Buntut Tabrakan KA vs KRL di Bekasi, Anggota Komisi VI Desak Dirut KAI Mundur

Sedang Trending 1 hari yang lalu
Direktur Utama (Dirut) PT KAI Bobby Rasyidin saat bertemu pers pembaruan penanganan kecelakaan KRL Commuter Line dengan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026). Foto: Nauval Pratama/kumparan

Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto, menyoroti kejadian kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek nan menabrak KRL di Stasiun Bekasi Timur, pada Senin (27/4) malam. Dia menilai, ada kegagalan sistemik nan terjadi sehingga mengakibatkan kecelakaan terjadi.

Dia menjelaskan, dalam sistem perkeretaapian modern, keberadaan teknologi seperti automatic signaling, train protection system, hingga fail-safe mechanism, nan semestinya dapat mencegah terjadinya tabrakan, apalagi dalam kondisi human error sekalipun.

Firnado mengungkapkan, ketidakmampuan sistem dalam mengantisipasi kondisi darurat menunjukkan adanya celah dalam integrasi teknologi dan pengawasan operasional. Karenanya, dia menyoroti tanggung jawab manajerial di tingkat tertinggi, termasuk Direktur Utama KAI.

“Ada pertanyaan mendasar mengenai efektivitas pengawasan, kesiapan sistem keselamatan, serta standar operasional nan diterapkan. Ini adalah tanggung jawab manajemen puncak, kami mendesak Dirut KAI untuk mengundurkan diri,” kata Firnando dalam keterangannya, Selasa (28/4).

Dia juga menyebut, kejadian ini mencerminkan lemahnya manajemen keselamatan nan semestinya menjadi prioritas utama dalam industri transportasi.

Petugas menggunakan perangkat berat mengevakuasi gerbong KRL Commuterline usai berbenturan dengan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO

Ia menekankan, keselamatan tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif, melainkan kudu terintegrasi dalam setiap lini operasional, mulai dari perencanaan perjalanan, pengaturan sinyal, hingga pengendalian lampau lintas kereta secara real-time.

Selain itu, dia mendorong dilakukannya audit menyeluruh terhadap manajemen operasional KAI, termasuk pertimbangan terhadap sistem komunikasi antarstasiun, prosedur pemberhentian darurat, serta keandalan teknologi penemuan dan pengendalian kereta.

Menurutnya, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) kudu bertindak secara transparan. Hal ini diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap transportasi umum.

video from internal kumparan

Firnando menegaskan, kejadian ini kudu menjadi momentum bagi KAI untuk melakukan reformasi serius dalam sistem keselamatan transportasi.

Dengan meningkatnya volume penumpang dan gelombang perjalanan kereta, kebutuhan bakal sistem nan lebih canggih, responsif, dan berlapis menjadi tidak terelakkan.

“Keselamatan publik adalah prioritas utama. Tidak boleh ada kompromi dalam perihal ini,” pungkasnya.

Selengkapnya
Sumber Kumparan
Kumparan