Mitos Pemberdayaan di Balik Program Desa Digital

Beberapa tahun terakhir, istilah Desa Digital menjadi primadona dalam pidato-pidato pembangunan. Bayangannya sangat indah: seorang petani di pelosok gunung bisa menjual hasil buminya ke Jakarta lewat aplikasi, alias seorang ibu rumah tangga di pesisir bisa mengakses jasa birokrasi hanya dengan sekali klik di ponsel pintarnya. Menara-menara BTS dibangun, kabel serat optik ditarik menembus hutan, dan pengadaan komputer masuk ke kantor-kantor desa. Secara visual, desa kita tampak sedang berlari menuju masa depan.

Namun, jika kita mau sedikit menepi dari euforia seremonial itu dan masuk ke rumah-rumah warga, kita bakal menemukan realita nan berbeda. Di kembali gedung-gedung desa nan sekarang mempunyai WiFi gratis, masalah-masalah lama rupanya belum bergeser: tengkulak tetap berkuasa, akses modal tetap sulit, dan pemuda desa tetap memilih pergi ke kota lantaran merasa tak ada masa depan di tanah kelahiran mereka. Di sinilah kita kudu berani bertanya dengan jujur: apakah digitalisasi desa ini betul-betul sebuah pemberdayaan, alias jangan-jangan hanya sebuah mitos nan dibungkus dengan kabel dan sinyal?

Jebakan Teknosentris Kekuasaan

Yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Infrastruktur digital masuk ke desa tanpa dibarengi dengan pendidikan masyarakat nan memadai. Akibatnya, akses internet nan semestinya menjadi pintu pengetahuan pengetahuan, justru lebih banyak digunakan untuk aktivitas konsumtif nan tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan.

Kita memandang gimana gambling online merangsek hingga ke meja-meja kopi di dusun, alias gimana media sosial hanya menjadi ruang pamer konsumerisme nan memicu kecemburuan sosial. Ini bukan pemberdayaan; ini adalah penaklukan pasar. Masyarakat desa tidak dijadikan subjek nan berdaya, melainkan hanya sasaran pasar baru bagi korporasi teknologi dunia untuk memanen info dan perhatian mereka.

Literasi Digital nan Salah Kaprah

Pemerintah sering kali mengeklaim keberhasilan desa digital hanya dari angka-angka statistik: berapa jumlah BTS nan dibangun alias berapa persen penduduk nan sudah mempunyai ponsel pintar. Padahal, bisa menggunakan WA alias FB bukanlah tanda bahwa seseorang telah melek digital secara fungsional.

Dalam perspektif pendidikan nonformal, literasi digital semestinya mencakup keahlian kritis untuk memilah informasi, keamanan data, hingga keahlian menggunakan perangkat digital untuk memecahkan masalah hidup sehari-hari. Tanpa pendampingan nan intensif, digitalisasi justru menciptakan alienasi.

Orang desa merasa asing di tanahnya sendiri lantaran segala urusan tiba-tiba kudu lewat aplikasi nan bahasanya susah dimengerti dan prosedurnya berbelit-belit. Akhirnya, alih-alih memudahkan, digitalisasi malah menambah beban psikologis bagi penduduk nan secara kultural belum siap.

Top-Down nan Mematikan Inisiatif Lokal

Penyakit lama pembangunan kita, ialah pendekatan dari atas ke bawah (top-down), kembali berulang dalam proyek desa digital. Seringkali, pemerintah pusat alias vendor teknologi datang ke desa dengan membawa paket solusi nan seragam. Mereka berasumsi bahwa masalah desa di Jawa sama dengan masalah desa di Sulawesi alias Papua.

Aplikasi-aplikasi smart village dibuat dengan logika orang kota nan duduk di instansi ber-AC. Mereka lupa bahwa organisasi petani memerlukan fitur nan berbeda dengan organisasi nelayan. Karena tidak dilibatkan sejak awal dalam perancangan, masyarakat desa tidak merasa mempunyai teknologi tersebut.

Setelah proyek selesai dan masa pendampingan vendor habis, banyak situs web desa nan meninggal suri alias aplikasi nan tidak pernah diunduh oleh penduduk sendiri. Ini adalah pemborosan anggaran atas nama modernitas. Pemberdayaan nan sejati semestinya dimulai dari bawah (bottom-up), berangkat dari kebutuhan nyata komunitas, bukan dari ambisi vendor untuk mengejar sasaran proyek.

Jurang Ketimpangan Baru

Alih-alih menghapus kesenjangan, digitalisasi desa nan dilakukan secara terburu-buru justru berisiko memperlebar lembah ketimpangan di tingkat lokal. Di setiap desa, selalu ada golongan nan lebih dulu punya modal—baik itu modal finansial maupun modal pendidikan. Mereka inilah nan paling sigap menangkap kesempatan digital, sementara golongan rentan seperti pekerja tani, lansia, alias penyandang disabilitas semakin tertinggal jauh di belakang.

Jika akses terhadap jasa publik alias kesempatan ekonomi semakin digeser ke ruang digital tanpa ada agunan inklusivitas, maka golongan rentan ini bakal mengalami marginalisasi ganda. Mereka sudah miskin secara ekonomi, sekarang ditambah miskin secara akses digital. Tanpa intervensi pembelajaran organisasi nan berpihak pada mereka, digitalisasi desa hanya bakal mengukuhkan kekuasaan segelintir elite desa nan sudah berdaya, sementara sisanya tetap menjadi penonton di pinggiran.

Penguatan Pendidikan Masyarakat

Lantas, apa nan kudu dilakukan agar desa digital tidak hanya berakhir sebagai mitos? Jawabannya bukan dengan menambah lebih banyak komputer, melainkan dengan mengembalikan roh pendidikan masyarakat ke dalam setiap jengkal pembangunan desa.

Kita kudu sadar bahwa digitalisasi desa adalah proses belajar sosial, bukan sekadar proses instalasi kabel. Sebelum teknologi masuk, kapabilitas manusianya kudu disiapkan terlebih dulu melalui pendidikan nonformal nan emansipatif. Kita butuh para penggerak di lapangan nan bisa menerjemahkan teknologi digital ke dalam bahasa lokal dan kebutuhan praktis warga.

Pemberdayaan itu kudu dimulai dengan membangun kesadaran kritis. Warga desa perlu diajak berdialog: untuk apa internet ini? Bagaimana langkah kita menggunakan ponsel ini agar hasil panen kita tidak dimainkan harganya oleh spekulan? Bagaimana kita bisa menggunakan media sosial untuk mempromosikan wisata desa tanpa merusak budaya istiadat setempat? Inilah nan disebut dengan pembelajaran komunitas.

Manusia di Atas Mesin

Menjadikan desa digital betul-betul berkekuatan berfaedah menempatkan manusia di atas mesin. Kita tidak boleh membiarkan pembangunan desa hanya menjadi etalase statistik nan elok di atas kertas, tetapi keropos di dalamnya. Infrastruktur digital memang penting, tetapi dia hanyalah sarana. Tujuan utamanya tetaplah kedaulatan masyarakat atas hidup mereka sendiri.

Jangan sampai kita bangga telah membangun desa digital, tetapi di saat nan sama kita membiarkan masyarakatnya kehilangan daya kritis dan kemandiriannya lantaran tergilas oleh arus info nan tidak bisa mereka kelola. Mari kita akhiri mitos pemberdayaan semu ini. Desa digital nan sesungguhnya bukanlah desa nan warganya paling giat bermain media sosial, melainkan desa nan bisa menggunakan teknologi untuk memperkuat solidaritas sosial, menjaga kelestarian lingkungan, dan meningkatkan martabat hidup setiap warganya tanpa terkecuali. Hanya dengan langkah itulah, digitalisasi bakal menjadi berkah, bukan sekadar proyek kosmetik nan bakal usang dimakan zaman.