GKSR Perjuangkan Parlementary Threshold Cerminkan Sistem Proporsional (Dok)

Ilustrasi.

Bank Indonesia (BI) dan Bank Negara Malaysia resmi menandatangani Nota Kesepahaman (NK) guna memperkuat kerja sama bilateral antarbank sentral kedua negara. Kesepakatan ini mencakup kerjasama di beragam sektor strategis kebanksentralan, mulai dari kebijakan moneter hingga digitalisasi sistem pembayaran.

Melalui nota tersebut, kedua lembaga sepakat memperdalam sinergi dalam bagian stabilitas finansial dan makroprudensial, pengembangan sektor keuangan, pertukaran informasi, hingga program pengembangan kapasitas. Kerja sama juga bakal diperluas ke beragam bagian lain nan disepakati bersama.

Gubernur Bank Negara Malaysia, Dato’ Abdul Rasheed Ghaffour, mengatakan penandatanganan NK menjadi corak penguatan hubungan jangka panjang antara kedua bank sentral.

“NK ini menegaskan kembali kemitraan jangka panjang antara BNM dan BI. Hal ini juga merupakan komitmen berbareng kami untuk memperdalam kerja sama di beragam bagian perbankan sentral nan telah ada, sekaligus kerja sama ke bidang-bidang baru nan menjadi kepentingan bersama,” ujar Abdul Rasheed dalam keterangan resminya, Senin (11/5).

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menilai nota kesepahaman tersebut menjadi langkah krusial dalam mempererat hubungan kelembagaan kedua bank sentral di tengah situasi dunia nan penuh tantangan.

“NK ini merupakan tonggak krusial dalam memperkuat hubungan jangka panjang antara BI dan BNM, serta lebih dari sekadar komitmen simbolis. Ini merupakan bukti semangat nan berkepanjangan untuk memperkuat hubungan kelembagaan dan memperdalam kerja sama bilateral antara kedua bank sentral, terutama di tengah lanskap geopolitik nan menantang saat ini,” kata Perry.

Kesepakatan ini diharapkan memperkuat koordinasi kedua bank sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sistem finansial di masing-masing negara. Selain itu, penandatanganan NK juga menjadi fondasi bagi kemitraan nan lebih erat dan berkepanjangan antara Indonesia dan Malaysia di sektor kebanksentralan.

Ketegangan geopolitik di area Indo-Pasifik pada 2026 menunjukkan satu realitas nan semakin susah dibantah, di mana area Asia Tenggara bukan lagi sekadar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia, melainkan juga arena utama perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Laut China Selatan kembali memanas, latihan militer campuran meningkat, modernisasi pertahanan berjalan cepat, dan aliansi strategis baru terus bermunculan. Dalam situasi tersebut, ASEAN kembali berada pada posisi nan rumit—dengan mau mempertahankan netralitas alias terseret lebih jauh ke dalam kejuaraan dua kekuatan besar dunia. Di tengah dinamika itu, muncul satu pertanyaan penting: Masihkah ASEAN relevan dijadikan sebagai pusat stabilitas area Indo-Pasifik?

Selama beberapa dasawarsa terakhir, ASEAN membentuk identitasnya melalui konsep ASEAN Centrality, ialah pendapat bahwa stabilitas dan tatanan area Asia-Pasifik kudu dipimpin oleh negara-negara Asia Tenggara sendiri, bukan sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan eksternal.

Konsep ini menjadi fondasi beragam forum regional, seperti ASEAN Regional Forum (ARF), East Asia Summit, hingga ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus (ADMM-Plus). Melalui sistem tersebut, ASEAN mencoba menempatkan dirinya sebagai penengah sekaligus jangkar stabilitas kawasan.

Namun, perkembangan geopolitik beberapa tahun terakhir memperlihatkan bahwa sentralitas ASEAN mulai menghadapi tantangan struktural nan jauh lebih besar dibanding sebelumnya.

Persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok sekarang tidak lagi terbatas pada perang jual beli alias kejuaraan ekonomi semata, tetapi telah berkembang menjadi perebutan pengaruh militer, teknologi, rantai pasok global, hingga kontrol strategis atas jalur maritim Indo-Pasifik.

Dalam situasi seperti ini, ASEAN terlihat semakin kesulitan mempertahankan posisi kolektif nan solid. Laut China Selatan menjadi simbol paling nyata dari krisis tersebut. Tiongkok terus memperluas pengaruhnya melalui pembangunan prasarana militer di pulau-pulau sengketa, patroli garang kapal penjaga pantai, hingga tekanan terhadap aktivitas perikanan negara-negara ASEAN.

Dilema ASEAN: Ekonomi Tiongkok, Keamanan Amerika Serikat

Filipina kembali menjadi salah satu negara nan paling terdampak, terutama setelah meningkatnya kejadian konfrontasi antara kapal Filipina dan kapal Tiongkok di wilayah sengketa. Sementara itu, di sisi lain, Amerika Serikat memanfaatkan situasi tersebut untuk memperkuat kehadiran militernya melalui kerja sama pertahanan nan lebih erat dengan Manila, termasuk ekspansi akses pangkalan militer dan latihan campuran berskala besar.

Laut China Selatan bukan lagi hanya menjadi sengketa regional, melainkan juga simbol rivalitas dunia antara Washington dan Beijing. Masalahnya, ASEAN terlihat semakin susah membangun respons kolektif nan tegas. Perbedaan kepentingan antarnegara personil membikin organisasi ini bergerak lambat dan condong normatif.

Filipina semakin mendekat ke Amerika Serikat demi keamanan maritimnya. Vietnam memperkuat pertahanan untuk menghadapi tekanan Tiongkok. Sementara Kamboja dan Laos condong mempertahankan kedekatan dengan Beijing lantaran ketergantungan ekonomi dan investasi. Indonesia dan Malaysia mencoba mengambil posisi nan lebih seimbang.

Fragmentasi inilah nan menjadi tantangan terbesar ASEAN saat ini. Ancaman terhadap sentralitas ASEAN tidak hanya datang dari rivalitas AS-Tiongkok, tetapi juga dari ketidakmampuan internal organisasi untuk menyatukan kepentingan strategis anggotanya sendiri. Prinsip konsensus nan selama ini dijadikan sebagai simbol persatuan justru mulai terlihat sebagai halangan dalam menghadapi situasi geopolitik nan bergerak cepat.

ASEAN terlalu sering menghasilkan pernyataan diplomatik nan kondusif secara politik, tetapi minim akibat strategis di lapangan. Ketika kapal-kapal asing saling berhadapan di Laut China Selatan, respons ASEAN tetap berkutat pada seruan menjaga stabilitas dan perbincangan perdamaian tanpa langkah nyata nan bisa memengaruhi perilaku tokoh besar.

Salah satu contoh paling nyata dari keterbatasan ASEAN adalah lambatnya penyelesaian Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan. Sejak lama, ASEAN dan Tiongkok berupaya membentuk patokan berbareng guna mencegah eskalasi bentrok di area tersebut. Namun hingga 2026, CoC belum bisa menghasilkan sistem nan betul-betul mengikat.

Di tengah proses negosiasi nan terus berjalan, patroli maritim, pembangunan akomodasi strategis, dan ketegangan antaraktor justru semakin meningkat. Situasi ini memperlihatkan bahwa diplomasi ASEAN sering kali bergerak lebih lambat dibanding dengan perkembangan geopolitik di lapangan.

Bagi Tiongkok, proses CoC dapat menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas sekaligus mempertahankan ruang pengaruhnya di Laut China Selatan. Sementara bagi ASEAN, CoC merupakan ujian krusial apakah organisasi regional tersebut tetap mempunyai kapabilitas untuk membentuk patokan area secara independen. Ketika negosiasi berjalan terlalu lama tanpa hasil konkret, sentralitas ASEAN pun semakin dipertanyakan.

Kondisi tersebut semakin memperlihatkan gimana arsitektur keamanan Indo-Pasifik mulai bergerak di luar ASEAN. Kehadiran AUKUS dan semakin aktifnya aliansi Quad menunjukkan bahwa kekuatan besar mulai membangun sistem strategis baru tanpa menjadikan ASEAN sebagai pusat utama kawasan.

Jika situasi ini terus berlangsung, sentralitas ASEAN berisiko berubah menjadi sekadar simbol diplomatik, bukan kekuatan strategis nan betul-betul menentukan arah kawasan. Di sisi lain, dilema ASEAN juga semakin kompleks lantaran aspek ekonomi. Tiongkok saat ini merupakan mitra jual beli utama bagi sebagian besar negara Asia Tenggara. Investasi, infrastruktur, dan rantai pasok area sangat terhubung dengan Beijing.

Namun dalam aspek keamanan, banyak negara ASEAN tetap memerlukan kehadiran Amerika Serikat sebagai penyeimbang terhadap meningkatnya pengaruh Tiongkok. Akibatnya, negara-negara ASEAN menjalankan strategi hedging, ialah berupaya menjaga hubungan dengan kedua pihak tanpa sepenuhnya berpihak.

Permasalahannya adalah strategi semacam itu semakin susah dipertahankan ketika rivalitas dunia berubah menjadi lebih konfrontatif. Tekanan untuk menentukan posisi bakal semakin besar seiring meningkatnya kejuaraan militer, ekonomi, dan teknologi antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Dalam situasi seperti ini, ASEAN tidak cukup hanya mengandalkan retorika netralitas. Menurut saya, Indonesia justru mempunyai peran krusial dalam menentukan arah ASEAN ke depan. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia selama ini berupaya mempertahankan prinsip bebas aktif dan menjaga ASEAN agar tetap menjadi ruang perbincangan kawasan.

Namun, tantangan geopolitik saat ini memerlukan lebih dari sekadar diplomasi normatif. Indonesia perlu mendorong ASEAN agar bisa bergerak lebih strategis, lebih adaptif, dan lebih berani menghadapi tekanan geopolitik nan terus berkembang.

ASEAN sebenarnya belum kehilangan seluruh relevansinya. Organisasi ini tetap menjadi salah satu sedikit forum nan bisa mempertemukan kekuatan besar dalam ruang perbincangan nan relatif netral. Namun, bumi hari ini bergerak jauh lebih sigap dibanding sistem diplomasi tradisional ASEAN. Ketika rivalitas dunia semakin agresif, organisasi regional nan terlalu lambat beradaptasi bakal semakin mudah terpinggirkan.

Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukan lagi "Apakah ASEAN krusial bagi Indo-Pasifik?" Pertanyaan nan jauh lebih mendesak adalah "Apakah ASEAN tetap bisa mempertahankan pengaruhnya sebelum arah area sepenuhnya ditentukan oleh rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok?"

Saya memandang adanya rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok justru tidak hanya menguji stabilitas Indo-Pasifik, tetapi juga menguji apakah ASEAN tetap mempunyai kapabilitas strategis sebagai penggerak area alias hanya memperkuat sebagai simbol diplomasi regional.

Ketika CoC melangkah lambat, fragmentasi internal semakin terlihat, dan arsitektur keamanan baru dibentuk di luar ASEAN, sentralitas area perlahan kehilangan substansi politiknya. Dalam bumi nan semakin ditentukan oleh kekuatan dan kepentingan strategis, netralitas tanpa ketegasan berisiko menjadikan ASEAN sekadar penonton di area nan semestinya dipimpinnya sendiri.

Sebanyak 11 bayi dievakuasi dari rumah orang tua seorang perawat di Kalurahan Hargobinangun, Pakem, Sleman pada Jumat (8/5) siang. Dari jumlah tersebut, tiga bayi tetap menjalani perawatan di RSUD Sleman lantaran mengalami gangguan kesehatan seperti penyakit kuning, kelainan jantung bawaan, dan hernia.

Direktur RSUD Sleman, dr. Wisnu Murti Yani, mengatakan ketiga bayi tersebut mengalami penyakit bawaan sejak lahir. Meski demikian, kondisi pengasuhan sebelumnya dimungkinkan turut memperparah keadaan bayi.

“Tiga bayi ini memang di tubuhnya sendiri sudah mempunyai sakit nan mungkin dibawa sejak lahir,” kata Wisnu ditemui awak media di Kompleks Pemkab Sleman, Senin (11/5).

“Memang tidak lantaran perlakuan itu (perlakuan perawatan), tetapi mungkin itu (pengasuhan) justru menambah keparahan dari sakitnya,” tambahnya.

Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD Sleman, dr. Veronika Evita Setianingrum, menjelaskan satu bayi berumur satu bulan mengalami penyakit kuning dan tetap diperiksa penyebabnya. Dua bayi lainnya mengalami kelainan jantung bawaan dan hernia nan memerlukan penanganan lanjutan.

“Yang pertama baru umur satu bulan kondisinya kuning tetap dicari penyebabnya apakah lantaran kurang nutrisi alias kelainan dari hati. Satu lantaran kelainan jantung bawaan dan nan satu hernia. Itu butuh penanganan lebih lanjut,” kata dr. Veronika.

Adapun biaya perawatan ketiga bayi tersebut ditanggung Pemerintah Kabupaten Sleman. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Sleman, AKP Mateus Wiwit Kustiyadi, mengatakan hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh bayi negatif penyakit menular seperti HIV dan hepatitis.

“Terhadap penyakit menular seperti HIV, Hepatitis, dan penyakit menular lainnya, aman. Dari rumah sakit sebelas bayi itu dinyatakan bersih dari penyakit nan seperti itu,” kata Mateus.

Polresta Sleman tetap melakukan penyelidikan mengenai temuan 11 bayi tersebut, termasuk mendalami kemungkinan unsur pidana dalam kasus itu.

Dua orang siswa Madrasah Aliyah (selevel SMA) MAS Al Furqan nan tinggal di Panti Asuhan Nur Ilahi, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), dikeluarkan dari sekolah lantaran diduga menunggak biaya seragam sekolah.

Pengurus panti disebut belum melunasi seragam sekolah siswa berinisial AM dan DP ini sebesar Rp 300 ribu per siswa hingga pihak sekolah mengambil keputusan sepihak.

Ketua Panti Asuhan Nur Ilahi, Renol Putra, mengatakan kejadian bermulai pada Sabtu (9/5). Ketika itu, dirinya berada dalam perjalanan dari Jakarta menuju Padang.

Dalam perjalanan tersebut, kepala sekolah menghubungi secara intensif untuk menagih biaya seragam sekolah dua siswa nan dimaksud.

"Anak-anak ini memang disuruh berakhir dan mencari sekolah lain. Sebelum diberhentikan, kepala sekolah sudah berbincang kepada kami dan meminta duit Rp 300 ribu tersebut," ujar Renol kepada wartawan, Senin (11/5).

Renol mengaku saat dirinya sedang dalam perjalanan, dia tidak dapat merespons panggilan telepon dari pihak sekolah secara langsung. Kemudian meminta agar persoalan biaya dibahas secara tatap muka setelah sampai di Padang.

Namun, pihak sekolah justru mengirim pesan singkat WA nan berisi petunjuk agar kedua siswa keluar dari sekolah.

Renol menyebut kebijakan nan diambil oleh pihak sekolah sangat disayangkan, mengingat nominal nan dipermasalahkan tidak besar dibandingkan dengan kewenangan pendidikan para siswa.

"Saya heran, kenapa gara-gara duit Rp 300 ribu sampai-sampai anak kudu dikeluarkan dari sekolah," ungkapnya.

Hingga saat ini, pihak Panti Asuhan Nur Ilahi tetap menunggu itikad baik dari pihak sekolah. Renol menyatakan telah mengundang manajemen sekolah untuk datang ke panti guna memberikan penjelasan sekaligus mencari solusi agar persoalan ini tidak berlarut-larut.

Meski telah ada beberapa pihak nan menghubungi melalui telepon dan mengeklaim sebagai perwakilan sekolah, belum ada pertemuan umum alias kesepakatan nan tercapai.

"Bagi saya, nan terpenting persoalan ini sigap selesai agar anak-anak bisa kembali berguru dengan tenang," ucapnya.

Sementara, Kepala MAS Al Furqan, Desmaelfa Sinar nan dikonfirmasi enggan berkomentar tentang dikeluarkannya dua anak tersebut.

Terpisah, Wali Kota Padang, Fadly Amran, telah menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk bergerak sigap mencari solusi agar kedua siswa tetap bisa melanjutkan pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, mengatakan timnya nan dipimpin sekretaris dinas berbareng kabid segera turun ke lapangan melakukan penelusuran langsung ke panti didikan tempat kedua siswa tinggal.

"Bapak Wali Kota meminta agar persoalan ini segera ditangani. Jangan sampai ada anak di Kota Padang kehilangan kewenangan pendidikan hanya lantaran persoalan biaya," ujarnya.

Pemkot Padang pun menyerahkan support kepada kedua siswa tersebut untuk membantu memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Tidak hanya itu, pemerintah juga mencarikan sekolah baru sesuai permintaan kedua siswa agar dapat kembali mengikuti proses belajar dengan nyaman.

Yopi menegaskan, langkah sigap tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Padang melalui Program Unggulan Padang Juara dalam memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan nan layak.

"Prinsipnya, sesuai pengarahan Bapak Wali Kota, tidak boleh ada anak di Kota Padang nan putus sekolah. Kita mau menekan nomor tidak sekolah hingga nol," tegasnya.

Ia juga mengimbau pihak sekolah dan wali siswa agar lebih terbuka berkomunikasi andaikan mengalami hambatan ekonomi, sehingga pemerintah dapat segera datang memberikan pendampingan dan solusi.

Jakarta, CNBC Indonesia- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menyesuaikan kembali tarif royalti untuk komoditas mineral, termasuk emas, tembaga, nikel, hingga timah.

Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Senin, 11/05/2026) berikut ini.

Add as a preferred
source on Google

Jakarta, CNBC Indonesia - Beberapa pedagang di Pasar Senen, Jakarta Pusat mengungkapkan kondisi mulai mengkhawatirkan terjadi, di mana daya beli masyarakat mulai terlihat lesu. Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, Senin (11/5/2026), suasana lantai basement nan berisikan toko-toko sembako dan jenis kue kering tampak tetap cukup ramai lalu-lalang orang. Namun, beberapa pedagang mengaku sebaliknya, di mana kondisinya mulai sepi.

Tidak hanya pedagang minyak goreng nan mulai sepi, jenis kue kering, kue basah, buah-buahan, dan daging-daging juga mulai ditinggalkan pelanggan.

Hal ini lantaran harga-harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Apalagi ada pengaruh kenaikan nilai plastik, bikin nilai peralatan semakin mahal. Masyarakat kata pedagang mulai mengurangi konsumsi.

Salah satunya Marni, pedagang buah di Pasar Senen, tepatnya di jejeran pedagang sayuran mengatakan pengguna mulai berkurang seiring makin mahalnya harga-harga kebutuhan pokok dan plastik.

"Ya beginilah, memang lagi sepi, tapi bukan lantaran sudah siang ya, pagi-pagi nan harusnya ramai, sekarang sepi," kata Marni saat ditemui CNBC Indonesia, Senin (11/5/2026).

Bahkan, omzet penjualan buahnya saat ini turun sekitar 30%, sejak nilai plastik dan kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan.

"Omzet ada turun mungkin 30% ya, sepertinya orang-orang juga mulai mengurangi konsumsi buah," lanjut Marni.

Meski omzet turun, pihaknya tetap tetap lanjut berjualan, lantaran untuk kebutuhan sehari-hari, terutama untuk anak sekolah.

"Ya jika dibilang pasrah sih enggak, hanya mau protes juga bagaimana, ya udah, lanjutin berdagang saja lantaran jika enggak berjualan, kelak anak-anak saya bagaimana," ujarnya.

Tak hanya pedagang buah, pedagang kue basah dan jajanan pasar ialah Didit juga mengaku kondisinya mulai sepi, meski beberapa kali terlihat banyak pengguna nan datang.

"Lagi sepi, biasanya kan pagi-pagi orang-orang beli buat dijual lagi alias ya buat sarapan mungkin ya, hanya memang pembeli agak turun," kata Didit.

Ia mengungkapkan ada penurunan omzet hingga 10% sejak harga-harga peralatan mulai mengalami kenaikan.

"Tampaknya orang-orang sudah mulai mengurangi jajan kue-kue di sini, omzet sudah turun 10%," terangnya.

Sedangkan pedagang kue kering dan jenis oleh-oleh ialah Salma mengatakan tokonya juga mulai sepi. Bahkan di akhir pekan, nan biasanya cukup ramai, sekarang mulai sepi.

"Enggak tahu kenapa, makin ke sini, makin sepi, dan biasanya Sabtu-Minggu ramai, ini sudah beberapa hari terakhir sepi," kata Salma.

Salma menambahkan, penjualan dari makanan ringan tersebut turun hingga 15%.

"Persisnya enggak tahu berapa ya, hanya ya sudah turun 15% lah, memang enggak seperti lebaran ya nan membludak, hanya biasanya juga enggak begini kok," ucapnya.

Sementara itu Jaya, pedagang daging sapi di Pasar Senen sekarang hanya mengandalkan langganannya dari restoran alias rumah makan sekitar Pasar Senen, di mana pembeli lainnya sudah jauh berkurang.

"Kalau dibilang sepi, memang iya, sekarang saya hanya mengandalkan langganan, dibilang sejak kapan sepinya, ya setelah lebaran lah," kata Jaya.

Di tokonya, nilai daging sapi saat ini sudah mencapai Rp150.000 per kg, membikin pembeli berpikir ulang untuk membeli daging sapi.

"Sekarang Rp150.000 per kg, memang sempat turun ke Rp140.000 per kg, hanya naik lagi, sudah ada 3 minggu lah," jelas Jaya.

(chd/wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

BYD Atto 1 2026 Dibanderol Rp170 Jutaan, Intip Spesifikasinya (Car News China/BYD)

Jakarta -

Beredar video tentang konsumen SPBU Toll Jakarta Merak mengunggah struk pembelian Pertalite. Dalam video tersebut disampaikan info harrga Pertalite tanpa subsidi mencapai Rp 16.088 per liter.

Kemudian pemerintah memberikan subsidi kepada produk Pertallite sebesar Rp 6.088 per liter. Dengan begitu nilai jual di konsumen Rp 10.000 per liter.

Narator dalam video tersebut kemudian mempertanyakan argumen pemerintah memberikan subsidi kepada produk Pertallite tidak kepada Pertamax.

Menurutnya, dengan nilai Pertalite tanpa disubsidi itu lebih mahal dibandingkan nilai Pertamax saat ini nan hanya Rp 12.300 per liter tanpa adanya subsidi.

Menanggapi video itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M V Dumatubun mengatakan kebijakan subsidi BBM sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah, bukan dari Pertamina. Dengan begitu, pihaknya hanya menjalankan penugasan dari pemerintah.

"Kebijakan Program Subsidi BBM adalah kewenangan dan ditentukan oleh Pemerintah. Kebijakan tersebut tidak oleh Pertamina. Maka subsidi diberikan pada BBM JBKP ialah Pertalite dan Pertamina sebagai operator Patuh kepada Kebijakan Pemerintah," ujar Robert kepada detikcom, Senin (11/5/2026).

Roberth menjelaskan tujuan diberikan subsidi tersebut untuk menjaga kestabilan nasional dari sisi menjaga daya beli dan roda perekonomian masyarakat.

Ia juga menjelaskan bahwa produk Pertamax adalah Jenis BBM Non Subsidi nan mengikuti harganya mengikuti nilai pasar.

Namun pada kondisi saat ini, pemerintah ikut berkedudukan dalam penentuan nilai Pertamax. Sehingga sejak 1 April 2026 lampau nilai Pertamax tidak mengalami kenaikan seperti semestinya nan mengikuti nilai pasar.

"Apabila Pertamax merujuk nilai keekonomian nan seharusnya. Maka bakal lebih mahal dari Pertalite tanpa subsidi," katanya.

(hrp/hns)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa negara-negara di Asia Tenggara tengah merumuskan pembentukan pusat penyimpanan persediaan minyak alias storage hub untuk area ASEAN.

Hal tersebut disampaikan Bahlil usai pembahasan dalam forum KTT ASEAN di Filipina. Menurutnya, negara-negara ASEAN sepakat memperkuat kerja sama kawasan, khususnya di sektor daya di tengah ketidakpastian geopolitik dunia saat ini.

"Karena, di dalam kondisi geopolitik nan seperti ini, nyaris semua negara, nyaris semua area itu berpikir gimana memproteksi kepentingan internal negara dan internal kawasan," ujar Bahlil ditemui di Kementerian ESDM, Senin (11/5/2026).

Bahlil membeberkan, salah satu buahpikiran nan dirumuskan adalah pembangunan pusat penyimpanan persediaan minyak untuk area ASEAN melalui kerja sama antara Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina.

Lebih lanjut, dia menambahkan Indonesia sendiri telah menawarkan diri sebagai letak pembangunan akomodasi penyimpanan tersebut. Menurutnya, akomodasi itu nantinya dapat menjadi pusat persediaan daya nan menyuplai kebutuhan negara-negara Asia Tenggara.

"Nah, ini adalah buahpikiran nan bagus. Kita bakal membangun storage di mana saja, tapi kemarin saya tawarkan untuk di Indonesia. Kita membangun persediaan nan cukup besar nan pada akhirnya kemudian ini menyuplai ke negara-negara di Asia Tenggara. Itu satu," ujarnya.

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Terdampak Tarif Trump, Laba Toyota Turun 19% (Ilustrasi)

Polisi baru menetapkan satu orang sebagai tersangka utama dalam kasus ini. Tersangka berinisial WS diketahui mempunyai peran krusial dari proses hulu hingga hilir dalam rantai upaya terlarangan tersebut.

"Peran dari nan sudah ditetapkan sebagai tersangka dari mulai beli, menampung, mengepul, sampai ekspor. Tersangka nan sudah kita tetapkan tersebut," ucapnya. 

Meski baru satu tersangka, Polda Metro Jaya meyakini adanya keterlibatan pihak-pihak lain dalam jaringan kolaboratif ini. Petugas tetap melakukan pendalaman terhadap 18 saksi nan terdiri dari admin dan tenaga kerja gudang.

"Saat ini memang kami baru menetapkan satu orang. Namun, tidak menutup kemungkinan terhadap jaringan nan lainnya, ini adalah corak jaringan sehingga kami terus melakukan pendalaman," paparnya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan, pengungkapan ini adalah komitmen kepolisian dalam menjaga ketertiban. Ia mengimbau masyarakat nan merasa dirugikan untuk segera melapor ke pihak berwajib.

"Pihak dealer, pelaku usaha, lembaga pembiayaan maupun masyarakat nan merasa mempunyai keterkaitan dengan kendaraan nan saat ini sedang didalami, dapat melaporkan dan membawa arsip pendukung," pungkas Budi.

Jakarta, CNBC Indonesia- Amerika Serikat dan Iran disebut bakal melanjutkan negosiasi tenteram pada pekan ini. Dilansir oleh Wall Street Journal, kedua negara bakal menggelar pembicaraan tersebut di Pakistan.

Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Senin, 11/05/2026) berikut ini.

Add as a preferred
source on Google

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mengalami peningkatan pada April 2026 menjadi 123, dari sebelumnya pada Maret 2026 di nomor 122,9.

Berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia pada April 2026, peningkatan IKK itu ditopang oleh naiknya nomor Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) menjadi 116,5 dari sebelumnya 115,4.

Sementara itu, komponen indeks pembentuk IKK lainnya, ialah Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) turun menjadi 129,6, lebih rendah dibandingkan dengan nomor indeks bulan sebelumnya sebesar 130,4.

"Optimisme konsumen tersebut ditopang oleh tetap kuatnya persepsi terhadap kondisi ekonomi saat ini," dikutip dari Survei Konsumen BI, Senin (11/5/2026).

Meningkatnya IKE ditopang oleh kenaikan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) dan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama/Durable Goods (IPDG) nan tercatat masing-masing sebesar 108,8 dan 112,6, lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 107,8 dan 109,2.

Sementara itu, Indeks Penghasilan Saat Ini (IPSI) tercatat di level optimis alias di atas 100 sebesar 128,1, meskipun lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 129,2.

Sedangkan penyebab turunnya IEK adalah menurunnya seluruh komponen pembentuk indeks, ialah indeks ekspektasi penghasilan nan menjadi 136,9 dari sebelumnya 137,7, ekspektasi kesiapan lapangan kerja menjadi 127,7 dari sebelumnya 128, dan ekspektasi aktivitas upaya 124,1 dari 125,5.

Dari sisi kondisi finansial konsumen, BI mencatat, terjadi peningkatan beriringan dengan naiknya IKK pada April 2026.

Diataranya adalah info proporsi pendapatan konsumen nan disimpan alias ditabung (saving to income ratio) sebesar 18,2%, lebih tinggi dibandingkan proporsi pada bulan sebelumnya, ialah sebesar 17,6%.

Sedangkan komposisi lainnya, ialah rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi (average propensity to consume ratio) tercatat sebesar 72,1%, sedikit turun dibanding bulan sebelumnya sebesar 72,2%.

Demikian juga untuk rata-rata proporsi pembayaran cicilan/utang dari pendapatan (debt installment to income ratio) nan turun menjadi sebesar 9,7%, dibandingkan proporsi pada bulan sebelumnya sebesar 10,2%.

Sebagai informasi, Survei Konsumen BI merupakan survei bulanan nan dilaksanakan sejak Oktober 1999. Mulai Januari 2007 survei dilaksanakan terhadap kurang lebih 4.600 rumah tangga sebagai responden (stratified random sampling).

Survei ini dilakukan di 18 kota: Jakarta, Bandung, Bodebek, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, Bandar Lampung, Palembang, Banjarmasin, Padang, Pontianak, Samarinda, Manado, Denpasar, Mataram, Pangkal Pinang, Ambon dan Banten.

Indeks per kota dihitung dengan metode balance score (net balance + 100) nan menunjukkan bahwa jika indeks di atas 100 berfaedah optimis dan di bawah 100 berfaedah pesimis.

Rasio proporsi tabungan terhadap pendapatan konsumen nan meningkat di antaranya untuk penghasilan Rp 3,1 juta sampai dengan Rp 4 juta, ialah dari sebelumnya 17,5% menjadi 18,3%, demikian juga penghasilan Rp 4,1 juta sampi dengan Rp 5 juta dari 18% menjadi 18,6%.

Adapun untuk penghasilan tertinggi, ialah di atas Rp 5 juta per bulan, rasio tabungan dari hasil pendapatannya meningkat dari 18,3% menjadi 19,2%.

Sedangkan untuk golongan penghasilan terkecil, ialah Rp 1 juta sampai dengan Rp 2 juta turun dari 17,4% menjadi 17,2%. Begitupula dengan penghasilan Rp 2,1 juta hingga Rp 3 juta dari 16,8% menjadi 16,7%.

(arj/arj)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]