JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim menilai adanya pengabaian kebenaran persidangan, setelah dia dituntut 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek.

Menurutnya, Tuntutan 18 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dia nilai seperti daftar narasi nan tidak ada sambungannya dengan perkara tersebut. Sebagai gambarannya, dia menganalogikan sebuah mobil nan menurutnya telah jelas dibuktikan dalam persidangan.

"Saya kasih analogi. Di dalam sidang, misalnya ada mobil. Di dalam sidang itu, mobilnya dibawa, ada foto mobilnya. Ini mobil biru. Mobilnya ini harganya ini, bukti transfernya segini, 100 harganya, dan lain-lain," ucap Nadiem di PN Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Namun nan membuatnya heran, terhadap mobil biru tersebut nan secara jelas telah dibuktikan melalui persidangan justru tak dipertimbangkan dalam tuntutan. Padahal menurutnya, selama proses persidangan mobil tersebut telah dibuktikan berwarna biru.

"Ini mobil biru dengan bukti bahwa harganya 100, mobilnya dateng. Di dalam tuntutan, tidak, mobilnya merah dan harganya 50, seperti itu. Sesuatu nan sudah dibuktikan dengan beragam dokumentasi, di dalam tuntutan kembali lagi ke awal," ucap dia.

Oleh karenanya, dia menganggap persidangan nan telah digelar berhari-hari terasa percuma lantaran hilangnya fakta-fakta dalam ruang sidang.

"Jadi buat apa sidang? Itu pertanyaan saya, jika setiap perihal nan sudah dibuktikan dengan saksi, dengan pengarsipan sudah keluar, tetapi di tuntutan kembali saja kepada dakwaan awal sebelum proses persidangan, Buat apa kita bersidang? Buat apa," ucap Nadiem.

Kumpulkan Data dari Taxi Hijau Penyebab Awal Kecelakaan

Minta Masyarakat Tunggu Hasil Investigasi

JAKARTA  - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Jaksa juga memaparkan hal-hal memberatkan dan meringankan sebelum membaca tuntutan itu.

Hal memberatkan nan diungkap Jaksa adalah bahwa Nadiem telah melakukan perbuatan melawan norma di bagian pendidikan. Kata Jaksa, perbuatan itu mengakibatkan terhambatnya kualitas pemerataan pendidikan anak-anak Indonesia.

"Perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi di bagian pendidikan nan merupakan sektor strategis pembangunan bangsa telah mengakibatkan terhambatnya kualitas pemerataan pendidikan anak-anak di Indonesia," ujar jaksa Roy Riady saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Nadiem juga dinilai tidak mendukung program pemerintah nan tengah gencar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, perbuatan melawan norma nan dilakukan Nadiem juga dinilai menimbulkan kerugian negara nan besar.

"Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ibrahim Arief, Sri Wahyuningsih, Mulyatsyah, dan Jurist Tan DPO telah mengakibatkan kerugian finansial negara dalam jumlah nan besar ialah Rp1.567.888.662.716,74 dan kerugian finansial negara akibat pengadaan Chrome Device Management nan tidak diperlukan dan tidak berfaedah sebesar USD 44.054.426 alias setidak-tidaknya sebesar Rp 621.387.608.730 berasas kurs terendah pada bulan Agustus 2020 sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp14.105 untuk 1 dolar Amerika Serikat," ujar jaksa.

Jaksa juga menilai Nadiem melakukan perbuatan pengadaan Chromebook dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Perbuatan ini, kata jaksa, dilakukan dengan mengabaikan kualitas pendidikan anak.

"Terdakwa dalam penyelenggaraan pengadaan TIK Chromebook tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dengan tujuan mendapatkan untung pribadi telah mengabaikan kualitas pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di Indonesia, sehingga kekayaan kekayaan Terdakwa mengalami peningkatan nan tidak seimbang dengan penghasilan nan sah alias diduga dari tindak pidana korupsi sebesar Rp 4.871.469.603.758. Terdakwa berbelitan dalam proses persidangan," imbuh jaksa.

Jakarta Bhayangkara sukses menembus semifinal AVC Mens Volleyball Champions League 2026 (Foto: Instagram/@bhayangkaravolley)

PONTIANAK – Jakarta Bhayangkara sukses menembus semifinal AVC Men’s Volleyball Champions League 2026 usai mengalahkan Zhaiyk VC dengan skor 3-1 (25-20, 25-27, 25-19, dan 25-21). Pertandingan itu berjalan di GOR Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (13/5/2026).

Kemenangan ini membawa Bhayangkara Presisi melangkah ke empat besar turnamen. Mereka sekarang tinggal menunggu pemenang laga Al Rayyan dari Qatar melawan Hyundai Skywalkers asal Korea Selatan.

Pertandingan Al Rayyan versus Hyundai Skywalkers dijadwalkan berjalan pada Rabu malam pukul 19.00 WIB. Pemenang laga tersebut bakal menjadi musuh Bhayangkara Presisi di semifinal.

Sementara itu, kekalahan dari Bhayangkara Presisi membikin Zhaiyk VC kudu menghentikan langkahnya di AVC Champions League 2026 Putra. Turnamen musim ini memang menggunakan format gugur sejak ronde pertama.

Jalannya Pertandingan

Bhayangkara Presisi tampil dengan kekuatan terbaik saat menghadapi wakil Kazakhstan tersebut. Noumori Keita, Rok Mozic, dan Robertlandy Simon langsung dipercaya tampil sejak awal pertandingan.

Pada set pertama, pertandingan melangkah ketat sejak poin awal. Kedua tim saling bergantian memimpin hingga skor sempat seri 10-10.

Setelah itu, Bhayangkara Presisi mulai menemukan ritme permainan terbaiknya. Penampilan apik Noumori Keita di akhir set membikin Bhayangkara Presisi menang 25-20 dan unggul 1-0.

Memasuki set kedua, Zhaiyk VC tampil lebih garang dan sempat memimpin 9-4. Bhayangkara Presisi sebenarnya bisa memangkas jarak menjadi 15-17, tetapi kembali tertinggal 18-23.

Bhayangkara Presisi kemudian bangkit lewat performa impresif Noumori Keita. Mereka apalagi sempat membalikkan keadaan menjadi unggul 25-24 sebelum akhirnya kalah 25-27 akibat error nan dilakukan Rok Mozic.

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi II DPR, Romy Soekarno mengusulkan agar Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai difungsikan sebagaimana Istana Kepresidenan di luar Ibu Kota Jakarta.

Usulan itu disampaikan Romy sekaligus merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nan menegaskan bahwa Ibu Kota Indonesia hingga saat ini tetap di Jakarta hingga Keppres diterbitkan.

Namun sembari menunggu kesiapan, Menurut Romy, Istana Kepresidenan di IKN mestinya bisa digunakan.

"Apabila diperlukan, posisi Istana Negara di Ibu Kota Nusantara dapat terlebih dulu difungsikan setingkat area istana kepresidenan seperti Istana Bogor, Istana Cipanas, maupun Istana Tampaksiring, sembari menunggu kesiapan penuh perpindahan pemerintahan nasional," ujar Romy dalam keterangannya, Rabu (13/5).

Dia menambahkan bahwa putusan MK selain menegaskan ibu kota negara tetap di Jakarta, juga memberikan ruang bagi pemerintah dalam mempersiapkan proses transisi nasional secara bertahap.

Namun, kata dia, masyarakat tak perlu khawatir, dan tidak menganggap bahwa proses pembangunan IKN bakal dihentikan. Romy menyebut pembangunan di IKN bakal tetap berjalan, namun dengan pendekatan nan lebih realistis dan terukur.

"Jangan dipahami seolah pembangunan Ibu Kota Nusantara berhenti. Pembangunan bisa tetap berjalan, tetapi pendekatannya kudu lebih realistis, bertahap, terukur, dan strategis sesuai keahlian negara dan prioritas nasional," kata politikus PDIP itu.

Dia meyakini, IKN mempunyai potensi besar untuk menjadi pusat pemerintahan modern berbasis lingkungan, pusat transisi daya nasional, pusat penguatan ketahanan pangan, hingga pusat pengelolaan sumber daya alam nan berkelanjutan.

Di sisi lain, dia menilai pemindahan kementerian tak kudu dilakukan secara serempak. Dia bilang, pemerintah bisa memprioritaskan terlebih dulu kementerian nan mempunyai relevan dengan konsep pembangunan lingkungan dan energi.

Beberapa kementerian nan dimaksud yakni, Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, alias Kementerian Pertanian.

"Kalimantan mempunyai posisi strategis dalam rumor kehutanan, energi, pertambangan, biodiversitas, lingkungan hidup, dan ketahanan pangan nasional," ujarnya.

MK sebelumnya menegaskan saat ini Provinsi DKI Jakarta tetap Ibu Kota Indonesia saat membacakan putusan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

MK menolak permohonan nan teregister Nomor 71/PUU-XXIV/2026, dan dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo pada Selasa (12/5).

Dalam gugatan itu, pemohon menilai norma Pasal 2 ayat (1) UU 2/2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta tidak sinkron dengan norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022, sehingga menimbulkan keadaan kekosongan status konstitusional ibu kota negara nan berimplikasi terhadap keabsahan tindakan-tindakan pemerintahan, termasuk publikasi keputusan penyelenggaraan negara, aktivitas penyelenggaraan negara, dan penyelenggaraan manajemen pemerintahan.

(thr/dal)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]

JAKARTA – Persaingan merebut mahkota juara Super League 2025-2026 kian panas. Persib Bandung dipastikan tidak bisa duduk tenang di pucuk klasemen sementara lantaran terus ditempel ketat Borneo FC Samarinda.

Menyisakan dua laga tersisa, Persib dan Borneo sama-sama mengoleksi poin sama: 75. Situasi ini tak pelak membikin pertarungan keduanya semakin sengit.

Pada pekan ke-33, Persib Bandung bakal bertempur di markas PSM Makassar, Sabtu (17/5/2026) pukul 19.00 WIB. Pada hari dan jam sama, Borneo FC bakal melawat ke Persijap Jepara.

Jika keduanya sama-sama menang, gelar juara bakal ditentukan hingga laga terakhir pada pekan ke-34. Pertanyaannya, mampukah Maung Bandung kembali mengulang kejayaan dengan mengunci gelar juara kejuaraan terelite sepak bola Tanah Air itu?

Pertanyaan ini nan dikuliti wartawan Okezone Ramdani Bur, Wikanto Arungbudoyo dan Feby Novalius dalam program podcast Kick Off! Lika-liku rivalitas panas dan kesempatan siapa bakal tertawa paling akhir di Super League dibahas dengan style cerdas, bernas dan trengginas.

Berita Terkait

Surabaya, CNN Indonesia --

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan agar pemilik alias pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) nan bermasalah dimasukkan ke dalam daftar hitam alias blacklist.

Hal ini menyusul kejadian keracunan massal nan menimpa sekitar 200 siswa setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dari SPPG Tembok Dukuh di Surabaya, Jawa Timur.

"Bila perlu di-blacklist. Blacklist-nya itu bukan SPPG-nya ya, ingat ya. Kalau saya Kepala BGN, saya blacklist pengelola, orangnya. Karena ini man-made. Ini kesalahan orang," kata Pigai saat meninjau korban di RSIA Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Surabaya, Rabu (13/5).

Pigai menilai kejadian ini murni disebabkan oleh aspek human error. Menurutnya, kejadian keracunan itu disebabkan oleh ketidakprofesionalan pemilik dalam mengelola beban kerja dapur.

"Bukan kesalahan SPPG, tapi kesalahan orang pengelolanya. Kesalahan pemiliknya. Jadi pemiliknya semestinya di-blacklist," kata dia.

Pigai menemukan fakta, SPPG Tembok Dukuh melayani hingga 13 sekolah di wilayah Surabaya. Ia menilai rasio tersebut tidak wajar dan melampaui kapabilitas ideal, sehingga memicu manajemen nan amatir dan tidak disiplin.

"Saya pikir satu dapur mengelola 13 sekolah itu terlalu banyak. Sehingga dalam manajemen pengelolaannya ya amatir, tidak profesional, tidak cermat, tidak teliti, tidak cekatan, dan tidak disiplin ya," ujar Pigai.

Ia pun meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera mengganti pengelola dapur tersebut dengan pihak nan lebih kompeten guna menjamin keamanan dan keselamatan para siswa.

"Dapur nan bertanggung jawab atas pengelolaan pemberian MBG kepada 13 sekolah tersebut sudah wajib dan kudu diganti serta dihentikan dengan nan lebih profesional," ucapnya.

Sebelumnya, 200-an siswa hingga pembimbing dari 12 sekolah di Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur, diduga mengalami keracunan massal usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (11/5).

Dari jumlah itu, sebagian besar siswa telah diperbolehkan pulang. Sedangkan tujuh pasien hingga Rabu (13/5) sekarang tetap menjalani perawatan dan observasi di RSIA Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Surabaya.

(frd/ugo)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]

Jakarta - Seorang asisten rumah tangga (ART) berinisial R (53) di Medan Satria, Kota Bekasi, ditangkap polisi lantaran mencuri perhiasan milik majikannya. Pelaku menggasak beragam perhiasan emas korban dengan total lebih dari 50 gram.

"Korban saudari YA dan pelaku ini saudari R, usia 53 tahun, dia (R) adalah asisten rumah tangga dan sudah bekerja dengan korban sekitar 5-6 tahun," kata Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Kusumo Wahyu Anggoro, Rabu (13/5/2026).

Kusumo menyebut tindakan R diketahui korban ketika hendak menukar perhiasan emasnya pada Minggu (15/3). Korban kaget memandang semua perhiasannya lenyap dari tempat penyimpanannya.

"Akhirnya korban menanyai perihal tersebut ke pelaku, tetapi pelaku tidak menjawab. Kemudian melaporkan perihal tersebut ke kepolisian dan pelaku mengakui perbuatannya," kata Kusumo.

Hasil pemeriksaan menunjukkan pelaku mengaku mengambil perhiasan korban secara berjenjang dengan memanfaatkan kepercayaan sang majikan. Perhiasan emas milik korban nan dicuri pelaku di antaranya kalung, liontin, dan gelang dengan berat total lebih dari 50 gram.

"Modus operandinya bahwa pelaku ini adalah kepercayaan daripada korban ini. Pelaku mengetahui di mana korban menyimpan perhiasan-perhiasannya dan di situ pelaku mengambil perhiasan korban secara bertahap," kata Kusumo.

"Adapun peralatan barang nan lenyap antara lain ada satu buah kalung seberat 5,12 gram, liontin bulat seberat 1,99 gram, kemudian juga liontin kupu-kupu seberat 2,24 gram, kemudian gelang keroncong ukir seberat 6 gram, kemudian gelang rantai sisik seberat 15,75 gram, kemudian gelang rantai sisik naga seberat 20,7 gram," imbuhnya.

Barang-barang milik pelaku, kata Kusumo, telah lenyap dijual. Pelaku diduga hendak memberikan duit hasil penjualan peralatan rampasan kepada seorang spiritual nan mengaku bisa menggandakan duit secara gaib. Pelaku dijerat dengan pasal 477 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman balasan maksimal 7 tahun penjara.

"Pelaku menjual barang-barang tersebut. Kemudian juga pelaku ini juga sempat berkenalan dengan salah satu mahir spiritual, nan mengaku bisa menggandakan duit ataupun duit gaib, (dikenal) melalui medsos," kata Kusumo. (sol/azh)

Jakarta - Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono mengatakan anak-anak dari family prasejahtera susah keluar dari lingkaran kemiskinan andaikan tetap tumbuh di lingkungan nan tidak kondusif terutama dalam proses belajar. Karena itu, katanya, program Sekolah Rakyat dirancang berbasis pondok (boarding school) dengan kualitas unggulan.

"Tujuan Sekolah Rakyat hanya satu, untuk memutus transmisi kemiskinan. Presiden Prabowo Subianto tidak mau jika orang tuanya miskin, anaknya ikut miskin," kata Agus Jabo dalam keterangannya, Rabu (13/5/2026).

Hal itu dia katakan saat menerima audiensi Pemerintah Daerah Lima Puluh Kota, Banyuasin, Lampung Tengah, dan DPRD Aceh Singkil di instansi Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Rabu (13/5).

Ia menjelaskan konsep sekolah berasrama menjadi jawaban atas pertanyaan publik nan menilai pemerintah cukup memperbaiki sekolah reguler nan sudah ada.

Menurut Agus Jabo, persoalan utama anak-anak miskin bukan hanya akses pendidikan, tetapi juga lingkungan tempat mereka tumbuh dan berkembang.

"Kalau mereka sekolah reguler dari pukul 7 sampai pukul 1 lampau pulang ke rumah. Rumahnya itu tidak layak. Makan satu kali sehari, mau belajar lampunya tidak ada, pergaulannya juga tidak jelas. Bagaimana mereka mau berkembang? Itu jelinya Pak Presiden, ini ditangani dan negara nan mengurus," ujarnya.

Agus Jabo menyebut berasas data, lebih dari 64 persen anak dari family miskin berisiko mengalami kemiskinan antargenerasi andaikan negara tidak melakukan intervensi.

Karena itu, intervensi pemerintah dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui pendidikan, tetapi juga menyasar kondisi ekonomi dan tempat tinggal family siswa.

"Perintah Pak Presiden itu (ekonominya) diurus juga. Ekonomi ibu bapaknya diurus, rumahnya nan rusak diperbaiki," katanya.

Kemensos, lanjut Agus Jabo, telah bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengenai perbaikan rumah family miskin. Dalam kerja sama tersebut, Kementerian PKP siap merenovasi sekitar 10 ribu rumah orang tua siswa Sekolah Rakyat pada tahun ini.

Sekolah Rakyat menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui jalur pendidikan.

Lebih lanjut, Program Sekolah Rakyat rintisan telah melangkah di 166 titik dan menampung 15.954 siswa. Pada tahun ini, sebanyak 104 sekolah permanen ditargetkan siap memulai aktivitas pembelajaran pada Juli 2026. Dengan penambahan tersebut, Sekolah Rakyat diproyeksikan bisa menampung puluhan ribu siswa sepanjang 2026.

"Presiden maunya cepat, banyak dan (kualitasnya) terbaik," ujar Agus Jabo.

Meski diperuntukkan bagi masyarakat miskin pada desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), akomodasi Sekolah Rakyat disiapkan setara sekolah unggulan. Setiap sekolah bakal dilengkapi akomodasi pendidikan dan pondok terpadu, termasuk laboratorium, perpustakaan, sarana olahraga, dan aula.

Agus Jabo menegaskan Presiden juga menginginkan setiap kabupaten dan kota mempunyai minimal satu Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi family miskin.

"Presiden memerintahkan tiap kabupaten/ kota minimal punya satu (Sekolah Rakyat)," katanya.

Selain pendidikan dan akomodasi belajar, pemerintah juga menanggung kebutuhan dasar seluruh siswa selama menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat, termasuk makan tiga kali sehari, snack dua kali sehari, 8 seragam, dan 4 pasang sepatu.

Selanjutnya, lulusan Sekolah Rakyat bakal difasilitasi sesuai minat dan potensi masing-masing, baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang nan lebih tinggi maupun menjadi tenaga kerja terampil.

Bupati Lima Puluh Kota, Safni Sikumbang menyambut positif program Sekolah Rakyat dan menyatakan kesiapan daerahnya membangunan sekolah tersebut.

"Tentang lahan (Sekolah Rakyat) Pak Mensos minta 8 hektare, kami kasih 10 hektare. Persiapan nan lain juga tengah kami siapkan," kata Safni.

Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin, Salni Fajar mengusulkan kembali lahan di Desa Mulya Agung, Kecamatan Banyuasin III setelah usulan lahan sebelumnya tidak lolos kriteria Kementerian PU.

"Perintah Pak Bupati menyiapkan lahan lain, alhamdulilah dapat di dekat kompleks perkantoran Pemkab seluas 6,5 hektare," kata Salni.

Sebagai informasi, datang dalam pertemuan tersebut, Tenaga Ahli Menteri Budi Prasetyo, Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Joko Widiarto, Direktur Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan Radik Karsadiguna, Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Masryani Mansyur, Sekber Sekolah Rakyat Jauhari.

Hadir pula jejeran Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, ialah Kepala Dinas Sosial Indra Suryani serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman Nono Sukri. Dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin datang Tenaga Ahli Bupati Asro Lambo dan Ketua Komisi III DPRD Banyuasin Arisa Lahari.

Sementara dari DPRD Aceh Singkil datang Ketua Fraksi NasDem Desra Novianto, Ketua Badan Legislasi dari Fraksi NasDem Warman, serta Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Golkar Surianto. Serta Kepala Dinas Sosial Lampung Tengah Ari Nugraha Mukti. (prf/ega)

Jakarta - Majelis pengadil militer pada sidang penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus menyatakan pemeriksaan saksi dan terdakwa selesai. Pihaknya bakal menggelar sidang tuntutan pekan depan.

"Baik, pemeriksaan saya nyatakan selesai, tinggal tuntutan ya. Satu minggu ke depan, tanggal 20. Rabu tanggal 20. Pembacaan tuntutan oditur militer," ujar pengadil ketua Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto usai sidang pemeriksaan kepada 4 terdakwa di Pengadilan Militer Jakarta II-08, Jakarta Timur, Rabu (13/05/2026).

Hakim meminta oditur militer melimpahkan berkas tuntutan secepatnya. Dia menyebut perkara penyiraman air keras kepada Andrie Yunus merupakan perkara menonjol.

"Diupayakan dulu. Ini kan perkara menonjol. Saudara melimpahkan juga dalam waktu secepatnya juga bisa, masa tuntutan," ujarnya.

Dalam kasus ini, oditur mendakwa empat terdakwa melakukan penyiraman air keras ke Andrie Yunus. Keempat terdakwa adalah terdakwa I Sersan Dua Edi Sudarko, terdakwa II Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi, terdakwa III Kapten Nandala Dwi Prasetyo, dan terdakwa IV Letnan Satu Sami Lakka.

Oditur militer mengatakan para terdakwa melakukan tindakan tersebut lantaran jengkel kepada Andrie. Oditur mengatakan para terdakwa mengetahui Andrie pada 16 Maret 2025 saat Andrie masuk dan melakukan interupsi dalam rapat pembahasan revisi UU TNI nan digelar DPR di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan. Para terdakwa menilai perbuatan Andrie telah melecehkan lembaga TNI.

"Dengan kejadian tersebut, para terdakwa menilai kerabat Andrie Yunus telah melecehkan lembaga TNI, apalagi menginjak-injak lembaga TNI," ujar oditur saat membacakan surat dakwaan.

Oditur mendakwa keempat tentara tersebut melanggar Pasal 469 ayat 1 subsider Pasal 468 ayat 1 lebih subsider Pasal 467 ayat 1 juncto ayat 2 juncto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. (dcom/dcom)

Jakarta - Libur Kenaikan Yesus Kristus tahun ini menjadi salah satu momen libur panjang nan dinantikan masyarakat. Pemerintah telah menetapkan agenda hari libur nasional dan libur berbareng untuk peringatan tersebut melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026.

Berdasarkan patokan tersebut, libut peringatan Kenaikan Yesus Kristus pada tahun 2026 berdekatan dengan akhir pekan sehingga menghadirkan periode long weekend. Lalu, berapa hari total liburnya dan kapan saja tanggal merahnya? Berikut agenda lengkapnya.

Tanggal Merah Kenaikan Yesus Kristus

Merujuk SKB 3 Menteri Nomor 1497 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, dan Nomor 5 Tahun 2025, pemerintah menetapkan dua hari libur mengenai peringatan Kenaikan Yesus Kristus 2026. Tanggal merah tersebut terdiri dari satu hari libur nasional dan satu hari libur bersama.

Hari libur nasional Kenaikan Yesus Kristus jatuh pada Kamis, 14 Mei 2026. Setelah itu, pemerintah juga menetapkan libur bersamanya pada Jumat, 15 Mei 2026.

Berikut rinciannya:

• Kamis, 14 Mei 2026: Libur nasional Kenaikan Yesus Kristus
• Jumat, 15 Mei 2026: Cuti berbareng Kenaikan Yesus Kristus

Long Weekend Kenaikan Yesus Kristus

Jadwal libur nasional dan libur berbareng Kenaikan Yesus Kristus nan berdekatan dengan akhir pekan membikin masyarakat dapat menikmati long weekend selama empat hari berturut-turut.

Periode long weekend tersebut dimulai sejak Kamis, 14 Mei 2026 hingga Minggu, 17 Mei 2026. Momen ini biasanya dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian, berkumpul berbareng keluarga, maupun beristirahat dari aktivitas kerja dan sekolah.

Berikut agenda long weekend Kenaikan Yesus Kristus 2026:

• Kamis, 14 Mei 2026: Libur nasional Kenaikan Yesus Kristus
• Jumat, 15 Mei 2026: Cuti berbareng Kenaikan Yesus Kristus
• Sabtu, 16 Mei 2026: Libur akhir pekan
• Minggu, 17 Mei 2026: Libur akhir pekan

Libur Setelah Kenaikan Yesus Kristus

Setelah long weekend Kenaikan Yesus Kristus, tetap ada sejumlah hari libur nasional dan libur berbareng lain sepanjang 2026. Beberapa tanggal merah berikutnya antara lain peringatan Idul Adha, Hari Lahir Pancasila, Tahun Baru Islam, hingga Hari Natal pada akhir tahun.

Berikut daftar libur setelah Kenaikan Yesus Kristus 2026:

• Rabu, 27 Mei 2026: Libur nasional Idul Adha 1447 Hijriah
• Kamis, 28 Mei 2026: Cuti berbareng Idul Adha 1447 Hijriah
• Senin, 1 Juni 2026: Libur nasional Hari Lahir Pancasila
• Selasa, 16 Juni 2026: Libur nasional Tahun Baru Islam 1448 Hijriah
• Senin, 17 Agustus 2026: Libur nasional Proklamasi Kemerdekaan
• Selasa, 25 Agustus 2026: Libur nasional Maulid Nabi Muhammad SAW
• Kamis, 24 Desember 2026: Cuti berbareng Kelahiran Yesus Kristus (Natal)
• Jumat, 25 Desember 2026: Libur nasional Kelahiran Yesus Kristus (Natal)

Jadi, ada 2 tanggal merah Kenaikan Yesus Kristus dengan total 4 hari periode long weekendnya. Dengan adanya agenda libur nasional dan libur berbareng tersebut, masyarakat dapat mulai merencanakan agenda selama periode libur 2026. (wia/zap)

Nama Heri Setiyono namalain Heri Black muncul dalam pusaran investigasi kasus korupsi importasi Bea Cukai nan diusut KPK. Pengusaha asal Semarang ini dipanggil KPK hingga rumahnya digeledah.

Tim interogator KPK rupanya telah beberapa kali memanggil Heri, namun pengusaha tersebut tidak hadir. KPK telah memberikan ultimatum agar Heri Black bersikap kooperatif.

"Pekan lampau interogator sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap kerabat HB, namun nan berkepentingan tidak hadir," kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (12/5/2026).

"Ya tentu kami secara umum mengimbau kepada setiap saksi nan dipanggil agar kooperatif, datang datang memenuhi panggilan interogator dan memberikan keterangan nan dibutuhkan secara jujur dan lengkap," sambungnya.

Budi mengatakan ketidakhadiran saksi tentu bakal menjadi pertimbangan interogator terhadap suatu perkara nan ditangani. Termasuk langkah terhadap upaya pemanggilan terhadap Heri Black.

"Tentu ini juga menjadi pertimbangan dari interogator dalam proses penanganan perkara ini. Nanti kita bakal tunggu perkembangannya, semuanya bakal ditelaah dan dipertimbangkan langkah investigasi berikutnya khususnya terhadap kerabat HB ini," ujar Budi.

"Karena pada prinsipnya setiap keterangan saksi itu membantu dalam proses investigasi suatu perkara," imbuhnya.

KPK Geledah Rumah Heri Black

KPK lampau mengumumkan penyidikannya telah menggeledah rumah Heri Black pada Senin (11/5). Lokasi nan digeledah berada di wilayah Semarang.

"Dalam penggeledahan tersebut, interogator mengamankan sejumlah catatan dan peralatan bukti elektronik," kata Budi kepada wartawan, Rabu (13/5/2026).

Budi menjelaskan, dari peralatan bukti nan diamankan tersebut, interogator mendapatkan info adanya upaya untuk menghalang proses investigasi perkara ini. Upaya tersebut berupa pengondisian dari pihak eksternal.

"Bahwa ada info nan didapat berupa upaya pengondisian-pengondisian dari pihak eksternal dalam proses penanganan perkara mengenai bea dan cukai di KPK," ungkap Budi.

"Hal ini bisa dipandang alias masuk kategori upaya merintangi investigasi baik langsung maupun tidak langsung. Oleh lantaran itu, interogator tentu bakal mempertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan tersebut masuk dalam unsur perintangan investigasi alias tidak," lanjutnya.

Penggeledahan di Pelabuhan Tanjung Emas

Selain menggeledah rumah Heri Black, interogator KPK juga melakukan penggeledahan di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Di sana, interogator membongkar satu buah kontainer diduga berisi barang-barang impor dari pihak nan terafiliasi dengan PT Blueray Cargo. Kontainer tersebut pun langsung disita.

"Kontainer nan diduga milik importir nan terafiliasi dengan Blueray. Kontainer tetap berada di Pelabuhan Tanjung Emas, di mana pemilik kontainer lebih dari 30 hari tidak mengusulkan Pemberitahuan Impor Barang ke BC," terang Budi.

"Kontainer kemudian dibuka dan berisi peralatan nan termasuk dalam kriteria dilarang alias dibatasi pemasukannya (impor), ialah sparepart kendaraan," imbuhnya.

Dia menjelaskan interogator nantinya bakal menjelaskan barang-barang nan sukses disita dari hasil penggeledahan. Klarifikasi bakal dilakukan kepada pihak Blueray serta pihak terkait, baik perusahaan importir, forwarder, maupun kepada pihak Ditjen Bea Cukai.

Terkait kasus korupsi importasi di Ditjen Bea Cukai ini, KPK awalnya menetapkan enam orang sebagai tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam perkara suap importasi. KPK menyita peralatan bukti dalam perkara suap ini dengan nilai total Rp 40,5 miliar.

Barang bukti nan disita KPK, ialah duit tunai dalam corak rupiah sebesar Rp 1,89 miliar, duit tunai dalam corak USD sebesar 182.900, duit tunai dalam corak SGD sebesar 1,48 juta, duit tunai dalam corak JPY sebesar 55 ribu, logam mulia seberat 2,5 kg alias setara Rp 7,4 miliar, logam mulia seberat 2,8 kg alias setara Rp 8,3 miliar, 1 arloji mewah senilai Rp 138 juta.

Tiga pihak swasta dalam kasus ini sendiri sudah menjalani persidangan. Tiga orang itu adalah John Field selaku ketua Blueray Cargo, Deddy Kurniawan Sukolo selaku Manajer Operasional Blueray Cargo, dan Andri selaku ketua tim arsip Blueray Cargo.

Tiga orang ketua PT Blueray Cargo tersebut didakwa memberikan duit Rp 61,3 miliar dalam corak mata duit dolar Singapura dan memberikan sejumlah akomodasi serta peralatan mewah mencapai Rp 1,8 miliar. Jaksa KPK menilai perbuatan para terdakwa melanggar Pasal 605 ayat 1 huruf a dan Pasal 606 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 KUHP.

(ygs/ygs)

Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut ada beberapa perusahaan nan diduga terlibat dalam jual beli Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI. Pendalaman ini dilakukan sebagai pengembangan kasus kasus suap tata kelola pertambangan nikel pada 2013-2025 dengan tersangka eks Ketua Ombudsman, Hery Susanto.

"Sudah kita pelajari, jadi memang rupanya tidak hanya perusahaan nan kita sebutkan itu. Ada perusahaan-perusahaan lain. Tapi sedang kita selidiki apakah perusahaan itu ikut langsung, ya, alias ada perantaranya," ujar Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, kepada wartawan di Kantor Kejagung, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Syarief mengatakan lebih dari satu perusahaan diduga terlibat jual-beli LAHP saat Hery Susanto menjabat komisioner Ombudsman. Kini interogator mendalami berapa nilai transaksi masing-masing perusahaan itu.

Syarief juga menyebut, interogator menemukan pihak nan menjadi perantara Ombudsman dengan perusahaan nan memerlukan LAHP. Untuk itu, Kejagung membuka kesempatan adanya tersangka lain dalam kasus ini.

"Jadi perantara itu adalah orang-orang nan mengumpulkan perusahaan-perusahaan itu dan menghubungi pihak Ombudsman, oknum-oknum nan sedang ada tindak pidana tersebut," jelas dia.

Hery Susanto Diduga Terima Suap Rp 1,5 M

Kejagung sebelumnya telah menahan Hery Susanto sebagai tersangka kasus suap tata kelola pertambangan nikel pada 2013-2025. Hery diduga menerima suap Rp 1,5 miliar.

"Tersangka ini menerima sejumlah duit dari Saudara LKM, nan merupakan kepala PT TSHI. Kurang lebih nan sudah diserahkan dari satu orang ini kurang lebih Rp 1,5 miliar," kata Dirdik Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, dalam konvensi pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (16/4).

Hery dijerat Pasal 12 huruf a, 12 huruf b, Pasal 5 UU Tipikor dan Pasal 606 KUHP. Hery ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Salemba Cabang Kejari Jaksel.

Syarief mengatakan Hery diduga mengurus masalah kalkulasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari PT TSHI. Dia menyebut PT TSHI kemudian meminta Hery mengatur agar Ombudsman mengoreksi kalkulasi PNBP.

"Kemudian berbareng Saudara HS ini untuk mengatur sehingga surat alias kebijakan Kemenhut itu dikoreksi oleh Ombudsman dengan perintah agar PT TSHI melakukan kalkulasi sendiri terhadap beban nan kudu dibayar," ucapnya.

Sebagai informasi, Hery Susanto resmi menjabat Ketua Ombudsman periode 2026-2031 pada Jumat (10/4). Dia sebelumnya juga menjabat personil Ombudsman periode 2021-2026. (tsy/jbr)

OKIN

JAKARTA - Musisi Niko Al Hakim namalain Okin mengungkap kekecewaannya dengan tudingan nan menyebut dirinya tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya berbareng Rachel Vennya.

Hal tersebut disampaikan melalui kuasa hukumnya, Axl Matthew Situmorang. Ia menyebut Okin sudah melakukan kewajiban, termasuk bayar mut'ah (uang pisah) sebesar Rp1 miliar.

"Itu mut'ahnya Rp1 miliar. Bisa enggak lo kasih mantan lo Rp1 miliar? Gede juga kan. 1,5 M itu nafkah, 600 juta pendidikan. Totalnya 3,1 miliar. Utang pribadi tidak ada," tegas Axl Matthew Situmorang dalam konvensi persnya di area Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026).

Selama ini, Axl menegaskan bahwa kliennya terus membayarkan tanggungjawab tersebut melalui sistem auto-debet.

"Pembayaran KPR pun dilakukan oleh pengguna saya melalui auto-debet rekeningnya. Jadi itu clear ya," tambahnya.