Dirut Ungkap BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 T/Bulan, Potensi Gagal Bayar di 2027

Jakarta -

Direktur BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, curhat ke DPR mengalami defisit sebesar Rp 2 triliun setiap bulannya. Prihati mengatakan lebih banyak jumlah pengeluaran dibanding pemasukan.

Hal itu disampaikan Prihati dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Prihati menyinggung BPJS Kesehatan nan mempunyai pengalaman defisit mulai 2018-2020.

"Jadi Bapak Ibu sekalian, memang BPJS ini mempunyai pengalaman defisit itu mulai tahun 2018-2020. Kemudian pandemi COVID sedikit efisien, kemudian sampai sekarang rasio klaim sudah sampai 108,72 persen," kata Prihati dalam rapat.

Ia mengatakan dalam sehari terjadi 2 juta transaksi di BPJS Kesehatan. Ia menyebut pembayaran nan mesti dilakukan BPJS di nomor Rp 16,5 triliun, tetapi iuran nan masuk hanya di nomor Rp 14 triliun.

"Dan ini Bapak Ibu sekalian, kita melakukan transaksi kesehatan itu sehari 2 juta transaksi. Ini menghasilkan pembayaran Rp 500 miliar sehari, dan sebulan sebesar Rp 16 triliun, kurang lebih Rp 16,5 triliun. Dan iuran nan masuk sebesar Rp 14 triliun. Jadi setiap bulan kita defisit Rp 2 triliun," katanya.

Ia pun menyebut ada potensi BPJS Kesehatan kandas bayar di Juli tahun depan. Prihati meminta support dari DPR RI agar kejadian tersebut tidak terjadi.

"Namun demikian, kita tetap punya persediaan untuk pembayaran klaim ini sampai awal tahun depan. Dan kita bakal kandas bayar di Juli 2027 jika tidak ada intervensi (dukungan) Bapak, Ibu, sekalian," ucapnya.

Ada Peluang Rp 20 T Cair

Meski begitu, Prihati mengungkapkan ada berita baik dari Istana. Prihati mengatakan ada kesempatan pencairan senilai Rp 20 triliun di Kemenkeu dan Kemenkes.

"Oleh lantaran itu, itu gambaran rasio klaim dan situasi finansial BPJS sekarang. Kami berupaya ke depan tetap ikut, tadi Bapak Menkes sudah menyampaikan peraturan kelihatannya ada berita ceria jam 13.00 tadi kami ditelepon oleh Wamensesneg.Jam 13.00 ada finalisasi Pak," ujar Prihati.

Dia berambisi Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Aset dan Liabilitas (PP Alma) segera ditandatangani. PP ini, katanya, nan bakal mengubah defisit aset menjadi defisit aset neto sehingga support Rp 20 triliun itu cair.

"Dan jika sudah ditandatangani, moga-moga Juli Pak, cair Pak, cair, cair. nan tadi Bapak bilang Rp 20 triliun. Rp 10 triliun di Kemenkes, Rp 10 triliun di Kemenkeu ya, nan sudah pernah dijanjikan di awal tahun," katanya.

Adapun pencairan itu, katanya, sebagai corak suntikan untuk menutupi kekurangan dalam setahun berjalan. BPJS Kesehatan pun berambisi Perpres mengenai penghapusan tunggakan segera ditandatangani.

"Suntikan Bu, untuk suntikan, nan Kemenkeu. Dan ini juga nan disampaikan Pak Yahya tadi bisa menutup kekurangan ya dalam setahun melangkah ini Pak. Tahun depan jika suntikan kita bakal mengusulkan lagi pastinya," ujar Prihati.

"Kemudian nan perlu kami jelaskan bahwasanya kita juga berambisi segera ditandatangani Perpres penghapusan tunggakan, lantaran ini ada 23 kurang lebih juta nan menunggak dan ini memang uangnya sebesar Rp 14 triliun," imbuhnya.

(dwr/zap)