan produksi kudu dilakukan jika pemerintah bakal mengimplementasikan B50 mulai Juli 2026 sesuai dengan target. Hanya saja, sederet strategi dibutuhkan termasuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Menurutnya, penanaman baru nan memerlukan waktu lama untuk berproduksi tidak bisa menjadi solusi tunggal untuk meningkatkan produksi sawit Indonesia.

“Harus semuanya, serentak PSR semua harus,” ujar Eddy.

B50 Bisa Hemat Devisa Rp 172,35 Triliun

Eddy menuturkan berasas hasil studi Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia (UI) pada 2025, program B50 diperkirakan bisa menghemat devisa hingga Rp 172,35 triliun melalui pengurangan impor solar.

Namun pada saat nan sama, ekspor CPO justru tertekan dengan nilai tekanan lebih besar dari penghematan devisa, ialah sebesar USD 190,5 triliun.

“Ini B50 dapat menghemat devisa sekitar 172,35 triliun melalui penurunan impor solar. Nah kemudian, ini jika dari info dari Pranata UI ya, kita lihat bahwa sebenarnya ini bakal juga terjadi potensi penurunan ekspor Rp 190 triliun,” ungkap Eddy.

Eddy menekankan hasil studi tersebut disusun dalam kondisi nilai minyak dunia di kisaran USD 60 hingga USD 70 per barel alias lebih rendah dibanding kondisi saat ini nan naik lantaran akibat perang di Iran.

Eddy mengakui dengan kondisi nilai minyak bumi nan lebih tinggi, penerapan B50 bisa menguntungkan pemerintah, tetapi pengusaha bisa kehilangan pengguna di pasar global.

“Kalau sekarang tidak terjadi demikian, justru ini tidak ada insentif. Karena nilai minyak buminya lebih tinggi. Artinya tetap bakal negara diuntungkan, tapi di sisi lain kita bakal kehilangan pasar, ketika suplai berkurang, maka mereka pindah,” tutur Eddy.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan tidak ada lagi relaksasi alias perpanjangan masa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2025 wajib pajak pribadi, setelah diperpanjang selama 1 bulan dan berhujung pada hari ini, Kamis (30/4).

Direktur Jenderal atau Dirjen Pajak, Bimo Wijayanto, mengatakan sudah seharusnya wajib pajak (WP) orang ribadi menyelesaikan pelaporan SPT melalui aplikasi Coretax pada hari ini, nan semestinya berhujung pada 31 Maret 2026.

"Sayang sekali, untuk orang pribadi kan sudah kita tambah satu bulan. Berarti itu jika jadi murid, itu siswa nan kemudian failed kuliahnya. Karena nggak nge-submit tugas walaupun sudah diperpanjang satu bulan," ungkapnya saat konvensi pers di KPP Madya Jakarta Pusat, Kamis (30/4).

Bimo menyatakan bahwa wajib pajak pribadi nan telat melapor pajak, bakal dikenakan denda sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dalam pasal 7 dijelaskan, hukuman manajemen berupa denda dikenakan sebesar Rp 100.000 untuk wajib pajak orang pribadi dan Rp 1 juta untuk wajib pajak badan.

"Ya maaf-maaf. Dendanya nggak besar, silakan dibaca di undang-undang," tegasnya.

Berdasarkan catatannya, jumlah pelaporan SPT nan sudah masuk hingga pukul 12.00 WIB mencapai 12,7 juta, sekitar 67 persen dari total wajib SPT, serta 83,2 persen dari sasaran kepatuhan SPT pada tahun 2025.

"Atas keahlian ini, pertumbuhan penerimaan Alhamdulillah positif dibanding tahun lampau nan sama maupun tahun lampau akumulasi sampai hari kemarin. Jadi kami tetap sangat menunggu penyampaian SPT PPh orang pribadi maupun SPT PPh Badan dan juga SPT PPN untuk hari ini," kata Bimo.

Relaksasi Pelaporan SPT Wajib Pajak Badan

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa perlu ada relaksasi alias perpanjangan masa pelaporan SPT wajib pajak badan hingga sebulan ke depan, alias 31 Mei 2026.

Selain itu, lanjut Bimo, Kemenkeu juga mempertimbangkan memberikan relaksasi pembayaran pajak untuk wajib pajak Badan. Namun, perihal ini tetap perlu dihitung berasas realisasi penerimaan pajak.

"Beliau memberi pengarahan untuk mempertimbangkan relaksasi penyampaian SPT tahunan PPh Badan. Ini sedang kami olah untuk perpanjangan masa pelaporannya kami bakal segera rilis. Sedangkan untuk perpanjangan relaksasi pembayaran sedang kami hitung dahulu, sedang kami kajian dahulu," ungkap Bimo.

Peraturan relaksasi pelaporan dan pembayaran SPT wajib pajak Badan bakal dirilis pada hari ini. Hal ini diharapkan dapat memberikan kepastian kepada para wajib pajak baan dan memberikan waktu untuk menyiapkan segala syarat pelengkapan kebenaran, perhitungan, dan pelengkapan administratif untuk penyampaian SPT PPh Badan.

"Kami menyadari bahwa sistem inti manajemen perpajakan kami memang belum sempurna tetapi jasa kami, kami betul-betul totalitas. Anggota-anggota kami di seluruh KPP, di seluruh kanwil, di seluruh Indonesia melayani tanpa ada istirahat," jelas Bimo.

Selain itu, DJP juga membantu para korporasi nan memerlukan asistensi untuk melaporkan SPT melalui Coretax. Pasalnya, banyak permintaan dari perusahaan hingga asosiasi mengenai perpanjangan masa pelaporan tersebut.

Bimo mencatat, total ada sekitar 4.000 permohonan dari wajib pajak badan agar DJP memberikan relaksasi, serta ada pula permohonan dari masyarakat umum hingga permohonan dari asosiasi intermediaris.

"Memang jangka waktu nan kami tetapkan hari ini itu memerlukan relaksasi lantaran memang ada kebutuhan dari sisi pelayanan wajib pajak dari sisi memastikan info bisa masuk dengan sempurna dan juga dari sisi sistem nan juga memang kami terus sempurnakan," tegasnya.

Adapun perpanjangan pelaporan SPT wajib pajak Badan bakal berhujung pada 31 Mei 2026, namun mengingat realisasi penerimaan pajak hingga 29 April 2026 kemarin baru mencapai 18 persen, maka ada kemungkinan untuk memberikan relaksasi pembayaran.

"Nah itu nan kelak bakal kami hitung, kami pastikan sebelum kami bisa merilis perpanjangan pembayaran alias tidak. Tapi sebelum itu, kami tidak perlu teman-teman dari wajib pajak memperkirakan lantaran aturannya kan petunjuk undang-undang sudah jelas," tandas Bimo.

Sebelumnya, pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperluas program sekolah swasta gratis menjadi 103 sekolah. Kebijakan ini menyusul terbitnya Pergub Nomor 34 Tahun 2025 oleh Gubernur Pramono Anung tentang Bantuan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Swasta.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Nahdiana mengatakan, jumlah tersebut terdiri dari 40 sekolah swasta nan sudah menerapkan program pendidikan cuma-cuma sebelumnya, dan tambahan 63 sekolah nan mulai bertindak pada tahun aliran baru Juli 2026.

“Sekolah cuma-cuma kan nan sudah jalan itu 40 sekolah ya. Terus kelak mulai bulan Juli, itu ada tambahannya 63 sekolah. Jadi totalnya 103 sekolah,” kata Nahdiana di Balai Kota DKI Jakarta, dikutip Kamis (23/4/2026).

Dia menjelaskan, puluhan sekolah tambahan itu saat ini tetap dalam tahap pengajuan dan verifikasi proposal oleh Disdik DKI Jakarta.

“Sekarang nan 63 sekolah itu sedang proses, mereka sedang mengusulkan proposal dan kita sedang kurasi proposalnya,” ujarnya.

Melalui izin nan ada tersebut, Pemprov DKI menegaskan seluruh sekolah swasta nan terdaftar dalam program support dilarang menarik biaya apa pun dari siswa.

“Di Pasal 20 Pergub itu ada, sekolah swasta nan menerima pendanaan pendidikan dilarang memungut biaya dalam corak apa pun,” ucap Nahdiana.

Nahdiana menambahkan, sekolah swasta nan tergabung di dalam program diprioritaskan berada di wilayah nan belum mempunyai sekolah negeri, serta memenuhi sejumlah syarat administratif seperti mempunyai izin operasional, terdaftar di Dapodik, terakreditasi, dan rutin menerima biaya BOS.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pelaku industri mini dan menengah (IKM) konveksi mendesak pemerintah untuk memperkuat perlindungan pasar dalam negeri di tengah derasnya produk impor murah nan dinilai menggerus daya saing upaya lokal.

Permintaan ini muncul di tengah kondisi industri tekstil nan sedang tertekan. Data Indeks Kepercayaan Industri (IKI) April 2026 menunjukkan sektor tekstil mengalami kontraksi, meskipun subsektor garmen tetap mencatat keahlian relatif baik.

Namun di lapangan, pelaku IKM justru merasakan tekanan berbeda. Mereka mengandalkan pasar domestik sebagai tulang punggung penjualan, sehingga gangguan di pasar dalam negeri berakibat langsung terhadap keberlangsungan usaha.

"Karena nan dibikin sama IKM khususnya kebanyakan itu nyaris 95% itu ke dalam negeri market-nya," ujar Pak Nandi.

Ketergantungan terhadap pasar lokal membikin pelaku upaya sangat sensitif terhadap perubahan kondisi persaingan. Masuknya produk impor dengan nilai murah dinilai menjadi ancaman utama.

Pelaku IKM menilai, selama pasar domestik dapat dijaga, tekanan biaya maupun perubahan dunia tidak bakal terlalu berakibat signifikan terhadap upaya mereka.

Hal ini lantaran karakter upaya IKM konveksi lebih konsentrasi pada penyerapan pasar lokal dibandingkan ekspor. Dengan demikian, stabilitas permintaan dalam negeri menjadi aspek utama.

"Sebetulnya tidak terlalu mengkhawatirkan selama tadi pasarnya ada, market-nya dijaga," ujarnya.

Selain itu, pelaku upaya juga menyoroti ketimpangan persaingan di platform digital. Mereka mengaku kesulitan bersaing dengan pelaku upaya besar nan mempunyai modal besar untuk promosi.

Kondisi ini membikin produk lokal kalah bersaing, bukan hanya dari sisi nilai tetapi juga visibilitas di platform penjualan online.

"Nah tetap aja IKM ini tidak bisa berkembang untuk di platform, lantaran tanpa duit iklan jor-joran kita nggak mungkin naik," kata Pak Nandi.

Untuk itu, pelaku upaya berambisi pemerintah tidak hanya konsentrasi pada kebijakan makro, tetapi juga menghadirkan izin konkret untuk melindungi pasar domestik, termasuk di ranah e-commerce.

Langkah ini dinilai krusial agar pelaku IKM dapat memperkuat dan tumbuh tanpa kudu berjuntai pada support langsung alias subsidi.

"Kami ini hanya dilindungi market aja lah, udah pasti kami tumbuh kembali gitu," ujarnya.

Adapun aktivitas industri manufaktur mulai menunjukkan tanda perlambatan dari sisi permintaan. Dari rilis IKI, terlihat turunnya indeks pesanan baru ke level 51,43 dan produksi ke 51,34.

Di tengah kondisi tersebut, pasar domestik tetap menjadi penopang utama.

Indeks permintaan dari dalam negeri tercatat meningkat ke level 50,90, sementara keahlian industri nan berorientasi ekspor mengalami perlambatan dengan indeks turun ke 52,28. Artinya daya serap pasar lokal tetap cukup kuat untuk menjaga aktivitas industri.

Sejumlah subsektor tercatat mengalami kontraksi pada periode ini. Industri minuman, tekstil, kayu dan peralatan dari kayu, bahan kimia, peralatan galian bukan logam, peralatan logam, hingga perangkat pikulan lainnya menunjukkan pelemahan kinerja. Khusus untuk industri tekstil, tekanan terjadi akibat hambatan pasokan bahan baku nan berasal dari sektor petrokimia.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memandang dinamika berbeda di tingkat subsektor. Industri busana jadi, khususnya nan berada di area berikat, dinilai mendapat untung dari kemudahan akses bahan baku.

Namun di sisi lain, pemerintah menyoroti perlunya pengaturan arus peralatan agar tidak menimbulkan tekanan bagi pelaku industri dalam negeri.

"Kami berambisi arus produk nan keluar masuk ke pasar domestik dapat diatur dengan baik, lantaran perihal inilah nan menyebabkan industri tekstil mengalami kendala," kata Jubir Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief dalam keterangannya, Kamis (30/4/2026).

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memastikan bahwa kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia dikelola dan dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat. Ia menyampaikan bahwa praktik lama saat hasil kekayaan nasional tidak sepenuhnya dinikmati di dalam negeri tidak boleh terus berlanjut.

"Sudah terlalu lama, sudah terlalu lama sumber daya ekonomi kita, sumber daya alam kita dikuasai oleh pedagang-pedagang nan saya pertanyakan nasionalisme mereka. Kita kasih konsesi tambang, kita kasih konsesi perkebunan, kita kasih lagi angsuran dari bank pemerintah, bank milik rakyat. Tapi mereka begitu berhasil, hasil usahanya tidak ditempatkan di Indonesia," ujar Prabowo dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (30/4/2026).

Di samping itu, Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak nan terlibat dalam pengembangan proyek hilirisasi sekaligus menegaskan pentingnya peran pelaku industri, BUMN, dan para ahli sebagai ujung tombak transformasi ekonomi nasional.

"Proyek ini tidak jatuh dari langit, proyek-proyek ini adalah buah pemikiran, saya kira buah pemikiran belasan tahun, mungkin puluhan tahun, buah pemikiran, buah cita-cita, buah angan para pemimpin Indonesia, para teknokrat Indonesia, para intelektual Indonesia, sehingga wujudlah konsep-konsep ini," terang dia.

Untuk itu, Prabowo membujuk para teknokrat, ilmuwan, dan insinyur untuk mengabdikan skill mereka bagi kepentingan bangsa. Ia juga menekankan bahwa kepintaran dan keahlian kudu digunakan untuk membangun kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan nan merugikan negara.

"Sekarang saatnya para teknokrat, sekarang saatnya para ilmuwan, sekarang saatnya para insinyur, para guru besar jadi guru besar merah putih, jadi guru besar pembela rakyat, jadi insinyur untuk bangsa dan rakyat. Jangan kepandaianmu kau pakai untuk menipu rakyat dan bangsa. Jangan kepandaianmu kau pakai untuk menutupi korupsi dan perampokan. Jangan kepandaianmu kau pakai untuk memperkaya bangsa lain," ungkap Prabowo.

Selain itu, Kepala Negara juga menegaskan bahwa pemerintah bakal terus mendorong beragam program strategis sebagai bagian dari upaya memperkuat pengedaran kesejahteraan secara merata.

Melalui hilirisasi dan penguatan tata kelola sumber daya alam, pemerintah mendorong pengedaran kesejahteraan nan lebih setara dan merata. Di Cilacap, Presiden Prabowo mengirim pesan kuat bahwa era baru telah dimulai, sebuah era di mana kekayaan Indonesia betul-betul kembali untuk rakyat Indonesia.

(rah/rah)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Berikut tuntutan Gebrak dan KASBI:

1. Segera wujudkan UU Ketenagakerjaan pro Buruh dengan melibatkan serikat buruh, pascaputusan MK 168 tentang Omnibuslaw Cipta Kerja

2. Reformasi sistem pengupahan dan hilangkan disparitas upah: berlakukan bayaran layak nasional nan setara dan terhormat bagi kaum buruh

3. Jamin kepastian kerja: hapus sistem outsourcing, kerja kontrak, kemitraan palsu, dan pemagangan eksploitatif

4. Ratifikasi konvensi ILO 188, dan konvensi ILO 190, jamin dan lindungi pekerja wanita dan disabilitas

5. Sejahterakan tenaga pendidik, dosen, pekerja platform, pekerja medis dan kesehatan

6. Stop PHK masal dan pemberangusan serikat buruh

7. Wujudkan pendidikan gratis, kesehatan cuma-cuma dan berkualitas

8. Tegakkan supremasi sipil, jaga demokrasi, stop militerisme, stop kriminalisasi aktivitas rakyat, bebaskan aktivis nan ditangkap

9. Jalankan reforma agraria sejati: hentikan penggusuran tanah rakyat

10. Hentikan perang: solidaritas untuk kedaulatan rakyat Palestina, Iran, Venezuela, dan Cuba.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto baru saja meresmikan dimulainya pembangunan (groundbreaking) 13 proyek hilirisasi fase ke-2. Diantara nan diresmikan adalah pengembangan tiga tangki bahan bakar minyak (BBM).

Ketiga tangki BBM baru itu mempunyai total kapabilitas mencapai 153 ribu kilo liter (kl). Masing-masing dibangun di Palaran (Kalimantan Timur), Biak (Papua), dan Maumere (Nusa Tenggara Timur).

Kelak, jika ketiga tangki BBM tersebut sudah bisa difungsikan maka tambahan kapabilitas penyimpanan BBM nasional bakal bertambah hingga 3,1%.

"Pengembangan tiga Terminal BBM di Palaran (37 ribu KL), Biak (46 ribu KL), dan Maumere (70 ribu KL) dengan total tambahan kapabilitas 153 ribu KL," tulis Danantara dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (30/4/2026).

Proyek tersebut dikelola oleh PT Pertamina Patra Niaga dan ditargetkan onstream bertahap pada 2027 (Maumere) dan 2028 (Palaran, Biak).

"Proyek ini memperkuat keandalan pengedaran energi, khususnya di wilayah Indonesia Timur, sehingga mendorong pemerataan pembangunan dan memperkecil kesenjangan nilai antarwilayah," tambah Danantara.

Selain tangki BBM, program tersebut mencakup sektor energi, logam dan mineral, material konstruksi, serta agroindustri, nan bermaksud untuk menurunkan ketergantungan impor, memperkuat rantai pasok industri nasional, meningkatkan nilai tambah sumber daya domestik, serta mendorong terciptanya kesempatan kerja dan aktivitas ekonomi nan lebih luas bagi masyarakat.

"Hilirisasi merupakan instrumen strategis dalam mendorong pembuatan nilai tambah di dalam negeri melalui pengolahan dan industrialisasi sumber daya alam," tambah Danantara.

Di samping meningkatkan nilai tambah, hilirisasi dinilai berkedudukan dalam memperkuat kemandirian ekonomi dengan mengurangi ketergantungan pada rantai pasok dunia nan dalam kondisi tertentu dapat menghadapi dinamika dan ketidakpastian, termasuk aspek geopolitik.

Melalui penguatan rantai pasok domestik, hilirisasi turut memastikan kesiapan kebutuhan nasional secara lebih andal, sekaligus mendorong transformasi struktur ekonomi menuju pedoman industri berbobot tambah tinggi.

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]