Manajer Kopdes Bisa Jadi Pegawai BUMN, Ini Penjelasan BP BUMN

1 hari yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) buka bunyi mengenai Manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih nan bakal mempunyai status sebagai pegawai BUMN.

Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata mengatakan, status tersebut bakal dimiliki selama 2 tahun dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Menurutnya, selama dua tahun bekerja mereka bakal mendapat gambaran nan bakal berasosiasi dengan sejumlah perusahaan BUMN.

"Ini kan manajer Kopdes ya, koperasi. Jadi ini sebagai tenaga kerja (pegawai BUMN). Tapi selama dua tahun ini kan teman-teman nan kelak diterima itu kan kelak dapat banyak exposure," ujarnya saat ditemui di Wisma Danantara Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Ia menuturkan, selama dua tahun, para Manajer Kopdes bakal bekerja di bawah perusahaan pelat merah, ialah Agrinas. Mereka nan mempunyai jiwa kepemimpinan tersebut selanjutnya bakal diseleksi dengan bekal pengetahuan nan diperoleh.

"Ada Agrinas nan memberikan training, memberikan bantuan. Sehingga ke depannya dia bisa mengembangkan koperasi ini. Ini kan tahap awal aja," ucapnya.

Pada tahap awal, Manajer Koperasi Desa bakal dituntut kemampuannya untuk mempunyai keahlian nan berkualitas. "Kalau kinerjanya kurang, ya minta maaf, sepertinya juga nggak bisa lanjut. Ini karyawan, tapi perlu mempunyai entrepreneurship nan tinggi," imbuhnya.

"Dan dua tahun ini bakal dididik dengan banyak pengalaman, exposure, dan juga berasosiasi dengan banyak pihak. Saya kira itu pengalaman nan sangat berbobot untuk mereka ini," tutupnya.

Sebagai informasi, pemerintah buka puluhan ribu lowongan pekerjaan untuk menjadi pengelola Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Bahkan, pemerintah menjanjikan benefit bagi para pelamar untuk mendapatkan status menjadi pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah mau pengelolaan Koperasi Desa alias Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih dikelola oleh Sumber Daya Manusia (SDM) nan berkualitas.

"Pemerintah, melalui Panitia Seleksi Nasional SDM PHTC, bakal membuka rekrutmen untuk putra-putri terbaik Indonesia untuk ikut serta dalam pengelolaan Koperasi Desa alias Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih," ujar Zulkifli dalam keterangan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Kamis (16/4).

Rekrutmen tersebut dilakukan melalui Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) untuk 35.476 pelamar. Mereka nan lolos seleksi bakal menjadi pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun sesuai skema program untuk penguatan operasional.

Ia merincikan, 35.476 posisi tersebut terdiri dari 30.000 lowongan untuk posisi manajer koperasi nan nantinya berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara. Sementara itu, 5.476 lowongan sisanya dibuka untuk posisi pegawai kampung nelayan dengan status kepegawaian di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara.

Dalam proses rekrutmen tersebut, pemerintah bakal menjalankan seleksi terbuka. Pendaftaran telah dibuka sejak 15 April kemarin hingga 24 April 2026 melalui situs phtc.panselnas.go.id.

Rekrutmen ini terbuka bagi lulusan D3, D4, dan S1 dari semua jurusan, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 serta usia maksimal 35 tahun. Ia menegaskan, dalam proses seleksi ini tidak ada pungutan biaya bagi pelamar.

"Selain itu, kami tegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi ini tidak dipungut biaya apapun," lanjut Zulkifli.

Pendaftaran hanya dapat dilakukan melalui situs resmi tersebut dan memastikan proses seleksi bakal berjalan secara adil. Zulkifli juga mengimbau calon pelamar untuk mewaspadai beragam corak penipuan nan menjanjikan kelulusan tanpa melalui proses seleksi resmi.

"Tidak ada pihak nan dapat menjamin kelulusan. Bila ada pihak nan minta imbalan, kelak janji lulus, nah itu berfaedah menipu, berbohong," tegas Zulkifli.

Pemerintah kemungkinan bakal membuka rekrutmen tahap berikutnya, seiring sasaran pembangunan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia.

(rob/haa)

Add