Kursi Dirjen Kementerian Tak Boleh Jadi Tempat 'Balas Budi' Pejabat

3 hari yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerapkan skema baru untuk proses asesmen kandidat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya alias eselon I di kementerian. Tujuannya untuk mengakhiri praktik balas budi nan kerap dilakukan pejabat negara dengan memanfaatkan bangku level kepala jenderal itu.

Skema baru penyelenggaraan penilaian kompetensi dan potensi terhadap kandidat JPT Madya itu adalah dengan penerapan re-profiling dengan standar penilaian nan lebih tinggi serta komprehensif. Proses ini melibatkan asesor berilmu guna memastikan hasil nan objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Melalui profiling dan asesmen nan konsisten, kita meminimalisir praktik subjektif seperti balas budi, dan menggantinya dengan standar kompetensi nan jelas," kata Zudan dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).

Zudan menuturkan skema ini juga merupakan bagian dari sistem pembangunan manajemen talenta nasional nan kudu dimulai dari proses profiling ASN nan jeli dan berkelanjutan.

"Ini adalah tahapan krusial dalam membangun manajemen talenta nasional. Melalui profiling ASN, kita mau memastikan bahwa negara mempunyai ribuan kader terbaik nan siap mengisi posisi strategis, khususnya di level eselon I (JPT Madya)," ucap Zudan.

Ia juga telah menegaskan bahwa hasil asesmen menjadi instrumen utama dalam memetakan kapabilitas pejabat secara objektif.

"Sekarang sistem kita lebih terbuka dan hasilnya bisa dilihat. Dengan asesmen ini, setiap peserta dapat mengetahui kelebihan dan aspek nan perlu diperbaiki. Ini krusial agar pengangkatan kedudukan tidak lagi didasarkan pada subjektivitas, tetapi pada kompetensi nan terukur," ujarnya.

Zudan turut menekankan, skema ini juga sebetulnya upaya pemerintah dalam perbaikan kualitas SDM aparatur Indonesia nan saat ini berada pada level menengah ke atas secara global. Tantangan dalam menjaga objektivitas dan konsistensi sistem merit tetap perlu terus diperkuat.

Ia turut mendorong seluruh lembaga pemerintah untuk melakukan penilaian kompetensi secara berkala. Hasil asesmen dapat dimanfaatkan dalam proses seleksi terbuka selama tetap relevan, ialah dalam kurun waktu kurang dari dua tahun, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas 6,7 juta ASN di Indonesia.

(arj/haa)

Add