Ilustrasi (Foto: Ist)

Konsolidasi Partai Perindo Sitaro.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menegaskan komitmen memastikan seluruh penduduk negara, termasuk penyandang disabilitas, diperhatikan oleh Negara. Setiap penduduk negara kudu mendapay pengakuan, perlindungan, dan pelayanan nan setara melalui sistem manajemen kependudukan nan semakin terintegrasi dan inklusif.

Komitmen itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus dalam sosialisasi pembelaan kewenangan pendataan penyandang disabilitas di Telkom University, Bandung, Senin (20/4/2026).

Dia menuturkan, pendataan bukan sekadar aktivitas administratif, melainkan corak nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya. Dengan info nan kuat dan akurat, kebijakan nan dihasilkan diharapkan dapat lebih tepat sasaran. Karena itu, Akhmad Wiyagus menegaskan, semua penyandang disabilitas kudu terdata oleh Negara.

“Tidak boleh ada satu pun penyandang disabilitas nan tidak terdata, dan tidak boleh ada satu pun nan tidak mendapatkan haknya,” tegasnya.

Pendataan penyandang disabilitas dilakukan melalui empat tahap utama, ialah kunjungan langsung petugas ke lokasi, perekaman data, pengisian formulir, serta pemutakhiran info bagi nan belum terdaftar. Pemerintah juga menggandeng beragam pihak, termasuk organisasi masyarakat dan perguruan tinggi, untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses ini. Salah satunya Telkom University.

Wiyagus menyampaikan apresiasi kepada Komisi Nasional Disabilitas berbareng Telkom University atas inisiatif penyusunan video pemutakhiran pendataan penyandang disabilitas. Inisiatif ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman publik serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pendataan.

DPD I Partai Golkar Maluku meminta polisi untuk mengusut tuntas dugaan penikaman terhadap Agrapinus Rumatora namalain Nus Kei di pintu keluar Bandara Karel Sadsuitubun di Desa Ibra, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku.

"Kami minta ini diusut tuntas dan sekaligus menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian penikaman nan menimpa Ketua Partai Golkar Malra," ujar Ketua DPD I Partai Golkar Maluku Umar A. Lessy dalam pernyataan tertulis di Ambon, Minggu (19/4/2026) melansir Antara.

Dia menilai, peristiwa ini merupakan kejadian serius nan tidak hanya berakibat pada korban dan family tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan situasi kondusif di daerah, khususnya Malra.

"Kami mengutuk keras tindakan kekerasan dalam corak apa pun nan terjadi terhadap Ketua DPD II Malra. Tindakan penikaman ini adalah perbuatan melawan norma dan tidak dapat ditolerir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ucap Umar.

Oleh lantaran itu, lanjut dia, Golkar mengimbau seluruh kader di Maluku, khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara untuk tetap menahan diri, tidak terprovokasi dan menjaga situasi tetap kondusif serta kondusif.

"Solidaritas kudu ditunjukkan dalam corak sikap dewasa dan bukannya tindakan nan memperkeruh keadaan," kata Umar.

Umar mengatakan, Golkar juga meminta abdi negara keamanan segera mengusut tuntas dengan menangkap pelaku, serta mengungkap motif di kembali kejadian tersebut secara transparan dan profesional.

"Mendorong semua pihak termasuk tokoh masyarakat, tokoh kepercayaan dan komponen pemuda untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat serta tidak menyebarkan info nan belum terverifikasi," terang dia.

Umar juga menginstruksikan seluruh struktur Partai Golkar di Maluku untuk tetap solid, memperkuat komunikasi internal serta menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada abdi negara penegak hukum.

"DPD I Partai Golkar Maluku juga menyatakan sikapnya untuk menegaskan komitmen partai dalam menjaga nilai-nilai demokrasi, perdamaian dan supremasi norma di Provinsi Maluku," jelas Umar.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengumpulkan 170 bupati dari wilayah lumbung pangan seluruh Indonesia pada Senin (20/4) di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan) Jakarta.

Dalam pertemuannya, Mentan mengumumkan penyaluran anggaran sekitar Rp 12 triliun untuk program hibah tanaman serta penguatan irigasi pada 2026-2027.

"Kami sasaran tahun 2026-2027, pertama adalah ada support Bapak Presiden langsung nilainya untuk tanaman itu gratis, hibah totalnya Rp 9,95 triliun dalam corak tanaman dengan olah pupuk organik diberikan secara gratis," ujar Amran.

Dia merinci, hibah sekitar Rp 9,95 triliun berupa tanaman dan support pupuk organik nan bakal diberikan langsung kepada petani. Komoditas nan menjadi sasaran meliputi tebu, kopi, kakao, menteh, pala, dan kelapa, dengan sasaran pengembangan mencapai 870 ribu hektare di seluruh Indonesia.

Selain support tanaman, Amran juga mengalokasikan Rp 3 triliun untuk program irigasi, termasuk optimasi lahan (oplah), cetak sawah baru, dan pompanisasi. Program ini ditargetkan mencakup sekitar 1,5 juta hektare lahan pertanian.

"Kemudian hari ini kami umumkan untuk irigasi ialah oplah (optimalisasi) irigasi cetak sawah. Ada 30 ribu cetak sawah tambahan kita bagi, kemudian irigasi-irigasi pompanisasi dan seterusnya 1,5 juta hektare seluruh Indonesia," ujarnya.

Selain itu, Kementan telah membuka pendaftaran support pompa air sebanyak 80 ribu unit nan diproyeksikan bisa mengairi sekitar 1 juta hektare lahan, terutama di wilayah rawan kekeringan.

"Langsung hari ini tadi mendaftar pompa untuk 80 ribu unit, kurang lebih 1 juta hektare dan nan giat datang bantuannya kita percepat," kata Amran.

Amran menekankan peran krusial pemerintah wilayah dalam mendukung program swasembada pangan. Menurutnya, bupati menjadi ujung tombak dalam meningkatkan produktivitas pertanian di daerah.

Dia juga menyampaikan capaian produksi padi nasional nan disebut terus meningkat. Per hari ini, Senin (20/4), RI sudah memproduksi padi sebanyak 4,9 juta ton, dan 3 hari ke depan diharapkan tembus 5 juta ton.

"Mereka lah berjuang (bupati), mereka terdepan untuk mengangkat produktivitas kita Alhamdulillah hari ini padi kita sudah mencapai 4,9 juta ton dan 3 hari ke depan, 4 hari ke depan mencapai 5 juta ton. Itu berita baik," lanjut Amran.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan tahap pertama IKN telah rampung dan sekarang memasuki tahap kedua. Pada fase selanjutnya, pembangunan difokuskan pada area legislatif dan yudikatif.

Hal itu disampaikan Basuki saat menerima kunjungan ketua MPR di IKN, Senin (20/4). Ia menjelaskan, pembangunan tahap awal nan berjalan pada 2020 hingga 2024 telah menghasilkan area pelaksana seperti nan saat ini terlihat.

“Jadi secara garis besar, kita sudah selesaikan tahap pertama 2020 sampai 2024 dengan hasil nan sekarang ini, pelaksana area ini. Fase kedua 2025-2030 itu adalah kelak fokusnya di yudikatif dan legislatif, termasuk nan lain-lainnya,” kata Basuki.

Basuki menambahkan, tahapan pembangunan tersebut juga berangkaian dengan sasaran menjadikan IKN sebagai ibu kota politik. Ia menyebut rencana tersebut merujuk pada patokan nan telah ditetapkan pemerintah.

“Jadi sekarang ini kelak pembangunan IKN ini sesuai dengan Perpres 79 nan tahun 2028 kudu bakal ada dijadikan ibu kota politik, Bapak,” ujarnya.

Zodiak Aries

Zodiak Taurus

Zodiak Gemini

Zodiak Cancer

Zodiak Leo

Zodiak Virgo

Zodiak Libra

Zodiak Scorpio

Zodiak Sagitarius

Zodiak Capricorn

Zodiak Aquarius

Zodiak Pisces

Fakta-Fakta Harga Gas LPG dan BBM Nonsubsidi Naik Bersamaan per April 2026 (Foto: Pertamina)

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menyerap anggaran senilai Rp 1,26 triliun untuk membangun sistem inti manajemen pajak alias Coretax System selama lima tahun terakhir, ialah sejak 2021 hingga 2025.

Total anggaran nan terserap itu berasal dari realisasi pada 2021 sebesar Rp 223,83 miliar dari pagu Rp 229,42 miliar, 2022 Rp 407,36 miliar dari pagu Rp 413,31 miliar, 2023 Rp 34,34 miliar dari pagu Rp 34,34 miliar,
2024 Rp 467,31 miliar dari pagu Rp 467,31 miliar, dan 2025 Rp 136,85 miliar dari pagu Rp 337,14 miliar.

Dalam arsip Laporan Kinerja DJP 2025, hasil dari pembangunan coretax dengan masing-masing besaran anggaran tiap tahunnya itu beragam. Misalnya, untuk periode 2021 outputnya adalah planning and design atas 20 proses upaya coretax DJP.

Lalu, pada 2022 targetnya adalah untuk development (Coretax modul build) atas 20 proses upaya Coretax DJP. Pada 2023 konsentrasi untuk pengetesan alias testing, dan dilanjutkan pada 2024 dengan tambahan output berupa migrasi data.

Adapun pada pada 2025 fokusnya adalah penerapan awal alias initial deployment, penilaian support pengguna akhir, masa agunan untuk sistem migrasi nan telah diterima DJP, transfer of knowledge, serta laporan penutupan proyek namalain project closure report.

"Penyelesaian Coretax System pada tahun 2025 merupakan prakondisi untuk penyelenggaraan Rencana Strategis (Renstra) DJP tahun 2025-2029 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025-2029, nan utamanya adalah optimasi pemanfaatan Coretax DJP dan pembangunan prasarana surrounding untuk mendukung Coretax DJP," dikutip dari Lakin DJP 2025, Senin (20/4/2026).

Ditjen Pajak dalam laporannya mengakui, pada masa awal implementasi, tetap ditemukan bugs nan berangkaian dengan sistem dan proses upaya di dalam Coretax DJP.

Selain itu pengguna juga memerlukan waktu untuk beradaptasi dalam rangka mempelajari proses upaya baru nan terdapat di dalam Coretax DJP serta langkah untuk mengoperasikan sistemnya.

Oleh karena itu, terhadap temuan hambatan tersebut Ditjen Pajak telah melakukan aktivitas dalam rangka perbaikan (fixing) bugs tersebut serta edukasi dan komunikasi kepada Wajib Pajak dalam rangka penggunaan Coretax DJP.

"Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025-2029, ke depannya bakal dilaksanakan optimasi pemanfaatan Coretax DJP dan pembangunan prasarana surrounding untuk mendukung Coretax DJP," sebagaimana tertera dalam Lakin DJP 2025.

(arj/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Jakarta -

Harga BBM non subsidi mengalami kenaikan pesat, apalagi jika dibandingkan dengan nilai BBM subsidi selisihnya sangat besar. Meski selisih nilai besar, potensi migrasi pengguna BBM non subsidi dinilai tidak bakal terjadi.

Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai migrasi pengguna BBM tidak bakal terjadi karena Pertamax nan juga merupakan BBM nonsubsidi tidak ikut naik harganya.

Menurutnya, dari semua produk BBM nonsubsidi, Pertamax mempunyai pengguna nan jauh lebih besar. Dia menduga jika Pertamax ikut naik justru migrasi pengguna BBM nonsubsidi bakal terjadi.

"Untuk Pertamax kan tidak dinaikkan saya menduga jika Pertamax dinaikkan dan Pertalite tidak dinaikkan justru itu potensi migrasi terjadi. Pertamax nan cukup besar konsumennya, maka ditahan harganya, jadi migrasi ke Pertalite nan bebani subsidi APBN tidak terjadi," ujar Fahmy ketika dihubungi detikcom, Senin (20/4/2026).

Fahmy juga menyinggung kebanyakan konsumen Pertamax adalah kelas menengah nan rentan daya belinya. Sedikit gejolak nilai pasti bakal terdampak daya belinya.

"Apalagi konsumennya kan kelas menengah nan rentan gitu ya. Kalau Pertamax naik ya dia bakal pindah ke Pertalite, ya ini sangat tepat kebijakannya. Mereka ini nan mudah migrasi, jika dia naik maka bakal berpindah," beber Fahmy.

Dari Pertamina, kenaikan nilai hanya terjadi pada BBM jenis Pertamax Turbo nan sekarang dibanderol sebesar Rp 19.400 per liter, ada juga Dexlite nan sekarang dijual Rp 23.600 per liter, kemudian Pertamina Dex nan sekarang harganya sebesar Rp 23.900 per liter.

Sementara itu, untuk nilai Pertamax tetap diperdagangkan sebesar Rp 12.300 per liter untuk pembelian di SPBU, dan Rp 12.200 per liter untuk pembelian di Pertashop. Serta untuk Pertamax Green 95 tetap seharga Rp 12.900 per liter.

Di luar itu, untuk nilai BBM subsidi seperti Pertalite juga tidak mengalami perubahan, tetap berada di Rp 10.000 per liter. Begitu juga dengan produk Biosolar subsidi tetap di Rp 6.800 per liter.

Peneliti Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak Razak ikut mengapresiasi keputusan pemerintah menahan nilai Pertamax. Baginya nilai Pertamax nan ditahan menunjukkan pemerintah merespons kenaikan nilai dengan menahan potensi migrasi pengguna BBM nan bisa terjadi.

Namun, dia menyatakan kebijakan ini juga tetap mempunyai akibat besar pada tekanan APBN. Sebab, Pertamax nan bukan BBM subsidi kudu ditahan harganya.

"Ini strategi pemerintah agar terkesan merespon kenaikan nilai BBM namun tidak berakibat luas pada migrasi BBM bersubsidi. Tentunya ini juga bakal mengurangi imbasnya ke inflasi secara luas, meskipun risikonya pada tekanan APBN menjadi lebih besar," sebut Ishak.

Di sisi lain, Pengamat Ekonomi Universitas Negeri Manado (Unima) Robert Winerungan juga mengingatkan pemerintah perlu mengantisipasi potensi migrasi konsumsi ke BBM subsidi melalui kebijakan nan lebih tegas. Salah satunya dengan membatasi penggunaan BBM subsidi bagi kendaraan tertentu.

"Perlu ada aturan, misalnya kendaraan dengan nilai di atas Rp 500 juta tidak boleh mengonsumsi BBM bersubsidi. Jangan sampai ada nan memanfaatkan kebijakan ini untuk kepentingan pribadi," ujar Robert.

(acd/acd)

Amerika Serikat (AS) menyita sebuah kapal kargo asal Iran pada Minggu (20/4). Tindakan itu memicu kemarahan Iran sembari menyatakan bakal menuntut balas.

Peristiwa tersebut terjadi jelang berakhirnya gencatan senjata AS-Iran nan kemungkinan besar tak bakal diperpanjang. Iran telah menolak ikut serta dalam negosiasi baru dengan AS.

AS sampai sekarang tetap memblokade masuk-keluarnya kapal ke pelabuhan di Iran. Aksi itu dibalas Iran dengan menutup Selat Hormuz.

Adapun berita penyitaan kapal Iran disampaikan Presiden AS Donald Trump. Dia menyebut, kapal berbendera Iran itu sedang belayar menuju pelabuhan Bandar Abbas.

“Kami sudah menyita secara penuh kapal mereka, dan kami bakal lihat apa nan ada di dalamnya,” kata Trump seperti dikutip dari Reuters.

Iran langsung memberikan penjelasan mengenai kapal nan ditahan AS. Mereka mengungkap kapal itu berlayar dari China.

“Kami peringatkan bahwa angkatan bersenjata dari Republik Islam bakal segera merespons dan membalas tindakan pembajakan bersenjata dari militer AS,” kata militer Iran.

Terpisah, instansi buletin Iran menegaskan, penolakan perundingan tenteram baru didasari tindakan AS nan mempertahankan blokade.

“Kita tidak dapat membatasi ekspor minyak Iran sembari mengharapkan keamanan cuma-cuma bagi orang lain. Pilihannya jelas: pasar minyak bebas untuk semua, alias akibat biaya nan signifikan bagi semua orang," tulis Wakil Presiden Pertama Iran Mohammadreza Aref di media sosial.

Transformasi Adminduk dan Tantangan Data Ganda