Jakarta -

Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Banyumas, berinisial D, dianiaya sejumlah temannya di lingkungan kampus pada pertengahan April 2026. D dianiaya lantaran diduga menjadi pelaku kekerasan seksual.

Pihak Unsoed melalui ahli bicara, Dr Dian Bestari membenarkan adanya penganiayaan tersebut berasas pengakuan korban dan keluarganya. Pihak kampus menyebut kasus itu diduga berangkaian dengan laporan dugaan kekerasan seksual (KS) nan melibatkan D.

"Penganiayaan ini diduga dilatarbelakangi oleh kasus kekerasan seksual oleh D berasas laporan korban kepada Satgas PPK," jelas Dian, dikutip detikJateng, Rabu (22/4/2026).

Pihaknya membantah adanya intimidasi dari pihak kampus terhadap korban. Dia mengataka pihak kampus mempersilakan melapor ke Satgas PPK.

Usai kasus penganiayaan itu, dua mahasiswi Unsoed Purwokerto membikin laporan ke Polresta Banyumas. Mahasiswi tersebut diduga menjadi korban kekerasan seksual (KS) nan dilakukan oleh D.

Pelaporan ke Polisi itu pun dibenarkan oleh Dian. Korban membikin laporan didampingi tim Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPK).

"Betul, Satgas PPK Unsoed sore ini mendampingi 2 orang korban KS dari D untuk melaporkan ke Polresta Banyumas," kata Dian kepada detikJateng, Rabu (22/4).

Dia meminta agar mahasiswi tidak takut untuk membikin laporan jika menjadi korban Kekerasan Seksual di lingkungan kampus.

"Kita imbau andaikan ada mahasiswa nan mengalami indikasi KS untuk segera melapor," ujarnya.

Terpisah, Kasat Reskrim Polresta Banyumas, AKP Ardi Kurniawan membenarkan adanya laporan tersebut. Menurut dia, laporan ini ditangani oleh Satuan Reserse PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dan PPO (Pemberantasan Perdagangan Orang).

"Sudah (membuat laporan korban KS), korban wanita kelak nan menangani Sat PPA," katanya.

Saat ditanya apakah ada hubungannya dengan korban penganiayaan berinisial D nan sebelumnya membikin laporan ke Polresta Banyumas, dirinya juga tidak membantah.

"Informasi awal ada mas, tapi tetap kita dalami," terang dia.

Baca selengkapnya di sini.

(idn/maa)

OPM tembak penduduk sipil di Yahukimo (Foto: Dok TNI)

YAHUKIMO - Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Yahukimo, Yones Yohame (35), tewas ditembak dalam serangan nan dilakukan golongan bersenjata dari OPM Kodap XVI/Yahukimo di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Selasa 21 April 2026 malam. TNI pun marah dan bakal memburu pelaku hingga tertangkap.

Korban merupakan putra wilayah nan aktif dalam pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo. Peristiwa bandel itu terjadi sekitar pukul 20.20 WIT di Komplek Perumahan Eselon III. 

Korban ditembak saat berada di depan tempat tinggalnya dan mengalami luka tembak di dada kanan. Saat itu, korban sempat dilarikan ke RSUD Dekai, namun dinyatakan meninggal bumi sekitar pukul 22.00 WIT.

Kejadian tersebut menambah daftar panjang kekejaman OPM nan menyasar penduduk sipil di wilayah Papua Pegunungan, termasuk terhadap aparatur sipil negara, tenaga kesehatan, guru, serta pekerja pendatang di sejumlah wilayah.

Kepala Penerangan Koops TNI Habema Letkol Inf Wirya Arthadiguna mengecam penembakan tersebut dan bakal mengambil langkah lanjutan. 

“Koops TNI Habema bakal berkoordinasi dengan Polri dan melakukan pengejaran terhadap golongan OPM nan terlibat dalam penembakan ini,” ujar Wirya dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).

Ia mengatakan, saat ini abdi negara campuran TNI-Polri tengah melakukan pengejaran, pelaku diduga melarikan diri ke wilayah hutan. Koops TNI Habema juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada serta tidak terpengaruh info nan belum terverifikasi, sembari memastikan pengamanan di Papua Pegunungan terus diperkuat.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan buletin terkini dengan jeli dan terpercaya. Ikuti info terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa krusial lainnya, langsung dari sumber nan terpercaya.

Jakarta, CNN Indonesia --

Sejumlah pengurus pusat Partai Bulan Bintang (PBB) hasil Muktamar VI Bali mengadukan Kementerian Hukum ke Ombudsman RI atas dugaan maladministrasi usai mengesahkan kepengurusan DPP PBB periode 2025-2030 jenis Musyawarah Dewan Partai (MDP).

Laporan disampaikan M. Syahyan dan Afiat Ripai selaku penerima kuasa dari Ketua Umum DPP PBB hasil Muktamar VI Bali Gugum Ridho Putra.

"Kami sudah melaporkan ke Ombusdman dugaan maladministrasi dalam proses pengesahan pengurus DPP PBB jenis MDP," kata Afiat dalam keterangannya, Rabu (23/4).

Afiat berambisi agar laporan itu segera diproses. Pihaknya mau mendapatkan kejelasan mengenai kepengurusan DPP PBB, dan memastikan Kemenkum tak menyalahi ketentuan.

"Apa betul kementerian norma ada dugaan maladministrasi alias abnormal prosedur. Biar kelak pihak Ombudsman nan memberi tahu jawaban itu," katanya.

Sementara, Ketua Umum DPP PBB hasil Muktamar VI Bali, Gugum Ridho Putra meminta Ombudsman segera menindaklanjuti laporan tersebut. Sebab, dia mengaku telah mendengar kepengurusan hasil MDP telah mendapat SK Kepengurusan.

Sementara, kata Gugum, pihaknya telah melayangkan surat ke Kemenkum namun belum mendapat respons.

"Kabar nan berkembang dari kubu MDP telah menerima SK kepengurusan. Kami telah mengirimkan surat klarifıkasi resmi namun hingga hari ini, tidak ada jawaban dari Kementerian Hukum," katanya.

Sekjen PBB, Ali Amran Tanjung mengatakan, pihaknya lewat laporan ke Ombudsman mau memastikan keahlian Kementerian Hukum sesuai patokan dan perundang-undangan.

Sebab, pihaknya mendengar publikasi SK Kepengurusan hasil MDP namun hingga sekarang tak pernah ditunjukkan.

"Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Tapi jika itu terjadi, tentu sangat kita sesalkan. Kita berambisi Bapak Menteri Hukum betul-betul melaksanakan UU," katanya.

(thr/isn)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]

Jakarta -

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berbareng jejeran Anggota KPPU melakukan audiensi dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) untuk menyampaikan apresiasi atas terbitnya Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2024, di Solo, Rabu, (22/4).

Dalam pertemuan tersebut, jejeran KPPU juga meminta support percepatan amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta penguatan kelembagaan KPPU guna meningkatkan daya saing sektor strategis.

Audiensi nan berjalan sekitar satu jam tersebut menjadi momentum bagi KPPU untuk menegaskan urgensi reformasi izin persaingan upaya di tengah dinamika ekonomi, termasuk di sektor gas bumi dan konstruksi. Dalam pertemuan itu, KPPU juga bertukar
pandangan mengenai strategi peningkatan efektivitas persaingan upaya nan berakibat langsung pada efisiensi ekonomi dan perlindungan konsumen.

Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa menyampaikan apresiasi atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2024 nan ditandatangani Jokowi pada pada 10 September 2024, nan dinilai menjadi langkah awal transformasi kepegawaian Sekretariat KPPU. Kebijakan tersebut diharapkan memperkuat kapabilitas kelembagaan dalam menjalankan kegunaan pengawasan persaingan upaya secara lebih efektif dan adaptif.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menekankan pentingnya peran KPPU dalam menjaga suasana persaingan upaya nan sehat, khususnya dalam menghadapi pelaku upaya besar di sektor strategis.

"Keberadaan KPPU itu krusial dalam mengingatkan pelaku-pelaku upaya besar untuk mengutamakan efisiensi dalam berbisnis. KPPU kudu selalu berani, lantaran nan dihadapi adalah pelaku upaya besar nan kadang dilindungi oleh izin alias kebijakan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (22/4/2026).

Lebih lanjut, Jokowi menyatakan dukungannya terhadap perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 agar bisa menjawab tantangan ekonomi modern, termasuk perkembangan ekonomi digital. Penguatan kelembagaan KPPU sebagai otoritas
persaingan dinilai sejalan dengan praktik internasional.

M. Fanshurullah Asa menyampaikan bahwa penguatan kewenangan dan peran KPPU diperlukan, termasuk dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, khususnya mengenai kebijakan nan berakibat pada efisiensi nasional dan penguatan Badan
Usaha Milik Negara (BUMN).

"KPPU saat ini berupaya memperkuat aspek pencegahan dengan mendorong pemerintah menghadirkan kebijakan nan mendukung persaingan usaha. Langkah ini krusial untuk menciptakan efisiensi ekonomi dan memberikan manfaat
optimal bagi konsumen," jelasnya.

Selain itu, pertemuan ini menegaskan konsistensi KPPU untuk terus mendorong terciptanya persaingan upaya nan sehat sebagai fondasi peningkatan daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai informasi, datang dalam pertemuan tersebut Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa; Anggota KPPU, Gopprera Panggabean, Anggota
KPPU, Eugenia Mardanugraha; serta jejeran pejabat struktural KPPU.

Simak juga Video 'Komitmen KPPU Jaga Iklim Persaingan Usaha':

(akn/ega)

Jakarta -

Bareskrim Polri berbareng Biro Investigasi Federal (FBI) bakal memetakan ekosistem kejahatan siber mengenai penjualan perangkat peretas alias phishing tools oleh sepasang kekasih di NTT. Polisi sekarang tengah mengidentifikasi ribuan pembeli skrip nan tersebar di beragam negara.

Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji menyebut pihaknya telah menangkap dua tersangka mengenai kasus itu. Mereka adalah GWL (24) dan kekasihnya berinisial FYT (25).

Dia mengungkap peran utama tersangka dalam kasus ini adalah sebagai developer alias developer sekaligus penjual skrip phishing. Tak hanya menjual, pelaku juga memberikan jasa asistensi kepada para pembelinya.

"Pelaku perannya adalah menciptakan sebagai developer skrip. Kemudian dia setelah menciptakan, dia menjual," kata Himawan dalam bertemu pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (22/4/2026)

"Nah, dalam jual beli tersebut, pembeli ini juga melakukan monitoring untuk melakukan asistensi dia. Bagaimana penggunaannya, apakah ada hambatan alias tidak," lanjutnya

Himawan menjelaskan, saat ini interogator tengah mendalami apakah kedua tersangka hanya berkedudukan sebagai penyedia perangkat alias juga ikut melakukan serangan phishing menggunakan perangkat buatan mereka sendiri.

Bareskrim mencatat ada sekitar 2.440 pembeli skrip dari tersangka sepanjang tahun 2019-2024 melalui prasarana VPS nan berada di Dubai dan Moldova. Seluruh transaksi menggunakan aset mata uang digital nan tercatat dalam riwayat pembelian.

Himawan menyatakan, pihaknya sekarang konsentrasi menyinkronkan alur ekosistem kejahatan phishing, mulai dari pembuatan skrip, proses penjualan, hingga dampaknya kepada para korban

"Jadi kita lihat dari tersangka membikin skrip kemudian menjual, dibeli, nah kemudian pembelinya adalah korban. Nanti kita bakal sinkronkan ekosistemnya seperti apa, gimana sistem penggunaannya dari penjualan nan ada di tengah ini. Itu bakal kita kelak sinkronkan ekosistemnya sehingga itu menjadi alur nan memang berasal dari skripnya nan bersangkutan," jelas Himawan.

Dia menuturkan, di Indonesia teridentifikasi ada sembilan entitas perusahaan nan menjadi korban. Polisi tengah menelusuri apakah perusahaan-perusahaan ini diserang langsung oleh tersangka alias oleh pihak lain nan membeli skrip dari tersangka.

"Khusus nan berada di Indonesia, ini adalah korban entitas sembilan perusahaan nan ini sedang diidentifikasi oleh kita. Nantinya bakal kita lihat asal-usulnya, apakah langsung dari si tersangka alias dari si pembeli skrip ini nan melakukan aktivitas menuju sembilan perusahaan," tutur Himawan.

Dalam membongkar sindikat nan beraksi lintasnegara ini, Polri turut berkoordinasi dengan Biro Investigasi Federal (FBI). Kerja sama ini mencakup pertukaran info untuk mengidentifikasi korban-korban di luar negeri melalui sistem milik FBI.

"Kita kerja sama dengan beragam pihak stakeholder, baik internasional maupun nasional. Salah satunya dengan FBI, ini dalam rangka juga melakukan supporting info kepada kami untuk kami bisa memandang sebetulnya korban-korbannya apa," ujar Himawan.

Disebutkan Himawan, FBI mempunyai sistem portal Internet Crime Complaint Center (IC3) nan menampung laporan korban kejahatan siber dari seluruh dunia. Data inilah nan sekarang disinkronkan dengan temuan Bareskrim untuk menjerat para pelaku lainnya.

"Beliau (FBI) punya sistem sistem IC3 sehingga dia bisa tahu bahwa ini korban-korbannya nan melaporkan kepada FBI. Korban-korbannya bisa berada di luar negeri," pungkasnya.

Bareskrim Tangkap Sejoli Penjual Phishing Tools

Dittipidsiber Bareskrim Polri membongkar membongkar jaringan penyedia perangkat peretas alias phishing tools nan beraksi lintas negara. Polisi menangkap dua orang pelaku nan terlibat dalam praktik terlarangan itu.

"Penyidik Direktorat Siber Bareskrim Polri berbareng Ditreskrimsus Polda NTT sukses melacak dan mengamankan dua orang pelaku nan berada di Kota Kupang, NTT," kata Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji dalam bertemu pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (22/4/2026).

Kedua tersangka adalah GWL (24), seorang laki-laki lulusan SMK Multimedia nan menjadi otak kreator script terlarangan secara autodidak, dan kekasihnya berinisial FYT (25), nan berkedudukan mengelola finansial hasil kejahatan.

(ond/azh)

Sidang korupsi Kemnaker (Foto: Nur Khabibi/Okezone)

JAKARTA - Majelis pengadil Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis Haryanto selaku Dirjen Binapenta 2024–2025 dengan balasan 7,5 tahun penjara mengenai kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haryanto dengan pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan," kata Ketua Majelis Hakim Lucy Ermawati saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Selain itu, dia juga dijatuhi denda sebesar Rp500 juta subsider 140 hari kurungan. Terdakwa juga diwajibkan bayar duit pengganti sebesar Rp40.722.027.432 subsider 4 tahun kurungan.

Dalam persidangan tersebut, pengadil juga membacakan vonis terhadap tujuh terdakwa lainnya, ialah Suhartono selaku Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker 2020–2023; Wisnu Pramono selaku Direktur PPTKA 2017–2019; dan Devi Angraeni selaku Direktur PPTKA 2024–2025.

Kemudian, Gatot Widiartono selaku Koordinator Analisis dan PPTKA tahun 2021–2025; Putri Citra Wahyoe selaku Verifikator Pengesahan RPTKA pada Direktorat PPTKA 2024–2025; Jamal Shodiqin selaku Analis TU Direktorat PPTKA tahun 2019–2024; serta Alfa Eshad selaku Pengantar Kerja Ahli Muda Kemnaker tahun 2018–2025.

Berikut rincian vonis tujuh terdakwa lainnya:

- Suhartono divonis 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.
- Wisnu Pramono divonis 6,5 tahun penjara dan denda Rp350 juta subsider 110 hari kurungan. Ia juga diwajibkan bayar duit pengganti Rp23.777.490.000 subsider 3 tahun kurungan.
- Devi Angraeni divonis 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan. Ia juga bayar duit pengganti Rp3.255.392.000 subsider 1 tahun kurungan.
- Gatot Widiartono divonis 6 tahun penjara dan denda Rp350 juta subsider 110 hari kurungan. Ia juga bayar duit pengganti Rp9.479.318.293 subsider 2 tahun kurungan.
- Putri Citra Wahyoe divonis 5,5 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 100 hari kurungan. Ia juga bayar duit pengganti Rp6.996.833.436 subsider 2 tahun kurungan.
- Jamal Shodiqin divonis 5,5 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 100 hari kurungan. Ia juga bayar duit pengganti Rp23.523.160.000 subsider 2,5 tahun kurungan.
- Alfa Eshad divonis 5,5 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 100 hari kurungan. Ia juga bayar duit pengganti Rp5.239.438.471 subsider 1,5 tahun kurungan.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan buletin terkini dengan jeli dan terpercaya. Ikuti info terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa krusial lainnya, langsung dari sumber nan terpercaya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |22:33 WIB

Berita Terkait

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |22:24 WIB

Berita Terkait

DPR berbareng pemerintah sahkan UU PPRT (Foto: Felldy Utama/Okezone)

JAKARTA - DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa 21 April 2026. Pengesahan ini menjadi tonggak krusial dalam sejarah perlindungan pekerja domestik di Indonesia setelah melalui proses panjang tanpa kepastian hukum.

Selama bertahun-tahun, RUU ini hanya masuk dalam daftar legislasi tanpa kejelasan pengesahan. Dengan disahkannya UU tersebut, negara memberikan perhatian lebih serius terhadap perlindungan pekerja sektor domestik.

Direktur Eksekutif GREAT Institute Sudarto mengatakan, proses pengesahan ini juga tidak terlepas dari peran Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad nan memimpin rapat pleno berbareng Badan Legislasi pada 20 April. Ia menilai, kepemimpinannya bisa menyatukan beragam kepentingan hingga tercapai kesepakatan lintas fraksi di parlemen.

“GREAT Institute mengapreasi kepemimpinan Prof. Sufmi Dasco Ahmad selaku Wakil Ketua DPR RI nan sukses menggoalkan UU PPRT. Pengesahan UU PPRT ini menunjukkan adanya keberpihakan politik terhadap golongan rentan, sekaligus memperkuat gambaran DPR RI sebagai lembaga nan responsif terhadap rumor keadilan sosial. Berdasarkan perspektif kebijakan publik, ini juga menjadi sinyal bahwa negara mulai memberi perhatian lebih pada sektor kerja informal nan selama ini terpinggirkan,” kata Sudarto dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).

Sudarto menegaskan, pengesahan UU PPRT sebagai corak nyata keberpihakan negara terhadap pekerja sektor informal nan selama ini kurang mendapatkan perlindungan norma nan memadai. “Dengan disahkannya UU PPRT, pekerja rumah tangga, nan kebanyakan adalah perempuan, sekarang mempunyai landasan norma nan jelas. Ini bukan hanya soal perlindungan, tetapi juga pengakuan atas martabat dan kontribusi mereka dalam ekonomi domestik,” imbuhnya.

Pekerja rumah tangga sebelum disahkannya UU PPRT berada dalam posisi nan rentan lantaran tidak adanya payung norma nan mengatur hubungan kerja secara spesifik. Kondisi tersebut membikin relasi kerja berjalan secara informal tanpa standar nan jelas.

Akibatnya, banyak terjadi persoalan seperti jam kerja nan tidak terbatas, ketiadaan hari libur, pemotongan bayaran sepihak, hingga kasus kekerasan nan susah diproses secara hukum.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

JAKARTA - Nama komika sekaligus presenter Kiky Saputri saat ini menjadi sorotan setelah potongan videonya saat menjadi host di sebuah program televisi viral di media sosial. Diketahui, dalam program itu, Kiky berkesempatan mewawancarai boy group NCT Wish. 

Namun, celotehan Kiky dengan salah satu member berjulukan Yushi menuai kontroversi. Dalam aktivitas tersebut, Kiky melontarkan candaan nan dianggap tidak layak dan bersuara pelecehan.

"Mau dong digolin,” ujar Kiky.

Potongan video itu pun langsung viral dan menuai kritik keras dari warganet. Banyak nan menilai ucapan tersebut kurang layak dan tidak sesuai dengan konteks.

Dalam postingan di IG pribadinya @kikysaputrii, unggahan Kiky tampak dibanjiri komentar warganet.

Aspek Input dan Output Pemprov Kaltim

Implementasi Strategi Ekonomi Biru

Aksi seorang wanita berinisial ES asal Bekasi, nan mencopet iPhone milik salah satu penumpang KRL di Stasiun Tanah Abang gagal. Alhasil ES diarak keliling sekitar stasiun.

Kejadian itu terjadi pada Senin (20/4/2026), pukul 16.00 WIB. Pelaku mencopet ponsel iPhone milik korban nan sedang berbelanja.

Berikut tiga kebenaran dari tindakan copet tersebut:

1. Korban Sedang Belanja

Kapolsek Tanah Abang AKBP Dhimas Prasetyo menyebut saat itu korban sedang berbelanja. Korban saat itu menyadari ponselnya di dalam tas hilang.

"Pada saat korban sedang berbelanja dan memilih peralatan belanjaan, sembari menunggu kereta tanpa disadari HP nan ada di dalam tas hilang," kata Dhimas kepada wartawan, Selasa (21/4).

Saat menyadari HP-nya dicopet, korban langsung meminta support petugas keamanan di lokasi. Pelaku pun ditangkap.

"Karena korban sadar kemudian korban mengejar diduga pelaku, dengan support sekuriti Pak Abizar dan Dodi akhirnya diduga pelaku sukses diamankan," ujar Dhimas.

2. Diarak dengan Tulisan 'Saya Copet'

Setelah sempat menahan pelaku, pengelola JPM kemudian mengaraknya keliling di sekitar lokasi. Cara ini dilakukan agar pelaku jera dan visitor sadar kudu tetap berhati-hati.

"Kemudian oleh pengelola untuk buat pengaruh jera diduga pelaku diarak mengelilingi JPM dengan mengalungi tulisan 'saya copet'. Setelah itu, pelaku dipulangkan oleh pihak pengelola JPM," kata Dhimas.

Momen ini terekam video amatir dan viral di media sosial.

Dalam rekaman video nan beredar, terlihat wanita berbulu pirang itu terlihat diarak di jembatan penyeberangan multiguna (JPM) Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dua orang sekuriti mengawalnya saat diarak.

Di lehernya tergantung poster bertuliskan 'Saya Copet'. Sepanjang jalan saat diarak warga, wanita tersebut terus menutupi wajahnya dengan kedua tangan.

Kedua tangan wanita tersebut diborgol. Kejadian ini membikin beberapa penduduk menyorakinya.

"Mukanya jangan ditutupin dong," ujar perekam video.

3. Kronologi Aksi Copet

Peristiwa ini bermulai pada Senin (20/4) sekitar pukul 16.00 WIB. ES saat itu ketahuan mencopet ponsel merek iPhone milik seorang wanita nan sedang shopping di area Tanah Abang.

"Pada saat korban sedang berbelanja dan memilih peralatan belanjaan, sembari menunggu kereta tanpa disadari HP nan ada di dalam tas hilang," kata Kapolsek Tanah Abang AKBP Dhimas Prasetyo kepada wartawan, Selasa (21/4).

Saat menyadari HP-nya dicopet, korban langsung meminta support petugas keamanan di lokasi. Pelaku pun akhirnya tertangkap.

Dhimas mengatakan argumen tak membawa pelaku ke polsek adalah korban tidak membikin laporan polisi. Korban juga telah mendapatkan kembali barangnya dan pulang.

"Karena korban tidak mau membikin laporan polisi dan terburu-buru naik kereta untuk pulang kampung. Selanjutnya, peralatan bukti diserahkan kembali ke korban dan selanjutnya diduga pelaku dibawa ke instansi pengelola," katanya.

(azh/azh)

Berita Terkait

22 April 2026 22:01 WIB·waktu baca 1 menit

Jakarta -

Dittipidsiber Bareskrim Polri membongkar sindikat penyedia perangkat peretas alias phishing tools bermarkas di Kupang, NTT. Korban sindikat phishing lintas negara ini mencapai 34 ribu.

Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji menyebut pihaknya telah menangkap dua tersangka mengenai kasus itu. Mereka adalah GWL (24) dan kekasihnya berinisial FYT (25).

"GWL sebagai pelaku utama nan memproduksi, menjual, dan mengembangkan phishing tools secara berdikari sejak tahun 2018. Latar belakang tersangka adalah lulusan dari SMK Multimedia dan mendapatkan skill dalam membikin skrip secara autodidak," kata Himawan dalam bertemu pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (22/4/2026).

"FYT berkedudukan menyediakan penampungan dan pengelolaan biaya hasil dari tindak pidana penjualan phishing tools melalui dompet mata uang digital alias crypto wallet," lanjut dia.

Dalam menjalankan upaya terlarangan tersebut, kedua tersangka menggunakan jasa Virtual Private Server (VPS) nan berada di luar negeri.

"Tersangka juga melakukan pemantauan alias monitoring penjualan secara otomatis serta memberikan jasa support teknis bagi pembeli skrip nan mengalami kendala," jelas Himawan.

Meski bermarkas di Kupang, jangkauan kejahatan sejoli ini mencakup skala global. Berdasarkan info nan dihimpun berbareng Biro Investigasi Federal (FBI), terdapat 2.440 pembeli script buatan GWL nan tersebar di beragam negara.

"Terdapat 2.440 pembeli nan melakukan transaksi dalam periode 2019 sampai dengan 2024 melalui prasarana VPS nan berada di Dubai dan Moldova. Seluruh transaksi telah dikonfirmasi menggunakan aset mata uang digital nan tercatat dalam riwayat pembelian," ujar Himawan.

Didapatkan juga info sekitar 34 ribu korban nan teridentifikasi pada periode Januari 2023-April 2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17 ribu korban alias kurang lebih 50 persen terkonfirmasi mengalami peretasan.

"Dari hasil kajian 157 korban, menunjukkan bahwa 53 persen berasal dari Amerika Serikat, sementara 47 persen lainnya berasal dari beragam negara di seluruh dunia," papar Himawan.

"Dalam golongan tersebut, turut teridentifikasi 9 entitas perusahaan dari Indonesia nan menjadi korban," rincinya.

Kedua tersangka telah meraup untung hingga Rp 25 miliar sejak melakukan tindakan ilegalnya. Sedangkan kerugian korban nan ditimbulkan dari penggunaan skrip nan dijual oleh tersangka diperkirakan mencapai 20 juta USD alias sekitar Rp 350 miliar Rupiah.

Atas perbuatannya, tersangka GWL dijerat dengan Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 35 dan/atau Pasal 50 jo Pasal 34 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman balasan maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.

Sedangkan FYT dijerat Pasal 607 Ayat (1) Huruf a alias Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (TPPU) dengan ancaman 15 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar.

(ond/idn)

Berita Terkait