Sebuah video memperlihatkan kendaraan bus dari PT. RAPI alias PT. Raja Perdana Inti mengadang ambulans nan sedang membawa jenazah bayi, viral di media sosial.

Bus tersebut diduga tidak mau mengalah terhadap ambulans nan melintas dari arah berlawanan hingga terjadi pertikaian.

Permisi itu terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Desa Aek Loba, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, pada Jumat (21/8).

PT. RAPI kemudian memberikan penjelasan dan permohonan maaf atas kejadian tersebut.

"Kami menyampaikan permohonan maaf nan sebesar-besarnya atas kejadian tersebut, khususnya kepada pengemudi dan petugas ambulans serta pengguna jalan lainnya nan terdampak," kata PT. RAPI dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/8).

Pihaknya juga telah memberikan hukuman kepada pengemudi berupa pemberhentian sebagai pengemudi bus di PT. RAPI sejak 24 Agustus 2026.

"PT. RAPI juga telah melakukan pertimbangan menyeluruh atas kejadian tersebut dan menjatuhkan hukuman tegas. Sehingga tanggal 24 Agustus 2026 menjadi hari terakhir pengemudi nan berkepentingan bekerja sebagai operator armada PT. RAPI," ucap PT. RAPI.

PT. RAPI berkomitmen bakal terus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas operasional, memperkuat pembinaan dan kedisiplinan kru. Kemudian, melakukan pertimbangan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Sopir PT. RAPI juga menyampaikan permohonan maaf. Ia mengaku dirinya kurang berhati-hati dan kurang menyadari adanya ambulans nan datang dari arah berlawanan.

"Saya minta maaf kepada pengemudi dan petugas ambulans serta pihak-pihak nan dirugikan kejadian tersebut. Pada saat itu saya bermaksud untuk mendahului kendaraan nan berada di depan bus. Namun, saya kurang berhati-hati dan terlambat menyadari adanya ambulans nan datang dari arah berlawanan," ucap sopir.

"Saya mengakui bahwa tindakan saya itu adalah sebuah kesalahan, meskipun saya tidak bermaksud untuk mengadang alias menghalang perjalanan ambulans. Atas kejadian ini saya sungguh menyesal dan memohon maaf kepada pengguna serta petugas ambulans para pengguna jalan nan terdampak," pungkasnya.

Kemenhut menjatuhkan hukuman administratif kepada enam perusahaan setelah karhutla membakar 1.511,55 hektare areal di Kalimantan Barat, Tengah, dan Timur.(Kemenhut)

KEMENTERIAN Kehutanan (Kemenhut) menjatuhkan hukuman administratif kepada enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) setelah hasil pengawasan menemukan kebakaran pada areal nan mereka kelola dengan total luas 1.511,55 hektare di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Lima perusahaan dikenai Paksaan Pemerintah, sedangkan PT MPK dikenai Pembekuan Perizinan Berusaha sekaligus Paksaan Pemerintah lantaran kebakaran nan luas dan berulang pada arealnya. Melalui hukuman tersebut, perusahaan wajib melakukan perbaikan pengendalian kebakaran dan pemulihan areal terdampak.

Enam perusahaan tersebut adalah PT WEL, PT FI, PT MPK, dan PT WSP di Kalimantan Barat, PT NES di Kalimantan Tengah, serta PT PSR di Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil pengawasan, areal terbakar terbesar tercatat pada PT WEL sekitar 760,51 hektare, disusul PT MPK 394,83 hektare, PT WSP 107,7 hektare, PT FI 95,87 hektare, PT PSR 82,26 hektare, dan PT NES 70,38 hektare. Total areal terbakar pada enam perusahaan tersebut mencapai 1.511,55 hektare.

Pengenaan hukuman merupakan tindak lanjut pengawasan terhadap tanggungjawab perusahaan dalam mencegah dan mengendalikan karhutla di areal kerjanya. Empat perusahaan di Kalimantan Barat sebelumnya diperiksa langsung oleh Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan pada 10-14 Agustus 2026. Sementara penanganan terhadap PT NES dan PT PSR dilakukan Direktorat Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif, dan Keperdataan Kehutanan.

Pemeriksaan mencakup kesiapan regu pengendalian kebakaran, peralatan pemadaman, sumber air, menara pantau, sekat kanal, serta sistem penemuan dan respons dini. Pada areal nan terdampak, perusahaan juga dapat diperintahkan melakukan pemulihan vegetasi. Khusus pada lahan gambut, tanggungjawab pemulihan meliputi perbaikan kegunaan hidrologis melalui penataan tata air, penyekatan kanal, pembasahan kembali gambut, serta pemantauan tinggi muka air tanah.

Direktur Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif, dan Keperdataan Kehutanan, Ardi Risman, menjelaskan bahwa Paksaan Pemerintah mempunyai akibat nan kudu dilaksanakan dan dapat dievaluasi pemenuhannya. 

“Paksaan Pemerintah memberikan akibat kepada perusahaan untuk memenuhi tanggungjawab nan telah ditetapkan, mulai dari pembenahan sistem pengendalian kebakaran hingga pemulihan areal terdampak dalam pemisah waktu nan ditentukan. Untuk PT MPK, kami mengenakan Pembekuan Perizinan Berusaha sekaligus Paksaan Pemerintah lantaran kebakaran terjadi secara luas dan berulang. Pelaksanaan seluruh tanggungjawab tersebut bakal kami awasi dan evaluasi. Jika tidak dipenuhi, hukuman dapat ditingkatkan sesuai ketentuan, termasuk sampai pada pencabutan perizinan berusaha,” tegas Ardi, Selasa (25/8).

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan perizinan berupaya membawa tanggung jawab untuk menjaga area dan mencegah kerusakan. Sanksi administratif digunakan untuk mengoreksi ketidakpatuhan sekaligus memaksa dilakukannya perbaikan dan pemulihan. Namun penanganan dapat bergerak lebih jauh andaikan ditemukan dugaan tindak pidana. 

“Perizinan berupaya memberikan kewenangan untuk mengelola area hutan, tetapi di dalamnya melekat tanggungjawab untuk menjaga dan mencegah kerusakan. Sanksi administratif kami gunakan untuk memaksa perbaikan, pemulihan dan kepatuhan. Tetapi ketika ditemukan unsur pidana, proses pidana tetap berjalan. Ini juga peringatan kepada siapa pun nan sengaja membakar rimba alias mengambil untung dari kebakaran dan kerusakan kawasan. Kami bakal telusuri dan proses berasas perangkat bukti,” tegasnya.

Menurut Januanto, ketegasan tersebut diperlukan lantaran akibat karhutla tidak hanya menjadi persoalan perusahaan alias area tempat kebakaran terjadi. Kebakaran dan asap dapat membawa kerugian jauh lebih luas kepada masyarakat serta mengganggu beragam aktivitas dan pelayanan publik. 

“Karhutla bukan hanya soal berapa hektare nan terbakar. Ada masyarakat nan kesehatannya terganggu, anak-anak nan aktivitas belajarnya dapat terdampak, penerbangan dan transportasi dapat terganggu, aktivitas ekonomi ikut tertekan, dan negara kudu mengerahkan sumber daya nan besar untuk mengendalikan kebakaran. Tidak boleh ada pihak nan mengambil untung sementara masyarakat dan negara menanggung akibatnya. Penegakan norma kudu melindungi masyarakat nan dirugikan, menjaga kepentingan dan akomodasi publik, sekaligus memastikan norma negara dijalakan serta pihak nan bertanggung jawab kudu menanggung akibat atas perbuatannya,” lanjutnya.

Kementerian Kehutanan mengingatkan seluruh pemegang izin untuk menjadikan pencegahan karhutla sebagai bagian dari pengelolaan upaya rutin, terutama selama periode rawan kebakaran. Ketika Manggala Agni, pemerintah daerah, masyarakat dan beragam unsur lainnya memperkuat pengendalian karhutla di lapangan, perusahaan bertanggung jawab memastikan areal nan berada dalam pengelolaannya tetap terjaga. Pemerintah bakal terus memeriksa kepatuhan tersebut dan memastikan setiap tanggungjawab perbaikan maupun pemulihan dilaksanakan. 

"Jika ditemukan pelanggaran lain nan memenuhi unsur pidana alias terdapat kerugian nan dapat dimintakan pertanggungjawaban, instrumen pidana, hukuman manajemen maupun perdata tetap terbuka sesuai ketentuan nan berlaku," punglasnya. (Z-2)

Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) alias Antam terpantau naik pada perdagangan Selasa (25/8). Seperti nan tertera dalam situs Logam Mulia, nilai emas hari ini naik Rp 18.000 menjadi Rp 2.768.000 per gram.

Harga jual kembali alias buyback emas Antam hari ini juga naik Rp 18.000 menjadi Rp 2.628.000 per gram pada hari sebelumnya.

Dalam PMK Nomor 48 Tahun 2023, konsumen akhir dibebaskan Pajak Penghasilan (PPh) saat membeli emas batangan. Namun, pengusaha emas wajib memungut PPh 22 sebesar 0,25 persen dari nilai jual, turun dari patokan sebelumnya sebesar 0,45 persen.

Harga emas ini bertindak di Butik Emas Graha Dipta Pulo Gadung, Jakarta. Untuk nilai emas Antam di gerai penjualan lain bisa berbeda.

Berikut rincian nilai emas batangan Antam hari ini:

1 gram: Rp 2.768.000

2 gram: Rp 5.476.000

3 gram: Rp 8.189.000

5 gram: Rp 13.615.000

10 gram: Rp 27.175.000

25 gram: Rp 67.812.000

50 gram: Rp 135.545.000

100 gram: Rp 271.012.000

250 gram: Rp 677.265.000

500 gram: Rp 1.354.320.000

1.000 gram: Rp 2.708.600.000

Emas Galeri24

Sementara nilai emas Galeri24 di situs resminya per hari ini terpantau naik Rp 6.000 menjadi Rp 2.716.000 per gram, dengan nilai buyback nan berada di Rp 2.564.000 per gram.

Berikut rincian nilai emas Galeri24 di situs resminya:

1 gram: Rp 2.716.000

2 gram: Rp 5.365.000

5 gram: Rp 13.314.000

10 gram: Rp 26.555.000

25 gram: Rp 66.031.000

50 gram: Rp 131.958.000

100 gram: Rp 263.785.000

250 gram: Rp 657.841.000

500 gram: Rp 1.315.682.000

1.000 gram: Rp 2.631.363.00o

Foto udara sejumlah personel Manggala Agni Daops Sumatera XIV-Banyuasin, Daops Sumatera XII-Muara Tebo, Daops Sumatera XIII-Sarolangon mengikuti upacara HUT Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di letak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Desa Sungai(ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

MENTERI Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat meninjau langsung penanganan kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (24/8). Peninjauan dilakukan atas perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pemadaman, perlindungan warga, dan penegakan norma melangkah optimal.

Jumhur mengatakan prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh titik api dapat dipadamkan sehingga kebakaran tidak meluas. Penanganan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, BNPB, BMKG, TNI, Polri, hingga masyarakat.

"Saya datang di beberapa tempat, termasuk sekarang di Kalsel atas perintah Bapak Presiden untuk memastikan koordinasi-koordinasi di lapangan melangkah dengan baik," ujar Jumhur saat meninjau letak karhutla.

Selain pemadaman, pemerintah memprioritaskan perlindungan kesehatan masyarakat dari akibat asap kebakaran. KLH/BPLH berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, puskesmas, dan akomodasi pelayanan kesehatan setempat untuk memitigasi akibat asap terhadap warga.

"Prioritas kita adalah agar masyarakat terlindungi dan tidak terdampak secara serius, termasuk Kementerian Kesehatan dengan Puskesmas dan sebagainya juga bergotong royong," katanya.

Jumhur menegaskan pemerintah tidak bakal menoleransi praktik pembakaran lahan, termasuk dalam aktivitas pembukaan lahan. Penegakan norma terhadap pelaku karhutla pun terus dilakukan.

Berdasarkan info nan disampaikan Jumhur, Polri melalui sembilan Polda di beragam wilayah Indonesia telah menetapkan sekitar 72 orang sebagai tersangka mengenai karhutla.

Di sisi lain, KLH/BPLH mengintensifkan investigasi terhadap korporasi nan area konsesinya terbakar. Korporasi nan terbukti bertanggung jawab dapat dikenai hukuman administratif, gugatan perdata, tuntutan tukar rugi lingkungan, hingga pembebanan biaya pemulihan ekosistem.

Jumhur mengatakan penanganan karhutla di Kalsel menunjukkan perkembangan dibandingkan kondisi pada 2023. Berdasarkan info BNPB, luas lahan terbakar di Kalsel pada 2023 mencapai sekitar 190.000 hektare. Sementara itu, hingga 24 Agustus 2026, luas kebakaran berada di kisaran 8.000 hektare.

"Kita berambisi nomor ini tidak meluas apalagi jangan sampai mendekati nomor tahun 2023, artinya sebenarnya ada keberhasilan mitigasi sebelum bencana, dan kita juga bakal terus berupaya mengatasi semuanya dengan seluruh pihak," pungkasnya.

KLH/BPLH memastikan operasi penanganan karhutla bakal terus dikawal hingga tuntas dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat serta perlindungan ekosistem.

(P-4)
 

Jakarta -

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Daniel Johan menanggapi petunjuk soal larangan pembukaan lahan dengan langkah membakar. Daniel sepakat dengan upaya pemerintah menekan kebakaran rimba dan lahan (karhutla), tetapi menurutnya tak boleh mengesampingkan kearifan lokal masyarakat adat.

Menurutnya, revisi Perda di wilayah kudu membedakan pembakaran lahan skala besar dengan praktik masyarakat budaya nan dilakukan secara terkendali. Daniel berambisi peraturan ini tidak bisa disamaratakan.

"Tentu kita sepakat dengan semangat Presiden untuk menekan karhutla, tapi soal revisi Perda ini perlu hati-hati dan tidak boleh main pukul rata, kudu mengedepankan kearifan lokal masyarakat budaya dalam perihal mengolah lahan," kata Daniel kepada wartawan, Selasa (25/8/2026).

Dia menjelaskan ketentuan dalam Perda di Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) nan membolehkan pembukaan lahan dengan langkah membakar bukan merupakan celah norma sembarangan. Menurut Daniel, ketentuan tersebut merupakan turunan dari Pasal 69 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Ketua DPP PKB ini mengatakan patokan tersebut mengakui praktik masyarakat budaya alias lokal dalam membuka lahan dengan luasan maksimal 2 hektare per family untuk varietas tanaman tertentu dengan langkah nan terkontrol.

"Perda di Kalbar dan Kalteng nan membolehkan pembukaan lahan dengan membakar itu sebetulnya bukan celah norma sembarangan, itu turunan dari Pasal 69 UU 32/2009 tentang PPLH," ujarnya.

"Yang memang mengakui kewenangan masyarakat adat/lokal membakar lahan maksimal 2 hektare per family untuk varietas tanaman tertentu, dengan langkah terkontrol (sekat bakar, pengawasan). Ini nan disebut kearifan lokal, bukan pembakaran skala besar nan merusak gambut," lanjut Daniel.

Menurut Daniel, praktik membuka lahan dengan langkah membakar secara terbatas telah dilakukan masyarakat budaya secara turun-temurun selama ratusan tahun. Praktik tersebut, kata dia, mempunyai patokan budaya mengenai waktu, letak hingga luas lahan nan dapat dibakar.

"Ini bukan langkah instan alias sembarangan, tapi sistem nan diwariskan lintas generasi, komplit dengan patokan adatnya sendiri soal kapan, di mana, dan seberapa luas lahan nan boleh dibakar, jauh sebelum ada izin negara soal ini," katanya.

Daniel juga menyoroti penegakan norma dalam kasus pembakaran lahan. Berdasarkan temuan di lapangan, dia menilai petani mini lebih mudah tersasar penegakan norma dibandingkan korporasi pemegang konsesi.

"Penegakan norma justru lebih mudah menyasar petani kecil, daripada korporasi pemegang konsesi, lantaran petani lebih mudah dijangkau dan tidak punya tim hukum. Ini kudu menjadi konsen dalam rencana revisi Perda," tutur Daniel.

Dia cemas revisi Perda tanpa pembeda nan jelas justru membikin masyarakat budaya nan telah bertani secara turun-temurun ikut terdampak.

"Kalau Perda direvisi tanpa pembeda nan jelas, nan kena getahnya justru masyarakat budaya nan bertani turun-temurun dengan langkah nan jauh lebih terkendali dibanding land clearing korporasi," ujarnya.

Dia juga mengingatkan larangan pembukaan lahan dengan langkah membakar kudu disertai pengganti nan terjangkau bagi masyarakat. Tanpa solusi tersebut, kebijakan larangan dinilai berpotensi menyulitkan masyarakat dalam membuka lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

"Kalau tidak, larangan membakar tanpa pengganti nan terjangkau sama saja mempersulit mereka membuka lahan untuk hidup, sekaligus memutus praktik nan sudah menjadi bagian dari identitas dan langkah hidup mereka selama berabad-abad," katanya.

"Secara prinsip kami dukung penguatan patokan terhadap pembakaran skala besar dan korporasi dan dilarang dilakukan lantaran dampaknya sangat besar," tambahnya.

Lebih lanjut, Daniel meminta revisi Perda tetap memberikan ruang terhadap praktik kearifan lokal nan telah diatur dalam UU PPLH.

"Revisi Perda kudu tetap membuka ruang bagi praktik kearifan lokal nan sudah diatur ketat dalam UU PPLH, jangan sampai niat baik menangani karhutla malah mengkriminalisasi masyarakat budaya nan justru sudah menjaga keseimbangan lahan jauh lebih lama dari negara ini berdiri," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, petunjuk Mendagri tersebut ditujukan kepada para kepala daerah. Instruksi berangkaian dengan larangan pembukaan lahan dengan langkah dibakar, termasuk untuk argumen adat.

"Saya mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2026, nan intinya melarang kepala daerah-bupati, gubernur, wali kota-melakukan pembukaan lahan dengan langkah membakar tanpa terkecuali. Kalau kemarin kan ada pengecualian masalah adat, sekarang tanpa terkecuali," kata Tito di JCC, Jakarta, Minggu (23/8/2026).

Tito menyebut langkah tersebut diambil guna mencegah munculnya titik pembakaran baru. Ia menambahkan petunjuk itu baru saja diterbitkan.

"Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2026 saya keluarkan kemarin, langsung. Meskipun Menteri Lingkungan Hidup juga sudah mengeluarkan info tanggal 10," sebutnya.

Tito menjelaskan seluruh unsur telah diminta bekerja maksimal dalam menangani kebakaran rimba dan lahan (karhutla). Prioritas saat ini adalah memadamkan api sekaligus mencegah timbulnya titik api baru.

"Jadi strategi utamanya, lahan nan sudah terlanjur terbakar kudu segera dipadamkan dan dilokalisasi dengan semua mobilisasi kekuatan, termasuk dari Kementerian PU, Kementerian Pertanian, dan lain-lain," sebutnya.

(azh/ygs)

Program senilai sekitar Rp218 miliar untuk normalisasi sungai di Padang Pariaman, Sumatra Barat, ditargetkan mulai dikerjakan pada November 2026. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengawal proyek itu dan mendorong tak hanya normalisasi tapi juga pembangunan akses jalan baru di tepi sungai.

Menurut Andra, penanganan area terdampak banjir kudu disertai solusi akses jalan baru, terutama di letak nan jalan lama di tepi sungai telah lenyap akibat tergerus banjir.

Hal itu disampaikan Andre saat berbareng Bupati Padang Pariaman John Kennedi Azis meninjau Jembatan Anduriang, Nagari Anduring, Kecamatan 2 X 11 Kayutanam, Jumat (21/8).

Dalam kunjungan tersebut, Andre turut membawa Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang Reski Wahyudi, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat Elsa Putra Friandi, dan Kepala Balai Cipta Karya Sumatera Barat Maria Doeini Isa. Turut datang Ketua Fraksi NasDem DPRD Sumatera Barat Endarmy.

Andre mengatakan, normalisasi sungai menjadi salah satu program utama penanganan pascabencana di Sumatera Barat. Khusus area Padang Pariaman, pekerjaan normalisasi dengan nilai Rp218 miliar bakal segera dimulai.

"Untuk normalisasi sepanjang sungai ini, Rp218 miliar dari Balai Wilayah Sungai. Kita mulai kerjakan akhir bulan ini. November 2026, Bapak-Bapak bakal bisa memandang normalisasi dimulai. Banyak perangkat berat bakal bekerja di sini," kata Andre.

Menurut Andre, normalisasi sungai krusial dilakukan tidak hanya untuk memperbaiki kondisi aliran sungai, tetapi juga sebagai upaya mengurangi akibat banjir serta melindungi prasarana nan berada di sepanjang aliran sungai.

Dalam kesempatan itu, Bupati Padang Pariaman John Kennedi Azis menyampaikan persoalan lain nan memerlukan penanganan, ialah terputusnya akses jalan di area Pasia Laweh akibat banjir.

"Di Pasia Laweh, akibat banjir, jalan nan biasanya di pinggir tebing itu habis. Sekarang jalan terputus dan tidak ada jalan," ujar John Kennedi.

Menurutnya, pemerintah wilayah telah menyiapkan dua opsi solusi. Pertama, membikin trase jalan baru. Namun, opsi tersebut memerlukan lahan nan tidak mudah diperoleh. Alternatif lainnya adalah mengembalikan aliran sungai ke jalur semula sehingga akses jalan dapat dipulihkan.

"Yang pertama, kita bikin trase baru, tetapi memang susah juga untuk mencari tanahnya. nan kedua, kita alihkan kembali sungainya seperti ini, kita alihkan kembali sungainya ke tempat semula," katanya.

John Kennedi meminta BWS Sumatera V memandang langsung kondisi area tersebut sehingga dapat ditentukan solusi teknis terbaik. Menurutnya, persoalan itu mendesak lantaran masyarakat di area terdampak sekarang kehilangan akses jalan.

Penanganan Secara Terpadu

Andre menilai penanganan sungai dan akses jalan perlu dilakukan secara terpadu. Karena itu, dia mendorong agar kebutuhan pembangunan jalan baru di area terdampak dapat disinergikan dengan program penanganan sungai dan prasarana pascabencana.

"Jadi sekali jalan, November ini mulai dikerjakan," ujar Andre.

Andre menyampaikan, program normalisasi sungai di Padang Pariaman merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana Sumatera Barat setelah bencana.

Ia menyebut pemerintah pusat menyiapkan anggaran sekitar Rp19 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat nan dilaksanakan secara berjenjang pada 2025 hingga 2027. Dari program tersebut, sejumlah sungai dan prasarana vital di beragam wilayah bakal ditangani.

"Sumatera Barat, 25 sungai insya Allah bakal diselesaikan dalam 11 bulan. Inilah komitmen bahwa pemerintah pusat serius, pemerintah Presiden Prabowo serius untuk membangun kembali Sumatera Barat," katanya.

Pembangunan Jembatan

Selain normalisasi sungai, Andre juga memastikan pembangunan sejumlah jembatan di Padang Pariaman terus dikawal. Jembatan Anduriang telah masuk dalam pagu sugestif dan ditargetkan dilelang pada Januari 2027. Pembangunan fisiknya diharapkan mulai Februari 2027 dengan anggaran sekitar Rp47 miliar dari APBN.

Sementara itu, Jembatan Kayu Gadang Sikabu mendapat support anggaran Rp47,5 miliar melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) 2026. Pekerjaan ditargetkan dapat dimulai pada akhir 2026 setelah proses manajemen dan penganggaran selesai.

Andre mengatakan pembangunan jembatan, normalisasi sungai, dan pemulihan akses jalan kudu melangkah beriringan agar penanganan pascabencana memberikan faedah langsung kepada masyarakat.

"Jembatan Anduriang awak bangun Februari 2027, normalisasi sungai awak mulai November 2026, lampau Jembatan Sikabu awak mulai mungkin November 2026. Inilah komitmen Presiden Prabowo membangun kembali Padang Pariaman," ujarnya.

Bupati John Kennedi mengapresiasi support pemerintah pusat dan pengawalan Andre Rosiade dalam mempercepat penanganan prasarana pascabencana. Ia berambisi kerjasama pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah wilayah dapat menghasilkan solusi permanen bagi masyarakat.

Di sisi lain, Kepala Balai Cipta Karya Sumatera Barat Maria Doeini Isa menyampaikan support pemerintah pusat untuk sektor air minum di wilayah terdampak bencana.

Untuk aktivitas penanganan sistem penyediaan air minum tahun 2026, disiapkan anggaran Rp133 miliar untuk SPAM Salisikan dan Tubuk Bontal. Pekerjaan tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2026.

Andre menambahkan, beragam program tersebut menunjukkan bahwa penanganan pascabencana di Sumatera Barat dilakukan secara konkret dan bertahap, mulai dari normalisasi sungai, pembangunan jembatan, pemulihan akses jalan hingga penyediaan air minum.

"Kami datang kemari sama-sama menyampaikan bahwa inilah pesan dari Pak Presiden untuk masyarakat Padang Pariaman," kata Andre.

(aik/aik)

Jakarta -

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berbareng Bank Jatim menyalurkan support sosial bagi masyarakat nan terdampak musibah alam di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan tersebut diharapkan bisa meringankan beban masyarakat nan terdampak musibah alam di NTT.

Adapun support tersebut disalurkan Minggu (23/8) di sejumlah titik posko musibah sebagai corak kepedulian dan solidaritas Jawa Timur kepada masyarakat NTT nan tengah menghadapi kondisi pascabencana. Turut datang langsung dalam penyerahan support Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, dan Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo.

Dalam tindakan sosial tersebut, terdapat dua corak support nan diberikan oleh Bank Jatim. Pertama, bantuan dari Jatimers sebesar Rp 250 juta nan ditujukan kepada pegawai Bank NTT nan turut terdampak bencana. Adapun Bank NTT sendiri merupakan salah satu personil Kelompok Usaha Bank (KUB) Bank Jatim.

Oleh lantaran itu, Bank Jatim memandang krusial untuk memberikan perhatian dan support kepada Bank NTT beserta para pegawainya sebagai bagian dari komitmen membangun sinergi dan solidaritas antaranggota KUB. Winardi mengatakan bahwa kepedulian tersebut merupakan corak nyata semangat kebersamaan di lingkungan KUB Bank Jatim.

"Bank NTT merupakan bagian dari family besar KUB Bank Jatim. Ketika saudara-saudara kita di Bank NTT turut terdampak bencana, kami merasa perlu datang memberikan dukungan. Donasi dari Jatimers sebesar Rp250 juta ini diharapkan dapat membantu meringankan beban para pegawai Bank NTT nan terdampak, sekaligus menjadi corak solidaritas dan kepedulian dari family besar Bank Jatim," kata Winardi dalam keterangan tertulis, Selasa (25/8/2026).

Selanjutnya, support kedua dari Bank Jatim nan telah diberikan melalui BPBD Jawa Timur kepada masyarakat NTT berupa beras, kornet, sarden, susu, pembalut wanita, hingga pampers. Semua support itu disalurkan melalui sejumlah posko musibah dan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya golongan nan memerlukan perhatian lebih dalam situasi pascabencana. Penyaluran dilakukan di beberapa titik letak agar dapat diterima secara langsung oleh masyarakat terdampak.

"Selain memberikan support kepada rekan-rekan di Bank NTT, Bank Jatim juga mau memastikan kepedulian kami dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di sana. Aksi sosial ini menjadi bagian dari komitmen Bank Jatim untuk terus datang di tengah masyarakat, tidak hanya melalui peran sebagai lembaga jasa keuangan, tetapi juga melalui kepedulian sosial dan semangat gotong royong ketika terjadi bencana," ujarnya.

Melalui sinergi berbareng Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bank Jatim berambisi support nan diberikan dapat meringankan beban masyarakat NTT serta memberikan support moral kepada para pegawai Bank NTT nan terdampak. Bank Jatim juga menyampaikan angan dan support kepada seluruh masyarakat NTT agar diberikan kekuatan dalam menghadapi musibah serta kelancaran dalam proses pemulihan pascabencana.

Sementara itu, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan support nan dibawa ke wilayah terdampak disusun berasas kebutuhan masyarakat serta masukan dari tenaga kesehatan nan telah lebih dulu memberikan pelayanan kepada korban gempa.

Adapun total support nan dibawa oleh Pemprov Jawa Timur mencapai 65,7 ton dengan nilai Rp 3.006.652.875. Bantuan tersebut terdiri atas makanan dan beras, obat-obatan, perlengkapan mandi dan higiene, perlengkapan bayi dan anak, kebutuhan perempuan, tenda, terpal, hingga kompor. Dari total support tersebut, sebanyak 12,8 ton senilai Rp 720.965.175 disalurkan untuk masyarakat di sekitar SD Inpres Robo. Sementara support untuk posko di Manggarai Timur mencapai 52,9 ton senilai Rp 2.285.687.700.

Menurutnya, support logistik ini merupakan bagian dari ikhtiar Jawa Timur untuk membantu masyarakat melewati masa tanggap darurat hingga memasuki tahap awal pemulihan. Bantuan nan diberikan diharapkan dapat meringankan kebutuhan penduduk di tengah kondisi nan tetap terdampak bencana.

"Dukungan dari Jawa Timur diberikan untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak. Kami mau kerabat - kerabat kita di NTT merasa tidak sendirian. Banyak kerabat dari beragam wilayah di Indonesia nan menggalang kegotongroyongan untuk membantu mereka," tutupnya.

(akn/ega)

Siluet personil Komisi III DPR Abdullah saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perkumpulan Advokat Indonesia-Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026).(ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

KOMISI III DPR RI memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terus dipercepat. Regulasi nan dinantikan publik ini ditargetkan sah menjadi undang-undang paling lambat pada Desember 2026.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyusun rangkaian agenda intensif demi mengejar sasaran tersebut, mulai dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja berbareng pemerintah, pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), pengesahan tingkat I, hingga pengesahan tingkat II di rapat paripurna.

"Jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR, setelah dipotong masa reses berfaedah pembahasan RUU Perampasan Aset ini hanya memerlukan waktu sekitar 8 minggu lagi," kata Habiburokhman di Jakarta, Selasa (25/8.

Habiburokhman menyampaikan, sejauh ini Komisi III telah menggelar 35 kali RDPU penyerapan aspirasi, melakukan tiga kunjungan kerja ke daerah, serta menerima masukan tertulis dari puluhan komponen masyarakat.

Mengingat alokasi waktu efektif nan kian terbatas, dia mengimbau publik nan mau memberikan masukan mengenai konsep RUU Perampasan Aset untuk menyampaikannya secara tertulis.

Ia menilai, upaya penyerapan aspirasi publik sudah mendekati maksimal. Dari peta pendapat nan masuk, aspirasi masyarakat terfragmentasi menjadi dua konsentrasi utama: support penuh terhadap pembentukan undang-undang ini, serta dorongan agar penyusunannya dilakukan secara sangat cermat.

Kecermatan dalam penyusunan RUU Perampasan Aset dinilai krusial guna menutup celah norma nan berpotensi memicu penyalahgunaan kewenangan di tingkat penegak norma (abuse of power).

"Sehingga menghilangkan potensi korupsi dalam pemberantasan korupsi berupa penyalahgunaan kekuasaan oleh abdi negara penegak hukum," tegasnya. (Ant/P-4)

Jakarta -

PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) resmi beraksi sebagai instrumen baru memperkuat tata kelola dan transparansi ekspor sumber daya alam strategis nasional. Peluncuran ini diikuti dengan pengumuman susunan majelis komisaris dan dewan perusahaan.

Direktur Utama DSI Luke Thomas Mahony mengatakan kehadiran DSI tidak bakal mengganggu perjanjian ekspor nan sudah ada. Sebab untuk tahap awal ini DSI bakal konsentrasi dalam mengawasi tata kelola ekspor melangkah hingga akhir tahun nanti.

"Hubungan komersial nan sudah ada bakal tetap bersambung di ketiga komoditas nan kita tangani, ialah batu bara, kelapa sawit (CPO), dan ferro alloy," tegas Luke dalam aktivitas Peluncuran Babak Baru Tata Kelola Ekspor SDA di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan, Senin (24/8/2026).

Bersamaan dengan itu, dia juga memastikan jika kehadiran DSI tidak bakal menambah proses birokrasi ekspor baru, namun lebih kepada memanfaatkan seluruh sumber daya nan ada untuk memastikan tata kelola ekspor tetap transparan, profesional, dan memberikan nilai tambah optimal bagi perekonomian Indonesia.

"Jadi, ini adalah soal mengintegrasikan dan memanfaatkan, kita tidak bakal menambah birokrasi baru. Kami tidak bakal meminta pengumpulan info baru jika info tersebut sudah ada. Kami bakal memanfaatkan info dari sistem kementerian di Bea Cukai dan kementerian lainnya nan sudah tersedia," ujar Luke.

Dalam kesempatan itu, Luke juga mengumumkan jejeran Direksi dan Komisaris DSI. Sejumlah nama beken ikut muncul mulai dari CEO PT Freeport Indonesia Tony Wenas hingga mantan petinggi Bank Dunia Mari Elka Pangestu.

Berikut adalah susunan komplit Pengurus PT DSI:

Dewan Komisaris
-Presiden komisaris : M. Syaifurrahman Noer
-Komisaris: Harold Tjiptadjaja
-Komisaris: Tony Wenas
-Komisaris Mari Elka Pengestu

Dewan Direksi
-Direktur Utama: Luke Thomas Mahony
-Direktur Keuangan : Sinthya Roesly
-Direktur Manajemen Risiko: Nur Hidayat Udin
-Direktur Legal dan Kepatuhan: Ivan Ferdiansyah Baely

(igo/hns)

Jakarta -

Bulan Rabiul Awal selalu menjadi momen spesial bagi umat Islam untuk merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Momen ini tidak hanya sebatas seremoni spiritual, melainkan waktu nan tepat untuk kembali meneladani sifat dan langkah hidup Rasulullah. Salah satunya adalah pentingnya meneladani sifat beliau dalam mengelola finansial family secara bijak.

Pengelolaan finansial nan tepat bakal membawa kehidupan rumah tangga penuh dengan keberkahan. Hal ini juga sejalan dengan rekomendasi untuk mencari rezeki nan legal serta terhindar dari akibat riba. Salah satu corak penerapan finansial nan baik adalah merencanakan masa depan, termasuk menyiapkan biaya ibadah.

Ibadah seperti umrah, haji, alias qurban tentu memerlukan perencanaan biaya nan tidak sedikit. Sering kali masyarakat merasa mundur duluan lantaran menganggap penyiapan biaya ibadah ini kudu menunggu terkumpul duit ratusan juta rupiah sekaligus.

Tenang saja, menyiapkan biaya ibadah tidak perlu merasa berat asalkan dilakukan secara disiplin dan bertahap. Kamu bisa menyisihkan biaya sedikit demi sedikit melalui instrumen simpanan nan nilainya relatif stabil dan tahan inflasi. Salah satu instrumen nan sejak dulu paling banyak dipilih untuk menjaga nilai duit adalah emas.

Emas menjadi pilihan nan sangat tepat lantaran nilai logam mulia ini setiap tahunnya condong mengalami kenaikan. Tidak hanya dari sisi kenaikan harga, daya tarik emas juga terlihat dari likuiditas nan cukup tinggi. Aset ini sangat mudah dicairkan alias diubah menjadi duit tunai ketika waktu penyelenggaraan ibadah telah tiba.

Menariknya, saat ini berinvestasi emas tidak selalu kudu dalam corak batangan fisik. Perkembangan teknologi mendorong terciptanya jasa investasi emas dalam bentuk Digital nan sangat aman. Ada banyak wadah berinvestasi emas Digital terpercaya di Indonesia, salah satunya PT Pegadaian (Persero).

Kini, langkah untuk meraih keberkahan finansial semakin mudah dijangkau oleh beragam kalangan. Membuka rekening Tabungan Emas Pegadaian rupanya bisa dilakukan mulai dari Rp 10.000 saja.

Untuk membuka rekening pun cukup mudah dan praktis tanpa kudu keluar rumah. Anda bisa mendaftar melalui aplikasi Tring! by Pegadaian dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

• Unduh aplikasi Tring! by Pegadaian di Google Play Store alias App Store.
• Buka aplikasi, pilih menu 'Daftar', lampau ikuti proses registrasinya hingga selesai.
• Setelah akun sukses dibuat, rekening Tabungan Emas Pegadaian bakal aktif secara otomatis dan siap digunakan untuk bertransaksi.
• Untuk menabung emas, pilih menu 'Tabungan Emas', kemudian klik 'Beli Emas' untuk mulai melakukan pembelian.
• Tentukan rekening penerima nan sudah terdaftar, lampau masukkan nominal pembelian sesuai kebutuhan, ialah minimal Rp 10.000. Nantinya, nominal tersebut bakal otomatis dikonversi ke dalam satuan gram emas berasas nilai nan bertindak saat transaksi dilakukan.
• Pilih metode pembayaran nan diinginkan, kemudian periksa kembali perincian transaksi sebelum menekan tombol 'Lanjutkan'.

Di momen Maulid Nabi, mari teladani kebaikan dan niatkan langkah terbaik untuk menunaikan ibadah. Siapkan kebutuhan ibadah dan masa depan dengan mulai menabung emas di aplikasi TRING! Pegadaian.

(akn/ega)

Ilustrasi pengajuan BPHTB. (Foto: dok Magnific/pressfoto)

Di tengah penanganan musibah gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT), pengerahan enam pesawat angkut TNI Angkatan Udara membawa pesan nan jauh lebih besar daripada sekadar pengiriman logistik. Sebanyak 81,3 ton support diterbangkan dari Posko Bencana Alam Lanud Halim Perdanakusuma menuju Labuan Bajo dan Maumere. Armada tersebut terdiri atas dua C-130J Super Hercules, satu C-130 Hercules, satu Airbus A400M, dan dua Boeing 737. Bantuan nan dibawa mencakup sembako, tenda, generator set, obat-obatan, hingga perlengkapan SAR.

Dari perspektif keamanan nasional, operasi ini memperlihatkan bahwa kekuatan udara bukan hanya instrumen pertahanan menghadapi ancaman militer. Dalam kondisi bencana, ruang udara berubah menjadi jalur logistik strategis. Ketika prasarana darat dan laut menghadapi keterbatasan waktu, jarak, dan kondisi medan, keahlian angkut udara memungkinkan negara menembus halangan geografis dan mempercepat kehadiran pemerintah di wilayah terdampak.

NTT mempunyai karakter geografis nan menjadikan respons musibah sebagai persoalan kompleks. Sebaran pulau dan jarak antardaerah membikin pengedaran support tidak dapat sepenuhnya mengandalkan satu moda transportasi. Karena itu, pengerahan C-130J, C-130 Hercules, Airbus A400M, dan Boeing 737 menunjukkan pentingnya keragaman platform angkut dalam sistem respons nasional. Setiap pesawat mempunyai kapabilitas dan karakter berbeda, tetapi dapat diintegrasikan dalam satu tujuan: mempercepat mobilisasi support ke titik-titik kebutuhan.

Yang juga krusial adalah kebenaran bahwa keenam pesawat tersebut tetap disiagakan sesuai kebutuhan perkembangan situasi. Ini menunjukkan bahwa operasi kemanusiaan tidak boleh dipandang sebagai pengiriman support satu kali. Bencana adalah situasi dinamis. Kebutuhan logistik berubah, wilayah prioritas dapat bergeser, dan gangguan lanjutan dapat terjadi. Negara kudu mempunyai keahlian mobilisasi nan cepat, fleksibel, dan berkelanjutan.

Dari perspektif pandang keamanan nasional, kecepatan negara dalam menjangkau masyarakat terdampak juga berangkaian langsung dengan stabilitas. Keterlambatan support berpotensi memperbesar kerentanan sosial, memicu kepanikan, memperburuk persoalan kesehatan, serta menciptakan ketidakpastian di tingkat masyarakat. Karena itu, pesawat angkut TNI AU dalam operasi kemanusiaan sesungguhnya menjalankan kegunaan strategis: menghubungkan pusat kekuatan negara dengan penduduk negara di wilayah nan sedang mengalami krisis.

Operasi di NTT juga menjadi pengingat krusial bahwa investasi pada alutsista angkut strategis tidak hanya diukur dari kebutuhan perang. Pesawat angkut mempunyai nilai dual-use nan besar. Dalam masa damai, pesawat dapat digunakan untuk support bencana, evakuasi, pengiriman tenaga medis, support SAR, dan mobilisasi logistik. Namun, pada saat krisis keamanan alias konflik, platform nan sama menjadi tulang punggung mobilitas strategis nasional.

Pada akhirnya, pengerahan enam pesawat TNI AU dan 81,3 ton support ke NTT menunjukkan satu prinsip mendasar: ketahanan nasional sangat ditentukan oleh keahlian negara untuk datang secara sigap di wilayah nan sedang mengalami krisis. Dalam negara kepulauan seperti Indonesia, keahlian menguasai mobilitas udara bukan hanya soal pertahanan. Ia adalah instrumen penyelamatan, kehadiran negara, dan perlindungan terhadap penduduk negara. Ketika jalan tersendat dan waktu menjadi musuh, ruang udara menjadi jalur penyelamat.

Enam pesawat nan terbang ke NTT bukan sekadar membawa 81,3 ton bantuan. Mereka membawa pesan bahwa negara kudu bisa datang cepat, menjangkau jauh, dan memperkuat hingga masyarakat pulih.

Sejumlah penduduk mengikuti Tradisi Mandi Grujug di kompleks Masjid Pusaka Baiturrahmah Dermayu, Indramayu, Selasa (25/8) awal hari.

Mulai dari balita nan digendong ibunya hingga lansia, berkumpul untuk mengikuti tradisi Mandi Grujug dengan menggunakan air dari Sumur Penganten.

Warga datang sembari membawa gayung, ember, hingga jeriken untuk mengambil air sumur. Sebagian penduduk memilih mandi langsung di lokasi, sementara lainnya membawa air untuk diberikan kepada family di rumah.

Sumur Penganten diperkirakan sudah ada sejak sekitar tahun 1470-an, sebelum Masjid Dermayu nan dibangun sekitar 1527 Masehi. Sumur tersebut juga dikenal penduduk lantaran airnya tetap bening dan tidak surut meski musim kemarau.

Tradisi Mandi Grujug biasanya dilakukan pada malam Maulid Nabi, 1 Suro, 10 Muharram, hingga Jumat Kliwon. Warga mengikuti tradisi ini dengan beragam harapan, mulai dari kesehatan, kebahagiaan, hingga angan untuk anak-anak mereka.

Teja (55), penduduk Desa Sindang, mengatakan dirinya mengikuti tradisi tersebut untuk bermohon agar keinginannya bisa terkabul.

“Niatan saya, untuk kebahagiaan kita dan untuk cita-cita kita, semoga dikabulkan oleh Allah nan Maha Kuasa,” ujar Teja kepada kumparan.

Teja juga mengaku merasakan air sumur nan biasanya dingin sempat terasa hangat saat digunakan untuk mandi.

“Airnya sempat hangat,” katanya.

Meski malam semakin larut, penduduk tetap terus berdatangan untuk mengikuti Mandi Grujug.

Tradisi tersebut hingga sekarang tetap dipertahankan masyarakat sebagai bagian dari budaya dan kebiasaan nan sudah dilakukan secara turun-temurun.

1. Ruben Onsu Pilih Jalur Damai Usai Jadi Tersangka Kasus Penipuan

2. Hipdut, Bakal Jadi Pengganti Dangdut?

3. Hanung Bramantyo Damai dengan Oknum Militer di Kasus Dugaan Penganiayaan Pegawai

4. Insidious 6 Belum Mampu Geser Spider-Man: Brand New Day dari Puncak Box Office

5. Viral Lagu Astaga Bercanda Mingse-Akbar Chalay Dipakai Ellie Goulding di TikTok

BOB Club League(MI/HO)

SUSU Mbok Darmi resmi memperluas jangkauan aktivitasnya berbareng organisasi melalui peluncuran BOB Club League 2026. Program berjudul Community Reward Competition ini dirancang untuk mempertemukan organisasi olahraga dan positive lifestyle dalam sebuah rangkaian aktivitas nan memadukan kompetisi, hiburan, hingga pengalaman brand.

Peresmian program ini dilakukan melalui BOB Community League Launch Event nan digelar pada Sabtu, 22 Agustus 2026, di Triboon Mini Soccer, Jakarta. Mengusung semangat kemerdekaan, aktivitas peluncuran diisi dengan beragam permainan unik Agustusan sebagai pembuka perjalanan panjang organisasi hingga Desember mendatang.

Transformasi BOB Club: Bukan Olahraga Biasa

BOB Club League merupakan pengembangan strategis dari BOB Club, program community engagement milik Susu Mbok Darmi nan mengusung konsep "Bukan Olahraga Biasa".

Sebelumnya, brand ini telah sukses bekerja-sama melalui beragam aktivasi seperti Bukan Padel Biasa, Bukan Lari Biasa, Bukan Yoga Biasa, hingga Bukan Sepeda Biasa.

CEO Susu Mbok Darmi, Dhony Pratama, menjelaskan bahwa organisasi sekarang telah beralih bentuk menjadi bagian dari style hidup masyarakat, bukan sekadar tempat berkumpul berasas hobi.

"Melalui BOB Club, kami mau datang lebih dekat dan menciptakan pengalaman nan relevan. BOB Club League kami hadirkan sebagai kelanjutan perjalanan tersebut, menyatukan olahraga, kompetisi, dan networking dalam satu rangkaian," ujar Dhony.

Mekanisme Kompetisi dan Kriteria Peserta

Program ini tidak hanya menempatkan organisasi sebagai peserta, tetapi juga sebagai mitra jangka panjang. Komunitas nan terlibat bakal bersaing mengumpulkan poin melalui beragam aktivitas untuk memperebutkan posisi di leaderboard. Untuk dapat berpartisipasi, terdapat beberapa kriteria nan kudu dipenuhi oleh komunitas:

• Memiliki akun IG resmi komunitas.
• Memiliki minimal 50 personil aktif.
• Rutin mengadakan aktivitas minimal satu kali dalam sebulan.
• Mengikuti akun media sosial resmi Susu Mbok Darmi dan BOB.

Dukungan senilai lebih dari Rp70 juta nan disiapkan bukan sekadar bingkisan kemenangan, melainkan corak community support untuk membantu keberlangsungan aktivitas komunitas, baik dalam corak biaya segar maupun support produk.

Membangun Ekosistem Kolaborasi

Peluncuran di Triboon Mini Soccer menjadi bukti nyata pendekatan intermezo nan diusung. Dengan permainan seperti estafet gelas, moving together, hingga bulldozer, Susu Mbok Darmi berupaya mencairkan suasana agar antar-komunitas dapat saling mengenal dan membangun jejaring (networking).

“Kami mau sejak awal para peserta merasakan bahwa BOB Club League bukan kejuaraan nan kaku, melainkan sebuah community experience nan menyenangkan dan bisa menjadi awal dari banyak kerjasama baru,” tambah Dhony.

Perjalanan kejuaraan ini bakal terus bergulir selama nyaris empat bulan. Seluruh rangkaian aktivitas bakal bermuara pada Puncak Darmi Festival di bulan Desember, di mana organisasi dengan poin Cucu Kesayangan terbanyak bakal dinobatkan sebagai juara utama BOB Club League 2026. (Z-1)

Pemain Fortuna Sittard, Ole Romeny. (Foto: Instagram/fortuna.sittard)

PENYERANG andalan Timnas Indonesia nan memperkuat klub Eredivisie, Fortuna Sittard, ialah Ole Romeny, kudu menerima realita pahit setelah resmi dijatuhi hukuman berat oleh Federasi Sepakbola Belanda (KNVB). Hukuman disiplin ini diberikan menyusul kartu merah langsung nan didapatkannya saat bertanding melawan AZ Alkmaar pada Sabtu 22 Agustus 2026 lalu.

Berdasarkan keputusan resmi federasi sepak bola Belanda tersebut, Romeny diganjar hukuman larangan bermain dalam tiga pertandingan dengan ketentuan satu laga di antaranya berstatus masa percobaan. Konsekuensinya, penyerang tajam tersebut dipastikan kudu tidakhadir memperkuat Fortuna Sittard dalam dua laga lanjutan liga terdekat.

Manajemen klub melalui akun IG resminya @fortuna.sittard pada Senin 24 Agustus 2026 lampau telah mengonfirmasi dan menyatakan menerima sepenuhnya rancangan hukuman nan diajukan tanpa beriktikad mengusulkan banding. Itu berfaedah Romeny bakal tidakhadir saat Fortuna Sittard berjamu ke markas Groningen (29 Agustus 2026) dan saat melawan ADO Den Haag (6 September 2026).

“Fortuna Sittard telah menerima rancangan usulan dari KNVB mengenai Ole Romeny: hukuman larangan bermain dalam tiga pertandingan, dengan satu di antaranya berkarakter percobaan," bunyi pernyataan Fortuna Sittard, dikutip dari IG resmi @fortuna.sittard, Selasa (25/8/2026).

1. Insiden Kartu Merah

Petaka bagi Romeny bermulai ketika pertandingan pekan ketiga Liga Belanda 2026-2027 baru saja melangkah lima menit saat Fortuna Sittard menjamu AZ Alkmaar di kandang sendiri. Dipercaya tampil sebagai starter dan mengisi posisi second striker di belakang Lequincio Zeefuik, Romeny mencoba tampil garang untuk merebut bola dari penguasaan pemain lawan, Mateo Chavez.

Ole Romeny etak gol untuk Fortuna Sittard. (Foto: Instagram/fortuna.sittard)

Nahas, upaya tersebut berbuah petaka ketika Chavez sukses melepaskan operan bola lebih sigap tepat sebelum kaki Romeny mendarat telak di bagian pergelangan kaki sang pemain lawan. Melihat kejadian keras tersebut, wasit Serdar Gozobuyuk tanpa ragu langsung mencabut kartu merah langsung untuk penyerang Timnas Indonesia itu.

Bermain dengan 10 orang sejak menit-menit awal babak pertama tentu menjadi kerugian tak terperi bagi skuad didikan Danny Buijs. Justin Hubner dan rekan-rekan setimnya terpaksa kudu bekerja ekstra keras menahan gempuran berkali-kali dari lini serang AZ Alkmaar nan mendominasi jalannya pertandingan.

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya peran pemerintah wilayah (Pemda) dalam memperkuat pencegahan kebakaran rimba dan lahan (karhutla) dengan melibatkan jejeran hingga tingkat desa. Langkah tersebut perlu dilakukan untuk mencegah munculnya titik api baru di tengah kondisi tandus nan cukup panjang.

Penjelasan itu disampaikan Mendagri dalam Rapat Satgas Karhutla Provinsi Sumatera Selatan di Posko Utama Satgas Karhutla Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Senin (24/8/2026).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Forum itu berlangsung, setelah Tito juga mengikuti Rapat Internal Karhutla berbareng Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju, Kota Pekanbaru, Riau.

Selain Pemda, lanjut Mendagri, upaya pencegahan juga perlu melibatkan jejeran Kepolisian dan TNI nan mempunyai jejeran teritorial hingga tingkat desa. Upaya pencegahan itu dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat termasuk pihak nan sering disuruh melakukan pembakaran.

"Nah, ini dikumpulkan, di-move sedikit, di-bluffing, agar mereka menaati, jika nggak, bakal dilakukan pendekatan norma nan tegas. Kami kira demikian," kata Tito dalam keterangan tertulis, Selasa (25/8/2026).

Dia menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya konsentrasi pada pemadaman titik api nan sudah muncul. Namun, langkah ini kudu dilakukan dengan upaya pencegahan agar tidak terjadi kebakaran baru.

"Ini sembari nan 1.900 hektare dikeroyok rame-rame untuk dipadamkan, sejajar dengan itu lantaran ini seperti kami sampaikan di Pekanbaru tadi, tandus nan cukup lumayan panjang Pak, jadi jangan sampai terjadi pembakaran baru," tutupnya.

(akn/ega)

Harga sejumlah komoditas terpantau bergerak beragam pada penutupan perdagangan Senin (24/8). Batu bara mencatat kenaikan, sementara nilai CPO, nikel, dan timah kompak mengalami penurunan.

Batu Bara

Harga batu bara terpantau naik pada penutupan perdagangan Senin (24/8). Berdasarkan laman ICE Newcastle, nilai batu bara untuk pengiriman Desember 2026 naik 0,90 persen menjadi USD 142,95 per ton.

CPO

Harga minyak kelapa sawit (CPO) mengalami penurunan pada penutupan perdagangan Senin (24/8). Berdasarkan situs Trading Economics, nilai CPO turun 1,43 persen menjadi MYR 4.946 per ton.

Nikel

Harga nikel terpantau mengalami penurunan pada penutupan perdagangan Senin (24/8). Harga nikel berasas London Metal Exchange (LME) turun 0,19 persen menjadi USD 17.026 per ton.

Timah

Harga timah turut mengalami penurunan pada penutupan perdagangan Senin (24/8). Harga timah berasas situs LME turun 0,26 persen menjadi USD 55.748 per ton.

KAI Daop 1 Jakarta mengungkap kronologi kecelakaan nan melibatkan KRL Commuter Line KA 5744B relasi Angke-Manggarai dengan taksi hijau di perlintasan sebidang JPL 1 Karet, antara Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Karet, Senin (24/8) malam sekitar pukul 20.44 WIB.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo mengatakan, berasas info petugas di lokasi, taksi tersebut telah memasuki area perlintasan.

Namun, kendaraan tertahan akibat lampau lintas padat di sisi keluar perlintasan sehingga sebagian badan kendaraan tetap berada di ruang jalur kereta api.

“Akibat kondisi lampau lintas nan padat di sisi keluar perlintasan, kendaraan tersebut tertahan sehingga sebagian posisi kendaraan tetap berada di ruang jalur kereta api,” kata Franoto dalam keterangannya nan diterima kumparan, Selasa (25/8).

Petugas perlintasan kemudian memberikan peringatan dan mengarahkan pengemudi agar segera menjauh dari jalur kereta api. Namun, KA 5744B nan melintas dari arah Stasiun Tanah Abang menuju Stasiun Karet kemudian menabrak taksi tersebut.

Pengemudi taksi berbareng tiga penumpangnya dilaporkan selamat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Kendaraan taksi sukses dievakuasi dari jalur sekitar pukul 21.08 WIB. Sementara itu, perjalanan Commuter Line kembali beraksi pada pukul 21.09 WIB setelah proses penanganan di letak selesai.

Enam Perjalanan KRL Terdampak

Kecelakaan tersebut menyebabkan perjalanan Commuter Line mengalami keterlambatan. Sebanyak enam perjalanan Commuter Line Cikarang Line terdampak dengan keterlambatan antara 9 hingga 25 menit.

Berikut enam perjalanan nan sempat terdampak:

1. Commuter Line No. 5179B relasi Cikarang–Kampung Bandan;

2. Commuter Line No. 929B relasi Manggarai–Basoetta;

3. Commuter Line No. 5744B relasi Angke–Manggarai;

4. Commuter Line No. 6070B relasi Kampung Bandan–Bekasi;

5. Commuter Line No. 5170B relasi Angke–Bekasi;

6. Commuter Line No. 5174B relasi Angke–Bekasi.

KAI Daop 1 Jakarta menyampaikan permohonan maaf kepada pengguna Commuter Line nan perjalanannya terdampak akibat kejadian tersebut.

Franoto mengatakan penyebab dan hal-hal lain nan berangkaian dengan kecelakaan diserahkan kepada pihak berwenang.

KAI juga mengingatkan pengguna jalan agar tidak memaksakan diri melintas ketika sirine perlintasan telah berbunyi, palang pintu mulai ditutup, alias terdapat tanda kereta api bakal melintas.

“Sesuai ketentuan perundang-undangan, pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api,” ujar Franoto.

“Patuhi rambu, marka, sirine, palang pintu, serta pengarahan petugas di perlintasan. Jangan mengambil akibat dengan menerobos alias memasuki jalur kereta api ketika perjalanan KA bakal melintas,” sambungnya.

Kebakaran rimba dan lahan(Antara)

PAPARAN asap akibat kebakaran rimba sekarang semakin diwaspadai para peneliti kesehatan sebagai salah satu ancaman lingkungan paling serius bagi ibu hamil. Berbagai studi ilmiah terbaru menunjukkan menghirup udara nan terkontaminasi partikel lembut asap kebakaran hutan dapat memicu komplikasi kehamilan nan signifikan hingga meningkatkan risiko kelahiran prematur.

Asap kebakaran rimba mengandung campuran bahan kimia berbahaya, gas beracun, dan partikel lembut berukuran mikro nan dikenal sebagai PM2.5. Karena ukurannya nan banget kecil, partikel PM2.5 dapat menembus jauh ke dalam saluran pernapasan, memasuki aliran darah, hingga melintasi plasenta. Kondisi ini dapat memicu peradangan sistemik dan stres oksidatif pada tubuh ibu hamil.

Para intelektual mengidentifikasi bahwa akibat jelek dari paparan asap ini bekerja secara bertingkat pada sistem reproduksi dan pertumbuhan janin. Peningkatan respon peradangan akibat paparan asap dapat mengganggu pasokan oksigen dan nutrisi nan dialirkan dari ibu ke bayi melalui plasenta.

Akibat terganggunya kegunaan plasenta dan tingginya tingkat peradangan pada tubuh ibu, janin berisiko mengalami halangan pertumbuhan di dalam kandungan. Hal ini berpotensi menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah (low birth weight). Selain itu, stres bentuk nan dialami tubuh ibu akibat paparan racun udara juga dapat memicu kontraksi awal nan berujung pada persalinan prematur sebelum usia kehamilan mencapai 37 minggu.

Risiko kesehatan ini terbilang lebih tinggi dibandingkan dengan paparan polusi udara biasa dari kendaraan alias industri, mengingat asap kebakaran rimba membawa konsentrasi bahan kimia berbisa nan lebih pekat dari pembakaran vegetasi dan material organik lainnya.

Menghadapi meningkatnya gelombang kebakaran rimba akibat perubahan iklim, para master kesehatan mengimbau ibu mengandung untuk mengambil langkah pencegahan ekstra saat kualitas udara memburuk. Mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan pemurni udara (air purifier) berfilter HEPA di dalam rumah, serta mengenakan masker dengan tingkat filtrasi tinggi seperti N95 saat terpaksa keluar rumah sangat direkomendasikan untuk meminimalkan akibat paparan asap rawan tersebut. (Earth/Z-2)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kebakaran rimba dan lahan (karhutla) tak hanya terjadi di beberapa titik di Kalimantan, namun juga mulai terjadi di sejumlah wilayah Pulau Sumatera. Kepolisian menduga terdapat keterlibatan sejumlah perusahaan dalam pembukaan lahan nan berujung pada kebakaran.

Kapolda Riau Herry Heryawan mengungkapkan adanya dugaan perusahaan memanfaatkan masyarakat alias petani untuk membuka lahan di area hutan. Hal tersebut disampaikan Herry dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla di Pekanbaru berbareng Presiden Prabowo Subianto.

"Ini biasa digunakan modus, modus oleh perusahaan besar, menggunakan petani alias masyarakat kecil, pura-pura memancing di situ kemudian melakukan pembakaran," ujar Herry di depan Prabowo dalam rapat nan ditayangkan virtual, dikutip Selasa (25/8/2026).

Ia pun mencatat terdapat 94 kasus alias laporan polisi soal karhutla sejak tahun 2025 dengan 106 orang ditetapkan sebagai tersangka. Adapun untuk 2026, total dari Januari sampai sekarang setidaknya terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka dengan luas nan terbakar sejumlah 806,57 hektare.

Herry meyakini kebakaran rimba dan lahan nan terjadi di Riau merupakan hasil perbuatan manusia. Baik disengaja maupun tidak sengaja. "Jadi semua saat ini nan dilakukan Karhutla semuanya dari manusia baik nan disengaja maupun tidak disengaja," sebut Herry.

Di sisi lain, Prabowo sempat bertanya ke Herry apakah sejauh ini Polda Riau mempunyai bukti kuat bahwa ada perusahaan nan ikut kombinasi tangan pada karhutla di Riau.

"Maaf Kapolda, ada bukti-bukti alias indikasi ke arah korporasi nan menyuruh?" tanya Prabowo.

Herry menyebut sejauh ini belum ada. Hanya saja, pihaknya mencurigai beberapa orang nan masuk rimba berkilah memancing ikut memicu karhutla, lantaran setelah orang-orang itu masuk langsung ada kebakaran hutan. Pihaknya juga mencatat orang-orang ini tidak mempunyai garapan kebun apapun.

"Sampai saat ini belum ada Bapak (bukti korporasi terlibat). Tapi beberapa tersangka nan 2025 setelah kita lakukan investigasi, ada nan yang tidak mempunyai kebun di situ. Ada dua alias tiga orang. Tetapi dia ada di situ, padahal argumen dia hanyalah untuk memancing padahal tidak ada letak memancing di situ," ujar Herry.

Mendengar perihal tersebut, Prabowo meminta para tersangka nan mencurigakan langsung dibawa saja ke Jakarta untuk didalami kasusnya di pusat pemerintahan. Dia juga meminta agar Badan Intelijen Negara (BIN) juga ikut memeriksa.

"Tolong dibawa ke Jakarta ya. Ya? Tolong dikirim ke Jakarta, Kapolri ya. Kita... kita dalami di sini," titah Prabowo.

5 Korporasi Kena Sanksi

Di samping itu, Herry juga mengungkapkan tahun 2025 lampau sudah ada lima korporasi nan kena penegakan norma oleh Kementerian Lingkungan Hidup lantaran masalah karhutla.

"Tahun lampau ada lima korporasi nan sudah dilakukan penegakan norma oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak. Karena mereka tidak memenuhi kewajibannya, seperti membikin menara pantau saat ini," kata Herry.

"Atau tanggungjawab gimana ada tim reaksi sigap jika seandainya ada titik api alias ada fire spot nan muncul di lokasinya," lanjutnya.

Prabowo pun langsung meminta nama lima perusahaan tersebut untuk didalami. Dirinya meminta agar semua penegak norma segera mencari lebih banyak pihak nan terlibat untuk diadili. "Cari lagi nan melanggar tahun ini," tegasnya.

Orang nomor satu di Indonesia itu juga menekankan semua perusahaan nan tak mau menjaga lingkungan izinnya bakal dicabut.

"Pokoknya siapa perusahaan nan tidak mau ikut menjaga, itu kita cabut. Karena ini kan sumber, sumber kehidupan rakyat, sumber kehidupan perusahaan itu juga. Enggak boleh dia seenaknya, dia tidak mencegah. Ya, mencegah itu," pungkas Prabowo.

(pgr/pgr) [Gambas:Video CNBC]

Warga berada di atas perahu tradisional dengan latar belakang jembatan Ampera Palembang nan tertutup kabut asap di area 16 ilir Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (23/8/2026).(ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/)

PENDERITA penyakit pernapasan kronis seperti asma diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi serangan asma akut akibat paparan asap kebakaran rimba dan lahan (karhutla). Langkah antisipasi medis dan penggunaan obat secara tepat menjadi krusial guna mencegah pemburukan kondisi kesehatan.

Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Prof. Tjandra Yoga Aditama, menegaskan pentingnya konsultasi ke master untuk menyesuaikan jenis dan dosis obat selama periode tanggap paparan asap.

“Konsultasi ke master untuk jenis dan dosis obat. nan perlu diantisipasi tentu adalah serangan asma akut,” ujar Prof. Tjandra dikutip dari Antara, Selasa (25/8).

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) ini menjelaskan, pasien asma wajib mengonsumsi obat inhaler controller secara rutin sesuai petunjuk medis. Selain itu, obat reliever (pelega) kudu disiapkan dan digunakan dengan jeli andaikan mulai muncul indikasi spesifik seperti sesak napas.

Prof. Tjandra memaparkan bahwa asap karhutla mengandung partikel mikroskopis rawan seperti Particulate Matter (PM2.5) nan jika terhirup dapat memicu peradangan (inflamasi) pada saluran pernapasan.

Tak hanya itu, komponen asap juga memuat gas berbisa meliputi nitrogen dioksida (NO2), ozon, hidrokarbon aromatik, serta beragam senyawa organik hasil pembakaran vegetasi. Campuran ini membentuk unsur toksik kompleks nan membahayakan sistem organ manusia.

Gejala umum akibat paparan nan kudu diwaspadai mencakup batuk, batuk berdahak, sesak napas, hingga nyeri dada.

“Dampak akut seperti terjadi jangkitan saluran pernapasan akut alias ISPA. Dampak lanjutan seperti perburukan jangkitan paru, penyakit asma, dan penyakit lain seperti dapat menyebabkan peningkatan akibat gangguan kardio respirasi,” papar Direktur Pascasarjana Universitas YARSI tersebut.

Selain ancaman medis langsung, kebakaran rimba berskala besar dan berdurasi panjang berpotensi melumpuhkan sistem pelayanan kesehatan di wilayah terdampak. Bencana ini kerap mengganggu jaringan transportasi, kesiapan air bersih, hingga prasarana komunikasi.

Guna menekan akibat terpapar polutan tinggi, Prof. Tjandra membagikan sejumlah langkah pencegahan mandiri:

• Membatasi Aktivitas: Menghindari areal kebakaran aktif serta menunda perjalanan luar ruang nan tidak mendesak.
• Perlindungan Alat Pernapasan: Menggunakan masker berkualifikasi baik alias respirator jika terpaksa beraktivitas di sekitar letak karhutla.

(Ant/P-4)