Rasuna Said Ingin Dijadikan Ikon Baru Jakarta

Aksi Nyentrik ‘Tong Sampah’ di CFD Rasuna Said

Simak agenda siaran langsung Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Jepang U-17 di Piala Asia U-17 2026 (Foto: PSSI)

SPORTS

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyerahkan tiga kapal perikanan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan di wilayah tersebut.

Tiga kapal rampasan tersebut berasal dari kapal illegal fishing alias pencuri ikan nan dulu ditangkap di perairan Sulut. Kapal terbuat dari bahan besi dan berukuran cukup besar.

Penyerahan dilakukan di Kantor Gubernur Sulawesi Utara pada Jumat (8/5), dari Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) kepada Wakil Gubernur Sulawesi Utara Johannes Victor Mailangkay.

Ipunk menjelaskan kebijakan KKP dalam penanganan kapal-kapal pelaku penangkapan ikan secara ilegal, nan sudah mempunyai kekuatan norma tetap disita untuk negara, tidak lagi ditenggelamkan.

Ia menekankan kapal itu kudu dimanfaatkan kembali untuk kesejahteraan nelayan. Pada era Mantan Menteri KP Susi Pudjiastuti, kapal pencuri ikan nan disita bakal ditenggelamkan.

“Jadi sekarang kebijakannya tangkap-manfaat untuk kejahteraan nelayan, bukan lagi ditenggelamkan,” ungkap Ipunk melalui keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (10/5).

"Dengan diserahkannya ketiga kapal ini, ke depan perairan Sulawesi Utara dengan potensi perikanannya nan sangat besar bakal diisi oleh nelayan kita sendiri dan pelaku illegal fishing dari luar negeri tidak lagi masuk ke perairan kita lagi," tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal PPSDKP KKP Saiful Umam menjelaskan ketiga kapal ikan tersebut merupakan kapal illegal fishing nan ditangkap oleh armada kapal pengawas KKP.

“Ketiganya merupakan kapal Filipina dengan nama FB. LB. MV-01 dan FB. LB. MV-02 nan berukuran masing-masing 23 GT, serta FB. LOUIE-04 berukuran 85 GT dan saat ini ada di Pangkalan PSDKP Bitung," tutur Saiful.

Indonesia sering berbincang tentang cita-cita besar: menjadi negara maju, keluar dari jebakan pendapatan menengah, dan mencapai Indonesia Emas 2045. Namun, pertanyaan nan lebih mendasar justru jarang dijawab secara jujur: Dengan langkah apa cita-cita itu bakal dicapai?

Selama ini, kita terlalu sering percaya bahwa pertumbuhan ekonomi bakal datang dengan sendirinya melalui investasi asing, ekspor komoditas, konsumsi domestik, dan sistem pasar. Padahal, sejarah ekonomi bumi menunjukkan perihal nan berbeda.

Ha-Joon Chang menunjukkan bahwa banyak negara maju justru menggunakan tarif, subsidi, dan kebijakan industri ketika mereka tetap membangun kapabilitas produktif mereka. Mariana Mazzucato juga menekankan bahwa negara sering kali berkedudukan sebagai pengambil akibat awal dalam inovasi, melalui pembiayaan riset, pembuatan pasar, dan pengadaan publik.

Dengan kata lain, negara-negara besar tidak menjadi maju hanya lantaran menyerahkan nasib industrinya kepada pasar. Mereka membangun industri melalui perlindungan, pembiayaan, riset, pengadaan publik, infrastruktur, dan strategi negara nan konsisten.

Masalah Indonesia hari ini bukan hanya soal rendahnya pertumbuhan alias kurangnya investasi. Masalah nan lebih mendasar adalah lemahnya kapabilitas produktif nasional. Pangsa manufaktur Indonesia dalam PDB telah menurun dibandingkan dengan masa ketika sektor ini menjadi motor utama transformasi ekonomi, sementara laporan World Bank juga menyoroti tantangan produktivitas dan transformasi struktural Indonesia.

Pada saat nan sama, struktur perdagangan Indonesia tetap menunjukkan ketergantungan pada komoditas dan input impor, sedangkan kapabilitas ekspor teknologi tinggi tetap perlu diperkuat.

Kita mau menjadi negara maju, tetapi tetap terlalu berjuntai pada ekspor bahan mentah dan impor peralatan berteknologi tinggi. Kita mau berbincang tentang kepintaran buatan, kendaraan listrik, daya hijau, dan kedaulatan digital, tetapi banyak fondasi teknologinya tetap berada di tangan negara lain.

Di sinilah warisan B.J. Habibie menjadi relevan untuk dibaca kembali. Habibie tidak boleh hanya dikenang sebagai teknokrat nan membangun pesawat terbang. Ia juga perlu dibaca sebagai ahli filsafat pembangunan nasional nan memahami teknologi sebagai sebuah sistem. Bagi Habibie, pesawat bukan sekadar barang terbang. Pesawat adalah simbol keahlian bangsa untuk menguasai rekayasa, material, mesin, elektronika, manajemen produksi, dan rantai pasok nan kompleks.

Lebih dari itu, Habibie mengembangkan pendapat Wahana Transformasi Teknologi, ialah arsitektur industrialisasi nan bertumpu pada tujuh sektor strategis: pesawat terbang, maritim dan perkapalan, perangkat transportasi, perangkat dan mesin pertanian, rekayasa, energi, serta elektronika dan komunikasi.

Ketujuh wahana ini tidak berdiri sendiri. Mereka saling terhubung dan membentuk ekosistem industri. Pesawat memerlukan rekayasa, material, energi, elektronika, dan manufaktur presisi. Kapal memerlukan baja, mesin, desain, logistik, dan galangan. Mesin pertanian memerlukan teknologi nan sesuai dengan karakter lahan dan petani Indonesia. Elektronika dan komunikasi menjadi sistem saraf bagi nyaris semua sektor modern.

Karena itu, Habibie tidak sedang membangun proyek mercusuar. Ia sedang merancang jalan agar Indonesia bukan hanya menjadi pengguna teknologi, melainkan juga produsen dan inovator teknologi. Inilah inti dari visi Habibie nan sering dilupakan.

Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa visi semacam ini bukan perihal aneh. Prancis pernah membangun tradisi Colbertisme, ialah pandangan bahwa negara kudu datang sebagai pengarah, pemodal, pengatur standar, dan pelindung industri domestik.

Pada masa modern, tradisi itu berkembang menjadi High-Tech Colbertism, ialah strategi negara untuk membangun lompatan menuju industri teknologi tinggi melalui pembiayaan publik, lembaga riset, pengadaan pemerintah, dan proyek-proyek besar. Airbus, Ariane, TGV, dan program daya nuklir Prancis adalah contoh bahwa negara dapat menjadi arsitek lahirnya industri kelas dunia.

Namun, tentu saja Indonesia tidak bisa sekadar meniru Prancis. Indonesia perlu mengambil pelajarannya sendiri: negara kudu berani membangun industri strategis, tetapi tetap disiplin, selektif, dan akuntabel. Inilah nan perlu menjadi agenda baru menuju 2045.

Pertama, negara kudu menggunakan pengadaan publik sebagai perangkat industrialisasi. Dalam sektor pertahanan, transportasi perintis, energi, pangan, dan komunikasi, negara adalah pembeli besar.

Belanja negara semestinya tidak hanya dilihat sebagai pengeluaran, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan pasar awal bagi industri nasional. Pesawat perintis, kapal patroli, mesin pertanian, kendaraan listrik jasa publik, satelit, dan sistem komunikasi pemerintah dapat menjadi ruang belajar bagi industri dalam negeri.

Kedua, riset dan penemuan kudu dihubungkan dengan industri. Selama ini, riset sering berakhir sebagai laporan, paten, alias publikasi. Padahal, penemuan kudu menjadi proses nan menghubungkan kampus, BRIN, BUMN, swasta nasional, lembaga pembiayaan, dan kebutuhan pasar. Negara perlu membangun ekosistem nan membikin riset bergerak menuju produksi, bukan berakhir di ruang seminar.

Ketiga, negara perlu menjadi penyedia modal awal untuk sektor strategis. Industri seperti dirgantara, perkapalan, daya bersih, semikonduktor, dan teknologi pertahanan memerlukan investasi besar, akibat tinggi, dan waktu kembali modal nan panjang. Swasta tidak selalu berani masuk ke sektor seperti ini tanpa support negara. Karena itu, negara kudu datang sebagai pengambil akibat awal, lampau membuka ruang bagi pasar setelah teknologi dan skala ekonomi mulai terbentuk.

Keempat, Indonesia memerlukan birokrasi industri nan kuat dan bersih. Intervensi negara bisa menjadi perangkat kemajuan, tetapi juga bisa berubah menjadi ladang rente jika tidak dikawal. Karena itu, proyek industri strategis memerlukan tata kelola nan jelas, parameter keahlian nan terukur, dan tokoh kelembagaan nan kompeten. Negara kudu cukup kuat untuk mengarahkan industri, tetapi juga cukup disiplin untuk menghentikan proyek nan gagal.

Kelima, Indonesia perlu memilih sektor prioritas secara realistis. Tidak semua sektor cocok dibangun dengan pendekatan negara sebagai penggerak utama. Model ini paling tepat diterapkan pada sektor ketika negara mempunyai peran besar sebagai pembeli alias pengguna strategis, seperti pertahanan, transportasi perintis, daya hijau, pangan, komunikasi, dan teknologi publik. Untuk produk konsumen nan sudah sangat kompetitif secara global, pendekatannya kudu berbeda.

Pada akhirnya, perdebatan tentang Habibie bukan sekadar nostalgia. Ini adalah perdebatan tentang arah pembangunan Indonesia. Apakah kita mau terus menjadi pasar, penyedia bahan mentah, dan pengguna teknologi asing? Ataukah kita berani membangun kapabilitas produktif sendiri?

Dunia hari ini bergerak ke arah nasionalisme ekonomi baru. Konvergensi antara kebijakan industri dan strategi keamanan nasional pada saat ini bukan sekadar respons sementara terhadap krisis rantai pasok alias ketegangan geopolitik, melainkan juga penanda pergeseran mendasar ekonomi bumi menuju corak baru nasionalisme ekonomi.

Amerika Serikat, misalnya, semakin garang menggunakan subsidi, kontrol ekspor, tarif, dan kebijakan industri untuk melindungi sektor strategis, terutama semikonduktor dan teknologi baru. Tiongkok mendorong kemandirian teknologi melalui perencanaan jangka panjang, Made in China 2025, penguatan rantai pasok domestik, serta support negara terhadap sektor seperti kendaraan listrik, robotika, dirgantara, dan teknologi info generasi baru.

Sementara itu, Uni Eropa memperkuat agenda strategic autonomy melalui European Chips Act, Critical Raw Materials Act, dan kebijakan keamanan ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi dan bahan baku strategis asing. Dalam situasi seperti ini, Indonesia tidak boleh menjadi satu-satunya negara besar nan tetap terlalu polos percaya bahwa pasar bebas bakal menyelesaikan semuanya.

Kedaulatan teknologi tidak bisa diimpor. Ia kudu dibangun melalui keberanian politik, pembiayaan jangka panjang, disiplin kelembagaan, dan kesediaan negara untuk mengambil akibat strategis. Menuju 2045, Indonesia tidak cukup hanya menyusun visi besar. Indonesia kudu berani menentukan takdir industrinya sendiri.

PSSI berjanji bakal membalas surat kejuaraan The Jakmania terhadap Marc Klok (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

Sebanyak 26 penumpang dan awak kapal MV Hondius nan terdampak hantavirus telah tiba di Belanda, Minggu (10/5). Mereka diterbangkan dari Tenerife, tempat kapal pesiar tersebut berlabuh.

"Termasuk delapan penduduk negara Belanda," kata Kementerian Luar Negeri Belanda dikutip dari AFP, Senin (11/5).

Mereka nan terdampak virus tersebut bakal menjalani karantina selama enam minggu. Warga Belanda bakal dipulangkan ke rumahnya untuk menjalani isolasi mandiri.

"Sementara penduduk negara lain bakal dibawa ke letak karantina," demikian keterangan tersebut.

Kepala perlindungan sipil Spanyol, Virginia Barcones, mengatakan dalam penerbangan tersebut tidak hanya penduduk Belanda, tapi ada juga WN Belgia, Yunani, Jerman, Guatemala, dan Argentina.

MV Hondius merupakan kapal pesiar berbendera Belanda. Kapal ini menjadi pusat perhatian kesehatan dunia setelah tiga penumpang meninggal di tengah pandemi hantavirus.

Dua penumpang nan sakit dan dievakuasi tiba di Belanda pekan lampau dan sedang dirawat di rumah sakit nan berbeda. Keduanya telah dites positif terinfeksi virus dan dilaporkan dalam kondisi stabil.

Tidak ada vaksin alias pengobatan unik untuk hantavirus, nan merupakan penyakit endemik di Argentina, tempat kapal tersebut berangkat pada bulan April.

Namun, para pejabat kesehatan menekankan bahwa akibat bagi kesehatan masyarakat dunia rendah dan menepis komparasi dengan pandemi COVID-19.

Operator MV Hondius mengatakan setelah semua penumpang dievakuasi, kapal bakal berlayar dengan awak minimal ke pelabuhan Rotterdam di Belanda.

Kita sering memandang perdebatan tentang pacaran di media sosial. Ada dugaan bahwa laki-laki ideal adalah laki-laki nan selalu bayar saat berkencan, menanggung beragam kebutuhan hubungan, dan mempunyai kondisi finansial nan mapan. Di sisi lain, wanita kerap digambarkan sebagai pihak nan kudu dibelikan hadiah, ditraktir, alias mempunyai standar pacaran nan mahal.

Jika diperhatikan lebih jauh, standar pacaran di media sosial sering kali menampilkan style hidup tertentu, seperti makan di restoran mewah, memberi bingkisan mahal, membeli peralatan bermerek, apalagi membayari kos, skincare, pakaian, dan beragam kebutuhan tersier lainnya.

Kemewahan kemudian ditampilkan sebagai corak cinta, effort, apalagi dianggap sebagai tanggungjawab dalam hubungan. Tidak jarang muncul dugaan bahwa wanita sebaiknya tidak bercintaan dengan laki-laki miskin. Contohnya, ada nan berkata, "Parfumku saja Dior seharga Rp1,2 juta, masa pacarku tidak mampu."

Masalahnya, hal-hal seperti itu kemudian dijadikan ukuran rasa sayang dalam hubungan. Akibatnya, ketika laki-laki tidak bisa memenuhi standar tersebut, mereka sering dicap mokondo alias diberi stigma negatif lainnya. Hubungan akhirnya lebih terlihat seperti pembuktian keahlian finansial dibanding ruang untuk saling mengenal dan bertumbuh bersama.

Jika dilihat lebih dalam, standar pacaran nan ramai di media sosial umumnya berasal dari style hidup kelas menengah atas perkotaan. Namun, standar itu kemudian dianggap seolah-olah menjadi ukuran umum hubungan nan sehat dan romantis, padahal kondisi ekonomi setiap orang berbeda-beda. Ada nan sudah mapan, ada nan tetap berjuang membangun hidup, dan ada juga nan baru memulai.

Lalu sebenarnya, seperti apa pacaran nan ideal? Apakah laki-laki memang kudu selalu bayar semua kebutuhan pacaran? Apakah laki-laki nan belum mapan secara ekonomi memang tidak layak mempunyai hubungan?

Demi menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, saya kemudian terkenang pada style pacaran seorang kawan berjulukan Rahardian Haryo nan saya anggap sebagai marhaenis sejati. Di tengah hiruk-pikuk standar pacaran media sosial nan penuh tuntutan style hidup dan simbol kemewahan, style pacaran Haryo dan pasangannya justru terlihat sangat berbeda. Menurut saya, hubungan mereka lebih mendekati makna pacaran nan ideal.

Hubungan mereka bukan dilandaskan oleh materi, melainkan betul-betul dibangun atas dasar cinta, kejujuran, dan saling memahami kondisi satu sama lain. Saya pernah mendengar ketika mereka sedang menelepon. Saat itu, pacar Haryo mengatakan mau makan mi ayam. Namun, Haryo dengan jujur mengatakan bahwa dirinya sedang tidak punya uang.

Hal nan menarik adalah pacarnya tidak marah ataupun menuntut lebih, tetapi memahami kondisi tersebut. Ketika Haryo mempunyai uang, dia bakal mentraktir pacarnya makan. Begitu pula sebaliknya, terkadang pacarnya juga mentraktir Haryo ketika sedang mempunyai duit lebih.

Bagi penulis, hubungan seperti itu terlihat lebih sehat dibanding hubungan nan penuh pamor dan tuntutan. Ada rasa saling mengerti tanpa kudu memaksakan keadaan ekonomi demi terlihat romantis seperti standar media sosial.

Haryo juga termasuk jenis laki-laki nan tetap berupaya membahagiakan pasangannya, meskipun tidak semua kemauan bisa langsung terealisasi. Artinya, effort dalam hubungan tidak selalu kudu diwujudkan dalam corak kemewahan, tetapi juga bisa datang dalam corak perhatian, kejujuran, dan kesungguhan untuk terus mengusahakan hubungan.

Hubungan mereka juga menunjukkan bahwa pacaran bukan hanya soal uang, melainkan juga soal saling tumbuh dan saling melengkapi. Haryo, misalnya, adalah pribadi nan menurut saya mempunyai kepintaran nan baik, tetapi terkadang emosional. Sementara pacarnya mempunyai sifat penyayang dan selalu datang dalam beragam kondisi.

Saya beberapa kali memandang Haryo membantu pacarnya mengerjakan tugas dan menjelaskan beragam perihal nan belum dipahami. Sebaliknya, pacarnya bisa memenuhi kebutuhan emosional Haryo dengan langkah menemani, menenangkan, dan tetap mendukungnya ketika berada dalam kondisi sulit.

Bahkan dalam perihal sederhana, hubungan mereka menunjukkan corak simbiosis mutualisme nan nyata. Karena Haryo tidak mempunyai sepeda dan laptopnya rusak, pacarnya pernah meminjamkan sepeda dan laptop miliknya agar Haryo tetap bisa menjalani aktivitas dan kebutuhannya. Dari situ terlihat bahwa hubungan nan sehat bukan hubungan nan hanya menuntut satu pihak terus memberi, melainkan hubungan nan saling membantu sesuai keahlian masing-masing. Selain itu, Haryo dan pasangannya juga sama-sama menjaga kesetiaan dalam hubungan mereka. Hal-hal seperti inilah nan sering kali tidak terlihat di media sosial, padahal justru menjadi fondasi krusial dalam hubungan nan sehat.

Jika memandang style pacaran Haryo dan pasangannya, pertanyaan "Apakah laki-laki kudu selalu bayar saat pacaran?" sebenarnya tidak bisa dijawab secara mutlak. Semua kembali pada kondisi ekonomi masing-masing pasangan. Jika memang kondisi finansial laki-laki lebih baik dan dia mau membayar, tentu tidak masalah. Namun, jika wanita berada dalam kondisi nan lebih bisa secara ekonomi, tidak masalah juga jika dia mengambil peran tersebut. nan terpenting, keahlian bayar dalam hubungan tidak dijadikan sebagai perangkat untuk mendominasi, merendahkan, alias mengontrol pasangan.

Dalam hubungan, pembagian biaya juga bisa dilakukan dengan banyak cara. Misalnya, laki-laki bayar tiket nonton, sementara wanita bayar minuman. Laki-laki bayar makanan utama, sedangkan wanita bayar kopi alias camilan. Kalau dilakukan bergantian juga tidak masalah, misalnya minggu ini laki-laki nan membayar, minggu depan giliran perempuan. Intinya adalah menyesuaikan dengan keahlian ekonomi masing-masing, bukan memaksakan standar media sosial nan belum tentu sesuai dengan realita hidup pasangan tersebut.

Memang benar, dalam banyak budaya, laki-laki sering diajarkan untuk mempunyai mental provider dan tanggung jawab dalam hubungan. Saya juga sepakat bahwa laki-laki sebaiknya mempunyai sikap bertanggung jawab, mau berusaha, dan mempunyai kemauan untuk memberikan rasa kondusif serta memenuhi kebutuhan hubungan sesuai kemampuannya.

Namun, mental provider tidak berfaedah menjadikan laki-laki sebagai ATM melangkah nan tugasnya hanya memenuhi semua tuntutan materi pasangan. Tanggung jawab dalam hubungan juga berfaedah datang secara emosional, menjaga kesetiaan, memberikan rasa aman, menghargai pasangan, dan tetap berupaya menjadi pribadi nan baik bagi hubungan tersebut.

Di sisi lain, penulis juga memahami bahwa duit tetap mempunyai peran krusial dalam hubungan. Pacaran tetap memerlukan biaya untuk menjalani aktivitas bersama, makan, transportasi, komunikasi, hingga mempersiapkan masa depan. Karena itu, mempunyai kemauan untuk bekerja keras, berkembang, dan memperbaiki kondisi ekonomi bukanlah sesuatu nan salah.

Namun, persoalannya muncul ketika duit dijadikan satu-satunya ukuran dalam menilai seseorang. Hubungan akhirnya lebih mudah berubah menjadi relasi transaksional, di mana rasa sayang diukur dari seberapa besar pengeluaran nan diberikan kepada pasangan.

Padahal, tidak semua orang lahir dari kondisi ekonomi nan sama. Ada nan sedang berjuang dari bawah, ada nan tetap membangun masa depan, dan ada juga nan bertumbuh secara perlahan. Karena itu, hubungan nan sehat semestinya tidak hanya memandang isi dompet seseorang, tetapi juga tanggung jawab, usaha, ketulusan, dan langkah dia memperlakukan pasangannya.

Karena itu, kejujuran soal kondisi ekonomi menjadi sangat krusial dalam hubungan. Jangan sampai seseorang memaksakan diri demi terlihat bisa alias demi memenuhi tuntutan pasangan. Hari ini, banyak laki-laki nan terlalu memaksakan diri untuk terlihat sebagai provider sempurna sampai rela berutang, menggunakan pinjaman online, alias menghabiskan seluruh uangnya hanya demi membahagiakan pasangan—padahal setelah itu dirinya sendiri kebingungan memikirkan biaya makan dan kebutuhan hidup. Hubungan nan sehat semestinya tidak membikin seseorang hancur secara finansial maupun mental.

Percuma jika seseorang kaya raya, bisa membelikan peralatan mewah, tetapi rupanya tidak setia, suka selingkuh, kasar, alias tidak bisa datang secara emosional untuk pasangannya. Dalam hubungan Haryo dan pasangannya, saya justru memandang bahwa kehadiran emosional itu sangat penting.

Pacarnya tetap datang menemani Haryo dalam kondisi sulit, sedangkan Haryo juga berupaya menjadi pasangan nan setia dan bertanggung jawab. Dari hubungan mereka, terlihat bahwa cinta tidak selalu tentang siapa nan paling banyak mengeluarkan uang, tetapi tentang siapa nan betul-betul datang dan saling menjaga satu sama lain.

Karena itu, dugaan bahwa laki-laki miskin tidak boleh dicintai sebenarnya sangat problematis. Jika logikanya cinta hanya berasas uang, hubungan bakal mudah runtuh ketika kondisi ekonomi berubah. Padahal, hidup manusia tidak selalu stabil. Ada masa seseorang berada di bawah, ada masa seseorang berkembang dan di atas. Hubungan Haryo dan pasangannya menunjukkan bahwa seseorang nan belum mapan secara ekonomi tetap bisa dicintai, selama dia mempunyai tanggung jawab, kejujuran, kesetiaan, dan kemauan untuk bertumbuh berbareng pasangannya.

Jika memandang style pacaran Rahardian Haryo dan pasangannya, saya kemudian merasa bahwa pacaran nan ideal sebenarnya bukan tentang siapa nan paling kaya alias siapa nan paling banyak membayar, melainkan tentang gimana dua orang bisa saling memahami dan melangkah berbareng tanpa saling memberatkan.

Dari hubungan mereka, saya memandang bahwa inti hubungan nan sehat bukan sekadar materi, melainkan juga rasa nyaman, rasa aman, dan keahlian untuk tetap saling datang dalam beragam keadaan. Cara mereka saling memahami kondisi ekonomi, saling membantu, hingga saling memenuhi kebutuhan emosional menunjukkan bahwa hubungan nan sehat dibangun dari kerja sama dan rasa saling menghargai, bukan dari pamor alias tuntutan untuk selalu terlihat mewah.

Menurut saya, hubungan nan sehat juga semestinya menjadi ruang nan membikin kedua orang merasa aman, nyaman, dan bisa menjadi diri sendiri tanpa takut diremehkan alias terus-menerus ditekan secara emosional. Hubungan nan sehat juga bukan hubungan nan dipenuhi rasa cemas, permainan tarik-ulur, gengsi, alias tuntutan nan hanya membebani salah satu pihak.

Sebaliknya, hubungan nan sehat menghadirkan rasa tenang, lantaran kedua orang sama-sama merasa dihargai, didengarkan, dan diterima sebagai manusia. Ketika ada masalah, keduanya mau menyelesaikannya melalui komunikasi nan baik, bukan dengan menghilang alias saling mendiamkan.

Selain itu, upaya dalam hubungan juga semestinya melangkah dua arah. Hubungan tidak semestinya hanya diisi oleh satu pihak nan terus berjuang, terus mengalah, alias terus menanggung semuanya sendiri. nan paling penting, hubungan menghadirkan rasa tenang, bukan overthinking setiap hari lantaran ketidakjelasan dan tekanan nan terus-menerus. Kejujuran mengenai kondisi masing-masing juga penting, termasuk memahami keterbatasan pasangan tanpa menjadikan materi sebagai ukuran utama nilai seseorang.

Sebab, hubungan pada dasarnya bukan hanya soal ekonomi semata. Hubungan juga tentang rasa aman, komunikasi, perhatian, support emosional, kesetiaan, dan keahlian untuk saling memahami sebagai manusia.

Tidak semua corak cinta kudu diukur dengan uang, bingkisan mahal, alias style hidup mewah. Ada orang nan mungkin belum mapan secara finansial, tetapi bisa datang saat pasangannya sedang kesulitan, mau mendengarkan, menghargai emosi pasangannya, dan bertanggung jawab terhadap hubungan nan dijalani. Hal-hal seperti itu juga merupakan corak effort yang sering kali tidak terlihat di media sosial.

Hubungan nan sehat juga semestinya menjadi ruang untuk tumbuh bersama, bukan hubungan nan membikin salah satu pihak merasa tertinggal, dimanfaatkan, alias hanya dijadikan perangkat pemenuh kebutuhan.

Dalam relasi nan baik, kedua orang saling mendukung perkembangan satu sama lain, saling menguatkan ketika sedang berada di titik rendah, dan sama-sama berkembang sebagai individu. Mereka juga saling melengkapi, lantaran setiap orang mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Ketika satu pihak sedang lemah, pihak lain datang untuk menguatkan, bukan justru menuntut tanpa memahami keadaan pasangannya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso bakal merevisi patokan mengenai ekosistem e-commerce. Hal itu merupakan respons atas keluhan para pelaku UMKM mengenai tingginya biaya manajemen hingga logistik nan dikenakan oleh platform.

Saat ini e-commerce diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku upaya dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Namun, Budi belum bisa mengungkapkan kapan revisi itu dilakukan.

“Ya, jadi sekarang kita sedang mempersiapkan revisi Permendag, ya, mengenai ekosistem e-commerce-nya. Tapi saya belum bisa menceritakan isinya, lantaran sekarang lagi dalam pembahasan,” kata Budi dikutip dari Antara, Minggu (10/5),

Nantinya, revisi patokan bakal difokuskan untuk perlindungan produk lokal termasuk produksi UMKM, perlindungan konsumen, hingga promosi produk lokal di e-commerce dan alias marketplace untuk diperkuat

“Pertama untuk melindungi konsumen. Kemudian juga gimana hak-hak nan didapatkan oleh seller alias produk lokal ini semakin diutamakan di dalam promosi alias penjualan melalui e-commerce,” ujar Budi.

Selain itu, Budi juga memastikan revisi tersebut tidak tumpang tindih dengan izin nan tengah disusun oleh Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Menteri UMKM Maman Abdurrahman sebelumnya mengungkapkan pihaknya menerima cukup banyak keluhan dari pelaku upaya mikro dan mini mengenai tingginya biaya manajemen nan dikenakan platform e-commerce.

“Kita terus komunikasi dengan Kementerian UMKM dari awal, ya. Jadi kita jika pun ada (aturan Kementerian UMKM) itu bakal saling melengkapi,” ungkap Budi.

Budi memastikan semua pemangku kepentingan termasuk dari platform dan penjual juga dilibatkan dalam pembahasan peraturan tersebut. Ia menekankan ekosistem e-commerce kudu menguntungkan semua pihak.

“Harus saling menguntungkan sehingga semua itu berjalan. Kan e-commerce juga butuh seller. Seller juga butuh e-commerce. Tapi gimana mereka itu bisa melangkah berbareng ya, dan tanggungjawab masing-masing kudu saling menguntungkan, agar ekosistemnya melangkah dengan bagus,” tutur Budi.

"Ini menunjukkan bahwa Indonesia, khususnya area Wallacea dan wilayah timur, tetap mempunyai potensi keanekaragaman anggrek nan belum terdokumentasi," kata Aninda Retno Utami Wibowo, Peneliti Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi (PRBE) BRIN, dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Aninda menjelaskan bahwa penelitian ini melibatkan sejumlah tim, termasuk dari Yayasan Tumbuhan Asli Nusantara, Yayasan Konservasi Biota Lahan Basah, Universitas Samudra, dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Tim mendokumentasikan sepuluh jenis anggrek baru nan sebelumnya belum tercatat di Indonesia, antara lain Bulbophyllum nematocaulon, Bulbophyllum sanguineomaculatum, Cleisomeria lanatum, Corybas calopeplos, dan Corybas holttumii dari Sumatra; Acanthophippium bicolor dan Anoectochilus papuanus dari Jawa; Dendrobium teretifolium dari Kepulauan Nusa Tenggara; Bulbophyllum thiurum dari Kalimantan; serta Aerides augustiana dari Sulawesi.

Penelitian dilakukan melalui eksplorasi lapangan oleh Yuda Rehata Yudistira dari Yayasan Tumbuhan Asli Nusantara dan Yayasan Konservasi Biota Lahan Basah, serta Wendy A. Mustaqim dari Departemen Biologi Universitas Samudra, dalam periode 2020 hingga 2024 di beragam wilayah Indonesia, seperti Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.

"Tim peneliti melakukan pengambilan spesimen, pengarsipan morfologi, pengawetan herbarium, serta kajian komparasi dengan koleksi herbarium nasional dan internasional," ujar Aninda.

Aninda juga menyebut bahwa beberapa jenis nan ditemukan menunjukkan pola persebaran nan menarik secara biogeografi. Misalnya, Anoectochilus papuanus nan sebelumnya hanya ditemukan di Papua dan Kepulauan Solomon, sekarang juga tercatat di Jawa Timur. Sementara Dendrobium teretifolium nan asalnya dari Australia, sekarang ditemukan di Nusa Tenggara Timur.

Aninda berambisi hasil penelitian ini dapat menjadi dasar krusial bagi upaya konservasi tanaman Indonesia, terutama di area nan tetap kurang tereksplorasi. "Dokumentasi jenis nan jeli diperlukan untuk mendukung perlindungan kediaman serta penguatan kebijakan konservasi berbasis info ilmiah," tambahnya.

Hasil penelitian ini telah dipublikasikan dalam jurnal Lankesteriana Volume 26 (1) Tahun 2026 melalui tulisan berjudul "Ten New Orchid Records from the Indonesian Archipelago".

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara

John Herdman mengakui Timnas Indonesia mendapat kesempatan sekaligus tantangan besar di Piala Asia 2027 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

PELATIH Timnas Indonesia, John Herdman, tidak masalah masuk grup neraka di Piala Asia 2027. Ia justru melihatnya sebagai tantangan sekaligus kesempatan nan bagus.

Drawing Piala Asia 2027 digelar di Diriyah, Arab Saudi, Minggu 10 Mei 2026 awal hari WIB. Timnas Indonesia diundi masuk Grup F berbareng Timnas Jepang, Timnas Qatar, dan Timnas Thailand.

1. Ujian Penting

Hasil Drawing Piala Asia 2027 (Foto: AFC)

Herdman justru memandang hasil undian tersebut sebagai kesempatan besar untuk berkembang dan menunjukkan kualitas di level Asia. Menurutnya, menghadapi tim-tim terbaik bakal menjadi ujian krusial dalam perjalanan menuju sasaran nan lebih besar, ialah Piala Dunia 2030.

“Saya pikir hasil drawing ini memberikan kami kesempatan besar untuk mengambil langkah berikutnya. Kami bakal menghadapi tim terbaik di AFC, kemudian menghadapi peserta Piala Dunia seperti Qatar, dan juga salah satu rival terbesar Thailand,” kata Herdman, disitat dari Kita Garuda, Senin (11/5/2026).

2. Kompetitif

Herdman menilai persaingan di grup bakal melangkah sangat kompetitif. Namun, tantangan tersebut dianggap sebagai bagian krusial dari proses perkembangan sepakbola Indonesia.

“Fase grup ini bakal sangat kompetitif bagi Indonesia. Ini bakal menjadi tantangan besar, tetapi juga kesempatan besar bagi kami untuk terus berkembang sebagai negara dan menunjukkan kepada para pendukung kami berada di jalur nan tepat menuju Piala Dunia 2030," tegas Herdman.

Ketua Baznas RI, Sodik Mudjahid, menekankan bahwa penyelenggaraan kurban kudu memperhatikan aspek penguatan ekonomi umat sebagai fondasi kemajuan bangsa. "Maka kita mau sekarang membangun visi baru," ujarnya, seraya menambahkan bahwa ekonomi umat kudu dibangun dengan kesungguhan nan sama seperti dalam berpolitik alias menyelenggarakan ibadah haji.

Baznas berfokus pada tiga perihal utama, ialah penguatan penghimpunan biaya umat, pendayagunaan nan setara dan berdampak, serta percepatan digitalisasi secara terpadu. Pimpinan Bidang Mobilisasi dan Pengumpulan Baznas RI, Rizaludin Kurniawan, menambahkan pentingnya menghadirkan nilai spiritual dalam jasa kurban agar tidak sekadar menjadi rutinitas tahunan.

Pentingnya Nilai Spiritual dan Digitalisasi

Rizaludin membujuk pengelola amal untuk menguatkan pesan-pesan keagamaan nan menyentuh dimensi spiritual, filosofis, dan sosial dalam setiap aktivitas kurban. Ia juga mendorong peningkatan kualitas komunikasi dakwah, ekspansi kanal pembayaran, percepatan digitalisasi, serta penguatan jasa amil, termasuk transparansi pelaporan kepada pemberi kurban.

Pemanfaatan kanal digital didorong untuk memudahkan masyarakat dalam berkurban melalui skema pembayaran nan lebih fleksibel, didukung dengan transparansi dan pengarsipan baik agar kepercayaan masyarakat meningkat.

Kolaborasi untuk Dampak Sosial Lebih Luas

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama (Kemenag) RI, Abu Rokhmad, menekankan pentingnya penguatan sinergi antara lembaga amil amal (LAZ) dan penyuluh kepercayaan untuk memperluas jangkauan jasa kurban kepada masyarakat. "Kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam memperkuat syiar kurban agar bisa memberikan akibat sosial nan lebih luas bagi kesejahteraan umat," ucapnya.

Baznas RI sebelumnya menargetkan penyembelihan satu juta hewan setara domba alias kambing dengan nilai ekonomi mencapai Rp2,5 triliun pada Idul Adha 1447 Hijriah/2026 secara nasional, berasas realisasi kurban 2025 nan mencapai Rp2,3 triliun alias setara 790.554 domba alias kambing.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara