Target 7 Hari, Tito Minta Percepatan Pendataan Lengkap Huntap Sumatra

2 hari yang lalu

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra menetapkan sasaran pendataan kediaman tetap (huntap), termasuk melakukan klasifikasi, kepada pemerintah wilayah (Pemda) di wilayah terdampak.

Tito menekankan, kecepatan dan kecermatan info menjadi kunci percepatan pembangunan huntap bagi masyarakat terdampak. Pemda diberi tenggat waktu satu minggu untuk menyelesaikan pendataan pengelompokkan huntap secara akurat. Ia menegaskan, huntap dibangun hanya untuk rumah nan rusak berat alias hilang.

Hal itu disampaikan usai Rapat Koordinasi Pendataan Huntap di Sekretariat Posko Satgas PRR, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (15/4). Untuk diketahui, terdapat tiga pengelompokkan huntap nan terdiri dari huntap insitu (di letak semula), huntap eksitu (dipindahkan ke letak pilihan/swadaya sendiri), dan huntap eksitu terpusat/komunal (berbentuk kompleks).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya kasih deadline tadi sampai dengan hari Rabu depan. Sambil kami paralel dengan itu, BPS turun, BNPB juga turun, saya juga dari Satgas [PRR] ini ada juga tim nan turun ke tiga provinsi ini. Dan saya minta juga support dari gubernur-gubernur juga mendorong para bupati, wali kota, melakukan pendataan tadi," kata Tito, Rabu (15/4).

Dalam implementasinya, hasil pendataan bakal menjadi dasar penentuan skema pembangunan huntap nan tepat bagi masyarakat terdampak. Satgas PRR juga meminta kepala wilayah untuk turun langsung mempercepat proses pendataan dengan membentuk tim mini agar pendataan dapat dilakukan secara cepat.

Berdasarkan info sementara, jumlah usulan pembangunan huntap di tiga provinsi terdampak mencapai 39.021 unit, dengan rincian Aceh sebanyak 28.876 unit, Sumatera Utara sebanyak 7.321 unit, dan Sumatera Barat sebanyak 2.824 unit. Namun, info tersebut tetap bakal diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebelum dilakukan eksekusi pembangunan.

"Nah, dari 39.000 juga kelak bakal diverifikasi oleh BPS. Benar enggak, rusak berat/hilang, layak enggak, dan segala macam. Baru kelak BNPB dan Menteri PKP bakal melakukan eksekusi," tambah Tito.

Untuk itu, pemerintah menunjuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai ujung tombak utama pembangunan huntap. Di samping itu, terdapat pula support pembangunan huntap dari beragam pihak, di antaranya Yayasan Buddha Tzu Chi, Polri, dan Kemenko Polkam.

"Yang kita bangun duluan adalah daerah-daerah nan sudah siap datanya. Jadi, ya tolong rekan-rekan kepala wilayah jangan sampai kelak dikomplain oleh masyarakatnya lantaran kelambatan untuk melakukan pendataan," pungkas Tito.

(rea/rir)

Add