Barang bukti nan disita polisi.(MI/Sumantri)

SATUAN Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Tangerang Kota sukses meringkus dua pelaku ahli pencurian rumah kosong (rumsong) nan kerap meresahkan warga. Berdasarkan pengakuan tersangka, mereka melancarkan tindakan pidana serupa sebanyak 20 kali di wilayah Tangerang.

Kedua pelaku nan diamankan berinisial MDT, 24, dan MR, 17. Mirisnya, salah satu pelaku ialah MR diketahui tetap berstatus sebagai pelajar. Penangkapan dilakukan di area Neglasari, Kota Tangerang, Banten, setelah polisi melakukan pengembangan penyelidikan.

Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, Ajun Komisaris Besar Parikhesit, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermulai dari laporan seorang korban berjulukan Dian Apriana. Korban kehilangan sepeda motor, telepon genggam, serta dompet berisi arsip krusial saat meninggalkan kontrakannya di wilayah Cikokol untuk mencari makan pada Kamis, 28 Mei 2026.

"Begitu pulang ke kontrakannya sekitar pukul 03.45 WIB, korban mendapati pintu rumah sudah terbuka dan sejumlah peralatan berbobot miliknya raib," ujar Parikhesit, Senin (15/6).

Kronologi Penangkapan

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim interogator melakukan serangkaian penyelidikan hingga sukses mengidentifikasi salah satu pelaku berinisial MDT namalain Dilang. MDT akhirnya ditangkap di wilayah Neglasari pada Jumat (12/6).

Dari penangkapan MDT, petugas kemudian menciduk rekan aksinya, MR namalain Kiwong. Dalam operasi tersebut, polisi menyita sejumlah peralatan bukti nan diduga kuat hasil kejahatan, di antaranya:

• Satu sepeda motor Yamaha NMAX (milik korban)
• Satu sepeda motor Honda Beat
• Dua telepon genggam
• Jam tangan dan tas selempang

Satu Pelaku tetap Buron

Dalam pemeriksaan intensif, para pelaku mengaku telah bertindak sebanyak 20 kali di wilayah Pinang dan Tangerang Kota. Polisi juga mengidentifikasi ada keterlibatan pelaku lain dalam jaringan ini.

"Muncul satu pelaku lain berinisial AS namalain Ambon. Satu pelaku ini sampai saat ini tetap buron dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)," tegas Parikhesit.

Atas perbuatan jahat itu, para tersangka sekarang mendekam di sel tahanan dan dijerat dengan Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Keduanya terancam balasan penjara maksimal tujuh tahun.

Catatan Redaksi: Masyarakat diimbau untuk selalu memastikan keamanan rumah saat ditinggalkan, terutama pada jam-jam rawan, guna meminimalisir potensi tindak kejahatan rumsong. (I-2)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku terkejut, Kejaksaan Agung bisa memulihkan kerugian negara dari kasus lama, seperti kasus korupsi Eddy Tansil nan kabur dari penjara 30 tahun lalu, tepatnya pada 1996.

Purbaya mengatakan, pemulihan kerugian negara dari hasil penjualan aset-aset koruptor seperti ini merupakan prestasi nan mebanggakan bagi Kejaksaan Agung.

"Yang saya kaget tadi kasus Eddy Tansil nan telah lama jadi ingatan publik, uangnya tetap bisa diperoleh juga ya. Itu saya pikir prestasi luar biasa, lantaran sudah puluhan tahun kan," kata Purbaya saat memberikan sambutan dalam aktivitas penyerahan simbolis PNBP hasil pemulihan aset negara di Kantor Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (15/6/2026).

Sebagai informasi, penyerahan secara simbolis penerimaan negara bukan pajak alias PNBP hasil pemulihan aset negara ini dilakukan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Purbaya. Nilai aset nan sukses dipulihkan untuk masuk ke kas negara sebesar Rp 1,02 triliun.

Adapun PNBP nan diterima Kementerian Keuangan terdiri atas hasil lelang BPA Fair 2026 sebesar Rp978,1 miliar, hasil penelusuran aset tanah dan gedung senilai Rp30,9 miliar, serta hasil penelusuran aset terpidana kasus korupsi Eddy Tansil berupa duit sebesar Rp51,6 miliar. Selain itu, turut diserahkan hasil lelang kepada korban sebesar Rp19,1 miliar.

Purbaya pun menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung, khususnya Badan Pemulihan Aset, atas keberhasilan mengembalikan aset nan menjadi kewenangan negara. Menurutnya, keberhasilan tersebut mencerminkan bahwa penegakan norma tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku tindak pidana, tetapi juga memastikan pemulihan kerugian negara melalui optimasi pengembalian aset.

"Pemulihan aset merupakan bagian krusial dari upaya menjaga finansial negara. Setiap aset nan sukses dikembalikan menjadi tambahan penerimaan negara nan pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," ujar Menkeu.

Purbaya juga menegaskan keberhasilan pengembalian aset dalam perkara korupsi Eddy Tansil nan telah berjalan selama puluhan tahun menunjukkan bahwa kewenangan negara atas aset nan berasal dari tindak pidana tidak bakal lenyap oleh berjalannya waktu.

"Kasus Eddy Tansil mengingatkan bahwa kerugian negara tidak boleh menjadi masa lampau tanpa penyelesaian. Siapa nan merugikan negara, sampai kapan pun bakal kita kejar. Waktu boleh berjalan, tetapi kewenangan negara tidak boleh hilang," tegasnya.

(arj/arj)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Demo Mahasiswa di DPR (foto: Okezone)

Ketua Umum PMI Jusuf Kalla (JK) melantik pengurus PMI Sulawesi Utara masa hormat 2026–2031, Senin (15/6).(MI/Lina Herlina)

KETUA Umum PMI Jusuf Kalla (JK) melantik pengurus PMI Sulawesi Utara masa hormat 2026–2031, Senin (15/6). Di hadapan para kepala daerah, JK menegaskan bahwa aktivitas kemanusiaan PMI melampaui sekat geografis dan politik.

Ia juga menyoroti komposisi kepengurusan nan didominasi wanita sebagai angin segar bagi semangat relawan di wilayah rawan bencana, Sulut.

Sebanyak 47 pengurus baru Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Sulawesi Utara resmi dilantik Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla, di Wisma Negara Manado. Kolonel CKM (Purn) Fredrik P. Demmasabu dipercaya memimpin periode 2026–2031. 

Namun, nan paling menyita perhatian JK dalam sambutannya bukan hanya sosok ketua, melainkan komposisi kepengurusan nan didominasi perempuan. "Hal ini membanggakan sekaligus strategis. Perempuan mempunyai kepekaan dan ketahanan emosional nan luar biasa dalam situasi darurat. Ini modal besar PMI Sulut ke depan," ujar JK disambut tepuk tangan para undangan, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta jejeran bupati/wali kota se-Sulut.

Bagi JK, pelantikan ini bukan sekadar seremonial. Sulawesi Utara berada di area Ring of Fire, wilayah dengan gempa bumi, tsunami, dan banjir bandang nan langganan menyantap korban.

"Kesiapsiagaan adalah nilai mati. Begitu musibah datang, PMI kudu sudah bergerak, bukan sedang rapat," tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa kecepatan respons PMI sangat berjuntai pada satu hal, ialah kepercayaan publik. "PMI adalah jembatan antara pemberi dan penerima bantuan. Kalau kepercayaan itu retak, aktivitas kemanusiaan kita lumpuh. Transparansi dan kerja keras adalah kuncinya," tambah mantan Wakil Presiden RI tersebut.

Di sela pelantikan, JK juga menyoroti misi krusial nan kerap terlupakan, seperti donor darah. "Sampai kapan pun, belum ada intelektual nan sukses menciptakan darah buatan. Darah hanya bisa datang dari manusia ke manusia. Maka, donor darah adalah ibadah kemanusiaan sejati," katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa relawan PMI bekerja bukan lantaran gaji, melainkan panggilan jiwa. "Merekalah garda terdepan. Pemerintah dan masyarakat hanya mendukung. nan turun ke lumpur, ke reruntuhan, ke ruang pemindahan adalah relawan."

Salah satu pesan paling kuat dari JK adalah bahwa prinsip Palang Merah dan Bulan Sabit Merah melampaui paspor dan perbatasan. "Saat tsunami Aceh, bumi datang menolong kita. Begitu musibah menghantam negara lain, pesawat PMI adalah nan pertama lepas landas dari Indonesia. Tidak ada urusan suku, agama, alias politik. nan ada hanya sesama manusia nan sedang kesulitan," ujarnya.

Ia mencontohkan support lintas negara nan terus mengalir melalui jaringan Palang Merah global. Karena itu, JK berambisi PMI Sulut di bawah kepemimpinan dr. Fredrik tidak hanya handal di dalam negeri, tetapi juga siap menjadi bagian dari rantai kemanusiaan dunia. (E-2)

Graham Potter.(FIFA)

PELATIH tim nasional Swedia, Graham Potter, memberikan apresiasi tinggi terhadap ketenangan dan stabilitas mental anak asuhnya setelah sukses membungkam Tunisia dengan skor telak 5-1. Laga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 tersebut berjalan di Monterrey, Senin (15/6) waktu setempat.

Kemenangan meyakinkan ini mengantarkan Blågult--julukan timnas Swedia--melesat ke puncak klasemen sementara Grup F. Mereka unggul atas dua pesaing berat lain, Jepang dan Belanda, nan pada pertandingan sebelumnya hanya bisa bermain seri dengan skor 2-2.

Potter menilai bahwa kunci kemenangan besar ini bukan sekadar efektivitas di depan gawang, melainkan keahlian para pemain dalam menjaga kendali permainan. Swedia tetap tenang meski sempat mendapatkan tekanan kembali setelah Tunisia mencoba mengejar ketertinggalan di babak pertama.

"Para pemain tampil dengan stabilitas dan ketenangan di sepanjang pertandingan," ujar Graham Potter sebagaimana dikutip dari CNA. Ia menambahkan bahwa konsentrasi tim tidak goyah sedikit pun setelah kebobolan, dan petunjuk taktis tetap dijalankan dengan disiplin tinggi.

Dominasi Lini Depan dan Peran Vital Ayari

Swedia tampil sangat klinis sejak peluit awal dibunyikan. Pesta gol dibuka oleh Yasin Ayari pada menit ketujuh, memanfaatkan kesalahan fatal kiper Tunisia, Mouhib Chamakh, dalam menyapu bola. Alexander Isak kemudian menggandakan kelebihan pada menit ke-30 setelah menerima umpan matang dari tandemnya, Viktor Gyokeres.

Tunisia sempat memberikan perlawanan melalui sundulan Omar Rekik sesaat sebelum turun minum nan memperkecil kedudukan. Namun, di babak kedua, Swedia kembali menjauh lewat tindakan Gyokeres dan gol Mattias Svanberg nan sempat ditinjau melalui Video Assistant Referee (VAR). Yasin Ayari akhirnya menutup pertandingan dengan gol keduanya di masa injury time.

Duet Isak-Gyokeres Menjanjikan

Selain hasil akhir, Potter secara unik menyoroti kemitraan Alexander Isak dan Viktor Gyokeres di lini serang. Meski duet ini tergolong baru dalam skema Potter, keduanya menunjukkan chemistry nan sangat menjanjikan bagi masa depan Swedia di turnamen ini.

"Sangat bagus bagi mereka untuk mencetak gol. Ini meyakinkan mereka bahwa mereka berada di jalur nan benar, dan saya pikir mereka berdua tampil fantastis," pungkas mantan manajer Chelsea dan Brighton tersebut.

Dengan modal tiga poin dan produktivitas gol nan tinggi, Swedia sekarang menatap laga berikutnya dengan kepercayaan diri penuh untuk mengamankan tiket ke babak gugur Piala Dunia 2026. (I-2)

Santai Seaplane resmi membuka pangkalan operasinya di Banyuwangi, Jawa Timur.(Dok.Istimewa)

SANTAI Seaplane resmi membuka pangkalan operasinya di Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai langkah memperkuat konektivitas premium sekaligus mendukung pengembangan pariwisata dan transportasi antarpulau di area timur Indonesia.

Peresmian nan berjalan pada 10 Juni tersebut menjadi tonggak awal operasional maskapai penerbangan amfibi tersebut dengan menghadirkan jasa wisata udara, penerbangan antarpulau, hingga charter eksklusif untuk kebutuhan wisata maupun bisnis.

CEO Santai Seaplane Wirmandi Sugriat mengatakan Banyuwangi dipilih lantaran mempunyai posisi strategis, kekayaan alam, serta support pemerintah wilayah nan dinilai bisa mendorong pengembangan jaringan penerbangan baru.

"Banyuwangi adalah titik awal nan sempurna untuk ekspansi operasional kami. Lokasinya nan strategis, pemandangan alam nan memukau, serta kepemimpinan wilayah nan visioner menjadikannya sebuah hub nan ideal. Hari ini, kami tidak hanya meresmikan pangkalan operasi, tetapi juga membuka langkah baru bagi bumi untuk menikmati keelokan Nusantara nan tiada tanding," ujar Wirmandi.

Pangkalan operasi tersebut bakal menjadi pusat jasa penerbangan wisata (scenic flight), konektivitas antarpulau, serta penerbangan charter menuju beragam destinasi di Jawa Timur, Bali, hingga Nusa Tenggara.

General Manager Bandara Internasional Banyuwangi Mohamad Holik Muardi menyambut kehadiran jasa tersebut sebagai pelengkap prasarana transportasi udara nan telah tersedia di wilayahnya.

"Kami sangat antusias menyambut kehadiran Santai Seaplane di Bandara Internasional Banyuwangi. Operasional ini menghadirkan produk penerbangan unik nan melengkapi prasarana nan sudah ada, sekaligus mempertegas status airport kami sebagai gerbang nan berkelanjutan, dinamis, dan terus berkembang di Jawa Timur," katanya.

RUTE UNGGULAN
Melalui pangkalan baru ini, Santai Seaplane memperkenalkan sejumlah rute unggulan. Untuk wisata udara, penumpang bakal diajak menikmati pemandangan Gunung Ijen dengan kawah berwarna pirus serta lanskap Gunung Bromo dari ketinggian.

Selain itu, tersedia pula jasa konektivitas menuju Bali nan meliputi rute ke Lapangan Terbang Letkol Wisnu, area Menjangan di Bali Barat Laut, hingga Bandara Internasional Ngurah Rai serta titik lepas landas dan pendaratan air di sekitarnya.

Maskapai tersebut juga membuka jaringan penerbangan menuju Gili Islands, Lombok, Sumbawa Barat, dan wilayah lain di sekitarnya. Sementara jasa charter privat disiapkan untuk perjalanan menuju Malang, Surabaya, dan sejumlah kota utama di Jawa Timur.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menilai kehadiran Santai Seaplane dapat memperkuat posisi Banyuwangi sebagai lokasi wisata kelas bumi nan menawarkan pengalaman perjalanan berbeda.

"Kehadiran Santai Seaplane membawa julukan 'Sunrise of Java' nan kita cintai ke tingkat nan lebih tinggi. Layanan premium ini membuka potensi area kita untuk pariwisata berbobot tinggi sekaligus menunjukkan kesiapan Banyuwangi untuk bersaing di kancah global," ujarnya.

RENCANA JANGKA PANJANG
Santai Seaplane juga menyiapkan rencana pengembangan jangka panjang selama 10 tahun dengan membangun jaringan bandar udara perairan alias water aerodrome di beragam wilayah Indonesia menggunakan pesawat amfibi generasi baru nan diklaim lebih ramah lingkungan.

Konsep tersebut diharapkan dapat membuka akses menuju lokasi wisata terpencil tanpa memerlukan pembangunan landasan pacu konvensional nan memerlukan investasi besar dan berpotensi menimbulkan akibat lingkungan.

Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Ni Made Ayu Marthini mengapresiasi langkah tersebut lantaran dinilai sejalan dengan strategi pengembangan pariwisata nasional.

"Produk pariwisata nan inovatif dan berkepanjangan seperti nan ditawarkan oleh Santai Seaplane sangat selaras dengan visi strategis kami. Peningkatan konektivitas antarpulau melalui penerbangan amfibi menciptakan pengalaman tak terlupakan nan merepresentasikan prinsip dari Wonderful Indonesia," katanya.

MISI KEMANUSIAAN
Selain melayani sektor pariwisata, Santai Seaplane juga menyiapkan armadanya untuk mendukung beragam misi kemanusiaan dan jasa publik, seperti pemindahan medis dari wilayah terpencil, pengiriman logistik krusial ke wilayah kepulauan, serta pemantauan lingkungan dan maritim bekerja sama dengan pemerintah maupun lembaga konservasi.

Dengan pengoperasian pangkalan baru di Banyuwangi, perusahaan berambisi dapat memperkuat konektivitas Nusantara sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata berkelanjutan, dan jasa transportasi bagi masyarakat di area pesisir serta pulau-pulau terpencil. (Ant/E-2)

Jakart, CNBC Indonesia - Periode libur sekolah bakal berjalan dalam satu pekan ke depan, ialah umumnya mulai dari 22 Juni-13 Juli 226. Meski, sejumlah sekolah juga sudah mulai masuk periode libur panjang ini namalain libur Tahun Ajaran baru. , momen ini diperkirakan bakal mendorong peningkatan mobilitas masyarakat. Pemerintah pun memberikan insentif tarif bagi pengguna jasa penyeberangan.

Potongan tarif diberikan melalui penghapusan tarif jasa pelabuhan sebesar 100% alias setara rata-rata 21,9% dari total nilai tiket penyeberangan. Program potongan nilai tersebut bertindak untuk penumpang pejalan kaki, kendaraan Golongan II, serta kendaraan Golongan IVA di tujuh lintasan penyeberangan, termasuk lintasan Merak-Bakauheni untuk jasa reguler maupun ekspres.

"Pembelian tiket dengan tarif potongan nilai telah dibuka sejak 6 Juni 2026 untuk periode perjalanan 20 Juni hingga 5 Juli 2026," kata Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Windy Andale dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).

Berikut daftar jasa penyeberangan nan tiketnya didiskon:

- layanan ekspres lintasan Merak-Bakauheni, tarif penumpang turun dari Rp84.800 menjadi Rp44.000

- tarif kendaraan Golongan II berkurang dari Rp129.677 menjadi Rp83.616

- kendaraan Golongan IVA dari Rp749.128 menjadi Rp550.937 alias berkurang sekitar Rp200 ribu

- layanan reguler, tarif penumpang turun dari Rp22.700 menjadi Rp18.100

- tarif kendaraan Golongan II berkurang dari Rp62.100 menjadi Rp46.400

- Golongan IVA turun dari Rp481.800 menjadi Rp431.200.

Operator juga mengingatkan calon penumpang untuk memanfaatkan pembelian online Ferizy sebagai kanal resmi pembelian tiket. Pasalnya pembelian tiket sudah tidak bisa dilakukan di pelabuhan. Pengguna jasa diminta merencanakan perjalanan lebih awal serta memastikan info identitas dan arsip kendaraan nan dimasukkan saat pemesanan telah sesuai agar proses verifikasi di pelabuhan melangkah lebih cepat.

"Kami mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan lebih awal agar memperoleh agenda keberangkatan nan sesuai kebutuhan. Pastikan seluruh info nan diinput saat pemesanan tiket telah sesuai dengan identitas diri dan arsip kendaraan nan bertindak sehingga proses perjalanan dapat berjalan lebih lancar," tambah Windy.

Mengenai aspek keselamatan pelayaran menjelang lonjakan penumpang selama masa liburan, salah satu upaya nan dilakukan adalah penyelenggaraan uji petik kelaiklautan kapal nan digelar Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan berbareng Marine Inspector KSOP Kelas I Banten di Pelabuhan Merak pada 10-12 Juni 2026.

KMP Legundi menjadi salah satu kapal nan menjalani pemeriksaan dalam rangka memastikan kesiapan armada selama penyelenggaraan Angkutan Libur Sekolah 2026. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi bagian krusial dalam menjaga standar keselamatan jasa penyeberangan.

"Kami mendukung penuh penyelenggaraan uji petik kelaiklautan kapal. Keselamatan merupakan fondasi utama penyelenggaraan jasa penyeberangan dan seluruh rekomendasi nan diberikan bakal kami tindak lanjuti secara sigap sesuai ketentuan nan berlaku," kata Windy.

Sebelumnya, Tim Direktorat Perkapalan dan Kepelautan berbareng Marine Inspector dari KSOP Kelas I Banten melakukan inspeksi terhadap lima kapal Ro-Ro nan melayani lintas Merak-Bakauheni, ialah KMP Shanaya, KMP Wira Berlian, KMP Caitlyn 7, KMP Royce I, dan KMP Legundi.

Adapun aspek nan diperiksa meliputi validitas arsip kapal dan awak kapal, kesiapan peralatan keselamatan, kelengkapan perangkat radio komunikasi dan navigasi, kondisi bangunan dan mesin kapal, hingga penerapan sistem manajemen keselamatan sesuai dengan ketentuan nan berlaku.

"Pemeriksaan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memastikan kapal-kapal nan melayani masyarakat selama masa libur sekolah berada dalam kondisi laik laut dan siap beraksi secara aman," ujar Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan, Samsuddin.

Menurutnya, periode libur sekolah identik dengan meningkatnya pergerakan masyarakat nan memanfaatkan transportasi laut. Oleh karena itu, kerjasama seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menjaga standar keselamatan pelayaran dan memberikan jasa transportasi laut nan aman, selamat, tertib, dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa.

"Keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab bersama. Dengan kepatuhan terhadap ketentuan nan bertindak dan kesiapan seluruh unsur operasional, masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan kondusif dan lancar," ujar Samsuddin.

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier sepakat untuk meningkatkan jumlah perdagangan dan investasi. Prabowo berambisi Jerman berkedudukan krusial untuk kerja sama dan kemitraan Indonesia di Eropa.

"Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi nan saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa dan kami berambisi perjanjian Indonesia-European Union CEPA bisa mencapai konklusi substantif. Kami berambisi Jerman bakal terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa sehingga dapat segera memberi faedah konkret bagi bumi upaya di kedua negara," kata Prabowo berbareng Steinmeier di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Selain Indonesia-European Union CEPA, Indonesia kerja sama dengan Jerman melalui program CITA, ialah Competitiveness Industrial Modernization and Trade Acceleration Program. Prabowo membujuk seluruh entitas ekonomi Jerman untuk memperluas investasi di sejumlah bagian strategis.

"Indonesia juga mengundang pihak Jerman untuk memperluas investasi di sektor-sektor nan krusial di Indonesia. Contoh di bagian transisi energi, di bagian hilirisasi industri, di bagian kendaraan lantaran kita bakal menuju kepada kendaraan listrik, serta pengembangan industri semikonduktor," ujar Prabowo.

Prabowo juga membujuk Jerman untuk ikut mengembangkan pasokan mineral kritis hingga tanah jarang. Jerman juga diajak untuk berasosiasi dengan perhelatan forum ekonomi serta penguatan UMKM.

"Kami juga mengundang Jerman untuk ikut serta dalam rantai pasok mineral kritis dan tanah jarang juga dalam pengembangan prasarana kita. Selain itu kami menyambut baik program Partnering in Business with Germany nan ditujukan untuk program UMKM. Indonesia juga bakal menjadi tuan rumah Joint Economic and Investment Committee nan kedua tahun ini," ujar Prabowo.

Bidang lainnya, Prabowo mengapresiasi kerja sama tenaga kesehatan nan sudah disepakati kedua negara. Prabowo mau memperluas perihal tersebut sampai ke sektor teknologi tinggi.

"Di bagian tenaga kerja kesehatan, kami sangat apresiasi penandatanganan Letter of Intent mengenai Global Skills Partnership di bagian keperawatan. Indonesia juga mau memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia di Jerman termasuk di sektor teknologi tingkat tinggi," imbuhnya.

(rfs/isa)

Jakarta -

Komisi IX DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Rapat dilaksanakan secara tertutup lantaran disebut bakal membahas anggaran untuk 2027.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh, terlihat mendampingi di sana wakil ketua nan lain seperti Charles Honoris hingga Putih Sari. Hadir dalam rapat ini Ketua BGN Nanik S Deyang dan Wakil Ketua BGN Trenggono.

"Yang saya hormati Bapak Ibu ketua dan personil komisi IX, nan saya hormati Kepala Badan Gizi Nasional beserta jajarannya. Sebelum kita mulai rapat kita pada siang hari ini mari berbareng kita bermohon semoga rapat bisa melangkah dengan baik dan rapat berfaedah bagi seluruh bangsa Indonesia," ujar Nihayatul membuka rapat.

Nihayatul menyebut ada 35 personil Komisi IX DPR nan datang dalam rapat tersebut. Pihaknya memastikan rapat sudah memenuhi kuota forum.

"Ada 35 dari 8 fraksi nan datang jadi rapat ini sudah kuorum dan rapat saya buka," kata dia.

Nihayatul lantas meminta persetujuan personil majelis apakah rapat dilaksanakan secara tertutup alias terbuka. Mereka sepakat rapat digelar tertutup lantaran membahas anggaran BGN 2027.

"Bapak ibu nan saya hormati, lantaran ini rapat pembahasan anggaran apakah rapat ini terbuka alias tertutup Bapak Ibu? Oke, sepeti rapat-rapat kita kemarin telaah anggaran rapat ini saya nyatakan tertutup untuk umum," imbuhnya.

Untuk diketahui, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, beserta dua wakilnya, Trenggono dan Agustina Arumsari, resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/6). Dengan demikian kehadiran Nanik di DPR perdana usai mengemban tugas sebagai Kepala BGN.

(yld/gbr)

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadiri arena seni bela diri campuran UFC Freedom 250 di Gedung Putih pada Senin (15/6/2026).

UFC Freedom 250 nan digelar di area laman selatan Gedung Putih berjalan di arena sementara bersistem tinggi nan dikenal dengan nama “The Claw”.

Laga utama mempertemukan juara kelas ringan UFC, Ilia Topuria, melawan mantan pemegang gelar interim, Justin Gaethje. Pertarungan tersebut dijadwalkan berjalan hingga lima ronde dan menjadi sorotan utama dalam rangkaian tujuh pertandingan nan digelar.

UFC Freedom 250 menjadi aktivitas olahraga ahli pertama nan diselenggarakan di Gedung Putih. Ajang ini merupakan bagian dari seremoni 250 tahun berdirinya Amerika Serikat nan digagas pemerintahan Trump dan seremoni ulang tahun ke-80 Trump.

Menteri Investasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai dikenalkan ke penanammodal dari sejumlah negara.

DSI adalah BUMN nan ditunjuk menjadi eksportir tunggal untuk komoditas sumber daya alam (SDA) strategis Indonesia ialah batu bara, sawit, dan paduan besi. DSI dibentuk untuk mencegah praktik kecurangan perdagangan seperti manipulasi nilai (transfer pricing dan under-invoicing) untuk mengamankan dan mengoptimalkan penerimaan negara.

Rosan menilai sejauh ini respons nan diterima dari para penanammodal cukup positif. Mereka pada akhirnya memahami tujuan dan peran lembaga tersebut.

Rosan menjelaskan, pembahasan mengenai DSI muncul dalam beragam pertemuan Danantara dengan penanammodal di sejumlah pusat finansial bumi seperti Singapura, Hong Kong, London (Inggris), Boston (AS), Washington DC (AS), New York (AS), hingga Jepang.

“Mereka (investor) pertanyaannya itu pasti ada ya. Kami sampaikan DSI seperti apa. Setelah kami sampaikan, mereka mengerti, lantaran biasa jika begitu pertama kali keluar mereka mungkin belum mengetahui ini bentuknya dan dampaknya seperti apa, outcome-nya. Setelah kami sampaikan mereka (investor) mengerti dan memahami 'oh tujuannya seperti itu’,” jelas Rosan di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Senin (15/6).

Menurut Rosan, kekhawatiran penanammodal semula bukan hanya struktur kelembagaan baru, melainkan gimana praktik upaya tetap melangkah serta siapa saja pihak nan bakal menjalankan lembaga tersebut. Namun setelah memberi penjelasan, kata Rosan, kepercayaan penanammodal dunia terhadap Indonesia tetap terjaga.

Ia menilai respons nan diterima Danantara selama roadshow apalagi melampaui ekspektasi. Selain memaparkan kesempatan investasi dan pengelolaan dana, pemerintah juga menjelaskan prospek ekonomi Indonesia kepada para penanammodal internasional.

Rosan menyebut beragam pihak memberikan tanggapan positif terhadap presentasi nan disampaikan. Menurut dia, sejumlah media internasional dan pelaku pasar dunia juga menyoroti hasil roadshow tersebut sebagai capaian nan berada di luar perkiraan banyak pihak.

Mengenai respons dari Singapura soal DSI nan sempat menjadi sorotan, Rosan menilai penanammodal pada dasarnya berfokus pada tiga aspek utama.

“Kalau mereka itu memandang nan krusial itu dua hal: pertama adalah program nan dijalankan, kedua implementasi, ketiga orangnya,” kata Rosan.

Rosan menambahkan, salah satu aspek nan mendapat apresiasi dari penanammodal adalah komposisi pengelola Danantara nan dinilai ahli serta mengedepankan tata kelola nan baik.

“Di Danantara mereka memandang bahwa kita orang-orangnya memang orang-orang nan profesional, nan men-deliver apa nan selama ini kita sampaikan dan kita nan betul-betul menjalankan secara profesional, secara terbuka, governance baik," tutur Rosan.

Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, mengkritik komposisi anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) nan dinilai tidak sejalan dengan mandat kelembagaan.

Ia menyoroti besarnya porsi shopping birokrasi dibanding program pembinaan ideologi Pancasila.

“Dari pagu sugestif sebesar Rp 141,069 miliar, sebanyak Rp 131,069 miliar alias 92,9% dialokasikan untuk shopping pegawai dan operasional kantor. Sementara program pembinaan ideologi Pancasila hanya memperoleh Rp 10 miliar alias hanya 7,1% dari seluruh dialokasi dan keseluruhannya dialokasikan untuk aktivitas Paskibraka,” ujar Rieke saat rapat Komisi XIII DPR dengan BPIP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan persoalan BPIP tidak hanya soal keterbatasan anggaran, tetapi juga efektivitas penyelenggaraan program substantif. Ia menilai perlu ada pertimbangan menyeluruh sebelum pembahasan penambahan anggaran dilakukan.

“Namun, postur anggaran BPIP nan disampaikan nan telah kami terima secara resmi tahun anggaran 2027 justru menunjukkan indikasi ketidaksesuaian antara mandat norma dan prioritas penganggaran,” tuturnya.

Rieke merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 nan menegaskan tugas BPIP dalam pembinaan ideologi Pancasila, mulai dari perumusan kebijakan, koordinasi nasional, hingga pendidikan dan pelatihan. Namun dia menilai penerapan anggaran belum mencerminkan mandat tersebut.

Ia juga menyoroti usulan tambahan anggaran BPIP sebesar Rp 370,458 miliar nan dinilai tetap didominasi kegunaan non-substantif. Dari jumlah tersebut, sebagian besar disebut dialokasikan untuk support manajemen dan aktivitas sosialisasi.

“BPIP kemudian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 370,458 miliar terdiri dari Rp 131,114 miliar alias 35,4% untuk support manajemen dan Rp 239,343 miliar alias 64,6% untuk program pembinaan ideologi Pancasila,” jelas Rieke.

Selain itu, dia menyoroti adanya usulan pembangunan pusat pendidikan dan training (pusdiklat) BPIP senilai Rp 343 miliar. Menurutnya, nilai tersebut tidak sejalan dengan kondisi fiskal dan mandat izin nan ada.

“Selain itu, BPIP mengusulkan pembangunan pusat pendidikan dan training senilai Rp 343 miliar. Tadi telah disampaikan kondisi fiskal kita sedang tidak baik-baik saja,” ujar Rieke.

“Nilai ini setara sekitar 67% dari total kebutuhan anggaran BPIP setelah penambahan dan apalagi lebih besar dari total anggaran program pembinaan ideologi Pancasila nan diusulkan,” lanjutnya.

Nilai ini setara sekitar 67% dari total kebutuhan anggaran BPIP setelah penambahan dan apalagi lebih besar dari total anggaran program pembinaan ideologi Pancasila nan diusulkan. Padahal Perpres Nomor 7 Tahun 2018 mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan dan training bukan pembangunan area bentuk baru.

Ia menegaskan bahwa Perpres 7/2018 tidak mengamanatkan pembangunan bentuk baru, melainkan penguatan kegunaan pendidikan dan pelatihan.

“Padahal Perpres Nomor 7 Tahun 2018 mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan dan training bukan pembangunan area bentuk baru,” tuturnya.

“Dengan demikian persoalan utama BPIP bagi kami, juga atas pengarahan dari ketua umum kami tentunya Ibu Megawati Soekarnoputri, bukan hanya persoalan keterbatasan anggaran tetapi juga perlunya memastikan bahwa setiap rupiah nan diusulkan betul-betul digunakan untuk melaksanakan mandat nan diberikan oleh Perpres Nomor 7 Tahun 2018,” sambung dia.

Karena itu, Komisi XIII DPR memutuskan menunda persetujuan pembangunan pusdiklat BPIP hingga dilakukan kajian lebih lanjut mengenai kebutuhan, biaya, dan pemanfaatan akomodasi nan sudah ada.

“Kami menunda persetujuan pembangunan pusat pendidikan dan training BPIP senilai Rp 343 miliar sampai tersedia kajian kebutuhan, kajian biaya dan faedah serta pertimbangan pengganti pemanfaatan akomodasi pendidikan dan training milik negara nan sekarang telah tersedia,” ungkap Rieke.

Rieke meminta agar Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan melakukan pertimbangan menyeluruh terhadap struktur anggaran BPIP agar sesuai prinsip “money follow mandate”.

Ia pun menegaskan kebanyakan anggaran BPIP saat ini tetap terserap untuk birokrasi.

“92,9% anggaran BPIP untuk birokrasi, 7,1% untuk pembinaan ideologi. Saatnya anggaran negara kembali pada petunjuk Pancasila,” pungkasnya.

Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (15/6).(Dok. Kementan Humas)

KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) memastikan kesiapan pangan nasional dalam kondisi kondusif dan menjadi aspek kunci dalam menjaga inflasi tetap terkendali. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa beras sekarang tidak lagi menjadi penyumbang utama inflasi nasional.

Berdasarkan info Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Mei 2026 secara tahunan (year on year) tercatat sebesar 3,08 persen, dengan inflasi bulanan (month to month) sebesar 0,28%. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut bahwa inflasi pada momentum Iduladha tahun ini relatif lebih rendah dibandingkan periode Idulfitri.

“Untuk Mei 2026 inflasi month to month sebesar 0,28%. Komoditas pangan andilnya terhadap inflasi Mei juga tidak terlalu tinggi,” ujar Amalia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (15/6).

Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa stabilitas nilai beras telah terjaga selama dua tahun terakhir. Selain beras, komoditas strategis lain seperti daging ayam ras, daging sapi, gula pasir, dan telur ayam ras juga menunjukkan tren nan stabil.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyambut positif capaian tersebut. Menurutnya, perihal ini membuktikan produksi pangan nasional semakin kuat. “Kita syukuri beras tidak lagi menjadi penyumbang inflasi utama,” kata Amran.

Meski demikian, Mentan mengakui adanya anomali nilai pada komoditas seperti bawang merah dan minyak goreng nan lebih dipengaruhi oleh aspek distribusi. Sebagai langkah antisipasi, Kementan mendorong pemerintah wilayah berbareng Bulog dan ID Food untuk mengaktifkan pasar murah secara masif.

“Kami minta seluruh gubernur dan bupati berbareng Bulog mengaktifkan pasar murah beras, ayam, dan telur. Harga ayam dan telur saat ini perlu support agar Bulog dan ID Food menjadi offtaker untuk menjaga keseimbangan harga,” tegas Mentan Amran.

Selain itu, Kementan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meningkatkan gelombang konsumsi telur dan daging ayam dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi tiga kali sepekan. Langkah ini diharapkan menjadi instrumen kontrol nilai sekaligus membantu peternak lokal.

Mentan Amran juga menyatakan Indonesia telah mencapai status swasembada pangan merujuk pada standar FAO. Dari 11 komoditas pangan nan dikendalikan, delapan di antaranya telah swasembada. Dengan total produksi mencapai 73 juta ton dari kebutuhan 68 juta ton, nomor impor saat ini hanya berada di kisaran 4%.

Data Inflasi Mei 2026:

• Inflasi Tahunan (YoY): 3,08%
• Inflasi Bulanan (MtM): 0,28%
• Komoditas Andil Inflasi: Cabai merah, minyak goreng, bawang merah, tomat, dan bensin.

Kementan optimistis sinergi antara penguatan produksi dan kelancaran pengedaran bakal terus menjaga stabilitas nilai pangan nasional serta melindungi daya beli masyarakat di masa mendatang. (RO/Z-10)

Kondisi jalan Wringinputih, Kecamatan Bergas, nan memicu tindakan protes penduduk dengan menumpuk batu besar dan menanam pohon pisang.(MI/Akhmad Safuan)

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Semarang meminta maaf kepada masyarakat atas kondisi rusak Jalan Wringinputih, Kecamatan Bergas, nan memicu tindakan protes penduduk dengan menumpuk batu besar dan menanam pohon pisang di tengah jalan. Pemkab mengakui keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam penanganan kerusakan jalan tersebut.

Pantauan pada Minggu (14/6) menunjukkan tumpukan batu dan pohon pisang tetap berada di ruas Jalan Wringinputih nan mengalami kerusakan parah akibat tingginya intensitas kendaraan pengangkut material tambang galian C nan melintas setiap hari.

Aksi tersebut dilakukan penduduk sebagai corak kekecewaan lantaran jalan nan rusak belum juga diperbaiki secara menyeluruh. Kondisi jalan nan berlumpur saat musim hujan dan berdebu ketika tandus dinilai mengganggu aktivitas masyarakat sekaligus meningkatkan akibat kecelakaan.

Kepala Desa Wringinputih Untung Pambudi mengatakan kerusakan jalan tidak hanya menghalang mobilitas warga, tetapi juga berakibat pada kesehatan masyarakat.

"Tidak hanya mengganggu kenyamanan dan keselamatan warga, jalan rusak ini juga mengganggu kesehatan lantaran debu nan beterbangan saat kendaraan besar melintas mengakibatkan sesak napas dan mata perih," ujar Untung.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Semarang Danang Eko Wahyuono mengakui kondisi Jalan Wringinputih memang belum sesuai angan masyarakat. Menurutnya, tetap terdapat sekitar 500 meter ruas jalan nan mengalami kerusakan dan memerlukan penanganan lebih lanjut.

"Kami minta maaf kepada masyarakat semua bahwa kondisi saat ini belum bisa sesuai ekspektasi," kata Danang.

Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan dalam pemeliharaan seluruh jalan kabupaten nan mempunyai panjang mencapai 1.227 kilometer. Meski demikian, pemerintah wilayah tetap memberikan perhatian unik terhadap ruas Jalan Wringinputih nan merupakan bagian dari jalur Karangjati–Ngombo.

Danang menyebutkan, pada 2025 Pemkab Semarang telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp600 juta untuk perbaikan jalan tersebut. Selain itu, perbaikan juga mendapat support biaya tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari PT Mahidara Artha Sangkara sebesar sekitar Rp1 miliar.

Melalui pendanaan tersebut, pemerintah sukses memperbaiki sekitar 500 meter jalan. Namun, tetap terdapat sekitar 500 meter ruas nan belum tersentuh perbaikan.

"Tahun ini kami masuk pemeliharaan rutin. Meskipun belum sempurna, setidaknya tingkat kenyamanan pengguna jalan bisa sedikit meningkat. Ini menjadi pekerjaan rumah kami," ujar Danang.

Sebagai langkah lanjutan, Pemkab Semarang telah merencanakan pengalokasian anggaran sekitar Rp900 juta pada 2027 untuk melanjutkan perbaikan ruas Jalan Wringinputih. Pemerintah berambisi anggaran tersebut dapat memenuhi kebutuhan perbaikan secara menyeluruh sehingga akses masyarakat kembali kondusif dan nyaman.

Sebelumnya, penduduk melakukan tindakan protes dengan menumpuk batu besar dan menanam pohon pisang di tengah jalan sebagai simbol kekecewaan atas lambatnya penanganan kerusakan nan telah berjalan cukup lama dan diperparah oleh lampau lintas kendaraan bertonase besar dari aktivitas tambang galian C. (E-2)

Jakarta, CNBC Indonesia - Enam Direktur Jenderal (Dirjen) di bawah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan rapat kerja (raker) berbareng Komisi XI DPR RI, Senin (15/6/2026).

Masing-Masing Dirjen memaparkan rencana kerja 2027, termasuk rencana anggarannya. Mereka juga memaparkan rencana pagu sugestif anggaran 2027.

Pertama ialah Dirjen Pajak (DJP) Bimo Wijayanto, nan mengusulkan pagu sugestif untuk aktivitas optimasi penerimaan pajak pada 2027 senilai Rp5,4 triliun pada 2027 ke Komisi XI DPR. Nilai itu sedikit lebih rendah dari pagu pada 2025-2026 nan senilai Rp5,43 triliun.

Adapun nilai pagu sugestif itu bakal dimanfaatkan untuk sejumlah kegiatan, ialah pengawasan dan penegakan norma Rp1,97 triliun, ekspansi pedoman pajak Rp919,02 miliar, info dan sistem info nan Anda serta andal Rp 678,98 miliar, operasional instansi Rp 583,81 miliar, pelayanan dan penguatan kepercayaan publik Rp 665,40 miliar, operasional instansi Rp 583,81 miliar, dan kebijakan perpajakan Rp 578,59 miliar.

"Ini terdiri dari anggaran di kegunaan utama kami Rp 4,81 triliun dengan alokasi SDM 37.470 pegawai, dan anggaran kegunaan pendukung sebesar Rp 583 miliar, dengan alokasi SDM 5.965 pegawai," kata Bimo saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Selanjutnya Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengusulkan pagu sugestif sebesar Rp2,81 triliun, nan terdiri atas kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi Rp4,16 miliar, pengelolaan penerimaan negara Rp749,37 miliar, dan support manajemen sebesar Rp2,06 triliun.

"Berdasarkan kerangka kerja 2027 nan telah kami sampaikan, kebutuhan pendanaan DJBC dialokasikan melalui 3 program utama dengan total pagu sugestif 2027 sebesar Rp2,81 triliun, dengan rincian program kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi dengan alokasi sebesar Rp4,16 miliar, kemudian program pengelolaan penerimaan negara dengan alokasi sebesar Rp749,37 miliar, dan program support manajemen ialah sebesar Rp2,06 triliun," terang Djaka.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengusulkan pagu sugestif anggaran 2027 sebesar Rp724,28 miliar, nan bakal digunakan untuk program pengelolaan pembendaharaan, kekayaan negara, dan akibat sebesar Rp163,5 miliar dan program support manajemen sebesar Rp560,78 miliar.

Berikut rincian rencana pagu sugestif enam Dirjen Kemenkeu untuk Tahun Anggaran 2027.

1. Ditjen Pajak (DJP): Rp5.402.056.236.000 alias Rp5,4 triliun

2. Ditjen Bea dan Cukai (DJBC): Rp2.810.447.978.000 alias Rp2,81 triliun

3. Ditjen Kekayaan Negara (DJKN): Rp724.278.717.000 alias Rp724,28 miliar

4. Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK): Rp55.701.492.000 alias Rp55,7 miliar

5. Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF): Rp36.865.379.000 alias Rp36,86 miliar

6. Ditjen Anggaran (DJA): Rp33.105.975.000 alias Rp33,1 miliar.

(chd/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Pernyataan ahli ekonomi senior Chatib Basri bahwa Indonesia tahun 2026 tidak sedang menuju krisis seperti tahun 1998 pada dasarnya layak diapresiasi. Secara makroekonomi, Indonesia memang jauh lebih kuat dibandingkan era krisis moneter.

Sebab jika pertumbuhan ekonomi tetap terjadi, inflasi relatif terkendali, sistem finansial stabil, support sosial terus diperluas, dan investasi terus didorong, kenapa justru kelas menengah mengalami pertumbuhan negatif? Bahkan, pengaruh dominonya bersambung dengan jatuhnya daya beli kelas menengah secara agregat, nan menekan ketahanan ekonomi Indonesia secara mikro.

Namun ada satu golongan nan nyaris lenyap dari radar kebijakan publik: kelas menengah. Padahal merekalah pembayar pajak terbesar, pembeli rumah, konsumen utama, penggerak upaya mini dan menengah, pembiaya pendidikan anak-anak bangsa, dan tulang punggung konsumsi domestik nan selama ini menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Mereka tidak cukup kaya untuk menikmati untung besar dari kenaikan aset dan ekspansi modal. Mereka juga tidak cukup miskin untuk menjadi sasaran utama program perlindungan sosial. Akibatnya, ketika biaya pendidikan meningkat, nilai rumah melonjak, biaya kesehatan membesar, dan lapangan kerja umum semakin susah diperoleh, golongan inilah nan pertama kali merasakan tekanan. Secara ironis, mereka adalah golongan nan paling banyak menopang negara, tetapi paling sedikit memperoleh perlindungan negara.

Dari sini muncul sebuah konklusi nan tidak nyaman tetapi perlu dikemukakan. Kebijakan ekonomi Indonesia selama ini condong menguntungkan golongan atas dan golongan bawah sekaligus, sementara kelas menengah dibiarkan berjuang sendiri.

Pada saat nan sama, golongan masyarakat miskin mempunyai nilai elektoral nan tinggi lantaran jumlah mereka nan besar. Di antara keduanya terdapat kelas menengah nan relatif mandiri, kritis, dan susah dimobilisasi melalui patronase politik.

Akibatnya, kelas menengah sering kali menjadi golongan nan secara politik paling tidak menarik untuk diperebutkan. Mereka tidak mempunyai kekuatan modal sebesar golongan atas, dan tidak mempunyai daya tarik elektoral sebesar golongan bawah.

Sebagian besar teori pembangunan berbincang tentang kemiskinan alias ketimpangan. Cara pandang nan perlu diubah menjadi menempatkan kelas menengah sebagai variabel utama pembangunan. Ini menarik lantaran secara historis Jepang menjadi kuat setelah membangun kelas menengah pasca perang; Korea Selatan berkembang melalui ekspansi kelas menengah industri; Taiwan membangun kelas menengah melalui reformasi agraria dan industrialisasi;Singapura membangun kelas menengah melalui perumahan dan pendidikan.

Mereka membangun negara nan mengorkestrasi pembangunan, bukan sekadar mengawasi pasar. Negara bertindak sebagai konduktor. Pasar tetap penting, tetapi pasar tidak dibiarkan menentukan arah bangsa. Arah bangsa ditentukan oleh tujuan nasional.

Ekonomi pasar nan "membela" golongan atas dan paling atas, atas nama pertumbuhan ekonomi instan, dan "membeli" golongan bawah dan terbawah, untuk memastikan support politik saat berkuasa dan menabung bunyi saat pemilu, nan selama ini kita punya, perlu didefinisikan kembali. Dan ini adalah masalah keilmuan, bukan praktek politik; ialah tatkala keilmuan ekonomi kawin-mawin secara selaras dan bersimbiosis, dan menghasilkan kerusakan nan sekarang kita temui, meski banyak kita ingkari.

Jadi, Indonesia memerlukan keberanian intelektual, khususnya intelektual ekonomi. Kita punya banyak intelektual ekonomi, namun nan hari ini, tidak cukup lagi. Perlu kesediaan untuk menemukan Kembali teori ekonomi untuk Indonesia. Kita tidak memerlukan penolakan terhadap ekonomi modern. Kita memerlukan keberanian untuk mengindonesiakan ekonomi modern.

Kita memerlukan teori ekonomi Indonesia. Teori nan berangkat dari realitas sosial Indonesia. Teori nan memahami bahwa kelas menengah bukan sekadar kategori statistik, melainkan fondasi bangsa. Teori nan memandang pertumbuhan sebagai alat, bukan tujuan. Teori nan mengukur keberhasilan bukan hanya dari nomor PDB, tetapi juga dari keahlian masyarakat untuk hidup bermartabat.

Pembelajaran

Pada akhirnya, pertanyaan terbesar nan kudu dijawab bukanlah apakah pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai lima, enam, alias Bahkan delapan persen. Pertanyaan nan lebih krusial adalah: pertumbuhan itu untuk siapa? Jika pertumbuhan hanya memperkuat golongan atas dan sekadar menjaga golongan bawah tetap memperkuat hidup, sementara kelas menengah terus mengalami erosi, maka sesungguhnya Indonesia sedang menghadapi krisis nan lebih dalam daripada sekadar krisis ekonomi.

Indonesia sedang menghadapi krisis paradigma. Dan setiap kebijakan nan lahir dari paradigma nan keliru pada akhirnya bakal menghasilkan kesalahan nan sama, hanya dalam corak nan berbeda. Karena itu, tugas terbesar para ahli ekonomi Indonesia hari ini bukan lagi sekadar menjaga pertumbuhan.

Tugas terbesar mereka adalah menemukan kembali teori ekonomi nan bisa menjelaskan Indonesia, melayani Indonesia, dan membangun Indonesia.

Bukan sekadar mengulang teori nan dibangun untuk menjelaskan bangsa lain. Kita pernah punya Rizal Ramli, Kwik Kian Gie, dan Faisal Basri. Mereka sudah memulai, dan sudah sama-sama berpulang, mereka nan "dihabisi" oleh rejim saat lalu. Hari ini, rejim perlu memberi ruang kepada intelektual ekonomi Indonesia, untuk membangun teori ekonomi untuk Indonesia -yang bukan teori ekonomi untuk rejim kekuasaaan Indonesia.

Untuk menjadi referensi kebijakan ekonomi Indonesia baru nan betul dan tidak sekadar menjadi turunan teori ekonomi arus utama nan terbukti tidak memberhasilkan Indonesia sebagaimana dikehendaki. Toh, jika kebijakan ekonomi oleh rejim nan berkuasa memang untuk Indonesia, meski berbeda dengan teori ekonomi arus-utama, mereka juga nan mendapatkan untung politik.

Dan, itu fair. Jadi, jangan pernah merasa, upaya menuju ke sana adalah upaya menjatuhkan kewibawaan rejim, apalagi melawan rejim. Rekomendasi ini pun juga jauh dari pikirkan tersebut.

Riant Nugroho
Pakar Kebijakan Publik Universitas Indonesia

Simak Video "Video JK dan Anaknya Temui Prabowo Bicara Investasi Energi Rp 70 Triliun"
[Gambas:Video 20detik]
(ang/ang)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menjamu Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka, Senin (15/6/2026). Pertemuan ini mengawali peringatan 75 tahun hubungan bilateral antara Indonesia-Jerman.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia-Jerman sepakat memperkuat hubungan kemitraan di bagian ekonomi, investasi, transisi dan ketahanan energi, pendidikan, hingga ketenagakerjaan. Penguatan kerja sama ini tertuang dalam program Competitiveness Industrial Modernization and Trade Acceleration (CITA).

"Pada pertemuan hari ini, kita membahas penguatan kemitraan Indonesia-Jerman khususnya di bagian ekonomi, investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi nan saling menguntungkan," ungkap Prabowo dalam keterangan persnya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Prabowo juga membujuk Jerman untuk memperluas investasi di sektor-sektor strategis seperti transisi energi, hilirisasi industri, ekosistem Electric Vehicle (EV), hingga pengembangan semikonduktor. Ia juga membujuk Jerman untuk terlibat dalam rantai pasok mineral kritis, seperti tanah jarang (rare earth).

"Indonesia juga mengundang pihak Jerman untuk memperluas investasi di sektor-sektor nan krusial di Indonesia, contoh di bagian transisi energi, di bagian hilirisasi industri, di bagian kendaraan lantaran kita bakal menuju kepada kendaraan listrik, serta pengembangan industri semikonduktor. Kami juga mengundang Jerman untuk ikut serta dalam rantai pasok mineral kritis dan tanah jarang juga dalam pengembangan prasarana kita," jelasnya.

Prabowo juga menyambut baik program Partnering in Business with Germany nan bakal melibatkan UMKM seiring dengan terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Joint Economic and Investment Committee (JIEC) tahun ini. Prabowo juga mengapresiasi penandatanganan Letter of Intent (LOI) Global Skills Partnership di bagian keperawatan.

Prabowo menambahkan, penguatan hubungan bilateral tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Untuk itu, dia meminta Jerman turut berkedudukan aktif dalam mendorong finalisasi perjanjian tersebut.

"Kami berambisi Jerman bakal terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa sehingga dapat segera memberi faedah konkret bagi bumi upaya di kedua negara," pungkasnya.

(acd/acd)

Mantan Bupati Pati Sudewo didakwa menerima duit miliaran rupiah dalam kasus pemerasan terhadap calon perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Joko Hermawan, mengatakan pungutan tersebut dilakukan dalam proses pengisian perangkat desa pada 2025-2026.

Sudewo didakwa berbareng tiga terdakwa lainnya, ialah Kepala Desa Karangrowo Abdul Suyono, Kepala Desa Arumanis Sumarjiono, dan Kepala Desa Sukorukun Karjan.

"Perbuatan terdakwa menguntungkan diri sendiri dan orang lain," ujar Joko dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (15/6).

Jaksa menjelaskan, praktik rasuah ini dimotori oleh Sudewo nan saat itu menjabat sebagai Bupati Pati. Sudewo memerintahkan para kepala desa nan sebelumnya merupakan tim suksesnya untuk menarik pungutan dari calon perangkat desa.

"Tiga kades lampau sepakat membagi wilayah penarikan uang," jelasnya.

Arah Sudewo Pungut Uang Rp 165 Juta-Rp 225 Juta

Dalam arahannya, Sudewo meminta agar calon perangkat desa menyetorkan duit sesuai dengan kedudukan nan dilamar, mulai dari sekretaris desa, kaur, kadus, hingga kasi desa.

"Untuk kedudukan Kasi, Kaur, dan Kadus sebesar Rp 165 juta, sedangkan untuk kedudukan Sekretaris Desa sebesar Rp 225 juta," sebut jaksa.

Dalam arahannya, Sudewo juga menjamin kelulusan bagi calon perangkat desa nan membayar. Sementara itu, bagi calon nan tidak membayar, Sudewo menakut-nakuti tidak bakal ada rekrutmen perangkat desa selama masa kepemimpinannya.

"Kalau tidak mau (membayar), ditinggal dan tidak ada seleksi lagi selama masa kepemimpinan bupati," ungkap jaksa.

Untuk memenuhi permintaan terdakwa, para calon perangkat desa kudu berutang, menggadaikan rumah, apalagi menjual hewan ternak.

Jaksa menduga terkumpul duit sekitar Rp 2,495 miliar dari calon perangkat desa nan kemudian diserahkan kepada Sudewo.

Kasus DJKA

Dalam perkara lain, Sudewo juga didakwa menerima duit sebesar Rp 1,371 miliar dari sejumlah kontraktor dalam proyek perkeretaapian di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan pada periode 2021-2022.

"Telah menerima duit seluruhnya berjumlah Rp 1.371.500.000 nan berasal dari Nur Widayat selaku Komisaris PT Mataram Inti Konstruksi sejumlah Rp 450 juta, dari Feri Septa Indrianto namalain Feri Gareng selaku Direktur PT Indria Putra Persada sejumlah Rp 200 juta, dan dari Dion Renato Sugiarto selaku Direktur PT Istana Putra Agung sejumlah Rp 721,5 juta," ungkap jaksa.

Saat itu Sudewo tetap menjabat sebagai personil Komisi V DPR RI. Ia didakwa membantu dan melakukan pengaturan agar proyek-proyek perkeretaapian dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Selain suap, jaksa juga mendakwa Sudewo menerima gratifikasi berupa duit dan peralatan dengan total nilai sekitar Rp 2,505 miliar, termasuk sebilah keris Nogososro senilai Rp 15 juta serta perbaikan jalan di depan rumah terdakwa senilai Rp 150 juta.

Jaksa menyatakan Sudewo melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain Pasal 12 huruf b UU Tipikor tentang penerimaan suap, pasal mengenai gratifikasi dalam UU Tipikor, serta sejumlah ketentuan dalam KUHP dan UU Nomor 1 Tahun 2023.

"Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana korupsi," kata jaksa.

Komisi IX DPR menggelar rapat dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6). Rapat disepakati digelar secara tertutup.

Rapat membahas anggaran tersebut dilaksanakan secara tertutup. Rapat tersebut dihadiri Kepala BGN Nanik S. Deyang dan Wakil Kepala BGN Mayjen TNI Trenggono.

Ini menjadi rapat dengan DPR perdana Nanik setelah diangkat menjadi Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana.

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh, serta dihadiri Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari dan Charles Honoris.

“Yang saya hormati bapak ibu ketua dan personil komisi IX, nan saya hormati kepala badan gizi Nasional beserta jajarannya. Sebelum kita mulai rapat kita pada siang hari ini, mari berbareng kita bermohon semoga rapat bisa melangkah dengan baik dan rapat berfaedah bagi seluruh bangsa Indonesia,” ujar Nihayatul.

“Ada 35 dari 8 fraksi nan datang jadi rapat ini sudah kuorum dan rapat saya buka,” lanjutnya.

Nihayatul kemudian menanyakan sifat rapat nan bakal digelar, apakah terbuka alias tertutup, mengingat agenda membahas anggaran.

“Bapak ibu nan saya hormati, lantaran ini rapat pembahasan anggaran apakah rapat ini terbuka alias tertutup bapak ibu?” tanya Nihayatul.

Peserta rapat kemudian menyepakati agar pembahasan dilakukan secara tertutup.

Nihayatul pun menetapkan pembahasan anggaran BGN berbareng Komisi IX DPR digelar tertutup.

“Oke, seperti rapat-rapat kita kemarin telaah anggaran, rapat ini saya nyatakan tertutup untuk umum,” pungkasnya.

Hingga saat ini, rapat pun tetap melangkah dan digelar tertutup.

Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menilai pemulihan daya beli masyarakat kudu menjadi prioritas utama pemerintah, dibandingkan memberi insentif langsung kepada sektor ritel.

Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja mengatakan, beragam stimulus untuk sektor ritel tidak bakal efektif andaikan masyarakat tetap menahan belanja.

"Kalau kita bicara stimulus ataupun insentif nan diharapkan, stimulus insentif dari pemerintah untuk sektor ritel menurut saya itu prioritas kedua," kata Alphonzus dalam Closing Bell CNBC Indonesia, dikutip Senin (15/6/2026).

Menurut dia, sektor ritel pada dasarnya hanya memerlukan konsumen nan mempunyai keahlian berbelanja.

"Prioritas utama adalah tetap gimana kita konsentrasi untuk menaikkan, (dan/atau) meningkatkan daya beli masyarakat," ujarnya.

"Percuma saja itu stimulus ataupun insentif untuk sektor ritel jika tidak ada nan belanja. Buat sektor ritel itu nan paling krusial belanja," sambung dia.

Alphonzus menuturkan, ketika daya beli masyarakat kembali pulih, aktivitas ritel bakal bergerak secara alami tanpa kudu berjuntai pada beragam program support pemerintah.

"Kalau daya beli itu sudah normal, ataupun daya belinya luar biasa, otomatis belanja, tanpa perlu sektor ritel dikasih insentif, dikasih stimulus begitu," pungkasnya.

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]