Pertunjukan seni sisingaan di Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi berubah menjadi kejadian nan mengerikan. Sebanyak lima orang rombongan pagelaran sisingaan tersengat aliran listrik saat menarik sound system sisingaan.

Peristiwa itu terjadi di Kampung Cibeureum RT 03/RW 03, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, pada Selasa, 2 Juni 2026. Tiga orang dilaporkan meninggal bumi dan dua lainnya mengalami luka bakar akibat kejadian tersebut.

Polisi tetap menyelidiki penyebab pasti kejadian tersebut. Dugaan sementara, korban tersengat aliran listrik dari kabel jaringan listrik nan berada di sekitar letak kejadian.

Detik-detik Kejadian, Warga Histeris

Kejadian tersebut terekam video amatir dan viral di media sosial. Dalam rekaman video nan beredar di media sosial, terlihat awalnya rombongan golongan pagelaran seni sisingaan sedang mendorong gerobak sound system setinggi 2 meter lebih.

Semula, pagelaran seni itu melangkah lancar. Namun, tiba-tiba rombongan tersebut tersetrum listrik.

Para korban nan merupakan penarik sound sisingaan langsung tergelepar di jalan. Suasana mendadak berubah menjadi kepanikan.

Sontak kejadian ini membikin penduduk nan sedang menonton di pinggir jalan berteriak histeris. Para korban terlihat tergeletak di aspal.

"Ya Allah... ya Allah," teriak warga.

Kronologi Kejadian

Kapolres Metro Bekasi Kombes Sumarni menjelaskan kejadian bermulai saat rombongan sisingaan hendak kembali melangkah setelah beristirahat. Salah satu personel nan berada di atas sound system diduga berupaya mengangkat kabel listrik menggunakan tangan.

Arus listrik kemudian diduga merambat ke sejumlah orang di sekitar gerobak sound system nan terbuat dari besi. Dalam video beredar, terlihat ada sejumlah orang terkapar setelah tersengat listrik.

Tiga Orang Tewas dan 2 Terluka

Kombes Sumarni menyebut ada lima orang penarik sound sisingaan nan tersengat aliran listrik. Tiga di antaranya meninggal dunia.

"Akibat kejadian tersebut, tiga orang meninggal dunia, ialah G (18), J (20), dan R (29)," kata Kapolres Metro Bekasi Kombes Sumarni, Rabu (3/6).

Sementara 2 orang lainnya ialah R (18) dan R M (22), mengalami luka bakar. Keduanya telah dibawa ke RS Radjak Cibeureum, Cikarang Utara, untuk mendapatkan perawatan medis.

Kombes Sumarni turut menjenguk korban nan dirawat di RS Radjak Cibeureum sebagai corak perhatian dan kepedulian terhadap korban serta family nan terdampak. Dia juga memastikan korban mendapatkan penanganan medis nan diperlukan.

"Petugas kepolisian telah mendatangi letak kejadian, melakukan cek TKP, memasang garis polisi, meminta keterangan sejumlah saksi, serta berkoordinasi dengan pihak rumah sakit. Tim Inafis Polres Metro Bekasi juga telah melakukan olah TKP untuk mengumpulkan bukti awal," ungkapnya.

(mea/mea)

IHSG Anjlok ke Level Terendah sejak 2021, Purbaya: Jangan Takut (Foto: Kemenkeu)

Terdakwa mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer namalain Noel(MI/Usman Iskandar)

NASIB hukum mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) periode 2024–2025, Immanuel "Noel" Ebenezer Gerungan, bakal ditentukan hari ini. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dijadwalkan membacakan putusan mengenai kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta penerimaan gratifikasi, Kamis (4/6).

Berdasarkan info Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, persidangan diagendakan mulai pukul 10.00 WIB di Ruang Kusuma Atmadja. Sidang krusial ini bakal dipimpin oleh Hakim Ketua Nur Sari Baktiana.

Tuntutan Jaksa dan Konstruksi Perkara

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum telah melayangkan tuntutan berat kepada Noel. Ia dituntut pidana penjara selama lima tahun serta denda sebesar Rp250 juta subsider 90 hari kurungan. Tak hanya itu, Noel juga diwajibkan bayar duit pengganti senilai Rp4,43 miliar. Jika tidak dibayarkan, dia terancam tambahan pidana penjara selama dua tahun.

Dalam dakwaannya, Noel diduga melakukan pemerasan terhadap para pemohon sertifikasi alias lisensi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dengan total nilai mencapai Rp6,52 miliar. Selain pemerasan, dia juga didakwa menerima gratifikasi berupa duit tunai senilai Rp3,36 miliar dan satu unit sepeda motor mewah Ducati Scrambler berwarna biru dongker dari ASN Kemenaker serta pihak swasta selama menjabat sebagai Wamenaker.

Keterlibatan Terdakwa Lain

Kasus ini tidak hanya menyeret Noel. Terdapat 10 terdakwa lainnya nan diduga bekerja sama dalam praktik pemerasan tersebut. Berikut adalah rincian tuntutan pidana dan tanggungjawab duit pengganti bagi para terdakwa lainnya:

Selain para terdakwa di atas, aliran biaya hasil pemerasan ini diduga turut mengalir dan menguntungkan sejumlah pihak lain di lingkungan Kemenaker, di antaranya Haiyani Rumondang, Sunardi Manampiar Sinaga, hingga Ida Rochmawati dengan nominal nan bervariasi.

Jeratan Hukum

Atas perbuatannya, Immanuel Noel Ebenezer dijerat dengan pasal berlapis, ialah Pasal 12 huruf e alias Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 20 huruf c jo. Pasal 127 ayat (1) KUHP Nasional.

Sidang putusan ini menjadi sorotan publik mengingat posisi strategis Noel saat itu sebagai pejabat negara nan semestinya mengawasi standarisasi keselamatan kerja, namun justru diduga menyalahgunakan kewenangan untuk untung pribadi dan kelompok. (Ant/Z-1)

Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penyelidikan sejak seminggu sebelum menetapkan tiga mantan ketua Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka.

"Lidiknya sekitar satu minggu. (Naik sidiknya?) Baru beberapa hari lalu," Direktur Penyidikan (Dirdik) Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi dalam konvensi pers di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (3/6).

Ketiga mantan ketua BGN menjadi tersangka mengenai kasus tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025-2026. Mereka adalah Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya.

Meski baru sepekan lampau melakukan penyelidikan, bakal tetapi Kejagung sudah lama menelaah alias mempelajari kasus itu.

"Kalau mempelajarinya ya, mempelajarinya mungkin sejak beberapa waktu nan lampau ya. Tapi jika lidik kita memang sekitar satu minggu ya. Tapi jika mempelajari itu sebelum lidik kita sudah pelajari ya," ucapnya.

"Di situ memang ada beberapa perhatian kita, perhatian kita. Mungkin ada beberapa laporan dari masyarakat, kemudian ada apa namanya dapur-dapur nan tidak sesuai ya, tidak sesuai spek alias tidak sesuai dengan ketentuan. Nah itulah mulai kami melakukan pendalaman dan penelaahan. Seperti itu," sambungnya.

Kemudian, mengenai dengan pengadaan dalam perkara itu disebut Syarief sudah terealisasi semuanya termasuk soal kendaraan alias motor listrik.

"Oh, pengadaan peralatan dan jasa sudah terealisasi. Semuanya sudah, sudah terealisasi," ujarnya.

Gempa Labuan Bajo NTT (foto: freepik)

Kemacetan terjadi di sejumlah titik jalan tol pada Kamis (4/6) pagi. Di antaranya di Tol Dalam Kota dan Tol Jagorawi.

Berdasarkan laporan PT Jasamarga per pukul 07.00 WIB, kemacetan disebabkan volume lampau lintas nan meningkat. Selain itu juga adanya perbaikan jalan.

Untuk mengurai kepadatan PT Jasamarga memberlakukan contraflow di beberapa titik. Salah satunya di Senayan KM 08+100 - GT Halim 3 KM 01+300.

"Hati-hati di Senayan KM 08+100 - GT Halim 3 KM 01+300, ada lajur contraflow dari arah Halim di lajur kanan," demikian keterangan PT Jasamarga di X.

Berikut daftar titik kemacetan pada Kamis (4/6) pagi:

Tol JORR

• Pondok Ranji KM 05 - Bintaro KM 02 padat, kepadatan volume lalin.

Tol Dalam Kota

• Cawang KM 00 - KM 02 arah Tebet padat, kepadatan volume lalin.

Tol Janger

• Tangerang KM 18 - Kunciran KM 14 padat, kepadatan volume lalin dan keluar masuk Rest Area.

• Kunciran KM 13 - Karang Tengah KM 11 padat, kepadatan volume lalin.

• Kembangan KM 08 - Kedoya KM 04 padat, kepadatan volume lalin.

• Karang Tengah Barat KM 12 - Kunciran KM 13 padat, kepadatan volume lalin dan keluar masuk Rest Area.

Tol Japek

• Cikarang Pusat KM 36 - KM 37+800 arah Cikampek padat, ada pekerjaan perbaikan jalan (Rekonstruksi Rigid) di lajur 2/tengah.

Tol Jagorawi

• Cipayung KM 10 - KM 09 arah Cawang padat, kepadatan volume lalin.

• TMII KM 04 - Kalicipinang KM 03 padat, kepadatan volume lalin.

• Cililitan KM 02 - Cawang KM 00 padat, kepadatan volume lalin arah Tebet.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto memperikan petunjuk mengenai menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan kepada 12.000 penggerak dan mitra MBG di Sentul, Bogor, Rabu (3/6/2026).

Saat itu, Prabowo tiba-tiba meminta contoh potongan ayam nan disajikan di piring untuk dicontohkan di atas panggung. Kemudian juga meminta ada 10 perwakilan dari SPPG untuk naik ke atas panggung untuk membawakan contoh menu ayam tersebut.

Para perwakilan dari SPPG pun berlomba-lomba untuk naik ke atas panggung, apalagi beberapa menyempatkan diri bersalaman terlebih dulu dengan Prabowo.

"Yang kiri adalah ayam dipotong 14, nan kanan 8," kata Prabowo.

Saat itu Prabowo mau menunjukkan bahwa SPPG kudu memberikan potongan ayam nan besar saat penyajian kepada anak sekolah. Untuk itu dia mencontohkan potongan nan pas untuk pemenuhan gizi anak-anak.

"Kalau pangkas lebih dari 14 dosa. Dosa! Berapa juta anak-anak Indonesia bakal kecewa betul?" katanya.

"Nanti saya minta Mendikdasmen minta kepala sekolah, guru-guru, anak-anaknya suruh lapor. Ayaman mini alias besar," katanya.

Kemudian Prabowo juga meminta kepada kepada pemilik SPPG untuk tidak memasak telur secara dadar untuk disajikan dalam program MBG.

"Mitra-mitra, nan kedua, telur jangan dibikin dadar," katanya.

Saat itu, para mitra nan naik di atas panggung menyetujui perihal itu. Prabowo pun melontarkan candaan, bahwa dulu tetap ada SPPG nan memasak telur secara di dadar.

"Ini ada emak di belakang 'enggak pak' sekarang enggak, berfaedah kemarin iya ya?" katanya.

Menurut Prabowo, jika telur dimasak secara dadar, maka bisa dicampur bahan lain agar bisa mengurangi jumlah nan disajikan. Dia menjelaskan adanya temuan penambahan tepung nan lebih banyak dari jumlah telurnya.

Untuk itu, dia memerintahkan kepada mitra SPPG untuk memasak telur untuk secara utuh ataupun ceplok.

"Jadi telur kudu utuh ceplok alias rebus. Betul ya? Mendikdasmen, kepala sekolah, guru, yakinkan tidak ada lagi telur dadar alias telur apa itu orak arik ya. Harus ceplok dan bulat, dan dikupas juga kulitnya," kata Prabowo.

(emy/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Tersangka Kepala BGN Dadan Hindayana dengan tangan terborgol keluar dari gedung bundar Jampidsus, Kejagung, Jakarta, Rabu (03/6/2026)(Usman Iskandar/MI)

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus dugaan korupsi besar-besaran nan diduga dilakukan Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, Wakil Ketua BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Mereka diduga terlibat dalam praktik penggelembungan anggaran (mark-up) pengadaan beragam akomodasi operasional, mulai dari motor listrik hingga sepatu.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkapkan bahwa salah satu temuan paling mencolok adalah pengadaan 21.801 unit motor listrik. Proyek nan ditujukan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebut menelan anggaran fantastis.

“Bahwa terhadap perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian finansial negara,” tegas Syarief di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026).

'Kebobolan' Anggaran Motor Listrik, Dua Dirjen Kemenkeu Dicopot

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa diketahui telah mengambil langkah tegas dengan mencopot dua pejabat eselon I pada April 2026 lalu.

Kedua pejabat nan dicopot adalah Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu serta Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman. Pencopotan ini disinyalir kuat berangkaian dengan lolosnya anggaran pengadaan motor listrik nan bermasalah tersebut.

Menkeu Purbaya sempat memberikan pernyataan diplomatis saat dikonfirmasi mengenai argumen pemecatan anak buahnya.

“Mungkin (karena kebobolan pengadaan motor SPPG). Anda tebak saja sendiri,” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Senin (1/6/2026). (H-4)

Pesepak bola Bali United Mirza Mustafic (kanan) berebut bola dengan pesepak bola PSIM Yogyakarta Rahmatshoh Rahmatzoda (kiri) saat pertandingan uji coba menjelang kejuaraan Super League 2025/2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (26/7/(ANTARA/Fikri Yusuf)

MANAJEMEN Bali United secara resmi mengumumkan berakhirnya kerja sama dengan gelandang asing mereka, Mirza Mustafic. Pemain berkebangsaan Luksemburg tersebut dipastikan tidak lagi memperkuat skuat Serdadu Tridatu untuk musim kejuaraan mendatang setelah kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan kontrak.

CEO Bali United, Yabes Tanuri, mengonfirmasi berita tersebut melalui keterangan resminya pada Kamis (4/6). Menurut Yabes, keputusan ini diambil berasas kesepakatan berbareng antara manajemen dan sang pemain.

"Kami dari manajemen kembali kudu menyampaikan bahwa Mirza Mustafic dan Bali United telah sepakat mengakhiri kerja sama untuk musim nan baru," ujar Yabes Tanuri sebagaimana dikutip dari laman resmi klub.

Kontribusi dan Senjata Rahasia Mustafic

Selama berseragam Bali United, Mirza Mustafic dikenal sebagai gelandang nan mempunyai mobilitas tinggi. Kemampuannya dalam melakukan pergerakan tanpa bola serta kecermatan tembakan keras dari luar kotak penalti seringkali menjadi senjata rahasia bagi tim didikan Stefano Cugurra.

Berdasarkan info performa, Mustafic tercatat tampil dalam 18 pertandingan berbareng Bali United. Dari total penampilan tersebut, dia sukses menyumbangkan lima gol dan satu assist bagi tim kebanggaan masyarakat Pulau Dewata.

Salah satu momen paling ikonik nan dicatatkan Mustafic terjadi pada musim 2025/2026. Ia menorehkan prestasi perseorangan sebagai pencetak gol tercepat musim tersebut saat menghadapi PSM Makassar pada 9 Januari. Kala itu, Mustafic sukses membobol gawang musuh saat laga baru melangkah 30 detik.

Eksodus Pemain Asing

Kepergian Mirza Mustafic menandai pergerakan signifikan dalam bursa transfer Bali United akhir musim ini. Ia menjadi pemain asing kedua nan resmi dilepas oleh manajemen setelah sebelumnya penyerang Boris Kopitovic juga dipastikan angkat kaki dari Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar.

Yabes Tanuri pun menyampaikan apresiasi mendalam atas profesionalisme nan ditunjukkan oleh Mustafic selama memihak panji Bali United.

"Kami memberikan apresiasi atas perjuangan dan dedikasinya selama berseragam Bali United. Kami mendoakan nan terbaik untuk perjalanan Mirza Mustafic di musim nan baru nanti," pungkas Yabes.

Hingga saat ini, manajemen Bali United belum memberikan bocoran mengenai sosok pengganti nan bakal mengisi slot pemain asing nan ditinggalkan oleh Mustafic dan Kopitovic untuk menyongsong musim depan. (Ant/Z-1)

Grab soal Rumor Mau Cabut dari Indonesia: Tidak Benar! (Foto: Grab)

Pesepak bola Persib Bandung Layvin Marc Kurzawa (kanan) berebut bola dengan pesepak bola Bali United Kadek Arel Priyatna (kedua kanan) pada pertandingan lanjutan BRI Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Minggu (12/(ANTARA/Abdan Syakura)

KLUB raksasa Jawa Barat, Persib Bandung, secara resmi mengumumkan perpisahan dengan bek sayap asal Prancis, Layvin Kurzawa. Kepastian ini muncul setelah tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai perpanjangan perjanjian untuk musim mendatang.

Melalui laman resmi klub pada Kamis (4/6/2026), manajemen "Maung Bandung" menyampaikan apresiasi mendalam atas kontribusi mantan pemain Paris Saint-Germain tersebut selama berseragam biru di musim 2025/2026.

Kontribusi Singkat nan Berbuah Trofi

Meski hanya memihak Persib selama separuh musim, kehadiran Kurzawa memberikan akibat signifikan bagi lini pertahanan tim. Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan, menegaskan bahwa Kurzawa adalah bagian integral dari keberhasilan Persib merengkuh gelar juara Super League musim ini.

"Hatur nuhun, Kurzawa. Terima kasih atas dedikasi, kerja keras, profesionalisme, dan komitmen nan telah diberikan selama memihak Persib Bandung," ujar Adhitia dalam keterangan resminya.

Adhitia menambahkan bahwa meskipun kerja sama ini tergolong singkat, profesionalisme nan ditunjukkan Kurzawa patut diapresiasi.

"Layvin datang pada momen krusial dan turut menjadi bagian dari perjalanan nan berhujung dengan pencapaian luar biasa. Kami sangat menghargai setiap kontribusi nan telah diberikan, baik di dalam maupun di luar lapangan," lanjutnya.

Statistik Layvin Kurzawa di Persib Bandung

Selama periode singkatnya di Bandung, Kurzawa mencatatkan statistik nan cukup solid sebagai pemain nan didatangkan pada paruh musim.

Pemain Pertama nan Hengkang

Layvin Kurzawa tercatat sebagai pemain pertama nan resmi meninggalkan skuad Pangeran Biru setelah berakhirnya kejuaraan musim 2025/2026. Keputusan ini diambil setelah negosiasi perjanjian baru menemui jalan buntu, nan memaksa sang pemain mencari tantangan baru di luar Indonesia.

Pihak manajemen Persib pun mendoakan nan terbaik bagi masa depan pekerjaan Kurzawa.

"Semoga sukses selalu menyertai perjalanan pekerjaan dan kehidupan pribadinya di masa mendatang," pungkas Adhitia.

Dengan kepergian Kurzawa, Persib Bandung sekarang diprediksi bakal segera bergerak di bursa transfer untuk mencari suksesor di posisi bek sayap guna mempertahankan gelar juara pada musim depan. (Ant/Z-1)

Jakarta, CNBC Indonesia - Rapat Paripurna DPR bakal mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) hari ini, Kamis (3/6/2026).

Pengambilan keputusan di tingkat dua, namalain Rapat Paripurna DPR itu dilakukan setelah Komisi XI menyepekati hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) RUU P2SK di Komisi XI, kemarin, Rabu (3/6/2026). Turut datang dalam rapat akhir keputusan tingkat satu DPR itu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hingga Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

"Bahwa 8 fraksi di Komisi XI DPR menyetujui RUU tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK untuk selanjutnya dibawah ke pembicaraaan tingkat dua, dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi UU," kata Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun saat mengetuk palu keputusan akhir dalam rapat kemarin.

Ketua Panja RUU P2SK, sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohammad Hekal dalam rapat itu pun telah membacakan pokok materi muatan dan pengaturan dalam RUU itu, setelah pembahasan bergulir sejak 4 Februari 2026.

"Terdapat 17 pokok materi muatan dan pengaturan dalam RUU perubahan P2SK nan telah disepakti dalam pembahasan panja," kata Hekal di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Hekal menyebut tim perumus dan tim sinkronisasi juga telah merumuskan UU baru itu bakal terdiri dari 2 pasal romawi dan 10 nomor perubahan dengan total 145 pasal secara keseluruhan, serta terdiri dari 17 pokok materi muatan dan pengaturan, sebagai berikut:

1. Kelembagaan LPS
2. Kelembagaan OJK
3. Kelembagaan BI
4. Evaluasi keahlian LPS, OJK, dan Bank Indonesia ole DPR
5. Cakupan ekspansi upaya perbankan dan perbankan syariah
6. Demutualisasi Bursa Efek di Pasar Modal
7. Transfer margin dalam transaksi di pasar keuangan
8. Surat Utang Danantara
9. Perusahaan asuransi dan asuransi syariah dalam resolusi
10. Dana pertanggungan wajib kecelakaan lampau lintas
11. Bursa mineral dan komoditas strategis
12. Aset kripto
13. Satuan tugas pencegahan dan penanganan pinjaman daring dan pertaruhan daring
14. Pusat finansial internasional Indonesia
15. Penanganan piutang macet kepada UMKM
16. Penyelidikan dan investigasi di sektor jasa finansial serta sistem keadilan restoratif
17. Bank dalam penyehatan

Perubahan Kelembagaan LPS

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun menjabarkan poin-poin utama dari perubahan ketentuan RUU P2SK. Khusus untuk penguatan kelembagaan, tata kelola, serta efektivitas penyelenggaraan mandat LPS dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, dilakukan sejumlah perubahan.

Perubahan itu antara lain mencakup penyempurnaan arti LPS serta penguatan status LPS sebagai badan norma dan lembaga negara nan independen dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya. Selain itu, dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai susunan, persyaratan, proses seleksi, pemberhentian, dan penggantian personil Dewan Komisioner.

Pada aspek akuntabilitas dan pengolahan anggaran, revisi Undang-Undang P2SK memperkuat sistem penyusunan dan persetujuan rencana kerja dan anggaran tahunan LPS melalui keterlibatan DPR.

Perubahan Kelembagaan OJK

Yang kedua, tentang kelembagaan OJK. Purbaya mengatakan, penguatan kelembagaan OJK nan disepakati pemerintah dan DPR mencakup penambahan tugas OJK dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap aktivitas jasa finansial di sektor pasar modal, finansial derivatif, bursa karbon, serta bursa mineral dan komoditas strategis.

Selain itu, OJK juga diberikan tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap aktivitas pengelolaan biaya publik lainnya, termasuk biaya finansial haji dan tabungan perumahan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah dan DPR juga menyepakati persetujuan penyesuaian kewenangan OJK mengenai aset mata uang digital serta penambahan kewenangan OJK untuk menetapkan pengaturan dan kebijakan lebih lanjut terhadap aktivitas industri jasa finansial nan dapat berakibat langsung terhadap akibat maupun faedah nan diterima oleh pengguna dan masyarakat, serta verimplikasi juga terhadap tingkat akibat industri jasa finansial maupun berpotensi mempengaruhi stabilitas sistem keuangan.

Dalam aspek kelembagaan itu, disepakati pula penyempurnaan susunan Dewan Komisioner OJK termasuk penambahan Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, serta penyempurnaan pengaturan mengenai panitia seleksi, persyaratan calon personil Dewan Komisioner, pemberhentian personil Dewan Komisioner, personil Dewan Komisioner pengganti, dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisioner.

Penguatan tata kelola OJK juga dilakukan melalui pengaturan mengenai perlindungan norma bagi personil Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK. Kewenangan Dewan Komisioner untuk mewakili OJK di dalam dan di luar pengadilan nan dapat di delegasikan kepada personil Dewan Komisioner dan alias Pejabat OJK.

Pengaturan mengenai standar anggaran tahunan untuk aktivitas operasional OJK, sistem perubahan rencana kerja dan anggaran pada tahun berjalan, pengaturan mengenai periode dan pungutan OJK, serta penambahan kewenangan dalam pengolahan kekayaan OJK, termasuk penyelenggaraan hapus kitab dan hapus tagih.

Dalam rangka memperkuat koordinasi antara otoritas, pemerintah dan DPR juga menyepakati pengaturan nan memperjelas koordinasi antara OJK dan LPS, termasuk tanggungjawab OJK untuk meinformasikan kondisi bank maupun perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah nan bermasalah pada LPS, serta penguatan koordinasi pemeriksaan antara kedua lembaga tersebut.

Selain itu, OJK juga diberikan tugas untuk melaksanakan program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan.

Kelembagaan BI

Pemerintah sepakat dengan DPR untuk memperkuat pencapaian tujuan Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan dan bauran kebijakan Bank Indonesia nan dapat menciptakan lingkungan ekonomi nan kondusif bagi perkembangan sektor riil dan pembuatan lapangan kerja.

Pemerintahan DPR juga menyepakati penguatan perlindungan norma bagi personil Dewan Gubernur, pejabat, dan pegawai Bank Indonesia nan melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berasas itikad baik.

Selain itu, disepakati pengaturan nan memperjelas kewenangan Dewan Gubernur untuk mewakili Bank Indonesia di dalam maupun di luar pengadilan nan dapat didelegasikan kepada personil Dewan Gubernur dan alias pejabat Bank Indonesia.

Penyempurnaan Kelembagaan Bank Indonesia juga mencakup pengaturan mengenai rapat Dewan Gubernur, sistem pemberhentian personil Dewan Gubernur, pengisian personil Dewan Gubernur pengganti, serta penambahan tugas Bank Indonesia dalam melaksanakan program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan.

Di bagian tata kelola dan akuntabilitas, pemerintah dan DPR menyepakati pengaturan mengenai anggaran tahunan Bank Indonesia beserta perubahannya nan memerlukan persetujuan DPR, termasuk pengaturan mengenai standar anggaran tahunan untuk aktivitas operasional Bank Indonesia.

Evaluasi Kinerja BI, OJK, dan LPS oleh DPR

DPR dapat melakukan pertimbangan keahlian terhadap LPS, OJK, dan BI nan hasil dan rekomendasinya disampaikan kepada otoritas nan berkepentingan dan pemerintah untuk ditindaklanjuti dan berkarakter mengikat.

Perbankan dan Perbankan Syariah

Dalam rangka meningkatkan daya saing Bank, memperkuat setor permodalan, serta merespon perkembangan industri keuangan, diperlukan kebijakan ekspansi cakupan upaya Bank Umum dan Bank Umum Syariah. Perluasan ini memberikan elastisitas bagi Bank untuk tidak hanya menyediakan pembiayaan jangka pendek, namun juga pembiayaan jangka panjang dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

Selain itu, diperlukan pula kebijakan konsolidasi perbankan untuk menciptakan ekosistem perbankan nan lebih efisien dan lebih berkontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyusunan peta jalan konsolidasi Bank Umum dan Bank Umum Syariah.

Selanjutnya, dalam rangka mengembangkan instrumen finansial syariah, diperlukan penyempurnaan pengaturan mengenai produk investasi di perbankan syariah, ialah Syariah Restricted Investment Account alias SRIA, nan hasil penyelesaian asetnya hanya dapat dibagikan alias dikembalikan ke pengguna investor.

Pengaturan ini memberikan kepastian norma kepada masyarakat, terutama pengguna investor, terhadap produk investasi perbankan syariah

Demutualisasi Bursa Efek di Pasar Modal

Pemerintah mengapresiasi dan mendukung kemauan DPR untuk memperkuat pasar modal Indonesia. Penguatan pasar modal Indonesia merupakan langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional nan berkelanjutan.

Salah satu inisiatif nan diambil adalah demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) alias perubahan struktur kepemilikan Bursa Efek Indonesia nan sebelumnya hanya dapat dimiliki oleh personil bursa menjadi terbuka untuk selain personil bursa.

Pelaksaan demutualisasi bursa pengaruh Indonesia ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola, meningkatkan kepercayaan investor, dan memperluas partisipasi stakeholder. Langkah ini juga merupakan upaya berkepanjangan untuk memastikan pasar modal Indonesia semakin berkembang, dalam, stabil, dan berkekuatan saing serta mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional.

Di dalam kepemilikan bursa pengaruh Indonesia tersebut, pemerintah dan alias lembaga negara juga dapat turut berpartisipasi. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat stabilitas pasar finansial dan memastikan terjaganya kepentingan nasional dengan tetap menjaga independensi bursa pengaruh Indonesia.

Transfer Margin dan Transaksi di Pasar Keuangan

Dalam rangka diversifikasi instrumen finansial dan untuk mendorong pengembangan pasar derivatif Indonesia, diperlukan kesetaraan pengaturan dengan praktik internasional.

Salah satu perihal nan saat ini belum ada adalah pengaturan mengenai transfer margin dalam pemenuhan tanggungjawab nan timbul dari perubahan atas nilai transaksi dalam transaksi di pasar finansial alias dikenal juga dengan variation margin, dengan menggunakan sistem pengalihan kewenangan milik atas margin alias transfer of title.

Penguatannya ini diharapkan bakal berkontribusi positif terhadap kestabilan nilai tukar, pendalaman pasar keuangan, pengembangan sumber pembiayaan ekonomi nasional dan mendorong capital inflows ke pasar finansial Indonesia.

Selain itu, pengaturan tersebut krusial untuk memberikan kepastian norma dan perlindungan norma atas kepemilikan margin, efektivitas mitigasi risiko, serta pemenuhan standar internasional.

Ini bakal membikin pasar derivatif Indonesia semakin berkekuatan saing dan memperkuat pasar domestic non-deliverable forward alias DNDF.

Surat Utang Danantara

Dalam rangka mobilisasi kapital untuk mendorong perekonomian nasional, di tengah kondisi ketidakpastian dunia nan tinggi, pada RUU ini diatur mengenai BPI Danantara dapat menerbitkan surat utang unik termasuk patriot bond dan merah putih bond di mana publikasi surat utang unik dilakukan dengan menetapkan strategi kebijakan pengelolaan dan pengendalian akibat nan dikelola secara profesional, akuntabel, dan pertimbangan upaya nan sahih.

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam Program Penjaminan Polis

Pemerintah sependapat untuk memperluas konsep program penjaminan polis dalam rangka memberikan perlindungan mendorong sejak perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah ditetapkan dalam resolusi.

Mekanisme program penjaminan polis mengikuti pendekatan program penjaminan simpanan pada perbankan mencakup pengalihan aset dan tanggungjawab pembayaran klaim serta opsi melakukan pengamanan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah.

Perluasan ini diharapkan memberikan perlindungan optimal kepada pemegang polis dan mendorong penguatan industri asuransi.

Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas

Pemerintah mendukung usulan DPR untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat nan menjadi korban kecelakaan lampau lintas jalan sekaligus memberikan kepastian norma atas memberikan santunan kepada korban kecelakaan lampau lintas. Penegasan ini merupakan upaya untuk memperjelas cakupan faedah dari masing-masing skema perlindungan nan telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan.

Bursa Mineral dan Komoditas Strategis

Untuk mendukung pengembangan industri strategis nan mendukung peningkatan daya saing perdagangan mineral dan organisasi strategis secara global, pendapatan negara, perekonomian dan alias keamanan nasional dalam RUU ini diatur tentang Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penambahan tugas OJK untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap aktivitas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.

Aset Kripto

RUU Perubahan UU P2SK juga mencakup materi pengaturan mengenai aset kripto, lantaran undustri aset mata uang digital merupakan industri nan sangat bergerak dan berkembang dengan sangat pesat.

Penguatan industri aset mata uang digital merupakan perihal nan krusial untuk dilakukan khususnya dari aspek transparansi, keterbukaan, dan perlindungan konsumen. Dalam perihal ini, pemerintah mengapresiasi inisiatif DPR nan memasukkan materi penguatan industri aset mata uang digital di dalam RUU Perubahan Undang-Undang P2SK.

Pengaturan ini diharapkan bakal memperkuat serta meningkatkan daya tarik dan daya saing industri aset mata uang digital nasional, sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Pinjaman Daring dan Judi Daring

Pemerintah sependapat dengan pandangan DPR agar Presiden membentuk satuan tugas nan bekerja mencegah dan menangani aktivitas upaya tanpa izin di sektor keuangan, aktivitas upaya berizin namun terindikasi melanggar ketentuan alias perlindungan konsumen, serta pemanfaatan penemuan teknologi sektor finansial untuk aktivitas nan terindikasi perjudian.

Satgas terdiri atas otoritas sektor keuangan, otoritas pelaporan dan kajian statistik keuangan, dan kementrian lembaga mengenai dan abdi negara penegak hukum.

Penanganan Piutang Macet pada UMKM

Pemerintah dan DPR mempunyai komitmen nan sama untuk mendorong pengembangan UMKM sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh lantaran itu, cakupan kebijakan penghapusan piutang macet pada UMKM nan telah diatur dalam Undang-Undang P2SK diperluas lingkupnya dalam RUU ini agar mencakup bank alias lembaga finansial non-bank BUMN dan BUMD.

Selain itu, diperlukan relaksasi syarat penghapus bukuan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta mempertimbangkan kesempatan pengembalian dari debitur.

RUU ini juga kembali menegaskan bahwa kerugian dari penghapusan piutang macet menjadi tanggung jawab masing-masing bank alias lembaga finansial non-bank baik BUMN alias BUMD dan tidak menjadi kerugian negara.

Penyelidikan dan Penyedikan di Sektor Jasa Keuangan serta Mekanisme Keadilan Restoratif

Sejalan dengan putusan mahkamah konstitusi penyedikan di sektor jasa finansial bakal dilaksanakan oleh penyedik OJK dan penyedik Kepolisian RI.

Selain itu, ketentuan sistem keadilan restoratif juga diselaraskan dengan pengaturan dalam KUHAP untuk proses penyelesaian perkara nan lebih efisien.

Pengawasan Perbankan dalam rangka Pemantapan Koordinasi dan Penanganan Stabilitas Sistem Keuangan

Diperlukan penyempurnaan pengaturan mengenai penyesuaian penetapan bank dalam penyehatan oleh OJK dan periode penempatan dan LPS agar selaras dengan praktik penyihatan bank.

Selain itu, mengenai dengan pentingnya sistem teknologi info platform BPR-BPRS nan terstandarisasi untuk peningkatan efektivitas pengawasan oleh OJK dan penyelenggaraan mandat risk minimizer oleh LPS dipandang perlu untuk menambahkan kewenangan LPS untuk mendukung pengembangan sistem teknologi info untuk platform BPR dan BPRS.

Pusat Finansial Internasional Indonesia

Untuk menuju visi nasional pertumbuhan ekonomi nan berkepanjangan serta pengembangan dan diversifikasi perekonomian nasional melalui kontribusi nan efektif terhadap sektor finansial dan aktivitas mengenai RUU ini mengatur tentang pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia.

Pusat Finansial Internasional Indonesia adalah wilayah nan ditetapkan oleh pemerintah sebagai pusat finansial internasional nan mempunyai kemandirian finansial administratif dan operasional berasas ketentuan undang-undang ini.

(arj/arj)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Chip Kuantum Baru 1.000 Kali Lebih Stabil. Foto / The Verge

Tiga mantan ketua Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini telah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung di kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kejagung mengungkap jumlah untung dan markup anggaran nan dilakukan para tersangka hingga membikin negara merugi.

Ketiga tersangka ini mulai dari mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Sonny Sanjaya dan Lodewyk Pusung. Ketiganya telah resmi ditahan Kejagung mulai Rabu (3/6/2026).

Patgulipat Dadan cs di program MBG ini membikin ketiganya dijerat dengan pasal merugikan negara.

"Perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian finansial negara. Para tersangka disangka melanggar Pasal 603 dan 604 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP," kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi.

detikcom merangkum angka-angka nan muncul sejauh ini dari korupsi nan dilakukan Dadan cs. Angka ini merupakan jumlah untung nan didapat hingga penggelembungan anggaran nan dilakukan para tersangka.

Cuan Miliaran Tiap Hari

Modus korupsi nan dilakukan Dadan cs ini berangkaian dengan intervensi dan pengaturan terhadap verifikasi pembentukan yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kejagung mengatakan MBG harusnya dikelola oleh yayasan pada setiap sekolah, namun pada praktiknya banyak yayasan nan justru terafiliasi dengan Dadan cs.

"Bahwa program MBG tersebut semestinya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah, namun pada faktanya yayasan-yayasan nan ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan merupakan yayasan dan dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat alias pegawai BGN nan tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG," kata Syarief dalam bertemu pers di gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026).

Kejagung mengungkap Dadan, Sony, dan Lodewyk menggunakan pengaruh jabatannya di BGN dalam mengatur verifikasi pembentukan SPPG. Intervensi itu membikin SPPG nan diloloskan merupakan milik yayasan nan terafiliasi dengan tiga tersangka tersebut.

"Namun tetap ditunjuk dengan langkah dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka," jelas Syarief.

Afiliasi ini membikin Dadan cs meraup untung dari keberadaan SPPG tersebut. Nilainya mencapai miliaran rupiah tiap harinya.

"Dan yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi di antaranya nan dimiliki Saudara DH, SS, dan Saudara LP," ujar Syarief.

Markup Sepatu hingga Motor Listrik

Selain modus afiliasi, Kejagung mengungkap Dadan cs melakukan markup pada anggaran mengenai program MBG. Penggelembungan anggaran itu apalagi dilakukan pada peralatan dan jasa nan tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Pengadaan nan di-markup adalah motor listrik berjumlah 21.801 unit. Kejagung mengatakan pengadaan itu dimasukkan Dadan cs padahal tidak dibutuhkan.

Selain motor listrik, penggelembungan nilai juga dilakukan di pengadaan 32 ribu pasang sepatu di BGN. Nilai anggarannya mencapai Rp 1 triliun.

"Dalam penyusunan KAK (kerangka referensi kerja) pengadaan peralatan dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan riil di lapangan dan adanya markup nilai pengadaan sehingga terjadi kerugian nan tidak mendukung operasional penyelenggaraan MBG," ucap Syarief.

Dadan dan kedua tersangka lain juga melakukan markup pada tablet dan televisi. Perbuatan tersebut berakibat pada kerugian finansial negara.

"Pengadaan tablet sebanyak 31 ribu sekian nan tidak sesuai ketentuan dan adanya markup dan pengadaan televisi 75 inci sebanyak 5.400 unit nan tidak sesuai ketentuan dengan adanya markup harga," imbuhnya.

Kasus ini tetap dalam pengusutan lebih lanjut oleh Kejagung. Pihak Kejagung tetap mendalami aliran duit nan diterima para tersangka dan jumlah kerugian nan dialami negara akibat perbuatan Dadan cs.

(ygs/whn)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) telah mengusulkan tarif tambahan hingga 12,5% untuk impor dari 60 negara lantaran kegagalan mereka melarang barang-barang nan diproduksi dengan skema kerja paksa. Beberapa negara terdampak dari kebijakan ini a.l. China, Uni Eropa, Jepang dan termasuk Indonesia.

Keputusan tersebut, nan dibuat berasas Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan tahun 1974, menemukan bahwa semua 60 negara telah kandas untuk memberlakukan alias secara efektif menegakkan larangan impor nan mengenai dengan kerja paksa, menciptakan apa nan disebutnya sebagai "persaingan nan tidak adil" bagi pekerja Amerika.

USTR telah mengusulkan tarif bea masuk 10% untuk negara-negara nan telah menerapkan larangan penuh alias sebagian terhadap perdagangan kerja paksa, dan 12,5% untuk semua negara lainnya. Indonesia berisiko terkena tambahan tarif 10%.

Juru Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian adalah Haryo Limanseto menegaskan pemerintah Indonesia tetap mencermati pengumuman USTR mengenai hasil investigasi sementara berasas Section 301 Trade Act of 1974 mengenai kebijakan dan praktek sejumlah negara dikaitkan dengan upaya pencegahan impor peralatan nan diproduksi menggunakan praktik kerja paksa (forced labor).

Menurutnya, pemerintah Indonesia tetap berkomitmen atas penghormatan kewenangan asasi manusia, perlindungan tenaga kerja, dan penerapan prinsip-prinsip ketenagakerjaan nan sejalan dengan standar internasional.

"Merespons pengumuman USTR nan dikeluarkan pada 2 Juni 2026, selanjutnya Pemerintah Indonesia bakal mengambil langkah-langkah nan disiapkan oleh USTR termasuk sesi lanjutan untuk written comment dan public hearing," ujar Haryo, dalam pernyataan resmi, dikutip Kamis (4/6/2026).

Haryo menambahkan berkenaan dengan proses pembahasan nan tetap berjalan, Pemerintah Indonesia bakal terus berkomunikasi secara konstruktif dengan Pemerintah Amerika Serikat.

"Sejalan dengan perihal tersebut, Pemerintah juga bakal terus memperkuat penerapan pengaturan impor peralatan dan memastikan peralatan nan diimpor tidak dihasilkan dari aktivitas upaya dengan penggunaan praktik kerja paksa," tegasnya.

Pengumuman ini disampaikan menjelang berakhirnya tarif sementara 10% nan diberlakukan oleh pemerintahan Trump, nan terbit persis di hari MA membatalkan sebagian tarif Trump. Tarif nan dibatalkan berasas Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional.

Pada Senin, USTR telah mengusulkan bea masuk 25% untuk banyak peralatan Brasil sebagai hasil dari investigasi Pasal 301 terhadap praktik perdagangan digital dan tarif preferensial negara tersebut. Ke depan, USTR juga diperkirakan bakal segera mengungkap temuan dari penyelidikan besar lainnya berasas Pasal 301 lain, mengenai penumpukan kapabilitas industri berlebih di 16 mitra dagang, termasuk China.

Dalam temuan kerja paksa, USTR mengatakan bakal mengecualikan sejumlah produk dari tarif, termasuk energi, logam tanah jarang dan logam tertentu lainnya, daging sapi, kopi, buah-buahan dan sayuran tertentu, farmasi, bahan kimia organik, dan suku cadang pesawat terbang. USTR mengatakan bakal menerima komentar publik tentang tarif nan diusulkan dan upaya perbaikan lainnya hingga 6 Juli, dengan sidang publik dijadwalkan pada 7 Juli.

(haa/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta - Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim menyerahkan diri ke KPK usai sempat dicari interogator mengenai operasi tangkap tangan (OTT) Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Silmy tetap diperiksa di KPK hingga pagi ini.

"Sampai pagi pemeriksaan tetap berlangsung," kata Jubir KPK Budi Prasetyo saat dihubungi, Kamis (4/6/2026).

Silmy menyerahkan diri ke KPK pada Rabu (3/6) malam. Dalam OTT di Kantor Imigrasi Jakarta Barat, KPK mengamankan 17 orang nan terdiri dari penyelenggara negara dan pihak swasta.

KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status norma dari para pihak nan diamankan dalam OTT. Terkait status Silmy dan belasan orang lainnya nan diamankan, KPK bakal mengumumkannya hari ini.

"Nanti disampaikan ya," imbuh Budi.

KPK diketahui sempat mencari keberadaan Silmy usai menggelar OTT di Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Keberadaan mantan Dirjen Imigrasi itu terdeteksi di Jakarta. KPK pun meminta Silmy untuk menyerahkan diri.

"Kita tetap bakal menelusuri mengenai dengan info itu, sehingga tim tentunya kemudian memerlukan kehadiran dan juga keterangan dari nan bersangkutan. Oleh lantaran itu, kami juga mengimbau agar nan berkepentingan juga bisa kooperatif ya, barangkali bisa menyerahkan diri ke KPK sehingga bisa membantu proses penanganan perkara ini," kata Budi, Rabu (3/6).

Pada malam hari, Silmy lampau menyerahkan diri ke KPK. Silmy tiba di gedung Merah Putih KPK pada Rabu (3/6) dengan mengenakan kemeja waran abu-abu. Silmy tampak menuju meja KPK saat menyerahkan diri, namun tidak membawa identitas diri.

Silmy tak banyak bicara saat ditanyakan perihal dicari oleh interogator KPK hari ini. Silmy mengaku tetap berkegiatan seperti biasanya menyelesaikan agenda sebelum datangi gedung KPK.

"Ya gini aja, menyelesaikan agenda," katanya.

Setelah mengisi info diri, Silmy Karim tampak digiring menuju lantai atas gedung KPK. Silmy Karim langsung menjalani pemeriksaan mengenai OTT Imigrasi Jakarta Barat. (ygs/whn)

Mantan wakil Kepala BGN Sony Sanjaya dengan tangan terborgol keluar dari gedung bundar Jampidsus, Kejagung, Jakarta, Rabu (03/6/2026).(MI/Usman Iskandar.)

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) resmi menetapkan tiga mantan ketua Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Rabu (3/6). Ironisnya, salah satu tersangka, Irjen Pol (Purn) Sony Sanjaya, sebelumnya sempat vokal membongkar praktik serupa sebelum akhirnya ikut terseret dalam pusaran kasus ini.

Ketiga tersangka tersebut adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil Kepala BGN, ialah Letjen TNI (Purn) Lodwyk Pusung dan Irjen Pol (Purn) Sony Sanjaya. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah pihak kejaksaan menemukan bukti permulaan nan cukup mengenai penyalahgunaan kewenangan dalam penentuan letak dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ironi Sony Sanjaya: Dari Pelapor Menjadi Tersangka

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu, 3 Juni 2026, Sony Sanjaya nan menjabat sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi sempat menjadi sorotan publik. Pada Mei 2026, dia mengungkap adanya praktik penipuan jual beli titik letak dapur SPPG.

Kala itu, Sony menyebut bahwa BGN bekerja sama dengan Polri telah mengidentifikasi sedikitnya lima kasus penipuan dengan nilai kerugian korban mencapai ratusan juta rupiah. Ia apalagi merinci bahwa salah satu kasus telah ditangani Polda Metro Jaya dan kasus lainnya terdeteksi di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

"BGN meminta seluruh jejeran aktif melakukan pencegahan serta penelusuran andaikan menemukan informasi, dugaan, maupun petunjuk nan mengarah pada praktik penipuan tersebut," ujar Sony dalam siaran pers resminya pada Minggu, 17 Mei 2026 lalu.

Audit Internal dan Pencopotan Jabatan

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa pencopotan para ketua BGN tersebut berangkaian erat dengan hasil pertimbangan dan audit internal. Pemerintah menegaskan tidak bakal menoleransi adanya praktik transaksional dalam program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis.

“Semua sedang dalam proses audit internal. Itu adalah bagian dari monitoring dan pertimbangan terus menerus nan kita lakukan,” tegas Prasetyo dalam bertemu pers di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/6/2026) malam.

Catatan Redaksi: Kasus ini menjadi perhatian serius mengingat program SPPG merupakan pilar utama dalam pengedaran nutrisi nasional. Kejaksaan Agung saat ini tengah mendalami apakah ada keterlibatan pihak lain serta menghitung total kerugian negara nan ditimbulkan dari praktik jual beli titik dapur tersebut.

(H-4)

Liputan6.com, Jakarta - BMKG alias Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi cuaca di wilayah Jabodetabek pada Kamis (4/6/2026) bakal didominasi awan tebal. Demikian prediksi cuaca hari ini.

Pada pagi hari, beberapa wilayah Jakarta diprakirakan berawan, seperti Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Beberapa wilayah nan lain diperkirakan cerah berawan seperti wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Utara. Sementara wilayah Kepulauan Seribu bakal diprediksi berawan tebal.

Memasuki siang hari, seluruh wilayah Jakarta diprakirakan berawan tebal. Pada malam hari, awan tebal mendominasi sebagian wilayah Jakarta, seperti Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Sementara wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprediksi hujan ringan.

Untuk wilayah penyangga seperti Bekasi dan Depok diprakirakan berawan di pagi hari, sementara Kota Bogor diprakirakan berawan tebal.

Pada siang hari wilayah Bekasi dan Depok diprakirakan berawan tebal, sementara Kota Bogor diprakirakan turun Hujan Ringan. 

Pada malam hari, wilayah Bekasi dan Depok diprakirakan hujan ringan sementara wilayah Kota Bogor diprakirakan berawan tebal.

Untuk wilayah Tangerang diprakirakan berawan di pagi hari dan berawan tebal di siang dan malam hari.

Berikut info prakiraan cuaca hari ini di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) selengkapnya nan dikutip Liputan6.com dari laman resmi BMKG www.bmkg.co.id:

© 2026 Trans Media, CNN name, logo and all associated elements (R) and © 2026 Cable News Network, Inc. A Time Warner Company. All rights reserved. CNN and the CNN logo are registered marks of Cable News Network, Inc., displayed with permission.
Tentang Kami | Redaksi | Pedoman Media Siber | Karir | Disclaimer
CNN U.S. | CNN International | CNN en ESPAÑOL | CNN Chile CNN México | العربية | 日本語 | Türkçe

Jakarta -

Keberadaan pedagang kurs asing (valas) kaki lima tetap terlihat di sekitar Kwitang, Jakarta Pusat. Berbeda dengan money changer alias jasa penukaran duit resmi, mereka mau menerima dolar rusak, lecek, hingga sobek.

Berdasarkan pantauan detikcom, Rabu (3/6/2026), di pinggir Jl. Kramat Kwitang arah Monumen Nasional (Monas), ada lima papan penanda "Jual Beli Dolar Rusak, Sobek, Koin" milik pedagang valas kaki lima.

Namun siang ini hanya tiga dari lima pedagang valas kaki lima nan buka. Dua di antaranya hanya bermodalkan bangku plastik dan duduk di sisi papan penanda dan satu pedagang lainnya membuka lapak dengan satu etalase kecil, menunggu penduduk nan mau menjual mata uang.

Salah satu pedagang valas kaki lima, Rohadi (55), mengatakan praktik jual-beli mata duit asing di pinggir jalan Kwitang itu sudah ada sejak tahun 1990-an. Ia sendiri sudah membuka lapak sejak 1998 lampau saat perdagangan valas kaki lima sedang ramai-ramainya.

"Waktu itu penuh pada berjejer, sekarang paling empat lima orang lah sampai ujung (persimpangan Jl. Pasar Senen), ini sebelah papannya ada tapi orangnya belum buka, sore biasanya dia mah," ucap Rohadi saat ditemui detikcom.

Menurutnya nan paling membedakan antara pedagang valas kaki lima dengan money changer resmi adalah mereka mau menerima duit asing meski dalam kondisi lecek, lusuh, hingga rusak seperti sobek sebagian. Sementara di money changer resmi kondisi duit asing seperti ini tidak diterima.

Perbedaan inilah nan menjadi modal utama money changer pinggir jalan tetap memperkuat sampai sekarang. Meski jumlah pedagang valas kaki lima ini sudah turun sangat drastis dibandingkan beberapa dasawarsa lampau lantaran sunyi pelanggan.

"Kalau kita terima dolar apa pun kondisinya, lecek alias sobek. Kan biasanya itu nggak diterima di money changer, makanya baru lari ke kita buat jual," terangnya.

Tentu saja nilai tukar duit asing rusak nan mereka terima itu berbeda dengan kurs nan digunakan oleh jasa penukaran valas resmi. Sebagai contoh saat nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) berada di kisaran Rp 17.500, dia menerima penjualan duit Paman Sam itu dengan nilai Rp 16.500/US$.

"Terakhir tukar itu tetap Rp 17.500 (per dolar), itu kita terima Rp 16.500. (Kalau sekarang naik dekat Rp 18.000/dolar AS?) ya paling tetap Rp 16.500, mentok-mentok jika dia minta naikkan ya jadi Rp 17.000 lah. Pokoknya terima dolar paling nggak Rp 1.000 di bawah," jelas Rohadi.

Kondisi duit nan tetap bisa diterima olehnya adalah jika lembaran nan rusak hanya di bagian pinggir alias robek tapi belum sampai terpisah. Bila robekan cukup besar dan duit dolar lusuh hingga lecek parah, maka nilai tukarnya bakal semakin rendah.

Kondisi duit nan tetap bisa diterima olehnya adalah jika lembaran nan rusak hanya di bagian pinggir alias robek tapi belum sampai terpisah. Bila robekan cukup besar dan duit dolar lusuh hingga lecek parah, maka nilai tukarnya bakal semakin rendah.

"Kalau rusaknya parah ya di bawah nilai tadi, nan tergantung gimana kondisinya. (Kalau rusak parah?) tadi Rp 16.500 ya bisa Rp 16.000, bisa Rp 15.000, tergantung kondisi sama dia bisa terima nilai berapa," ujarnya.

Dalam perihal ini, Rohadi mengatakan kondisi duit asing nan tidak bisa diterima jika sudah rusak hingga menghilangkan satu nomor alias huruf dalam nomor seri. Artinya selama nomor seri duit tetap bisa dibaca alias dikenali, maka setiap dolar alias mata duit lain tetap bisa dia terima.

"Kalau sobek separuh tetap diterima, nan krusial tetap utuh (sisa sobekan belum terputus alias tetap ada), nomor serinya juga sama, jadi di kanan-kiri sama atas-bawah itu sama semua serinya," terangnya.

Selain dolar, para pedagang valas kaki lima ini juga menerima banyak mata duit lain. Sebut saja dolar Singapura hingga mata duit benua biru, euro. Menurut Rohadi, selama mata duit itu mempunyai nilai tukar di money changer, maka bisa mereka terima.

"Kita terima semua (mata uang), dolar Singapura, ringgit Malaysia, alias riyal Arab kan. Iya, euro juga diterima. Pokoknya nan tetap ada harganya di money changer kita terima," tutur Rohadi.

(fdl/fdl)