Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan keterangan resmi lewat video soal konten karhutla di media sosial, Rabu (21/10/2026). Foto: Komdigi

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Survei: Seskab Teddy Paling Populer

JEDDAH - Arab Saudi bakal menyelenggarakan Konferensi dan Pameran Haji jenis keenam d Jeddah mulai tanggal 8-11 November 2026. Menghadirkan lebih dari 15 area dan program utama haji, aktivitas ini bakal memungkinkan instansi urusan haji, penyedia layanan, serta beragam entitas mengenai untuk memfinalisasi pengaturan dan melakukan persiapan lebih awal bagi musim haji 1448 H.

Diwartakan SPA, Rabu, (21/10/2026), konvensi ini mencakup tiga jalur utama dalam programnya. Jalur pertama berfokus pada prasarana dan jasa operasional, nan meliputi transportasi dan logistik, manajemen fasilitas, akomodasi dan perhotelan, serta katering dan nutrisi. Jalur pemberdayaan dan integrasi mencakup aspek keamanan dan keselamatan, jasa kesehatan, media dan komunikasi, serta teknologi dan inovasi. Sementara itu, jalur pengembangan dan keberlanjutan mencakup sektor nirlaba, kewirausahaan, training dan kualifikasi, serta upaya untuk memperkaya pengalaman para jemaah.

Para peserta dan visitor konvensi juga bakal mempunyai akses ke beragam area unik nan mencakup beragam bidang.

"Oasis kesehatan" (health oasis) bakal mempertemukan entitas pemerintah, penyedia layanan, dan perusahaan nan bergerak di sektor kesehatan, sementara "oasis teknologi" (technology oasis) bakal menampilkan beragam solusi digital. "Oasis penerbangan" (aviation oasis) bakal menghadirkan otoritas regulasi, maskapai penerbangan, dan penyedia jasa nan terlibat dalam mobilitas serta jasa kehadiran jemaah. Adapun "oasis media" (media oasis) bakal menjadi ruang bagi organisasi media dan entitas komunikasi untuk memaparkan inisiatif serta praktik mengenai pelayanan kepada jemaah haji.

Kementerian Haji dan Umrah mengundang beragam entitas, pihak-pihak terkait, dan para master untuk mendaftar serta berperan-serta dalam konvensi jenis keenam ini, guna memanfaatkan beragam program dan aktivitas nan ditawarkan. Pendaftaran dapat dilakukan melalui situs web konvensi di https://hajjconfex.com/visitor-registration.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan buletin terkini dengan jeli dan terpercaya. Ikuti info terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa krusial lainnya, langsung dari sumber nan terpercaya.

Ketua Umum Relawan Arus Bawah Prabowo, Michael F Umbas, menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka menunjukkan adanya upaya koreksi dan penataan ulang arah kebijakan ekonomi nasional. Menurutnya, perihal itu dimulai dari pola pertumbuhan nan belum sepenuhnya merata menuju ekonomi nan berbasis kerakyatan dan kemandirian nasional.

Menurut Umbas, reformasi telah melembagakan kerakyatan politik melalui kebebasan berserikat, menyampaikan pendapat, kemerdekaan pers, peradilan nan independen, serta pemilu berkala. Namun, kata dia, kerakyatan politik perlu melangkah simultan dengan kerakyatan ekonomi agar rakyat juga menjadi pelaku utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber ekonomi serta kekayaan negara.

"Demokrasi tidak cukup hanya memberikan ruang bagi rakyat untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat. Demokrasi juga kudu menghadirkan kesempatan nan setara bagi rakyat untuk menjadi subjek dalam pembangunan ekonomi. Inilah salah satu arah koreksi nan sedang dilakukan Presiden Prabowo," ujar Umbas dalam keterangan, Rabu (21/10/2026).

Umbas mengatakan agenda utama pemerintahan Prabowo adalah melembagakan kerakyatan ekonomi dengan menjadikan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan dalam kebijakan dan program pemerintah.

"Semangatnya jelas, ekonomi nasional kudu dibangun sebagai upaya berbareng dan faedah pembangunan kudu semakin dirasakan rakyat. Karena itu, kami memandang dua tahun pemerintahan ini sebagai bagian dari proses menata kembali arah pembangunan agar lebih sesuai dengan petunjuk konstitusi," katanya.

Umbas menjelaskan koreksi pemerintah menyasar pola pertumbuhan ekonomi nan selama ini dinilai terlalu berjuntai pada ekspor sumber daya alam dalam corak bahan mentah, konsumsi peralatan impor, modal asing dan utang luar negeri. Menurutnya, arah baru nan didorong pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi nan berbasis kerakyatan dan berdiri di atas kemandirian ekonomi nasional.

"Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dilihat dari kenaikan PDB. nan lebih krusial adalah gimana pertumbuhan tersebut menciptakan partisipasi rakyat, industrialisasi, produktivitas dan pemerataan. Karena itu, orientasi ekonomi kerakyatan menjadi penting," ujar Umbas.

Dalam kerangka tersebut, sebutnya, koperasi, UMKM, BUMN dan sektor swasta nasional didorong untuk membangun kerja sama ekonomi nan lebih luas. Sejumlah program strategis seperti Makan Bergizi Gratis, Kampung Nelayan Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih, rumah subsidi untuk rakyat, hingga swasembada pangan ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi rakyat.

"Program-program tersebut kudu menjadi mesin nan menggerakkan partisipasi ekonomi rakyat. Bukan sekadar program pemerintah, tetapi bagian dari pembangunan ekosistem ekonomi nasional," katanya.

Umbas juga menyoroti penguatan kebijakan swasembada pangan, hilirisasi komoditas perkebunan dan smelterisasi sumber daya alam. Karena itu, menurut Umbas, kekayaan tersebut kudu semakin memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

"Indonesia tidak boleh selamanya hanya menjadi pemasok bahan mentah. Hilirisasi dan industrialisasi merupakan bagian krusial untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, memperkuat kapabilitas nasional dan menciptakan faedah ekonomi nan lebih luas," ujarnya.

Di sektor permodalan, Umbas menilai pembentukan Danantara menjadi bagian dari agenda konsolidasi modal nasional. Di sisi lain, kebijakan penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam di dalam negeri diarahkan agar kekuatan devisa nasional dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian domestik.

"Ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian ekonomi. Kekuatan modal dan devisa nan berasal dari aktivitas ekonomi nasional kudu semakin bisa menggerakkan pembangunan di dalam negeri," kata Umbas.

Menurutnya, upaya meningkatkan penerimaan negara juga dilakukan melalui penegakan norma terhadap praktik transfer pricing, under invoicing dan fraud, sebagaimana menjadi bagian dari agenda optimasi penerimaan negara.

Umbas melanjutkan, pemerintah juga melakukan penataan pengelolaan sumber daya alam dengan mengembalikan dan memperkuat kewenangan menguasai negara atas sumber kekayaan alam. Pembentukan Satgas PKH, moratorium terhadap izin HGU perkebunan nan dikuasai segelintir pihak, serta pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) disebut sebagai bagian dari langkah tersebut.

"Prinsipnya adalah memastikan sumber daya alam dikelola untuk kepentingan nasional. Kebutuhan dalam negeri kudu dipastikan terlebih dahulu, sementara surplusnya dapat dialokasikan untuk ekspor," ujar Umbas.

Menurut Umbas, agenda kemandirian ekonomi juga kudu melangkah berbareng dengan pemerataan akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Ia menyoroti Program Sekolah Rakyat nan menyasar sekitar empat juta anak terlantar, program cek kesehatan gratis, serta kebijakan perumahan melalui FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah, KUR Perumahan bagi UMKM dan program bedah rumah.

"Pembangunan ekonomi kudu melangkah berbareng dengan pembangunan manusia. Pendidikan, kesehatan dan perumahan merupakan kebutuhan mendasar nan kudu mendapatkan akses semakin luas," katanya.

Umbas juga menilai kerakyatan pada periode pemerintahan Prabowo-Gibran perlu dilihat dari keahlian negara melembagakan aspirasi masyarakat dan aktivitas sosial ke dalam kebijakan.

Ia menyoroti sejumlah izin nan telah disahkan, antara lain UU Perlindungan Tenaga Kerja, UU Reformasi Agraria, UU Perlindungan PRT, serta KUHP dan KUHAP. Selain itu, disebut pula Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis digital nan membatasi potongan biaya alias komisi aplikator maksimal 8 persen.

"Demokrasi kudu bisa menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan konkret. Karena itu, pelembagaan aspirasi rakyat menjadi bagian krusial dari perjalanan reformasi nan terus kita lanjutkan," ujar Umbas.

Umbas menegaskan, Relawan Arus Bawah Prabowo bakal terus mengawal arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran agar konsisten dengan agenda pembangunan nan berpijak pada UUD 1945.

"Kami, relawan Arus Bawah Prabowo, bakal mengawal agar koreksi ini melangkah konsisten. Tujuannya adalah bangsa nan berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dengan pertumbuhan ekonomi nan merakyat untuk mewujudkan kemakmuran berbareng seluruh rakyat Indonesia," pungkas Umbas.

(fca/gbr)

Jakarta -

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri mengungkap praktik pertaruhan online (judol) nan beraksi melalui situs Boxkia.com. Polisi menangkap empat orang tersangka dalam pengungkapan ini.

Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto menyatakan penegakan norma terhadap aktivitas pertaruhan online terus dijalankan, baik terhadap pengelola operasional maupun aliran dananya. Hal itu, kata dia, sesuai dengan perintah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

"Pemberantasan pertaruhan online menjadi salah satu program prioritas bapak Kapolri. Kami bakal terus melakukan upaya untuk mengungkap pihak-pihak nan terlibat, termasuk menelusuri sistem operasional, sarana transaksi, dan aliran biaya nan berangkaian dengan aktivitas pertaruhan online," kata Suhermanto melalui keterangannya, Rabu (21/10/2026).

Dia menyatakan penanganan perkara pertaruhan online ini tidak hanya menyasar pengelola situs, tetapi juga mencakup penelusuran transaksi finansial nan diduga berangkaian dengan tindak pidana pencucian duit (TPPU).

Suhermanto menjelaskan, penyelidikan kasus ini bermulai dari patroli siber nan dilakukan interogator pada September 2026. Dari patroli tersebut, ditemukan situs Boxkia.com nan memuat permainan dengan sistem menyerupai spin game alias gacha.

Pemain menggunakan mata duit virtual untuk melakukan putaran demi memperoleh bingkisan berupa barang, seperti item, action figure, alias kartu. Barang-barang nan didapatkan tersebut kemudian dapat dijual kembali untuk memperoleh keuntungan. Untuk memfasilitasi transaksi, pengelola menyediakan saluran deposit melalui akun BRIVA, aset mata uang digital USDT, dan pembayaran QRIS.

"Penarikan biaya alias withdraw pemain diduga disalurkan melalui rekening Bank Permata dan rekening BRI nan menggunakan jasa DOKU," ungkap Suhermanto.

Dalam perkara ini interogator mengamankan 4 orang tersangka di beberapa letak di Jakarta Barat. Pertama WN China berjulukan Jhiazi Chen. Dia diduga berkedudukan sebagai pengendali sekaligus penanggung jawab operasional instansi Boxkia.

Disebutkan, Jhiazi bekerja membagi pekerjaan tenaga kerja dan mempromosikan situs di bumi maya. Dari tangannya, disita tujuh kartu ATM BCA, tujuh kartu ATM bank China, dan empat unit telepon genggam.

Kemudian, Farhan Akbar Djafar nan diduga bekerja di bagian imajinatif situs Boxkia serta memublikasikan materi promosi di IG dan TikTok.Selanjutnya, Alfi Sena Pradipta nan bekerja sebagai customer service sekaligus admin untuk meningkatkan engagement pengguna guna meningkatkan ranking situs Boxkia. Terkahir adalah Lesica nan mengelola bagian keuangan, termasuk pembukuan, penggajian karyawan, serta transaksi deposit dan penarikan biaya pemain.

"Penyidik tetap melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka dan saksi, pemeriksaan digital forensik terhadap peralatan bukti elektronik, serta pengajuan pemblokiran rekening nan diduga digunakan untuk operasional website bermuatan pertaruhan tersebut," pungkas Suhermanto.

Dalam perkara ini, para tersangka terancam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alias Pasal 426 juncto Pasal 20 serta Pasal 607 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai tindak pidana pertaruhan online dan pencucian uang.

(ond/eva)

AI dan Inovasi Kesehatan Jadi 2 Mesin Pertumbuhan Baru Ekonomi Global (Foto: Freepik)

Menteri Agama Nasaruddin Umar/Okezone

Borneo FC menang 3-1 atas Tainan City di AFC Challenge League 2026-2027. (Foto: Instagram/borneofc.id)

SAMARINDA – Kemenangan impresif Borneo FC atas Tainan City di laga lanjutan Grup D AFC Challenge League (ACGL) 2026-2027 memberi akibat positif bagi kiprah sepak bola Tanah Air. Bertanding di Stadion Segiri, Samarinda, pada Rabu (21/10/2026) malam WIB, Pesut Etam sukses mengukuhkan kemenangan comeback dengan skor akhir 3-1.

Hasil manis ini sekaligus menyegel status Borneo FC sebagai juara Grup D dengan koleksi 6 poin sempurna dari dua laga. Kepastian tersebut secara otomatis meloloskan wakil Indonesia ini ke babak 8 besar (perempatfinal).

Peta persaingan di Grup D sendiri menyusut setelah wakil Filipina, One Taguig FC, mengundurkan diri akibat masalah lisensi finansial. Alhasil, persaingan grup hanya melibatkan tiga tim, ialah Borneo FC, Yangon United, dan Tainan City.

Dengan perolehan poin nan tak lagi terkejar oleh Yangon United maupun Tainan City nan sama-sama mengoleksi 0 poin, langkah anak asuh Mauro Jeronimo ke fase gugur dipastikan mulus tak tertandingi.

1. Suntikan Poin Koefisien bagi Liga Indonesia

Kemenangan comeback atas Tainan City ini memberikan suntikan perkiraan koefisien sebesar 0,825 poin bagi Liga Indonesia (Super League).

Borneo FC. (Foto: Instagram/borneofc.id)

Sebelum laga matchday kedua ini digelar, pembaharuan ranking AFC Men's Club Competitions mencatat Liga Indonesia berada di posisi ke-16 Asia (peringkat ke-9 Wilayah Timur) dengan 28.659 poin. Tambahan poin berbobot ini mendongkrak total koefisien Indonesia menjadi 29.484 angka.

Suntikan poin ini makin mengukuhkan tren positif kejuaraan domestik. Sebelumnya, kemenangan 2-0 Borneo FC atas Yangon United di matchday pertama turut mendongkrak posisi Liga Indonesia dari ranking 18 naik dua tingkat ke urutan 16 Asia.

Jakarta -

KPK tetap mendalami mengenai duit nan dikembalikan pihak Hercules senilai Rp 800 juta diduga pemberian dari PT Summarecon Agung Tbk. KPK menelusuri maksud pemberian duit tersebut.

"Kami tetap dalami soal itu (maksud pemberian uang). Karena memang info nan kami dapatkan bahwa duit itu diberikan dari PT SMC kepada kerabat HC berangkaian dengan pengamanan, ataupun pengelolaan lahan-lahan PT SMC di wilayah Kabupaten Bogor," jelas Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (21/10/2026).

Di sisi lain, Budi menyampaikan bahwa duit itu diduga memang mengenai dengan lahan nan ada di Kabupaten Bogor. Lahan itu berada dalam satu kawasan.

"Jadi memang dalam satu area ini awalnya ada dugaan sengketa lantaran ada beberapa penduduk nan menyatakan mempunyai sertifikat tanah dari sebagian tanah nan dikelola oleh PT SMC nan kemudian mengusulkan tutup blokir ke Kantah Bogor," ungkap Budi.

"Kemudian pada prosesnya PT SMC melakukan dugaan penyuapan kepada oknum di Kementerian ATR/BPN untuk membuka blokir itu, sehingga proses HGB (Hak Guna Bangunan)-nya bisa berlanjut," lanjutnya.

Sejauh ini, kata Budi, uang-uang nan diberikan tersebut diduga mengenai dengan proses pengelolaan dan pengamanan lahan tersebut.

"Ya untuk pengelolaan lahan itu, salah satunya pengamanan," jelas Budi.

KPK sebelumnya menyampaikan menerima penyerahan duit dari kuasa norma Hercules Rosario de Marshal (HRM), mengenai pengelolaan lahan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. KPK mengungkapkan, duit nan diserahkan senilai Rp 800 juta.

"Hari ini interogator melakukan penyitaan peralatan bukti dalam corak duit tunai senilai Rp 800 juta dari kerabat NMB, kuasa norma dari HRM," jelas Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (15/10).

"Uang tersebut diserahkan oleh kuasa hukumnya kepada penyidik, di gedung Merah Putih KPK," lanjutnya.

Budi menjelaskan, duit itu diduga merupakan pemberian dari pihak Summarecon kepada Hercules. Uang itu diduga mengenai dengan pengurusan pembukaan blokir dan pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk.

"Uang dimaksud diduga merupakan duit nan diterima oleh kerabat HRM dari PT SMC, berangkaian dengan pengelolaan lahan di wilayah Bogor dan permintaan dari PT SMC untuk melakukan pembukaan blokir dan pengurusan HGB-nya diduga terjadi tindak pidana korupsi penyuapan kepada oknum di lingkungan Kementerian ATR/BPN," terang Budi.

Dia menjelaskan, duit nan telah diserahkan tersebut pun sekarang telah disita. Dia juga mengatakan, pengembalian duit ini merupakan sikap kooperatif support terhadap pemberantasan korupsi.

"Penyerahan duit nan diduga mengenai dengan perkara kepada interogator untuk kemudian dilakukan penyitaan, tentunya sebagai salah satu corak sikap kooperatif dan dukungannya kepada proses penegakan norma guna mengungkap bangunan perkara ini secara utuh," kata Budi.

"Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak nan terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi nan dilakukan KPK," pungkasnya.

(dcom/dcom)

Kabar terbaru datang dari pengusutan kasus markas judi online (judol) di rumah dinas TNI yang berada di Kompleks Perumahan Angkatan Darat Cijantung, Jakarta Timur. Seorang perwira TNI sekarang telah ditetapkan tersangka.

Dalam kasus ini, ada 11 orang penduduk sipil nan telah diamankan. Dari rangkaian penyelidikan terungkap keterlibatan perwira TNI berjulukan Letkol (Inf) Arman dalam markas judol tersebut.

Letkol Arman Tersangka

Polisi Militer Komando Daerah Militer (Pomdam) Jaya kemudian menetapkan tersangka buntut rumah dinas TNI di Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Cijantung, Jakarta Timur, nan dijadikan markas gambling online. Letkol (Inf) Arman ditetapkan sebagai tersangka atas penyewaan rumah dinas tersebut.

"Sudah, sudah tersangka. Sekarang tetap dalam proses. Sudah kita tahan di Pomdam. Iya ada (unsur pelanggaran penyewaan rumah dinas)," ujar Danpomdam Jaya/Jayakarta Kolonel Cpm Unggul Wahyudi kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Unggul mengatakan oknum prajurit Letkol (Inf) Arman nan diketahui menjabat Kepala Seksi Intelijen Garnisun Tetap (Kasi Intel Gartap) 1/Jakarta itu juga telah ditahan di Pomdam. Sementara itu, Unggul menegaskan pihak nan menyewa rumah dinas tersebut adalah masyarakat sipil.

"Penyewa itu orang biasa (sipil), masyarakat," imbuhnya.

Terungkapnya markas judol itu berasal dari laporan penduduk sekitar. Mereka berprasangka adanya aktivitas mencurigakan di lokasi.

Video viral kasus tersebut diunggah akun IG @badanperwakilannetzen2. Dalam narasi unggahan disebutkan bahwa perekaman video itu terjadi pada Minggu (4/10) di kompleks KPAD Cijantung.

Dalam rekaman itu memperlihatkan sejumlah orang berada di dalam sebuah ruangan nan dipenuhi komputer. Perekam menduga ruangan itu digunakan untuk aktivitas gambling online.

Waktu Penyewaan Masih Didalami

Saat ini, TNI juga tetap menyelidiki sejak kapan rumah dinas tersebut disewakan sebagai markas judol.

"Untuk waktu penyewaan ini tetap dalam proses pemeriksaan di Pomdam Jaya," kata Kapendam Jaya Letkol Arh Noor Ishak saat dihubungi, Senin (12/10).

Noor Ishak menegaskan rumah dinas prajurit tidak boleh disewakan kepada pihak lain. Dia mengatakan tindakan menyewakan rumah dinas tersebut melanggar patokan nan berlaku.

"Iya betul, itu menyalahi aturan, lantaran rumah dinas prajurit tidak boleh disewakan," ujarnya.

(ygs/ygs)

Jakarta -

Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA-ITB) Pengurus Daerah Papua dan Papua Barat mendorong penguatan investasi, pengembangan sumber daya manusia (SDM) lokal, dan kerjasama multipihak. Hal tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan potensi mineral dan minyak dan gas bumi (migas) sebagai penggerak pembangunan berkepanjangan di Tanah Papua.

Hal tersebut menjadi konsentrasi Seminar Nasional bertema 'Potensi Mineral dan Migas sebagai Akselerator Pembangunan di Tanah Papua' nan diselenggarakan IA-ITB Papua dan Papua Barat di Jakarta, hari ini. Seminar ini mempertemukan unsur pemerintah pusat dan daerah, akademisi, pelaku industri, serta pemangku kepentingan lainnya untuk membahas strategi pengelolaan sumber daya alam nan memberikan faedah ekonomi dan sosial lebih luas bagi masyarakat Papua.

Ketua IA-ITB Papua dan Papua Barat, Hengky Rumbino mengatakan Papua mempunyai potensi sumber daya mineral dan migas nan besar, tetapi pemanfaatannya memerlukan perencanaan jangka panjang, support kebijakan, serta sinergi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat.

"Potensi mineral dan migas Papua kudu menjadi penggerak pembangunan nan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, kita perlu memastikan keberlanjutan investasi melangkah seiring dengan peningkatan kapabilitas SDM lokal, penguatan ekonomi daerah, dan pemerataan faedah pembangunan. Seminar ini menjadi ruang untuk merumuskan pendapat dan rekomendasi konkret bagi masa depan Papua," kata Hengky dalam keterangannya, Rabu (21/10/2026).

Menurut Hengky, keberlanjutan investasi menjadi salah satu aspek krusial dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Papua. Pengalaman investasi berskala besar, seperti aktivitas pertambangan PT Freeport Indonesia (PTFI) di Papua Tengah dan proyek gas Tangguh di Papua Barat menunjukkan peran industri mineral dan migas dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, serta mengembangkan sektor pendukung.

Namun, pengembangan investasi baru tetap menghadapi tantangan, antara lain keterbatasan infrastruktur, tingginya biaya logistik, kesiapan energi, dan kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal. Penguatan eksplorasi, kepastian berusaha, serta kebijakan nan mendukung investasi berkepanjangan menjadi bagian krusial dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam Papua.

Sementara itu, Direktur dan Executive Vice President Sustainable Development PTFI, Claus Wamafma menekankan potensi mineral dan migas Papua merupakan sumber daya strategis nan dapat mendukung pembangunan wilayah sekaligus memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. Namun, pengelolaannya perlu mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, tata kelola, serta penghormatan terhadap kearifan lokal.

"Pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berbincang tentang besarnya potensi mineral alias nilai investasi, tetapi juga gimana kehadiran industri bisa menciptakan faedah nyata dan berkepanjangan bagi masyarakat. Di PTFI, aktivitas pertambangan turut menggerakkan beragam sektor ekonomi melalui pembuatan lapangan kerja, shopping lokal, kemitraan dengan UMKM, penguatan rantai pasok, serta kontribusi fiskal bagi wilayah dan negara," kata Claus.

Claus menjelaskan aktivitas pertambangan PTFI juga mendorong peningkatan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pengembangan industri hilir di dalam negeri. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat rantai industri nasional sekaligus memperluas faedah ekonomi dari pengelolaan sumber daya mineral.

Ia menambahkan, keberadaan sumber daya mineral nan terukur menjadi salah satu landasan krusial bagi perencanaan operasi dan investasi jangka panjang. Kepastian investasi diperlukan untuk mendukung keberlanjutan aktivitas industri, sekaligus memastikan kontribusi ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat terus diberikan secara bertanggung jawab.

"Kepastian investasi jangka panjang perlu melangkah seiring dengan pengelolaan sumber daya alam nan bertanggung jawab. Pemerintah, akademisi, bumi usaha, masyarakat adat, dan generasi muda mempunyai peran krusial untuk memastikan potensi nan dimiliki Papua dapat memberikan faedah nan semakin luas bagi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan," kata Claus.

Selain penguatan investasi, seminar ini juga menyoroti pentingnya peningkatan partisipasi masyarakat Papua dalam industri mineral dan migas. Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan kompetensi nan sesuai dengan kebutuhan industri diperlukan untuk memperluas kesempatan kerja serta mendorong keterlibatan tenaga kerja dan pelaku upaya lokal dalam aktivitas eksplorasi, produksi, pengolahan, hingga hilirisasi.

Di sektor migas, penguatan eksplorasi dan produksi, support infrastruktur, serta keterlibatan badan upaya milik wilayah melalui skema participating interest turut menjadi perhatian. IA-ITB Papua dan Papua Barat juga mendorong pembahasan mengenai peningkatan faedah finansial bagi wilayah penghasil untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui seminar ini, IA-ITB Papua dan Papua Barat berambisi perbincangan antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat dapat menghasilkan rekomendasi nan aplikatif bagi pengelolaan potensi mineral dan migas di Tanah Papua.

"Keberhasilan pembangunan tidak semata diukur dari besarnya investasi alias produksi sumber daya alam, tetapi juga dari semakin banyaknya masyarakat Papua nan memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan berperan-serta dalam aktivitas ekonomi. Kami berambisi pendapat nan lahir dari seminar ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat pembangunan Papua nan inklusif dan berkelanjutan," pungkas Hengky.

Sementara itu, Ketua Panitia Seminar Nasional IA ITB Papua dan Papua Barat Paul Antoh mengatakan penyelenggaraan Seminar Nasional dilakukan di Jakarta untuk lebih mengkoordinasi dan bersinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Langkah ini dilakukan untuk mendorong percepatan pembangunan di Tanah Papua nan selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

(prf/ega)

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan ancaman peningkatan kerentanan terhadap kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di Indonesia. Akibat berkurangnya tutupan awan dan terbatasnya curah hujan di sejumlah wilayah di Indonesia.

Disebutkan, kondisi ini akibat kejadian suasana El Nino nan sangat kuat dan indeks Indian Ocean Dipole (IOD) positif.

Peta Fine Fuel Moisture Code nan dirilis BMKG juga menunjukkan, nyaris seluruh wilayah di Indonesia ditutupi indeks warna Merah nan menunjukkan tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah Sangat Tinggi. Peta ini dirilis BMKG pada hari ini, Rabu (21/10/2026) dan bertindak untuk besok, Kamis (22/10/2026).

Citra Satelit Himawari-9 IR Enhanced nan dirilis BMKG hari ini menunjukkan suhu puncak awan nan didapat dari pengamatan radiasi pada panjang gelombang 10.4 mikrometer nan kemudian diklasifikasi dengan pewarnaan tertentu. Tampak warna hitam alias biru nan berfaedah tidak terdapat pembentukan awan nan banyak (cerah). Semakin dingin suhu puncak awan, ditunjukkan warna mendekati jingga hingga merah, artinya ada pertumbuhan awan nan signifikan dan berpotensi terbentuknya awan Cumulonimbus.

Ribuan Hektare Lahan Terbakar Belum Dapat Dipadamkan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sendiri mencatat, per hari ini ada 1.006 kali kejadian karhutla nan melanda wilayah di Indonesia.

Tercatat per hari Selasa (20/10/2026), ada 983,34 hektare (ha) lahan nan jadi sasaran penanganan pemadaman karhutla. Dari nomor itu, karhutla di 502,08 ha sudah dipadamkan, dan tetap ada 481,26 ha belum padam. Data ini adalah mencakup total enam provinsi prioritas penanganan karhutla tahun 2026. Yaitu di Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Riau (penyebutan berasas urutan paling luas).

Sementara, kejadian karhutla di luar enam provinsi tersebut per 20 Oktober 2026 tercatat sekitar 1.044,08 ha. Di mana, luasan nan sudah dapat dipadamkan baru sekitar 44,08 ha.

Di saat bersamaan, BNPB merujuk pantauan Sipongi mencatat, per hari ini pukul 17.43 WIB, ada 6.563 titik panas (hotspot), dengan luas lahan terbakar dalam 24 jam terakhir mencapai 1.024,33 ha.

Disebutkan, di enam provinsi, kebakaran di 723,25 ha lahan sudah dipadamkan. Data ini adalah akumulasi enam provinsi. Tercatat, wilayah paling banyak terbakar ada di Kalimantan Tengah (44%), disusul Sumatra Selatan dengan porsi 39%.

Lalu gimana kualitas udara hari ini?

BNPB mencatat kualitas udara di Riau hari ini kategori Tidak Sehat dengan jarak pandang hanya 5 km.

Sementara, kualitas udara di Jambi, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Barat hari masuk kategori Sangat Tidak Sehat. Dengan jarak pandang berkisar 0,1-8 km.

Dan, kualitas udara di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan masuk kategori Berbahaya. Dengan jarak pandang 0,2-0,7 km di Kalimantan Tengah dan tak sampai 5 km di Kalimantan Selatan.

Untuk mengetahui pembaruan Indeks Standar Pencemar Udara di Indonesia dapat dipantau di situs ISPU Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH.

Update hari ini pukul 17.56 WIB, tampak pada peta di situs tersebut sebaran titik-titik hitam tersebar di Kalimantan, Jambi, dan Sumatra Selatan, menunjukkan kualitas udara Berbahaya dengan indeks ISPU melampaui 300.

Pemanfaatan Dry Ice Akibat Awan Hujan Minim

Di sisi lain, di tengah tetap minimnya pembentukan awan hujan, BMKG berbareng seluruh unsur mengenai seperti TNI, BNPB, Kemenhut, Kemenhan, dan BRIN mengimplementasikan penyemaian dry ice alias es kering melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Namun ditegaskan, OMC melalui penyemaian dry ice merupakan bagian dari rangkaian penanganan karhutla, bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi kebakaran maupun kabut asap.

"Upaya ini perlu melangkah beriringan dengan pemadaman di darat, patroli, penegakan hukum, serta keterlibatan masyarakat dan organisasi nonpemerintah dalam mencegah dan memadamkan kebakaran," ujar Teuku Faisal.

(dce/dce) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Industri keramik nasional menghadapi tekanan akibat gangguan pasokan gas nan membikin biaya produksi meningkat. Kondisi ini berpotensi menghalang sasaran Indonesia untuk menjadi produsen keramik terbesar keempat dunia, menggeser Vietnam.

Menteri Perindustrian (Menperin) M Sarmuji mengatakan, industri keramik nasional mempunyai keahlian memproduksi nyaris seluruh jenis keramik. Namun, kepastian pasokan dan nilai gas nan kompetitif tetap menjadi persoalan nan perlu diselesaikan pemerintah.

"Misalkan tentang kesiapan gas dengan nilai industri nan bisa kompetitif, itu juga menjadi masalah nan kudu kita koordinasikan," kata Sarmuji saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Menurutnya, pemerintah bakal memperjuangkan kepastian pasokan agar industri dapat memperkirakan proses produksi, sekaligus memastikan nilai gas tetap kompetitif.

"Pertama, ada kepastian suplai gas agar bisa memperkirakan proses produksinya. Kedua, tentu nilai kudu kompetitif nan tetap bisa diambil oleh industri untuk tetap bisa berjalan," ujarnya.

Selain persoalan gas, pemerintah juga memperketat perlindungan industri keramik dalam negeri dari serbuan produk impor. Sarmuji menyebut produk keramik asal China telah dikenai bea masuk anti dumping (BMAD), sementara dugaan praktik serupa dari India bakal diteliti lebih lanjut.

"Jadi jika itu diteliti rupanya kelak mereka melakukan politik dumping, ya kita bakal usulkan agar mereka dikenai tarif sesuai dengan politik dumping nan mereka lakukan," tutur dia.

Sarmuji menegaskan, pemerintah hanya bakal mempertimbangkan relaksasi impor untuk jenis keramik nan belum bisa diproduksi di dalam negeri.

"Produk nan memang bisa diproduksi dalam negeri, tentu kita bakal perlindungan semaksimal mungkin," ucapnya.

Di tengah upaya perlindungan tersebut, industri keramik Indonesia sukses naik ranking dari posisi ketujuh menjadi kelima sebagai produsen keramik terbesar dunia.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) Edy Suyanto mengungkapkan, gangguan pasokan gas sejak September hingga Oktober membikin nilai gas nan dibayar industri meningkat menjadi rata-rata US$11 per MMBtu.

Padahal, berasas Kepmen ESDM Nomor 281.K Tahun 2026, rata-rata nilai gas bagi industri keramik penerima Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) diperkirakan berada di kisaran US$8-US$8,5 per MMBtu. Adapun volume nan dialokasikan baru memenuhi sekitar 73% dari total kebutuhan industri.

"Sehingga hari ini nilai gas rata-rata nan kudu kami bayar di bulan Oktober ini mencapai US$11 per MMBtu. (Angka) itu naik di atas 50% loh dari nilai HGBT. Tentu itu bakal mengusik dan mengganggu daya saing," kata Edy dalam kesempatan nan sama.

Dia menilai, izin nan telah diterbitkan pemerintah sebenarnya sudah memadai. Namun, penerapan dan pengawasan pasokan gas perlu diperkuat.

"Produk regulasinya sudah sangat baik, Kepmen ESDM 281.K Tahun 2026, hanya implementasinya saja nan perlu diawasi," ujarnya.

ASAKI pun mengusulkan tiga langkah, ialah mempercepat tanggungjawab pasokan gas untuk kebutuhan domestik alias Domestic Market Obligation (DMO), memberikan izin impor gas kepada PGN jika pasokan kurang, serta meningkatkan prioritas industri keramik dalam alokasi gas.

Edy mengatakan, kenaikan ranking industri keramik Indonesia tidak lepas dari kebijakan anti dumping dan pengetatan SNI impor nan membantu meningkatkan utilisasi produksi.

Kapasitas terpasang industri keramik nasional pada 2026 mencapai 686 juta meter persegi. ASAKI memperkirakan utilisasi meningkat dari 73% pada 2025 menjadi 75% pada 2026, setara produksi sekitar 510 juta meter persegi.

Jika pasokan gas lancar, Indonesia berkesempatan menyalip Vietnam dan naik ke posisi keempat dunia.

"Sehingga tahun depan mungkin kita bukan nomor 5 nih, bisa nomor 4 bumi mengalahkan Vietnam," tuturnya.

Di sisi lain, ASAKI menyiapkan ekspansi tahap kedua pada 2026-2028 dengan tambahan kapabilitas 110 juta meter persegi. Investasi nan disiapkan mencapai sekitar Rp12 triliun dan diperkirakan menyerap 7.000-7.500 tenaga kerja baru.

Karena itu, ASAKI menilai kepastian pasokan gas menjadi kunci agar ekspansi industri melangkah dan memberikan akibat ekonomi lebih luas.

"Hari ini kesimpulannya satu: berikan kami gas, kami bakal ciptakan multiplier effect, kita bakal serap tenaga kerja. Itu aja teman-teman," pungkas dia.

(wur) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sasaran investasi sebesar Rp69,1 triliun di area ekonomi unik (KEK) bisa dicapai pada 2026. Menurutnya, sasaran ini tetap bisa dicapai meski sebenarnya realisasi investasi baru mencapai 67% pada kuartal III-2026.

Menurut Airlangga, sasaran itu bisa tercapai lantaran saat ini pelaku upaya pada dasarnya tengah melakukan pengembangan di area ekonomi khusus. Saat ini, proses pembangunan area ekonomi unik itu tetap berjalan. Sehingga, realisasi investasi berpotensi meningkat pada kuartal IV-2026 dengan pembangunan tersebut.

"(Realisasi investasi di) KEK mencapai 67% sampai kuartal III-2026, harapannya bisa mencapai 100% di kuartal IV-2026 lantaran semua kan sedang dalam progres pembangunan," ujar Airlangga kepada awak media di kantornya, Rabu (21/10/2026).

Dikonfirmasi secara terpisah, Ketua Aliansi KEK Indonesia Didik Purbadi mengatakan sebenarnya beberapa wilayah saat ini tengah mempunyai rencana untuk ekspansi area ekonomi khusus.

Menurutnya, pertumbuhan keahlian area ekonomi unik di sektor industri, pariwisata dan pendidikan juga terjadi dengan pesat. Misalnya, area ekonomi unik Kendal mempunyai realisasi investasi Rp14,25 triliun pada 2025. Angka ini melampaui sasaran Rp8,36 triliun.

"Kawasan ekonomi unik Kendal itu sangat sigap sekali dan pertumbuhan ekonominya tertinggi di Jawa Tengah tiga tahun terakhir. Investor sudah antre," ujar Didik.

Namun, dia menilai tetap banyak tantangan nan dihadapi oleh pelaku upaya di area ekonomi khusus. Padahal, mereka mempunyai rencana ekspansi alias pengembangan di area ekonomi khusus. Adapun, salah satu tantangannya adalah tidak sinkronnya info antara kementerian hingga pemerintah daerah. Salah satu nan tidak sinkron adalah perubahan tata ruang.

Misalnya, ada wilayah nan ditetapkan sebagai lahan baku sawah dan lahan sawah dilindungi. Padahal, itu sebelumnya tidak termaktub dalam Rencana Detail Tata Ruang. Namun, wilayah itu ditetapkan sebagai lahan baku sawah melalui keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Bahkan tata ruang regionalnya tuh tidak ada lahan sawah dilindungi, tiba-tiba dengan keputusan menteri itu area nan tadinya tidak ada tiba-tiba ada. Padahal riilnya bukan menjadi lahan untuk lahan baku sawah misalkan gitu," ujarnya.

Realisasi investasi di area ekonomi unik mencapai Rp46 triliun pada Januari-September 2026. Angka ini baru setara 67% dari sasaran investasi Rp69,1 triliun pada 2026.

Adapun, realisasi investasi hingga kuartal III-2026 mengalami penurunan sebesar 9,09% secara tahunan alias year-on-year jika dibandingkan dengan periode nan sama pada tahun sebelumnya. Berdasarkan info pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Evaluasi Kinerja KEK tercatat capaian realisasi investasi Rp50,6 triliun hingga triwulan III-2025.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Prabowo Subianto menyutujui usulan Dewan Ekonomi Nasional dalam kajian arti korupsi. Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kajian itu mengubah penafsiran arti korupsi dari menitikberatkan kerugian negara menjadi penyuapan.

Kementerian Keuangan mewaspadai akibat rambatan jika MSCI menurunkan pengelompokkan pasar modal Indonesia. Risiko ini tak hanya menakut-nakuti arus modal asing, tetapi juga bisa menekan rupiah dan memperlebar defisit APBN.

Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Rabu, 21/10/2026) berikut ini.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto pada hari ini mengadakan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10/2026), dalam rangka dua tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih.

Pada kesempatan ini, Presiden Prabowo kembali menegaskan bahwa pemerintah bakal menyelamatkan kekayaan bangsa dan rakyat Indonesia. Selama ini, menurutnya banyak kekayaan Indonesia nan lari ke luar negeri, apalagi dengan langkah dan praktik terlarangan seperti penyelundupan.

Oleh lantaran itu, menurutnya tak ada langkah lain selain kudu menyelamatkannya. Dia pun mengibaratkan sumber daya alam ini sebagai darah. Bila "darah" ini bocor, tak mungkin negara kita selamat.

"Saudara-Saudara, kita menerima mandat dari rakyat, dalam situasi dan waktu nan memaksa kita untuk menghadapi tantangan-tantangan alias kesulitan, kita tidak bisa lagi menghadapinya dengan terlalu naif alias berupaya menyenangkan orang lain," tuturnya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

"Kita dipaksa sekarang untuk memilih menghadapi kesulitan menghadapi kenyataan, nan intinya adalah menyelamatkan kekayaan bangsa dan rakyat Indonesia alias kita meneruskan sistem, nan mengakibatkan kekayaan Indonesia diambil ke luar negeri tahun demi tahun, melalui segala praktik-praktik nan saya anggap penipuan, bangsa kita ditipu, rakyat kita ditipu pemerintah kita ditipu, para mahir norma para mahir pidana, bakal membenarkan, coba apakah ada pemimpin politik alias mahir norma nan bakal berdiri dan mengatakan bahwa penyelundupan itu bukan pelanggaran?" paparnya di hadapan Kabinet Merah Putih.

"Penyelundupan adalah seumpama menikam bangsa kita, menikam badan kita. Penyelundupan adalah upaya untuk membunuh ekonomi kita, membunuh ekonomi kita artinya membunuh bangsa kita, penyelundupan ke dalam apakah berupa penyelundupan narkotika, apakah berupa penyelundupan barang-barang nan bakal membikin pabrik-pabrik kita tutup, alias penyelundupan ke luar," tuturnya.

"Harta kekayaan kita diselundupkan, timah kita, emas kita, batu bara kita diselundupkan, kayu kita diselundupkan, BBM kita nan disubsidi diselundupkan, pupuk nan disubsidi diselundupkan, gimana bisa ada nan mengatakan bahwa sistem nan mengizinkan penyelundupan jalan terus boleh kita pertahankan," ucapnya.

"Inti nan mau saya sampaikan dan sering saya sampaikan kita sekarang berada dalam kondisi kudu survival, kita kudu bertahan, kita kudu menyelamatkan kekayaan kita, kekayaan kita, sumber alam kita, itu adalah seumpama darah kita. Kalau darah kita bocor terus tidak mungkin badan kita selamat," tandasnya.

(wia) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Industri keramik Indonesia sukses naik ranking menjadi produsen keramik terbesar kelima dunia, dari sebelumnya berada di posisi ketujuh. Capaian ini didukung kebijakan perlindungan industri dalam negeri, mulai dari pengenaan bea masuk anti dumping hingga pengetatan impor.

Menteri Perindustrian (Menperin) M Sarmuji mengatakan, industri keramik nasional mempunyai keahlian untuk memproduksi nyaris seluruh jenis keramik, selain produk nan sangat khusus. Namun, industri tetap memerlukan support pemerintah, terutama mengenai kepastian pasokan gas dan perlindungan dari serbuan produk impor.

"Berita gembiranya, industri keramik kita berkembang sangat baik. Hampir semua jenis keramik bisa diproduksi, selain nan sangat unik ya. Jadi kita punya kapasitas, keahlian untuk memproduksi jenis keramik nan sangat banyak," kata Sarmuji saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Menurutnya, pemerintah terus memperketat keran impor melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan kebijakan lainnya. Pemerintah juga membuka kesempatan pengenaan bea masuk anti dumping terhadap produk impor nan terbukti melakukan praktik banting nilai tidak sehat.

Industri Keramik RI Bidik Posisi Keempat Dunia

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) Edy Suyanto mengungkapkan, kenaikan ranking Indonesia menjadi produsen keramik terbesar kelima bumi tercatat dalam publikasi Ceramic World Review, terbitan Italia nan memuat ranking industri keramik global.

Indonesia sekarang berada di posisi kelima, di bawah China, India, Brasil, dan Vietnam.

Edy menilai, pencapaian tersebut tidak terlepas dari support kebijakan pemerintah, khususnya pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan pengetatan SNI impor. Kebijakan tersebut dinilai efektif meningkatkan utilisasi industri keramik dalam negeri.

"Menurut kami sangat efektif sehingga kami bisa meningkatkan utilisasinya," kata Edy dalam kesempatan nan sama.

Dia menyebut utilisasi industri keramik Indonesia justru menunjukkan tren peningkatan ketika sejumlah negara lain mengalami penurunan.

Kapasitas terpasang industri keramik nasional pada 2026 mencapai 686 juta meter persegi. ASAKI memperkirakan utilisasi produksi meningkat dari 73% pada 2025 menjadi 75% pada 2026, setara produksi sekitar 510 juta meter persegi.

Dengan pasokan gas nan lancar, Edy optimistis Indonesia berkesempatan menggeser Vietnam dari posisi keempat bumi pada tahun depan.

"Sehingga tahun depan mungkin kita bukan nomor 5 nih, bisa nomor 4 bumi mengalahkan Vietnam," ujarnya.

Untuk mendukung pertumbuhan tersebut, industri keramik juga menyiapkan ekspansi tahap kedua pada 2026-2028 dengan tambahan kapabilitas 110 juta meter persegi. Investasi nan dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp12 triliun dan berpotensi menyerap 7.000-7.500 tenaga kerja baru.

ASAKI juga memperkirakan permintaan keramik dapat meningkat seiring program pembangunan perumahan pemerintah. Jika program 3 juta rumah pada 2027 terealisasi dengan dugaan rumah jenis 36, kebutuhan keramik diperkirakan mencapai 108 juta meter persegi.

Menurut Edy, tambahan permintaan tersebut berpotensi mendorong utilisasi industri dari sasaran 75% menjadi 90%.

"Artinya industri keramik ini saatnya menyiapkan diri untuk investasi terus, didukung sama program beliau," katanya.

Meski demikian, dia menegaskan kepastian pasokan gas tetap menjadi aspek krusial untuk menopang ekspansi, meningkatkan produksi, dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

"Jadi kita berikan bukti bahwa begitu izin kebijakannya tepat, produk dalam negeri dilindungi, industri keramik terlindungi dari praktik dumping nan tidak fair dari China, industri pasti bakal bertumbuh," pungkasnya.

(wur) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim memutuskan bahwa penggunaan aplikasi navigasi Waze dilarang bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) Malaysia. Ditegaskannya bahwa aplikasi tersebut merupakan produk Israel.

Merujuk media sosial resmi Kantor PM Malaysia @malaysiapmo dan akun Anwar @anwaribrahim_my kebijakan ini dikeluarkan demi melindungi info pemerintah dan info pribadi pengguna dari ancaman nan mengenai dengan rezim Israel. Waze Mobile Ltd, ujarnya, beraksi berasas norma Israel.

"Informasi sensitif pemerintah dan info pribadi masyarakat kudu dilindungi agar tidak dimanfaatkan oleh rezim Israel untuk menakut-nakuti keamanan serta kedaulatan negara," kata instansi Anwar dikutip Rabu (21/10/2026).

Malaysia juga mengimbau seluruh masyarakat Malaysia untuk beranjak ke aplikasi pengganti lokal, seperti TuJu. Ia mempertimbangkan agunan keamanan serta perlindungan info pribadi nan ditawarkan.

"Pemerintah MADANI berkeinginan menutup segala celah nan dapat dimanfaatkan oleh rezim Israel demi menjamin keamanan negara dan rakyat," ujarnya lagi.

(sef/sef) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa rekomendasi penyempurnaan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) tidak menghapus kerugian finansial negara dari rumusan tindak pidana korupsi dan Pasal 2 serta Pasal 3 UU Tipikor/Pasal 603 dan 604 KUHP tetap dipertahankan.

Rekomendasi DEN berfokus pada dua hal. Pertama, memperjelas unsur pembuktian agar penegakan norma lebih pasti, objektif, dan konsisten. Kedua, memperluas jangkauan pemberantasan korupsi melalui mengambil delik-delik dalam United Nations Convention against Corruption (UNCAC) nan belum diatur dalam norma nasional.

Rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada 20 Oktober 2026, dengan tujuan menciptakan kepastian hukum, memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nan berkelanjutan.

Klarifikasi atas Pernyataan mengenai Unsur Kerugian Negara

Dalam keterangan kepada media usai pertemuan dengan Presiden Prabowo, Luhut menyampaikan bahwa rumusan tindak pidana korupsi dalam UNCAC tidak menjadikan kerugian negara sebagai unsur delik. Pernyataan tersebut merupakan penjelasan mengenai standar internasional sebagai rujukan pembanding.

Pernyataan tersebut bukan usulan untuk mengubah arti korupsi dalam norma Indonesia, dan bukan usulan untuk menghapus kerugian negara sebagai unsur dalam tindak pidana korupsi.

Posisi DEN dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor/Pasal 603 dan Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetap dipertahankan. Pertanggungjawaban pidana dan pemulihan atas kerugian finansial negara tetap berlaku.
2. Yang disempurnakan adalah langkah membuktikan unsur-unsur tindak pidana tersebut, bukan keberadaan unsur kerugian negara.
3. Jangkauan pemberantasan korupsi justru diperluas melalui penambahan delik UNCAC nan belum diatur dalam norma nasional, antara lain penyuapan terhadap pejabat publik asing.

"Kerugian finansial negara tetap menjadi unsur dalam UU Tipikor, dan duit negara nan diselewengkan tetap kudu dikembalikan. nan kami usulkan adalah agar pembuktiannya jelas dan objektif, sehingga pelaku korupsi tidak lolos, dan seseorang nan mengambil keputusan alias tindakan dengan itikad baik tidak dipidana tanpa dasar. Pada saat nan sama, kami mengusulkan penambahan delik baru agar jangkauan pemberantasan korupsi semakin luas," ujar Luhut.

Kepastian Hukum sebagai Prasyarat Pertumbuhan

Di tengah upaya pemerintah mempercepat aliran investasi dan menjaga momentum pertumbuhan, kepastian norma merupakan prasyarat nan tidak dapat ditawar. Studi Freedom and Prosperity Indexes 2025, nan mengolah info 164 negara selama tiga dekade, menunjukkan bahwa penerapan rule of law mempunyai hubungan paling kuat dengan kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, lebih kuat dibandingkan kebebasan ekonomi maupun kebebasan politik.

Penegakan norma pemberantasan korupsi hingga sekarang dinilai tetap menimbulkan ketidakpastian dan belum sepenuhnya efektif. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah perkara korupsi menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat dan mendapat sorotan internasional. Di sisi lain, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia condong stagnan. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembenahan kerangka norma pemberantasan korupsi.

Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, namun mengambil standar konvensi tersebut ke dalam norma nasional belum menyeluruh. Salah satu contohnya adalah belum diaturnya tindak pidana penyuapan terhadap pejabat publik asing (bribery of foreign public officials).

"Kepastian norma adalah salah satu prasyarat utama pertumbuhan ekonomi, dan info lintas negara selama tiga dasawarsa secara konsisten menunjukkan perihal itu. Penyempurnaan UU Tipikor bukan untuk melemahkan pemberantasan korupsi, melainkan untuk memastikan penegakannya pasti, adil, dan selaras dengan standar internasional," tegas Luhut.

Penyempurnaan UU Tipikor juga merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 142/PUU-XXII/2024 dan Nomor 28/PUU-XXIV/2026. MK menilai penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor saat ini menimbulkan ketidakkonsistenan bagi abdi negara penegak hukum, serta meminta pembentuk undang-undang memprioritaskan kajian komprehensif dan membuka kesempatan perumusan ulang kedua pasal tersebut.

Empat Pokok Rekomendasi DEN

Berdasarkan hasil studi DEN serta obrolan dengan beragam pakar, akademisi, dan tokoh antikorupsi, rekomendasi DEN mencakup empat hal:

1. Penyempurnaan rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor serta Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP.
2. Penambahan ketentuan policy judgment rule alias business judgment rule, sehingga kebijakan dan keputusan upaya nan diambil dengan itikad baik dan sesuai prosedur mendapat perlindungan sebagaimana praktik internasional.
3. Adopsi delik-delik UNCAC nan belum diatur dalam norma nasional, antara lain penyuapan terhadap pejabat publik asing.
4. Penyusunan omnibus law finansial negara untuk memberikan kepastian mengenai status kekayaan negara.

Adapun ketentuan policy judgment rule alias business judgment rule merujuk pada praktik internasional di Eropa dan yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain Putusan Nomor 130 PK/Pid.Sus/2013 dan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020. Perlindungan hanya diberikan andaikan pengambil keputusan beritikad baik, mengikuti prosedur nan berlaku, dan bebas dari tumbukan kepentingan. Dengan demikian, penyelewengan, suap, dan perbuatan nan menguntungkan diri sendiri tidak dilindungi oleh ketentuan ini.

Rekomendasi DEN telah didiskusikan berbareng perwakilan Kementerian Hukum, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, serta tokoh antikorupsi, termasuk para mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Seluruh pihak berpandangan bahwa pemberantasan korupsi kudu terus diperkuat dengan memastikan kepastian dan keadilan dalam penegakannya.

DEN bakal terus mencermati perkembangan rumor ini dan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Presiden agar ekonomi Indonesia tetap tumbuh, pemberantasan korupsi melangkah makin efektif dan tepat sasaran, serta kepentingan nasional senantiasa terlindungi.

"Kepastian norma diperlukan bukan hanya untuk memberikan rasa kondusif bagi pelaku upaya dan mendorong perekonomian, tetapi juga untuk memastikan penegakan norma mencapai tujuan akhirnya, ialah memberikan kemanfaatan nan nyata, proporsional, dan setara bagi seluruh masyarakat," pungkas Luhut.

(wur/wur) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Fuad Bawazier, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, memproyeksikan perombakan (reshuffle) di Kabinet Merah Putih tetap bakal bersambung dalam waktu dekat.

Hal itu dinilai relevan dalam mengisi kekosongan jabatan, serta menyesuaikan dinamika keahlian para personil kabinet.

Fuad Bawazier nan juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan periode 1998 ini mengungkapkan bahwa sinyal perombakan jejeran menteri terlihat dari adanya dinamika keahlian serta pertimbangan posisi di tingkat kementerian.

Ia menilai perombakan jejeran kabinet merupakan perihal nan logis untuk dilakukan demi menjaga efektivitas serta keberlanjutan roda pemerintahan secara menyeluruh.

"Saya rasa ini bakal berlanjut, kan tetap ada ya ada menteri nan enggak tahu ke mana lagi perginya gitu. Ya kan itu mesti di-reshuffle," ungkap Fuad dalam Podcast Cuap Cuap Cuan CNBC Indonesia, dikutip Rabu (21/10/2026).

Selain aspek penyesuaian kinerja, Fuad pun menyebut, adanya menteri nan telah mendapatkan promosi kedudukan menjadi Menteri Koordinator (Menko), namun kemudian posisi menteri di bawahnya itu kemungkinan bakal diganti.

"Nah ada lagi kayanya nan sudah ada Menko, katanya mungkin menterinya bakal diganti. Diganti orang lain kemungkinannya kan begitu, lantaran ini udah diangkat jadi Menko," kata Fuad.

Seperti diketahui, belum lama ini, tepatnya pada 1 Oktober 2026, Presiden RI Prabowo Subianto merombak jejeran menteri kabinetnya.

Di tengah perombakan kabinet, Presiden Prabowo juga mengangkat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Sejak saat itu, Bahlil pun merangkap kedudukan Menko Hirilisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM.

Namun demikian, Fuad menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai perombakan susunan menteri sepenuhnya berada di bawah kewenangan dan kewenangan prerogatif Presiden. Tapi berasas kalkulasi logika dan pengamatannya, rotasi jejeran pejabat kementerian diperkirakan tetap bakal bergulir.

"Dan begitu-begitu, makanya tetap bakal bersambung (reshuffle), menurut feeling saya gitu ya. Itu kan semuanya urusannya Presiden, tapi logika saya tetap bakal bersambung ini terus," tutur Fuad.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menanggapi berita kemungkinan adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

Saat ditemui pada aktivitas pemberian support Pasang Baru Listrik (BPBL) di Muarabaru, Karawang, Jawa Barat, Kamis (15/10/2026), Bahlil pun mengatakan, "Reshuffle itu kewenangan prerogatif Bapak Presiden, ya. Jadi kita serahkan semuanya kepada Bapak Presiden. Oke."

(wia) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia -Bareskrim polri mengungkap dugaan tindak pidana perlindungan konsumen dalam produksi dan perdagangan beras fortifikasi nan tidak sesuai dengan klaim pada label kemasan. dalam kasus ini, 5 merek beras menjadi objek investigasi dengan total produksi perusahaan mencapai 2.500 ton selama april-agustus 2026.

Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia (Rabu, 21/10/2026) berikut ini.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan penghasilan ASN melalui Koperasi Desa Merah Putih baru sebatas wacana. Pihaknya tetap bakal membicarakan perihal ini dengan Kementerian Keuangan.

"Iya baru wacana. Kita bakal diskusikan dengan pejabat di kemenkop dan Kemenkeu," ungkap Ferry di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Ferry mengakui pihaknya nan mengusulkan rencana tersebut. Dia menawarkan koperasi bisa menjadi instrumen pembayaran penghasilan pegawai dan pensiun.

"Ooo itu redaksinya koperasi menawarkan untuk ikut pembayaran gaji. Tadi barusan saya bicara dengan Pak Menkeu (Menteri Keuangan) barusan kelak bakal dilakukan rapat bersama," bebernya.

Di tempat nan sama, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan sampai saat ini pembayaran penghasilan ASN tidak berubah, langsung dibayarkan langsung lewat kas negara.

"Gaji dibayarkan langsung dari kas negara," tegas dia.

(wur/wur) [Gambas:Video CNBC]