Wamendagri Bima Minta DPRD Kawal Transformasi Birokrasi di Daerah

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berkedudukan aktif mengawal transformasi birokrasi di daerah. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan paparan dalam Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah Ketua DPRD Seluruh Indonesia di Ruang Sudirman, Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (16/4/2026).

Dalam paparannya, Bima menyoroti tantangan birokrasi nan dinilai belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan. Kondisi tersebut berpotensi menghalang efektivitas program pembangunan, meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah.

“Pimpinan nan terpilih dan ditunjuk datang dan pergi, tapi birokrasi tetap di situ,” ujarnya.

Sebagai respons atas tantangan tersebut, pemerintah mendorong penerapan konsep statecraft sebagai pendekatan baru dalam pengelolaan pemerintahan. Konsep ini menuntut aparatur bekerja lebih cerdas, terampil, dan andal dalam menghadapi tantangan nan semakin kompleks.

Selain itu, Bima menekankan bahwa beragam program prioritas Presiden Prabowo Subianto perlu dikawal secara serius di wilayah agar betul-betul memberikan akibat nyata bagi masyarakat. Ia menilai keberhasilan program tersebut sangat berjuntai pada sinergi antara pemerintah wilayah dan DPRD.

Menurutnya, program prioritas nasional tidak hanya kudu dijalankan, tetapi juga dipastikan bisa menggerakkan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik.

Pada kesempatan tersebut, Bima menegaskan bahwa DPRD mempunyai peran strategis dalam memastikan transformasi birokrasi dan penyelenggaraan program melangkah efektif. Melalui kegunaan penganggaran, legislasi, dan pengawasan, DPRD diharapkan bisa mengawal kebijakan agar tepat sasaran.

“DPRD adalah lembaga kunci, palunya ada di Bapak-Ibu,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia secara unik meminta DPRD untuk aktif mengawasi penyelenggaraan program prioritas di daerah, mulai dari tata kelola hingga faedah nan diterima masyarakat.