Focus

Membahas topik unik dengan komprehensif. Ditampilkan dalam beragam format nan ringan.

Sejumlah ibu di Kudus, Jawa Tengah, kembali mendatangi MilkLife Festival Keluarga Sehat pada 2026. Jika tahun lampau datang saat hamil, tahun ini mereka membawa buah hati untuk memantau tumbuh kembang sekaligus berkonsultasi soal kesehatan anak.

MilkLife Festival Keluarga Sehat 2026 digelar pada Sabtu (29/8) dan Minggu (30/8) di Alun-alun Simpang Tujuh Kudus. Festival nan memasuki penyelenggaraan ketiga ini mengusung tema "Jaga Generasi Emas Merdeka Lawan Stunting".

Program tersebut merupakan kerjasama Bakti Sosial Djarum Foundation dan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk memberikan edukasi kesehatan sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting.

Jennica Tiara (23), penduduk Desa Blimbing Kidul, Kecamatan Kaliwungu, Kudus, menjadi salah satu penduduk nan kembali datang ke pagelaran tersebut.

Tahun lalu, Jennica datang dalam kondisi mengandung untuk menjalani pemeriksaan ultrasonografi (USG). Tahun ini, dia kembali datang dengan membawa anaknya untuk berkonsultasi mengenai tumbuh kembang dan asupan makanan.

"Kalau tahun lampau ke sini untuk cek USG. Sedangkan di tahun ini saya tertarik datang untuk konsultasi perkembangan anak dan bertanya soal pemberian asupan makanan," kata Jennica kepada kumparan, Sabtu (29/8).

Sejak hamil, Jennica rutin memantau kondisi kehamilannya dan mengonsumsi masam folat. Menurut dia, perihal tersebut dilakukan untuk menjaga kehamilan hingga buah hatinya lahir dalam kondisi sehat.

Jennica menilai pagelaran tersebut memberikan faedah bagi masyarakat lantaran jasa pemeriksaan dan konsultasi dapat diakses secara gratis.

"Pengalaman datang dua kali (tahun lampau dan tahun ini, red) betul-betul bermanfaat, apalagi masuknya dan pemeriksaannya gratis. Harapannya Festival ini terus berkelanjutan," imbuhnya.

Pengalaman serupa dirasakan Vera Fitri Aprilia (34), penduduk Kelurahan Wergu Wetan, Kecamatan Kota, Kudus. Dia juga kembali datang setelah menghadiri pagelaran tersebut pada tahun lalu.

Kali ini, Vera memeriksakan kondisi anaknya, mulai dari tinggi badan, berat badan, hingga lingkar kepala.

"Saya cek tinggi badan anak, berat badan anak dan lingkar kepalanya. Alhamdulillah hasilnya normal. Dari petugasnya bilang jika tidak perlu kontrol ke master ahli anak," kata Vera.

Menurut Vera, Tenda Pelayanan Kesehatan nan tersedia di pagelaran memberikan jasa nan cukup lengkap. Layanan tersebut dapat dimanfaatkan mulai dari remaja, ibu hamil, ibu menyusui, hingga ibu nan sudah mempunyai anak.

"Mulai dari remaja, ibu hamil, ibu menyusui sampai mempunyai anak bisa dikonsultasikan di sini. Saran saya untuk penduduk Kudus segera datang ke sini, semuanya gratis," terangnya.

Vera memandang antusiasme masyarakat cukup tinggi. Dia mengatakan sejumlah stan pelayanan kesehatan dipenuhi penduduk nan mengantre untuk mendapatkan layanan.

"Semoga aktivitas seperti ini terus ada. Kalau bisa setahun jangan hanya sekali. Saya juga berterima kasih untuk Bakti Sosial Djarum Foundation nan sudah menggelar aktivitas berfaedah untuk masyarakat," ujarnya.

Hal serupa disampaikan Fitri Istikhomah (36), penduduk Desa Temulus, Kudus. Dia telah dua kali menghadiri MilkLife Festival Keluarga Sehat.

Fitri mengatakan kunjungan pertamanya tahun lampau memberinya pengetahuan mengenai kehamilan. Dia juga mendapatkan penjelasan mengenai hasil USG dari master dalam pagelaran tersebut.

"Tahun lampau saat ke sini saya dapat banyak pengetahuan. Selain itu, penyampaian soal hasil USG dari master di sini dengan master di tempat saya periksa jawabannya sama," jelasnya.

Menurut Fitri, pengetahuan nan diperolehnya membantu mempersiapkan diri menghadapi persalinan.

"Acara ini bagus dan semoga terus berkelanjutan. Untuk Bakti Sosial Djarum Foundation semoga semakin sukses," imbuhnya.

Layanan Kesehatan hingga Edukasi Keluarga

Dalam pagelaran tersebut, Tenda Layanan Kesehatan menyediakan edukasi dan konsultasi untuk beragam golongan masyarakat.

Bagi remaja dan calon pengantin, jasa mencakup skrining anemia, konsultasi master umum, konsultasi kesehatan jiwa dengan psikolog umum dan klinis, serta pemeriksaan triple eliminasi nan meliputi HIV, sifilis, dan hepatitis B.

Sementara bagi ibu nan mempunyai anak balita, tersedia jasa konsultasi mengenai tumbuh kembang anak dan konsultasi dengan dokter.

Festival juga diisi dengan sejumlah kegiatan, antara lain penganugerahan Desa Resik Sehat, lomba mewarnai TK, penganugerahan Ibu Belanja Pinter Gizine Bener, lomba Estafet Isi Piringku, serta beragam hiburan.

Sebelum pagelaran digelar, Bakti Sosial Djarum Foundation berbareng Pemkab Kudus juga menjalankan sejumlah program, seperti Aksi Rumah Resik Sehat (SIKAT) dan Belanja Pinter Gizine Bener (BPGB).

Rangkaian aktivitas bersambung pada Minggu (30/8) melalui Jalan Keluarga Sehat sejauh 2 kilometer, Senam Keluarga Sehat, dan aktivitas hiburan.

Focus

Membahas topik unik dengan komprehensif. Ditampilkan dalam beragam format nan ringan.

Focus

Membahas topik unik dengan komprehensif. Ditampilkan dalam beragam format nan ringan.

Ilustrasi.(Magnific)

SATUAN Reserse Narkoba Polres Sumedang, Jawa Barat, sukses menggagalkan upaya peredaran ribuan butir obat keras tertentu (OKT) di wilayah Jatinangor. Pelaku nan ditangkap merupakan seorang laki-laki berinisial RL yang sehari-hari berprofesi sebagai petugas bank keliling.

Kasat Reserse Narkoba Polres Sumedang, Ajun Komisaris Dadang Sutisna, mengungkapkan bahwa penangkapan ini bermulai dari penyelidikan intensif petugas mengenai dugaan peredaran obat terlarang di area Jatinangor. Dari tangan pelaku, polisi menyita ribuan butir obat keras siap edar.

"Barang bukti nan diamankan ada 3.000 butir Tramadol HCl 50 miligram dan 300 butir Trihexyphenidyl 2 miligram," ujar Dadang di Sumedang, Sabtu (29/8/2026).

Dadang menjelaskan, ribuan butir obat tersebut ditemukan petugas di dua tempat berbeda saat penggeledahan, ialah di saku busana pelaku serta di dalam bagasi jok sepeda motor Yamaha Aerox warna merah hitam nan digunakannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, RL mengakui bahwa seluruh obat-obatan tersebut adalah miliknya. Ia berencana mengedarkan peralatan haram tersebut di sekitar wilayah Jatinangor dengan memanfaatkan profesinya sebagai petugas bank keliling.

"Pelaku kesehariannya berprofesi sebagai bank keliling nan biasa melakukan penagihan kepada kreditur pribadinya. Barang bukti tersebut diakui milik pelaku dan siap diedarkan," tambahnya.

Atas perbuatannya, RL sekarang kudu mendekam di sel tahanan dan terancam jeratan norma berat. Polisi menerapkan Pasal 435 juncto Pasal 138 ayat (2) dan/atau Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pelaku terancam balasan pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda maksimal mencapai Rp5 miliar. Penangkapan ini menjadi bagian dari komitmen Polres Sumedang dalam memberantas peredaran narkoba dan obat keras nan berpotensi merusak masyarakat. (Ant/I-2)

Jakarta -

Transmart kembali menghadirkan program shopping irit Full Day Sale pada Minggu (30/8/2026). Pelanggan dapat menikmati beragam promo dan potongan nilai mulai dari toko buka hingga jam 10 malam.

Diskon nan diberikan juga bertindak untuk beragam produk di beragam wilayah, salah satunya Aneka Sepeda dengan potongan nilai 50+20%. Untuk di Pulau Jawa, nilai normal Aneka Sepeda ini adalah Rp 1.499.000 per unit, kemudian mendapatkan nilai promo menjadi Rp 1.299.000 per unit.

Namun bagi pengguna nan melakukan pembayaran menggunakan Kartu Kredit Bank Mega, Bank Mega Syariah, alias Bank Mandiri, maka dapat membawa pulang sepeda tersebut dengan nilai Rp 1.039.200 per unit.

Sementara untuk di luar Pulau Jawa, nilai normal Aneka Sepeda ini adalah Rp 1.599.000 per unit, kemudian mendapatkan nilai promo menjadi Rp 1.399.000 per unit.

Namun bagi pengguna nan melakukan pembayaran menggunakan Kartu Kredit Bank Mega, Bank Mega Syariah, alias Bank Mandiri, maka dapat membawa pulang sepeda tersebut dengan nilai Rp 1.119.200 per unit.

Perlu diingat, ada syarat dan ketentuan untuk mendapatkan potongan nilai produk tersebut, di mana tidak bertindak untuk pembelian partai besar dan minimal transaksi Rp 300 ribu.

Di luar itu, selama Transmart Full Day Sale tetap ada beragam promo menarik lainnya datang dengan potongan nilai hingga 50%+20% untuk beragam produk, mulai dari sembako, produk rumah tangga, furnitur, kosmetik, fesyen, hingga elektronik.

(hns/hns)

Pegolf Kevin Caesario Akbar(Dok.CGF)

PEGOLF Kevin Caesario Akbar mengukir sejarah dengan menjuarai Ciputra Golfpreneur Tournament 2026 di Damai Indah Golf BSD Course, Tangerang Selatan, Sabtu (29/8). Kevin menjadi pegolf Indonesia pertama nan keluar sebagai juara turnamen Asian Development Tour (ADT) tersebut pada penyelenggaraan jenis ke-11.

Kevin memastikan gelar juara setelah tampil konsisten sepanjang turnamen. Dia membukukan total 263 pukulan alias -25 di bawah par. Pada hari terakhir dia mencetak skor 63 alias -9 di bawah par, mencetak 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya membikin 1 bogey. Kevin unggul dua pukulan atas pegolf Singapura James Leow dan wakil Malaysia Khavish Varadan nan sama-sama finis dengan -23 di bawah par.

"Saya dedikasikan kemenangan ini untuk anak saya nan baru berumur dua separuh bulan dan istri saya," kata Kevin.

Atas keberhasilannya, Kevin berkuasa membawa pulang bingkisan US$26.250. Selama pertandingan, dia mengaku tidak terpikir bakal menang. Dia bermain seperti biasa, konsentrasi pada setiap pukulannya.

“Ketika tiba di hole terakhir, sebelum melakukan pukulan ketiga dan memandang papan klasemen, saya mulai berpikir jika ada kesempatan menang. Tapi saya memerlukan birdie di hole terakhir, dan alhmadulilah dapat birdie dengan putting dari jauh, jadi lumayan deg-degan,” ungkap Kevin. 

Kevin mengaku kemenangan tersebut terasa semakin spesial lantaran Ciputra Golfpreneur Tournament bukan arena nan asing baginya. Pasalnya, dia mengikuti turnamen itu ketika tetap berstatus junior. Sebelum merebut gelar tahun ini, Kevin juga sempat mencatatkan capaian sebagai Best Indonesian pada jenis sebelumnya.

"Saya tetap ingat pertama kali ikut turnamen ini ketika tetap junior. Saya diberi kesempatan untuk bermain dan itu menjadi pelajaran nan sangat berharga," ujarnya.

Persiapan menuju turnamen tahun ini dilakukan Kevin secara bertahap. Setelah mengikuti turnamen ADT di Malaysia pada Mei dan mendapatkan hasil nan kurang memuaskan, dia mengurangi aktivitas kompetitif untuk mendampingi istrinya nan ketika itu menantikan kelahiran anak pertama mereka.

Salah satu momen krusial dalam putaran final terjadi di hole 8 ketika Kevin mencetak eagle. Dia bisa memanfaatkan posisi bola nan menguntungkan dan memilih melakukan pukulan rolling menuju green.

"Saya sempat ragu dan mengganti stik. Saya awalnya mau melakukan rolling, tetapi cemas bola terlalu jauh. Setelah memandang green nan cukup menggigit dan tidak terlalu licin, saya akhirnya memilih rolling. Bola mendarat di tempat nan saya inginkan, terus menggelinding dan akhirnya masuk," jelasnya.

Setelah meraih gelar di Tangerang Selatan, Kevin mengarahkan konsentrasi ke turnamen ADT berikutnya. Dia menyebut kemungkinan tampil di Mesir pada bulan depan.

"Tahun lampau saya juga bermain di lapangan nan sama dan hasilnya cukup baik. Saya menyukai jenis lapangannya lantaran mirip dengan BSD, cukup lebar dan mempunyai green nan sloping. Semoga kelak bisa bermain bagus di Mesir," pungkas Kevin.

Selain kemenangan Kevin, pegolf Indonesia lainnya Kenneth Sutianto turut mencatatkan prestasi dengan menjadi lowest amateur. Kenneth menyelesaikan turnamen dengan 287 pukulan alias -1 di bawah par.

Ciputra Golfpreneur Tournament 2026 diikuti 150 pegolf, termasuk 40 pegolf ahli dan amatir Indonesia. Pendiri dan Ketua Dewan Pembina Ciputra Golfpreneur Foundation (CGF), Budiarsa Sastrawinata, menilai keberhasilan Kevin menjadi penanda krusial bagi perkembangan golf Indonesia. Dalam 11 jenis sebelumnya, gelar juara turnamen tersebut selalu diraih pegolf dari luar Indonesia.

"Tahun ini, untuk menandai jenis ke-11, kita akhirnya mempunyai atlet Indonesia sebagai juara, Kevin Caesario Akbar. Kami sangat bangga lantaran dia juga merupakan atlet dari Ciputra Golfpreneur Foundation," kata Budiarsa.

"Ciputra Golfpreneur Tournament selalu lebih dari sekadar kejuaraan empat hari. Ini tentang menciptakan peluang, membangun pengalaman, dan mendukung generasi pegolf ahli berikutnya," ujarnya. (H-4)

Ilustrasi.(Magnific)

KANTOR Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh resmi mengenakan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian dan usulan penangkalan terhadap seorang penduduk negara (WN) Pakistan berinisial MA. Tindakan ini dilakukan setelah nan berkepentingan selesai menjalani balasan pidana atas pelanggaran norma keimigrasian.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, Bambang Tri Cahyono, menjelaskan bahwa proses pendeportasian dilaksanakan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, menuju negara asal MA pada Sabtu (29/8/2026).

"Pendeportasian ini dilakukan setelah nan berkepentingan selesai menjalani hukuman pidana atas pelanggaran norma keimigrasian serta penyalahgunaan arsip kependudukan Indonesia," ujar Bambang di Banda Aceh.

Kronologi Penangkapan dan Pelanggaran

MA sebelumnya ditangkap melalui operasi intelijen keimigrasian nan bersinergi dengan Tim Satgas BAIS di wilayah Banda Aceh. Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa WN Pakistan tersebut melakukan aktivitas nan tidak sesuai dengan izin tinggalnya. Selain itu, dia terbukti menguasai arsip kependudukan Indonesia secara tidak sah.

Akibat perbuatannya, MA diproses secara norma di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Majelis pengadil menjatuhkan balasan pidana kurungan selama satu tahun penjara sesuai dengan Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Setelah menyelesaikan masa pidananya di Rutan Banda Aceh, pihak Imigrasi segera melakukan penindakan lanjutan untuk mengeluarkan MA dari wilayah kedaulatan Indonesia.

Komitmen Penegakan Hukum di Aceh

Bambang menegaskan bahwa Kantor Imigrasi Banda Aceh berkomitmen menegakkan patokan norma secara konsisten, tegas, dan terukur. Hal ini dilakukan demi menjaga ketertiban serta kedaulatan negara. WNA nan menyelesaikan hukuman pidana wajib dideportasi dan diusulkan masuk dalam daftar penangkalan.

"Kami menegaskan bahwa setiap penduduk negara asing nan berada di wilayah Indonesia wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan nan berlaku," tegasnya.

Senada dengan perihal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh, Tato Juliadin Hidayawan, memberikan apresiasi atas kerjasama solid jejeran keimigrasian di Aceh. Ia memastikan pengawasan bakal terus diperketat melalui sinergi antarinstansi, termasuk dengan pihak intelijen dan abdi negara penegak norma lainnya.

"Tindakan pendeportasian ini menjadi bukti nyata kesungguhan kami dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah. Tidak ada celah bagi pelanggaran norma keimigrasian di wilayah norma Provinsi Aceh," pungkas Tato. (Ant/I-2)

Jakarta -

Kementerian Koordinator Perekonomian menyelenggarakan sosialisasi penerapan Pasal 18A Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (DHE SDA) pada Jumat, 28 Agustus 2026.

Kegiatan berjalan di Graha Sawala, Gedung Ali Wardhana, Kantor Kemenko Perekonomian, secara hibrida berbareng pelaku upaya sektor pertambangan, perbankan, asosiasi usaha, dan bilik jual beli asing.

Sosialisasi dibuka oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, dengan narasumber dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia.

"Forum ini sekaligus menjadi kanal resmi pengumuman kepada publik atas empat keputusan penyelenggaraan Pasal 18A, ialah penetapan negara, kriteria eksportir, penetapan bank devisa tempat penempatan DHE SDA, serta sistem pengaliran info eksportir untuk penetapan daftar eksportir nan memenuhi kriteria," dikutip dari keterangan tertulis Kementerian Koordinator Perekonomian, Sabtu (29/8/2026)

Kebijakan Umum DHE SDA

Pengaturan DHE SDA merupakan penyelenggaraan petunjuk Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 agar kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kebijakan ini diarahkan pada tiga tujuan utama: (i) mendukung stabilitas makroekonomi dan pendalaman pasar finansial domestik; (ii) mendorong pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan hilirisasi SDA; serta (iii) meningkatkan investasi dan keahlian ekspor dari aktivitas pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan SDA.

Ketentuan pokok nan bertindak saat ini mencakup tanggungjawab pemasukan (repatriasi) 100% DHE SDA ke dalam Sistem Keuangan Indonesia, tanggungjawab penempatan (retensi) paling sedikit 30% selama 3 bulan untuk sektor migas dan 100% selama 12 bulan untuk sektor nonmigas, nan dilakukan melalui Bank Devisa BUMN.

Melalui PP 21/2026, penggunaan DHE SDA nonmigas tetap diperkenankan untuk 5 tujuan: penukaran ke Rupiah ditetapkan paling banyak 50%, pembayaran tanggungjawab kepada pemerintah (pajak dan PNBP), pembayaran dividen valas, pengadaan peralatan dan jasa termasuk peralatan modal, serta pembayaran pinjaman hingga modal kerja, sepanjang biaya tetap ditempatkan pada Rekening Khusus valas.

Substansi Pasal 18A

Pasal 18A PP 21/2026 mengatur ketentuan unik bagi penyelenggaraan perjanjian bilateral mengenai perdagangan alias kesepahaman/kesepakatan lainnya mengenai perdagangan. Bagi DHE SDA nan berasal dari sektor pertambangan, ketentuan tersebut meliputi: tanggungjawab penempatan paling sedikit 30% untuk jangka waktu paling singkat 3 bulan sejak penempatan pada Rekening Khusus DHE SDA; penempatan dapat dilakukan pada bank nan melakukan aktivitas upaya dalam kurs asing; dan penukaran ke Rupiah dapat dilakukan pada bank nan melakukan aktivitas upaya dalam kurs asing.

Keputusan penyelenggaraan Pasal 18A ditetapkan melalui Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada 23 Juli 2026.

Penetapan Negara dan Dasar Pemilihan

Pemerintah menetapkan 5 negara nan memenuhi kriteria Pasal 18A, ialah Amerika Serikat, Tiongkok, Hong Kong, Australia, dan Kanada. Kelima negara tersebut merupakan negara dengan nilai investasi terbesar pada sektor pertambangan di Indonesia, sekaligus mempunyai perjanjian bilateral mengenai perdagangan alias kesepahaman/kesepakatan lainnya mengenai perdagangan dengan Indonesia sebagaimana dipersyaratkan Pasal 18A.

Penggunaan lima besar negara asal investasi pada sektor pertambangan sebagai dasar pemilihan dimaksudkan agar akomodasi Pasal 18A tepat sasaran pada sumber investasi nan paling berkontribusi terhadap aktivitas pertambangan nasional.

Kriteria Eksportir

Kriteria eksportir nan dapat memanfaatkan Pasal 18A ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2026, dengan tiga syarat kumulatif:

(1) Berbentuk perseroan. Eksportir merupakan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) nan bergerak pada sektor pertambangan.

(2) Pemegang saham dari negara mitra. Paling sedikit terdapat 1 pemegang saham nan berasal dari negara nan ditetapkan.

(3) Porsi kepemilikan paling sedikit 10%. Porsi kepemilikan pemegang saham dimaksud paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Berdasarkan info Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan flagging pertambangan migas dan nonmigas periode Maret 2025 sampai dengan Juli 2026, teridentifikasi 537 NPWP nan selanjutnya dialirkan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).

Hasil pemadanan menunjukkan 64 NPWP alias sekitar 12% dari total tersebut memenuhi kriteria Pasal 18A. Daftar komplit disajikan pada Lampiran siaran pers ini, dan bakal direviu setiap bulan.

Daftar eksportir eligible nan menjadi dasar pengawasan pemenuhan tanggungjawab DHE SDA untuk Pemberitahuan Pabean Ekspor bulan September 2026 bakal dipublikasikan selambat-lambatnya pada minggu kedua Oktober 2026 melalui laman resmi Bank Indonesia.

Penetapan Bank Devisa Penempatan DHE SDA

Rapat Koordinasi Tingkat Menteri menyepakati 15 bank devisa sebagai tempat penempatan Rekening Khusus DHE SDA bagi eksportir nan memanfaatkan Pasal 18A, terdiri atas 5 bank devisa BUMN dan 10 bank devisa non-BUMN.

Bank devisa BUMN

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk

Bank devisa non-BUMN

Standard Chartered Bank

Deutsche Bank AG

MUFG Bank, Ltd.,

JP Morgan Chase Bank, N.A.

Citibank, N.A.

Bank of China

PT Bank ICBC Indonesia

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

PT Bank SMBC Indonesia Tbk

PT Bank HSBC Indonesia.

Pokok-Pokok Pengaturan Lainnya

Bersifat akomodasi dan opsional. Pasal 18A merupakan akomodasi nan pemanfaatannya berkarakter opsional bagi eksportir sektor pertambangan nan memenuhi kriteria. Eksportir nan memanfaatkannya dikenakan tanggungjawab penempatan paling sedikit 30% untuk jangka waktu paling singkat 3 bulan pada bank devisa nan ditetapkan, termasuk bank devisa non-BUMN.

Ketentuan bagi nan tidak memanfaatkan. Eksportir nan tidak memanfaatkan Pasal 18A tetap tunduk pada ketentuan PP 2/2026, ialah penempatan 100% selama paling singkat 12 bulan pada Bank Devisa BUMN untuk sektor pertambangan nonmigas, dengan lima tujuan penggunaan sebagaimana Pasal 11A; alias penempatan paling sedikit 30% selama paling singkat 3 bulan pada Bank Devisa BUMN untuk sektor pertambangan migas.

Mekanisme opt-out. Eksportir nan memenuhi kriteria namun memilih tidak memanfaatkan Pasal 18A wajib menyampaikan surat kepada Kepala Departemen Pengelolaan Kepatuhan dan Laporan Bank Indonesia, dengan tembusan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan.

Surat pernyataan disampaikan selambatnya 5 hari kerja setelah pengumuman. Apabila surat tersebut tidak disampaikan, eksportir dinyatakan secara otomatis memilih untuk memanfaatkan akomodasi Pasal 18A.

Satu paket dan satu kali pilihan. Fasilitas Pasal 18A merupakan satu paket nan utuh dan tidak dapat dipecah antara jangka waktu, besaran penempatan, dan bank penempatan. Pilihan pemanfaatan dilakukan satu kali.

Waktu berlaku: Penyempurnaan penerapan Pasal 18A PP 21/2026 diberlakukan untuk PPE (Pemberitahuan Pabean Ekspor) mulai 1 September 2026.

Penyelesaian permasalahan. Dalam perihal terdapat persoalan alias dispute mengenai pelaksanaan, eksportir dapat menyampaikan surat kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian c.q. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dengan tembusan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, dan Bank Indonesia c.q. Kepala Departemen Pengelolaan Kepatuhan dan Laporan.

Kanal Bantuan dan Konsultasi (Help Desk DHE)

Kemenko Perekonomian

Email: tanya_dhe@ekon.go.id

Kementerian Keuangan

WhatsApp: 0813 1000 4134 | Telepon: 134 | Email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

Bank Indonesia

Telepon: 021-2981 4900 | Email: hd_simodis@bi.go.id

Surat pernyataan tidak memanfaatkan Pasal 18A maupun surat penyampaian permasalahan/dispute ditujukan kepada ketiga lembaga di atas. Khusus untuk Bank Indonesia, surat disampaikan kepada Departemen Pengelolaan Kepatuhan dan Laporan, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta.

Pemerintah mengharapkan seluruh eksportir SDA dapat memahami dan melaksanakan ketentuan tersebut secara konsisten, sehingga DHE SDA dapat memberikan faedah nan optimal bagi stabilitas perekonomian, pendalaman pasar keuangan, dan pembiayaan pembangunan nasional.

(hns/hns)

Pawzia

Ilustrasi.(Magnific)

SATUAN Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Medan sukses membongkar praktik peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Dalam operasi berjudul Gerebek Sarang Narkoba (GSN), petugas mengamankan enam orang dari rumah di Jalan PWI Gang Gitar 6, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, Sabtu (29/8).

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Rafli Yusuf Nugraha, mengungkapkan bahwa dari enam orang nan ditangkap, salah satunya merupakan seorang ibu rumah tangga (IRT) berinisial SN, 30, yang diduga kuat berkedudukan sebagai bandar sabu. Selain SN, polisi juga menangkap MF, 49, yang bertindak sebagai pengedar.

"Total kami tangkap enam orang. Satu merupakan IRT nan berkedudukan sebagai bandar, satu laki-laki sebagai pengedar, dan empat lainnya merupakan pengguna," ujar Rafli di Medan.

Adapun empat laki-laki nan diduga sebagai pengguna narkotika tersebut masing-masing berinisial WH, 29, AL, 20, JL, 25, dan SL, 26. Penggerebekan ini dilakukan setelah pihak kepolisian menerima laporan dari masyarakat nan resah dengan aktivitas di rumah tersebut.

Berdasarkan penyelidikan, rumah tersebut diduga menjadi letak transaksi dan penggunaan narkoba nan beraksi selama 24 jam penuh. Dalam penggeledahan, petugas menyita sejumlah peralatan bukti signifikan, di antaranya:

• 40 paket sabu siap edar.
• Ratusan plastik klip transparan.
• Puluhan perangkat isap sabu (bong).
• Senjata tajam.
• Sejumlah duit tunai hasil transaksi.

"Kami temukan peralatan bukti nan cukup banyak, termasuk senjata tajam nan kami duga memang disiapkan pelaku untuk menyerang petugas saat dilakukan penindakan," tegas Rafli.

Operasi ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Sebagai langkah tegas, polisi langsung menghancurkan lapak-lapak di dalam rumah nan digunakan sebagai tempat mengonsumsi sabu.

Ke depannya, Polrestabes Medan berbareng pemerintah wilayah setempat bakal memperketat pengawasan di letak tersebut guna memastikan aktivitas serupa tidak terulang kembali. Rafli menegaskan pihaknya tidak bakal mengendurkan pengawasan terhadap peredaran gelap narkoba di wilayah Medan dan sekitarnya.

"Pelaku narkoba bisa saja berpindah-pindah tempat, namun kami pastikan bakal terus mengungkap jaringan ini demi menyelamatkan generasi penerus bangsa," pungkasnya. (Ant/I-2)

Bareskrim Polri (foto: Okezone)

ilustrasi(Antara)

Perkembangan teknologi blockchain dan perdagangan aset kripto di Indonesia dinilai tetap mempunyai ruang pertumbuhan nan besar. Prospek tersebut semakin terbuka seiring dengan berkembangnya ekonomi digital dan kerangka izin aset digital nan dinilai semakin matang. Pandangan itu disampaikan Oscar Darmawan, salah satu pelaku awal industri cryptocurrency di Indonesia nan telah berkecimpung di sektor tersebut sejak 2013. Lulusan Monash University itu sekarang tercatat sebagai Doctoral Candidate in Computer Science di Binus University sekaligus menjabat sebagai Dewan Pengawas Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI).

Selain menjadi salah satu pendiri Indodax, Oscar juga mendirikan Ayobantu, platform penggalangan biaya nan digunakan untuk mendukung beragam aktivitas sosial dan masyarakat nan membutuhkan. Oscar menuturkan, kiprahnya di industri cryptocurrency Indonesia telah berjalan sekitar 13 tahun. Pada masa awal perkembangan industri, dia berbareng sejumlah pihak membangun platform nan mempertemukan penjual dan pembeli aset kripto.

"Terhitung sudah sekitar 13 tahun kami memulai perjalanan di industri mata uang digital Indonesia. Pada awalnya kami membangun platform nan mempertemukan penjual dan pembeli aset kripto," ujar Oscar.

Seiring dengan berkembangnya industri, Oscar turut terlibat dalam pembentukan Asosiasi Blockchain Indonesia sebagai wadah komunikasi dan kerjasama antara pelaku industri, pemerintah, regulator, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya. Menurut Oscar, perhatian pemerintah terhadap teknologi blockchain dan aset digital juga menunjukkan perkembangan positif. Ia memandang izin nan mengatur sektor tersebut semakin memberikan kejelasan bagi perkembangan industri.

"Kita memandang perkembangan izin di Indonesia semakin matang. Dengan adanya UU P2SK, pengawasan aset mata uang digital nan sekarang berada di bawah OJK, serta hadirnya Undang-Undang mengenai Pusat Finansial Internasional Indonesia alias PFII, saya memandang pemerintah semakin memahami pentingnya perkembangan teknologi dan sektor finansial digital," katanya.

Ia juga menilai pemahaman abdi negara penegak norma terhadap persoalan cryptocurrency terus mengalami peningkatan. Kondisi tersebut dinilai dapat menjadi modal krusial bagi pengembangan ekosistem ekonomi digital di Indonesia.

Undang-Undang mengenai Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) telah memperoleh persetujuan DPR RI dalam Rapat Paripurna pada 21 Juli 2026. Regulasi tersebut menjadi salah satu landasan dalam upaya mengembangkan Indonesia sebagai pusat finansial nan lebih kompetitif dan terintegrasi dengan ekosistem finansial global.

Blockchain Memiliki Potensi di Luar Cryptocurrency

Oscar menilai pemanfaatan blockchain mempunyai cakupan nan jauh lebih luas dibandingkan aktivitas perdagangan cryptocurrency. Ia menyebut lockchain merupakan prasarana teknologi nan dapat digunakan dalam beragam bidang, seperti rantai pasok, pencatatan dan verifikasi aset digital, tokenisasi, hingga kebutuhan nan mengutamakan transparansi serta auditabilitas data.

"Blockchain pada dasarnya adalah sebuah prasarana teknologi. Penerapannya tidak terbatas pada cryptocurrency," jelas Oscar.

Ia mengatakan pemanfaatan blockchain juga menjadi salah satu bagian nan tengah dia dalami dalam penelitian doktoralnya. Salah satu topik nan dikaji adalah kemungkinan penggunaan teknologi blockchain dalam sistem electronic voting alias e-voting.

"Saya sendiri dalam penelitian doktoral juga mendalami kemungkinan penerapan blockchain pada sistem e-voting. Ketika saya berbincang dengan mahasiswa di kampus, blockchain juga menjadi salah satu teknologi nan cukup banyak menarik perhatian," ujarnya.

Menurut Oscar, perkembangan teknologi aset digital dapat memberikan kontribusi positif terhadap aktivitas ekonomi andaikan dimanfaatkan secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Teknologi digital memungkinkan proses pemindahan aset dan penyelesaian transaksi berjalan lebih sigap serta efisien. Efisiensi tersebut pada akhirnya dapat mendukung beragam aktivitas ekonomi.

Meski demikian, Oscar mengingatkan agar perkembangan cryptocurrency tetap ditempatkan dalam kerangka norma nan bertindak di Indonesia.

"Teknologi digital memungkinkan perpindahan aset dan penyelesaian transaksi menjadi semakin sigap dan efisien. Efisiensi tersebut pada akhirnya dapat mendukung aktivitas ekonomi. Namun, dalam konteks Indonesia kita juga kudu memahami bahwa rupiah tetap merupakan perangkat pembayaran nan sah, sementara aset mata uang digital mempunyai kegunaan dan kerangka izin nan berbeda," katanya.

ABI Dorong Aturan Turunan UU P2SK Diperjelas

Dari sisi regulasi, Robby menilai tetap terdapat sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) nan perlu diperjelas melalui patokan teknis.

"Masih perlu ada beberapa patokan dari UU P2SK nan kudu didetailkan dan perlu patokan turunannya nan berkarakter teknis," ujar Robby.

Menurut dia, kejelasan patokan teknis diperlukan untuk menciptakan kepastian norma sekaligus memastikan perkembangan industri aset mata uang digital tetap berjalan dalam koridor izin nan bertindak di Indonesia.

Kepastian izin tersebut juga dinilai krusial untuk menciptakan ekosistem perdagangan aset digital nan lebih sehat, memberikan perlindungan bagi masyarakat, serta menjaga agar penemuan teknologi dapat berkembang secara bertanggung jawab.

Industri Kripto Masih Punya Ruang Pertumbuhan

Pandangan serupa mengenai prospek industri blockchain dan cryptocurrency disampaikan Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI).

ABI menjadi wadah bagi pedagang mata uang digital di Indonesia sekaligus menjalankan kegunaan pembelaan mengenai kebijakan dan regulasi. Organisasi tersebut juga menjadi ruang komunikasi antara pedagang aset mata uang digital dan pemerintah. Ketua Umum ABI Robby Bun menilai industri blockchain dan perdagangan mata uang digital nasional tetap mempunyai potensi pertumbuhan nan besar, terutama lantaran kerangka izin sektor tersebut semakin jelas.

"Perdagangan mata uang digital di Indonesia bakal terus bertumbuh, apalagi bicara regulasi, Indonesia lebih maju lantaran sudah mempunyai izin dan pengaturan perdagangan mata uang digital nan lebih konkret," ujar Robby.

Menurut Robby, keberadaan ABI turut menciptakan ruang komunikasi bagi pedagang mata uang digital nan telah mengantongi izin untuk membahas beragam persoalan industri. Para pelaku upaya dapat berganti pandangan mengenai tantangan perdagangan aset mata uang digital secara terbuka sekaligus mencari solusi bersama.

"Para pedagang mata uang digital nan mempunyai izin bisa duduk berbareng dan terbuka membahas beragam rumor serta tantangan dalam perdagangan mata uang digital di Indonesia," katanya.

Namun, Robby menyebut keberadaan pedagang mata uang digital terlarangan menjadi salah satu tantangan nan perlu mendapat perhatian. Ia menyebut sebagian pedagang terlarangan tersebut berasal dari luar negeri. Menurutnya, pedagang nan beraksi secara terlarangan mempunyai untung dari sisi biaya lantaran tidak menghadapi tanggungjawab nan sama dengan pedagang nan telah memperoleh izin di Indonesia.

"Pedagang-pedagang mata uang digital terlarangan ini kebanyakan datang dari luar negeri. Mereka bisa memperdagangkan crypto lebih murah lantaran tidak ada biaya-biaya nan dikenakan kepada mereka, berbeda dengan kami nan mempunyai tanggungjawab pembayaran kepada negara," jelasnya. (E-3)

Pertandingan sengit terjadi di Stadion Anfield pada laga Matchday 2 kejuaraan Liga Inggris nan mempertemukan Liverpool dengan Nottingham. Laga ini berhujung seri tanpa pemenang dengan skor akhir 2-2 setelah kedua tim saling membalas gol.

Nottingham mengejutkan publik tuan rumah di babak pertama dengan unggul 0-1 melalui gol Dan Ndoye pada menit ke-24. Liverpool baru bisa membalas pada babak kedua lewat gol Alexander Isak pada menit ke-60 untuk menyamakan kedudukan. Namun, Nottingham kembali memimpin di menit ke-70 setelah Morgan Gibbs-White sukses mengeksekusi tendangan penalti. Liverpool akhirnya selamat dari kekalahan berkah gol penyeimbang nan dicetak oleh Víctor Muñoz pada menit ke-82, menutup pertandingan dengan skor sama kuat 2-2.

Hasil seri ini membikin posisi kedua tim di tangga klasemen belum bergerak signifikan. Liverpool sekarang menduduki Peringkat 10 dengan koleksi 2 poin, sedangkan Nottingham menempati Peringkat 12 dengan perolehan 1 poin.

• Skor Akhir: 2-2
• Pencetak Gol Liverpool: Alexander Isak (60'), Víctor Muñoz (82')
• Pencetak Gol Nottingham: Dan Ndoye (24'), Morgan Gibbs-White (70' (P))
• Klasemen Sementara: Liverpool: Peringkat 10 (2 poin), Nottingham: Peringkat 12 (1 poin)

Kobaran api di Pasar Belik, Kecamatan Blik, Kabupaten Pemalang.(Dok Istimewa)

MUSIBAH kebakaran dahsyat kembali melanda Pasar Belik, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, pada Sabtu (29/8/2026) sore. Kobaran api dilaporkan mulai muncul sekitar pukul 17.30 WIB dan terus membesar hingga malam hari.

Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pemalang, Achmad Hidayat, mengonfirmasi bahwa titik api utama berada di sisi timur kompleks Pasar Belik. Untuk menjinakkan amukan si jago merah, otoritas mengenai telah mengerahkan kekuatan penuh ke letak kejadian.

"Saat ini tetap dalam penanganan Tim Damkar. Seluruh mobil Damkar kami kerahkan ke sana, sedang meluncur empat unit," ujar Achmad Hidayat saat dikonfirmasi jurnalis.

Mengingat besarnya kobaran api, Damkar Kabupaten Pemalang juga melakukan koordinasi lintas wilayah untuk mempercepat proses pemadaman. Bantuan tambahan didatangkan dari kabupaten tetangga guna melokalisasi api agar tidak merembet ke area pemukiman warga.

"Kita juga minta support dari Damkar Karangreja, Kabupaten Purbalingga, untuk membantu memadamkan api," tutur Achmad.

Hingga buletin ini diturunkan, petugas pemadam kebakaran tetap berjibaku di lapangan. Upaya pemadaman juga dibantu oleh sejumlah pedagang dan penduduk sekitar nan berupaya menyelamatkan peralatan dagangan serta membatasi pergerakan api dengan perangkat seadanya.

Terkait penyebab pasti kebakaran, pihak berkuasa menyatakan tetap dalam tahap penyelidikan. Begitu juga dengan total kerugian materiil serta jumlah gerai alias gedung nan terdampak, semuanya tetap dalam proses pendataan oleh petugas di lokasi.

Petugas saat ini tetap konsentrasi pada proses pemadaman dan bakal dilanjutkan dengan tahap pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api tersembunyi nan berpotensi memicu kebakaran susulan. (I-2)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memberikan relaksasi bagi eksportir sektor pertambangan dalam menempatkan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA). Melalui penerapan Pasal 18A Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026, eksportir nan memenuhi kriteria sekarang dapat menempatkan sedikitnya 30% DHE SDA selama minimal tiga bulan, termasuk di bank devisa non-BUMN.

Ketentuan tersebut mulai bertindak untuk Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) sejak 1 September 2026.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan akomodasi tersebut secara unik bagi eksportir sektor pertambangan nan mempunyai hubungan kepemilikan dengan penanammodal dari negara mitra nan telah ditentukan pemerintah.

"Pasal 18A merupakan akomodasi nan pemanfaatannya berkarakter opsional bagi eksportir sektor pertambangan nan memenuhi kriteria," demikian disampaikan dalam keterangannya, dikutip Sabtu (29/8/2026).

Adapun lima negara nan ditetapkan pemerintah memenuhi kriteria untuk akomodasi ini, ialah Amerika Serikat (AS), China, Hong Kong, Australia, dan Kanada.

Kelima negara tersebut dipilih lantaran merupakan negara dengan nilai investasi terbesar di sektor pertambangan Indonesia, dan mempunyai perjanjian bilateral perdagangan alias kesepahaman perdagangan dengan Indonesia.

64 Eksportir Bisa Manfaatkan Fasilitas

Tak semua eksportir pertambangan bisa menikmati akomodasi Pasal 18A. Pemerintah menetapkan tiga syarat nan kudu dipenuhi secara bersamaan.

Pertama, eksportir kudu berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan bergerak di sektor pertambangan. Kedua, perusahaan tersebut mempunyai sedikitnya satu pemegang saham nan berasal dari lima negara nan telah ditetapkan. Ketiga, pemegang saham tersebut mempunyai porsi kepemilikan minimal 10%.

Berdasarkan info Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk periode Maret 2025 hingga Juli 2026, pemerintah mengidentifikasi 537 NPWP perusahaan pertambangan.

Setelah dilakukan pemadanan dengan info Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), hanya 64 NPWP alias sekitar 12% nan memenuhi kriteria Pasal 18A.

Daftar eksportir nan memenuhi syarat tersebut bakal menjadi dasar pengawasan tanggungjawab DHE SDA. Daftar untuk PPE September 2026 bakal dipublikasikan paling lambat pada minggu kedua Oktober 2026 melalui laman resmi Bank Indonesia dan bakal direviu setiap bulan.

Bisa Pilih Bank Devisa Non-BUMN

Salah satu perubahan krusial melalui Pasal 18A adalah pilihan bank tempat eksportir menempatkan DHE SDA.

Pemerintah menetapkan 15 bank devisa nan dapat digunakan oleh eksportir nan memanfaatkan akomodasi ini. Jumlah tersebut terdiri dari lima bank devisa BUMN dan 10 bank devisa non-BUMN.

Lima bank devisa BUMN nan ditetapkan adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Sementara itu, 10 bank devisa non-BUMN nan ditetapkan meliputi Standard Chartered Bank, Deutsche Bank AG, MUFG Bank, Ltd., JP Morgan Chase Bank, N.A., Citibank, N.A., Bank of China, PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk, PT Bank SMBC Indonesia Tbk, dan PT Bank HSBC Indonesia.

Dengan akomodasi Pasal 18A, eksportir pertambangan dapat menempatkan sedikitnya 30% DHE SDA selama minimal tiga bulan pada bank devisa nan telah ditetapkan.

Bagaimana Kalau Tak Mau?

Fasilitas Pasal 18A berkarakter opsional. Artinya, eksportir nan memenuhi kriteria tetap dapat memilih untuk tidak menggunakan akomodasi tersebut.

Namun, eksportir nan memilih tidak memanfaatkannya wajib menyampaikan surat pernyataan alias opt-out paling lambat lima hari kerja setelah pengumuman.

Jika surat tersebut tidak disampaikan, eksportir nan memenuhi kriteria bakal dianggap secara otomatis memilih untuk menggunakan akomodasi Pasal 18A.

Pilihan tersebut juga bertindak sebagai satu paket dan tidak dapat dipecah-pecah, baik mengenai jangka waktu, besaran penempatan maupun bank tempat DHE SDA ditempatkan. Pilihan pemanfaatan akomodasi hanya dilakukan satu kali.

Adapun eksportir nan tidak menggunakan Pasal 18A tetap mengikuti ketentuan PP 2/2026. Untuk pertambangan nonmigas, DHE SDA wajib ditempatkan 100% selama minimal 12 bulan pada Bank Devisa BUMN. Sementara untuk pertambangan migas, kewajibannya adalah penempatan minimal 30% selama tiga bulan pada Bank Devisa BUMN.

Kebijakan DHE SDA sendiri merupakan penyelenggaraan petunjuk Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 agar kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kebijakan ini bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas makroekonomi, memperdalam pasar finansial domestik serta mendorong pembiayaan pembangunan, investasi, dan hilirisasi sumber daya alam.

(fsd/fsd) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta -

Pokdarkamtibmas (Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Subsektor Polsek Metro Penjaringan menghadiri agenda Sabuk Kamtibmas di Mapolsek Metro Penjaringan. Pokdarkamtibmas menyadari stabilitas keamanan wilayah memerlukan tanggung jawab kolektif antara abdi negara kepolisian dan warga.

"Menjaga keamanan dan ketertiban itu bukan hanya tugas polisi. Masyarakat punya peran lewat kepedulian terhadap lingkungan dan komunikasi nan terus dibangun," ujar personil Pokdarkamtibmas Subsektor Polsek Metro Penjaringan, Mustamin, Sabtu (29/8/2026).

Menurut Mustamin, inisiatif ini menjadi sarana strategis untuk membuka pintu perbincangan secara berkala. Melalui hubungan nan intensif, potensi pergesekan maupun gangguan ketenteraman di tingkat akar rumput dapat dideteksi dan diredam sejak dini.

Agenda Sabuk Kamtibmas turut merangkul beragam komponen masyarakat. Selain Pokdarkamtibmas, aktivitas ini diikuti personil ormas FBR, BPPKB Banten, hingga organisasi ojek online (ojol).

Menurutnya, pelibatan lintas unsur ini mencerminkan kuatnya komitmen berbareng dalam mengawal kondusivitas kawasan. Tak sekadar forum pertukaran informasi, tindakan hormat sosial juga menjadi bagian dari agenda tersebut.

Warga nan datang menerima support lima kilogram beras serta akomodasi penggantian oli sepeda motor gratis-dua corak support nan dinilai Mustamin memberikan akibat positif secara riil. Ia pun menyatakan kesiapan jajarannya untuk terus mendampingi petugas di lapangan.

"Kami dari Pokdarkamtibmas siap membantu dan bersama-sama dengan kepolisian menjaga ketertiban lingkungan. Semoga langkah seperti ini konsisten dijalankan," tegasnya.

Melalui ikatan sinergis ini, Mustamin optimistis kesadaran penduduk dalam menjaga ketenangan area bakal semakin meningkat. Sikap proaktif tersebut sekaligus menguatkan penerapan Program Jaga Jakarta lewat pilar Jaga Lingkungan dan Jaga Aturan.

Kegiatan Sabuk Kamtibmas merupakan bagian dari Program Jaga Jakarta melalui Jaga Lingkungan dan Jaga Aturan, nan mendorong komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Kapolsek Metro Penjaringan AKBP Agta Bhuwana Putra menjelaskan, Apel Sabuk Kamtibmas bermaksud memperkuat koordinasi keamanan di wilayah Penjaringan. Kegiatan Sabuk Kamtibmas juga sekaligus menjadi ruang silaturahmi dan hubungan antara kepolisian dengan beragam organisasi di wilayah Penjaringan.

"Jadi, kami melaksanakan aktivitas Apel Sabhara Kamtibmas nan tujuannya adalah menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Polsek Metro Penjaringan. Kemudian setelah aktivitas tersebut, kami lanjutkan dengan hormat sosial nan kami berikan kepada rekan-rekan nan sudah turut membantu kami, ialah rekan-rekan dari ojek online dan juga rekan-rekan dari Kelompok Sadar Masyarakat Kamtibmas Penjaringan," jelas Agta.

Berdasarkan info Polsek Penjaringan, aktivitas berjudul 'Sabuk Kamtibmas' ini diikuti oleh 70 orang. Mereka terdiri dari 15 personil Pokdarkamtibmas, 18 personil Forum Betawi Rempug (FBR), 17 personil BPPKB Banten, dan 20 pengemudi ojek online (ojol).

Agta mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi nan beredar di media sosial tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.

(jbr/mei)

Korea Selatan (Korsel) pada Jumat (28/8) mengungkapkan sebagian rencana anggaran 2027 nan ditujukan untuk mendukung generasi muda. Pemerintah berkomitmen mengalokasikan 43,3 triliun won alias sekitar Rp 556,6 triliun (kurs Rp 12,8551) untuk support fiskal nan disesuaikan dengan beragam tahapan kehidupan anak muda.

Proposal anggaran tersebut disampaikan Kementerian Perencanaan dan Anggaran dalam aktivitas “2027 Youth Budget Unboxing” nan digelar di instansi kepresidenan pada Jumat (28/8) pagi. Anggaran itu meningkat 53,5 persen dibandingkan 28,2 triliun won nan dialokasikan untuk program mengenai pada tahun ini.

“Kemunculan generasi muda di pasar kerja belakangan ini mengalami keterlambatan akibat perubahan struktur industri. Mereka juga menghadapi tantangan lainnya, termasuk semakin sulitnya membangun aset,” kata Kementerian Anggaran dalam keterangannya, dikutip dari Yonhap News, Sabtu (29/8).

“Kebijakan pemuda nan ada saat ini belum sepenuhnya mengatasi perubahan tersebut, dan generasi muda mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi support nan tersedia secara tepat waktu lantaran kebijakan selama ini diterapkan melalui program-program individual,” tambah kementerian tersebut.

Pihak kementerian mengatakan rencana anggaran 2027 menunjukkan perubahan pendekatan pemerintah terhadap generasi muda. Pemerintah tidak lagi memandang anak muda sebagai golongan nan memerlukan bantuan, melainkan sebagai prioritas investasi utama untuk memperkuat kapabilitas Korea Selatan di masa depan.

Dalam ilustrasi nan dipaparkan oleh kementerian, paket tersebut mencakup anak pertama nan lahir pada 2027 di wilayah nan memenuhi syarat untuk mendapatkan support regional unik berpotensi memperoleh faedah dan tabungan hingga 140,57 juta won saat berumur 18 tahun.

Nilai kumulatif itu dapat mencapai 195,82 juta won saat anak tersebut berumur 34 tahun. Jumlah tersebut termasuk support biaya kuliah penuh nan tersedia di universitas negeri nan memenuhi syarat di luar wilayah metropolitan Seoul.

Sebagai contoh, pemerintah bakal memberikan subsidi sebesar 15 juta won saat kelahiran, serta total subsidi pengasuhan anak sebesar 14,4 juta won per bulan hingga anak berumur 1 tahun bagi anak nan diasuh di rumah. Saat berumur 2 hingga 12 tahun, seorang anak dapat menerima total subsidi sebesar 39,6 juta won.

Anak nan mengikuti program tabungan baru dari pemerintah juga berpotensi mengumpulkan tabungan sebesar 71,5 juta won melalui kontribusi orang tua dan pemerintah sejak lahir hingga berumur 18 tahun. Kemudian pada usia 19 hingga 34 tahun, generasi muda dapat menerima beragam corak support keuangan, termasuk support biaya kuliah dan program training kerja, serta hibah pernikahan sebesar 1 juta won.

Rencana anggaran 2027 juga mencakup beragam kebijakan untuk mengurangi kesenjangan akses terhadap pendidikan, perumahan, dan pembangunan aset.

Program tersebut antara lain mencakup support bagi mahasiswa untuk berlangganan jasa kepintaran buatan (AI) serta membantu mereka mengembangkan keahlian mengenai AI nan dapat digunakan untuk keperluan studi, pencarian kerja, dan pekerjaan.

Pemerintah juga bakal memberikan danasiwa penuh kepada mahasiswa di universitas negeri di luar wilayah metropolitan Seoul. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengurangi beban finansial mahasiswa sekaligus menarik talenta ke daerah.

Korea Selatan pun bakal menyediakan unit kediaman publik berukuran lebih besar di lokasi-lokasi strategis nan dekat dengan pusat transportasi umum. Selain itu, pemerintah bakal memperkenalkan paket pembiayaan berupa pinjaman berbunga rendah bagi generasi muda nan menganggur dan sedang mencari pekerjaan alias mau memulai usaha.

“It is better to be feared than loved, if you cannot be both.” — Niccolo Machiavelli (Il Principe).

Di depan panggung, politik kita terlihat semuanya tampak indah. Para politisi tampil dengan senyum ramah, obral janji manis, dan retorika berdasarkan norma serta etika. Tapi begitu pintu rapat ditutup dan kamera mati, wajah original mereka keluar, saat itu norma bukan lagi dipandang sebagai pengayom masyarakat, melainkan sekadar instrumen taktis untuk memuluskan dan mengamankan kekuasaan.

Aturan main diubah di detik-detik akhir demi mengamankan pencalonan kerabat, pasal-pasal ditarik-ulur untuk membungkam oposisi, dan penegakan norma dilakukan secara selektif.

Jika Anda merasa kejadian "muka dua" ini semakin ugal-ugalan, Niccolo Machiavelli lewat bukunya Il Principe (Sang Penguasa) sudah membongkar rahasia dapur ini sejak abad ke-16, di mana realita paling menohok adalah, di tangan penguasa, norma dan etika hanyalah peralatan jualan untuk mempertahankan jabatan.

Topeng Rubah dan Taring Singa

Ditulis pada tahun 1513 di tengah kekacauan politik Italia, Il Principe bukan kitab pedoman moral. Machiavelli secara bugil menegaskan bahwa ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan dilihat dari seberapa suci tindakannya, melainkan seberapa efektif langkah tersebut menjaga bangku kekuasaannya.

Machiavelli memberi afinitas terkenalnya, di mana seorang penguasa kudu bisa menjadi rubah untuk mengenali jebakan, sekaligus menjadi singa untuk menakut-nakuti musuh.

Sebagai rubah nan di maksud adalah ketika para politisi memakai topeng "taat hukum" dan "demokratis" saat bicara di depan publik dan media. Mereka memanfaatkan celah norma dan konsensus di kembali layar untuk melemahkan lawan.

Sementara sebagai singa adalah ketika kedudukan mereka terancam, mereka tidak ragu memakai taring kekuasaan, menggunakan instrumen negara dan norma untuk menggertak pihak nan kritis.

Mereka apalagi secara terbuka menulis “Seorang penguasa nan mau memperkuat tidak selalu kudu menepati janji.” Janji kampanye dan sumpah kedudukan mudah dilupakan begitu kekuasaan sudah di genggaman.

Ketika Hukum Diperalat Demi Jabatan

Salah satu poin paling provokatif dari Machiavelli adalah konsep memisahkan moralitas dari praktik politik (realpolitik). Bagi politisi bertipe Machiavellian, norma tidak dibuat untuk menciptakan keadilan sejati, melainkan untuk menciptakan legitimasi formal.

Mari kita lihat langskap politik Indonesia hari ini:

• Pemanfaatan Hukum Selektif: Kasus norma musuh politik diusut dengan cepat, sementara kasus rekan koalisi mendadak "didinginkan."

• Revisi Aturan Taktis: Konstitusi dan undang-undang nan sejatinya dibuat untuk jangka panjang, bisa diubah dalam hitungan hari jika menghalang syahwat politik alias agenda melanggengkan dinasti.

• Pencitraan Hukum: Hukum digunakan sebagai topeng agar semua manuver politik terlihat "sah dan legal" di mata rakyat, padahal secara etika sudah sangat cacat.

Inilah corak nyata dari politik muka dua, ialah menggunakan Bahasa Hukum untuk menutupi Logika Kekuasaan.

Bagu para penguasa "Lebih Baik Ditakuti Daripada Dicintai."

Machiavelli pernah mengusulkan pertanyaan klasik:

"Lebih baik mana, seorang penguasa itu dicintai alias ditakuti?

Jawabannya tegasnya adalah "Lebih baik ditakuti."

Cinta rakyat itu rentan dan mudah berubah, cukup dengan support sosial, gimik merakyat, dan pencitraan selalu bisa membikin publik senang sesaat, tetapi untuk mengamankan kedudukan dalam jangka panjang, rasa takut dan kendali penuh atas patokan jauh lebih efektif.

Inilah kenapa politisi kita tidak terlalu resah jika etika mereka dikritik oleh akademisi alias masyarakat sipil. Selama instrumen hukum, aparat, dan peta koalisi berada di bawah kendali mereka, kritik publik dianggap angin lalu.

Jangan Terkecoh Topeng Etika

Machiavelli tidak menulis Il Principe agar kita mengagumi kepalsuan para penguasa. Sebaliknya, karyanya adalah cermin nan memaksa kita memandang wajah original kekuasaan tanpa polesan retorika.

Masalah terbesar di Indonesia adalah kita sering kali terlalu lugu, dan kita mudah terpesona oleh topeng kesederhanaan, janji-janji manis, alias klaim "sesuai prosedur hukum," tanpa mau memandang kepentingan politik di kembali kebijakan tersebut.

Sudah saatnya masyarakat tidak hanya memandang apa nan tertulis di atas kertas hukum, tetapi juga mempertanyakan siapa nan diuntungkan di kembali pembuatan norma itu. Selama kita tetap mudah terkecoh oleh politik muka dua, selama itu pula norma di Indonesia hanya bakal berhujung sebagai perangkat mainan untuk mengamankan kedudukan para elit.

(DOK HEARTOLOGY)

KETIKA pembuluh darah jantung mengalami penyempitan alias penyumbatan, aliran darah dan oksigen nan dibutuhkan otot jantung dapat terganggu. Jika kondisi ini cukup berat, Bedah Pintas Arteri Koroner (BPAK)/Operasi Bypass Jantung alias Coronary Artery Bypass Grafting (CABG) dapat menjadi salah satu pilihan penanganan.

CABG merupakan prosedur pembuatan jalur baru/pintas bagi aliran darah agar dapat melewati pembuluh darah koroner nan mengalami penyumbatan. Dengan adanya jalur tersebut, suplai darah dan oksigen ke otot jantung dapat kembali mengalir dengan lebih baik.

Namun, operasi bypass tidak selalu kudu dilakukan dengan metode konvensional. Prosedur ini dapat dilakukan dengan pendekatan Minimal Invasive Cardiac Surgery (MICS) melalui sayatan nan lebih mini dan tanpa membelah tulang dada sehingga masa pengobatan relatif lebih cepat.

“Pada operasi konvensional, tulang dada (sternum) nan dibelah memerlukan waktu untuk menyatu dan proses penyembuhannya dapat berjalan hingga sekitar 12 minggu. Pada MICS, tulang dada (sternum) tetap utuh. Ini berfaedah pasien tidak perlu menjalani proses pengobatan tulang dada tersebut, sehingga pemulihan dapat menjadi lebih efisien. Selain itu, akibat komplikasi nan berangkaian dengan tulang dada, termasuk jangkitan tulang dada, juga dapat lebih rendah,” ujar dr Widya Trianita Suwatri, SpBTKV, Subsp. JD(K), master ahli bedah toraks, kardiak, dan vaskular Heartology Cardiovascular Hospital.

DAMPAK BAGI PASIEN
Sejumlah penelitian juga menunjukkan hasil nan menjanjikan. Studi nan membandingkan MICS CABG dengan CABG konvensional melalui pembelahan tulang dada (sternotomi) pada pasien dengan multivessel disease menunjukkan bahwa 95,5% pasien MICS CABG sukses mendapatkan complete revascularization, dibandingkan 96,3% pada operasi melalui sternotomi. 

Artinya, meskipun dilakukan melalui sayatan nan lebih kecil, pasien tetap mendapatkan revaskularisasi komplit pada seluruh sasaran pembuluh darah. Pada pemeriksaan pertimbangan angiografi pasca operasi nan dilakukan sebelum pasien pulang, 96,2% graft pada golongan MICS CABG dikatakan baik.

“Kalau dijelaskan secara sederhana, nomor tersebut menunjukkan bahwa sayatan nan lebih mini tidak berfaedah bypass nan dilakukan menjadi lebih sedikit alias kurang optimal. Tujuan utama operasi tetap tercapai, ialah membikin jalur baru agar darah dapat melewati pembuluh darah koroner nan tersumbat dan kembali menyuplai otot jantung. Complete revascularization pada MICS CABG mencapai 95,5%, nyaris sebanding dengan 96,3% pada operasi konvensional. Jadi, nan kita minimalkan adalah sayatan operasinya, bukan sasaran pembuluh darahnya,” jelas Dr dr Dudy Arman Hanafy, SpBTKV, SubspJD(K), MARS.

Penelitian lain pada pasien penyakit jantung koroner dengan glukosuria mellitus jenis II juga menunjukkan bahwa pasien nan menjalani MICS CABG mempunyai akibat perdarahan intra operasi nan lebih rendah, dengan median 600 mL dibandingkan 700 mL pada CABG konvensional. 

Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan minimal invasif tidak berakhir pada ukuran luka -Tetapi berpotensi mengurangi kebutuhan transfusi darah dan mendukung proses pemulihan pasien setelah operasi.

“Bagi pasien, nomor tersebut menunjukkan bahwa kita tetap berupaya mencapai hasil operasi bypass nan optimal dengan trauma operasi nan lebih minimal. Ketika perdarahan selama operasi dapat ditekan dan tulang dada (sternum) tidak perlu dibelah, proses pemulihan pasien berpotensi menjadi lebih efisien. Karena itu, keberhasilan operasi bukan hanya tentang memastikan bypass melangkah dengan baik, tetapi juga membantu pasien agar dapat pulih dan kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih sigap dan nyaman,” tambah Dr dr Dudy Arman Hanafy, Sp.BTKV, Subsp.JD(K), MARS. (H-1)

Harris Arthur

Yayasan Ahmad Subardjo meluncurkan jenis kedua kitab autobiografi Ahmad Subardjo berjudul Kesadaran Nasional di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/8).

Buku setebal 700 laman tersebut memuat perjalanan hidup serta kiprah Ahmad Subardjo, termasuk perannya dalam sejarah perjuangan dan diplomasi Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Sebelumnya, cetakan pertama kitab ini telah rilis pada tahun 1978 setebal 586 halaman.

Peluncuran kitab tersebut turut dihadiri mantan Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda sebagai narasumber utama. Hassan juga dipercaya menulis kata pengantar dalam kitab autobiografi Ahmad Subardjo tersebut.

Hadir pula putri kelima Ahmad Subardjo, Dewi Setiyobudiarti, serta Meutia Farida Hatta Swasono selaku Ketua Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Hassan mengulas isi kitab mengenai peran Ahmad Subardjo sebagai Menteri Luar Negeri pertama dalam membangun diplomasi Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

Menurut Hassan, salah satu perihal nan menarik dari kitab tersebut adalah proses Ahmad Subardjo dalam membentuk identitas keindonesiaannya.

“Kalau saya membaca, menafsirkan titel kitab Kesadaran Nasional, first and foremost adalah gimana Pak Barjo mentransformasi diri menjadi Indonesia,” ujar Hassan.

Hassan juga menjelaskan kiprah Ahmad Subardjo sebagai Menteri Luar Negeri pertama berjalan dalam waktu nan relatif singkat. Meski demikian, terdapat sejumlah tugas besar nan kudu dijalankan pada periode awal berdirinya Republik Indonesia.

“Tidak banyak dalam masa 2,5 bulan, untuk beliau punya kiprah luas, padahal tugas besar, satu, menyebarluaskan buletin tentang proklamasi seluruh dunia, nan kedua memulai langkah oleh pengakuan bumi atas Republik Indonesia nan baru didirikan,” lanjutnya.

Perjuangan Diplomasi Era Ahmad Subardjo: Sebarluaskan Kemerdekaan RI

Dalam kesempatan tersebut, Hassan mengatakan diplomasi Indonesia nan saat itu dipimpin Ahmad Subardjo mempunyai tugas pertama untuk menyebarluaskan kemerdekaan Indonesia nan baru diproklamirkan.

“Tugas pertama diplomasi kita pada waktu itu adalah menyebarluaskan kemerdekaan nan baru kita proklamirkan,” ujar Hassan.

“Yang kedua memperoleh, memperjuangkan pengakuan masyarakat internasional terhadap Republik Indonesia nan baru diproklamasikan,” lanjutnya.

Menurutnya, perjuangan tersebut menghadapi tantangan nan lebih luas daripada sekadar mempertahankan kemerdekaan dari upaya Belanda untuk kembali berkuasa.

Ia mengatakan, Indonesia kala itu juga berhadapan dengan tatanan politik dan norma internasional nan belum mengakui kewenangan bangsa-bangsa terjajah untuk merdeka, terlebih di periode awal setelah Perang Dunia II.

“Karena nan kita musuh bukan Belanda saja. nan kita musuh adalah sistem politik dan norma bumi nan tidak mengakui kewenangan bangsa terjajah untuk merdeka,” tuturnya.

Karena itu, Hassan menilai upaya diplomasi Indonesia untuk memperoleh pengakuan internasional pada masa awal kemerdekaan bukan perkara mudah.

“Jadi lantaran itu perjuangan diplomasi ke arah memperoleh pengakuan menjadi sangat-sangat tidak mudah,” pungkasnya.