Di tengah aktivitas nan padat, banyak orang terbiasa makan dengan terburu-buru. Waktu makan sering kali dianggap sebagai jarak singkat di antara kesibukan, bukan sebagai bagian krusial dari menjaga kesehatan. Tanpa disadari, kebiasaan makan terlalu sigap menjadi perihal nan umum dilakukan sehari-hari.

Sekilas, perihal ini terlihat sepele. Namun, muncul pertanyaan nan penting: apakah makan terlalu sigap hanya soal kebiasaan, alias dapat berakibat pada kesehatan tubuh, khususnya sistem pencernaan?

Proses makan sebenarnya tidak hanya berakhir pada saat makanan masuk ke dalam tubuh. Pencernaan dimulai sejak makanan dikunyah di mulut. Ketika makanan dikunyah dengan baik, enzim dalam air liur mulai bekerja memecah makanan menjadi corak nan lebih mudah dicerna. Jika proses ini dilewati lantaran makan terlalu cepat, beban kerja sistem pencernaan di bagian selanjutnya menjadi lebih berat.

Selain itu, makan terlalu sigap juga dapat memengaruhi langkah tubuh mengenali rasa kenyang. Tubuh memerlukan waktu untuk mengirimkan sinyal bahwa asupan makanan sudah cukup. Ketika seseorang makan dengan cepat, sinyal ini belum sempat muncul, sehingga condong makan lebih banyak dari nan dibutuhkan.

Akibatnya, kebiasaan ini dapat berkontribusi pada asupan kalori nan berlebihan. Dalam jangka panjang, perihal ini dapat memengaruhi berat badan dan keseimbangan daya dalam tubuh.

Dari sisi pencernaan, makan terlalu sigap juga dapat menimbulkan rasa tidak nyaman. Beberapa orang mungkin mengalami perut kembung, begah, alias rasa penuh nan berlebihan setelah makan. Hal ini terjadi lantaran makanan masuk dalam jumlah banyak dalam waktu singkat, sehingga sistem pencernaan kudu bekerja lebih keras.

Selain aspek fisik, kebiasaan makan sigap juga sering berangkaian dengan kondisi mental. Makan sembari bekerja, menatap layar, alias dalam keadaan terburu-buru membikin seseorang kurang menyadari proses makan itu sendiri. Hal ini dapat mengurangi kesadaran terhadap jumlah makanan nan dikonsumsi.

Dalam jangka panjang, kebiasaan ini dapat memengaruhi hubungan seseorang dengan makanan. Makan tidak lagi menjadi proses nan dinikmati, tetapi sekadar aktivitas nan kudu diselesaikan.

Untuk mengurangi akibat tersebut, krusial untuk mulai memperhatikan langkah makan. Mengunyah makanan dengan baik, makan dengan tempo nan lebih tenang, serta memberi waktu bagi tubuh untuk merespons asupan makanan dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan.

Mengatur waktu makan juga menjadi perihal nan penting. Memberi ruang unik untuk makan tanpa distraksi dapat membantu meningkatkan kesadaran terhadap apa dan seberapa banyak nan dikonsumsi.

Pada akhirnya, kesehatan tidak hanya ditentukan oleh apa nan dimakan, tetapi juga gimana langkah makan. Kebiasaan sederhana seperti memperlambat waktu makan dapat memberikan akibat nan signifikan bagi sistem pencernaan dan keseimbangan tubuh secara keseluruhan.

Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah memastikan proses keberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 1447 H/2026 M melangkah semakin tertata dan efisien melalui penerapan Makkah Route.

Sejak dimulainya operasional haji pada 22 April 2026, jemaah haji Indonesia mulai diberangkatkan melalui sejumlah embarkasi nan telah menerapkan jasa Makkah Route, ialah Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Jakarta), Bandara Adi Soemarmo (Solo), Bandara Juanda (Surabaya), dan Bandara Sultan Hasanuddin (Makassar), menuju Bandara Pangeran Mohammad bin Abdulaziz, Madinah.

Keberangkatan ini menjadi bagian dari skema jasa terpadu nan memungkinkan seluruh proses keimigrasian dan manajemen haji diselesaikan sejak di tanah air.

Setibanya di Madinah, jemaah langsung diarahkan menuju akomodasi tanpa kudu melalui proses imigrasi ulang. Hal ini menjadi salah satu kelebihan utama dari inisiatif tersebut, nan dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi jemaah sejak keberangkatan hingga tiba di Tanah Suci.

Makkah Route mencakup beragam layanan, mulai dari perekaman biometrik, publikasi visa haji secara elektronik, pemeriksaan kesehatan, hingga proses keimigrasian nan dilakukan di airport keberangkatan. Selain itu, bagasi jemaah telah ditata dan dikirim langsung ke tempat menginap di Arab Saudi sesuai dengan pengaturan transportasi dan akomodasi.

Menteri Haji dan Umrah RI, Moch. Irfan Yusuf, menyampaikan apresiasinya terhadap penerapan jasa ini.

“Kami mengapresiasi tinggi penerapan jasa Makkah Route nan semakin memudahkan jemaah haji Indonesia. Proses nan terintegrasi sejak dari tanah air ini tidak hanya mempercepat layanan, tetapi juga memberikan kenyamanan dan kepastian bagi jemaah setibanya di Tanah Suci. Ini adalah bentuk nyata komitmen berbareng dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji,” ujar Menhaj di Jakarta (23/4).

Gus Irfan menambahkan bahwa penemuan jasa seperti Makkah Route menjadi bagian krusial dari transformasi ekosistem haji Indonesia.

“Kami mau memastikan setiap jemaah mendapatkan pengalaman ibadah nan lebih baik, lebih tertib, dan lebih manusiawi. Dengan sistem nan terintegrasi seperti ini, jemaah tidak lagi dibebani proses berulang setibanya di Arab Saudi, sehingga mereka bisa lebih konsentrasi menjalankan ibadah,” tambahnya.

Program ini merupakan hasil kerjasama lintas kementerian dan lembaga di Arab Saudi, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Haji dan Umrah, serta sejumlah otoritas mengenai lainnya. Sejak diluncurkan pada 2017, program ini telah melayani lebih dari 1,25 juta jemaah haji dari beragam negara.

Gus Irfan menilai kehadiran Makkah Route menjadi bagian krusial dalam transformasi jasa haji Indonesia, nan tidak hanya berfokus pada kelancaran operasional, tetapi juga pada peningkatan kenyamanan, keamanan, dan kualitas pelayanan bagi seluruh jemaah.

Dengan sistem nan semakin terintegrasi, diharapkan proses penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat melangkah lebih lancar serta memberikan pengalaman ibadah nan lebih intens bagi jemaah Indonesia.

Catatan Redaksi: Bunuh diri bukan jalan keluar persoalan kehidupan, segera cari pertolongan alias klik www.healing119.id.

Seorang laki-laki tewas setelah melompat dari Jembatan Cangar nan terletak di tengah rimba area Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo di kaki Gunung Arjuno. Sebelum ditemukan tewas, penduduk nan melintas di letak sempat menyapa laki-laki tersebut dan videonya beredar luas.

Dalam video tersebut, tampak dua wanita pengendara motor menegur laki-laki nan mengenakan jaket warna putih nan tengah berdiri di pembatas jembatan.

"Mas ngapain," kata wanita dalam video tersebut.

Kapolsek Bumiaji AKP Anton Hendri Subagijo membenarkan peristiwa itu. Ia mengatakan, kejadian tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 10.00 WIB.

"Polsek tadi mendapatkan info itu sekitar pukul 10.00 WIB," kata Anton saat dikonfirmasi.

Dari hasil penyelidikan diketahui korban merupakan seorang laki-laki asal Candipuro, Kabupaten Lumajang, berinisial DPW (24).

Polisi juga menemukan motor dan sandal nan diduga milik laki-laki tersebut di atas jembatan.

"Polsek Bumiaji telah menuju ke Jembatan Cangar. Korban dievakuasi ke RS Hasta Brata Batu. Untuk motif tetap dalam penyelidikan," tuturnya.

Foto udara memperlihatkan hamparan ladang bunga tulip nan bermekaran di Lisse, Belanda, Rabu (22/4/2026). Barisan kembang nan tersusun rapi membentuk pola warna-warni mencolok, menciptakan pemandangan unik musim semi nan memanjakan mata dari ketinggian.

Wilayah ini dikenal sebagai salah satu pusat produksi tulip terbesar di Belanda nan menampilkan jutaan kembang dari beragam jenis dan warna. Selain taman tersebut, ladang-ladang tulip di sekitarnya juga menjadi ikon nan menarik visitor dari beragam negara.

Musim mekarnya kembang berjalan dari akhir Maret hingga pertengahan Mei, dengan puncak keelokan biasanya terjadi pada pertengahan April. Pada periode ini, lanskap Lisse berubah menjadi lautan warna nan menegaskan reputasinya sebagai destinasi utama wisata kembang di Eropa.

Mengamini perihal tersebut, CEO R17 Group, Hengky Witarsa banyaknya terjadi attack alias serangan dari bumi maya adalah perihal nan tidak sepele. Karenanya, kerjasama antar stake holder menjadi perihal utama dalam membangun ketahanan digital nasional.

“Ketahanan digital hanya dapat diwujudkan melalui kerjasama nyata antara regulator dan industri. Kami mendorong pendekatan secure-by-design agar penemuan upaya dapat melangkah seiring dengan perlindungan data,” pesan Hengky.

Menambahkan perihal itu, Perwakilan dari Cyble, Rangga F, selaku Country Manager, menyampaikan bahwa meningkatnya jejak digital memperbesar akibat terhadap aset data, terutama dengan maraknya aktivitas di forum dan marketplace dark web. Karena itu, teknologi pemantauan dark web dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan visibilitas dan kecepatan penemuan ancaman.

Di sisi lain, General Manager Virtus Technology Indonesia, Wisnu Nursahid, CISSP, menekankan bahwa cyber resilience sekarang menjadi kebutuhan utama organisasi.

“Pendekatan keamanan berbasis AI bisa meningkatkan kecermatan deteksi, mempercepat respons, serta memperkuat perlindungan tanpa menghalang operation bisnis,” dia menandasi.

Sebagai informasi, ke depan, penguatan ketahanan digital Indonesia memerlukan langkah strategis nan berkelanjutan, mulai dari percepatan pembentukan badan pengawas data, penguatan koordinasi lintas lembaga, hingga investasi dalam pengembangan talenta dan teknologi.

Diketahui, melalui R17 Podcast Show, R17 Group berkomitmen untuk terus mendorong kerjasama nyata nan tidak hanya bisa menjawab tantangan saat ini, tetapi juga membangun fondasi kuat bagi keamanan info dan kedaulatan digital Indonesia di masa depan.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menggandeng Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani guna bekerjasama mencegah terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) berbasis sains.

Raja menjelaskan, kerjasama dilakukan mencakup integrasi info dan info meteorologi, klimatologi, dan kehutanan, penguatan kapabilitas sumber daya manusia, hingga penyelenggaraan modifikasi cuaca serta kajian akibat berbasis sains.

Menurut Raja, tahun ini menjadi tahun latihan guna mengantisipasi meningkatnya nomor karhutla. Pasalnya, berasas info nan diberikan BMKG, El Nino 2026 berpotensi muncul lebih sigap pada semester kedua tahun ini (Juni-Juli), dengan intensitas lemah hingga moderat nan menyebabkan musim tandus diprediksi datang lebih awal dan lebih kering.

“Saya sering sampaikan ini adalah tahun kita latihan tahun kita belajar untuk mengantisipasi apa nan bakal kita hadapi. Untuk tahun ini sudah disampaikan bahwa tandus bakal datang lebih sigap dari tahun lalu, dan bakal berhujung lebih lambat," kata Raja, Kamis (23/6/2026).

Karena itu, lanjut Raja, El Nino lemah sampai moderat nan bakal terjadi memungkinkan timbulnya karhutla lebih besar dibandingkan tahun lalu. Namun demikian, Raja meyakini, Indonesia merupakan bangsa pembelajar, maka apa nan pernah terjadi diharapkan tidak terulang.

"Dari sekitar 2,6 juta hektare pada 2015, luas karhutla turun menjadi 1,6 juta hektare pada 2019, 1,1 juta hektare pada 2023, hingga sekitar 350 ribu hektare pada tahun lalu," ungkap Raja.

Liputan6.com, Jakarta - Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim, Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook, melanjutkan persidangannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Pada sidang tersebut, pihak Nadiem menghadirkan mahir pendidikan serta sejumlah tenaga pendidik dari beragam dari wilayah untuk mematahkan narasi dakwaan mengenai inefisiensi dan kerugian negara.

Menurut Nadiem, kesaksian para pembimbing adalah bukti nyata bahwa digitalisasi pendidikan telah menyentuh akar rumput, sekaligus membantah tudingan bahwa kebijakan tersebut merugikan negara.

"Sidang nan paling emosional buat saya. Karena tujuh pembimbing dari Aceh sampai Papua, semuanya terbang kesini untuk memberikan kesaksian mengenai gimana Chromebook mengubah pola belajar-mengajar di dalam ruang kelas mereka masing-masing,” kata Nadiem seperti dikutip Kamis (23/4/2026).

Dia mengungkap, kesaksian guru-guru di persidangan memberikan bukti bahwa laptop Chromebook sangat berfaedah bagi proses belajar dan mengajar. Terlebih lagi rupanya laptop tersebut bisa digunakan secara offline.

Seperti kesaksian Denny Adelyta Tofani Novitasari, Guru di Kota Sorong, Papua Barat Daya mengatakan. Biasanya dia membujuk siswa untuk melakukan praktek Kimia secara virtual dan itu bisa dilakukan menggunakan Chromebook lantaran kami punya nan sudah touchscreen jadi itu lebih memudahkan anak-anak untuk memahami pembelajaran.

“Chromebook ini tetap berfaedah dengan baik apalagi setelah digunakan sekitar lima tahun. Perangkat ini dapat langsung menyala tanpa perlu menekan tombol power (mendemonstrasikan perangkat), serta tidak selalu memerlukan hubungan internet lantaran tetap bisa digunakan secara offline untuk mengakses Google Docs, Sheets, Slides, hingga Google Drive," kata Denny.

Senada, Arby William Mamangsa, Kepala Sekolah di Kota Sorong, Papua Barat Daya menyebut seluruh kebutuhan pembelajaran sudah terintegrasi dalam sistem, termasuk dataguru dan siswa nan otomatis tersinkronisasi ke akun masing-masing.

"Ini memudahkan akses, termasuk untuk input alias upload nilai,” ungkap Arby.

Berikutnya,Muhamad Firman, Mantan Guru di Kecamatan Belimbing, nan sekarang menjabat sebagai Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Malawi, Kalimantan Barat, juga mengaku bisa menjalankan laptop berbasis Chromebook di wilayah 3T dengan hubungan internet terbatas.

“Saya mencoba memanfaatkan Chromebook ini di wilayah 3T nan memang waktu itu kondisinya ada sinyal tapi sangat terbatas. Listriknya menggunakan tenaga surya. Jadi waktu itu saya menggunakan Chromebook ini untuk mengajar Matematika terutama di Google Slide untuk presentasi dan juga Google Spreadsheet untuk membikin grafik-grafik tabel pada pelajaran Matematika. Saya menggunakan itu secara offline," akui dia.

Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PRT) menandai pergeseran krusial dalam politik norma Indonesia, dari pembiaran terhadap sektor domestik menuju pengakuan umum atas relasi kerja nan selama ini diselubungi retorika “kekeluargaan”. Pengakuan normatif ini belum tentu identik dengan perlindungan efektif. Justru di titik inilah, UU PRT kudu diuji baik dari sisi kreasi normatif maupun kesiapan institusional negara.

Selama puluhan tahun, pekerja rumah tangga (PRT) hidup dalam legal vacuum. Mereka bekerja dalam relasi subordinasi nan nyata—ada perintah, ada pekerjaan, ada upah—namun tidak diakui secara definitif dalam rezim Undang-Undang Ketenagakerjaan. Akibatnya, standar minimum seperti jam kerja, bayaran layak, cuti, hingga agunan sosial menjadi sangat berjuntai pada “itikad baik” pemberi kerja. Dalam perspektif hukum, kondisi ini merupakan corak structural injustice nan dilembagakan melalui absennya regulasi.

Di sinilah UU PRT bekerja sebagai instrumen korektif. Ia tidak sekadar menambah norma baru, tetapi melakukan redefinisi terhadap apa nan disebut sebagai “pekerja” dalam sistem norma nasional. Ini penting, lantaran norma selama ini bias terhadap sektor formal, sementara kerja-kerja domestik nan kebanyakan dilakukan oleh perempuan—dipinggirkan. Dengan demikian, UU PRT juga mempunyai dimensi gender justice nan kuat.

Jika dibaca melalui kerangka teori keadilan sebagai fairness dari John Rawls, negara bertanggung jawab mengatur struktur sosial sedemikian rupa agar menguntungkan golongan paling rentan. PRT jelas termasuk dalam kategori ini. Namun, Rawls juga menekankan pentingnya fair equality of opportunity. Pertanyaannya: apakah UU PRT hanya memberikan perlindungan minimal, alias juga membuka akses PRT terhadap mobilitas sosial, pendidikan, dan peningkatan kapasitas? Tanpa dimensi ini, keadilan nan dihasilkan berisiko berkarakter dangkal.

Lebih tajam lagi, kajian dapat diperluas dengan pendekatan legal pluralism. Relasi kerja PRT tidak hanya diatur oleh norma negara, tetapi juga oleh norma sosial, adat, dan relasi kuasa dalam rumah tangga. Dalam banyak kasus, pelanggaran terhadap PRT seperti kekerasan, penahanan upah, alias pembatasan kebebasan tidak dilaporkan lantaran dianggap “aib keluarga”. Ini menunjukkan bahwa efektivitas UU PRT bakal sangat berjuntai pada kemampuannya menembus ruang privat nan selama ini relatif kebal dari intervensi hukum.

Di sisi lain, dari perspektif teori norma kritis (critical legal studies), UU PRT dapat dilihat sebagai upaya negara merespons tekanan sosial tanpa secara radikal mengubah struktur relasi kuasa. Ada akibat bahwa izin ini justru menjadi legitimizing tool—memberikan kesan perlindungan, tetapi tetap membiarkan ketimpangan struktural berlangsung. Misalnya, jika standar bayaran alias jam kerja ditetapkan terlalu elastis demi “akomodasi budaya”, maka norma justru mengabadikan pemanfaatan dalam corak nan lebih halus.

Undang-Undang PRT, Negara, dan Implementasi

Secara konstitusional, UU PRT semestinya menjadi manifestasi konkret dari Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 nan menjamin kewenangan atas pekerjaan dan penghidupan nan layak. Namun, agunan konstitusi ini hanya bakal berarti jika ditopang oleh sistem penegakan nan efektif. Tanpa itu, kita hanya mengulang problem klasik: normative inflation, enforcement deficit.

Dalam pandangan saya, pengesahan UU PRT memang patut diapresiasi sebagai langkah progresif negara, tetapi apresiasi tersebut tidak boleh berubah menjadi euforia nan meninabobokan. Justru sebaliknya, UU ini kudu ditempatkan sebagai perangkat uji terhadap keberpihakan negara nan sesungguhnya. Negara tidak cukup hanya datang dalam corak regulasi, tetapi kudu memastikan bahwa relasi kuasa nan timpang antara pemberi kerja dan PRT betul-betul direkonstruksi.

Saya memandang bahwa persoalan utama bukan semata ketiadaan hukum, melainkan kegagalan negara selama ini dalam menembus ruang domestik sebagai locus pelanggaran. Oleh lantaran itu, UU PRT kudu berani melampaui pendekatan formalistik. Negara kudu mengambil posisi aktif apalagi intervensif ketika hak-hak dasar PRT dilanggar, meskipun itu terjadi di ruang privat. Jika tidak, maka kita hanya memindahkan ketidakadilan dari ruang gelap menuju ruang nan “diatur”, tetapi tetap tidak adil.

Lebih jauh, saya berpandangan bahwa keberhasilan UU PRT bakal sangat ditentukan oleh keberanian politik (political will) pemerintah dan konsistensi penegakan hukum. Tanpa itu, UU ini berisiko menjadi simbol moral semata baik di atas kertas, tetapi lemah dalam praktik. Dalam konteks ini, norma kudu dipahami bukan hanya sebagai norma, tetapi sebagai instrumen transformasi sosial nan bisa mengoreksi ketimpangan struktural nan telah lama dibiarkan.

Masalah penerapan menjadi titik paling krusial. Pertama, pengawasan. Berbeda dengan sektor formal, ruang kerja PRT berada di ranah domestik nan susah dijangkau oleh pengawas ketenagakerjaan. Negara perlu merancang model pengawasan nan adaptif misalnya melalui sistem registrasi, pelibatan pemerintah daerah, hingga sistem komunitas.

Kedua, akses keadilan. Banyak PRT tidak mempunyai kapabilitas alias keberanian untuk melapor. Oleh lantaran itu, UU PRT kudu diikuti dengan penyediaan support hukum, sistem pengaduan nan sederhana, dan perlindungan saksi. Tanpa ini, norma norma hanya bakal menjadi teks tanpa subjek.

Ketiga, pengharmonisan regulasi. UU PRT tidak boleh berdiri sendiri. Ia kudu terintegrasi dengan sistem agunan sosial, norma pidana (terkait kekerasan), serta kebijakan perlindungan wanita dan anak. Tanpa integrasi, bakal muncul fragmentasi norma nan justru melemahkan perlindungan.

Keempat, perubahan paradigma. Hukum tidak bekerja dalam ruang hampa. Selama masyarakat tetap memandang PRT sebagai “pembantu” alih-alih pekerja, maka pelanggaran bakal terus dinormalisasi. Di sinilah pentingnya pendekatan kultural melalui edukasi publik.

Dalam konteks global, pengesahan UU PRT juga dapat dibaca sebagai langkah menuju standar internasional, seperti prinsip-prinsip dalam ILO Convention No. 189. Namun, mengambil norma internasional tanpa internalisasi nan serius hanya bakal menghasilkan compliance on paper.

Pada akhirnya, UU PRT adalah ujian bagi negara norma Indonesia. Apakah norma betul-betul digunakan sebagai perangkat emansipasi, alias sekadar simbol legitimasi? Apakah negara berani masuk ke ruang privat untuk melindungi nan lemah, alias tetap tunduk pada kompromi budaya nan mempertahankan ketimpangan?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini bakal menentukan apakah UU PRT menjadi tonggak keadilan sosial alias hanya catatan panjang dalam daftar izin nan kandas diimplementasikan.

Ustadz Khalid Basalamah/Okezone

Hendarsam juga menegaskan, terus memperkuat sinergi dengan abdi negara penegak norma dalam negeri maupun mitra internasional lantaran penanganan keimigrasian saat ini menuntut kerjasama lintas negara nan solid.

Dia menambahkan, tindakan ini merupakan bagian dari penyelenggaraan tugas dan kegunaan keimigrasian, khususnya dalam bagian pengawasan dan penindakan, serta bentuk nyata untuk rakyat, dengan komitmen Indonesia dalam mendukung kerja sama internasional di bagian penegakan norma dan keamanan negara.

"Kami bakal terus meningkatkan pengawasan dan penindakan keimigrasian secara ahli dan akuntabel, serta memperkuat kerja sama internasional guna menjaga kedaulatan dan keamanan negara," pungkas Hendarsam.

Sementara itu, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Yuldi Yusman menambahkan, penanganan kasus ini telah dilakukan sejak awal kehadiran buronan kasus pembunuhan di South California, Amerika Serikat.

Dia menyebut, AJP tiba di Indonesia pada 17 Januari 2026, petugas Imigrasi Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali lampau menahannya dan menyerahkan ke Ditjen Imigrasi pada 19 Januari 2026 dan baru dilaksanakan pendeportasian pada 23 April 2026.

"AJP diserahkan ke Ditjen Imigrasi untuk dilakukan pemeriksaan secara ketat dan ditempatkan di ruang detensi guna pemeriksaan lebih lanjut," ucap Yuldi.

"Selama proses pemeriksaan, Ditjen Imigrasi melakukan koordinasi intensif dengan perwakilan pemerintah Amerika Serikat guna memastikan kesiapan teknis dan administratif proses pemulangan," jelas dia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Ustaz Khalid Basalamah (KB) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Dalam pemeriksaan tersebut, Khalid menjelaskan soal pengembalian duit sebesar Rp 8,4 miliar nan mengenai dengan sengkarut pembagian kuota haji tersebut.

Khalid keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis (23/4) sekitar pukul 18.54 WIB. Ia menjelaskan bahwa kapasitasnya diperiksa adalah sebagai ketua asosiasi haji sekaligus ketua biro travel nan menjadi korban dalam kasus ini.

Khalid membeberkan bahwa duit miliaran rupiah tersebut awalnya berasal dari PT Muhibbah, pihak nan menawarkan keberangkatan haji kepada biro travel miliknya. Namun, saat itu dia mengaku tidak mengetahui secara rinci sumber alias peruntukan duit tersebut.

"Jadi, PT Muhibbah mengembalikan biaya kepada kami, kami pun tidak tahu duit apa. Jumlahnya sekitar Rp 8,4 M, kan gitu," ujar Khalid kepada awak media.

Persoalan muncul ketika KPK mengendus adanya aliran biaya dari visa nan bermasalah. Khalid menegaskan bahwa dirinya kooperatif dan langsung mengembalikan duit tersebut begitu diminta oleh penyidik.

"Pada saat kita dikembalikan, kami enggak disampaikan itu duit apa. Uangnya dikasih saja. Nah, waktu dipanggil sama KPK, KPK mengatakan, 'Ustaz, ada duit dari visa itu'. Saya bilang, 'iya ada'. Ustaz, kudu kembalikan," tuturnya.

"Baik kita kembalikan. Jadi, duit itu bukan kami simpan. Uang itu dikasih oleh Muhibbah, terus kami enggak tahu duit apa, KPK minta, kami kembalikan pada saat diminta. Sebatas itu. Jadi, sekali lagi ini adalah kasusnya kami korban," tambah Khalid.

Dalam keterangannya, Khalid membantah adanya penerimaan terlarangan maupun hubungan dengan pihak Kementerian Agama (Kemenag). Ia menyebut namanya hanya tercantum sebagai jemaah di PT Muhibbah.

"Di sini ada nama-nama nan saya tidak pernah interaksi, seperti Mantan Menteri Agama, staf khususnya itu saya tidak tahu," ungkapnya.

Adapun, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut pengembalian duit dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tidak hanya berasal dari Khalid Basalamah. Ia mengatakan, terdapat sejumlah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) lain nan juga telah mengembalikan biaya ke KPK.

“Dalam investigasi perkara dugaan tindak pidana korupsi mengenai kuota haji ini, KPK tidak hanya menerima pengembalian duit Sdr. KB saja, namun juga terdapat pengembalian dari PIHK-PIHK lainnya,” kata Budi.

Meski begitu, Budi mengungkapkan tetap ada sejumlah PIHK nan belum melakukan pengembalian. Karena itu, KPK mengimbau pihak-pihak tersebut untuk bersikap kooperatif mengikuti langkah saksi lain nan telah lebih dulu memberikan keterangan dan mengembalikan uang.

“Untuk itu, dalam kesempatan ini, KPK sekaligus mengimbau kepada asosiasi alias PIHK lain agar mengikuti para saksi nan sudah kooperatif memberikan keterangan serta mengembalikan duit hasil dari pengisian kuota haji ini,” ujarnya.

Dalam pemeriksaan nan berjalan hari ini, para saksi didalami mengenai pengembalian duit oleh PIHK kepada KPK sebelumnya. Selain itu, interogator juga menelusuri pembahasan mengenai kuota tambahan haji pada 2023 hingga 2024.

“Oleh lantaran itu, Penyidik tentunya tetap bakal menjadwalkan pemeriksaan kepada asosiasi ataupun PIHK lain nan belum dilakukan pemeriksaan ataupun melakukan pengembalian,” ucap Budi.

KPK sebelumnya juga pernah memeriksa Khalid pada Selasa (9/9/2025) dalam perkara nan sama. Saat itu, dia dimintai keterangan sebagai saksi mengenai kapasitasnya sebagai pemilik travel ibadah haji.

Dalam perkembangan perkara, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkap adanya dugaan setoran duit untuk percepatan keberangkatan haji.

“Diberikanlah duit percepatan, jika tidak salah itu USD 2.400 per kuota,” kata Asep dalam bertemu pers sebelumnya.

Asep menjelaskan, duit tersebut diberikan agar jemaah bisa berangkat haji pada tahun nan sama. Khalid disebut berangkat berbareng sekitar 120 jemaahnya.

Usai pemeriksaan sebelumnya, Khalid mengaku dirinya justru menjadi korban dalam kasus ini. Ia menyebut peristiwa bermulai saat hendak memberangkatkan 122 jemaah menggunakan skema haji furoda.

Namun, menurut dia, pemilik PT Muhibbah Mulia Wisata, Ibnu Mas’ud, menawarkan penggunaan kuota haji unik tambahan.

“Jadi posisi kami ini korban dari PT Muhibbah, nan dimiliki oleh Ibnu Mas’ud,” ujar Khalid.

Dalam kasus korupsi kuota haji ini, KPK telah menetapkan empat orang tersangka utama, yakni:

• Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) - Eks Menteri Agama.

• Ishfah Abidal Azis namalain Gus Alex (IAA) - Eks Stafsus Menag.

• Ismail Adham (ISM) - Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour).

• Asrul Azis Taba (ASR) - Ketum Asosiasi Kesthuri.

Para tersangka diduga mengatur kuota haji dengan hadiah fee dari pihak PIHK. Biaya tersebut kemudian dibebankan kepada calon jemaah melalui paket haji khusus.

Berdasarkan kalkulasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), total kerugian negara dalam kasus ini mencapai nomor nan fantastis, ialah Rp 622 miliar.

BNI rehabilitasi 50 hektare Mangrove di Banyuwangi. (Foto: dok BNI)

Kejaksaan Agung kembali menetapkan tiga tersangka baru mengenai dugaan korupsi pengelolaan tambang batu bara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman, menyebut ketiganya terbukti terlibat dalam aktivitas tambang terlarangan nan dilakukan beneficial owner PT AKT, Samin Tan.

“Pada hari ini, Kamis tanggal 23 April 2026, tim interogator pada Jampidsus melakukan pengembangan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan pengelolaan pertambangan PT AKT di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Untuk itu, kami menetapkan tersangka sebanyak tiga orang pada hari ini, tiga orang,” ujar Syarif dalam konvensi pers di Gedung Bundar Jampidsus, Kejagung, Jakarta, Kamis (23/4).

Syarif menyebutkan, ketiga tersangka ialah HS, selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Rangga Ilung, Kalimantan Tengah. Kemudian BJW selaku Direktur PT AKT dan HZM selaku General Manager PT OOWL.

HS diduga memberikan persetujuan berlayar terhadap kapal nan mengangkut batu bara dari PT AKT menggunakan arsip tidak sah.

“Pada intinya, tersangka HS selaku Kepala KSOP Rangga Ilung memberikan surat persetujuan berlayar kepada PT MCM dan perusahaan lainnya. Padahal tersangka HS mengetahui bahwa arsip lampau lintas kapal nan memuat batu bara tersebut adalah milik AKT nan dijual menggunakan arsip nan tidak benar,” jelas Syarif.

Selain itu, HS juga diduga menerima aliran biaya terlarangan dari perusahaan nan terafiliasi dengan tersangka sebelumnya.

“Oleh lantaran itu, tersangka tersebut juga menerima duit bulanan secara tidak sah dari perusahaan nan terafiliasi dari tersangka ST nan merupakan BO dari PT AKT,” lanjutnya.

Tersangka kedua ialah BJW, diduga berbareng Samin Tan tetap menjalankan aktivitas tambang meski izin telah dicabut sejak 2017.

“Bahwa tersangka tersebut menjabat selaku Direktur PT AKT bersama-sama dengan tersangka ST menggunakan arsip beberapa perusahaan lain tanpa mempunyai izin secara melawan norma melakukan penambangan batu bara dan melakukan ekspor,” ujar Syarif.

Adapun tersangka ketiga, ialah HZM, General Manager PT OOWL Indonesia nan bergerak di bagian kelautan dan kargo. Ia diduga memanipulasi arsip hasil uji laboratorium batu bara.

“Yang mana dengan demikian meloloskan hasil tambang dari PT AKT tersebut nan telah diterminasi dengan langkah membikin laporan hasil verifikasi nan tidak sesuai dengan sebenarnya dan mencantumkan asal-usul peralatan dengan nama perusahaan lain,” kata Syarif.

Khusus untuk tersangka HZM, interogator melakukan penjemputan paksa lantaran dinilai tidak kooperatif.

“Pada hari ini, kami melakukan pemanggilan secara paksa terhadap saksi nan kemudian kami tetapkan tersangka ialah tersangka HZM, lantaran nan berkepentingan tidak kooperatif dan sudah dua kali tidak memenuhi panggilan dari Kejaksaan,” tegasnya.

Terkait aliran biaya nan diterima HS, Kejagung belum mengungkapkan detailnya secara rinci.

“Untuk jumlah uangnya sedang kami rekap, tapi bervariasi. Itu dari sejak tahun 2022 sampai dengan 2024. Bervariasi ya,” ujarnya.

Syarif juga menyebut perusahaan-perusahaan nan terlibat sebagian besar terafiliasi dengan Samin Tan.

“Karena nyaris semuanya itu adalah perusahaan milik nan terafiliasi dengan tersangka ST,” katanya.

Sementara itu, mengenai nilai kerugian negara dan total penjualan batu bara, hingga saat ini Kejagung tetap melakukan penghitungan.

“Jumlahnya sedang kita hitung. Itu kelak berasosiasi dengan berapa kerugian finansial negaranya. Nanti bakal kita sampaikan. On progress,” ucap Syarif.

Syarif mengatakan, hingga saat ini investigasi tetap terus berjalan. Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain.

“Untuk sementara ini kami baru menetapkan nan dari KSOP. Tapi tidak menutup kemungkinan andaikan ada penyelenggara nan lainnya nan cukup bukti, tentu bakal kita proses,” kata Syarif.

Akibat perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 603 alias 604 juncto Pasal 20 huruf a alias c KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor.

“Dan para tersangka tersebut saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas I Cipinang,” ungkap Syarif.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara utama nan menjerat Samin Tan sebagai beneficial owner PT AKT. Sebelumnya, Kejagung mengungkap bahwa perusahaan tersebut tetap melakukan aktivitas penambangan dan penjualan batu bara secara terlarangan meski izin telah dicabut sejak 2017 hingga 2025.

Dalam praktiknya, aktivitas tersebut diduga melibatkan kerja sama dengan penyelenggara negara serta penggunaan arsip perizinan nan tidak sah, sehingga menyebabkan kerugian finansial negara.

"Kami telah menetapkan satu orang tersangka, ialah Saudara ST dalam perkara tersebut," kata Syarief Sulaeman, Sabtu (28/3).

Jakarta -

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) namalain BTN mengumumkan perubahan pada jejeran pengurus perseroan. Perubahan ini masuk dalam hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Menara BTN, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Berdasarkan hasil RUPST, pemegang saham BTN menyetujui pengangkatan Endra Gunawan sebagai Wakil Komisaris Utama perseroan. Adapun saat ini, Endra Gunawan juga menjabat sebagai Deputi Bidang Peningkatan Nilai BUMN di Badan Pengaturan (BP) BUMN.

Kemudian para pemegang saham juga menyetujui berakhirnya masa kedudukan Dwi Ary Purnomo dari bangku Wakil Komisaris Utama BTN sebelumnya. Adapun Dwi Ary Purnomo saat ini efektif menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja sejak 25 Februari 2026.

Selain itu, RUPST juga menyetujui pengangkatan kembali Nofry Rony Poetra dan Eko Waluyo sebagai personil Direksi perseroan. Perubahan susunan pengurus ini disebut pengurus untuk memperkuat pertumbuhan upaya BTN ke depan.

"BTN optimistis susunan pengurus nan baru bakal semakin memperkuat kepemimpinan Perseroan dalam mendorong pertumbuhan upaya nan berkepanjangan serta peningkatan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan," ujar Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/4/2026).

Selain itu, para pemegang saham BTN juga menyetujui dividend payout ratio sebesar 0% untuk mendukung ekspansi angsuran nan melampaui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahan (RKAP). Dengan begitu, untung bersih perseroan digunakan untuk memperkuat permodalan di tahun 2026.

Langkah ini diambil untuk pengambilalihan portofolio kredit, mencakup angsuran produktif maupun konsumtif dengan nilai transaksi nan melampaui 20% dari ekuitas BTN. Nixon menjelaskan, BTN sebelumnya telah mempertimbangkan beragam opsi pendanaan.

"Jadi akhirnya disepakati, kita tidak membayarkan dividen alias dividend payout-nya 0% di tahun ini, lantaran memang modalnya dibutuhkan untuk pembelian portofolio tadi. Dengan begitu kita tidak perlu lagi menerbitkan surat utang," jelasnya.

Berikut susunan pengurus BTN berasas hasil RUPST, Kamis (23/4/2026):

Susunan Direksi

Direktur Utama: Nixon L.P. Napitupulu
Wakil Direktur Utama: Oni Febriarto Rahardjo
Direktur Finance & Strategy: Nofry Rony Poetra
Direktur Consumer Banking: Hirwandi Gafar
Direktur Risk Management: Setiyo Wibowo
Direktur Operations: I Nyoman Sugiri Yasa
Direktur Network & Retail Funding: Rully Setiawan
Direktur Commercial Banking: Hermita
Direktur Human Capital & Compliance: Eko Waluyo
Direktur Information Technology: Tan Jacky Chen
Direktur Treasury & International Banking: Venda Yuniarti
Direktur Corporate Banking: Helmy Afrisa Nugroho

Susunan Komisaris

Komisaris Utama: Suryo Utomo
Wakil Komisaris Utama: Endra Gunawan
Komisaris: Fahri Hamzah
Komisaris: Didyk Choiroel
Komisaris Independen: Ida Nuryanti
Komisaris Independen: Pietra Machreza Paloh
Komisaris Independen: Panangian Simanungkalit

(ahi/hns)