PM Inggris Andy Burnham mengunjungi Ukraina untuk memperkuat support militer, menyerahkan cetak biru rudal Scalp, dan merespons ancaman Moskow.(Media Sosial X)

PERDANA Menteri Inggris Andy Burnham menegaskan komitmennya untuk terus menekan Rusia terlepas dari "ancaman mengerikan" nan dilayangkan Moskow. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kunjungan resminya nan pertama ke Ukraina sebagai Perdana Menteri Inggris.

Dalam kunjungan tersebut, Burnham melakukan pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sekaligus memimpin rapat pertama Coalition of the Willing, sebuah koalisi 34 negara nan dibentuk oleh Inggris dan Prancis di masa pemerintahan pendahulunya, Sir Keir Starmer.

Burnham menyatakan koalisi tersebut melakukan "segala perihal nan kami bisa", sembari mendesak Kongres Amerika Serikat untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Rusia.

"Ini adalah saatnya untuk terus menekan Rusia, saatnya memperketat keahlian mereka dalam mendanai perang terlarangan ini," tegas Burnham, sembari memuji ketahanan rakyat Ukraina.

"Ukraina telah menjadi pelindung Eropa, bukan beban bagi keamanan kita, melainkan garis depan dalam menjaga keamanan Eropa," tambahnya.

Transfer Teknologi Rudal dan Kerja Sama AI

Sebagai corak nyata dukungan, Pemerintah Inggris telah menyetujui penyerahan cetak biru komponen buatan Inggris untuk rudal Scalp, rudal jelajah jenis Prancis dari Storm Shadow milik Inggris. Langkah ini memungkinkan Ukraina untuk memproduksi senjata jarak jauh tersebut secara berdikari di dalam negeri melalui perusahaan pertahanan MBDA.

Selain support alutsista, Inggris dan Ukraina mengumumkan kemitraan teknologi militer baru. Kerja sama ini memberikan akses bagi master Inggris ke pedoman info Avengers AI Labs milik Kyiv. Data nan dikumpulkan Ukraina melalui sensor dan kamera di medan perang bakal digunakan untuk melatih model kepintaran buatan (AI) guna menyelesaikan tantangan keamanan nasional kedua negara.

Di sisi lain, Uni Eropa juga mengumumkan telah mencairkan support militer sebesar €6,1 miliar (sekitar Rp129 triliun) dari total pinjaman €90 miliar (sekitar Rp1,9 kuadriliun) untuk memperkuat sistem pertahanan udara Ukraina. Pertahanan udara menjadi rumor krusial mengingat stok rudal interceptor Patriot milik Ukraina mulai menipis akibat bentrok di Iran.

Reaksi Keras Moskow dan Jawaban Menohok Inggris

Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengecam keras keputusan Inggris membagikan cetak biru rudal tersebut. Peskov menilai langkah ini menghalangi kemajuan menuju perdamaian dan mengonfirmasi bahwa militer Rusia sedang mengumpulkan info untuk menemukan letak akomodasi produksi guna dihancurkan.

"Inggris terlibat dalam perang ini di pihak rezim Kyiv. Inggris secara metodis dan teratur menyiramkan bahan bakar ke dalam api," ujar Peskov.

Menanggapi tuduhan tersebut, Burnham memberikan jawaban menohok. "Siapa nan memulai apinya? Itu pertanyaannya, bukan?"

Burnham menegaskan kembali bahwa Inggris hanya membantu pertahanan diri Ukraina, sebuah posisi nan konsisten sejak era perdana menteri sebelumnya. Kunjungan ini juga berjalan di tengah tingginya tensi diplomatik, setelah Duta Besar Rusia untuk Inggris, Andrei Kelin, mengonfirmasi telah meninggalkan posnya di London dalam beberapa pekan terakhir.

Penghormatan untuk Pahlawan Ukraina

Di Kyiv, Burnham meletakkan kembang di makam para prajurit Ukraina di National Military Memorial Cemetery. Ia juga menerima penghargaan dari Presiden Zelensky atas nama rakyat Inggris dalam peringatan Hari Kemerdekaan ke-35 Ukraina di depan Katedral St. Sofia.

Dalam pidatonya, Burnham membandingkan perlawanan Ukraina dengan perjuangan Inggris melawan Nazi Jerman.

"Bangsa saya menjaga nyala api kebebasan Eropa tetap hidup di abad ke-20, dan Anda memegang nyala api itu di abad ke-21," katanya.

"Pada peringatan 35 tahun kemerdekaan Ukraina, rakyat Ukraina tidak perlu ragu: Inggris berada di belakang Anda hari ini dan selama nan dibutuhkan," ujar Burnham dalam pernyataan resminya.

Perkembangan ini terjadi di tengah serangan mematikan nan tetap bersambung dari kedua belah pihak. Di Kharkiv, serangan Rusia menewaskan tiga orang. Sementara itu, serangan jawaban drone Ukraina dilaporkan membakar penyimpanan logistik perusahaan e-commerce Ozon di Rusia, serta menyebabkan puing drone menimpa pusat anak-anak di Rusia nan menewaskan dua anak dan melukai tujuh lainnya. (BBC/Z-2)

PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU) memperkuat jejeran kepemimpinannya melalui RUPSLB nan digelar di Jakarta, Senin (24/8).(Dok. PT Mutuagung Lestari)

PERUSAHAAN jasa Testing, Inspection, Certification, Verification and Assurance (TICVA), PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU) alias MUTU International, memperkuat jejeran kepemimpinannya melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) nan digelar di Jakarta, Senin (24/8).

Dalam RUPSLB tersebut, pemegang saham menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan, termasuk pengangkatan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Presiden Komisaris dan Roestiandi Tsamanov sebagai Wakil Presiden Direktur.

Masuknya Sandiaga ke jejeran majelis komisaris diharapkan memperkuat perspektif strategis perusahaan, terutama dalam pengembangan bisnis, investasi, jejaring kemitraan, dan pembuatan nilai jangka panjang bagi pemegang saham serta pemangku kepentingan.

Sementara itu, pengalaman Roestiandi Tsamanov di bagian teknologi, digitalisasi, entrepreneurship, dan pengembangan sumber daya manusia diharapkan mendukung transformasi bisnis, termasuk pengembangan jasa berbasis teknologi dan inovasi.

Presiden Komisaris Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan perusahaan mempunyai kesempatan besar untuk berkembang menjadi salah satu pemain krusial dalam ekosistem ekonomi hijau di Indonesia.

"Industri testing, inspection, certification, verification, dan assurance bakal semakin krusial seiring meningkatnya kebutuhan bumi upaya terhadap standar keberlanjutan, transparansi, dan kepatuhan," ujarnya dalam keterangan resmi.

Menurut Sandiaga, transformasi menuju ekonomi hijau tidak lagi sekadar menjadi agenda lingkungan, tetapi telah menjadi bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi dan daya saing bumi usaha. Kondisi tersebut membuka kesempatan bagi perusahaan nan bisa menyediakan jasa pengujian, sertifikasi, validasi, verifikasi, dan assurance nan kredibel.

Presiden Direktur Arifin Lambaga mengatakan, perubahan struktur kepemimpinan merupakan bagian dari strategi untuk mempercepat pertumbuhan dan memperkuat posisi perusahaan sebagai penyedia jasa TICVA.

"Kami menyambut baik keputusan pemegang saham. Pengalaman mereka di bagian investasi, bisnis, teknologi, dan pengembangan upaya bakal menjadi kekuatan baru bagi perusahaan untuk melakukan akselerasi," ujar Arifin.

Pengembangan upaya karbon menjadi salah satu konsentrasi untuk menangkap kesempatan pertumbuhan dalam ekosistem ekonomi rendah karbon. Perusahaan juga bakal memperkuat jasa sustainability, environmental testing, certification, verification, dan assurance guna mendukung kebutuhan industri terhadap standar keberlanjutan nasional maupun internasional.

Selain ekonomi hijau, sektor legal turut dilihat sebagai kesempatan pertumbuhan. Pengembangannya bakal dilakukan antara lain melalui penguatan kapabilitas laboratorium dan jasa pengetesan nan mendukung industri halal.

Di sisi lain, transformasi digital bakal dipercepat melalui pemanfaatan teknologi, data, digital traceability, serta penemuan dalam proses pengujian, inspeksi, sertifikasi, dan verifikasi. Langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan.

"Kami mau membangun perusahaan nan tidak hanya kuat secara operasional, tetapi juga unggul dalam teknologi, inovasi, dan kualitas sumber daya manusia. Digitalisasi bakal menjadi bagian krusial dari perjalanan transformasi perusahaan," kata Arifin. (E-1)

Jadwal MotoGP Aragon 2026: Marc Marquez Siap Kejar Ketertinggalan dari Jorge Martin? (Instagram/@ducaticorse)

JAKARTA - MotoGP Aragon 2026 bakal digelar pada akhir pekan ini. Rangkaian balapan bakal digelar mulai Jumat nanti. 

Diketahui, saat ini pembalap Aprilia Racing Jorge Martin memimpin klasemen sementara MotoGP 2026 dengan 240 poin. Peringkat dua ditempati Marco Bezzecchi dengan 209 poin. 

Peringkat 3 diduduki Ai Ogura dengan 203 poin. Marc Marquez berada di urutan berikutnya dengan 200 poin. 

Sementara posisi 5 ditempati Fabio Di Giannantonio dengan 199 pon. 

Dengan memandang selisih poin nan tidak terlalu jauh dari posisi 5 besar, persaingan pada MotoGP Aragon 2026 dipastikan sengit. Apakah Jorge Martin bisa melebarkan jarak dengan para pesaing terdekatnya. Atau justru Marc Marquez bisa mendekatkan diri dengan pemuncak klaseman. 

Jorge Martin berbareng Marco Bezzecchi. (Foto: Instagram/aprilia)

Jadwal MotoGP Aragon 2026

Jumat

Seri ke-13 MotoGP musim ini bakal dimulai pada Jumat (28/8/2026). Free practice (FP) bakal dimulai pukul 14.00 WIB untuk Moto3. Selanjutnya FP1 untuk Moto2 pukul 14.50 WIB. Sementara FP1 untuk MotoGP digelar pukul 15.45 WIB. 

Usai jarak singkat, Moto3 kembali bertindak untuk Practice pukul 18.15 WIB. Para pembalap Moto2 bakal bersaing memperebutkan Q2 pukul 19.05 WIB. Sementara sesi Practice MotoGP dijadwalkan berjalan pukul 20.00 WIB.

PT BNI Sekuritas berperan-serta dalam BNI WondrX 2026 nan berjalan pada 21–23 Agustus 2026 melalui edukasi bagi penanammodal pemula.(Dok. PT BNI Sekuritas)

JUMLAH investor pasar modal Indonesia terus bertambah seiring meningkatnya akses masyarakat terhadap beragam instrumen investasi. Pertumbuhan tersebut sekaligus membikin pemahaman mengenai tujuan investasi, jangka waktu, dan akibat menjadi semakin krusial sebelum seseorang menentukan instrumen nan bakal dipilih.

Berdasarkan info PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah penanammodal pasar modal mencapai 30,30 juta Single Investor Identification (SID) per 7 Agustus 2026. Angka tersebut meningkat sekitar 9,9 juta penanammodal secara year-to-date dibandingkan posisi akhir 2025.

Pertumbuhan jumlah penanammodal menjadi salah satu argumen pentingnya edukasi pasar modal, terutama bagi penanammodal pemula nan baru mulai membangun portofolio. Pemahaman mengenai kondisi finansial dan tujuan investasi dinilai perlu menjadi dasar sebelum memilih produk investasi.

Hal tersebut disampaikan investor, entrepreneur, creator, dan author Theo Derick dalam financial talkshow BNI WondrX 2026 di ICE BSD, Tangerang, Sabtu (22/8). Sesi berjudul 'From Zero to Portfolio: Membangun Kebiasaan Investasi di Tengah Ekonomi nan Menantang' tersebut membahas langkah awal nan perlu diperhatikan penanammodal sebelum menentukan instrumen.

"Hal nan paling pertama kudu jelas justru tujuan investasinya, bukan instrumennya. Tujuan ini nan kelak menentukan jangka waktu, misalnya untuk biaya darurat, biaya nikah, alias pensiun, jangka waktunya beda-beda," ujar Theo.

Menurut dia, setelah tujuan investasi ditentukan, penanammodal dapat mempertimbangkan tingkat akibat nan realistis sesuai kondisi finansial masing-masing.

"Dari situ baru terlihat seberapa besar akibat nan realistis untuk diambil. Kalau urutannya dibalik, langsung loncat ke instrumen, banyak orang akhirnya ikut-ikutan tren padahal tidak cocok sama kondisi keuangannya sendiri," lanjut Theo.

Edukasi di tengah pertumbuhan investor
Edukasi investasi tersebut menjadi bagian dari partisipasi PT BNI Sekuritas dalam BNI WondrX 2026 nan berjalan pada 21–23 Agustus 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian seremoni HUT ke-80 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk alias BNI.

Melalui aktivitas tersebut, BNI Sekuritas menghadirkan booth dan financial talkshow nan memberikan kesempatan kepada visitor untuk memperoleh info mengenai pasar modal sekaligus mengenal jasa investasi nan tersedia.

Head of Retail Brokerage BNI Sekuritas, Rohma Fitri Murniawati, mengatakan edukasi menjadi salah satu bagian nan dibawa perusahaan dalam aktivitas tersebut.

"Melalui booth dan financial talkshow BNI Sekuritas, visitor dapat mengenal lebih dekat aplikasi investasi BIONS by BNI Sekuritas, memperoleh beragam promo eksklusif selama penyelenggaraan WondrX 2026, serta mengikuti edukasi pasar modal nan bermaksud meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai investasi nan aman, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan finansial masing-masing," kata Fitri.

Menurutnya, peningkatan jumlah penanammodal perlu diikuti dengan pemahaman nan memadai agar masyarakat tidak hanya berinvestasi lantaran mengikuti tren, tetapi bisa mengambil keputusan berasas kebutuhan dan kondisi finansial masing-masing.

Pertumbuhan penanammodal juga menunjukkan semakin luasnya partisipasi masyarakat dalam pasar modal. Namun, bertambahnya jumlah penanammodal sekaligus menjadi tantangan bagi industri untuk terus memperkuat literasi finansial dan memberikan edukasi nan mudah dipahami. Fitri mengatakan BNI Sekuritas bakal terus berupaya mendampingi masyarakat dalam membangun kebiasaan investasi.

"Kami mau selalu datang sebagai mitra investasi nan kredibel, mudah diakses, dan relevan bagi generasi muda, sehingga semakin banyak masyarakat nan percaya diri untuk memulai dan mengembangkan portofolio investasinya berbareng kami," tutup Fitri. (E-1)

Archipelago Hotels memperkuat strategi diversifikasi upaya dengan memperluas portofolio hotel nan melayani beragam segmen.(Dok. Archipelago Hotels)

PERTUMBUHAN perjalanan wisata dan aktivitas upaya nasional mendorong permintaan terhadap akomodasi dengan kebutuhan nan semakin beragam. Pada Januari–Juni 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 7,45 juta, naik 5,71% dari periode nan sama pada tahun sebelumnya, sementara 630,41 juta perjalanan visitor nusantara tercatat sepanjang Semester I-2026. 

Di tengah perkembangan tersebut, Archipelago Hotels memperkuat strategi diversifikasi upaya dengan memperluas portofolio hotel nan melayani beragam segmen, mulai dari perjalanan upaya dan MICE hingga liburan keluarga, rekreasi, dan kebutuhan transit. 

Ekspansi tersebut mencakup lima properti hotel di Jawa dan Sumatra, terdiri atas dua pembukaan hotel baru dan tiga rebranding, ialah Aston Cimone Hotel & Convention Center, Aston Malang Hotel & Conference Center, Nawana by Alana, fave+ hotel Lampung, serta fave+ hotel Pamanukan. Kehadiran kelima properti ini memperluas jangkauan Archipelago ke beragam segmen pasar dengan karakter permintaan nan berbeda-beda, serta memperkuat kemampuannya untuk melayani beragam kebutuhan perjalanan wisata di destinasi urban, pusat bisnis, area rekreasi, serta jalur perjalanan antarkota. 

Portofolio tersebut mencerminkan pendekatan Archipelago dalam membangun upaya perhotelan nan terdiversifikasi berasas karakter pasar dan kebutuhan tamu. Aston Cimone Hotel & Convention Center dan Aston Malang Hotel & Conference Center, misalnya, menyasar perjalanan upaya dan MICE dengan support ballroom serta ruang pertemuan. 

Sementara itu, Nawana by Alana menawarkan pengalaman menginap nan lebih berorientasi pada rekreasi dan liburan keluarga, sedangkan fave+ hotel Lampung dan fave+ hotel Pamanukan memperkuat pilihan akomodasi untuk wisatawan, keluarga, pelaku perjalanan bisnis, maupun tamu nan memerlukan akses strategis untuk perjalanan transit.

Dengan pendekatan tersebut, ekspansi Archipelago tidak hanya berfokus pada penambahan jumlah properti, namun juga diversifikasi sumber permintaan. Setiap merek dan properti dikembangkan guna menjawab kebutuhan pasar nan berbeda-beda sehingga portofolio perusahaan bisa menangkap kesempatan dari beragam jenis perjalanan dan karakter destinasi. 

"Pertumbuhan pariwisata dan sektor akomodasi menciptakan permintaan nan lebih besar terhadap hotel nan menawarkan kualitas sekaligus tetap relevan dengan karakter dari setiap destinasi. nan tak kalah penting, visitor Indonesia sekarang tidak lagi memilih hotel hanya berasas harga. Harga murah memang bisa menarik perhatian. Meski demikian, nilai nan sesungguhnya berasal dari kombinasi antara kualitas, kenyamanan, serta pengalaman nan terasa menarik dan khas," ujar John Flood, Chief Executive Officer Archipelago Hotels.

"Bagi Archipelago Hotels, pergeseran ini merupakan sebuah kesempatan sekaligus tanggung jawab: untuk mengembangkan hotel nan memenuhi kebutuhan praktis pasar, sekaligus memberikan pengalaman nan cukup berkesan bagi tamu untuk dipilih, dinikmati, dan direkomendasikan," imbuhnya.

Strategi diversifikasi tersebut didukung oleh portofolio Archipelago nan mencakup beragam segmen dan merek. Saat ini, Archipelago Hotels mengelola lebih dari 45.000 bilik di lebih dari 350 properti nan tersebar di lebih dari 200 destinasi di Indonesia, Asia Tenggara, Amerika Latin, Karibia, Timur Tengah, dan Oseania.

Dengan 13 merek, termasuk Aston, Alana, Huxley, Park Lane, Kamuela, Avanika, Harper, Quest, Four Corners, Neo, fave, Nordic, dan Aston Collection, Archipelago mempunyai beragam pilihan produk nan dapat disesuaikan dengan karakter destinasi, kebutuhan tamu, serta tingkat jasa nan berbeda.

Berbasis di Jakarta, Archipelago Hotels mengembangkan upaya perhotelan melalui pendekatan asset light, teknologi, dan tata kelola operasional nan kuat. Strategi tersebut memungkinkan perusahaan untuk memperluas jangkauan sekaligus mempertahankan elastisitas dalam melayani beragam segmen pasar, baik domestik maupun internasional.

Seiring dengan pertumbuhan perjalanan wisata di Indonesia, Archipelago Hotels terus memanfaatkan diversifikasi portofolio untuk menjangkau lebih banyak kebutuhan, mulai dari pertemuan upaya dan aktivitas MICE, hingga liburan keluarga, rekreasi, dan transit, serta memperkuat posisinya sebagai salah satu grup perhotelan dengan portofolio nan paling beragam di kawasan. (E-1)

Dalam persidangan Kamis (20/8), tim kuasa norma Richard dari CH Advocates meminta majelis pengadil membebaskan kliennya alias setidaknya melepaskan Richard dari segala tuntutan hukum.(Istimewa)

PENASIHAT norma Richard Arief Muljadi mengusulkan pleidoi dalam persidangan perkara dugaan penggelapan nan menjerat kliennya. Tim norma menilai tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) nan meminta Richard dihukum 3 tahun 6 bulan penjara mengandung kekeliruan dalam memandang hubungan norma dan rangkaian transaksi nan menjadi dasar perkara.

Dalam persidangan Kamis (20/8), tim kuasa norma Richard dari CH Advocates meminta majelis pengadil membebaskan kliennya alias setidaknya melepaskan Richard dari segala tuntutan hukum. 

Kuasa norma Richard, Candra Sinaga, mengatakan terdapat empat persoalan utama nan menjadi dasar pembelaan. Salah satunya menyangkut hubungan norma antara Richard, Rendy, PT Magnus Neotech Dynaco (PT MND), PT Aditya Global Mining (PT AGM), dan PT Semesta Borneo Abadi (PT SBA).

"Pertama, rantai peristiwa norma nan membentuk hubungan norma antara PT Magnus Neotech Dynaco dengan PT Aditya Global Mining murni berada dalam ranah keperdataan. Richard mempunyai kedudukan sebagai penanammodal sekaligus kreditor," kata Candra, dikutip Senin (24/8).

Menurut dia, Richard telah menanamkan biaya Rp4,45 miliar sebagai investor. Selain itu, pada 16 dan 17 Juli 2024, Richard memberikan pinjaman Rp3 miliar kepada Rendy. Dengan demikian, total biaya nan disebut telah dikeluarkan Richard mencapai Rp7,45 miliar.

Candra menjelaskan kerja sama PT MND dan PT AGM berangkaian dengan pengapalan batu bara dari stockpile ke stockroom. Sementara itu, perjanjian jual beli batu bara antara PT AGM dan PT SBA dinilai merupakan hubungan norma nan berbeda.

"Inti kesepakatan kerja sama antara PT MND dengan PT AGM adalah pengapalan batu bara, ialah dari stockpile ke stockroom. Sementara perjanjian jual beli batu bara antara PT AGM dengan PT SBA tidak mempunyai hubungan norma dengan Richard maupun PT MND," ujarnya.

Persoalkan kalkulasi kerugian
Tim kuasa norma juga mempersoalkan kalkulasi dugaan penggelapan sebesar Rp7.794.459.565 nan menjadi dasar tuntutan terhadap Richard.

Candra mengatakan kebenaran persidangan menunjukkan PT SBA memang mengeluarkan biaya Rp16,1625 miliar. Namun, menurut dia, biaya tersebut disalurkan kepada sejumlah pihak dan tidak seluruhnya dikuasai Richard.

"Pertanyaannya, duit sebesar Rp16,1625 miliar itu kepada siapa? Fakta persidangan mengungkap sebesar Rp4,75 miliar kepada CV Banua Tuntung Pandang dan sebesar Rp8,318 miliar kepada PT BAJM," kata Candra.

Dari total tersebut, sekitar Rp13,068 miliar disebut mengalir ke kedua pihak. Sementara sisa sekitar Rp3,093 miliar ditransfer pada 31 Juli 2024 kepada PT AGM melalui rekening Bank Mandiri atas nama Ayu Tantri.

Menurut Candra, transfer tersebut dilakukan lantaran menggunakan rekening dalam bank nan sama dan atas permintaan PT SBA. Richard, kata dia, tidak mengetahui ataupun terlibat dalam keseluruhan lampau lintas biaya tersebut.

"Richard tidak pernah menguasai duit tersebut sejak awal. Karena itu, kami mempertanyakan gimana bangunan dugaan penggelapan sebesar Rp7,794 miliar tersebut dapat dibebankan kepada pengguna kami," kata dia.

Disebut pembayaran utang
Penasihat norma juga menyoroti penerimaan Rp2,3 miliar oleh Richard dari Rendy. Tim norma menyebut duit tersebut merupakan pembayaran sebagian utang, bukan penguasaan biaya milik PT SBA.

Candra menjelaskan kesepakatan utang piutang Richard dan Rendy sebesar Rp3 miliar dengan pemisah pengembalian paling lama dua minggu sejak 17 Juli 2024.

"Ketika Richard mendapat info mengenai hasil pengapalan sebesar Rp3,093 miliar, Richard meminta agar utangnya dikembalikan," jelas Candra.

Rendy kemudian hanya menyanggupi pembayaran Rp2,3 miliar. Jumlah itu diterima Richard sebagai pembayaran sebagian utang.

"Jadi, dari total investasi dan piutang Richard sebesar Rp7,45 miliar, Rendy baru mengembalikan Rp2,3 miliar. Kami mempertanyakan dasar kalkulasi nan kemudian menempatkan Richard sebagai pihak nan dianggap merugikan PT SBA sebesar Rp7,794 miliar," ujarnya.

Candra mengatakan penerimaan tersebut semestinya dilihat dalam konteks hubungan utang-piutang antara Richard dan Rendy.

"Richard menerima Rp2,3 miliar sebagai pembayaran utang. Karena itu, kami tidak mendapatkan kalkulasi nan jeli mengenai gimana penerimaan pembayaran utang tersebut kemudian dikonstruksikan sebagai penggelapan," kata Candra.

Dua hubungan norma berbeda
Persoalan lain nan disoroti tim norma adalah hubungan keperdataan antara PT MND dan PT AGM serta hubungan PT SBA dan PT AGM. Menurut mereka, kedua hubungan tersebut berdiri sendiri dan tidak dapat disatukan dalam bangunan perkara pidana Richard.

"Perjanjian kerja sama antara PT MND dengan PT AGM adalah entitas nan mandiri. Demikian juga perjanjian jual beli batu bara antara PT SBA dengan PT AGM merupakan entitas nan mandiri. Keduanya tidak dapat dipaksakan menjadi satu kesatuan hubungan hukum," kata Candra.

Menurut dia, Richard baru mengetahui persoalan antara PT SBA dan PT AGM pada pertengahan September 2024. Saat itu, Richard disebut mengetahui PT SBA telah dua kali mengirimkan gugatan kepada PT AGM.

Candra mengatakan Richard justru berupaya membantu penyelesaian persoalan tersebut. Pada 30 September 2024, PT SBA dan PT AGM membikin Surat Kesepakatan Bersama dengan Richard berada dalam posisi sebagai saksi nan memberikan agunan prioritas kepada PT SBA.

"Artinya, meskipun PT AGM alias Rendy juga mempunyai tanggungjawab kepada Richard melalui PT MND, Richard memilih untuk mengalah demi membantu menyelesaikan persoalan antara PT SBA dan PT AGM," kata Candra.

Dalam pleidoi, tim norma menyatakan telah menyerahkan 33 perangkat bukti surat. Pembelaan juga didasarkan pada keterangan 10 saksi kebenaran dan mahir norma nan telah diperiksa selama persidangan.

"Kami telah mengusulkan 33 perangkat bukti dan sebelumnya juga telah mendengarkan keterangan 10 saksi kebenaran serta mahir hukum. Menurut kami, fakta-fakta tersebut pada dasarnya mendukung pembelaan nan kami sampaikan hari ini," ujar Candra.

Tim norma berambisi majelis pengadil mempertimbangkan seluruh bukti dan kebenaran persidangan sebelum menjatuhkan putusan.

"Kami sangat percaya Majelis Hakim nan memeriksa dan mengadili perkara ini bakal bisa memberikan keadilan nan seadil-adilnya. Pleidoi kami tegakkan di atas asas norma pembuktian bahwa dalam perkara pidana, bukti kudu lebih terang dari cahaya," pungkas Candra. 

Atas dasar argumentasi tersebut, penasihat norma dari CH Advocates meminta majelis pengadil membebaskan Richard Arief Muljadi dari seluruh tuntutan norma alias setidaknya melepaskannya dari tuntutan hukum. (E-1)

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membentuk Tim Pemeriksa Ad Hoc untuk memeriksa dugaan tindakan cabul nan melibatkan dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumbar.

Kasus tersebut mencuat setelah video nan diduga memperlihatkan 2 ASN diduga melakukan tindakan cabul di ruang kerja beredar dan viral di media sosial.

Salah satu ASN nan diduga berada dalam rekaman tersebut menjabat sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumbar. Dalam video itu, dia tampak berkecupan dengan bawahannya.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, mengatakan pihaknya telah memanggil 2 ASN nan diduga berada dalam rekaman tersebut untuk dimintai keterangan.

"Begitu kami menerima rekaman nan beredar, kami langsung mengambil langkah dengan memanggil pihak nan berkepentingan untuk dimintai klarifikasi," ujar Arry, Senin (24/8) malam.

Dari hasil penjelasan awal, salah satu ASN nan dipanggil mengakui bahwa dirinya merupakan orang nan terdapat dalam rekaman tersebut. Ia juga telah mengundurkan diri dari jabatannya.

"Yang berkepentingan sudah kami panggil dan telah memberikan klarifikasi. Ia mengakui bahwa dirinya ada dalam rekaman tersebut. nan berkepentingan juga telah mengundurkan diri dari jabatannya," ungkapnya.

Arry mengatakan persoalan tersebut selanjutnya bakal diproses secara resmi sesuai ketentuan nan berlaku. Ia juga telah melaporkan perkembangan kasus tersebut kepada Gubernur Sumatera Barat.

"Sudah kami laporkan langsung kepada Bapak Gubernur. Arahan beliau, tentu persoalan ini ditindaklanjuti sesuai ketentuan nan berlaku," tegasnya.

Pemprov Sumbar Bentuk Tim Pemeriksa Ad Hoc

Untuk memastikan pemeriksaan melangkah objektif dan sesuai ketentuan disiplin PNS, Pemprov Sumbar membentuk Tim Pemeriksa Ad Hoc sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Tim tersebut diketuai Arry. Anggotanya terdiri atas Inspektur, Kepala BKD, serta Asisten II selaku pemimpin nan bersangkutan.

"Insyaallah, proses pemeriksaan bakal segera dimulai. Tim bakal memeriksa seluruh kebenaran dan keterangan nan diperlukan secara objektif, kemudian memberikan rekomendasi sesuai ketentuan nan berlaku," imbuhnya.

Arry menegaskan Pemprov Sumbar tidak bakal memberikan toleransi terhadap tindakan nan terbukti melanggar ketentuan disiplin maupun etika ASN.

Namun, dia meminta masyarakat memberikan ruang bagi proses pemeriksaan dan tidak menarik konklusi sebelum seluruh kebenaran diperoleh.

"Kami memahami perhatian masyarakat terhadap persoalan ini. Namun, kami meminta agar tidak berkembang spekulasi nan belum terverifikasi. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bakal menangani persoalan ini secara serius, objektif, dan sesuai aturan," tuturnya.

Ia menambahkan, jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran disiplin PNS, Pemprov Sumbar bakal mengambil tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Prinsipnya, kami bakal menegakkan disiplin dan menjaga integritas aparatur," pungkasnya.

Sengketa pengelolaan TK Islam Pembangunan (TKIP) dan SD Islam Pembangunan (SDIP) Pamulang, Kota Tangerang Selatan, memanas setelah Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyampaikan klaim berbeda mengenai status aset serta dasar pengelolaan lembaga pendidikan tersebut.

Ketua Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta, Ilham Aufa, menegaskan tanah dan gedung TKIP-SDIP Pamulang merupakan aset milik yayasan nan selama ini dikelola secara mandiri.

"Yang di Pamulang itu murni punya kami. Tanahnya, bangunannya, dan semuanya milik yayasan," kata Ilham saat ditemui wartawan, Senin (24/8).

Menurut Ilham, persoalan tersebut berbeda dengan status lahan pendidikan di area Ciputat nan berada di atas tanah negara dan dikelola melalui sistem sewa dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ia mengatakan hubungan yayasan dengan UIN selama puluhan tahun melangkah baik tanpa bentrok berarti. Namun, situasi berubah setelah muncul rencana integrasi sejumlah lembaga pendidikan ke dalam pengelolaan UIN Jakarta.

Ilham juga menyebut kenaikan biaya sewa menjadi salah satu pemicu ketegangan. Menurutnya, biaya tersebut naik hingga empat kali lipat dari nilai sebelumnya.

"Sewanya naik empat kali lipat. Dari sekitar Rp 1 miliar menjadi Rp 4 miliar lebih," ujarnya.

Ia mengatakan yayasan sempat mengusulkan keringanan dan bayar sesuai nilai sewa sebelumnya. Namun, pembayaran tersebut dikembalikan. Setelah itu, muncul pemasangan plang nan menyatakan sekolah berada dalam penguasaan UIN Jakarta.

Selain itu, Ilham menyebut pihaknya menolak proses integrasi nan diatur melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1543. Menurutnya, proses tersebut kudu tetap merujuk pada ketentuan Undang-Undang Yayasan.

UIN Klaim Aset Negara

Sementara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mempunyai pandangan berbeda mengenai status aset dan argumen dilakukannya alih kelola TKIP-SDIP Pamulang.

Kepala Pusat Informasi dan Humas UIN Jakarta, Zaenal Muttaqin, mengatakan alih kelola dilakukan sebagai bagian dari upaya pengamanan aset negara sekaligus memastikan keberlangsungan pendidikan siswa.

Menurut Zaenal, area pendidikan TKIP-SDIP Pamulang mencakup lahan sekitar 8.000 meter persegi dan gedung sekitar 3.000 meter persegi.

Dengan perkiraan nilai tanah mencapai Rp 20 juta per meter persegi, nilai aset tersebut diperkirakan sekitar Rp 160 miliar, belum termasuk gedung dan akomodasi lainnya.

"Ini adalah aset negara dengan nilai nan sangat besar. Karena itu, UIN Jakarta mempunyai tanggung jawab untuk memastikan aset tersebut aman, tidak dialihkan, diagunkan, alias dimanfaatkan tanpa kewenangan nan sah," ujar Zaenal dalam keterangan resminya.

UIN juga mengungkap adanya info mengenai dugaan aset nan pernah diagunkan tanpa persetujuan pihak berwenang. Selain itu, terdapat dugaan persoalan tata kelola dan penggunaan biaya nan menurut UIN perlu ditelusuri melalui sistem norma nan berlaku.

Meski demikian, UIN menegaskan alih kelola tidak semata-mata berangkaian dengan aset, tetapi juga bermaksud memberikan kepastian norma bagi penyelenggaraan pendidikan dan melindungi kepentingan siswa.

"Yang kami selamatkan bukan hanya tanah dan bangunan. Kami juga menyelamatkan sistem pendidikan dan masa depan anak-anak nan berguru di sana," kata Zaenal.

Siswa Masih Belajar Jarak Jauh

Pascakericuhan nan terjadi di area sekolah pada Sabtu (22/8), aktivitas belajar mengajar di TKIP-SDIP Pamulang tetap dilakukan secara pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Aparat kepolisian juga tetap berjaga di sekitar letak untuk menjaga situasi tetap kondusif.

Hingga kini, sengketa antara yayasan dan UIN Jakarta tetap bergulir. Kedua pihak sama-sama menyatakan mempunyai dasar norma atas pengelolaan lembaga pendidikan tersebut.

Di tengah perselisihan itu, para orang tua siswa berambisi bentrok segera menemukan penyelesaian agar tidak mengganggu proses belajar siswa.

Jakarta -

Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri melimpahkan kasus tindak pidana pencucian duit (TPPU) dengan tersangka istri dan dua anak dari bandar narkoba Erwin Iskandar namalain Ko Erwin. Tiga tersangka diserahkan berbareng peralatan bukti ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram.

Pelimpahan tersangka dan peralatan bukti (Tahap II) tersebut dilakukan oleh Bareskrim Polri di Kantor Kejari Mataram pada Senin (24/8/2026). Tiga tersangka nan dilimpahkan adalah istri Ko Erwin, Virda Virginia Pahlevi, beserta dua anaknya Hadi Sumarho iskandar, dan Christina Aurelia.

"Proses pemeriksaan tersangka dan peralatan bukti (Tahap II) dilakukan di Kejaksaan Negeri Mataram secara langsung oleh JPU Kejaksaan Agung RI dan JPU Kejaksaan Negeri Mataram," kata Kasubdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Kombes Handik Zusen.

Dasar dari pelimpahan berkas perkara tersebut adalah Laporan Polisi bernomor LP/A/43/II/2026/SPKT.DITTIPIDNARKO/Bareskrim Polri tertanggal 26 Februari 2026. Selain tersangka, polisi pun melimpahkan peralatan bukti nan mendukung dalam kasus tersebut.

Diketahui sebelumnya, Dittipidnarkoba Bareskrim Polri terus mengusut TPPU hasil upaya narkoba bandar Erwin Iskandar namalain Ko Erwin. Terbaru, interogator menyita aset senilai Rp 15,3 miliar dari istri dan dua anak Ko Erwin.

Mereka adalah adalah Virda Virginia Pahlevi selaku istri Ko Erwin, dan dua anaknya nan berjulukan Hadi Sumarho Iskandar dan Christina Aurelia.

Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso menyebut aset tersebut diduga kuat mengenai dengan upaya narkoba nan Ko Erwin. Aset nan disita beragam, mulai dari deretan mobil, ruko hingga penyimpanan nan tersebar di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Penyidik melakukan pengembangan kasus TPPU berasas transaksi finansial tersangka Erwin Iskandar namalain Ko Erwin nan disamarkan kepada istri dan kedua anaknya," kata Brigjen Eko melalui keterangannya, Rabu (29/4/2026).

Brigjen Eko menjelaskan, ketiga tersangka berkedudukan menerima aliran biaya hasil narkoba dan memberikan akomodasi rekening pribadi untuk menampung duit dari Ko Erwin. Berdasarkan pemeriksaan awal, total perkiraan aset nan disita mencapai Rp 15,3 miliar.

"Total Estimasi Keseluruhan Aset nan disita sebesar Rp15.300.000.000," ungkap Eko.

(aik/mea)

Penasihat Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU DKI Jakarta, Mukti Ali Qusyairi, mendorong Nahdlatul Ulama (NU) memperkuat kemandirian ekonomi agar tidak mudah berjuntai pada kekuatan di luar organisasi.

Pandangan itu disampaikan Mukti dalam Serial Diskusi Muktamar ke-35 NU berjudul Mencari Sosok Ideal Rais Aam PBNU di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (24/8).

Mukti mengatakan independensi NU dari kekuatan politik perlu diiringi dengan kemandirian ekonomi. Menurutnya, kondisi ekonomi organisasi dapat memengaruhi independensi dalam menentukan sikap.

“Saya setuju jika independensi dari kekuatan politik itu sudah pasti. Tetapi nan terpenting lagi adalah independensi ekonomi sebetulnya. Kemandirian ekonomi itu kudu perlu dipikirkan,” tutur Mukti.

Menurutnya, ketergantungan ekonomi dapat memengaruhi langkah seseorang berpikir dan mengambil sikap.

“Karena biasanya kadang-kadang ketika perutnya itu belum independen, maka otaknya pun ikut perutnya, gitu loh. Bener nggak? Iya. Jadi selesaikan dulu urusan perut ini baru kemudian kita bicara gimana idealisme seperti itu,” jelas Mukti.

Kemandirian Ekonomi dan Persoalan Tambang

Mukti kemudian mengaitkan pentingnya kemandirian ekonomi dengan persoalan tambang nan menjadi salah satu dinamika di internal NU. Menurutnya, persoalan tersebut tidak terlepas dari belum kuatnya kemandirian ekonomi organisasi.

“Persoalan tambang dan lain sebagainya ini kan persoalan nan akar masalahnya adalah lantaran kita tidak punya independensi ekonomi,” beber Mukti.

Menurut Mukti, NU mempunyai potensi ekonomi nan besar lantaran didukung jumlah warga, pesantren, dan santri nan banyak. Potensi tersebut, kata dia, dapat dikelola untuk membangun kekuatan ekonomi organisasi secara mandiri.

“Seandainya di-manage itu untuk mencari ratusan miliar apalagi triliun, mini Pak. Bener nggak, Pak Kiai? Karena kita punya pasar, pasar itu kan massa kita itu,” lanjut Mukti.

Menurutnya, kemandirian ekonomi dapat membikin NU mempunyai posisi nan lebih setara dengan negara, partai politik, maupun kekuatan lain di luar organisasi.

“Nah, jika itu sudah PBNU ya sudah bisa di-manage seperti itu, maka soal tambang itu nggak paten,” kata Mukti.

NU Diminta Jadi Mitra Setara

Mukti menilai NU semestinya tidak menjadi pihak nan berjuntai pada kekuatan di luar organisasi. NU, kata dia, perlu menempatkan diri sebagai mitra nan setara bagi negara dan kekuatan politik.

“Kita ini semestinya sparing partner, kita itu kudu reposisi negara minimal, minimal itu sparing partner, mitra gitu dengan negara, dengan partai politik, dengan kekuatan-kekuatan di luar NU, bukan sebagai patron-client (relasi pihak kuat dan pihak nan bergantung),” tegas Mukti.

Menurut Mukti, kondisi ekonomi nan belum berdikari membikin NU rentan berjuntai pada kekuatan di luar organisasi. Ketergantungan tersebut kemudian membuka kesempatan bagi NU untuk dikooptasi.

“Kita ini ekonominya ya pas-pasan, la yahya wala yamut (tidak meninggal dan tidak pula hidup). Nah, maka ini sangat mudah sekali dikooptasi dan kita bisa menjadi patron-client,” ujarnya.

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyambut pembahasan pengharmonisan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 oleh DPR. KPI menilai revisi izin tersebut krusial untuk menyesuaikan patokan penyiaran dengan pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses konten.

Rapat Panja Harmonisasi RUU Penyiaran antara Badan Legislasi (Baleg) dan Komisi I DPR RI digelar pada Rabu (19/8/2026). Pembahasan tersebut dinilai kembali membuka angan bagi lahirnya izin penyiaran nan lebih relevan dengan kondisi saat ini, baik bagi industri maupun masyarakat.

Komisioner sekaligus Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Struktur Penyiaran (PKSP) KPI Pusat, Tulus Santoso, mengapresiasi langkah DPR tersebut.

“Pembahasan (harmonisasi) ini merupakan langkah baik dan menghidupkan angan banyak pihak bakal lahirnya izin penyiaran baru nan selaras dan adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini. Regulasi baru ini juga sudah dinanti-nanti kami sejak lama,” kata Tulus Santoso, Senin (24/8/2026).

Menurut Tulus, revisi UU Penyiaran merupakan sebuah keniscayaan lantaran kondisi industri penyiaran saat ini telah jauh berbeda dibandingkan ketika UU Penyiaran pertama kali disahkan pada 2002.

Perkembangan teknologi komunikasi dan info nan begitu pesat telah mengubah pola produksi, konsumsi, hingga pengedaran konten, termasuk dalam industri periklanan. Masyarakat sekarang tidak hanya mengakses siaran melalui televisi dan radio, tetapi juga melalui beragam platform digital.

“Kita tidak lagi menerima siaran alias konten dari stasiun TV alias radio, tapi juga dari platform media nan baru seperti Netflix, Youtube dan lain sebagainya. Sehingga, izin prnyiaran butuh penyesuaian," ujar Tulus Santoso.

Karena itu, Tulus menilai izin penyiaran perlu diperbarui agar bisa mengikuti perubahan ekosistem media dan perkembangan teknologi nan terus berlangsung.

KPI, lanjut dia, siap memberikan masukan dalam proses pembahasan RUU Penyiaran nan dilakukan DPR.

“Kami siap menyampaikan masukan. Sekali lagi kami mengapresiasi langkah DPR dan siap mendukung upaya untuk memajukan penyiaran di Indonesia,” tandas Tulus Santoso.

Pelatih Timnas Putri Indonesia U-16 Garuda Pertiwi, Timo Scheunemann, memberikan pujian untuk daya juang timnya meskipun menjadi runner-up Srikandi Merdeka Cup 2026 (Foto: PSSI)

Jakarta -

Hanura mendukung langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam menindak pelaku kebakaran rimba dan lahan (karhutla) nan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Hanura mendorong hukuman juga diberikan kepada pelaku nan berasal dari korporasi.

"Kalau penyebabnya berasal dari pengusaha hutan, Presiden kudu memberikan hukuman keras terhadap para pelaku karhutla di Kalimantan ini. Kalau mereka melakukan itu dan terbukti hanya untuk kepentingan korporasi, menurut saya mereka layak diberikan tindakan nan cukup keras," kata Wakil Ketua Umum Partai Hanura Patrice Rio Capella dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (25/8/2026).

Ketua Tim Task Force DPP Partai Hanura ini mengatakan karhutla telah menjadi masalah tahunan nan terjadi di Indonesia. Dia mendukung proses norma nan keras dari pemerintah dan aparat.

"Kalau itu terjadi dan pemerintah menemukan adanya pelaku pembakaran, saya pikir kita bakal mendukung Presiden Prabowo untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku karhutla nan telah merugikan negeri ini, merugikan bangsa ini, dan merugikan masyarakat Kalimantan sendiri," jelas Rio.

Dia berambisi hukuman keras nan diberikan pemerintah bakal menjadi peringatan pelaku karhutla dalam mengulangi perbuatannya. Hanura juga mendorong pemerintah mengedepankan tindakan pencegahan agar karhutla tidak menjadi masalah nan terjadi tiap tahun.

"Harapan kita, jika tindakan tegas betul-betul dilakukan, kejadian seperti ini tidak bakal terulang kembali, selain memang lantaran aspek tandus dan sebagainya. nan paling krusial sekarang adalah masyarakat menunggu apakah ada tindakan keras terhadap pelaku karhutla alias tidak," tutur Rio.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto meminta pihak kepolisian hingga kejaksaan mengusut korporasi terlibat karhutla. Prabowo menginstruksikan korporasi nan sengaja membakar rimba dan lahan untuk diusut.

"Apalagi jika ada korporasi nan menyuruh itu saya minta polisi, kejaksaan selidiki, intelijen selidiki," kata Prabowo saat rapat terbatas di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Senin (24/8).

Prabowo mengatakan perlu pengusutan dan pembuktian untuk korporasi terlibat karhutla. Prabowo menakut-nakuti bakal mencabut izin korporasi nan terlibat karhutla.

"Kalau ada indikasi segera laporan kita segera cabut siapapun korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar kita cabut izinnya, seluruh izin korporasi itu kita cabut," ujar Prabowo.

"Saya tidak main-main ya, tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran nan sangat penting," imbuhnya.

Sejauh ini 72 orang telah ditetapkan sebagai tersangka karhutla di Indonesia. Para tersangka bertanggung jawab atas karhutla nan terjadi di Kalimantan, Sumatra Selatan (Sumsel) hingga Riau.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Irhamni menyampaikan ada 89 laporan polisi mengenai karhutla nan tersebar di sembilan Polda. Polri kemudian melakukan asistensi untuk memastikan proses penyelidikan dan investigasi melangkah optimal.

Puluhan laporan polisi tersebut tersebar di Polda Riau, Polda Kalbar, Polda Sumsel, Polda Jambi, Polda Kalteng, Polda Kalsel, Polda Kaltim, Polda Aceh, dan Polda Kaltara.

(ygs/ygs)

Badan Legislasi (Baleg) DPR berbareng pemerintah dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI menyepakati pertimbangan dan penyesuaian Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2026.

Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat kerja pertimbangan perubahan keempat Prolegnas RUU 2025-2029 dan perubahan ketiga Prolegnas RUU Prioritas 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8).

Ketua Baleg DPR Bob Hasan menyampaikan tiga usulan RUU baru untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas 2026. Ketiganya ialah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat, RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria.

“Untuk RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat dan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur dibutuhkan untuk memasukkan pengaturan mengenai dengan pajak pariwisata. Di sini sudah ketahuan bedanya nih, pajak pariwisata,” jelas Bob.

“Sedangkan untuk RUU tentang pengaturan Reforma Agraria dibutuhkan untuk menyelesaikan bentrok struktural nan sampai saat ini belum tuntas,” lanjutnya.

Sementara pemerintah mengusulkan penyesuaian terhadap Prolegnas RUU Prioritas 2026. Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Eddy Hiariej mengusulkan RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dikeluarkan dari daftar Prolegnas RUU Prioritas 2026.

Sebagai gantinya, pemerintah mengusulkan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk masuk dalam daftar tersebut.

“Satu, usulan tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal untuk dikeluarkan dari daftar Prolegnas RUU Prioritas tahun 2026, dan usulan RUU tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk masuk dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas 2026,” jelasnya.

Eddy juga memaparkan perkembangan 13 RUU nan masuk Prolegnas Prioritas 2026 dan menjadi prakarsa pemerintah.

Dari 13 RUU tersebut, lima RUU telah disampaikan kepada DPR. Kelimanya ialah RUU tentang Hukum Perdata Internasional, RUU tentang Desain Industri, RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati, RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber, serta RUU tentang Jaminan Benda Bergerak.

Sejumlah RUU lainnya tetap berada dalam proses internal pemerintah, baik menunggu surat Presiden maupun melanjutkan pembahasan di lingkungan pemerintah.

Lima Poin Kesepakatan

Dalam rapat tersebut, Bob membacakan konklusi nan disepakati mengenai hasil pertimbangan Prolegnas.

Pertama, mengubah pengusulan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri nan semula merupakan usulan DPR melalui Baleg menjadi usulan DPR melalui Komisi VI dalam Perubahan Keempat Prolegnas RUU Prioritas 2026.

Kedua, memasukkan tiga RUU usulan Baleg ke dalam Perubahan Keempat Prolegnas RUU 2025-2029 dan Perubahan Ketiga Prolegnas RUU Prioritas 2026, yakni:

• RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat;

• RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan

• RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria.

Ketiga, mengubah titel RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan usulan DPR melalui Komisi IX menjadi RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Keempat, mengeluarkan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, usulan pemerintah, dari daftar Prolegnas RUU Prioritas 2026.

Kelima, memasukkan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, usulan pemerintah, ke dalam Perubahan Ketiga Prolegnas RUU Prioritas 2026.

Setelah seluruh poin dibacakan, kesepakatan tersebut disetujui peserta rapat.

“Demikian, disetujui secara bersama. Setuju Bapak Ibu?” tanya Bob.

Peserta rapat menjawab setuju, nan kemudian diikuti dengan ketukan palu.

Jakarta -

Polres Metro Jakarta Barat menangkap 11 pelaku sindikat pemalsuan uang jaringan lintas daerah. Para tersangka mempunyai peran berbeda-beda mulai dari pendana hingga pencetak duit palsu.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi menjelaskan 11 tersangka ini terbagi dalam tiga klaster. Klaster pertama ialah pemodal alias pendana serta pencetak duit palsu, antara lain S, MK, R, N, dan W.

"S ini adalah sebagai dermawan (pendana) nan menyiapkan segala perihal operasional tentang sindikat ini," kata Nasriadi dalam konvensi pers di Mapolres Metro Jakarta Barat, Senin (24/8/2026).

Selanjutnya, klaster kedua ialah nan menyimpan dan mengedarkan duit palsu. Ada empat tersangka di klaster ini, ialah SP, GM, AH, dan HW.

"Kemudian nan ketiga adalah klaster turut serta Pasal 55 KUHP, ialah Saudara K dan Saudara ARP," imbuhnya.

Para tersangka ditangkap di beberapa wilayah berbeda, antara lain di Jakarta, Bogor, Sukabumi, dan Cilacap. Selain 11 tersangka, Polres Metro Jakarta Barat juga menetapkan 4 orang dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), ialah EA, R, W, dan F.

Kapolres menjelaskan pengungkapan kasus bermulai dari laporan masyarakat mengenai adanya peredaran duit tiruan di Stasiun Jakarta Kota. Dari laporan tersebut, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat kemudian melakukan penyelidikan hingga sukses menemukan lokasi pencetakan duit tiruan di Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya, Jawa Barat dan menyita mesin cetak.

Dari hasil pengembangan, polisi juga membongkar tempat kejadian perkara (TKP) kedua ialah di Desa Walahar, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Di sana, polisi kembali menyita mesin.

"Nah, mesinnya nan panjang ini, nan seperti kereta api ini. Nah, mesin nan dibuat duit tiruan ini adalah mesin nan ada di Tasikmalaya. Sedangkan mesin nan di Wangon, Banyumas, itu adalah next product. Apabila ini berhasil, maka bakal memperbanyak lagi uangnya," jelas Nasriadi.

Dalam pengungkapan kasus ini, interogator juga menyita sebanyak 15.610 lembar duit tiruan pecahan Rp 100.000 alias sekitar Rp 1,56 miliar.

Sementara itu, Kapolsek Metro Tamansari Kompol Bobby Zulfikar mengatakan, sindikat ini telah menjalankan praktik pemalsuan duit selama dua kali. Dalam dua kali produksi itu, mereka mencetak puluhan ribu lembar duit tiruan dengan tingkat keberhasilan nan berbeda.

"Pada produksi pertama, mereka mencetak sekitar 12.000 lembar. Dari jumlah tersebut, sekitar 4.000 lembar dinyatakan 'cacat' sehingga tidak menyerupai duit original secara sempurna," kata Bobby.

Sementara sekitar 8.000 lembar lainnya dinilai oleh para tersangka upal tersebut mempunyai kemiripan dengan duit original dan kemudian dijual. Sebanyak 8.000 lembar duit tiruan itu dijual dengan nilai Rp 235 juta.

"Cetakan pertama sebanyak 12.000 lembar. nan abnormal itu ada 4.000 lembar. Tetapi nan 8.000 lembar itu sama menurut penilaian mereka dengan duit asli," katanya.

(mea/mea)

Kejagung (Foto: Dok Okezone)

Tiga orang utan nan terdiri dari induk dan dua anak dievakuasi dari area perkebunan penduduk di Desa Tanjungpura, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, akibat kediaman mereka terdampak kebakaran rimba dan lahan (karhutla).

Evakuasi dilakukan tim campuran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat Seksi Konservasi Wilayah I Ketapang, Balai Taman Nasional Gunung Palung (TANAGUPA), Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI), dan masyarakat. Ketiga orang utan tersebut sebelumnya terpantau berada di area perkebunan penduduk sejak awal 2026.

Kebakaran nan terjadi pada Juli dan Agustus 2026 menghanguskan bagian rimba dan memutus jalur pergerakan orang utan. Kondisi itu membikin ketiganya terjebak di area perkebunan nan berbatasan dengan permukiman warga.

Proses pemindahan berjalan sekitar delapan jam. Tim menggunakan senapan bius dengan dosis nan disesuaikan berasas kondisi dan perkiraan berat badan masing-masing orang utan.

Setelah sukses dievakuasi, ketiganya menjalani pemeriksaan kesehatan dan mendapat cairan infus. Setelah dinyatakan dalam kondisi baik, ketiganya dipindahkan ke area Taman Nasional Gunung Palung untuk dilepasliarkan.

Ketua Umum YIARI, Silverius Oscar Unggul, menyatakan kebakaran rimba dan perubahan tutupan lahan menjadi ancaman serius terhadap kediaman orang utan.

"Kasus nan kembali terjadi di wilayah ini menunjukkan bahwa persoalan kebakaran dan perubahan tutupan lahan belum selesai. Ketika rimba terbakar dan koridor pergerakan terputus, orang utan kehilangan ruang untuk mencari makan, berlindung, dan berpindah. Pada akhirnya, mereka terdorong masuk ke kebun dan semakin dekat dengan permukiman manusia," kata Silverius.

Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Palung, Prawono Meruanto, mengatakan pihaknya bakal memantau pergerakan dan penyesuaian ketiga orang utan tersebut setelah pelepasliaran.

“Kawasan Taman Nasional Gunung Palung merupakan kediaman alami nan kondusif untuk mendukung kelangsungan hidup orang utan. Pasca-pelepasliaran, tim kami di lapangan bakal terus memantau pergerakan dan proses penyesuaian Mama Yuni, Yuni, dan Pura guna memastikan mereka dapat memperkuat hidup dengan baik di rumah barunya,” ujar Prawono.

Kepala BKSDA Kalimantan Barat, Murlan Dameria Pane, juga meminta semua pihak menjaga area rimba dan wilayah berbobot konservasi tinggi untuk mencegah kebakaran serta melindungi kediaman satwa liar.

Kabut asap akibat kebakaran rimba dan lahan (karhutla) menyelimuti Kota Jambi pada Senin (24/8). Meski kualitas udara memburuk, aktivitas belajar mengajar di sejumlah sekolah tetap berjalan seperti biasa.

Tampak sejumlah siswa SMA 5, SMP 17, dan SD 66 Kota Jambi tetap berangkat ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran.

Berdasarkan info pemantauan kualitas udara, indeks kualitas udara di Kota Jambi berada di nomor 199 alias masuk kategori tidak sehat. Sementara itu, kualitas udara di Kabupaten Muaro Jambi mencapai 274 dan masuk kategori sangat tidak sehat.

Kabut asap tampak menutupi sejumlah ruas jalan dan gedung. Kondisi tersebut juga membikin jarak pandang masyarakat nan beraktivitas di luar ruangan menurun.

Wakil Kepala SD 66 Kota Jambi, Ilyani Ropida, mengatakan pihak sekolah telah mengimbau para siswa untuk menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah.

Selain itu, siswa diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan sebagai langkah untuk mengurangi akibat terpapar kabut asap.

“Hari ini aktivitas di sekolah kita mengadakan aktivitas Maulid Nabi, tetapi aktivitas ini bakal kita percepat mengingat kondisi kabut asap. Kami juga sudah menginstruksikan para siswa untuk menggunakan masker dan sampai hari ini belum ada surat info resmi mengenai libur sekolah di tengah kabut,” kata Ilyani.

Ilyani mengatakan, pihak sekolah juga bakal mempertimbangkan pengurangan aktivitas belajar mengajar andaikan kondisi kabut asap semakin memburuk.

Sekolah berambisi kondisi udara segera membaik sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan kondusif dan nyaman.

Para siswa juga diimbau menjaga kondisi kesehatan dengan menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar ruangan, serta memperbanyak konsumsi air putih.

Fermin Aldeguer dan Johann Zarco Bakal Comeback di MotoGP Aragon, Maverick Vinales Absen (Instagram/@maverick12official)

JAKARTA - Sejumlah pembalap MotoGP nan tidakhadir lantaran cedera bakal kembali adu sigap pada seri Aragon 2026. Namun, tak semuanya bisa balapan kembali. 

1. Maverick Vinales Absen

Fermin Aldeguer dan Johann Zarco mungkin bakal kembali berkompetensi di MotoGP akhir pekan ini di Aragon. Namun, susunan pembalap tetap belum lengkap.

Johann Zarco. (Foto: Instagram/johannzarco)

Maverick Vinales diperkirakan tidakhadir pada MotoGP Aragon 2026. Ia belum pulih sepenuhnya dari cedera nan dialami sejak setahun lalu. 

Menurut Sky Italia, Maverick Vinales bakal tetap absen, dengan pembalap pengetes KTM, Pol Espargaro, kembali menggantikan posisinya di tim Tech3.

Vinales telah terkendala oleh cedera bahu selama lebih dari setahun. Cedera itu dideranya akibat kecelakaan pada seri Sachsenring musim 2025.

2. Pemeriksaan Lebih Lanjut 

Performance Centre selama jarak musim panas mengungkap adanya "robekan mini pada otot infraspinatus" di bagian belakang tulang belikat. Hal ini membikin pembalap asal Spanyol itu memutuskan  mundur dari balapan di Silverstone.

"(Vinales-red) sedang mencoba terapi konservatif, lantaran menjalani operasi saat ini berfaedah kudu melewatkan seluruh sisa musim," menurut laporan Sky Italia.