Gus Ipul Ajak Kades dan Pendamping PKH NTB Benahi Data, Putus Rantai Kemiskinan

Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) membujuk kepala desa, pendamping PKH, operator info desa, hingga pendamping Desa Berdaya Transformatif di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk bersama-sama memperkuat kecermatan info sebagai langkah awal memperbaiki ketepatan program pengentasan kemiskinan.

Ajakan itu disampaikan Gus Ipul dalam Dialog Mensos dengan Kepala Desa, Pendamping Desa, Operator Desa, dan Koordinator PKH di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (16/4/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Musrenbang Provinsi NTB Tahun 2026 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2027.

Dialog tersebut diikuti 257 kepala desa dan lurah, 106 pendamping PKH, 106 operator info desa, serta 144 tenaga pendamping Desa Berdaya Transformatif. Turut datang Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Nashrul Wajdi, Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti, dan Kepala BPS NTB Wahyudin.

Gus Ipul menegaskan bahwa perencanaan nan baik sangat menentukan keberhasilan pembangunan, namun kudu ditopang oleh info nan akurat.

“Perencanaan itu menentukan 50 persen kesuksesan kita. Ketika perencanaan kita baik, perencanaan kita akurat, itu 50 persen menentukan kesuksesan pembangunan,” ujar Gus Ipul.

Ia menekankan bahwa saat ini pemerintah telah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai referensi bersama. Karena itu, seluruh pihak, mulai dari desa hingga pusat, mempunyai peran krusial dalam melakukan pemutakhiran info agar semakin tepat sasaran.

Menurutnya, posisi kepala desa menjadi sangat strategis lantaran menjadi sumber awal dari keseluruhan info nan digunakan pemerintah.

“Nasib saya ini berjuntai kepada kepala desa. Kalau kepala desa menyajikan info nan akurat, maka BPS bakal mengelola info itu dengan baik, kita jadikan pedoman untuk melaksanakan program,” katanya.

Gus Ipul juga mengingatkan agar ke depan tidak ada lagi kepala desa nan tidak mengetahui kondisi warganya, termasuk siapa saja nan menerima support sosial.

“Tidak boleh kepala desa tidak tahu info tentang warganya. Wajib tahu,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, Gus Ipul secara terbuka mengakui adanya support sosial nan belum tepat sasaran. Ia menyebut sekitar 45 persen penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tetap terindikasi tidak sesuai sasaran, sehingga perlu diperbaiki melalui pembenahan data.

“Kalau datanya lengkap, bansosnya tepat sasaran. Maka ini kudu kita perbaiki bersama,” ujarnya.

Lebih jauh, Gus Ipul menjelaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak hanya berakhir pada penyaluran support sosial, tetapi juga kudu mendorong perubahan kondisi family secara bertahap, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga pemberdayaan.

Ia mencontohkan, support sosial seperti PKH dan sembako berfaedah untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga, nan kemudian dilanjutkan dengan program pemberdayaan agar penghasilan meningkat, serta intervensi jangka panjang melalui pendidikan agar anak-anak dari family miskin tidak mewarisi kemiskinan keluarganya.

Dalam konteks tersebut, Gus Ipul menyinggung Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya terintegrasi dalam pengentasan kemiskinan. Program ini tidak hanya menyasar anak dari family miskin ekstrem, tetapi juga mendorong perubahan kondisi keluarganya secara menyeluruh.

“Sekolah Rakyat ini bagian dari upaya kita agar anak-anak dari family miskin bisa mendapatkan kesempatan nan lebih baik, sekaligus mendorong keluarganya ikut naik kelas,” kata Gus Ipul.

Ia pun menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk praktik titipan dalam program tersebut. Kriteria siswa nan layak masuk di Sekolah Rakyat adalah mereka nan berada di Desil 1 dan 2.

“Tidak ada titipan. Menteri Sosial tidak bisa titip, gubernur tidak bisa titip. nan bisa sekolah di Sekolah Rakyat adalah mereka nan betul-betul memenuhi kriteria,” tegasnya.

Gus Ipul juga membujuk seluruh kepala desa untuk menghidupkan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) sebagai tempat pertama penduduk menyampaikan keluhan dan kebutuhan mereka. Menurutnya, banyak persoalan penduduk miskin tidak tertangani lantaran tidak pernah betul-betul terdengar.

Ia mencontohkan tetap banyak family nan tidak bisa menebus piagam anaknya, anak putus sekolah, alias penduduk miskin nan luput dari perhatian hanya lantaran penderitaannya tidak terlihat. Kelompok-kelompok seperti ini, kata dia, adalah the invisible people yang kudu mulai diperhatikan negara.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul memberikan sasaran kepada para pendamping PKH untuk mendorong minimal 24 family penerima faedah (KPM) dapat graduasi setiap tahunnya. Target tersebut disambut kesiapan oleh para pendamping nan hadir.

Di akhir dialog, Gus Ipul menyerahkan support finansial secara simbolis kepada 10 Desa Berdaya Transformatif, di antaranya Desa Saneo sebesar Rp 500 juta dan Desa Masbagik Utara Baru sebesar Rp 300 juta.