1 jam yang lalu
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan wilayah menjadi kunci utama dalam mendukung keberhasilan program strategis nasional (PSN). Hal ini salah satunya dalam menyukseskan pembangunan dan pengelolaan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa.
Penegasan tersebut disampaikannya dalam Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan, Pembangunan, dan Pengelolaan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (4/5/2026). Dalam forum tersebut, Ribka menekankan bahwa sinkronisasi izin dan perencanaan bakal memperkuat efektivitas penerapan program strategis nasional di daerah.
Dalam konteks itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkedudukan mengawal kesiapan izin sekaligus memfasilitasi pemerintah wilayah (pemda) nan wilayahnya dilintasi program tersebut. Langkah ini untuk memastikan kebijakan pusat dan wilayah melangkah selaras dan efektif.
"Peran strategis Kementerian Dalam Negeri dalam perihal ini mengawal dan memfasilifasi seluruh pemerintah wilayah khususnya nan dilintasi oleh program strategis nasional ini," ujar Ribka.
Ia menjelaskan, keterlibatan aktif Pemda dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa menjadi aspek krusial dalam keberhasilan program tersebut, sebagaimana juga ditekankan oleh kementerian/lembaga terkait.
Lebih lanjut, Ribka menegaskan pentingnya kesesuaian arsip perencanaan wilayah dengan arah kebijakan nasional. Ini khususnya melalui sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Bapak Mendagri sangat mengharapkan adanya sinkronisasi khususnya dalam penyusunan RTRW wilayah dan juga mengenai dengan RPJMD-nya," sambungnya.
Sebagai tindak lanjut, Kemendagri bakal terus mendorong Pemda untuk memastikan program pembangunan pesisir Pantura Jawa dapat melangkah secara strategis, terarah, dan sesuai dengan sasaran nan telah ditetapkan pemerintah pusat.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·