Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv menyoroti matinya gajah betina berumur di bawah tiga tahun dari induk Gajah Suci di Pusat Latihan Gajah (PLG) Saree, Aceh. Menurut dia, pemerintah kudu memberikan perhatian serius atas matinya anak gajah tersebut.

Berdasarkan diagnosa awal medis, peristiwa matinya anak gajah bernama Yuna itu diduga kuat akibat serangan elephant endotheliotropic herpesvirus (EEHV), jenis virus mematikan nan sangat rentan menyerang anak gajah.

“Ini kudu menjadi perhatian serius pemerintah. Jangan sampai kita hanya bertindak setelah ada gajah nan mati. Pencegahan dan perlindungan terhadap anak gajah kudu diperkuat,” kata Rajiv melalui keterangannya pada Rabu (12/8/2026).

Untuk itu, Rajiv mengingatkan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) perlu memastikan langkah antisipasi terhadap EEHV dilakukan secara lebih sistematis, terutama di pusat-pusat konservasi dan kediaman nan menjadi tempat perlindungan gajah.

Kata dia, salah satu langkah nan perlu dipertimbangkan adalah support anggaran untuk pengadaan vaksin maupun kebutuhan medis nan berangkaian dengan pencegahan dan penanganan virus tersebut.

“Kalau memang vaksin alias langkah pencegahan terhadap virus ini dibutuhkan, Kementerian Kehutanan kudu mengalokasikan anggaran. Jangan sampai kebutuhan seperti ini tidak tersedia ketika ada anak gajah nan terjangkit,” ujar Legislator dari wilayah pemilihan (dapil) Jawa Barat II ini.

Anggota Fraksi Partai Nasdem ini menilai perlindungan terhadap satwa dilindungi tidak cukup hanya melalui pengamanan kediaman dan penindakan terhadap perburuan. Aspek kesehatan satwa juga kudu menjadi bagian krusial dari kebijakan konservasi.

Terlebih, lanjut dia, anak gajah mempunyai tingkat kerentanan nan tinggi terhadap penyakit tertentu sehingga diperlukan sistem pemantauan kesehatan nan lebih intensif.

“Konservasi itu bukan hanya menjaga hutannya, tetapi juga memastikan satwanya bisa memperkuat hidup. Kalau ada penyakit nan bisa menakut-nakuti anak gajah, pemerintah kudu punya sistem penemuan dan penanganan nan cepat,” jelas dia.

Oleh lantaran itu, Rajiv meminta Kemenhut melakukan pertimbangan terhadap kondisi kesehatan gajah-gajah lain nan berada di sekitar PLG Saree untuk memastikan tidak terjadi penularan maupun kasus serupa.

“Jangan berakhir pada satu kasus. Gajah-gajah lainnya kudu diperiksa dan dipantau. Kita kudu memastikan apakah ada potensi penyebaran virus alias tidak,” tegas Rajiv.

Menurutnya, kematian Yuna kudu menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat akomodasi kesehatan satwa, meningkatkan kapabilitas tenaga medis hewan, serta memastikan kesiapan obat dan kebutuhan penanganan penyakit di pusat-pusat konservasi.

“Perlindungan populasi gajah kudu dilakukan secara berkepanjangan mengingat satwa tersebut merupakan bagian krusial dari ekosistem dan termasuk satwa nan dilindungi. Jangan sampai kita kehilangan anak-anak gajah lantaran penyakit nan sebenarnya bisa kita antisipasi. Anggaran untuk kesehatan satwa kudu menjadi bagian dari prioritas konservasi,” pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Tepi Barat nan diduduki Israel disebut telah mencapai "titik kritis" akibat meningkatnya kekerasan dan tekanan sistematis terhadap masyarakat Palestina. Kondisi tersebut dinilai makin menakut-nakuti masa depan pemerintahan Palestina.

Wakil Direktur Eksekutif UNICEF Hannan Sulieman mengatakan situasi tersebut memerlukan tindakan politik, bukan sekadar support kemanusiaan. Menurutnya, kondisi nan memungkinkan anak-anak Palestina hidup kondusif hanya dapat tercipta melalui keputusan politik.

"Organisasi kemanusiaan tidak dapat menciptakan kondisi politik nan dibutuhkan anak-anak agar mereka aman," ujar Sulieman di hadapan Dewan Keamanan PBB, dikutip Anadolu Agency, Rabu (12/8/2026).

Sulieman mengatakan sedikitnya 174 anak Palestina telah terverifikasi tewas di Tepi Barat sejak Januari 2024. Ia juga menyebut 355 anak Palestina sekarang berada dalam tahanan militer, nyaris separuhnya ditahan tanpa dakwaan maupun persidangan.

"Itu berfaedah lebih dari satu anak (meninggal) setiap minggunya," katanya.

Ia mendesak masyarakat internasional memprioritaskan perlindungan anak, termasuk mengakhiri penahanan administratif dan pengungsian paksa. Sulieman juga meminta akses kondusif ke sekolah dan rumah sakit serta penyaluran support kemanusiaan tanpa penundaan.

Wakil Koordinator Khusus PBB Ramiz Alakbarov turut memperingatkan bahwa situasi di Tepi Barat memerlukan tindakan segera untuk mencegah terjadinya aneksasi de facto. Pada 2024, puluhan penduduk Palestina dilaporkan tewas dan sekitar 3.800 orang kehilangan tempat tinggal akibat pembongkaran bangunan, penggusuran, serta serangan.

"Kekerasan oleh pemukim telah mencapai tingkat nan belum pernah terjadi sebelumnya," tegas Alakbarov. Ia menyebut lebih dari 1.400 kejadian kekerasan telah terdokumentasi tahun ini dan berakibat pada 260 organisasi Palestina.

Alakbarov juga menyoroti krisis finansial Otoritas Palestina nan disebut mengalami kekurangan biaya sekitar US$6 miliar alias sekitar Rp106,8 triliun, akibat tertahannya penerimaan pajak dan bea cukai oleh Israel. Menurutnya, beragam tekanan tersebut merupakan "langkah-langkah nan saling terkait, bukan peristiwa nan berdiri sendiri" untuk melemahkan tata kelola Palestina.

Sejak perang di Gaza dimulai pada Oktober 2023, eskalasi di Tepi Barat terus meningkat. Data pihak Palestina menyebut lebih dari 1.183 penduduk Palestina tewas, 13.000 terluka, dan nyaris 25.000 ditangkap, sementara penduduk Palestina memperingatkan bahwa kondisi tersebut dapat membuka jalan bagi aneksasi Tepi Barat dan menggagalkan pembentukan negara Palestina berasas perbatasan 1967.

(tfa/luc) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta -

Aksi Kapolsek Cibatu AKP Amirudin Latif di wilayah norma Polres Garut, Jawa Barat (Jabar), bikin bolong botol minuman keras alias miras hingga berkeping-keping ramai di media sosial (medsos). Aksi Amir membikin bolong botol miras dilakukan saat menginterogasi pengedar minuman beralkohol tersebut.

Dilansir detikJabar, Rabu (12/8/2026), perwira polisi tersebut meluapkan kejengkelannya terhadap pengedar miras nan dinilai menjadi pemicu beragam tindakan kejahatan dan kenakalan remaja. Sejurus kemudian, Amir menunjukkan aksinya, dengan satu tepukan telapak tangan, botol miras tetap terisi penuh seketika hancur berkeping-keping.

"Kejadian sekali lagi jualan, hati-hati kamu. Nih jika Anda mau tau, kelak di kepala kamu," ungkap polisi itu dengan bahasa Sunda.

Saat dikonfirmasi terpisah, Amir membenarkan bahwa tindakan tersebut terjadi saat jajarannya melancarkan operasi pemberantasan miras terlarangan di wilayah hukumnya.

"Kami mengamankan seorang tersangka berinisial SM (33) di Babakanloa, Cibatu. Penjual ini penduduk Tasikmalaya," ungkap Amir.

Dalam penindakan tersebut, petugas menyita ratusan botol miras siap edar dari tangan pelaku sebelum sempat didistribusikan ke masyarakat.

"Cuman belum sempat diedarkan, nan berkepentingan sudah sukses kami tangkap duluan," katanya.

Baca selengkapnya di sini.

(rfs/dwr)

Jakarta -

Digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) didorong untuk mempercepat dan mempermudah akses masyarakat terhadap support pemerintah. Pemerintah menilai keberhasilan transformasi digital tidak diukur dari jumlah aplikasi nan dibuat, tetapi dari keahlian teknologi menyelesaikan persoalan penduduk dan membikin pelayanan lebih dekat.

"Mengusung satu semangat utama 'Data Dipadankan. Hak Warga Dipastikan', Kita berada di sini untuk memastikan bahwa percepatan perlindungan sosial digital bukan sekadar pendapat teknokratis, melainkan aktivitas nyata nan mudah, inklusif, dan tepat sasaran bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam keterangannya, Rabu (12/8/2026).

Rini mengatakan transformasi digital tersebut sejalan dengan pengarahan Presiden Prabowo Subianto nan menekankan pentingnya mengurangi penggunaan aplikasi pemerintah nan tidak saling terhubung. Pemerintah juga didorong untuk menghadirkan pelayanan kepada masyarakat melalui teknologi.

Menurut Rini, tolok ukur keberhasilan bukan berapa banyak aplikasi nan sukses diluncurkan, melainkan berapa banyak kesulitan penduduk nan dapat diselesaikan. Teknologi tidak semestinya memindahkan kerumitan dari loket ke layar. Teknologi justru kudu memangkas tahapan, menghubungkan data, dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, pemerintah tengah membangun Digital Public Infrastructure (DPI), ialah fondasi digital berbareng nan aman, terstandar, dan dapat digunakan lintas layanan. Identitas digital digunakan untuk memastikan identitas warga, sementara pertukaran info memungkinkan masyarakat tidak perlu menyerahkan info nan sama berulang kali.

Sistem pembayaran digital juga menjadi bagian dari fondasi tersebut agar support dapat diterima secara cepat, aman, dan tercatat. Fondasi tersebut ditujukan untuk satu aplikasi alias kementerian, melainkan dapat digunakan berbareng untuk beragam kebutuhan pelayanan.

Perlindungan sosial menjadi salah satu penerapan penting, lantaran di sinilah kualitas integrasi pemerintah diuji langsung oleh kehidupan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Rini menilai Kabupaten Sumedang menunjukkan perkembangan dalam penyelenggaraan pendataan Perlinsos. Sebanyak 111.077 kepala family (KK) telah terdaftar di Portal Perlinsos, alias mencapai 24,23% dari total 458.418 KK.

Hal tersebut menunjukkan adanya kepemimpinan nan hadir, kerjasama nan tumbuh di tingkat kecamatan hingga desa, dan momentum nan terus dijaga.

Sebanyak 91,91% masyarakat nan terdaftar di Portal Perlinsos melakukan pendaftaran melalui pendampingan agen. Dari 3.847 Agen nan disiagakan di Sumedang, sebanyak 59,24% telah aktif secara langsung mendampingi masyarakat dari rumah ke rumah.

Para pemasok tidak hanya membantu proses pendaftaran, tetapi juga menjelaskan prosedur dengan bahasa nan mudah dipahami masyarakat. Mereka turut mendampingi penduduk sejak tahap awal hingga proses selesai serta memberikan pemahaman mengenai keamanan info dan proses pendataan.

"Semoga langkah nan kita mulai dan perkuat dari Sumedang hari ini menjadi contoh bahwa pemerintahan digital bukan sekadar membikin negara terlihat lebih modern, tetapi membikin negara lebih datang dan hidup masyarakat lebih mudah," ujar Rini.

Sementara itu, Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir menyampaikan apresiasi kepada Menteri PANRB meninjau pendataan Perlinsos di wilayahnya. Pemerintah Kabupaten Sumedang menyatakan support terhadap program Perlinsos nan dinilai mempunyai akibat bagi masyarakat penerima manfaat.

"Melalui pendataan program Perlinsos dapat memastikan ketepatan sasarannya dan tentunya anggarannya agar lebih efisien dan tentunya bakal berakibat pada pembangunan di negara kita," kata Dony.

(prf/ega)

Jakarta -

Pemprov Banten merespons protes penduduk Desa Cijaralang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, nan mengeluhkan kondisi jalan rusak. Pemprov Banten berjanji bakal segera memperbaiki.

"Pak gubernur sudah meninjau langsung, memandang kondisi jalan kabupaten di Desa Cijalarang. Rencana bakal dibantu pembangunannya oleh Pemprov," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Banten, Arlan Marzan, usai meninjau jalan di lokasi, Rabu (12/8/2026).

Arlan mengatakan proses pembangunan dilakukan secara berjenjang dan bakal dimulai pada anggaran perubahan. Tak hanya itu anggaran untuk pembangunan juga disiapkan pada APBD tahun 2027.

"Mulai perubahan dan APBD 2027 menyesuaikan keahlian finansial Pemprov," ucapnya.

Arlan meminta kepada Pemkab Pandeglang agar tidak hanya mengandalkan Pemprov Banten dalam melakukan penanganan jalan rusak. Ia berambisi Pemkab Pandeglang juga bisa menganggarkan untuk penanganan jalan milik kabupaten.

"Semoga Pemkab Pandeglang juga bisa menganggarkan penanganan jalan kabupaten nan lain, sehingga kerjasama pembangunan nan digagas pak gubernur bisa maksimal," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah penduduk dari lima kampung di Desa Cijaralang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, membikin petisi dengan menggunakan darah mereka. Para penduduk ini menuntut perbaikan jalan nan telah rusak selama puluhan tahun.

"Puluhan tahun belum ada perbaikan, sudah parah," kata perwakilan penduduk berjulukan Sujana, Senin (22/6).

Sujana mengatakan 59 orang dari perwakilan lima kampung itu membikin petisi dengan mengecap darah ke dalam kertas putih berisi tanda tangan agar pemerintah bisa melakukan penanganan. Menurutnya, darah dari penduduk sebagai simbol kedaruratan.

"Simbol kepedihan, titik darah terakhir, permohonan nan betul-betul sungguh-sungguh, simbol darurat," ujar Sujana.

(fas/fas)

Jakarta -

Calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN) Khusus Pajak Yeheskiel Minggus Tiranda mendorong pengalihan penuh pembinaan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Mahkamah Agung (MA) segera dituntaskan. Dia mengatakan pengalihan tersebut merupakan petunjuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan pemisah waktu paling lambat 31 Desember 2026.

Hal itu disampaikan Yeheskiel dalam uji kepantasan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/8/2026). Yeheskiel mulanya mengatakan saat ini transaksi ekonomi nasional telah bergeser dari sistem konvensional ke platform digital.

"Kondisi ini menimbulkan persoalan keadilan fiskal. Badan upaya domestik dengan kehadiran bentuk pajak konvensional, sementara pelaku upaya digital lintas yurisdiksi dapat meminimalkan tanggungjawab pajaknya," ujarnya.

Selain tantangan ekonomi digital, Yeheskiel menyoroti persoalan kelembagaan Pengadilan Pajak. Saat ini, pembinaan Pengadilan Pajak dilakukan secara ganda.

"Percepatan izin substansif nan dilakukan oleh otoritas setara dengan pembaruan pada sisi adjudikatif nan memang mengalami tidak sejalan. Pola pembinaan dobel terjadi di mana teknis yudisial berada di Mahkamah Agung, sementara pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial berada di Kementerian Keuangan," ujarnya.

"Ini menimbulkan problem kelembagaan, membawahi Direktorat Jenderal Pajak nan dalam perihal ini menjadi salah satu pihak dalam sengketa," sambungnya.

Dia menyebut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 26 Tahun 2023 menjadi awal reformasi kelembagaan Pengadilan Pajak. Putusan tersebut, kata dia, mengamanatkan pengalihan penuh pembinaan Pengadilan Pajak ke MA paling lambat 31 Desember 2026.

"Ada tuntutan konstitusional ketika tahun 2023 MK mengeluarkan putusan nomor 26 mengamanatkan pengalihan penuh pembinaan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung paling lambat 31 Desember 2026 tahun ini," ujarnya.

Yeheskiel mengatakan proses pengalihan tersebut perlu dilakukan secara berjenjang agar tak mengganggu persidangan nan sedang berjalan. Namun, tenggat pengalihan tetap kudu dipenuhi.

"Dalam petunjuk putusan disebutkan bahwa frasa Kementerian Keuangan dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Peradilan Pajak selama ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pengadilan pajak ditegaskan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman melalui Putusan MK 26, sehingga pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial dialihkan sepenuhnya ke Mahkamah Agung," paparnya.

"Nah, pendekatan transisi berkarakter gradual ini menjadi saran dari putusan ini agar tidak mengganggu persidangan nan sedang berjalan. Nah, dalam putusan ini juga disebutkan bahwa pengalihan penuh pembinaan organisasi itu paling lambat tanggal 31 Desember 2026," sambung dia.

(amw/dwr)

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)

Proses pemindahan korban KM Putri Yasmin di perairan Selat Lombok, Rabu (12/8) oleh tim SAR Gabungan(Dok. TIM SAR)

TIM SAR Gabungan terus mengintensifkan pencarian dan penanganan korban pasca-insiden terbakarnya kapal penumpang KM Putri Yasmin di perairan Selat Lombok, Rabu (12/8) pagi pukul 04.15 WITA. Kepala Basarnas Lombok Muhammad Haryadi menjelaskan proses evakuasi terus berlangsung. 

"Sejauh ada pengaduan dari pihak keluarga, maka SAR Lombok dibantu SAR Denpasar bakal terus melakukan pencarian. Hingga saat ini, operasi SAR tetap terus berlangsung," ujarnya, Rabu (12/8).

Berdasarkan info sementara nan terkonfirmasi di Posko SAR, total korban nan sukses dievakuasi mencapai 173 orang. Dari jumlah tersebut, 172 orang dinyatakan selamat, sementara 1 orang dilaporkan meninggal dunia. Dalam mengoptimalkan proses pencarian dan evakuasi, Tim SAR Gabungan mengerahkan beragam perangkat utama (alut) ialah KN SAR 220 Mataram dan KN SAR Arjuna, Helikopter SGi Air Bali, KMP Portlink II, KAL Lembar, serta Kapal Yacht "No Comment" dan "Still Here", Speedboat Polairud, Rigid Inflatable Boat (RIB), dan Rigid Buoyancy Boat (RBB).

Ia juga menepis terjadi perbedaan info jumlah penumpang KM Putri Yasmin nan dievakuasi. Perbedaan tersebut, kata dia, terjadi lantaran proses pemindahan dilakukan oleh beberapa alut alias armada. Ada penumpang nan dievakuasi ke Lombok dan ada nan dievakuasi ke Padangbai Bali. Data tersebut tetap terus dicocokkan. 

"Misalnya kondisi nan terjadi hari ini, kapal Basarnas Lembar pemindahan 68 orang. Kapal nan diberangkatkan dari Mataram mengevakuasi 59 orang. Kapal TNI AL pemindahan 18 orang. Kemudian ada 2 kapal penumpang nan sedang melintas mengevakuasi sebanyak 35 orang. Ada juga 2 kapal Yacht nan sedang melintas juga mengevakuasi lebih dari 50 orang sehingga total penumpang nan sudah teridentifikasi sebanyak 212 orang. Itu pun belum diketahui beberapa kapal lain nan juga melakukan evakuasi," papar dia.

Ia menambahkan unsur nan terlibat dari Kantor SAR Mataram dan Kantor SAR Denpasar, SGi Air Bali dengan support Finns Search and Rescue, TNI AL, Ditpolairud Polda NTB dan Polres Lombok Barat, Syahbandar Pelabuhan Lembar, KMP PortLink II, KMP Parama Kalyani serta awak kapal yacht, tim medis, masyarakat setempat dan lembaga mengenai lainnya.

Hariyadi menegaskan bahwa tim SAR campuran di lapangan tetap berada dalam status siaga penuh. Fokus utama saat ini, kata dia, memastikan seluruh korban KM Putri Yasmin, penumpang maupun kru kapal, mendapatkan penanganan medis dan pemindahan nan sigap serta optimal. Hariyadi menambahkan, pihaknya bakal terus memperbarui info secara berkala seiring dengan perkembangan proses pencarian dan pemindahan di lapangan.

"Fokus utama kami adalah memastikan keselamatan seluruh penumpang dan kru kapal. Tim SAR campuran tetap terus melakukan penyisiran di sekitar letak kejadian untuk mengantisipasi adanya korban lain nan mungkin belum dievakuasi. Kami juga berkoordinasi secara intensif dengan seluruh unsur mengenai guna mempercepat proses penanganan darurat ini," ujar Muhamad Hariyadi dalam keterangan resminya. (H-4)
 

Lokasi karhutla di Kalsel.(Dok. MI)

KEBAKARAN rimba dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Selatan (Kalsel) semakin menggila dan telah menghanguskan sedikitnya 3.387 hektare rimba dan lahan di 13 kabupaten/kota. Gubernur Kalsel, Muhidin turun langsung membantu upaya pemadaman karhutla di Desa Pengayuan, area ring satu sekitar Bandara Internasional Syamsudin Noor.

"Karhutla di Kalsel terus terjadi meski upaya penanganan juga terus kita gencarkan di lapangan. Hingga 11 Agustus 2026, Karhutla tercatat seluas 3.387 hektare lebih," ungkap Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, Ronny Eka Saputra, Rabu (12/8) petang di Banjarbaru.

Data Pusdalops BPBD Kalsel mencatat jumlah sebaran titik api mencapai 5.695 titik, dengan 1.051 kejadian karhutla di 13 kabupaten/kota. Daerah terparah dilanda karhutla antara lain Kabupaten Banjar, seluas 777 hektare, Tanah Laut 738 hektare dan Kota Banjarbaru 672 hektare. 

Kemudian Hulu Sungai Selatan 379 hektare dan Tapin 225 hektare. "Sebagian besar kebakaran terjadi area lahan mineral dan untuk wilayah Kota Banjarbaru dan Tanah Laut sebagian merupakan lahan gambut," ujar Ronny.

Dikatakan Ronny Satgas Karhutla dari beragam unsur terus bersiaga 24 jam untuk mengatasi karhutla nan terjadi. Termasuk kewaspadaan kembali terbakarnya areal TPAS Basirih, Kota Banjarmasin. 

"Saat ini pemadaman mulai menghadapi kondisi sumber air nan semakin surut. Di sisi lain rencana OMC belum bisa dilaksanakan lantaran ketiadaan awan hujan padahal pesawat untuk OMC sudah standby di Syamsudin Noor," kata Ronny.

Kondisi Karhutla ini menjadi perhatian serius Pemprov Kalsel. Kemarin, Gubernur Kalsel, Muhidin berbareng Kapolda Kalsel turun langsung membantu upaya pemadaman Karhutla di areal lahan gambut di Desa Pengayuan, Kota Banjarbaru. (H-3)

Mohammad Reza Naqdi.(Dagens.com US)

PENASIHAT senior komandan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran, Mohammad Reza Naqdi, menyatakan bahwa memperpanjang bentrok dengan Amerika Serikat (AS) dapat menjadi strategi efektif untuk mencegah serangan di masa depan. Menurutnya, konfrontasi nan berkepanjangan bakal menunjukkan bahwa tindakan militer terhadap Teheran membawa akibat biaya nan sangat besar dan berkelanjutan.

Dalam wawancara dengan PBS NewsHour, Naqdi menjelaskan bahwa strategi atrisi (pelemahan) adalah jalur menuju pencegahan nan lebih kuat. Ia mengisyaratkan bahwa Iran mungkin bakal terus melanjutkan pertempuran hingga masa kedudukan presiden AS berikutnya. Tujuannya meyakinkan pemerintahan Washington di masa depan bahwa serangan lain terhadap Iran hanya bakal berujung pada konfrontasi nan panjang dan mahal.

Perubahan Penilaian terhadap Kekuatan Militer AS

Naqdi mengeklaim bahwa bentrok nan terjadi mengubah penilaian Iran terhadap kekuatan militer Amerika. Ia menyebut pasukan AS terbukti kurang bisa dibandingkan ekspektasi pejabat Iran sebelum bentrok dimulai. Konfrontasi langsung selama berbulan-bulan diklaim memberikan pemahaman nan lebih jelas bagi Teheran mengenai langkah kerja militer Amerika.

Meskipun mengakui bahwa Teheran belum mencapai tujuan akhirnya, Naqdi menggambarkan Iran memegang kelebihan sejauh ini. Ia beranggapan bahwa pengalaman tempur langsung mengurangi ketidakpastian nan dihadapi Iran pada awal konflik, sehingga pasukan mereka sekarang lebih siap jika permusuhan bersambung dalam jangka panjang.

Ketahanan Logistik dan Produksi Rudal

Terkait keahlian Iran dalam mempertahankan kampanye militer jangka panjang, Naqdi menyoroti pasokan rudal sebagai aspek kunci. Meski menolak merinci jumlah stok nan dimiliki, dia mengeklaim bahwa Iran memproduksi rudal lebih sigap daripada kecepatan penggunaannya di medan perang.

Produksi domestik nan berkepanjangan ini dipresentasikan sebagai bukti bahwa Teheran bisa mempertahankan tekanan militer apalagi dalam perang nan berkepanjangan.

Keamanan Maritim dan Kebijakan Nuklir

Wawancara tersebut juga menyinggung laporan serangan Iran terhadap kapal nonmiliter di Selat Hormuz. Naqdi memihak tindakan tersebut dengan argumen bahwa rute pelayaran di masa perang dapat dikendalikan jika kapal-kapal tersebut dianggap sebagai ancaman keamanan potensial.

Di sisi lain, dia menolak dugaan bahwa Iran memerlukan senjata nuklir untuk menangkal Washington. Naqdi menegaskan bahwa negaranya dapat mengandalkan corak perlawanan lain, meskipun dia tidak mengindikasikan ada perubahan dalam kebijakan nuklir umum Iran.

Respons Gedung Putih: Menyusul pernyataan tersebut, pihak Gedung Putih melalui PBS NewsHour mendesak Iran untuk segera mencapai kesepakatan dan memberikan peringatan keras mengenai akibat nan bakal terjadi jika kesepakatan tidak tercapai.

Mengenai absennya Pemimpin Tertinggi Mojtaba Khamenei dari publik selama konflik, Naqdi menyebut perihal itu karena masalah keamanan dan menolak memberikan info lebih lanjut mengenai keberadaannya. (Dagens.com US/I-2)

Kapten Timnas Argentina, Lionel Messi.(Dok. The Guardian)

BINTANG sepak bola dunia, Lionel Messi, menyampaikan pesan perpisahan nan menyentuh hati untuk sang ayah, Jorge Messi, nan meninggal bumi pada usia 68 tahun. Melalui unggahan di media sosial IG pada Rabu (12/8), Messi mengungkapkan duka mendalam atas kepergian sosok nan menjadi pilar utama dalam kariernya tersebut.

Jorge Messi mengembuskan napas terakhir pada Jumat (7/8) waktu setempat di sebuah klinik medis di Rosario, Argentina. Berdasarkan info nan dihimpun, Jorge telah lama menjalani perawatan intensif akibat penyakit nan dideritanya sebelum kondisinya memburuk tepat sebelum turnamen Piala Dunia 2026 dimulai.

Dalam unggahannya, Messi mengungkapkan bahwa sang ayah sempat memintanya untuk tampil di satu Piala Dunia terakhir. "Ayah, Anda terus memintaku untuk bermain di satu Piala Dunia terakhir hanya beberapa hari sebelum turnamen dimulai, kondisimu memburuk," tulis kapten timnas Argentina tersebut.

Piala Dunia 2026 menjadi momen emosional bagi Messi lantaran untuk pertama kalinya dia bertanding tanpa didampingi langsung oleh Jorge. Messi mengaku terus berjuang membawa Argentina hingga ke babak final dengan angan sang ayah dapat pulih dan menyaksikan pertandingannya secara langsung.

"Aku terus mengatakan kepadamu bahwa kami bakal mencapai final Piala Dunia agar Anda bisa datang. Itu kembali menjadi misiku," ujar Messi dalam pesan tersebut. Namun, dia menyadari kondisi ayahnya sangat serius ketika tidak lagi menerima pesan rutin dari Jorge setelah pertandingan berakhir.

Meski Argentina sukses mencapai final, Messi kudu menerima realita pahit lantaran kandas mempersembahkan trofi juara di saat-saat terakhir sang ayah. Ia juga mengakui bahwa kondisi fisiknya tidak prima selama turnamen lantaran memaksakan diri melampaui pemisah keahlian tubuhnya demi sang ayah.

"Kami mencapai final, tetapi Anda tidak bisa berada di sana. Aku mau memenanginya agar bisa membawa trofi itu kepadamu dan menunjukkannya sekali lagi. Aku tidak bisa," ungkapnya dengan nada penyesalan.

Jorge Messi mempunyai peran krusial dalam perjalanan pekerjaan La Pulga, mulai dari masa awal di Argentina hingga menjadi pemasok nan mendampingi kesuksesannya di level dunia. Kepergian Jorge menjadi kehilangan besar bagi family Messi dan bumi sepak bola, mengingat dedikasinya dalam membentuk salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah. (Ant/Z-10)

penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) di IAI Syachona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).(Antara)

MENDEKATI Muktmar Nahdlatul Ulama di Jombang, kritik keras datang dari Pengurus Pusat Jaringan Kyai Santri Nasional (JKSN) Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim nan menilai Nahdlatul Ulama seolah dikendalikan oleh oknum-oknum muda nan bergerak berasas kehendak pribadi semata. Hal itu dikatakan saat menjadi narasumber pada Dialog Publik berjudul "Transformasi dan Reorientasi Kepemimpinan Nahdlatul Ulama Abad II" di Aula JKSN Surabaya, Rabu (12/8), nan terselenggara atas kerja sama Jurnalis Pokja Grahadi.

Agenda strategis ini dilaksanakan menjelang perhelatan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) nan direncanakan berjalan di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, pada akhir Agustus 2026. 

Ketua Umum JKSN ini menilai Muktamar NU mendatang kudu menjadi momentum krusial untuk mengembalikan kepemimpinan organisasi pada khittah aslinya.

Kiai Asep juga mengungkapkan rasa keprihatinannya atas dinamika internal NU dalam beberapa periode terakhir. Menurutnya, tiga penyelenggaraan Muktamar terdahulu dinilai telah mencederai marwah organisasi akibat praktik penataan kepemimpinan nan kurang berintegritas.

"Hari ini menjadi keprihatinan kita bersama. Dalam tiga kali Muktamar terakhir, Nahdlatul Ulama seolah dikendalikan oleh oknum-oknum muda nan bergerak berasas kehendak pribadi semata. Banyak kezaliman nan terjadi," tegas KH. Asep.

Atas dasar itulah, dia mendesak perlunya transformasi total dan reorientasi kepemimpinan agar organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia ini kembali dipimpin oleh figur-figur nan mempunyai kearifan, integritas tinggi, dan keberpihakan pada nilai dasar NU.

Pesantren sebagai Akar Perjuangan NU

Dalam pemaparannya, KH. Asep membujuk para hadirin untuk menengok kembali sejarah panjang berdirinya NU nan tidak terlepas dari simpul perjuangan melawan kolonialisme Belanda.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Nusantara, apalagi jauh sebelum lahirnya Boedi Oetomo. Sebagai contoh, Ponpes Tambakberas Jombang diperkirakan telah berdiri dan mengabdi selama nyaris dua abad.

Lembaga pesantren tidak hanya mengajarkan pengetahuan agama, tetapi juga menanamkan kesadaran bakal kemerdekaan dan penolakan terhadap perbudakan serta mengalami transformasi gerakan.

Awalnya, perlawanan para ustad bergerak secara parsial sehingga mudah dipatahkan. Menyadari perihal tersebut, para ustadz seperti KH. Abdul Wahab Chasbullah, KH. Mas Alwi, KH. Ridwan Abdullah, KH. Abdul Chalim, KH. Mas Nawawi Sidogiri, dan KH. Zubair sepakat membentuk wadah pergerakan terorganisir.

Konsolidasi tersebut diawali dengan pendirian Nahdlatul Wathan pada tahun 1916 di Surabaya, nan mendidik 65 kader muda pilihan (putra ustad dan tokoh).

Para santri ini digembleng oleh ustadz lulusan Mekah dan Mesir serta dibakar semangatnya melalui mars pergerakan Ya Lal Wathan, nan sekarang menjadi himne resmi NU.

Kembali ke Tujuan Awal Pendirian

Perjuangan tersebut bersambung hingga pembentukan Komite Hijaz sebagai diplomasi internasional ustadz Nusantara Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja), serta penunjukan KH. Hasyim Asy'arisebagai Rais Akbar PBNU pertama untuk memimpin aktivitas besar ini.

Puncaknya, kekuatan jaringan pesantren ini terbukti efektif dalam mempertahankan kemerdekaan melalui pengerahan massa pada peristiwa Resolusi Jihad.

Kiai Asep mengingatkan bahwa NU didirikan di atas dua pilar utama. Yaitu Pilar Kebangsaan nan bermaksud menjaga kesatuan dan kemerdekaan Republik Indonesia.

Kedua, Pilar Keagamaan dengan tujuan menegakkan Islam Ahlussunnah wal Jama'ah nan inklusif, moderat, dan rahmatan lil 'alamin.

"Regenerasi kepemimpinan melalui Muktamar semestinya menjaga amanah sejarah tersebut. Oleh lantaran itu, penyimpangan, kecurangan, dan kezaliman dalam proses berorganisasi kudu dihentikan demi menjaga kejayaan NU di abad kedua," katanya.(FL/E-4)

AKP Firman Ernanto (tengah baju putih) beserta pejabat Polresta Balikpapan tunjukan 1.09 Kg sabu nan bakal dimusnahkan.(Dok. Humas Polresta Balikpapan)

BARANG bukti narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 1,09 kilogram, Rabu (12/8), dimusnahkan Polresta Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim). Barang haram ini merupakan hasil pengungkapan kasus sepanjang bulan Juni hingga 1 Agustus 2026. Pemusnahan dilakukan bagian dari upaya memutus mata rantai peredaran narkotika di wilayah norma Polresta Balikpapan.

“Pengungkapan kasus tersebut merupakan corak komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah norma Polresta Balikpapan," jelas Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Jerrold HY Kumontoy melalui Kasat Resnarkoba Polresta Balikpapan AKP Firman Ernanto dalam keterangan persnya, Rabu (12/8).

Firman menjelaskan, peralatan bukti nan dimusnahkan telah memperoleh Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan. Selain itu, sebelum dimusnahkan sebagian peralatan bukti telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium forensik dan proses pembuktian di persidangan.

"Barang bukti nan sudah memenuhi ketentuan untuk dimusnahkan kemudian dilakukan pemusnahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," jelasnya.

Dibeberkannya, dalam kurun waktu Juli hingga awal Agustus tersebut, Satresnarkoba Polresta Balikpapan berbareng Polsek Balikpapan Timur telah menangani sebanyak 27 laporan polisi. Dimana 23 perkara diantaranya diungkap oleh Satresnarkoba, sedangkan empat perkara lainnya ditangani Polsek Balikpapan Timur.

“Dari 27 perkara tersebut, polisi menetapkan 28 orang sebagai tersangka. Mereka terdiri dari 26 laki-laki dan dua perempuan,” ungkapnya.

Selamatkan 10.970 Jiwa

Firman membeberkan, jumlah total sabu 1.09 kilogram nan dimusnahkan tersebut bukan sekadar menunjukkan besarnya peralatan bukti hasil penindakan. Namun kepolisian memperkirakan penyitaan tersebut turut mencegah narkotika beredar dan dikonsumsi oleh ribuan orang.

“Berdasarkan kalkulasi kami, sabu seberat 1.096,99 gram alias dibulatkan 1.09 kilogram ini diperkirakan dapat menyelamatkan sekitar 10.970 jiwa dari potensi ancaman penyalahgunaan narkotika,” terangnya.

Menurutnya, nomor tersebut juga memperlihatkan bahwa penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika mempunyai akibat nan lebih luas daripada sekadar menangkap pelaku. Karena, setiap peralatan bukti narkotika nan sukses diamankan berfaedah tidak sampai kepada pengguna. Pemberantasan narkoba juga berangkaian erat dengan upaya melindungi masyarakat, terutama generasi muda.

“Upaya tersebut memerlukan support beragam pihak, dan penanganan narkotika tidak dapat hanya mengandalkan kepolisian, tetapi juga memerlukan keterlibatan pemerintah daerah, kejaksaan, lembaga terkait, keluarga, sekolah, serta masyarakat,” sebutnya.

Selain itu, lanjutnya, kota Balikpapan sebagai salah satu kota strategis di Kaltim juga menghadapi tantangan untuk menjaga kualitas sumber daya manusianya di tengah perkembangan kota dan area Ibu Kota Nusantara.

Pemberantasan narkotika, katanya, tidak berakhir pada proses norma terhadap tersangka ataupun pemusnahan peralatan buktinya saja. Tetapi juga kudu dilakukan pencegahan agar narkotika tidak menjangkau pengguna baru, sehingga langkah ini menjadi bagian krusial dalam memutus mata rantai peredarannya.

“Dengan demikian, keberhasilan pemberantasan narkoba tidak hanya diukur dari jumlah kasus nan diungkap dan peralatan bukti nan disita. Lebih jauh, keberhasilan itu terlihat dari semakin banyaknya masyarakat nan terlindungi dari ancaman penyalahgunaan narkotika,” pungkas Firman. (H-3)

Video BTS Menghilang dari YouTube James Corden.(Dok. Bighit Entertainment)

SEJUMLAH video penampilan grup K-pop BTS di kanal YouTube resmi The Late Late Show with James Corden dilaporkan menghilang dan tidak lagi dapat diakses oleh publik. Berdasarkan pantauan hingga 12 Agustus 2026, konten terkenal seperti Carpool Karaoke (2020) dan Crosswalk Concert (2021) sudah tidak ditemukan di platform tersebut.

Hilangnya konten-konten ikonik ini memicu spekulasi luas di kalangan fans dan pengguna media sosial. Banyak pihak mulai mengaitkan kejadian ini dengan keputusan BTS untuk tidak mengusulkan karya mereka ke arena Grammy Awards 2027.

Langkah BTS tersebut diambil setelah Recording Academy memperkenalkan kategori baru, Best Asian Pop Music Performance, nan dinilai membatasi ruang lingkup musik mereka berasas wilayah.

Meski spekulasi mengenai hubungan antara James Corden dan kebijakan Grammy bermunculan, hingga saat ini belum ada bukti kuat nan mendukung dugaan tersebut.

Tidak ada pernyataan resmi dari pihak James Corden maupun tim produksi aktivitas nan menyebut bahwa penghapusan video merupakan corak support terhadap lembaga Grammy.

Laporan dari India Times menyebut bahwa hilangnya konten tidak hanya dialami oleh BTS. Video dari artis besar lainnya, termasuk One Direction dan Harry Styles, dilaporkan turut menghilang dari kanal nan sama. Hal ini memperkuat dugaan bahwa penghapusan tersebut mungkin tidak secara spesifik ditujukan kepada grup asal Korea Selatan itu saja.

Salah satu kemungkinan teknis nan muncul adalah persoalan lisensi konten. Berdasarkan kebijakan YouTube, pemilik kewenangan cipta dapat mengusulkan permintaan penghapusan alias pembatasan konten jika masa bertindak izin penggunaan karya telah berhujung alias terdapat klaim kewenangan cipta tertentu.

Namun, argumen lisensi ini pun tetap berstatus dugaan lantaran belum ada konfirmasi resmi dari pihak label maupun YouTube.

Di sisi lain, BTS sebelumnya telah menegaskan sikap mereka mengenai industri musik global. Grup ini menyatakan angan agar musik mereka dapat dicintai apa adanya tanpa kudu dikotak-kotakkan berasas bahasa alias asal geografis. Sikap inilah nan mendasari keputusan mereka untuk tidakhadir dari submisi Grammy 2027.

Hingga buletin ini diturunkan, penyebab pasti hilangnya video-video BTS di kanal James Corden tetap memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.

Perubahan kesiapan konten ini tetap menjadi sorotan tajam di tengah dinamika hubungan antara industri musik K-pop dan penghargaan internasional. (India Times/The Guardian/Youtube Help/Z-10)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjumpa dengan Chief Technology Officer BPI Danantara Sigit Pudji di kantornya hari ini (12/8/2026).

Purbaya mengungkapkan pertemuannya membahas mengenai silang kontribusi kedua pihak, salah satunya soal pajak.

"Ini kan baru CTO Danantara, saya obrolan dengan dia untuk memandang seperti apa sih program-program dia dan memandang kemungkinan jika pemerintah alias Kementerian Keuangan bisa bantu. Di mana kita bisa bantunya? Kalau dia bisa nyumbang pajak lebih. Di mana dia nyumbang pajak lebihnya," kata Purbaya kepada pewarta, di Gedung Juanda Jakarta (12/8/2026).

Dirinya mengaku berganti pikiran cukup lama mengenai perihal tersebut.

Saat disinggung soal apakah pembicaraan juga termasuk insentif kendaraan listrik, Purbaya mengatakan bahwa topik tersebut adalah ranah komunikasi antara Danantara dengan Presiden Prabowo Subianto langsung.

"Dia nan mendiskusikan dengan Bapak Presiden. Saya tunggu aja kelak hasilnya."

(arj/arj) [Gambas:Video CNBC]

Jakarta -

Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv menyoroti matinya gajah betina berumur di bawah tiga tahun dari induk Gajah Suci di Pusat Latihan Gajah (PLG) Saree, Aceh. Menurutnya, pemerintah kudu memberikan perhatian serius atas matinya anak gajah tersebut.

Berdasarkan diagnosa awal medis, peristiwa matinya anak gajah berjulukan Yuna itu diduga kuat akibat serangan elephant endotheliotropic herpesvirus (EEHV), jenis virus mematikan nan sangat rentan menyerang anak gajah.

"Ini kudu menjadi perhatian serius pemerintah. Jangan sampai kita hanya bertindak setelah ada gajah nan mati. Pencegahan dan perlindungan terhadap anak gajah kudu diperkuat," kata Rajiv melalui keterangannya, Rabu (12/8/2026).

Untuk itu, Rajiv mengingatkan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) perlu memastikan langkah antisipasi terhadap EEHV dilakukan secara lebih sistematis, terutama di pusat-pusat konservasi dan kediaman nan menjadi tempat perlindungan gajah.

Rajiv mengungkapkan salah satu langkah nan perlu dipertimbangkan adalah support anggaran untuk pengadaan vaksin maupun kebutuhan medis nan berangkaian dengan pencegahan dan penanganan virus tersebut.

"Kalau memang vaksin alias langkah pencegahan terhadap virus ini dibutuhkan, Kementerian Kehutanan kudu mengalokasikan anggaran. Jangan sampai kebutuhan seperti ini tidak tersedia ketika ada anak gajah nan terjangkit," ujar Rajiv.

Anggota Fraksi Partai Nasdem ini menilai perlindungan terhadap satwa dilindungi tidak cukup hanya melalui pengamanan kediaman dan penindakan terhadap perburuan. Aspek kesehatan satwa juga kudu menjadi bagian krusial dari kebijakan konservasi.

Terlebih, lanjut dia, anak gajah mempunyai tingkat kerentanan nan tinggi terhadap penyakit tertentu sehingga diperlukan sistem pemantauan kesehatan nan lebih intensif.

"Konservasi itu bukan hanya menjaga hutannya, tetapi juga memastikan satwanya bisa memperkuat hidup. Kalau ada penyakit nan bisa menakut-nakuti anak gajah, pemerintah kudu punya sistem penemuan dan penanganan nan cepat," jelas dia.

Oleh lantaran itu, Rajiv meminta Kemenhut melakukan pertimbangan terhadap kondisi kesehatan gajah-gajah lain nan berada di sekitar PLG Saree untuk memastikan tidak terjadi penularan maupun kasus serupa.

"Jangan berakhir pada satu kasus. Gajah-gajah lainnya kudu diperiksa dan dipantau. Kita kudu memastikan apakah ada potensi penyebaran virus alias tidak," tegas Rajiv.

Menurutnya, kematian Yuna kudu menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat akomodasi kesehatan satwa, meningkatkan kapabilitas tenaga medis hewan, serta memastikan kesiapan obat dan kebutuhan penanganan penyakit di pusat-pusat konservasi.

"Perlindungan populasi gajah kudu dilakukan secara berkepanjangan mengingat satwa tersebut merupakan bagian krusial dari ekosistem dan termasuk satwa nan dilindungi. Jangan sampai kita kehilangan anak-anak gajah lantaran penyakit nan sebenarnya bisa kita antisipasi. Anggaran untuk kesehatan satwa kudu menjadi bagian dari prioritas konservasi," pungkasnya.

(prf/ega)

Songkok Paskibraka

Tak perlu lagi menunggu lama untuk mempunyai akta kelahiran. Kini, ketika bayi lahir di rumah sakit alias puskesmas, info kelahirannya dapat langsung terhubung dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk diproses menjadi arsip kependudukan. Terobosan ini diwujudkan melalui integrasi platform SATUSEHAT dengan SIAK Terpusat nan diluncurkan di Puskesmas Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (11/8/2026). Integrasi ini menjadi langkah baru pemerintah untuk menghadirkan jasa manajemen kependudukan nan lebih cepat, terintegrasi, dan minim proses manual.

Hadir dalam peluncuran tersebut Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito, serta jejeran kementerian/lembaga dan Pemprov DKI Jakarta. Dari Kemendagri datang Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi beserta jejeran Ditjen Dukcapil.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan, integrasi SATUSEHAT-SIAK memungkinkan proses publikasi akta kelahiran dilakukan segera setelah kelahiran tercatat. “Begitu sistem datanya SATUSEHAT-nya berasosiasi dengan sistemnya Pak Teguh nan mengeluarkan akta kelahiran, dan kita bisa buat digitalnya, itu langsung connect. Lahir, hari itu juga langsung kita keluarkan akta kelahiran,” ujar Tito.

Mendagri Tito Karnavian juga menegaskan bahwa info Dukcapil menjadi salah satu platform utama pemerintahan digital lantaran terus diperbarui mengikuti dinamika penduduk, termasuk kelahiran, kematian, perpindahan dan perubahan status kependudukan.

Menteri PAN-RB Rini Widyantini menilai akta kelahiran bukan sekadar arsip administrasi, tetapi merupakan identitas pertama seorang anak dan menjadi pintu masuk beragam jasa publik.

“Ketika seorang anak lahir, negara tidak boleh datang terlambat, tapi negara kudu datang sejak hari pertama anak itu dilahirkan,” tegas Rini.

Tak hanya akta kelahiran, integrasi ini juga memungkinkan perubahan Kartu Keluarga (KK) dan publikasi Kartu Identitas Anak (KIA) diproses secara terintegrasi, sepanjang nama anak telah ditentukan. Bagi pemerintah, perubahan terbesar bukan sekadar penggunaan teknologi, melainkan perubahan langkah masyarakat menerima layanan. Data nan bergerak dari satu sistem ke sistem lainnya, bukan masyarakat nan kudu beranjak dari satu instansi ke instansi lain.

“Jadi datanya nan bergerak, bukan masyarakatnya nan bergerak,” tegas MenPAN-RB Rini Widyantini.

Integrasi tersebut semakin menegaskan posisi info kependudukan sebagai fondasi utama ekosistem pemerintahan digital. Hal ini pun diakui Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut nan juga Ketua Dewan Ekonomi Nasional menyebutkan, Dukcapil mempunyai posisi strategis dalam integrasi info pemerintahan.

“Dukcapil itu kuncinya, backbone-nya rupanya,” ucap Luhut.

Bagi Ditjen Dukcapil, integrasi ini merupakan bentuk nyata transformasi jasa manajemen kependudukan: lebih cepat, lebih mudah, lebih akurat, dan semakin terintegrasi. Dengan SATUSEHAT terhubung ke SIAK Terpusat, kelahiran seorang anak sekarang dapat langsung menjadi awal terbentuknya identitas kependudukan. Bayi lahir, info bergerak, identitas terbit. Negara datang sejak hari pertama.

Ilustrasi burung hantu(Magnific)

SATRESKRIM Polres Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengamankan tiga laki-laki mengenai dugaan penganiayaan dan pembakaran seekor burung hantu dalam keadaan hidup nan videonya viral di media sosial.

"Ketiganya ditangkap pada Selasa (11/8) kemarin di kediaman mereka di Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat," Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra di Kupang, Rabu (12/8).

Ia menyebut ketiga laki-laki berinisial GJ, 30, SB, 41,, dan VJ, 25 telah ditangkap oleh Tim URC Resmob Komodo setelah polisi melakukan patroli siber. 

Berdasarkan keterangan polisi, pembakaran burung hantu Jumat (7/8) sekitar pukul 20.00 WITA di Kampung Bajak, Desa Benteng Ndope. Ia menjelaskan peristiwa itu bermulai ketika GJ memandang seekor burung hantu bertengger di sekitar rumah SB. Ketiganya kemudian menangkap burung tersebut dan membawanya ke depan sebuah kios.

Pelaku berinisial GJ diduga memukul burung tersebut menggunakan kayu, sedangkan VJ kemudian membakarnya ketika satwa tersebut tetap hidup. Sementara itu, SB diduga merekam kejadian tersebut menggunakan telepon genggam dan kemudian mengunggah rekamannya ke media sosial.

Hery mengatakan video tersebut sempat dihapus, tetapi telah diunduh dan kemudian diunggah kembali oleh akun lain hingga beredar luas.  Berdasarkan pemeriksaan awal, polisi menduga tindakan tersebut dipengaruhi kepercayaan setempat nan mengaitkan keberadaan burung hantu dengan pertanda buruk.

Polisi bergerak setelah patroli siber Satreskrim Polres Manggarai Barat menelusuri video tersebut dan memastikan letak kejadian berada di wilayah hukumnya.

Polisi menyita satu unit telepon genggam nan diduga digunakan untuk merekam dan mengunggah video, sebatang kayu, serta sisa abu pembakaran.  Ketiga laki-laki tersebut kemudian dibawa ke Mapolres Manggarai Barat untuk menjalani pemeriksaan.

Penyidik berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) NTT untuk memastikan jenis dan status perlindungan burung hantu tersebut.

 "Terkait status perlindungan satwa tersebut serta berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum Kejari Manggarai Barat untuk proses norma lebih lanjut," ujar dia.

Penyidik mendalami penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Ant/H-4)

Esmail Qaani.(Al Jazeera)

KOMANDAN Pasukan Quds dari Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran, Esmail Qaani, dilaporkan melakukan kunjungan mendadak nan tidak diumumkan ke Baghdad awal pekan ini. Kunjungan tersebut bermaksud untuk menyampaikan pesan tegas dari Teheran mengenai rencana pemerintah Irak untuk melucuti senjata kelompok-kelompok bersenjata di negara tersebut.

Menurut sumber dari Kerangka Koordinasi (Coordination Framework)--payung politik bagi partai-partai Syiah di Irak--kepada Al Jazeera, Qaani mengadakan pertemuan tertutup dengan para pemimpin politik, keamanan, serta komandan paramiliter Syiah pada Senin (10/8). Fokus utama pembicaraan adalah rencana pemerintah Irak untuk menertibkan senjata di bawah kendali negara.

"Teheran mengirim pesan melalui Qaani bahwa tidak ada penyerahan senjata oleh faksi-faksi pada saat ini," ujar sumber tersebut secara anonim. Ia menambahkan bahwa Iran memperkirakan ada potensi pecahnya putaran perang baru di area tersebut.

Dilema Perdana Menteri Ali al-Zaidi

Pesan dari Iran tersebut menekankan pentingnya mencari kompromi politik daripada terjebak dalam konfrontasi langsung antara pemerintah dan faksi-faksi bersenjata. Hal ini menempatkan Perdana Menteri Irak, Ali al-Zaidi, dalam posisi sulit. Al-Zaidi saat ini menghadapi krisis politik dan keamanan menjelang tenggat waktu 30 September untuk membatasi semua senjata di bawah kendali negara.

Al-Zaidi sebelumnya menyatakan kepada parlemen bahwa pemerintahannya berkomitmen untuk mengimplementasikan kesepakatan tahun 2024 dengan misi militer koalisi ketua Amerika Serikat (AS) guna mengakhiri kehadiran pasukan tempur mereka di Irak pada akhir September. Upaya al-Zaidi untuk memonopoli penggunaan senjata oleh negara juga dibahas dalam kunjungannya ke AS bulan lampau saat berjumpa dengan Presiden Donald Trump serta kunjungannya ke Teheran untuk berjumpa Presiden Masoud Pezeshkian.

Ancaman Keamanan Regional

Meskipun beberapa golongan bersenjata setuju untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata resmi, faksi-faksi kuat seperti Kataib Hezbollah dan Harakat al-Nujaba tetap menunjukkan sikap menentang. Perdana Menteri menginstruksikan Komite Keamanan dan Pertahanan Parlemen untuk menyiapkan draf undang-undang pembatasan senjata dengan peringatan bahwa senjata nan tidak teregulasi adalah ancaman paling rawan bagi kedaulatan negara.

Ghazi Faisal, kepala Pusat Studi Strategis Irak, memperingatkan bahwa jika faksi-faksi ini terus mempertahankan persenjataan mereka, masalah ini bisa berubah menjadi krisis keamanan regional nan lebih luas. "Penggunaan wilayah Irak oleh faksi-faksi sebagai platform untuk menargetkan negara-negara tetangga dapat mendorong negara-negara tersebut melakukan respons langsung," jelas Faisal.

Ketegangan di Baghdad sempat meningkat pekan lampau menyusul ancaman dari faksi bersenjata untuk membalas serangan campuran AS-Arab Saudi pada akhir Juli lalu. Komando Pusat AS (Centcom) menyatakan serangan tersebut menargetkan, "Teroris nan berkawan dengan Iran," nan diarahkan oleh IRGC untuk menyerang prasarana daya Saudi dan pasukan AS.

Catatan Redaksi: Hingga saat ini, upaya de-eskalasi tetap terus dilakukan oleh tokoh-tokoh politik Irak, termasuk Ammar al-Hakim dari Gerakan Hikma, guna membujuk faksi-faksi bersenjata agar mematuhi patokan negara sebelum tenggat waktu berakhir. (Al Jazeera/I-2)

Monyet ekor panjang.(Dok. Kemenhut)

ANGGOTA Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk segera mengambil langkah pengendalian populasi monyet ekor panjang (macaca fascicularis). Desakan ini muncul menyusul meningkatnya laporan kerusakan lahan pertanian dan perkebunan, serta serangan terhadap penduduk oleh satwa tersebut.

Johan menekankan bahwa pemerintah kudu mempunyai instrumen pengendalian populasi nan jelas dan terukur. Namun, dia memberikan catatan agar tindakan tersebut tidak dilakukan secara sembarangan.

"Pengendalian kudu mempunyai dasar hukum, didukung kajian ilmiah, terukur, serta tetap memenuhi prinsip kesejahteraan satwa," ujar Johan di Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Menurut Johan, persoalan ini telah bergeser dari sekadar rumor lingkungan menjadi masalah perlindungan penduduk dan kerugian ekonomi. Ia menyoroti akibat nyata nan dirasakan masyarakat, mulai dari akibat keselamatan hingga rusaknya mata pencaharian petani.

"Ketika sudah ada penduduk nan digigit, keselamatan manusia terancam, apalagi petani mengalami kerugian lantaran tanamannya terus-menerus dirusak, maka persoalan ini sudah menyangkut perlindungan penduduk dan kerugian ekonomi masyarakat," tegasnya.

Karakter Satwa Sinantropik

Lebih lanjut, Johan menjelaskan bahwa monyet ekor panjang tergolong sebagai satwa sinantropik. Spesies ini mempunyai keahlian penyesuaian nan tinggi terhadap lingkungan manusia, termasuk memanfaatkan sumber makanan di sekitar permukiman dan lahan pertanian.

"Maka kebijakan kita juga kudu menyesuaikan dengan karakter bentrok tersebut," imbuhnya.

Berdasarkan info nan dihimpun, sepanjang awal tahun 2026 telah terjadi sejumlah bentrok serius. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur tercatat menangani kasus monyet ekor panjang nan melukai seorang balita di Jember. Selain itu, kasus gigitan serupa terjadi di Gresik nan berujung pada pemindahan satwa dari permukiman.

Perlunya Kajian Daya Dukung Habitat

Johan menyatakan bahwa negara tidak boleh hanya mengandalkan tindakan reaktif seperti menghalau alias mengevakuasi satwa setiap kali terjadi konflik. Ia mendorong Kemenhut untuk melakukan kajian mendalam mengenai populasi dan daya dukung kediaman secara serius.

Kajian tersebut dinilai krusial untuk memetakan letak dengan bentrok berulang dan memastikan apakah jumlah populasi satwa tetap seimbang dengan kesiapan ruang di kediaman aslinya.

"Apabila pada letak tertentu populasi monyet sudah berlebih, agresif, berulang kali menyerang manusia dan menimbulkan kerugian ekonomi, pemerintah kudu mempunyai instrumen pengendalian populasi nan jelas," kata Johan.

Ia menutup dengan menegaskan bahwa upaya konservasi tidak boleh dipertentangkan dengan keselamatan manusia. Negara mempunyai tanggung jawab dobel untuk menjaga keanekaragaman hayati sekaligus memastikan masyarakat nan hidup berdampingan dengan satwa liar tidak menanggung beban akibat bentrok sendirian. (Ant/H-3)

Polda Metro Jaya berkomitmen menjalankan penegakan norma secara transparan dan akuntabel. Saat ini, tim master forensik nan dipimpin Prof. Ahmad Yudianto telah mengambil sampel jaringan dan organ untuk uji histopatologi serta toksikologi.(Antara)

KEPOLISIAN Daerah (Polda) Metro Jaya resmi meningkatkan status perkara kematian Sutrimo ke tahap penyidikan. Langkah ini ditandai dengan proses ekshumasi dan autopsi jenazah guna mengungkap dugaan tindak pidana di kembali kematian nan dinilai mempunyai sejumlah kejanggalan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imannudin, menjelaskan bahwa tindakan norma ini diambil setelah pihaknya menerima pelimpahan dua laporan polisi (LP) nan sebelumnya diajukan ke Bareskrim Mabes Polri dan Polresta Banyumas. Karena tempat kejadian perkara (TKP) berada di wilayah norma Polda Metro Jaya, penanganan kasus sekarang dipusatkan di Jakarta.

Kronologi dan Temuan Awal

Sutrimo ditemukan tidak sadarkan diri di depan sebuah klinik di area Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada 23 Juli 2026. Ia dinyatakan meninggal bumi setibanya di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Meski awalnya family sempat mengikhlaskan, munculnya berita simpang siur dan sejumlah kejanggalan mendorong pihak family melapor ke Polresta Banyumas pada Sabtu (8/8).

Beberapa poin kejanggalan nan didalami interogator meliputi:

• Kondisi saat korban ditemukan di letak kejadian.
• Proses pengantaran menuju rumah sakit.
• Prosedur penyerahan jenazah kepada pihak keluarga.
• Informasi mengenai barang-barang milik almarhum nan hingga sekarang belum diserahkan kepada keluarga.

Respon Keluarga dan Mantan Jampidsus

Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, melalui tim advokatnya meminta publik untuk tidak membangun spekulasi liar mengenai kasus ini. Febri Diansyah, personil tim advokat, menegaskan bahwa pihak family menghormati penuh proses scientific crime investigation nan sedang berjalan.

"Keluarga berambisi dengan proses norma tersebut kebenaran mengenai peristiwa ini menjadi lebih terang sehingga tidak terjadi spekulasi alias dugaan nan bukan-bukan," ujar Febri Diansyah dalam keterangan resminya.

Selain itu, personil tim advokat lainnya, Firman Wijaya, memberikan penjelasan mengenai status pekerjaan almarhum. Ia membantah pemberitaan nan menyebut Sutrimo menjabat sebagai Kepala Rumah Tangga (Karumga) di lingkungan tertentu.

Transparansi Penyidikan

Kombes Iman Imannudin menegaskan bahwa Polda Metro Jaya berkomitmen menjalankan penegakan norma secara transparan dan akuntabel. Saat ini, tim master forensik nan dipimpin Prof. Ahmad Yudianto telah mengambil sampel jaringan dan organ untuk uji histopatologi serta toksikologi.

Penyidik bakal menentukan langkah norma selanjutnya setelah hasil autopsi keluar dan disinkronkan dengan keterangan saksi-saksi serta kebenaran norma lainnya di lapangan. (Ant/I-1)

Liputan6.com, Jakarta - Group Head of Finance & Accounting PT GoTo Adesty Kamelia Usman menjadi saksi dalam sidang banding lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Dalam sidang, Adesty menjelaskan alur transaksi Rp 809 miliar antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) dan PT Gojek Indonesia (PT GI). Transaksi tersebut berangkaian dengan pembelian saham baru PT GI dan pelunasan utang.

"(Transaksi) Dalam satu hari nan Mulia," ujar Adesty dalam sidang, Rabu (12/8/2026).

Dia menjelaskan, transaksi nan dilakukan tersebut dalam rangka restrukturisasi anak perusahaan sebelum proses penawaran umum perdana saham alias initial public offering (IPO).

"Jadi lantaran pada saat itu kami tidak mempunyai sama sekali saham PT GI, kami mau mempunyai saham PT GI agar secara norma kami mempunyai kepemilikan. Jadi itu betul-betul transfer saja dari PT AKAB, kami transfer uangnya ke rekening PT GI sebagai pembayaran untuk saham baru PT GI," papar Adesty.

Dia melanjutkan, setelah duit diterima, PT GI membayarkan utangnya kepada PT AKAB pada hari nan sama sebesar Rp 809 miliar.

Adesty lampau menjelaskan asal-usul utang tersebut. Menurut dia, utang itu bermulai dari transaksi pada 2016 ketika PT AKAB membeli aset PT GI senilai Rp 1,1 triliun. Pada saat nan sama, PT GI mempunyai utang kepada para investornya sebesar Rp 1,7 triliun.

"Jadi nett itu PT GI tetap mempunyai hutang Rp 620-an miliar. Dari 2016 utang itu ada perjanjiannya. Utang itu setelah tahun 2021 lantaran kembang dan sebagainya, itu menjadi Rp 809 miliar. Akhirnya uangnya dikembalikan lagi dari PT GI ke PT AKAB," papar Adesty.

Hakim kemudian memastikan bahwa biaya Rp 809 miliar tersebut akhirnya kembali dari PT GI kepada PT AKAB untuk melunasi utang.

"Benar, untuk melunasi utang tersebut nan sudah ada sejak 2016," jawab Adesty.

Hakim pun menanyakan apakah ada bukti terdokumentasi mengenai transaksi tersebut.

"Terdokumentasi nan Mulia. Ada, tapi bukti itu lantaran pada saat itu bukti-bukti itu kami serahkan pada saat diperiksa oleh Bapak Jaksa. Jadi apa pun nan diminta oleh Jaksa kami berikan," jawab Adesty.

"Termasuk juga arsip tadi tentang surat utang itu tadi. Ada dokumennya juga, utang PT GI terhadap PT AKAB. Saya tidak ingat apakah surat utang itu diminta alias tidak, tapi sudah pasti saya menyerahkan pada saat itu laporan finansial PT GI," jelas Adesty.

Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah rivalitas geopolitik Amerika Serikat (AS) dengan China dan Rusia, sebuah perkembangan tak biasa muncul dari lembaga penegak norma Paman Sam. FBI di bawah Direktur Kash Patel disebut mulai memperkuat kerja sama dengan Beijing dan Moskow untuk menghadapi kejahatan lintas negara.

Kerja Sama dengan China

Patel disebut telah melakukan pendekatan langsung dengan pejabat keamanan China. Pada November 2025, dia menjadi kepala FBI pertama nan mengunjungi China sejak 2016.

Ia kemudian kembali ke China pada Juli 2026 untuk berjumpa Menteri Keamanan Publik China Wang Xiaohong. Hubungan kedua negara sekarang mulai dilembagakan melalui empat golongan kerja nan menangani penipuan siber, kejahatan kekerasan terhadap anak, pemberantasan narkotika, serta pencarian buronan.

Pejabat dari Kementerian Keamanan Publik China juga disebut melakukan kunjungan rutin ke akomodasi FBI di AS, sementara personel FBI melakukan kunjungan jawaban ke China. Komunikasi antara kedua pihak apalagi berjalan nyaris setiap hari.

Kerja sama itu disebut telah menghasilkan operasi bersama. Salah satunya adalah Operation Sand Dollar, nan melibatkan FBI, Kementerian Keamanan Publik China, dan kepolisian Dubai untuk membongkar pusat penipuan siber.

Operasi tersebut diklaim menghasilkan sekitar 300 penangkapan hingga penyitaan aset sekitar US$300 juta. Operasi itu juga sukses serta membebaskan ribuan pekerja nan menjadi korban perdagangan manusia.

Kerja Sama dengan Rusia

Pendekatan serupa juga disebut tengah dibangun dengan Rusia. Patel dikabarkan sedang mempersiapkan kunjungan ke Moskow dan St. Petersburg nan direncanakan pada pertengahan Oktober.

Badan keamanan Rusia, FSB, diperkirakan menjadi pihak nan menerima kunjungan tersebut. Jika terealisasi, kunjungan itu bakal menjadi langkah langka.

Direktur FBI terakhir nan diketahui mengunjungi Rusia adalah Robert Mueller pada 2013. Kontak antara FBI dan Rusia telah berjalan secara lebih terbatas selama lebih dari setahun, terutama untuk menangani jaringan kriminal.

Langkah ini berjalan ketika pemerintahan Presiden Donald Trump juga berupaya mengurangi ketegangan dengan Moskow. Utusan unik Steve Witkoff dan Jared Kushner telah beberapa kali melakukan kunjungan ke Rusia dan berjumpa Presiden Vladimir Putin.

AS Berdamai dengan China dan Rusia?

Kerja sama tersebut bukan berfaedah AS mengakhiri persaingan strategis dengan China maupun Rusia. Hal tersebut setidaknya dikatakan peneliti non-residen di China-CEE Institute dan master Valdai Discussion Club, Ladislav Zemanek.

Dimuat RT, Rabu (12/8/2026), dia menilai pendekatan Patel menunjukkan pergeseran dari persaingan geopolitik menuju kerja sama pragmatis. Namun, kerja sama FBI hanya tertuju ke bagian tertentu, seperti kejahatan siber, narkotika, perdagangan manusia, serta jaringan pidana lintas negara.

Di sektor pertahanan, pejabat Pentagon juga disebut mulai mendorong pembukaan kembali jalur komunikasi dengan Beijing. Kepala kebijakan Pentagon Elbridge Colby disebut tertarik mengunjungi China dan menghidupkan kembali hubungan ahli antarmiliter.

Menteri Perang AS Pete Hegseth juga mendorong pemulihan komunikasi militer dan hotline krisis AS-China. Pendekatan tersebut dinilai bermaksud mencegah kejadian kecil, terutama di laut dan udara, berkembang menjadi bentrok nan lebih besar.

Diplomasi Tak Selalu Berarti Berdamai?

Menurut Zemanek, pola nan mulai terlihat adalah "bekerja sama ketika kepentingan berjumpa dan tetap bersaing ketika kepentingan berbeda". Kerja sama FBI dengan China dan Rusia tidak bakal serta-merta menyelesaikan perselisihan mengenai Iran, Taiwan, Ukraina, maupun persaingan teknologi.

"Namun, pendekatan ini menunjukkan bahwa negara-negara nan bersaing tetap dapat bekerja sama menghadapi ancaman nan sama," ujar Zemanek

(sef/sef) [Gambas:Video CNBC]