Jaring Siswa Sekolah Rakyat, Mensos Minta Anak Kurang Mampu Diutamakan

Jakarta - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan pengarahan kepada para Ketua Tim Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tingkat kecamatan hingga kabupaten se-Madura secara daring dari Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta Pusat, Kamis (30/4).

Arahan tersebut menyoroti pentingnya ketepatan dalam penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, terutama di wilayah Madura nan dikenal sebagai pedoman pesantren.

Gus Ipul menegaskan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari petunjuk konstitusi untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Karena itu, sasaran program kudu betul-betul tepat.

"Utamakan anak-anak terlantar, anak-anak nan masuk dalam kategori miskin ekstrem," tegas Gus Ipul dalam keterangannya, Kamis (30/4/2026).

Ia secara unik mengingatkan agar tidak terjadi kesalahan dalam penjangkauan, termasuk mengambil anak nan sudah berguru alias sedang mondok di pesantren.

"Jangan sekali-sekali mengambil siswa nan sudah sekolah di tempat lain alias sedang berada di pesantren," ujarnya.

Menurut Gus Ipul, penjangkauan siswa Sekolah Rakyat kudu berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta dilengkapi dengan verifikasi langsung di lapangan.

"Tidak ada pendaftaran Sekolah Rakyat, nan ada adalah penjangkauan. Datanya ada, faktanya sesuai, itu nan kita pegang," katanya.

Gus Ipul juga mengingatkan bahwa seluruh proses kudu dilakukan secara jujur dan profesional. Praktik titipan, manipulasi data, maupun penerimaan hadiah dalam corak apa pun disebutnya sebagai pelanggaran berat.

Terutama di Madura, Gus Ipul meminta para pendamping PKH tidak hanya bekerja secara teknis, tetapi juga aktif melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat, pemangku kepentingan, pemerintah daerah, LSM, ulama, kyai, dan lain sebagainya agar program Sekolah Rakyat dapat dipahami dengan baik.

"Madura ini gudangnya pesantren, banyak ulama, banyak ustad nan kudu kita hormati. Maka komunikasi kudu dijaga dengan baik," pesannya.

Lebih lanjut, Gus Ipul menekankan bahwa penjangkauan kudu memastikan empat perihal utama. Yaitu kesesuaian info dengan kondisi riil, status anak nan belum sekolah alias berpotensi putus sekolah, kesiapan mengikuti pendidikan berasrama, serta persetujuan keluarga.

Di akhir arahannya, Gus Ipul mengingatkan para pendamping PKH untuk tetap rendah hati dalam menjalankan tugas.

"Jangan gagah-gagahan, jangan ada jumawa. Kita ini sedang menjalankan amanah negara," katanya, mengingatkan.

Gus Ipul menutup dengan rayuan agar seluruh pendamping bekerja dengan hati, menjaga kepercayaan negara, serta memastikan program betul-betul memberikan faedah bagi masyarakat nan paling membutuhkan.

Sebagai informasi, turut mendampingi Gus Ipul dalam kesempatan ini Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan, Staf Khusus Menteri Ishaq Zubaedi Raqib, serta Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan Faisal.

(anl/ega)