Jay Idzes terpaksa tidakhadir memihak Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 lantaran kudu menjalani pemulihan akibat cedera (Foto: Instagram/@jayidzes)

Liputan6.com, Jakarta - Seekor hiu paus berukuran panjang 9,17 meter ditemukan di perairan Desa Matahora, Kecamatan Wangiwangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Sabtu (19/9/2026). Sayangnya, hiu dengan nama latin Rhincodon typus itu sudah dalam keadaan mati.

Ps. Kepala Satuan Polisi Air dan Udara (Satpolairud) Polres Wakatobi, Iptu Jufri, mengatakan hiu paus seberat kurang lebih 5 ton pertama kali ditemukan penduduk setempat pada Sabtu sekitar pukul 06.00 WITA dalam posisi terdampar sekitar 700 meter dari garis pantai.

"Namun, pada pukul 09.30 WITA, hiu paus itu sudah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan," kata Jufri dikutip dari Antara, Minggu (20/9/2026).

Berdasarkan hasil pengukuran tim di lapangan, hiu paus tersebut mempunyai panjang 9,17 meter dan lebar mencapai 2,9 meter.

Jufri menjelaskan pihaknya berbareng personel Polsek Wangiwangi, Koramil 1413-11 Wangiwangi, Balai Taman Nasional Wakatobi (BTNW), organisasi diving, dan penduduk sekitar berkoordinasi untuk melakukan penanganan dan penarikan buntang satwa tersebut.

Meski demikian, proses pemindahan buntang hiu menghadapi hambatan teknis akibat kondisi perairan nan sangat dangkal.

"Di letak pemindahan air laut sedang surut dengan ketinggian 50 hingga 60 sentimeter, sehingga menyebabkan hambatan pada penyelenggaraan pemindahan ke laut dalam," jelas Jufri.

Ia menambahkan, dari hasil koordinasi lintas instansi, proses pemindahan dijadwalkan bersambung pada sore hari sekitar pukul 16.00 WITA saat air laut mulai pasang.

Jufri juga menambahkan upaya penanganan sigap tersebut dilakukan guna mencegah potensi pencemaran lingkungan perairan dan pesisir akibat proses pembusukan buntang hiu paus.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebut RUU Perampasan Aset unik. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dinilai penting, namun juga menimbulkan polemik.

"Kalau saya katakan perampasan aset ini unik, ya kan? Unik sekali menurut saya. Bahkan ada nan memforsir sekali, seakan-akan ini penting. Padahal jika hanya ini bisa menimbulkan polemik, untuk apa? Hal nan paling kita jaga adalah jangan daya bangsa ini terbuang untuk polemik, demi polemik," ujar Surya Paloh kepada wartawan di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (19/9/2026).

Namun, dia mengaku tidak masalah dengan pembahasan RUU Perampasan Aset tersebut. Baginya, setiap usulan RUU kudu didasarkan pada kesadaran bakal kewenangan dan tanggungjawab setiap penduduk negara.

"RUU Perampasan Aset ya? Kalau memang dianggap memang sudah urgen sekali publik ini, silakan saja. Tapi satu saya mau memberikan sinyal pada Saudara-saudara: bangun kesadaran publik kita ini. Sejujurnya, belum bisa bisa untuk menyelaraskan kewenangan dan tanggungjawab nan mereka miliki sebagai anak bangsa ini," pungkasnya.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sebelumnya menegaskan RUU Perampasan Aset tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Habiburokhman meminta patokan tersebut tidak menjadi perangkat kekuasaan untuk memeras masyarakat hingga mengkriminalisasi musuh politik.

"Beberapa hari belakangan, kami banyak mendapat masukan soal pemberlakuan UU Perampasan Aset rupanya bukan hanya untuk tindak pidana korupsi," kata Habiburokhman kepada wartawan, Senin (31/8/2026).

Habiburokhman mengatakan sejumlah pihak cemas masyarakat biasa bisa terkena perampasan aset meski tidak berstatus sebagai pejabat. Salah satu pihak itu adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) nan menyampaikan kekhawatiran terhadap RUU Perampasan Aset.

"Banyak pihak nan kemudian menjadi cemas bahwa masyarakat biasa juga bisa terkena perampasan aset walaupun bukan berstatus sebagai pejabat. Bahkan Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan kekhawatiran bahwa UU Perampasan Aset dijadikan perangkat untuk mencukupi anggaran negara dengan merampas aset masyarakat nan bermasalah dengan pajak," ujarnya.

Habiburokhman menegaskan penerapan patokan tersebut kudu tetap mengedepankan asas persamaan di muka hukum. Menurutnya, siapa pun nan melakukan pelanggaran norma kudu mendapat hukuman tanpa memandang latar belakang maupun jabatannya.

"Tentu kita kudu tegaskan bahwa konstitusi kita memperlakukan asas persamaan di muka hukum, siapa pun nan melakukan pelanggaran norma maka kudu mendapat hukuman tanpa memandang latar belakang jabatannya," jelasnya.

(kuf/isa)

ilustrasi fosil.(Magnific)

PENEMUAN fosil tidak selalu berasal dari tulang alias bagian tubuh hewan nan utuh. Para intelektual baru-baru ini menemukan bukti nan tidak biasa berupa bulu burung nan terawetkan di dalam kotoran dinosaurus nan telah menjadi fosil. Temuan tersebut memberikan info baru mengenai kehidupan burung purba sekaligus membantu intelektual memahami kondisi nan dihadapi golongan burung ketika kepunahan massal terjadi sekitar 66 juta tahun lalu.

Penelitian nan dipublikasikan pada 10 September 2026 dalam jurnal Current Biology melaporkan adanya beberapa bulu nan terawetkan di dalam sebuah koprolit, istilah ilmiah untuk kotoran hewan nan mengalami proses fosilisasi. Fosil tersebut ditemukan di Hell Creek Formation, Montana, Amerika Serikat, sebuah wilayah nan terkenal kaya bakal fosil dari akhir periode Kapur.

Fosil itu pertama kali ditemukan pada 2016 ketika peneliti David DeMar Jr. melakukan pekerjaan lapangan di Montana. Saat memandang sebuah bongkahan batu berwarna gelap dengan ukuran kira-kira separuh bola golf, dia menemukan bagian nan tampak seperti bulu mini pada permukaannya.

Pemeriksaan lebih lanjut menggunakan pemindaian micro-CT kemudian mengungkap bahwa barang tersebut rupanya menyimpan lebih banyak informasi. Di dalam koprolit ditemukan beberapa bulu, sisik ikan mini dari ikan gar, serta tulang kaki dari golongan burung purba nan disebut hesperornithiform. Kelompok burung tersebut merupakan burung air nan telah punah dan secara ekologis mempunyai kemiripan dengan burung loon nan hidup saat ini.

Keberadaan tulang dan bulu dalam satu fosil memberikan petunjuk bahwa bulu tersebut kemungkinan berasal dari burung nan dimakan oleh dinosaurus. Para peneliti menduga koprolit tersebut berasal dari theropoda berukuran sedang. Spesies nan tepat belum dapat dipastikan, tetapi kandidat nan dibahas dalam penelitian mencakup theropoda seperti Nanotyrannus alias Anzu.

Yang membikin penemuan ini menarik adalah kualitas pelestarian bulunya. Peneliti menemukan struktur bulu nan mempunyai karakter menyerupai bulu burung modern. Salah satunya mempunyai batang bulu alias rachis berbentuk persegi dengan bagian tengah seperti struktur berliang nan terisi material. Temuan tersebut menunjukkan bahwa struktur bulu nan ringan dan kaku seperti nan ditemukan pada burung modern telah berkembang sebelum akhir era dinosaurus.

Penemuan ini juga dapat membantu menjawab salah satu pertanyaan dalam paleontologi, ialah kenapa sebagian burung sukses memperkuat dari kepunahan massal sekitar 66 juta tahun lalu, sementara golongan burung lainnya ikut menghilang.

Para peneliti menduga karakter bulu mungkin berasosiasi dengan keahlian memperkuat hidup. Beberapa golongan burung purba tetap mempunyai jenis bulu tubuh nan lebih primitif. Bulu tubuh berkedudukan krusial dalam menjaga suhu tubuh, sehingga perbedaan keahlian isolasi panas mungkin menjadi salah satu aspek nan memengaruhi keahlian golongan burung menghadapi perubahan lingkungan setelah tumbukan asteroid. Namun, penelitian ini menyajikan kemungkinan tersebut sebagai salah satu hipotesis, bukan sebagai konklusi tunggal mengenai penyebab kepunahan.

Selain memberikan info mengenai perkembangan bulu, fosil tersebut juga menjadi bukti mengenai hubungan predator dan mangsa pada masa lalu. Kotoran fosil nan biasanya dianggap sebagai sisa pencernaan rupanya dapat menyimpan beragam info mengenai makanan dan hubungan antarhewan.

Peneliti apalagi menyebut temuan ini membuka kesempatan baru dalam penelitian paleontologi. Dengan teknologi pemindaian seperti micro-CT, intelektual dapat memandang bagian dalam koprolit tanpa kudu menghancurkan seluruh fosil. Metode tersebut memungkinkan peneliti menemukan sisa-sisa organisme nan sebelumnya mungkin tidak terlihat dari permukaan.

Temuan bulu di dalam kotoran dinosaurus pada akhirnya menunjukkan bahwa info mengenai kehidupan jutaan tahun lampau dapat tersembunyi di tempat nan tidak terduga. Dari sebuah bongkahan fosil nan awalnya terlihat sederhana, intelektual dapat memperoleh petunjuk mengenai makanan dinosaurus, keberadaan burung purba, perkembangan bulu, hingga kemungkinan aspek nan memengaruhi keberlangsungan suatu golongan hewan setelah kepunahan massal. (Sumber: Current Biology/P-3) 

Tawuran pecah di area Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan (Jaksel). Polisi turun tangan dan menangkap para pelaku.

Dari unggahan nan beredar di Threads seperti dilihat detikcom, Sabtu (19/9/2026), tampak sejumlah orang berkumpul di jalanan. Beberapa pengendara sepeda motor juga terlihat menepi di pinggir jalan.

Pengunggah menyebut letak tawuran berada di Jalan Saharjo. Belum diketahui golongan mana nan terlibat dalam tindakan tawuran ini.

Kapolsek Tebet AKP Ichsak buka suara. Ia mengatakan polisi tetap melakukan penyelidikan mengenai peristiwa tersebut.

"Saat ini dalam proses penyelidikan," ujar Ichsak saat dikonfirmasi detikcom, Sabtu (19/9/2026).

Ichsak menyampaikan bahwa pihaknya telah menangkap sejumlah pelaku tawuran. Namun, dia belum merinci jumlah pelaku nan diamankan.

"Sudah dilakukan penangkapan para pelaku tawuran," terang Ichsak.

(isa/isa)

ilustrasi indikasi flu.(Magnific)

BANYAK orang menyebut hidung tersumbat dan bersin-bersin sebagai "flu", padahal bisa jadi itu hanya pilek. Keduanya sama-sama jangkitan saluran pernapasan atas dengan indikasi nan terlihat serupa. Namun, penyebab dan risikonya berbeda. 

Beda Virus, Beda Reaksi Tubuh

Menurut UCLA Health, flu disebabkan oleh subtipe virus influenza, nan paling sering influenza A dan B. Virus ini menyebar lewat percikan liur saat penderita batuk alias bersin, dan bisa menghindari penemuan awal sistem imun. 

Saat tubuh menyadari keberadaan virus influenza, jangkitan sudah berkembang sehingga muncul respons peradangan nan kuat. Itu sebabnya flu terasa datang tiba-tiba dan menyerang keras.

Berbeda dengan flu, pilek biasanya disebabkan oleh rhinovirus. Virus ini condong memicu respons imun nan lebih ringan, dan dapat dideteksi sistem imun tubuh lebih awal, sehingga peradangannya lebih lambat dan terukur.

Penyebab flu hanya satu, ialah virus influenza itu sendiri. Berbeda dengan pilek nan dapat berasal dari gangguan kesehatan lainnya. 

Perbedaan Gejala Flu vs Pilek

Dilansir dari halodoc, berikut adalah beberapa indikasi flu nan perlu diperhatikan:

Demam tinggi.
Sakit kepala berat.
Batuk kering.
Sakit tenggorokan.
Badan menggigil.
Nyeri otot.
Kelelahan parah.
Mual dan muntah.

Berbeda dengan flu, pilek dapat dipicu oleh beragam kondisi seperti paparan udara terlalu dingin, alergi, menderita rhinitis non-alergi, menderita sinusitis, alias adanya perubahan hormon tubuh. Berikut adalah gejala pilek nan kudu diperhatikan:
Bersin-bersin.
Batuk.
Sakit tenggorokan.
Keluarnya lendir pada hidung.
Hidung tersumbat.
Badan lemas.
Sakit kepala.

Tingkat Keparahan dan Risiko
Flu bisa menjadi penyakit serius, apalagi berujung rawat inap dan kematian. Sementar Pilek lebih singkat dan gejalanya lebih ringan. UCLA Health menegaskan bahwa pilek memang tidak menyenangkan, tetapi bukan ancaman serius bagi kesehatan.

Kelompok nan rentan mengalami komplikasi flu antara lain anak-anak, lansia, dan orang dengan kondisi medis tertentu alias sistem kekebalan nan lemah. Pilek jarang menimbulkan komplikasi serius, meski pada sebagian kasus bisa memicu sinusitis alias jangkitan telinga. (Sumber: halodoc, UCLA health/P-3)

ilustrasi(Antara)

Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman–Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) berambisi kebijakan fiskal di bawah Menteri Keuangan Suahasil Nazara tetap mempertimbangkan keberlanjutan industri dan penyerapan tenaga kerja. Dari perspektif pekerja, FSP RTMM-SPSI menilai kebijakan fiskal tidak hanya berangkaian dengan penerimaan negara, tetapi juga mempunyai akibat terhadap keberlangsungan industri dan lapangan pekerjaan. Organisasi tersebut mengapresiasi kebijakan nan telah ditempuh Purbaya selama menjabat Menteri Keuangan, terutama kebijakan nan dinilai memberikan ruang bagi bumi upaya untuk mempertahankan aktivitas produksi dan penyerapan tenaga kerja.

"Kami mengapresiasi apa nan telah dilakukan Pak Purbaya selama menjalankan amanah sebagai Menteri Keuangan. Kami berambisi kebijakan-kebijakan nan sudah melangkah dapat mendorong pertumbuhan perekonomian dan keberlanjutan industri, termasuk penyerapan tenaga kerja," ujar Ketua Umum PP FSP RTMM-SPSI Henry Wardana Tirtawiguna. 

Terkait pergantian Menteri Keuangan, Henry berambisi Suahasil dapat mempertahankan dan melanjutkan kebijakan fiskal nan mempertimbangkan keseimbangan antara penerimaan negara, keberlanjutan industri, dan perlindungan tenaga kerja. Menurutnya, sektor rokok, tembakau, makanan, dan minuman mempunyai keterkaitan dengan penyerapan tenaga kerja serta rantai pasok di beragam daerah. Karena itu, kebijakan fiskal nan berakibat terhadap sektor tersebut dinilai perlu mempertimbangkan konsekuensinya terhadap aktivitas produksi dan lapangan pekerjaan.

FSP RTMM-SPSI juga berambisi kebijakan fiskal ke depan tidak hanya berorientasi pada penerimaan negara, tetapi turut memberikan kepastian bagi industri dan pekerja.

Bagi pekerja, keberlanjutan aktivitas produksi dinilai berangkaian langsung dengan kepastian pekerjaan dan penghidupan. Karena itu, stabilitas kebijakan juga menjadi perhatian agar industri dapat menyusun rencana usaha, mempertahankan produksi, dan menjaga penyerapan tenaga kerja.

Serikat pekerja tersebut meminta prinsip kepastian upaya dan kepastian kerja turut menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan fiskal, termasuk kebijakan pajak, cukai, maupun pungutan nan berakibat terhadap sektor industri.

"Kebijakan fiskal nan telah memberikan kepastian bagi industri dapat terus dipertahankan, khususnya nan mengenai pada perpajakan dan cukai, agar industri dapat menyusun rencana upaya dengan lebih pasti, menjaga aktivitas produksi, dan pada akhirnya mempertahankan lapangan pekerjaan," imbuhnya.

FSP RTMM-SPSI menilai penguatan penerimaan negara dan perlindungan tenaga kerja tidak kudu ditempatkan sebagai dua kepentingan nan bertentangan. Menurut mereka, pertumbuhan industri, keberlanjutan lapangan kerja, dan daya beli masyarakat dapat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan pedoman penerimaan negara.

"APBN nan sehat penting, tetapi keberlanjutan industri dan perlindungan tenaga kerja juga kudu menjadi bagian dari upaya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional," tandas Henry. (E-3)

Ketum Partai NasDem Surya Paloh.(Antara)

KETUA Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh menginginkan agar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset nantinya tidak justru menimbulkan polemik nan membuang-buang daya bangsa.

"RUU Perampasan Aset merupakan produk legislasi nan unik," kata Surya Paloh usai menjamu kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu (19/9).

Di sisi lain, dia menilai bahwa saat ini anak bangsa tetap belum betul-betul bisa untuk menyelaraskan kewenangan dan kewajibannya. "Kalau hanya ini bisa menimbulkan polemik, untuk apa? Hal nan paling kita jaga adalah jangan daya bangsa ini terbuang untuk polemik demi polemik," katanya.

Dia pun membujuk agar bangsa untuk menyimpan daya dan menjaga stabilitas nasional. Pikiran-pikiran, kata dia, semestinya bisa disalurkan secara kritis dan juga solutif.

"Kan celaka juga hanya mengkritisi, enggak suka, tapi enggak ada jalan keluar. Atau ABS (asal bapak senang). Dua-dua menurut kita tidak pas itu," katanya.

Meski begitu, dia pun mempersilakan jika publik sudah menganggap keberadaan UU Perampasan Aset sudah sangat mendesak. Dia pun mengingatkan kepada publik agar sama-sama membangun kesadaran.

"Kalau memang dianggap memang sudah urgen sekali publik ini, silakan saja," katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman kembali menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset tidak boleh menjadi perangkat politik kekuasaan.

Komisi III DPR berkomitmen menyusun RUU tersebut dengan saksama dan hati-hati agar pelaksanaannya dalam jangka panjang tidak justru mengkriminalisasi rakyat lemah maupun pihak nan berseberangan dengan penguasa. DPR RI pun menargetkan agar RUU Perampasan Aset bisa rampung alias disahkan pada Rapat Paripurna paling lambat pada Desember 2026.

Liputan6.com, Jakarta - TNI mengamankan Wakil Komandan Batalyon (Wadanyon) OPM Kodap 35 Bintang Timur, Abdon Kisamdu, di Bandara Nop Goliat, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Sabtu (19/9/2026). Abdon diamankan sesaat baru saja tiba di Bandara Nop Goliat dengan menggunakan pesawat Trigana Air PK-YSC.

Setelah diamankan, nan berkepentingan dibawa untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman mengenai aktivitas serta tujuan kedatangannya di wilayah Yahukimo.

Panglima Kogabwilhan III, Letjen TNI Lucky Avianto, menyampaikan dalam pemeriksaan awal, Abdon Kisamdu mengaku datang ke Dekai, Yahukimo, untuk melakukan transaksi pembelian sejumlah senjata api.

"Kepada personel TNI, Abdon Kisamdu mengaku tujuannya ke Dekai, Yahukimo, untuk melakukan transaksi pembelian sejumlah senjata api dari seseorang di wilayah Kali Seng Yahukumo,” kata Lucky dikutip dari rilis diterima Liputan6.com.

ilustrasi izin Sertifikasi HAM.(MI)

KEPALA Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Muhammad Nas memastikan pihaknya siap menerapkan izin sertifikasi Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai syarat bagi prajurit nan mau naik jabatan.

"Kalau emang itu ditentukan, ya kami siap. Nggak ada masalah," kata Nas saat ditemui di aktivitas TNI Fari 2026 di Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (19/9).

Menurut Nas, seluruh prajurit TNI telah menerima pengetahuan tentang HAM selama menjalani pendidikan di beragam tingkat. "Di kami namanya pembekalan HAM itu sudah ada. Malah HAM dan humaniter kita satu paket itu semuanya," jelas dia.

Hal itu, lanjut dia, terlihat dari banyaknya prajurit dan perwira nan menjalankan tugas melindungi masyarakat sesuai dengan ketentuan HAM. Namun menurut Nas hingga saat ini izin tersebut tetap dalam pembahasan sehingga belum berkarakter final. Dia memastikan Mabes TNI bakal mengikuti izin tersebut jika sudah betul-betul diresmikan.

Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengupayakan perubahan izin agar kepemilikan Sertifikat HAM menjadi salah satu syarat wajib kenaikan kedudukan alias promosi bagi aparatur sipil negara, serta perwira di lingkungan TNI dan Polri.

Pigai di Jakarta, Senin, (24/8) mengatakan kebijakan tersebut disiapkan sebagai langkah preventif untuk menekan potensi pelanggaran HAM nan melibatkan abdi negara negara.

Menurut dia, pemahaman HAM nan dibuktikan melalui sertifikasi perlu menjadi bagian dari persyaratan pengembangan pekerjaan pejabat pemerintahan dan abdi negara keamanan

"Pegawai eselon 2, kepala biro maupun eselon 1 kudu punya Sertifikat HAM, itu jadi syarat wajib. Nanti saya minta Undang-Undang ASN diubah, kudu ada pasal khusus, jika pegawai negeri eselon 2 untuk diangkat sebagai eselon 1, salah satunya adalah melampirkan persyaratan Sertifikat HAM," ujar Pigai.

Ia menjelaskan penerapan sertifikasi juga bakal diarahkan kepada jenjang kepemimpinan di lembaga TNI dan Polri. Kementerian HAM, kata Pigai, bakal mendorong penyusunan izin setingkat Peraturan Kapolri dan Peraturan Panglima TNI nan mengatur sertifikat HAM dalam sistem mutasi, promosi, dan demosi.

"Misalnya, danramil alias kapolsek, kita kasih sertifikat. Setelah itu jika Kapolsek tersebut mau naik jadi kapolres, alias dandim, kami kasih sertifikat. Dari dandim mau naik jadi pangdam, pangdam jadi Panglima TNI alias kapolri, sertifikat," ujarnya.

Menurut Pigai, tanggungjawab sertifikasi tersebut kudu mempunyai dasar norma nan kuat agar dapat diterapkan dalam sistem kepegawaian dan jenjang karier. Ia mengatakan landasan norma mengenai kewenangan tersebut sedang dipersiapkan melalui Undang-Undang HAM nan tengah berproses di DPR RI.

"Selain itu, peraturan presiden nan menjadi bagian dari landasan kebijakan tersebut saat ini berada di Sekretariat Negara," kata Pigai.

Pigai meyakini penerapan sertifikasi HAM dalam sistem promosi dan mutasi dapat memperkuat pemahaman aparatur terhadap prinsip-prinsip HAM sekaligus menjadi instrumen pencegahan pelanggaran.

"Kalau semua peraturan-peraturan ini dikeluarkan, maka saya percaya saya bakal bikin prestasi nan lebih baik, ialah kita bakal meminimalisir kejahatan alias pelanggaran HAM di seluruh Republik Indonesia," ujar Menteri HAM. (Ant/P-3)

Jorge Martin(Motogp)

Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, sukses memenangi sesi sprint race Moto GP Austria 2026 nan berjalan di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Sabtu (19/9). Kemenangan ini diraih Martin setelah melalui persaingan sengit dan drama jatuhnya ketua balap, Pedro Acosta, di lap-lap akhir.

Melansir laporan laman resmi MotoGP, Jorge Martin menjadi nan tercepat dengan catatan waktu total 20 menit 57,387 detik. Pembalap asal Spanyol tersebut sukses mengungguli rival terdekatnya, Marc Marquez dari Ducati Lenovo Team, dengan selisih waktu 1,026 detik.

Jalannya balapan berjalan penuh drama sejak awal. Martin nan memulai balapan dari pole position sempat merosot ke posisi kedelapan pada lap pembuka. Hal ini terjadi setelah dia terlibat pertarungan sengit dengan Marc Marquez nan membikin keduanya kehilangan momentum.

Situasi tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh Pedro Acosta. Pembalap muda ini sempat memimpin jauh di depan dengan kelebihan lebih dari dua detik. Namun, nasib apes menimpa Acosta saat balapan menyisakan tiga lap lagi. Ia terjatuh di Tikungan 2 saat sedang memimpin, nan secara otomatis memberikan jalan bagi Martin untuk mengambil alih posisi terdepan.

Martin, nan sebelumnya telah menunjukkan penampilan gemilang dengan bangkit dari posisi kedelapan ke posisi kedua, akhirnya menyentuh garis finis pertama. Sementara itu, Marc Marquez kudu puas menempati ranking kedua, disusul oleh pembalap Aprilia Racing lainnya, Marco Bezzecchi, di posisi ketiga dengan jarak 1,675 detik dari sang pemenang.

Hasil ini mempertegas kekuasaan Martin di Red Bull Ring setelah sebelumnya juga sukses mengamankan posisi pertama pada sesi kualifikasi.

Baca juga: Hasil kualifikasi MotoGP Austria: Martin pertama, Marc Marquez kedua

Berikut hasil 10 besar sprint race MotoGP Austria 2026:

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh meminta pembahasan RUU Pemilu diprioritaskan. Ia berambisi dituntaskan pada tahun ini. Karena menurutnya, tidak ada argumen untuk menunda pembahasan hingga 2027.

“Ya, saya pikir banyak waktu kan kita sebenarnya. Tapi tahun ini bisa diselesaikan kan jauh lebih baik. Kenapa kita kudu tunggu tahun depan misalnya?” kata Surya di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu (19/9/2026) malam.

Menurut dia, UU Pemilu merupakan salah satu izin paling strategis sehingga perlu segera dibahas untuk mencari pilihan terbaik dalam penyelenggaraan pemilu mendatang.

“Sementara undang-undang pemilu ini saya pikir paling strategis sekali untuk menjadi pergumulan kita berbareng untuk mencari, ya kan, pilihan-pilihan nan terbaik untuk lebih menyempurnakan lagi undang-undang pemilu nan sudah kita miliki,” ujarnya.

Surya menilai pembahasan UU Pemilu kudu ditempatkan sebagai salah satu prioritas legislasi. Ia membandingkannya dengan pembahasan beragam rancangan undang-undang lainnya.

“Jadi mana nan kita kudu prioritaskan sebenarnya? Saya pikir salah satu produk undang-undang nan kudu kita prioritaskan adalah undang-undang pemilu itu,” katanya.

Surya tidak mempermasalahkan jika dalam pembahasan nantinya muncul perbedaan pandangan antarpartai. Menurut dia, perbedaan merupakan bagian dari proses mencari rumusan terbaik.

“Bagus. Kan kawan-kawan lain, teman-teman bisa berganti pikiran, bisa ada nan terima, bisa nan tidak terima. Saya kan menghargai sekali ini,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar setiap pihak tidak hanya menghargai pendapat sendiri.

“Bagaimana kita hanya menghargai pendapat kita? Kalau hanya pendapat kita nan kita hargai, rusak negeri ini,” tegas Surya.

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan partainya siap menanggung akibat jika parliamentary threshold (PT) Pemilu dinaikkan menjadi 7 persen. Bagi Surya, akibat kehilangan bangku DPR kudu diterima jika kenaikan periode pemisah itu dianggap bisa membikin sistem kerakyatan lebih efektif.

Pernyataan itu disampaikan Surya di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu (19/9/2026) malam. Ia mengatakan NasDem memang konsisten mendorong kenaikan PT dari pemilu ke pemilu. Menurut dia, sikap tersebut didasari kemauan menyederhanakan jumlah partai di parlemen.

“Dari pemilu ke pemilu memang NasDem paling eager untuk meningkatkan tingkat parliamentary threshold. Saya kudu katakan sejujurnya memang itu,” kata Surya.

Ia menilai jumlah partai nan lebih sedikit bakal membikin jalannya kerakyatan lebih efektif.

“Pertimbangan kita adalah selected partai. Lebih sedikit partai untuk mengatur lampau lintas jalannya kerakyatan di negeri ini, menurut pandangan kami,” ujarnya.

Surya menyadari pandangan tersebut tidak otomatis diterima partai lain. Namun, dia menghargai perbedaan pendapat dalam pembahasan PT.

“Belum berfaedah pandangan ini absolut betul ya di mata kawan-kawan lain, dan kami menghargai juga perbedaan itu,” katanya.

NasDem, kata Surya, mengusulkan PT 7 persen. Namun, dia mengakui nomor tersebut juga membawa akibat bagi partainya sendiri.

“NasDem mengusulkan 7 persen, walaupun surveinya NasDem 4 persen. Jadi NasDem itu mengikhlaskan dirinya jika dia enggak masuk di parlemen lantaran parliamentary threshold-nya tinggi,” ujar Surya.

Sejumlah taruni Akademi Kepolisian (Akpol) memberikan materi saat program Taruna Bhakti Sekolah Rakyat di Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 8 Cimahi, Jawa Barat, Senin (3/8/2026).(ANTARA/ABDAN SYAKURA)

Pemerintah terus memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari family prasejahtera melalui program Sekolah Rakyat. Hingga saat ini, program tersebut telah memberikan akses pendidikan gratis dan berbobot kepada lebih dari 44 ribu anak pada jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Kepala Biro Humas Kementerian Sosial (Kemensos) Devi Deliani mengatakan, program Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memastikan kondisi ekonomi family tidak menghalang anak dalam memperoleh pendidikan.

"Pemerintah memastikan lebih dari 44 ribu anak dari family miskin jenjang SD, SMP, hingga SMA kembali mendapat akses pendidikan berbobot secara gratis, sehingga kemiskinan orang tua tidak lagi menjadi penghalang masa depan anak,” kata Devi di Jakarta, Sabtu (19/9).

Program nan digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan dan pemberdayaan. Pemerintah berupaya memastikan anak-anak dari family kurang bisa tetap mempunyai kesempatan untuk memperoleh pendidikan nan layak.

Perluasan Jangkauan Wilayah

Hingga kini, Sekolah Rakyat telah beraksi di 182 wilayah. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun pertama nan mencakup 166 titik dengan lebih dari 14.700 peserta didik. Perluasan tersebut ditujukan untuk menjangkau lebih banyak anak nan sebelumnya belum memperoleh akses pendidikan secara memadai.

Dalam pelaksanaannya, peserta didik Sekolah Rakyat ditetapkan berasas nama dan alamat nan tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Mekanisme tersebut digunakan untuk memastikan penerima faedah sesuai dengan golongan masyarakat nan menjadi sasaran program.

"Sehingga support negara sampai tepat pada anak nan betul-betul membutuhkan, bukan sekedar nomor di atas kertas," ujarnya.

Pembangunan Sarana Permanen

Selain memperluas cakupan peserta didik, pemerintah juga membangun sarana pendidikan permanen. Sebanyak 93 gedung Sekolah Rakyat permanen telah selesai dibangun dan mulai digunakan secara berjenjang sejak pertengahan Juli hingga awal September 2026.

Kehadiran gedung permanen tersebut diharapkan memperkuat kualitas jasa pendidikan sekaligus menyediakan akomodasi belajar nan memadai bagi peserta didik dari family prasejahtera.

Pemerintah selanjutnya menargetkan jasa Sekolah Rakyat dapat menjangkau lebih dari 150 ribu siswa pada 2027. Dalam jangka panjang, pemerintah juga menargetkan setiap kabupaten dan kota mempunyai sedikitnya satu gedung Sekolah Rakyat permanen dengan kapabilitas lebih dari 2.000 siswa. (H-2)

Jakarta, CNN Indonesia --

Basarnas memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan (SAR) terhadap 126 korban nan belum ditemukan dalam kecelakaan Kapal Motor (KM) Virgo Transport 8 selama tujuh hari ke depan.

Kapal itu mengalami kecelakaan di perairan Masalembo, Laut Jawa, pada Minggu (13/9). Perpanjangan diumumkan pada hari ketujuh operasi, Sabtu (19/9) malam.

Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudhi Bramantyo Nur Sasongko mengatakan keputusan itu diambil setelah berkoordinasi dengan pemangku kepentingan operasi SAR dan tim salvage (pengangkatan buntang kapal) nan dikoordinasikan pemilik kapal.

"Hari ini memasuki hari nan ketujuh. Kami menyatakan bahwa operasi ini bakal kami perpanjang menjadi tujuh hari ke depan," kata Yudhi dalam konvensi pers perkembangan operasi SAR di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dikutip Antara, Sabtu (19/9).

Hingga Sabtu malam pukul 21.00 Wita, Basarnas mengonfirmasi 117 korban ditemukan, terdiri atas 108 orang selamat dan sembilan orang meninggal dunia.

Masih ada 126 orang nan belum ditemukan dari total 243 orang dalam manifes KM Virgo Transport 8. Pada hari ketujuh, tim campuran tidak menemukan korban baru.

KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang ketika berlayar dari Surabaya, Jawa Timur, menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sejak 12 September 2026.

Kapal itu dilaporkan mengalami cuaca jelek dan lenyap kontak pada 13 September 2026 sekitar pukul 02.00 Wita. Kapal ditemukan pada hari nan sama dalam kondisi terbalik di perairan Masalembo, Laut Jawa.

Dua tim salvage nan dikoordinasikan pemilik kapal baru tiba pada Sabtu. Hingga malam, keduanya tetap rapat berbareng pihak mengenai untuk menentukan langkah operasi salvage.

Basarnas memperpanjang operasi SAR sembari menunggu hasil pembahasan tim salvage dan langkah penanganan buntang kapal, agar pencarian dapat terus dilaksanakan sesuai perkembangan di lapangan.

"Operasi salvage nan bakal dilaksanakan mungkin memerlukan waktu nan lama, mungkin panjang, tidak sesingkat nan kita bayangkan. Kami tidak bisa menyebut kapan, tetapi nan jelas sedang dibahas oleh tim mahir dari pihak owner kapal," ujar Yudhi.

(fea)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyetujui usulan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas agar biaya kuliah di perguruan tinggi negeri digratiskan. Persetujuan itu disampaikan Presiden secara langsung pada puncak seremoni HUT ke-28 PAN di Plenary Hall Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat malam, 18 September 2026.

Usulan itu bermulai saat Zulhas menyampaikan keluhan mahasiswa dan calon mahasiswa mengenai mahalnya biaya masuk jalur mandiri. Sementara, mereka sangat mau melanjutkan pendidikan ke kampus negeri.

"Banyak anak-anak muda sekarang nan mendaftar di universitas negeri. Bayarannya mahal, Pak. Jalur berdikari bayarannya mahal," ujar Zulkifli Hasan.

"Tolong, Pak, mereka menyampaikan aspirasi penghasilan mahal itu jika bisa kita bisa koreksi. Karena angan anak-anak muda kita tentu di kampus-kampus negeri, Pak," lanjutnya.

Usulan Zulhas disambut antusias Prabowo. Dia menjanjikan segera menggelar ratas menindaklanjuti keluhan itu.

"Saya sangat setuju, saya bakal segera mengadakan ratas alias pokoknya biaya pendidikan negeri kudu gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri kudu gratis," tegas Presiden Prabowo.

Mengenai sumber pembiayaannya, Presiden menyatakan anggaran dapat berasal dari pengembalian duit negara hasil tindak pidana korupsi. "Nanti, nanti, kelak bakal ada nan bertanya, dari mana uangnya? Uangnya nan dikorupsi, nan dinyolong, nan dicuri," ujarnya.

Jika kebijakan ini terwujud, pintu perguruan tinggi negeri terbuka jauh lebih lebar bagi anak-anak dari family nan selama ini terhalang biaya. Anak nelayan, anak petani, anak pengemudi ojek online, dan anak pedagang mini dapat melanjutkan kuliah sampai meraih gelar sarjana tanpa orang tuanya kudu menjual aset, berutang, alias menunda cita-cita anaknya. Selama ini, tidak sedikit lulusan SMA dengan nilai baik nan batal mendaftar jalur berdikari semata-mata lantaran tidak sanggup bayar duit pangkal.

Bagi Zulkifli Hasan, akses ke kampus negeri tidak boleh ditentukan oleh keahlian ekonomi family maupun wilayah asal. "Pendidikan berbobot tidak boleh menjadi kemewahan. Tidak boleh hanya menjadi milik mereka nan lahir di kota-kota besar alias family nan bisa saja. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pendidikan," katanya.

Zulkifli Hasan menegaskan mahasiswa hari ini adalah generasi nan bakal memimpin Indonesia saat republik ini berumur 100 tahun pada 2045. Karena itu, halangan biaya kuliah pada hari ini berakibat langsung pada kualitas kepemimpinan nasional di masa depan.

PAN menyatakan siap mengawal pembahasan kebijakan kuliah cuma-cuma di perguruan tinggi negeri tersebut, baik melalui Fraksi PAN di DPR RI maupun melalui struktur partai di daerah.

Liputan6.com, Jakarta - Pegawai SPPG diduga mengolok-olok korban diduga keracunan program MBG. BGN Yogyakarta langsung menegur pegawai tersebut.

Koordinator Regional BGN Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Wirandita Gagat Widyatmoko, sangay prihatin dan menyayangkan pernyataan nan disampaikan salah satu jejeran SPPG di Bantul tersebut.

"Kami prihatin dan menyayangkan andaikan betul terdapat pernyataan dari jejeran SPPG nan tidak menunjukkan empati terhadap masyarakat nan diduga terdampak," katanya dikutip dari Antara, Sabtu (19/9/2026).

Menurut dia, setiap kejadian nan menyangkut keamanan pangan dan berakibat kepada penerima faedah semestinya disikapi dengan serius, penuh empati, dan rasa kemanusiaan.

"Dalam kondisi seperti ini, nan kudu dikedepankan adalah rasa kemanusiaan, empati, sensitivitas, dan saling menghormati," ujarnya.

Gagat membenarkan orang dalam video viral tersebut merupakan pegawai alias pengawas finansial SPPG Dlingo dan nan berkepentingan telah diklarifikasi oleh BGN DIY.

"Betul mas nan berkepentingan berposisi sebagai pengawas finansial dan sudah diklarifikasi oleh jejeran kami," katanya.

Pihaknya telah memberikan teguran secara langsung kepada SPPG mengenai beserta pegawai nan berkepentingan sebagai tindak lanjut atas kegaduhan di media sosial.

"Kami sudah memberikan teguran kepada nan bersangkutan, kelak (keputusannya) bakal disampaikan kepada publik secara pribadi maupun dari SPPG nan bersangkutan," ujarnya.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkapkan argumen partainya menginginkan kenaikan periode pemisah parlemen (parliamentary threshold) menjadi 7 persen. Dia menilai nomor itu bisa membikin partai nan lolos seleksi lebih sedikit sehingga dapat mempermudah tata kelola demokrasi.

"Dari pemilu ke pemilu memang NasDem paling eager untuk meningkatkan tingkat parliamentary threshold. Saya kudu katakan sejujurnya memang itu. Karena memang pertimbangan kita adalah selected partai. Lebih sedikit partai untuk mengatur lampau lintas jalannya kerakyatan di negeri ini, menurut pandangan kami, NasDem tentunya ya," jelas Paloh kepada wartawan di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (19/9/2026).

Dia mengatakan partainya selalu konsisten terhadap kenaikan periode pemisah parlemen ini. Namun dia menekankan, partainya tetap menghargai pandangan nan berbeda dari partai lain.

Di sisi lain, Paloh mengatakan kondisi elektabilitas NasDem saat ini pun belum mencapai nomor 7 persen dalam kalkulasi periode pemisah parlemen. Dia mengaku rela jika memang NasDem tidak lolos ke parlemen ketika periode pemisah dinaikkan menjadi 7 persen.

"NasDem mengusulkan 7%, walaupun surveinya NasDem 4%. Jadi NasDem itu mengikhlaskan dirinya jika dia enggak masuk di parlemen lantaran parliamentary threshold-nya tinggi, ya itulah bagian daripada kemauan kita mementingkan kepentingan nasional lebih besar daripada kepentingan partai," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah ketua umum partai politik koalisi pemerintah sempat menggelar pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas revisi UU Pemilu nan turut mengatur periode pemisah parlemen.

Pertemuan para ketum parpol koalisi pemerintah itu dikonfirmasi langsung oleh Sekjen Partai Gerindra Sugiono. Dalam penjelasannya, Sugiono mengatakan para ketum parpol berkumpul belum lama ini.

"Iya, jadi kemarin beberapa ketua umum partai berkumpul. Partai Gerindra waktu itu diwakili oleh Pak Dasco selaku ketua harian untuk membicarakan hal-hal nan perlu dibahas dalam rangka undang-undang pemilu," kata Sugiono kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Sugiono mengatakan ada kesepakatan nan dicapai dalam pertemuan itu perihal periode pemisah parlemen. Dia menuturkan partainya nan dipimpin Presiden Prabowo Subianto sepakat dengan periode pemisah parlemen 5 persen.

"Satu perihal nan sepertinya semua sepakat, tapi saya kira saya tidak bisa berbincang atas nama partai-partai lain. Gerindra sepakat soal PT 5%. Seperti kemarin Golkar dan PKS juga menyampaikan, saya kira itu nan kita sepakati," pungkasnya.

(kuf/isa)

Penampakan Gerbang Masuk Bandara Sultan Thaha Syaefuddin Jambi nan dilatari kabut asap(MI/SOLMI)

KABUT asap akibat kebakaran rimba dan lahan (karhutla) mulai mengganggu aktivitas penerbangan di Provinsi Jambi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 128 rute Jakarta–Jambi dilaporkan kandas mendarat di Bandara Sultan Thaha Syaefuddin (STS), Kota Jambi, pada Sabtu (19/9) siang.

General Manager Bandara STS Jambi, Ardon Marbun, mengonfirmasi bahwa pesawat nan mengangkut 154 penumpang tersebut semestinya dijadwalkan mendarat pada pukul 14.05 WIB. Namun, buruknya jarak pandang (visibility) memaksa pilot untuk mengambil keputusan return to base (RTB) alias putar kembali ke Jakarta.

“Benar, siang tadi pesawat Garuda GA 128 kandas mendarat akibat dampak kabut asap. Saat itu, visibility alias jarak pandang mata normal hanya berada di kisaran 700 meter, sehingga tidak kondusif untuk aktivitas pendaratan,” ujar Ardon Marbun kepada Media Indonesia, Sabtu (19/9) malam.

Kondisi cuaca nan tidak menentu membikin operasional airport sempat terhambat. Namun, Ardon menambahkan bahwa setelah situasi membaik, pesawat tersebut akhirnya sukses mendarat di Jambi pada pukul 19.00 WIB.

Super Air Jet Dialihkan ke Batam

Selain maskapai Garuda, gangguan serupa juga dialami oleh maskapai Super Air Jet (SAJ) dengan nomor penerbangan IU 840. Pesawat rute Jakarta–Jambi nan membawa 117 orang, termasuk kru, tersebut dijadwalkan mendarat pukul 15.20 WIB.

Lantaran jarak pandang hanya mencapai 1.000 meter—masih di bawah standar keamanan operasional saat itu—pesawat tersebut terpaksa mengalihkan pendaratan (divert) ke Bandara Internasional Hang Nadim, Batam.

“Pesawat Super Air Jet tersebut sempat dialihkan ke Batam sebelum akhirnya bisa kembali mendarat di landasan pacu Bandara STS dan bertolak kembali membawa penumpang menuju Jakarta,” pungkas Ardon.

Catatan Redaksi: Gangguan penerbangan ini menjadi peringatan serius mengenai akibat karhutla nan mulai memperpendek jarak pandang di wilayah udara Jambi, nan berisiko pada keselamatan transportasi publik.

Grace Natalie Bela Kunjungan Jokowi ke Palue: Kritik Terlambat Tak Paham Fase Bencana(Tangkapan Layar Antara TV)

KUNJUNGAN Presiden ke-7 Joko Widodo ke Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada pertengahan pekan ini menuai sorotan. Sejumlah pihak menilai kehadiran Jokowi ke letak terdampak musibah tersebut tergolong terlambat lantaran dilakukan satu bulan setelah kejadian.

Menanggapi perihal tersebut, Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, memberikan pembelaan melalui unggahan video di akun IG pribadinya pada Sabtu (19/9) malam. Grace menegaskan bahwa kritik nan muncul menunjukkan ketidakpahaman terhadap manajemen penanganan bencana.

Memahami Fase Penanganan Bencana

Grace menjelaskan bahwa dalam penanganan musibah terdapat tiga tahapan utama, ialah fase tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Menurutnya, pemerintah telah bekerja sejak hari pertama pada fase tanggap darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar warga.

"Pada hari-hari pertama nan dibutuhkan makanan, obat-obatan, evakuasi, tenda, dan kebutuhan dasar lain," ujar Grace. Ia menambahkan bahwa satu bulan pascabencana, tantangan di lapangan telah bergeser ke fase pemulihan bentuk nan lebih permanen.

Kondisi di Pulau Palue saat ini dilaporkan tetap memprihatinkan. Banyak penduduk tetap memperkuat di pengungsian lantaran rumah mereka belum bisa ditempati. Selain itu, aktivitas belajar mengajar tetap berjalan dalam keadaan darurat, dan jemaat gereja terpaksa beragama di tenda lantaran gedung gereja nan rusak berat.

Detail Bantuan Fase Rekonstruksi

Grace menekankan bahwa jenis support nan dibawa Presiden Jokowi dalam kunjungan tersebut sangat spesifik dan disesuaikan dengan kebutuhan fase rekonstruksi saat ini. Berikut adalah rincian support nan disalurkan:

“Semen dan seng adalah bahan untuk memperbaiki dan membangun kembali. Sementara tandon air untuk membantu penyediaan air bersih,” jelas Grace.

Fokus pada Pemulihan, Bukan Narasi Negatif

Lebih lanjut, Grace menegaskan bahwa prinsip kunjungan kepresidenan bukan terletak pada hitungan hari kedatangan, melainkan pada efektivitas support terhadap kondisi riil masyarakat. Selama penduduk tetap kesulitan dan akomodasi publik belum pulih, support tidak bisa dikatakan terlambat.

“Faktanya belum pulih. Selama tetap ada penduduk nan tidur di tenda, anak-anak nan belajar dalam kondisi darurat, rumah nan belum bisa ditempati, dan jemaah nan tetap beragama di tenda lantaran gerejanya rusak, semua perhatian dan support tidak bisa dikatakan terlambat,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Grace mengimbau publik untuk menghentikan narasi negatif alias "nyinyir" di media sosial. Ia membujuk seluruh pihak untuk lebih konsentrasi bahu-membahu membantu proses pemulihan penduduk di NTT nan tetap menghadapi kesulitan pascabencana. (I-1)