Putusan Mahkamah Konstitusi nan menghapus presidential threshold semestinya menjadi awal dari babak baru kehidupan kepartaian di Indonesia. Mahkamah telah menyatakan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan norma mengikat. Dengan demikian, persoalan presidential threshold bukan lagi sesuatu nan perlu diperdebatkan untuk dicari formula penggantinya. Putusan itu sudah menjadi bagian dari norma konstitusi nan kudu dihormati. Justru setelah pintu pencalonan presiden dibuka lebih luas, partai politik menghadapi ujian nan sesungguhnya: apakah mereka bisa menggunakan ruang tersebut untuk memperkuat kaderisasi, melahirkan calon pemimpin, dan menawarkan pendapat nan betul-betul dibutuhkan masyarakat.

Selama ini, pembicaraan mengenai partai politik sering kali terlalu dekat dengan hitungan kursi, persentase suara, koalisi, dan posisi tawar elite menjelang pemilu. Padahal, partai politik bukan sekadar kendaraan untuk mengantarkan seseorang menuju kekuasaan. Partai mempunyai kegunaan nan lebih besar dalam kehidupan demokrasi, mulai dari pendidikan politik, kaderisasi, rekrutmen politik, penyerapan aspirasi, sampai menyiapkan calon pemimpin. Jika kegunaan tersebut melangkah dengan baik, penghapusan presidential threshold justru bukan sesuatu nan perlu dikhawatirkan. Sebaliknya, keputusan MK dapat menjadi kesempatan bagi partai untuk menunjukkan bahwa mereka mempunyai kader dan pendapat nan layak ditawarkan kepada rakyat tanpa kudu berjuntai pada pemisah nomor pencalonan presiden.

Dalam konteks itulah buletin mengenai kemungkinan partai-partai di DPR menyetujui parliamentary threshold sebesar 5 persen menjadi menarik untuk diperhatikan. Parliamentary threshold tentu berbeda dengan presidential threshold. nan satu berangkaian dengan keterwakilan partai di parlemen, sedangkan nan lainnya berangkaian dengan syarat pencalonan presiden. Namun, keduanya berjumpa pada satu persoalan besar, ialah gimana Indonesia membangun sistem kepartaian nan sehat. Karena itu, pembahasan mengenai periode pemisah parlemen semestinya tidak berakhir pada berapa nomor nan bakal ditetapkan. nan lebih krusial adalah apa tujuan dari pengaturan tersebut dan apakah perubahan itu betul-betul mendorong lahirnya partai politik nan lebih kuat, lebih demokratis, dan lebih dekat dengan masyarakat.

Jika penyederhanaan sistem kepartaian memang menjadi salah satu tujuan, maka nan kudu diperkuat bukan hanya pagar masuk ke parlemen, tetapi juga rumah politik di dalamnya. Partai kudu mempunyai kaderisasi nan jelas, organisasi nan hidup, pendidikan politik nan berjalan, serta sistem rekrutmen nan memberikan kesempatan kepada kader untuk berkembang. Jangan sampai partai hanya sibuk mencari calon menjelang pemilu, memasang baliho, menggelar pertemuan, dan membangun koalisi setelah itu kembali menjauh dari masyarakat. Politik memerlukan kerja nan lebih panjang daripada masa kampanye. Kepercayaan rakyat juga tidak lahir hanya dalam beberapa minggu menjelang pencoblosan.

Penghapusan presidential threshold justru memberikan kesempatan kepada partai untuk membuktikan kualitas tersebut. Tidak lagi ada argumen bahwa sebuah partai tidak dapat menawarkan calon presiden hanya lantaran tidak mempunyai jumlah bangku alias bunyi tertentu. Ruang konstitusional sudah terbuka. Sekarang pertanyaannya menjadi lebih sederhana sekaligus lebih berat: siapa kader nan hendak ditawarkan, apa gagasannya, gimana rekam jejaknya, dan kenapa masyarakat perlu memberikan kepercayaan kepadanya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut semestinya dijawab oleh partai melalui proses panjang, bukan baru dipikirkan ketika pemilu sudah semakin dekat.

Kaderisasi lantaran itu kudu ditempatkan sebagai pekerjaan utama partai. Seorang calon pemimpin nasional tidak semestinya muncul secara tiba-tiba hanya lantaran popularitasnya meningkat dalam survei. Ia semestinya tumbuh melalui proses politik nan panjang, berinteraksi dengan masyarakat, memahami persoalan di tingkat bawah, mempunyai pengalaman dalam organisasi dan pemerintahan alias lembaga publik, serta bisa mempertanggungjawabkan pendapat nan dibawanya. Partai nan serius melakukan kaderisasi bakal mempunyai banyak pilihan kader ketika masyarakat memerlukan pemimpin. Sebaliknya, partai nan tidak melakukan kaderisasi bakal terus berjuntai kepada tokoh nan sudah terkenal, meskipun tokoh tersebut belum tentu tumbuh dari proses politik nan sehat di dalam partai.

Masalahnya, kaderisasi sering kali mudah menjadi semboyan tetapi susah diwujudkan dalam praktik. Kader nan bekerja bertahun-tahun di akar rumput belum tentu mendapatkan ruang nan sama dengan tokoh nan mempunyai ketenaran alias kedekatan dengan elite. Padahal, regenerasi politik memerlukan kesempatan nan terbuka. Anak muda perlu diberi ruang, wanita perlu mendapatkan kesempatan, ahli dan tokoh masyarakat perlu diberi jalan untuk masuk dalam proses politik, sementara kader lama perlu dihargai berasas pengalaman dan kontribusinya. Partai nan sehat semestinya bisa mempertemukan semua unsur tersebut dalam proses rekrutmen nan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hubungan partai dengan masyarakat juga perlu diperbaiki. Jangan sampai rakyat hanya dicari menjelang pemilu, lampau dilupakan setelah bunyi diperoleh. Partai semestinya datang di antara dua pemilu, mendengarkan persoalan masyarakat, memperjuangkan aspirasi melalui lembaga legislatif, sekaligus menjelaskan kepada publik apa nan sudah dan belum sukses dilakukan. Petani, buruh, pelaku UMKM, nelayan, anak muda, masyarakat desa, dan golongan masyarakat lainnya memerlukan saluran politik nan betul-betul bekerja. Kalau partai datang secara konsisten, politik tidak berakhir pada urusan memilih dan dipilih, tetapi menjadi proses membangun hubungan antara rakyat dan negara.

Dalam pandangan Edmund Burke, partai politik bukan sekadar kumpulan orang nan mengejar kekuasaan, melainkan golongan nan dipersatukan oleh prinsip tertentu untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Gagasan tersebut relevan untuk memandang kondisi kepartaian Indonesia hari ini. Masyarakat semestinya dapat mengetahui apa nan diperjuangkan sebuah partai, gimana sikapnya terhadap persoalan publik, serta apa nan membedakannya dari partai lain. Kalau identitas partai hanya ditentukan oleh siapa tokohnya dan berapa besar kesempatan menang dalam pemilu, politik bakal mudah kehilangan substansinya. Partai semestinya mempunyai pendapat nan bisa diuji, kader nan bisa dipertanggungjawabkan, dan kerja politik nan dapat dilihat masyarakat.

Karena itu, pembahasan mengenai parliamentary threshold 5 persen kudu dilakukan dengan hati-hati dan terbuka. Angka tersebut bukan sekadar nomor administratif, karena di baliknya terdapat bunyi rakyat nan bakal menentukan siapa nan memperoleh bangku di parlemen dan siapa nan tidak. Penyederhanaan partai memang dapat menjadi salah satu tujuan dalam penataan sistem pemilu, tetapi penyederhanaan tidak boleh hanya berfaedah semakin sedikit partai di DPR. nan lebih krusial adalah apakah partai-partai nan berada di parlemen betul-betul semakin kuat dalam menjalankan kegunaan representasi, pengawasan, legislasi, dan pendidikan politik masyarakat.

Di sinilah partai politik perlu memahami bahwa perubahan patokan tidak boleh hanya dilihat dari perspektif kepentingan elektoral jangka pendek. Sistem pemilu semestinya menjadi sarana untuk memperbaiki kualitas demokrasi. Kalau sebuah partai mau mempunyai posisi kuat di parlemen, maka kekuatan tersebut semestinya dibangun melalui kepercayaan masyarakat, kerja politik, kaderisasi, dan gagasan. Bukan hanya melalui kreasi patokan nan menguntungkan partai tertentu. Sebab, patokan pemilu dapat berubah, tetapi kepercayaan masyarakat tidak dapat dipaksakan melalui pasal demi pasal.

Putusan MK mengenai presidential threshold juga memberikan pelajaran penting. Ketika sebuah ketentuan telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, tidak perlu lagi daya politik dihabiskan untuk mencari langkah menghidupkannya kembali melalui corak lain. Lebih baik partai menyesuaikan diri dengan sistem nan baru dan membuktikan bahwa mereka bisa berkompetisi secara sehat. Pintu pencalonan telah dibuka lebih luas. Sekarang partai tinggal menunjukkan siapa nan mereka punya dan apa nan mereka tawarkan kepada rakyat.

Pada akhirnya, kualitas kerakyatan tidak hanya ditentukan oleh jumlah partai nan berada di parlemen alias besarnya periode pemisah nan ditetapkan. Kualitas kerakyatan sangat berjuntai pada kualitas partai politik itu sendiri. Partai nan kuat bukan hanya partai nan mempunyai banyak kursi, tetapi partai nan bisa melahirkan kader, menjaga gagasan, membuka ruang regenerasi, datang di tengah masyarakat, dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan politiknya. Kalau partai mau parlemen lebih sederhana, perkuat dulu organisasinya. Kalau mau menghasilkan pemimpin nasional, perbaiki kaderisasinya. Kalau mau mendapatkan kepercayaan rakyat, datang sebelum dan sesudah pemilu.

Presidential threshold sudah dihapus oleh MK. Tidak perlu lagi menghabiskan daya untuk mengutak-atik keputusan tersebut. Justru sekarang saatnya partai politik membuktikan diri. Pintu pencalonan nan lebih terbuka bukan hanya memberikan peluang, tetapi juga membawa tanggung jawab nan lebih besar. Rakyat akhirnya mempunyai argumen untuk bertanya lebih jauh kepada setiap partai: siapa kader nan disiapkan, apa gagasannya, gimana rekam jejaknya, dan sudah sejauh mana partai tersebut bekerja untuk kepentingan masyarakat.

Sebab, setelah presidential threshold dihapus, partai politik tidak lagi diuji oleh keahlian memenuhi nomor pencalonan. Mereka diuji oleh keahlian nan jauh lebih penting: melahirkan pemimpin dan meyakinkan rakyat tanpa kudu berlindung di kembali angka.

Pria di Bandung Barat berinisial MSA (25) ditangkap usai tergabung dalam grup WA berjudul True Crime Community.

Grup tersebut diduga berisi organisasi nan membahas soal tindakan tindak pidana kejahatan langkah pembuatan senjata dan perakitan bahan peledak alias bom.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan, mengatakan bahwa pihaknya saat ini tetap mendalami lebih lanjut mengenai titik-titik letak pengincaran MSA dalam penembakan senjata rakitannya alias peledakan peledak nan diracik.

"Kemudian untuk sasarannya, untuk sasaran saat ini tetap dalam pendalaman penyidikan, ya. Jadi belum ada sasaran untuk peledakan maupun penembakan. Ini tetap eksistensi di grup itu saja nan itu jadi modal andaikan bisa melakukan sesuatu," kata Hendra saat konvensi pers di Polda Jabar, Kamis (17/9).

Ia menyampaikan, MSA cukup aktif dalam grup tersebut ialah mau menjadi seorang motivator alias mahir dalam pembuatan bahan peledak.

Ia merupakan partisipan di grup tersebut nan paling aktif membagikan langkah merakit senjata hingga mempraktikkan peledakan bom.

"Adapun motif dari nan berkepentingan ini adalah menjadi motivator dalam grup WA tadi nan merupakan organisasi kasus kejahatan nyata dengan memberikan tutorial langkah pembuatan bahan peledak, memberikan info langkah mendapatkan bahan-bahan nan dibutuhkan untuk membikin bahan peledak, membikin dan mempraktikkan langsung peledakan bahan peledak nan telah dibuat oleh tersangka nan kemudian di video," ucapnya.

"Dan kemudian di-upload, dikirim ke WA tadi agar tersangka dianggap sebagai mahir dalam pembuatan bahan peledak. Ini ada motivasi secara pribadi nan dirinya dianggap mahir buat golongan di situ, ya," lanjutnya.

Berdasarkan pemeriksaan sejauh ini, kata dia, MSA tidak tergabung dalam golongan manapun selain di grup WA tersebut.

"Kemudian untuk kelompok, berasas investigasi sementara tersangka MSA tidak terafiliasi dengan organisasi alias golongan tertentu, melainkan baru menjadi partisan grup WA True Crime Community ini, ya," ujar dia.

Tersangka MSA ditangkap di sebuah rumah nan bertempat tinggal di Parigilame Nomor 84/23 RT 03 RW 08, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, pada Jumat (11/9) sekitar pukul 15.00 WIB.

Dari penangkapan tersebut, polisi menyita sejumlah peralatan bukti ialah mortir dan proyektil peluru tank spesifikasi diameter 8,8 cm, panjang 44 cm, dan kaliber 75–18 mm.

Selain itu, polisi juga mengamankan 50 peluru sunyi dan peluru tajam kaliber 5,5, serta kurang lebih 13 jenis bahan kimia racikan nan dibeli dan diolah sendiri oleh tersangka. Polisi turut menyita casing granat, tiga buah laras senjata api, satu buah pelatuk, beserta peralatan bukti pendukung lainnya.

MSA diancam dengan pasal berlapis ialah Pasal 306 KUHP, Pasal 246 dan/atau Pasal 247.

Pasal 306 KUHP tentang tindak pidana kepemilikan dan penguasaan senjata api, amunisi, alias bahan peledak secara terlarangan (tanpa hak) dengan ancaman balasan 15 penjara.

Pasal 246 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum dengan ancaman balasan 4 tahun penjara.

Kemudian, Pasal 247 KUHP tentang tindak pidana penghasutan nan disiarkan, disebarluaskan, alias ditunjukkan kepada umum melalui beragam sarana, termasuk teknologi informasi.

"Di sini ancaman pidananya adalah 4 tahun dan denda Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta," ujar dia.

MSA (25), laki-laki di Bandung Barat nan merakit senjata hingga bahan peledak dan tergabung dalam grup WA True Crime Community belajar secara otodidak. Polisi menyebut MSA sebagai lone wolf alias pelaku kejahatan nan bertindak seorang diri.

"Jadi rekan-rekan sekalian, ketika tidak terafiliasi alias terafiliasi juga, jika dia melakukan secara perorangan, kita nih biasa istilahnya sebagai lone wolf gitu. Nah, ini mungkin dikategorikan seperti itu," kata Kanit 1 Subdit 1 Keamanan Negara (Kamneg) Ditreskrimum Polda Jabar, AKP David Jou, di Mapolda Jabar, Kamis (17/9).

David menyampaikan, MSA belajar merakit peledak melalui platform YouTube.

Kemudian, dalam perakitan senjata, dia terinspirasi dari video-video kejahatan nan dia temukan.

"Tersangka MSA ini secara otodidak dari YouTube terhadap kejahatan-kejahatan nan sudah terjadi. Salah satu contoh peledak panci nan pernah terjadi di wilayah norma Andir. Mengadopsi kejahatan itu sehingga terinspirasi tersangka MSA untuk membikin dan berencana bakal mencoba kembali. Namun, langkah kami telah lakukan ialah preventif," ujar dia.

"Selanjutnya terhadap senjata api ini, senjata api ini pernah dilakukan terhadap kejahatan pembunuhan Presiden saya lupa. Namun, ini videonya menginspirasi dia. Termasuk bahan-bahan peledak lain, itu terinspirasi dari semua kejahatan-kejahatan ekstrem nan pernah terjadi," tambahnya.

Setelah mempelajari perakitan peledak dan senjata, MSA kemudian membeli bahan-bahannya secara mandiri.

"Kemudian dia menelusuri bahan-bahannya dan dia beli di sekitar sini. Ya bahannya ada, ya. Ada di masyarakat nan bisa dia beli. Tetapi transaksinya kelak bakal bisa didalami dan disampaikan oleh penyidik. Mungkin pembeliannya apakah ada nan Shopee, apakah ada nan di pasar dan sebagainya," ujarnya.

Ia mengungkapkan, MSA belajar alias mendalami perakitan senjata dan bahan peledak sejak duduk di Sekolah Menengah Pertama (SMP).

"Semenjak SMP. Tersangka berumur 25 tahun untuk saat ini. Ya, keahlian dia untuk menganalisa, dia punya kelebihanlah untuk belajar secara otodidak," kata dia.

Sebelumnya, Polda Jabar menangkap seorang laki-laki berinisial MSA (25). Ia diduga terlibat alias sebagai partisan dalam grup WA berjudul True Crime Community.

Grup tersebut diduga berisi soal tindakan tindak pidana kejahatan langkah pembuatan senjata dan perakitan bahan peledak alias bom.

Tersangka ditangkap di sebuah rumah di Parigilame Nomor 84/23 RT 03 RW 08, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat pada Jumat, 11 September 2026 sekitar pukul 15.00 WIB.

Selain itu, polisi juga mengamankan 50 peluru sunyi dan peluru tajam kaliber 5,5, serta kurang lebih 13 jenis bahan kimia racikan nan dibeli dan diolah sendiri oleh tersangka. Polisi turut menyita casing granat, tiga buah laras senjata api, satu buah pelatuk, beserta peralatan bukti pendukung lainnya.

MSA diancam dengan pasal berlapis ialah Pasal 306 KUHP, Pasal 246 dan/atau Pasal 247.

Pasal 306 KUHP tentang tindak pidana kepemilikan dan penguasaan senjata api, amunisi, alias bahan peledak secara terlarangan (tanpa hak) dengan ancaman balasan 15 penjara.

Pasal 246 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum dengan ancaman balasan 4 tahun penjara.

Kemudian, Pasal 247 KUHP tentang tindak pidana penghasutan nan disiarkan, disebarluaskan, alias ditunjukkan kepada umum melalui beragam sarana, termasuk teknologi info dengan ancaman balasan 4 tahun penjara dan denda Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap pemerintah dan DPR mulai mengkaji pengangkatan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan pemadam kebakaran (Damkar) dari PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Hal itu dibahas dalam pertemuan pemerintah dengan ketua DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9). Pembahasan kemudian bakal dilanjutkan pekan depan.

“Nah, untuk masalah lintas pekerjaan ada lagi, seperti Satpol PP, Damkar, ini kelak bakal sedang dikaji untuk dirapatkan lagi mungkin minggu depan. Saya kira itu,” kata Tito.

Tito mengatakan pemerintah tetap perlu menghitung jumlah personel Satpol PP dan Damkar di masing-masing wilayah sebelum menentukan langkah selanjutnya, termasuk mengenai pengajuan anggaran.

“Dibicarakan minggu depan,” kata Tito.

“Kita lihat dulu jumlahnya. Jumlahnya mereka berapa nan Damkar, berapa nan Satpol PP per wilayah itu kita hitung betul,” sambungnya.

Ia menjelaskan pembahasan tersebut merupakan bagian dari pembicaraan mengenai status PPPK, baik PPPK paruh waktu maupun penuh waktu. Menurut Tito, pemerintah sedang membahas kemauan agar PPPK paruh waktu dapat menjadi penuh waktu, sedangkan PPPK penuh waktu dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Membahas mengenai masalah PPPK ya. PPPK nan paruh waktu maupun nan penuh waktu, dan ASN. Karena jumlah ASN kita itu lebih kurang 6 juta dan nyaris 80% itu adalah nan di daerah,” katanya.

“Makanya, Kemendagri kan sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah,” tambah Tito.

Menurut Tito, terdapat kemauan agar PPPK paruh waktu dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Sementara itu, PPPK penuh waktu diharapkan dapat menjadi PNS.

“Jadi ada kemauan mereka agar nan paruh waktu bisa menjadi penuh waktu, nan penuh waktu bisa menjadi PNS,” tuturnya.

Tito kemudian menjelaskan pembahasan nan saat ini telah lebih dulu dilakukan untuk tenaga guru. Ia menyebut terdapat sekitar 172 ribu pembimbing nan masuk dalam pembahasan tersebut.

“Nah, itu nan pembimbing itu ada lebih kurang ada 172.000 lebih jika nggak salah,” pungkasnya.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Juda Agung memastikan pemerintah tetap menjaga defisit APBN di bawah 3 persen, meski DPR tengah membahas kemungkinan perubahan pemisah defisit dalam revisi Undang-Undang Keuangan Negara.

"Kita tetap konsisten di bawah 3 persen,” ucap Juda saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis (17/9).

Juda mengatakan pemerintah memilih mempertahankan defisit di bawah 3 persen untuk menjaga kredibilitas fiskal dalam negeri.

"Iya itu menjaga kredibilitas dari fiskal, maksudnya itu,” lanjutnya.

Pernyataan ini disampaikan Juda menanggapi pembahasan DPR mengenai pemisah defisit anggaran dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Keuangan Negara.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun sebelumnya mempertanyakan ketentuan pemisah defisit 3 persen nan selama ini menjadi referensi pengelolaan fiskal pemerintah.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) mengenai RUU Keuangan Negara pada Kamis (17/9), Misbakhun mengatakan nomor defisit 3 persen bukan merupakan norma nan secara definitif tercantum dalam undang-undang.

"Orang mengatakan defisit 3 persen, saya tanya di pasal berapa? nggak ada nan bisa menyebutkan. Defisit itu bukan norma,” kata Misbakhun.

Misbakhun juga menyebut Indonesia memerlukan ruang ekspansi fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap).

"Kita mempunyai momentum untuk keluar dari middle income trap membawa 233 juta rakyat itu keluar dari penghasilan menengah, menuju penghasilan tinggi. Itu kan butuh ekspansi pertumbuhan,” ujar Misbakhun.

"Bagaimana langkah mencapai ekspansi pertumbuhan itu jika kita nge-lock di sana? Kita itu selalu membicarakan defisit 3 persen,” lanjutnya.

Ilustrasi kunyit.(Dok. Magnific)

KUNYIT selama ini lebih dikenal sebagai ramuan dapur nan memberikan warna kuning unik pada masakan. Namun, rempah nan kerap digunakan dalam kuliner Nusantara ini rupanya menyimpan segudang faedah bagi kesehatan. Kandungan kurkumin di dalamnya menjadi salah satu senyawa utama nan banyak dikaitkan dengan beragam faedah medis.

Kunyit mengandung beragam nutrisi krusial seperti karbohidrat, protein, kalium, fosfor, kalsium, unsur besi, dan vitamin C. Selain itu, kunyit juga mempunyai senyawa dengan sifat antioksidan, antiinflamasi, dan antimikroba nan berpotensi besar dalam mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.

Dari Nyeri Sendi hingga Kolesterol

Salah satu manfaat kunyit nan paling menonjol adalah membantu meredakan nyeri akibat osteoarthritis. Penelitian menunjukkan bahwa ekstrak kunyit dapat mengurangi rasa nyeri lantaran mempunyai pengaruh antiradang dan antinyeri nan kuat. Bahkan, efektivitasnya disebut nyaris setara dengan ibuprofen dalam mengatasi indikasi osteoarthritis.

Manfaat lainnya berangkaian erat dengan kesehatan jantung. Kunyit diketahui dapat membantu membikin tembok pembuluh darah menjadi lebih rileks dan elastis, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Sifat antioksidan dan antiinflamasinya juga berkedudukan krusial dalam mencegah pembentukan plak serta pengerasan pembuluh darah (aterosklerosis).

Tak berakhir di situ, kunyit juga dikaitkan dengan kesehatan kulit, termasuk membantu mengatasi jerawat, eksim, dan psoriasis. Bagi kaum perempuan, kandungan kurkumin dalam kunyit juga disebut dapat membantu meringankan indikasi sindrom pramenstruasi (PMS) dan kram saat menstruasi.

Kurkumin, Gula Darah, dan Kesehatan Mental

Dalam sistem pencernaan, kurkumin dapat membantu mengatasi sejumlah gangguan, seperti irritable bowel syndrome (IBS), dispepsia, tukak lambung, hingga pankreatitis. Konsumsi kunyit secara rutin juga diketahui dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL) dan trigliserida dalam darah.

Selain itu, kurkumin berkedudukan dalam menjaga kestabilan kadar gula darah serta mencegah resistensi insulin, nan sangat krusial bagi penderita diabetes. Studi juga menunjukkan bahwa konsumsi kunyit dapat membantu mengurangi indikasi depresi dan mendukung efektivitas kerja obat antidepresan.

Jangan Dikonsumsi Berlebihan

Meski mempunyai banyak manfaat, klaim bahwa kunyit dapat mengobati usus buntu adalah mitos. Hingga saat ini, belum ada penelitian ilmiah nan membenarkan klaim tersebut.

Meskipun alami, juga diingatkan agar kunyit tidak dikonsumsi secara berlebihan. Konsumsi dalam dosis nan terlalu tinggi dapat memicu pengaruh samping seperti gangguan pencernaan, sakit kepala, mual, hingga munculnya ruam pada kulit.

Jika Anda berencana mengonsumsi kunyit dalam corak suplemen sebagai pendamping pengobatan medis, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan master terlebih dahulu. Pastikan pula suplemen nan dipilih telah terdaftar di BPOM untuk menjamin keamanan dan kualitas produknya. (Alodokter/H-3)

Jakarta, CNBC Indonesia - Fiji menetapkan HIV sebagai krisis nasional setelah jumlah pemeriksaan baru melonjak 27% pada 2025. Pemerintah cemas penularan nan sebelumnya banyak mengenai pengguna narkoba suntik sekarang semakin meluas ke masyarakat.

Pemerintah Fiji menyebut sebanyak 2.016 orang didiagnosis HIV sepanjang 2025. Dalam pernyataan nan diunggah di Facebook, pemerintah juga memperkirakan sekitar satu dari setiap 60 orang dewasa di negara kepulauan Pasifik tersebut hidup dengan HIV.

Direktur Eksekutif UNAIDS Winnie Byanyima mengatakan Fiji telah meningkatkan langkah penanganan lantaran menyadari situasi nan semakin mendesak. "Fiji telah menyadari urgensi situasi saat ini dan meningkatkan langkah penanganannya," ujar Byanyima, seraya menyebut kondisi tersebut sebagai pengingat bahwa AIDS belum berhujung seperti dikutip Reuters, Kamis (17/9/2026).

Sebanyak 59 bayi juga tercatat lahir dengan HIV pada tahun lalu, dengan 18 di antaranya meninggal sebelum berumur satu tahun. Pemerintah mengatakan ekspansi tes membantu mendeteksi lebih banyak jangkitan sehingga pengobatan dapat diberikan lebih dini.

Menurut UNAIDS, Fiji mengalami salah satu lonjakan jangkitan HIV baru paling tajam di dunia. Dari sekitar 9.100 orang nan diperkirakan hidup dengan HIV pada 2025, hanya 39% nan mengetahui status mereka dan sekitar 22% menerima pengobatan antiretroviral.

UNAIDS menyebut, dari kasus nan diketahui jalur penularannya, lebih dari separuh berangkaian dengan hubungan seksual, sementara lebih dari 42% mengenai penggunaan narkoba suntik. Badan tersebut mendukung rencana Fiji memperluas jasa jarum dan perangkat suntik serta akses terhadap pre-exposure prophylaxis (PrEP) untuk mengurangi akibat penularan.

Pemerintah Fiji berencana memperluas akses tes HIV gratis, sukarela, dan rahasia, sekaligus memperkuat jasa pencegahan, harm reduction, serta pengobatan. Pemerintah juga membentuk subkomite kabinet nan terdiri dari lima menteri untuk mengatasi beragam halangan dalam penanganan epidemi tersebut.

Pemerintah menegaskan diskriminasi terhadap orang nan hidup dengan HIV merupakan tindakan terlarangan dan jasa HIV tersedia di seluruh wilayah Fiji. Meski demikian, tingkat prevalensi nan diperkirakan satu dari 60 orang dewasa tetap lebih rendah dibandingkan sejumlah wilayah Afrika, nan menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencapai nyaris satu dari 35 orang dewasa.

(sef/sef) [Gambas:Video CNBC]

Dari penggeledahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN, tim interogator membawa tiga koper nan berisi sejumlah peralatan bukti mengenai perkara.

Budi menyebut peralatan bukti tersebut berupa arsip dan peralatan bukti elektronik (BBE).

"Untuk peralatan bukti nan diamankan oleh interogator dalam penggeledahan hari ini ada sejumlah arsip dan peralatan bukti elektronik nan tentunya berangkaian dengan proses dan sistem layanan-layanan nan ada di Kementerian ATR/BPN tersebut," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK.

Barang bukti tersebut bakal ditelaah dan dianalisis untuk membantu interogator memperjelas bangunan perkara serta peran pihak-pihak nan terlibat.

"Sehingga menjadi terang gimana gedung konstruksi, siapa saja pihak-pihak nan punya peran krusial, ya," terang Budi.

"Baik pihak-pihak nan sudah ditetapkan sebagai tersangka ataupun tetap ada pihak-pihak lain nan jika kelak berasas perangkat bukti nan ditemukan punya peran krusial," sambungnya.

KPK juga membuka kemungkinan mengembangkan investigasi berasas perangkat bukti nan ditemukan dalam penggeledahan.

"Sehingga permasalahan-permasalahan nan ada di Kementerian ATR/BPN ini bisa seluruhnya terungkap," jelas Budi.

"Karena ini krusial untuk ke depannya, krusial untuk melakukan pencegahan sehingga kelak juga tajam, konkret, ya, sesuai dengan permasalahan-permasalahan nan terungkap dalam perkara ini," imbuhnya.

Jakarta -

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto berbareng Wakil PM Malaysia Ahmad Zahid Hamidi resmi menandatangani Nota Kesepahaman di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Kamis (17/9). Penandatanganan ini menandai penguatan kerja sama bilateral kedua negara dalam mengakselerasi pembangunan area perdesaan.

"Kami berambisi MoU ini bukan hanya sekedar arsip nan tak bernilai, tapi kami mau penerapan itu bisa dieksekusi, lantaran sejatinya kita diberi mandat oleh rakyat, mau memberikan nan terbaik buat kesejahteraan rakyat," ujar Yandri dalam keterangan tertulis, Kamis (17/9/2026).

Sebagai langkah awal, kedua negara bakal membentuk Tim Kerja untuk mematangkan penerapan kerja sama di sektor perdesaan. Tim ini bekerja menyusun beragam program konkret nan mengangkat model pengembangan Kemendes PDT, termasuk desa ekspor dan desa wisata.

"Kami punya desa ekspor. Saya sebagai Menteri Desa sudah melepas ekspor perdana dari Jawa Timur di Kabupaten Pacitan, gula aren organik ke Malaysia," tutur Yandri.

Menurutnya, kerja sama tersebut dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi produk-produk nan dihasilkan dari desa di Tanah Air untuk dipasarkan ke Malaysia. Selain desa ekspor, kerja sama dengan Malaysia juga dapat diarahkan pada pengembangan desa wisata melalui promosi dan kunjungan visitor kedua negara ke desa-desa.

"Pengembangan kerja sama dilakukan melalui pertukaran pengalaman dan info antara Indonesia dan Malaysia dalam pembangunan perdesaan," ungkap Yandri.

Saat ini, tetap terdapat pekerjaan besar dalam pembangunan desa di Indonesia. Dari total 75.266 desa tetap terdapat desa-desa nan masuk kategori desa tertinggal dan sangat tertinggal.

Wakil PM Malaysia Ahmad Zahid Hamidi juga berambisi kerjasama antara Indonesia dan Malaysia bisa melahirkan beragam program percepatan pembangunan perdesaan. Sinergi ini ditargetkan memberi akibat langsung terhadap peningkatan kemajuan desa sekaligus kesejahteraan masyarakat di kedua negara.

"Kita berambisi kerja sama ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya," pungkasnya.

Adapun bagian kerja sama itu meliputi peningkatan kapabilitas pengelolaan desa, digitalisasi untuk kemajuan perdesaan, pengembangan kewirausahaan perdesaan dan pengembangan upaya desa, ekowisata dan agrowisata, pendidikan dan training vokasi dan teknis untuk pemuda desa, serta pengentasan kemiskinan.

Lingkup kerja sama kedua negara mencakup peningkatan kapabilitas pengelolaan desa, digitalisasi untuk kemajuan perdesaan, pengembangan kewirausahaan, serta pengelolaan ekowisata dan agrowisata perdesaan. Sektor ini turut diperluas melalui penyediaan pendidikan dan training vokasi hingga program pengetasan kemiskinan.

Agenda ini dihadiri oleh Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Muzafar Shah Mustafa berbareng jejeran pejabat Kementerian Kemajuan Desa dan Kementerian Luar Negeri Malaysia. Sementara itu, Mendes Yandri didampingi oleh Wamendes PDT Ahmad Riza Patria, Sekjen Kemendes Taufik Madjid, serta para Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Kemendes PDT.

(anl/ega)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta. Sidang pertama DEN pada 2026 tersebut membahas sejumlah langkah strategis untuk memastikan ketahanan sekaligus memperkuat kemandirian daya nasional di tengah dinamika geopolitik global.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan sidang turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming selaku Wakil Ketua DEN serta seluruh personil DEN dari unsur pemerintah dan pemangku kepentingan.

Salah satu perhatian utama dalam sidang tersebut adalah memastikan kesiapan daya nasional tetap terjaga di tengah perkembangan geopolitik dunia. Bahlil menyampaikan bahwa berasas pembahasan dalam sidang, stok bahan bakar minyak (BBM) dan persediaan nasional saat ini berada pada kisaran 18 hingga 20 hari.

"Hal-hal nan kita telaah adalah sudah peralatan tentu menyikapi geopolitik nan terjadi dengan memastikan kesiapan daya nasional kita kudu cukup. Saya sampaikan bahwa dalam rapat tadi juga kami mendiskusikan dan mendapat pengarahan langsung dari Bapak Presiden bahwa kesiapan untuk stok BBM kita, persediaan nasional kita berada di nomor 18-20 hari. Jadi tetap alhamdulillah clear," kata Bahlil usai rapat di Istana Presiden, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Selain itu, Prabowo juga memberikan pengarahan untuk memperkuat kemandirian daya jangka panjang. Salah satunya dengan menyiapkan langkah pengembangan E50 setelah pemerintah menjalankan program biodiesel B50.

Menurut Bahlil, kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat keahlian Indonesia memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri, di mana konsumsi solar nasional saat ini mencapai sekitar 39 juta kiloliter per tahun, sedangkan konsumsi bensin berada pada kisaran 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun.

Upaya memperkuat kesiapan daya nasional juga bakal dilakukan melalui peningkatan produksi minyak dan gas bumi. Pemerintah bakal mendorong eksplorasi besar-besaran terhadap cekungan dan blok minyak, sekaligus mengoptimalkan sumur-sumur nan telah berproduksi dengan pemanfaatan teknologi.

"Termasuk di dalamnya tadi Bapak Presiden memerintahkan untuk memantau mengenai dengan sumur-sumur rakyat nan 45 ribu itu kudu dilakukan secara ahli dan kemudian tidak boleh ada pelanggaran alias dijual ke tempat lain," tutur Bahlil.

Prabowo turut menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku upaya dalam merumuskan kebijakan daya nasional. Kolaborasi ketiga unsur tersebut dinilai krusial untuk menjawab kebutuhan daya Indonesia dalam jangka panjang.

"Hal-hal lain juga tadi pengarahan Bapak Presiden kepada kami, bahwa kudu kita melakukan kerja sama nan baik antara akademisi, pelaku usaha, dengan pemerintah dalam membikin kebijakan daya ke depan," ujar Bahlil.

Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) juga dibahas dalam rapat. Pemerintah berencana membentuk badan untuk penguatan kelembagaan tata kelola sektor migas nan bakal berada langsung di bawah Presiden.

"Hal nan tidak kalah pentingnya pengarahan Bapak Presiden kaitannya dengan rancangan Undang-Undang Migas nan dilaporkan oleh Dewan Energi Nasional bahwa kita bakal memperkuat dengan lembaga ini bakal berada langsung di bawah Bapak Presiden. Kami sebagai Menteri Teknis bakal menjalankan apa nan diperintahkan oleh pengarahan Bapak Presiden," pungkas Bahlil.

(eva/zap)

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan pemerintah terus membahas penataan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik paruh waktu maupun penuh waktu. Langkah tersebut diarahkan untuk memberikan ketenangan bagi para pegawai, terutama tenaga guru.

Tito menjelaskan pembahasan tersebut krusial lantaran sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN) berada di daerah. Kondisi ini membikin Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina dan pengawas pemerintahan wilayah memberikan perhatian terhadap rumor tersebut.

"Karena jumlah ASN kita itu lebih kurang 6 juta, dan nyaris 80 persen itu ada di daerah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (17/9/20260.

Hal itu disampaikannya usai mengikuti Rapat Koordinasi Membahas Status PPPK dan PPPK Paruh Waktu Lintas Profesi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Pada rapat tersebut, pemerintah menampung aspirasi agar PPPK paruh waktu dapat beranjak menjadi penuh waktu. Sedangkan PPPK penuh waktu mempunyai kesempatan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Terkait tenaga guru, Tito menyebut terdapat lebih dari 172 ribu pembimbing nan masuk dalam pembahasan. Mereka nantinya diupayakan mengikuti tes sebagai bagian dari proses penataan status kepegawaian.

"Tadi kesimpulannya bakal diupayakan mereka untuk ikut semacam ada tes dan kemudian kelak dijadikan pegawainya Kemendikdasmen (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) jika lulus," katanya.

Tito juga menekankan bagi peserta nan belum lulus, status mereka tetap dipertahankan. Mereka tidak bakal diberhentikan alias dirumahkan, sementara pembiayaan tetap diupayakan melalui anggaran nan telah disiapkan pemerintah.

"Kalau nggak lulus ya tetap mereka statusnya dipertahankan, nggak dipecat alias dirumahkan, tidak. Tapi tetap dibiayai oleh Kemendikdasmen dari Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sekolah nan langsung dari Kemendikdasmen kepada sekolah itu," jelasnya.

Tito berambisi PPPK paruh waktu dapat memenuhi ketentuan sehingga bisa beranjak menjadi penuh waktu. Begitu pula dengan PPPK penuh waktu nan diharapkan dapat memenuhi persyaratan untuk menjadi PNS.

"Kalau misalnya tidak lulus tahun ini ya boleh ikut lagi tahun berikutnya, kira-kira seperti itu. Intinya untuk memberikan ketenangan kepada ASN nan paruh waktu maupun nan penuh waktu ya, terutama guru," paparnya.

Selain tenaga guru, pemerintah juga bakal membahas penataan PPPK lintas profesi, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar). Pembahasan lebih lanjut bakal dilakukan dengan memandang jumlah pegawai di masing-masing daerah.

"Nah untuk masalah lintas pekerjaan ada lagi, seperti Satpol PP, Damkar ini kelak bakal sedang dikaji untuk dirapatkan lagi mungkin minggu depan," pungkasnya.

(anl/ega)

Trotoar di Jalan Raya Sawangan, Depok, Jawa Barat (Jabar), ambles dan belum diperbaiki hingga saat ini. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok pun menyampaikan permohonan maaf mengenai kondisi tersebut.

"Mohon maaf ya ada keterlambatan, tapi kita sudah anggarkan dan sudah ada pemenang tendernya, hanya memang kita belum berkontrak," ujar Kadis PUPR Yodi Joko dalam keterangannya, Kamis (17/9/2026).

Yodi mengungkapkan argumen hingga saat ini trotoar itu belum diperbaiki. Dia mengatakan Pemkot Depok sudah berkonsultasi ke BPKP mengenai perihal ini

"Jadi di kesempatan ini saya sampaikan kita sudah berkonsultasi ke Inspektorat dan ke BPKP. Kita lagi melakukan potret awal dulu untuk kemudian menetapkan status kejadian kemarin, apakah termasuk force majeure alias tidak," katanya.

"Makanya kita belum melakukan perjanjian meskipun sudah ada pemenangnya, seperti itu," tambahnya.

Dia memastikan, setelah ada perkembangan mengenai perjanjian pemenang tender, Pemkot Depok segera memperbaiki terowongan itu.

"Nanti kita tunggu dari Inspektorat gimana perkembangannya. Setelahnya kita bisa lakukan tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan ke depannya kelak nan diatur oleh perjanjian dan sebagainya," ungkapnya.

Dia menjelaskan perbaikan trotoar ini memang butuh konsultasi dengan sejumlah pihak. Menurutnya, jika semua pihak sudah menyepakati perbaikan ini, trotoar itu langsung diperbaiki.

"Ya, setelah kami berkonsultasi, memang kudu ditentukan dulu statusnya. Jadi apakah ini termasuk force majeure alias bukan, dan lain sebagainya. Nanti kita coba konsultasi ke Inspektorat dulu, kelak Inspektorat memberikan fatwanya seperti apa, kelak baru kita tindak lanjuti," ucapnya.

Setahun Dibangun Sudah Ambles

Diketahui, trotoar di Jalan Raya Sawangan, Depok, Jawa Barat (Jabar), ambles. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menggelontorkan Rp 1 miliar untuk memperbaiki trotoar nan baru setahun digunakan tersebut.

"Trotoar ini merupakan bagian dari proyek penataan Kali Cabang Tengah nan dikerjakan pada 2023 untuk tahap pertama dan Februari 2025 untuk tahap kedua, dengan total anggaran Rp 9,7 miliar," kata Kepala DPUPR Kota Depok Yodi Joko Bintoro, dilihat dari situs Pemkot Depok, Selasa (4/8).

"Perbaikan trotoar nan longsor dijadwalkan berjalan pada Agustus 2026 menggunakan biaya BTT lebih dari Rp 1 miliar," tambahnya.

Dia menyebut titik longsor mempunyai panjang sekitar 60 meter dengan tinggi mencapai 3 meter. Saat ini, DPUPR Depok tengah menyelesaikan tahapan manajemen agar pekerjaan dapat segera dimulai sesuai jadwal.

(dvp/zap)

JAKARTA - Tenaga Ahli Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Fithra Faisal menampik berita nan menyebut pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) akibat tak dapat memenuhi ekspektasi nan diharapkan Presiden Prabowo Subianto.

Fithra menegaskan bahwa pencopotan tersebut sama sekali tidak berangkaian dengan masalah keahlian alias kegagalan sasaran ekonomi. Ia apalagi mengibaratkan situasi tersebut seperti seorang bintang sepak bola nan ditarik keluar pembimbing sesaat setelah mencetak gol.

"Bayangkan dalam sebuah pertandingan sepak bola, Kylian Mbappe mencetak dua gol, dan ketika dia sedang merayakan gol, tiba-tiba (pelatih) Mourinho langsung memanggilnya untuk melakukan pergantian pemain. Itu nan juga terjadi dengan Pak Purbaya, tidak ada masalah. Beliau adalah pencetak gol ulung," kata Fithra dalam program Interupsi, Kamis (17/9/2026).

Sebagai bukti bahwa keahlian ekonomi di bawah kepemimpinan Purbaya tidak bermasalah, Fithra memaparkan sejumlah info pencapaian makroekonomi. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi nasional berada di jalur nan sangat positif.

"Kalau kita lihat gimana pertumbuhan ekonomi kita di kuartal I sebesar 5,61 persen, kuartal II sebesar 5,29 persen, dan secara rata-rata semester I mencapai 5,45 persen. Itu sudah di atas rata-rata 10 tahun terakhir," ujarnya.

Ia menambahkan, jika merujuk pada rentang tahun 2014 hingga 2024 (dengan mengecualikan masa pandemi), rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 5,07 persen. Dari parameter ini, kata Fithra, Purbaya sejatinya telah menorehkan "gol" nan signifikan bagi perekonomian negara.

Dari sisi fiskal, Fithra juga memastikan tidak ada persoalan mendasar. Berdasarkan laporan semester I APBN, pendapatan negara (revenue) tercatat mencapai Rp1.459 triliun alias tumbuh secara year-on-year (yoy) sebesar 21,4 persen. Sementara dari sisi shopping negara tercatat sebesar Rp1.656 triliun dengan pertumbuhan 17,8 persen (yoy). 

Ilustrasi(Antara)

EKSPANSI upaya pembiayaan digital di Indonesia menuntut perusahaan untuk tidak hanya konsentrasi pada pertumbuhan volume, melainkan juga menjaga kualitas portofolio dan manajemen risiko. Kondisi ini mendorong para pelaku industri menempatkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan alias Governance, Risk, and Compliance (GRC) sebagai bagian integral dari strategi upaya mereka.

Dalam praktiknya, tantangan tersebut mendorong transformasi pendekatan GRC agar tidak lagi terbatas pada kegunaan pengawasan dan kepatuhan konvensional. Pemanfaatan teknologi modern, pengolahan data, serta risk intelligence sekarang mulai diintegrasikan untuk membantu perusahaan membaca akibat sekaligus mengambil keputusan upaya secara lebih terukur dan presisi.

Pendekatan Intelligent GRC sebagai Business Enabler

Salah satu pelaku industri nan menerapkan strategi ini adalah PT Indodana Multi Finance (Indodana Finance). Sebagai perusahaan penyedia jasa Buy Now Pay Later (BNPL) nan berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan mengembangkan pendekatan nan disebut Intelligent GRC. Melalui sistem ini, kegunaan GRC diposisikan sebagai business enabler untuk mendukung pertumbuhan upaya dengan akibat nan terkendali.

Strategi tersebut diimplementasikan di tengah ekspansi pembiayaan nan garang namun tetap terukur. Indodana Finance mencatat bahwa penguatan profitabilitas menjadi salah satu parameter utama pertumbuhan bisnis, sementara kualitas portofolio pembiayaan tetap terjaga pada level nan sehat dan aman.

Manajemen menegaskan bahwa pertumbuhan tidak boleh hanya diarahkan pada peningkatan skala upaya semata. Faktor kualitas pembiayaan serta pengelolaan akibat nan terukur dan prudent (kehati-hatian) kudu tetap menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan kebijakan.

Direktur PT Indodana Multi Finance, Iwan Dewanto, menjelaskan bahwa penerapan GRC nan kuat merupakan pondasi utama dalam membangun kepercayaan jangka panjang bagi masyarakat, mitra bisnis, dan regulator. "Melalui pendekatan Intelligent GRC, kami mengubah kegunaan pengawasan menjadi mitra strategis nan memberikan risk intelligence secara tepat untuk mendukung pertumbuhan upaya nan sehat dan berkelanjutan," ujar Iwan pada Kamis (17/9).

Ia menambahkan bahwa keberhasilan penerapan pendekatan ini tercermin langsung pada pertumbuhan untung perusahaan nan signifikan, nan diiringi dengan kualitas Non-Performing Financing (NPF) nan tetap terjaga dengan baik.

Berikut adalah ringkasan parameter dan pencapaian tata kelola PT Indodana Multi Finance berasas info perusahaan:

Apresiasi dan Komitmen Terhadap Prinsip ESG

Komitmen kuat dalam menegakkan tata kelola ini membawa Indodana Finance meraih pengakuan di tingkat nasional pada arena TOP GRC Awards 2026. Dalam penghargaan tersebut, Indodana Finance sukses mengantongi predikat TOP GRC Awards 2026 #4 Star. Selain itu, Iwan Dewanto juga dianugerahi penghargaan perseorangan sebagai The Most Committed GRC Leader 2026.

Bagi perusahaan, penguatan kegunaan GRC ini juga berangkaian erat dengan penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam operasional upaya harian. Pemanfaatan teknologi dan info bakal terus diperkuat sejalan dengan peningkatan standar tata kelola perusahaan.

Langkah integrasi antara GRC berbasis industri finansial digital dan prinsip ESG ini diharapkan dapat berkontribusi positif dalam mendorong pertumbuhan industri finansial digital nan tidak hanya sehat, tetapi juga inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aries Marsudiyanto(MI/Dede Susianti)

Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aries Marsudiyanto, menghadiri peresmian pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Bogor Raya 1 di Kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga, Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/9).

Dalam sambutannya, Aries memberikan penekanan unik mengenai penggunaan anggaran negara dalam proyek strategis tersebut. Ia mewanti-wanti agar seluruh proses pembangunan PSEL dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan tepat sasaran.

"Setiap proyek memerlukan dana. Proyek ini juga menyerap biaya Rp2,8 triliun. Itu duit rakyat, minta dipertanggungjawabkan setiap bidang, setiap departemen, setiap lini, untuk selalu mengedepankan pengabdian, pengorbanan pada rakyat. Jangan ada kepentingan-kepentingan diri pribadi," tegas Aries.

Ia juga mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto mengenai integritas aparatur negara dalam mengelola pembangunan. "Bapak Presiden juga selalu menyampaikan, mengingatkan, mengimbau, menasihati setiap saat, bersihkan diri kita masing-masing, sebelum dibersihkan negara," imbuhnya.

Empat Pilar Pembangunan Nasional

Aries menjelaskan bahwa kebijakan Presiden Prabowo saat ini konsentrasi pada empat perihal esensial dalam pembangunan nasional. Keempat pilar tersebut meliputi pangan dan air, energi, teknologi, serta lingkungan hidup (environmental), di mana pengelolaan sampah menjadi bagian krusial di dalamnya.

Menurutnya, PSEL Bogor Raya 1 merupakan terobosan nan mensinergikan aspek teknologi, energi, dan lingkungan. Oleh lantaran itu, dia meminta penguatan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama antar kementerian/lembaga (K/L) untuk mengatasi beragam halangan alias bottleneck nan selama ini terjadi.

"Saya sebagai Kepala BAPPISUS nan mensinergikan seluruh K/L. Saya minta kepada seluruh K/L mengenai untuk selalu komunikasi, koordinasi, kerjasama agar sinergi dan harmonis. Supaya tercipta terobosan-terobosan nan kemarin jadi bottleneck. Ini masalah bangsa nan cukup serius," ungkapnya.

Pembangunan PSEL Bogor Raya 1 diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah di wilayah Bogor, sekaligus mendukung kesiapan daya bagi masyarakat. Fasilitas ini diproyeksikan bisa mengurangi beban TPA Galuga, menekan emisi karbon, membuka lapangan kerja baru, serta memberikan akibat ekonomi positif bagi wilayah Bogor Raya. (E-3)

Jamie Dimon.(Youtube Fortune Magazine)

CEO JPMorgan Chase, Jamie Dimon, memberikan peringatan keras nan ditujukan kepada seluruh masyarakat Amerika Serikat. Peringatan terbaru ini tidak berangkaian dengan suku kembang alias krisis perbankan nan biasa dia komentarkan, melainkan mengenai ancaman nyata terhadap American Dream yang kian menjauh dari jangkauan jutaan keluarga.

Dimon pertama kali menyuarakan kekhawatiran ini pada Maret lampau saat meluncurkan American Dream Initiative. Ia menilai bahwa meskipun angan tersebut tetap ada, aksesnya semakin susah bagi generasi mendatang, nan pada akhirnya bakal memperlambat pertumbuhan ekonomi dan merusak komunitas.

Gelombang Pensiun dan Risiko Aset Rp154.000 Triliun

Laporan terbaru JPMorgan berjudul Powering 10 Million Small Businesses mengungkap info nan mengkhawatirkan. Sekitar 12 juta bisnis di AS, nan mewakili aset senilai nyaris US$10 triliun (sekitar Rp154.000 triliun), diperkirakan bakal beranjak tangan dalam satu dasawarsa ke depan lantaran aspek usia pemiliknya.

Namun, survei terhadap 1.000 pemilik upaya menunjukkan kesenjangan persiapan nan tajam:

• 70% pemilik upaya mengaku tetap berada dalam tahap awal perencanaan suksesi.
• Hanya 8% nan menyatakan telah mencapai tahap perencanaan tingkat lanjut.
• Survei Gallup tahun 2025 apalagi menunjukkan 27% pemilik upaya berumur di atas 55 tahun berencana menutup upaya mereka secara permanen daripada menjual alias mentransfernya.

Kondisi ini dianggap sebagai salah satu kegagalan perencanaan finansial paling konsekuensial dalam ekonomi Amerika saat ini. Jika transisi ini gagal, jutaan lapangan kerja dan ratusan miliar pengeluaran lokal tahunan terancam hilang.

Dampak pada Keamanan Nasional

Risiko itu tidak tersebar merata. JPMorgan mencatat bahwa di industri nan dianggap kritis bagi keamanan nasional, lebih dari separuh perusahaan saat ini dimiliki oleh perseorangan berumur 55 tahun ke atas. Hal ini menjadikan akibat transisi kepemimpinan terkonsentrasi pada sektor-sektor strategis nan menjadi perhatian kreator kebijakan.

Sebagai langkah nyata, JPMorgan berkomitmen memberikan pinjaman sebesar US$80 miliar (sekitar Rp1.232 triliun) untuk upaya mini selama 10 tahun ke depan, termasuk jasa konsultasi transisi dan pendanaan filantropi untuk membantu pemilik upaya menavigasi transfer kepemilikan.

Dorongan Kebijakan di Washington

JPMorgan tidak hanya merilis statistik, tetapi juga mendorong langkah legislatif. Bank raksasa ini mendukung beberapa proposal undang-undang, seperti American Ownership and Resilience Act dan Small Business Succession Planning Act. Mereka juga mendesak Administrasi Bisnis Kecil (SBA) untuk membangun perangkat perencanaan suksesi nasional.

Ironisnya, saat JPMorgan mendesak Washington mengenai suksesi upaya kecil, bank tersebut juga tengah menghadapi pertanyaan suksesi di internal mereka sendiri, mengingat Jamie Dimon sekarang memasuki usia 70 tahun. Dengan triliunan dolar aset nan siap beranjak tangan, gelombang pensiun ini bukan lagi sekadar ramalan masa depan, melainkan hitung mundur nan sudah dimulai. (TheStreet/I-2)

Pengemudi ojek online (ojol) nan diduga menganiaya seorang pembimbing renang wanita berumur 50 tahun di Jalan Tanah Baru Raya, Beji, Depok, telah ditangkap polisi. Pelaku laki-laki berinisial M sekarang ditahan di Polsek Beji.

“Sudah terungkap dan kami amankan di Polsek,” kata Kapolsek Beji Kompol Antonius kepada kumparan, Kamis (17/9).

Kasus penganiayaan tersebut terjadi pada Kamis (10/9) dan telah dilaporkan korban ke Polsek Beji. Berdasarkan salinan laporan polisi nan diterima, saat kejadian korban hendak menuju kolam renang untuk memberikan les privat.

Korban mengendarai sepeda motor dan melintas di letak kejadian. Saat itu, korban memandang seorang laki-laki nan diduga pengemudi ojol hendak menyeberang jalan dan sudah berada di tengah jalan.

Karena jarak nan sudah dekat, korban disebut tidak memungkinkan menghentikan sepeda motornya secara mendadak.

Pria tersebut kemudian diduga emosi dan memukul korban satu kali dengan tangan kosong. Pukulan itu mengenai wajah korban, tepatnya di bagian bibir.

Saat dipukul, korban tetap berada di atas sepeda motornya. Akibat kehilangan keseimbangan, korban kemudian menabrak tiang dan terjatuh ke sisi kanan.

Berdasarkan laporan polisi, korban mengalami luka robek pada bibir bagian atas akibat pukulan tersebut. Korban juga mengalami luka lebam pada lengan dan punggung kedua tangan serta nyeri pada bagian belakang dengkul kanan akibat menabrak tiang dan terjatuh.

Dugaan penganiayaan tersebut dilaporkan dengan Pasal 466 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya sukses mengidentifikasi dan mengamankan terduga pelaku. Saat ini, pelaku telah ditahan di Mapolsek Beji untuk menjalani proses norma lebih lanjut.

Trotoar di Jalan Raya Sawangan, Depok, Jawa Barat (Jabar), ambles dan belum diperbaiki hingga saat ini. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok pun menyampaikan permohonan maaf mengenai kondisi tersebut.

"Mohon maaf ya ada keterlambatan, tapi kita sudah anggarkan dan sudah ada pemenang tendernya, hanya memang kita belum berkontrak," ujar Kadis PUPR Yodi Joko dalam keterangannya, Kamis (17/9/2026).

Yodi mengungkapkan argumen hingga saat ini trotoar itu belum diperbaiki. Dia mengatakan Pemkot Depok sudah berkonsultasi ke BPKP mengenai perihal ini

"Jadi di kesempatan ini saya sampaikan kita sudah berkonsultasi ke Inspektorat dan ke BPKP. Kita lagi melakukan potret awal dulu untuk kemudian menetapkan status kejadian kemarin, apakah termasuk force majeure alias tidak," katanya.

"Makanya kita belum melakukan perjanjian meskipun sudah ada pemenangnya, seperti itu," tambahnya.

Dia memastikan, setelah ada perkembangan mengenai perjanjian pemenang tender, Pemkot Depok segera memperbaiki terowongan itu.

"Nanti kita tunggu dari Inspektorat gimana perkembangannya. Setelahnya kita bisa lakukan tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan ke depannya kelak nan diatur oleh perjanjian dan sebagainya," ungkapnya.

Dia menjelaskan perbaikan trotoar ini memang butuh konsultasi dengan sejumlah pihak. Menurutnya, jika semua pihak sudah menyepakati perbaikan ini, trotoar itu langsung diperbaiki.

"Ya, setelah kami berkonsultasi, memang kudu ditentukan dulu statusnya. Jadi apakah ini termasuk force majeure alias bukan, dan lain sebagainya. Nanti kita coba konsultasi ke Inspektorat dulu, kelak Inspektorat memberikan fatwanya seperti apa, kelak baru kita tindak lanjuti," ucapnya.

Setahun Dibangun Sudah Ambles

Diketahui, trotoar di Jalan Raya Sawangan, Depok, Jawa Barat (Jabar), ambles. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menggelontorkan Rp 1 miliar untuk memperbaiki trotoar nan baru setahun digunakan tersebut.

"Trotoar ini merupakan bagian dari proyek penataan Kali Cabang Tengah nan dikerjakan pada 2023 untuk tahap pertama dan Februari 2025 untuk tahap kedua, dengan total anggaran Rp 9,7 miliar," kata Kepala DPUPR Kota Depok Yodi Joko Bintoro, dilihat dari situs Pemkot Depok, Selasa (4/8).

"Perbaikan trotoar nan longsor dijadwalkan berjalan pada Agustus 2026 menggunakan biaya BTT lebih dari Rp 1 miliar," tambahnya.

Dia menyebut titik longsor mempunyai panjang sekitar 60 meter dengan tinggi mencapai 3 meter. Saat ini, DPUPR Depok tengah menyelesaikan tahapan manajemen agar pekerjaan dapat segera dimulai sesuai jadwal.

(dvp/zap)

Jakarta -

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas menegaskan sikap partainya untuk tetap konsisten berbareng Presiden Prabowo Subianto. Zulhas menyebut PAN telah melalui perjalanan panjang berbareng Prabowo dan sekarang berkomitmen memastikan kebijakan pemerintah dapat melangkah dengan baik.

Hal itu disampaikan Zulhas menjelang peringatan HUT ke-28 PAN. Dia mengatakan hubungan PAN dengan Prabowo bukanlah perjalanan nan singkat. Menurutnya, PAN telah tiga kali membangun koalisi berbareng Prabowo dalam kontestasi politik hingga akhirnya sukses memenangkan Pilpres.

"Ya, kita kudu terus konsisten lantaran terutama dengan berpihak tanpa Prabowo, lantaran kami nunggunya enggak tidak sejenak ya, dan kita ini mengalami apa namanya itu jatuh bangun koalisi dengan Prabowo ini kan kami tiga kali ya. Tiga kali ini baru menang sekarang gitu," kata Zulhas dalam keterangan nan diterima, Kamis (17/9/2026).

Ia mengatakan perjalanan tersebut menjadi salah satu argumen PAN bakal terus menjaga konsistensinya. Setelah koalisi berbareng Prabowo akhirnya sukses memenangkan Pilpres, dia menilai PAN mempunyai tanggung jawab untuk memastikan kebijakan-kebijakan nan dikerjakan pemerintah dapat berhasil.

"Oleh lantaran itu, buat Partai Amanat Nasional kebijakan-kebijakan nan kita kerjakan ini tidak boleh gagal, kita kudu berhasil, lantaran tadi itu, tiga kali baru ini sukses ya," ujarnya.

Menurut Zulhas, sikap PAN tersebut juga tidak terlepas dari nilai dan platform nan selama ini diperjuangkan partai. Dia mengatakan PAN tetap berpegang pada cita-cita nan diyakini meski sebelumnya beberapa kali mengalami kekalahan berbareng Prabowo.

"Banyak nan tanya kepada kami kok acapkali kalah sama Pak Prabowo nyaman enggak pindah-pindah gitu ya. Kita memang setia kepada cita-cita kan, PAN ini setia kepada platform value nilai-nilai nan diperjuangkan," tutur Zulhas.

Dia menyebut sejumlah nilai nan menjadi bagian dari platform PAN, di antaranya petunjuk Pasal 33, swasembada pangan, kesetaraan, dan keadilan sosial.

"Terutama di situ ada pasal 33, ada swasembada pangan, ada kesetaraan, keadilan sosial," lanjut Zulhas.

Ia menegaskan support tersebut tidak hanya berangkaian dengan hubungan politik PAN dan Prabowo. Menurutnya, PAN juga mempunyai kepentingan untuk memastikan kebijakan nan menjadi bagian dari perjuangan partai dapat diwujudkan melalui pemerintahan saat ini.

Dia menilai keberhasilan dalam menjalankan kebijakan menjadi perihal krusial bagi PAN setelah perjalanan panjang berbareng Prabowo. Karena itu, Zulhas menekankan pentingnya konsistensi partai dalam mengawal nilai nan selama ini diperjuangkan.

Sementara itu, PAN bakal memperingati HUT ke-28. Zulhas mengatakan seremoni nan sedianya digelar pada 23 Agustus tersebut bakal dilaksanakan pada 18 September lantaran sebelumnya terdapat sejumlah agenda kemerdekaan.

Acara tersebut, kata Zulhas, rencananya bakal dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah menteri serta rekan dari partai koalisi juga disebut bakal datang dalam seremoni HUT PAN tersebut.

(anl/ega)

Asap tiba-tiba muncul di dalam gerbong KRL unik wanita di Stasiun Rawa Buntu, Tangerang Selatan, memicu kepanikan penumpang. Ternyata asap itu berasal dari dua ponsel.

Dalam salah satu video nan beredar di media sosial, peristiwa itu terjadi pada pukul 06.51 WIB. Terlihat sejumlah penumpang panik keluar gerbong KRL saat mengetahui asap muncul.

Peristiwa itu terlihat di salah satu gerbong wanita. Imbasnya kepadatan penumpang terjadi di salah satu peron Stasiun Rawa Buntu.

KAI Commuter buka bunyi mengenai momen viral tersebut. Pihak KAI mengatakan asap bukan berasal dari kerusakan mesin kereta.

"Dapat kami informasikan bahwa kepulan asap tersebut berasal dari HP milik salah satu penumpang dan bukan dari sarana kereta," tulis KAI Commuter di akun Threads miliknya.

Dari Ponsel Penumpang

Public Relations Manager KAI Commuter, Leza Arlan, menjelaskan kepulan asap muncul dari ponsel milik salah seorang penumpang Commuter Line 1641 relasi Rangkasbitung-Tanah Abang pada Kamis (17/9/2026) pukul 06.49 WIB. Kejadian tersebut terjadi saat KRL berada di Stasiun Rawa Buntu.

"Petugas keamanan nan sedang berdinas di peron memandang adanya tas penumpang nan mengeluarkan asap. Pengguna tersebut kemudian melemparkan tas tersebut ke area peron," kata Leza dalam keterangannya, Kamis (17/9).

Setelah diamankan petugas sesuai prosedur, ditemukan dua unit handphone dalam kondisi terbakar di dalam tas milik pengguna Commuter Line tersebut. Petugas segera membantu pengguna keluar dari dalam Commuter Line dan mengamankan tas berisikan gadget nan mengeluarkan asap.

"Petugas selanjutnya melakukan koordinasi dengan Kepala Stasiun, pengguna nan tasnya teridentifikasi mengeluarkan asap dari telepon genggamnya itu untuk dimintai keterangan," tuturnya.

KRL Sempat Terlambat

Berdasarkan keterangan nan diperoleh, diketahui bahwa salah satu perangkat telepon genggamnya sedang digunakan untuk hotspot internet. Akibat kejadian itu, rangkaian KRL sempat mengalami keterlambatan.

"Atas kejadian ini, Commuter Line Nomor 1641 relasi Rangkasbitung-Tanah Abang mengalami keterlambatan sekitar 7 menit. Setelah dipastikan kondisi rangkaian kondusif perjalanan Commuter Line Nomor 1641 kembali melanjutkan perjalanannya," imbuhnya.

Pihaknya mengingatkan kepada seluruh pengguna untuk memperhatikan kondisi perangkat elektronik nan dibawa. Apabila ditemukan kondisi tidak normal, bisa langsung melapor ke petugas.

"Jika menemukan kondisi nan tidak normal selama perjalanan, jangan panik dan segera sampaikan kepada petugas. Respons sigap dari pengguna bakal menjadi bagian krusial dalam menjaga keselamatan bersama," jelasnya.

Situasi Chaos

Penumpang KRL Commuter Line 1641 relasi Rangkasbitung-Tanah Abang menceritakan detik-detik munculnya asap dari salah satu gerbong wanita nan rupanya berasal dari HP nan terbakar. Penumpang berjulukan Eka Rizky Nuraeni menyebut dalam kondisi itu banyak nan teriak hingga berlarian menghindari asap.

"Saya turun di Stasiun Rawa Buntu dari pintu gerbong paling depan, gerbong perempuan. Biasanya setelah turun saya langsung tap out, tapi tadi saya sempat berakhir sejenak di peron untuk beresin barang. Pas lagi beresin barang, tiba-tiba saya dengar ada nan teriak. Awalnya saya pikir teriakan biasa lantaran kondisi stasiun memang ramai," kata Eka dihubungi, Kamis (17/9/2026).

Ia menyebut teriakan itu datang dari gerbong wanita paling ujung. Ia memandang dari gerbong nan sempat ditempatinya banyak penumpang berlarian hingga teriak kebakaran.

"Ternyata setelah saya lihat, nan teriak berasal dari pintu bagian belakang gerbong wanita pertama, nan gerbongnya sama dengan saya. Setelah itu penumpang dari dalam gerbong langsung banyak nan keluar dan ada nan teriak kebakaran," ujar dia.

Ia menyebut asap mengepul di Stasiun Rawa Buntu akibat kejadian terbakarnya HP tersebut. Eka mengatakan tak sedikit pengguna KRL nan langsung tap out meninggalkan stasiun.

"Yang saya lihat memang ada asap nan keluar dari pintu gerbong dan penumpang langsung panik, berlarian keluar. Bahkan ada beberapa orang nan awalnya mau naik kereta justru ikut keluar sampai ada nan langsung tap out meninggalkan stasiun," ujar Eka.

"Saya juga sempat memandang security dan petugas housekeeping bergerak sigap ke arah ruangan tiket. Saya kurang tahu apakah mereka mengambil APAR alias perlengkapan lain lantaran setelah itu saya sudah tidak memperhatikan lagi dan langsung tap out," ungkapnya.

(rdp/rdp)