Negeri Selat yang Melarat

Pernyataan Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, baru-baru ini kembali menyoroti posisi strategis Singapura dalam percaturan geopolitik global, khususnya ketika dia menyinggung pentingnya Selat Hormuz dan mengaitkannya dengan Selat Malaka.

Singapura menegaskan penolakannya terhadap negosiasi jalur kondusif di Selat Hormuz, dengan argumen bahwa kewenangan lintas maritim adalah prinsip universal nan tidak dapat dinegosiasikan. Dalam argumen itu, Singapura secara implisit menempatkan Selat Malaka dan Selat Singapura sebagai simpul vital perdagangan serta daya bumi nan menopang stabilitas ekonomi global.

Pernyataan tersebut memantik respons dari Malaysia. Politisi Nurul Izzah Anwar, putri Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, menilai Singapura tidak semestinya membawa nama Selat Malaka dalam rumor bentrok di Selat Hormuz. Ia menilai langkah tersebut berpotensi mengganggu netralitas ASEAN dan stabilitas kawasan, sekaligus menyeret Selat Malaka ke dalam dinamika politik luar negeri di luar konteks regionalnya.

Secara faktual, Selat Malaka merupakan salah satu jalur maritim paling strategis di bumi nan menjadi urat nadi perdagangan global. Kawasan ini dimanfaatkan secara intensif oleh negara-negara di sekitarnya—Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura—untuk mendorong pertumbuhan ekonomi area melalui perdagangan internasional, pengedaran energi, serta pengembangan industri dan pariwisata, seperti area industri di Penang dan Johor, serta lokasi wisata di Langkawi dan Phuket.

Dalam praktiknya, Singapura menjadi contoh paling menonjol dalam memanfaatkan posisi strategis tersebut. Tanpa kekayaan sumber daya alam, Singapura justru tumbuh sebagai kekuatan ekonomi dunia berbasis pelabuhan, logistik, serta jasa maritim nan sangat efisien dan berkekuatan saing tinggi.

Namun, di kembali besarnya arus ekonomi nan melintasi Selat Malaka, terdapat ketimpangan nan tidak dapat diabaikan. Wilayah perbatasan nan berbatasan langsung dengan selat ini tetap menghadapi persoalan kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, dan tekanan terhadap sumber daya alam. Kondisi ini menunjukkan bahwa faedah dari salah satu jalur perdagangan terpenting di bumi belum terdistribusi secara merata, sehingga menuntut kebijakan pembangunan nan lebih inklusif dan berkepanjangan (Evers & Gerke, 2006).

Realitas tersebut juga tecermin di Provinsi Riau. Kabupaten/kota nan berbatasan langsung dengan Selat Malaka—seperti Rokan Hilir, Dumai, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti—tidak secara otomatis lebih makmur dibandingkan wilayah Riau daratan. Penelitian Bakce, Syahza, dan Asmit (2019) menunjukkan bahwa kelebihan geografis tersebut belum bisa mendorong kemajuan signifikan, nan terlihat dari rendahnya kepadatan penduduk, belum optimalnya pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut, serta tetap adanya golongan masyarakat tertinggal seperti Suku Akit dan Suku Laut.

Tidak hanya di Riau, wilayah pesisir Pantai Timur Sumatra lainnya—Aceh, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, hingga Jambi—juga belum sepenuhnya bisa mentransformasikan posisi strategis Selat Malaka menjadi kekuatan ekonomi daerah. Sebaliknya, area ini kerap lebih identik dengan tantangan, seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan kerentanan terhadap musibah maritim.

Padahal, Selat Malaka menyimpan modal besar berupa posisi geopolitik nan strategis, struktur demografi nan potensial, serta kedekatan dengan pusat pertumbuhan regional seperti Malaysia dan Singapura dalam kerangka segitiga ekonomi. Karena itu, pembangunan area perbatasan tidak lagi dapat bertumpu pada pendekatan keamanan semata, tetapi kudu bergeser menuju penguatan ekonomi lokal dan kualitas sumber daya manusia, termasuk melalui percepatan pembangunan prasarana maritim dan pengembangan industri hilir berbasis sumber daya alam.

Penutup

Selat Malaka pada akhirnya bukan sekadar jalur air nan dilalui kapal-kapal raksasa dunia, melainkan juga cermin ketimpangan global. Di satu sisi, dia melahirkan pusat-pusat kemakmuran modern, tetapi di sisi lain meninggalkan wilayah-wilayah perbatasan nan tetap berjuang keluar dari keterbelakangan.

Di tengah derasnya arus perdagangan bumi nan melintasinya setiap hari, pertanyaan mendasar nan perlu diajukan bukan lagi "Seberapa strategis Selat Malaka bagi dunia?" melainkan "Seberapa besar faedah strategis itu betul-betul kembali dan dirasakan oleh masyarakat nan hidup di tepinya?"

Jika tidak dijawab dengan kebijakan nan lebih setara dan berorientasi jangka panjang, Selat Malaka bakal terus menjadi “negeri selat” nan kaya di tengah wilayah nan tetap berjuang untuk tidak melarat.