Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menilai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tidak perlu dibentuk melalui perubahan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Demokrat berpandangan PPHN cukup dituangkan dalam undang-undang.

Benny mengatakan terdapat tiga opsi nan saat ini menjadi pembahasan mengenai corak norma PPHN. Opsi tersebut ialah dengan mengubah konstitusi, menuangkannya dalam Ketetapan (Tap) MPR, alias tetap mengaturnya melalui undang-undang.

“Kalau soal PPHN itu kami sudah acapkali membahas itu ya. ada tiga opsi nan telah dirumuskan. nan pertama itu mengubah konstitusinya, mengubah undang-undang dasarnya, unik pasal itu saja. Ya, opsi nan kedua itu adalah dengan memasukkan itu dalam Tap MPR. Ya, kemudian nan ketiga ya tetap seperti nan sekarang ini, tetap dalam undang-undang ya. Itu, itu opsinya,” jelas Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/8).

Menurut Benny, tiga opsi tersebut merupakan rangkuman dari beragam pandangan nan berkembang dalam Badan Pengkajian MPR. Namun, Demokrat mempunyai pandangan tersendiri mengenai corak norma nan dinilai paling tepat untuk PPHN.

“Ya, opsi ini merangkum semua pandangan nan berkembang di Badan Pengkajian MPR ya. Kami sendiri berpandangan, Demokrat berpandangan bahwa pembentukan PPHN itu tidak perlu dengan melakukan perubahan konstitusi. Ya, cukup dengan undang-undang nan ada,” katanya.

Benny juga membuka kemungkinan PPHN dituangkan dalam Tap MPR. Namun, menurut dia, terdapat persoalan mengenai kedudukan Tap MPR dalam sistem peraturan perundang-undangan saat ini.

“Kalau toh mau dibentuk, dibentuk PPHN itu bisa dalam Tap MPR. Ah, masalahnya kan apakah Tap MPR tetap dimungkinkan sesuai dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan? Karena di dalam Undang-Undang P3, Tap MPR sudah tidak lagi menjadi jenjang dalam sistem perundang-undangan kita. Kami berpandangan sangat mungkin itu dilakukan, sangat-sangat bisa Tap MPR,” ujar dia.

Meski demikian, Benny mengatakan penggunaan Tap MPR nantinya tetap perlu mempertimbangkan pihak nan bakal menjalankan ketetapan tersebut.

“Tapi kan kelak tergantung kepada siapa nan bakal melaksanakan Tap MPR itu, ya. Tetapi posisi kami, kami mau tegaskan bahwa PPHN itu penting. Bahwa dia dituangkan dalam undang-undang, dalam Tap MPR alias dalam Konstitusi dengan mengubah undang-undang dasar, tentu itu adalah pilihan-pilihan kebijakan, ya. Itu rational choice lah ya. Pilihan-pilihan logis gitu ya,” ungkap Benny.

Ia menegaskan Demokrat menilai keberadaan PPHN tetap penting, terlepas dari produk norma nan nantinya dipilih. Menurutnya, corak norma PPHN pada akhirnya merupakan keputusan politik nan kudu ditentukan melalui sistem nan berlaku.

“Kemudian tentu tergantung keputusan, putusan politik. Tapi PPHN itu sudah sudah acapkali kita kaji di badan pengkajian dan tetap itu saja hasilnya. Kita menyerahkan kepada ketua MPR sebetulnya untuk memproses itu sesuai dengan sistem nan ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Tap MPR,” ungkapnya.

Mengenai usulan Demokrat mengenai pasal-pasal krusial dalam PPHN, Benny menegaskan partainya memilih opsi pengaturan melalui undang-undang.

“Ya jika kami ya PPHN itu dituangkan dalam undang-undang saja, ya. Sesuai dengan sistem nan selama ini bertindak ya. Penting itu menurut saya,” tutur dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto meminta agar corak produk norma Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dikaji secara definitif.

Menurut Eddy, terdapat tiga opsi produk hukum, ialah melalui amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Ketetapan (Tap) MPR, alias membikin undang-undang.

“Tentu Bapak Presiden menginginkan jika bisa kita pastikan dulu melalui produk norma apa nan kemudian bakal menjadikan PPHN ini sebagai produk norma nan sah untuk ke depannya. Kita sampaikan opsi-opsinya, melakukan amandemen Undang-Undang Dasar dicantumkan sebagai salah satu pasal di dalam Undang-Undang Dasar. Kedua melalui Tap MPR, ketiga melalui undang-undang,” jelas Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/8).

Namun, Eddy menilai lantaran PPHN bakal menjadi arah strategis pembangunan nasional dalam jangka panjang, maka diperlukan landasan norma nan mempunyai kedudukan tinggi dalam jenjang peraturan perundang-undangan.

“Tetapi memang lantaran ini adalah sebuah arah strategis pembangunan bangsa ke depan jadi memang secara status norma lebih baik diatur melalui amandemen Undang-Undang Dasar di dalam Undang-Undang Dasar dicantumkan alias melalui Tap MPR” ujar Eddy.

“Nah kemarin di dalam rapat gabungan, MPR dengan seluruh fraksi-fraksi MPR plus golongan DPD dibahas kembali untuk kemudian dikembalikan kepada Badan Pengkajian untuk melakukan pengkajian mengenai corak norma nan paling pas, konstitusional, dan mengikat begitu untuk memberlakukan PPHN ini,” lanjutnya.

Eddy menjelaskan hingga sekarang ketiga opsi tersebut tetap terus dikaji oleh Badan Pengkajian MPR. Meski demikian, dia menegaskan proses kajian itu tidak bakal berjalan tanpa pemisah waktu.

Pelaku perusakan palang pintu kereta api di wilayah Banyumeneng, Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman dan perusakan bendera Merah Putih di depan rumah penduduk di Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul adalah orang nan sama.

Pelaku berinisial S (24) seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta.

Alasan pelaku melakukan sejumlah perusakan lantaran terpengaruh minuman keras. Selain itu, S sedang mengalami masalah keluarga. Ia dimarahi kakaknya lantaran jarang masuk kuliah.

"Dari hasil pemeriksaan awal, ya, bahwa memang nan berkepentingan ini jarang masuk ya, jarang masuk ke kampus, sehingga kakaknya nan kebetulan juga menempuh pendidikan di tempat nan sama menegur," kata Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan di Polresta Sleman, Selasa (11/8).

"Karena marah ditegur, kemudian dalam pengaruh minuman keras tadi sehingga melakukan perbuatan-perbuatan nan tadi, seperti merusak bendera, kemudian merusak palang pintu," katanya.

Tidak Ada Kaitan dengan Jaringan Tertentu

Ihsan menegaskan perusakan nan dilakukan S merupakan motif persoalan pribadi lantaran masalah family dan pengaruh minuman keras. Ia menegaskan tidak ada kaitan dengan golongan alias jaringan tertentu.

"Kami pastikan ini murni tindakan individual dari nan bersangkutan. Karena tadi, berada di bawah pengaruh minuman keras. Jadi sekali lagi, tidak ada kaitan dengan golongan alias jaringan tertentu. Sekali lagi kami tegaskan, ini murni tindakan individual nan berkepentingan lantaran berada di bawah pengaruh minuman keras," tegasnya.

Rusak Bendera Dahulu, Baru Palang Kereta

Dari hasil penyelidikan polisi, S nan saat ini ditahan di Rutan Polresta Sleman terlebih dulu merusak bendera Merah Putih di Bantul.

"Jadi berasas hasil penyelidikan dan investigasi ini, diduga pelaku pertama kali melakukan tindakan perusakan bendera Merah Putih di wilayah Kasihan, Bantul sekitar pukul 17.10 WIB," katanya.

Kemudian setelah melakukan perusakan bendera, pelaku bergeser ke wilayah Gamping, Sleman, tepatnya di palang perlintasan kereta api.

"Di sanalah pelaku kembali melakukan perusakan palang pintu perlintasan kereta api nan diperkirakan dilakukan pada pukul 17.30 Waktu Indonesia Barat. Jadi ini timelinenya berasas hasil pengecekan CCTV baik di Bantul maupun di perlintasan kereta api," katanya.

Bendera nan diambil di Bantul pun ditemukan di letak palang pintu kereta api nan dirusak.

Setelah melakukan perusakan, S sempat kembali ke perlintasan dan menantang petugas KAI. Namun, dipastikan tidak ada korban dalam peristiwa itu. Pelaku kemudian diamankan dan dibawa ke Polsek Gamping.

"Tidak ada korban dari petugas KAI ataupun masyarakat nan di sana," ujarnya.

Dijerat Sejumlah Pasal

Terkait perusakan palang pintu kereta api, pelaku terancam Pasal 321 dan/atau 521 KUHP tentang tindak pidana merusak, menghancurkan gedung lampau lintas umum alias perusakan barang.

"Setiap orang nan secara melawan norma menghancurkan gedung untuk lampau lintas umum, nan berkepentingan pada huruf a dengan pidana penjara paling lama 7 tahun," kata Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Mateus Wiwit Kustiyadi.

Kemudian dia juga dijerat Pasal 521 KUHP ialah setiap orang nan secara melawan norma merusak, menghancurkan, membikin peralatan tidak dapat dipakai alias menghilangkan barang.

"Diancam dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan alias pidana denda paling banyak kategori 4 ialah sebesar Rp 200 juta," katanya.

Selain itu dia terancam dijerat Pasal 234 KUHP tentang tindak pidana perusakan terhadap bendera Merah Putih.

"Di mana setiap orang nan merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, alias melakukan perbuatan lain terhadap bendera negara dengan maksud menodai, menghina, alias merendahkan kehormatan bendera negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun alias pidana denda paling banyak kategori 4," kata Kasat Reskrim Polres Bantul, AKP Subihan Afuan Ardhi.

Bagi banyak orang Indonesia, menabung dan hidup irit menjadi salah satu nasihat keuangan nan sudah dikenalkan sejak kecil. Diperkuat dengan aktivitas “Ayo Menabung” nan digaungkan sejak era Orde Baru, prinsip tersebut semakin tumbuh apalagi menjadi kebiasaan lintas generasi untuk mempersiapkan masa depan.

Namun, beberapa tahun terakhir, langkah pandang tersebut mulai bergeser. Seiring meningkatnya perhatian terhadap mental health, work-life balance, dan pentingnya menikmati hasil kerja, banyak anak muda mulai mementingkan keseimbangan antara mempersiapkan masa depan dan menikmati kehidupan hari ini.

Tren self-reward, healing, hingga soft life pun turut membentuk langkah generasi muda memandang kesuksesan, kebahagiaan, sekaligus menentukan prioritas dalam menggunakan uang.

Menurut Chief Marketing Officer (CMO) Nanovest nan sudah lebih dari 14 tahun berkecimpung di industri investasi dan sekuritas, Jovita Widjaja, perubahan langkah pandang tersebut bukanlah perihal nan keliru. Sebab, setiap generasi menghadapi tantangan dan kondisi ekonomi nan berbeda. Hal tersebut ikut memengaruhi seseorang dalam mengatur dan mengambil keputusan keuangannya.

"Saya setuju bahwa menjaga kesehatan mental dan menikmati hasil kerja itu penting. Kita bekerja bukan hanya untuk memperkuat hidup, tetapi juga untuk menikmati hidup. Namun di saat nan sama, kita juga perlu memastikan bahwa keputusan finansial hari ini tidak mengorbankan masa depan kita," jelas Jovita.

Menabung Tetap Penting, Tetapi Perlu Diimbangi dengan Investasi

Menurut Jovita, menabung tetap menjadi fondasi krusial untuk mengelola keuangan. Namun, seiring meningkatnya biaya hidup dan tekanan inflasi, mengandalkan tabungan saja belum tentu cukup untuk mencapai beragam tujuan finansial dalam jangka panjang.

"Menabung adalah langkah pertama nan sangat penting. Tetapi jika tujuan kita adalah mempersiapkan pendidikan anak, membeli rumah, alias mencapai kebebasan finansial, maka kita juga perlu memahami gimana duit dapat bertumbuh melalui investasi nan sesuai dengan profil akibat dan tujuan masing-masing,"

Di sisi lain, dia menilai tetap banyak orang nan terlalu konsentrasi mencari instrumen investasi terbaik tanpa terlebih dulu memahami kondisi keuangannya. Padahal, investasi nan sehat semestinya dimulai dari pengelolaan cash flow yang baik dan disesuaikan dengan keahlian finansial masing-masing.

Tambahnya, financial literacy saat ini tidak lagi sebatas pengetahuan tentang produk investasi. Literasi finansial telah berkembang menjadi life skill nan membantu seseorang memahami kondisi keuangannya sekaligus mengambil keputusan nan lebih bijak di setiap tahap kehidupan.

Lalu, dari mana sebaiknya mulai membangun kondisi finansial nan sehat?

Bagi Jovita, investasi tidak selalu dimulai dengan modal besar. Hal nan tidak kalah krusial adalah memahami kondisi finansial dan keahlian mengenali profil akibat masing-masing.

Oleh lantaran itu, edukasi finansial perlu dibuat lebih sederhana dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi muda nan baru memulai karier. Hal itulah nan menjadi latar belakang Nanovest menghadirkan Kalkulator Gaji Bersih & Rencana Investasi.

Melalui fitur ini, pengguna dapat menghitung perkiraan penghasilan bersih setelah beragam potongan, kemudian memperoleh rekomendasi alokasi biaya nan lebih proporsional untuk kebutuhan harian, biaya darurat, hingga investasi.

Selain itu, pengguna juga dapat langsung mengeksplorasi pilihan produk investasi nan sesuai dengan profil risikonya, mulai dari konservatif, moderat, hingga agresif, komplit dengan simulasi potensi hasil investasi berasas jangka waktu nan dipilih.

"Banyak orang mau mulai berinvestasi, tetapi bingung memilih produk nan sesuai dengan kondisi finansial dan tingkat kenyamanan mereka terhadap risiko. Karena itu, langkah pertama bukan hanya memahami berapa penghasilan bersih nan dimiliki, tetapi juga mengenali profil risiko. Dengan begitu, masyarakat dapat memilih instrumen investasi nan lebih sesuai dengan kebutuhan dan tujuan finansialnya, bukan sekadar mengikuti tren," jelas Jovita.

Pendekatan ini membantu masyarakat mengambil keputusan investasi dengan lebih percaya diri lantaran didasarkan pada kondisi finansial dan profil akibat masing-masing. Dengan begitu, kebiasaan berinvestasi dapat dibangun secara lebih realistis, terukur, dan berkelanjutan.

Menjadi Perempuan nan Mandiri Secara Finansial

Pemahaman tentang pentingnya literasi finansial juga Jovita terapkan dalam kehidupan pribadi, termasuk saat mendidik kedua anak perempuannya. Ia percaya setiap wanita perlu mempunyai bekal untuk berdikari secara finansial, mulai dari memahami langkah mengelola duit hingga bisa mengambil keputusan finansial untuk dirinya sendiri.

"Saya mau anak-anak saya tumbuh menjadi wanita nan berdikari dan bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Salah satu bekal terpenting adalah memahami langkah mengelola duit dan mulai mengenal investasi sejak dini," ungkap Jovita.

Ia menegaskan bahwa menikmati hidup dan mempersiapkan masa depan bukanlah dua pilihan nan saling bertentangan.

"Menurut saya, work-life balance dan perencanaan finansial bisa melangkah beriringan. Kita tetap bisa menikmati hidup hari ini, selama kita juga disiplin menyisihkan sebagian penghasilan untuk masa depan,"

Tujuan financial literacy bukan semata untuk menjadikan semua orang penanammodal profesional, melainkan membantu masyarakat mengambil keputusan finansial nan lebih baik dalam setiap fase kehidupan.

"Kalau dulu orang tua mengajarkan kita untuk giat menabung, maka tantangan generasi sekarang adalah belajar membikin duit ikut bertumbuh. Dengan begitu, kita tidak hanya siap menghadapi kebutuhan hari ini, tetapi juga lebih siap mewujudkan angan di masa depan," tambah Jovita.

Menurut Jovita, perubahan era juga menuntut langkah berpikir nan terus berkembang. Di tengah kehidupan nan bergerak semakin cepat, keahlian mengelola finansial dengan bijak hanya pengetahuan tambahan, melainkan life skill yang dapat memengaruhi kemandirian dan kualitas hidup seseorang di masa depan.

Ada satu perubahan besar dalam politik nan sering kali luput dari perhatian pemerintah ialah kekuasaan atas kebijakan tidak otomatis berfaedah kekuasaan atas persepsi publik. Pemerintah dapat menyusun undang-undang, menetapkan anggaran, menjalankan program, mengeluarkan kebijakan, apalagi memberikan penjelasan melalui konvensi pers. Tetapi ketika sebuah kebijakan masuk ke ruang digital, pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya pihak nan menentukan gimana kebijakan itu dipahami masyarakat.

Sebuah kebijakan dapat dirancang dengan bahasa nan sangat teknokratis, tetapi di tangan warganet dia bisa berubah menjadi meme. Pernyataan pejabat dapat disampaikan dengan serius, tetapi beberapa menit kemudian dipotong menjadi video pendek. Program pemerintah dapat dijelaskan melalui puluhan laman dokumen, tetapi publik mungkin lebih mengingat satu kalimat satire nan beredar di media sosial. Di sinilah politik memasuki babak baru, pertarungan bukan hanya mengenai kebijakan, tetapi mengenai makna nan dibentuk di sekitar kebijakan tersebut.

Dulu, ketika pemerintah menghadapi kritik, respons utamanya adalah memberikan klarifikasi. Pejabat berbincang melalui konvensi pers, media massa memberitakan, kemudian publik menerima info tersebut. Model komunikasi seperti itu bekerja dalam ekosistem media nan relatif terpusat. Pemerintah, media, dan elite politik mempunyai posisi sebagai produsen informasi, sedangkan masyarakat lebih banyak berada sebagai penerima.

Hari ini situasinya berbeda. Masyarakat bukan lagi sekadar konsumen informasi. Mereka adalah produsen, pemasok sekaligus komentator informasi. Satu orang dapat membikin konten, orang lain mengomentari, organisasi membagikannya, pembuat lain mengolahnya kembali, media mengangkatnya, lampau algoritma memperluas jangkauannya. Dalam hitungan jam, sebuah persoalan nan awalnya berada di lingkup lokal dapat berubah menjadi percakapan nasional.

Yang lebih menarik, kritik politik tidak selalu tampil dalam bahasa politik. Ia bisa muncul dalam corak humor, satire, parodi, potongan video, komentar sederhana, apalagi sebuah gambar nan tampaknya tidak serius. Namun justru lantaran dikemas secara ringan, pesan tersebut terkadang jauh lebih mudah diterima publik.

Ketika Meme Lebih Kuat daripada Konferensi Pers

Di sinilah pemerintah menghadapi persoalan nan secara esensial berbeda dari era komunikasi politik sebelumnya. Pemerintah dapat mengendalikan kebijakan, tetapi tidak dapat mengendalikan gimana masyarakat memperbincangkan kebijakan tersebut.

Algoritma bekerja dengan logika nan berbeda dari birokrasi. Birokrasi menyukai prosedur, struktur, hierarki, dan penjelasan nan sistematis. Algoritma tidak peduli apakah sebuah pesan lahir dari rapat kementerian selama berjam-jam alias dari seseorang nan membikin video selama lima menit. nan lebih menentukan adalah gimana pengguna meresponsnya.

Apakah orang berakhir menonton? Apakah mereka berkomentar? Apakah mereka membagikan? Apakah mereka menonton ulang? Apakah konten tersebut memunculkan emosi? Semua itu dapat menentukan seberapa jauh sebuah narasi bergerak.

Karena itu, pemerintah tidak bisa memenangkan pertarungan persepsi hanya dengan memperbanyak konvensi pers. Klarifikasi memang penting, tetapi penjelasan tidak selalu mengubah persepsi. Persepsi publik pada akhirnya lebih banyak dibentuk oleh pengalaman daripada penjelasan.

Seorang penduduk tidak bakal merasa nilai kebutuhan sehari-hari lebih murah hanya lantaran pemerintah menjelaskan bahwa inflasi terkendali. Masyarakat tidak otomatis merasa pelayanan publik membaik lantaran pemerintah mengatakan reformasi birokrasi berjalan. Orang tua tidak serta-merta percaya sebuah program pendidikan sukses hanya lantaran laporan pemerintah menunjukkan tingkat penyerapan anggaran nan tinggi.

Di sinilah perbedaan antara output, outcome, dan public value menjadi sangat penting.

Pemerintah mungkin bisa menunjukkan berapa banyak program nan telah dilaksanakan. Tetapi masyarakat bakal mengusulkan pertanyaan nan jauh lebih sederhana: apa nan berubah dalam kehidupan saya?

Pertanyaan tersebut merupakan tantangan terbesar komunikasi pemerintahan modern.

Sebab, ketika pengalaman masyarakat berbeda dengan narasi resmi pemerintah, bakal muncul ruang kosong. Dan ruang kosong itu nyaris selalu diisi oleh narasi lain. Media sosial kemudian menjadi arena perebutan makna. Pemerintah mengatakan kebijakan A berhasil. Warganet menunjukkan pengalaman B. Pemerintah memberikan info C. Komunitas digital menghadirkan cerita D. Publik kemudian memilih sendiri narasi mana nan dianggap paling dekat dengan kehidupan mereka.

Dalam kondisi seperti itu, pemerintah tidak boleh terjebak dalam kesalahan klasik: menganggap kritik sebagai persoalan komunikasi semata.

Tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan komunikasi.

Jika masalahnya adalah pelayanan publik nan buruk, solusinya bukan sekadar membikin konten tentang pelayanan publik. Jika masalahnya adalah nilai nan dirasakan mahal, solusinya bukan hanya membikin infografik mengenai stabilitas harga. Jika masyarakat mempertanyakan transparansi sebuah program, pemerintah tidak cukup hanya mengatakan bahwa semuanya telah sesuai prosedur. nan dibutuhkan adalah perbaikan kebijakan nan dapat diverifikasi dan dirasakan.

Dengan kata lain, komunikasi terbaik pemerintah sesungguhnya adalah kebijakan nan bekerja.

Di sinilah pemerintah perlu mengubah paradigma komunikasi dari government tells menjadi government proves. Bukan hanya mengatakan apa nan telah dilakukan, tetapi menunjukkan bukti perubahan nan terjadi.

Misalnya, daripada sekadar mengatakan bahwa sebuah program telah menjangkau jutaan penerima, pemerintah perlu menunjukkan berapa banyak penerima nan betul-betul mengalami perubahan. Daripada hanya menyampaikan jumlah anggaran nan terserap, pemerintah perlu menjelaskan faedah nan dihasilkan dari setiap rupiah belanja. Daripada hanya mengumumkan keberhasilan investasi, pemerintah perlu memperlihatkan berapa banyak lapangan kerja berbobot nan tercipta dan siapa nan menikmati manfaatnya.

Pendekatan semacam ini jauh lebih relevan dalam menghadapi politik algoritma.

Sebab algoritma memang tidak bisa dikendalikan pemerintah, tetapi realitas kebijakan bisa diperbaiki pemerintah.

Ini bukan berfaedah pemerintah kudu menyerah kepada algoritma. Justru pemerintah perlu memahami algoritma sebagai bagian dari ekosistem kerakyatan baru. Pemerintah memerlukan keahlian membaca percakapan digital bukan untuk mencari siapa nan kudu disalahkan, tetapi untuk menemukan masalah nan mungkin belum terlihat dalam dashboard birokrasi.

Keluhan digital dapat menjadi early warning system. Satire dapat menjadi parameter ketidakpuasan. Meme dapat menjadi cermin keresahan. Percakapan organisasi dapat menjadi sumber info tentang persoalan penerapan kebijakan. Tentu semuanya kudu diverifikasi. Tidak semua nan viral adalah fakta, dan tidak semua nan ramai mewakili mayoritas.

Tetapi mengabaikannya juga merupakan kesalahan.

Pemerintah nan terlalu percaya pada laporan internal dapat terlambat memahami perubahan sentimen masyarakat. Sebaliknya, pemerintah nan terlalu tunduk pada setiap tren media sosial juga berisiko membikin kebijakan berasas kebisingan sesaat. nan dibutuhkan adalah digital policy intelligence: keahlian menggabungkan info digital, info administratif, riset lapangan, dan bukti kebijakan untuk memahami apa nan sebenarnya terjadi.

Pada titik ini, politik digital bukan lagi sekadar persoalan komunikasi. Ia telah menjadi persoalan tata kelola pemerintahan.

Pemerintah masa depan kudu bisa membaca dua bumi sekaligus: bumi birokrasi dan bumi digital. Dunia pertama berbincang tentang indikator, program, anggaran dan laporan. Dunia kedua berbincang tentang pengalaman, persepsi, emosi dan percakapan. Keduanya tidak selalu melangkah searah.

Ketika laporan pemerintah mengatakan semuanya baik-baik saja, tetapi ruang digital menunjukkan keresahan nan semakin besar, pemerintah semestinya tidak buru-buru menyalahkan media sosial. Bisa jadi terdapat persoalan nan belum tertangkap oleh parameter resmi.

Sebaliknya, ketika media sosial memperlihatkan kepanikan terhadap sebuah isu, pemerintah juga tidak boleh langsung mengubah kebijakan tanpa verifikasi. Demokrasi memerlukan data, bukan sekadar viralitas.

Karena itu, tantangan pemerintahan di era algoritma bukan gimana mengendalikan algoritma, melainkan gimana memastikan bahwa apa nan dibicarakan masyarakat mempunyai hubungan nan semakin dekat dengan kualitas kebijakan nan mereka rasakan.

Pada akhirnya, pemerintah boleh mengendalikan agenda kebijakan. Pemerintah boleh menentukan prioritas pembangunan. Pemerintah boleh menjelaskan capaian dan mempertahankan kebijakannya. Tetapi pemerintah tidak mempunyai kendali penuh atas gimana masyarakat menilai semua itu.

Dan mungkin memang tidak semestinya demikian.

Sebab dalam demokrasi, publik mempunyai kewenangan untuk menafsirkan, mempertanyakan, mengkritik, apalagi menertawakan kekuasaan. nan kudu dilakukan pemerintah bukan mematikan percakapan tersebut, melainkan memastikan bahwa realitas kebijakan cukup kuat untuk memperkuat dari beragam tafsir.

Di era ketika satu video dapat mengalahkan seratus laman siaran pers, pemerintah perlu memahami satu perihal sederhana: narasi bisa direkayasa, tetapi pengalaman publik jauh lebih susah dibohongi.

Karena itu, jika pemerintah mau memenangkan kepercayaan di ruang digital, jangan sibuk mengalahkan algoritma.

Perbaiki saja kebijakannya.

Algoritma hanya mempercepat apa nan mau dibicarakan orang. Tetapi kebijakan nan betul-betul bekerja bakal memberi masyarakat argumen untuk membicarakannya dengan langkah nan berbeda.

(MI/Kisar Rajagukguk)

KASUS penemuan jasad bayi baru lahir nan komplit dengan tali pusar menggegerkan penduduk Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa tragis ini terjadi di depan satu ruko Jalan Raya Mochtar, Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Selasa (11/8/2026) pagi.

Berdasarkan keterangan nan dihimpun, sosok bayi laki-laki tersebut ditemukan dalam kondisi meninggal bumi dengan ari-ari terbungkus kain dan plastik di dalam tong sampah pada pukul 07.20 WIB. Aksi pembuangan bayi ini diduga merupakan hasil hubungan di luar nikah, proses kelahiran tanpa support medis, alias motif rasa malu dari pihak orangtua.

"Bayi laki-laki baru lahir nan sudah meninggal bumi terbungkus kain dan plastik ditemukan di dalam tong sampah oleh pemulung," ujar Kasi Humas Polres Metro Depok, Ajun Komisaris Hendra Kurniawan, dalam keterangannya, Selasa (11/8/2026) siang.

Hendra menjelaskan bahwa penemuan jasad ini bermulai saat seorang pemulung tengah memilah sampah botol plastik. Saat membuka tong sampah, saksi memandang bungkusan plastik nan bergelimang darah.

"Ketika pemulung membuka tong sampah tersebut, memandang plastik berdarah. Ia pun mengangkat plastik tersebut. Ketika dibuka, terlihat mayit sosok bayi laki-laki nan sudah tidak bernapas dan dalam kondisi meninggal dunia," ucapnya.

Mengetahui perihal tersebut, pemulung segera menghubungi pihak keamanan ruko. Satpam setempat kemudian melaporkan kejadian ini kepada Bhabinkamtibmas Aiptu Popy Satria, nan selanjutnya berkoordinasi dengan Polsek Bojongsari.

Petugas kepolisian nan tiba di tempat kejadian perkara (TKP) menemukan sejumlah peralatan bukti di dekat jasad bayi, di antaranya kaus berwarna abu-abu, tas berwarna biru, serta plastik bungkusan sabun cuci.

Hendra menyebutkan, bayi malang tersebut diperkirakan baru dilahirkan pada waktu subuh lantaran tetap terdapat bercak darah segar di tubuhnya. "Bayi baru dilahirkan, tubuhnya umumnya tetap basah oleh air ketuban, lendir, serta bercak darah segar dari proses persalinan," jelasnya.

Saat ini, pihak kepolisian tengah menghimpun keterangan dari sejumlah saksi. Sementara itu, jasad bayi telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawangan untuk keperluan visum, autopsi, maupun pemeriksaan medis lanjutan.

"Jajaran kami dari kepolisian terus menyelidiki pelaku alias orangtua nan tega membuang bayi tersebut. Kami mengintensifkan penyelidikan dan memburu pelaku guna mempertanggungjawabkan perbuatan tidak manusiawi tersebut di mata hukum," pungkas Hendra. (I-2)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah menyusun kebijakan baru nan ditujukan untuk membatasi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, untuk pelaksanaannya, pemerintah tetap merumuskan hingga saat ini.

"Belum tahu, tergantung kapan kita implementasinya," kata Purbaya seusai mengadakan rapat dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Gedung Juanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Menurut Purbaya, sebelum kebijakan itu dieksekusi, pemerintah mesti terlebih dulu merampungkan sistem pengendalian konsumsinya.

Selain itu, dia menegaskan, timing alias pemilihan waktu nan tepat menjadi krusial untuk mengeksekusi kebijakan nan ditujukan agar penyaluran BBM bersubsidi ini bisa tepat sasaran.

"Kan kita sedang exercise sistemnya seperti apa, dan kira-kira kapan paling pas untuk menjalankannya itu, dan berapa nan kita set. Tapi sistemnya sudah sih ya," tegas Purbaya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menambahkan, bahwa, rencana pembatasan pemakaian BBM Pertalite bagi desil tertentu upaya pemerintah menyalurkan BBM bersubsidi tepat sasaran.

"Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya kudu kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9 desil 10 tetap kena tetap dapat subsidi. Nah ini nan kita mulai telaah sistemnya segala macam agar apa? Angka subsidi nan ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita nan berkuasa menerima,"

"Dan ini kan sejalan dengan apa nan diarahkan oleh Bapak Presiden. Maka dari itu kami melakukan rapat koordinasi rapat menteri, seperti itu," ungkap Bahlil di lokasinya nan sama, Selasa (11/8/2026).

(arj/arj) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyiapkan patokan baru agar pekerja tani di seluruh Indonesia bisa mendapatkan support perangkat dan mesin pertanian (alsintan). Langkah ini diambil lantaran tetap banyak pekerja tani nan kesulitan mengakses support akibat terbentur ketentuan regulasi.

Amran mengatakan, pekerja tani selama ini belum seluruhnya bisa memperoleh support seperti traktor, combine harvester, hingga perangkat tanam lantaran terkendala patokan nan berlaku. Karena itu, pemerintah bakal mengubah izin agar support alsintan bisa lebih mudah menjangkau mereka nan membutuhkan.

"Banyak saudara-saudara kita pekerja tani di seluruh Indonesia tidak tersentuh lantaran kebijakan, lantaran izin nan ada. Insyaallah kami kembali ke Jakarta, kami ubah regulasi. Buruh tani boleh dapat traktor, boleh dapat combine, perangkat tanam, dan seterusnya," kata Amran dalam keterangannya, dikutip Selasa (11/8/2026).

Menurutnya, proses pengusulan support juga bakal disederhanakan. Amran meminta Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) diberi peran lebih besar dalam mengusulkan bantuan, lantaran dinilai mengetahui kondisi dan kebutuhan petani di wilayah masing-masing.

"Tanda tangannya nggak usah ribet, cukup PPL. Kami terima tanda tangan PPL, kami terima di Jakarta, kami kirim alatnya. Mereka memerlukan saat ini," ujarnya.

Amran menegaskan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh tersendat oleh rantai birokrasi nan panjang. Ia mengatakan, pemerintah kudu bergerak sigap ketika masyarakat memerlukan bantuan.

"Kalau kepentingan rakyat, Presiden perintahkan: layani, titik. Nggak usah basa-basi," tutur dia.

Selain menyiapkan patokan baru mengenai support alsintan, Amran dalam kunjungannya ke Gresik, Jawa Timur, juga mengecek langsung lahan pertanian nan dilaporkan terdampak kekeringan lebih dari 200 hektare.

"Kami langsung cek lapangan lantaran terdengar ada kekeringan 200 hektare lebih. Sekecil apapun persoalannya, jika kita bisa memberikan solusi di lapangan, kudu kita selesaikan. Tidak ada basa-basi, tidak ada birokrasi panjang. Langsung kita berikan pompa," tegasnya.

Untuk mengatasi kekeringan tersebut, pemerintah memberikan support pompa sebagai solusi cepat. Pemerintah juga menyiapkan penanganan jangka panjang melalui rencana pembangunan kolam retensi untuk mengatasi persoalan kekurangan air nan berulang.

Amran mengatakan, Kementerian Pertanian siap berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) jika terdapat persoalan lahan dalam pembangunan prasarana pendukung tersebut.

Ia kembali menegaskan bahwa akses support pertanian kudu terbuka bagi pekerja tani nan membutuhkan, tanpa tersendat persoalan administratif.

"Buruh tani juga kudu bisa mendapatkan bantuan. Jangan lantaran regulasi, mereka tidak tersentuh. Kalau rakyat memerlukan dan kita bisa bantu, kita bantu," tegas Amran.

(wur) [Gambas:Video CNBC]

Pengunjung berada di lantai bursa dengan latar belakang pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta(MI/Usman Iskandar)

ANALIS pasar modal sekaligus Founder Traderindo.com Wahyu Laksono menyebut upaya transparansi info oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan kemajuan. Namun, secara esensial belum cukup memulihkan kepercayaan penuh dari penyedia indeks pasar saham dunia Morgan Stanley Capital International alias MSCI dalam jangka pendek.

"Meskipun otoritas telah meluncurkan beragam amunisi reformasi, keputusan MSCI nan mempertahankan kebijakan freeze (pembekuan penambahan konstituen baru dan penyesuaian Foreign Inclusion Factor/FIF) menandakan bahwa pasar dunia tetap memerlukan bukti konsistensi eksekusi, bukan sekadar izin di atas kertas," ujar Wahyu saat dihubungi, Selasa (11/8).

Ia memaparkan kemajuan nan sudah dicapai antara lain BEI berbareng OJK dan KSEI terbukti responsif terhadap kritik opasitas kepemilikan saham dan coordinated trading. Beberapa langkah konkret nan patut diapresiasi meliputi keterbukaan info kepemilikan (>1%);

Kemudian pemisah pelaporan kepemilikan saham publik nan diperluas hingga level 1% (dari sebelumnya hanya >5%). Hal itu memberikan visibilitas lebih transparan terhadap penerima faedah aktual (ultimate beneficial ownership).

Selanjutnya kerangka High Shareholding Concentration (HSC), ialah pelaporan dan pemantauan unik terhadap saham-saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi guna memitigasi akibat manipulasi nilai alias likuiditas semu.

Ia mengatakan perihal nan tak kalah penting, peningkatan pemisah minimum free float yakni menaikkan porsi emiten secara berjenjang menuju 15% untuk memastikan likuiditas pasar nan riil. Kendati arah reformasi sudah tepat, kata Wahyu, beberapa gap krusial tetap menjadi argumen MSCI bersikap hati-hati. Pertama, penilaian information flow nan tetap lemah. 

"Dalam tinjauan aksesibilitas, parameter information flow Indonesia sempat diturunkan dari positif ke negatif. Investor institusional dunia tetap mengeluhkan sulitnya mengonfirmasi jumlah saham nan betul-betul beredar bebas secara independen," jelasnya.

Kedua, uji efektivitas dan masa pengawasan (waktu implementasi). Dalam perihal ini MSCI memperpanjang masa pemantauan hingga tinjauan lanjutan (November 2026).

"MSCI memerlukan rekam jejak konsistensi (track record) penerapan patokan baru tersebut untuk memastikan tidak ada loopholes nan dimanfaatkan oleh golongan pemegang saham terkoordinasi," ujar Wahyu.

Ketiga, akibat frontier market downgrade. Ia menyebut retensi status pembekuan merupakan sinyal tegas dari MSCI bahwa ancaman downgrade ke Frontier Market hanya bisa dibatalkan jika reformasi struktur kepemilikan dan integritas pasar terbukti efektif secara permanen.

Menurutnya, implikasi dari dinamika reviu MSCI dan upaya transparansi bursa terhadap penanammodal maupun pasar modal secara umum dapat diuraikan ke dalam beberapa poin utama.

Pertama, kata dia,  arus modal asing (passive inflows) tetap tertahan. Ia menjelaskan Kebijakan pembekuan (freeze) dari MSCI menahan potensi masuknya biaya asing baru, khususnya dari penanammodal institusional berbasis biaya pasif nan mereplikasi Indeks MSCI.

"Tanpa adanya penambahan saham baru alias peningkatan berat penyesuaian porsi asing (Foreign Inclusion Factor), pasar saham Indonesia kehilangan salah satu katalis pendorong arus modal masuk (inflows) jangka pendek" jelasnya.

Kedua, sambungnya, peningkatan volatilitas saham large-cap. Saham-saham berkapitalisasi pasar besar (large-cap) nan mempunyai proporsi kepemilikan tercentrasi alias rumor transparansi free float berisiko mengalami tekanan jual alias re-rating valuasi.

"Setiap kali periode reviu MSCI mendekat, ketidakpastian mengenai penyesuaian berat saham perseorangan sering kali memicu respons spekulatif nan meningkatkan volatilitas harga," ungkapnya.

Ketiga, rotasi strategi penanammodal ke arh transparansi tinggi. Wahyu menyebut penanammodal institusional domestik maupun asing nan lebih konservatif condong mengalihkan porsi portofolio mereka ke emiten nan mempunyai kepemilikan publik bersih, tata kelola perusahaan (good corporate governance) nan matang, dan tingkat likuiditas riil nan tinggi. 

"Saham-saham dengan struktur pemegang saham nan opak alias berisiko masuk dalam kategori pemantauan unik bursa umumnya dipatok dengan potongan nilai harga (valuation discount)," jelasnya.

Di sisi positif, menurut Wahyu, tekanan dari lembaga dunia seperti MSCI memicu reformasi izin nan lebih sigap dari OJK dan BEI. Dalam jangka panjang, standar transparansi info nan lebih ketat bakal menciptakan suasana investasi nan lebih sehat, adil, dan terlindungi dari praktik manipulasi harga, sehingga meningkatkan daya saing pasar modal Indonesia di tingkat regional.

"Upaya BEI dan OJK adalah fondasi awal nan wajib dan memadai secara regulasi, namun belum cukup secara pembuktian (execution track record)," paparnya.

"Agar status pembekuan dicabut penuh dan berat Indonesia kembali pulih, BEI perlu memastikan efektivitas penegakan patokan HSC, konsistensi keterbukaan beneficial ownership, serta memastikan tidak ada tindakan manipulasi likuiditas free float di lapangan. Investor disarankan tetap selective pada saham-saham dengan esensial kuat dan struktur kepemilikan publik nan bersih secara independen," pungkasnya. (H-4)

Jakarta -

Meningkatnya masa tunggu haji unik nan sekarang mencapai 9 tahun menunjukkan pentingnya perencanaan ibadah haji nan dilakukan sejak dini. Menjawab kebutuhan tersebut, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) di bawah support Danantara Indonesia menghadirkan solusi jasa haji terintegrasi nan membantu masyarakat mempersiapkan perjalanan menuju Tanah Suci secara lebih terencana, nyaman, dan sesuai prinsip syariah.

Sebagai bagian dari upaya memperluas akses jasa haji bagi masyarakat, BSI menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan ratusan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem haji nasional melalui penyediaan jasa nan lebih mudah diakses, terintegrasi, dan memberikan kepastian dalam perencanaan keberangkatan jemaah.

Saat ini, antrean haji reguler telah mencapai sekitar 5,45 juta jemaah dengan rata-rata masa tunggu nasional 26 hingga 29 tahun. Sementara itu, antrean haji unik mencapai sekitar 149 ribu jamaah dengan masa tunggu nan sekarang telah menembus 9 tahun.

"Ketika masa tunggu haji unik telah mencapai sembilan tahun, masyarakat perlu mempersiapkan perjalanan hajinya jauh lebih awal. BSI berkomitmen untuk terus meningkatkan jasa haji dan menjadi mitra nan membantu masyarakat merencanakan perjalanan ibadah ke Tanah Suci dengan lebih baik, terarah, dan sesuai prinsip syariah," ujar Direktur Retail Banking BSI Kemas Erwan Husainy dalam keterangan tertulis, Selasa (11/8/2026).

Melalui sinergi dengan PIHK, BSI menghadirkan jasa nan menghubungkan kebutuhan calon jamaah dengan penyelenggara ibadah haji nan terpercaya. Kolaborasi ini menggabungkan kekuatan jaringan dan jasa perbankan syariah BSI dengan pengalaman PIHK dalam penyelenggaraan haji, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses jasa nan lebih komprehensif sejak tahap perencanaan hingga keberangkatan.

"PIHK mempunyai kedekatan dengan calon jamaah dan memahami kebutuhan mereka secara langsung. Karena itu, kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk menghadirkan pengalaman jasa haji nan lebih terintegrasi, memberikan kemudahan, kenyamanan, dan kepastian bagi masyarakat dalam merencanakan keberangkatan ke Tanah Suci," tutur Erwan.

Kerja sama ini merupakan upaya BSI dalam memperkuat ekosistem haji nasional serta mendampingi masyarakat Indonesia di setiap tahap perjalanan menuju ibadah haji, sekaligus memperluas akses terhadap jasa syariah nan memberikan nilai tambah dan faedah berkepanjangan bagi calon jamaah.

"Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI mempunyai posisi strategis dalam ekosistem haji nasional. Saat ini BSI merupakan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dengan pangsa penerimaan setoran haji reguler terbesar di Indonesia, mencapai sekitar 83%. Sementara pada segmen haji khusus, BSI menguasai pangsa sekitar 35,40%. Bagi BSI, penguatan ekosistem haji merupakan bagian dari komitmen untuk semakin dekat dengan kebutuhan spiritual dan finansial masyarakat Indonesia," ungkapnya.

"Dengan support jasa perbankan syariah nan komprehensif serta jaringan mitra nan terus berkembang, BSI mau memastikan bahwa perjalanan menuju Tanah Suci dapat dipersiapkan dengan lebih baik, lebih terarah, dan lebih pasti," tutupnya.

(akn/ega)

Jakarta -

Pemerintah memutuskan memperketat pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi, khususnya Pertalite. Rencananya, golongan masyarakat dengan tingkat ekonomi atas alias desil 9 dan 10 berpotensi tidak lagi diperbolehkan membeli BBM subsidi.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai rapat koordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di instansi Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Langkah pembatasan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa sistem milik Pertamina sudah baik. Sehingga, pembatasan segera bisa dilakukan. Selain itu, selama ini pemerintah menilai bahwa BBM subsidi belum tepat sasaran.

Purbaya mengatakan rencana pembatasan ini bakal dilakukan secara bertahap. Namun pelaksanaannya tidak dalam waktu dekat ini.

"Jadi tadi kita telaah kemungkinan penerapan pembatasan subsidi Pertalilte untuk nan tingkat atas, mungkin nan desil 9-10. Supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap," ujar Purbaya.

Bahlil menambahkan bahwa langkah pembatasan pembelian BBM subsidi ini sejalan dengan pengarahan Presiden Prabowo Subianto nan menginginkan agar BBM subsidi betul-betul dinikmati oleh masyarakat nan berhak.

Dia menilai masyarakat dengan keahlian ekonomi tinggi tidak semestinya menikmati subsidi pemerintah. Namun selama ini, tetap ada orang kaya nan menikmati BBM subsidi.

"Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya kudu kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 tetap kena, tetap dapat subsidi. Nah ini nan kita mulai telaah sistemnya segala macam Supaya apa? Angka subsidi nan ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita nan berkuasa menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa nan diarahkan oleh Bapak Presiden," ujarnya.

Saat ditanya soal skema pembatasannya seperti apa, Bahlil mengatakan saat ini pemerintah tetap melakukan mempelajari skemanya. Namun, dia menegaskan BBM subsidi di sektor migas kudu tetap sasaran.

"Jadi gini Mas, kelak menyangkut pembatasan itu kelak kan ada jenis kendaraan. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi Itu nan dimaksudkan oleh Pak Menteri (Keuangan)," sambungnya.

(hrp/fdl)

Jakarta -

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup melemah di area merah. Sempat dibuka menghijau, IHSG berbalik arah dan terus melemah hingga ditutup di level 6.200-an.

Dikutip dari RTI, Selasa (11/8/2026), IHSG pada penutupan turun sebesar 97,49 poin alias 1,53% ke level 6.267,88. IHSG dibuka di level 6.383,81 dengan level tertinggi capai 6.388,58 dan terendah 6.230,09.

Volume transaksi sepanjang hari ini melibatkan 35,4 miliar saham, dengan turnover Rp 14,51 triliun dan gelombang transaksi sebanyak 2.197.345 kali.

Dengan begitu sepanjang hari ini 141 saham menguat, 542 saham melemah, dan 108 saham tidak mengalami pergerakan namalain stagnan.

Selain melemah secara harian, IHSG juga tercatat turun 0,79% secara mingguan. Namun indeks saham Garuda ini juga sukses menguat secara bulanan sebesar 3,78%.

Di luar itu, IHSG tercatat tetap melemah 10,10% secara tiga bulanan dan melemah 31,38% secara enam bulanan. IHSG juga minus 11,06% secara tahunan.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Djaka Budi Utama buka bunyi soal tenggat waktu nan diberikan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa untuk berbenah. Purbaya sebelumnya memberi waktu ke Bea Cukai hingga September untuk memperbaiki kinerjanya.

Menurut Djaka, perintah Purbaya sudah dilakukan Bea Cukai lewat beberapa upaya, termasuk penindakan terhadap rokok ilegal. Upaya ini merupakan bagian dari tugas Bea Cukai mengawal penerimaan negara agar sesuai dengan sasaran pemerintah.

"Ya seperti ini, nan pasti kan Bea Cukai sudah berupaya untuk memperbaiki dirinya. Tentunya bisa dilihat,bisa dilihat sekarang ini seperti apa Bea Cukai," kata Djaka di Kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (11/8/2026).

Djaka berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan di Bea Cukai untuk menjadi lebih baik. Menurutnya, perihal ini juga memerlukan support dari masyarakat.

"Dan mudah-mudahan dengan support dari masyarakat,kita bakal terus meng-upgrade, meng-upgrade Bea Cukai ke depannya makin lebih baik," sebut Djaka.

Purbaya acapkali menakut-nakuti bakal membekukan Bea Cukai dan menggantinya dengan Société Générale de Surveillance (SGS) asal Swiss. Meskipun belakangan, niat tersebut tampaknya batal dilakukan lantaran Presiden Prabowo Subianto telah memandang perbaikan nan signifikan dalam keahlian Bea Cukai. Meski begitu, Prabowo meminta Ditjen Bea Cukai untuk terus meningkatkan kinerjanya.

"Pak Prabowo sudah memandang ada perbaikan nan signifikan di Bea Cukai, jika dulu dia (Prabowo) bilang bubarkan, sekarang dia pernah bilang di salah satu rapat dengan kabinet, Bea Cukai bisa diperbaiki dan kudu bisa diperbaiki. Itu adalah signal nan clear bahwa ada perkembangan positif di Bea Cukai nan diakui oleh ketua kita, jadi kemungkinannya sih Bea Cukai bakal tetap bertahan," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KITA, Selasa (21/7/2026).

(ily/ara)

Jakarta -

Polisi mengungkapkan kebenaran baru mengenai tersangka Saepul (26) nan membunuh dan memutilasi pria berinisial K (51) di sebuah rumah kontrakan di area Cipayung, Kota Depok. Teman satu kontrakan Saepul sempat takut setelah mencium aroma darah.

"Temannya ini, inisial J ini, ini merupakan kawan dari si pelaku ini. Kami mungkin ada disorientasi dari pelaku ini ada disorientasi seksual, berbareng dengan rekannya ini," ujar Kanit 1 Subdit Resmob Polda Metro Jaya kepada wartawan di Cipayung Jaya, Depok, Selasa (11/8/2026).

Kompol Dimitri menegaskan Saepul murni melakukan pembunuhan seorang diri. Polisi menyebut J tak terlibat tindakan pembunuhan.

"Tetapi untuk mengenai peristiwa pembunuhan nan dilaporkan oleh family korban, ini murni dilakukan oleh si pelaku sendiri," ungkapnya.

Dimitri menjelaskan J sempat mencurigai adanya perangkat pembersih lantai di kontrakan. J juga mencium aroma darah sehingga memutuskan untuk pergi dari lokasi.

"Dan temannya ini sudah sempat ketakutan mengetahui adanya temuan-temuan darah di saat dia datang, 'Kok ini ada perangkat pel?'. Kemudian begitu diinjak seperti ada aroma darah, kemudian dia langsung pergi ke rumahnya dan tidak kembali lagi ke sini," jelasnya.

Dia mengatakan J tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. "Jadi kami pastikan di sini bahwa temannya ini tidak terlibat. Murni pelaku dilakukan oleh satu orang, inisial S," tuturnya.

Atas perbuatan kejinya, Saepul dijerat dengan Pasal 458 ayat (2) dan/atau Pasal 459 dan/atau Pasal 469 ayat (2) dan/atau Pasal 479 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pembunuhan dan mutilasi tersebut terjadi di rumah kontrakan Saepul di area Cipayung, Depok, pada 23 Juli 2026. Korban sempat dibiarkan dalam kondisi sekarat sebelum akhirnya dimutilasi.

Jasad korban kemudian dimasukkan ke dalam karung dan dibuang di lahan kosong di area Depok sejak 24 Juli 2026. Warga sekitar awalnya tidak menyangka karung tersebut berisi jenazah manusia, hingga akhirnya pada Selasa (4/8), seorang penduduk berinisiatif membakar karung nan dikiranya berisi tumpukan sampah.

(dvp/mea)

Jagat media sosial mendadak ramai oleh kisah seorang kurir SPX Express nan mengembalikan duit Rp 92 juta milik Rita. Kisah ini dibagikan di akun Threads @ritaarmila31.

Awalnya, Rita menerima paket COD (cash on delivery) senilai Rp 92 ribu. Namun lantaran terburu-buru, dia justru mentransfer Rp 92 juta.

Rita mengaku, dia tidak sadar melakukan perihal tersebut. Setelah 4 hari, ada seorang kurir nan menghubunginya untuk meminta nomor rekening.

"Tanggal 2 Agustus ada paket COD Rp 92 ribu, lantaran lagi sibuk dan transfer buru-buru, ku transfer Rp 92 juta tapi gak sadar," tulisnya.

Rita menyebut, kurir tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Syarif Husein Akbar. Uang sebesar Rp 91,8 juta pun dikembalikan utuh. Sementara Rp 200 ribu sengaja diberikan Rita sebagai tanda terima kasih atas kejujuran Syarif.

Kurir SPX Express nan Dikenal Jujur dan Rendah Hati

Syarif merupakan kurir SPX Express nan bekerja di Hub Banguntapan 2 Yogyakarta. Selama tiga tahun menjalani pekerjaan sebagai kurir, keahlian Syarif dikenal apik, nyaris tidak pernah absen, sasaran pengiriman selalu tercapai, dan mengantongi rating 4.8 dari 5 nan diberikan pelanggan.

Direktur Operasional Bisnis SPX Express, Harry Akbar, pun mengonfirmasi bahwa Syarif merupakan kurir SPX aktif. Di lingkungan kerjanya, Syarif dikenal sebagai pribadi nan sopan dan rendah hati. Tak heran, tindakan jujurnya mengembalikan duit Rp 92 juta dianggap bukan suatu kebetulan.

“Kami sangat mengapresiasi itikad baik dari Syarif. Kurir seperti ini bisa menjadi contoh lantaran perbuatan baiknya,” ujar Harry.

Harry memastikan bahwa SPX Express bakal memberikan apresiasi secara langsung kepada Syarif.

“Bentuk apresiasi tentu bakal kami berikan langsung kepada Syarif,” tutupnya.

Netflix secara resmi mengumumkan agenda penayangan untuk proyek movie terbaru mereka nan berjudul Ink. Film drama nan disutradarai oleh sineas peraih piala Oscar, Danny Boyle, ini mengangkat kisah tentang awal mula berdirinya imperium media tabloid milik Rupert Murdoch yang kontroversial.

Film ini dijadwalkan tayang terbatas di beberapa bioskop pilihan pada 11 Desember mendatang. Setelah pitu, Ink bakal segera meluncur di platform streaming Netflix untuk wilayah Amerika Serikat dan Amerika Latin mulai 8 Januari 2027.

Proyek Ink merupakan penyesuaian langsung dari pementasan teater terkenal berjudul sama karya James Graham nan sempat masuk nominasi Tony Awards. James Graham sendiri nan turun tangan menulis naskah untuk jenis movie layar lebar ini, memastikan prinsip dramatis dari pagelaran panggungnya tetap terjaga dengan baik.

Narasi dalam movie ini berfokus pada sosok Rupert Murdoch muda berumur tiga puluhan nan ambisius, nan diperankan oleh tokoh kawakan Guy Pearce. Kisahnya menyoroti gimana Murdoch bekerja sama dengan Larry Lamb, seorang wartawan kelas pekerja nan diperankan oleh Jack O'Connell, untuk mengubah surat berita The Sun menjadi raksasa media nan berpengaruh di Inggris.

Langkah Strategis Menuju Musim Penghargaan

Keputusan Netflix untuk merilis movie ini di akhir tahun bukan tanpa argumen nan matang. Ink dijadwalkan melakukan penayangan perdana globalnya sebagai movie pembuka di Venice Film Festival dan bakal berkompetisi memperebutkan penghargaan tertinggi, Golden Lion.

Setelah melakukan debut di Venesia, movie ini juga bakal diboyong ke Toronto International Film Festival untuk penayangan perdana di wilayah Kanada. Strategi pengedaran ini memperkuat indikasi bahwa Netflix beriktikad melakukan kampanye besar-besaran agar movie ini dapat bersaing di arena penghargaan bergengsi, termasuk The Oscars.

Rapat koordinasi antara Komnas HAM dan Kementerian Sosial dalam penanganan pengungsi korban bentrok di Kabupaten Puncak, Papua(Instagram/@kemensos)

SEBANYAK 124.931 penduduk diperkirakan mengungsi akibat bentrok nan tetap berjalan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan kebutuhan dasar para pengungsi terpenuhi.

Komisioner Komnas HAM bagian Pemantauan dan Penyelidikan, Saurlin P. Siagian, mengatakan situasi darurat di Papua Tengah tetap berjalan secara dinamis. Konflik tersebut tidak hanya menyebabkan masyarakat meninggalkan tempat tinggal, tetapi juga menimbulkan korban jiwa.

“Situasi darurat secara bergerak tetap terjadi di wilayah tersebut, di mana terjadi penembakan nan mengakibatkan 12 orang meninggal dan ribuan pengungsi menyebar ke beragam lokasi,” ujar Saurlin dalam keterangan, Selasa (11/8).

Saurlin menyebut jumlah pengungsi nan terdampak bentrok diperkirakan mencapai 124.931 orang. Mereka memerlukan beragam support dasar, termasuk makanan, pakaian, hingga jasa kesehatan.

“Diperkirakan terdapat sekitar 124.931 pengungsi nan memerlukan bantuan, termasuk kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan jasa kesehatan,” katanya.

Menurut dia, besarnya jumlah pengungsi membikin penanganan tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian alias lembaga saja. Pemerintah perlu melakukan pendataan dan identifikasi kebutuhan secara jeli agar support nan diberikan tepat sasaran.

“Penting untuk mengidentifikasi kebutuhan pengungsi dan mengkoordinasikan bantuan,” ujar Saurlin.

Komnas HAM pun mendorong Kementerian Sosial memperkuat kerjasama dengan beragam kementerian dan lembaga dalam merespons situasi kemanusiaan di Papua Tengah.

“Kami memandang krusial untuk bekerja-sama dengan Kementerian Sosial dalam penanganan pengungsi di Papua Tengah ini,” katanya.

Selain pemerintah, Komnas HAM meminta sektor swasta turut dilibatkan melalui tanggung jawab sosial perusahaan alias corporate social responsibility (CSR). Keterlibatan bumi upaya dinilai dapat memperluas support bagi para pengungsi sekaligus mengurangi beban anggaran negara.

“Selain itu, krusial untuk melibatkan dari unsur perusahaan sebagai tanggung jawab sosial dalam membantu pengungsi agar tidak memberatkan APBN,” kata Saurlin.

Dorongan tersebut disampaikan Saurlin saat melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. Dalam pertemuan itu, Komnas HAM memaparkan kondisi kemanusiaan di Papua Tengah serta kebutuhan masyarakat nan terdampak konflik.

Agus mengatakan Kementerian Sosial telah menyalurkan support darurat kepada masyarakat terdampak. Di Kabupaten Puncak, Kemensos sebelumnya memberikan support kepada 1.013 pengungsi berupa sembako dan busana dengan total nilai Rp150 juta.

Penyaluran support berikutnya, kata Agus, bakal disesuaikan dengan respons dan usulan pemerintah wilayah nan dilengkapi info mengenai masyarakat terdampak. Kemensos juga memberikan kompensasi kepada korban meninggal bumi dan korban luka-luka.

Untuk memperkuat koordinasi, Agus menyarankan Komnas HAM turut berkomunikasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Kemenko PMK dinilai dapat membantu mengoordinasikan kementerian teknis dalam penanganan persoalan pengungsi di Papua Tengah.(H-4)

Liputan6.com, Jakarta - Pemuda di Jakarta ikut berkedudukan dalam menangani persoalan sampah dengan mengelolanya agar mempunyai nilai ekonomi.

Dalam obrolan 'Ngobrol Muda Mudi' dengan tema pengelolaan sampah, Anggota DPRD DKI Jakarta Bebizie Sri Mulyati mengatakan produktivitas generasi muda diperlukan dalam menangani persoalan sampah. Bahkan, sampah dapat diolah menjadi produk nan mempunyai nilai tambah dan nilai ekonomi.

“Diskusi ini bermaksud untuk meningkatkan kesadaran pemuda dalam penanganan sampah serta peningkatan produktivitas dalam memanfaatkan sampah menjadi bahan nan mempunyai nilai jual,” ucap Bebizie, dilansir Antara, Selasa (11/8/2026).

Ia menilai edukasi ini krusial disampaikan kepada pemuda, khususnya Karang Taruna, agar mereka menjadi penggerak utama penanganan sampah di lingkungannya.

Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berfokus pada pengelolaan sampah, ditandai dengan diterbitkannya Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber.

“Saya rasa ini krusial dalam penerapan sosialisasi di tingkat masyarakat maupun pemuda. Selain itu, juga pemanfaatan sampah agar bisa berfaedah menjadi pendapatan,” ucap Bebizie.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah RI ialah Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa dan juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana bakal membatasi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis subsidi ialah BBM Pertalite untuk golongan tertentu. Yaitu desil 9 dan 10. Pembatasan tersebut sebagai upaya pemerintah untuk menyalurkan subsidi tepat sasaran.

Purbaya menjelaskan, bahwa kemungkinan bakal diimplementasikan pembatasan subsidi BBM Pertalite untuk golongan alias desil 9 dan 10. "Tadi kita membahas kemungkinan penerapan pembatasan subsidi Pertalite untuk nan tingkat atas, mungkin desil 9, 10 agar kelak berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap," terang Purbaya ditemui di Kantor Kemenkeu, Selasa (11/8/2026).

Sebagai gambaran dalam ekonomi, desil 9 merupakan golongan menengah atas dan desil 10 adalah golongan kelas atas. "Sedang kita pelajari sistemnya, saya juga sudah sempat memandang sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan gitu," tambah Purbaya.

Sayangnya Purbaya tetap belum menjelaskan kapan penyelenggaraan pembatasan pengguna BBM Pertalite bagi desil-desil tertentu itu. nan jelas, pemerintah sedang menyiapkan sistem tersebut.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menambahkan, bahwa, rencana pembatasan pemakaian BBM Pertalite bagi desil tertentu upaya pemerintah menyalurkan BBM bersubsidi tepat sasaran.

"Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya kudu kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9 desil 10 tetap kena tetap dapat subsidi. Nah ini nan kita mulai telaah sistemnya segala macam agar apa? Angka subsidi nan ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita nan berkuasa menerima,"

"Dan ini kan sejalan dengan apa nan diarahkan oleh Bapak Presiden. Maka dari itu kami melakukan rapat koordinasi rapat menteri, seperti itu," ungkap Bahlil di lokasinya nan sama, Selasa (11/8/2026).

(pgr/pgr) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta -

Pemerintah memutuskan memperketat pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi, khususnya Pertalite. Rencananya, golongan masyarakat dengan tingkat ekonomi atas alias desil 9 dan 10 berpotensi tidak lagi diperbolehkan membeli BBM subsidi.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai rapat koordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di instansi Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Langkah pembatasan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa sistem milik Pertamina sudah baik. Sehingga, pembatasan segera bisa dilakukan. Selain itu, selama ini pemerintah menilai bahwa BBM subsidi belum tepat sasaran.

Purbaya mengatakan rencana pembatasan ini bakal dilakukan secara bertahap. Namun pelaksanaannya tidak dalam waktu dekat ini.

"Jadi tadi kita telaah kemungkinan penerapan pembatasan subsidi Pertalilte untuk nan tingkat atas, mungkin nan desil 9-10. Supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap," ujar Purbaya.

Bahlil menambahkan bahwa langkah pembatasan pembelian BBM subsidi ini sejalan dengan pengarahan Presiden Prabowo Subianto nan menginginkan agar BBM subsidi betul-betul dinikmati oleh masyarakat nan berhak.

Dia menilai masyarakat dengan keahlian ekonomi tinggi tidak semestinya menikmati subsidi pemerintah. Namun selama ini, tetap ada orang kaya nan menikmati BBM subsidi.

"Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya kudu kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 tetap kena, tetap dapat subsidi. Nah ini nan kita mulai telaah sistemnya segala macam Supaya apa? Angka subsidi nan ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita nan berkuasa menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa nan diarahkan oleh Bapak Presiden," ujarnya.

Saat ditanya soal skema pembatasannya seperti apa, Bahlil mengatakan saat ini pemerintah tetap melakukan mempelajari skemanya. Namun, dia menegaskan BBM subsidi di sektor migas kudu tetap sasaran.

"Jadi gini Mas, kelak menyangkut pembatasan itu kelak kan ada jenis kendaraan. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi Itu nan dimaksudkan oleh Pak Menteri (Keuangan)," sambungnya.

(hrp/fdl)

Jakarta -

Penindakan terhadap peredaran rokok terlarangan meningkat drastis dibanding 2025. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mencatat 1,2 miliar batang rokok terlarangan telah ditindak per 31 Juli 2026.

Menurut Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama, nomor tersebut naik 100% dari periode nan sama tahun lalu. Djaka mencatat penindakan nan dilakukan Bea Cukai pada semester I-2025 sebanyak 600 juta batang.

"Kalau jumlah hasil penindakan nan sudah dilakukan oleh Bea Cukai sampai dengan saat ini sudah nyaris 1 miliar lebih, 1,2 miliar batang sampai dengan tanggal 31 Juli. Data nan ada di Bea Cukai itu ada kurang lebih sekitar 1,2 miliar, berfaedah nyaris 100% dari tahun lalu," kata Djaka dalam konvensi pers di area Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (11/8/2026).

Djaka menilai peningkatan hasil penindakan menunjukkan upaya Bea Cukai dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Langkah tersebut juga dilakukan untuk menjaga penerimaan negara.

"Tahun lampau kita separuh semester ataupun satu semester kita hanya mencapai kurang lebih 600 juta batang, tetapi saat ini kita sudah bisa sukses sampai dengan 1,2 miliar. Ini merupakan suatu integritas dari pegawai Bea Cukai nan tidak henti-hentinya melakukan penindakan terhadap rokok ilegal," imbuhnya.

Menurutnya, Bea Cukai bakal terus memperkuat penindakan terhadap peredaran rokok ilegal. Upaya tersebut merupakan bagian dari tugas Bea Cukai untuk mengawal penerimaan negara agar sesuai dengan sasaran pemerintah.

Hari ini Bea Cukai mengumumkan telah menggagalkan pengiriman 8,96 juta batang rokok ilegal. Barang tersebut berasal dari Jawa Timur dan hendak dikirim ke Sumatera melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Dari penindakan tersebut nilai peralatan diperkirakan mencapai Rp13,30 miliar.Sementara potensi kerugian negara ditaksir Rp 8,66 miliar, terdiri atas potensi penerimaan cukai Rp 6,68 miliar, pajak rokok Rp 668 juta, dan PPN hasil tembakau Rp 1,31 miliar.

"Perkiraan peralatan mencapai Rp 13,30 miliar dengan potensi kerugian negara diperkirakan sebesar Rp 8,66 miliar nan terdiri dari potensi penerimaan cukai sebesar Rp 6,68 miliar pajak rokok sebesar Rp 668 juta, PPNHT sebesar Rp 1,31 miliar," tutup Djaka.

(ily/ara)

Jakarta -

Sistem pembayaran nasional diperkuat dengan pengembangan berbasis riset dan didukung rekomendasi kebijakan nan implementatif. Hal ini dilakukan PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin), bagian dari ekosistem Danantara Indonesia dan Yayasan Bina Astacita Center (BACenter) melalui nota kesepahaman.

Kerja sama ini menggabungkan kapabilitas Jalin dalam membangun dan mengelola prasarana sistem pembayaran nasional dengan kompetensi BACenter dalam riset ekonomi, kajian kebijakan, serta perumusan rekomendasi strategis. Sinergi tersebut diarahkan untuk mendukung beragam agenda pemerintah, mulai dari digitalisasi jasa publik, optimasi penerimaan negara dan daerah, efisiensi shopping pemerintah, penyaluran support sosial, hingga ekspansi inklusi keuangan.

Peningkatan transaksi digital mencerminkan semakin strategisnya peran sistem pembayaran dalam menopang aktivitas ekonomi dan pelayanan publik. Seiring dengan ekspansi peran tersebut, pengembangan program dan produk sistem pembayaran tidak cukup hanya mengandalkan teknologi nan andal, tetapi juga memerlukan landasan riset dan kebijakan nan bisa menjawab kebutuhan masyarakat, prioritas pemerintah, kesiapan industri, serta akibat ekonomi dan sosial nan mau dicapai.

Direktur Utama Jalin Ario Tejo Bayu Aji mengatakan, kerjasama ini merupakan bagian dari upaya Jalin untuk memperkuat kontribusi perusahaan dalam mendukung transformasi pelayanan publik dan agenda digitalisasi pemerintah.

"Pengembangan sistem pembayaran pemerintah tidak dapat hanya dimulai dari teknologi alias produk. Kita perlu memahami kebutuhan masyarakat, tujuan kebijakan pemerintah, kesiapan industri, serta akibat ekonomi dan sosial nan mau dicapai. Karena itu, riset dan kajian kebijakan menjadi fondasi krusial agar setiap solusi nan dikembangkan betul-betul tepat sasaran dan dapat diimplementasikan," kata Ario dalam keterangan tertulis, Selasa (11/8/2026).

Kolaborasi tersebut juga sejalan dengan semangat transformasi dan sinergi dalam ekosistem Danantara Indonesia untuk memperkuat kontribusi badan upaya milik negara terhadap pembangunan nasional. Sebagai bagian dari ekosistem tersebut, Jalin terus memperkuat perannya sebagai penyedia prasarana digital nan mendukung integrasi layanan, efisiensi proses bisnis, serta pembuatan nilai bagi negara.

Burhanuddin Abdullah menyatakan bahwa luasnya penggunaan sistem pembayaran oleh beragam lapisan masyarakat menjadikan sistem pembayaran sebagai bagian dari rencana hidup orang banyak. Kebijakan dan jasa sistem pembayaran perlu dirancang berasas data, bukti empiris, serta pemahaman nan menyeluruh terhadap kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

"BACenter mempunyai kapabilitas dalam riset dan kajian kebijakan, sementara Jalin mempunyai pengalaman, teknologi, dan jaringan di dalam sistem pembayaran nasional. Sinergi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan solusi nan aplikatif untuk mendukung program pemerintah serta memberikan faedah konkret bagi masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, kombinasi kompetensi kedua lembaga membuka kesempatan agar hasil kajian dapat dikembangkan dan diuji melalui model penerapan maupun proyek percontohan.

"Riset berkedudukan untuk memastikan suatu program tidak hanya baik secara konseptual, tetapi juga relevan, dapat dilaksanakan, dan menghasilkan akibat nan terukur. Melalui kerja sama ini, kami mau menghubungkan proses kajian dan perumusan kebijakan dengan pengembangan solusi serta implementasinya," kata Burhanuddin Abdullah.

Sinergi Jalin dan BACenter menegaskan pentingnya kerjasama antara pelaku industri dan lembaga kajian untuk mendukung transformasi sistem pembayaran nasional. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat penyelenggaraan program strategis pemerintah sekaligus memperluas faedah digitalisasi bagi perekonomian dan masyarakat Indonesia.

(ara/ara)

Jakarta -

Penyaluran LPG 3 kilogram (kg) bakal diperkuat dengan pemanfaatan info kependudukan untuk proses verifikasi. Langkah ini dilakukan untuk mendukung penyaluran LPG subsidi agar lebih tepat sasaran.

Pertamina Patra Niaga dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang pemberian kewenangan akses dan pemanfaatan info kependudukan dalam jasa Pertamina Patra Niaga. Kerja sama dilakukan di Grha Pertamina, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Data kependudukan tersebut bakal digunakan untuk memperkuat verifikasi dan pengesahan dalam penyaluran daya bersubsidi. Integrasi info juga menjadi bagian dari penyelenggaraan Keputusan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Transformasi Subsidi Tepat LPG.

Kerja sama ini menjadi dasar pemanfaatan info Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk sistem pengesahan nan telah disiapkan Pertamina Patra Niaga dalam penyaluran LPG 3 kg.

PKS ditandatangani Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi dan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra. Turut datang Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman dan Direktur Logistik & Infrastruktur PT Pertamina (Persero) Jaffee Arizon Suardin.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan pemanfaatan info kependudukan merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola penyaluran subsidi.

"Pertamina Patra Niaga berkomitmen mewujudkan cita-cita pemerintah untuk memastikan ketahanan daya dengan tata kelola subsidi nan baik dan memastikan pelayanan daya menjangkau masyarakat dari Sabang sampai Merauke," ujar Mars Ega.

Sementara itu, Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi mengatakan info kependudukan dapat menjadi pedoman untuk beragam jasa publik.

Hingga Semester I 2026, jumlah masyarakat Indonesia tercatat sekitar 290,1 juta jiwa. Hampir 99% masyarakat wajib KTP juga telah melakukan perekaman biometrik.

"Kami mengapresiasi kerja sama dengan Pertamina Patra Niaga. Pemanfaatan info kependudukan ini kami harapkan tidak hanya mendukung penyaluran subsidi LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran, tetapi juga dapat digunakan untuk beragam kebutuhan lain dalam mendukung tugas dan jasa Pertamina Patra Niaga," jelas Teguh.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Imigrasi Bekasi menetapkan penduduk negara (WN) Nigeria berinisial OCO sebagai tersangka lantaran overstay selama 3.073 hari. Penetapan tersangka dilakukan usai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian Kantor Imigrasi Bekasi berbareng Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melaksanakan gelar perkara.

Dikutip dari keterangan Kantor Imigrasi Bekasi, nan dikutip detikcom pada Selasa (11/8/2026), gelar perkara pertama dilakukan pada 26 Mei, dan kedua 8 Juli silam. Usai ditetapkan sebagai tersangka, OCO ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bekasi pada 14 Juli 2026.

"Penanganan perkara terhadap OCO berasal dari operasi pengawasan keimigrasian nan dilaksanakan Kantor Imigrasi Bekasi pada 6 April 2026 di salah satu apartemen di wilayah Bekasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan keimigrasian, petugas menemukan bahwa nan berkepentingan telah berada di wilayah Indonesia melampaui masa izin tinggal (overstay) selama 3.073 hari alias lebih dari 8 tahun," jelas Kepala Kantor Imigrasi Bekasi, Anggi Wicaksono.

"Atas temuan tersebut, OCO diamankan ke Kantor Imigrasi Bekasi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut," sambung Anggi.

Perbuatan OCO dinilai terbukti memenuhi unsur-unsur pelanggaran keimigrasian. OCO diduga melanggar Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mengenai WNA berada di wilayah Indonesia tanpa izin tinggal nan sah dan tetap berlaku.

Status OCO di Lapas Bekasi adalah tahanan titipan. Anggi menegaskan penegakan norma terhadap OCO merupakan bentuk penerapan kegunaan utama keimigrasian, ialah menjaga ketertiban serta memastikan setiap penduduk negara asing mematuhi ketentuan nan bertindak di wilayah Indonesia.

"Setiap dugaan pelanggaran keimigrasian bakal kami tindaklanjuti secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk komitmen Imigrasi untuk Rakyat. Kami juga terus memperkuat sinergi dengan abdi negara penegak norma dan lembaga mengenai agar proses penegakan norma dapat melangkah secara optimal," pungkas Anggi.

(aud/knv)

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengecam keras tantangan mahfuz ayat Al-Qur'an sebagai syarat untuk mendapatkan minuman keras (miras) gratis. Tantangan ini terjadi di pagelaran musik The Sounds Project.

Andre menilai tindakan promosi tersebut sebagai corak pelecehan terhadap nilai-nilai kepercayaan nan sangat melukai emosi umat Islam.
Menurut Andre, Al-Qur'an adalah kitab suci nan wajib dijunjung tinggi kemuliaannya, sehingga sangat tidak layak jika disandingkan alias dijadikan perangkat pemasaran produk beralkohol.

"Tindakan ini sangat tidak etis dan menyentuh ranah sensitif. Menjadikan mahfuz ayat Al-Qur'an sebagai modal promosi miras adalah corak penyalahgunaan simbol kepercayaan nan banget nyata dan tidak bisa ditoleransi," ujar Andre dalam keterangan tertulisnya.

Ia mendesak abdi negara kepolisian dan pemerintah wilayah setempat untuk segera memanggil serta mengusut tuntas pihak penyelenggara acara. Andre menegaskan bahwa penegakan norma kudu dilakukan agar memberikan pengaruh jera dan mencegah kejadian serupa terulang di masa depan.

Selain menuntut tindakan tegas terhadap panitia, politisi Gerindra ini juga meminta lembaga mengenai untuk merevisi serta memperketat izin penyelenggaraan aktivitas intermezo publik. Masyarakat pun diimbau untuk tetap tenang, menjaga kondusivitas, dan menyerahkan penanganan kasus ini sepenuhnya kepada proses norma nan berlaku.

"Ini jelas-jelas penistaan kepercayaan dan sangat melukai hati umat Islam. Ayat suci Alquran nan sangat dimuliakan malah disandingkan dan dijadikan perangkat promosi untuk mendapatkan minuman keras. Ini sangat kelewatan dan tidak beradab!" katanya.

Pihak event organizer (EO) pagelaran musik, The Sounds Project, buka bunyi mengenai dugaan penistaan agama. Pernyataan itu disampaikan The Sounds Project lewat akun IG @thesoundsproject. Mereka mengecam dan mengatakan kejadian itu di luar kendalinya.

"Kami sebagai penyelenggara aktivitas turut merasa marah, kecewa, dan mengecam perilaku tersebut. Kami tidak pernah dan tidak bakal pernah, membenarkan perilaku nan menjadikan kepercayaan sebagai bahan challenge alias promosi produk dalam corak apa pun," tulis pernyataan nan diunggah di akun @thesoundsproject, Selasa (11/8).

Sementara itu, Master of ceremony (MC) berjulukan Ega juga meminta maaf dan memberi penjelasan melalui akun medsos Threads @aqueer_. Dia mengakui lalai sehingga mik dikuasai audiens.

"Saya Ega, selaku MC pada aktivitas musik nan bekerja di booth Newport pada Hari Minggu, 9 Agustus 2026. Dengan ini menyampaikan permohonan maaf atas kejadian nan berjalan pada saat itu," tulis Ega di akun Threads @aqueer_. detikcom telah menghubungi MC untuk mengutip pernyataannya.

(gbr/fjp)

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono beserta jejeran menyambangi instansi Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Kepala BGN bersilaturahmi sekaligus meminta pendampingan dan pengawasan ke Kejagung terhadap penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Karena pejabat baru, tentunya kan banyak perihal nan perlu dikomunikasikan ke depan dalam rangka kerja sama di bagian perdata dan tata upaya negara," ujar Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, kepada wartawan di Kejagung, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

"Beliau (Kepala BGN) meminta bahwa kelak ke depannya bakal ada pendampingan. Pendampingan hukum, legal audit. Termasuk pengawasan di lapangan melibatkan teman-teman nan ada di kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi," lanjut mantan Kapuspenkum Kejagung ini.

Ketut mengatakan pengusutan kasus tata kelola MBG menjadi bahan pembenahan serta pertimbangan dari BGN. Dia juga menyebut jejeran ketua BGN nan baru sekarang berkomitmen memperbaiki program MBG sehingga pelayanan terhadap masyarakat lebih maksimal.

"Semua tata kelola bakal dibangun dengan bagus. Komitmen ketua nan baru ini adalah gimana membangun tata kelola nan baik ya, pelayanan nan baik," imbuhnya.

Pihak Kejagung RI melalui Kapuspenkum, Anang Supriatna, menyampaikan mendukung penuh langkah perbaikan nan diinginkan BGN. Dia juga mengatakan, dalam pertemuan hari ini, Jaksa Agung ST Burhanuddin turut menyampaikan agar peristiwa korupsi tata kelola MBG pada BGN ini tidak terulang.

"Seperti tadi disampaikan oleh Pak Deputi, bahwa ke depannya bakal menjalin kerja sama nan melibatkan beberapa personel andaikan diperlukan dalam rangka perbaikan penyelenggaraan tata kelola program Makan Bergizi Gratis," ujar Anang.

"Yang jelas, tadi ketua menyampaikan lebih kepada apa nan sudah terjadi dan menjadi bahan pertimbangan ke depan. Jangan sampai terjadi lagi dan dalam tata kelola terutama. Dan Kejaksaan siap membantu untuk mendampingi ke depannya seperti apa," pungkasnya.

(kuf/jbr)