Gaet Investasi Jangka Panjang, RI Butuh Perdagangan yang Transparan

1 jam yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Kesuksesan perdagangan dunia ditentukan oleh keseimbangan antara proteksionisme domestik dan upaya menjaga sistem perdagangan nan setara serta terbuka. Hal ini diungkapkan oleh Country Director Trade British Embassy Jakarta, Sophie Freeland-Haynes, nan menilai kondisi perdagangan seimbang dan ideal ini sebagai salah satu sasaran untuk dicapai oleh banyak negara, termasuk Inggris.

"Dari perspektif pandang kami, menurunkan tarif, mengurangi halangan akses pasar, serta memastikan adanya suasana investasi nan adil, dapat diprediksi, terbuka, dan transparan, bisa menjadi daya tarik, sehingga perusahaan dan pelaku upaya dapat mengambil keputusan investasi jangka panjang sebagai solusi ideal," jelas Sophie dalam Coffee Morning CNBC Indonesia bertema "Redefining Trade Rules: Fair Tariffs for Long-Term Sustainable Partnerships", belum lama ini.

Hal ini pun mendorong Inggris gencar menegosiasikan lebih banyak perjanjian perdagangan dengan mitra-mitra dagangnya. Menurutnya, Inggris mempunyai banyak pengalaman dan berupaya memperdalam hubungan perdagangan dengan banyak negara. Langkah ini dilakukan untuk memastikan Inggris dapat mendukung hubungan perdagangan dengan tarif rendah nan adil, terbuka, dan transparan berbareng sejumlah mitra dagang.

Indonesia menurutnya juga menjadi salah satu negara nan dibidik untuk peningkatan kerja sama dagang. Ditambah lagi dengan adanya potensi aksesi Indonesia ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership alias CPTPP betul-betul merupakan jalan nan sangat penting. Dia menilai dalam konteks perdagangan Indonesia-Inggris, CPTPP bisa menjadi jalan untuk memangkas tumpang tindih izin (spaghetti bowl of regulation), perbedaan tarif perdagangan, serta jejaring nan lebih luas.

"Inggris juga sedang memandang gimana corak perjanjian perdagangan bebas bilateral di masa depan. Dan tentu saja Indonesia, sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di ASEAN dan Asia menjadi bagian dari obrolan tersebut di London. Kami memandang bahwa keseimbangan antara melindungi industri domestik tetap terbuka terhadap investasi asing merupakan tantangan nan sangat susah untuk dilakukan dengan tepat," tegas Sophie.

Menurutnya, perihal ini penting, agar dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi, dan khususnya bagi Indonesia untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi nan sangat mengesankan seperti nan telah dicapai sejauh ini.

Di tengah dinamika ekonomi dunia saat ini, Sophie menilai pendekatan nan mengedepankan kemitraan jauh lebih krusial dibanding sikap menutup diri dari perdagangan internasional.

Karena itu, dia mendorong penguatan perbincangan antara pemerintah Indonesia dan Inggris, serta pelaku upaya agar tercipta pemahaman nan sama dalam memandang tantangan ekonomi dan investasi.

"Ketika pemerintah dan bumi upaya dapat bersama-sama mengidentifikasi masalah dan solusi, maka tantangan ekonomi nan kompleks dapat diatasi dengan lebih efektif," katanya.

Selain melalui kerja sama bilateral, Inggris juga mendorong kerjasama melalui beragam forum multilateral seperti World Trade Organization (WTO) untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi nan lebih inklusif dan berkepanjangan bagi kedua negara.

Untuk diketahui, Indonesia tetap belum menjadi mitra jual beli utama dan menempati posisi ke-55 dalam daftar mitra Inggris, dengan kontribusi 0,2% dari total perdagangan secara keseluruhan.

Dalam kesempatan nan sama, Staf Ahli Badan Komunikasi Pemerintah, Fithra Faisal mengatakan, arah kebijakan perdagangan dan investasi nan dijalankan saat ini merupakan kelanjutan dari strategi jangka panjang nan telah disusun sejak 2016. Fokus utamanya adalah memperluas kerja sama perdagangan internasional, memperkuat industrialisasi, dan meningkatkan partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global.

Sejak saat itu, pemerintah telah memetakan negara-negara potensial untuk kerja sama perdagangan melalui perjanjian perdagangan bebas maupun Economic Partnership Agreement (EPA). Karena itu, beragam kerja sama nan sekarang berjalan, termasuk dengan Uni Eropa, Australia, hingga Inggris, merupakan hasil dari proses panjang nan telah dibangun lintas pemerintahan, mulai dari era Joko Widodo hingga Prabowo Subianto.

Fithra mengatakan, salah satu konsentrasi utama pemerintah adalah menciptakan nilai tambah dari setiap produksi dalam negeri melalui industrialisasi. Indonesia dinilai mempunyai kekuatan besar dari sisi sumber daya alam, namun tantangan berikutnya adalah gimana mengolah potensi tersebut menjadi produk industri nan kompetitif.

"Untuk mendukung industrialisasi, pemerintah mulai mengevaluasi beragam halangan perdagangan, termasuk kebijakan kuota impor nan dinilai membatasi partisipasi Indonesia dalam jaringan produksi global. Berdasarkan beragam studi, kuota impor membikin Indonesia susah terlibat lebih jauh dalam jaringan produksi global," ujarnya.

Ia menilai kebijakan perdagangan nan lebih efektif semestinya bertumpu pada tarif nan terukur, bukan pembatasan impor nan berlebihan. Sebab, beragam halangan impor seringkali memicu praktik rente ekonomi dan membikin industri susah mendapatkan bahan baku dengan nilai kompetitif.

Tidak berakhir di situ, pemerintah juga mulai mendorong penyesuaian kebijakan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) agar tetap mendukung industri nasional tanpa menghalang daya saing. Menurutnya, Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara penguatan industri lokal dan keterbukaan terhadap bahan baku impor nan lebih murah untuk menghasilkan produk ekspor nan kompetitif.

"Kalau kita bisa mengimpor input nan murah, maka kita bisa menjual output nan lebih kompetitif," pungkasnya.

(bul/bul)

Add