KPK mengusulkan masa kedudukan ketua umum partai politik dibatasi maksimal dua periode kepengurusan. Usulan itu muncul berasas kajian nan dilakukan Direktorat Monitoring KPK mengenai tata kelola partai politik.

"KPK merekomendasikan: untuk memastikan berjalannya kaderisasi perlu pengaturan pemisah kepemimpinan ketua umum partai menjadi maksimal 2 kali periode masa kepengurusan," bunyi hasil kajian dikutip dari situs KPK, Kamis (23/4).

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa kajian nan dimaksud tersebut bagian dari upaya pencegahan korupsi di sektor politik nan dinilai tetap rawan.

“Terkait kajian itu sebagai upaya KPK khususnya pada kerangka pencegahan ya pada sektor politik lantaran memang kami memandang sektor politik menjadi salah satu sektor nan tetap rawan terjadinya tindak pidana korupsi maka kemudian KPK juga masuk melalui pendekatan-pendekatan pencegahan ya,” ujar Budi.

Dalam kajian tersebut, KPK menemukan 4 persoalan mendasar dalam tata kelola partai politik, yakni:

• Belum adanya roadmap pendidikan politik;

• Belum adanya standar sistem kaderisasi nan terintegrasi;

• Belum adanya sistem pelaporan finansial partai politik;

• Belum jelasnya lembaga pengawasan dalam Undang-Undang Partai Politik.

Budi menjelaskan, dari hasil pemeriksaan itu KPK kemudian menyusun beragam rekomendasi perbaikan. Salah satunya mengenai pembatasan masa kedudukan ketua umum partai.

“Kemudian dalam kajian nan KPK lakukan melalui kegunaan monitoring tersebut kami melakukan pemeriksaan area-area mana saja nan rawan menimbulkan adanya praktik-praktik dugaan tindak pidana korupsi, sehingga dari hasil kajian itu maka kemudian KPK memberikan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan untuk dilakukan pembahasan, untuk dilakukan tindak lanjut ya,” papar Budi.

“Sehingga kami harapkan dengan hasil dan rekomendasi nan KPK sampaikan tersebut bisa menjadi pengayaan bagi para pemangku kepentingan melakukan langkah-langkah perbaikan, termasuk berangkaian dengan salah satu temuannya ya di poin delapan mengenai pembatasan periode ya seorang ketua partai politik gitu ya,” tambahnya.

Kaderisasi menjadi salah satu perihal nan disoroti KPK dalam kajian tersebut. Budi menyinggung kaitannya dengan ongkos politik.

“Terkait dengan kaderisasi di partai politik itu juga menjadi salah satu aspek nan kemudian menjadi salah satu substansi alias materi dalam kajian, lantaran kami memandang ongkos politik ini tetap cukup tinggi ya,” kata dia.

Menurut Budi, mahalnya ongkos politik salah satunya dipicu proses kaderisasi nan tidak melangkah baik, sehingga memunculkan praktik 'pindah partai' hingga biaya besar untuk mendapatkan posisi strategis.

"Kita sering memandang kader ini kemudian misalnya berpindah-pindah, tapi misalnya ketika baru beranjak tapi kemudian sudah bisa menjadi 'jagoan' alias nan didukung ya, alias nan menjadi nomor urut pertama misalnya, itu juga kami mendapati itu ada cost nan kudu dikeluarkan ya oleh seorang kader partai ya," kata Budi.

“Sehingga dengan kajian ini kami berambisi biaya-biaya nan bisa ditekan, itu kemudian kita berikan rekomendasi perbaikannya. Supaya apa? ketika seorang kader ataupun partai politik ini mengeluarkan biaya nan besar ketika dalam proses pencalonan ataupun dalam proses-proses politik lainnya, maka kemudian ketika menjabat itu bakal menimbulkan akibat ya termasuk soal pemulangan modal politik dan sebagainya,” imbuhnya.

Ia mencontohkan temuan KPK dalam kasus di Ponorogo nan menunjukkan adanya dugaan pemodal politik nan kemudian mendapatkan imbal kembali proyek setelah kandidat terpilih.

“Bahwa pemodal politik ini memberikan modal kepada bupati saat mengikuti kontestasi Pilkada 2024, nan kemudian ketika bupati ini terpilih definitif menjabat maka kemudian diduga melakukan pengondisian-pengondisian proyek,” kata Budi.

Budi menambahkan, hasil kajian ini bakal disampaikan kepada para pemangku kepentingan agar dapat ditindaklanjuti.

“Ya tentunya tanggung jawab KPK memang setiap kajian adalah kemudian kita sampaikan kepada para pemangku kepentingan mengenai agar apa agar hasil kajian ini tidak berakhir di resep saja tapi resep ini kudu ditindaklanjuti agar kita bisa memitigasi melakukan pencegahan nan lebih konkret lebih optimal di masa mendatang,” kata Budi.

Total ada 16 rekomendasi nan disampaikan KPK dalam kajian tata kelola partai politik, yakni:

1. Pemrakarsa perubahan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Kemendagri dan Kemenkum) dan DPR (Komisi II dan Badan Legislatif) melengkapi Pasal 34 dengan menambahkan klausul mengenai tanggungjawab pelaporan aktivitas pendidikan politik nan mencakup kegiatan, peserta, tujuan, dan output nan dilakukan oleh partai politik nan didanai dari support finansial pemerintah.

2. Kemendagri melakukan revisi pada Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 dan 36 Tahun 2010 untuk mengatur materi kurikulum pendidikan politik untuk referensi parpol

3. Kemendagri menyusun sistem pelaporan terintegrasi mengenai penyelenggaraan pendidikan politik nan dilakukan oleh pemerintah ataupun partai politik. Hal sesuai dengan tugas dan kegunaan Kemendagri sebagai pembinaan umum di bagian penyelenggaraan politik dalam negeri dan kerakyatan (Pasal 117 Permendagri Nomor 9 Tahun 2025).

4. Penyusunan materi kurikulum dan sistem pelaporan terintegrasi oleh Kemendagri menjadi bagian tugas Kemendagri sebagai pengawas sesuai revisi Pasal 46 UU Nomor 2 Tahun 2008.

5. Perlunya penambahan pada revisi Pasal 29 UU Nomor 2 Tahun 2011:

• Terkait keanggotaan partai politik pada Pasal 29 Ayat (1) huruf a ditambahkan bahwa personil partai politik terdiri dari personil muda, madya, utama.

• Persyaratan kader nan menjadi bakal calon DPR/DPRD disebutkan jelas dan berjenjang dalam undang-undang Pasal 29 ayat (1a). Misal: calon DPR berasal dari kader utama, calon DPRD Prov berasal dari kader madya

• Persyaratan untuk bakal calon presiden/wakil presiden/kepala daerah/wakil kepala wilayah selain demokratis dan terbuka, menambahkan klausul nan berasal dari sistem kaderisasi partai.

• Menambahkan persyaratan pemisah waktu minimal berasosiasi dalam partai untuk dapat dicalonkan oleh partai

6. Kemendagri menyusun standardisasi dan sistem pelaporan kaderisasi partai politik nan terintegrasi dengan banpol.

7. Mendorong partai politik untuk mengimplementasikan putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang minimal threshold pilkada melalui rekrutmen cakada berasas kaderisasi.

8. Untuk memastikan berjalannya kaderisasi perlu pengaturan pemisah kepemimpinan ketua umum partai menjadi maksimal 2 kali periode masa kepengurusan.

9. Pemrakarsa perubahan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Kemendagri dan Kemenkum) dan DPR (Komisi II dan Badan Legislatif) melengkapi Pasal 34 ayat (1) huruf a dengan langkah memberlakukan iuran personil dengan besaran berasas jenjang kaderisasi dan dicatatkan dalam pelaporan finansial partai politik.

10. Partai politik mengimplementasikan Pasal 34 ayat (1) huruf a dengan langkah memberlakukan iuran personil dengan besaran berasas jenjang kaderisasi dan dicatatkan dalam pelaporan finansial partai politik.

11. Laporan finansial partai politik mengungkapkan sumbangan perseorangan terdiri dari sumbangan personil parpol pejabat eksekutif/legislatif, personil biasa, dan non-anggota parpol.

12. Menghapuskan sumber sumbangan dari badan usaha/perusahaan. Sumbangan nan berasal dari badan usaha/ perusahaan dicatatkan sebagai sumbangan nan berasal dari perseorangan (Beneficial Ownership badan usaha) (implikasi: penghapusan pasal 35 ayat (1) huruf c).

13. Kemendagri membikin sistem pelaporan finansial partai politik nan terintegrasi dengan sistem pelaporan banpol nan dapat diakses oleh publik.

14. Perlu penambahan pada pasal 39 pada revisi UU 2 tahun 2011:

• Pengelolaan finansial Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diintegrasikan kepada sistem pelaporan finansial partai politik nan dikelola oleh pemerintah (Kemendagri) secara periodik tiap tahun pelaporan.

15. Perlu penambahan ketentuan hukuman pada pasal 47 UU 2 tahun 2011 mengenai ketidakpatuhan partai politik dalam penyelenggaraan pasal 39 UU 2 tahun 2011.

16. Revisi pasal 46 UU nomor 2 tahun 2011 dilengkapi dengan:

• Nama lembaga nan diberikan kewenangan pengawasan terhadap partai politik.

• Ruang lingkup pengawasan mencakup finansial partai, kaderisasi, dan pendidikan politik.

Seorang laki-laki di Surabaya ditangkap lantaran menganiaya tenaga kerja barbershop di Jalan Lidah Kulon, Lakarsantri, Kota Surabaya. Motifnya lantaran emosi dan tidak terima ditatap.

Saat diinterogasi oleh Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan, pelaku mengenakan baju tahanan berwarna oranye dengan tangan diborgol.

"Salahnya apa orang di barbershop itu?" tanya Luthfie kepada pelaku, seperti dalam video nan diunggah di IG pribadinya.

"Lihat-lihat saja, Pak," jawab pelaku.

Insiden ini bermulai saat pelaku berangkat bekerja berdagang tisu. Saat di jalan, dia disalip oleh dua orang, laki-laki dan perempuan, nan berboncengan.

Pelaku nan tidak terima kemudian mengejar pengendara tersebut dan memberhentikannya.

"Lah Anda jualan tisu, makanya kesabaranmu setipis tisu. Kamu rebutan jalan sama orang itu," ucap Luthfie.

"Iya, dia menyalip duluan, terus saya salip. Kepancing emosi, Pak," kata pelaku.

Saat diberhentikan, pengendara motor itu langsung menarik wanita nan dibonceng, kemudian lari ke sekitar barbershop letak kejadian. Pelaku sempat mengejar, namun kehilangan jejak.

"Mau Anda pukuli itu alias bagaimana?" tanya Luthfie.

"Mau bilang saja, maksudnya, Pak," jawab pelaku.

Setelah berupaya mengejar, pelaku kembali ke motornya. Kemudian, korban nan merupakan tenaga kerja barbershop keluar.

Pelaku kembali emosi kepada tenaga kerja barbershop tersebut lantaran merasa ditatap. Ia kemudian memukuli tenaga kerja barbershop berjulukan Isbat.

"Saya lihat dia menatap saya. Saya bilang, 'Apa? Jangan ikut-ikut, Mas. Ini urusan saya'," kata pelaku.

Atas peristiwa itu, polisi kemudian menyelidiki dan menangkap pelaku saat dia tengah melakukan siaran langsung di TikTok pada Rabu (15/4).

"Ditangkap saat saya live, Pak. Live TikTok," ujar pelaku.

Dari keterangannya, peralatan bukti berupa jaket hingga cincin miliknya dibuang usai melakukan penganiayaan.

"(Saya buang jaket dan cincin di wilayah) Kayoon, pas kejadian itu, Pak. Soalnya saya ketakutan," ucapnya.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menyatakan Singapura secara konsisten menjadi investor asing terbesar di Indonesia hingga kuartal I 2026. Singapura menjadi sumber penanaman modal asing (FDI) terbesar ke Indonesia, dengan nilai mencapai sekitar USD 4,6 miliar.

“Memang jika kita lihat selama 10 setahun terakhir ini Singapura konsisten dari segi pencatatannya menjadi negara terbesar FDI ke Indonesia. Singapura kurang lebih (USD) 4,6 miliar (per Kuartal I 2026),” kata Rosan saat konvensi pers di kantornya, Kamis (23/4).

Posisi tersebut diikuti oleh Hong Kong sebesar USD 2,7 miliar dan China sebesar USD 2,2 miliar. Jika digabung, kontribusi Hong Kong dan China menjadi nan terbesar dengan total sekitar USD 4,9 miliar. Kemudian, disusul oleh Amerika Serikat dengan total USD 1,3 miliar dan Jepang senilai USD 1 miliar.

“Nomor lima diikuti oleh Amerika Serikat dan juga nomor 5 ini Jepang. Negara berikutnya seperti Korea Selatan, Malaysia, dan Belanda,” ucap Rosan.

Investasi Sektor Hilirisasi Capai Rp 147,5 Triliun

Di sisi lain, Rosan menyatakan realisasi investasi di sektor hilirisasi memberikan kontribusi signifikan, ialah mencapai 29,6 persen dari total investasi pada triwulan I 2026 alias sekitar Rp 147,5 triliun, tumbuh 8,2 persen secara tahunan.

“Kalau kita lihat memang tetap didominasi oleh mineral nan itu dari total Rp 147,5 triliun ini Rp 98,3 triliun itu dari sektor mineral. Nomor 1 tetap nikel dengan Rp 41,5 triliun kemudian tembaga, besi baja, bauksit, timah dan lainnya,” lanjut Rosan.

Selain mineral, sektor perkebunan dan kehutanan juga mencatat kontribusi sebesar Rp 29,8 triliun, dengan kelapa sawit sebagai penyumbang utama senilai Rp 18,3 triliun, disusul kayu log Rp 7 triliun dan karet Rp 24 triliun, serta komoditas lain seperti pala, pinus, kelapa, kakao, dan biofood.

Adapun sektor minyak dan gas bumi tercatat menyerap investasi sebesar Rp 17,7 triliun. Sementara itu, sektor perikanan dan kelautan tetap relatif mini dengan nilai sekitar Rp 1,7 triliun.

“Dan saya mendapatkan info bahwa bakal ada investasi di bagian garam dan juga di bagian rumput laut dan ikan tilapia, ini sudah mulai bakal melangkah pada semester depan,” sebut Rosan.

Indodana Finance merupakan platform finansial digital nan menawarkan beragam jasa online, seperti paylater. Dengan proses pengajuan nan sigap dan mudah, Indodana Finance menjadi pilihan banyak orang untuk mempermudah transaksi dan shopping online.

Namun, bagi Anda nan sudah tidak lagi menggunakan jasa ini, Indodana Finance memberikan kemudahan untuk menghapus akun. Menghapus akun nan tidak aktif krusial dilakukan untuk melindungi info pribadi Anda dari potensi penyalahgunaan alias peretasan oleh pihak nan tidak bertanggung jawab.

Dilansir situs resmi Indodana Finance, berikut adalah panduan komplit langkah menghapus akun Indodana Finance dengan aman.

Cara Hapus Akun Indodana Finance

Proses menghapus akun Indodana Finance hanya bisa dilakukan setelah semua tagihan aktif dilunasi. Jika ada tagihan nan belum dibayar, pengguna kudu menyelesaikannya terlebih dahulu.

Jika syaratnya telah terpenuhi, Anda bisa melakukan proses deaktivasi akun Indodana Finance secara berdikari melalui aplikasi. Berikut langkah-langkahnya:

1. Login ke aplikasi Indodana Finance.

2. Masuk ke menu Akun.

3. Pilih Pengaturan Akun (di bagian atas).

4. Klik menu Blokir Akun.

5. Centang persetujuan syarat & ketentuan, lampau klik Lanjut.

6. Lengkapi info verifikasi:

- Nomor Induk Kependudukan (NIK).

- Nama Ibu Kandung.

7. Alasan penutupan akun (minimal 20 karakter).

8. Klik Blokir Akun jika semua info sudah benar.

Pastikan semua berkas dan info diri nan diminta sudah dilengkapi agar proses menghapus akun Indodana Finance bisa melangkah lancar. Jika ada berkas nan terlewat, Anda diharuskan untuk melengkapinya terlebih dulu sebelum bisa melanjutkan proses deaktivasi akun Indodana Finance.

Jika seluruh berkas telah diterima dengan betul dan lengkap, pihak Indodana Finance bakal melakukan proses pengesahan data. Biasanya, proses ini memerlukan waktu selama lima hari kerja, di luar hari Sabtu, Minggu, maupun hari libur nasional.

Ketika sukses divalidasi, Anda bakal dihubungi oleh pihak Indodana Finance jika ada info tambahan nan dibutuhkan. Pastikan Anda bersikap responsif terhadap panggilan dari pihak Indodana Finance ini agar proses penghapusan akun bisa segera diselesaikan.

Pahami Konsekuensinya

Setelah proses penghapusan akun Indodana Finance berhasil, Anda perlu memahami konsekuensinya. Setelah akun Indodana Finance dihapus, Anda tidak bakal bisa melakukan beberapa perihal berikut ini.

1. Login kembali ke akun Indodana Finance.

2. Menggunakan jasa paylater Indodana Finance.

3. Jika menggunakan nomor HP nan sama di akun Indodana Finance dan Indodana Fintech, maka jasa pinjaman biaya tunai juga tidak dapat digunakan.

4. Seluruh batas transaksi di Indodana Finance maupun mitra (Blibli dan tiket.com) tidak dapat digunakan kembali.

Ketika akun telah sukses dihapus, pengguna tidak bakal bisa memulihkannya kembali untuk menggunakan jasa Indodana Finance di kemudian hari. Jadi, setelah dihapus, akun Indodana Finance bakal lenyap selamanya dan Anda tidak bakal bisa mengaksesnya kembali meski meminta pengembalian akun ke pihak customer service resmi Indodana Finance.

Jika layanannya sudah tidak digunakan, menghapus akun Indodana Finance menjadi pilihan nan bijak untuk meminimalkan akibat akun disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab. nan terpenting, sebelum melakukan proses menghapus akun tersebut, pastikan Anda memahami konsekuensinya di atas dan mengikuti langkah hapus akun Indodana Finance dengan tepat.

Dengan begitu, akun Indodana Finance bisa dinonaktifkan dengan betul sesuai dengan prosedur dan langkah nan telah ditetapkan oleh pihak Indodana Finance.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengusulkan agar penduduk nan kehilangan KTP dikenai denda. Katanya, permintaan pencetakan ulang KTP lantaran lenyap sering terjadi dan membebani biaya negara.

Beban biaya itu timbul lantaran pencetakan ulang KTP tidak dikenai biaya untuk warga.

“Banyak sekali penduduk itu kurang lebih apa ya, tidak terlalu bertanggung jawab terhadap penggunaan alias merawat KTP dan identitas kependudukan lain. Jadi mudah lenyap dan lain-lain,” ucap Bima saat rapat dengar pendapat berbareng Komisi II DPR tentang RUU Adminduk di Kompleks Parlemen nan dikutip, Kamis (23/4).

“Jadi jika mau buat lagi itu cuma-cuma gitu,” tambahnya.

Menurutnya, penduduk kudu dibuat lebih bertanggung jawab atas info kependudukannya. Ia pun mengusulkan denda.

“Jadi perlu dipikirkan agar penduduk bisa lebih bertanggung jawab dengan apa ya, mewajibkan untuk bayar dikenakan segenap biaya, denda lah kira-kira begitu ya,” tutur Bima.

Ia mengungkap, dalam sehari, bisa ada puluhan ribu penduduk nan melaporkan KTP-nya hilang.

“Karena setiap hari itu ada berapa Pak Teguh ya laporan kehilangan? Puluhan ribu. Puluhan ribu, lantaran kan cuma-cuma gitu. Jadi ini cost center juga di sini begitu,” tandasnya.

Mengenal Layanan Uji Laboratorium untuk Menjamin Keamanan dan Kualitas Produk (Foto: avalab)

Pemprov DKI Jakarta menggratiskan biaya naik transportasi umum nan dikelola Jakarta. Ini bertindak hanya pada 24 April 2026 alias bertepatan dengan Hari Transportasi Nasional.

"Pemerintah DKI Jakarta untuk menyambut Hari Transportasi Nasional ini bakal memberikan akomodasi kemudahan alias gratis," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam unggahan instagram pribadinya @pramonoanung dikutip Kamis (23/4).

Fasilitas tiket cuma-cuma ini bertindak untuk MRT Jakarta, Transjakarta, dan LRT Jakarta. Pramono menyampaikan argumen memberi akomodasi ini.

"Kenapa kami berikan lantaran pemerintah DKI Jakarta menginginkan masyarakat Jakarta semakin terbiasa menggunakan akomodasi umum nan dimiliki pemerintah DKI Jakarta," tambah dia.

iCAR Indonesia secara resmi menyerahkan unit mobil listrik V23 Pro Plus Collector Series kepada para pengguna nan telah melakukan pemesanan awal di arena International Indonesia Motor Show (IIMS) 2026. Momen ini menjadi babak baru untuk pengalaman kepemilikan SUEV (Smart Urban Electric Vehicle) nan lebih eksklusif, berkarakter, dan lebih individual bagi para pelanggan.

President Director Chery Group Indonesia, Zeng Shuo, menyampaikan momen penyerahan ini menjadi fondasi dalam membangun organisasi pengguna iCAR nan solid di Indonesia. Acara ini, lanjutnya, turut menandai bergabungnya para pemilik pertama ke dalam V23 Initial Pioneers (VIP), sebuah lingkaran eksklusif nan bakal membentuk perjalanan V23 di Indonesia.

“iCAR V23 Pro Plus Collector Series adalah corak apresiasi kami kepada para pengguna nan telah mempercayai iCAR sejak awal, dengan menghadirkan pengalaman kepemilikan nan lebih personal, relevan dengan style hidup, serta mempunyai makna nan lebih dalam,” ujarnya.

Varian Eksklusif dengan Teknologi Canggih

Kehadiran Collector Series Badge menjadi penanda eksklusivitas dan pembeda dari jenis ini, terutama menonjol dari sisi eksteriornya. Mobil listrik ini juga dilengkapi dengan velg retro chrome dan ban AT nan tidak hanya mempertegas tampilan rugged, tetapi juga memberikan elastisitas penggunaan di beragam kondisi jalan.

Berbagai komponen fungsional juga datang di mobil ini untuk meningkatkan kenyamanan dalam penggunaan sehari-hari, seperti soft-close door nan memberikan sensasi penutupan pintu nan lebih lembut dan presisi, serta electric folding mirror nan menambah kepraktisan terutama di area perkotaan.

Ada pula lapisan premium window film dan coating dengan perlindungan jangka panjang nan melengkapi keseluruhan tampilan, serta menjaga kualitas visual kendaraan tetap optimal seiring waktu.

Sementara di bagian interior, V23 Pro Plus menghadirkan suasana kabin nan bergengsi melalui kombinasi fitur nan menunjang kenyamanan dan pengalaman pengguna.

Premium audio with digital sound processor by JBL memberikan kualitas audio nan lebih optimal, sementara adjustable interior ambient lighting menciptakan atmosfer nan lebih hangat dan modern di dalam kabin. Tak ketinggalan, dilengkapi juga dengan digital instrument cluster untuk memastikan info berkendara dapat diakses dengan lebih intuitif.

Sentuhan eksklusif juga lebih terasa dengan hadirnya Collector Series Limited Edition Badge nan dipersonalisasi sesuai preferensi pemilik, baik melalui kombinasi nomor maupun inisial.

Selain itu, beragam fitur tambahan seperti seat-back table dengan wireless charger menghadirkan elastisitas lebih, baik untuk kebutuhan produktivitas maupun kenyamanan selama perjalanan. Termasuk, penggunaan premium floormat yang memberikan perlindungan ekstra sekaligus menjaga kebersihan kabin dalam beragam situasi penggunaan.

Ekosistem Kepemilikan nan Dipersonalisasi

Tak hanya mendapat mobil impian, para pemilik pertama juga bakal mendapatkan akses ke iCAR VIP Membership, sebuah ekosistem nan dirancang untuk memberikan beragam kesempatan menarik.

Mulai dari akses preview produk terbaru, undangan ke beragam pengalaman berbareng iCAR, hingga keterlibatan lebih dekat dalam perjalanan dan perkembangan brand ke depan. Termasuk, kesempatan untuk berinteraksi langsung serta menjadi bagian dari pengembangan penemuan iCAR Indonesia di masa mendatang.

Zeng Shuo menuturkan ragam personalisasi dan program ini merupakan bagian dari strategi iCAR dalam membangun ekosistem kepemilikan nan nyaman dengan long-term value. V23 Initial Pioneers, katanya, menjadi fondasi awal untuk menghadirkan pengalaman nan lebih terintegrasi dan terus berkembang berbareng pengguna di Indonesia.

Dia juga menjelaskan bahwa arah pengembangan iCAR bakal diperkuat melalui partisipasi iCAR dalam International Business Summit 2026 nan bakal diselenggarakan di Wuhu dalam rangkaian Beijing Auto Show 2026.

Partisipasi ini, menurutnya, semakin mengukuhkan gimana produk iCAR terintegrasi dalam strategi nan lebih luas, menghubungkan desain, teknologi, hingga kerjasama dengan pengguna dan mitra secara global.

“Dengan dimulainya handover ini, iCAR Indonesia semakin memperkuat komitmennya dalam menghadirkan kendaraan listrik nan tidak hanya relevan secara teknologi, tetapi juga bisa memberikan nilai lebih dari sisi pengalaman dan style hidup,” tutur Zeng Shuo.

Bayangkan, ada sebuah jalur air nan sempit, nan menentukan hidup matinya lampu-lampu di Tokyo, pabrik-pabrik di Shanghai, hingga kendaraan di Seoul. Jalur air itu terletak di laman rumah kita, Selat Malaka dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I. Tempat mengalirnya 40% perdagangan minyak dunia dan 80% pasokan daya untuk Asia Timur.

Saat ini, ketika Timur Tengah membara akibat ketegangan di Selat Hormuz nan menakut-nakuti 20% pasokan minyak dunia, mata internasional mulai beralih ke arah timur, ke perairan kita. Indonesia bukan sekadar penonton dalam gejolak ini. Kita adalah pemegang kunci gerbang daya pengganti dunia. Namun, kunci tersebut hanya bakal berfaedah jika kita mempunyai penjaga nan tangguh.

Di pesisir Belawan, Sumatera Utara, perubahan besar telah terjadi. Pada Agustus 2025, sebuah transformasi esensial dilakukan melalui Peraturan Kasal Nomor 18 Tahun 2018: Lantamal I resmi bersalin rupa menjadi Komando Daerah Angkatan Laut I (Kodaeral I). Ini bukan sekadar urusan estetika alias pergantian papan nama di depan gerbang markas. Transformasi ini adalah pernyataan sikap.

Menaikkan pangkat pemegang Komando menjadi Laksamana Muda (bintang dua) menandakan bahwa Kodaeral I sekarang memegang otoritas organisatorik nan setara dengan kompleksitas ancaman modern. Di pundak komando regional inilah, tanggung jawab menjaga 2 juta kilometer persegi perairan yurisdiksi nasional diletakkan. Mereka adalah garda terdepan nan menjaga Sabang sebagai ujung barat negeri, hingga mengamankan Dumai nan menjadi pusat industri minyak nasional.

Kehadiran Kodaeral I adalah manifestasi dari visi Presiden Prabowo Subianto nan dilantik pada Oktober 2024. Dalam doktrin "Perisai Trisula Nusantara", pertahanan maritim tidak lagi dipandang sebagai pengeluaran, tetapi sebagai investasi strategis senilai 125 miliar dolar AS untuk memastikan Indonesia mempunyai kekuatan nan andal dan disegani. Sebagaimana ditekankan oleh pengamat pertahanan, Iwan Septiawan, ini adalah perubahan esensial nan mengintegrasikan seluruh dimensi pertahanan kita.

Namun, bercerita tentang kejayaan laut kita juga berfaedah kudu berani menatap luka nan belum kering. Meski kita mempunyai persediaan minyak bumi sebesar 3,6 miliar barel dan gas alam 96,9 triliun kaki kubik, celah keamanan di laman rumah sendiri tetap menganga. Riset dari Satyawan Pudyatmoko mengungkapkan kebenaran pahit: setiap tahunnya, wilayah barat Indonesia kehilangan hingga Rp3,5 triliun akibat praktik illegal fishing.

Dengan memandang potensi nan ada saat ini, transformasi kekuatan laut sangat dibutuhkan, salah satunya dengan memperkuat Lanal Sabang nan sekarang sudah tidak tepat hanya difungsikan sebatas pos pantau, tetapi juga sudah kudu ditransformasikan menjadi sebuah pangkalan—yang dapat menampung kapal kelas destroyer dengan akomodasi pemeliharaan nan lengkap.

Selain itu, alih-alih hanya mengandalkan patroli bentuk nan mahal secara bahan bakar, Indonesia kudu memperbanyak "mata" digital melalui pengadaan radar pantai dan pesawat tanpa awak (UAV) maritim untuk meningkatkan Maritime Domain Awareness (MDA). Dengan teknologi, satu operator bisa mengawasi area nan sebelumnya memerlukan sepuluh kapal patroli.

Namun, celah ini bukan hanya soal kurangnya armada nan terjadi—hal nan krusial juga ada terletak pada kerumitan birokrasi di atas air. Penelitian Kolonel Laut (P) Dr. Surya Darma mencatat bahwa 68% personel pengaman ALKI sering kali "terjebak" dalam kebingungan koordinasi antarinstansi lantaran perbedaan prosedur. Di tengah krisis daya dunia nan memerlukan respons cepat, tumpang tindih kewenangan antara TNI AL, Bakamla, dan KKP bisa berakibat fatal jika tidak segera disinkronkan melalui mandat koordinasi nan lebih kuat.

Pemerintah kudu segera merumuskan mandat koordinasi nan lebih kuat dan tunggal. Kodaeral I perlu diberikan kewenangan penuh sebagai dirigen operasional di wilayahnya. Kita tidak bisa lagi membiarkan kapal pencuri ikan melenggang hanya lantaran satu lembaga menunggu izin dari lembaga lainnya. Penyatuan sistem Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (C4ISR) adalah nilai meninggal agar penemuan ancaman bisa direspons secara real-time oleh unit mana pun nan terdekat.

Selain itu, segala kemajuan alutsista—mulai dari kerja sama transfer teknologi kapal perang dengan Turki, pengadaan kapal induk dari Italia, hingga perjanjian kapal selam dengan Prancis—hanya bakal menjadi barang meninggal tanpa support jiwa dari pemiliknya. Di sinilah letak tantangan terbesar kita: membangun maritime consciousness alias kesadaran samudera di kalangan rakyat sendiri.

Data dari Survei Nasional Pemuda Indonesia 2024 menunjukkan realita nan ironis: hanya 32% pemuda kita nan memahami konsep poros maritim dunia. Mayoritas dari mereka mencintai laut hanya sebagai objek foto pariwisata, tanpa menyadari bahwa di bawah gelombangnya tersimpan kunci geostrategis nan menentukan martabat bangsa.

Kita memerlukan pendekatan whole of nation alias gotong royong nasional. Contoh sederhananya adalah kerjasama dengan organisasi nelayan di 14 desa pesisir wilayah Kodaeral I. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat lokal dalam menjaga ekosistem laut bisa meningkatkan efektivitas pengamanan hingga 45%.

Di saat mata bumi tertuju pada kobaran api di Timur Tengah, Indonesia mempunyai kesempatan emas untuk muncul sebagai tokoh maritim nan bermartabat.

Kita tidak boleh lagi hanya menjadi "penonton" di jalur perdagangan nan melintasi laman rumah kita sendiri. Kodaeral I layaknya adalah sang sentinel—penjaga gerbang nan tidak pernah tidur. Dengan penguatan maritim nan kokoh , kita sedang mengatakan kepada dunia, "Jalur daya Anda kondusif di tangan kami."

Karena pada akhirnya, kedaulatan bukan sekadar soal siapa nan mempunyai kapal paling besar, melainkan juga soal siapa nan mempunyai keberanian untuk memastikan bahwa setiap tetes air di wilayahnya adalah ruang bagi kemandirian dan martabat bangsa. Laut adalah masa depan Indonesia, dan masa depan itu kudu kita jaga berbareng melalui persatuan nasional nan kokoh.

Denada tengah berbahagia. Gugatan Ressa Rizky Rosano mengenai dugaan penelantaran anak telah ditolak pengadil Pengadilan Negeri Banyuwangi. Keduanya juga telah sepakat berbaikan usai Denada mengakui Ressa adalah betul anak kandungnya.

Kebahagiaan lainnya adalah saat Ressa diketahui telah resmi menikah dengan wanita pilihannya. Manajer Denada, Risna Ories, mengungkap bahwa ibu dua anak itu sudah berencana untuk ke Banyuwangi dan menjalin silaturahmi dengan family besar Ressa dan istrinya.

"Denada juga bilang bahwa pengin ke Banyuwangi gitu, berjumpa sama besan juga gitu," kata Risna.

Denada sadar bahwa selama bertahun-tahun komunikasinya dengan sang putra belum melangkah dengan ideal.

"Denada juga punya rasa utang penjelasan menjelaskan alias apa kan mereka selama ini belum ada waktu untuk itu gitu. Karena pertemuan kemarin itu ya udah sekedar pertemuan, ngobrol," ujar Risna.

Salah satu rencana Denada adalah mempertemukan Ressa dengan adiknya, Aisyah, nan sekarang tinggal di Singapura. Denada mau anak-anaknya mempunyai hubungan kerabat nan erat tanpa ada lagi ganjalan masa lalu.

"Banyak, rencananya salah satunya kayak dia mau Ressa tuh berjumpa dengan Aisyah gitu, biar Ressa ke Singapura, biar mereka punya waktu dan ruang intimate family gitu buat mereka bertiga aja," tambah Risna.

Dengan memenangkan gugatan di PN Banyuwangi, Risna menilai kesabaran Denada berbuah manis.

"Masya Allah saya bilang ini juga sih jadi pembelajaran juga buat saya memandang apa nan Denada alami selama ini ya, saya memandang masya Allah nih orang sabar banget ya gitu, kuat banget menahan itu dengan diam," tutup Risna Ories.

Setelah mengeluarkan kebijakan kendaraan listrik nan tak lagi dikecualikan sebagai objek pajak, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sekarang mengarahkan seluruh gubernur untuk memberi insentif fiskal berupa pembebasan pajak battery electric vehicle alias BEV.

Lewat rilis resmi Mendagri, petunjuk itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tentang Pemberian Insentif Fiskal berupa Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Keputusan tersebut guna menyelaraskan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (BEV) untuk Transportasi Jalan.

Sekaligus tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 nan diterbitkan baru-baru ini.

Lantas, setelah menerbitkan kebijakan pencabutan BEV sebagai objek bebas pajak, kenapa justru pemerintah mengeluarkan petunjuk insentif BEV untuk setiap daerah?

Pemerintah mengungkapkan, perihal tersebut bermaksud meningkatkan efisiensi energi, ketahanan energi, konservasi daya sektor transportasi, serta mewujudkan daya bersih dan menjaga kualitas udara nan ramah lingkungan.

Instruksi baru itu juga dikeluarkan dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi dunia nan menyebabkan instabilitas kesiapan dan nilai daya seperti minyak dan gas nan berakibat pada kondisi perekonomian dalam negeri.

Pemberian insentif wujudnya berupa pembebasan alias pengurangan pajak wilayah mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pada Pasal 19, diatur untuk kendaraan tahun pembuatan 2026 dan sebelum tahun 2026.

“Pemberian insentif pembebasan alias pengurangan pajak wilayah berupa PKВ dan BBNKB KBL Berbasis Baterai termasuk pada kendaraan bermotor nan dilakukan konversi bahan bakar fosil menjadi KBL Berbasis Baterai,” urai Mendagri dikutip Kamis (23/4/2026).

Selain itu dalam pelaksanaannya, gubernur juga diminta melaporkan pemberian insentif fiskal dengan melampirkan Keputusan Gubernur kepada Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) paling lambat pada 31 Mei 2026.

Jakarta -

Sebagian wilayah Jakarta sempat mengalami listrik meninggal nan disebabkan adanya gangguan suplai listrik. Saat ini PT PLN (Persero) tengah melakukan pemulihan sistem kelistrikan secara berjenjang baik melalui sistem kontrol maupun penanganan langsung di lapangan.

"Secara bertahap, proses penormalan pasokan listrik dilakukan PLN baik di sistem kontrol maupun di lapangan, sejak awal terjadi gangguan. Tim teknis kami saat ini sedang melakukan penanganan intensif untuk memulihkan keseluruhan sistem kelistrikan," ujar Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya Haris Andika dalam keterangan tertulis, Kamis (23/4/2026).

Sejalan dengan perbaikan bertahap, PLN juga tengah menelusuri sumber penyebab gangguan nan terjadi.

"Paralel dengan proses pemulihan, PLN menelusuri sumber penyebab gangguan nan terjadi," ujar Haris.

PLN mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh info nan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Saat ini kata Haris, seluruh personel terus bersiaga dan mengupayakan agar pasokan listrik segera kembali normal.

"PLN bakal menyampaikan info perkembangan proses pemulihan secara berkala sistem kelistrikan melalui aplikasi PLN Mobile dan Contact Center PLN 123," kata Haris.

(hal/hal)

Mendagri menegaskan bahwa kerjasama antara pemerintah daerah, TNI, Polri, serta abdi negara penegak norma menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan efektivitas pembangunan di daerah.

“Tolong rekan-rekan kepala wilayah pahami betul posisi sebagai Ketua [Forkopimda] itu untuk mengoordinasikan para ketua daerah,” ujarnya dalam forum Musrenbang tersebut.

Ia menjelaskan bahwa wilayah dengan Forkopimda nan solid condong lebih sigap dalam menangani beragam persoalan, mulai dari musibah hingga rumor sosial. Sebaliknya, kurangnya koordinasi dapat menghalang penanganan masalah di lapangan.

Mendagri juga mendorong kepala wilayah untuk membangun komunikasi nan intensif, baik melalui pertemuan umum maupun informal. Hal ini dinilai krusial untuk menjaga hubungan kerja nan selaras antarunsur ketua daerah.

“Jadi kekompakan ini penting, sekali lagi buat aktivitas reguler entah sebulan sekali, dua bulan sekali lah oke lah, kumpul-kumpul,” jelasnya.