Bupati Jepara, Witiarso Utomo, menilai keberhasilan ini sebagai momentum krusial bagi penguatan ketahanan pangan daerah. Menurutnya, program budidaya padi biosalin tidak hanya membantu menjaga produksi pertanian, tetapi juga memberikan kepercayaan diri bagi petani untuk tetap berproduksi di tengah ketidakpastian iklim.

“Keberhasilan panen ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan nan tepat, sektor pertanian tetap bisa tumbuh dan memberikan nilai ekonomi, apalagi di tengah tekanan cuaca ekstrem,” kata Witiarso.

Kami juga sangat berterima kasih kepada PGN dan BRIN nan telah menghadirkan penemuan dan pendampingan nyata melalui program budidaya padi biosalin di Kabupaten Jepara. Di tengah tantangan cuaca ekstrem dan kondisi lahan pesisir nan tadinya merupakan lahan tidur, justru bisa mendongkrak hasil panen petani. Kolaborasi ini tidak hanya bisa menjaga produktivitas pertanian tetapi juga memberikan angan baru bagi para petani.

“Ke depan, kami berambisi inisiatif ini dapat terus diperluas dan menjadi model penguatan ketahanan pangan wilayah berbasis riset dan kemitraan strategis,” ujar Witiarso

Division Head Corporate Social Responsibility (CSR) PGN, Krisdyan Widagdo Adhi menegaskan bahwa keterlibatan perusahaan dalam program ini merupakan bagian dari komitmen untuk menciptakan akibat sosial nan berkelanjutan.

Ia menjelaskan, melalui program CSR PGN, perusahaan tidak hanya melakukan pendampingan secara intensif, tapi juga mendorong peningkatan kapasitas, serta transfer pengetahuan agar petani bisa mengangkat praktik pertanian adaptif secara berdikari pada musim tanam berikutnya.

“Artinya, keberhasilan hari ini menjadi fondasi agar petani dapat terus berproduksi tanpa ketergantungan pada intervensi program di masa depan,” jelas Krisdyan.

Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa pendekatan ini sejalan dengan komitmen perusahaan dalam penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), khususnya dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di wilayah operasional. Program biosalin, kata dia, tidak hanya memberikan nilai tambah dari sisi produksi, tetapi juga menciptakan akibat ekonomi nan terukur bagi petani dan ekosistem lokal.

“Kami berambisi program ini dapat terus berkembang sebagai model pemberdayaan berbasis riset dan kolaborasi, sekaligus menjadi kontribusi nyata PGN dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan pembangunan berkelanjutan,” pungkas Krisdyan. 

Kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam, 27 April 2026, menyisakan duka nan tidak bisa diringkas oleh angka. Laporan terbaru menyebut 107 korban, terdiri atas 16 orang meninggal bumi dan 91 orang luka-luka. Di kembali nomor itu ada family nan kehilangan ibu, anak, saudara, rekan kerja, dan penopang hidup.

Karena itu, pembicaraan tentang tragedi ini tidak boleh berakhir pada kronologi, simpati, alias perdebatan sesaat di media sosial. Pertanyaan nan lebih mendasar kudu diajukan: kenapa sistem keselamatan kita tetap memberi ruang bagi satu gangguan di lintasan untuk berubah menjadi musibah besar?

Dalam setiap tragedi transportasi, publik kerap tergoda mencari satu penyebab tunggal. Kadang nan dituding adalah pengemudi kendaraan di perlintasan, kadang petugas lapangan, kadang operator kereta, kadang pula teknologi persinyalan. Padahal keselamatan transportasi modern tidak boleh berjuntai pada satu titik rapuh.

Ia kudu dibangun sebagai lapisan perlindungan nan berulang: pagar fisik, prosedur operasi, respons darurat, sinyal nan andal, disiplin komunikasi, pengawasan kendaraan jalan raya, sampai kebijakan tata ruang di sekitar rel. Jika satu lapisan gagal, lapisan lain kudu mencegah kegagalan itu menjelma petaka.

Bukan Sekadar Insiden Lokal

Bekasi Timur bukan sekadar nama stasiun di pinggiran Jakarta. Ia adalah simpul mobilitas penduduk pekerja. Setiap hari, ribuan orang menggantungkan hidup pada KRL lantaran kereta adalah sarana paling masuk logika untuk menembus kemacetan, menghemat biaya, dan menjaga ketepatan waktu.

Kereta komuter bukan akomodasi tambahan; dia adalah tulang punggung ekonomi perkotaan. Ketika tulang punggung itu terluka, nan terganggu bukan hanya perjalanan, melainkan rasa kondusif publik terhadap negara dan operator jasa dasar.

Karena itu, kecelakaan ini kudu diperlakukan sebagai rumor nasional. Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Bogor, Cikarang, dan kota-kota penyangga lain telah lama menjadi satu tubuh mobilitas. Warga bisa tinggal di Bekasi, bekerja di Jakarta, berbelanja di Depok, dan kembali pulang malam hari dengan kereta. Pola hidup semacam ini menuntut standar keselamatan metropolitan, bukan standar tambal sulam nan baru bergerak setelah ada korban. Keamanan perjalanan penduduk tidak boleh kalah oleh fragmentasi kewenangan antarlembaga.

Menunggu Investigasi, Menghindari Penghakiman

Pemerintah telah menyatakan support terhadap investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Informasi awal menyebut adanya gangguan di perlintasan dekat Stasiun Bekasi Timur, termasuk dugaan keterlibatan taksi listrik nan tertemper KRL, sebelum tabrakan utama terjadi antara kereta jarak jauh dan KRL.

Namun, opini publik sebaiknya tidak mendahului konklusi teknis. Dalam keselamatan transportasi, urutan detik, respons sinyal, keputusan operasional, komunikasi antarpetugas, posisi rangkaian, kecepatan, pengereman, dan kondisi lintasan kudu dibaca secara forensik. Satu kesalahan interpretasi dapat menyesatkan arah perbaikan.

Investigasi nan baik bukanlah investigasi nan paling sigap menunjuk tersangka, melainkan nan paling jujur membuka simpul kegagalan. Jika masalahnya terdapat pada perlintasan sebidang, maka jawabannya bukan hanya menghukum satu pengemudi. Jika masalahnya ada pada sistem persinyalan, maka jawabannya bukan hanya mengganti satu komponen.

Jika masalahnya ada pada prosedur penghentian dan pengamanan perjalanan, maka jawabannya bukan hanya mengingatkan petugas. Keselamatan menuntut keberanian memandang kegagalan sebagai rangkaian, bukan sebagai kambing hitam nan nyaman.

Salah satu pelajaran paling jelas dari tragedi ini adalah perlunya pertimbangan total perlintasan sebidang. Selama bertahun-tahun, perlintasan antara jalan raya dan rel kereta menjadi ruang abu-abu: dipakai penduduk setiap hari, tetapi sering tidak disertai kreasi keselamatan nan memadai.

Di sejumlah titik, palang pintu, rambu, marka, penerangan, jarak pandang, kepadatan lampau lintas, dan perilaku pengguna jalan tidak berada dalam satu standar nan ketat. Ketika lampau lintas kota makin padat dan gelombang kereta makin tinggi, ruang abu-abu itu berubah menjadi ruang risiko.

Membangun jalan layang alias underpass tentu memerlukan biaya besar. Tetapi biaya sosial dari kecelakaan jauh lebih mahal: nyawa nan hilang, trauma keluarga, biaya perawatan, hilangnya produktivitas, gangguan layanan, serta runtuhnya kepercayaan publik.

Pemerintah pusat dan wilayah kudu memperlakukan penghapusan perlintasan sebidang berisiko tinggi sebagai agenda keselamatan, bukan sekadar proyek infrastruktur. Prioritasnya dapat disusun berasas data: volume kereta, volume kendaraan, riwayat insiden, kepadatan permukiman, kedekatan dengan stasiun, dan potensi halangan kendaraan di atas rel.

Kita juga perlu meninjau ulang ekosistem pikulan jalan nan berinteraksi dengan rel. Bila ada armada taksi, pikulan daring, bus, truk, alias kendaraan pribadi nan melewati area perlintasan padat, maka standar keselamatan pengemudi tidak bisa dianggap urusan perusahaan semata. Pelatihan pengemudi, pengawasan jam kerja, pemahaman akibat perlintasan, respons ketika kendaraan mogok, serta kanal pelaporan sigap kudu menjadi bagian dari tata kelola keselamatan jalan. Kereta dan jalan raya tidak dapat dikelola seperti dua bumi nan terpisah.

Keselamatan Harus Terukur

Dalam banyak peristiwa, kata keselamatan mudah diucapkan tetapi susah diukur. Setelah tragedi, pejabat menyatakan keselamatan sebagai prioritas. Operator menyampaikan permohonan maaf. Layanan dipulihkan. Santunan diberikan. Semua itu penting, tetapi belum cukup. Publik memerlukan ukuran nan konkret: berapa perlintasan berisiko tinggi nan bakal ditutup alias ditingkatkan setiap tahun, berapa lama respons darurat rata-rata, gimana audit sistem persinyalan dilakukan, berapa temuan audit nan sudah ditindaklanjuti, dan apakah rekomendasi KNKT sebelumnya betul-betul dilaksanakan.

Transparansi menjadi kunci. Setelah investigasi selesai, rekomendasi tidak boleh berakhir sebagai arsip teknis nan hanya beredar di meja birokrasi. Masyarakat berkuasa mengetahui apa nan salah, apa nan diperbaiki, siapa nan bertanggung jawab menjalankan perbaikan, berapa tenggat waktunya, dan gimana kemajuannya dipantau. Negara tidak kudu membuka seluruh info sensitif operasional, tetapi negara wajib membuka peta jalan perbaikan. Tanpa transparansi, ingatan publik bakal memudar, sementara akibat tetap tinggal.

Kita juga perlu membangun budaya pelaporan nyaris celaka alias near miss. Dalam sistem keselamatan nan matang, kejadian nan nyaris menjadi kecelakaan diperlakukan sebagai kekayaan karun data. Ia memberi kesempatan memperbaiki sistem sebelum korban jatuh. Sayangnya, budaya birokrasi sering membikin laporan kejadian mini dianggap aib, bukan bahan belajar. Akibatnya, sinyal ancaman menumpuk tanpa ditangani sampai akhirnya meledak menjadi tragedi. Keselamatan mensyaratkan organisasi nan tidak alergi pada berita buruk.

Fakta bahwa gerbong wanita disebut mengalami akibat paling berat menambah lapisan kepedihan. Gerbong wanita lahir dari kebutuhan rasa kondusif dalam perjalanan publik. Banyak wanita memilihnya bukan lantaran mau dipisahkan, tetapi lantaran pengalaman sehari-hari menunjukkan ruang publik belum sepenuhnya kondusif dari pelecehan, intimidasi, dan ketidaknyamanan. Ketika ruang nan dimaksudkan sebagai perlindungan justru menjadi letak paling mematikan dalam tragedi ini, kita diingatkan bahwa keselamatan transportasi tidak boleh dibaca semata sebagai urusan mesin dan rel.

Keselamatan kudu memuat keadilan mobilitas. Perempuan, lansia, penyandang disabilitas, pekerja malam, pelajar, dan penduduk berpenghasilan rendah adalah golongan nan sangat berjuntai pada transportasi publik. Mereka tidak selalu punya pilihan untuk beranjak ke moda lain. Karena itu, standar keselamatan untuk transportasi massal kudu lebih tinggi daripada moda privat. Negara dan operator tidak cukup berbicara bahwa akibat selalu ada. Tugas mereka adalah membikin akibat itu sekecil mungkin, terutama bagi penduduk nan paling berjuntai pada jasa publik.

Tragedi Bekasi Timur kudu menjadi titik kembali dari tata kelola reaktif menuju tata kelola preventif. Selama ini, pola nan berulang terlalu mudah dikenali: kecelakaan terjadi, pejabat turun, santunan diberikan, investigasi berjalan, rekomendasi keluar, perhatian publik menurun, lampau agenda keselamatan kembali bersaing dengan agenda lain. Siklus seperti ini kudu diputus. Keselamatan tidak boleh hanya menjadi bahasa krisis; dia kudu menjadi bahasa anggaran, bahasa desain, bahasa audit, dan bahasa manajemen harian.

Langkah preventif pertama adalah audit nasional terhadap perlintasan sebidang di area padat penumpang dan padat kendaraan. Audit ini kudu menghasilkan daftar prioritas terbuka, bukan sekadar inventaris administratif. Titik dengan akibat tertinggi perlu ditangani lebih dulu melalui penutupan, pembangunan flyover alias underpass, pemasangan perangkat keselamatan tambahan, rekayasa lampau lintas, dan pengawasan terpadu. Pemerintah wilayah kudu dilibatkan lantaran banyak masalah muncul dari tata ruang, parkir liar, aktivitas ekonomi informal, dan kepadatan jalan sekitar stasiun.

Langkah kedua adalah memperkuat integrasi sistem antara kereta jarak jauh dan kereta komuter. Jalur nan dipakai berbareng oleh jasa berkecepatan, frekuensi, dan karakter operasi berbeda memerlukan perlindungan nan lebih kuat. Jika pemisahan jalur belum bisa dilakukan sepenuhnya, maka prosedur pengamanan ketika satu rangkaian terhenti kudu dibuat jauh lebih ketat. Sistem persinyalan, pusat kendali, masinis, petugas stasiun, dan tim lapangan kudu bekerja dengan satu bahasa risiko. Tidak boleh ada ruang bagi jarak komunikasi nan bisa berakibat fatal.

Langkah ketiga adalah memastikan rekomendasi investigasi mempunyai akibat anggaran dan tenggat. Rekomendasi nan baik tanpa pendanaan hanya menjadi arsip. Pemerintah perlu menugaskan lembaga nan bertanggung jawab, menetapkan target, dan melaporkan kemajuan secara berkala. DPR dan publik dapat menjalankan kegunaan pengawasan. Media juga perlu menjaga perhatian setelah buletin besar mereda, karena banyak reformasi keselamatan justru kandas pada tahap penyelenggaraan nan sunyi.

Menolak Lupa

Pada akhirnya, ukuran kemanusiaan kita bukan hanya terlihat dari cepatnya pemindahan dan besarnya santunan, melainkan dari kesediaan mencegah family lain mengalami duka nan sama. Kita boleh bersungkawa hari ini, tetapi duka nan terhormat kudu berubah menjadi tuntutan perbaikan. Para korban tidak boleh hanya menjadi nama dalam daftar berita. Mereka kudu menjadi argumen bagi perubahan nan nyata dan terukur.

Bekasi Timur memberi pesan keras: transportasi publik adalah janji negara kepada warga. Setiap tiket nan dibeli memuat kepercayaan bahwa perjalanan bakal dikelola dengan kehati-hatian tertinggi. Ketika kepercayaan itu retak, pemulihannya tidak cukup dengan kata maaf. Ia kudu dipulihkan dengan investigasi terbuka, pembenahan sistem, penghapusan titik rawan, disiplin operator, dan keberanian politik menempatkan keselamatan di atas kepentingan jangka pendek.

Kita tidak bisa mengembalikan mereka nan telah pergi. Tetapi kita bisa menentukan apakah kepergian itu bakal menjadi peringatan nan mengubah kebijakan, alias sekadar bagian lain dalam ingatan pendek bangsa. Pilihannya ada pada pemerintah, operator, regulator, perusahaan pikulan jalan, parlemen, media, dan kita sebagai warga. Setelah Bekasi Timur, keselamatan tidak boleh lagi menunggu korban berikutnya.

Petugas mengevakuasi penduduk sembari menjalani observasi oleh tim medis usai kebakaran terjadi di Apartemen Mediterania, di Jalan Letjen S. Parman, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Kamis (30/4/2026).

Erlan Kallo, Humas Apartemen Mediterania melaporkan, mengenai kebakaran Apartemen Mediterania bermulai dari ruang panel listrik di Tower C nan memicu sistem sirine keamanan bersuara sehingga penunggu segera dievakuasi.

Petugas kemudian menghubungi pemadam kebakaran sekitar pukul 07.31 WIB. Tak lama berselang, Damkar tiba pada pukul 07.36 WIB dan langsung melakukan proses pemadaman, dibantu letak pos pemadam nan berada tidak jauh dari apartemen.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan PMK Nomor 27 Tahun 2026 nan mengatur tata langkah pengelolaan anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aturan ini disebut sebagai upaya memperkuat akuntabilitas finansial tanpa mengganggu independensi lembaga pengawas sektor jasa finansial tersebut.

Regulasi ini menitikberatkan pada aspek administratif dalam kerangka finansial negara, mulai dari perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. Pemerintah menegaskan, ketentuan tersebut berkarakter prosedural dan tidak menyentuh kewenangan OJK dalam kegunaan pengaturan, pengawasan, hingga pengambilan keputusan.

Plt. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu, Herman Saheruddin, mengatakan penguatan tata kelola anggaran menjadi bagian krusial dalam menjaga kredibilitas lembaga.

“Penerapan prinsip tata kelola nan baik memastikan bahwa independensi kebijakan tetap melangkah berdampingan dengan akuntabilitas nan kuat. Hal ini tidak hanya menjaga integritas kelembagaan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap OJK dan stabilitas sektor keuangan,” kata Herman dalam keterangan resminya, Kamis (30/4).

Dalam beleid ini, pemerintah juga menegaskan pemisahan antara independensi kebijakan dan akuntabilitas administratif. Koordinasi nan diatur hanya sebatas penyelarasan teknis dalam kerangka APBN, terutama untuk memastikan konsistensi siklus anggaran dan standar pelaporan.

Kemenkeu menyebut pendekatan tersebut sejalan dengan praktik internasional, di mana lembaga pengawas nan independen tetap berada dalam sistem pelaporan finansial negara sebagai bagian dari sistem transparansi dan check and balances.

Di sisi lain, proses penyusunan rencana kerja dan anggaran OJK tetap berada di tangan Dewan Komisioner dan dibahas berbareng DPR sesuai patokan nan berlaku. Dengan begitu, arah kebijakan strategis tetap sepenuhnya menjadi kewenangan OJK.

Sebagai lembaga nan mengelola biaya dari pungutan industri jasa finansial serta support APBN dalam kondisi tertentu, OJK dinilai perlu mempunyai sistem pengelolaan finansial nan transparan dan akuntabel. PMK ini pun disebut menjadi landasan untuk menciptakan tata kelola nan lebih tertib dan terstandar.

“Standar tata kelola nan kuat merupakan fondasi bagi kepercayaan dan efektivitas kelembagaan. Dengan kerangka manajemen nan transparan dan akuntabel, independensi OJK tidak hanya terjaga, tetapi semakin diperkuat sesuai praktik terbaik global,” lanjut Herman.

Secara keseluruhan, publikasi PMK 27/2026 disebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola sektor finansial nasional agar lebih kredibel, transparan, dan selaras dengan standar internasional.

Polisi menetapkan pemilik biro haji dan umrah Al Amanah nan berlokasi di Java Mall Semarang berjulukan Herdi Utomo sebagai tersangka kasus penipuan. Total kerugian mencapai ratusan juta.

"Gelar perkara sudah kami naikkan ke penyidikan. Pemilik biro haji dan umrah Al Amanah sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan kami tahan," ujar Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Andika Dharma Sena dalam bertemu pers, Kamis (30/4).

Ia mengatakan ada 4 orang korban nan resmi melapor ke Polrestabes Semarang dengan total kerugian mencapai Rp 365 juta.

"Kerugian dari 4 korban nan melapor sekitar Rp 365 juta. Namun total korban sekitar ada 15 orang lain, untuk korban lain tetap kita dalami," ujar Sena

Sena menyebut, biro umrah itu beraksi terlarangan sejak 3 tahun nan lalu. Tersangka menawarkan paket umrah dengan iming-iming nilai nan lebih murah.

"Harganya itu Rp 25 juta untuk umrah 9 hari. Biro ini ilegal, fiktif tidak ada izinnya," jelas dia.

Meski sudah bayar penuh namun para korban tidak kunjung diberangkatkan ke tanah suci. Pihak biro juga tidak kunjung mengembalikan duit para korban.

"Keberangkatan kandas total. Untuk korban korban nan lain tetap terus kita dalami," sebut Sena.

Atas kejahatannya, tersangka dijerat Pasal 492 KUHP tentang penipuan dan Pasal 486 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman 4 tahun pidana penjara.

"Tersangka merupakan residivis kasus penipuan dua kali pada tahun 2016 dan tahun 2017," kata Sena.

Sebelumya, belasan orang nan diduga menjadi korban penipuan menggeruduk instansi biro perjalanan haji dan umrah nan berada di salah satu mal di Kota Semarang pada Minggu (26/4) malam.

Mereka juga sukses mengamankan pemilik biro tersebut untuk diproses di kepolisian. Berdasarkan info nan dihimpun, tercatat 12 orang diduga menjadi korban penipuan biro perjalanan umrah ini.

Rata rata, mereka mengalami kerugian Rp 25 - 50 juta, apalagi ada nan mencapai Rp 275 juta.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menghubungi Presiden Prabowo Subianto pada Senin (27/4) malam, usai meninjau langsung letak kecelakaan KRL Commuter Line dan Kereta Rel Diesel (KRD) jarak jauh di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Dasco melalui sambungan telepon, menyampaikan kepada Presiden mengenai situasi korban dan adanya aspirasi nan disampaikan Walikota Bekasi dan Kapolda Metro Jaya mengenai pembangunan jembatan layang (flyover) di perlintasan kereta api dan pos penjagaan. Serta kondisi sarana perkeretaapian seperti minimnya palang pintu perlintasan kereta kepada Presiden Prabowo.

Dasco juga menyampaikan upaya penyelesaian masalah jangka panjang dengan mengusulkan percepatan pembangunan flyover Bulak Kapal di Bekasi nan sebelumnya tersendat anggaran.

Menurut Pras, Presiden langsung merespons sigap dengan menjenguk korban kecelakaan kereta api di RSUD Kota Bekasi dan menyiapkan anggaran Rp 4 Triliun untuk perbaiki 1.800 Perlintasan Kereta di Pulau Jawa.

“Wakil ketua DPR RI, Pak Dasco langsung menghubungi bapak Presiden pada malam adanya kejadian kecelakaan KA di Bekasi. Dari hasil komunikasi tersebut akhirnya Bapak Presiden langsung meninjau korban dan menyiapkan anggaran perbaikan sarana perkeretaapian,” ujar Mensesneg Prasetyo Hadi dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (30/4/2026).

Prasetyo menyebut Prabowo sudah memberikan pengarahan langsung agar korban kecelakaan kereta di Bekasi ditangani maksimal dan menyoroti aspek teknologi serta kondisi sarana perkeretaapian. Serta dipikirkan langkah antisipasi sehinga hal-hal tersebut tidak terjadi kembali.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk membukukan laba bersih Rp 774,7 miliar pada kuartal I 2026. Sementara itu, pendapatan upaya sebesar Rp 5,1 triliun alias tumbuh 10,4 persen.

"Angka ini sejalan dengan pertumbuhan pendapatan upaya dan EBITDA, serta menunjukkan esensial upaya Perseroan nan solid dan akuntabel,” ujar Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono dalam keterangannya, Kamis (30/4).

Rivan menjelaskan, pendapatan upaya perseroan merupakan kontribusi dari keahlian pendapatan tol sebesar Rp 4,7 triliun dan keahlian pendapatan upaya lain sebesar Rp 397,6 miliar, masing-masing naik sebesar 9,4 persen dan 24,4 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Sementara itu, EBITDA Perseroan tercatat sebesar Rp 3,4 triliun, meningkat 10,7 persen dibanding periode nan sama tahun lampau dengan margin EBITDA nan terjaga di level 66,1 persen.

"Capaian ini mencerminkan konsistensi Perseroan dalam pengendalian beban upaya serta optimasi keahlian operasional," jelasnya.

Rivan mengatakan, untung bersih terkoreksi akibat peningkatan biaya finansial seiring dengan beroperasinya Jalan Tol Jogja–Solo. Menurutnya, pengoperasian ruas baru ini sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan keahlian upaya ke depan. Di samping itu, Perseroan tetap berkomitmen menjaga kesehatan finansial melalui pengelolaan finansial nan terukur, serta mendorong pertumbuhan berkepanjangan nan diiringi peningkatan kualitas jasa kepada pengguna jalan.

Dari sisi operasional, Jasa Marga mencatatkan pertumbuhan volume transaksi di jalan tol sebesar 1,64 persen (yoy) alias mencapai 318,8 juta kendaraan pada kuartal I 2026, dengan lampau lintas harian rata-rata (LHR) mencapai 3,5 juta kendaraan.

Hingga saat ini, perseroan tetap menjadi market leader di industri jalan tol nasional dengan total panjang jalan tol nan telah beraksi sepanjang 1.294 km dari total konsesi sepanjang 1.736 km. Angka ini merepresentasikan 42 persen dari total jalan tol beraksi di seluruh Indonesia.

Selain itu, Perseroan terus melanjutkan pembangunan sejumlah jalan tol strategis nan berada dalam tahap bangunan dan pembebasan lahan, antara lain Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi, Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo, Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan, dan Jalan Tol Akses Patimban. Keempat ruas tol

tersebut, selain Jalan Tol Akses Patimban, telah dioperasikan secara fungsional tanpa tarif periode Lebaran 1447H/Lebaran 2026 untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.

“Pertumbuhan nan konsisten pada pendapatan tol, pendapatan upaya lain, serta EBITDA menjadi parameter kuat terjaganya esensial upaya Perseroan. Hal ini mencerminkan keahlian Jasa Marga dalam menjaga stabilitas keahlian sekaligus memperkuat daya tahan upaya di tengah dinamika industri,” jelas Rivan.

Pada Maret, melalui anak upaya PT Jasamarga Jogja Bawen (JJB), Perseroan menandatangani perjanjian angsuran sindikasi senilai Rp 17,92 triliun untuk mendukung pembiayaan pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen dengan total nilai investasi mencapai Rp 25,61 triliun. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Perseroan dalam menjaga keberlanjutan ekspansi sekaligus memperkuat struktur pembiayaan proyek.

“Pembangunan nan dilakukan tidak hanya berfokus pada pengelolaan infrastruktur. Jasa Marga terus mengedepankan transformasi infra as structure menjadi infra as culture nan berfokus pada engagement pengguna jalan tol sebagai pusat layanan, sekaligus memperkuat peran Jasa Marga dalam menghadirkan pengalaman perjalanan nan lebih aman, nyaman, dan berkeselamatan,” tutup Rivan.

Dari sisi layanan, Perseroan sukses melayani sekitar 6,9 juta kendaraan selama periode arus mudik dan kembali Lebaran 2026. Hal ini didukung oleh peningkatan kualitas jasa operasional melalui pemeliharaan prasarana jalan tol nan optimal, penambahan petugas dan armada, serta pemanfaatan teknologi terintegrasi melalui Jasamarga Tollroad Command Center.

"Perseroan juga terus mengembangkan jasa digital melalui aplikasi Travoy dan Radio Travoy FM, serta meningkatkan akomodasi di Travoy Rest dan rest area di seluruh ruas tol Jasa Marga Group. Selain itu, melalui program Mudik Gratis BUMN 2026, Jasa Marga juga memberangkatkan 30 armada bus dengan total sekitar 1.500 peserta menuju beragam kota di Pulau Jawa," kata Rivan.

Jasa Marga optimistis keahlian Perseroan sepanjang tahun 2026 bakal semakin kuat melalui penerapan beragam inisiatif strategis nan berfokus pada pertumbuhan berkepanjangan dan penguatan esensial keuangan. Upaya peningkatan pendapatan dan EBITDA bakal terus diakselerasi melalui optimasi alokasi anggaran, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta penyesuaian tarif tol secara terukur.

Bank Indonesia (BI) meluncurkan skema QRIS lintas negara (QRIS border) nan memungkinkan masyarakat Indonesia bertransaksi langsung di China hanya dengan memindai kode QR melalui ponsel. Inovasi ini menjadi langkah lanjutan dalam memperkuat sistem pembayaran digital sekaligus mempermudah aktivitas wisata dan upaya antarnegara.

Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan kehadiran QRIS border membikin transaksi tak lagi berjuntai pada duit tunai dan penukaran mata uang. Sistem ini memungkinkan pembayaran dilakukan secara instan menggunakan aplikasi dompet digital nan terhubung dengan QRIS.

“Jadi setiap kali kita pergi ke Tiongkok alias penduduk Tiongkok datang ke Indonesia, jangan gunakan duit tunai cukup gunakan ponsel Anda, dan voilà, Anda bisa membeli apa saja. Transaksi mata duit lokal antara Indonesia dan Tiongkok juga merupakan nan terbesar, sekitar USD 18 miliar,” ujar Perry dalam peluncuran QRIS border di Kantor Pusat BI, Kamis (30/4).

Dengan skema ini, visitor Indonesia dapat langsung berbelanja di beragam merchant di China nan telah terintegrasi. Wisatawan China juga bisa menggunakan sistem serupa saat berada di Indonesia. BI mencatat, penggunaan transaksi mata duit lokal antara kedua negara telah mencapai sekitar USD 18 miliar, mencerminkan tingginya aktivitas ekonomi bilateral.

Peluncuran QRIS border juga mendapat support dari Pemerintah China. Duta Besar Republik Rakyat China untuk Indonesia, Wang Lutong, menilai kerjasama ini sejalan dengan transformasi sektor finansial dunia nan semakin terdigitalisasi.

“Kita hidup di bumi nan berubah dengan cepat, dan sektor perbankan juga sedang mengalami transisi. Seperti nan Anda sampaikan, kita perlu beradaptasi dengan inovasi, kepintaran buatan (AI), dan digitalisasi. Kita perlu memperkuat kapabilitas dengan berinvestasi pada teknologi dan keterampilan,” kata Wang.

Wang menuturkan pihaknya menantikan penerapan penuh QRIS lintas negara dan berkomitmen memperluas partisipasi lembaga finansial dalam ekosistem tersebut.

“Kami menantikan peluncuran resmi QRIS dan bakal terus memperluas partisipasi serta penerimaan, dengan melibatkan lebih banyak bank dan lembaga pembayaran. Kami sangat antusias dengan masa depan nan menanti kita semua,” tutur Wang.

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) alias PGEO mencatatkan untung bersih sebesar sebesar USD 43,89 juta alias sekitar dengan Rp 763 miliar (dengan kurs Rp 17.385 per dolar AS) pada Kuartal I 2026.

Angka ini melonjak 40 persen dibandingkan periode nan sama tahun sebelumnya ialah USD 31,352 juta.

Direktur Keuangan PGE, Fransetya Hutabarat, mengatakan pertumbuhan untung tersebut menunjukkan PGE tetap menjaga profitabilitas nan sehat serta kas operasional nan kuat.

"Pertumbuhan ini didorong oleh efektivitas strategi upaya berkepanjangan nan dijalankan Perseroan. Selain itu, capaian ini juga menempatkan PGE pada posisi finansial nan solid untuk terus tumbuh secara berkelanjutan," ujar Fransetya dalam keterangannya, Kamis (30/4).

Lebih lanjut Fransetya menjelaskan merujuk pada laporan finansial interim per 31 Maret 2026 PGE juga mencatatkan keahlian positif dengan pendapatan sebesar USD 116,5 juta, meningkat 14,8 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Per 31 Maret 2026, total aset perseroan tercatat mencapai USD 3,06 miliar, naik tipis 0,71 persen dibandingkan akhir 2025. Sementara itu, ekuitas meningkat 2,23 persen menjadi USD 2,09 miliar pada kuartal I 2026.

Di sisi lain, liabilitas PGE turun 2,44 persen menjadi USD 964,7 juta nan dinilai berakibat positif terhadap struktur permodalan serta menekan akibat finansial perseroan. Kas dan setara kas juga tercatat tumbuh 3,72 persen menjadi USD 745,2 juta.

PGE juga turut berkontribusi dalam mencapai sasaran porsi EBT mencapai 76 persen dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) periode 2025-2034. Selama periode tersebut, panas bumi ditargetkan menyumbang kapabilitas sebesar 5,2 gigawatt (GW).

Untuk mendukung pencapaian sasaran target tersebut, PGE menargetkan kapabilitas terpasang sebesar 1 GW pada 2028 dan 1,8 GW pada 2034.

Saat ini, PGE mengelola 15 wilayah kerja panas bumi dengan kapabilitas terpasang mencapai 727 megawatt (MW), alias sekitar 70 persen dari total kapabilitas panas bumi nasional.

Ke depan, perseroan menargetkan kapabilitas terpasang sebesar 1 gigawatt (GW) pada 2028 dan meningkat menjadi 1,8 GW pada 2034, sejalan dengan sasaran bauran daya baru terbarukan nasional.

Seorang penunggu apartemen lantai 28, Antonius (47) sukses menyelamatkan diri dari kebakaran nan melanda Apartemen Mediterania, Jakarta Barat, pagi ini. Ia menyelamatkan diri dengan naik ke lantai 35.

Diketahui, Apartemen Mediterania di Jalan Letjen S. Parman, Tanjung Duren, Jakarta Barat, terbakar pada Kamis (30/4) pagi. Kebakaran berasal dari terbakarnya ruang panel di Tower C.

Ia menjelaskan, sekitar pukul 08.00 WIB, dia mendengar beberapa tetangga buru-buru untuk keluar turun ke bawah. Sepengetahuan dirinya saat itu tidak ada gempa bumi.

Kemudian dia merasa sepertinya ada kebakaran apartemen. Lalu dirinya membangunkan istrinya. Saat itu kondisi lantai 28 sudah dipenuhi asap. Selanjutnya, dia mencoba menggedor pintu bilik tetangga.

"Jadi pada waktu dua jam itu berlalu, kami kan hanya mengevakuasi sendiri dari lantai 28 kami naik ke lantai 35. Kami gedor-gedor semua pintu beberapa penduduk agar bisa buka pintu, ada saluran dari masing-masing unit kan punya jendela. Nah, kebetulan ada penduduk nan baik hati dari lantai 35 bersedia kami pakai untuk evakuasi," katanya, Kamis (30/4).

Ia menjelaskan, sepengetahuan dirinya beberapa korban dari lantai 28 sampai ke lantai 35 mengalami sesak napas. Menurutnya tidak ada korban nan pingsan mulai dari lantai 28 hingga lantai 35.

"Sesak napas saja. Kami tidak mengalami sampai pingsan jatuh pingsan alias sakit nan parah. Saya kira nan lebih parah pasti nan lantai 28 ke bawah ya. Lantai 28 ke bawah itu pasti mungkin mereka mau ke atas sudah ada asap, bawah juga asap," sambungnya.

Selama kejadian, dia dan penunggu lainnya saling bekerja sama. Antonius sempat mencoba naik ke rooftop lantai 36. Tetapi saat itu pintu terkunci. Sehingga tidak bisa dibuka.

"Kami mencoba untuk ke rooftop tetapi saat itu pintu terkunci sehingga tidak bisa dibuka," imbuhnya.

Wamen Fajar: Sekolah Rakyat Wujudkan Filosofi Presiden (Foto: Okezone)

Sebanyak 19 orang dievakuasi dari kebakaran Apartemen Mediterania, Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Kamis (30/4).

Proses pemindahan penunggu nan terjebak dilakukan dari sisi seberang bagian gedung nan terbakar.

Penghuni nan dievakuasi nampak diikatkan dengan tali agar tidak terjatuh saat menuruni tangga.

Adapun personel Damkar nan diturunkan dalam kebakaran ini berjumlah 65 orang dengan 13 unit mobil pemadam.

Jakarta -

Seluruh perjalanan Kereta Api Jarak Jauh (KA JJ) telah beraksi normal tanpa pembatalan sejak pagi ini. Perjalanan normal kembali usai kecelakaan maut antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat.

Dalam masa penyesuaian operasional, perjalanan kereta api tetap berpotensi mengalami sedikit keterlambatan. Namun, KAI terus mengatur operasional berjenjang dengan mengedepankan aspek keselamatan dan kelancaran perjalanan.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan bahwa KAI terus memastikan jasa dapat kembali melangkah dengan baik sekaligus memenuhi kewenangan pelanggan.

"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan nan dirasakan pelanggan. Dalam proses pemulihan ini, kami memohon pengertian andaikan perjalanan tetap mengalami kelambatan. KAI terus berupaya agar jasa kembali melangkah lancar dan kewenangan pengguna tetap terpenuhi," ujar Anne dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).

Sejalan dengan proses penanganan di lapangan, KAI juga menyampaikan perkembangan penanganan peralatan bawaan pengguna nan tertinggal. Hingga 30 April 2026 pukul 08.30 WIB, tercatat sebanyak 85 peralatan ditemukan. Dari jumlah tersebut, 38 peralatan telah diserahkan kepada pemilik, sementara 47 lainnya tetap dalam proses penyerahan.

Barang-barang nan ditemukan oleh petugas pemindahan di rangkaian Commuter Line No. 5568A telah diserahkan kepada petugas Passenger Service di Stasiun Bekasi Timur untuk didata dan diamankan.

KAI mengimbau kepada pengguna, keluarga, alias kerabat nan merasa kehilangan peralatan untuk datang langsung ke Stasiun Bekasi Timur dan menghubungi jasa Lost and Found guna proses pengambilan.

(hal/ara)

Jakarta -

Investor asing mencetak tindakan jual bersih alias net foreign sell Rp 977,08 miliar saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah lebih dari 2% pada sesi I perdagangan hari ini, Kamis (30/4). Aksi jual bersih ini terjadi pada saham-saham besar, termasuk milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan konglomerat.

Berdasarkan info Stockbit, net foreign sell terbesar terjadi pada saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Rp 386,93 miliar. Saham emiten milik Grup Djarum ini diketahui melemah 2,51% ke Rp 5.825 per saham hingga sesi I perdagangan hari ini.

Kemudian saham perbankan pelat merah, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) sebesar Rp 285,88 miliar. Saham BUMN ini juga tercatat melemah hingga sesi I perdagangan hari ini sebesar 1,95% ke nilai Rp 3.010.

Saham personil golongan bank milik negara (Himbara), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) juga mencatat tindakan serupa nan dilakukan penanammodal asing dengan net sell sebesar Rp 37,86 miliar. Saham BMRI juga melemah 0,68% ke nilai Rp 4.400.

Selain itu, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) juga banyak dilepas asing, ialah sebesar Rp 146,77 miliar. Saham perusahaan juga mencatat koreksi 6,44% ke nilai Rp 3.630.

Saham milik konglomerat Prajogo Pangestu, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) juga mencatat tindakan jual Rp 46,92 miliar. CUAN juga tercatat melemah 4,62% ke nilai Rp 1.240 per saham.

Nasib serupa juga menimpa PT Petrosea Tbk (PTRO) nan juga mencatat net foreign sell sebesar Rp 15,17 miliar. Sepanjang perdagangan sesi I, PTRO juga diketahui melemah 5,61% ke nilai Rp 5.050 per saham.

Sementara emiten milik Grup Bakrie PT Darma Henwa Tbk (DEWA) mencatat net foreign sell sebesar Rp 22,98 miliar saat melemah 4,40% ke nilai Rp 478 per saham. Selanjutnya saham milik Garibaldi (Boy) Thohir PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (ADMR) mencatat net foreign sell sebesar Rp 8,44 miliar saat melemah 2,42% ke nilai Rp 1.815 per saham.

(ahi/ara)