Jakarta, CNBC Indonesia - Sektor pertambangan terus didorong untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Salah satunya melalui komoditas emas nan tak hanya dipandang sebagai hasil tambang tetapi juga aset strategis nan dapat memperkuat ketahanan ekonomi dan persediaan devisa Indonesia. Melalui ekosistem pertambangan nan terintegrasi dari hulu hingga hilir, MIND ID mendorong pengelolaan emas agar memberikan nilai tambah nan lebih besar di dalam negeri.

Selengkapnya dalam program Closing Bell CNBC Indonesia (Rabu, 16/09/2026) berikut ini.

Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan kesiapan mengawal dan bekerja-sama dalam proses penegakan norma mengenai dugaan pelanggaran pada peredaran beras fortifikasi. Kejagung meminta kasus tersebut segera dituntaskan lantaran berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat dalam cakupan nan luas.

Hal tersebut disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi pada Selasa, (15/9). Momen tersebut bertepatan dengan Ekspos Hasil Pemeriksaan dan Temuan Beras Fortifikasi di Kantor Pusat Kementan, Jakarta.

"Pada prinsipnya kami dari Kejaksaan mendukung penuh dan siap bekerja-sama untuk ikut mengamankan dan mempercepat proses penegakan norma nan sedang dilakukan oleh kawan-kawan dari Satgas Pangan maupun dari kepolisian," ujar Kuntadi dalam keterangan tertulis, Rabu (16/9/2026).

Kuntadi menegaskan, penanganan kasus tersebut tidak boleh berkepanjangan mengingat potensi dampaknya terhadap masyarakat nan luas. Oleh lantaran itu, sinergi antar-aparat penegak norma diperlukan agar proses pendalaman hingga penegakan norma dapat melangkah secara efektif sesuai kewenangan masing-masing.

"Kasus ini kudu segera dituntaskan mengingat berpotensi merugikan masyarakat dalam scope nan luas," tegasnya.

Kejagung juga memastikan kesiapan dalam proses penanganan perkara ditemukan indikasi tindak pidana. Langkah ini dijamin bakal melangkah sesuai dengan tugas dan kegunaan kewenangan nan dimilikinya.

"Dan dalam perihal di dalam proses penegakan norma kelak terindikasi ada indikasi tindak pidana di dalamnya, tentunya kami bakal siap untuk melakukan penegakan sesuai dengan tugas dan kegunaan kami," tutur Kuntadi.

Dukungan Kejagung tersebut memperkuat langkah pemerintah dalam menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran pada produk beras fortifikasi. Pemerintah sebelumnya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap produk nan dipasarkan sebagai beras fortifikasi, termasuk menguji kesesuaian kandungan gizi dengan info nan tercantum pada label kemasan.

Pengujian laboratorium telah dilakukan di empat lembaga, ialah Saraswanti Indo Genetech, BRMP Kementan, Laboratorium IPB Terpadu, dan Eurofins Angler Biochemlab. Hasil uji ini menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian antara klaim kandungan gizi pada label dengan produk nan beredar di masyarakat.

Besarnya persoalan tersebut juga tercermin dari potensi kerugian konsumen nan dihitung pemerintah. Berdasarkan kalkulasi terhadap dugaan ketidaksesuaian produk beras fortifikasi dengan standar nan ditetapkan, potensi kerugian konsumen diperkirakan mencapai Rp89 triliun.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran menegaskan pemerintah tidak bakal membiarkan praktik nan berpotensi merugikan konsumen. Langkah ini dinilai krusial mengingat produk beras fortifikasi diperuntukkan bagi golongan masyarakat nan memerlukan asupan gizi tambahan.

"Ini 89 triliun, kita sudah hitung dengan cermat, 90% nan tidak sesuai, sesuai standar. Nah ini Rp57.000 harusnya 13.000 harganya. Untungnya 44.100 per kilo. Kalau 1 truk 10 ton itu 440 juta. Memang menggiurkan. Memang menggiurkan. Nah, ini tidak boleh," tegas Amran.

Pemerintah juga menemukan adanya perbedaan signifikan antara biaya tambahan fortifikasi dan nilai jual produk di pasaran. Berdasarkan kalkulasi pemerintah, biaya tambahan untuk proses fortifikasi diperkirakan sekitar Rp1.000 per kilogram sehingga nilai jual produk nan memenuhi ketentuan diperkirakan berada pada kisaran Rp13.500 per kilogram.

Hasil pengawasan menemukan produk beras fortifikasi dipasarkan dengan nilai rata-rata sekitar Rp23.385 per kilogram. Temuan ini apalagi mencatat adanya produk nan dijual hingga menembus nilai Rp57.600 per kilogram.

Amran menjelaskan, beras fortifikasi pada dasarnya ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi golongan masyarakat rentan. Oleh lantaran itu, pemerintah memberikan perhatian serius terhadap dugaan ketidaksesuaian kandungan produk maupun info nan disampaikan kepada konsumen.

Temuan tersebut selanjutnya telah diserahkan kepada abdi negara penegak norma untuk dilakukan pendalaman dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan nan berlaku. Pemerintah memastikan proses penanganan dilakukan dengan mengedepankan perlindungan konsumen serta kepastian hukum.

Dukungan Kejagung juga memperkuat kerjasama lintas lembaga dalam mengawal kasus tersebut. Kepolisian Republik Indonesia melalui Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol. Wahyu Widada menyatakan support terhadap langkah pemerintah dalam menindaklanjuti temuan beras fortifikasi nan diduga tidak memenuhi ketentuan standar keamanan dan mutu pangan.

Amran sebelumnya telah menginstruksikan penanganan tegas terhadap produk nan diduga bermasalah di pasaran. Langkah ini mencakup penarikan dan penghentian peredaran produk, pencabutan izin usaha, hingga penegakan norma jika ditemukan unsur pidana.

"Tarik, moratorium, izin dicabut, dan diproses pidananya," pungkas Amran.

Pemerintah menegaskan penanganan kasus beras fortifikasi bermaksud untuk memastikan masyarakat memperoleh pangan nan aman, bermutu, dan sesuai label. Dengan support Kejagung serta sinergi lintas lembaga, proses pemeriksaan dan penegakan norma bakal terus dikawal hingga memperoleh kejelasan berasas hasil pendalaman dan perangkat bukti sesuai kewenangan masing-masing.

(anl/ega)

Bagi penduduk terdampak gempa, keberadaan Hunian Sementara (Huntara) menjadi tempat untuk kembali menjalani kehidupan family dengan lebih kondusif sembari menunggu proses pemulihan dan pembangunan kediaman tetap.

Hal itu dirasakan Elisabeth Daus, 54 tahun, penduduk Carep, Kelurahan Carep, Kabupaten Manggarai. Rumah Elisabeth runtuh akibat gempa sehingga sekarang dia kudu tinggal berbareng lima orang anak dan kakak iparnya di tempat tinggal sementara.

Elisabeth mengaku berterima kasih dengan adanya Huntara nan sekarang disiapkan untuk keluarganya.

“Nama saya Ibu Elisabeth Daus, umur saya 54 tahun. Saya tinggal di sini berbareng lima orang anak dan kakak ipar saya. Rumah saya runtuh semua akibat gempa,” tuturnya di depan Huntara nan sedang dibangun di Carep, Kelurahan Carep, Manggarai, Rabu (16/9/2026).

Menurut Elisabeth, anak-anaknya juga merasa senang dengan adanya Huntara. Namun, dia berambisi pemerintah dapat membantu keluarganya mendapatkan kediaman tetap lantaran dirinya tidak mempunyai keahlian untuk membangun rumah secara mandiri.

“Kalau kudu membangun rumah sendiri, saya tidak bisa lantaran memerlukan banyak material dan biaya. Kondisi saya juga tidak memungkinkan untuk membangun rumah sendiri,” katanya.

Elisabeth berambisi Huntara dapat menjadi tempat tinggal nan layak bagi keluarganya selama masa pemulihan, sembari menunggu pembangunan rumah permanen.

Sebagai seorang ibu, Elisabeth mengaku sempat merasa sedih dan cemas setelah rumahnya runtuh. Di tengah kondisi tersebut, dia tetap kudu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memastikan pendidikan anak-anaknya berjalan.

Karena itu, Elisabeth menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada pemerintah serta seluruh jejeran nan telah memberikan perhatian kepada masyarakat terdampak gempa.

“Saya sangat berterima kasih atas perhatian dan support pemerintah kepada kami. Dengan kehadiran pemerintah dan seluruh pegawai nan memberikan perhatian kepada masyarakat terdampak, kami merasa tidak sendiri,” ungkapnya.

Dia berambisi perhatian pemerintah terus diberikan hingga proses pemulihan selesai dan masyarakat terdampak dapat kembali mempunyai rumah nan layak dan kondusif bagi keluarga.

“Semoga perhatian ini terus diberikan sampai kami betul-betul bisa kembali mempunyai rumah nan layak dan kondusif untuk family kami. Terima kasih kepada pemerintah nan sudah memberikan waktu, perhatian dan support kepada kami,” ujarnya.

Pembangunan Huntara, baik nan difasilitasi pemerintah maupun dilakukan secara swadaya, menjadi bagian dari penanganan akibat gempa bumi M7,7 di Kabupaten Manggarai. Pemerintah berbareng BNPB terus mendorong proses pendataan, verifikasi, dan pembangunan kediaman dilakukan secara terukur dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta aspek keselamatan bangunan.

Jakarta -

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menerapkan pemungutan pajak penghasilan (PPh) terhadap pedagang di platform toko online namalain seller dengan sistem Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) alias e-commerce.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan Kebijakan ini direncanakan bertindak efektif mulai 1 Oktober 2026, setelah sebelumnya mengalami penundaan dari rencana awal pada 1 Agustus 2026.

"Oh, sudah siap. Mereka kan sudah siap sebenarnya, tapi ada penundaan sampai 1 Oktober. Nanti Insyaallah kita bakal segera aktivasi aturannya dan implementasinya mereka sudah siap. Kita juga sudah siap," ujar Bimo.

Saat ditanya mengenai penyebab alias masalah nan membikin penundaan penarikan PPh pedagang toko online ini, Bimo menyebut penundaan sebelumnya merupakan pengarahan dari Purbaya Yudhi Sadewa saat tetap menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) guna memastikan kesiapan teknis dari seluruh pihak.

"Bottleneck-nya ya lantaran Pak Menteri Purbaya keputusannya untuk sementara menunda agar kesiapannya lebih matang," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan DJP berbareng platform digital mengenai telah melakukan uji coba sistem (sandbox) serta stabilisasi sejak tahun lalu, sehingga dapat dipastikan penyelenggaraan penarikan PPh pedagang online melalui empat platform e-commerce pada 1 Oktober dapat melangkah lancar tanpa hambatan.

"Empat itu kan ya Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli. Itu prosesnya sudah mulai tahun lalu. Jadi no dramas-lah, nggak ada drama," pungkas Bimo.

Dalam catatan detikcom, DJP secara resmi telah menunjuk empat platform e-commerce alias marketplace sebagai pemungut pajak, ialah Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli.

Kala itu DJP memberikan tenggat waktu selama satu bulan kepada platform nan telah ditunjuk untuk sosialisasi hingga penyesuaian sistem. Adapun penerapan ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.

"Kita tunjuk 1 Juli, 4 marketplace. Kemudian bakal dilakukan mulai 1 Agustus," ujar Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto saat konvensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (1/7/2026).

Bimo menerangkan penunjukan ini dilakukan telah mempertimbangkan beragam hal, mulai dari kesiapan sistem, skala transaksi, kapabilitas administrasi, dan penggunaan sistem rekening escrow. Ia menegaskan kesiapan marketplace untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara elektronik juga menjadi pertimbangan.

"Adapun keempat marketplace nan ditunjuk adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli, dan ini penunjukan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak berasas pelimpahan kewenangan dari Menteri Keuangan," beber Bimo.

(igo/fdl)

Jakarta -

Polda Metro Jaya menegaskan pengungkapan dugaan impor terlarangan kacang tanah tak sekadar berangkaian dengan aspek penegakan hukum. Pengawasan komoditas pangan tersebut juga menyangkut kepentingan lebih luas, mulai dari perlindungan konsumen hingga keberlangsungan petani.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Victor Dean Mackbon mengatakan, kepatuhan terhadap ketentuan impor dan karantina menjadi bagian krusial dalam menjaga tata niaga pangan. Pengawasan diperlukan untuk memastikan setiap komoditas nan masuk dan diperdagangkan telah melalui sistem nan dipersyaratkan.

"Tujuannya bukan sekadar memastikan kepatuhan aturan. Ada kewenangan konsumen nan kudu dilindungi dan ekosistem perdagangan nan perlu dijaga agar tetap sehat," ujar Victor dalam konvensi pers di Jakarta Utara, Rabu (16/9/2026).

Ia menambahkan, masuknya komoditas tanpa memenuhi ketentuan berpotensi menimbulkan persaingan nan tidak sehat bagi pelaku upaya nan telah memenuhi tanggungjawab perizinan, karantina, dan perpajakan. Kondisi tersebut juga dapat berakibat terhadap petani dalam negeri nan menggantungkan pendapatan dari hasil produksinya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, penegakan norma dilakukan untuk menjaga keseimbangan mata rantai ekonomi nan berangkaian dengan komoditas pangan.

"Ada Masyarakat nan memerlukan pangan aman, ada petani nan menggantungkan hidup dari hasil panen, dan ada pelaku upaya nan alim aturan. Mata rantai inilah nan kudu kita jaga bersama," ujar Budi.

Melalui penanganan perkara tersebut, Polda Metro Jaya membujuk pelaku upaya mematuhi ketentuan impor, karantina, dan perdagangan. Kepatuhan terhadap patokan diperlukan agar konsumen terlindungi, petani memperoleh ruang upaya nan sehat, serta aktivitas perdagangan berjalan secara tertib dan berkeadilan.

Sebelumnya diberitakan, Polda Metro Jaya membongkar penyelundupan kacang tanah dari India di sebuah penyimpanan di Jalan Kertajaya Raya, Penjaringan, Jakarta Utara (Jakut). Barang bukti sebanyak 49,85 ton kacang tanah disita dari penyimpanan tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan pengungkapan berasal dari info mengenai adanya impor kacang tanah terlarangan nan diselundupkan melalui Dumai, Riau. Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya menggeledah penyimpanan tersebut.

"Kemudian, diangkut dari wilayah Dumai menuju sebuah penyimpanan di wilayah Jakarta Utara tempat kita berada sekarang, dan ini sudah bakal siap diedarkan," kata Kombes Budi.

Dari hasil pemeriksaan di lokasi, petugas menemukan 458 karung kacang tanah ukuran 50 kilogram (kg) dan 1.078 karung ukuran 25 kg, dengan total 49,85 ton.

Pengungkapan ini dilakukan pada Rabu (9/9). Komoditas pangan dari India itu diselundupkan ke penyimpanan di Jakarta melalui perairan Dumai.

Polisi tetap mendalami kasus dugaan penyelundupan puluhan ton kacang tanah ini. Polisi telah memeriksa 6 orang saksi mengenai kasus ini.

(mea/dhn)

KPK mengungkapkan adanya pemberian duit dari pihak PT Summarecon Agung Tbk ke pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Petanahan Nasional (ATR/BPN) pada Maret 2026. Uang nan diberikan tersebut senilai Rp 300 juta.

"Kami perlu sampaikan bahwa mengenai dengan dugaan suap nan dilakukan oleh PT Summarecon kepada oknum-oknum di lingkungan Kementerian ATR/BPN, diduga ini bukan pemberian nan pertama, ya. Sebelumnya diduga sekitar bulan Maret ada pemberian duit sejumlah Rp 300 juta," kata jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (16/9/2026).

Budi mengatakan, pemberian itu diduga juga mengenai dengan kewenangan guna gedung (HBG) lahan Summarecon di wilayah Kabupaten Bogor. Uang diberikan kepada pihak di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

"Ini juga diduga berangkaian dengan proses-proses HGB di lingkungan alias di lahan-lahan nan dikelola oleh PT Summarecon di Kabupaten Bogor. Iya (diberikan melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung (SON)," jelas Budi.

Sebelumnya, Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein dalam bertemu pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/9), menyebut jika Presiden Direktur PT Summarecon Agung Adrianto Pitojo Adhi memberikan duit senilai Rp 1,5 miliar kepada orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Erwin untuk membuka blokir HGB lahan di Kabupaten Bogor.

Taufik menjelaskan, mulanya Erwin selaku pihak swasta nan merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, berbareng Sontang, mematok nilai Rp 2 miliar untuk pembukaan blokir dan alias publikasi sertifikat tanah Summarecon. Namun, pihak Summarecon hanya menyanggupi memberikan Rp 1,5 miliar.

"SON melalui ERW meminta fee dengan kode 'dua' nan diduga sejumlah Rp 2 miliar," jelas Taufik.

"Pihak Summarecon hanya menyanggupi sejumlah Rp1,5 miliar, lantaran diduga tetap ada pihak-pihak lain nan bakal mendapatkan 'fee broker' dari pengurusan tersebut," ungkap Taufik.

Taufik mengatakan, duit itu kemudian diserahkan oleh Adrianto kepada Erwin pada 27 Agustus 2026. Kemudian Erwin membagikan ke Sontang dari duit tersebut sebesar Rp 200 juta.

"Selanjutnya, ERW menyerahkan sebagian dari duit tersebut ialah senilai Rp 200 juta kepada SON di sebuah kafe di Jakarta Selatan, untuk fee pembukaan blokir dan pemecahan HGB atas pihak Summarecon," imbuhnya.

KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan pembukaan blokir kewenangan guna gedung (HGB) lahan Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari jumlah itu, empat orang di antaranya orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Berikut daftar delapan tersangka dalam kasus ini:
1. Lampri (LMP) selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN
2. Sontang Coin Manurung (SON) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I
3. Adrianto Pitojo Adi (ADR) selaku Direktur Utama (Dirut) Summarecon
4. Arif Sugiyanto (ARF) selaku pihak swasta nan diduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid
5. Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq (FEZ) selaku pihak swasta nan diduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid
6. Rizal Pahlevi (LEV) selaku pihak swasta
7. Erwin (ERW) selaku pihak swasta nan diduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid
8. Muhammad Fakhry (MF) selaku pihak swasta nan diduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Manajemen PT Summarecon Agung menghormati proses norma nan melangkah atas kasus suap HGB nan menjerat petingginya. Corporate Communication Summarecon Agung, Rulli Lazuardi mengatakan manajemen siap bekerja sama demi kelancaran proses hukum.

"Summarecon menghormati proses norma nan saat ini sedang melangkah di KPK dan siap bekerjasama dengan seluruh pihak mengenai sesuai ketentuan nan berlaku, agar proses norma dapat segera terselesaikan dengan baik." ujar Rulli dilansir detikProperti, Rabu (16/9).

(kuf/rfs)

Jakarta -

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berbareng Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Surabaya mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027 (Porprov Jatim). Salah satunya melalui Surabaya Rising Champion (SRC) 2026 nan menjadi arena menjaga konsistensi performa atlet sekaligus simulasi menuju Porprov.

SRC 2026 resmi dibuka Wali Kota (Walkot) Surabaya Eri Cahyadi di laman Balai Kota Surabaya. Tahun ini, SRC diikuti atlet dari 33 bagian olahraga (cabor), meningkat dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya nan hanya mempertandingkan 10 cabor.

Dalam kesempatan itu, Eri mengatakan penyelenggaraan SRC merupakan bagian dari komitmen Pemkot Surabaya berbareng KONI untuk memastikan atlet tetap mempunyai ruang bertanding dan mengembangkan prestasi.

"Kita punya komitmen dengan Ketua KONI Kota Surabaya, gimana atlet tidak pernah berakhir untuk mencari prestasi tidak hanya di Porprov. Tapi gimana Kota Surabaya ini selalu punya komitmen agar atlet terus bisa berkembang dan bertanding," kata Eri, dalam keterangan tertulis, Rabu (16/9/2026).

Menurutnya, kejuaraan nan digelar secara rutin krusial untuk menjaga keahlian atlet agar tidak menurun akibat minimnya pertandingan. Atas dasar itu, Pemkot Surabaya dan KONI berkomitmen menggelar Piala Wali Kota dan Piala KONI setiap tahun.

"Kegiatan ini rutin setiap tahun kita lakukan berbareng dengan KONI. Jadi jangan sampai atlet Kota Surabaya itu ketika tidak ada Porprov, tidak ada aktivitas (olahraga) nan lainnya, maka tidak ada pertandingan," ujar Eri.

Komitmen tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi Surabaya mempertahankan prestasi pada Porprov Jatim 2027. Pada Porprov sebelumnya, Surabaya menargetkan 200 lencana emas dan sukses meraih 198 emas sekaligus mempertahankan status sebagai juara umum.

"Kalau (Porprov) kemarin (2025) kita ada sasaran 200 tapi tercapainya 198 dan kita selalu juara umum di luar Kota Surabaya," imbuh Eri.

Sedangkan di tahun 2027 mendatang, Surabaya bakal menjadi tuan rumah Porprov Jatim. Eri menilai kondisi tersebut menjadi momentum bagi para atlet untuk meningkatkan prestasi sekaligus memberikan hasil terbaik bagi masyarakat Surabaya.

"Insyaallah jika Porprov di bulan Juni tahun 2027 ketika kita jadi tuan rumah, maka kalian kudu merebut dan merayakan di kota kita sendiri, Kota Surabaya," ujar Eri.

Eri pun memasang sasaran lebih tinggi dengan membidik lebih dari 200 lencana emas pada Porprov Jatim 2027. Karenanya, dia meminta para atlet memanfaatkan status tuan rumah untuk menunjukkan keahlian terbaik sekaligus membawa nama Kota Pahlawan.

"Semoga ini memberikan semangat kepada adik-adik kita agar sasaran kita menjadi nan terbaik bisa realisasi dengan sasaran 200 emas ke atas ketika menjadi tuan rumah nan diadakan di Kota Surabaya," kata Eri.

Selain pembinaan atlet, Pemkot Surabaya juga mulai menyiapkan sarana dan prasarana pendukung Porprov Jatim 2027. Sejumlah akomodasi olahraga telah diperbaiki, sementara venue nan belum tersedia di Surabaya bakal dipenuhi melalui skema kerja sama alias penyewaan.

"Alhamdulillah kita bergerak berbareng dengan Ketua KONI. Ada beberapa tempat nan sudah kita perbaiki. Ada nan kita tidak memiliki, memang kita kerja sama, kita sewa tempat," tutur Eri.

Di kesempatan nan sama, Ketua KONI Kota Surabaya Arderio Hukom mengatakan SRC 2026 menjadi salah satu instrumen untuk mengukur kesiapan Surabaya sebagai tuan rumah Porprov Jatim 2027.

"Yang mau dicapai KONI Surabaya adalah menunjukkan bahwa Surabaya sangat siap menuntaskan Porprov 2027," kata Arderio.

Menurut Arderio, SRC 2026 dikemas sebagai miniatur penyelenggaraan Porprov. Karena itu, beragam aspek dalam penyelenggaraan tahun ini bakal menjadi bahan pertimbangan untuk menyempurnakan persiapan menghadapi Porprov 2027.

"Ini kita berambisi sebagai miniatur tentu tetap ada kekurangan. Kita bakal segera sempurnakan untuk Porprov 2027," kata Arderio.

Adrerio juga menjelaskan atlet nan mengikuti SRC 2026 belum otomatis masuk dalam tim utama Surabaya untuk Porprov Jatim 2027. Hasil pertandingan menjadi salah satu parameter dalam proses seleksi dan pembentukan tim.

"Ini tetap salah satu parameter untuk menuju tim utama Porprov 2027," tambahnya.

SRC 2026 mempertandingkan 33 cabor, ialah tenis lapangan, basket, cricket, bola voli indoor, floor ball, bowling, hockey indoor, kabaddi, atletik, futsal, menembak, muaythai, anggar, angkat berat, bulutangkis, dan rugby.

Selain itu, terdapat pula cabor kickboxing, bridge, panjat tebing, catur, ski air, pencak silat, pickleball, woodball, selam, skateboard, baseball, e-sport, tinju, judo, dayung, sepatu roda, jiu jitsu, hingga taekwondo.

Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan SRC tahun sebelumnya nan hanya mempertandingkan 10 cabor. Perluasan bagian olahraga diharapkan ini memberikan ruang lebih luas bagi atlet Surabaya untuk menjalani kejuaraan dan mempersiapkan diri menuju Porprov.

Sementara itu, Ketua Pelaksana SRC 2026 Rahmat Haidar Pasha mengatakan, penyelenggaraan SRC juga menjadi wadah bagi generasi muda Surabaya untuk terlibat dalam aktivitas olahraga sekaligus belajar mengelola sebuah event.

"Terima kasih kepada pemerintah kota lantaran kita sudah diberikan wadah untuk berkembang, dimana aktivitas ini juga diikuti beberapa anak-anak muda dari SMP, SMA, dan perguruan tinggi," kata Haidar.

Karena itu, Haidar Pasha berambisi aktivitas serupa dapat terus dikembangkan agar semakin banyak atlet muda mempunyai kesempatan bertanding dan merasakan atmosfer kompetisi.

"Saya berambisi sebagai ketua pelaksana di tahun ini, di tahun ke depan bakal semakin banyak acara-acara seperti ini, lantaran anak-anak muda di Surabaya juga antusiasnya sangat besar," minta Haidar.

Menurut Haidar, SRC 2026 juga menjadi pengalaman sekaligus simulasi penyelenggaraan sebelum Porprov Jatim 2027. Panitia berkoordinasi dengan KONI untuk mengevaluasi beragam aspek nan nantinya dapat disempurnakan.

"Kita juga sering koordinasi dengan KONI, apa saja nan kudu dilakukan, dan event ini bakal menjadi pertimbangan untuk tahun depan Porprov nanti," pungkasnya. (ADV)

(akn/ega)

Seorang nenek di Desa Badegan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, berinisial SL (47), tega membuang cucunya sendiri, Selasa (8/9) malam. Dalam aksinya, dia membikin drama seolah-olah menemukan bayi dalam kardus di pinggir jalan.

Aksi tak terpujinya itu dilakukan lantaran merasa malu lantaran anaknya nan berinisial MA (28) melahirkan bayi saat dalam proses perceraian.

Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadiyan Widya Wiratama menjelaskan bahwa tindakan tipu daya SL ini terungkap saat polisi menerima laporan adanya penemuan bayi di jalan penghubung Desa Badegan dan Desa Sukoharjo. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, polisi mendapati sang neneklah nan menyutradarai drama tersebut.

"Karena panik, terlapor membuang cucunya alias bayi dalam perihal ini istilahnya anak korban dengan langkah menggelapkan identitasnya. Lalu, dikabarkan ada penemuan bayi,” kata Dika kepada wartawan.

Dika menjelaskan, awalnya SL belum merencanakan skenario tersebut saat memaksa anaknya melahirkan secara berdikari di rumah. Ide baru terbersit saat kondisi bayi mengkhawatirkan dan hendak dibawa ke Rumah Sakit Keluarga Sehat (KSH).

"Saat dari rumah itu memang berpamitan mau membawa anak korban ke rumah sakit. Namun, setelah suami nenek manasi mobil dan siap, sang nenek punya buahpikiran nan berbeda. Dia secara langsung mengambil kardus dari dalam rumah untuk dibawa sekaligus ke rumah sakit untuk menciptakan skenario tentang penggelapan asal usul anak wanita tersebut," jelas Dika.

Bahkan, sang ibu juga tidak tahu SL hendak membikin drama penemuan bayi. Keterangan nan dia tahu, waktu itu ibunya memang hendak membawa bayinya ke rumah sakit lantaran kondisinya membiru.

"Jadi tahunya ibu dari anak wanita tersebut bahwasanya anaknya menangis dan juga saat itu warnanya sudah membiru. Nah, jadi lampau dibawa ke KSH. Jadi tahunya dibawa ke rumah sakit," jelasnya.

Dika mengatakan, bayi itu sempat dibawa SL ke RS KSH pukul 20.45 WIB. SL mengaku telah menemukan bayi kepada satpam dan perawat IGD. Oleh pegawai RS KSH, penemuan bayi itu kemudian dilaporkan ke Polsek Margorejo.

Tak lama kemudian, petugas kepolisian langsung mendatangi tempat kejadian perkara (TKP). Selain itu, pihak kepolisian juga melakukan pengecekan ke rumah SL. Saat pemeriksaan, petugas menemukan bercak darah di saluran air.

“Kemudian petugas melakukan olah TKP dan penyelidikan langsung ke rumah terlapor dan ditemukan ibu dari anak korban. Awalnya (pelaku) tidak mengakui. Namun setelah olah TKP dilakukan, ada petunjuk di saluran air terdapat darah, di mana awalnya pengakuan dari pelaku darah menstruasi anak terlapor,” jelasnya.

Awalnya, SL tetap mengelak bahwa dia merupakan pelaku pembuangan. Namun, setelah polisi memperdalam pemeriksaan dan berbekal bukti-bukti awal di rumah SL, akhirnya dia mengakui perbuatannya.

“Namun kita tetap melakukan upaya penggalian info sampai terlapor mengakui bahwasanya ibu dari anak korban tersebut melakukan persalinan di rumah dan lantaran panik sehingga terlapor membikin skenario seolah-olah menemukan bayi," jelas Dika.

Saat apakah bayi itu hasil hubungan gelap sehingga neneknya malu, Dika menampik. Dari hasil keterangan nan dia dapatkan, bayi itu merupakan hasil hubungan sah antara anak dan suaminya. Meski, saat ini mereka sedang dalam proses perceraian dan sudah lama pisah ranjang.

"Bukan hasil hubungan gelap. Berdasarkan keterangan memang itu merupakan anak dari suami nan memang sudah pisah namun belum secara betul-betul (resmi bercerai)," katanya.

Atas perbuatannya, tersangka SL terancam pidana Pasal 401 KUHP tentang penggelapan asal-usul orang dengan hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun alias denda paling banyak kategori V.

ilustrasi(Antara)

Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun menyebut nomor parliamentary threshold 5% dapat menjadi salah satu opsi ideal dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Namun, dia menegaskan nomor tersebut tetap sebatas usulan dan kudu dibahas dengan mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta prinsip keterwakilan masyarakat.

Komarudin mengatakan pembahasan ambang pemisah parlemen tidak bisa hanya didasarkan pada kesepakatan elite partai politik alias koalisi. Menurutnya, Undang-Undang Pemilu merupakan patokan publik sehingga proses penyusunannya kudu mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.

"Kalau ideal ya kurang lebih sekitar itu. Angka 5% itu agak ideal lah," kata Komarudin kepada pewarta, Jakarta, Rabu (16/9). 

Menurut dia, terdapat pertimbangan efektivitas dan efisiensi pemerintahan dalam menentukan besaran parliamentary threshold. Penyederhanaan jumlah partai politik di parlemen dinilai dapat mempermudah proses konsolidasi kekuasaan dan pemerintahan. Namun, Komarudin mengingatkan bahwa sistem politik Indonesia juga kudu memberikan ruang bagi golongan minoritas. Karena itu, penentuan periode pemisah tidak bisa semata-mata mengejar penyederhanaan partai.

"Jadi semakin disederhanakan partai politik, semakin mudah dalam konsolidasi kekuasaan, toh? Tapi dalam konsep negara dengan golongan minoritas, kebanyakan seperti begini kudu semua kan diakomodir," ujarnya.

Atas dasar itu, dia menilai nomor parliamentary threshold kudu memperhitungkan keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan keterwakilan politik. Angka 5%, menurutnya, dapat dibicarakan sebagai titik awal, tetapi belum bisa dianggap sebagai keputusan final.

Komarudin juga mengingatkan DPR agar berhati-hati dalam menyusun patokan baru mengenai Pemilu. Ia menekankan pentingnya menjadikan putusan MK sebagai salah satu rujukan utama lantaran putusan lembaga tersebut berkarakter final dan mengikat.

"DPR kudu hati-hati, baik koalisi maupun siapa, kelak kita pembahasan itu merujuk kepada MK," imbuhnya.

Ia tidak mau pembahasan Undang-Undang Pemilu kembali menghasilkan ketentuan nan kemudian dibatalkan MK. Menurut Komarudin, DPR perlu mengambil pelajaran dari pengalaman sebelumnya ketika sejumlah ketentuan dalam undang-undang diuji dan diputuskan kembali oleh MK.

Komarudin mengatakan DPR memang mempunyai kewenangan sebagai pembentuk undang-undang. Namun, kewenangan tersebut tetap kudu dijalankan dengan mempertimbangkan konstitusi dan tafsir nan telah diberikan MK.

"Karena keputusan MK itu berkarakter final dan mengikat, ya. Kenapa banyak keputusan DPR ini buat undang-undang, Anda capek-capek telaah kemudian di sana diketuk kasih gugur, itu kan jangan, tidak boleh terulang lagi itu," tutur Komarudin.

Terkait pembicaraan sejumlah partai koalisi nan telah mengarah pada nomor 5%, Komarudin menilai perihal tersebut sah sebagai bagian dari proses politik. Namun, kesepakatan antarpartai tidak otomatis membikin nomor tersebut menjadi keputusan akhir. Ia menegaskan nomor 5% tetap kudu diperdebatkan dalam pembahasan resmi RUU Pemilu. Menurutnya, masyarakat sipil, golongan pro-demokrasi, maupun partai nan tidak mempunyai bangku di parlemen juga mempunyai kewenangan menyampaikan pandangan.

"Ini undang-undang publik, ini milik rakyat. Jadi kelak rakyat, kelompok-kelompok pro kerakyatan dan seterusnya kan pasti juga dia bakal datang menyampaikan pendapat, saran, masukan," ujar Komarudin.

Di internal PDIP, Komarudin mengatakan pembahasan RUU Pemilu dilakukan dengan mengikuti perkembangan kehendak publik. Ia menyebut salah satu rumor nan menjadi perhatian adalah sistem pemilihan kepala wilayah secara langsung. Ia mengingatkan agar pembahasan perubahan sistem pemilu tidak mengabaikan sejarah reformasi nan telah membuka ruang kerakyatan lebih luas bagi masyarakat. Ia berambisi seluruh kekuatan politik, baik nan berada dalam koalisi maupun di luar koalisi, tetap mempertimbangkan prinsip kerakyatan dan persatuan nasional.

"Jadi kita minta mau koalisi maupun kita di luar sebagian itu kudu memperhatikan, mempertimbangkan serius soal prinsip-prinsip kerakyatan untuk menjaga persatuan nasional," katanya. (E_3)

Ilustrasi(Dok Basarnas)

ANGGOTA Komisi V DPR RI Irmawan menyoroti kebenaran bahwa KM Virgo Transport 8 nan tenggelam di Laut Jawa pada Minggu (13/9) merupakan kapal buatan Jepang tahun 1987. Artinya, kapal nan melayani rute Surabaya–Banjarmasin tersebut sudah berumur 39 tahun.

Menurutnya, kapal berumur tua semestinya melewati standar uji kelaiklautan nan jauh lebih ketat dan terukur sebelum diizinkan mengangkut ratusan nyawa.

“Kalau kapal nan usianya sudah 39 tahun tetap dinyatakan laik laut, maka standar pemeriksaan dan pengawasannya kudu dapat dipertanggungjawabkan. Hasil investigasi wajib menjelaskan kondisi teknis kapal sebelum berlayar secara transparan,” ujar Irmawan dalam keterangan di Jakarta, Rabu (16/9).

Legislator dari Fraksi PKB ini menekankan bahwa proses inspeksi kapal penumpang tidak boleh sebatas formalitas administratif di atas kertas. Aspek teknis seperti ketebalan pelat lambung, kondisi mesin, kelistrikan, sistem navigasi, hingga kesiapan sekoci keselamatan kudu diverifikasi secara nyata di lapangan.

“Pemeriksaan kapal tidak boleh hanya administratif. Setiap penumpang berkuasa mendapatkan agunan bahwa kapal nan mereka tumpangi memenuhi seluruh standar keselamatan pelayaran,” kata Irmawan.

Untuk itu dia mendesak pemerintah mengusut tuntas kecelakaan KM Virgo Transport 8 nan mengangkut 243 orang di perairan Laut Jawa. Hingga Rabu (16/9), sebanyak 108 orang sukses diselamatkan, 6 orang meninggal dunia, dan 129 penumpang lainnya tetap dalam proses pencarian.

“Kami meminta agar kecelakaan ini diusut tuntas dan disampaikan secara terbuka apa penyebabnya serta siapa nan kudu bertanggung jawab. Jika ada pelanggaran kudu ditindak tegas baik dengan hukuman administratif alias hukuman pidana,” ujar Irmawan.

Ia menambahkan, maraknya musibah di perairan nasional berisiko meruntuhkan kepercayaan publik terhadap moda transportasi laut. Merujuk info Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), tercatat ada 68 kasus kecelakaan kapal sepanjang 2020 hingga 2026 nan menelan 285 korban jiwa dan ratusan lainnya berstatus hilang.

“Indonesia adalah negara kepulauan di mana transportasi laut menjadi urat nadi mobilitas warga. Pemerintah kudu memastikan moda ini kondusif dan tidak membiarkan rentetan kecelakaan terus berulang,” tegasnya. (E-4)

Berikut Arti Mimpi Dikejar Kucing di Hutan(magnifik)

MIMPI adalah pengalaman berupa rangkaian gambaran, pikiran, emosi, alias sensasi nan muncul ketika seseorang sedang tidur. Mimpi dapat terasa nyata, aneh, menyenangkan, maupun menakutkan, dan sering kali tidak mempunyai alur nan jelas.

Mimpi dikejar kucing di hutan dapat terasa unik sekaligus menegangkan. Dalam tafsir mimpi populer, kucing sering dikaitkan dengan kemandirian, intuisi, alias hal-hal nan susah dipahami, sedangkan rimba kerap menjadi simbol situasi nan belum diketahui alias penuh ketidakpastian.

Berikut 10 Arti Mimpi Dikejar Kucing di Hutan

1. Menghadapi ketidakpastian

Mimpi dikejar kucing di rimba dapat ditafsirkan sebagai gambaran emosi sedang menghadapi situasi nan belum jelas arahnya.

2. Ada masalah nan sedang dihindari

Kejar-kejaran dalam mimpi terkadang dikaitkan dengan kecenderungan menghindari persoalan nan sebenarnya perlu diselesaikan.

3. Merasa tertekan oleh keadaan

Hutan nan gelap alias asing dapat menggambarkan suasana penuh tekanan, sementara kucing nan mengejar menjadi simbol sesuatu nan terus mengusik pikiran.

4. Perlu lebih memperhatikan intuisi

Kucing sering diasosiasikan dengan kepekaan dan intuisi. Mimpi ini dapat dimaknai sebagai pengingat untuk lebih memperhatikan emosi alias pertimbangan pribadi.

5. Takut kehilangan kendali

Berada di rimba sembari dikejar dapat mencerminkan emosi tidak mempunyai kendali atas keadaan tertentu.

6. Sedang menghadapi perubahan

Hutan dapat melambangkan perjalanan menuju sesuatu nan belum diketahui. Kucing nan mengejar mungkin menggambarkan rasa cemas ketika menghadapi perubahan.

7. Ada kekhawatiran dalam hubungan sosial

Dalam tafsir populer, kucing terkadang dikaitkan dengan hubungan interpersonal. Mimpi tersebut bisa mencerminkan kekhawatiran terhadap seseorang alias situasi sosial tertentu.

8. Mencerminkan rasa takut terhadap sesuatu nan tidak diketahui

Jika dalam mimpi suasana rimba sangat gelap dan menakutkan, perihal tersebut dapat menggambarkan kekhawatiran terhadap sesuatu nan belum diketahui.

9. Dorongan untuk menghadapi masalah

Dikejar dalam mimpi dapat menjadi simbol bahwa ada persoalan nan terus muncul dalam pikiran. Mimpi ini dapat dimaknai sebagai dorongan untuk menghadapi persoalan tersebut secara bertahap.

10. Gambaran dari pengalaman alias pikiran sehari-hari

Tidak semua mimpi mempunyai makna khusus. Mimpi tentang kucing dan rimba bisa saja muncul lantaran pengalaman, tontonan, percakapan, alias pikiran nan terbawa hingga tidur.

Arti mimpi dikejar kucing di rimba tidak mempunyai satu makna pasti. Penafsirannya dapat berbeda berasas suasana mimpi, emosi nan muncul, serta pengalaman pribadi orang nan mengalaminya. (Z-4)

Sumber: dream, justanswer

Mobil para pembalap F1.(Dok. F1)

FORMULA 1 (F1) secara resmi telah merilis almanak balap untuk musim 2027. Musim tersebut bakal menyajikan total 24 seri balapan dengan kembalinya dua sirkuit ikonik, ialah GP Portugal dan GP Turki, ke dalam agenda kejuaraan jet darat paling bergengsi di bumi tersebut.

Selain kembalinya dua seri tersebut, musim 2027 juga mencatatkan sejarah baru bagi GP Monako. Untuk pertama kalinya, sirkuit jalan raya Monte Carlo bakal menjadi tuan rumah format sprint race pada 4-6 Juni. Secara keseluruhan, terdapat 10 seri sprint nan bakal digelar sepanjang almanak F1 2027.

Persiapan musim bakal dimulai dengan tes pramusim di Bahrain pada 24-27 Februari. GP Bahrain kemudian bakal menjadi seri pembuka pada 14 Maret, nan langsung disusul oleh GP Arab Saudi sepekan setelahnya.

Kembalinya Portimao dan Istanbul Park

Sirkuit Portimao bakal kembali menggelar GP Portugal pada 20 Juni 2027. Sementara itu, Istanbul Park dipastikan menjadi tuan rumah GP Turki pada 3 Oktober. Kedua sirkuit ini kembali masuk dalam almanak setelah sempat tidakhadir dalam beberapa musim terakhir.

Di sisi lain, terdapat perubahan signifikan pada almanak di wilayah Eropa. Sirkuit Barcelona-Katalunya (Spanyol) dan Zandvoort (Belanda) tidak lagi masuk dalam daftar penyelenggara. Meski demikian, Spanyol tetap mempertahankan satu slot balapan melalui balapan jalan raya di Madrid nan dijadwalkan berjalan pada 12 September.

Musim balap 2027 bakal mencapai puncaknya di Timur Tengah, dengan GP Qatar pada 5 Desember dan ditutup secara resmi oleh GP Abu Dhabi pada 12 Desember.

Daftar Lengkap Kalender F1 2027:

1. Bahrain – 12-14 Maret
2. Arab Saudi – 19-21 Maret
3. Australia – 2-4 April
4. Jepang – 9-11 April
5. Tiongkok – 16-18 April
6. Miami – 30 April-2 Mei
7. Kanada – 21-23 Mei
8. Monako – 4-6 Juni (Termasuk Sprint Race)
9. Portugal – 18-20 Juni
10. Inggris – 2-4 Juli
11. Austria – 9-11 Juli
12. Belgia – 23-25 Juli
13. Hungaria – 30 Juli-1 Agustus
14. Italia – 3-5 September
15. Spanyol (Madrid) – 10-12 September
16. Azerbaijan – 24-26 September
17. Turki – 1-3 Oktober
18. Singapura – 8-10 Oktober
19. Amerika Serikat (Austin) – 22-24 Oktober
20. Meksiko – 29-31 Oktober
21. Brasil – 5-7 November
22. Las Vegas – 18-20 November
23. Qatar – 3-5 Desember
24. Abu Dhabi – 10-12 Desember

(Crash/H-3)

Bendera Korea Selatan dan Korea Utara.(Dok. Meta)

PENGADILAN Distrik Pusat Seoul memerintahkan pemerintah Korea Utara untuk bayar tukar rugi sebesar 44,6 miliar won alias sekitar Rp576,9 miliar kepada pemerintah Korea Selatan. Putusan ini mengenai dengan tindakan penghancuran instansi penghubung antar-Korea di Kaesong oleh Pyongyang pada tahun 2020.

Keputusan nan dibacakan pada Rabu (16/9) ini muncul setelah tiga tahun tiga bulan sejak Seoul melayangkan gugatan hukum. Pengadilan mengabulkan tuntutan tukar rugi dengan nilai spesifik sebesar 44.626.410.722 won, meskipun tidak merinci argumen norma di kembali putusan tersebut secara mendalam.

Kronologi Penghancuran Kantor Kaesong

Kantor penghubung tersebut awalnya dibuka di Kaesong, wilayah Korea Utara, pada September 2018. Fasilitas ini didirikan sebagai simbol rekonsiliasi untuk memfasilitasi kerja sama kedua negara pasca-KTT April 2018. Namun, operasional instansi sempat terhenti pada Januari 2020 akibat pandemi Covid-19.

Ketegangan memuncak pada 16 Juni 2020, ketika Korea Utara meledakkan gedung tersebut hingga hancur. Aksi itu dilakukan sebagai corak protes terhadap kegagalan Seoul menghentikan aktivitas pembelot Korea Utara nan menerbangkan selebaran anti-Pyongyang di wilayah perbatasan.

Rincian Kerugian dan Gugatan Pertama

Kementerian Unifikasi Korea Selatan secara resmi menggugat Korea Utara pada Juni 2023. Langkah ini mencatatkan sejarah sebagai gugatan norma pertama nan diajukan pemerintah Korea Selatan terhadap tetangganya di utara tersebut.

Berdasarkan perkiraan kementerian, total kerugian mencakup:

• 10,25 miliar won (Rp132,6 miliar): Kerugian atas hancurnya gedung utama instansi penghubung.
• 34,45 miliar won (Rp445,6 miliar): Kerusakan pada akomodasi pendukung di sekitarnya akibat ledakan.

Tantangan Eksekusi Putusan

Meski memenangkan gugatan, Seoul diprediksi bakal menghadapi jalan buntu dalam menagih pembayaran tersebut. Korea Selatan tidak mempunyai sistem norma alias kekuatan pemaksa untuk membikin Pyongyang mematuhi putusan pengadilan Seoul.

Proses persidangan sendiri berjalan tanpa kehadiran perwakilan dari pihak Korea Utara. Mengingat sikap tertutup Pyongyang, putusan ini diperkirakan tidak bakal mendapat tanggapan resmi maupun upaya norma lanjutan dari pihak tergugat.

Menanggapi putusan tersebut, Kementerian Unifikasi Korea Selatan menyatakan pihaknya menghormati keputusan pengadilan dan bakal mengambil langkah-langkah nan diperlukan. "Kementerian berambisi agar perbincangan antar-Korea dapat pulih, dan kedua Korea dapat menyelesaikan seluruh rumor melalui jalur dialog," tulis pernyataan resmi kementerian. (Ant/Yonhap/H-3)

Liputan6.com, Jakarta - Dua granat asap ditemukan di lahan kosong nan sudah lama terbengkalai di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2026).

Detasemen Gegana Polda Metro Jaya dikerahkan untuk memeriksa dan memastikan kondisi kedua barang tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan dan sterilisasi, granat dinyatakan sudah tidak aktif dan diamankan oleh polisi.

Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Sang Ngurah Wiratama mengatakan, hasil pemeriksaan Gegana memastikan kedua barang tersebut merupakan granat asap.

“Ya, jadi hasil nan telah diambil oleh Detasemen Gegana Polda Metro Jaya, bahwa dapat disimpulkan bahwa granat nan diamankan itu adalah granat asap,” kata Wira kepada wartawan, Rabu (16/9/2026).

Selain mengamankan granat, petugas juga melakukan penyisiran di sekitar letak untuk memastikan tidak ada barang rawan lainnya.

“Sudah dilakukan penyisiran barusan oleh Detasemen Gegana di sekeliling, baik di TKP maupun di sekelilingnya sudah dilakukan penyisiran. Jumlahnya ada dua buah tadi,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolsek Cempaka Putih Kompol Pengky Sukmawan mengatakan polisi langsung mengamankan perimeter setelah menerima laporan penemuan granat. Petugas kemudian menghubungi Detasemen Gegana untuk melakukan pemeriksaan dan pengamanan.

Jakarta, CNN Indonesia --

Polisi turun tangan menyelidiki temuan dua buah granat asap di sebuah lahan kosong di wilayah Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (16/9).

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Sang Ngurah Wiratama mengatakan granat asap itu pertama kali ditemukan oleh seorang pemulung. Setelah temuan itu, tim Gegana Polda Metro Jaya langsung menuju ke lokasi.

"Granat asap tersebut dalam kondisi sudah digunakan, dan saat ini sudah diamankan oleh Detasemen Gegana Polda. (Granat itu) Statusnya sudah tidak aktif," kata Wira kepada wartawan.

Disampaikan Wira, tim Gegana juga sudah melakukan penyisiran di sekitar letak temuan. Hasilnya, dipastikan tidak ada lagi ada barang rawan di sekitar lokasi.

"Sudah dilakukan penyisiran barusan oleh Detasemen Gegana di sekeliling, baik di TKP maupun di sekelilingnya sudah dilakukan penyisiran," tutur dia.

"Jadi dipastikan sudah aman, sudah bisa dilaksana aktivitas sediakala, sudah dipastikan sekali lagi aman. Sudah tidak ada lagi aktivitas nan kudu dikhawatirkan oleh masyarakat lainnya mengenai masalah peledak alias granat," sambungnya.

Wira juga menyebut pemulung nan pertama kali menemukan granat asap itu tengah dimintai keterangan di Polsek Cempaka Putih. Polisi mendalami soal asal usul granat asap tersebut.

"Untuk itu (asal usul granat asap) lagi kita mau dalami. Kita belum tahu untuk kepastiannya, kelak kita bisa mendapatkan jawaban dari Detasemen Gegana setelah melaksanakan pendalaman," ucap dia.

(dis/dal)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto berbareng Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan LRT rute Manggarai-Kelapa Gading di Jakarta, hari ini. Peresmian rute baru tersebut merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta untuk membantu mobilitas warga.

Pantauan detikcom di lokasi, sekitar pukul 13.30 WIB, Presiden Prabowo berbareng Pramono Anung menjajal langsung rute baru dari Kelapa Gading menuju Manggarai. Di dalam LRT, Pramono juga tampak berbincang dengan Prabowo dan ditemani dua siswa-siswi SMP.

Beberapa kali keduanya tampak mengecek sejumlah akomodasi lainnya nan terdapat di stasiun LRT.

LRT Jakarta rute Manggarai-Kelapa Gading bakal melewati 11 stasiun dengan lintasan sepanjang kurang lebih 12,2 kilometer. Adapun stasiun nan bakal dilewati ialah Manggarai, Proklamasi, Matraman, Pramuka, Rawamangun, Velodrome, Equestrian, Pulomas, Boulevard Selatan, Boulevard Utara, dan Kelapa Gading.

Pramono Anung mengatakan kehadiran rute baru tersebut merupakan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan kemudahan mobilitas penduduk di Jakarta. Apalagi saat ini sejumlah moda transportasi sudah terkoneksi satu dengan nan lainnya.

"Untuk memperkuat transportasi publik nan terintegrasi, meningkatkan produktivitas, jasa publik dan konektivitas. Konektivitas di Jakarta ini sekarang sudah 93 persen," kata Pramono di Stasiun LRT Manggarai, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Apalagi saat ini, lanjut Pramono Anung, tren penggunaan transportasi umum sudah mengalami peningkatan. Bahkan dalam dua tahun terakhir pengguna transportasi umum di Jakarta naik 15 persen.

"Sejak 2 tahun ini nan menggunakan transportasi publik sudah meningkat 15 persen," jelasnya.

"Sehingga dengan demikian walaupun tetap ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum," sambungnya.

Pramono mengatakan LRT Jakarta sepenuhnya dibangun oleh Jakpro BUMD dengan pendanaan penuh berasal dari APBD Pemerintah DKI Jakarta. Adapun proyek tersebut mempunyai nilai investasi mencapai Rp 12,1 triliun.

"LRT dari Kelapa Gading sampai dengan Manggarai ini panjangnya 12,2 km, investasinya Rp 12,1 triliun dalam satu trenset 270 penumpang," jelasnya.

Dia mengatakan proyek tersebut ditargetkan bisa mengangkut sekitar 80 ribu penumpang setiap harinya.

"Bapak Presiden jika ini sudah dijalankan maka hariannya kurang lebih 80 ribu penumpang setiap harinya," jelasnya.

Dalam tahap sosialisasi, Pramono mengatakan tiket LRT rute tersebut hanya Rp 8 untuk 8 hari ke depan.

"Selama 8 hari kami menyampaikan bagi penduduk Jakarta nan bakal menggunakan selama 8 hari tarifnya Rp 8 perak rupiah. Saya percaya sosialisasi selama 8 hari ini masyarakat bakal merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini," jelasnya.

Upaya untuk mendorong penduduk menggunakan moda transportasi umum tidak hanya sebatas itu saja. Pihaknya pun turut menggratiskan penggunaan moda transportasi umum DKI Jakarta untuk 15 golongan.

"Pemerintah Jakarta sudah menggratiskan 15 golongan cuma-cuma naik LRT, MRT, TransJakarta, TransJabodetabek, JakLingko. Jadi seluruh akomodasi publik nan dimiliki oleh Pemerintah Jakarta sudah cuma-cuma untuk 15 golongan," ungkapnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyambut positif pembangunan LRT Manggarai-Kelapa Gading. Menurutnya, kehadiran moda transportasi tersebut membikin Jakarta semakin terhubung.

"Oleh lantaran itu, hari ini adalah hari nan sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari nan membanggakan, bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak dahsyat tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak," kata Prabowo.

"Tadi dikatakan, 5-6 tahun nan lampau alias 10 tahun nan lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada TransJakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta bandara. Ini menjadi transport hub. Dan ini kelak bakal dibangun menara-menara perumahan untuk rakyat nan berpenghasilan rendah," sambungnya.

Respons Positif dari Warga

Kehadiran rute baru tersebut pun mendapatkan respons positif dari sejumlah warga, salah satunya Valerian Adi (33). Pria nan tinggal di Rawamangun ini menyambut baik kehadiran rute baru LRT.

Menurutnya, rute tersebut membantu dirinya dalam beraktivitas di Jakarta. Apalagi, Stasiun LRT Rawamangun cukup dekat dengan rumahnya.

"Sebagai penduduk Rawamangun saya merasa terbantu sekali ya lantaran transum nan saat ini ada di wilayah bisa pilih kita mau naik TransJakarta alias LRT menuju ke arah pusat kota," kata Valerian Adi.

Dia mengatakan kehadiran rute baru tersebut juga membikin dirinya tidak perlu repot untuk beranjak moda transportasi jika mau ke Kelapa Gading-Manggarai alias sebaliknya.

"Selain itu lantaran terintegrasinya jalur dari Manggarai ke Kelapa Gading sekarang jadi lebih mudah nggak kudu pindah-pindah jika naik KRL ke transportasi lain," jelasnya.

Hal senada turut diungkapkan oleh Nuryan (57). Dia mengatakan upaya Pemprov DKI Jakarta menggratiskan moda transportasi untuk sejumlah golongan sangat membantu dirinya dalam beraktivitas.

Nuryan nan berprofesi sebagai pedagang mini ini mengatakan kebijakan tersebut membikin dirinya bisa menekan ongkos transportasi untuk berdagang. Apalagi sehari-hari dirinya kerap menggunakan JakLingko untuk transportasi Manggarai-Karet.

"Gratis Pak, jika angkot cuma-cuma JakLingko, Karet ke Manggarai setiap hari saya pakai," jelasnya.

Selain itu, dirinya pun menyambut baik kehadiran rute LRT Manggarai-Kelapa Gading. Menurutnya, rute tersebut bisa berfaedah bagi dirinya dan penduduk untuk menjalankan beragam aktivitas mereka.

"(LRT Manggarai-Kelapa Gading) Mantep banget alhamdulillah kemajuan dan ngebantu banget," tutupnya.

(akn/ega)

BEI (Foto: Okezone)

Tantri Kotak

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan kemauan agar Danantara ikut membantu dalam pembangunan LRT Jakarta kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal ini diungkapkan saat peresmian pengoperasian LRT Jakarta rute Kelapa Gading - Manggarai, di Stasiun LRT Manggarai, Rabu (16/9/2026).

Dia menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta belum berakhir di rute Kelapa Gading - Manggarai. Melainkan juga adanya rencana pembangunan jalur hingga Jakarta International Stadium, Velodrome sampai Halim nan tersambung Whoosh.

"Dan nan juga menggembirakan adalah kami bakal melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan Whoosh, kereta cepat. Bahwa Presiden bakal lebih menggembirakan jika kemudian Bapak Tugaskan dan Danantara juga ikut membantu kami, Pak," Kata Pramono.

Merespons permintaan Pramono Anung mengenai support untuk pembangunan LRT Jakarta, Prabowo langsung memerintahkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk ikut membantu Pemprov DKI Jakarta.

"Tadi ada sedikit angan ya dari Gubernur (Pramono Anung), Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu," tutur Prabowo.

Dia mengatakan DKI Jakarta merupakan milik dari seluruh masyarakat Indonesia. Dia juga bicara mengenai rencana untuk mengumpulkan personil DPRD dan Gubernur seluruh Indonesia untuk meluncurkan program penataan kota Aman, Sehat, Resik, Indah (ASRI) dalam waktu dekat ini.

"Jakarta kudu jadi kota hijau, kota taman, the garden city, semua gedung besar, jika bisa vertikal garden inisiatif dari pemilik gedung, jika mereka kesulitan, Pemda turun tangan, pemerintah wilayah merasa perlu (bantuan), pemerintah pusat bakal turun tangan," kata Prabowo.

(dce) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini sedang memformulasikan patokan baru mengenai kriteria pengguna bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Bahlil mengatakan upaya tersebut sebagai upaya pemerintah untuk mencegah timbulnya kejadian peralihan (shifting) konsumsi masyarakat dari BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi, khususnya untuk penduduk nan mampu. "Ya memang kita lagi ada memformulasikan aturannya," jelasnya ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Selain memformulasikan patokan regulasi, Bahlil mengimbau golongan masyarakat kalangan bisa nan mengendarai mobil bagus agar bersikap bijak dan tidak menggunakan akomodasi BBM bersubsidi. Ia menekankan bahwa kuota subsidi dialokasikan unik bagi golongan masyarakat nan kurang bisa dan betul-betul berhak.

"Makanya dalam beragam kesempatan kan saya menganjurkan agar saudara-saudara saya nan mampu, nan mobilnya bagus, tolonglah kita jangan sampai memakai BBM subsidi, lantaran itu kan BBM subsidi itu kan untuk saudara-saudara kita nan berkuasa meberimanya, ya," kata Bahlil.

Adanya pergeseran konsumsi masyarakat tersebut menjadi salah satu pemicu terjadinya antrean panjang kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), seperti nan sempat dialami wilayah Sulawesi Selatan.

"Kemudian nan terjadi di Sulawesi Selatan kemarin, itu memang terjadi antrean panjang lantaran banyak faktor. Salah satu di antaranya adalah ada memang pihak-pihak, kan teman-teman media kan udah punya data, ngantre di pompa bensin hanya untuk... ya ada maksud lain lah kira-kira begitu. Dan perangkat buktinya kan udah banyak, ya," bebernya.

Kendati demikian, Bahlil menegaskan bahwa ketahanan persediaan stok BBM secara nasional berada dalam posisi kondusif di kisaran 18 hingga 20 hari.

"BBM itu kan secara persediaan stok nasional kita kan dalam pemisah minimal nasional, 18 sampai 20 hari," tandasnya.

Konsumsi Pertalite Melonjak

Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite mengalami lonjakan, terutama ketika nilai BBM non subsidi, khususnya Pertamax, naik.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengungkapkan bahwa pergerakan konsumsi Pertalite menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat nan mengikuti pergerakan nilai BBM non subsidi.

"Grafik atas ini menunjukkan adanya pergerakan nilai BBM khususnya RON 90 ini Pertalite, ini konsumsinya cukup lumayan naik pasca adanya kenaikan nilai BBM non-subsidi, baik itu Pertamax maupun Pertamax Turbo," jelas Wahyudi dalam RDP berbareng Komisi XII DPR RI, Rabu (26/8/2026).

Menurut dia, ketika nilai BBM non subsidi naik, disparitas nilai dengan Pertalite semakin lebar. Kondisi tersebut membikin sebagian masyarakat melakukan pergeseran konsumsi dari BBM non subsidi ke BBM subsidi.

"Faktor nan menyebabkan peningkatan adalah pertama pastinya ini disparitas nilai semakin lebar," ujarnya.

Sebaliknya, jika nilai BBM Pertamax mengalami penurunan, konsumsi BBM Pertalite terpantau juga mengalami penurunan. Hal ini bisa terlihat pada Agustus 2026. Ketika nilai BBM Pertamax turun per 1 Agustus 2026, terlihat konsumsi BBM Pertalite selama Agustus rata-rata juga menurun jika dibandingkan Juli 2026.

Namun memang, lanjutnya, meski nilai Pertamax sekarang telah turun, disparitas nilai dengan BBM subsidi tetap cukup tinggi, sehingga konsumsi BBM Pertalite tetap agak tinggi dibandingkan rata-rata konsumsi harian normal sebelum adanya kenaikan nilai Pertamax pada Juni 2026.

"Walaupun di akhir bulan Agustus ini nilai untuk kategori Pertamax, seperti Pertamax, dan Pertamina Dex termasuk untuk Dex series itu terjadi penurunan, namun disparitas harganya ini tetap cukup lebar, cukup tinggi, dan masyarakat banyak melakukan shifting penggunanya kepada BBM subsidi dan kompensasi negara," kata dia.

Berdasarkan bahan paparannya, rata-rata konsumsi harian Pertalite mencapai 82.760 kilo liter (kl) pada Juni 2026. Jumlah tersebut melonjak 6.965 kl alias 9,19% dibanding rata-rata konsumsi harian Pertalite pada hari normal nan mencapai 75.795 kl, sebelum adanya kenaikan nilai Pertamax pada 10 Juni 2026.

Kemudian, pada Juli 2026 konsumsi rata-rata harian Pertalite naik lagi mencapai 85.589 kl. Angka tersebut melonjak 9,794 kl alias 12,92% dibanding rata-rata konsumsi harian pada hari normal 75.795 kl.

Lalu pada Agustus 2026, rata-rata konsumsi harian Pertalite agak turun menjadi 84.368 kl dibandingkan Juli 2026. Angka ini menunjukkan penurunan, sejalan dengan penurunan nilai BBM Pertamax per 1 Agustus 2026.

Namun, nomor tersebut tetap naik 8.573 kl alias 11,31% dibanding rata-rata konsumsi Pertalite pada hari normal alias sebelum nilai Pertamax naik pada 10 Juni 2026.

"Sementara pada bulan periode Agustus hingga saat ini agak sedikit menurun lantaran nilai (Pertamax) juga ada terkoreksi semula Rp 16.250 (per liter) menjadi Rp 15.950 mengalami penurunan, sehingga konsumsinya untuk Pertamax juga turun," katanya.

(pgr/pgr) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Prabowo Subianto Kembali berbincang dengan pakar, wartawan senior dan ketua redaksi media serta pengamat pasar modal.

Prabowo berbincang dengan Wakil Pemimpin Redaksi Metro TV, Rivana Pratiwi, Jurnalis Senior TV One, Andromeda Mercury serta Jurnalis Senior & Direktur Pemberitaan Rakyat Merdeka, Ratna Susilowati dengan Pemimpin Redaksi CNBC Indonesia, Wahyu Daniel.

Prabowo juga mengundang Politisi & Wartawan Senior, Akbar Faisal Bersama Pengamat pasar modal, Gema Goeyardi.

Selengkapnya simak CNBC Indonesia (Rabu, 09/09/2026)

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Direktur Utama PT Selamat Sempurna Tbk Ang Andri Pribadi mengungkapkan kondisi geopolitik dunia membawa akibat bagi industri Electric Vehicle. Terutama pada kesiapan bahan baku nan berjuntai impor.

Dia menyebut beberapa bahan baku industri EV tetap berjuntai pada impor seperti besi baja, filter, dan aluminium. Negara pengimpor bahan baku tersebut berasal dari Korea dan China.

"Untuk komponen memang tergantung pada produknya. Ada komponen nan diuntungkan dan ada nan tidak. Seperti radiator, kondensor, ini tantangan bagi kami," kata dia dalam Coffee Morning "Building a Resilient Automotive Ecosystem Beyond EV Amid Global Supply Chain Shift" nan diselenggarakan CNBC Indonesia berbareng DBS Indonesia, Rabu (16/9/2026).

Di sisi lain, Andri menyebut pihaknya juga sudah melakukan antisipasi dalam menghadapi tantangan tersebut dengan konsentrasi kepada heavy equipment.

"Salah satunya, buat kami, kami mengalihkan konsentrasi kami nan kami sebelumnya adalah untuk passenger car. Kami sudah bergerak, kami konsentrasi untuk heavy equipment dan komersial filter, seperti bus, truck," ungkap dia.

"Kami juga kudu mengikuti EV dan kami juga sudah memproduksi filter. Untuk EV kami sudah sekitar 80 STI untuk support," ungkap Andri.

Dalam kesempatan nan sama, CEO PT Mobil Anak Bangsa Indonesia Kelik Irwantono mengatakan bahwa besi baja sebagai komponen utama tetap terkendala untuk dikembangkan di dalam negeri.

"Jadi jika saya, kita kan beli sasis, jika kita bicara sasis, itu baja. Kalau kita import alias kita ambil baja di Indonesia pun jadi minimal," kata dia.

Selain itu adalah baterai nan terbuat dari lithium. Menurut dia bahan ini tak terdapat di Indonesia.

"Kita berambisi nantinya ke depan baterai ini diproduksi di lokal. Karena semangat kita sama, sebagai pemain lokal adalah bahwa kita mau meningkatkan terus baterai," tutur dia.

Kelik menegaskan nan paling utama dalam memperkuat rantai pasok ekosistem EV adalah izin dari pemerintah. Pemerintah dapat melakukan pembatasan bagi negara-negara nan menjadi Indonesia sebagai market.

"Ini kebenaran di lapangan, bahwa Indonesia jangan dijadikan pasar. Tapi siapa pun bersaing sehat di Indonesia, hanya kita berambisi EV ini diproduksi di Indonesia," pungkas dia.

(rah/rah) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta -

Pemerintah menindak tegas produsen beras fortifikasi nan diduga tidak sesuai dengan klaim gizi dan label kemasan. Masyarakat kudu memperoleh produk beras fortifikasi nan sesuai dengan klaim produsen sebagaimana tertera dalam izin edar dan klaim kandungan gizi pada label kemasan.

11 pelaku upaya sebagai pemilik 25 izin edar merek beras fortifikasi tersebut telah diberikan surat peringatan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dalam koordinasi Badan Pangan Nasional (Bapanas). OKKPD nan dilibatkan Bapanas antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I.Yogyakarta, dan Sumatera Utara.

Sampai minggu pertama September, seluruh merek beras fortifikasi bermasalah tersebut pun terpantau sudah menghentikan produksi merk tersebut. Kemudian sebanyak 12 merek beras fortifikasi tersebut telah melakukan penarikan stok dari tempat peredaran.

Menurut Kepala Bapanas nan juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman sisa merek lainnya sedang dalam proses penarikan.

"Ternyata ada dugaan (kecurangan beras) beranjak dari premium ke fortifikasi. Katanya fortifikasi, setelah kita cek di lab, ada 4 lab kredibel. Kita cek rupanya tidak sesuai dengan labelnya," beber Amran dalam keterangan tertulis, Rabu (16/9/2026).

Menurut Amran, praktik tak jujur dalam ekosistem perberasan seperti ini tidak dapat dibiarkan. Ini lantaran pemerintah bertanggung jawab memastikan masyarakat sebagai konsumen dapat mengakses produk beras nan sesuai dengan spesifikasi dalam izin edar dan tentunya dengan nilai nan wajar pula.

"Mungkin ini agak kasar sedikit, (tapi) itu penipuan. Ini menyusahkan konsumen kita, lantaran tujuan pemerintah mau agar konsumen menikmati nilai beras nan baik, tapi petaninya tetap bisa untung," kata Amran lagi.

Senada, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menjabarkan tindak pidana penipuan dapat terjadi manakala ada praktik menjual sesuatu nan tidak sesuai dengan kandungan dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Terlebih produk tersebut dijual dengan nilai nan terlampau tinggi daripada nan seharusnya.

"Bahwa ada indikasi dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana itu diatur dalam Bab II Nomor 7 Pasal 492, 493, 495 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Inti dari pasal-pasal tersebut adalah menjual sesuatu nan tidak sesuai dengan kandungannya dan ini tentu merugikan bagi konsumen," papar Wamen Edward.

Adapun ancaman pidana bagi korporasi produsen beras nan terbukti melakukan praktik culas tersebut dapat berupa denda dengan tambahan ancaman pidana serta pencabutan izin usaha. Ini merujuk pada dugaan pemerintah bahwa pelaku praktik curang ini dilakukan oleh skala korporasi, bukan perorangan.

Sebagaimana diketahui, pemerintah berbareng Satgas Pangan Polri baru saja membuka tabir adanya temuan terhadap 25 merek beras nan dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Akan tetapi diduga tidak sesuai dengan standar dan kandungan nan tercantum pada label.

Sebanyak 25 merek beras fortifikasi tidak memenuhi kandungan dan mutu sesuai SNI 9314:2024 untuk kernel beras fortifikan dan SNI 9372:2025 untuk beras fortifikasi. Adapun merek beras nan diduga melakukan pelanggaran adalah WFO, TKS, IMF, NUR, TKL, HOK, BRV, IMR, IHJ, IAK, PBK, GNB, DTR, TKR, WJK, PLK, MKY, IMC, PTK, ARP, ARN, SKM, GNM, TAR, dan CMS.

Bapanas mengungkap pula dugaan praktik curang dalam peredaran beras bercap fortifikasi nan diduga tidak memenuhi standar mutu dan kandungan gizi sebagaimana klaim pada label kemasan. Berdasarkan hasil pengawasan dan pengetesan sampel, potensi kerugian konsumen dari selisih nilai produk tersebut diperkirakan mencapai Rp 89 triliun.

(acd/acd)

Jakarta -

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi alias RUU Migas menemui titik terang. DPR RI memutuskan RUU Migas bakal dibahas di Komisi XII dan pemerintah mengirim 5 menteri dalam pembahasan RUU Migas.

Berdasarkan arsip nan diterima, Rabu (16/9/2026), Presiden RI Prabowo Subianto mengirimkan surat kepada DPR pada 14 September 2026. Surat ini merupakan jawaban atas surat Ketua DPR RI pada 18 Agustus 2026 tentang RUU Migas.

Adapun isi surat presiden tertanggal 14 September ialah penugasan lima menteri dalam pembahasan RUU Migas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Keuangan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Hukum, menjadi wakil pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Lalu, per hari ini, 16 September 2026, DPR RI menyatakan sesuai Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus 26 Agustus 2026, pembahasan RUU Migas bakal berada di Komisi XII DPR.

RUU Migas sebelumnya diputuskan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI dalam rapat paripurna 18 Agustus 2026. Politikus PDIP Yulian Gunhar sempat menanyakan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengenai nasib RUU Migas. Ia merasa perlu bertanya lantaran RUU Migas sudah diputuskan untuk dibahas pada rapat paripurna 18 Agustus lalu. Berdasarkan aturan, kata Yulian, RUU Migas kudu mulai dibahas maksimal 30 hari setelah diputuskan.

"Karena, berasas peraturannya itu, sejak kita paripurna tanggal 18, hari ini sudah tanggal 16. Berdasarkan patokan itu, maksimal 30 hari. nan mau saya tanyakan apa berita gerangan RUU Migas?" ucap Yulian dalam rapat Komisi XII berbareng Bahlil, Rabu (16/9).

(dwr/gbr)