Rapat koordinasi optimasi program MBG berbareng unsur Muspika, pemerintah kecamatan, koordinator wilayah pendidikan, perwakilan puskesmas, serta para pemangku kepentingan di Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (3/6).(MI/ANTON KUSTEDJA)

UPAYA optimasi penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, terus dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan pertimbangan berkala.

Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) berbareng unsur musyawarah ketua kecamatan (Muspika), pemerintah kecamatan, koordinator wilayah pendidikan, perwakilan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), serta para pemangku kepentingan terkait.

Koordinator Kecamatan (Korcam) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cikarang Barat, Ihsan Nuur Hidayatulloh, menyampaikan, rakor dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen berbareng untuk memastikan penyelenggaraan program melangkah efektif, tepat sasaran, dan sesuai standar pelayanan nan ditetapkan.

“Melalui forum ini kami melakukan pertimbangan terhadap penyelenggaraan program di lapangan, menyamakan persepsi antarpemangku kepentingan, serta menerima beragam masukan guna memperkuat kualitas jasa MBG di wilayah Cikarang Barat,” ujar Ihsan, Rabu (3/6).

Dalam rapat tersebut, sejumlah aspek strategis menjadi konsentrasi pembahasan, di antaranya pengesahan info penerima manfaat, standardisasi operasional dapur SPPG, pengelolaan lingkungan, serta peningkatan kualitas jasa pangan.

Penguatan standar dapur menjadi salah satu perhatian utama, mencakup pemenuhan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sertifikasi halal, penerapan standar keamanan pangan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), hingga sasaran sertifikasi ISO untuk mendukung tata kelola pelayanan nan lebih baik.

Sebagai tindak lanjut rakor, dilakukan pengesahan info penerima faedah untuk memastikan kesesuaian info dengan kondisi aktual di lapangan. Langkah itu dinilai krusial agar pengedaran MBG dapat menjangkau sasaran secara tepat dan akurat.

Penerima manfaat

Berdasarkan info sementara, potensi penerima faedah dari kalangan peserta didik di Kecamatan Cikarang Barat mencapai sekitar 75 ribu siswa.

Sementara golongan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita nan telah mendapatkan jasa mendekati 5.000 penerima manfaat, dengan proses pendataan nan terus diperbarui melalui koordinasi berbareng akomodasi jasa kesehatan dan lembaga terkait.

Dalam pertimbangan penyelenggaraan program, ditemukan pula sejumlah aspek nan memerlukan penyempurnaan. Dari total 19 dapur SPPG nan tersedia, sebanyak 17 dapur saat ini tetap beraksi aktif, sedangkan dua dapur lainnya dihentikan sementara operasionalnya lantaran tetap memerlukan penyesuaian akomodasi sesuai standar nan berlaku.

Evaluasi

Lebih lanjut, Ihsan menegaskan, keberhasilan program MBG tidak hanya dilihat dari jumlah pengedaran makanan, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi, kesehatan, serta tumbuh kembang anak.

“Keberhasilan program diukur dari meningkatnya status gizi anak, pertumbuhan nan sesuai usia, serta support terhadap keahlian belajar dan kualitas kesehatan penerima manfaat,” ungkapnya.

Pemerintah wilayah berbareng seluruh unsur mengenai berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi, pengawasan, dan penyempurnaan penyelenggaraan program MBG sebagai bagian dari upaya mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) telah menuntaskan pembahasan beleid tersebut. Revisi UU P2SK selanjutnya bakal dibawa ke tahap pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna setelah pembahasan tingkat panja selesai.

Dalam rapat kerja berbareng Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Komisi XI DPR, Ketua Panja RUU P2SK sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal memaparkan hasil pembahasan nan telah disepakati.

Hekal menjelaskan, revisi UU P2SK memuat 17 pokok materi pengaturan nan menjadi konsentrasi perubahan. Materi tersebut mencakup beragam aspek sektor keuangan, mulai dari penguatan kelembagaan regulator, ekspansi cakupan upaya perbankan, aset kripto, hingga pengaturan surat utang Danantara.

“Terdapat 17 pokok materi muatan dan pengaturan dalam RUU perubahan P2SK nan telah disepakti dalam pembahasan panja,” kata Hekal dalam Rapat Komisi XI, Rabu (3/6).

Sebelum menyepakati materi pokok tersebut, tim perumus dan tim sinkronisasi terlebih dulu menyusun struktur RUU nan terdiri atas dua pasal romawi dan 10 nomor perubahan. Secara keseluruhan, izin itu bakal memuat 145 pasal.

Menurut Hekal, seluruh pasal dalam revisi UU P2SK disusun berasas hasil pembahasan terhadap 1.212 daftar inventarisasi masalah (DIM) nan diajukan pemerintah. Jumlah itu terdiri dari 805 DIM batang tubuh dan 407 DIM penjelasan, termasuk sejumlah rumor baru nan berkembang selama pembahasan di tingkat panja.

Dari total DIM tersebut, sebanyak 485 DIM batang tubuh dan 224 DIM penjelasan dipertahankan. Selain itu terdapat 167 DIM perubahan redaksional pada batang tubuh dan 79 DIM pada penjelasan.

Panja juga menyepakati 31 DIM perubahan substansi pada batang tubuh dan 11 DIM pada penjelasan. Sementara itu, terdapat 76 DIM penambahan substansi pada batang tubuh dan 60 DIM pada penjelasan, serta penghapusan 46 DIM batang tubuh dan 33 DIM penjelasan.

Berdasarkan hasil telaah dan pendalaman terhadap seluruh DIM tersebut, Panja menyepakati 17 pokok materi muatan dalam revisi UU P2SK, yakni:

• Kelembagaan LPS

• Kelembagaan OJK

• Kelembagaan BI

• Evaluasi keahlian LPS, OJK, dan BI oleh DPR

• Perluasan cakupan upaya perbankan dan perbankan syariah

• Demutualisasi bursa pengaruh di pasar modal

• Transfer margin dalam transaksi pasar keuangan

• Surat utang Danantara

• Perusahaan asuransi dan asuransi syariah dalam resolusi

• Dana pertanggungan wajib kecelakaan lampau lintas

• Bursa mineral dan komoditas strategis

• Aset kripto

• Satuan tugas pencegahan dan penanganan pinjaman daring serta pertaruhan daring

• Pusat finansial internasional Indonesia

• Penanganan piutang macet UMKM

• Penyelidikan dan investigasi di sektor jasa finansial serta sistem keadilan restoratif

• Bank dalam penyehatan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan revisi UU P2SK dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan daya saing global, memperkuat kepastian hukum, serta memperjelas pembagian kewenangan antarotoritas di sektor keuangan.

“RUU ini merupakan upaya dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing global, kepastian norma serta memperkuat kejelasan pembagian peran dan kewenangan antar lembaga di sektor keuangan,” ujar Purbaya.

Menurut dia, perubahan izin tersebut diharapkan bisa mendukung pengembangan dan pendalaman sektor finansial nasional, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan.

Purbaya menjelaskan, sejumlah perubahan krusial dalam revisi UU P2SK mencakup penguatan kelembagaan LPS, OJK, dan BI. Pemerintah dan DPR juga menyepakati ekspansi kewenangan OJK dalam pengawasan aset kripto, bursa karbon, hingga bursa mineral dan komoditas strategis.

Selain itu, revisi UU P2SK memuat ekspansi upaya perbankan dan perbankan syariah guna memperkuat daya saing industri serta mendukung pembiayaan jangka panjang. Pemerintah juga memasukkan pengaturan mengenai Syariah Restricted Investment Account (SRIA) untuk memberikan kepastian norma bagi pengguna investor.

Di pasar modal, salah satu perubahan nan menjadi perhatian adalah pengaturan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Melalui skema ini, kepemilikan bursa tidak lagi terbatas pada personil bursa, melainkan dapat terbuka bagi pihak lain.

“Pemerintah mengapresiasi dan mendukung kemauan DPR untuk memperkuat pasar modal Indonesia. Penguatan pasar modal Indonesia merupakan langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional nan berkelanjutan,” kata Purbaya.

Revisi UU P2SK juga mengatur publikasi surat utang unik oleh Danantara, termasuk Patriot Bond dan Merah Putih Bond, sebagai salah satu instrumen mobilisasi modal untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Sementara itu, penguatan industri aset mata uang digital turut menjadi salah satu konsentrasi dalam revisi beleid tersebut. Menurut Purbaya, industri mata uang digital berkembang sangat sigap sehingga memerlukan pengaturan nan lebih kuat dari sisi transparansi, keterbukaan, dan perlindungan konsumen.

“Pengaturan ini diharapkan bakal memperkuat serta meningkatkan daya tarik dan daya saing industri aset mata uang digital nasional sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional,” ujarnya.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai pembahasan revisi UU P2SK berjalan panjang lantaran mencakup banyak aspek teknis di sektor keuangan.

“Ini salah satu undang-undang nan pembahasannya sangat teknis, panjang, tetapi mengakomodasi banyak kepentingan,” terang Misbakhun.

Setelah pembahasan panja rampung, agenda berikutnya adalah penyampaian pendapat mini fraksi. Jika seluruh fraksi menyetujui hasil pembahasan tersebut, RUU Perubahan UU P2SK bakal dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan pada Kamis (4/6).

Ketua Panitia SPMB SD dan SMP Kabupaten Banyumas 2026, Wahyu Adhi Fibrianto, memaparkan kesiapan penyelenggaraan SPMB dalam konvensi pers di Aula Ki Hajar Dewantara Dinas Pendidikan Banyumas, Rabu (3/6/2026).(MI/Lilik Darmawan)

PEMERINTAH Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menyatakan kesiapan penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMP Tahun Ajaran 2026/2027. Untuk memastikan kelancaran, Pemkab melakukan pembaruan sistem pendaftaran dan memperkuat prasarana teknologi info guna mengantisipasi hambatan teknis.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Widodo Sugiri, didampingi Ketua Panitia SPMB Wahyu Adhi Fibrianto, memaparkan kesiapan tersebut dalam konvensi pers di Aula Ki Hajar Dewantara Dinas Pendidikan Banyumas, Rabu (3/6).

Inovasi Sistem: Pemisahan Jadwal Akun dan Pendaftaran

Salah satu perubahan mendasar dalam SPMB tahun ini adalah pemisahan agenda pembuatan akun dengan agenda pendaftaran sekolah. Menurut Wahyu Adhi, langkah ini diambil untuk meminimalkan beban akses pada server (server down) nan sering terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

"Pada sistem sebelumnya, pembuatan akun dan pendaftaran dilakukan berbarengan sehingga beban server sangat tinggi. Tahun ini, calon peserta didik membikin akun dan melengkapi info terlebih dahulu. Saat pendaftaran dibuka, mereka tinggal memilih sekolah tujuan tanpa perlu mengunggah arsip lagi," jelas Wahyu.

Pembaruan Jalur Domisili dan Prioritas RW Terdekat

Pemkab Banyumas juga melakukan penyempurnaan pada jalur domisili. Jika sebelumnya hanya ada dua kategori, sekarang diperluas menjadi empat kategori. Kebijakan baru ini memasukkan wilayah RW nan berada paling dekat dengan sekolah sebagai pertimbangan utama.

Langkah ini diambil untuk mengakomodasi siswa nan secara geografis sangat dekat dengan sekolah namun terkendala pemisah manajemen desa alias kelurahan. "Sekarang wilayah RW terdekat sudah terakomodasi sehingga asas keadilan bagi penduduk sekitar sekolah tetap terjaga," tambahnya.

Daya Tampung dan Kesiapan Infrastruktur IT

Pada tahun aliran 2026/2027, terdapat 73 SMP Negeri di Banyumas nan siap menampung 15.552 siswa baru. Total tersedia 486 rombongan belajar dengan kapabilitas maksimal 32 siswa per kelas.

Terkait kesiapan teknologi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Banyumas, Budi Nugroho, menyatakan telah melakukan peningkatan kapabilitas server dan penguatan sistem keamanan data. Kominfo juga telah berkoordinasi dengan PLN untuk memastikan stabilitas listrik selama masa pendaftaran berlangsung.

"Kami optimistis dengan penambahan kapabilitas server dan manajemen traffic nan baru, proses pendaftaran bakal melangkah lebih lancar dan stabil dibandingkan tahun lalu," pungkas Budi.

Pelaksanaan SPMB ini juga tetap berpatokan pada rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman RI guna menjamin proses nan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik pungutan liar. (LD/E-4)

Jakarta, CNBC Indonesia - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bak duri dalam daging dalam upaya mencapai kesepakatan tenteram antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Operasi militer Israel di Lebanon sekarang menjadi batu sandungan dalam perundingan mengenai kemungkinan pembukaan kembali Selat Hormuz, sekaligus kembali menguji aliansi nan kerap bergolak antara Presiden AS Donald Trump dan Netanyahu.

Mengutip kajian The Guardian, kali ini Netanyahu berada di bawah tekanan luar biasa untuk membuktikan bahwa kampanyenya melawan Hamas, Hizbullah, dan Iran membuahkan hasil, ketika dia menghadapi pemilu dengan masa depan politiknya sendiri berada di ujung tanduk.

Ancaman Netanyahu pada Senin (1/6/2026) untuk membombardir pinggiran selatan Beirut guna memukul mundur Hizbullah membikin Iran menyatakan bakal memutus negosiasi dengan Amerika Serikat sampai bentrok tersebut dibekukan. Trump, nan menghadapi ancaman runtuhnya perundingan setelah sebelumnya menyatakan kesepakatan sudah dekat, merespons dengan kurang bersemangat.

"Saya pikir kita sudah terlalu banyak berbicara," katanya.

Krisis itu mencapai puncaknya dalam sebuah percakapan telepon nan menurut satu jenis berjalan panas antara Trump dan Netanyahu.

"Apa nan sebenarnya sedang Anda lakukan?" kata Trump kepada Netanyahu, menurut seorang pejabat nan berbincang kepada Axios, media AS nan kerap mendapatkan akses terhadap frustrasi internal Trump terhadap Netanyahu.

Orang lain menggambarkan ucapan Trump sebagai berikut: "Kamu bakal berada di penjara jika bukan lantaran saya."

Namun jenis tersebut diperdebatkan.

Media Israel Channel 12 melaporkan bahwa inti masalahnya adalah kesalahpahaman antara kedua pemimpin.

"Trump merasa Netanyahu menyiratkan bahwa perang bakal terus bersambung dengan intensitas penuh, sementara Netanyahu merasa Trump menyiratkan gencatan senjata total," tulis Amit Segal, analis politik utama Channel 12, mengutip seorang ajudan dekat Netanyahu.

Sanggahan juga diberikan Trump kepada ABC News. "Ada sedikit gangguan hari ini, tetapi saya membalikkannya dengan sangat cepat, seperti nan mungkin sudah Anda lihat sebelumnya."

Adapun Netanyahu telah berhadapan dengan lima presiden AS sejak pertama kali menjabat sebagai perdana menteri Israel pada 1996 dan dikenal bisa membikin nyaris semuanya frustrasi. Mantan Presiden AS Bill Clinton konon pernah berbicara "Siapa sebenarnya negara adikuasa di sini?" setelah pertemuan pertama mereka pada 1996.

Namun saat ini merupakan salah satu momen paling susah bagi Netanyahu.

Pada Senin, parlemen Israel meloloskan pembacaan pertama rancangan undang-undang pembubaran parlemen dengan bunyi 106-0, dan pemilu awal diperkirakan bakal digelar pada musim gugur.

Setelah sempat menikmati lonjakan ketenaran akibat keberhasilan serangan terhadap ketua Iran, tingkat support terhadap Netanyahu kembali merosot lantaran perang di Iran serta bentrok di Gaza dan Lebanon terus berlarut-larut.

"Dia tidak punya cerita untuk dibawa ke pemilu ini, sehingga dia kudu entah gimana meraih kemenangan di Lebanon, alias jika bukan kemenangan, setidaknya bisa menceritakan bahwa dia tetap terus berjuang," kata Ilan Goldenberg, mantan penasihat unik Timur Tengah bagi Wakil Presiden Kamala Harris dan sebelumnya kepala tim Iran di Departemen Pertahanan AS.

Goldenberg nan sekarang menjabat Kepala Kebijakan di J Street, golongan lobi dan pembelaan nan menyebut dirinya "pro-Israel, properdamaian", mengatakan Netanyahu memerlukan narasi tersebut.

"Dia memerlukan ini agar bisa mengatakan: Saya tetap bekerja untuk meraih kemenangan total," kata Goldenberg.

"Itu jauh lebih baik bagi dirinya dibandingkan mengatakan: semuanya sudah selesai dan pada dasarnya saya kandas menyingkirkan ancaman-ancaman tersebut."

Tekanan terhadap Netanyahu juga datang dari jalur hukum. Pekan ini, sidang nan telah lama tertunda atas tuduhan penipuan dan suap terhadap dirinya kembali digelar.

Netanyahu secara rutin menggunakan posisinya sebagai perdana menteri negara nan sedang menghadapi ancaman keamanan untuk menunda proses persidangan tersebut, nan membikin kebebasan pribadinya berpotensi mengenai langsung dengan apakah dia tetap memperkuat di bangku kekuasaan.

Perlu diketahui, meskipun Netanyahu sukses melobi Trump untuk bersama-sama menyerang Iran, pertimbangan politik Trump di dalam negeri sekarang tampaknya mulai lebih dominan.

Walaupun secara terbuka Trump menyatakan tidak cemas dengan pemilu paruh waktu, dia berulang kali menggunakan info ekonomi, termasuk nilai bensin, untuk menunjukkan keberhasilan pemerintahannya.

Selama akhir pekan libur Memorial Day, nilai rata-rata bensin di Amerika Serikat mencapai level tertinggi sejak pandemi Covid-19.

Kebocoran rincian percakapan Trump dan Netanyahu ke media juga dianggap sebagai sinyal bahwa pemerintahan Trump mau terlihat tegas terhadap Israel guna menghindari tuduhan bahwa perdana menteri Israel lah nan mengendalikan arah kebijakan Washington.

Setelah percakapan tersebut, Netanyahu mengonfirmasi bahwa Israel tidak bakal menyerang Beirut jika Hezbollah tidak menyerang lebih dulu. Namun sedikitnya delapan orang tetap dilaporkan tewas pada Selasa dalam serangan pesawat nirawak Israel, hanya beberapa jam setelah Trump dan Netanyahu sepakat untuk meredakan konflik.

Pertanyaan lain nan tetap menggantung adalah soal Iran.

Pemerintah Iran tetap mempertahankan kendali ketat atas sekitar 20% perdagangan minyak dunia dengan menutup Selat Hormuz, bertaruh bahwa tekanan ekonomi nan muncul bakal memengaruhi posisi AS dalam perundingan.

Namun blokade laut nan dilakukan AS juga telah melumpuhkan ekonomi Iran, menakut-nakuti keberlangsungan jangka panjang industri minyak negara itu sekaligus sumber pendanaan rezim.

Apakah operasi militer Israel nan tetap berjalan di Lebanon, nan menjadi perangkat tawar utama Netanyahu dalam negosiasi, bakal tetap menjadi garis merah bagi Iran tetap kudu dilihat. Insentif lain seperti pencairan aset Iran nan selama ini dibekukan dapat mempermanis kesepakatan bagi Teheran.

Namun Trump, nan sebelumnya mengkritik keras Barack Obama lantaran menyetujui pencairan aset kaku dalam perjanjian nuklir Iran pada masa pemerintahannya, tampaknya enggan melakukan langkah serupa.

Meski demikian, Trump tetap bersikeras bahwa kesepakatan sudah dekat. "Saya tetap kudu mendapatkan beberapa poin lagi," katanya kepada ABC News.

"Kami bakal mendapatkan apa nan kami butuhkan."

(luc/luc)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menghadiri aktivitas konsolidasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjudul 'Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition' di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prabowo menyampaikan apresiasi atas keahlian para pelaksana program MBG dan memberikan sejumlah pengarahan kepada ribuan peserta.

Dikutip Biro Pers Istana, aktivitas dilaksanakan pada Rabu (3/6/2026). Kegiatan tersebut dihadiri oleh 12.173 peserta nan terdiri atas Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), Koordinator Regional (Koreg) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari seluruh Indonesia, Koordinator Wilayah (Korwil), Kepala SPPG, serta para mitra pelaksana Program MBG.

Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur pelaksana Program MBG nan telah mengabdikan diri di beragam daerah. Prabowo menekankan dedikasi para pelaksana menjadi fondasi krusial dalam menjalankan program strategis nan menyasar peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

"Terima kasih lagi atas pengabdian saudara-saudara selama ini, di tempat-tempat nan jauh, di tempat-tempat nan susah. Terima kasih atas dedikasi kalian. Terima kasih atas kesetiaan kalian," ujar Prabowo.

Dalam rapat konsolidasi itu, Nanik Sudaryati Deyang nan telah diumumkan menjadi Kepala BGN nan baru menggantikan Dadan Hindayana turut hadir. Pada hari pertama dirinya menjabat Kepala BGN, Nanik menyampaikan laporan secara langsung di hadapan Prabowo.

Dalam laporannya, Nanik menjelaskan bahwa peserta nan datang merupakan unsur pelaksana Program MBG dari beragam wilayah di Indonesia, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

"Terdiri dari 20 KPPG Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi, 20 instansi KPPG ini dari Sabang sampai Merauke dan dipimpin oleh pegawai negeri golongan 3. Kemudian di sini juga dihadiri oleh para Koreg, Koordinator Regional SPPG dari seluruh Indonesia," ujar Nanik.

Nanik menambahkan, peserta nan datang secara langsung berasal dari tiga provinsi, ialah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Selain itu, aktivitas tersebut juga dihadiri oleh ribuan mitra nan mendukung penyelenggaraan Program MBG.

"Ini kita dari 3 provinsi DKI, Banten dan Jabar, juga dengan dihadiri para seluruh KSPPG. Selain itu ada juga di sini para mitra bapak, para mitra jumlahnya 5.873," tuturnya.

Kehadiran para unsur pelaksana dan mitra tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penyelenggaraan Program MBG dalam mendukung terwujudnya generasi Indonesia nan sehat, kuat, dan berkekuatan saing.

Melalui aktivitas ini, pemerintah juga memperkuat koordinasi serta menyamakan langkah antarpelaksana Program MBG agar pelaksanaannya melangkah efektif, berkelanjutan, dan memberikan faedah nan optimal bagi masyarakat.

Turut mendampingi Presiden dalam aktivitas tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Kepala BGN Nanik Sudaryati. Hadir pula sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, dan kepala lembaga negara.

Pertemuan akbar ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat koordinasi nasional, menyamakan visi dan langkah, sekaligus memastikan penyelenggaraan Program MBG melangkah semakin efektif, berkelanjutan, dan tepat sasaran.

Dengan support lebih dari 12 ribu penggerak nan hadir, pemerintah menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar program support pangan, melainkan strategi besar pembangunan sumber daya manusia Indonesia menuju Generasi Emas 2045 dimulai dari pemenuhan gizi nan berbobot bagi seluruh anak bangsa.

(fca/dek)

Jakarta - Pegawai pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Fillar Marindra, mengungkap tempat penyimpanan duit dari terdakwa kasus suap importasi barang pada Bea Cukai. Fillar mengatakan duit itu disimpan di mobil dan safe house.

Hal itu disampaikan Fillar saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (3/6/2026). Terdakwa dalam sidang adalah John Field selaku ketua Blueray Cargo (Grup), Dedy Kurniawan Sukolo selaku Manajer Operasional Custom Clearance Pelabuhan pada Blueray Cargo (Grup), dan Andri selaku Ketua Tim Dokumen Importasi pada Blueray Cargo (Grup).

Awalnya, jaksa mencecar argumen Fillar menyimpan duit nan diterimanya dari terdakwa di dalam mobil. Fillar mengatakan argumen penyimpanan di mobil lantaran kondusif dan sigap jika perlu digunakan.

"Masalah menyimpan. Ini kan tadi saya tanya masalah mobil, kenapa simpan uangnya dalam mobil?" tanya jaksa.

"Karena perintahnya, ini sebenernya saya tidak tahu detailing-nya ya Pak. Tapi memang perintahnya saat itu untuk nyimpan di tempat nan bahasanya adalah aman, kemudian juga jika perlu sesuatu cepat," jawab Fillar.

Fillar mengatakan perintah untuk mencari tempat kondusif dan sigap itu diberikan oleh Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Orlando Hamonangan. Diketahui, Orlando juga menjadi tersangka dalam perkara ini namun belum dilimpahkan ke pengadilan.

"Siapa nan memerintahkan?" tanya jaksa.

"Pak Orlando," jawab Fillar.

Jaksa lampau mendalami tempat penyimpanan lain di era kepemimpinan Orlando dan Sugeng. Fillar mengatakan ada juga duit nan disimpan di safe house.

"Waktu zamannya Pak Sugeng duit disimpan sama di mana sama Salisa?" tanya jaksa.

"Setahu saya disimpan di safe house Pak," jawab Fillar.

Fillar mengatakan istilah safe house juga sudah muncul di era Sisprian Subiaksono. Namun, Fillar mengaku tak tahu letak safe house tersebut.

"Tahu lokasinya di mana?" tanya jaksa.

"Tidak tahu," jawab Fillar.

"Yang bilang bahwa ada safe house itu adalah Salisa?" tanya jaksa.

Jaksa KPK mengatakan ketiganya memberikan duit Rp 61,3 miliar dalam corak mata duit dolar Singapura. Selain uang, menurut jaksa, ketiganya didakwa memberikan sejumlah akomodasi serta peralatan mewah mencapai Rp 1,8 miliar.

(mib/ygs)

Kajari Kota Bandung, Abun Hasbulloh Syambas saat memberi keterangan pers.(MI/naviandri)

SETELAH menyandang status tersangka selama enam bulan, akhirnya Kejaksaan Negeri Kota Bandung mengumumkan soal status tersangka Wakil Wali Kota Bandung Erwin. Kejari pun memutuskan untuk menghentikan proses penyidikan, sekaligus secara otomatis menggugurkan status tersangka politikus PKB tersebut. 

Keputusan dikuatkan dengan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) nan disampaikan dalam konvensi pers, Rabu (3/6) sore. Sebelumnya Erwin ditetapkan menjadi tersangka berbareng personil DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga. Keduanya ditetapkan menjadi tersangka sejak 9 Desember 2025.

"Saya mau menyampaikan perkembangan dugaan tindak pidana korupsi atas nama tersangka Erwin dan Rendiana Awangga. Kami telah beberapa melakukan ekspose, dan kami nyatakan belum ada aliran biaya secara nyata nan dilakukan para tersangka," ungkap Kajari Kota Bandung Abun Hasbulloh Syambas.

Dalam perkara tersebut, Erwin diduga bekerja sama dengan Rendiana Awangga. Keduanya disinyalir menyalahgunakan kewenangan dengan meminta proyek serta mengatur pemenang tender di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Abun menyebut, interogator sudah memeriksa 3 mahir dan 89 saksi dalam perkara ini. Namun dari hasil pendalaman, interogator tidak menemukan unsur pidana dalam kasus korupsi nan Erwin dan Awangga lakukan.

Dalam proses penyelidikan ini interogator Kejari Bandung, turut mengedepankan unsur kehati-hatian dalam memeriksa perangkat bukti dan juga pertimbangan keterangan saksi-saksi sesuai KUHP baru. Dan penghentian kasus ini tidak ada unsur politik.

"Penetapan ini didasari dengan dua perangkat bukti nan cukup, meliputi keterangan saksi sebanyak 89 orang, keterangan mahir sebanyak 3 orang, peralatan bukti dokumen, dan peralatan bukti elektronik. Terhadap perkara ini, belum memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Kami sepakat perkara tersebut dihentikan dan andaikan di kemudian hari ada saksi lanjutan maka bakal kami buka lagi. Penghentian kasus ini, sekaligus membikin status tersangka terhadap keduanya gugur," tegasnya.

Penghentian kasus ini juga merujuk pada KUHP baru ini dan Kejari Bandung memutuskan untuk mengeluarkan SP3, lantaran sampai saat ini interogator belum menemukan kebenaran nan memperkuat perangkat bukti dari kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan tersebut.

Dan demi kepastian hukum, untuk perkara tersebut dihentikan. Tetapi dengan catatan, bahwa perkara ini jika di kemudian hari ada saksi ataupun perangkat bukti lain nan mendukung terhadap tindak pidana nan disangkakan tersebut, bakal dibuka kembali. (AN)

Presiden Prabowo Subianto aktivitas Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6).(Dok. BPMI Sekretariat Presiden)

PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bermaksud memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional. 

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri aktivitas Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6).

"Makan bergizi cuma-cuma ini konsepnya adalah sangat sederhana, bahwa realita kita menemukan bahwa sebagian dari anak-anak kita tiap pagi berangkat ke sekolah tidak makan pagi. Bahkan di rumahnya jarang makan nan bergizi," ujarnya seperti dikutip dari siaran pers BPMI Setpres. 

Prabowo menjelaskan, tetap banyak anak di beragam wilayah nan menghadapi masalah kekurangan gizi. Kondisi tersebut berakibat langsung pada proses tumbuh kembang mereka, termasuk keahlian untuk berkembang secara optimal sesuai potensinya.

"Ada bagian-bagian negara kita nan lebih dari 20%, mendekati 30%, anak-anak kita kurang gizi. nan terjadi adalah apa nan disebut stunting, sel otak kurang berkembang, sel otot kurang berkembang, sel otak, otot dan tulang kurang berkembang," tuturnya.

Menurut Kepala Negara, akibat kekurangan gizi tidak berakhir pada persoalan kesehatan. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi keahlian anak dalam menempuh pendidikan serta mempersempit kesempatan mereka untuk memperoleh kehidupan nan lebih baik di masa depan. Pengalaman itu, kata Presiden, dia temui langsung saat berjamu ke beragam wilayah di Indonesia.

"Artinya, satu, dia tidak bakal berkembang sesuai potensi dia sebagai manusia normal, berfaedah keahlian dia di bawah normal. Berarti nan kita menemukan dia kadang-kadang untuk lulus SD saja susah. Bahkan mungkin dia tidak bisa mengganti pekerjaan bapaknya sebagai petani, sebagai pekerja harian alias sebagai nelayan," kata Prabowo.

Atas dasar itu, dia  menilai peran Badan Gizi Nasional (BGN) dan Program MBG sangat krusial dalam membantu masyarakat nan memerlukan sekaligus membangun generasi penerus nan lebih berkualitas. Ia juga mengungkapkan bahwa beragam negara maju telah menjalankan program serupa sebagai bagian dari strategi peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusianya.

"Jadi program ini adalah sangat penting. Dan program ini, jika berhasil, bakal menimbulkan suatu kemajuan nan sangat besar untuk ekonomi kita," terangnya. 

Tak hanya berakibat pada sektor kesehatan dan pendidikan, Prabowo juga menilai MBG berpotensi menggerakkan perekonomian hingga ke pelosok desa. Kehadiran dapur-dapur MBG, menurutnya, bakal menciptakan pasar nan lebih pasti bagi hasil pertanian dan produk upaya lokal, sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat.

"Kalau dapur-dapur berhasil, jika program-program ini melangkah dengan benar, berfaedah ekonomi di desa bakal hidup, petani-petani bakal meningkat penghasilannya, dia tidak bakal diganggu oleh tengkulak, dia bisa mendapat suatu jaminan, produknya, hasil keringetnya bisa diserap, bisa dibeli, dan dia bisa menjalankan kehidupan nan lebih baik," tuturnya.

Prabowo optimistis program tersebut bakal memberikan akibat besar andaikan terlaksana secara maksimal. Selain menjangkau puluhan juta penerima manfaat, MBG juga diyakini bisa menciptakan jutaan lapangan kerja baru dan memperkuat perputaran ekonomi di wilayah pedesaan.

"Kalau kelak program ini melangkah di puncaknya, kita bisa memberi makan 80 sekian juta, 83-85 juta, 30 ribu dapur melangkah dengan betul dan baik, kita bisa menghasilkan 1,5 juta pekerjaan umum dan mungkin 1,5 juta lagi pekerjaan nan nyata di ekonomi pedesaan, 3 juta lapangan kerjaan. Uang nan beredar di desa bakal sangat besar. Jadi saudara-saudara, saya percaya dan saya percaya program ini bakal berhasil," pungkasnya. (Z-10)

Kepala Kesbangpol Kabupaten Kendal, Alfebian Yulando(dok.istimewa)

Eskalasi kritik dan penyaluran aspirasi publik di ruang digital mengenai aktivitas pertambangan komoditas batuan namalain galian golongan C memantik respons sigap dari otoritas daerah. Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menyatakan kesiapannya untuk membuka draf ruang mediasi resmi guna mempertemukan komponen masyarakat sipil dengan para pemangku kepentingan (stakeholder).

Langkah taktis ini diambil menyusul draf gelombang unggahan di platform media sosial nan dinilai berpotensi mengonstruksi draf persepsi negatif serta memicu destabilisasi kohesi sosial. Kesbangpol memastikan bakal segera melakukan konsolidasi internal berbareng Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kendal.

Kepala Kesbangpol Kabupaten Kendal, Alfebian Yulando, menegaskan draf posisi lembaganya sebagai instrumen mitigasi konflik. Menurutnya, draf penjelasan berbareng para pengelola akun info digital (admin media sosial) diperlukan agar asimetri info tidak meluas menjadi draf tumbukan sosial di ranah domestik.

“Kami bakal berkoordinasi dengan Ibu Bupati dan meminta petunjuk lebih lanjut. Bersama Diskominfo, kami juga berupaya mengumpulkan admin-admin media sosial mengenai agar beragam info dan komentar nan berkembang di masyarakat dapat diklarifikasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan persepsi nan keliru maupun kegaduhan nan lebih luas,” ujar Alfebian Yulando, Rabu (3/6/2026).
Keseimbangan Informasi Digital dan Penghormatan Hak Hak Sipil

Alfebian menguraikan, draf tingginya keterbatasan publik terhadap penetrasi media sosial sebagai rujukan info primer menuntut adanya draf penyajian info nan objektif dan berimbang (cover both sides). Apabila masyarakat hanya mengonsumsi draf narasi tunggal tanpa adanya eksplanasi dari pemangku kebijakan, maka draf distorsi pemahaman terhadap draf izin tata ruang rawan terjadi.

“Media sosial sekarang menjadi salah satu rujukan masyarakat. Kalau masyarakat hanya memandang satu sisi info tanpa mendapatkan penjelasan dari pihak lain, maka keseimbangan info tidak bakal tercapai dan dapat memunculkan persepsi nan berbeda-beda,” katanya menganalisis draf kejadian komunikasi publik.

Secara kelembagaan, Kesbangpol menegaskan draf posisinya nan tetap menjunjung tinggi independensi kewenangan kebebasan beranggapan serta menyampaikan draf kritik nan dilindungi oleh konstitusi. Namun, dia menyarankan agar draf sengketa lingkungan ini dikanalisasi melalui draf forum tatap muka nan lebih konstruktif daripada sekadar menjadi polemik tak berujung di jagat maya.

“Kami menghargai kritik dan aspirasi masyarakat. Namun bakal lebih baik andaikan ada ruang komunikasi nan mempertemukan semua pihak sehingga substansi persoalan dapat dibahas secara terbuka dan tidak hanya berkembang melalui unggahan di media sosial,” jelas Alfebian.
Disparitas Regulasi Izin Sektoral dan Komitmen Jembatan Dialog

Lebih lanjut, Alfebian menjelaskan draf peta norma manajemen pertambangan, di mana draf otoritas publikasi izin eksplorasi maupun draf operasional produksi galian C secara yuridis berada di bawah draf kewenangan pemerintah provinsi dan kementerian mengenai di tingkat pusat. Kendati demikian, pemerintah wilayah tetap memposisikan diri sebagai draf penerima limpahan akibat sosial langsung dari draf keluhan penduduk di area lingkar tambang.

“Secara regulasi, kewenangan pertambangan berada di pemerintah pusat dan provinsi. Tetapi pada akhirnya masyarakat tentu menyampaikan aspirasi dan kritik kepada pemerintah daerah. Karena itu, kami mau membangun komunikasi nan lebih baik agar persoalan nan ada dapat dicari solusi bersama,” ucapnya memaparkan draf pembagian yurisdiksi.

Melalui skema draf audiensi terbimbing nan tengah dirancang, Kesbangpol memproyeksikan draf hasil berupa pemulihan stabilitas wilayah. Pendekatan persuasif ini dinilai sangat vital, mengingat Kabupaten Kendal saat ini tengah berakselerasi sebagai salah satu draf area pusat industri strategis nasional nan memerlukan draf kepastian norma serta kondusivitas suasana investasi nan sehat. 

Ilustrasi(Dok Magnific)

SEORANG laki-laki nan mengaku sebagai Ketua DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jawa Barat berinisial WK dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan intimidasi dan pengrusakan di kediaman seorang penduduk di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi.

Laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan (STTLAPDUAN) Nomor: STTLAPDUAN/799/V/2026/SAT RESKRIM/RESTRO BKS/PMJ nan diterbitkan Satreskrim Polres Metro Bekasi pada 30 Mei 2026.

Berdasarkan laporan nan dibuat korban berjulukan Layla Rizky, peristiwa itu terjadi pada Sabtu awal hari sekitar pukul 01.57 WIB di rumahnya nan berada di Kampung Pintu, Desa Bantarjaya, Kecamatan Pebayuran.

Dalam laporannya, Layla menyebut rumahnya didatangi sekelompok orang nan tidak dikenalnya. Rombongan tersebut diduga masuk ke area rumah dengan memanjat pagar dan naik ke genting gedung sebelum berinteraksi dengan penunggu rumah.

Korban mengaku rombongan itu dipimpin oleh seseorang nan memperkenalkan diri sebagai WK, nan disebut merupakan Kepala Desa Wanasari sekaligus Ketua DPD APDESI Jawa Barat. WK disebut datang berbareng sejumlah orang, termasuk anak perempuannya.

Karena tidak mengetahui identitas maupun tujuan kehadiran rombongan tersebut, Layla meminta surat tugas kepada pihak nan mengaku berasal dari kepolisian. Namun, menurut pengakuannya, arsip tersebut hanya diperlihatkan tanpa diberikan kesempatan untuk diperiksa secara langsung.

Pintu gerbang rumah kemudian dibuka setelah datang Ahmad Syarifudin nan disebut sebagai Ketua AKPERSI DPD Jawa Barat untuk mendampingi dan menjadi saksi.

Setelah berada di dalam rumah, rombongan tersebut disebut mempertanyakan identitas family pelapor serta keberadaan seseorang berjulukan Ncex. Dalam laporannya, Layla juga mengaku WK sempat menunjukkan sebuah pistol di hadapan sejumlah orang sembari meminta agar dirinya dipertemukan dengan orang nan sedang dicari.

Korban kemudian mengizinkan pihak nan mengaku personil kepolisian melakukan penggeledahan rumah. Namun situasi disebut memanas setelah terjadi adu mulut antara pelapor dan seorang wanita nan dalam laporan disebut sebagai anak WK.

Perempuan tersebut diduga melontarkan kata-kata kasar, memukul kendaraan nan terparkir di garasi, serta menendang kandang ayam milik pelapor. Selain itu, pagar rumah juga dilaporkan mengalami kerusakan hingga roboh.

Merasa mengalami intimidasi dan kerugian akibat peristiwa tersebut, Layla akhirnya melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Saat ini, laporan tersebut tetap dalam tahap penanganan dan menunggu proses penyelidikan lebih lanjut oleh abdi negara penegak hukum.

Hingga buletin ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari WK maupun pihak-pihak lain nan disebut dalam laporan pengaduan tersebut. Upaya konfirmasi kepada seluruh pihak mengenai tetap dilakukan guna memperoleh tanggapan dan penjelasan atas peristiwa tersebut sesuai prinsip keberimbangan pemberitaan. (E-4)

Ketua PDI Perjuangan Jawa Barat nan juga Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono.(MI/SUMARIYADI)

KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono menginstruksikan seluruh kader partai nan duduk di DPRD kota dan kabupaten se-Jawa Barat untuk merestrukturisasi anggaran pendapatan dan shopping wilayah (APBD).

Instruksi itu disampaikan saat konsolidasi partai di Kota Bekasi, Rabu (3/6).

Ono menegaskan langkah ini merespons ketidakstabilan ekonomi nasional, pelemahan rupiah dan ancaman inflasi.

“Evaluasi APBD kudu dimulai dari DPRD. Hapus program nan tidak langsung menyentuh pelayanan publik. Misalnya kunjungan kerja, studi banding, dan aktivitas sejenis,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat itu juga meminta legislator PDI Perjuangan membatasi agenda ke luar kota. Sebagai gantinya, personil majelis didorong turun langsung ke dapil untuk menyerap aspirasi masyarakat bawah.

Selain efisiensi anggaran, DPD PDI Perjuangan Jabar membawa dua agenda strategis, ialah menanam 10 komoditas pangan pendamping beras, penguatan ketahanan pangan berdikari perkotaan alias urban farming, dan rangkaian peringatan Bulan Bung Karno sepanjang Juni.

Menyikapi nilai cabe nan tembus Rp70 ribu, Ono mengimbau penduduk manfaatkan pekarangan rumah untuk menanam cabai, tomat, dan sayuran lain. “Ini langkah sederhana menekan beban ekonomi keluarga,” katanya.

Dari sisi penguatan internal, PDI Perjuangan Jabar menargetkan struktur partai dari PAC, Ranting, sampai Anak Ranting di seluruh Jawa Barat rampung bulan ini.

Tujuannya memaksimalkan Tiga Pilar Partai, ialah pengurus partai, personil fraksi di legislatif, dan kepala daerah, untuk memitigasi persoalan sosial-ekonomi warga.

“Ibu Ketua Umum selalu mengatakan bahwa kekuasaan itu hanya sebagai jalan saja. Senyatanya, PDI Perjuangan kudu datang di tengah-tengah rakyat untuk menyelesaikan segala persoalan mereka,” tandas Ono.

© 2026 Trans Media, CNN name, logo and all associated elements (R) and © 2026 Cable News Network, Inc. A Time Warner Company. All rights reserved. CNN and the CNN logo are registered marks of Cable News Network, Inc., displayed with permission.
Tentang Kami | Redaksi | Pedoman Media Siber | Karir | Disclaimer
CNN U.S. | CNN International | CNN en ESPAÑOL | CNN Chile CNN México | العربية | 日本語 | Türkçe

Jakarta, CNBC Indonesia - Kabar mengenai penggeledahan instansi badan gizi nasional alias bgn oleh kejaksaan agung republik indonesia pada rabu pagi tadi, langsung memicu reaksi sigap dari jejeran ketua parlemen di senayan.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, langsung angkat bicara menyusul beredarnya berita miring mengenai penggeledahan tersebut. parlemen sekarang tengah memantau ketat perkembangan situasi norma nan terjadi di tubuh lembaga baru buatan pemerintah tersebut.

Selengkapnya dalam Breaking News CNBC Indonesia (Rabu, 03/06/2026) berikut ini.

Add as a preferred
source on Google

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Kereta Api Indonesia (Persero) berencana menghadirkan kereta api berbasis baterai alias Battery Electric Multiple Unit (BEMU) di Indonesia mulai tahun depan. Jalur Padalarang-Cicalengka di Bandung Raya dipilih menjadi rute pertama nan bakal menggunakan teknologi kereta listrik tanpa kabel listrik aliran atas (LAA) tersebut.

Direktur Portofolio Management dan Teknologi Informasi KAI I Gede Darmayusa mengatakan, perkembangan teknologi kendaraan listrik dan baterai saat ini membuka kesempatan baru bagi industri perkeretaapian nasional.

"Nah kita saat ini memandang perkembangan dari elektrik vehicle alias baterai, kita juga memandang bahwa baterai itu juga bisa dipakai di kereta api. Nah challenge-nya kita sekarang adalah tadi kita sudah punya beberapa sarana, diesel, elektromotor unit nan perlu diganti. Kemudian elektrifikasi kita juga sangat rendah, hanya 10%," kata Gede dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) berbareng Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Menurut dia, tingkat elektrifikasi jalur kereta api di Indonesia tetap sangat terbatas. Dari total jaringan rel nan mencapai lebih dari 6.000 kilometer, hanya sekitar 600 kilometer nan telah menggunakan sistem elektrifikasi.

"Dari 6.000 lebih kilometer, hanya 600 kilometer nan elektrifikasi, dan membiayai elektrifikasi itu mahal," ujarnya.

Selain memerlukan investasi besar, sistem elektrifikasi konvensional juga dinilai mempunyai tantangan operasional tersendiri.

"Kemudian potensi gangguan operasional elektrifikasi di Indonesia juga tetap tinggi. Kalau kita mau mengangkat teknologi baru, tentunya kita mau memandang bahwa baterai ini kemajuan teknologinya sudah sedemikian rupa, sehingga sudah mulai bisa diadopsi oleh kereta api, lantaran kapasitasnya nan besar. Demikian juga, bukan hanya kapabilitas tapi berat baterai juga sedemikian rupa dan sudah semakin canggih, sekarang semakin ringan dan semakin fleksibel," jelasnya.

Karena itu, KAI berencana mulai mengangkat kereta berbasis baterai untuk jasa komuter. Kajian dan penjajakan kerja sama dengan PT Industri Kereta Api (Persero) alias INKA telah dimulai tahun ini.

"Jadi kita di KAI bermaksud untuk mengangkat baterai elektrikal multiple unit mulai tahun depan. Di mana kajiannya dan juga engaging and principle berbareng dengan INKA juga mulai tahun ini," ungkap Gede.

Bandung Raya menjadi wilayah pertama nan bakal merasakan teknologi baru tersebut. KAI memilih lintas Padalarang-Cicalengka sebagai proyek percontohan lantaran permintaan jasa komuter nan terus meningkat.

"Rencana kita pertama adalah, teknologi baru baterai ini bakal kita coba di jalur Padalarang Cicalengka. Sebagaimana diketahui, sekarang commuter line di sini memakai diesel multiple unit dan minatnya itu semakin tinggi dari hari ke hari," katanya.

Dengan teknologi baterai, KAI tidak perlu menunggu pembangunan jaringan elektrifikasi nan menyantap biaya besar untuk menghadirkan jasa kereta listrik di jalur tersebut.

"Jadi dengan adanya rencana baterai elektrikal multiple unit ini, kita bisa langsung membikin commuter line Padalarang Cicalengka tanpa menunggu elektrifikasi," lanjut dia.

Gede menjelaskan, kereta baterai nan direncanakan bakal beraksi di lintas sepanjang sekitar 42 kilometer tersebut mempunyai keahlian pengisian daya nan relatif cepat.

"Speknya adalah, ini bakal menjadi sekitar 42 km, ngecasnya itu dengan teknologi sekarang hanya 15 menit sudah full cas, sehingga bisa langsung melangkah tanpa ada LAA," jelasnya.

KAI menargetkan proses pengadaan dimulai pada September 2026. Jika melangkah sesuai rencana, satu rangkaian kereta baterai pertama bakal tiba pada kuartal II-2027.

"Rencana kami adalah mulai di September 2026 ini, sudah mulai ada procurement process, sehingga delivery satu train set itu di Q2-2027," kata Gede.

Menurutnya, andaikan proyek percontohan di Bandung berhasil, teknologi kereta baterai berpotensi diterapkan di beragam kota lain di Indonesia, nan saat ini belum mempunyai jaringan elektrifikasi.

"Mudah-mudahan dengan adanya baterai ini, itu juga bakal menjadi teknologi nan kita adopt di commuter line di kota-kota nan lain tanpa perlu elektrifikasi nan cukup mahal," ujarnya.

Adapun proyek BEMU di Bandung bakal melayani koridor komuter Padalarang-Cicalengka dengan panjang lintas sekitar 42 kilometer. Jalur tersebut membentang dari Padalarang, Cimahi, Bandung, hingga Cicalengka, dengan sejumlah stasiun antara seperti Cimindi, Andir, Kiaracondong, Gedebage, Rancaekek, dan Haurpugur.

Skemanya, kereta bakal menggunakan kombinasi operasi berbasis baterai dan support elektrifikasi pada segmen tertentu. Pengisian daya direncanakan dilakukan di titik Padalarang, depo Bandung, dan Cicalengka dengan waktu pengisian penuh sekitar 10-15 menit.

KAI memperkirakan jasa ini dapat beraksi dengan kecepatan hingga 120 km per jam dan headway sekitar 15-30 menit.

(dce/dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

KPK menangkap belasan orang dalam OTT di Imigrasi Jakarta Barat. KPK menyita peralatan bukti dolar Amerika Serikat hingga logam mulia.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah ikut terjaring dalam operasi senyap KPK.

"Salah satunya (Kepala Kantor Imigrasi) itu. Ada belasan orang nan diamankan dalam rangkaian aktivitas peristiwa tertangkap tangan kali ini," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Dari OTT tersebut, KPK menyita sejumlah peralatan bukti.

"Barang bukti nan diamankan ada kendaraan berupa mobil dan motor, kemudian ada juga peralatan bukti dalam corak duit tunai seperti valas USD (dolar AS) dan SGD (dolar Singapura), dan juga ada dalam corak logam mulia emas," kata Budi.

Budi berjanji, KPK bakal memberikan perkembangan terbaru kasus ini.

"Kami bakal pembaruan (beri tahu) terus perkembangannya, termasuk juga peralatan bukti-barang bukti nan diamankan. Nanti kami bakal pembaruan secara perincian untuk jumlahnya," katanya.

KPK mempunyai waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak nan ditangkap dalam OTT tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selain Ronald, Budi mengatakan KPK menangkap sejumlah aparatur sipil negara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta pihak swasta dalam upaya paksa nan dilakukan sejak Selasa (2/6/2026) malam.

Sementara itu, dia mengatakan tim KPK pada Rabu ini tetap berupaya melakukan penangkapan di wilayah selain Jakbar.

"Dalam perkembangannya, tim juga saat ini sedang bergerak di lapangan di wilayah Bali dan juga Jawa Barat," katanya.

Negara mempunyai tanggungjawab konstitusional untuk membiayai pendidikan pesantren.(Dok. Antara)

MAJELIS Masyayikh menilai negara mempunyai tanggungjawab konstitusional untuk membiayai pendidikan pesantren lantaran pesantren telah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional.

Pandangan itu disampaikan Majelis Masyayikh sebagai Pihak Terkait dalam sidang pengetesan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Mahkamah Konstitusi, Rabu (3/6). Perkara tersebut teregister dengan Nomor 75/PUU-XXIV/2026.

Ketua Majelis Masyayikh Abdul Ghofarrozin mengatakan, persoalan dalam Pasal 48 UU Pesantren tidak hanya terletak pada frasa “sesuai dengan keahlian finansial negara”, tetapi juga pada frasa “membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren”.

Menurut dia, penggunaan kata “membantu” menempatkan negara seolah hanya sebagai pemberi bantuan, bukan pihak nan mempunyai tanggungjawab membiayai pendidikan pesantren.

“Pesantren melaksanakan kegunaan pendidikan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Karena itu, negara tidak dapat diposisikan hanya sebagai pihak nan membantu, melainkan mempunyai tanggung jawab konstitusional untuk membiayainya,” ujar Abdul Ghofarrozin dalam keterangannya, Rabu (3/6).

Majelis Masyayikh berpandangan, sejak negara mengakui pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional melalui UU Pesantren, seluruh akibat konstitusional di bagian pendidikan juga bertindak terhadap pesantren.

Lembaga tersebut merujuk pada Pasal 31 UUD 1945 nan mengatur tanggungjawab negara dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem pendidikan nasional. Dalam pandangan Majelis Masyayikh, pesantren mempunyai kegunaan pendidikan nan sejalan dengan tujuan konstitusional, antara lain peningkatan keimanan, ketakwaan, adab mulia, serta penguasaan pengetahuan pengetahuan dan teknologi.

Karena itu, Majelis Masyayikh menilai tidak ada argumen konstitusional untuk menempatkan pesantren di luar tanggung jawab pembiayaan negara.

Dalam keterangannya, Majelis Masyayikh juga menjelaskan latar belakang pembentukan Pasal 48 UU Pesantren. Menurut lembaga itu, bangunan awal nan diperjuangkan dalam pembahasan undang-undang adalah negara wajib membiayai pesantren.

Namun, lantaran skema penganggaran saat itu tetap bertumpu pada sistem hibah, rumusan nan kemudian digunakan adalah frasa “membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren”.

Majelis Masyayikh menilai penggunaan frasa tersebut merupakan kompromi teknis dalam sistem fiskal, bukan pilihan ideologis alias konstitusional.

“Negara tetap wajib membiayai pendidikan pesantren sebagaimana diamanatkan dalam bangunan Pasal 31 UUD 1945 sehingga frasa ‘membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren’ melenceng dari petunjuk konstitusi,” kata Abdul Ghofarrozin.

Majelis Masyayikh juga menilai frasa tersebut menimbulkan ketidakpastian norma dalam praktik. Banyak pemerintah daerah, menurut lembaga itu, menafsirkan pendanaan pesantren sebagai kebijakan opsional.

Akibatnya, support anggaran terhadap pesantren kerap diberikan melalui skema hibah nan tidak tetap, berbasis proposal, berjuntai pada keahlian fiskal daerah, alias apalagi tidak dialokasikan dalam APBD.

Kondisi tersebut, menurut Majelis Masyayikh, berpotensi menimbulkan perlakuan nan tidak setara terhadap santri sebagai penduduk negara. Padahal, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menjamin kepastian norma nan setara serta perlindungan dari perlakuan diskriminatif.

Majelis Masyayikh menegaskan, pengakuan terhadap peran masyarakat dalam pendanaan pesantren tidak boleh dimaknai sebagai pelepasan tanggung jawab negara.

Menurut lembaga itu, partisipasi masyarakat dan tanggungjawab negara kudu dipandang sebagai dua instrumen nan saling melengkapi, bukan saling menggantikan.

Majelis Masyayikh berambisi Mahkamah Konstitusi menafsirkan Pasal 48 UU Pesantren sesuai semangat UUD 1945, ialah menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama pendidikan nasional, termasuk pendidikan nan diselenggarakan pesantren. (Z-10)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) baru nan secara unik menangani Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Tito menyoroti bahwa persoalan BUMD sering tidak terselesaikan lintas kepemimpinan kepala daerah, sehingga beban masalah justru diwariskan kepada pejabat berikutnya.

“Dan begitu terjadi pergantian pejabat kepala daerahnya, masalahnya kemudian bersambung menjadi tanggungan dari kepala wilayah berikutnya,” ungkap Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6).

“Kalau kepala wilayah berikutnya melanjutkan lagi perihal nan salah, makin berat lagi. Akhirnya, BUMD itu makin lama makin rugi, makin rugi, makin rugi,” lanjutnya.

Tito menjelaskan BUMD mempunyai peran krusial sebagai instrumen peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendorong kemandirian fiskal daerah.

“BUMD sebetulnya adalah salah satu instrumen krusial di samping pajak dan retribusi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk menuju kemandirian fiskal daerah,” tuturnya.

Namun, jika dikelola tidak optimal dan terus merugi, BUMD justru dapat menjadi beban bagi APBD, terutama dalam pembiayaan operasional, pemeliharaan, hingga penggajian pegawai daerah.

“Tapi jika seandainya rugi, justru dia bakal memeloroti APBD. Alih-alih menambah APBD, apalagi akhirnya membikin beban kepada APBD. Terutama untuk operasionalnya, kemudian maintenance, pegawai, dan lain-lain,” kata dia.

Karena itu, Kemendagri menilai perlu adanya penguatan regulasi, termasuk rencana penyusunan perubahan Peraturan Pemerintah (PP) tentang BUMD. Revisi tersebut diharapkan dapat memperkuat kegunaan pembinaan dan pengawasan, termasuk peran Kemendagri dalam proses seleksi dewan dan komisaris melalui panitia seleksi serta persetujuan kementerian.

Selain revisi regulasi, Kemendagri juga mendorong penguatan struktur kelembagaan dengan mengusulkan pembentukan dirjen unik BUMD di level eselon I.

Saat ini, pembinaan BUMD tetap berada di bawah Direktorat Jenderal Keuangan Daerah pada level eselon II, sementara unit teknis nan menangani BUMD dinilai tetap terbatas.

“Tapi bukan hanya spesifik BUMD. Jadi kepala nan menangani BUMD, BLUD, dan kemudian juga aset-aset daerah. Lebih spesifik nan nangani BUMD hanya seorang kasubdit nan power-nya pasti tidak bakal kuat setingkat dirjen,” ungkap Tito.

Tito mengatakan usulan tersebut telah disampaikan kepada sejumlah pihak terkait, termasuk Kementerian PAN-RB dan Kementerian Sekretariat Negara, serta meminta support Komisi II DPR. Pemerintah juga telah melakukan komunikasi lintas kementerian untuk mendorong penguatan izin tersebut.

“Kami sudah mengusulkan usulan, minta support dari Komisi II baik Kemenpan RB maupun juga Kementerian Sekretaris Negara. Kami sudah melakukan komunikasi dan tadi sudah disampaikan dari Kemensetneg agar RPP-nya diperkuat, dan dilakukan harmonisasi,” ucapnya.

Ia menambahkan, penguatan kelembagaan ini krusial agar pengawasan BUMD lebih efektif dan tidak lagi berjuntai pada struktur nan dinilai terlalu rendah dari sisi kewenangan.

“Kedua adalah agar juga segera untuk dibicarakan, di-exercise untuk menjadi seorang dirjen nan menangani unik BUMD. Karena ini aset negara nan tidak mini dan jangan sampai permasalahannya bersambung dari satu kepala wilayah ke kepala wilayah nan lainnya,” jelas Tito.

Tito juga menekankan penguatan pengawasan BUMD tidak hanya bermaksud untuk memperbaiki tata kelola, tetapi juga untuk melindungi kepala wilayah agar tidak terseret masalah norma di kemudian hari akibat warisan kebijakan sebelumnya.

“Juga untuk kepala wilayah itu untuk menyelamatkan nan berkepentingan juga lantaran kita tahu kadang-kadang kasusnya muncul setelah turun dari kepala daerah. Dipanggil kembali lantaran masalah urusan BUMD,” pungkasnya.

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) merespons kasus tindak pidana korupsi laptop Chromebook nan menjerat Nadiem Makarim. Sebab, beberapa kali eks Mendikbudristek ini menyebut nama Jokowi.

“Ya nan saya tahu Pak Menteri Nadiem Makarim orang baik,” ujar Jokowi di kediaman Solo, Rabu (3/6).

Soal namanya nan disebut-sebut dalam persidangan, Jokowi hanya menjawab singkat.

“Ya itu proses norma (sebut Jokowi dipersidangan),” kata dia.

Jokowi juga menanggapi pembelaan Nadiem, nan menyampaikan bahwa ada beberapa aspek nan memang pengarahan dari presiden Jokowi.

“Ya semua kebijakan, semua program memang itu semuanya dari presiden,” pungkasnya.

Sebelumnya, Tim Penasihat Hukum mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta untuk memvonis bebas kliennya dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Tim kuasa norma Nadiem meminta pengadil untuk menerima dan mengabulkan secara utuh nota pembelaan nan diajukan.

Ia menilai Nadiem tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan laptop Chromebook sebagaimana nan didakwakan.

"Membebaskan Terdakwa Nadiem Anwar Makarim dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum, alias setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa Nadiem Anwar Makarim dari segala tuntutan hukum," tegas kuasa norma Nadiem, Dodi S. Abdulkadir, saat membacakan permohonannya di hadapan Majelis Hakim, Selasa (2/6).

Pihak kuasa norma merinci bahwa kliennya sama sekali tidak terbukti melanggar dakwaan primair maupun subsidair.

"Menyatakan Terdakwa Nadiem Anwar Makarim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan seluruh tindak pidana nan didakwakan kepadanya," terang Dodi merujuk pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Samsung Galaxy S26 Ultra(Doc Samsung)

PERSAINGAN di pasar smartphone flagship semakin memanas, tidak hanya soal performa chipset alias kualitas kamera, tetapi juga pada aspek keamanan info personal. Kabar terbaru menyebut bahwa Xiaomi tengah mengembangkan fitur layar privasi inovatif nan diprediksi bakal menjadi pesaing kuat bagi teknologi serupa pada Samsung Galaxy S26 Ultra. Langkah ini menunjukkan ambisi Xiaomi untuk tetap berada di garda terdepan penemuan layar global.

Apa Itu Fitur Layar Privasi Xiaomi?

Fitur layar privasi nan sedang dikembangkan Xiaomi dirancang untuk membatasi perspektif pandang layar secara dinamis. Teknologi ini memungkinkan konten di layar hanya terlihat jelas oleh pengguna nan berada tepat di depan perangkat, sementara orang di sampingnya hanya bakal memandang layar nan gelap alias buram.

Berbeda dengan tempered glass privasi konvensional nan berkarakter permanen, teknologi pada perangkat Xiaomi ini dikabarkan berbasis perangkat lunak dan integrasi lapisan panel unik nan bisa diaktifkan alias dimatikan sesuai kebutuhan pengguna. Hal ini memberikan elastisitas tinggi, terutama saat pengguna berada di transportasi umum alias ruang publik.

Perbandingan Estimasi: Xiaomi vs Samsung Galaxy S26 Ultra

Meskipun info spesifikasi rinci tetap dalam tahap pengesahan internal dan menunggu rilis resmi dari masing-masing vendor, berikut adalah gambaran umum komparasi berasas tren teknologi layar saat ini:

Kelebihan dan Kekurangan Teknologi Layar Privasi

Implementasi fitur ini tentu membawa akibat pada pengalaman pengguna. Berikut adalah kajian pro dan kontra nan perlu diperhatikan:

Pros (Kelebihan):

• Keamanan Data: Melindungi info sensitif seperti password alias pesan pribadi dari pandangan orang asing.
• Kenyamanan di Ruang Publik: Pengguna merasa lebih tenang saat menggunakan ponsel di keramaian.
• Efisiensi: Tidak memerlukan aksesori tambahan seperti filter layar fisik.

Cons (Kekurangan):

• Penurunan Kecerahan: Teknologi privasi seringkali sedikit mengurangi tingkat kecerahan maksimal layar.
• Distorsi Warna: Pada perspektif tertentu, mungkin terjadi pergeseran warna (color shift).
• Konsumsi Daya: Pengaturan lapisan aktif tambahan berpotensi mengonsumsi daya baterai lebih besar.

Kapan Fitur Ini Akan Tersedia?

Hingga saat ini, info mengenai tanggal peluncuran resmi dan seri Xiaomi mana nan bakal pertama kali mengangkat fitur ini tetap dalam tahap validasi. Namun, banyak analis memprediksi teknologi ini bakal memulai debutnya pada seri flagship Xiaomi berikutnya untuk menandingi peluncuran Samsung Galaxy S26 Ultra di tahun 2026.

Kehadiran fitur ini menegaskan bahwa privasi bukan lagi sekadar fitur tambahan, melainkan kebutuhan pokok bagi pengguna smartphone modern. Kita tunggu saja gimana Xiaomi bakal mengeksekusi teknologi ini untuk memberikan nilai tambah bagi para penggunanya di seluruh dunia, termasuk di pasar Indonesia dengan transaksi menggunakan Mata Uang Rupiah nan kompetitif. (Z-4)

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana integrasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT Industri Kereta Api (Persero) alias INKA diproyeksikan membawa akibat besar bagi industri perkeretaapian nasional.

Selain menjamin pasokan sarana kereta api dalam jangka panjang, langkah ini juga diharapkan menjadi jalan untuk menyehatkan kondisi upaya INKA sekaligus memperkuat rantai pasok industri kereta nasional dari hulu hingga hilir.

Direktur Portofolio Management dan Teknologi Informasi KAI I Gede Darmayusa mengatakan, proses integrasi KAI dan INKA sekarang memasuki tahap kajian setelah kedua perusahaan mendapat mandat dari Danantara untuk melakukan uji tuntas secara menyeluruh.

"Kolaborasi KAI-INKA ini bukan hanya sekarang, mungkin sudah beberapa tahun lampau sudah ada rencananya, kajiannya, tetapi pada saat ini kami percaya di KAI bakal bisa kita kerjakan, lantaran pemegang saham kami, dalam perihal ini Danantara, pada tanggal 18 Mei 2026 sudah memberi kami mandat, baik KAI maupun INKA untuk melakukan uji tuntas dan kajian komprehensif untuk memperkuat kepastian pasokan sarana, efisiensi operasional, sinergi jangka panjang, serta penyehatan esensial upaya INKA," kata Gede dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) berbareng Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Gede menuturkan, salah satu argumen utama integrasi adalah kebutuhan sarana KAI nan terus meningkat dalam lima tahun ke depan.

KAI telah memetakan kebutuhan sekitar 2.166 gerbong bottom dump, 1.208 gerbong datar, 652 kereta penumpang, serta 30 rangkaian KRL Jabodetabek. Angka tersebut belum termasuk kebutuhan armada baru untuk pengembangan jasa di beragam kota.

"Ini hanya buat Jabotabek, belum lagi kereta-kereta nan bakal kita operasikan di kota-kota lain nan mungkin bakal ada request dalam 2 alias 3 tahun ke depan," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, tetap adanya persoalan keterlambatan pengiriman dan kualitas sarana nan perlu diperbaiki. Sejak 2016, KAI telah melakukan pengadaan sarana dari INKA senilai lebih dari Rp18 triliun. Namun lebih dari separuh perjanjian mengalami keterlambatan pengiriman, sementara seluruh perjanjian tercatat menghadapi persoalan teknis.

"100% dari perjanjian juga ada masalah teknis, artinya ada masalah quality issue dan juga keterlambatan delivery nan kudu kita sama-sama penuhi di INKA," tutur dia.

Karena itu, integrasi dinilai bakal memberikan faedah bagi kedua perusahaan. Dari sisi KAI, integrasi diharapkan meningkatkan keandalan sarana, menjamin ketepatan waktu pengiriman, serta menciptakan efisiensi biaya. Sementara bagi INKA, langkah ini bakal menghadirkan kepastian order jangka panjang dan sumber pendapatan berulang dari upaya Maintenance, Repair and Overhaul (MRO).

KAI memperkirakan nilai pesanan nan dapat diamankan untuk INKA dalam lima tahun ke depan mencapai sekitar Rp18,9 triliun. Sementara potensi upaya MRO diperkirakan mencapai sekitar Rp3 triliun per tahun alias setara Rp15 triliun dalam lima tahun.

"Nah mudah-mudahan dengan kepastian order maupun recurring income ini sekaligus juga bisa dijadikan sebagai fondasi nan kuat, untuk menyehatkan finansial dari INKA itu sendiri," ujarnya.

KAI menilai integrasi operator dan manufaktur kereta bukan sesuatu nan baru di dunia. Perusahaan telah mempelajari sejumlah praktik serupa nan diterapkan di Rusia hingga Jepang.

"Nah dari kita sebenarnya sudah juga melakukan beberapa benchmarking soal integrasi ini, nan pertama di Rusia, Jepang. Di Rusia itu sendiri, lantaran mungkin mereka punya embargo nan ketat dari Amerika dan Eropa, di mana mereka kudu betul-betul mengandalkan industri dalam negeri mereka, jadi Russian Railway itu mengakuisisi transholding, dimana transholding itu adalah manufaktur," jelas Gede.

Di Jepang, kata Gede, operator kereta juga mengendalikan perusahaan manufaktur untuk menyelaraskan kebutuhan operasional dengan pengembangan teknologi dan perawatan armada.

"Di Jepang sendiri, Japan Railway alias JR East itu juga mengakusisi 100% J-TREC, Japan Transport Engineering. Nah corak integrasinya adalah penuh melakukan design for maintenance dan juga kontrol kreasi dari JR Railway Operatornya sendiri," ucapnya.

Menurut KAI, model tersebut terbukti bisa menekan biaya pengadaan, memperjelas arah riset dan pengembangan, serta menciptakan kepastian investasi jangka panjang bagi industri kereta api.

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Salah satu prajurit TNI terdakwa kasus pembunuhan Kacab Bank M Ilham Pradipta, Serka Mochamad Nasir, divonis 13 tahun penjara oleh majelis hakim. Hukuman ini lebih berat 1 tahun dari tuntutan oditur lantaran pengadil menilai perbuatan terdakwa sangat keji.

Penilaian pengadil tersebut tertuang dalam poin ke-4 pada pertimbangan perihal memberatkan para terdakwa. Hal ini dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto saat sidang putusan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Berikut hal-hal nan memberatkan para terdakwa:
1. Perbuatan para terdakwa telah menghilangkan satu orang nyawa manusia nan sebelumnya kudu diambil kewenangan kemerdekaan dan kewenangan kebebasannya nan berujung kematian bagi korban almarhum M. Ilham Pradipta sehingga istri anak-anaknya kudu kehilangan figur dan kasih sayang seorang ayah
2. Para terdakwa tidak mengindahkan butir-butir dalam Sapta Marga Sumpah Prajurit 8 Wajib TNI nan selalu disinggungkan semenjak para terdakwa dilantik menjadi seorang Prajurit TNI sehingga para terdakwa menabrak rambu-rambu alias norma-norma norma nan telah ada
3. Bahwa perbuatan para terdakwa telah merusak gambaran TNI AD khususnya kesatuan para terdakwa di mata masyarakat lantaran perbuatan para terdakwa bertentangan dengan kepentingan militer nan senantiasa menjaga soliditas dan dengan rakyat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
4. Bahwa perbuatan para terdakwa sudah sedemikian berat dan kejinya, maka kondisi psikologis sosial kemasyarakatan secara umum dan secara unik kondisi psikologis family korban kudu segera dipulihkan dengan menjatuhkan pemidanaan terhadap para terdakwa setimpal dengan perbuatan nan dilakukannya.
5. Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar memandang kondisi korban nan sudah lemah tidak berdaya, namun malah membiarkan korban terus tersiksa beberapa jam di dalam kendaraan sampai dengan akhirnya korban dibuang di pinggir jalan area persawahan.
6. Pihak family korban ialah istri dan mertua korban, tidak mau mengampuni para terdakwa dan minta diberikan balasan nan setimpal.

Sementara untuk perihal nan meringankan, pengadil membacakan ada dua poin. Yaitu pertama, para terdakwa dinilai berterus terang dalam persidangan. Para terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak bakal mengulangi lagi serta memohon maaf sebesar-besarnya kepada family korban. Kedua, para terdakwa belum pernah dihukum, baik disiplin maupun pidana.

Selain perihal nan memberatkan dan meringankan, pertimbangan lain dari pengadil atas putusan nan diberikan terhadap para terdakwa ialah untuk terdakwa I, Nasir, dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan nan dilakukan secara bersama-sama. Sementara terdakwa II, Feri Herianto dan terdakwa III, Frengky Yaru, melakukan penculikan nan dilakukan secara bersama-sama.

Nasir, kata hakim, sebagai seorang prajurit dan paling senior, nan memang dipersiapkan dan dilatih dengan pengetahuan serta keahlian militer, telah menyalahgunakan pengetahuan dan ketrampilannya tersebut untuk membuang dan menghilangkan nyawa korban.

"Terdakwa I mengetahui saat diminta tolong oleh saksi II untuk menculik korban dengan iming-iming bayaran nan diinginkan sejumlah Rp 5 juta. Bukannya menolak lantaran bertentangan dengan norma hukum, namun malah menerima, dengan membujuk serta terdakwa II mencari tim untuk mengangkut korban di bawah sesuai pengarahan dari saksi Dwi Hartono," jelas Hakim Kolonel Chk Fredy.

Nasir juga dinilai telah menganiaya Ilham selama perjalanan dari wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat, ke wilayah Meikarta, Bekasi. Penganiayaan nan dilakukan Nasir menyebabkan Ilham tidak berdaya. Nasir pun malah membuang Ilham di pinggir jalan area persawahan nan sunyi penduduknya hingga akhirnya mengembuskan nafas terakhir di pinggir jalan.

Sementara untuk Heri, perannya ialah membujuk sejumlah orang, dalam perihal ini untuk melakukan penculikan terhadap Ilham di parkiran Lotte Mart Pasar Rebo, Jakarta Timur. Heri pun terus memandang dan mengawasi Ilham selama proses penculikan berlangsung. Sama halnya dengan Frengky, nan juga mendampingi dan mengawasi selama proses penculikan.

"Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan semangat dan upaya TNI untuk menjaga gambaran dan eksistensi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia," imbuh hakim.

Diketahui, Hakim Pengadilan Militer Jakarta menjatuhkan vonis penjara ke tiga prajurit TNI terdakwa kasus penculikan dan pembunuhan M Ilham Pradipta (37). Hakim menyatakan ketiganya terbukti bersalah dalam kasus ini.

Sidang putusan digelar di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (3/6). Sidang dipimpin majelis pengadil nan diketuai Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto.

Berikut ini vonis ketiga terdakwa:
1. Serka Mochamad Nasir: 13 tahun penjara
2. Kopda Feri Herianto: 7 tahun penjara
3. Serka Frengky Yaru: 1 tahun penjara.

Selain itu, pengadil menjatuhkan balasan tambahan berupa pemecatan dari TNI terhadap Nasir dan Feri. Nasir juga dihukum bayar restitusi Rp 750 juta kepada family korban. Sedangkan Feri dihukum bayar restitusi Rp 500 juta kepada family Ilham.

Hakim menyatakan terdakwa I, Nasir, telah terbukti membunuh korban. Sedangkan terdakwa II Feri dan terdakwa III Frengky dinyatakan terbukti menculik korban.

Hakim menyatakan perbuatan para terdakwa sangat sadis serta meninggalkan trauma mendalam bagi family Ilham. Hakim juga menyatakan perbuatan para terdakwa merusak nama baik TNI.

(dcom/dcom)

Rara dan Angie di Mampir Bentar Robby Purba. (Foto: MNC Media)

PT MRT Jakarta (Perseroda) tengah membangun ruang multifungsi bawah tanah alias extend concourse Bundaran HI. Proyek nan mengusung konsep seperti Orchard Road di Singapura ini ditargetkan rampung Juni 2027.

“Sekarang sedang ber-progress, dan itu kita bakal estimasikan selesai di Juni tahun depan berbarengan dengan uji coba MRT dari [Stasiun] Bundaran HI ke Monas,” ujar Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiyat, di Wisma Nusantara, Jakarta, pada Rabu (3/6).

Tuhiyat menyatakan extend concourse Bundaran HI seluas 1.652 meter persegi itu salah satunya bakal digunakan sebagai area komersil. MRT Jakarta tengah membuka proses seleksi operator hingga 5 Juni.

Pantauan kumparan di letak proyek, rencananya terdapat dua akses menuju extend concourse MRT Bundaran HI. Akses pertama berada dari arah Wisma Nusantara, sementara akses kedua bakal tersambung dengan Plaza Indonesia.

Dalam paparannya, Tuhiyat menjelaskan realisasi pembangunan extend concourse MRT Bundaran HI sampai 31 Mei 2026 mencapai 7,83%. Adapun pengerjaan proyek pada Juni ini berfokus pada pembongkaran gutter dan pemasangan tembok bata ringan.

Sementara mengenai uji coba MRT dari Stasiun Bundaran HI ke Stasiun Monas, Tuhiyat memaparkan progres pengerjaan sipil CP 201 nan meliputi jalur tersebut sudah mencapai 92,88%. Sehingga dia optimistis uji coba bisa dilakukan pada Juni tahun depan, berbarengan dengan rampungnya extend concourse MRT Bundaran HI.

“Mungkin [pembukaan] untuk publiknya sekitar mendekati akhir [tahun]. Itu sesuai prosedur. Tetapi secara resmi, pertengahan tahun depan Insyaallah meluncur tidak berakhir di Bundaran HI,” ujarnya.

Secara keseluruhan, proyek MRT Phase 2A per Mei 2026 sudah mencapai progres 60,78% alias di atas sasaran 59,70%. MRT Jakarta menargetkan proyek Phase 2A bisa mencapai 65,03% pada tahun ini.

Rencana Bangun Extend Concourse di Fatmawati

Sementara itu Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta, Farchad Mahfud, menyatakan pembangunan extend concourse tak hanya dilakukan di Bundaran HI. MRT Jakarta tengah mengkaji opsi area Fatmawati sebagai extend concourse selanjutnya.

“Kita sudah melaksanakan feasibility study. Area ini memang idealnya kita bakal kembangkan menjadi area komersial seperti halnya extended concourse Bundaran HI,” ujar Farchad.

Walau demikian, metode nan digunakan untuk membangun extended concourse Fatmawati bakal berbeda dengan pembangunan di Bundaran HI.

“Kalau Bundaran HI di bawah tanah, ini (Fatmawati -red) di atas tanah. Itu area nan sangat padat dan sangat macet. Kita tidak mau gegabah dalam mengembangkannya, oleh lantaran itu kita saat ini sedang menjalani proses creative financing juga. Mungkin dengan pihak ketiga menjadi penanammodal dan sebagainya,” tutup Farchad.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menampilkan sejumlah kendaraan nan menjadi peralatan bukti hasil operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

OTT tersebut dilakukan pada Selasa (2/6) malam dan turut mengamankan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah.

Sejumlah kendaraan nan disita dipamerkan sebagai bagian dari peralatan bukti nan tengah didalami interogator KPK.