Pemerintah Provinsi Banten berencana memecah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Pemprov Banten pun mengantisipasi akibat membengkaknya anggaran wilayah akibat pemecahan dinas tersebut.

Diketahui, Dinas PUPR bakal dipecah menjadi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang serta Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi. Pemecahan tersebut secara otomatis bakal berakibat pada anggaran daerah.

"Kalau ada pemekaran, pasti ada budget impact, ya akibat finansial pasti ada itu. Tapi nggak besar," kata Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah usai Paripurna DPRD Banten, Kota Serang, Kamis (22/10/2026).

Menurut Dimyati, pemerintah bakal mengkaji dan mengambil kebijakan agar anggaran shopping pegawai tidak membengkak akibat pemekaran. "Otomatis kelak kita lihat bebannya, ya bebannya. Sehingga shopping pegawai tidak terlalu bengkak," katanya.

Ia pun menjamin pemekaran Dinas PUPR tidak bakal mengurangi anggaran dari dinas lain. "Nggak mungkin. Anggaran kita kan udah segini. Dengan ditambah, anggarannya nambah dari mana? Dari langit? Nggak ada. Anggaran kita malah APBD kita berkurang, kasihan. Kasihanlah perangkat dengan anggaran mini itu. Nanti tidak mencapai target," ujarnya.

Dimyati pun menjelaskan argumen pemekaran Dinas PUPR. Menurutnya, PUPR mempunyai beban kerja nan terlalu berat.

"Seperti PUPR itu terlalu berat, kelak kita pecah, gitu ya. Kita pecah bukan artinya iba dong Pak Arlan tuh mengelola anggaran besar, tanggung jawab besar, kelak dipecah tuh antara Sumber Daya Air dengan Bina Marga," kata Dimyati.

Dimyati menyampaikan bahwa di provinsi lain, urusan Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) sudah dipisah. Karena itu, Banten mau melakukan perihal serupa. "Di provinsi-provinsi lain udah pecah, hanya di Banten saja nan menyatu. Sehingga terlalu gemuk. Terlalu gemuk, anggaran terlalu besar," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim menyatakan seluruh usulan dari pihak pelaksana bakal dikaji secara mendalam melalui panitia unik (pansus). Pengkajian tersebut bakal mempertimbangkan landasan hukum, tingkat urgensi, dan efektivitas perubahan.

"Baru bakal dibahas dan dikaji secara utuh. Kita bakal lihat referensinya, apa urgensinya, dan seperti apa tingkat efektivitasnya nanti," kata Fahmi.

Saat ini, Raperda mengenai perangkat wilayah tersebut tetap dalam tahap pembahasan awal. Melalui penataan ini, Pemprov Banten berambisi dapat menghadirkan tata kelola pemerintahan nan lebih efektif dan efisien, serta berakibat langsung pada peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat Banten.

(aik/isa)

Ilustrasi tidur saat akhir pekan. (Foto: dok Magnific)

Bareskrim Polri membongkar pengoploasan LPG bersubsidi terlarangan di SIdoarjo.

Microdrama Vshort

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (KabaKom) RI Syahganda Nainggolan menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pengarahan Presiden Prabowo Subianto nan memintanya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung, termasuk hingga ke daerah-daerah.

"Bapak Presiden minta saya untuk menerima masukan. Nah, di sinilah saya butuh berkawan dengan Bapak-Ibu sampai ke daerah-daerah untuk mendengar," kata Syahganda dalam keterangan tertulisnya, dikutip Bakom RI, Kamis (22/10/2026).

Menurut Syahganda, media lokal mempunyai peran krusial dalam membantu pemerintah memahami persoalan nan terjadi di daerah. Kedekatan media lokal dengan masyarakat memungkinkan info mengenai beragam persoalan di lapangan dapat diterima pemerintah secara lebih cepat, sehingga respons dan penanganannya bisa dilakukan secara tepat.

"Nah itu (media) wilayah nan bisa lebih tahu apa nan terjadi di Riau, Kalimantan, Sumatra Selatan tentang kebakaran, tentang rumor lain-lain itu tempat media lokal. Karena jika lebih sigap kita tahu, tentu kita lebih sigap melakukan satu reaksi," imbuhnya.

Syahganda menambahkan, Bakom RI terbuka untuk menjalin komunikasi dan kerja sama dengan beragam jenis media, mulai dari televisi, media cetak, media daring (online), hingga media baru nan bergerak di ranah media sosial. Sebagai lembaga pemerintah nan menjalankan petunjuk masyarakat, Bakom RI siap membangun hubungan nan terbuka dengan beragam pihak, termasuk pelaku industri media di daerah.

Syahganda juga menekankan komunikasi pemerintahan kudu melangkah dua arah. Pemerintah tidak hanya perlu menyampaikan info mengenai kebijakan dan hasil kerjanya, tetapi juga mendengarkan aspirasi masyarakat serta memahami persoalan nan mereka hadapi.

Syahganda mengatakan komunikasi nan efektif diperlukan agar masyarakat memperoleh gambaran nan utuh mengenai keahlian pemerintah. Menurutnya, hasil kerja pemerintah tidak selalu sejalan dengan persepsi masyarakat, terutama ketika info mengenai capaian tersebut tidak tersampaikan secara luas dan jelas kepada publik.

"Antara hasil survei kepuasan itu ada nan disebut persepsi dengan apa nan kita kerjakan dengan keras itu, itu bisa tidak terjadi jika tidak ada komunikasi nan baik," kata Syahganda.

Ia mencontohkan, kerja keras pemerintah bisa saja tidak tercermin dalam penilaian masyarakat andaikan info nan diterima justru didominasi oleh pemberitaan negatif, seperti rumor korupsi alias dugaan bahwa pemerintah tidak bekerja secara optimal. Selain itu, penyampaian info nan kurang jelas juga dapat memengaruhi persepsi publik.

"Nah itulah nan diminta Pak Presiden, saya kudu melakukan satu upaya menyampaikan seluas-luasnya," imbuhnya.

(eva/isa)

Mempawah -

Anggota DPRD Kabupaten Mempawah, Choirussaib, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pembakaran lahan. Choirussaib sekarang langsung ditahan di Rutan Polres Mempawah.

"Iya benar, tersangka berinisial C sudah kita lakukan penahanan atas kasus dugaan pembakaran lahan. Saat ini nan bersangkutn sudah kita tahan," kata Kasat Reskrim Polres Mempawah Iptu Eric Ibrahim Pattimura dilansir detikKalimantan, Kamis (22/10/2026).

Eric mengatakan interogator tetap mempersiapkan dan melengkapi berkas perkara berasas hasil pemeriksaan. Setelah berkas rampung, interogator bakal segeramelimpahkannya ke Kejaksaan NegeriMempawah.

"Setelah seluruh berkas rampung, secepatnya bakal kita serahkan ke Kejaksaan Negeri Mempawah untuk proses norma lebih lanjut," jelasnya.

Kasus dugaan pembakaran lahan tersebut menjadi sorotan setelah video aktivitas pembakaran beredar luas di media sosial. Video itu diakui oleh Choirussaib sebagai perekam dan pengunggah di media sosial pribadinya lantaran iseng.

Dalam pemeriksaan di lokasi, polisi menemukan sejumlah peralatan bukti, antara lain korek gas nan diduga digunakan dalam aktivitas pembakaran, sampel tanah, serta ranting pohon nan terbakar.

Baca selengkapnya di sini.

(ygs/amw)

Jakarta -

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke letak pembangunan Flyover Latumenten di Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada Kamis 22 Oktober 2026.

Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan progres pembangunan Flyover Latumenten, melangkah sesuai sasaran nan telah ditetapkan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

"Hari ini saya memonitor langsung pembangunan Flyover Latumenten,Jakarta Barat. Saya dapat laporan bahwa pembangunannya sudah mencapai 83 persen, makanya langsung saya cek betul alias tidaknya," ujar Kenneth dalam keterangannya, Kamis (22/10/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Kenneth memeriksa sejumlah bagian flyover nan mempunyai panjang total 800 meter itu. Berbekal laporan dari pihak kontraktor, dia memastikan kesesuaian antara progres pembangunan nan dilaporkan dan kondisi di lapangan.

"Tentunya secara teori kan saya sebagai personil Dewan enggak boleh percaya begitu saja ya. Nah, pada saat kita cek di lapangan secara teknis dan lain-lain, rupanya sudah sesuai dengan apa nan disampaikan oleh kontraktor," tutur Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.

Meski progres pembangunan telah mencapai 83%, laki-laki nan berkawan disapa Bang Kent itu mengingatkan kontraktor agar tetap bekerja sesuai target. Berdasarkan petunjuk Pramono, pembangunan Flyover Latumenten ini ditargetkan rampung pada Desember 2026.

"Masih ada sisa dua bulan lagi, saya minta bisa selesai sesuai sasaran ya. Jadi, Tahun Baru kelak alias Januari 2027 bisa dibuka untuk umum dan beroperasi," tegas Alumni PPRA Angkatan LXII Lemhannas RI itu.

Terkait hambatan pembangunan, Kent mengungkapkan, bahwa kontraktor sempat mengeluhkan keterbatasan ruang kerja di letak proyek. Namun, berasas hasil peninjauannya, tidak ditemukan hambatan signifikan nan berpotensi menghalang penyelesaian pembangunan.

Kent juga menilai kemacetan di sekitar letak proyek mulai terurai dalam beberapa waktu terakhir.

"Kendala nan dihadapi itu kontur nan terlalu sempit, tapi sampai detik ini saya lihat tidak ada masalah nan signifikan ya. Lalu, nan sempat dikeluhkan itu macet, tapi kita lihat belakangan ini sudah mulai terurai lah macetnya," jelas Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) PDI Perjuangan DKI Jakarta itu.

Selain untuk mengurai kemacetan, Flyover Latumenten juga bakal dilengkapi akomodasi publik guna menunjang mobilitas masyarakat. Fasilitas tersebut meliputi halte TransJakarta dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) nan dilengkapi empat unit lift untuk memudahkan akses, termasuk bagi penyandang disabilitas.

Dengan progres pembangunan nan telah mencapai 83 persen, Kent berambisi Flyover Latumenten dapat rampung pada Desember 2026 dan mulai beraksi pada Januari 2027. Ia menegaskan, pengawasan bakal terus dilakukan untuk memastikan proyek melangkah sesuai sasaran dan memberikan faedah optimal bagi masyarakat Jakarta Barat.

"Saya bakal terus mengawal pembangunan Flyover Latumenten tersebut agar bisa selesai tepat waktu dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan saya berambisi proyek tersebut bisa memberikan faedah nyata bagi warga, terutama dalam mengurangi kemacetan akibat perlintasan sebidang kereta api di area Latumenten, Jakarta Barat ini," pungkasnya.

Sementara itu, Camat Grogol Petamburan, Raditian Ramajaya, mengatakan bahwa masyarakat telah lama menantikan penyelesaian pembangunan Flyover Latumenten tersebut. Keberadaan flyover tersebut dinilai sangat krusial lantaran perlintasan sebidang kereta api di area itu kerap menghalang aktivitas penduduk dan memicu kemacetan panjang.

"Warga telah menantikan realisasi pembangunan Flyover Latumenten ini sejak lama. Maka dari itu, penduduk mengucapkan terima kasih kepada Pak Kenneth dan Pemprov DKI Jakarta," tutur Raditian.

Antusiasme serupa juga disampaikan Ema, penduduk RT 13 RW 11, Kelurahan Jelambar. Ia mengaku senang dengan pembangunan flyover nan diharapkan dapat membantu mengurai kemacetan di sekitar perlintasan kereta api.

"Sudah lama kami menunggu (Flyover Latumenten)ini. Ketika Pak Kenneth hadir, langsung sigap dibangun. Alhamdulillah, kami bangga dan senang," tutup Ema.

(ega/akn)

Ilustrasi.