Pemerintah Amerika Serikat (AS) mulai mengembalikan biaya bea masuk kepada importir setelah kebijakan tarif dunia Presiden Donald Trump dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) AS. Departemen Keuangan AS mencatat pengembalian biaya bea cukai mencapai USD 22 miliar alias sekitar Rp 395,4 triliun (kurs Rp 17.961 per dolar AS) pada Mei 2026.

Dilansri AFP, Kamis (11/6), Departemen Keuangan AS merilis nilai pengembalian tersebut setara dengan total penerimaan bea masuk nan dipungut pada bulan nan sama, ialah USD 22 miliar. Dengan demikian, seluruh penerimaan tarif pada Mei praktis terhapus oleh proses pengembalian biaya tersebut.

Langkah itu merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung AS pada Februari lampau nan menyatakan Presiden Donald Trump telah melampaui kewenangannya ketika menggunakan Undang-Undang Kewenangan Ekonomi Darurat Internasional (International Emergency Economic Powers Act/IEEPA) untuk menerapkan tarif secara luas terhadap mitra jual beli Amerika Serikat.

Sejak putusan tersebut keluar, sistem pengembalian biaya nan dikelola oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (US Customs and Border Protection) mulai memproses pengembalian sebagian dari sekitar USD 166 miliar penerimaan tarif nan sebelumnya dipungut berasas IEEPA.

Meski demikian, pemerintahan Trump tetap mengusulkan banding atas putusan pengadilan perdagangan nan memerintahkan pengembalian biaya tarif tersebut. Upaya norma itu berpotensi mempengaruhi kelanjutan proses pengembalian biaya nan saat ini sedang berlangsung.

Hakim Pengadilan Perdagangan Internasional AS, Richard Eaton, apalagi memperingatkan bahwa intervensi terhadap penanganan kasus tersebut dapat menghalang kemajuan proses pengembalian biaya kepada para importir.

Di sisi lain, defisit anggaran AS tercatat menyusut sembilan persen secara tahunan menjadi USD 1,2 triliun selama delapan bulan pertama tahun fiskal berjalan.

Setelah kebijakan tarif globalnya dibatalkan Mahkamah Agung, Trump beranjak menggunakan dasar norma lain untuk memberlakukan tarif impor baru sebesar 10 persen. Meski tarif tersebut berkarakter sementara, pemerintah AS juga tengah menyiapkan sejumlah tarif lain nan lebih permanen.

Adapun putusan Mahkamah Agung tidak memengaruhi tarif sektoral nan telah lebih dulu diberlakukan terhadap produk tertentu seperti baja, aluminium, dan kendaraan bermotor.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai penguatan IHSG dan rupiah dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin kuat.

“Ya, saya pikir kan kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat, sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap penguatan nilai tukar rupiah. Nah, saya pikir kerja-kerja pemerintah bakal terus dilakukan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6).

Dasco mengatakan pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga penguatan nilai tukar rupiah dalam waktu dekat.

Ia mengaku telah mendapat info mengenai langkah-langkah nan bakal dilakukan pemerintah pada pekan ini maupun pekan depan.

“Saya juga mendapatkan info dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi unik nan bakal dilakukan oleh pemerintah,” ujar Dasco.

“Yang jika saya sudah dengar akan, dan saya yakini bakal membikin nilai tukar alias rupiah menguat,” lanjutnya.

Ia apalagi mengimbau masyarakat nan menyimpan dolar AS dengan angan memperoleh untung agar mulai melepas simpanannya. Menurut Dasco, nilai rupiah diperkirakan bakal semakin menguat dalam waktu dekat.

“Ya mungkin bagi teman-teman sekalian nan saat ini menyimpan dolar lantaran mau berambisi ada kelebihan, sebaiknya dolarnya dilepas. Karena jika kemudian sudah minggu depan nilai rupiah menguat, kan iba jika simpan-simpan dolar. Itu imbauan saya sih demikian,” tuturnya.

Sebelumnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak di area hijau pada pembukaan perdagangan Kamis (11/6). Berdasarkan info RTI, pukul 09:00 WIB, IHSG dibuka di level 5.917,733 alias naik tipis 0,26 persen.

Pada pre-opening, IHSG turun 3,110 poin alias 0,05 persen di level 5.899,265. Data transaksi awal sesi mencatat volume perdagangan mencapai 765,03 juta lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp 568,58 miliar. Adapun gelombang perdagangan tercatat sebanyak 78,29 ribu kali.

Universitas Mercu Buana berbareng Universiti Sains Malaysia menggelar workshop Green Manufacturing di PT JST Indonesia guna meningkatkan kesiapan industri elektronik.(Universitas Mercu Buana)

SEBAGAI bentuk support program Kampus Berdampak dari KemDiktiSaintek, pada Senin 8 Juni nan lalu, Program Studi Magister Teknik Industri Universitas Mercu Buana mengadakan aktivitas Abdimas Kerjasama Internasional dalam corak workshop sehari berjudul Penguatan Kesiapan Green Manufacturing Pada Industri Elektronik Indonesia berlokasi di PT JST Indonesia Cikarang. Kegiatan ini juga dilakukan atas kehendak PT JST Indonesia nan sedang menyiapkan system manufakturnya menuju green manufacturing, sebagai jawaban atas perkembangan industri elektronik dunia saat ini dimana performa keberlanjutan (sustainability) bukan lagi inisiatif sukarela melainkan tiket masuk pasar (market access) dan memenangkan persaingan. Bapak Dr. Kosasih, selaku CEO PT JST Indonesia sendiri sangat antusias mendukung aktivitas ini. Dalam sambutannya Beliau mengatakan bahwa workshop ini sangat sesuai dengan kebutuhan PT JST Indonesia,sehingga Beliau mengerahkan 20 orang staf terbaiknya dari middle management hingga top management, dari bagian produksi, QC, HRD hingga Finance untuk secara penuh mengikuti aktivitas ini. 

 
Pemateri (Ki-Ka): Prof. Herry Agung Prabowo (UMB), Dr. Farida (UMB), Dr. Zulfa Fitri Ikatrinasari (UMB), Dr. Kosasih (JST), Dr. Hasnida Binti AB Samat (USM), dan Dr. Uly Amrina (UMB).

Abdimas Kerjasama Internasional ini digagas oleh prodi Magister Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana Jakarta dengan menggaet mitra internasional dari University Sains Malaysia (USM). Dr. Hasnida, MSc selaku perwakilan dari USM membawakan materi berjudul Strengthening a Global Best Practice-Based Green Manufacturing Framework to Enhance the Competitiveness of Indonesia's Electronics Industry, untuk memberi gambaran menyeluruh tentang pentingnya green manufacturing ini di pasar dunia dan beberapa pengalaman krusial – best practice- dari Perusahaan di Malaysia. Kemudian dilanjutkan dengan materi dari pengajar MTI UMB, Prof. Ir. Herry A. Prabowo, PhD mengenai Green Maintenance Practices dalam mensupport Green Manufacturing. 

Materi ke-3 disampaikan oleh Dr. Zulfa Fitri Ikatrinasari, MT dengan focus pada Waste Management dan Circular Maufacturing kemudian dilanjutkan oleh Dr. Uly Amrina MT, dengan materi berjudul Integrated Green Manufacturing Framework (IGMF) dan materi penutup dari Dr. Farida MM dengan tema People First, Green Future mengenai peran krusial SDM dalam mendukung keberhasilan Green Manufacturing ini.

Akhirnya dengan selesainya pelatihan/workshop sehari ini diharapkan PT JST Indonesia bakal dapat memenangkan persaingan di pasar dunia dengan lebih baik dan lebih sukses lagi, dan membuktikan UMB telah menjadi Kampus Berdampak nan sesungguhnya. Program Abdimas ini terselenggara dengan support pembiayaan dari LPPM UMB, PT JST Indonesia dan USM Malaysia.
 

Liputan6.com, Jakarta - Sebuah truk pengangkut tepung terguling di ruas Tol Dalam Kota KM 13+400 arah Grogol Petamburan (Gropet) menuju Slipi, area Tanjung Duren, Jakarta Barat, Kamis awal hari. Kecelakaan terjadi setelah kendaraan tersebut diduga kandas menanjak akibat membawa muatan berlebih.

Akibat kejadian tersebut, ratusan kardus tepung nan dibawa truk berceceran di badan jalan. Kondisi itu sempat menutup dua lajur tol dan menyebabkan arus lampau lintas dari arah Grogol menuju Slipi mengalami gangguan.

Anggota Polisi Jalan Raya (PJR) Polda Metro Jaya, Aipda Catur Dilly, mengatakan kecelakaan tunggal itu bermulai ketika truk bernomor polisi B 9987 RB tidak bisa menanjak lantaran kelebihan muatan. Kendaraan kemudian mundur dan menghantam beton pembatas jalan hingga akhirnya terguling.

"Truk muatannya melampaui pemisah (18 ton). Jadi, dia nanjak, enggak kuat, terus mundur dan libas pembatas, sehingga truk terbalik," kata Catur, Kamis (11/6/2026).

Menurut dia, tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kecelakaan tersebut. Kerugian nan ditimbulkan hanya berupa kerusakan kendaraan dan tumpahan muatan di badan jalan.

"Sopirnya sendiri kan. Kesulitan evakuasi, hanya muatan barangnya aja," tutur Catur.

Adapun 15 golongan masyarakat penerima faedah naik transportasi umum cuma-cuma ialah PNS Pemprov Jakarta, pensiunan PNS, tenaga perjanjian Pemprov Jakarta, siswa penerima KJP Plus, penunggu Rusunawa, Tim Penggerak PKK, dan tenaga kerja bergaji setara UMP. Fasilitas itu bisa didapat dengan mendaftarkan diri melalui skema pendaftaran di Bank DKI.

Pendaftaran juga dapat dilakukan melalui aplikasi Transjakarta, MRT Jakarta dan LRT Jakarta. Pendaftaran meliputi proses pendaftaran, verifikasi, pengesahan data, produksi dan pengedaran kartu hingga aktivasi kartu dalam corak bentuk maupun digital.

Adapun jasa pikulan umum cuma-cuma bagi penduduk Jakarta bakal menggunakan Kartu Layanan Gratis (KLG) Transjakarta dan sistem digital.

Sedangkan pendaftaran melalui Transjakarta, MRT Jakarta dan LRT Jakarta bertindak bagi masyarakat ber-KTP Kepulauan Seribu, penerima Raskin domisili Jabodetabek dan personil TNI/Polri, veteran Republik Indonesia.

Penyandang disabilitas, lansia di atas 60 tahun, pengurus rumah ibadah, pendidik PAUD serta golongan Jumantik, pengurus Karang Taruna, Dasawisma dan Posyandu.

Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka kesempatan untuk menambah jumlah golongan masyarakat nan mendapat akomodasi cuma-cuma menggunakan transportasi umum di Jakarta. Wacana itu muncul di tengah rencana penyesuaian tarif jasa Transjabodetabek nan tengah dikaji.

Pramono menegaskan kebijakan tarif nantinya tetap mempertimbangkan keahlian masyarakat. Di sisi lain, subsidi bakal diarahkan agar lebih tepat sasaran kepada golongan nan membutuhkan.

"Bahkan Pemerintah DKI Jakarta terus bakal mengampanyekan bagi penduduk Jakarta 15 golongan dan kemungkinan bakal kita tambah golongannya, bakal kita gratiskan. Karena kudu agar subsidi silangnya itu lebih adil, bagi nan tidak mampu, gratis," kata Pramono usai meninjau lahan jejak BPSDM di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026).

Menurut Pramono, masyarakat nan mempunyai keahlian ekonomi lebih baik nantinya dapat bayar tarif sedikit lebih tinggi guna mendukung skema subsidi silang tersebut. "Bagi nan mampu, ya bayarnya lebih tinggi sedikit," ucapnya.

Pramono juga meluruskan dugaan bahwa seluruh tarif jasa Transjabodetabek bakal naik menjadi Rp 10 ribu hingga Rp 15 ribu. Ia menegaskan tidak semua rute bakal mengalami kenaikan tarif sebesar itu.

"Seakan-akan Transjabodetabek itu bakal naik Rp 10 sampai Rp 15 ribu jadinya. Memang bakal mengalami penyesuaian harga, terutama beberapa ruas nan panjang dan kemudian memerlukan tambahan," ujarnya.

Dia mencontohkan jasa menuju Bandara Soekarno-Hatta nan mempunyai sejumlah biaya operasional tambahan, termasuk biaya parkir di beberapa titik. Selain itu, terdapat pula rute jarak jauh seperti menuju Bogor nan memerlukan penyesuaian tarif.

Meski demikian, Pramono memastikan Pemprov DKI Jakarta bakal tetap memperhatikan daya beli masyarakat sebelum menetapkan tarif baru.

"Tetapi tidak semua Transjabodetabek kenaikannya bakal tinggi. Karena bagaimanapun, sebagai gubernur, saya juga mempertimbangkan keahlian masyarakat dalam kondisi nan seperti ini," katanya.

Pramono menyebut besaran tarif baru tetap dalam tahap finalisasi dan bakal diumumkan dalam waktu dekat. Ia berambisi kebijakan ini tetap mendorong masyarakat beranjak menggunakan transportasi umum tanpa membebani golongan berpenghasilan rendah.

"Nah, mengenai angkanya berapa, kelak pada saatnya, dalam waktu dekat ini kami umumkan," imbuhnya.

(bel/fas)

Jakarta -

Calon ketua umum BPP Hipmi nomor urut 2 Ade Jona terpilih sebagai ketua umum dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke XVIII tanggal 10 -11 Juni 2026 di Bandar Lampung. Ade Jona terpilih secara aklamasi.

Dalam keterangan nan diterima, Kamis (11/6/2026), Ade Jona mendapat support kebanyakan pengurus BPD Hipmi sebagai pemilik bunyi dalam Musyawarah Nasional HIPMI. Ketua sidang pemilihan caketum Munas Hipmi, Muhammad Puri Andamas, mengatakan proses melangkah secara lancar, tuntas dan baik.

Ade Jona terpilih secara aklamasi sebagai ketum BPP Hipmi tak terlepas dari dinamika support dua caketum Hipmi lainnya, Anthony Leong dan Reynaldo Bryan menjelang dimulainya Munas Hipmi.

"Ade Jona bakal tetap merangkul dan memperhatikan 38 BPD dari seluruh Indonesia tanpa ada membeda-bedakan antara pendukung dan bukan pendukung selama terselenggaranya Munas Hipmi," demikian keterangan dari tim Ade Jona.

Munas Hipmi di Lampung dibuka Presiden Prabowo Subianto, Rabu (10/6) kemarin. Adapun keempat caketum Hipmi nan bertanding ialah Reynaldo Bryan, Ade Jona Prasetyo, Afi Kalla, dan Anthony Leong.

Munas XVIII Hipmi diselenggarakan pada 10-11 Juni 2026 di Novotel, Bandar Lampung, dengan mengusung tema "Sinergi Pengusaha Muda Membangun Kekuatan Ekonomi Nasional".

Acara ini dihadiri oleh lebih dari 2.000 peserta nan terdiri dari jejeran Menteri Kabinet Merah Putih, fungsionaris Hipmi, dan hingga mantan Ketua Umum Hipmi.

(gbr/imk)

ilustrasi(Antara)

Harga emas Antam hari ini, Kamis 11 Juni 2026, kembali mencatatkan penurunan signifikan. Berdasarkan info dari laman Logam Mulia pukul 10.08 WIB, harga emas hari ni turun sebesar Rp24.000 per gram.

Harga emas Antam sekarang berada di level Rp2.689.000 per gram, merosot dari posisi sebelumnya nan sempat menyentuh Rp2.713.000 per gram. Penurunan ini juga diikuti oleh nilai buyback emas Antam nan sekarang dipatok sebesar Rp2.395.000 per gram.

Daftar Harga Emas Antam per Pecahan (11 Juni 2026)

Perlu diingat bahwa nilai emas Antam berkarakter naik turun dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan pasar dunia dan nilai tukar Mata Uang Rupiah terhadap dolar AS. Investor disarankan untuk memantau pembaruan nilai secara berkala melalui kanal resmi sebelum melakukan transaksi.

Jakarta -

Harga BBM nonsubsidi Pertamax sejak Rabu (10/6) naik menjadi Rp 16.250 per liter setelah sempat ditahan pada level Rp 12.300 per liter. Apa argumen nilai Pertamax naik?

Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia menjelaskan kenaikan nilai Pertamax tidak lepas dari gejolak kondisi geopolitik dunia nan membikin nilai minyak bumi bergerak sangat fluktuatif.

"Dan ini tentu mau tidak mau berpengaruh terhadap nilai BBM di tanah air. Terutama untuk BBM nonsubsidi, seperti Pertamax salah satunya, dan BBM nonsubsidi ini, penyesuaian harganya mengikuti sistem pasar, sesuai formula nan telah ditetapkan pemerintah," ujarnya saat dihubungi detikcom, ditulis Kamis (11/6/2026).

Anggia mengungkapkan bahwa dalam penetapan nilai tersebut terdapat sejumlah aspek nan mempengaruhi nilai keekonomian BBM, mulai dari nilai produk BBM di pasar internasional, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga biaya distribusi, penyimpanan, dan perpajakan.

"Karena itu penyesuaian nilai BBM nonsubsidi, sigap alias lambat, tidak terhindarkan," ujarnya.

Anggia mengatakan bahwa adanya penyesuaian nilai ini tidak hanya di Indonesia, negara tetangga di area Asia Tenggara menurutnya lebih dulu meningkatkan harga. Bahkan kenaikan harganya lebih tinggi dibandingkan di Indonesia.

"Yang kudu kita pahami bersama, seperti nan kita tahu juga di negara-negara lain di area Asia Tenggara, kenaikan nilai BBM sejenis sudah lebih dulu terjadi, dan jauh lebih tinggi dari nilai bbm sejenis di tanah air," ujarnya.

Lebih lanjut, Anggia menegaskan untuk BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar tidak bakal mengalami kenaikan harga. Hal ini sesuai dengan pengarahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli dan melindungi masyarakat kecil.

"Karena itu Presiden memerintahkan agar nilai BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar subsidi dijamin tidak naik, demi melindungi golongan rentan, melindungi daya beli masyarakat kecil, serta menjaga stabilitas ekonomi," pungkasnya.

(hrp/ara)

Liputan6.com, Jakarta - Bareskrim Polri menetapkan satu tersangka baru berinisial FH dalam kasus dugaan penipuan investasi dan penggelapan biaya PT Dana Syariah Indonesia (DSI). FH diketahui merupakan founder sekaligus advisor PT DSI.

Selain berkecimpung di PT DSI, FH juga pernah menduduki posisi strategis di sektor keuangan. Ia tercatat pernah menjadi petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2017-2018 dan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2018–2022.

"Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri telah kembali menetapkan 1 (satu) orang tersangka baru dalam perkara aquo, ialah tersangka atas nama FH," kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak, dikutip Kamis (11/6/2026).

Ade menjelaskan, penetapan tersangka terhadap FH merupakan hasil pengembangan investigasi nan didasarkan pada lima perangkat bukti nan sah, ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, peralatan bukti, dan bukti elektronik.

Dalam perkara ini, FH diduga terlibat dalam penggelapan dana, penipuan, pemalsuan laporan keuangan, serta tindak pidana pencucian duit (TPPU) nan berangkaian dengan penyaluran biaya masyarakat melalui proyek-proyek fiktif PT DSI.

Menurut penyidik, FH juga berkedudukan dalam pendirian sejumlah perusahaan nan terafiliasi dengan PT DSI. Selain itu, dia diduga mempunyai saham nominee di perusahaan tersebut tanpa melakukan penyetoran modal.

"Mengetahui mengenai adanya Campaign Project Fiktif nan diunggah ke website dan aplikasi PT DSI untuk menarik para Lender menginvestasikan dananya," ungkap Ade.

Untuk kepentingan penyidikan, Bareskrim telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) guna mencegah FH berjalan ke luar negeri selama 20 hari, terhitung sejak 8 hingga 27 Juni 2026.

Penyidik juga telah menjadwalkan pemanggilan terhadap FH pada 17 Juni 2026 mendatang.

Pendukung timnas Italia menyaksikan kualifikasi Piala Dunia 2026(TIZIANA FABI / AFP)

SEJAK pertama kali mengangkat konsep soundtrack resmi pada tahun 1990, FIFA terus menghadirkan lagu-lagu ikonik nan menjadi identitas setiap turnamen Piala Dunia. Meskipun lagu Piala Dunia sudah ada sejak 1962, Federasi Internasional Sepak Bola (FIFA) baru secara resmi memformalkan lagu tema turnamen mulai jenis 1990 di Italia. Berikut adalah daftar komplit lagu resmi Piala Dunia FIFA dari masa ke masa berasas info nan dihimpun hingga tahun 2026.

Era Awal Lagu Piala Dunia (1990 - 2006)

Pada periode ini, FIFA biasanya menetapkan satu lagu utama nan menjadi representasi dunia dari turnamen nan berlangsung.

• Italia 1990: "Un’estate italiana (To Be Number One)"
  Dibawakan oleh Edoardo Bennato dan Gianna Nannini (versi Italia) serta Giorgio Moroder Project (versi Inggris).
• Amerika Serikat 1994: "Gloryland"
  Dinyanyikan oleh Daryl Hall berbareng ansambel vokal Sounds of Blackness dengan nuansa rock dan soul nan kental.
• Prancis 1998: "La Copa de la Vida" (The Cup of Life)
  Dibawakan oleh Ricky Martin. Lagu ini menjadi salah satu lagu Piala Dunia paling sukses dan memenangkan penghargaan Grammy. FIFA juga merilis anthem "La Cour des Grands" oleh Youssou N'Dour dan Axelle Red.
• Korea Selatan & Jepang 2002: "Boom"
  Dinyanyikan oleh Anastacia. Selain itu, terdapat lagu kebangsaan resmi "Anthem" karya Vangelis dan lagu lokal "Let's Get Together".
• Jerman 2006: "The Time of Our Lives"
  Kolaborasi antara grup vokal Il Divo dan Toni Braxton.

Fenomena Global dan Multi-Lagu (2010 - 2018)

Memasuki tahun 2010, lagu Piala Dunia mulai merambah platform digital secara masif dan melibatkan lebih banyak kerjasama lintas negara.

Fakta Menarik: Lagu "Waka Waka (This Time for Africa)" oleh Shakira untuk Piala Dunia 2010 telah diputar lebih dari 4,5 miliar kali di YouTube, menjadikannya salah satu lagu tema olahraga paling terkenal sepanjang sejarah.

• Afrika Selatan 2010: "Waka Waka (This Time for Africa)"
  Dibawakan oleh Shakira featuring Freshlyground. Turnamen ini juga mempunyai lagu maskot "Game On" (Pitbull) dan lagu kebangsaan "Sign of a Victory" (R. Kelly).
• Brasil 2014: "We Are One (Ole Ola)"
  Kolaborasi Pitbull, Jennifer Lopez, dan Claudia Leitte dengan irama samba nan khas.
• Rusia 2018: "Live It Up"
  Dibawakan oleh Nicky Jam, Will Smith, dan Era Istrefi dalam bahasa Spanyol dan Inggris.

Era Modern: Soundtrack Kolektif (2022 - 2026)

Mulai jenis 2022, FIFA memperkenalkan konsep soundtrack multi-lagu untuk merayakan keberagaman aliran musik dunia.

Piala Dunia Qatar 2022

Edisi ini menampilkan koleksi lagu nan beragam, di antaranya:

• "Hayya Hayya (Better Together)" - Trinidad Cardona, Davido, dan Aisha.
• "Dreamers" - Jung Kook (BTS).
• "Tukoh Taka" - Nicki Minaj, Maluma, dan Myriam Fares.
• "Arhbo" - Ozuna dan Gims.

Piala Dunia 2026

Untuk turnamen di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, FIFA bekerja sama dengan deretan artis papan atas untuk menyusun koleksi lagu Piala Dunia 2026 resmi, antara lain:

Khusus untuk lagu "Dai Dai", sountrack Piala Dunia, FIFA menggunakannya untuk mendukung Dana Pendidikan Warga Global FIFA dengan sasaran pengumpulan biaya sebesar USD100 juta untuk mendukung akses pendidikan anak-anak di seluruh dunia. (Ant/H-4)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah merumuskan peraturan menteri (Permen) baru mengenai standar pengamanan sistem kelistrikan nasional. Hal itu untuk menekan nomor kebakaran akibat arus pendek alias korsleting dengan penggunaan teknologi pengamanan nan lebih responsif di gedung publik maupun pemukiman warga.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan proses pengharmonisan izin guna memperkuat landasan norma kebijakan tersebut. Dia menyebut upaya ini sangat krusial untuk meminimalisasi akibat kerugian kekayaan barang maupun jiwa akibat gangguan listrik nan marak terjadi di beragam daerah.

"Jadi gini, jika ini gawai perlindungan arus sisa (GPAS), ini kan persoalannya itu adalah kan cukup banyak dampak-dampak terhadap korsleting nan menyebabkan kebakaran. Itu ada instansi pemerintah di beberapa daerah, itu ada pasar, ada rumah masyarakat. Ini kan kita juga membikin untuk arus sisa ini gimana pengamanan-nya," jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Rabu (10/6/2026).

Pemerintah berencana mendorong konversi perangkat pengaman dari Miniature Circuit Breaker (MCB) konvensional menjadi Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection (RCBO). Perangkat pengganti tersebut dinilai jauh lebih efektif lantaran mempunyai sensitivitas tinggi dalam mendeteksi kebocoran arus listrik dibandingkan dengan saklar MCB biasa nan plural digunakan masyarakat saat ini.

"Jadi kelak ada konversi, ini ada RCBO, RCBO ini bakal mengganti MCB. Ya selisih harganya itu kelak ini juga tidak seberapa," katanya.

Kelak, penerapan standar baru tersebut bakal diprioritaskan untuk area perkantoran serta pasar tradisional nan dinilai mempunyai akibat tinggi terhadap musibah kebakaran. Penggunaan teknologi RCBO diproyeksikan bisa memutus aliran daya secara otomatis dan menyeluruh dalam waktu singkat saat terjadi anomali beban arus di dalam jaringan.

"Jadi untuk instalasi nan ada di perkantoran, di pasar, jadi itu justru pada saat ada korsleting itu bakal meninggal secara keseluruhan, itu lebih sensitif. Jadi ini dalam rangka pengamanan. Untuk permennya itu juga sudah disiapkan lagi proses harmonisasi," pungkas Yuliot.

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta -

Jabatan Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi diserahterimakan dari Brigjen Pol Faizal, S.I.K., M.H. kepada Kombes Pol Dr. I Made Agus Prasatya, S.I.K., M.Hum. Serah terima kedudukan (sertijab) tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho di Aula Madelu Korlantas Polri, Kamis (11/6/2026).

Dalam amanatnya, Kakorlantas Polri menegaskan bahwa Direktorat Penegakan Hukum mempunyai peran strategis dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lampau lintas. Oleh lantaran itu, seluruh jejeran penegakan norma diharapkan terus mengedepankan pendekatan nan humanis, profesional, dan transparan dalam setiap penyelenggaraan tugas.

Irjen Pol Agus Suryonugroho juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai instrumen utama penegakan norma lampau lintas nan modern, akuntabel, dan berkeadilan. Menurutnya, optimasi ETLE kudu terus dilakukan guna meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri.

"Penegakan norma lampau lintas kudu dilaksanakan secara humanis, transparan, dan profesional. Optimalisasi ETLE menjadi salah satu langkah krusial untuk mewujudkan penegakan norma nan objektif, mengurangi potensi pelanggaran prosedur, serta memberikan kepastian norma kepada masyarakat," tegas Kakorlantas Polri.

Pada kesempatan nan sama, Dirgakkum Korlantas Polri nan baru, Kombes Pol Dr. I Made Agus Prasatya, S.I.K., M.Hum., menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan dan meningkatkan beragam program penegakan norma lampau lintas nan telah berjalan.

Ia menegaskan bahwa pelayanan penegakan norma bakal terus diarahkan pada prinsip humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Salah satu prioritas utama nan bakal dilakukan adalah memaksimalkan penerapan ETLE di seluruh Indonesia agar penegakan norma semakin efektif, transparan, dan terintegrasi.

"Kami berkomitmen meningkatkan pelayanan penegakan norma nan humanis dan berkeadilan. Optimalisasi ETLE di seluruh Indonesia bakal menjadi prioritas, tidak hanya untuk meningkatkan kepatuhan dan keselamatan berlalu lintas, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mendukung peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara akuntabel dan transparan," ujar Kombes Pol I Made Agus Prasatya.

Dengan pergantian kepemimpinan tersebut, Korlantas Polri berambisi Direktorat Penegakan Hukum semakin bisa menjawab tantangan penegakan norma lampau lintas di era digital, serta memberikan pelayanan nan profesional, modern, dan terpercaya kepada masyarakat.

(hri/hri)

Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel), Irjen Sandi Nugroho membuka Latihan Pra-Operasi Senpi Musi Tahun 2026. Kegiatan ini digelar sebagai langkah pematangan kesiapan personel Polda Sumsel dan Polres jejeran dalam menghadapi ancaman peredaran senjata api terlarangan di wilayah Sumsel.

Kegiatan berjalan di Mapolda Sumsel, Kamis (11/6/2026). Turut datang mendampingi dalam aktivitas tersebut, Karo Ops, Dir Intelkam, Dir Reskrimum, Dir Samapta, Dansat Brimob, Kabid TIK, Kabid Propam, Kabid Humas, dan Kabid Labfor serta Kapolres jejeran Polda Sumsel.

Irjen Sandi menegaskan keberadaan senjata api terlarangan di tengah masyarakat merupakan ancaman nyata terhadap keamanan dan keselamatan warga. Menurutnya, senpi terlarangan berpotensi memicu gangguan kamtibmas, tindak pidana, hingga bentrok sosial nan dapat membahayakan masyarakat.

"Di kembali setiap senjata api terlarangan nan beredar di masyarakat, mempunyai potensi nan cukup besar terhadap gangguan keamanan dan keselamatan masyarakat," ujar Irjen Sandi.

Dia menekankan penanggulangan senjata api terlarangan tidak hanya dipandang sebagai tugas penegakan hukum, tetapi juga bagian dari tanggung jawab Polri dalam melindungi kehidupan masyarakat. Karena itu, Operasi Senpi Musi 2026 kudu dipersiapkan secara matang, terstruktur, dan berkelanjutan.

"Penanggulangan senjata api terlarangan bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga bagian dari tugas kita sebagai penjaga kehidupan, perawat peradaban, dan penjaga kemanusiaan," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Irjen Sandi menyampaikan pada tahun 2025 Polda Sumsel sukses mengungkap 41 kasus dan mengamankan 302 senjata api rakitan beragam jenis. Capaian tersebut patut diapresiasi, namun sekaligus menjadi pengingat bahwa peredaran senjata api terlarangan tetap menjadi persoalan serius nan kudu terus diantisipasi.

"Untuk mengatasi ancaman tersebut, diperlukan operasi nan disiapkan secara matang, terstruktur, dan berkepanjangan sebagai bukti bahwa negara datang di tengah masyarakat," kata Kapolda.

Menurutnya, Operasi Senpi Musi 2026 merupakan bentuk kehadiran Polri dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta melindungi masyarakat dari ancaman senjata api ilegal. Operasi tersebut juga diarahkan untuk menciptakan rasa kondusif masyarakat, sehingga aktivitas pemerintah, pembangunan, dan kehidupan penduduk dapat melangkah dengan baik.

"Operasi Senpi Musi Tahun 2026 ini merupakan bentuk kehadiran Polri dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat dari ancaman senjata api ilegal," ujarnya.

Irjen Sandi menegaskan bahwa operasi kudu dilaksanakan secara profesional, terukur, humanis, dan bertanggung jawab. Keberhasilan operasi, kata dia, tidak hanya ditentukan oleh kekuatan personel, tetapi juga kesiapan, kemampuan, kepekaan, dan produktivitas personil di lapangan.

"Operasi ini kudu dilaksanakan secara profesional, terukur, humanis, dan bertanggung jawab. Keberhasilan operasi ini ditentukan oleh kesiapan, kemampuan, kepekaan, dan produktivitas setiap personel dalam melaksanakan tugas di lapangan," jelasnya.

Dia menyoroti tingkat kerawanan senjata api terlarangan nan cukup tinggi di Sumsel. Kondisi tersebut menuntut jejeran Polda Sumsel dan Polres jejeran kudu bisa memetakan sasaran operasi secara tepat, menindaklanjuti info secara cepat, serta memperkuat koordinasi antar fungsi.

Ia turut menyinggung beberapa peristiwa menonjol nan berangkaian dengan penggunaan senjata api terlarangan di wilayah Sumatera Selatan. Hal tersebut, menurutnya, jadi pengingat bahwa penanganan senpi terlarangan kudu dilakukan secara serius, tidak hanya dalam konteks operasi, tetapi juga sebagai tindak lanjut untuk menjamin rasa kondusif masyarakat.

"Bukan hanya untuk operasi senpinya saja, tetapi juga tindak lanjut untuk bisa menjamin emosi kondusif masyarakat di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan," tegasnya.

Dalam arahannya kepada peserta latihan, Irjen Sandi meminta seluruh personel mengikuti rangkaian latihan dengan sungguh-sungguh. Ia juga menekankan pentingnya penguasaan materi, sinergi antar fungsi, solidaritas, integritas, serta kerahasiaan info operasi.

"Jaga integritas, hindari penyalahgunaan wewenang, dan tidak memberikan info operasi kepada pihak nan tidak berkepentingan," ucapnya.

Selain itu, Kapolda meminta seluruh personel memegang teguh prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja tulus agar Operasi Senpi Musi 2026 dapat melangkah efektif, efisien, tepat sasaran, dan memberikan hasil optimal bagi masyarakat.

"Pegang teguh prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas, agar operasi dapat melangkah efektif dan efisien, tepat sasaran, dan memberikan hasil nan optimal bagi masyarakat," ujarnya.

Dia berambisi latihan Pra-Operasi Senpi Musi 2026 menjadi ruang untuk menyamakan langkah, memperkuat persiapan, dan membangun komitmen berbareng seluruh jejeran Polda Sumsel dalam menjaga keamanan Bumi Sriwijaya.

"Tanamkan semangat Nyago Bumi Sriwijaya Aman dan Baik, ialah datang dengan cepat, tepat, humanis, dan bertanggung jawab dalam menjaga keamanan masyarakat di Sumatera Selatan," ucap Kapolda.

Dengan dibukanya Latihan Pra-Operasi Senpi Musi Tahun 2026, Polda Sumsel menegaskan komitmennya untuk tidak memberikan ruang bagi peredaran senjata api ilegal. Upaya ini tidak hanya ditujukan untuk menindak pelaku kejahatan, tetapi juga memastikan masyarakat merasakan langsung kehadiran Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan rasa kondusif di seluruh wilayah Sumatera Selatan.

(dek/imk)

KPK menahan dua orang usai melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pegawai BPK. OTT tersebut merupakan lanjutan dari kasus suap nan melibatkan Bupati Muara Enim nonaktif Edison.

Pantauan detikcom di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026), pukul 10.15 WIB, kedua orang tersebut tampak mengenakan rompi oranye. Keduanya langsung digiring ke mobil tahanan.

Kedua orang nan ditahan itu ialah:

1. Titin selaku ASN BPK
2. Angga selaku pihak swasta.

Sebelumnya, KPK menangkap lima orang nan disebut berstatus ASN BPK dalam lanjutan investigasi kasus Edison. KPK menyebut OTT ini berangkaian dengan pengadaan proyek smart board di Muara Enim.

"Sejauh ini berangkaian dengan untuk menutup temuan-temuan BPK berangkaian dengan pengadaan nan ada di Pemkab Muara Enim, salah satunya pengadaan smart TV tersebut" kata jubir KPK Budi Prasetyo di gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Rabu (10/6).

KPK menduga ada suap nan diberikan Pemkab Muara Enim ke pihak BPK. Namun, KPK belum mengungkap perincian berapa aliran duit ke pihak BPK.

"Jadi pihak-pihak nan diamankan ini total ada 11. Enam orang nan juga diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan kemarin, lima orang lagi pihak-pihak baru nan kemudian diamankan dalam tangkap tangan kali ini. Lima orang ini merupakan ASN dari Badan Pemeriksa Keuangan," jelasnya.

KPK telah menahan empat orang dalam kasus suap Bupati Muara Enim Edison. Mereka ialah:

1. Bupati Muara Enim Edison
2. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026, Abi Nurwardani.
3. Keponakan Bupati, Adi Triyadi
4. Marketing PT Millenium Solusi Abadi, Cory Erin Hardi.

(kuf/haf)

Iran Temukan Pangkalan Angkatan Laut Berusia 2.000 Tahun di Selat Hormuz. FOTO/ Daily

Indonesia telah lama bergulat dengan satu pertanyaan nan sama: Bagaimana memastikan support negara betul-betul sampai kepada mereka nan paling membutuhkan? Jawabannya tidak pernah mudah. Kini, teknologi datang menawarkan kemungkinan nan belum pernah ada sebelumnya.

Realitas itu tecermin dalam jutaan kasus support sosial nan selama ini tidak tepat sasaran, baik lantaran info penerima nan tidak akurat, dobel maupun sudah tidak relevan. Persoalan tersebut bukan sekadar nomor statistik, melainkan juga gambaran dari ketidakhadiran negara bagi mereka nan paling membutuhkan.

Pada 9 Juni 2026, sebuah jawaban konkret mulai mengemuka dari Istana Merdeka. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai kemajuan transformasi digital nasional, termasuk rencana peluncuran Digital Single ID berbasis kepintaran buatan nan ditargetkan datang pada akhir 2026. Melalui sistem identitas digital terpadu ini, penyaluran support sosial dan beragam corak transfer langsung pemerintah bakal dirancang agar lebih tepat sasaran.

Harapan di Balik Satu Identitas

Digital Single ID adalah sistem identitas digital tunggal nan mengintegrasikan info dari beragam kementerian dan lembaga dalam satu platform berbasis kepintaran buatan. Sejak 1 Juni 2026, untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, info lintas kementerian dan lembaga utama pemerintah sukses terkoneksi dalam satu sistem berbasis kepintaran buatan. Sistem ini dilengkapi teknologi pengenalan wajah nan diklaim bisa menyelesaikan proses verifikasi identitas dalam hitungan menit.

Pemerintah saat ini tengah menjalankan proyek percontohan di 42 provinsi, kabupaten, dan kota. Keberhasilan uji coba tersebut bakal membuka jalan bagi peluncuran nasional pada Oktober 2026, menghubungkan seluruh 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Potensi nan ditawarkan memang signifikan. Luhut menyebut rata-rata akumulasi support sosial nan diterima satu orang mencapai Rp5,4 juta. Dengan pedoman info nan lebih jeli dan terintegrasi, pemerintah berambisi dapat menghentikan kebocoran anggaran akibat info penerima nan tidak valid, ganda, alias sudah meninggal. Lebih jauh, sistem ini dirancang untuk mengubah paradigma penyaluran subsidi: dari berbasis peralatan menjadi langsung kepada penerima nan telah terverifikasi. Transformasi ini—apabila sukses diterapkan—bukan hanya efisiensi anggaran semata, melainkan juga langkah nyata menuju keadilan distributif nan lebih substantif.

Pertanyaan nan Tidak Boleh Diabaikan

Sejumlah pertanyaan mendasar tetap perlu dijawab sebelum optimisme ini berubah menjadi kebijakan nan betul-betul adil.

Fondasi utama sistem ini adalah kualitas data. Sistem secerdas apa pun tidak bakal menghasilkan keluaran nan setara andaikan info masukan nan diolah kepintaran buatan tetap mengandung kesalahan, ketidakkonsistenan, alias bias.

Sejarah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mencatat beragam persoalan kecermatan nan belum sepenuhnya terselesaikan, sebagaimana tercatat dalam beragam pertimbangan kebijakan perlindungan sosial nasional. Membersihkan info warisan bertahun-tahun bukanlah pekerjaan nan dapat diselesaikan dalam hitungan bulan.

Selain kualitas data, kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan prinsip nan tidak dapat dikompromikan. Sistem nan menggunakan info biometrik—termasuk pengenalan wajah—wajib memenuhi ketentuan persetujuan eksplisit, transparansi pemrosesan data, dan perlindungan kewenangan subjek data, sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Efisiensi tidak boleh menjadi argumen untuk melampaui hak-hak dasar penduduk negara atas info pribadinya.

Tantangan inklusi digital juga tidak kalah krusial. Sebagian besar penerima support sosial berada di wilayah terpencil, mempunyai keterbatasan akses terhadap teknologi, dan belum tentu siap berinteraksi dengan sistem digital nan kompleks. Keberhasilan di Banyuwangi sebagai wilayah percontohan tidak serta-merta dapat direplikasi di seluruh pelosok nusantara tanpa intervensi kebijakan nan lebih serius dalam perihal prasarana dan literasi digital.

Ketiga tantangan ini bukan argumen untuk menunda, melainkan peta kerja nan kudu diselesaikan beriringan dengan percepatan implementasi.

Soal Akuntabilitas Algoritma

Melampaui ketiga tantangan itu, ada satu pertanyaan nan lebih mendasar: Siapa nan bertanggung jawab ketika algoritma keliru?

Luhut secara tegas menyatakan bahwa sistem ini dirancang untuk memastikan seluruh penduduk negara tercakup dalam jaringan info pemerintah tanpa pengecualian. Pernyataan itu mencerminkan ambisi sistem nan bisa memantau dan mengidentifikasi setiap penduduk negara. Ambisi tersebut mengandung potensi nan luar biasa sekaligus tanggung jawab nan tidak kalah besar.

Pemerintah perlu memastikan bahwa sistem ini tidak hanya efisien dalam mencoret nama dari daftar penerima, tetapi juga setara dalam memastikan tidak ada penduduk nan semestinya berkuasa justru terlewatkan oleh algoritma. Mekanisme pengaduan, kewenangan sanggah, dan akuntabilitas atas keputusan nan dihasilkan kepintaran buatan kudu dirancang sejak awal, bukan ditambahkan belakangan sebagai pelengkap administratif semata.

Ukuran Keberhasilan Teknologi

Indonesia sedang berdiri di persimpangan nan menentukan. Transformasi menuju pemerintahan berbasis info dan kepintaran buatan menawarkan angan besar bagi jutaan penduduk nan selama ini menanti support sosial nan betul-betul sampai kepada mereka. Keberhasilan Digital Single ID pada akhirnya bakal diukur bukan dari seberapa canggih sistemnya, melainkan dari seberapa nyata perubahan nan dirasakan oleh mereka nan paling membutuhkan.

Teknologi terbaik adalah teknologi nan tidak meninggalkan siapa pun. Keadilan dalam penyaluran support sosial bukan soal seberapa sigap sistem bekerja, melainkan soal seberapa nyata agunan bahwa tidak ada satu pun penduduk nan berkuasa justru terabaikan oleh sistem nan dirancang untuk melayaninya.

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mendorong pemerintah segera merealisasikan komitmen pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin dan golongan rentan. Dorongan itu disampaikan setelah dia menyoroti tetap besarnya jumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) nan tidak aktif meski cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan nyaris mencapai 99 persen masyarakat Indonesia.

Menurut Nurhadi, dari sekitar 284 juta peserta JKN nan selama ini menjadi parameter keberhasilan program, hanya sekitar 229 juta peserta nan berstatus aktif. Kondisi tersebut menunjukkan tetap ada jutaan penduduk nan secara administratif tercatat sebagai peserta, namun belum tentu dapat mengakses jasa kesehatan saat dibutuhkan.

Usulan tersebut juga disampaikan Nurhadi dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, dan Direksi BPJS Kesehatan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6).

“Artinya ada sekitar 55 juta peserta nan secara administratif tercatat sebagai peserta JKN, tetapi pada praktiknya tidak bisa menggunakan haknya secara penuh,” kata Nurhadi

“Lalu apa gunanya kita membanggakan nomor cakupan nyaris 99 persen jika puluhan juta rakyat tetap berpotensi ditolak alias terkendala saat memerlukan jasa kesehatan,” lanjutnya.

Ia menilai BPJS Kesehatan selama ini terlalu berfokus pada pencapaian nomor kepesertaan, sementara persoalan akses riil masyarakat terhadap jasa kesehatan belum terselesaikan secara optimal.

“Kita jangan terjebak pada angka-angka nan terlihat bagus di atas kertas. nan rakyat rasakan bukan jumlah peserta terdaftar, tetapi apakah ketika mereka sakit kartu BPJS-nya bisa digunakan alias tidak,” sebut Nurhadi.

“Kalau ada 55 juta peserta tidak aktif, berfaedah ada persoalan besar nan belum diselesaikan oleh BPJS Kesehatan,” tambahnya.

Nurhadi secara unik menyoroti peserta nan menunggak iuran lantaran keterbatasan ekonomi. Menurutnya, masyarakat miskin tidak semestinya kehilangan akses jasa kesehatan hanya lantaran terbebani tunggakan nan terus menumpuk.

“Kami mempertanyakan keberpihakan BPJS Kesehatan terhadap masyarakat miskin. Apakah negara bakal terus membiarkan rakyat mini menanggung beban tunggakan bertahun-tahun hingga akhirnya tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan?” tukas Nurhadi.

“Di mana letak kegunaan perlindungan sosialnya jika golongan nan paling memerlukan justru menjadi golongan nan paling susah mengakses layanan,” lanjut Anggota Fraksi Partai NasDem ini.

Karena itu, Nurhadi meminta pemerintah dan BPJS Kesehatan segera menyiapkan skema pemutihan tunggakan bagi peserta nan terbukti tidak bisa secara ekonomi, khususnya masyarakat pada golongan desil bawah.

Ia mengingatkan bahwa pemerintah sebelumnya telah menyampaikan komitmen untuk melakukan pemutihan alias penghapusan tunggakan iuran bagi peserta BPJS Kesehatan dari kategori family miskin maupun rentan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengaktifkan kembali kepesertaan masyarakat tanpa kudu terlebih dulu melunasi seluruh tunggakan.

“Kalau Pemerintah bisa memberikan beragam insentif dan stimulus kepada sektor-sektor tertentu, maka negara juga kudu mempunyai keberanian untuk memberikan jalan keluar kepada rakyat miskin nan terjebak tunggakan BPJS,” ujar Nurhadi.

“Jangan sampai mereka dihukum dua kali, sudah miskin, ketika sakit tetap tidak bisa berobat lantaran persoalan administrasi,” sambung Legislator dari Dapil Jawa Timur VI itu.

Di sisi lain, Nurhadi mengingatkan agar kenaikan iuran tidak dijadikan solusi utama untuk memperbaiki kondisi finansial program JKN. Ia menilai langkah tersebut justru berpotensi menambah jumlah peserta nan menunggak dan menjadi tidak aktif.

“Sangat tidak bijak andaikan solusi nan dipilih adalah meningkatkan iuran. Saat daya beli masyarakat sedang tertekan, kenaikan iuran hanya bakal mendorong lebih banyak peserta menunggak dan keluar dari sistem,” ucap Nurhadi.

“Yang kudu dibenahi terlebih dulu adalah kebocoran anggaran, potensi fraud, kepatuhan badan usaha, serta efektivitas shopping pelayanan kesehatan,” imbuhnya.

Nurhadi menegaskan keberhasilan JKN tidak boleh hanya diukur dari jumlah peserta nan terdaftar, melainkan dari sejauh mana masyarakat betul-betul memperoleh perlindungan dan akses jasa kesehatan.

“Jangan sampai JKN berubah menjadi sekadar keberhasilan statistik. Tugas negara adalah memastikan rakyat bisa berobat ketika sakit, bukan sekadar memastikan namanya tercatat sebagai peserta,” tegas Nurhadi.

“Selama tetap ada puluhan juta peserta tidak aktif, maka tetap ada pekerjaan rumah besar nan belum dituntaskan BPJS Kesehatan,” pungkasnya.

Jakarta -

Polisi menangkap seorang laki-laki berinisial R (42) usai mencuri telepon genggam milik penduduk di Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat (Jakbar). R mencuri telepon genggam dari dalam rumah korban.

"Unit Reskrim Polsek Kembangan sukses mengungkap kasus tindak pidana pencurian H Handphone nan terjadi di area Kembangan Utara, Jakarta Barat," kata Kapolsek Kembangan Kompol Moch Taufik Iksan, Kamis (11/6/2026).

Pencurian itu sendiri terjadi pada Sabtu (6/6) awal hari lalu. Aksi pelaku terekam CCTV saat masuk ke sebuah rumah dan melakukan pencurian tersebut.

"Pelaku sukses diamankan pada Senin (8/6/2026) sekitar pukul 05.00 WIB oleh Tim Opsnal," bebernya.

Dalam menjalankan aksinya, pelaku terlihat menyusuri gang permukiman di area sekitar letak kejadian. Kemudian pelaku memandang pintu rumah korban nan tidak terkunci.

"Melihat situasi aman, pelaku kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil satu unit handphone milik korban," ujarnya.

Pelaku kemudian menjual telepon genggam rampasan itu seharga Rp 400 ribu kepada temannya. Namun, pelaku baru menerima duit sebesar Rp 200 ribu.

"Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp 2,5 juta dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kembangan," tuturnya.

Serangkaian penyelidikan kemudian dilakukan oleh interogator guna mencari keberadaan pelaku hingga sukses ditangkap. Pelaku kemudian dibawa ke instansi polisi guna proses lebih lanjut.

"Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 477 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan," pungkasnya.

(rdh/whn)

Semarang -

Ketua DPRD Jawa Tengah (Jateng), Sumanto, merespons soal namanya tercantum dalam unggahan viral berisi daftar orang nan dituding terlibat korupsi pengelolaan Makan Bergizi Gratis (MBG). Sumanto mengaku tak mengenal eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya nan sekarang menjadi tersangka.

Untuk diketahui, berita tersebut viral di medsos usai diunggah akun Thread @suzan18076. Akun itu mengungkap nama-nama orang nan diduga terlibat korupsi MBG.

Unggahan tersebut menyebut sejumlah nama politisi dan pejabat. Di dalam daftar itu, tertulis nama Ketua DPRD Jawa tengah.

Dimintai konfirmasi, Sumanto membantah berita tersebut. Ia mengaku tak mempunyai keterkaitan dengan Sony Sonjaya nan sekarang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi MBG.

"Informasi nan beredar itu sama sekali tidak benar. Soal MBG kan sepenuhnya kewenangan pusat. Saya juga tidak kenal dengan Pak Sony Sanjaya," kata Sumanto dalam keterangan tertulisnya, dilansir detikJateng, Kamis (11/6/2026).

Ia membantah termasuk dalam jejeran politisi dan pejabat nan dituding terlibat dalam penentuan titik SPPG di sejumlah daerah.

"Pelaksanaan program MBG merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui lembaga nan ditunjuk. Karena itu, tudingan itu tidak mempunyai dasar," jelasnya.

Sumanto mengaku terkejut ketika kedudukan Ketua DPRD Jateng ikut dikaitkan dengan kasus nan sekarang jadi perhatian publik tersebut. Ia menilai, penyebutan jabatannya dalam beragam unggahan media sosial maupun pesan berantai tidak berdasar pada kebenaran nan dapat dipertanggungjawabkan.

"Hingga saat ini tidak pernah berkomunikasi maupun mempunyai hubungan kerja dengan Sony Sonjaya," ucapnya.

Sumanto lantas menilai tuduhan nan diarahkan kepadanya hanya sebatas spekulasi nan berkembang tanpa disertai bukti nan jelas. Ia juga meminta masyarakat tidak mudah mempercayai info nan belum terverifikasi kebenarannya.

"Terutama nan beredar melalui media sosial dan aplikasi percakapan," ucapnya.

Menurutnya, penyebaran info nan tidak jeli berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan merugikan pihak-pihak nan namanya dicatut tanpa dasar.

"Saya tegaskan sekali lagi, saya tidak terlibat dan tidak mengenal nan bersangkutan. Tidak pernah berasosiasi alias terlibat dalam urusan dengan kasus tersebut," ujarnya.

Baca selengkapnya di sini

(idh/imk)