Proposal Perdamaian Parsial Iran ke Amerika Serikat

Ridwan Al Makassary (Foto: Dok)

[Penulis: Ridwan Al-Makassary, Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dan Direktur Center for the Study of Muslim Politics and World Society (COMPOSE)]

ARAH negosiasi diplomatik antara Iran dan Amerika Serikat (AS) tetap kabur. Di tengah jarak perang antara Iran dan AS, Iran telah mengusulkan sebuah proposal tenteram tertulis kepada AS. Iran mengusulkan tiga tuntutan dengan pendekatan bertahap, ialah meredakan eskalasi militer dengan memberlakukan gencatan senjata permanen ke Iran dan Lebanon, membuka kembali Selat Hormuz, dan menunda pembahasan program nuklir ke fase berikutnya. Di sisi lain, AS merespons dengan penolakan nan tidak kalah tegas. Washington menilai bahwa rumor nuklir justru kudu menjadi pintu masuk utama, bukan ditunda. Tulisan ini mencoba mengulas “perdamaian parsial” ini.

Tawaran Iran tampaknya masuk akal, di mana dia mengerti betul bahwa bumi bakal menjerit jika Selat Hormuz terblokade. Namun, blokade AS atas pelabuhan-pelabuhan Iran telah menghilangkan pemasukan Iran USD500 juta per hari, nan membikin Iran meradang. Karenanya, mereka menutut ini. Di sini, Iran bermain pandai bahwa mereka tidak butuh izin AS untuk urusan nuklir. Mereka hanya butuh napas dan menginginkan bumi lupa bahwa di kembali tawaran membuka Selat itu, sentrifugasi tetap berputar, pengayaan uranium tetap berjalan, dan inspeksi tim pengawas nuklir (IAEA) tetap dihambat.

Memang, Selat Hormuz bukan sekadar jalur pelayaran. Ia adalah urat nadi daya dunia. Lebih dari itu, dia adalah simbol kekuatan sekaligus kerentanan global. Ketika Iran menjadikannya sebagai instrumen tawar menawar, pesan nan mau disampaikan jelas bahwa stabilitas area bisa dinegosiasikan. Namun, irit penulis stabilitas semacam ini berkarakter teknis, apalagi transaksional. Ia sama sekali tidak menyentuh akar dari ketegangan nan telah lama membelah kedua pihak—yakni persoalan nuklir dan krisis kepercayaan nan menyertainya.

Tawaran Iran tampaknya bersikap jebakan dan AS bakal mernolak itu. “Buka jalur minyak dulu, bicarakan nan lain nanti”, kata mereka. Ini adalah logika pragmatisme nan memabukkan. Sejarah mengajarkan bahwa ketika Korea Utara diajak step-by-step, nan terjadi bukan denuklirisasi, tetapi “pembelian waktu”. Kini Iran mencoba resep nan sama. Bedanya, Iran lebih terang-terangan dan lebih percaya diri lantaran dia punya kartu Hormuz, nan tak dimiliki Pyongyang. Ini bukan sekadar soal siapa nan lebih licik. Ini soal integritas diplomasi itu sendiri. Iran perlu mendapatkan pujian lantaran berani mengusulkan proposal—meski separuh hati. Tetapi, kekurangan terbesarnya adalah ketidaksediaan menyentuh rumor nuklir sebagai akar dari ketidakpercayaan.

Sebaliknya, pastinya AS bakal menolak mentah-mentah proposal tersebut. Dan penolakan itu justru jujur. Namun, sikap ini juga menyimpan kekakuan nan problematis. Dengan menolak pendekatan parsial, AS secara tidak langsung menutup kemungkinan de-eskalasi jangka pendek nan bisa mencegah bentrok meluas melamapui kawasan.

Di sinilah letak problem utama dari proposal Iran tersebut. Dengan menunda rumor nuklir, Iran tidak bermaksud menyelesaikan konflik, melainkan menggesernya ke waktu nan tidak pasti. Ini bukan strategi baru. Dalam banyak kasus, diplomasi memang kerap memilih jalan berjenjang untuk menghindari kebuntuan total. Tetapi, dalam bentrok nan telah berkepanjangan dan sarat kecurigaan, apa nan ditunda sering kali tidak pernah betul-betul diselesaikan. Hanya menunda untuk saling menggempur.