Legislator Gerindra Soroti Ketimpangan Pembangunan Infrastruktur di Sulsel

Jakarta -

Wakil Ketua (Waka) Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan terdapat ketimpangan pembangunan prasarana di Sulawesi Selatan (Sulsel). Dia menilai kondisi jalan dan konektivitas di wilayah tersebut tetap jauh dari ideal, terutama dengan minimnya pembangunan jalan tol.

Dia mengungkapkan panjang jalan tol di Sulawesi Selatan saat ini baru sekitar 25 kilometer alias belum mencapai 1 persen dari total panjang jalan tol nasional. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu penyebab utama kemacetan nan terjadi, apalagi di luar periode arus mudik.

"Tidak hanya saat Lebaran, di hari biasa pun kemacetan sudah menjadi persoalan serius di Sulawesi Selatan," kata Andi dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/4/2026).

Selain itu, dia menyoroti kondisi ruas jalan nasional Makassar-Parepare nan menjadi jalur vital penghubung antar wilayah di Pulau Sulawesi.

Menurutnya, ruas tersebut belum mengalami peningkatan signifikan selama nyaris 24 tahun dan hanya mendapatkan penanganan berupa pemeliharaan rutin tanpa rekonstruksi menyeluruh.

Kondisi tersebut diperparah dengan tidak optimalnya penyerapan anggaran pada beberapa periode sebelumnya, sehingga rencana peningkatan kapabilitas jalan tidak melangkah sesuai harapan. Padahal, jalur ini menjadi titik kemacetan utama alias bottleneck bagi arus kendaraan dari Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, hingga wilayah utara lainnya.

"Padahal ruas ini merupakan bottleneck alias titik kemacetan utama bagi kendaraan dari Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, hingga wilayah utara lainnya," jelasnya.

Dia menegaskan bahwa pendekatan preservasi sudah tidak lagi memadai dalam menghadapi lonjakan volume kendaraan. Menurutnya, pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis melalui rekonstruksi jalan secara menyeluruh.

"Sudah tidak memadai jika hanya dilakukan pemeliharaan. Dibutuhkan rekonstruksi agar kendaraan bisa melintas dengan normal," tegasnya.

Dalam konteks penguatan prasarana pendukung, Andi Iwan juga menyoroti minimnya akomodasi rest area di ruas tol nan sudah beroperasi. Dia mendorong pemerintah membuka kesempatan investasi lebih luas bagi sektor swasta untuk mempercepat pembangunan akomodasi tersebut.

"Tidak kudu BUJT nan membangun rest area. Swasta juga bisa dilibatkan agar pembangunan lebih sigap dan kebutuhan pengguna jalan terpenuhi," katanya.

Di sisi lain, dia turut menyinggung pengelolaan arus kendaraan di lintasan penyeberangan Merak-Bakauheni nan dinilai sudah cukup baik.

Meski demikian, dia menekankan perlunya pengaturan lampau lintas nan lebih adaptif, termasuk optimasi pengedaran kendaraan antar pelabuhan serta pemisahan jalur kendaraan besar dan kecil.

"Koordinasi antara operator pelabuhan dan kepolisian kudu diperkuat agar pengedaran kendaraan lebih merata dan tidak terjadi penumpukan," tutupnya.

(anl/ega)