"Nah, itu ada usulan baru gimana ketua umum itu dipilih dengan model nan lain. Di mana setiap wilayah dan bagian pemilik bunyi itu mengusulkan lima nama," terang dia.

Hasil Pembahasan Berjenjang

Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar memastikan dirinya tidak ikut dalam kontestasi pemilihan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Nasaruddin nan juga Rais Syuriyah PBNU itu mengatakan, dirinya mau konsentrasi bekerja sebagai Menteri Agama. Sehingga dia tidak berkeinginan mencalonkan diri sebagai Ketua PBNU.

"Sehubungan dengan muktamar NU nan sedang sedang berlangsung, lantaran saya sadar betul bahwa tugas saya sebagai Menteri Agama begitu berat dan begitu luas dan kudu kami selesaikan. Maka nan terbaik untuk saya untuk pengembangan Kementerian Agama ke depan alias juga termasuk NU lebih baik saya berkonsentrasi di Kementerian Agama tanpa kudu meninggalkan konsen saya ke Nahdlatul Ulama," ujar Nasaruddin dalam keterangan video, Jumat (28/8).

Ia juga membantah berita dirinya hendak mengundurkan diri sebagai Menteri Agama. Ia menegaskan tidak pernah ada niat seperti itu.

"Ada perihal nan mau saya klarifikasi, muncul di beberapa media sosial saya katanya telah mengundurkan diri sebagai Menteri Agama. Saya nyatakan itu tidak betul tidak pernah kami melakukan perihal seperti itu," jelas dia.

Imam Besar Masjid Istiqlal itu menyampaikan permohonan maaf kepada teman-teman wilayah nan sudah memberikan support kepada dirinya untuk maju sebagai Ketua PBNU.

"Maka dengan demikian saya minta maaf kepada teman-teman dari beragam wilayah nan mungkin telah mengimajinasikan saya untuk memimpin PBNU," ucap Nasaruddin.

Nasaruddin mendoakan agar Muktamar ke-35 NU dapat melangkah dengan lancar dan mendapatkan hasil terbaik.

"Mudah-mudahan muktamar ini melangkah lancar dan menghasilkan hasil-hasil muktamar nan lebih baik untuk bangsa khususnya untuk Nahdliyin," kata dia.

Bus Transjakarta melintas di Jalan Ciledug Raya, Petukangan Utara, Jakarta Selatan(MI/Ramdani)

LAYANAN bus rapid transit (BRT) Trans-Jakarta telah kembali beraksi normal pada Jumat (28/8) pukul 10.00 WIB. Meski demikian, sejumlah rute non-BRT tetap mengalami penyesuaian operasional akibat situasi dan kondisi lampau lintas di lapangan.

Kepala Departemen Humas dan CSR Trans-Jakarta Ayu Wardhani mengatakan penyesuaian tetap diberlakukan pada sejumlah layanan, meliputi penghentian sementara, pengalihan, dan perpendekan rute.

“Seluruh jasa BRT Trans-Jakarta telah beraksi normal melayani pelanggan,” kata Ayu dalam keterangannya, Jumat (28/8).

Adapun jasa nan tetap dihentikan sementara ialah rute 1B (Stasiun Palmerah–Tosari), 1F (Stasiun Palmerah–Bundaran Senayan), serta jasa Transjabodetabek SH2 (Blok M–Bandara Soekarno-Hatta).

Sementara itu, pengalihan rute diterapkan pada jasa Transjabodetabek P11 (Bogor–Blok M), S61 (Alam Sutera–Blok M), T31 (PIK 2–Blok M), serta Mikrotrans JAK.14 (Tanah Abang–Meruya).

Untuk rute S61, arah Alam Sutera tidak melayani Halte Gerbang Pemuda hingga Halte Petamburan. Sementara arah Blok M tidak melayani Halte Kota Bambu hingga Halte Gerbang Pemuda.

Adapun rute JAK.14 tidak melayani bus stop Sekolah Tarsisius 2 hingga Jalan KS Tubun 2.

Selain pengalihan, Trans-Jakarta memperpendek rute Mikrotrans JAK.54 (Grogol–Benhil). Bus stop Slipi Petamburan 1 hingga SMPB 40 untuk sementara tidak terlayani.

Ayu mengimbau pengguna mengantisipasi waktu perjalanan dan terus memperbarui info operasional melalui aplikasi TJ:Trans-Jakarta serta media sosial resmi Trans-Jakarta.

“Informasi penyesuaian operasional bakal diperbarui secara berkala sesuai kondisi di lapangan,” ujar Ayu.

Sebelumnya, penyesuaian sempat diberlakukan pada Jumat pagi pasca-aksi unjuk rasa nan berjalan pada Kamis (27/8) malam.

Berdasarkan pembaruan info hingga pukul 07.00 WIB, penghentian sementara sempat meluas ke rute BRT 3F (Kalideres – Gelora Bung Karno), jasa integrasi 8C (Pasar Kebayoran – Tanah Abang), 8N (Kebayoran – Petamburan via Asia Afrika), dan 9E (Kebayoran Lama – Jelambar).

Pengalihan rute juga sempat berkapak pada Koridor 9 (Pinang Ranti – Pluit), Rute 9A (PGC 1 – Latumenten), Rute 1W (Blok M – Ancol), Transjabodetabek S21 dan T11, serta pikulan Mikrotrans JAK.11 dan JAK.12 sebelum berjenjang dinormalisasi kembali oleh pihak pengelola. (P-4)

Presiden AS Donald Trump saat menandatangani Executive Order mengubah nama Danau Ontario menjadi Lake America(AFP/Jim WATSON)

PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump secara resmi menandatangani perintah pelaksana untuk mengubah nama Danau Ontario menjadi "Lake America". Langkah kontroversial ini diambil di tengah memanasnya hubungan diplomatik dan kegagalan negosiasi perdagangan antara AS dan Kanada.

Keputusan ini menyusul kolapsnya pembicaraan jual beli akhir pekan lalu, nan memicu AS untuk memberlakukan tarif baru sebesar 50% terhadap barang-barang Kanada senilai US$20 miliar (sekitar Rp312 triliun). Sebagai balasan, Kanada berencana menerapkan tarif jawaban "dolar demi dolar" mulai bulan depan.

Dalam pernyataannya di Ruang Oval, Kamis (27/8), Trump menegaskan bahwa perubahan nama tersebut bertindak segera.

"Kami telah mengusulkan semua arsip nan diperlukan untuk melakukan perubahan ini," ujar Trump.

Ia juga menambahkan bahwa langkah ini merupakan respons atas perlakuan perdagangan Kanada nan dianggap merugikan AS selama bertahun-tahun.

Detail Perintah Eksekutif

Berdasarkan teks perintah pelaksana tersebut, Departemen Dalam Negeri AS diberikan waktu 30 hari untuk memperbarui nama di Geographic Names Information Service, repositori resmi nama geografis domestik di Amerika Serikat.

Reaksi Keras Kanada

Perdana Menteri Kanada Mark Carney menolak keras perubahan tersebut. Ia menekankan bahwa nama Danau Ontario telah digunakan selama lebih dari 400 tahun, jauh sebelum pembentukan Konfederasi Kanada maupun Deklarasi Kemerdekaan AS.

"Warga Kanada tahu bahwa segala sesuatu kudu dipanggil dengan namanya, dan waduk ini disebut Danau Ontario, hari ini dan selamanya," tegas Carney melalui media sosialnya.

Penolakan serupa datang dari Premier Ontario Doug Ford dan Premier Nova Scotia Tim Houston nan menyebut langkah tersebut sebagai sebuah "kebodohan".

Pola Berulang dan Dampak Global

Ini bukan pertama kalinya Trump mengubah nama perairan internasional secara sepihak. Pada awal masa jabatannya di 2025, dia mengubah nama Teluk Meksiko menjadi "Gulf of America". Hal tersebut memicu sengketa norma dengan Meksiko dan raksasa teknologi Google mengenai penamaan di aplikasi peta.

Hingga saat ini, tidak ada badan internasional nan secara universal diakui untuk menetapkan nama perairan internasional. Meskipun Presiden AS mempunyai diskresi luas atas pengakuan tengara di dalam negerinya, negara lain tidak bertanggung jawab untuk mengikuti perubahan tersebut.

Oposisi Domestik

Di dalam negeri, langkah Trump juga mendapat kritik tajam. Anggota Kongres dari Partai Demokrat, Debbie Dingell, berencana mengusulkan rancangan undang-undang untuk membatalkan perubahan nama tersebut.

Sementara itu, Gubernur New York Kathy Hochul menyatakan bahwa negara bagiannya, nan berbatasan langsung dengan waduk tersebut, tidak bakal menggunakan nama "Lake America".

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Doug Burgum mendukung penuh kebijakan ini. Ia menyatakan bahwa tempat dan perairan nan berbatasan dengan AS kudu mencerminkan kehebatan negara tersebut.

Meski ketegangan meningkat, Menteri Perdagangan Kanada Dominic LeBlanc memberikan sinyal adanya ruang untuk kembali ke meja perundingan, asalkan kedaulatan dan budaya Kanada tetap dihormati dalam kesepakatan jual beli di masa depan. (bbc/Z-1)

Jakarta -

Platform investasi Ajaib mengumumkan penerimaan investasi strategis senilai US$ 270 juta alias sekitar Rp 4,8 triliun dari SBI Holdings. Pendanaan dari raksasa finansial asal Jepang ini tercatat menjadi nomor terbesar nan diraih perusahaan teknologi Indonesia dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

Suntikan biaya segar ini membikin total modal nan golongan Ajaib menembus US$ 500 juta alias sekitar Rp 8,9 triliun. Masuknya modal berskala besar ini menjadi sinyal positif kepercayaan bumi terhadap arah ekonomi digital Tanah Air. Perusahaan rintisan dalam negeri ini dinilai sukses membuktikan daya saingnya di panggung upaya global.

Diketahui, SBI didirikan oleh Yoshitaka Kitao, tokoh nan dikenal luas sebagai bapak industri finansial digital Jepang. Sebelum SBI, Ajaib telah didukung deretan penanammodal kelas bumi termasuk Horizons Ventures milik Li Ka-shing, nan pernah dinobatkan sebagai orang terkaya di Asia, serta DST Global dan Ribbit Capital, penanammodal di kembali Robinhood dan Coinbase.

Adapun sejak meluncur pada 2019, jutaan penduduk Indonesia telah memercayakan Ajaib sebagai sarana berinvestasi. Mayoritas pengguna aplikasi ini didominasi oleh kalangan penanammodal pemula. Co-Founder sekaligus CEO Ajaib Anderson Sumarli kembali mengenang memori masa-masa awal merintis platform ini.

"Nasabah pertama kami adalah mahasiswa nan beli saham satu lot demi satu lot. Sampai saat ini saya tetap ingat betul rasanya deg-degan memandang portofolio investasi naik-turun meski hanya beberapa ribu rupiah," kata Anderson pada keterangan tertulisnya, Jumat (28/8/2026).

Kini pengguna Ajaib telah tersebar luas hingga ke beragam kota-kota lapis kedua dan ketiga. Anderson mendedikasikan keberhasilan raihan pendanaan dahsyat ini untuk seluruh pengguna setianya.

"Hari ini, jutaan orang Indonesia menabung dan berinvestasi lewat Ajaib. Kalau ditanya investasi US$270 juta ini sebenarnya untuk siapa, jawabannya sederhana: untuk teman-teman nan setiap gajian menyisihkan sedikit demi sedikit untuk nabung saham dan kripto. Ini kepercayaan bumi kepada kalian, bukan hanya kepada kami," ungkapnya.

Anderson turut menyoroti tingginya antusiasme organisasi saham dan mata uang digital lokal dalam mempelajari literasi finansial. Pihaknya menilai semangat belajar masyarakat Indonesia sangat luar biasa di kancah global.

"Komunitas saham dan mata uang digital di Indonesia itu luar biasa, mungkin nan paling semangat belajar di dunia," beber Anderson.

Pasar saham domestik, Amerika Serikat, hingga aset mata uang digital belakangan memang mulai menunjukkan tanda-tanda penguatan. Kondisi ini menuntut kehati-hatian agar para pemula pantang terjebak tren sesaat alias FOMO.

"Pesan saya santuy saja, cuan itu datang dari sabar, belajar, dan konsisten, bukan dari FOMO. Tugas kami memastikan begitu kalian siap mulai, semuanya aman, murah, dan gampang," terangnya.

Ekonomi nasional tercatat konsisten tumbuh di kisaran lima persen setiap tahunnya. Anderson mempertanyakan pihak mana saja nan selama ini betul-betul bisa menikmati hasil pertumbuhan tersebut secara langsung.

"Ekonomi kita tumbuh sekitar lima persen setiap tahun. Pertanyaannya, siapa nan menikmati pertumbuhan itu?," ucap Anderson.

Inovasi teknologi Ajaib dirancang guna mendistribusikan potensi pertumbuhan pasar modal nasional kepada seluruh lapisan masyarakat. Penguasaan edukasi finansial dinilai sangat krusial demi meratakan hasil pertumbuhan ekonomi tersebut.

"Menurut saya, pasar modal dan pasar aset digital adalah langkah terbaik untuk mendistribusikan pertumbuhan ekonomi ke semua orang. Karena itu edukasi menjadi sangat penting, semakin banyak orang paham, semakin merata hasil pertumbuhan itu dirasakan," tegasnya.

Pencapaian Ajaib ini turut mendapat apresiasi tinggi berkah suasana izin progresif dari pemerintah pusat. Pihak manajemen menyadari kesuksesan ini tidak diraih dengan mudah layaknya membalikkan telapak tangan.

"Jujur saja, perjalanan membangun upaya ini tidak mudah sama sekali, banyak jatuh-bangun nan tidak terlihat dari luar. Tapi berkah support jutaan pengguna kami, hari ini kami bisa sampai di titik ini. Jadi pencapaian ini milik mereka juga," tuturnya.

Dana investasi raksasa ini rencananya bakal dialokasikan demi mengembangkan beragam lini upaya Ajaib di area regional Asia Tenggara. Meski terus berekspansi, komitmen pembangunan ekosistem dalam negeri dipastikan tetap menjadi prioritas utama.

"Harapan kami, porsi terbesar dari investasi ini terus tertanam di Indonesia. Selama pemerintah dan regulator terus membuka ruang bagi inovasi, di sinilah komitmen kami bakal terus tumbuh. Kami berkomitmen untuk terus membangun berbareng Indonesia," pungkas Anderson.

(akd/ega)

Rais Aam PBNU Miftakhul Akhyar (tengah) menuruni panggung didampingi Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (ketiga kiri atas), Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (kanan), Rais Syuriah PBNU Muhammad Nuh (kedua kanan), Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (ketiga( ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani)

GUBERNUR Jawa Timur sekaligus Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Khofifah Indar Parawansa berambisi Muktamar ke-35 NU menghasilkan keputusan strategis nan memperkuat organisasi sekaligus memberi faedah lebih luas bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Muktamar nan berjalan pada 27-31 Agustus 2026 di Jombang, Jawa Timur, dinilai Khofifah menjadi momentum bagi NU untuk mengevaluasi perjalanan organisasi sekaligus merumuskan langkah menghadapi tantangan zaman.

“Semoga Muktamar NU ini menjadi momentum kebaikan bagi NU. Momentum untuk semakin mensolidkan organisasi, memperkuat persaudaraan umat, dan bersama-sama mewujudkan NU sebagai bagian strategis dalam memajukan bangsa,” ujar Khofifah dalam keterangan resminya, Jumat (28/8).

Menurut Khofifah, soliditas menjadi modal krusial bagi NU untuk menjalankan khidmat organisasi di tengah perubahan sosial nan cepat. Namun, keahlian beradaptasi kudu tetap melangkah tanpa meninggalkan nilai Ahlussunnah wal Jamaah dan tradisi keulamaan.

“Bagaimana nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah tetap menjadi pijakan, tetapi pada saat nan sama, NU bisa menjawab beragam persoalan baru nan dihadapi masyarakat dan bangsa. Ini menjadi tantangan sekaligus ruang pengabdian NU ke depan,” katanya.

Ia menyebut perkembangan teknologi dan ekonomi digital, perubahan iklim, bingkisan demografi, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga dinamika geopolitik sebagai tantangan nan memerlukan respons NU.

Khofifah juga berambisi Muktamar melahirkan kepemimpinan nan bisa menjaga persatuan dan melindungi seluruh komponen organisasi. Perbedaan pandangan, kata dia, merupakan perihal wajar, tetapi kudu tetap ditempatkan dalam kerangka persaudaraan dan kepentingan bersama.

“Soliditas dan persatuan kudu menjadi kekuatan utama agar NU semakin besar manfaatnya bagi umat dan bangsa,” tuturnya.

Dorong Penguatan Ekonomi Warga Nahdliyin

Selain konsolidasi organisasi, Khofifah mendorong penguatan ekonomi penduduk Nahdliyin melalui UMKM, koperasi, pendidikan vokasi, ekonomi syariah, dan sektor produktif lainnya.

“Warga Nahdliyin kudu semakin berdaya, berdikari dan produktif. Ini bisa dilakukan melalui UMKM, koperasi, pendidikan vokasi, ekonomi syariah maupun penguatan sektor-sektor produktif,” katanya.

Menurutnya, pemberdayaan ekonomi penduduk dapat memperkuat kesejahteraan sekaligus ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Khofifah juga meminta peran NU sebagai kekuatan moderasi terus diperkuat melalui nilai toleransi, kerukunan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap perbedaan.

“Semangat moderasi ini kudu terus dirawat sebagai bagian dari kontribusi NU bagi Indonesia,” katanya.

Ia berambisi seluruh rangkaian Muktamar ke-35 NU berjalan sejuk, demokratis, dan penuh kekeluargaan. Setiap keputusan nan dihasilkan diharapkan tidak hanya menentukan arah organisasi lima tahun ke depan, tetapi juga memberikan faedah bagi bangsa.

“Mudah-mudahan Muktamar NU menghasilkan keputusan terbaik, memperkuat persatuan, menjaga tradisi keulamaan, sekaligus membawa NU semakin responsif terhadap tantangan zaman. Semoga NU semakin kuat dan semakin besar kontribusinya untuk kemajuan bangsa Indonesia,” harapnya. (P-4)

Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan IDX Green Equity Designation, ialah penetapan saham berbasis hijau nan ditujukan memberikan visibilitas kepada emiten nan berkontribusi terhadap ekonomi hijau maupun proses transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, mengatakan penetapan saham berbasis hijau jadi salah satu tonggak krusial dalam pengembangan pasar modal RI nan semakin memperhatikan aspek keberlanjutan.

"Penetapan saham berbasis hijau merupakan milestone krusial dalam pengembangan pasar modal Indonesia nan semakin transparan, kredibel, dan berorientasi pada keberlanjutan,” ucap Jeffrey saat Ring the Bell IDX Green Equity di BEI, Jakarta, Jumat (28/8).

BEI menetapkan tiga emiten sebagai penerima designation. Ketiganya adalah PT Hero Global Investment Tbk (HERO), PT Kencana Energi Lestari Tbk (KEEN), dan PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA).

HERO dan KEEN memperoleh penetapan Green Equity alias saham hijau. Sementara TOBA memperoleh penetapan Green Equity Transition alias saham hijau transisi.

Jeffrey mengatakan ketiga perusahaan tersebut sebelumnya telah mengikuti proses piloting.

"Ketiga perusahaan tersebut telah berperan-serta dalam proses piloting dan memberikan kontribusi krusial dalam memastikan kerangka ini dapat diterapkan secara efektif dalam kondisi upaya nan nyata,” kata Jeffrey.

Selain itu, kata Jeffrey, hingga akhir Juli 2026 sebanyak 83 persen emiten telah menyampaikan laporan keberlanjutan untuk tahun 2025. Dari jumlah tersebut, 15 persen di antaranya telah memperoleh assurance independen. Adapun sekitar 62,5 persen perusahaan nan masuk dalam indeks IDX80 telah mempunyai sasaran net zero.

Jeffrey pun membujuk emiten maupun calon perusahaan tercatat untuk berperan-serta dalam pengembangan ekosistem saham berbasis hijau di pasar modal RI.

BMKG mencatat hingga Jumat (28/8) pukul 05.00 WIB, sebanyak 8.794 gempa bumi susulan setelah gempa bumi 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (15/8) lalu.

“Total gempa bumi susulan ialah 8.794 (kali),” kata Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto dalam keterangan nan diterima kumparan, Jumat (28/8).

Gempa susulan terbesar nan tercatat mencapai 6,2 magnitudo, sedangkan magnitudo terkecil ialah 2,2 magnitudo.

Wijayanto mengatakan aktivitas gempa susulan mulai menunjukkan pola penurunan. Namun, dalam 24 jam terakhir sempat terjadi sedikit kenaikan aktivitas.

“Aktivitas gempa susulan mulai nampak pola penurunan meskipun 24 jam terakhir sempat mengalami sedikit kenaikan,” ujarnya.

Dalam periode 24 jam terakhir, BMKG mencatat 6 kejadian gempa nan dirasakan oleh masyarakat. Dan diperkirakan tetap bakal berlangsung.

“Gempa susulan diperkirakan berjalan sekitar 3-4 minggu,” kata Wijayanto.

Lebih lanjut dia mengatakan, pembaruan aktivitas gempa susulan bakal diperbarui oleh BMKG setiap pukul 05.00 WIB dan 17.00 WIB melalui kanal media sosial resminya.

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu (15/8). Berdasarkan catatan BMKG, gempa terjadi pada pukul 04.58 WIB.

Pusat gempa berada di koordinat 8,41 LS dan 121,39 BT alias sekitar 30 kilometer timur laut Nagekeo dengan kedalaman 15 kilometer.

BMKG sempat mengeluarkan pemutakhiran peringatan awal tsunami untuk sejumlah wilayah, ialah Nusa Tenggara Barat (NTB), NTT, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Situasi di area Jalan Pejompongan, Jakarta Pusat, mulai kondusif setelah sebelumnya dipadati massa tindakan pada Jumat pagi, sebagian massa mulai membubarkan diri, sementara sebagian lainnya tetap berjaga di sekitar lokasi.

Arus lalu lintas dari arah Jalan Gatot Subroto menuju Stasiun Palmerah serta jalur di bawah Flyover Pejompongan nan sebelumnya dipenuhi massa sekarang terpantau lancar dan kembali dapat dilalui kendaraan.

Sebelumnya, massa sempat bergerak maju menuju Gedung Manggala Wanabakti, tapi sukses didorong mundur oleh pihak kepolisian. Sejumlah personel polisi kemudian berjaga di area parkir gedung tersebut.

Pengamanan juga melibatkan tim campuran TNI AD dan TNI AU nan berjaga di sekitar Jalan Pejompongan, termasuk di sisi perlintasan kereta api. Situasi dinyatakan mulai kondusif sekitar pukul 08.20 WIB.

Setelah massa mulai meninggalkan lokasi, petugas Tim Orange dikerahkan untuk membersihkan beragam sisa tindakan nan berceceran di sepanjang jalan raya Pejompongan. Arus lampau lintas di sekitar perlintasan kereta api kembali normal sekitar pukul 08.30 WIB.

Surge dan KAPM membuka kesempatan kerja sama strategis untuk menghadirkan konektivitas digital di Manggarai.(Surge)

Pengembangan area kediaman sekarang mulai mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur digital sebagai bagian dari akomodasi pendukung masyarakat. Akses internet dinilai semakin krusial lantaran beragam aktivitas, mulai dari pekerjaan, pendidikan, informasi, aktivitas ekonomi hingga hubungan sosial, semakin berjuntai pada jasa digital. Kebutuhan tersebut menjadi salah satu dasar penjajakan kerja sama antara PT Solusi Sinergi Digital Tbk (Surge) dan PT KA Properti Manajemen (KAPM) dalam penyediaan akomodasi serta jasa internet di area kediaman Manggarai.

Penjajakan itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman mengenai Kerja Sama Penyediaan Fasilitas dan Layanan Internet untuk Mendukung Program Pembangunan 3 Juta Rumah di Kawasan Manggarai pada 21 Agustus 2026. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani Direktur Utama Surge Hendrik Tee dan Direktur Komersial KAPM Endiyanto. Penandatanganan turut disaksikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Maruarar Sirait, Ketua Satgas Perumahan sekaligus Komisaris Utama Surge Hashim S. Djojohadikusumo, serta Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin.

Melalui penjajakan tersebut, kedua pihak bakal mengevaluasi kebutuhan dan kemungkinan penyediaan akomodasi maupun jasa internet bagi masyarakat nan tinggal serta beraktivitas di area kediaman Manggarai.

Tahap awal kerja sama ini juga diarahkan untuk menyelaraskan pembangunan area tempat tinggal dengan kebutuhan akses digital masyarakat. SURGE dan KAPM bakal mengeksplorasi pemanfaatan sumber daya, kompetensi, teknologi, dan jaringan nan dimiliki masing-masing pihak. Integrasi tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan area kediaman nan tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga mempunyai prasarana penunjang aktivitas masyarakat nan semakin terdigitalisasi.

"Kami memandang konektivitas digital sebagai salah satu fondasi krusial dalam membangun area kediaman nan relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Karena itu, kerjasama dengan KA Properti Manajemen menjadi langkah strategis bagi Surge untuk mengeksplorasi gimana kapabilitas prasarana dan jaringan digital dapat diintegrasikan dengan pengembangan area kediaman di Manggarai," ujar Direktur Utama PT Solusi Sinergi Digital Tbk Hendrik Tee dikutip pada Jumat (28/8).

"Bagi SURGE, konektivitas bukan sekadar akses internet. Konektivitas membuka akses terhadap informasi, produktivitas, jasa digital, dan kesempatan ekonomi. Kami mau mengambil bagian dalam menghadirkan ekosistem digital nan semakin dekat dengan masyarakat, sekaligus mendukung agenda pembangunan kediaman nan lebih terintegrasi," lanjutnya.

KAPM diketahui terlibat dalam pengembangan sejumlah area hunian, termasuk area Manggarai nan menjadi salah satu letak nan diarahkan untuk mendukung Program Pembangunan 3 Juta Rumah.

Sementara itu, Surge bergerak dalam penyediaan prasarana dan jasa telekomunikasi serta internet, antara lain melalui IRA-Internet Rakyat dan Starlite. Kapabilitas kedua pihak tersebut menjadi dasar untuk menjajaki integrasi jasa digital dengan pengembangan area kediaman di Manggarai.

Dengan adanya prasarana digital nan memadai, area kediaman diharapkan dapat mendukung beragam kebutuhan masyarakat, termasuk aktivitas pekerjaan, pembelajaran, akses informasi, serta aktivitas ekonomi berbasis digital.

"Kawasan kediaman nan baik perlu berkembang mengikuti kebutuhan penghuninya. Konektivitas digital telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, sehingga menjadi krusial untuk mulai melihatnya sebagai salah satu komponen pendukung area hunian. Melalui kerjasama dengan SURGE, kami mau mengeksplorasi pemanfaatan kapabilitas masing-masing pihak untuk mendukung penyediaan akomodasi dan jasa internet di area Manggarai. Ini merupakan langkah awal nan krusial untuk membangun sinergi antara pengembangan area dan kebutuhan konektivitas masyarakat," terang Direktur Komersial PT KA Properti Manajemen Endiyanto.

Manggarai menjadi salah satu letak awal nan dipilih dalam penjajakan tersebut. Kedua pihak bakal mengkaji potensi area dan ekosistem nan tersedia untuk mendukung penyediaan akomodasi serta jasa internet bagi masyarakat.

Penjajakan ini juga membuka kesempatan pengembangan corak kerja sama digital lainnya. Namun, corak dan sistem penerapannya tetap bakal dibahas lebih lanjut oleh kedua pihak.

Kerja sama tersebut menjadi tahap awal untuk mengkaji model integrasi antara pembangunan area kediaman dan prasarana digital. Dengan demikian, akses internet diharapkan dapat ditempatkan sebagai salah satu prasarana pendukung nan menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari.

Bagi Surge, penjajakan ini juga menjadi bagian dari upaya memperluas pengembangan prasarana dan ekosistem digital nan dapat menjangkau masyarakat secara lebih dekat. Arah tersebut mencakup upaya memperluas akses konektivitas sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan teknologi dalam aktivitas ekonomi dan aktivitas lainnya.

Inisiatif tersebut sejalan dengan arah pengembangan SURGE melalui tema Accelerating Indonesia’s Digital Future, nan menempatkan ekspansi konektivitas sebagai salah satu bagian dari upaya meningkatkan keterhubungan masyarakat dan partisipasi dalam ekonomi digital. (E-3)

© 2026 Trans Media, CNN name, logo and all associated elements (R) and © 2026 Cable News Network, Inc. A Time Warner Company. All rights reserved. CNN and the CNN logo are registered marks of Cable News Network, Inc., displayed with permission.
Tentang Kami | Redaksi | Pedoman Media Siber | Karir | Disclaimer
CNN U.S. | CNN International | CNN en ESPAÑOL | CNN Chile CNN México | العربية | 日本語 | Türkçe

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan pembukaan program Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) periode pendayagunaan 2027.

Masa registrasi rekrutmen program Renjani ini dijadwalkan berjalan pada tanggal 31 Agustus 2026 sampai dengan 2 Oktober 2026 bagi seluruh mahasiswa, dosen, alias tenaga pendidik dari beragam perguruan tinggi.

"Pada tahun ini, Direktorat Jenderal Pajak kembali membujuk seluruh mahasiswa Indonesia untuk memperluas wawasan, membangun jaringan, melatih jiwa melayani masyarakat, jiwa kepemimpinan, dan merasakan pembelajaran berbasis pengalaman langsung," dikutip dari Pengumuman DJP Nomor PENG-49/PJ.09/2026, Jumat (28/8/2026).

Seluruh Mahasiswa dan Dosen/Tenaga Pendidik dari beragam perguruan tinggi nan mau berperan-serta dan mengembangkan potensinya menjadi calon Relawan Pajak dapat melakukan pendaftaran melalui portal edukasi.pajak.go.id/renjani serta menyelesaikan seluruh tahapan pendaftaran.

Adapun alur pendaftara rekrutmen Relawan Pajak 2027 sebagai berikut:

1. mengakses laman resmi Relawan Pajak melalui https://edukasi.pajak.go.id/renjani;
2. mengisi blangko info diri secara komplit dan benar, kemudian klik Submit. Tax center bakal melakukan seleksi dan pengesahan kebenaran info diri pendaftar;
3. membuka surel pemberitahuan dari sistem dan melakukan reset password melalui tautan aktivasi nan dikirimkan bagi pendaftar nan telah divalidasi oleh Tax Center;
4. melakukan login kembali menggunakan kata sandi (password) baru nan telah dibuat;
5. menyelesaikan seluruh tahapan pendaftaran dan pelatihan; dan
6. Akun Renjani telah aktif dan siap digunakan.

Dalam pelaksanaannya, Renjani bakal diperbantukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) alias pun di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Pajak (KP2KP) selama beberapa waktu tertentu sebagai garda terdepan keterlibatan masyarakat dalam manajemen pelaporan pajak dan beberapa aktivitas lain nan mengenai dengan pelaporan pajak.

Tujuan utama dibentuknya Renjani adalah untuk mendukung DJP selaku otoritas pajak dalam optimasi aktivitas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Namun, Renjani tidak hanya berfokus pada aspek administratif semata, tetapi juga turut serta dalam membangun kesadaran penduduk negara bakal pentingnya kepatuhan pajak sebagai corak kontribusi nyata terhadap kemajuan bangsa.

Renjani juga dapat turut serta dalam aktivitas penyuluhan untuk membantu pemahaman wajib pajak dalam melaksanakan tanggungjawab perpajakannya.

Selama diperbantukan di instansi pajak, Renjani lebih sering terlibat pada aktivitas asistensi pelaporan SPT Tahunan. Pendekatan ini memberikan platform interaktif bagi wajib pajak untuk mendapatkan pemahaman nan lebih mendalam mengenai tanggungjawab pelaporan pajak dan mendorong partisipasi aktif dalam aktivitas tersebut.

Pelatihan pajak juga menjadi bagian integral dari aktivitas Renjani. Sebelum melakukan asistensi pelaporan SPT tahunan, relawan pajak menjalani serangkaian aktivitas training nan intensif dan terarah.

Pelatihan ini bermaksud untuk mempersiapkan mereka dengan pengetahuan mendalam tentang peraturan perpajakan terkini, prosedur pelaporan SPT, serta keahlian komunikasi dan pendekatan nan efektif.

Selama pelatihan, relawan pajak bakal dipersiapkan untuk mengidentifikasi beragam jenis masalah nan mungkin dihadapi oleh wajib pajak, mulai dari hambatan dalam mengakses akun DJP online hingga pemahaman terhadap kesalahan dalam pengisian blangko SPT Tahunan.

Dengan training ini, relawan pajak siap untuk memberikan asistensi kepada masyarakat dalam memenuhi tanggungjawab pelaporan SPT tahunan mereka dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan nan berlaku.

Selain itu, Renjani juga aktif dalam menggelar kampanye pajak. Dengan pendekatan inovatif, mereka menciptakan pesan-pesan positif tentang pentingnya bayar pajak. Melalui kampanye ini, Renjani berupaya menciptakan akibat emosional nan positif, memotivasi masyarakat untuk bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan negara melalui perpajakan.

(arj/arj) [Gambas:Video CNBC]

Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq (kedua kiri) melangkah menuju mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (22/8/2026) awal hari.(ANTARAM/Risyal Hidayat)

KASUS dugaan korupsi nan menjerat Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Akhmad Sodiq, menjadi sirine keras bagi bumi pendidikan tinggi di Indonesia. Pengamat Pendidikan, Ina Liem, menilai peristiwa ini bukan sekadar persoalan satu kampus, melainkan sinyal mendesak untuk mengevaluasi tata kelola Perguruan Tinggi Negeri (PTN) secara nasional.

Ina menyebut pengungkapan kasus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini sebagai preseden baik untuk membongkar praktik lancung nan selama ini diduga terjadi secara sistemik. Menurutnya, korupsi di sektor pendidikan bukanlah perihal baru, namun jarang tersentuh proses norma secara tuntas.

"Korupsi di bumi pendidikan kita sudah sistemik dan masif, tetapi selama ini relatif sedikit nan betul-betul masuk ke proses hukum," ujar Ina saat dihubungi, Jumat (28/8/2026).

Momentum Audit Menyeluruh

Ina menekankan bahwa pemerintah dan abdi negara penegak norma tidak boleh pasif alias hanya menunggu adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) maupun kasus nan viral di media sosial. Ia mendorong adanya audit menyeluruh terhadap seluruh PTN untuk memastikan kesehatan tata kelola lembaga pendidikan.

Evaluasi tersebut, menurut Ina, kudu mencakup beragam titik rawan nan selama ini menjadi celah terjadinya penyimpangan anggaran maupun wewenang. Beberapa aspek nan disoroti antara lain:

• Proses penerimaan mahasiswa jalur mandiri.
• Pengadaan peralatan dan jasa di lingkungan kampus.
• Pengelolaan biaya support dan biaya hibah.

"Kalau hanya kampus nan kebetulan tertangkap nan diperiksa, kita sedang memberantas kasus. Padahal saya percaya tetap banyak sekali PTN di Indonesia nan perlu diaudit," tegasnya.

Detail Operasi Tangkap Tangan (OTT) Unsoed

Berdasarkan info nan dihimpun, KPK melakukan operasi senyap di dua letak berbeda, ialah Purwokerto dan Jakarta, pada Kamis (20/8/2026). Dalam operasi tersebut, tim interogator mengamankan sejumlah pihak dan peralatan bukti duit tunai senilai ratusan juta rupiah.

Modus Operandi: Sistem Layering

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa praktik korupsi ini diduga menggunakan sistem layering alias pengondisian berlapis dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Modus ini digunakan untuk menyamarkan penerimaan duit agar calon mahasiswa dapat lolos, khususnya di fakultas favorit seperti Kedokteran.

Hingga saat ini, KPK tetap terus melakukan pemeriksaan intensif. Dari 14 orang nan diamankan, sebanyak sembilan orang sekarang tengah menjalani permintaan keterangan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, guna mendalami sejauh mana keterlibatan masing-masing pihak dalam jaringan tersebut.

Bagi Ina Liem, kasus ini menjadi cermin retak nan kudu segera diperbaiki.

"Pertanyaan nan lebih krusial adalah: seberapa sehat tata kelola perguruan tinggi negeri kita?" pungkasnya. (Z-1)

Danantara Indonesia mengungkapkan perkembangan proses hibah lahan seluas 30 hektare (ha) dari Lippo Group untuk pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di area Meikarta, Cikarang, Bekasi.

COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan hibah lahan dari Lippo Group telah diterima. Tahap selanjutnya adalah proses penempatan modal negara dari Kemenkeu ke Danantara.

“Jadi untuk nan Meikarta, statusnya saat ini ada di Departemen Keuangan, sudah diterima hibahnya banyak, tinggal kelak tahapan berikutnya adalah dari Departemen Keuangan, penempatan modal negara ke danantara. Itu proses berikutnya,” kata Dony di NICE, PIK, Tangerang, Banten, Kamis (28/8).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan lahan nan dihibahkan Lippo tersebut mempunyai luas sekitar 30 ha. Menurutnya, hibah ini menjadi salah satu corak kontribusi swasta kepada negara dalam penyediaan hunian.

Pria nan berkawan disapa Ara itu menegaskan lahan tersebut nantinya bakal menjadi tanah negara. Namun, pemerintah tetap membahas skema pemanfaatan dan kepemilikannya dengan Danantara dan BP BUMN.

“Nanti skemanya kita buat kan, tanah tetap tanah negara. Kita diskusikan nan baik nan bijaksana. Apakah gimana kepemilikannya, apakah sewa jangka panjang,” ujar Ara.

Sementara itu, Chairman Lippo Group James Riady mengatakan pembangunan rusun subsidi di lahan tersebut direncanakan mulai melangkah tahun ini. Tahap topping off proyek ditargetkan berjalan pada akhir 2026.

“Dia rencanakan akhir tahun ini,” kata James.

Namun, James mengatakan penjualan unit rusun tersebut belum dimulai. Hal itu lantaran proses legalitas proyek tetap melangkah di Kementerian Keuangan dan selanjutnya memerlukan proses di DPR.

“Belum, lantaran proses legalitas itu, proses hukumnya di Keuangan lampau ke DPR kan lagi berlangsung,” ujar James.

Sebelumnya Ara mengungkap proyek rumah susun (rusun) subsidi di area Meikarta, Cikarang, sudah bisa mulai dipesan pada 2026. Ara mengeklaim pembangunan rusun subsidi di area Meikarta saat ini telah menunjukkan perkembangan nan signifikan.

“Ya, sudah cukup banyak progresnya, lantaran kita berencana di tahun ini sudah dimulai ada akad. Akad itu artinya rakyat sudah bisa memesan, sudah bisa mulai membeli daripada rumah susun subsidi nan ada di Meikarta,” ujar Ara saat konvensi pers di Kantor Pusat BSI, Jakarta, Kamis (21/5).

ilustrasi(MI/Usman Iskandar)

DI tengah gelombang disrupsi digital nan bergerak cepat, tembok pertahanan utama bagi generasi muda bukan lagi sekadar pagar bentuk di rumah, melainkan ketahanan mental serta fondasi karakter nan kokoh. Hal tersebut menjadi perhatian utama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang Selatan, TB Asep Nurdin, saat membedah kompleksitas tantangan psikologis remaja di era modern.

Asep memaparkan bahwa lanskap pergaulan remaja saat ini mengalami pergeseran drastis. Ketergantungan terhadap gawai (gadget) telah mengubah pola hubungan sosial dari komunikasi tatap muka nan hangat menjadi hubungan artifisial di ruang digital.

Perkembangan teknologi info memang membuka akses pengetahuan tanpa batas, namun di sisi lain, dia juga membawa kerentanan psikologis nan serius jika tidak diimbangi dengan literasi digital nan matang. Tekanan sosial dari media sosial, paparan info negatif, hingga pergeseran nilai etika menjadi ancaman nyata bagi stabilitas mental remaja.

"Nah, anak-anak sekalian, kesehatan mental ini sangat berpengaruh untuk masa depan kalian dan ini kudu dijaga banget," ujar Asep, Jumat (28/8).

Dalam pemaparannya, Asep menyoroti sebuah ironi kontemporer nan kerap luput dari perhatian publik: kedekatan bentuk nan justru terasa sunyi di dalam rumah. Remaja hari ini dinilai lebih memilih meluapkan isi hati, mencari pengesahan instan, alias mencurahkan keluh kesah kepada sesama pengguna di bumi maya daripada membuka ruang perbincangan dengan personil family terdekat nan duduk tepat di sebelah mereka.

Kondisi ini, lanjut Asep, memperlebar lembah komunikasi antargenerasi dan memicu alienasi emosional. Ketika masalah individual diserahkan kepada algoritma alias lingkungan maya nan salah arah, dampaknya sering kali berujung pada kekhawatiran berlebih, stres, hingga perilaku menyimpang akibat salah pergaulan.

Sebagai langkah mitigasi preventif, Diskominfo Tangsel berbareng Dinas Kesehatan terus mendorong pentingnya penanaman nilai moral (character building). Asep mengingatkan agar para remaja tidak membiarkan diri mereka terombang-ambing tanpa arah di tengah arus info dunia nan bebas tanpa filter etika.

"Dalam diri generasi muda kudu punya nilai. Jangan menjadi kertas kosong nan tidak punya nilai," tegas Asep, menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai luhur seperti kejujuran, kedisiplinan, etika bermedia, kepatuhan kepada orang tua, serta rasa hormat kepada pembimbing di sekolah.

Ia juga mengingatkan para remaja agar bisa menjadi pemasok perubahan bagi diri sendiri dengan berani menjauhi segala corak potensi kekerasan, penyalahgunaan senjata tajam, serta lingkaran pergaulan bebas nan merusak masa depan. Setiap pilihan hidup, kata Asep, berada di tangan remaja itu sendiri.

"Pilihan bukan ada di ibu kamu, pilihan bukan ada di orang tua kamu, pilihan bukan ada di pemerintah kota, tapi ada di diri sendiri untuk jadi orang bernilai. Jadi ingat ya, pilih keputusan dengan baik," ujarnya.

Asep menegaskan bahwa perlindungan kesehatan mental dan karakter remaja tidak bisa dibebankan kepada satu lembaga semata. Diperlukan sinergi nan solid dan berkepanjangan antara orang tua di lingkungan keluarga, tenaga pendidik di sekolah, serta intervensi kebijakan strategis dari pemerintah daerah.

"Antara orang tua, guru, dan Pemerintah Kota kudu dalam satu kesatuan nan utuh menjaga anak dari kesehatan mental ini," ujar Asep.

Melalui beragam program edukasi berkelanjutan, Pemkot Tangsel berkomitmen menghadirkan ekosistem digital nan kondusif guna mencetak sumber daya manusia nan tangguh, adaptif, dan berintegritas tinggi. (P-4)

Jakarta -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menawarkan 37 proyek investasi strategis kota dengan total nilai mencapai Rp 115 triliun alias sekitar US$ 5 miliar kepada para investor, baik domestik maupun global.

Penawaran ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam sambutannya di aktivitas Jakarta Investment Festival 2026, Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2026).

"Kami dengan bangga menyampaikan portofolio dari 37 proyek investasi strategis di seluruh Jakarta, dengan total nilai sugestif investasi mencapai sekitar Rp 115 triliun. Ini sekitar US$ 5 miliar," kata Pramono dalam aktivitas itu.

Proyek nan ditawarkan mencakup beragam sektor kunci di Jakarta mulai dari pembangunan berorientasi transit (Transit-Oriented Development/TOD), kediaman dan perhotelan, area komersial mixed-use, industri dan logistik, hingga prasarana area tepi air (waterfront).

"Portofolio ini mencerminkan keberagaman kesempatan nan ditawarkan Jakarta: kediaman dan perhotelan, area komersial dan mixed-use, pembangunan berorientasi transit, olahraga dan rekreasi, industri dan logistik, serta proyek utilitas, transportasi, dan area tepi air," paparnya.

Pramono menegaskan proyek-proyek ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan rencana pengembangan tata ruang Jakarta jangka panjang. Sehingga proyek investasi ini dipastikan mempunyai arah keberlanjutan dan kesempatan untung nan besar.

"Peluang ini sangat krusial adalah lantaran proyek-proyek ini bukan proyek nan berdiri sendiri. Banyak di antaranya dirancang untuk tumbuh berbareng dengan pembangunan perkotaan Jakarta, menghubungkan kediaman dengan mobilitas, aktivitas komersial dengan ruang publik, dan prasarana dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru," ujar Pramono.

Terakhir, dia dengan terbuka menyambut seluruh penanammodal nan mau terlibat dalam 37 proyek strategis Jakarta. Baik penanammodal domestik maupun mancanegara, berbareng membentuk babak baru pertumbuhan Jakarta.

"Kami menyambut para mitra nan dapat membawa modal, teknologi, keahlian, dan model upaya inovatif untuk mengubah kesempatan ini menjadi hasil nyata bagi Jakarta," pungkas Pramono.

(igo/fdl)

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, menyoroti penetapan desil nan tidak sesuai dengan kondisi aktual masyarakat di lapangan. Ia menyinggung kasus tukang becak nan desilnya sama dengan personil DPR.

"Saat ini marak keluhan masyarakat mengenai dengan penentuan desil nan tidak sesuai. Seorang tukang becak nan desilnya sama dengan personil DPR RI di desil 6, single parent dengan rumah kontrakan dan kerja tidak tetap masuk desil 7 dan banyak temuan lain di lapangan," kata Esti kepada wartawan, Jumat (28/8/2026).

Esti mengatakan tingkat desil memengaruhi penerimaan support sosial (Bansos) termasuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Ia menyebut ketidaktepatan penentuan desil berakibat ke danasiwa nan mestinya didapat oleh pihak nan berhak.

"Sehingga ketidaktepatan penentuan desil sangat berpengaruh pada ketidaktepatan bantuan. Terkait dengan program KIP-K (Kartu Indonesia Pintar-Kuliah) banyak keluhan masuk, pertama nan bisa akses adalah desil 1 sampai dengan 4. Sementara info banyak desil tidak sesuai. Ada perubahan desil nan tiba-tiba tanpa diketahui penyebabnya," ungkap dia.

Legislator PDIP ini mengatakan jika penetapan desil sesuai dengan kebenaran di masyarakat maka penerima faedah dari Bansos bisa tercover dengan baik. Ia pun menjabarkan persoalan penetapan desil ini untuk kepentingan pendidikan.

"Secara logika jika semua nan berada di desil 1 sampai dengan 4 wajib mendapat support sosial, termasuk pendidikan berfaedah sudah 40 % tercover oleh Bansos ini. Harusnya sudah tidak menjadi persoalan lantaran nomor kemiskinan kita ada di bawah 10%, ungkap Esti.

"Menjadi masalah adalah ketika misalnya jumlah mahasiswa baru 2,1 Juta, maka logikanya kudu disiapkan KIP-K bagi mahasiswa baru sebesar 40% dari 2,1 juta alias setidaknya 800 ribu nan kudu ditanggung dengan KIP-K. Persoalannya baru disiapkan sekitar 210 ribu, jauh dari kebutuhan nan ada," ujarnya.

Esti pun meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengevaluasi penentuan desil tersebut. Dengan demikian, lanjutnya, hasil nan didapat masyarakat juga sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Ketidaktepatan sasaran Bansos nan membikin hilangnya kewenangan sebagian masyarakat untuk menerima Bansos. Maka BPS perlu melakukan pertimbangan dan meningkatkan kinerjanya untuk menghasilkan info nan sah dan negara kudu menyiapkan anggaran nan memadai untuk kecukupan sasaran penerima manfaat," kata Esti.

"Segera pertimbangan dan jangan paksakan untuk digunakan dalam waktu dekat ini. Evaluasi dan revisi dulu dengan sigap dan benar," sambungnya.

Sebelumnya, anomali desil salah satunya terjadi kepada pengemudi becak motor, Timbul (49), penduduk Lendah, Kulon Progo, kaget tercatat sebagai desil 9. Timbul, nan mau mengurus keringanan untuk kuliah anaknya di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), pun bingung.

Dilansir detikJogja, perihal ini diketahui Timbul saat mendatangi instansi Kelurahan Lendah dua pekan lampau untuk mengurus surat keterangan tidak bisa (SKTM) sebagai syarat mengusulkan keringanan dan beasiswa. Timbul menyebut anak sulungnya, Lucky, diterima di UNY lewat jalur mandiri.

Dia kudu bayar duit masuk Rp 15 juta. Oleh lantaran itu, dia beriktikad mengusulkan keringanan alias danasiwa lewat Program Indonesia Pintar (PIP).

"Mau pakai PIP sama mengusulkan beasiswa, saya cari SKTM datang ke balai desa, tapi rupanya dicek sama Pak Lurah rupanya desilnya 9," ungkap Timbul saat ditemui di kediamannya, Senin (24/8).

Timbul pun kaget karena, nan biasanya tercatat di desil 1-2, rupanya disebut desil 9. Dia mengaku tetap mendapat support sembako sekitar awal tahun lalu. "Terakhir dapat bansos PKH itu sekitar 4 alias 6 bulan nan lalu. Itu nilainya sembako, terus orang tidak mampu, terus anak sekolah itu sekitar Rp 1,1 juta," kata Timbul.

(dwr/dek)

Sidang Pleno I Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, diwarnai dinamika pembahasan. Di tengah situasi tersebut, lantunan Selawat Asyghil terdengar dari dalam arena persidangan.

Sidang Pleno I dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Para muktamirin kemudian mengikuti pembahasan sejumlah agenda nan menjadi bagian krusial dalam penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU.

Dinamika muncul ketika peserta membahas sistem pemilihan, termasuk mengenai sistem pemilihan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dan pemilihan Ketua Umum PBNU.

Wartawan nan melakukan peliputan berada di luar arena Sidang Pleno I. Pada beberapa menit awal, bunyi dari dalam persidangan tetap dapat terdengar lantaran panitia menempatkan speaker di luar arena.

Namun, situasi berubah setelah pembahasan di dalam sidang berjalan cukup dinamis. Speaker nan berada di luar arena kemudian dimatikan sehingga wartawan kesulitan mengikuti secara langsung perkembangan pembahasan dan dinamika nan berjalan di dalam ruang sidang.

Di tengah kondisi tersebut, terdengar lantunan Selawat Asyghil dari dalam arena Sidang Pleno I. Lantunan tersebut kemudian menjadi bunyi nan terdengar dari luar ketika suasana persidangan sebelumnya diwarnai perdebatan mengenai sistem Muktamar.

Sebelum lantunan selawat terdengar, salah satu peserta sidang, Rais Syuriyah PCNU Kabupaten Pasuruan KH. Muzakki Birrul Alim menyampaikan pandangannya mengenai langkah ketua sidang mengambil keputusan.

Dia meminta ketua sidang tidak membawa opini pribadi dalam mengarahkan jalannya persidangan. Abdul Halim menilai beragam usulan nan telah disampaikan muktamirin sudah cukup untuk menjadi dasar mengambil keputusan.

"Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rais Syuriyah PCNU Kabupaten Pasuruan. Pak Profesor nan saya hormati, dari beragam macam usulan tadi, sebetulnya Pak Prof sudah bisa mengambil satu konklusi bahwa... Tadi ada pertanyaan: apakah kita kembalikan kepada pasal alias kepada AD/ART dan hasil Muktamar ke-33?"

"Dari beragam macam usulan tadi dan masukan tadi, sebetulnya itu sudah cukup untuk diambil keputusan oleh ketua sidang."

Abdul Halim kemudian meminta ketua sidang mengambil sari alias inti dari pendapat kebanyakan peserta, bukan memasukkan pandangan pribadi.

"Saya berambisi ketua sidang tidak membawa opini pribadi nan disodorkan kepada para muktamirin, tapi lebih bijak untuk mengambil sari nan terbanyak dari apa nan disampaikan oleh muktamirin."

Dia juga mengingatkan agar ketua sidang tidak mencari second opinion nan dapat menimbulkan kesan adanya agenda pribadi dalam mengarahkan Muktamar.

"Sehingga tidak mencari second opinion. Sehingga itu menggambarkan bahwa Pak Prof punya agenda pribadi nan mengarahkan arah Muktamar ini."

Abdul Halim kemudian meminta agar suasana Muktamar tetap teduh dan ketua sidang berada di posisi tengah.

"Mohon maaf, ngapunten, agar Muktamar ini lebih teduh, sehingga ketua sidang kudu berada di tengah-tengah, tidak membawa opini pribadi."

Makna Selawat Asyghil

Selawat Asyghil merupakan salah satu referensi selawat nan dikenal luas di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Selain berisi pujian dan angan kepada Nabi Muhammad SAW, referensi ini juga memuat angan agar Allah memberikan pertolongan kepada kaum Muslimin dan menjaga mereka dari kezaliman.

Secara historis, Selawat Asyghil juga dikenal sebagai selawat nan berisi angan agar orang-orang kejam disibukkan alias dipertentangkan dengan sesama orang zalim, sehingga kaum Muslimin terlindungi dari kejahatan mereka.

Dalam praktik keagamaan masyarakat, Selawat Asyghil kerap dilantunkan dalam majelis-majelis zikir dan doa, terutama ketika umat menghadapi situasi nan dianggap memerlukan perlindungan, ketenangan, serta pertolongan Allah.

Lantunan tersebut juga dapat dipahami sebagai bagian dari tradisi penduduk NU dalam meredakan suasana dan mengembalikan forum kepada ketenangan, doa, serta sikap menahan diri ketika terjadi dinamika dalam sebuah musyawarah.

Terlebih, sejak awal Muktamar ke-35 NU menekankan semangat musyawarah, guyub, dan menjaga suasana tetap teduh. Dalam konteks itulah, Selawat Asyghil terdengar di tengah dinamika Sidang Pleno I nan membahas sistem krusial bagi masa depan organisasi.

"Sehingga tidak mencari second opinion. Sehingga itu menggambarkan bahwa Pak Prof punya agenda pribadi nan mengarahkan arah Muktamar ini," ucap Abdul Halim.