DPR Minta Polri Jangan Risau Tindak Tegas Oknum yang Melanggar

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta Polri untuk tidak risau dengan keberadaan oknum pelanggar aturan. Ia menekankan nan terpenting gimana tindakan Polri terhadap personil itu.

Hal tersebut disampaikan Habibur dalam obrolan publik berjudul 'UNIPOL: Menyiapkan Personel Polri nan Presisi' Auditorium Mutiara PTIK, pada Senin (13/4).

Dalam kesempatan itu, Habibur mulanya berbincang soal percepatan transformasi Polri nan tengah melangkah saat ini. Ia lantas memuji transparansi Polri dalam menindak oknum personil nan melakukan pelanggaran.

Menurutnya Polri saat ini menjadi lembaga nan paling responsif dan terbuka mengenai pemberian hukuman kepada anggotanya dibandingkan lembaga lain.

"Kita tahu bahwa belakangan tuntutan untuk percepatan reformasi Polri kembali muncul seiring dengan semakin terbukanya ruang demokrasi," ujarnya.

Ia menilai itu merupakan suatu perihal nan wajar. Habibur menekankan saat ini lembaga negara memang dituntut untuk mempercepat reformasi dirinya.

Salah satu aspek nan erat kaitannya dengan reformasi, kata dia, perihal intergritas. Ia mengatakan tantangan integritas selalu ada di setiap lembaga negara, termasuk Polri.

Habibur mengatakan dalam konteks Polri, integritas lembaga diuji saat adanya oknum-oknum nan melanggar aturan. Namun, dia menekankan agar ketua Polri tidak perlu risau perihal itu selama lembaga berani bertindak tegas.

"Saya katakan ke teman-teman petinggi Polri, 'jangan risau dengan oknum'. Semua lembaga pasti ada oknum, pasti ada yang melanggar," jelasnya.

"Yang terpenting adalah gimana respons lembaga terhadap oknum tersebut. Dan saya kudu katakan, Polri adalah lembaga nan melakukan respons terbaik terhadap pelanggaran nan dilakukan oleh oknumnya," imbuhnya.

Politikus Gerindra ini lantas membandingkan transparansi Polri dengan lembaga negara lainnya. Menurutnya diantara lembaga lain, kejelasan hukuman terhadap pelanggar sering kali susah untuk dipantau oleh publik.

"Mohon maaf, kita sudah ikuti jika di lembaga lain minta maaf nan melakukan pelanggaran kita nggak bisa lacak apa sih sanksinya, apakah hanya ditahan, apakah diproses hukum. Kalau Polri melanggar dikit PTDH ya kan? Nah ini semua dilakukan secara terbuka," tuturnya.

Oleh karenanya, dia mengapresiasi sikap Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo nan tidak alergi terhadap keterbukaan. Baginya, transparansi adalah langkah terbaik untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa pelanggaran nan terjadi dilakukan oknum bukan merupakan kebijakan institusi.

"Jadi saya memandang lembaga Polri di bawah Pak Sigit ini tidak alergi dengan keterbukaan. Sama dengan di DPR Pak, senjata kita satu-satunya nan bisa menolong kita ini keterbukaan," ujarnya.

"Sejelek apa pun kita tapi jika kita terbuka rakyat tuh pasti tetap bisa kasih excuse. Itu juga dilakukan oleh ketua Polri saat ini mendorong keterbukaan," sambungnya.

Lebih lanjut, Habiburokhman memastikan Komisi III DPR bakal terus mendorong proses penegakan norma nan transparan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Ia juga menyambut baik langkah Polri nan selalu sigap menindaklanjuti temuan alias konklusi dari DPR.

"Rakyat akhirnya bisa memandang gimana tegasnya lembaga Polri menyikapi oknum-oknum nan melakukan pelanggaran," jelasnya.

"Kami sorong proses nan terbuka, tapi respons nan banget baik ditunjukkan oleh Polri adalah langsung menindak apa nan kita simpulkan. Nah itu nan kita sorong terus," pungkasnya.

(tfq/dal)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]