Jakarta -

PT Mora Telematika Indonesia Tbk (MORA) resmi mengumumkan Arsjad Rasjid menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen perseroan, Rabu (22/4/2026). Hal tersebut diputuskan berasas hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 26 Maret 2026.

Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini, Rabu (22/4), Arsjad Rasjid resmi menjadi Komisaris Utama. Selain itu, MORA juga mengumumkan Komisaris baru perseroan ialah Marlo Budiman dan Handhianto S Kentjono.

Kemudian untuk posisi Direktur Utama dijabat oleh Timotius M. Sulaiman. Perubahan susunan personil komisaris dan dewan dilakukan lantaran penggabungan upaya alias merger MORA dengan MyRepublic alias PT Eka Mas Republik (EMR).

"Perubahan susunan personil Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai akibat dari penggabungan bertindak efektif pada saat tanggal efektif penggabungan, dan telah memperoleh persetujuan pemegang saham perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengenai penggabungan nan telah dilaksanakan pada 26 Maret 2026," tulis Manajemen MORA dikutip dari Keterbukaan Informasi BEI, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Diketahui, merger MORA dan MyRepublic ini dilakukan untuk memperkuat jaringan. Adapun MORA dan EMR merupakan perusahaan Penyedia Akses Jaringan (NAP) dan Penyedia Layanan Internet (ISP). Manajemen menegaskan, perubahan pengurus ini tidak berakibat apapun terhadap operasional dan finansial perseroan.

"Perubahan personil Dewan Komisaris dan Direksi ini diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan integrasi operasional, hukum, finansial dan kelangsungan upaya perseroan," pungkasnya.

(acd/acd)

Jakarta -

Seleksi kedudukan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI untuk kedudukan Pergantian Antar Waktu (PAW) periode 2023-2028 dibuka.

Panitia seleksi telah dibentuk lewat Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026. Pansel terdiri dari tujuh orang: Rosarita Niken Widiastuti (wakil masyarakat), Yuliandre Darwis (wakil masyarakat), Idy Muzayyad (wakil masyarakat), Mashoedah (wakil masyarakat), Setya Utama (wakil pemerintah), Geryantika Kurnia (wakil pemerintah), dan Agus Sudibyo (wakil majelis pengawas LPP TVRI).

Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI, Agus Sudibyo, menyampaikan bahwa proses seleksi bakal dilaksanakan secara transparan dan terbuka, berasas PP Nomor 4 Tahun 2024.

"Seleksi ini bermaksud untuk mengisi kekosongan kedudukan Direktur Utama dan untuk menjaga kesinambungan kerja, kegunaan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik," ujar Niken dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).

Sejalan perihal dengan itu, Ketua Pansel Rosarita Niken Widiastuti juga menegaskan bahwa pansel ini bekerja secara profesional, dan independen tanpa ada tekanan dari pihak manapun nan bertanggung jawab langsung kepada majelis pengawas.

Tidak hanya itu, pansel ini tetap mengedepankan keterbukaan info dan transparan, sehingga proses seleksi dapat diikuti oleh masyarakat.

"Seluruh tahapan seleksi secara transparan dan terbuka serta diumumkan secara resmi melalui laman tvri.go.id. Saya membujuk publik aktif memantau proses seleksi tersebut,"ucap Niken.

Berikut persyaratan umum untuk mengikuti seleksi Direktur Utama LPP TVRI sesuai dengan ketentuan nan tertuang dalam Keputusan Dewan Pengawas, yaitu:

1. Bertakwa kepada Tuhan nan Maha Esa
2. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela
5. Berpendidikan sarjana
6. Mempunyai integritas dan dedikasi nan tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara
7. Tidak mengenai langsung ataupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya
8. Tidak mempunyai kedudukan lain
9. Bukan personil alias bukan pengurus partai politik.

Seleksi ini juga dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) nan berada di lingkungan LPP TVRI maupun Kementerian/Lembaga Negara lainnya dengan persyaratan tambahan sebagai berikut:

1. PNS dengan pangkat minimum IV/b dengan melampirkan SK Pangkat Terakhir
2. Memiliki pengalaman Jabatan Struktural setara Eselon II sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun dengan melampirkan Surat Keputusan Jabatan setara Eselon II
3. Surat izin mengikuti pemilihan calon Direktur Utama Pengganti Antarwaktu LPP TVRI Periode 2023-2028 dan surat pernyataan tidak pernah dijatuhi balasan disiplin sedang maupun berat dari pemimpin langsung bagi PNS nan melamar.

(acd/acd)

Dalam bagian kesehatan, tidak semua penyakit dapat dideteksi hanya berasas indikasi nan tampak di permukaan. Banyak kondisi belum bisa ditentukan secara pasti hingga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, salah satunya dengan langkah menganalisis melalui mikroskop. Pemeriksaan ini memungkinkan tenaga medis untuk memandang struktur mini di dalam tubuh, seperti sel darah alias mikroorganisme, nan tidak dapat terlihat oleh mata manusia secara langsung.

Hasil pemeriksaan ini bagi perawat bukan hanya sekadar tambahan informasi. Justru di sini terlihat salah satu dasar krusial dalam memahami kondisi pasien secara lebih lengkap. Dari info tersebut, perawat dapat memutuskan langkah perawatan nan lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan pasien.

Peran Perawat dalam Mendukung Pemeriksaan Laboratorium

Selama ini, banyak orang tetap menganggap bahwa pemeriksaan laboratorium hanya dilakukan oleh analis kesehatan. Meski demikian, peran perawat dalam proses ini juga sangat penting. Mulai dari persiapan pasien, mengambil sampel, hingga memastikan seluruh prosedur melangkah lancar dan tepat sesuai standar.

Menurut Sari dkk. (2023), partisipasi perawat dalam proses pemeriksaan laboratorium memengaruhi tingkat kualitas hasil nan diperoleh. Sampel nan dikumpulkan menggunakan metode nan betul bakal menghasilkan info nan lebih tepat, sehingga memudahkan para petugas medis dalam menentukan pemeriksaan nan tepat.

Selain itu, komunikasi juga merupakan perihal nan sangat penting. Pasien sering merasa resah ketika menjalani pemeriksaan, terlebih jika belum pernah mengalami perihal tersebut sebelumnya. Di tempat ini, perawat bekerja untuk menjelaskan langkah-langkah nan bakal dilakukan dengan menggunakan bahasa nan sederhana dan mudah dimengerti, sehingga pasien merasa lebih rileks dan tenang.

Analisis Mikroskopis sebagai Dasar Penegakan Diagnosis

Melalui mikroskop, banyak perihal nan sebelumnya tidak terlihat sekarang dapat dianalisis secara jelas. Misalnya, untuk mendeteksi adanya infeksi, kelainan pada sel darah, alias tanda-tanda gangguan kesehatan lainnya.

Menurut Putri dkk. (2024), pemeriksaan mikroskopis mempunyai tingkat kecermatan nan tinggi dalam membantu mengidentifikasi beragam jenis penyakit, terutama penyakit nan mengenai dengan jangkitan serta gangguan pada darah. Dari hasil tersebut, tenaga kesehatan dapat menentukan langkah penanganan nan lebih tepat.

Dalam praktik keperawatan, info ini sangat membantu. Perawat tidak hanya melakukan tindakan medis, tetapi juga terus memantau kondisi pasien berasas masalah kesehatan nan telah diketahui. Tindakan nan diberikan betul-betul sesuai dengan kebutuhan pasien.

Pentingnya Ketelitian dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan

Pemeriksaan mikroskopis tampaknya mudah, namun pada kenyataannya memerlukan tingkat kesaksamaan nan sangat tinggi. Sedikit kesalahan dalam pengamatan dapat memengaruhi hasil nan diperoleh.

Rahmawati dan Nugroho (2022) menegaskan bahwa kerjasama antara para tenaga kesehatan sangat diperlukan agar hasil pemeriksaan tetap memenuhi standar keakuratan. Perawat, analis laboratorium, serta tenaga medis lainnya kudu bekerja sama dengan baik agar setiap tahap proses dapat melangkah lancar dan efisien.

Selain itu, kondisi lingkungan juga berpengaruh. Ruangan nan terjaga kebersihannya, perangkat nan dirawat dengan baik, dan pencahayaan nan memadai bakal mendukung proses pemeriksaan agar melangkah lebih efektif.

Dampak Pemeriksaan Mikroskopis terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan

Pemeriksaan mikroskopis tidak hanya mendukung proses diagnosis, tetapi juga memengaruhi kualitas jasa secara keseluruhan. Dengan hasil nan lebih sigap dan akurat, pelayanan kepada pasien dapat dilakukan dengan lebih tepat.

Menurut Hidayat dkk. (2025), penggunaan pemeriksaan laboratorium secara efektif dapat meningkatkan keselamatan pasien dan kualitas pelayanan perawatan keperawatan. Hal ini disebabkan oleh keputusan nan dibuat berasas info nan jelas dan dapat dipercaya.

Selain itu, pemeriksaan ini juga berkedudukan dalam mendeteksi hal-hal nan mungkin terjadi lebih awal. Artinya, penyakit dapat terdeteksi lebih awal sebelum memburuk menjadi lebih parah.

Hal Kecil nan Berdampak Besar

Analisis mikroskopis dapat dianggap sebagai bagian mini dalam proses pelayanan kesehatan. Namun, melalui pemeriksaan tersebut, banyak info nan krusial dapat terkumpul.

Bagi para perawat, memahami hasil pemeriksaan ini merupakan bagian krusial dalam upaya memberikan jasa perawatan nan tepat dan berkualitas. Dari hal-hal nan tampak sederhana, rupanya dapat berakibat signifikan terhadap kesehatan pasien.

Dampak perang antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran mulai terasa hingga ke beragam industri, termasuk produk sehari-hari seperti kondom.

Karex Bhd., produsen nan membikin sekitar satu dari lima kondom di dunia, bakal meningkatkan nilai hingga 30 persen. Kenaikan ini dipicu oleh gangguan rantai pasok dan melonjaknya biaya produksi akibat perang.

Perusahaan asal Malaysia ini memproduksi sekitar 5 miliar kondom per tahun untuk beragam merek dunia seperti Durex serta merek mereka sendiri, termasuk ONE Condoms dan Carex.

Perusahaan ini juga mempunyai Pasante Healthcare Ltd. nan berbasis di Inggris, nan memasok kondom ke National Health Service (NHS) serta menyediakan produk private label untuk peritel seperti Tesco Plc dan Boots.

CEO Karex Goh Miah mengatakan kenaikan nilai diperkirakan bakal mulai diterapkan dalam beberapa bulan ke depan.

Kami tengah dalam proses menyesuaikan nilai dengan sebagian besar pengguna dan ini mungkin salah satu kenaikan terbesar nan pernah kami lakukan dalam waktu lama,” ujar Miah dikutip dari Bloomberg, Rabu (22/4).

Miah menjelaskan sejak perang dimulai, biaya produksi Karex naik sekitar 25-30 persen. Kenaikan ini terjadi akibat kelangkaan bahan kimia berbasis minyak untuk pelumas serta lonjakan nilai bahan baku nan merambat di seluruh rantai pasok. Gangguan tersebut juga ikut mendorong kenaikan biaya untuk pembungkus dan pelumas kondom.

Karex menyebut kenaikan biaya dipicu lonjakan nilai bahan baku utama. Harga minyak silikon, nan digunakan sebagai pelumas, naik sekitar 30 persen, sementara nilai lateks nitril melonjak hingga dua kali lipat. Di sisi lain, nilai karet alami sebagai bahan utama kondom juga meningkat sekitar sepertiga sejak Januari.

Karex menyebut saat ini mereka tetap mempunyai cukup bahan baku untuk menjaga produksi selama dua hingga tiga bulan ke depan. Namun setelah itu, prospeknya tetap belum pasti, terutama jika bentrok terus bersambung dan pasokan bahan utama tetap terganggu.

Perusahaan ini juga tidak menutup kemungkinan adanya kenaikan nilai lanjutan. “Kami tidak bisa memastikan bahwa ke depan tidak bakal ada penyesuaian nilai lagi,” terangnya.

Pembatasan Akses Konten Dewasa

Sedang memeriksa kepantasan konten untuk Anda..

Bank Indonesia (BI) menargetkan penerapan pembayaran lintas negara menggunakan QRIS antara Indonesia dan China mulai bertindak pada 30 April 2026.

Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menyampaikan kesiapan penerapan QRIS lintas negara dengan China telah memasuki tahap akhir, baik dari sisi teknis maupun bisnis.

“Nah sementara untuk QRIS cross border dengan Tiongkok seperti saya sudah update, implementasinya mudah-mudahan QRIS antar negara Indonesia-Tiongkok ini mudah-mudahan di tanggal 30 April kita bisa launching,” jelas Filianingsih dalam Rapat Dewan Gubernur BI April 2026 secara daring, Rabu (22/4).

Filianingsih mengungkapkan, selama masa sandboxing alias uji coba, transaksi nan tercatat mencapai 1,64 juta transaksi dengan nominal Rp 556 miliar.

“Ini baru sandboxing ya baru uji cobanya jadi kelak pada saat launching ini mudah-mudahan bakal lebih tinggi lagi,” lanjutnya.

Dari sisi ekosistem, kerja sama ini melibatkan puluhan penyelenggara. Indonesia diwakili oleh 24 institusi, nan terdiri dari 16 bank dan 8 lembaga non-bank, sementara dari Tiongkok ada 19 penyelenggara nan telah bergabung.

“Jadi pada dasarnya baik dari aspek teknis maupun aspek upaya ini sudah siap untuk diimplementasikan jadi kelak istilahnya tanggal 30 kita bakal gunting pita,” ucap Filianingsih.

Transaksi BI-Fast Rp 3.519 triliun pada Kuartal I 2026

Di sisi lain, BI juga mencatat pertumbuhan pada sistem pembayaran domestik, khususnya melalui BI-FAST. Sepanjang kuartal I 2026, volume transaksi BI-FAST mencapai 1,4 miliar transaksi alias tumbuh 31 persen secara tahunan.

“Di triwulan 1 2026 volume transaksi BI Fast itu mencapai 1,4 miliar transaksi alias meningkat sekitar 31 persen secara year on year,” tutur dia.

Peningkatan juga terlihat dari rata-rata transaksi harian nan mencapai 15,6 juta transaksi, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 14,8 juta transaksi.

Dari sisi nilai, transaksi BI-FAST tercatat mencapai Rp 3.519 triliun alias tumbuh 28,35 persen secara tahunan.

BI tengah menyiapkan pengembangan sistem pembayaran generasi baru melalui New BI-FAST. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas, efisiensi, serta keamanan transaksi di masa depan.

“Dan sesuai dengan roadmap dalam blueprint sistem pembayaran Indonesia 2030 saat ini kami di Bank Indonesia sedang mempersiapkan new BI Fast, BI Fast baru dan juga industri fast payment,” jelas ia.

Filianingsih menuturkan, pengembangan ini mencakup standar teknis dan tata kelola nan lebih baik guna mendukung interoperabilitas jangka panjang.

Selain itu, sistem baru BI-Fast juga dirancang mengantisipasi lonjakan transaksi sekaligus memperkuat mitigasi risiko, termasuk potensi fraud dan ancaman siber.

“Dan new BI Fast ini memang dirancang untuk bisa mengantisipasi lonjakan transaksi di masa depan dan juga manajemen akibat nan semakin resilient terutama untuk mencegah akibat fraud maupun cyber,” katanya.

Jakarta -

Harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi naik sejak Sabtu (18/4) kemarin. Kenaikan nilai ini memicu kekhawatiran lonjakan nilai peralatan dan berakibat ke inflasi.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aida S. Budiman mengatakan andil kenaikan nilai BBM nonsubsidi terhadap inflasi April tidak signifikan.

"BBM nonsubsidi andaikan kita lihat dengan bobotnya di inflasi maka untuk bulan April ini bisa meningkatkan inflasi tapi tidak terlalu besar. Hanya sebesar 0,04 persenan," ujar Aida dalam konvensi pers virtual, Rabu (22/4/2026).

Aida menjelaskan, BI tetap optimistis sasaran inflasi 2026 dan 2027 tetap terjaga di kisaran 2,5% plus minus 1%. Sementara untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, BI memprediksi di kisaran 4,9-5,7%, meski ekonomi dunia melambat dari 3,1% ke 3,0%.

"Kami selalu bersama-sama dengan pemerintah pusat dan wilayah melakukan pengendalian inflasi melalui tim pengendalian inflasi pusat dan wilayah dan sekarang ini kami membawa tema aktivitas pengendalian inflasi dan pangan sejahtera," jelas Aida.

Deputi Gubernur BI Ricky Perdana Gozali mengatakan instansi perwakilan BI di wilayah siap merespons potensi inflasi dari kenaikan nilai BBM nonsubsidi.

"BI melalui 46 instansi perwakilan dalam negeri siap merespons potensi tekanan inflasi dari global, khususnya dari kenaikan nilai daya alias BBM. Begitu juga dari akibat nan bakal sampai ke kita, El Nino kemungkinan nan bakal datang ke kita dan bakal mempengaruhi akibat tandus nan panjang," ujar Ricky.

Ricky memastikan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus bersinergi dan mendorong beragam program akomodasi pengedaran pangan, termasuk aktivitas pasar murah.

"Upaya pengendalian nilai perlu dilakukan melalui koordinasi dan sinergi antara TPID dengan satgas di daerah-daerah nan kita lakukan agar BBM Subsidi bisa disalurkan tepat sasaran," imbuhnya.

(rea/ara)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kebijakan pemerintah nan membuka ruang pengurangan hingga pencabutan insentif kendaraan listrik menuai penolakan dari organisasi pengguna. EVOLVE (EV Omoda Elevate), nan menaungi pemilik mobil listrik Omoda E5, menyatakan keberatan keras atas terbitnya patokan baru nan dinilai mengganggu arah transisi daya nasional.

Komunitas nan telah terdaftar sebagai personil Ikatan Motor Indonesia (IMI) itu menilai izin terbaru justru mengirim sinyal nan bertolak belakang dengan komitmen pengembangan kendaraan nol emisi di Indonesia.

Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru saja mengeluarkan patokan baru nan bakal mengenakan pajak bagi kendaraan listrik di Indonesia. Yaitu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, dan Pajak Alat Berat (Permendagri No 11/2026). Dalam patokan baru ini, kendaraan listrik tidak disebutkan sebagai objek nan dikecualikan dari PKB dan BBNKB. Dengan demikian, mobil maupun motor berbasis baterai alias kendaraan listrik dapat dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). 

Permendagri No 11/2026 ini sudah diteken oleh Mendagri Tito Karnavian dan bertindak pada saat diundangkan, ialah tanggal 1 April 2026.

"Dengan ini menyampaikan penolakan, kecaman dan keprihatinan mendalam atas terbitnya patokan dalam lingkup kebijakan pemerintah nan mengarah pada pengurangan dan/atau pencabutan insentif Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2026," tulis EVOLVE dalam pernyataannya, Rabu (22/4/2026).

Kebijakan tersebut dinilai memberi kewenangan kepada pemerintah wilayah untuk tidak lagi memberikan beragam insentif kendaraan listrik nan sebelumnya berlaku. Situasi ini disebut berisiko menurunkan minat masyarakat di tengah kondisi nilai daya dunia nan tidak stabil.

"Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk tidak lagi memberikan insentif-insentif nan sebelumnya bertindak pada kendaraan listrik, nan merupakan langkah mundur dan inkonsistensi komitmen pemerintah dalam membangun suasana kendaraan zero emisi," lanjut pernyataan itu.

Di tengah upaya menekan beban subsidi energi, organisasi pengguna menilai kendaraan listrik semestinya justru dipercepat adopsinya, bukan sebaliknya diperlambat melalui kebijakan fiskal nan kurang mendukung.

"Dalam situasi seperti ini, percepatan terhadap penggunaan kendaraan listrik justru kudu lebih digencarkan untuk menekan beban APBN dalam memberikan subsidi BBM," tulis EVOLVE.

Dari sisi industri, momentum pertumbuhan kendaraan listrik disebut tetap berada pada tahap awal. Karena itu, keberlanjutan insentif dianggap krusial untuk menjaga daya tarik pasar sekaligus mendorong terbentuknya ekosistem.

"Menghentikan insentif pada fase ini bakal berakibat langsung pada terhambatnya pembentukan ekosistem kendaraan zero emisi, menurunkan kepercayaan investor, memperlambat penetrasi pasar, serta melemahkan posisi Indonesia dalam kejuaraan global," tulis EVOLVE.

Dampak langsung ke konsumen juga menjadi sorotan, terutama mengenai potensi kenaikan biaya kepemilikan kendaraan listrik.

"Pencabutan insentif kendaraan listrik berakibat langsung pada konsumen... meningkatnya biaya nan perlu dikeluarkan untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)," tulis EVOLVE.

Tak hanya itu, perubahan kebijakan nan dinilai mendadak juga disebut bisa merusak kepercayaan publik terhadap arah kebijakan pemerintah secara keseluruhan.

"Perubahan kebijakan nan terjadi secara mendadak dapat menimbulkan ketidakpastian... serta melemahkan kredibilitas kebijakan publik itu sendiri," lanjutnya.

Di sisi lain, dorongan juga diarahkan langsung kepada pemerintah pusat maupun wilayah untuk mengevaluasi apalagi mencabut patokan tersebut.

"Dengan tegas kami mendesak agar Pemerintah, khususnya Menteri Dalam Negeri segera mencabut peraturan tersebut, alias setidak-tidaknya melakukan perubahan terhadap ketentuan-ketentuan nan berakibat pada pencabutan insentif kendaraan listrik," tegas EVOLVE.

Komunitas ini berambisi pemerintah dapat menyusun kebijakan nan lebih terukur dan transparan, termasuk roadmap insentif nan jelas agar tidak menimbulkan gejolak di pasar.

"Pemerintah juga perlu menyusun roadmap transisi insentif nan jelas, bertahap, dan transparan agar seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penyesuaian secara lebih terencana," tulis mereka.

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono angkat bicara soal kapal perang milik Amerika Serikat (AS) melintas di Selat Malaka.

"Saya kira mereka biasa ya, patroli di kawasan. Ada nan namanya Freedom of Navigation Patrol," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Sugiono pun meminta masyarakat tidak perlu khawatir.

"Itu bukan baru kok, bukan sesuatu nan baru," ungkap dia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksma TNI Tunggul, merespons kapal asing nan melintas di Selat Malaka.

Sebagai informasi, kapal asing dimaksud diketahui adalah kapal perang milik Amerika Serikat.

Menurut dia, kewenangan kapal termasuk kapal perang nan melintas di perairan tersebut, merupakan Hak Lintas Transit (Transit Passage) pada Strait used for international navigation atau selat nan digunakan untuk pelayaran internasional.

"Pelayaran semata-mata untuk tujuan transit nan terus menerus, langsung dan secepat mungkin antara satu bagian laut lepas alias ZEE dan bagian laut lepas alias ZEE lainnya, perihal tersebut berasas Pasal 37, 38 dan 39 pada UNCLOS 1982," kata Tunggul dalam siaran tertulis diterima, Senin (204/2026).

Tunggul menjelaskan, sebagaimana diketahui berbareng bahwa Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut). 

Dengan demikian, lanjut Tunggul, seluruh kapal nan melaksanakan Hak Lintas transit di Selat Malaka nan merupakan jalur pelayaran internasional wajib menghormati Indonesia sebagai negara pantai.

Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita menjelaskan, unit ini merupakan mobil mamografi kedua nan diberikan Pertamina setelah support serupa pada 2014. Mobil sebelumnya telah menempuh lebih dari 25.000 kilometer dan melayani pemeriksaan lebih dari 18.200 wanita secara gratis.

“Dengan unit nan lebih besar dan teknologi lebih canggih, kami berambisi jasa ini dapat memberikan faedah nan lebih luas bagi wanita Indonesia dalam melakukan penemuan awal kanker payudara,” ujar Arya.

Mamografi merupakan metode pemeriksaan menggunakan sinar X-Ray nan efektif untuk mendeteksi kanker tetek sejak dini. Pemeriksaan diawali dengan pemeriksaan klinis oleh dokter, kemudian dilanjutkan dengan pemindaian menggunakan perangkat mamografi.

“Pemeriksaan ini dianjurkan secara rutin, terutama bagi wanita usia 40 tahun ke atas. Deteksi awal sangat krusial lantaran kanker tetek sering kali tidak menunjukkan indikasi unik pada tahap awal,” kata dr. Hardina nan memberikan sosialisasi dalam aktivitas tersebut. Ia menambahkan, tidak semua penderita merasakan adanya benjolan sehingga pemeriksaan berkala menjadi kunci untuk meningkatkan kesempatan kesembuhan.

Program ini dilaksanakan melalui kerjasama dengan YKPI dan Pertamedika IHC, serta diperkuat dengan aktivitas edukasi berupa talkshow pencegahan dan penemuan awal kanker payudara.

Kehadiran mobil mamografi ini mendapat respons positif dari masyarakat, termasuk golongan difabel. Tia, pendamping difabel asal Depok, mengaku baru pertama kali mengikuti pemeriksaan mamografi.

“Terima kasih kepada Pertamina nan memfasilitasi pemeriksaan ini. Saya berambisi program ini bisa terus diperluas, termasuk bagi difabel nan selama ini kesulitan mendapatkan akses jasa kesehatan,” ujar Tia.

Apresiasi juga disampaikan Ariani dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. “Pertamina sudah membantu wanita Indonesia agar dapat dengan mudah mengakses jasa kesehatan,” ujar wanita nan sehari-hari menggunakan bangku roda tersebut.

Ia juga mengaku terkesan dengan akomodasi nan tersedia. “Saya tidak menyangka alat-alat canggih nan biasanya ada di rumah sakit sekarang tersedia di mobil ini. Apalagi fasilitasnya ramah difabel sehingga memudahkan saya dalam menjalani pemeriksaan,” katanya.

Melalui program ini, Pertamina menegaskan komitmennya tidak hanya sebagai perusahaan energi, tetapi juga sebagai entitas nan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam memperkuat kesehatan wanita Indonesia.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bagian transisi energi, berkomitmen dalam mendukung sasaran Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program nan berakibat langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina nan berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan upaya dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini upaya dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan https://www.danantaraindonesia.co.id/. 

Selain itu, interogator juga mengamankan duit jenis rupiah dan mata duit asing. Ada pula deposito, mobil mewah, dan emas batangan, yang keseluruhan aset diduga mengenai dengan hasil tindak pidana.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan Zarof Ricar dan Agung Winarno sebagai tersangka TPPU.

"Mereka menggunakan sejumlah paper company dalam aktivitas penyembunyian aset hasil tindak pidana," Syarief menandaskan.

Sebelumnya, Zarof Ricar dan Agung Winarno diduga mempunyai kerja sama proyek. Mereka berdua disebut sudah berkomunikasi secara intens

Saat interogator menggeledah instansi Agung Winarno, terkuak tumpukan dokumen, mulai dari sertifikat tanah hingga bukti kepemilikan lain nan rupanya milik Zarof Ricar.

"Kami menemukan banyak dokumen-dokumen berupa bukti kepemilikan tanah nan banyak seperti nan ada di sini itu adalah milik tersangka alias terpidana Zarof Ricar," kata dia kepada wartawan, Kamis (16/4/2026).

Pengusutan mengarah ke tahun 2025. Saat itu, Zarof menghubungi Agung Winarno untuk menitipkan beragam aset seperti sertifikat tanah, deposito, duit tunai, hingga emas batangan.

"Dan diantar ke kantornya milik AW ya," ujar dia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan tingginya penyerapan Minyakita untuk program support pangan pemerintah. Ia menyebut, ketenaran Minyakita nan semakin tinggi membikin pasokan di pasar tidak mencukupi, apalagi ketika produk tersebut juga digunakan untuk kebutuhan support pangan.

"Minyakita ini terlalu terkenal sekarang. Semua orang belinya Minyakita. Nah, lantaran itu kami barusan rapat, kelak Minyakita itu dikoordinir sebagian besar oleh BUMN Bulog, untuk kembali dia memenuhi pasar-pasar tradisional nan ada di 500 kabupaten/kota itu," ujar Zulhas dalam konvensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Ia menilai, pengedaran support pangan dalam skala besar telah menyedot pasokan Minyakita dari pasar tradisional sehingga berakibat pada kenaikan harga.

"Sementara kelak jika ada support pangan, seperti kemarin dan bulan ini kita ada support pangan 18 juta (keluarga penerima manfaat) ya. Dikali dua jadi 33 juta untuk dua bulan. Jadi, kemarin ada 33 juta support pangan, kali 2 liter. Nah pakai Minyakita. Itu tuh kesedot, sehingga di pasar agak berkurang, sehingga nilai menjadi naik. Nah ini sigap kita bakal supply-nya kita tambah," jelasnya.

Menurutnya, besarnya volume support tersebut menjadi aspek utama terganggunya keseimbangan pasokan di pasar.

"Jadi sudah ketemu sebabnya kenapa nilai naik, lantaran ada support pangan. Oh itu banyak sekali tuh, nan dari pasar tradisional pindah ke support pangan," ucap dia.

Untuk mengatasi kondisi ini, pemerintah bakal mengatur ulang pengedaran agar pasokan di pasar kembali normal dan tidak terganggu program bantuan. Dalam perihal ini, Zulhas menegaskan, ke depan support pangan tidak lagi berjuntai pada Minyakita agar pasokan di pasar tetap terjaga.

"Nanti Bulog jika ada support pangan, boleh pakai merek apa saja. Kita bakal bicara dengan produsen dengan nilai nan sama. Jadi ada tambahan, sehingga tidak mengganggu Minyakita nan ada di pasar-pasar tradisional itu," kata Zulhas.

Ia juga mengingatkan, Minyakita sejak awal memang diperuntukkan bagi pasar tradisional sebagai pengganti minyak curah.

"Minyakita itu asalnya, dulunya minyak curah. Dulunya itu nggak ada Minyakita kan. Itu di pasar-pasar tradisional itu pakai drum. Itu orang dicurah belinya. Karena jorok kita ubah pakai packaging namanya Minyakita. Jadi minyak kita itu aslinya untuk di pasar tradisional," terang dia.

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan pemerintah tetap konsentrasi mencari solusi pasokan minyak goreng untuk program support pangan agar tidak mengganggu pengedaran di pasar.

"Belum tahu nanti. Sekarang kan sebagian Minyakita. Nanti kita bakal ketemu produsen. Kita cari solusinya untuk support pangan. Ya bisa macam-macam nanti, tergantung kesepakatan," kata Budi saat ditemui usai konvensi pers, di instansi Kemenko Pangan, Jakarta.

Sebagai informasi, berasas Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, nilai Minyakita secara rata-rata nasional hari ini, Rabu (22/4/2026) berada di level Rp15.926 per liter, alias tetap berada di atas nilai satuan tertinggi (HET) nan ditetapkan pemerintah Rp15.700 per liter.

(dce)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui soal anggaran untuk menggaji sebanyak 35.476 orang nan bakal direkrut pemerintah untuk menjadi pegawai BUMN.

Sebanyak 35.476 orang tersebut nantinya bakal mengelola Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Purbaya mengaku APBN memang mempunyai tanggungjawab mengucurkan Rp 40 triliun per tahun untuk keperluan koperasi. Namun dia belum mengetahui jika ada tanggungjawab lain nan kudu dirogoh dari APBN untuk keperluan koperasi.

“Koperasi saya nggak tahu, tapi nan saya bayar ke koperasi kan hanya angsuran Rp 40 triliun per tahun itu. nan lain saya nggak tahu,” kata Purbaya di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, Rabu (22/4).

Dia bakal memastikan sumber penghasilan untuk 35 ribu orang tersebut. Namun dia menyebut hingga 6 tahun ke depan APBN bakal mentransfer puluhan triliun untuk keperluan koperasi.

“Nggak tahu kelak saya pastikan, tapi saya nan tahu saya hanya bayar angsuran sekian puluh triliun setiap tahun sampai enam tahun ke depan gitu,” ujarnya.

Sebelumnya pemerintah resmi membuka proses rekrutmen sebanyak 35.476 orang nan nantinya bakal mengelola KDMP dan KMNP.

Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengatakan sebanyak 35 ribu pelamar nan lolos tersebut bakal menjadi pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun sesuai skema program untuk penguatan operasional.

"Pemerintah, melalui Panitia Seleksi Nasional SDM PHTC, bakal membuka rekrutmen untuk putra-putri terbaik Indonesia untuk ikut serta dalam pengelolaan Koperasi Desa alias Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih," ujar Zulkifli dalam keterangannya, Kamis (16/4).

Secara rinci, dia menjelaskan sebanyak 35.476 posisi tersebut terdiri dari 30.000 lowongan untuk posisi manajer koperasi KDKMP, nan nantinya berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara. Sementara itu, 5.476 lowongan sisanya dibuka untuk posisi pegawai KNMP, dengan status kepegawaian di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara.

Menlu Sugiono mengikuti rapat online nan membahas blokade Selat Hormuz. Rapat itu diinisiasi oleh Prancis dan Inggris.

Sugiono mengungkap, dalam rapat itu negara-negara menyatakan menolak segala jenis pungutan bagi kapal-kapal nan melewati Selat Hormuz. Iran sebelumnya dilaporkan mulai mendorong penggunaan mata duit mata uang digital sebagai bagian dari sistem pembayaran tarif bagi kapal nan melintasi Selat Hormuz. "Pertama, bahwa negara-negara nan ikut dalam konvensi tersebut menolak segala jenis pemungutan fee alias toll bagi kapal-kapal nan lewat di Hormuz. Karena perihal itu bertentangan dengan apa nan dikenal dengan freedom of navigation," kata Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/4). Sugiono mengatakan meski Selat Hormuz dikuasai oleh Iran, jalur laut perdagangan krusial itu juga bersenggolan dengan Oman dan Uni Emirat Arab (UEA).

"Dan nan kedua, konvensi ini mengatakan bakal terus mendukung upaya-upaya nan sifatnya diplomatis dan negosiasi politis dalam rangka menyelesaikan ketegangan di situ, di Selat Hormuz," tuturnya. Yang terakhir, rapat online itu juga membahas rencana untuk menempatkan perlindungan militer nan tenteram (peaceful military protection) bagi kapal-kapal nan melalui Selat Hormuz. "Jadi kapal-kapal nan lewat di situ itu dikawal dalam misi mengawal untuk bisa lewat. Tapi tentu saja ini tetap dalam pembicaraan nan lebih lanjut, ya, proposal nan diajukan, perdamaian logistik," ujarnya. "Karena bukan hanya minyak nan lewat Selat Hormuz. nan lewat Selat Hormuz itu beragam macam produk. Jadi kurang lebih seperti itu. Normalisasi nan tadi disampaikan, ya, tentu saja upaya-upaya de-mining juga dilakukan, membersihkan ranjau-ranjau laut nan ada di sekitar Selat Hormuz," pungkasnya.

Putri Daerah di Garis Depan: Menjaga Harmoni dan Keselamatan

Menjinakkan Tantangan Alam demi Kelestarian

Dari Konservasi Pesisir hingga Budaya Kepatuhan

Liputan6.com, Jakarta - Kuasa norma korban Akademi Kripto mendesak kepolisian segera menuntaskan penanganan dugaan penipuan investasi mata uang digital nan menyeret nama Timothy Ronald dan Kalimasada.

Kuasa norma korban, Jajang, menilai penanganan perkara di Polda Metro Jaya melangkah lambat meski telah bergulir selama empat bulan.

“Perkembangan perkara yang, jujur saja, sangat memprihatinkan. Sudah empat bulan berjalan, namun belum ada perkembangan nan signifikan,” kata Jajang, Rabu (22/4/2026).

Ia menyebut jumlah korban mencapai sekitar 4.000 orang dengan perkiraan kerugian antara Rp300 miliar hingga Rp400 miliar, berasas laporan nan dihimpun dari para korban.

"Kami tegaskan, ini bukan mengada-ada. Semua kebenaran dan bukti telah kami kumpulkan dan serahkan kepada tim interogator di Siber Polda Metro Jaya," ujarnya.

Jajang juga mengungkap adanya dugaan pelanggaran dalam operasional Akademi Kripto. Menurutnya, program kelas nan ditawarkan tidak terdaftar dan tidak mempunyai izin resmi, sehingga tidak mempunyai standar mutu pendidikan.

Selain itu, pihak terlapor disebut tidak mempunyai sertifikasi sebagai penasihat investasi, nan merupakan ketentuan wajib sesuai izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Tidak boleh sembarangan memberi nasihat investasi tanpa kompetensi,” tegasnya.

© 2026 Trans Media, CNN name, logo and all associated elements (R) and © 2026 Cable News Network, Inc. A Time Warner Company. All rights reserved. CNN and the CNN logo are registered marks of Cable News Network, Inc., displayed with permission.
Tentang Kami | Redaksi | Pedoman Media Siber | Karir | Disclaimer
CNN U.S. | CNN International | CNN en ESPAÑOL | CNN Chile CNN México | العربية | 日本語 | Türkçe

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, memberikan peringatan tajam mengenai potensi pecahnya bentrok bersenjata antara China dan Amerika Serikat (AS) di area Pasifik. Hal ini terjadi tatkala sejumlah ketegangan menghiasi hubungan dua raksasa Pasifik itu.

Mengutip CNBC International, Balakrishnan menilai bahwa ketegangan nan saat ini terjadi di Selat Hormuz hanyalah sebuah simulasi mini jika dibandingkan dengan akibat nan bakal timbul andaikan kedua kekuatan besar bumi tersebut betul-betul terlibat perang terbuka. Pernyataan tersebut disampaikan Balakrishnan dalam aktivitas CNBC CONVERGE LIVE di Singapura saat menanggapi pertanyaan mengenai apakah negara kota tersebut menghadapi tekanan dari Washington maupun Beijing untuk memihak salah satu di antara keduanya.

Singapura selama ini dikenal mempunyai hubungan erat dengan kedua negara dan berada di posisi unik untuk memanfaatkan perkembangan ekonomi baik dari AS maupun China. AS tercatat sebagai penanammodal asing terbesar bagi Singapura dengan sekitar 6.000 perusahaan nan berbasis di sana dan China telah menjadi mitra jual beli terbesar bagi Singapura sementara Negeri Singa merupakan penanammodal asing terbesar bagi Negeri Tirai Bambu tersebut.

"Apa nan Anda lihat di Selat Hormuz bakal menjadi simulasi (dry run)," kata Balakrishnan, dikutip Rabu (22/4/2026).

Balakrishnan juga menegaskan bahwa Singapura bakal menolak untuk memilih salah satu pihak dalam persaingan geopolitik tersebut. Dirinya menyatakan bahwa kebijakan luar negeri Singapura didasarkan pada kepentingan nasional jangka panjang tanpa rasa takut terhadap tekanan pihak luar.

"Cara kami melakukan urusan kami adalah dengan menilai apa nan menjadi kepentingan nasional jangka panjang Singapura, dan jika saya kudu mengatakan tidak kepada Washington alias Beijing alias siapa pun, kami tidak bakal goyah dari itu," tegas Balakrishnan.

Balakrishnan menambahkan bahwa Singapura tidak bakal mau dijadikan perangkat politik oleh negara mana pun. Negaranya hanya mau menjadi mitra nan kooperatif.

"Kami bertindak demi kepentingan nasional jangka panjang kami sendiri. Kami bakal berguna, tetapi kami tidak bakal dimanfaatkan," tambahnya.

Selain masalah persaingan kekuatan besar, Balakrishnan juga menyoroti bentrok di Timur Tengah nan telah menunjukkan sungguh pentingnya titik-titik penyumbatan maritim alias choke points. Ia mengingatkan bahwa Singapura juga berada di salah satu arteri perdagangan paling kritis di dunia, ialah Selat Malaka.

Terkait adanya laporan mengenai langkah Iran nan mencoba memungut tarif dari kapal-kapal nan melewati Selat Hormuz, Balakrishnan menekankan bahwa negara-negara di sepanjang Selat Malaka-Singapura, Malaysia, dan Indonesia-memiliki kepentingan strategis untuk menjaga jalur tersebut tetap terbuka tanpa pungutan tol. Terkait hubungan dengan Amerika dan China, dia mengaku telah memberi tahu keduanya bahwa Singapura beraksi berasas Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).

"Berkenaan dengan Amerika dan China, kami telah memberi tahu mereka berdua bahwa kami beraksi berasas UNCLOS," ujar Balakrishnan.

Sesuai dengan UNCLOS, negara-negara nan berbatasan dengan selat tidak boleh menghalang transit dan tidak boleh ada penangguhan kewenangan lintas transit. Balakrishnan menegaskan komitmen Singapura untuk menjaga kebebasan navigasi internasional tersebut.

"Hak lintas transit dijamin untuk semua orang. Kami tidak bakal berperan-serta dalam upaya apa pun untuk menutup alias menghalangi alias mengenakan tol di lingkungan kami," katanya.

Di tengah krisis dunia nan telah menumbuhkan rasa ketidakpercayaan antarnegara, Balakrishnan juga menekankan pentingnya membangun kembali kepercayaan internasional. Menurutnya, kepercayaan mempunyai nilai ekonomi nan nyata lantaran dapat menurunkan kerumitan transaksi global.

"Kepercayaan pada dasarnya adalah langkah untuk menurunkan biaya transaksi. Menjadi pihak nan dapat diprediksi, membosankan, dapat diandalkan, dan dapat dipercaya mempunyai nilai nan nyata," jelas Balakrishnan.

Senada dengan perihal tersebut, Wakil Perdana Menteri Singapura, Gan Kim Yong, nan memberikan pidato utama dalam aktivitas tersebut menyatakan bahwa kepercayaan tidak bisa lagi dianggap remeh dalam situasi geopolitik saat ini. Kepercayaan, tambahnya, tidak lagi bisa diasumsikan dan kudu  dibangun serta diperkuat.

Singapura nan saat ini sudah menjadi pusat finansial utama dunia, menurut Gan, bakal mengambil langkah selanjutnya untuk membangun ekosistem nan lebih luas bagi jasa berbasis kepercayaan. Layanan tersebut mencakup manajemen risiko, keamanan siber, hingga tata kelola kepintaran buatan (AI).

(tps/sef)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Industri logistik dunia menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya energi, gangguan rantai pasok, serta ketegangan geopolitik. Di tengah situasi tersebut, keahlian sejumlah Terminal Peti Kemas (TPK) domestik justru menunjukkan tren positif pada triwulan I 2026.

Data nan dihimpun dari PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) terdapat 10 terminal nan bisa melampaui sasaran hingga Maret 2026. Terminal peti kemas (TPK) tersebut ialah TPK Nilam nan mencapai sasaran 118,24%, TPK Semarang 117,26%, TPK Sorong 109,02%, TPK Kendari 107,03%, TPK Teluk Lamong 105,1%, TPK Merauke 103,86%, TPK Surabaya 102,09%, TPK Jayapura 101,36%, TPK Makassar 100,75%, dan IPC Terminal Petikemas 100,6%.

Capaian ini mencerminkan tingginya aktivitas bongkar muat serta meningkatnya arus pengedaran peralatan di masing-masing daerah, termasuk wilayah timur Indonesia.

Di PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) Merauke salah satunya, arus peti kemas meningkat sekitar 10 persen. Kepala Cabang PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) Merauke, Puji Harmoko, mengatakan peningkatan tersebut seiring penetapan Merauke sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Peningkatan ini seiring penetapan Merauke sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Banyak material pembangunan dan perangkat berat masuk dari Pulau Jawa,” jelas Puji Harmoko saat dihubungi, Senin (20/4/2026).

Selain itu, komoditas nan masuk ke TPK Merauke juga mengalami perubahan.

“Komoditas seperti buah, bawang, hingga hasil perkebunan mulai berdatangan dalam jumlah lebih besar, membuka potensi ekonomi baru bagi wilayah paling timur Indonesia tersebut,” ucapnya.

Namun pertumbuhan logistik saja saat ini belum cukup. Tanpa support infrastruktur, efisiensi operasional, dan kebijakan nan tepat, beban logistik berpotensi terus menekan pelaku upaya dan masyarakat.

Sementara, di TPK Sorong arus peti kemas (throughput) tercatat mencapai 16.131 TEUs, alias tumbuh 10 persen dibandingkan sasaran perusahaan hingga Maret 2026 sebesar 14.616 TEUs.

Peningkatan ini antara lain dipicu oleh momentum pikulan peralatan selama periode Hari Raya Idul Fitri pada Februari hingga Maret, serta tambahan arus peti kemas dari perubahan pola pengedaran (transhipment) kapal PT SPIL nan sekarang melalui Pelabuhan Sorong.

Terminal Head TPK Sorong, Welta Selfie, menyebut pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari proses transformasi terminal.

“Pelabuhan Sorong nan sebelumnya beraksi secara konvensional sekarang telah berkembang menjadi terminal petikemas nan lebih modern dan terstandarisasi,” ujarnya.

Sementara itu, Senior Vice President International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA), Yukki Nugrahawan Hanafi, menilai tekanan dunia menjadi momentum untuk mempercepat transformasi logistik nasional. Menurutnya, integrasi transportasi multimoda dan pemanfaatan teknologi seperti kepintaran buatan (AI) menjadi kunci meningkatkan efisiensi dan ketahanan rantai pasok.

“Pendekatan transportasi multimoda bukan lagi pilihan dalam penguatan sistem logistik nasional, melainkan kebutuhan agar menjadi lebih kompetitif dan resilien. Namun, integrasi bentuk pada pembangunan prasarana saja tidak cukup, di mana perihal ini kudu didukung oleh pemanfaatan teknologi, khususnya AI,” jelas Yukki dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4/2026).

Penguatan integrasi digital melalui platform seperti National Logistics Ecosystem (NLE) menjadi langkah strategis dalam menciptakan visibilitas hulu ke hilir pada rantai pasok nasional.

“Dengan menggabungkan kekuatan multimoda, integrasi supply chain, dan pemanfaatan AI, Indonesia mempunyai kesempatan besar untuk mempercepat transformasi logistik nasional. Ini bukan hanya tentang menurunkan biaya, tetapi juga meningkatkan daya saing dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global,” ujar Yukki.

Pelabuhan Petikemas Penopang Ekonomi

Pakar ekonomi Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Prof. Rossanto Dwi Handoyo, menyebut sektor logistik, khususnya pelabuhan peti kemas, tetap menjadi penopang utama ekonomi nasional. Hal ini tidak lepas dari karakter Indonesia sebagai negara kepulauan nan sangat berjuntai pada transportasi laut.

“Sebagian besar pengedaran barang, baik domestik maupun internasional, melalui jalur laut. Pelabuhan menjadi simpul utama nan menggerakkan ekonomi,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).

Peran ini menjadi semakin krusial lantaran kapabilitas pikulan udara nan terbatas dan biaya nan jauh lebih tinggi, sehingga tidak bisa diandalkan untuk pengedaran dalam skala besar.

Rossanto memandang adanya pertumbuhan arus peti kemas di sejumlah terminal sebagai sinyal positif bagi aktivitas ekonomi nasional, termasuk di area Indonesia Timur. Peningkatan throughput mencerminkan adanya pergerakan peralatan nan lebih aktif, baik untuk konsumsi maupun produksi.

Rossanto menekankan pentingnya percepatan digitalisasi di sektor pelabuhan dan logistik. Pemanfaatan teknologi dinilai bisa meningkatkan efisiensi, mempercepat layanan, serta menekan biaya operasional.

“Digitalisasi bakal memangkas waktu tunggu, mempercepat proses bongkar muat, dan meningkatkan transparansi. Ini sangat krusial untuk daya saing. Selain itu, integrasi sistem logistik juga dinilai krusial agar arus peralatan dapat dipantau secara real time dan lebih terkoordinasi,” ulasnya.