KVB Futures menilai peningkatan literasi finansial menjadi kebutuhan mendesak seiring semakin tingginya minat masyarakat terhadap investasi.(Dok. KVB Futures Indonesia)

TINGKAT akses masyarakat terhadap jasa finansial di Indonesia terus meningkat, namun pemahaman terhadap produk dan instrumen finansial nan digunakan tetap menjadi tantangan. Kondisi tersebut mendorong beragam pihak, termasuk pelaku industri jasa keuangan, untuk memperkuat edukasi finansial agar masyarakat dapat mengambil keputusan investasi secara lebih bijak.

KVB Futures menilai peningkatan literasi keuangan menjadi kebutuhan mendesak seiring semakin tingginya minat masyarakat terhadap investasi. Di tengah bertambahnya pilihan instrumen investasi dan semakin dinamisnya pergerakan pasar finansial global, masyarakat memerlukan info nan akurat, mudah dipahami, dan berbobot edukatif untuk memahami kesempatan sekaligus akibat nan melekat pada setiap instrumen investasi.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 nan dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), indeks literasi finansial nasional tercatat sebesar 66,46 persen, sementara indeks inklusi finansial telah mencapai 80,51 persen. Temuan tersebut menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap jasa finansial tumbuh lebih sigap dibandingkan tingkat pemahaman terhadap produk nan digunakan.

Presiden Direktur KVB Futures, Tonny Fong, mengatakan kondisi tersebut menunjukkan tetap terbukanya ruang nan besar bagi pelaku industri untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai beragam produk finansial dan investasi. “Pelaku industri tetap mempunyai kesempatan besar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai langkah kerja, manfaat, dan akibat beragam produk finansial dan investasi,” ujar Tonny Fong dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).

Menurutnya, literasi finansial merupakan fondasi krusial dalam membangun kesejahteraan finansial masyarakat. Pemahaman nan memadai mengenai pengelolaan finansial dan investasi dapat membantu perseorangan membikin keputusan nan lebih tepat, mengelola akibat secara lebih baik, serta mempersiapkan kebutuhan finansial jangka panjang.

Hal tersebut sejalan dengan temuan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) melalui OECD/INFE 2023 International Survey of Adult Financial Literacy. Studi tersebut mengungkap bahwa perseorangan dengan tingkat literasi finansial nan memadai mempunyai tingkat kesejahteraan finansial rata-rata sekitar 10 poin lebih tinggi dibandingkan mereka nan belum mencapai standar minimum.

“Dari studi tersebut, kita menyadari tingkat literasi nan lebih tinggi berangkaian dengan daya tahan finansial nan lebih baik, termasuk kesiapan menghadapi guncangan ekonomi dan mengelola finansial jangka panjang,” kata Tonny.

Selain meningkatkan pemahaman dasar mengenai pengelolaan keuangan, edukasi juga dinilai krusial untuk membantu masyarakat memahami karakter beragam instrumen investasi, termasuk pasar derivatif nan terus berkembang di Indonesia. Pemahaman mengenai sistem pasar, potensi keuntungan, serta akibat nan menyertai instrumen derivatif menjadi aspek krusial agar penanammodal dapat mengambil keputusan berasas info nan memadai.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, KVB Futures melakukan kunjungan ke salah satu media massa guna menjajaki kesempatan kerjasama dalam pengembangan konten edukatif dan penyebaran info pasar nan lebih relevan bagi masyarakat. Kolaborasi antara pelaku industri dan media dinilai mempunyai peran strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap wawasan finansial nan berkualitas.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak berganti pandangan mengenai perkembangan pasar kurs asing (valas), futures, serta instrumen komoditas seperti emas dan minyak nan pergerakannya dipengaruhi oleh dinamika ekonomi dunia dan kondisi geopolitik. Diskusi juga menyoroti pentingnya menghadirkan info pasar nan tidak hanya sigap dan akurat, tetapi juga bisa membantu masyarakat memahami konteks di kembali setiap pergerakan pasar.

"Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus mendorong edukasi finansial dan meningkatkan literasi masyarakat terhadap pasar finansial serta industri trading derivatif di Indonesia," ujar Tonny.

Ia menambahkan bahwa kerjasama dengan media mempunyai peran krusial dalam menghadirkan info pasar nan lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas. “Kami percaya kerjasama dengan media terpercaya mempunyai peran krusial dalam menghadirkan info market nan lebih relevan, edukatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan nan sama, KVB Futures juga memperkenalkan sejumlah inisiatif nan dirancang untuk meningkatkan pengalaman serta keterlibatan nasabah. Di antaranya melalui Loyalty Program nan menawarkan beragam untung eksklusif bagi pengguna setia perusahaan.

Selain itu, perusahaan turut menghadirkan kampanye promosi bertema Piala Dunia nan diharapkan dapat memberikan pengalaman trading nan lebih interaktif dan kompetitif bagi para nasabah. Berbagai program tersebut dirancang untuk meningkatkan engagement sekaligus menjawab kebutuhan trader masa sekarang nan semakin dinamis.

Melalui beragam inisiatif edukasi, kerjasama strategis, dan pengembangan program bagi nasabah, KVB Futures berambisi dapat berkontribusi dalam memperkuat literasi finansial masyarakat Indonesia, khususnya mengenai pasar finansial dan industri derivatif, sehingga masyarakat dapat memahami kesempatan dan akibat investasi secara lebih komprehensif. (E-1)

Jakarta -

Juru parkir (jukir) wanita berjulukan Kusriyati sukses menggagalkan tindakan pencurian dengan modus pecah kaca mobil di Jalan Ahmad Yani, Brebes, Jawa Tengah. Berkat keberaniannya, duit milik seorang pengguna bank senilai Rp 3,6 miliar sukses diselamatkan.

Dilansir detikJateng, Senin (15/6/2026), peristiwa itu terjadi sekitar pukul 15.00 WIB sore tadi di area perbankan Jalan Ahmad Yani. Saat itu, dua pelaku nan mengendarai sepeda motor berupaya memecahkan kaca mobil Mitsubishi Pajero berwarna hitam milik korban nan terparkir.

Namun, tindakan tersebut sukses digagalkan oleh Kusriyati. Melihat kejadian itu, Kusriyati langsung berteriak meminta pertolongan penduduk dan pengguna jalan di sekitar lokasi.

Korban diketahui berjulukan Kliwon Alwawan, penduduk Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Sebelum kejadian, Kliwon baru saja mengambil duit tunai sebesar Rp 3,6 miliar dari salah satu bank di pusat Kota Brebes.

Kliwon mengaku sempat berprasangka setelah meninggalkan bank. Menurutnya, ada beberapa pengendara sepeda motor nan terus membuntuti mobil nan dikendarainya. Karena merasa tidak aman, dia kemudian memutuskan menuju instansi bank lain nan lokasinya tidak jauh dari tempatnya mengambil uang.

Kliwon pun memarkirkan mobilnya di tempat ramai untuk menghindari kejahatan. Kliwon kemudian masuk ke instansi bank. Namun, saat Kliwon masuk, pelaku melancarkan aksinya dengan memecahkan kaca mobil. Aksi itu kemudian diketahui Kusriyati.

"Saya memandang ada orang memecah kaca mobil, lampau mengambil bungkusan plastik dari dalam mobil. Saya langsung teriak, pencuri...pencuri...," kata Kusriyati.

Kapolsek Brebes, AKP Prapto, membenarkan adanya kejadian ini. Polisi pun sekarang memburu pelaku nan diduga merupakan komplotan ahli pencurian dengan modus pecah kaca kendaraan.

"Bukan perampokan tapi pecah kaca mobil. Belum sukses ngambil, tapi ketahuan, lari," ujarnya.

Baca selengkapnya di sini.

(amw/amw)

KOALISI Sipil Pembela Pengusaha Pribumi menggelar tindakan penyampaian aspirasi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (15/6) mengenai rencana eksekusi Hotel Sultan nan dijadwalkan berjalan pada 18 Juni 2026. Aksi tersebut disebut bakal melibatk(Dok. Istimewa)

KOALISI Sipil Pembela Pengusaha Pribumi menggelar tindakan penyampaian aspirasi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (15/6) mengenai rencana eksekusi Hotel Sultan nan dijadwalkan berjalan pada 18 Juni 2026. Aksi tersebut disebut bakal melibatkan mahasiswa, tenaga kerja Hotel Sultan, buruh, serta sejumlah komponen masyarakat lainnya.

Melalui aktivitas tersebut, koalisi menyatakan mau menyampaikan pandangan mengenai sejumlah aspek hukum, perlindungan pekerja, dan keberlangsungan aktivitas upaya nan dinilai berpotensi terdampak andaikan eksekusi dilaksanakan.

Juru Bicara Koalisi Sipil Pembela Pengusaha Pribumi, Al Hams Qamarallah, mengatakan pihaknya berambisi pemerintah dan para pemangku kepentingan mempertimbangkan beragam aspek norma maupun akibat sosial ekonomi sebelum penyelenggaraan eksekusi dilakukan.

"Kami berambisi seluruh proses melangkah dengan mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak seluruh pihak nan terdampak," ucap Al Hams dalam keterangan tertulis.

Menurutnya, tetap terdapat sejumlah persoalan nan perlu mendapat perhatian, termasuk mengenai penyelenggaraan putusan serta-merta, tanggungjawab penempatan jaminan, kedudukan pemegang Hak Guna Bangunan (HGB), serta perlindungan terhadap pihak-pihak nan berkepentingan.

Ia menilai sengketa nan menjadi dasar perkara berangkaian dengan status tanah. Namun, mereka menyoroti potensi akibat nan lebih luas terhadap gedung dan aktivitas upaya nan selama ini dijalankan PT Indobuildco sebagai pengelola Hotel Sultan.

Menurutnya, operasional Hotel Sultan tidak hanya berangkaian dengan aset perusahaan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan ekonomi beragam pihak, mulai dari karyawan, pekerja harian, tenant, vendor, pemasok, penyelenggara kegiatan, hingga mitra upaya lainnya.

Dalam pernyataannya, dirinya menyampaikan enam tuntutan. Pertama, meminta agar rencana eksekusi ditinjau kembali dengan mempertimbangkan ketentuan norma nan berlaku, termasuk tanggungjawab penempatan agunan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 3/2000 dan SEMA No 4/2001 mengenai penyelenggaraan putusan serta-merta.

Selain itu, dia juga mendorong penyelesaian melalui perbincangan antara PT Indobuildco dan Kementerian Sekretariat Negara alias menunggu hingga seluruh proses norma memperoleh kepastian.

Kedua, mereka meminta pemerintah memperhatikan hak-hak pemegang HGB sesuai ketentuan nan bertindak dalam peraturan pertanahan. Menurut koalisi, pemegang HGB mempunyai kedudukan norma nan perlu diperhatikan dalam proses penyelesaian sengketa, termasuk mengenai kesempatan mengusulkan perpanjangan maupun pembaruan hak.

Ketiga, koalisi meminta adanya perlindungan terhadap pekerja, tenant, vendor, pemasok, pelaku usaha, dan pihak ketiga lainnya nan berpotensi terdampak andaikan eksekusi dilakukan. Mereka menilai aspek perlindungan tersebut krusial lantaran menyangkut keberlangsungan upaya dan mata pencaharian banyak pihak.

Keempat, koalisi mendorong penyelesaian sengketa melalui perbincangan dan negosiasi guna mencapai solusi nan dapat diterima semua pihak. Menurut mereka, pendekatan perbincangan dapat menjadi ruang untuk mencari jalan keluar nan mempertimbangkan aspek norma sekaligus akibat sosial dan ekonomi.

Kelima, koalisi meminta pemerintah memperhatikan keberlangsungan upaya PT Indobuildco nan selama puluhan tahun mengelola Hotel Sultan. Mereka menilai kontribusi perusahaan dalam investasi, pembuatan lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam penyelesaian perkara.

Sementara itu, tuntutan keenam berangkaian dengan pentingnya menjaga stabilitas sosial dan ekonomi dengan mempertimbangkan beragam akibat nan mungkin muncul dari penyelenggaraan eksekusi. Koalisi menilai penyelesaian nan transparan dan memperhatikan rasa keadilan bakal membantu menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.

"Kami mendorong agar ruang perbincangan tetap dibuka sehingga dapat diperoleh penyelesaian nan setara bagi seluruh pihak," pungkasnya.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan PT Indobuildco melawan Menteri Sekretaris Negara casu quo (c.q.) PPKGBK mengenai pengelolaan Hotel Sultan. Putusan disampaikan pada Jumat, 28 November 2025, secara e-court.

Dalam perkara perdata Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst., pengadilan menyimpulkan negara (melalui Hak Pengelolaan Lahan Nomor 1/Gelora) merupakan pemilik sah.

Dengan demikian, kewenangan guna gedung Hotel Sultan telah hapus demi norma sejak 2023, tindakan negara sah, dan Indobuildco wajib mengosongkan seluruh area Hotel Sultan termasuk tanah dan bangunan. Putusan tersebut berkarakter uitvoerbaar bij voorraad alias dapat segera dilaksanakan.

Warga di beragam wilayah di Indonesia menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriah pada Senin (15/6). Mulai dari muda hingga tua, turut serta meramaikan.

Penentuan tanggal 1 Muharam tersebut didasarkan pada sistem penanggalan almanak Hijriah.

Beragam langkah dilakukan masyarakat untuk menyambut Tahun Baru Islam. Di antaranya dengan menggelar pawai obor, kirab agung, pawai budaya, hingga membaca angan dan selawat keliling kampung.

Polres Rembang mulai mendalami berita adanya organisasi gay di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah nan muncul di grup Facebook. Dari beberapa akun nan telah dicek, kebanyakan merupakan fake account alias akun palsu.

Kabar adanya organisasi gay di Kabupaten Rembang muncul melalui grup FB berjulukan "INFO LAKI GAY SEDAN REMBANG LASEM PAMOTAN KRAGAN SARANG DLL". Tercatat per hari ini, Senin (15/6) akun tersebut mempunyai 1.341 anggota.

Jumlah personil grup tersebut bertambah banyak. Sebelumnya, pada Jumat (12/6) beranggotakan 1.192 anggota.

"Kami sudah melakukan pengecekan, ada hambatan nan kami temui. Penyebabnya lantaran kebanyakan menggunakan akun fake," kata Kasatreskrim Polres Rembang, AKP Alva Zakya Akbar saat dikonfirmasi kumparan, Senin (15/6) sore.

Pihaknya juga telah mengecek ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang. Namun, belum ada nan sesuai dengan nama sebenarnya.

"Kami sudah cek juga ke Disdukcapil. Namun, belum ada nan sesuai namanya," terangnya.

Saat ini pihaknya juga tetap mendalami lima akun Facebook. Polisi tetap melacak pemilik akun tersebut.

"Sementara kami tetap berupaya untuk melakukan pengecekan identitas melalui akun," ucapnya.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf namalain Gus Ipul mengatakan pembangunan gedung permanen untuk Sekolah Rakyat di Sumatera Utara (Sumut) ditargetkan berjumlah lima gedung. Gedung-gedung itu tersebar di sejumlah wilayah.

"Di Sumatera Utara ada lima (gedung permanen). Di Deli Serdang, Kota Medan, Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan dan Padangsidimpuan," kata Saifullah saat ditemui usai aktivitas open house Sekolah Rakyat di Medan, Senin (15/6).

Saifullah menuturkan gedung permanen tersebut tetap dalam proses pembangunan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Di Kota Medan, proses pembangunannya sudah rampung nyaris 90% dan bisa digunakan pada Juli 2026.

"Pembangunan melalui APBN atas pengarahan Presiden nan memberi mandat untuk membangun adalah Kementerian PU. Dan Alhamdulillah untuk Kota Medan, pembangunannya sudah nyaris 90%. Mudah-mudahan di bulan Juli kelak sudah bisa digunakan untuk proses pembelajaran tahun aliran 2026-2027," ujar Saifullah.

Saifullah menuturkan, gedung Sekolah Rakyat nan dibangun bakal menampung 270 siswa dari SD, SMP hingga SMA.

"Untuk tahun ini, alokasinya tadi sudah kita sebut 270 siswa SD, SMP, SMA. Tetap alokasi ruangan kelasnya nan kita lihat ya. Diharapkan ya ke depan bisa alokasinya lebih signifikan. Tapi untuk sementara memang rata-rata 270, menyesuaikan dengan sarana dan prasarana," ujar Saifullah.

Sekolah Rakyat tersebut bakal menyediakan akomodasi asrama, lapangan sepak bola, pembelajaran menggunakan smartboard dan akomodasi lainnya nan menunjang pembelajaran.

Saifullah menjelaskan bahwa perekrutan siswa di Sekolah Rakyat tidak menggunakan tes akademik ataupun membuka pendaftaran. Ia mengatakan, pihak Badan Pusat Statistik (BPS) bakal mensurvei dan menjangkau family nan kurang mampu. Kemudian, info anak tersebut bakal diserahkan ke kepala wilayah setempat sampai ke Kementerian Sosial.

"Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran. Tapi nan dilakukan adalah penjangkauan. Siapa nan ada di info tunggal sosial ekonomi nasional di Desil 1. Desil 1 itu adalah 10% masyarakat paling bawah dari sisi sosial ekonomi, lampau didatangi oleh pendamping, Dinas Sosial setempat berbareng BPS. Kemudian dibuatkan perbincangan dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya setuju, maka bakal ditindaklanjuti, bakal ditetapkan oleh Wali Kota alias Bupati alias Gubernur. Maka setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan sebagai siswa Sekolah Rakyat. Jadi jangan ada nan buka pendaftaran, itu berfaedah melanggar ketentuan," jelas Saifullah.

Saifullah mengatakan, 63 gedung permanen Sekolah Rakyat bakal bisa digunakan pada Juli ini. Adapun pemerintah menargetkan 104 gedung permanen Sekolah Rakyat bisa selesai dibangun tahun ini.

"Kita sedang membangun di 93 titik. 69 (gedung) jadi bulan Juli. nan 24 lagi mungkin bisa digunakan fungsional, tapi belum tuntas. Dan sekarang kita sudah membangun lagi 11, sehingga tahun ini bakal selesai 104 titik Sekolah Rakyat gedung permanen," pungkas Saifullah.

Ilustrasi, memantau heart rate saat olahraga lari.(Dok. Magnific)

OLAHRAGA lari maraton kian digemari masyarakat, namun akibat kesehatan di kembali aktivitas bentuk intens ini tidak boleh diabaikan. Dokter ahli penyakit dalam Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI), dr. Anindia Larasati,  mengingatkan para pelari untuk selalu memantau detak jantung (heart rate) guna menghindari akibat fatal.

Dalam wawancara di Depok, Jawa Barat, Senin (15/6), dr. Anindia menekankan bahwa kondisi tubuh kudu berada dalam keadaan prima sebelum memulai perlombaan. Memastikan debar jantung dalam kondisi normal sebelum start adalah langkah awal nan krusial.

Pentingnya Memantau Heart Rate Saat Berlari

Selama perlombaan berlangsung, peningkatan degub jantung adalah perihal nan wajar. Namun, pelari kudu waspada jika nomor tersebut meningkat terlalu tinggi alias di luar pemisah keahlian tubuh.

“Lebih baik kita hentikan dulu larinya, dengan melangkah menurunkan debar jantung kemudian dilanjutkan dengan berlari,” ujar dr. Anindia.

Ia juga menegaskan beberapa tanda ancaman nan mengharuskan pelari segera berakhir total, di antaranya:

• Sesak napas nan tidak biasa.
• Nyeri dada.
• Kram otot nan hebat.

Persiapan 12-16 Minggu dan Kontrol Komorbid

Persiapan maraton tidak bisa dilakukan secara instan. Menurut dr. Anindia, latihan bentuk nan ideal sebaiknya dimulai 12 hingga 16 minggu sebelum hari pelaksanaan, disesuaikan dengan jarak tempuh dan tingkat kebugaran masing-masing individu.

Selain fisik, pemahaman terhadap kondisi kesehatan internal juga sangat penting, terutama bagi mereka nan mempunyai penyakit penyerta (komorbid) seperti hipertensi, diabetes, alias penyakit jantung.

Penderita penyakit kronis kudu memastikan kondisi mereka terkontrol dengan baik. dr. Anindia menjelaskan bahwa beberapa jenis obat-obatan untuk glukosuria alias hipertensi dapat memengaruhi kerja gula darah dan debar jantung saat melakukan aktivitas berat seperti maraton. Penyesuaian dosis mungkin diperlukan di bawah pengawasan dokter.

Hidrasi dan Pemulihan

Aspek lain nan tidak kalah krusial adalah menjaga hidrasi tubuh. Pelari disarankan untuk mengonsumsi cairan secara teratur, setidaknya setiap menempuh jarak 2,5 kilometer, tanpa menunggu rasa haus muncul.

Setelah mencapai garis finis, dr. Anindia mengingatkan pelari untuk tidak langsung beristirahat total, melainkan melakukan peregangan otot (stretching) nan cukup untuk mencegah terjadinya kram otot pasca-lomba. (Ant/H-3)

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengungkapkan Badan Gizi Nasional (BGN) bakal melakukan efisiensi besar-besaran dalam penyusunan anggaran tahun 2027.

Menurutnya, pagu sugestif sebesar Rp 270 triliun bukan nomor nan nantinya bakal digunakan oleh BGN. Hal itu disampaikan Charles usai mengikuti rapat secara tertutup dengan BGN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).

Menurut Charles, salah satu argumen rapat dilakukan tertutup lantaran arsip anggaran nan dibahas tetap menggunakan rancangan nan disusun oleh kepemimpinan BGN sebelumnya.

“Salah satu alasannya adalah lantaran memang untuk anggaran 2027 nan disajikan kepada kita hari ini bukan anggaran nan mau digunakan. Karena pagu anggaran sugestif nan saat ini disajikan adalah pagu anggaran sugestif nan disiapkan oleh pengurus lama, kepemimpinan lama,” kata Charles.

Ia menjelaskan, ketua baru BGN tetap melakukan penyusunan ulang beragam program nan bakal dijalankan pada 2027, termasuk menentukan jumlah penerima faedah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Sehingga mereka juga memerlukan waktu untuk menyusun ulang program apa nan bakal dijalankan di tahun 2027. Termasuk jumlah penerima manfaatnya berapa, sehingga ya apa pun anggaran nan bakal ditampilkan bukan anggaran nan akurat, sehingga mungkin lebih baik tidak disampaikan secara terbuka daripada akhirnya menimbulkan beragam mispersepsi,” ujarnya.

Charles menegaskan pemerintah sebenarnya sudah memberikan pagu sugestif kepada BGN. Namun nomor tersebut tetap berkarakter sementara lantaran bakal mengalami banyak penyesuaian seiring proses pertimbangan nan sedang berlangsung.

“Sudah ada pagu sugestif nan disampaikan, tapi dengan catatan bahwa ini tetap bakal banyak penyesuaian. Jadi tadi sudah ada nan disampaikan kepada kita komitmen dari Badan Gizi Nasional untuk melakukan efisiensi secara besar-besaran baik dari sisi jumlah anggaran maupun dari sisi jumlah penerima manfaat,” katanya.

Meski demikian, BGN belum dapat menyampaikan besaran nomor final lantaran proses kalkulasi tetap berjalan.

“Namun lantaran prosesnya tetap sedang berjalan, teman-teman di BGN juga belum bisa memberikan nomor nan pasti sehingga nan disajikan tetap anggaran nan disiapkan oleh kepemimpinan lama,” ungkapnya.

Dalam rapat tersebut, Komisi IX DPR juga mendapat penjelasan bahwa pagu sugestif nan saat ini tercatat sebesar Rp 270 triliun bukanlah nomor nan bakal disahkan pada akhirnya.

Charles apalagi memastikan anggaran BGN tahun 2027 bakal jauh lebih mini dibanding nomor nan saat ini tercantum dalam arsip pagu indikatif.

“Kalau nan disampaikan kepada kita sudah pasti bakal berkurang. Jadi gini, ini saya buka saja. Kalau pagu sugestif nan disampaikan secara umum Itu tadi 270 triliun. Ya tetapi kembali lagi saya kudu kasih disclaimer. Anggaran ini bukan anggaran nan bakal disetujui dan bakal digunakan. Karena ini anggaran nan disusun oleh ketua BGN nan lama,” ujarnya.

Menurut dia, ketua baru BGN telah memberikan agunan kepada DPR bahwa efisiensi bakal dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi penerima faedah maupun penggunaan anggaran.

“Jadi kami tadi dipastikan oleh teman-teman BGN bahwa ke depan di 2027 anggaran pasti bakal berkurang jauh. Berapa jumlahnya kita juga belum tahu. Mereka juga belum bisa memastikan lantaran proses menghitung tetap dilakukan sampai saat ini,” kata Charles.

Meski nomor final belum tersedia, Komisi IX DPR tetap melaksanakan rapat lantaran tahapan pembahasan anggaran pemerintah sudah melangkah dan tidak bisa ditunda.

Charles mengatakan BGN diberikan waktu untuk segera merampungkan kalkulasi ulang kebutuhan anggaran sesuai program nan bakal dijalankan pada 2027.

“Karena pembahasan siklus anggaran kan sudah sedang berjalan, kita tidak bisa menunda lagi. Sambil prosesnya berjalan, kita minta teman-teman di BGN untuk bisa segera memperbaiki sesuai dengan kebutuhan nan bakal dijalankan di tahun 2027,” ujarnya.

“Ya, tenggat waktunya sesuai dengan siklus pembahasan anggaran, mungkin dalam satu bulan ini sudah kudu selesai,” sambung dia.

Selain membahas efisiensi anggaran, Komisi IX juga menyoroti perlunya perbaikan tata kelola di tubuh BGN setelah muncul beragam persoalan termasuk kasus korupsi di kepemimpinan sebelumnya.

Charles mengatakan DPR meletakkan angan besar kepada ketua baru BGN, terutama lantaran kehadiran Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari nan mempunyai latar belakang sebagai auditor negara saat menjabat Wakil Kepala BPKP.

“Evaluasinya banyak. Jadi kami juga tentu meletakkan angan besar dengan adanya kepemimpinan baru. Khususnya dengan kehadiran Ibu Arum nan pernah menjadi wakil kepala BPKP dengan background sebagai auditor negara,” katanya.

Ia berambisi BGN bisa membangun sistem pengadaan nan lebih transparan dan akuntabel sehingga persoalan nan sempat menjadi sorotan publik tidak kembali terjadi.

“Kita berambisi BGN sekarang bisa mempunyai sistem pengadaan nan lebih akuntabel, lebih terbuka dan transparan. Sehingga kejadian-kejadian seperti kemarin tidak terulang kembali,” ujarnya.

Charles juga menyinggung kontroversi pengadaan motor listrik nan sebelumnya menjadi perhatian publik.

“Kita tidak lagi memandang misalnya pengadaan motor listrik senilai 1 koma sekian triliun tanpa akuntabilitas nan jelas. Harga nan diadakan menurut di BGN kan sekitar 40-an juta. Tapi dikuliti oleh teman-teman netizen bahwa jika shopping di toko online itu nggak sampai 10 juta gitu kan,” kata Charles.

Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat mulai menindaklanjuti laporan mengenai dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Langkah tersebut dilakukan setelah menerima pengaduan dari sejumlah orang tua siswa nan merasa dirugikan dalam proses seleksi.

Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Barat, Fitry Agustine, mengatakan laporan nan sebelumnya disampaikan Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P3I) bakal dijadikan sebagai bahan informasi. Namun, konsentrasi penanganan Ombudsman saat ini adalah laporan nan berasal langsung dari masyarakat nan terdampak.

"Kalau laporan dari P3I itu kami anggap sebagai bahan. Tapi tadi juga ada para orang tua nan menjadi korban langsung. Nah itulah nan bakal kami tindak lanjuti lantaran mereka sesuai dengan legal standing-nya ialah korban langsung," kata Fitry saat ditemui di kantornya, Senin (15/6).

Menurut Fitry, terdapat tiga orang tua siswa nan telah menyampaikan laporan langsung kepada Ombudsman. Ketiga laporan tersebut bakal segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat.

"Tadi ada tiga pelapor nan bakal kami tindak lanjuti dengan langsung melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan, kemudian juga tidak menutup kemungkinan pemeriksaan," ujarnya.

Selain tiga laporan terbaru tersebut, Ombudsman sebelumnya juga telah menerima dua konsultasi mengenai penyelenggaraan SPMB. Seiring berjalannya proses, dua konsultasi itu kemudian berubah menjadi laporan resmi.

"Nah, sejauh ini memang baru dua kejuaraan nan masuk. Sebelumnya juga hanya dua konsultasi. Dari dua konsultasi itu berubah menjadi dua pengaduan dan dua pengaduan tersebut sudah kami tindak lanjuti," kata Fitry.

Ia menjelaskan, satu laporan telah memperoleh jawaban dari pihak terkait, sementara satu laporan lainnya tetap menunggu respons dari Cabang Dinas Pendidikan (Cadisdik).

"Satu sudah ada jawaban langsung, nan satu lagi sedang menunggu dari pihak Cadisdik," ujarnya.

Salah satu persoalan nan diadukan masyarakat berangkaian dengan perubahan nilai potensi akademik nan muncul dalam sistem SPMB. Dalam kasus tersebut, nilai nan sebelumnya tercatat lebih tinggi mendadak berubah menjadi lebih rendah.

"Indikasinya adalah berubah posisi. nan asalnya misalkan nilainya itu 300 sekian di potensi akademik, tiba-tiba berubah menjadi 200 sekian," kata Fitry.

Menurut dia, berasas penjelasan nan diterima Ombudsman, perubahan tersebut diduga berangkaian dengan arsip hasil tes ilmu jiwa nan tidak sesuai dengan ketentuan nan ditetapkan.

Fitry menjelaskan, andaikan arsip nan digunakan memang asli, maka kudu ada surat pernyataan dari lembaga ilmu jiwa nan menerbitkan arsip tersebut. Selain itu, orang tua juga wajib membikin surat pernyataan tanggung jawab absolut (SPTJM) bermaterai.

"Nah, rupanya mungkin lantaran keburu waktu, apalagi mepet untuk nan tanggal delapan, sehingga tidak sempat dan takut skornya jadi turun," ujarnya.

Terkait laporan dugaan maladministrasi nan disampaikan P3I, Ombudsman bakal melakukan verifikasi terhadap sejumlah poin nan dipersoalkan. Beberapa di antaranya dugaan ketidakkompetenan petugas, penundaan berlarut, hingga penyimpangan prosedur dalam pelayanan SPMB.

"Kalau misalnya kami lihat dari tiga laporan tadi nan masuk, nan dibawa oleh P3I, kami coba buktikan. Tadi dibilangnya ada tidak kompeten, ada penundaan berlarut, kemudian ada penyimpangan prosedur. Nah hal-hal itu kami kudu buktikan apakah benar," kata Fitry.

Apabila nantinya ditemukan adanya maladministrasi, Ombudsman bakal memberikan tindakan korektif nan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara layanan, dalam perihal ini Dinas Pendidikan Jawa Barat.

"Kalau misalnya benar, maka itu bakal kami berikan tindakan korektif. Tindakan korektif tersebut juga kudu dilaksanakan oleh pihak Dinas Pendidikan," ujarnya.

Fitry menegaskan penanganan laporan bakal dilakukan secara sigap mengingat tahapan SPMB berjalan dalam waktu nan terbatas. Namun demikian, Ombudsman belum dapat mengungkap agenda pasti pemeriksaan nan bakal dilakukan.

"Karena SPMB kan cepat, otomatis kami juga bergerak cepat. Tapi kapan-kapannya kami tidak bisa memberi tahu," katanya.

Indonesia jadi pionir

Survei Warisan Kamera Energi Gelap (DECaLS), Survei Langit Beijing-Arizona (BASS), dan Survei Warisan pita-z Mayall.(Dok. Paudel dkk./Survei Pencitraan Warisan DESI)

SEBUAH penelitian terbaru mengungkap fenomena kosmik nan mengejutkan di lingkungan tetangga galaksi kita. Awan Magellan Kecil (Small Magellanic Cloud/SMC), galaksi kerdil nan setia mengorbit Bima Sakti, diduga sedang mengalami proses penghancuran hebat. Tarikan gravitasi dari tetangganya nan lebih masif, Awan Magellan Besar (LMC), disinyalir menjadi penyebab utama galaksi ini tercabik menjadi dua bagian.

Temuan ini memberikan perspektif baru bagi para astronom mengenai dinamika galaksi satelit. Selama ini, SMC dikenal sebagai gumpalan sinar samar nan dapat dilihat dengan mata bugil dari Belahan Bumi Selatan. Namun, di kembali ketenangannya, struktur internal galaksi ini rupanya sedang berada dalam fase transformasi nan ekstrem.

Analisis Pergerakan 7.000 Bintang Masif

Tim astronom nan dipimpin oleh peneliti dari Universitas Nagoya, Jepang, melakukan kajian mendalam terhadap pergerakan sekitar 7.000 bintang masif muda di dalam SMC. Pemilihan bintang muda ini krusial lantaran mereka tetap menyimpan jejak dinamika awal saat galaksi tersebut terbentuk dan berinteraksi.

Hasil pengamatan menunjukkan pola pergerakan nan anomali. Bintang-bintang di sisi nan berbeda dari galaksi tersebut bergerak ke arah nan saling berlawanan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa galaksi tersebut sedang ditarik menjauh dari pusatnya sendiri

“Bintang-bintang di SMC bergerak berlawanan arah di kedua sisi galaksi, seakan-akan sedang ditarik terpisah. Sebagian bergerak menuju Awan Magellan Besar, sementara sebagian lainnya bergerak menjauh,” ujar Kengo Tachihara, salah satu penulis utama penelitian dari Universitas Nagoya.

Misteri Ketiadaan Rotasi Galaksi

Selain indikasi kehancuran struktur, penelitian ini mengungkap kebenaran mengejutkan lainnya: SMC tidak menunjukkan bukti rotasi nan jelas pada populasi bintang masifnya. Hal ini sangat tidak lazim, mengingat sebagian besar galaksi, termasuk Bima Sakti, mempunyai pola putaran nan teratur.

Ketiadaan rotasi ini memicu spekulasi di kalangan intelektual bahwa massa dan struktur SMC selama ini mungkin telah disalahpahami. Jika temuan ini terkonfirmasi, model sejarah hubungan antara Bima Sakti, SMC, dan LMC nan telah disusun selama puluhan tahun kudu direvisi total.

Peneliti lainnya, Satoya Nakano, menambahkan bahwa revisi ini bakal mencakup perkiraan massa galaksi serta gimana hubungan gravitasi ketiga entitas kosmik tersebut berjalan selama miliaran tahun ke depan.

Transformasi Besar di Pinggiran Bima Sakti

Meskipun Awan Magellan Kecil telah dipelajari selama berabad-abad, misteri nan baru terungkap ini menunjukkan bahwa lingkungan kosmik kita jauh lebih bergerak dari nan dibayangkan. Proses "pencabikan" ini menjadi kesempatan langka bagi para intelektual untuk menyaksikan secara langsung gimana hubungan gravitasi antar-galaksi dapat mengubah nasib sebuah sistem bintang secara permanen.

Hingga saat ini, para astronom terus memantau apakah SMC bakal betul-betul terpecah menjadi dua galaksi nan lebih mini alias perlahan-lahan terserap sepenuhnya oleh gravitasi Awan Magellan Besar dan Bima Sakti. (H-3)

Jakarta -

Komisi XII DPR menyetujui usulan pagu sugestif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 27,33 triliun.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi XII DPR-RI Bambang Patijaya dalam Rapat Kerja dengan agenda Penetapan RKA-KL/RKP Tahun 2027 dengan Wakil Menteri (Wamen) ESDM Yuliot Tanjung, Senin (15/6/2026).

"Hasil kesepakatan Komisi XII DPR RI dengan seluruh Eselon I Kementerian ESDM nan telah dilakukan hari ini adalah sebagai berikut. nan sudah disepakati unit Setjen sampai BPMA dengan total Rp 27,33 triliun," ujarnya.

Bambang mempersila Wamen ESDM Yuliot Tanjung untuk menanggapi hasil pembasahan nan telah dilakukan Komisi XII dengan Eselon I Kementerian ESDM pada sore tadi.

Yuliot kemudian merincikan pagu sugestif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun anggaran 2027 diusulkan sebesar Rp 27,34 triliun. Di mana Sekretariat Jenderal KESDM sebesar Rp 532,75 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp 124,46 miliar, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp 11,3 triliun.

Kemudian Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebesar Rp 10,460 triliun, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebesar Rp 702,53 miliar, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional sebesar Rp 78,60 miliar, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM sebesar Rp 86,38 miliar.

Selanjutnya ialah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ESDM sebesar Rp 881,43 miliar, Badan Geologi sebesar Rp 749,49 miliar, BPH Migas sebesar Rp 474,43 miliar, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) sebesar Rp 1,8 triliun miliar, BPMA sebesar Rp 105,31 miliar.

Dari total pagu sugestif Kementerian ESDM tahun 2027 sebesar Rp 27,33 triliun, sebanyak Rp 22,48 triliun alias sekitar 82% dialokasikan untuk program strategis prasarana energi. Alokasi tersebut tersebar pada sektor migas, ketenagalistrikan, daya baru terbarukan, hingga aktivitas survei geologi.

Yuliot menjelaskan anggaran program strategis prasarana daya bakal dialokasikan untuk pembangunan 14.000 paket konverter kit (konkit) untuk petani senilai Rp 158,5 miliar, pembangunan pipa gas bumi Dusem sebesar Rp 3,94 triliun, pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas) senilai Rp 5,21 triliun untuk 959.232 sambungan rumah, pembangunan pipa transmisi gas Semarang-Solo-Jogjakarta sebesar Rp 702,38 miliar, serta pipa transmisi gas Cirebon-Bandung senilai Rp 577,56 miliar.

Kemudian pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebanyak 3 unit senilai Rp 58,58 miliar, program konversi motor listrik sebesar Rp 635,24 miliar, serta program kompor listrik senilai Rp 815,56 miliar.

Selanjutnya untuk program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi 250.000 rumah tangga dengan nilai Rp 520 miliar dan prasarana listrik desa (Lisdes) senilai Rp 9,75 triliun nan mencakup 3.054 lokasi.

"Pimpinan Komisi XII nan kami hormati, demikian penjelasan kami mengenai topi hari ini, selanjutnya kami serahkan kepada pimpinan," ujar Yuliot.

Dengan penjelasan tersebut, kemudian Bambang meminta persetujuan dari seluruh personil Komisi XII.

"Apakah disetujui?" tanya Bambang.

"Setuju ya, saya ketok. Komisi XII DPR RI menyetujui pagu sugestif Kementerian ESDM tahun 2027 sebesar Rp 27,335 triliun," sambung Bambang.

(hrp/hns)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) bakal mengubah skema insentif bagi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ke depan, insentif nan sebelumnya diberikan secara merata sebesar Rp 6 juta per hari tidak lagi diberlakukan sama rata.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari pertimbangan menyeluruh program MBG, seiring langkah refocusing penerima faedah agar lebih tepat sasaran.

“Tidak dipukul rata semua Rp 6 juta. Jadi tidak sama lagi bentuknya. Kami bakal bikin beberapa komposit untuk penilaian agar tidak sekadar menghasilkan output,” kata Agustina usai rapat kerja berbareng Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Menurut dia, perubahan skema insentif ini bakal disesuaikan dengan jumlah penerima faedah serta keahlian masing-masing dapur SPPG. Dengan begitu, pengedaran anggaran diharapkan lebih efisien dan tepat guna.

Agustina menjelaskan, langkah ini juga melangkah beriringan dengan kebijakan besar BGN dalam melakukan refocusing penerima faedah MBG. Program bakal diprioritaskan untuk golongan nan memerlukan intervensi gizi secara langsung, terutama ibu mengandung hingga anak usia dini.

Sebaliknya, sejumlah golongan nan dinilai tidak lagi menjadi prioritas, seperti siswa SMA di wilayah tertentu, berpotensi dikurangi dari daftar penerima.

“Misalnya untuk SMA ya mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG, apalagi nan duit sakunya sudah Rp 100.000 sampai Rp 200.000. nan high class seperti itu mungkin tidak perlu lagi,” ujarnya.

Jakarta -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka program padat karya sepanjang 2026 sebagai upaya menekan nomor pengangguran. Program ini bakal melibatkan empat perangkat wilayah dengan konsentrasi aktivitas perawatan, penataan, dan pemeliharaan lingkungan kota.

Informasi tersebut disampaikan melalui unggahan resmi Pemprov DKI Jakarta, Senin (15/6/2026). Dalam program ini, rekrutmen peserta dilakukan secara berjenjang selama 2026 dan pelaksanaannya menggandeng pihak ketiga sesuai aktivitas masing-masing.

"Pemprov DKI Jakarta berbareng para pelaksana pekerjaan di sejumlah perangkat wilayah membuka kesempatan terlibat dalam program padat karya untuk penduduk Jakarta, antara lain untuk aktivitas perawatan, penataan, dan pemeliharaan lingkungan kota," tulisnya dalam keterangan nan diunggah akun resmi Pemprov DKI, Senin (15/6/2026).

Pemprov DKI menjelaskan program ini ditujukan untuk membuka kesempatan kerja jangka pendek bagi masyarakat nan belum mempunyai pekerjaan. Namun, peserta nan lolos tidak bakal diangkat sebagai pegawai Pemprov DKI Jakarta maupun Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

Ada empat perangkat wilayah nan bakal membuka kesempatan kerja melalui program tersebut, ialah Dinas Bina Marga (DBM), Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut), Dinas Sumber Daya Air (SDA), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Peserta nan mau mengikuti program padat karya kudu memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya merupakan penduduk ber-KTP Jakarta, masuk dalam golongan desil 1 hingga 5, berumur produktif 18-59 tahun, belum mempunyai pekerjaan saat mendaftar, serta sehat jasmani dan rohani.

Pendaftaran dan info lebih lanjut mengenai rekrutmen dapat diakses melalui kanal resmi Pemprov DKI Jakarta. Proses perekrutan bakal dilakukan secara berjenjang menyesuaikan kebutuhan pekerjaan di masing-masing perangkat daerah.

Program padat karya ini menjadi salah satu upaya Pemprov DKI untuk memperluas kesempatan kerja bagi penduduk Jakarta. Terutama, golongan masyarakat nan terdampak pengangguran dan memerlukan sumber penghasilan dalam jangka pendek.

Sebelumnya, Pemprov DKI membuka 2.843 lowongan kerja padat karya. Pekerja bakal digaji sesuai bayaran minimum provinsi (UMP) Jakarta.

"Kemarin kebetulan kita rapat paripurna secara unik untuk mengantisipasi terhadap tekanan ekonomi nan ada. Sehingga dengan demikian, Pemerintah DKI Jakarta memutuskan untuk membuka padat karya," ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (5/6).

(bel/amw)

Ilustrasi sepatu lari.(Dok. Magnific)

MEMILIH sepatu lari nan tepat merupakan aspek krusial bagi setiap pelari nan mau menaklukkan lintasan maraton. Sport Science Coach sekaligus Performance Manager Timnas Indonesia U-23 untuk AFF Cup 2025, Matias Ibo membagikan sejumlah tips krusial agar pelari terhindar dari cedera dan tetap nyaman selama perlombaan.

Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (30/4), Matias menekankan bahwa kenyamanan adalah parameter utama dalam memilih sepatu. Berikut adalah poin-poin krusial nan perlu diperhatikan oleh para pelari:

1. Miliki Dua Pasang Sepatu

Matias menyarankan pelari untuk mempunyai setidaknya dua pasang sepatu lari. Satu pasang digunakan unik untuk latihan ringan sehari-hari, sementara sepasang lainnya disiapkan untuk sesi latihan intensif guna menghadapi perlombaan (race).

2. Prioritaskan Kenyamanan Instan

"Paling mudah untuk cari corak sepatu itu, kita pakai sepatu rasanya langsung nyaman, enak, udah," ujar Matias. Ia memperingatkan agar tidak memaksakan menggunakan sepatu nan terasa "mengunci" di bagian depan alias terasa bergeser di bagian tumit, lantaran perihal tersebut bisa memicu masalah saat berlari jarak jauh.

3. Ukuran Harus Pas (Fit)

Dengan teknologi material rajutan (knit) pada sepatu lari modern nan bisa mengikuti corak kaki, Matias menekankan pentingnya memilih ukuran nan betul-betul pas. Sepatu tidak boleh terlalu sempit maupun terlalu longgar.

"Fit, kudu pas, enggak boleh lebih mini alias lebih besar. Jadi sesuai, agar tidak terjadi pergeseran dalam kaki," tegasnya.

Jangan pernah menggunakan sepatu baru pada hari H perlombaan. Sepatu nan belum teruji dapat memicu cedera seperti plantar fasciitis alias shin splints secara tiba-tiba.

4. Uji Coba Saat Latihan Jarak Jauh

Sebelum memutuskan menggunakan sepatu tertentu untuk maraton, pastikan sepatu tersebut sudah digunakan dalam sesi latihan lari jarak jauh (long run). Jika selama latihan tidak muncul hambatan alias rasa sakit, maka sepatu tersebut dinyatakan kondusif untuk digunakan saat hari perlombaan.

(Ant/H-3)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.(Dok. Antara)

MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut berakhirnya bentrok antara Amerika Serikat (AS) dan Iran berpotensi mengurangi kebutuhan anggaran subsidi energi dalam anggaran pendapatan dan shopping negara (APBN).

Sebelumnya, pemerintah memperkirakan kebutuhan subsidi daya dapat membengkak hingga Rp90 triliun hingga Rp100 triliun akibat kenaikan nilai minyak bumi nan dipicu bentrok di Timur Tengah.

Namun, meredanya ketegangan antara AS dan Iran diperkirakan bakal mengurangi tekanan terhadap nilai minyak bumi sehingga kebutuhan subsidi dapat ditekan.

"Kan kemarin sebagian anggaran sudah kita sisihkan untuk subsidi. Sehingga, (dampak kesepakatan tenteram Iran-AS) bakal jauh berkurang (anggaran subsidi)," kata Purbaya di Jakarta, Senin (15/6).

Dengan adanya perkembangan terbaru mengenai rencana tenteram perang AS-Iran, Purbaya mengatakan penggunaan anggaran negara bisa dioptimalkan. Ruang fiskal nan sebelumnya disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan nilai daya akibat perang diperkirakan dapat dialihkan untuk mendukung beragam program prioritas pemerintah lainnya.

"Ini bakal memberi pembiayaan program-program lain nan dianggap krusial oleh presiden," kata bendaharawan negara.

Meski demikian, pemerintah tetap bakal mencermati perkembangan situasi sebelum memutuskan skema penyesuaian anggaran.

"Jadi, kita lihat seperti apa (potensinya) dan baru kita adjust," jelas Purbaya.

Diketahui, Iran mengumumkan telah memfinalisasi kesepakatan tenteram dengan Amerika Serikat nan menjadi dasar penghentian perang dan operasi militer di seluruh front, termasuk di Lebanon. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Sekretariat Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC) pada Senin (15/6).

Iran menyatakan nota kesepahaman alias memorandum of understanding (MoU) dengan Amerika Serikat telah difinalisasi untuk mengakhiri perang dan operasi militer di seluruh front. Penandatanganan resmi dijadwalkan berjalan pada 19 Juni di Swiss. Selain itu, blokade laut terhadap Iran disebut bakal dihentikan sepenuhnya sesuai isi kesepakatan.

Dalam pernyataannya, SNSC menyebut Iran telah melewati fase negosiasi nan berat dan intensif dengan support rakyat serta abdi negara pertahanan negara. Naskah MoU mengenai penghentian perang juga disebut telah rampung pada 15 Juni.

Pengumuman SNSC tersebut muncul setelah Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sama-sama mengonfirmasi tercapainya kesepakatan penghentian perang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menyambut perkembangan tersebut melalui platform Truth Social dan menyatakan persetujuannya terhadap pencabutan blokade Selat Hormuz di Iran.

Apabila penerapan kesepakatan melangkah sesuai rencana, langkah tersebut berpotensi menjadi titik krusial dalam upaya deeskalasi bentrok nan selama beberapa bulan terakhir mengguncang area Timur Tengah sekaligus memicu gejolak di pasar daya global. (H-3)

Dua laki-laki di Medan, Aziz Apandi Silalahi (22) dan Ranning Alamer Mulsim Cibro (23), dituntut lima bulan dan lima hari penjara mengenai kasus penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite sebanyak 25 liter di SPBU di Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan.

Jaksa Penuntut Umum, Reza Surya Mardhika Nasution, membacakan tuntutan dan menyatakan terdakwa Aziz Silalahi dan Ranning Cibro melakukan tindak pidana. Kedua terdakwa dituntut selama lima bulan dan lima hari.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ranning dan Aziz dengan pidana penjara selama lima bulan dan lima hari," kata Reza saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Medan, Senin (15/6).

Reza mengatakan, hal-hal nan meringankan kedua terdakwa ialah kedua terdakwa berperilaku sopan dalam persidangan. Kemudian berkelakuan baik, dan mengakui perbuatannya membeli BBM menggunakan jeriken, serta membantu orang tuanya nan sedang sakit.

Sedangkan hal-hal nan memberatkan kedua terdakwa ialah kedua terdakwa melakukan pembelian BBM sebanyak 25 liter pertalite dengan menggunakan jeriken.

"Hal nan memberatkan perbuatan kedua terdakwa melakukan pembelian BBM menggunakan jeriken. Sementara perihal meringankan, terdakwa sopan dalam persidangan, baik, mengakui perbuatannya membeli BBM menggunakan jeriken dan membantu orang tuanya nan sedang sakit," ujar Reza.

Kedua terdakwa dinilai jaksa melanggar Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Minyak dan Gas Bumi Juncto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana juncto Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kedua terdakwa sebelumnya telah menjalani balasan masa tahanannya selama lima bulan di penjara. Sidang pembacaan pledoi bakal dilaksanakan pada Kamis, 18 Juni 2026.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Medan, kedua terdakwa Ranning dan Aziz didakwa melakukan tindak pidana penyelewengan BBM bersubsidi 25 liter pertalite dengan menggunakan jeriken pada Selasa (6/1).

Keduanya didakwa lantaran tidak menggunakan barcode Pertamina pada saat mengisi bensin jenis pertalite. Saat itu, terdakwa Aziz Silalahi berkedudukan sebagai operator pompa SPBU dan terdakwa Ranning Cibro sebagai pembeli BBM. Ia menggunakan sepeda motor Vario, dengan samping kanan dan kirinya terdapat jeriken berukuran 40 liter.

Terdakwa Ranning Cibro memberikan bayaran kepada terdakwa Aziz Silalahi sebesar Rp 15.000 per jeriken. Terdakwa Ranning Cibro membeli 25 liter pertalite untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan. Sehingga keduanya ditangkap Polrestabes Medan.

Sejumlah penduduk di area Menteng, Jakarta Pusat, menggelar pawai obor pada Kamis (15/6) malam. Kegiatan ini diadakan dalam rangka menyambut datangnya Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriah.

Pantauan di lokasi, peringatan tahun baru Islam ini diikuti secara antusias oleh penduduk sembari melangkah kaki mengelilingi area pemukiman.

Pawai nan didominasi oleh anak-anak itu tampak membawa obor menyala dan membentangkan papan bertuliskan nama-nama bulan dalam almanak Islam.

Kemeriahan aktivitas semakin terasa seiring dengan lantunan selawat nan terus dikumandangkan oleh penduduk di sepanjang rute pawai.

Selain itu, pawai obor juga ini juga mempunyai tujuan untuk menjalin silaturahmi antar sesama warga.

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XII DPR RI menyetujui pagu sugestif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp27,33 triliun dalam Rapat Kerja berbareng Kementerian ESDM, Senin (15/6/2026) malam.

Kesepakatan tersebut diberikan setelah Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung memaparkan rincian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2027 nan telah dibahas berbareng Komisi XII DPR RI.

"Pimpinan dan Anggota Komisi 12 DPR RI, secara ringkas RKA-K/L Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2027 sesuai hasil pembahasan raker nan baru selesai pada sore hari ini adalah sebagai berikut. Pagu Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2027 adalah sebesar Rp27,33 triliun," tutur Yuliot dalam Rapat Kerja berbareng Komisi XII DPR RI, Senin malam (15/6/2026).

Yuliot pun membeberkan sejumlah proyek strategis nan bakal dibiayai melalui anggaran tersebut, antara lain ialah pengadaan converter kit untuk petani sebanyak 14.000 paket senilai Rp158,5 miliar, pembangunan pipa gas bumi ruas Dumai - Sei Mangkei (Dusem) senilai Rp3,95 triliun, serta jaringan gas rumah tangga (jargas) senilai Rp5,21 triliun dengan sasaran 959.232 sambungan rumah.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan pipa transmisi gas Semarang-Solo-Yogyakarta sebesar Rp702,38 miliar dan pipa transmisi gas Cirebon-Bandung sebesar Rp577,56 miliar.

Kemudian, untuk pembangunan tiga unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) senilai Rp58,58 miliar, program konversi kompor listrik sebesar Rp815,6 miliar, serta konversi motor listrik sebesar Rp635,24 miliar.

Adapun, usai pemaparan Wamen ESDM, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya meminta persetujuan seluruh personil majelis terhadap pagu sugestif Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2027.

"Komisi XII DPR RI menyetujui pagu sugestif Kementerian ESDM RI tahun anggaran 2027 sebesar Rp27,33 dengan rincian sebagai berikut. Setuju? Setuju," kata Bambang, setelah disepakati oleh personil Komisi XII nan hadir.

Berikut rincian pagu sugestif Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2027, meliputi:

-Sekretariat Jenderal: Rp532,75 miliar

-Inspektorat Jenderal: Rp124,46 miliar

-Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi: Rp11,33 triliun

-Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan: Rp10,46 triliun

-Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara: Rp702,53 miliar

-Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional: Rp78,60 miliar

-Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM: Rp86,38 miliar

-Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ESDM: Rp881,43 miliar

-Badan Geologi: Rp749,49 miliar

-BPH Migas: Rp474,43 miliar

-Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE): Rp1,81 triliun

-BPMA: Rp105,31 miliar.

(wia)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) memberikan support kepada perantau Minang nan menjadi korban kebakaran di area Pasar Jiung, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Pemberian support tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP IKM Andre Rosiade.

Andre menyerahkan support sebesar Rp 1 juta kepada masing-masing kepala family perantau Minang nan terdampak kebakaran. Sebanyak 23 kepala family menerima support tersebut.

“Ini adalah corak kepedulian dan kebersamaan family besar IKM untuk membantu perantau Minang nan sedang tertimpa musibah. Mudah-mudahan support ini bisa sedikit meringankan beban saudara-saudara kita dan menjadi penyemangat untuk bangkit kembali,” kata Andre dalam keterangannya, Senin (15/6).

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu mengatakan, support nan diberikan mungkin tidak bisa menutupi seluruh kerugian nan dialami para korban. Namun diharapkan dapat meringankan beban sekaligus menjadi penyemangat untuk bangkit kembali setelah musibah.

Menurut Andre, semangat gotong royong dan rasa persaudaraan merupakan nilai nan kudu terus dijaga oleh perantau Minang di mana pun berada. Karena itu, IKM bakal selalu datang membantu masyarakat Minang nan mengalami kesulitan maupun musibah. Termasuk kebakaran nan terjadi 1 Juni 2026 malam itu.

Data nan disampaikan dalam aktivitas tersebut menyebut kebakaran di area Pasar Jiung menghanguskan sekitar 523 rumah. Dari jumlah tersebut, sedikitnya 23 kepala family perantau Minang turut menjadi korban dan menerima support dari DPP IKM.

Sekretaris DPD IKM Jakarta Pusat, Patriuni, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Andre Rosiade beserta jejeran IKM nan telah datang langsung memberikan support kepada para korban kebakaran.

“Saya mewakili pengurus DPD IKM Jakarta Pusat menyampaikan terima kasih kepada Bapak Andre Rosiade dan seluruh jejeran nan telah memberikan perhatian dan support kepada masyarakat nan menjadi korban kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran. Kami berambisi support ini dapat berfaedah dan meringankan beban penduduk nan terdampak,” ujar Patriuni.

Sementara itu, Ketua DPW IKM DKI Jakarta, Mochamad Yunaldi, menilai langkah nan dilakukan Andre Rosiade menunjukkan kuatnya solidaritas dan kepedulian family besar Minang terhadap sesama perantau.

“Terima kasih kepada Pak Andre Rosiade nan telah bergerak sigap membantu penduduk nan terdampak. Ini menjadi bukti bahwa perantau Minang selalu solid dan saling membantu ketika ada kerabat kita nan tertimpa musibah. IKM bakal terus datang di tengah masyarakat dan menjadi rumah besar bagi seluruh perantau Minang,” kata Yunaldi.

Pada kesempatan tersebut, Andre juga menyampaikan berita ceria bagi para perantau Minang pecinta sepak bola. DPP IKM, kata dia, bakal memborong 50.000 tiket pertandingan kandang Semen Padang FC di Stadion Patriot Bekasi dan membagikannya secara cuma-cuma kepada perantau Minang.

“Pertandingan pertama dan kedua Semen Padang FC sudah diborong tiketnya oleh DPP IKM. Total 50.000 tiket bakal kami bagikan secara cuma-cuma kepada perantau Minang. Kita tunjukkan bahwa perantau Minang ada di mana-mana dan siap memberikan support penuh kepada Semen Padang FC,” ujar Andre, Presiden Klub Semen Padang FC.

Andre menambahkan, support tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat silaturahmi perantau Minang. Selain itu juga untuk memberikan semangat kepada Semen Padang FC nan bakal menjalani musim kejuaraan dengan berkandang sementara di Bekasi lantaran Stadion Haji Agus Salim Padang sedang dibangun ulang.

Penyerahan support dihadiri pengurus DPP IKM, DPW IKM DKI Jakarta, DPD IKM Jakarta Pusat, dan DPC IKM Kemayoran itu. Kegiatan berjalan hangat dan penuh kekeluargaan.

Ilustrasi.(Magnific)

DI tengah gelombang panas ekstrem nan melanda wilayah Asia Selatan, ada klaim tradisional mengenai faedah bawang merah untuk mencegah heatstroke kembali viral di media sosial. Namun, para mahir medis dan organisasi kesehatan bumi dengan tegas membantah klaim tersebut dan menyebutnya sebagai misinformasi kesehatan nan berbahaya.

Mitos Bawang Merah dalam Kantong

Klaim nan beredar luas di India dan Pakistan menyarankan masyarakat untuk mengonsumsi bawang merah dalam jumlah banyak alias apalagi sekadar mengantongi bawang mini saat beraktivitas di luar ruangan. Salah satu video nan diunggah oleh akun media sosial stasiun televisi di Pakistan pada Juni 2026 menyebut bahwa praktik ini adalah warisan leluhur nan efektif menjaga tubuh dari serangan panas.

Bahkan, pejabat publik di India sempat menyuarakan perihal serupa dalam sebuah video di platform X, nan memperlihatkan dirinya membawa bawang di saku sebagai corak perlindungan tradisional. Hal ini memicu kekhawatiran di kalangan praktisi kesehatan lantaran narasi tersebut justru dapat menakut-nakuti nyawa.

Peringatan Medis: Tidak ada bukti ilmiah nan menunjukkan bahwa membawa alias menyantap bawang merah dapat menurunkan suhu inti tubuh alias mencegah heatstroke saat terpapar panas ekstrem.

Bahaya Substitution Behaviour

Dr. Nadeem Ullah Khan, guru besar kedokteran darurat dari Aga Khan University Hospital, menjelaskan bahwa ancaman utama dari mitos ini bukanlah pada bawangnya, melainkan pada perubahan perilaku masyarakat (substitution behaviour).

Menurutnya, perseorangan nan percaya pada mitos ini condong merasa mempunyai perlindungan palsu. Akibatnya, mereka mungkin:

• Mengurangi asupan cairan alias air minum.
• Memperpanjang waktu paparan di luar ruangan pada jam-jam puncak panas (11:00–16:00).
• Mengabaikan penggunaan busana pelindung alias tidak mencari tempat berteduh.

Fakta Mengenai Heatstroke

Perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Pakistan menegaskan bahwa heatstroke adalah kondisi darurat medis nan menakut-nakuti jiwa akibat kegagalan tubuh dalam mengatur suhu. Data menunjukkan bahwa nomor kematian mengenai panas telah melonjak signifikan dalam beberapa dasawarsa terakhir.

WHO menekankan bahwa akibat jelek panas ekstrem sebenarnya dapat dicegah dengan langkah-langkah nan terbukti secara ilmiah, bukan dengan pengobatan tradisional nan tidak teruji.

Masyarakat diimbau untuk selalu mengikuti peringatan cuaca resmi dan tidak mengandalkan pengobatan tradisional nan belum terverifikasi secara medis. Dalam kondisi suhu ekstrem nan bisa mencapai di atas 45 derajat Celsius, tindakan pencegahan nan tepat adalah kunci untuk menyelamatkan nyawa. (AFP/I-2)

Ketika Tawa Menjadi Senjata

Ada kalanya seseorang pulang ke rumah dengan tubuh nan tampak baik-baik saja, tetapi batinnya hancur berkeping-keping. Ia tetap mengenakan seragam sekolah nan rapi, tetap duduk di bangku kelas nan sama, apalagi tetap tersenyum ketika ditanya gimana harinya. Namun, di kembali semua itu, dia menyimpan luka akibat hinaan nan terus-menerus diterimanya, hinaan nan dianggap sekadar candaan, alias perlakuan merendahkan nan perlahan mengikis nilai dirinya. Luka itu tidak tampak oleh mata, tetapi nyata adanya. Ironisnya, luka tersebut sering kali tidak dianggap serius lantaran masyarakat telah terbiasa memandang perundungan sebagai bagian dari dinamika sosial nan dianggap wajar.

Perundungan alias bullying bukanlah kejadian baru. Ia datang dalam beragam corak dan ruang kehidupan: di sekolah, lingkungan tempat tinggal, tempat kerja, hingga media sosial. nan berubah hanyalah langkah dan medianya. Jika dulu perundungan terjadi secara langsung melalui ejekan, ancaman, alias kekerasan fisik, sekarang dia dapat berjalan selama dua puluh empat jam melalui komentar di internet, unggahan nan mempermalukan seseorang, hingga penyebaran info nan bermaksud menjatuhkan martabat orang lain. Korban tidak lagi mempunyai ruang kondusif untuk beristirahat dari tekanan lantaran bumi digital memungkinkan perundungan mengikuti mereka ke mana pun.

Yang lebih mengkhawatirkan bukan hanya meningkatnya kasus perundungan, melainkan menurunnya kepekaan sosial terhadap penderitaan korban. Kita hidup di tengah masyarakat nan semakin mudah menyaksikan penderitaan orang lain tanpa merasa perlu terlibat. Video seseorang dipermalukan dapat menjadi hiburan, rekaman tindakan kekerasan dapat berubah menjadi konten nan dibagikan berkali-kali, sementara komentar bersuara merendahkan dianggap sebagai corak kebebasan berekspresi. Empati, nan semestinya menjadi fondasi hubungan antarmanusia, perlahan kehilangan tempatnya.

Fenomena inilah nan patut menjadi perhatian bersama. Maraknya perundungan bukan semata-mata menunjukkan adanya perseorangan nan doyan menyakiti orang lain, tetapi juga mencerminkan kegagalan kolektif dalam memelihara nilai kemanusiaan. Ketika seseorang direndahkan di depan banyak orang dan tidak ada nan berupaya menghentikannya, ketika korban memilih tak bersuara lantaran takut dianggap lemah, ketika masyarakat lebih tertarik menyalahkan korban daripada memahami penderitaannya, pada saat itulah empati sedang mengalami kematian secara perlahan.

Menurut pandangan penulis, persoalan utama dalam maraknya perundungan bukan hanya terletak pada perilaku pelaku, melainkan pada memudarnya keahlian masyarakat untuk merasakan penderitaan orang lain sebagai sesuatu nan penting. Kita terlalu sigap menilai, terlalu mudah menghakimi, dan terlalu sibuk menjadi penonton. Akibatnya, perundungan tumbuh subur dalam lingkungan nan permisif. Selama masyarakat tetap menganggap hinaan sebagai candaan biasa dan penghinaan sebagai hiburan, beragam upaya pencegahan hanya bakal menjadi semboyan tanpa perubahan nyata.

Potret Perundungan nan Kian Mengkhawatirkan

Perundungan telah menjadi persoalan sosial nan serius, khususnya di kalangan anak dan remaja. Masa remaja nan semestinya menjadi fase pembentukan identitas justru sering diwarnai pengalaman tidak menyenangkan berupa intimidasi, pengucilan, maupun kekerasan verbal. Korban bukan hanya kehilangan rasa aman, tetapi juga dapat mengalami gangguan psikologis nan memengaruhi perkembangan mereka dalam jangka panjang.

Berbagai laporan menunjukkan bahwa kasus perundungan tetap menjadi tantangan besar di Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam beberapa tahun terakhir terus menerima pengaduan mengenai kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan. Bentuknya beragam, mulai dari pemukulan, pemerasan, penghinaan, hingga perundungan berbasis media sosial. Data tersebut menunjukkan bahwa sekolah nan semestinya menjadi ruang belajar nan kondusif belum sepenuhnya bebas dari praktik kekerasan antarpeserta didik.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru berupa perundungan siber alias cyberbullying. Berbeda dengan perundungan konvensional nan mempunyai pemisah ruang dan waktu, perundungan siber dapat berjalan tanpa henti. Seseorang dapat menerima komentar merendahkan dari ratusan apalagi ribuan orang hanya dalam hitungan jam. Foto pribadi dapat dijadikan bahan olok-olok. Kesalahan mini dapat direkam, disebarluaskan, lampau menjadi sumber penghinaan massal.

Keadaan ini diperparah oleh budaya anonim di internet. Banyak orang merasa mempunyai kebebasan untuk mengatakan apa pun tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap pihak lain. Kalimat nan mungkin tidak bakal diucapkan secara langsung justru dengan mudah dituliskan melalui layar gawai. Jarak bentuk menciptakan ilusi bahwa kata-kata tidak mempunyai konsekuensi, padahal korban tetap merasakan sakit nan nyata.

Perundungan juga sering kali berakar pada stereotip dan prasangka. Anak nan dianggap berbeda lantaran kondisi fisik, latar belakang ekonomi, keahlian akademik, suku, style berbicara, alias kepribadiannya lebih rentan menjadi sasaran. Mereka nan pendiam dicap aneh. Mereka nan berprestasi dianggap sok pintar. Mereka nan mempunyai keterbatasan bentuk dijadikan bahan tertawaan. Perbedaan nan semestinya diterima sebagai bagian dari keberagaman justru diperlakukan sebagai argumen untuk merendahkan.

Lebih memprihatinkan lagi, tidak sedikit orang dewasa nan tanpa sadar turut melanggengkan budaya perundungan. Ucapan seperti "namanya juga anak-anak", "biar kuat mentalnya", alias "jangan terlalu baper" sering digunakan untuk mengecilkan pengalaman korban. Padahal, kalimat-kalimat tersebut dapat membikin korban merasa bahwa penderitaannya tidak krusial dan tidak layak mendapatkan pertolongan.

Pandangan semacam ini menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam langkah masyarakat memahami kekerasan psikologis. Kita condong menganggap luka bentuk lebih serius dibandingkan luka emosional. Selama tidak ada darah alias memar nan terlihat, penderitaan korban sering diabaikan. Akibatnya, banyak korban memilih memendam rasa takut, malu, marah, dan sedih seorang diri.

Ketika Penonton Menjadi Bagian dari Masalah

Dalam banyak kasus perundungan, pelaku bukan satu-satunya pihak nan berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan. Ada golongan lain nan sering luput dari perhatian, ialah para penonton alias bystander. Mereka menyaksikan tindakan perundungan, mengetahui bahwa tindakan tersebut salah, tetapi memilih diam.

Diam memang tampak sebagai sikap netral. Namun, dalam konteks perundungan, tak bersuara dapat dimaknai sebagai corak pembiaran. Ketika tidak ada nan menegur pelaku, korban merasa sendirian, sementara pelaku memperoleh kesan bahwa tindakannya dapat diterima oleh lingkungan.

Fenomena ini dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang diejek di kelas dan teman-temannya tertawa. Seorang siswa dipermalukan melalui grup percakapan, tetapi personil grup hanya membaca tanpa memberikan pembelaan. Video kekerasan diunggah ke media sosial, lampau memperoleh ribuan tanda suka dan komentar nan justru menjadikannya hiburan.

Tindakan tersebut mungkin terlihat sepele, tetapi mempunyai akibat besar. Tawa dari penonton dapat menjadi penguat bagi pelaku. Keheningan dari lingkungan dapat memperdalam rasa tidak berkekuatan korban. Sedikit demi sedikit, masyarakat belajar bahwa merendahkan orang lain bukanlah sesuatu nan memalukan.

Kondisi inilah nan memperlihatkan sungguh pentingnya empati sebagai keahlian sosial. Empati bukan sekadar merasa iba kepada orang lain. Empati adalah kesediaan untuk memahami apa nan dirasakan orang lain dan menjadikan pemahaman tersebut sebagai dasar untuk bertindak secara manusiawi. Empati mendorong seseorang bertanya, "Bagaimana jika perihal ini terjadi pada saya?" alias "Apa nan dapat saya lakukan agar orang lain tidak merasa sendirian?"

Sayangnya, empati tampaknya semakin tergerus oleh budaya individualisme, kejuaraan nan tidak sehat, serta kebiasaan mengonsumsi info secara sigap tanpa refleksi. Kita lebih mudah bereaksi daripada memahami. Kita lebih sigap menghakimi daripada mendengarkan. Dalam situasi seperti ini, perundungan menemukan ruang nan subur untuk berkembang.

Padahal, ukuran kemajuan suatu masyarakat tidak hanya ditentukan oleh perkembangan teknologi alias pertumbuhan ekonomi, melainkan juga oleh kemampuannya melindungi mereka nan rentan. Masyarakat nan sehat adalah masyarakat nan tidak membiarkan anggotanya dipermalukan demi hiburan, tidak menertawakan penderitaan, dan tidak menjadikan keheningan sebagai argumen untuk menghindari tanggung jawab moral.

Perundungan bukan persoalan sepele nan bakal selesai dengan sendirinya seiring bertambahnya usia. Ia meninggalkan jejak panjang dalam kehidupan korban dan membentuk karakter sosial suatu generasi. Jika kita terus membiarkan praktik ini berjalan tanpa perlawanan, sesungguhnya kita sedang mewariskan budaya ketidakpedulian kepada masa depan.

Maka, pertanyaan nan perlu diajukan bukan lagi sekadar kenapa perundungan terus terjadi. Pertanyaan nan jauh lebih mendasar adalah: kenapa kita semakin susah merasakan penderitaan orang lain? Ketika jawaban atas pertanyaan itu mulai dicari dengan jujur, kita bakal menyadari bahwa persoalan ini bukan hanya tentang pelaku dan korban, melainkan tentang kualitas kemanusiaan kita sebagai sebuah masyarakat.

Petugas memeriksa meteran jaringan gas rumah tangga di desa Sukaurip, Indramayu, Jawa Barat.(Dok. Antara)

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,2 triliun pada Tahun Anggaran (TA) 2027. Dana jumbo tersebut diprioritaskan untuk melanjutkan pembangunan prasarana jaringan gas bumi (jargas) rumah tangga di beragam wilayah Indonesia.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan bahwa alokasi tersebut ditujukan untuk membangun nyaris satu juta sambungan jaringan gas rumah tangga baru. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat transisi daya domestik.

"Program ekspansi jargas rumah tangga multiyears contract (MYC) tahun anggaran 2026-2028 serta konsultan pengawas untuk 959.232 sambungan rumah sebesar Rp5,2 triliun," ujar Tri saat mewakili jejeran Eselon I Kementerian ESDM dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (15/6).

Prioritas Belanja Infrastruktur

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, total Pagu Indikatif Kementerian ESDM untuk tahun 2027 telah ditetapkan sebesar Rp27,33 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 82 persen alias senilai Rp22,48 triliun dialokasikan unik untuk shopping program strategis dan prasarana fisik.

Selain jargas rumah tangga, pemerintah juga menitikberatkan pada pembangunan transmisi gas bumi nasional, di antaranya:

• Pipa Gas Dumai-Sei Mangkei (Dusem): Dialokasikan Rp3,9 triliun (MYC 2025–2027).
• Pipa Transmisi Semarang-Solo-Jogja: Dialokasikan Rp702,3 miliar (MYC 2026–2028).
• Pipa Transmisi Cirebon-Bandung: Dialokasikan Rp577 miliar (MYC 2026–2028).

Tekan Impor LPG dan Hemat Biaya

Percepatan proyek jargas ini merupakan strategi utama pemerintah untuk menekan ketergantungan pada impor Liquefied Petroleum Gas (LPG). Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengungkapkan bahwa pemanfaatan jargas saat ini baru menjangkau 86 kota/kabupaten.

Padahal, penggunaan jargas diklaim jauh lebih ekonomis bagi masyarakat. "Dari sisi efisiensi ekonomi, penggunaan jargas jauh lebih irit hingga 40 persen dibandingkan dengan LPG tabung," ungkap Bahlil dalam keterangannya.

Hingga akhir tahun 2024, Kementerian ESDM mencatat sebanyak 943 ribu sambungan rumah (SR) telah terpasang. Rinciannya, 703 ribu sambungan dibiayai melalui APBN dan 240 ribu sambungan berasal dari skema non-APBN.

Dengan integrasi prasarana pipa gas dari Sumatra hingga Jawa, termasuk proyek Cirebon–Semarang (Cisem) dan Dumai–Sei Mangkei (Dusem), pemerintah optimistis ketahanan daya nasional bakal semakin kuat sekaligus meringankan beban subsidi daya di masa depan. (Ant/H-3)